87/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 87/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hanter Oriko Siregar, S.H. Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Melati Raya Gren Pavilion Nomor 7, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Horison Sibarani, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun V Tungkam Jaya, Desa Suka Jaya, Besitang, Langkat, Sumatera Utara. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 2 20 Mei 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sebagai lembaga yang berfungsi mengawal Konstitusi dan lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran tentang makna dan filosofi asas hukum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, Pasal 29 ayat (1) huruf a, pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, Pasal 10 ayat (1) huruf a pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang pada intinya menentukan bahwa: Ayat (1) “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), pada intinya menentukan: Pasal 1 angka 3 “Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pasal 2 ayat (1) “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu” Ayat (4) “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 4 tentang Pemilihan Umum, yang secara spesifik Para Pemohon akan menguji Konstitusionalitas Pasal dimaksud yang selengkapnya menentukan sebagai berikut. Pasal 169 huruf r, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: Huruf (a)… (b)… (r) “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. (Bukti P-2). Pengujian Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 8. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menentukan syarat sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji materil suatu Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu; a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau Privat; atau d. Lembaga negara. 5 Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD tahun 1945”; 2. Bahwa, syarat sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian materiil suatu Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 4 PMK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selengkapnya ditentukan berikut: Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu; e. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; f. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; g. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau h. Lembaga negara. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi dalam Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini menerangkan bahwa: 3.1. Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS: 004 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-5) atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan a quo; 3.2. Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak 6 pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS 003 Suka Jaya, Kec. Besitang, Kab. Langkat pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-5) dan Pemohon II saat ini merupakan mahasiswa pada Pendidikan lanjutan Strata-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 2202190027 (Bukti P-4) Atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan a quo. 4. Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak- hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi sebagaimana dalam ketentuan khususnya Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Para Pemohon kemudian dijadikan batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut”. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Ayat (1) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 4.1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi yakni hak untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, berhak untuk memperoleh pemimpin negara yang baik dan berkualitas, dan berhak untuk dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang cakap, berintegritas, dan memiliki kemampuan 7 intelektual yang memadai untuk mengelola negara sebesar dan sekompleks Indonesia. 4.2. Hak para Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4.3. Bahwa para Pemohon saat ini hidup di negara hukum, karena itu Pemohon memiliki hak untuk hidup dalam suatu tatanan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemimpin negara yang kompeten, rasional, dan memiliki kapasitas intelektual dan etika publik yang memadai. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 5. Bahwa selain sebagaimana dimaksud dan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2017 dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang pada intinya menentukan sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa persyaratan Pendidikan yang rendah untuk calon Presiden dan Wakil Presiden dalam permohonan a quo adalah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Norma ini menetapkan standar minimal Pendidikan yang terlalu rendah untuk posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan negara, yakni presiden dan wakil presiden. Sementara negara mewajibkan guru sekolah 8 dasar minimal lulusan Pendidikan S-1, adalah sebuah ironi di mana guru SD hanya bertanggung jawab terhadap anak-anak murid sebatas pada ruang lingkup sekolah yang sangat kecil dibandingkan negara dengan segala kompleksitasnya. 6.1. Bahwa Pasal a quo tidak memberikan jaminan konstitusional atas pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai, pada hal para pemohon sebagai warga negara berhak atas tata Kelola negara yang dijalankan secara bertanggung jawab, rasional, dan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Syarat pendidikan yang terlalu rendah tersebut berdampak terhadap kualitas keputusan strategis negara yang langsung mempengaruhi kehidupan Para Pemohon sebagai warga negara, termaksuk dalam hal ekonomi, Pendidikan, lingkungan serta keamanan sosial, yang seharusnya ditangani oleh pemimpin dengan tingkat kecakapan akademik dan pengalaman intelektual yang tinggi; 6.2. Bahwa norma Pasal a quo membuka peluang terhadap calon Presiden dengan Pendidikan yang justru lebih rendah dari Para Pemohon serta berpotensi besar untuk terpilihnya calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Artinya para Pemohon tidak menghendaki jika Presiden dan Wakil Presiden justru lebih bodoh atau lebih minim pengetahuannya dari para Pemohon. Dan para Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya, jika Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan pergunjingan dan olok- olokan diberbagai platform media sosial akibat kepemimpinan yang buruk dan minimnya kapasitas, seperti ketidakmampuan membedakan antara hutan dan perkembunan sawit, antara asam sulfat dan asal folat dan sebagainya; 7. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab atas perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik lintas sektor; ekonomi, hukum, pertahanan, teknologi, dan diplomasi. Presiden juga bertanggung jawab memimpin Lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, 9 dan Badan Intelijen, juga bertanggung jawab untuk menentukan arah politik luar negeri dan peran Indonesia di tengah tatanan dunia global yang kompleks. Artinya standar minimal Pendidikan SMA sederajat untuk jabatan tertinggi dalam pemerintahan negara adalah terlalu rendah dan sudah tidak relevan, terlebih lagi tugasnya bukan sekadar seremonial, tetapi penuh dengan keputusan yang kompleks; ekonomi makro, hukum internasional, diplomasi, lingkungan dan keamanan nasional. Maka, ketika negara menentukan syarat pendidikan capres dan cawapres yang terlalu rendah sebagaimana dalam permohonan a quo, itu berarti negara menurunkan standar kepemimpinan nasional secara tidak masuk akal. Ini sama saja dengan membiarkan posisi strategis negara dipegang oleh orang yang— secara struktur pendidikan formal, belum tentu memiliki kemampuan analisis, kritis, dan keilmuan yang cukup untuk memahami persoalan bangsa Indonesia yang sangat rumit. Karena itu, para pemohon merasa dirugikan sebagai rakyat, yang berhak dipimpin oleh presiden yang punya kapasitas yang tinggi—bukan sekadar populer atau menang Pemilu; 8. Bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan kapasitas tinggi dalam memahami sistem hukum nasional, kebijakan fiskal, hubungan internasional, pertanahan negara, dan tata kelola pemerintahan. Seluruh aspek tersebut tidak diajarkan dalam Pendidikan SMA sederajat, melainkan disiplin ilmu yang umum diajarkan dan dipelajari secara sistematis dalam Pendidikan Tinggi. Terlebih lagi dalam sistem demokrasi modern, kapabilitas intelektual dan etika publik adalah pilar utama bagi calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada syarat Pendidikan Tinggi yang membuka peluang berkuasanya figur populis yang minim kapasitas, namun lolos semata kerena modal politik atau popularitas; 9. Bahwa dengan terpilihnya Presiden dengan kapasitas intelektual yang minim, maka para pemohon dirugikan karena harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang mungkin dibuat oleh pemimpin nasional yang tidak memiliki kemampuan akademis minimum dan sebagaimana permohonan a quo dengan persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah membuka ruang bagi figur yang tidak mumpuni secara intelektual untuk memengang kekuasaan secara sah, yang berpotensi menghasilkan Keputusan yang merusak tatanan hukum , ekonomi, sosial, dan hubungan iternasional; 10 Kerugian Bersifat Aktual 10. Pemohon saat ini hidup dalam sistem politik yang memungkinkan orang tanpa pemahaman akademis yang cukup–misalnya pengetahuan dalam ekonomi makro, hukum tata negara, atau hubungan internasional, semuanya diperlukan untuk memimpin negara. Ini berdampak pada produksi kebijakan yang tidak berbasis ilmu pengetahuan, populisme pragmatis, dan bahkan kebijakan yang merugikan Masyarakat. Keputusan presiden mempengaruhi harga sembako, arah Pendidikan, subsidi, kesehatan, penanganan krisis, jumlah pengangguran, dan bahkan kebebasan berekspresi. Jika presiden tidak memiliki landasan Pendidikan yang kuat, maka besar kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak berbasis data, tidak rasional, atau malah populis tanpa arah. Dan segala kebijakan semacam hal itu, sudah dan sedang dialami Pemohon, baik dalam bentuk beban ekonomi, kualitas layanan publik yang menurun, maupun ketimpangan Pembangunan dan lain sebagainya; Kerugian Potensial 11. Bahwa jika norma sebagaimana dalam permohonan a quo terus menerus berlaku, Pemohon berisiko mengalami kepemimpinan dengan presiden yang minim kapasitas intelektual, namun legal secara formal dan hal ini dapat mengakibatkan; disintegrasi tata kelola, penyalahgunaan kekuasaan akibat keterbatasan pemahaman sistematik, ketergantungan mutlak pada pembisik/penasihat—yang dimungkinkan tidak dapat bertanggung jawab secara politik. 12. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki peran yang sangat penting dan merupakan nahkoda suatu negara. Dalam jabatan in casu, dilekatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai entitas bangsa yang memiliki citra Indonesia yang berdaulat dan beradab. Presiden dan wakil Presiden memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni; untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [Vide Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945] artinya orang-orang yang dapat menduduki jabatan fungsional tersebut adalah harus orang-orang kompeten, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki etikabilitas yang baik dan 11 elektabilitas yang tinggi. Karena itu, Pendidikan SMA sederajat tidak lagi relevan untuk menjadi Capres dan Cawapres, di mana lulusan Pendidikan SMA memiliki keterbatasan pengetahuan yang tidak mengakar pada sistem pemerintahan yang baik dan berkualitas. 12.1. Bahwa dewasa ini, tantangan suatu negara adalah banyak hasil dari kepemimpinan yang gagal. Para pejabat negara yang terindikasi kasus korupsi, justru tidak memiliki rasa penyesalan, yang terjadi mereka masih mampu tersenyum dibalik layar television dalam setiap pemberitaan. Mereka seolah tidak ada perasaan bersalah dan malu, tapi dari raut wajahnya seakan menunjukkan rasa bangga atas apa yang terjadi. Hal ini merupakan keadaan kepemimpinan negara kita yang sangat memprihatinkan. Kepemimpinan yang berkembang di hierarki dan tidak menghargai persaingan, kepemimpinan yang dibangun di sekitar ego mereka yang memimpin dan bukan disekitar kapasitas mereka untuk memimpin perubahan positif. 12.2. Bahwa pejabat negara banyak yang gagal, tentu sebagai akibat dari minimnya ilmu pengetahuan. Membuat para pejabat negara, dalam hal ini termasuk Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan pergunjingan dan olok-olokan di berbagai platform media sosial. Mereka gagal untuk menjalankan kekuasaan, dan ketidakmampuan mempertanyakan status quo, menciptakan aturan baru yang jauh dari keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Sehingga menimbulkan protes dari berbagai kalangan Masyarakat, terutama kaum mahasiswa dan para civitas akademisi, yang kerap kali harus turun kejalan untuk menyuarakan penolakan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan keadilan sosial sebagaimana mestinya; 12.3. Bahwa Pendidikan SMA sederajat dalam pemahaman umum memiliki keterbatasan yakni kurangnya pengetahuan spesifik tentang pemerintahan dan kebijakan publik, kurangnya pengembangan keterampilan analitis dan kritis, kurangnya pengalaman praktis dan pengambilan keputusan dan manajemen, kurangnya pemahaman tentang etika dan moralitas dalam pemerintahan. Ini akan memberikan dampak kerugian konstitusional bagi seluruh warga negara republik Indonesia—jika sosok kepala 12 negara/pemerintah yang terpilih tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas sebagaimana di maksud. Maka segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang terpilih tidak efektif dan tidak efisien, pengambilan keputusan yang salah dan merugikan negara, konflik kepentingan dan korupsi, kerusakan citra pemerintah dan negara, kehilangan kepercayaan masyarakat. Juga dapat memberikan dampak ekonomis yakni seperti keterpurukan ekonomi dan inflasi, pengangguran dan kemiskinan meningkat, kerugian negara dan keuangan publik, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhambat, ketergantungan pada utang luar negeri dan masih banyak lagi; 13. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 169 huruf r UU No. 7 tahun 2017, yang pada intinya menentukan: Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan yakni khusus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat” adalah berpotensi terpilihnya presiden Indonesia yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai, guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; 14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, karena itu Para Pemohon beralasan hukum untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 15. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON A. PENDIDIKAN SMA SEDERAJAT; SEBAGAI NAHKODA KAPAL YANG BERNAMA INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI Indonesia ibarat salah satu kapal terbesar di dunia saat ini, berlayar mengarungi lautan lepas dan luas dengan mengangkut sekitar 282 juta jiwa 13 penumpang untuk menuju Indonesia emas 2045. Sebagai nahkoda kapal, dibutuhkan keahlian untuk membaca kompas agar mengetahui arah kapal berlayar, dibutuhkan pengetahuan yang luas untuk membaca arah angin dan juga arah bintang—agar dapat mencapai tujuan, dibutuhkan keterampilan untuk membelah arus gelombang laut yang tinggi—agar dapat selamat sampai pelabuhan, juga yang terpenting adalah pengalaman kemudi nahkoda—agar mampu bertahan dalam derasnya terpaan ombak yang siap kapanpun untuk menghantam kapal yang bernama Indonesia, serta penguasaan bahasa dunia— untuk mengetahui dan menghindar dari bombardir kapal-kapal lain yang kapanpun siap memerangi dan menghancurkan kapal yang bernama Indonesia. Seperti halnya perang dagang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan negara Tiongkok yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia dan untuk itu, Pejabat in casu harus memahami dan punya pengetahuan yang cukup soal isu-isu dunia—guna dapat mengantisipasi dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia, untuk menciptakan peluang, dan mengetahui tantangan serta solusi strategis bagi Indonesia dalam menghadapi isu dunia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r calon presiden harus memenuhi persyaratan yakni “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”—adalah melanggar konstitusi, dengan pertimbangan hukum dan argumentasi Para Pemohon yang akan diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 1. Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, mengadopsi konsep sebagai negara hukum “rechts staat” yang dikembangkan oleh Frederick Julius Stahl atau “the rule of law” yang dipopulerkan oleh A. V Dicey. Kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tina sydakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Konsep tersebut dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berarti hukum memengang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia. Komitmen bangsa Indonesia tersebut terlihat dalam pembentukan konstitusi yakni seluruh pelaksanaan kehidupan 14 bernegara dan bermasyarakat haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Terutama, UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi sebagai supreme law of the land dalam hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesi [vide: Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, Hak Politik dan Hak Pilih— Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.25]; 2. Bahwa mengutip pendapat yang ditulis oleh Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul (Hukum Hak Asasi Manusia), Hal. 48 paragraf kedua menjelaskan, “Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujub dari perjanjian sosial tertinggi”. Indonesia yang menjadikan UUD NRI Tahun 1945sebagai landasan negara merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu sejalan dengan yang ditulis Benny K Harman dalam bukunya yang berjudul (Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi—Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD) hlm. 12, menjelaskan “bahwa dalam teori norma atau teori supremasi konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sehingga semua institusi negara, termasuk institusi perwakilan rakyat, terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah UUD NRI Tahun 1945”. 3. Bahwa di samping Indonesia sebagai negara hukum, juga menganut sistem demokrasi yang artinya adalah Indonesia merupakan negara hukum demokratis. Sebagai negara hukum demokratis, tentu wajib menjunjung tinggi penjaminan terhadap hak asasi manusia atau hak seluruh warga pada dasar atau pondasi negaranya, dalam hal ini bersesuaian dengan hak konstitusi seluruh Masyarakat Indonesia yang telah dimuat dan dijamin dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang berasal dari Tuhan untuk seluruh manusia di dunia sehingga tidak dapat dikurangi dan dicederai, jadi seorang manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena 15 diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi karena didasarkan pada eksistensinya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, yang adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk hidup lainnya [vide: Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, Hak Politik dan Hak Pilih— Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.1] artinya hak tersebut adalah hak dasar, melekat dalam diri manusia itu sendiri, dan hal tersebut telah dianulir dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak konstitusional masing-masing seluruh warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dimaksud, hanya dapat terlaksana dan terlindungi sebagaimana mestinya jika pemimpin negara dalam hal ini Presiden memiliki kapasitas intelektual yang memadai; 5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional khususnya hak politik yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Pemohon juga berhak atas hukum yang adil, serta berhak atas pemerintahan yang baik dan berkualitas sebagaimana hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28. Atas dasar itu, hak politik sebagai hak asasi, maka mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi, serta menjamin perlindungannya dengan menggunakan instrumen undang- undangan. Lalu bagaimana hal tersebut terlaksana dan terealisasi sebagaimana amanat dari UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, jika calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan kompetensi yang layak untuk mengelola pemerintahan dengan baik dan berkualitas?; 6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa “setiap orang turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Artinya masyarakat atau warga negara berhak untuk menentukan dan memilih calon pemimpin mereka, bukan 16 sekedar diberikan hak untuk memilih, melainkan untuk mempertanyakan kualitas dari masing-masing calon pemimpin mereka, dalam hal ini termasuk calon Presiden dan Wakil Presiden; SECARA YURIDIS JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ADALAH JABATAN TERTINGGI DI PEMERINTAHAN YANG MEMERLUKAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN YANG KOMPLEKS DAN MULTIDISIPLINER 7. Bahwa berdasarkan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki peran yang sangat penting dan inti dari pusat pemerintahan negara serta mesin dalam pengelolaan suatu struktur negara—agar berjalan dengan baik. Secara fungsional, Presiden memengang kekuasaan eksekutif tertinggi, dan presiden memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya yakni menyusun dan mengeksekusi kebijakan nasional, menjadi panglima tertinggi TNI, bertanggung jawab terhadap diplomasi internasional, menentukan arah pembangunan (hukum, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan teknologi nasional. Semuanya itu, tujuannya untuk mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial [Vide Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945] oleh karena itu, guna dapat mengemban tugas dan amanah tersebut dengan ideal, jabatan presiden ini menuntut tidak hanya kecakapan administratif atau popularitas elektoral, tetapi juga kapasitas intelektual dan akademik yang tinggi. Menurut para Pemohon, Pendidikan Tinggi atau minimal sarjana adalah parameter minimum yang secara objektif menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami permasalahan secara sistematik, analitis, dan kritis; 8. Bahwa untuk jabatan in casu adalah dipilih dalam pemilihan umum dengan cara demokratis. Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan secara rahasia, jujur, adil, dan langsung, serta setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih—maka, siapapun dapat mencalonkan diri sebagai Presiden. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk menentukan standar kelayakan untuk menjadi Presiden, tujuannya supaya hanya orang-orang yang hanya memiliki kapasitas intelektual yang memadai yang dapat bersaing. Dengan 17 dasar tersebut, syarat minimal lulusan Pendidikan SMA sederat untuk jabatan tertinggi dipemerintahan yaitu Presiden adalah terlalu rendah dan tidak proporsional terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sementara ironisnya untuk guru Sekolah Dasar (SD), negara menetapkan batas pendidikan adalah menimal lulusan Pendidikan tinggi atau sarjana. Terlebih lagi, para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik dan berkualitas sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pemerintahan yang mampu menjamin keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebebasan berpendapat, perlakuan bebas dari diskriminasi, hak mendapatkan Pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya— merupakan adalah tanggung jawab negara dalam hal ini terutama pemerintah. Karena itu persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan in casu memungkinkan terpilihnya presiden yang tidak layak sebagaimana mestinya: 8.1. Bahwa berdasarkan data Pemilu tahun 2024, ada sekitar 204.807.222 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah perolehan suara sah nasional untuk pemilu 2024 yakni 164.227.475. [vide: Pemilu 2024: Partisipasi Pemilih Turun, Golput Naik?] Artinya ada sekitar 40.194.706 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau sekitar 20% yang memilih golput. Demikian juga dalam Pilkada 2024, partisipasi Masyarakat dalam melakukan pemilihan hanya sebesar 68% atau ada sekitar 32% yang memilih golput [vide: Partisipasi Pilkada 2024 Disebut Menyusut, Ini Alasannya] yang berarti bahwa banyaknya masyarakat yang memilih golput tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, akan tetapi hal yang paling menonjol adalah bahwa masyarakat menilai pemilihan pejabat negara/pemerintah, termasuk untuk jabatan in casu tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Memilih dan tidak memilih, tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan atau perubahan yang jauh lebih baik. Sehingga masyarakat banyak skeptisme terhadap calon para pejabat negara/pemerintah yang tentu tidak akan membawa perubahan yang jauh lebih baik. Karena itu, jika sosok 18 presiden dengan kapasitas intelektual yang memadai, dan kompetensi, serta etika publik yang baik, maka akan dapat meningkatkan partisipasi publik untuk turut serta berpartisipasi melakukan pemilihan umum sebagaimana mestinya dan juga mengurangi angka pemilih golput; 8.2. Bahwa kegagalan pejabat negara/pemerintah untuk jabatan in casu, dapat dilihat; salah satunya yakni indeks demokrasi yang cenderung stagnan. Berdasarkan indeks demokrasi 2024 yang dirilis oleh The Economist Unit (EIU), skor demokrasi Indonesia berada di angka 6.44— tergolong demokrasi cacat (flawed democracies). [vide: Indeks Demokrasi 2024 - Unit Intelijen Ekonom] dan juga berdasarkan data Indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), level demokrasi Indonesia juga tak ada perkembangan berarti. Level demokrasi Indonesia tetap di skala sedang (kurang dari 80 poin) selama dua dekade belakangan [vide: Buruknya demokrasi Indonesia setelah Orde Baru: dampak dari ‘negara bayangan’] artinya pejabat negara/pemerintah telah gagal dalam mengelola negara dengan baik dan berkualitas, negara telah abai dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, bebas dari perlakuan diskriminasi, dan semua hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab negara. Hal ini terjadi, erat kaitannya dengan kapasitas intelektual dari seorang Presiden yang tidak memadai dalam memimpin dan mengelola negara dengan baik, karenanya dibutuhkan kemampuan intelektual yang memadai serta etika publik yang baik dari seorang pemimpin; 8.3. Bahwa praktik korupsi yang terus meningkat seolah menjadi budaya dari para pejabat negara/pemerintah menjadikannya sulit untuk diberantas dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam hal ini kepala negara/pemerintah. Perbuatan korupsi yang terus meningkat dan kerugian negara yang mencapai ratusan milyaran bahkan mencapai ratusan triliunan adalah bukti kegagalan seluruh Pejabat negara/pemerintah, terutama untuk jabatan in casu [vide: Tekor Negara 271 Triliun 19 Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi | tempo.co] baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil, keterbukaan informasi publik, dan lain sebagainya. Terlebih lagi banyak pejabat negara yang korupsi. Perilaku dan tindakan korupsi tersebut adalah ciri manusia yang tidak memiliki otak yang sempurna, atau merujuk pada pendapat Rocky Gerung; “orang atau pejabat yang korupsi, adalah statusnya di bawah kebinatangan” yang berarti terpilihnya pejabat negara/pemerintah dimaksud adalah bentuk kegagalan dalam proses pemilihan calon pemimpin yang ideal dan berkualitas, sehingga yang terpilih hanya pejabat negara yang tidak kompeten dan bermoral. Terakhir kata, pemilu hadir untuk memilih pemimpin yang baik dari antara Pemimpin yang paling buruk, bukan mencari yang terbaik dari antara yang baik; LULUSAN SMA SEDERAJAT TIDAK MEMILIKI STANDAR AKADEMIK YANG MEMADAI UNTUK MEMAHAMI KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN NEGARA MODERN 9. Bahwa Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada umumnya memperoleh pembelajaran yang bersifat umum dan masih berada dalam tahap pembentukan dasar-dasar berpikir; tidak memberikan pelatihan analitis, penalaran kristis, dan metodologi ilmiah tingkat lanjut; tidak mengajarkan secara mendalam tentang ilmu hukum, ekonomi politik, kebijakan publik, administrasi negara, ataupun hubungan internasional— semua aspek tersebut merupakan bekal utama untuk memimpin negara dan semuanya hanya diajarkan secara umum dalam Pendidikan tinggi dengan baik. Dengan demikian, Pendidikan minimal SMA sederajat untuk menduduki jabatan tertinggi di negara ini adalah sebuah ironi, di mana negara menurunkan standar kepemimpinan negara secara struktural, namun disisi lain menetapkan guru SD harus berpendidikan tinggi atau Sarjana; 10. Bahwa perintah etis dari konstitusi yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 20 dan keadilan sosial, maka untuk jabatan in casu guna dapat mewujubkan cita-cita negara tersebut harus memiliki pengetahuan yang luas, khususnya kemampuan untuk membangun SDM atau kualitas masyarakat di seluruh Indonesia, guna dapat mempertahankan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sendiri, mempercayakan diri pada interaksi dinamis dari sumber- sumber pembangunan negara, terutama pada kreativitas, komitmen dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia; 11. Bahwa mengutip pendapat Moeljarto Tjokrowinoto yakni; “Pembangunan Masyarakat, karenanya, harus diinterpretasikan sebagai proses membentuk Masyarakat yang memberi kemampuan kepada para warganya untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa dan kreativitasnya, menumbuhkan keefektifan politik (political efficacy) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan terutama sekali mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakatnya dan membatasi hubungan independensi terhadap elite dan birokrasi” [vide Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet 7, hlm. 346.] artinya tanggung jawab presiden adalah sangatlah besar, bagaimana kemudian membawa Indonesia menjadi negara yang dihormati di dunia dan di sisi lain harus mampu membuat Masyarakat untuk hidup mandiri denga segala kreativitasnya; 12. Bahwa tanggung jawab yang besar untuk jabatan in casu, seharusnya yang menjadi seleksi awal adalah kapasitas intelektual kandidat apakah cukup memadai untuk memimpin sebuah negara dengan ideal. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dibutuhkan pemimpin yang cerdas dan punya pemikiran yang terbuka yang mempu melahirkan ide-ide atau gagasan yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah intenasional. Sejalan dengan pendapat Rocky Gerung; “akal dan pikiran adalah inti dari demokrasi, demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu adalah ‘government of reason through government by the people’ yang artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang”. Karena itu negara demokrasi harus dituntun oleh akal dan pikiran, maka untuk itu dibutuhkan pemimpin dengan kapasitas intelektual yang memadai. Maka calon pejabat negara/pemerintah untuk jabatan in casu harus memiliki etikabilitas, intelektualitas dan elektabilitas yang baik, dan hal dimaksud tidak diperoleh dan didapat dengan baik dalam Pendidikan SMA sederajat; 21 13. Bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memahami dan mengerti konsep negara hukum di mana Indonesia dalam sistem pemerintahannya disebut sebagai negara hukum yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya para pejabat negara, terlebih lagi kepala negara harus mentaati hukum dan patuh terhadap segala peraturan perundang- undangan. Menimbang bahwa roh negara Indonesia adalah hukum. Hukum haruslah di atas segalanya, tidak boleh ada kekuasaan yang melampaui hukum dan kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum—kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara (Salus Populi Suprema Lex) bukan dijadikan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Pemaknaan negara hukum tersebut, tidak cukup baik diajarkan dalam Pendidikan SMA sederajat; 14. Bahwa adanya calon presiden dan wakil presiden yang tidak paham hukum, sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk para Pemohon. Presiden serta pejabat negara lainnya yang tidak paham hukum, dapat dilihat dari berbagai kebijakannya yang cenderung melanggar konsep negara hukum dengan berusaha mengangkangi konstitusi [vide; https://igj.or.id/2021/12/11/negara-telah-mengangkangi-konstitusi/;] Hal dimaksud terjadi tentu akibat dari para pejabat negara/pemerintah untuk jabatan in casu tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Pejabat negara in casu hanya mampu membuat suatu aturan yang berkedok UU, tetapi justru jauh menyimpang dari prinsip-prinsip hukum itu sendiri. [vide; Apa Putusan MK yang "Ditabrak" DPR saat Merevisi UU Pilkada? Dan Alasan DPR Tolak Putusan MK soal Syarat Usia Maju Pilkada] Sehingga aturan atau kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan kepentingan sekelompok orang, atau cenderung untuk mengamankan kepentingan penguasa belaka. 14.1. kebijakan Pejabat in casu dalam pengesahan RUU TNI yang tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka dan naskah akademik RUU TNI yang dinilai tidak jelas urgensinya. Telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat luas. Berbagai kritik dari kalangan masyarakat, khususnya kaum mahasiswa dari berbagai daerah dan juga para akademisi dari berbagai perguruan tinggi turut serta melakukan aksi protes dan penolakan terhadap pengesahan UU 22 TNI yang dianggap tidak relevan dalam kepentingan masyarakat luas serta diduga menghidupkan dwifungsi ABRI [vide: Apa Itu Dwifungsi ABRI yang Dikhawatirkan Bangkit Setelah RUU TNI Disahkan? | tempo.co] 14.2. Bahwa dalam pembuatan RUU, salah satu prinsip hukum yang perlu diperhatikan adalah lex prospicit, non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang). Kritik dan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang besar dan terus menerus berlanjut dalam beberapa hari di berbagai daerah. Puluhan mahasiswa yang terlibat dalam demontrasi dan yang turun ke jalan mengalami luka-luka berat pada sekujur tubuh akibat berbenturan terhadap aparat kepolisian, dan sebagian dari mereka harus dilarikan ke rumah sakit. [vide: Demonstrasi Tolak RUU TNI di DPR, Belasan Mahasiswa Luka-luka] Artinya dampak dari kebijakan pejabat negara/pemerintah yang tidak baik dan tidak transparan, serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau publik, tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat, dan merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga negara dengan mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat. Hal tersebut, merupakan sebagai bukti bahwa banyak pejabat negara, khususnya untuk jabatan in casu yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang ideal untuk mengelola negara dengan baik dan berkualitas; 14.3. Bahwa salah satu prinsip hukum “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” (In Dubio Pro Reo) namun faktanya hal tersebut justru bertentangan dengan asas dimaksud di mana kalangan kaum mahasiswa yang melakukan aksi protes dan mengkritik kebijakan pemerintah, justru harus menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat kepolisian dengan tanpa proses peradilan yang sah melalui pengadilan. Artinya dampak dari kebijakan seluruh pejabat negara yang tidak berkapasitas dam kompeten, terutama untuk jabatan In casu menimbulkan hukum telah kehilangan makna dan jati diri, UU hanya sekedar dari aturan bukan terdiri dari norma-norma hukum yang memuat rasa keadilan; 23 15. Bahwa kegagalan para pejabat negara/pemerintah, khususnya untuk jabatan in casu dalam beberapa tahun terakhir ini, dapat dilihat dari berbagai persoalan yang ada. Kebijakan yang bermasalah kerap kali diselesaikan dengan persoalan yang baru. Artinya persoalan yang muncul ke publik terkesan dalam penyelesaiannya dengan memunculkan persoalan atau isu baru untuk mengalihkan perhatian publik. Akhirnya benang merah dari persoalan tidak benar-benar dapat diselesaikan dengan baik, seperti beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar [vide; 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah], pagar bambu di laut Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 KM [vide: Fakta Pagar Misterius di Laut Tangerang: Terbentang 30,16 Km, Siapa Pemiliknya?], larangan mengedarkan gas elpiji yang berdampak pada seorang warga Tangerang meninggal dunia usai mengantri membeli gas LPG tersebut [vide: Larangan penjualan gas elpiji 3kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen' - BBC News Indonesia]; kerugian negara akibat kasus Pertamina Pertamax oplosan yang diperkirakan mencapai Rp968,8 triliun atau hampir 1 kuadriliun [Vide: Kerugian Negara dalam Kasus Pertamina Pertamax Oplosan Hampir 1 Kuadriliun, Itu Berapa Triliun? | tempo.co] dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang cukup melukai hati seluruh masyarakat. Artinya banyaknya persoalan yang ada adalah bukti kegagalan pemerintah dalam hal ini seluruh pejabat negara/pemerintah in casu yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas sebagaimana mestinya; 16. Bahwa ketentuan persyaratan untuk jabatan tertinggi dipemerintahan in casu adalah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin keadilan hukum dan hak atas pemerintahan yang baik dan rasional. Namun, dengan persyaratan Pendidikan yang rendah, norma ini menyisahkan permasalahan serius dari sudut pandang kapasitas kelembangaan, kualitas demokrasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Syarat yang terlalu rendah untuk jabatan tertinggi in casu justru berpotensi merugikan kepentinggan konstitusional Masyarakat, melemahkan kapasitas negara, dan menciptakan regresi demokrasi substantif. serta potensi 24 penyalahgunaan wewenang sebagai akibat kurangnya kapasitas intelektual dan kompetensi yang layak dalam memimpin negara, itu merugikan hak konstitusional warga negara. 16.1. Secara konstitusional, Masyarakat memiliki hak atas pemerintahan yang kompeten, efisien dan akuntabel sebagaimana yang di jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kepastian hukum yang adil dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu, ketika negara membuka peluang untuk jabatan tertinggi di pemerintahan kepada setiap individu dengan hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, tanpa prasyarat kualitas dan intelektual yang tinggi, maka akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat yakni terbatasnya kemampuan presiden dalam membaca, menganalisa, dan merespons tantangan global secara multidisiplier; lemahnya pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan (evidence-based policy); minimnya kecapakan teknokratis dalam mengelola kompleksitas pemerintahan. Dengan demikian hal ini, bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif, yakni demokrasi yang menjamin pemerintahan yang berkualitas, bukan hanya prosedur yang inklusif; 16.2. Bahwa untuk jabatan tertinggi di pemerintahan, syarat Pendidikan minimum harus memiliki hubungan rasional dengan tujuan dari jabatan yang diemban. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas yang kompleks, termasuk merancang dan memimpin arah Pembangunan nasional, mengelola hubungan diplomatik dan ekonomi global, mengawasi dan mengendalikan Lembaga negara lainnya. Maka, minimum Pendidikan SMA sederajat gagal secara logis untuk dijadikan ukuran minimum yang memadai untuk menjalankan tugas presiden tersebut. Jika syarat menjadi pejabat eselon II di birokrasi mewajibkan minimal lulusan S-2 atau S- 1 dengan pelatihan teknis, maka mewajibkan hanyan lulusan SMA sederajat untuk jabatan tertinggi dipemerintahan in casu justru inkonsisten secara struktural dan yuridis; 16.3. Dengan menetapkan standar Pendidikan yang rendah, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang kurang 25 kompeten menjadi lebih besar. Dalam manajemen kelembagaan negara modern, terutama dalam public governance, kualitas pemimpin sangat ditentukan oleh latar belakang Pendidikan yang mumpuni, yang memungkinkan kemampuan seseorang berpikir kritis dan sistematik; literasi kebijakan publik dan ekonomi makro, kecapakan memimpin tim teknokrat dan birokrat. Maka dengan menetapkan standar Pendidikan yang rendah untuk jabatan in casu, negara justru menurunkan standar kompetensi jabatan publik yang tinggi, mengundang figure populis tanpa kapasitas teknis yang cukup, dan melemahkan kepercayaan internasional terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Hal ini tentu menimbulkan kerugian jangka Panjang, seperti penurunan daya saing global, buruknya pengelolaan krisis nasional, dan rendahnya efektivitas kebijakan nasional. Terlebih lagi, pendirian atau prinsip pejabat dimaksud mudah dipengaruhi dan bergeser, untuk berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan hukum. Hal ini merugikan hak konstitusional warga negara atas pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, standar Pendidikan yang rendah tidak sejalan dengan semangat meritokrasi yang seharusnya mendasari pengisian jabatan publik; 17. Bahwa ketentuan persyaratan untuk jabatan in casu dalam permohonan a quo adalah merugikan para Pemohon secara konstitusional, karena membiarkan kualitas kepemimpinan nasional ditentukan semata oleh legalitas formal tanpa jaminan kapasitas substantif. Pemohon sebagai warga negara, berhak atas pemerintahan yang baik, berhak atas kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap kualitas kebijakan publik dan berhak hidup dalam sistem negara hukum yang menuntut semua jabatan publik dijalankan doleh individu yang memiliki kecakapan akademik dan tanggung jawab moral. Namun norma in casu membuka kemungkinan kepemimpinan nasional dipegang oleh orang dengan kapasitas akademik yang tidak memadai. Maka, kualitas kebijakan publik dapat memburuk, Keputusan negara di tingkat tertinggi berisiko bersifaf trial and error, dan rakyat sebagai objek kebijakan menjadi korban eksperimen politik yang tidak berdasarkan ilmiah. Bahwa karena itu, dalam penalaran yang wajar, pendidikan SMA sederajat tidak cukup untuk menjamin kualitas dan profesionalitas pejabat 26 negara, untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan hak konstitusional masing-masing warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dimaksud, artinya lulusan Pendidikan SMA Sederajat belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan yang baik dan berkualitas; 17.1. Bahwa persyaratan minimal lulusan SMA sederajat bagi jabatan in casu tidak menjamin kompetensi yang memadai dalam pembuatan kebijakan publik yang kompleks. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberikan kemampuan analisis, pengetahuan hukum, dan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, meskipun pada umumnya juga bukan suatu jaminan. Tetapi potensi untuk mendapatkan pejabat negara dalam hal ini kepala negara/pemerintah yang tidak kompeten dan bertanggung jawab akan lebih kecil. Dengan demikian persyaratan lulusan minimal SMA sederajat, ketentuan ini jauh dari harapan untuk dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara yang membutuhkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, ditambah tantangan global yang semakin kompleks; 17.2. Bahwa persyaratan Pendidikan minimal SMA sederajat, berpotensi atau dapat menimbulkan dampak lebih besar untuk memperoleh pejabat publik yang tidak kompeten dan berkapasitas layaknya sebagai pemimpin yang ideal dan profesional. Artinya dengan terpilihnya pejabat negara untuk jabatan in casu yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dengan baik, maka akan timbul hak konstitusional yang dirugikan yakni hak atas pemerintahan yang berkualitas, kompeten dan profesional sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara pada faktanya, umumnya hanya dalam Pendidikan tinggi diajarkan mata kuliah khusus seperti administrasi publik, hukum tata negara, manajemen pemerintahan, dan ekonomi politik—hal tersebut tidak dipelajari secara mendalam pada Pendidikan tingkat SMA sederajat. Artinya minimnya pemahaman dan pengetahuan akan sistem pemerintahan yang baik adalah berpotensi menyebabkan 27 kebijakan yang kurang tepat atau tidak efektif dan efisien—yang tentu merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga Indonesia; 17.3. Bahwa Pendidikan pada tingkat SMA sederajat, mata Pelajaran atau kurikulum yang diajarkan hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai sistem pemerintahan, tata negara, dan hukum. Materi pembelajaran yang diajarkan lebih berfokus pada pengenalan umum mengenai cabang-cabang kekuasaan, proses legislasi, dan hak-hak dasar warga negara tanpa pendalaman konsep-konsep kritis seperti; akuntabilitas publik, good governance, checks and balances, serta analisis kebijakan publik (public policy analysis). Artinya persyaratan Pendidikan minimal SMA, sulit untuk memastikan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan berkualitas; 18. Bahwa ketentuan norma dalam permohonan a quo untuk jabatan in casu adalah diskrimintaif secara terbalik dan bertentangan dengan asas proporsionalitas. Ironisnya, negara mensyaratkan Pendidikan minimal sarjana untuk jabatan publik tertentu seperti guru SD (lulusan S-1), Dosen (Lulusan S- 2), CPNS Golongan III (S-1), hakim, jaksa, advokat, notaris dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, negara tidak mensyarakat hal serupa bagi posisi Presiden selaku jabatan tertinggi dipemerintahan. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan legislasi, pelanggaran terhadap proporsionalitas, dan pelecehan terhadap prinsip meritokrasi dalam demokrasi modern. Bagaimana mungkin seorang guru SD harus S-1, tetapi seorang Presiden cukup lulusan SMA sederajat? Hal ini mengakibatkan kerugian moral dan hukum terhadap Pemohon, karena negara membiarkan jabatan tertinggi dikuasai oleh orang yang bahkan tidak memenuhi standar minimal intelektualitas birokrasi. Ketentuan persyaratan Pendidikan SMA sederajat tidak mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan. Artinya Pendidikan tinggi sebagai syarat kompetensi dan profesionalisme yang ideal, dewasa ini untuk memimpin suatu pemerintahan/negara di era modernisasi ini. 18.1. Dengan persyaratan Pendidikan minimal SMA, negara seolah-olah meremehkan pentingnya Pendidikan tinggi bagi pejabat negara. Padahal, Pendidikan tinggi memberikan wawasan, etika publik, dan 28 kemampuan memimpin yang lebih baik, yang sangat diperlukan dalam jabatan publik. Oleh karena itu, Pendidikan minimal SMA sederajat untuk dapat menjadi pejabat negara dalam jabatan in casu sebagaimana dalam permohonan a quo tentu dapat dianggap menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pemerintahan; 18.2. Bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan yang lebih tinggi [Vide; Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] artinya jaminan konstitusi tersebut sulit dilaksanakan dan diwujudkan dalam pemerintahan yang baik, jika pejabat negara tidak kompeten dan bertanggung jawab. Bahwa ketentuan minimal Pendidikan SMA sederajat untuk jabatan in cansu, adalah bertentangan dengan konstitusi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya yakni bahwa hanya dalam Pendidikan tinggi diajarkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan teknokratis yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu Keputusan publik; 19. Bahwa persyaratan minimal Pendidikan SMA sederajat untuk dapat menduduki jabatan tertinggi dipemerintahan adalah bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia— merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Persyaratan Pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan tertinggi dipemerintahan, adalah membuka ruang dan berpotensi terpilihnya presiden yang tidak kompeten dan minim kapasitas intelektualnya dalam mengelola negara ini. Dengan demikian, maka negara akan abai dalam penegakan hukum yang adil, pemenuhan hak asasi manusia dan gagal untuk melindungi sengenap masyarakat; 19.1. Bahwa pejabat negara/pemerintah untuk jabatan in casu dalam permohonan a quo memiliki tanggung jawab yang besar yakni pembuat kebijakan publik yang secara langsung dan nyata berdampak pada Masyarakat luas. Sebagai pejabat negara/pemerintah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam membuat rancangan Peraturan Perundang-Undangan, terlebih lagi presiden 29 memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Vide: Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] yang berarti bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia yang ingin menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang kompeten dan berkapasitas, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan berkualitas, sebagaimana amanat dalam UUD NRI Tahun 1945. Lulusan Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang pengelolaan negara yang baik, serta minimnya keterampilan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran,dan fungsi pengawasan, serta pengetahuan dalam membentuk suatu peraturan perundang- undangan. Sebagaimana hal tersebut hanya diajarkan dan dapat diakses dalam Pendidikan Tinggi; 19.2. Bahwa pejabat negara in casu bertujuan untuk mengelola negara dengan baik dan berkualitas, menjamin hak-hak seluruh warga negara terlindungi dah hidup dengan sejahtera sebagaimana amanat dari dasar negara selaku hukum tertinggi. Karena itu, pejabat untuk jabatan in casu bertanggung jawab dalam hal mendukung dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun negara dalam hal ini telah gagal, khususnya dalam penegakan hukum. Bahwa adanya aksi kamisan yang mencapai kurang lebih 830 kali dalam bulan April 2025 yang dilaksanakan di depan Istana kepresidenan adalah bukti kegagalan pemerintahan dalam memberikan rasa keadilan terhadap Masyarakat atau warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. [vide: https://www.liputan6.com/feeds/read/5903934/tujuan-aksi-kamisan- perjuangan-keadilan-ham-di-indonesia?page=10]. Artinya, negara telah gagal dalam melindungi warga negaranya dan juga dalam penegakan hukum yang jauh dari keadilan; 20. Bahwa persyaratan untuk jabatan in casu dalam permohonan a quo adalah telah using secara sosiologis dan tidak relevan dalam konteks tantangan negara demokrasi dewasa ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan kebijakan negara semakin kompleks; geopolitik, 30 teknologi informasi, krisis iklim, ketahanan energi, dan ketimpangan ekonomi global, semua itu dalam penalaran yang wajar tidak bisa dihadapi dengan logika dasar lulusan SMA sederajat dan hal tersebut memerlukan kualifikasi akademik dan pengalaman kepemimpinan yang professional, serta menuntut pemahaman multidisipliner yang diperoleh melalui Pendidikan tingggi. Maka dengan tetap mempertahankan norma a quo untuk menjabat dalam jabatan tertinggi dipemerintahan, negara justru membuka keran regresi demokrasi yang merugikan rakyat. Hal ini tidak lagi sejalan dengan rasionalitas konstitusi modern seperti di negara-negara Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya di mana dalam konstitusi dan Undang-undang masing- masing negara tersebut pada intinya menentukan syarat untuk menjadi presiden adalah wajib lulusan Pendidikan Tinggi 21. Bahwa dalam Pendidikan SMA sederajat, tidak diajarkan atau memiliki keterbatasan pengetahuan yang memadai terkait pemahaman dalam good governance, Environmental Ethics, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sementara di tengah global yang memanas, cuaca yang semakin buruk dan tidak pasti, pemimpin dunia atau pejabat negara di seluruh dunia dituntut untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Artinya etika lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan negara di belahan dunia. Karena itu, pejabat negara dengan pemahaman pada Pendidikan SMA sederajat yang memiliki keterbatasan, akan berpotensi besar dalam meningkatkan risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi; 22. Pejabat negara dengan hanya bekal Pendidikan SMA sederajat, Para Pemohon ragu dan tidak memiliki kenyakinan yang cukup untuk memberikan kepercayaan bahwa pejabat negara dimaksud dapat menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Keterbatasan pengetahuan pejabat negara yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, khususnya pemahaman dalam hal anggaran, perpajakan, dan audit keuangan. Akan berdampak pada kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti pemborosan anggaran dan salah alokasi dana. Hal tersebut tentu akan merungikan hak-hak konstitusional seluruh 31 Masyarakat Indonesia, yang seharusnya dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan dan pemajuan Pendidikan di seluruh tanah air Indonesia; 23. Bahwa menurut UNESCO, Pendidikan tinggi adalah aset budaya dan ilmu pengetahuan yang memungkinkan pengembangan SDM dan yang mampu mendorong perubahan ekonomi, teknologi dan sosial. Pendidikan mendorong pertukaran pengetahuan, penelitiaan dan inovasi serta memberikan bekal bagi setiap orang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang kerja, dalam hal ini khususnya bagi pejabat negara/pemerintah untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. Artinya Pendidikan adalah hal yang mendasar bagi Pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Karena itu, pejabat negara/pemerintah yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat dan dengan keterampilan yang terbatas, maka akan berpotensi dan sangat merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga negara Indonesia; 24. Bahwa dalam asas hukum yang menyatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” hal ini merupakan prinsip dalam hukum yang tentu diakui di dunia, bukan saja Indonesia. Karena itu, Para Pemohon nyakin bahwa para Majelis yang mulia Mahkamah Konstitusi juga setuju dan sependapat dengan prinsip hukum tersebut. Berkaca dari prinsip hukum dimaksud, mengutip apa yang ditulis oleh Bivitri Susanti pada 06 Maret 2025 di Kompas.id yang pada intinya menjelaskan bahwa “tak mudah untuk mendiskusikan nyawa yang hilang karena kebijakan meskipun ia nyata. Ecosoc Rights, sebuah lembaga riset di Jakarta, meluncurkan laporan penelitian yang menyedihkan sekaligus menggelisahkan. Setidaknya 1.014.351 warga meninggal selama kurun 2014- 2024 karena hal-hal yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Diantaranya ada 67.091 orang meninggal karena kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak; 6.815 jiwa melayang karena kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi; dan 320 orang meninggal akibat pertambangan dan proyek strategis nasional”. [vide: Mati Sunyi dalam Gaduh Politik], menanggapi persoalan tersebut, siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Dan persoalan dimaksud terjadi sebagai akibat dari 32 kepemimpinan negara yang tidak memadai secara intelektual dan buruk secara etika publik, dampaknya Masyarakat jadi korban; B.PEMIMPIN YANG IDEAL DALAM SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam penafsiran yang wajar terdapat makna tersirat yang pada intinya menghendaki bahwa yang dapat menduduki jabatan tertinggi dipemerintahan in casu sebagaimana dalam permohonan a quo merupakan orang yang kompeten dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang cukup serta keahlian atau keterampilan untuk mengelola negara sebagaimana idealnya. Karena itu calon Presiden dan Wakil Presiden adalah benar-benar mereka yang berpengetahuan luas dengan pemikiran yang terbuka serta memiliki etika dan moralitas yang tinggi; 2. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan dan Dasar Negara Republik Indonesia berdiri, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Dalam konstitusi menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum [vide: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945], yang berarti filosofinya dalam konsep bernegara adalah bahwa segala kebijakan publik yang timbul harus berlandaskan hukum. Artinya penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi, secara tidak langsung mengamfirmasi bahwa pejabat negara/pemerintah yang menjadi bagian dari jati diri negara, maka pejabat negara untuk jabatan in casu haruslah mengerti dan memahami konsep hukum dengan baik. 2.1. Bahwa untuk jabatan In casu dalam permohonan a quo, konstitusi telah memberikan kewenangan baik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan maupun negara, kewenangan untuk membentuk rancangan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan, anggaran negara, serta kewenangan dalam menjalankan tata kelola negara dengan baik, dan semua hal tersebut dijalankan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya terhadap seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi yakni cerdaskan anak bangsa, memajuhkan kesejahteraan umum serta telibat dalam 33 perdamaian dunia. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang baik, di mana lulusan Pendidikan SMA sederajat memiliki pengetahuan yang terbatas, terlebih dalam Pendidikan SMA tidak diajarkan pengetahuan tentang system pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Maka dengan persyaratan pendidikan yang terlalu rendah untuk jabatan tertinggi dalam pemerintahan, dimungkinkan terpilihnya pemimpin negara/pejabat negara atau pemerintah yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas sebagai sosok pemimpin yang baik, kendati secara hukum sah dan legal namun dalam kapasitas tidak layak; 2.2. Bahwa kewenangan dalam membuat Undang-Undang yang tentu akan berdampak pada seluruh Masyarakat Indonesia, maka presiden haruslah memiliki pengetahuan yang cukup, baik pemahaman dalam aspek sosiologi, yuridis, filosofi, yang mana dalam hal tersebut tidak cukup baik diajarkan dalam Pendidikan SMA sederajat. Dengan tanpa maksud untuk merendahkan, lulusan Pendidikan SMA sederajat, dalam penalaran yang wajar, tentu memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang. Karena itu, dengan persyaratan calon presiden yang hanya lulusan SMA sederajat, dimungkinkan terpilihnya presiden dengan kapasitas yang tidak memadahi sebagai kepala negara dan juga tidak memiliki pengetahuan yang mempuni, terutama dalam soal pembuatan Rancangan Undang-Undang, akhirnya presiden sepenuhnya bergantung kepada pembisik atau penasehat presiden— yang secara politis tidak dapat bertanggung jawab terhadap segala Keputusan yang dibuat oleh presiden. Terakhir, UU yang dibuat justru jauh dari keadilan itu sendiri. 3. Bahwa mengutip pendapat Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franz Magnis Suseno yang pada intinya menyatakan; “calon pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman, jujur, berintegritas, toleran, dan tidak memiliki masa lalu yang kelam dengan tangan yang berdarah” [vide: iNews.id, judul-Infografis Romo Magnis Ajak Rakyat Jangan Pilih Pemimpin dengan Masa Lalu Gelap, Jakarta 2024] selain itu 34 pemimpin negara dalam hal ini Presiden dan untuk seluruh jabatan in casu dalam permohonan a quo dituntut dan harus memiliki standar etika yang tinggi serta ilmu pengetahuan yang cukup. Presiden dan juga untuk seluruh jabatan in casu, dalam hal ini Para Pemohon sependapat dengan Romo Magnis bahwa sejatinya adalah penguasa seluruh masyarakat, harus sadar bahwa keselamatan seluruh bangsa menjadi tanggung jawab seluruh pejabat negara untuk seluruh jabatan in casu terutama presiden [vide:https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/02/franz-magnis- memalukan-presiden-yang-gunakan-kekuasaannya-untuk-untungkan- keluarganya-sendiri] karena itu, Pendidikan SMA sederajat dengan kemampuan intelektual yang terbatas, maka sulit memberikan kepercayaan untuk memimpin negara ini menjadi jauh lebih baik ke depannya; 4. Bahwa menurut Yusril Ihza Mahendra yang pada intinya menyatakan; “Indonesia memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan, pemimpin harus benar-benar paham falsafah bernegara kita, konstitusi, hukum, potensi, tantangan dan peluang yang kita miliki”. [vide:https://news.detik.com/pemilu/d-6720585/sepakat-dengan- jokowi-yusril-sebut- pemimpin-tak-lahir-dari-pencitraan-medsos] Artinya, kalau merujuk dari pendapat Yusril tersebut adalah adanya tanggung jawab yang besar dan yang harus dipikul oleh seorang pemimpin negara, maka untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang cerdas dan yang mampu mengelola negara dengan baik dan bukan sekedar “omon-omon”. Karena itu, untuk memenuhi kriteria atau standar yang dimaksud Yusril tersebut, dan melihat kualitas pendidikan Indonesia dewasa ini, tentu Presiden dengan persyaratan minimal lulusan Pendidikan SMA sederajat, sudah tidak relevan dengan kriteria sosok pemimpin negara yang ideal di tengah- tengah kompleksitas persoalan negara ini. Mengingat bahwa kemampuan dan pengetahuan lulusan Pendidikan SMA sederajat sangatlah terbatas, sementara aspek yang menjadi kriteria yang dimaksud Yusril seperti paham falsafah bernegara, konstitusi, hukum, potensi, tantangan dan peluang yang kita miliki, semuanya hanya diajarkan dan diperoleh hanya pada Pendidikan tinggi dengan baik; 35 5. Bahwa menurut Plato yang merupakan filsuf Yunani Kuno dalam karyanya, “Republik dan Negara Hukum” memberikan pandangan atau gagasan jauh sebelum negara Indonesia merdeka dewasa ini, yang menurut Pemohon sampai dewasa ini masih relevan dan perlu diterapkan di Indonesia yakni “seorang pemimpin dalam suatu negara harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan, serta kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebijaksanaan dan bukan hanya ambisi atau kepentingan pribadi” [vide;https://wisata.viva.co.id/berita/4345-pemimpin- menurut-perspektif-plato-konsep-kepemimpinan-dalam-filsafat-kuno-yang- masih-relevan]. Plato juga percaya bahwa sebuah negara sebaiknya dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang filsuf—mereka adalah orang- orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dengan demikian, mereka memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin suatu negara dengan bijaksana dan adil [vide: https://wisata.viva.co.id/pendidikan/7441-alasan- plato-mengapa-kepala-negara-dan-pemerintahan-harus-dipimpin-oleh- king-filsuf#goog_rewarded] serta Plato menyakini bahwa seorang filsuf memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan menguasai nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Pandangan Plato tersebut mengafirmasi bahwa seorang pemimpin dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan etika publik yang baik; 6. Bahwa menurut Jean Jacques Rousseau dalam “pemerintahan negara demokrasi, harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi” [vide; Jean-Jacques Rousseau, the Social Contract (1762)] yang berarti kedaulatan rakyat dan kepentingan kehendak umum harus menjadi suatu jaminan yang dilindugi oleh negara/pemerintah. Namun berkaca pada pemilu tahun 2024, di mana penguasa melakukan cawe-cawe [vide; https://tirto.id/arti-cawe-cawe-yang-diucapkan-jokowi-saat-bicara-pilpres- 2024-gLlq] demi memperpanjang kekuasaanya dengan berusaha mengekangi hukum itu sendiri. Dalam persfektif negara demokrasi sebagaimana yang diutarakan oleh para filsuf dunia, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat memalukan dalam konsep demokrasi serta buruk dari etika dan moral. Menurut Romo Magnis, “apabila penguasa bertindak tidak 36 atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang” [vide; Romo Magnis Bicara Etika Presiden di Sidang MK, Kubu Prabowo- Gibran Bela Jokowi Halaman all - Kompas.com] artinya penguasa dalam hal ini presiden dan seluruh untuk jabatan in casu harus menjadi contoh yang baik bagi Masyarakat; 7. Bahwa menurut Immanuel Kant “pemimpin negara harus bertindak sesuai dengan hukum moral yang rasional dan berlaku untuk semua” [Vide; Immanuel Kant, Perpetual Peace (1795), Terjemahan oleh Ted Humphrey.] Kant juga menyatakan bahwa “pemimpin yang baik haruslah orang yang ‘tulus’ (punya moral dan motivasi baik) dan ‘cerdik’ (bijaksana, cerdas dan punya strategi kepemimpinan yang baik) [Vide; Lydia O.S. Tumampas, Pemimpin Yang Tulus Seperti Merpati Dan Cerdik Seperti Ular: Telaah Pemikiran Immanuel Kant Tentang Moralitas Dalam Politik, Tumou Tou: Volume II, Nomor 1, Januari 2015] artinya, para filsuf dunia jauh sebelumnya, menginginkan bahwa orang yang dapat menjadi pemimpin suatu negara itu adalah orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak bijaksana, cerdas dan memiliki moralitas yang baik serta dengan pengetahuan yang luas. Sehingga calon pejabat negara untuk jabatan in casu yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, sudah tidak relevan di mana Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas sebagaimana amanat dari UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa pendidikan yang rendah untuk dapat menjadi pejabat negara/pemerintah dengan hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, tentu bertentangan dengan konstitusi. Lulusan SMA sederajat memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang terbatas, sehingga dengan minimnya pendidikan untuk jabatan in casu, maka pengelolaan negara yang baik dan berkualitas tidak akan tercapai, dan minimnya pengetahuan pejabat negara in casu membuat prinsip kepemimpinan para pejabat negara mudah goyah dan runtuh. Pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip etika dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pekerjaan, menyebabkan sangat mudah terjebak dalam praktik-praktif yang 37 tidak etis dan cenderung melanggar konstitusi. Hak-hak seluruh warga negara untuk mendapatkan Pendidikan gratis sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi yakni cerdaskan anak bangsa [vide: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat] namun dana yang dapat diperuntukkan untuk Pendidikan tersebut justru berpindah kekantong- kantong para pejabat negara/pemerintah yang tidak tahu malu dan bertanggung jawab. C. PERBANDINGAN DI NEGARA ASING 1. Bahwa melihat negara-negara demokrasi di belahan dunia—beberapa negara demokrasi, terutama Amerika Serikat tidak menetapkan syarat Pendidikan formal untuk jabatan presiden, fakta empiris menunjukkan bahwa seluruh presiden modern mereka adalah lulusan perguruan tinggi ternama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi, meskipun tidak diwajibkan secara normatif, adalah persyaratan substantif dalam sistem demokrasi maju. Indonesia, dengan kompleksitas pluralitas, kemiskinan struktural, dan ketimpangan wilayah, justru harusnya membutuhkan presiden yang memiliki kapasitas intelektual yang memadai, analitik yang tajam dan konseptual tingkat tinggi. Membiarkan syarat atau standar Pendidikan minimum pada tingkat SMA sederajat untuk jabatan tertinggi di pemerintahan adalah sebuah regresif yang tidak menjamin kesiapan negara menghadapi segala kompleksitas tantangan negara dewasa ini. Karena itu, Indonesia perlu belajar dan mencontoh beberapa negara yang menentukan syarat wajib lulusan Pendidikan Tinggi bagi calon presiden di negaranya. Jabatan tertinggi yaitu presiden wajib lulusan Pendidikan Tinggi seperti Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya di mana dalam konstitusi dan Undang-undang masing-masing negara tersebut pada intinya menentukan syarat untuk menjadi presiden adalah wajib lulusan Pendidikan Tinggi. Mengingat tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan presiden adalah besar—diantaranya memiliki kekuasaan dan kewenangan membuat undang- undang, mengangkat menteri dan pejabat tinggi publik, meratifikasi dan mengumumkan perjanjian internasional, membentuk kebijakan luar negeri, dan menentukan kebijakan keamanan nasional, dan membangun diplomasi dengan negara-negara di dunia; 38 2. Bahwa merujuk pada negara Turki, untuk dapat mencalonkan sebagai presiden negara Turki adalah harus memperoleh lulusan Pendidikan Tinggi. Syarat Pendidikan Tinggi tersebut ditegaskan dalam konstitusi negara Turki yang diatur dalam Bagian 2, Bab 2 Konstitusi terkait Kekuasaan Eksekutif, yakni “The President of the Republic shall be elected directly by the public from among Turkish citizens who are eligible to be deputies, who are over forty years of age and who have completed higher education” yang artinya Presiden Republik akan dipilih secara langsung oleh publik dari antara warga negara Turki yang memenuhi syarat sebagai wakil, yang berusia di atas empat puluh tahun dan yang telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi. Kualifikasi dan imparsialitas presiden yang diperlukan tersebut, presiden harus menjadi anggota “[Majelis Nasional Agung Turki] yang berusia di atas empat puluh tahun dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi, atau [seorang] warga negara Turki yang memenuhi persyaratan ini dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil.” [vide: https://www.iir.cz/erdo-an-s-presidency- and-the- constitution] hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik terhadap negara Indonesia, terlebih lagi tugas dan tanggung jawab presiden yang sangat besar, maka diperlukan kapasitas intelektual dan kompetensi yang layak; 3. Bahwa negara Aljazair pada tahun 2019 telah menetapkan aturan baru yang mengesahkan RUU Pemilu yakni “The amendments also introduced the requirement for presidential candidates to have university degrees, and assigned the task of reviewing prospective candidates to the Independent Electoral Authority instead of the Constitutional Court”, yang artinya secara khusus telah mengatur persyaratan bagi calon Presiden untuk memilih gelar Universitas, dan menugaskan tugas meninjau calon-calon tersebut kepada Otoritas Pemilihan Umum Independen, bukan Mahkamah Kostitusi. [vide: https://www.aa.com.tr/en/africa/algerian-parliament-passes-electoral- bill/1583149]; 4. Bahwa negara Azerbaijan dalam konstitusinya mengatur secara jelas terkait syarat Pendidikan calon Presidennya yang diatur dalam Pasal 100 Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016, yang pada intinya menentukan “The President of the Republic of Azerbaijan can be any citizen of the Republic of Azerbaijan, has been residing in the territory of the 39 Republic of Azerbaijan without interruption for more than 10 years, enjoys the right to vote, has never been tried for a major crime, has no commitments towards other States, has bene ted from higher education and does not have dual citizenship” yang artinya “Presiden Republik Azerbaijan dapat merupakan warga negara Republik Azerbaijan, telah tinggal di wilayah Republik Azerbaijan tanpa terputus selama lebih dari 10 tahun, memiliki hak pilih, tidak pernah diadili atas kejahatan besar, tidak memiliki komitmen terhadap negara lain, berpendidikan tinggi, dan tidak berkewarganegaraan ganda”. 5. Bahwa hal serupa juga terjadi di negara Tajikistan, dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota parlemen (Majlisi Namoyandagon) harus minimal berpendidikan sarjana. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 49 Konstitusi Tajikistan yang menyatakan; “Only a person not younger than 30 years old, having only the citizenship of the republic of Tajikistan and a University Degree shall be elected as a deputy of Majlisi Namoyandagon”—bahwa hanya seseorang yang berusia tidak lebih muda dari 30 tahun, memiliki kewarganegaraan Republik Tajikistan dan mendapat gelar Universitas yang dapat dipilih sebagai anggota Majlisi Namoyandagon [Vide; Abdul Ghoffar, Lembaga Perwakilan: Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 256]; 6. Bahwa demikian juga terhadap negara Mesir yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden adalah lulusan dari Pendidikan Tinggi. Komisi Pemilihan Nasional Mesir pada tahun 2023 mengumumkan aturan dan regulasi mendasar mengenai pencalonan presiden Mesir yakni memenuhi kualifikasi utama terkhusus syarat mengenai pendidikan “The candidate must hold a higher education degree” [vide: https://sis.gov.eg/Story/186881/National-Election-Authority-announces- guidelines-for-presidential-candidacy?lang=en-us], norma persyaratan Presiden tersebut diatur dalam “Presidential Decree No. 22/2014, on the Regulation of the Presidential Elections (Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2014, tentang Peraturan Pemilihan Umum) Bab I Ketentuan Mengenai Pencalonan Presiden, Pasal 1 ayat (3) yakni “the candidate shall be in 40 possession of a higher educational qualification” yang artinya kandidat harus memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi; 7. Bahwa hal serupa juga terjadi di negara Kenya, dalam konstitusi Kenya persyaratan Presiden sangatlah ketat dan ditentukan dengan jelas. Konstitusi Kenya telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir tahun 2010 di mana perubahaannya, terkhusus dalam persyaratan presiden mengalami perubahan yang signifikan, ditujukan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Agar memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di Kenya, seorang kandidat harus memenuhi beberapa kualifikasi utama yang ditentukan dalam Konstitusi Kenya 2010 dan Undang-Undang Pemilu tahun 2011. Kualifikasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki pengalaman, kedudukan moral, dan kesetiaan yang tepat kepada Kenya yang dapat bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi di negara Kenya. Adapun persyaratan Pendidikan Tinggi Presiden Kenya di atur dalam Constitution of Kenya (2010) and Section 22 of the Elections Act, 2011 and Regulation 47 of Elections (General) Regulations, 2012) yang pada intinya menentukan bahwa “A presidential candidate must hold a degree from a university recognized in Kenya” artinya seorang kandidat presiden harus memiliki gelar dari universitas yang diakui di Kenya [vide: https://blog.afro.co.ke/presidency-qualifications/]. Hal tersebut juga bersesuaian dengan Pengumuman yang dipublikasikan oleh Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) kepada masyarakat Kenya tentang kualifikasi dan persyaratan bagi kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum pada tanggal 9 Agustus 2022, yakni harus memenuhi kualifikasi, terkhusus Pendidikan dengan memperolah gelar dari Universitas yang diakui di Kenya “Is a holder of a degree from a University recognized in Kenya” [vide: https:// www.iebc.or.ke/registration/?aspirant ]; 8. Bahwa beban dan tanggung jawab yang besar, serta jati diri bangsa Indonesia yang dilekatkan pada jabatan In casu sudah seharusnya dan sepantasnya bahwa calon presiden harus memperoleh menimal lulusan Pendidikan Tinggi dari Universitas Negeri atau Swasta dan/atau Pendidikan yang sederajat, mengingat bahwa Pendidikan SMA sederajat memiliki 41 keterbatasan pengetahuan dalam sistem pengelolaan negara yang baik dan benar. Karena itu, Indonesia perlu mencontoh negara-negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang secara jelas dan tegas mengatur bahwa persyaratan untuk calon Presiden wajib lulusan Pendidikan Tinggi. Terlebih lagi Konstitusi, menginginkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, di mana seluruh hak masing-masing warga negara dijamin dan dilindungi, serta setara kedudukannya dalam mengakses hukum, menjamin keadilan, kebebasan berpendapat, bebas dari perlakukan diskriminasi, dan masih banyak hak warga lainnya yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Pasal 169 huruf r “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 42 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Foto Tangkapan Layar (Screenshot) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online Para Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 43 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 44 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 169 huruf r UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan hukum (Pemohon I) dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (Pemohon II), yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang adil, demokratis, dan berkepastian hukum, serta menerangkan memliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap keberlakuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur salah satu syarat batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden, yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sudah tidak relevan dan menghalangi hak untuk memperoleh pemimpin negara yang kompeten, 45 berkualitas, berintegritas dan beretika, serta memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia; 4. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, keberlakuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 secara aktual dan potensial mencederai hak konstitusional seluruh warga negara termasuk Pemohon I dan Pemohon II, untuk memperoleh tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara bertanggung jawab, rasional, berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian sebagaimana dijamin dalam negara hukum dan kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kualitas dan kapabilitas pemimpin negara akan berdampak secara langsung pada kualitas keputusan strategis negara dalam berbagai aspek seperti, ekonomi, pendidikan, hukum, lingkungan, serta keamanan sosial yang langsung mempengaruhi kehidupan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara. Terlebih pemimpin negara juga bertanggung jawab untuk memimpin lembaga-lembaga negara lainnya yang berperan untuk menentukan arah politik luar negeri dan peran Indonesia di tengah tatanan dunia global yang kompleks; 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan secara jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan mengalami kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal/norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5]. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan berlakunya norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang 46 dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur tentang syarat batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin keadilan hukum dan hak atas pemerintahan yang baik, rasional, kompeten, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, dengan membuka peluang jabatan tertinggi dalam pemerintahan diisi calon presiden dan calon wakil presiden yang hanya tamat pendidikan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, tanpa prasyarat kualitas dan intelektual yang tinggi, maka hal ini justru berpotensi merugikan kepentingan hak konstitusional warga negara, melemahkan kapasitas negara dan menciptakan regresi demokrasi substantif. 2. Bahwa menurut para Pemohon, keterbatasan kompetensi dan kapasitas intelektual seorang presiden dan wakil presiden yang hanya tamat pendidikan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dalam membaca, menganalisa, dan merespons tantangan global secara multidisipliner, berakibat pada lemahnya pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan (evidence-based policy), minimnya kecapakan teknokratis dalam 47 mengelola kompleksitas pemerintahan, hingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif yang menjamin pemerintahan yang berkualitas dan bukan hanya sekedar prosedur yang inklusif sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hal ini disebabkan karena terdapat potensi abainya pemimpin negara untuk memberikan penegakan hukum yang adil dan pemenuhan hak asasi manusia guna melindungi segenap warga negara akibat ketiadaan etika dan moralitas yang tinggi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, mengingat era globalisasi dan digitalisasi, tantangan kebijakan negara semakin kompleks, norma a quo secara sosiologis juga tidak lagi relevan dalam konteks tantangan negara demokrasi saat ini. Tantangan dari aspek geopolitik, teknologi informasi, krisis iklim, ketahanan energi, dan ketimpangan ekonomi global, semuanya dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dihadapi dengan logika dasar lulusan SMA sederajat, melainkan memerlukan kualifikasi akademik dan pengalaman kepemimpinan yang profesional, serta menuntut pemahaman multidisipliner yang diperoleh melalui pendidikan tingggi. 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tetap mempertahankan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017, negara justru membuka keran regresi demokrasi yang merugikan rakyat. Norma a quo tidak lagi sejalan dengan rasionalitas konstitusi modern. Oleh karena itu, misalnya, negara seperti Turki, Aljazair, Azerbaijan, Tajikistan, Mesir, dan Kenya dalam konstitusi dan Undang-Undang negara tersebut, pada intinya menentukan salah satu syarat untuk menjadi presiden adalah telah menyelesaikan pendidikan tinggi (higher education) atau memliki gelar universitas (university degree). Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”. 48 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2025 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, sebagaimana dikemukakan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, dalam UU 7/2017, secara sistematis, berada pada Bagian Kesatu yang mengatur perihal “Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” yang merupakan bagian dari BAB II tentang “Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu”. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017. Dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional, perihal persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, 49 “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan adanya delegasi untuk mengatur lebih lanjut “dengan undang-undang”, dalam batas penalaran yang wajar, antara lain disebabkan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara detail. Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, in casu persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan dalam norma Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017 adalah merupakan delegasi dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan yang demikian, termasuk syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar: moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). [3.10.2] Bahwa dalam konteks perkara a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan 50 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon. Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah/minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas/sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education). Namun demikian, apabila pemaknaan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 diubah sebagaimana petitum para Pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu (S-1)/sederajat. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu (dalam hal ini syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden), sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017. [3.10.3] Bahwa meskipun Mahkamah berpendirian tidak terdapat persoalan atau masalah konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan batas minimum pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU 7/2017 karena Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden, pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berhak mengaturnya dan termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal a quo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 51 perkembangan yang ada. Dalam hal ini, bilamana diperlukan, pembentuk undang- undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (best interest of the nation). Hal lain yang perlu dikemukakan Mahkamah, persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 dimaksud sama sekali tidak membatasi hak pemilih untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih, setelah merujuk bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai Pemilihan Umum Tahun 2004, terdapat banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau sederajat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur mengenai syarat pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, adalah tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 52 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya --------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 53 1. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf r UU 7/2017 di mana ketentuan dimaksud memuat syarat pendidikan minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. 2. Bahwa para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya selaku peserta pemilu yang mempunyai hak pilih serta hak untuk memperoleh presiden dan wakil presiden yang baik dan berkualitas. Terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, sebagaimana pendapat berbeda saya dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di mana dalam kaitannya dengan pengujian terhadap syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dikarenakan para Pemohon bukanlah subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, dalam perkara a quo, dalam konteks adanya alasan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak berkorelasi atau memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband), sebab, jika hanya mendasarkan pada alasan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak pilih, para Pemohon masih mempunyai keleluasaan untuk memilih atau tidak memilih calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai kriteria/preferensi yang diinginkan para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut di atas, pendapat berbeda saya dalam perkara a quo, tetap merujuk pada pertimbangan hukum pada pendapat berbeda dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 antara lain sebagai berikut: “Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 54 51/PUU-XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, SH.,LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan: Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai 55 calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam 56 permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo;” 3. Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum pendapat berbeda tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima selesai diucapkan pukul 14.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 57 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari