Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PUU Tahun 2016

88/PUU-XIV/2016

Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon: 1. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto; 2. Supriyanto, S.E.; 3. Anggiastri Hanantyasari Utami; 4. Dra. Masruchah; 5. Prof. Dr. Saparinah Sadli; 6. Sjamsiah Achmad, M.A.; 7. Dra. Siti Nia Nurhasanah; 8. Ninuk Sumaryani Widiyantoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk.
Tanggal Registrasi: 2016-09-29
Tanggal Putusan: 2017-08-31
UU Diuji: UU 13/2012
Majelis Hakim: ["Arief Hidayat (K)", "Anwar Usman (A)", "Maria Farida Indrati (A)", "Hani Adhani (PP)"]
Amar Putusan: [[Mahkamah Konstitusi]] untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. bukti P-59, sebagai berikut: NO KODE BUKTI PERIHAL KETERANGAN P.1 Undang-Undang Keistimewaan - P.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - P.3 Identitas KTP atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli KTP DKI Jakarta P.4 Curriculum Vitae atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli P.5 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 18 ayat (1) huruf m]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**

Teks Putusan

# Putusan [[88/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[88/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **1940-03-18**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **1945-08-17**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **1945-08-18**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **1945-09-06**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **1945-12-05**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **1989-11-08**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **1999-01-26**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **1999-05-07**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2005-03-22**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2005-05-31**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2007-09-20**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2008-08-15**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2009-09-28**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2010-12-16**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-12-17**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2011-01-26**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2011-02-02**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2011-03-02**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2011-09-30**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2012-08-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2012-08-30**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2012-09-03**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2013-03-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-03-06**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-12-31**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-03-29**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-07-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-09-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-09-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-09-29**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-11-08**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-11-17**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2016-11-29**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2016-12-13**: Sidang mendengarkan keterangan saksi - **2016-12-16**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-01-11**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2017-01-30**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2017-02-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-02-08**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2017-02-21**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2017-08-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[008/PUU-II/2004]] - [[017/PUU-I/2003]] - [[029/PUU-IV/2006]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[11/PUU-VI/2008]] - [[20/PUU-XI/2013]] - [[20/PUU-XIV/2016]] - [[24/PUU-VI/2008]] - [[42/PUU-XIV/2016]] ## Amar Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. bukti P-59, sebagai berikut: NO KODE BUKTI PERIHAL KETERANGAN P.1 Undang-Undang Keistimewaan - P.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - P.3 Identitas KTP atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli KTP DKI Jakarta P.4 Curriculum Vitae atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli P.5 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 18 ayat (1) huruf m]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. bukti P-59, sebagai berikut: NO KODE BUKTI PERIHAL KETERANGAN P.1 Undang-Undang Keistimewaan - P.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - P.3 Identitas KTP atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli KTP DKI Jakarta P.4 Curriculum Vitae atas nama Prof. Dr. Saparinah Sadli P.5 ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 18 ayat (1) huruf m]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**