88/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 88/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Drs. Srijanto, AMd. Farm Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan MT. Hariyono Nomor 46/27, RT.01 RW.010, Dusun Padas, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 178/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 88/PUU-XIII/2015 pada tanggal 28 Juli 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 29 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) menyatakan, ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh sebab itu setiap ketentuan dalam Undang- Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 huruf a UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607). 4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni: Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya “ Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28I ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607) berkaitan dengan ketentuan yang mensyaratkan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi, yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi. Norma ini menghilangkan kesempatan untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 7. Bahwa dengan pembatasan atas pasal a quo yang sementara diujikan telah memberi pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian yang belum bergabung dalam Organisasi Profesi untuk membentuk Organisasi Profesi untuk berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara. 8. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi berpotensi merasa diperlakukan tidak adil dan dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi. 9. Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), Pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa jenis tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Di dalam penjelasan Pasal 11 ayat (6) ini disebutkan bahwa tenaga teknis kefarmasian meliputi Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. 10. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi harus memenuhi persyaratan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi”. 3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran,keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan. 4. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi” merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena tidak dapat membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi”. 6. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. 7. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi” karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), berbunyi: 1) Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. 2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi. 3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi”. Norma ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 berlakunya suatu aturan hukum (lex certa). Adanya prinsip lex certa “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”. 10. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum” (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara. 11. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (Rechstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (The Rule of Law/Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya yakni: • Supremasi hukum (supremacy of law), • Persamaan dalam Hukum (equality before the law). • Asas Legalitas (due process of law), • Pembatasan Kekuasaan • Organ-Organ Eksekutif Independen • Peradilan bebas dan tidak memihak • Peradilan Tata Usaha Negara • Peradilan Tata Negara (constitutional court), • Perlindungan Hak Asasi Manusia, • Bersifat Demokratis (democratisch rechtstaat) • Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (welfare rechtsstaat), • Transparansi dan Kontrol sosial. 12. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam Hukum (Equality before the Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Law). Bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdi bangsa dan negara dalam upaya membentuk Organisasi Profesi. Pembatasan hanya satu (1) Organisasi Profesi untuk setiap jenis Tenaga Kesehatan telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam Hukum, telah membatasi generasi yang berprofesi salah satu jenis Tenaga Kesehatan yang berpotensi untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam bidang Kesehatan. Padahal Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Tenaga Kesehatan produktif untuk berkarya dan berprestasi. 13. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan terkait “Persamaan dalam Hukum (equality before the law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. 14. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi” bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi”, dengan sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 15. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), yakni, “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang a quo inkonstitusional. 16. Bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607), pembatasan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bersifat diskriminatif sehingga Pemohon terhalang dan atau berpotensi tidak dapat membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 17. Bahwa sejarah telah mencatat terdapat Organisasi Kemasyarakatan Islam yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Hisbut Thahir Indonesia (HTI), Organisasi Kemasyarakatan Mahasiswa yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI), Organisasi Kemasyarakatan Wanita Islam yaitu: Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah (NA), Muslimat, Fatayat. Dalam Organisasi Kemasyarakatan Profesi Wartawan terdapat organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI). Bahkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tercatat terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) ormas pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). (TEMPO, No; 00019. Tanggal 06-12 Juni 2015). 18. Bahwa penjelasan tenaga kesehatan jenis tenaga teknis kefarmasian meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi yang harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 membentuk satu organisasi profesi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam pengurusannya karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda. Sarjana farmasi yang berjenjenjang pendidikan tinggi Strata 1, delapan semester, dengan kompetensi pekerjaan kefarmasian tertentu. Ahli madya farmasi merupakan jenjang pendidikan tinggi vokasi enam semester dengan kompetensi pekerjaan kefarmasian di komunitas Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik. Analis farmasi merupakan jenjang pendidikan tinggi vokasi enam semester dengan kompetensi pekerjaan kefarmasian di laboratorium puskesmas, poliklinik, rumah sakit, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Perbedaan jenjang pendidikan dan kompetensi pekerjaan berpotensi menyebabkan pengurusan dalam satu organisasi tenaga teknis kefarmasian menjadi tidak efektif karena tidak fokus dalam satu kegiatan pekerjaan. Dengan 3 (tiga) organisasi yang masing-masing organisasi menghimpun Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi akan dapat efektif karena fokus pada pemberdayaan pendidikan dan kompetensi pekerjaannya. Dengan demikian peran serta tenaga teknis kefarmasian dalam pembangunan kesehatan khususnya pembangunan farmasi dengan mengedepankan pelayanan farmasi kepada masyarakat menjadi optimal dengan kualitas prima. 4. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), yakni: “Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), yakni: “Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 (satu) Organisasi Profesi” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; A T A U Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 September 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srijanto; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Politik/Kesj. Sosial atas nama Srijanto, tanggal 31 Desember 1986; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Transkrip Nilai Nomor 1272/Kop.VII/Q.1987 atas nama Srijanto; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sarjana Muda Ilmu Sosial atas nama Sriyanto; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Idjazah Asisten-Apoteker atas nama Srijanto, tanggal 22 November 1968; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Penghabisan Sekolah Menengah Farmasi Depkes Jawa Timur di Surabaya Th. 1968; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten Nomor 063.072/DIII/Far/2012/058 atas nama Srijanto; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Nilai Transkrip Ujian Akhir Program atas nama Srijanto, tanggal 6 September 2012; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian atas nama Srijanto, tanggal 7 Januari 2013; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) Nomor 446/1421/404.102/SIKTTK/2013 atas nama Srijanto, tanggal 17 Juli 2013; [2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut. • Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak; • Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan “Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, Presiden memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap posita Pemohon yang mendalilkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membatasi Pemohon sebagai tenaga kesehatan jenis TTK ahli madya farmasi untuk membentuk organisasi profesi baru selain yang ditentukan, Presiden dapat menjelaskan sebagai berikut. a. Bahwa memahami suatu norma dalam ketentuan pasal a quo tidak terlepas dari norma yang terkandung dalam ketentuan lainnya di dalam UU Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, terkait dengan pemahaman Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang a quo seharusnya juga dilihat ketentuan sebelumnya yaitu ayat (1) yang berbunyi, “Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan”. Maksud dari Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang a quo secara keseluruhan adalah ketentuan yang memberikan norma keharusan bagi tiap satu jenis tenaga kesehatan yang tercakup dalam kelompok sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Undang- Undang a quo untuk membentuk hanya satu organisasi profesi yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 mempunyai tujuan dalam meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tenaga kesehatan. Untuk mencapai tujuan organisasi profesi tersebut, dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kekhususan dari jenis tenaga kesehatan tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap tenaga kesehatan yang ingin membentuk organisasi profesi harus mempunyai kompetensi dan kewenangan yang ditentukan oleh UU Tenaga Kesehatan. Antara lain, tenaga kesehatan harus mempunyai standar profesionalitas dengan melalui uji kompetensi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang a quo. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan juga sebagai profesi yang penting dalam pelayanan kesehatan karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang dibandingkan dengan profesi lainnya, sehingga untuk mencapai tenaga kesehatan yang profesional dalam menjalankan praktik secara mandiri harus mempunyai kompetensi tertentu seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang a quo; b. Terhadap dalil Pemohon yang berkeinginan membentuk organisasi profesi ahli madya farmasi selain organisasi profesi lainnya, Presiden menjelaskan bahwa sebenarnya ahli madya farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang a quo dan penjelasannya digolongkan dalam kelompok Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK). Sedangkan berdasarkan ketentuan a quo yang dapat membentuk organisasi profesi dalam ketentuan ini adalah jenis tenaga kesehatan dari Pasal 11 Undang-Undang a quo. Selain itu, organisasi profesi juga dapat dibentuk dari jenis tenaga kesehatan baru lainnya berdasarkan penetapan dari menteri terkait dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, sebenarnya berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang a quo, ahli madya farmasi, analis farmasi, sarjana farmasi adalah masuk dalam kelompok tenaga teknis kesehatan, sedangkan apoteker bersama tenaga teknis kesehatan adalah termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 berdasarkan ketentuan tersebut, kedua kelompok tenaga kefarmasian mempunyai satu organisasi profesi berdasarkan persyaratan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang a quo. c. Adapun beberapa contoh organisasi profesi yang dibentuk dari satu jenis tenaga kesehatan, antara lain, organisasi profesi tenaga teknis kesehatan, PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI yang di dalamnya terdapat 8 organisasi yang terhimpun dalam PDGI tersebut. Begitu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada beberapa organisasi seperti Perhimpunan Dokter Umum, Perhimpunan Dokter Spesialis, dan seterusnya yang wadahnya tetap menjadi satu, yaitu dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, terhadap keinginan Pemohon, menurut Presiden, Pemohon boleh saja membentuk organisasi profesi asalkan organisasi profesi tersebut harus mempunyai kompetensi dan standarisasi yang sesuai dalam ketentuan UU Tenaga Kesehatan, sehingga dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam masyarakat harus mempunyai standar profesionalitas dalam pelayanannya, vide Pasal 66 Undang-Undang a quo. d. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo telah membatasi Pemohon untuk membentuk organisasi profesi yang baru karena dengan hanya satu organisasi profesi membuat Pemohon tidak dapat berkarya untuk membangun negara, menurut Presiden Pemohon keliru dalam memahami ketentuan ini, karena justru dengan adanya ketentuan a quo Pemohon sebenarnya dapat menyumbangkan pemikiran lewat keterwakilannya dalam organisasi profesi yang telah terbentuk sebagai organisasi profesi dari organisasi tenaga kefarmasian kesehatan khususnya bidang farmasi. e. Selain itu, apabila organisasi profesi yang sudah ada dibentuk lagi dengan organisasi baru dengan kompetensi yang sama, organsisasi tersebut akan menimbulkan kerancuan, baik dalam menjalankan kegiatannya maupun pandangannya mengingat organisasi profesi adalah organisasi yang menggambarkan keterwakilan dari setiap jenis bidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 tenaga kesehatan. Mengingat Pemohon dalam positanya berkeinginan membentuk organisasi ahli madya kefarmasian, menurut Presiden apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan berdampak pada organisasi profesi lainnya yang mempunyai jenjang yang sama dengan jenis tenaga kesehatan yang berbeda dari Pemohon. Oleh karena itu agar tidak terjadi diskriminasi dalam penentuan jumlah organisasi profesi tersebut, Presiden patut menertibkan dan memberikan kebijakan terhadap organisasi profesi ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, ketentuan a quo yang menetapkan bagi setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi adalah sudah tepat dan sejalan dengan kebijakan Presiden terhadap organisasi profesi yang lainnya, seperti advokat, notaris, maupun dokter yang hanya mempunyai satu wadah tunggal organisasi yang telah memenuhi standar dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing profesi. 2. Dalam ketentuan a quo, menurut Presiden hal ini sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah dalam perkara Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan Nomor 63/PUU- XII/2014, serta Putusan Mahkamah atas Pengujian Undang-Undang Advokat dalam Perkara Nomor 67/PUU-II/2004, Nomor 014/PUU-IV/2006, dan Nomor 015/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi jabatan notaris untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat yaitu membuat akta autentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus-menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan satu-satunya wadah atau wadah tunggal organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum. • Berdasarkan keterangan di atas menurut Presiden dengan adanya UU Nakes yang baru, Presiden mempunyai tujuan untuk menampung dan menertibkan kelompok dan jenis-jenis tenaga kesehatan yang sudah atau belum diatur dalam UU Nakes agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian dalam pemenuhan atas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat khususnya. • Selanjutnya, UU Nakes juga telah selaras dengan peraturan di bidang pendidikan yang menegaskan bahwa dalam jenjang pendidikan harus dibedakan dalam jenjang pendidikan akademisi, vokasi, dan profesi, sehingga dengan adanya pembedaan tersebut dapat ditentukan kompetensi dari masing-masing jenis tersebut. • Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Presiden memohon kepada Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; dan, 4. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607, selanjutnya disebut UU 36/2014) yang menyatakan, “Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 28E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” Pasal 28F : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [3.5.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi; [3.5.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) Pemohon kehilangan kesempatan untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi; 2) Pembatasan sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 telah memberi pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi yang belum bergabung dalam Organisasi Profesi untuk membentuk Organisasi Profesi guna berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon a quo telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-12). Berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi menjadi terlanggar. Terhadap hal tersebut, terdapat potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 dan terdapat hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bersifat diskriminatif karena hanya memperbolehkan pembentukan satu Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan. Hal tersebut melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta telah membatasi Pemohon untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan; b. Pembentukan satu Organisasi Profesi untuk Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12; sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bersifat diskriminatif karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Menurut Pemohon, semua warga negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 mempunyai hak yang sama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam upaya membentuk Organisasi Profesi. Pembatasan hanya satu Organisasi Profesi untuk setiap jenis tenaga kesehatan telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, dan telah membatasi generasi yang berprofesi sebagai salah satu jenis Tenaga Kesehatan untuk melakukan karya besar guna membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan. Padahal Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi adalah tenaga kesehatan produktif untuk berkarya dan berprestasi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi sesuai dengan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU 36/2014. Peningkatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tersebut dimaksudkan agar setiap Tenaga Kesehatan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, mengingat Tenaga Kesehatan merupakan profesi yang penting dalam pelayanan kesehatan karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang. Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU 36/2014 bertanggung jawab, antara lain, terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan. Dengan hanya satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan, akan lebih memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap profesi Tenaga Kesehatan dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena terkait dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengontrolnya. Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang cara pemenuhan hak-haknya sesedikit mungkin memerlukan campur tangan pemerintah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Selain itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 36/2014, Pemohon juga dapat membentuk kolegium terkait Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi yang bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi. Tujuan pembentukan Kolegium ini adalah untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan telah membatasi generasi yang berprofesi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan untuk melakukan karya besar guna membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan adalah tidak tepat dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembentukan satu Organisasi Profesi untuk Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah tepat. Perbedaan jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi antara sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi tidak serta-merta menjadikan kepengurusan menjadi tidak efektif dan karenanya tidak fokus dalam satu kegiatan pekerjaan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut justru memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk dapat menyumbangkan berbagai ide dan pemikiran, sehingga memperkaya pemahaman para anggotanya dan memperkuat organisasi profesi yang telah terbentuk tersebut. Dengan demikian, mengaitkan antara penyatuan organisasi dan jenjang pendidikan serta kompetensi yang berbeda dalam satu organisasi profesi dengan persoalan konstitusionalitas norma undang- undang a quo adalah tidak tepat sehingga tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan MP. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id