87/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 87/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Kemiri Bruno, Kel. Kebunsari, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. Pekerjaan : Dosen/PNS Alamat : Jalan Alternatif Cibubur K4/23 Cibubur Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen/PNS Alamat : Jalan Tamajarra, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Dr. Muhammad Saad, M.A. Pekerjaan : Dosen Alamat : Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Blok EB No.15 Tamalanrea, Makassar Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon IV Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 87/PUU-XXII/2024 pada 17 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Agustus 2024 dan diterima di Mahkamah pada 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan: “Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Norma pasal diatas sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’’. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a 4 quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 5. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (the sole interpreter of the constitution). Oleh sebab itu, MK dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Berdasarkan yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU- VII/2009, tanggal 24 Maret 2009; 6. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan pengujian undang- undang in casu Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 7. Bahwa terkait norma yang digolongkan sebagai open legal policy, MK sebagai the guardian of the constitution tetap berwenang untuk membatalkannya selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah. Hal tersebut sesuai dengan Poin 118 halaman 32 Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". Bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan legal policy yang jelas-jelas melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. 5 - Bahwa dampak yang ditimbulkan jika masih menggunakan ambang batas minimal (Pasal 222 UU Pemilu) adalah partai politik yang mencalonkan presiden ini diharuskan memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemilu, konsekuensinya jumlah calon yang muncul akan sangat sedikit. Pengusungan calon presiden akan bergantung pada koalisi yang terbentuk berdasarkan besaran persentase suara/kursi pada pemilu sebelumnya. Hal ini akan mempersulit munculnya calon presiden alternatif yang diusung oleh partai kecil. Selain itu, jumlah calon presiden yang sedikit akan berpotensi mengulang lagi polarisasi tajam, yang terjadi di masyarakat pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024 lalu. Partai yang telah memiliki kursi DPR, terpaksa hanya ikut mendukung calon presiden yang diusung oleh partai lain yang memiliki kursi terutama partai besar di DPR RI. - Bahwa faktanya ambang batas minimal sering kali mengabaikan jumlah ambang batas yang dimiliki oleh partai politik di parlemen seakan hanya partai politik besar saja yang mampu mengusung calonnya sehingga partai politik kecil dipaksa secara sistemik untuk melakukan koalisi, sedangkan ambang batas maksimal memberikan ruang bebas terhadap partai politik di parlemen untuk mengusung calonnya baik secara mandiri atau koalisi sehingga ambang batas kursi parlemen memiliki nilai yang maksimal dalam pencalonan. - Bahwa dalam pencalonan presiden dengan peran koalisi yang tidak stabil dan cenderung merugikan hak pilih dan memilih warga negara. Terkhusus dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak ideal dan konstitusional maka perlu dilakukan pergesaran paradigma untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. Misalnya, pada fenomena partai politik untuk membagi-bagi dukungan antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik di luar koalisi juga memberikan dukungan pada pasangan calon yang sama karena dianggap memiliki peluang besar untuk menang. Maka hal tersebut tentu akan melahirkan calon tunggal. Intinya terdapat konsolidasi koalisi partai politik pada pemilihan presiden di pilkada yang membuat potensi calon tunggal semakin menguat (Kompas, 5 Agustus 2024). Bahkan partai politik terang-terangan menunjukan praktek koalisi 6 partai politik yang tidak wajar karena desain pencalonan seakan didesain sedemikian rupa agar muncul calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. - Bahwa hal tersebut juga tentu menjadikan partai politik dengan persentase kecil tidak dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Partai politik dengan persentase kecil dipaksa secara sistemik untuk berkoalisi dan mengikuti keinginan partai dengan persentase besar dalam pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal inilah yang menunjukkan keadilan yang tidak dapat ditoleransi itu. - Bahwa MK telah menegaskan diri bahwa dalam melaksanakan kewenangannya mengawal demokrasi (the guardian of democracy) menjunjung prinsip keadilan yang menegakan keadilan substantif dalam setiap putusannya. (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, refleksi kinerja MK 2009 proyeksi, 2010. Hlm.8). Keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki, keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini menjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup di masyarakat, artinya keadilan substansial bukan hak milik mayoritas melainnkan juga mencerminkan perlindungan minoritas. Konsekuensinya adalah MK dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam perkara pengujian UU pada prinsipnya tidak boleh hanya bersandar pada semangat legalitas formal peraturan- peraturan tertulis, melainkan juga mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan fakta pemilu dari waktu-ke waktu jelas sekali menunjukkan bahwa hak minoritas partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden hanya sekadar memberikan dukungan saja akibat syarat ambang batas yang memaksa partai politik melakukan koalisi. - Bahwa menurut MK, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan yang constituent yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk 7 menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD NRI 1945 (Putusan MK no. 5/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas UU no. 30 tahun 2002 ttng KPK, pertimbangan hukum hlm. 74). - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sangat jelas terlihat bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan public policy yang melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. 8. Bahwa terkait permohonan ne bis in Idem, Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil penelusuran Para pemohon, telah diuji sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejak diundangkan pada tahun 2017. Padahal berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Bahwa Para Pemohon tetap mengajukan permohonan uji materiil Pasal 222 UU Pemilu, dengan berdasarkan pada ketentuan 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Bahwa lebih lanjut, sebagaimana Pasal 78 PMK 2/2021 juga menyebutkan MK berwenang sekalipun untuk menguji ketentuan UU dengan dasar atau alasan pengujian yang berbeda. Bahwa Pasal 78 PMK 2/2021 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Agar lebih jelas berikut tabel perbandingan beberapa permohonan sebagai berikut: No Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Keterangan 1. 44/PUU- XV/2017 1. Pasal 4; 2. Pasal 6A ayat (2); ✓ Pemohon mengajukan permohonan terhadap Undang- 8 3. Pasal 6A ayat (5); 4. Pasal 28D ayat (1). Undang yang belum ada, karena tidak ada nomor. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 2. 53/PUU- XV/2017 1. Pasal 6A; 2. Pasal 22E ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28 ayat (1); 5. Pasal 28C ayat (2); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (3); 8. Pasal 28I ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak. 3. 59/PUU- XV/2017 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 22E ayat (1); 5. Pasal 27 ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28F. ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak. 9 4. 70/PUU- XV/2017 1. Pasal 6A ayat (1); 2. Pasal 22E. ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 5. 71/PUU- XV/2017 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 22E ayat (2); 4. Pasal 27 ayat (1); 5. Pasal 28D ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (3). ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 6. 72/PUU- XV/2017 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1). ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 7. 49/PUU- XVI/2018 1. Pasal 6 ayat (1); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak. 10 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 22E ayat (2); 10. Pasal 22E ayat (6); 11. Pasal 28D ayat (1). 8. 50/PUU- XVI/2018 1. Preambule pembukaan; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 1 ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 22E ayat (1); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28 ayat (1); 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); 11. Pasal 28I ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 11 9. 54/PUU- XVI/2018 Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan UUD 1945. ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak. 10. 58/PUU- XVI/2018 1. Pasal 1 ayat (3); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (5); 5. Pasal 22E ayat (2); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (2). ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 11. 61/PUU- XVI/2018 1. Pasal 1; 2. Pasal 6A. ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 12. 92/PUU- XVI/2018 Tidak menjelaskan pertentangan ✓ Permohonan perkara Nomor: 92/PUUXVI/2018 menyoal Formil pembentukan UU Pemilu; 12 dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 13. 74/PUU- XVIII/2020 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Mahkamah tidak pertimbangkan pokok permohonan karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, berkaitan dengan tidak cukupnya bukti pemohon I diusung sebagai Calon presiden, serta pemohon II tidak buktikan dengan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT); ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 14. 66/PUU- XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 13 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2); 12. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. 15. 68/PUU- XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 16. 70/PUU- XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 14 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2); 11. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 17. 5/PUU- XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 18. 6/PUU- XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 22E ayat (2); ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 15 8. Pasal 27 ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); 11. Pasal 28J. 19. 7/PUU- XX/2022 Pasal 6A ayat (2) ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 20. 8/PUU- XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 16 21. 11/PUU- XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 22. 13/PUU- XX/2022 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 22E ayat (2). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 23. 16/PUU- XX/2022 - Permohonan ditarik kembali. 24. 20/PUU- XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 17 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 28C ayat (2); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (2); 12. Pasal 28D ayat (3); 13. Pasal 28J ayat (1); 14. Pasal 28J ayat (2). 25. 21/PUU- XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 18 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 22E ayat (5); 9. Pasal 27 ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); 12. Pasal 28J. 26. 42/PUU- XX/2022 1. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 6 ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 27 ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28F. ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 27. 52/PUU- XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 19 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 4 ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 6A ayat (3); 7. Pasal 6A ayat (4); 8. Pasal 6A ayat (5); 9. Pasal 22E ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); 12. Pasal 28J ayat (1); 13. Pasal 28J ayat (2). ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 28. 73/PUU- XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28D ayat (3). ✓ Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, serta diubah menjadi interval sebesar 7% sampai dengan 9% kursi DPR; ✓ Permohonan dinyatakan ditolak. 29. 4/PUU- XXI/2023 1. Pasal 1 ayat (2); ✓ Meminta frasa soal syarat 20% kursi DPR bertentangan dengan 20 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 4 ayat (1); 4. Pasal 27 ayat (3); 5. Pasal 36. UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai senilai modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik; ✓ Permohonan dinyatakan ditolak. 30. 16/PUU- XXI/2023 1. Pasal 6A ayat (1); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28D ayat (1). ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi Parpol peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 31. 80/PUU- XXI/2023 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 27 ayat (1); 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); ✓ Meminta agar Partai Politik Peserta Pemilu juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 21 Bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) permohonan yang diputus oleh MK dengan putusan “Ditolak”. 5 (lima) putusan inilah, yang oleh Para Pemohon dijadikan sebagai dasar untuk menguji ne bis in idem permohonan ini. Sebab, permohonan yang diputus ditolaklah yang pengujiannya telah melewati pemeriksaan substansi perkara. Hal tersebut berbeda dengan putusan tidak dapat diterima, yang belum masuk kedalam substansi perkara. Adapun permohonan yang dimaksud adalah: - 73/PUU-XX/2022 (Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, serta diubah menjadi interval sebesar 7% sampai dengan 9% kursi DPR) - 54/PUU-XVI/2018 Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. - 49/PUU-XVI/2018 Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. - 59/PUU-XV/2017Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. - 53/PUU-XV/2017 Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang digunakan diatas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo tidaklah ne bis in idem. Adapun alasannya sebagai berikut: - Para Pemohon menguji Pasal 222 UU Pemilu, terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; - Para Pemohon menggunakan alasan penggunaan ambang batas minimal adalah inkonstitutional dan sudah sepatutnya menggunakan ambang batas maksimal yang konstitusional. Ambang batas maksimal yang dimohonkan Para Pemohon belum pernah dimohonkan sebelumnya. Ambang batas maksmal versi Para Pemohon yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang duduk di parlemen selama tidak melebihi persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya; 10. Pasal 28D ayat (3). 22 - Berapapun jumlah syarat ambang batas parlemen tidak akan mengganggu proses pencalonan yang dilakukan partai politik untuk mengusung calonnya; - Ambang batas maksimal tidak menghilangkan ambang batas, justru menguatkan ambang batas dan digunakan saat pencalonan presiden dan wakil presiden; - Ambang batas maksimal tidak sama pemaknaannya dengan ambang batas minimal, ambang batas nol %, ambang batas maksimal 40%. Ambang batas maksimal jika direkonstuksikan akan menjadi 3 jenis partai politik dalam pencalonan yaitu: partai politik pemenang dan mandiri, partai politik gabungan, dan partai politik mandiri; - Ambang batas maksimal sejatinya akan menguatkan kemandirian partai politik dan ideologinya sehingga komposisi koalisi yang dibangun tidak jauh angkanya dengan komposisi partai politik mandiri dan partai politik pemenang; 9. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena permohonan ini merupakan permohonan uji materiil terhadap undang- undang, sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan MK. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga negara.”; 2. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; Legal standing pemohon merujuk pada pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa 23 putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu: a. adanya hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak/kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan itu akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, 24 oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”; 5. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no participation without tax’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang- undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang- undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer); 6. Bahwa dalam permohonan a quo, terdapat 4 (empat) pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. (Pemohon I), Prof. Muhammad, M.Si. (Pemohon II), S. Muchtadin Al-Attas, S.H., M.H. (Pemohon III), dan Dr. Muhammad Saad, M.A. (Pemohon IV). Para Pemohon semuanya merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon pada pemilu terakhir tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV terdaftar dan memilih pada TPS 021 Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Sedangkan, Pemohon II terdaftar dan memilih pada TPS 003 Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, dan Pemohon III terdaftar dan memilih pada TPS 002 Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar. 25 Selain itu, Para Pemohon merupakan akademisi dan penggiat kepemiluan, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut. - Bahwa pemohon I merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar sejak tahun 2016 sampai sekarang di universitas Sulawesi Barat. Pemohon melanjutkan studi S3 (Strata 3) sejak 2018 dan selesai 2022 dengan disertasi yang berjudul “Syarat ambang batas dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden”. Sebagai seorang peneliti di bidang kepemiluan khususnya pada ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden, pemohon I telah menulis beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. - Bahwa pemohon II merupakan seorang Guru Besar pada bidang ilmu politik di Universitas Hasanuddin. Pemohon II, selain mengajar juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017, setelah menyelesaikan tugasnya di Bawaslu, Pemohon II kembali diberi amanah sebagai anggota DKPP RI periode 2017-2022 dan menjadi Ketua DKPP RI periode 2020-2022. - Bahwa Pemohon III merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Universitas Sulawesi barat sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 pemohon III bekerja sebagai tim asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang juga aktif sebagai pengajar di mata kuliah tindak pidana pemilu, dan aktif sebagai pembicara pada kegiatan-kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. - Bahwa Pemohon IV merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Pengajar pada S1, S2, dan S3. Pemohon IV aktif mengajar khususnya pada bidang kebijakan publik, kajian legislatif dan kepartaian, dan Kajian Kepresidenan. 7. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap apa yang disalurkan oleh partai politik. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi di antaranya adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selain 26 itu partai politik juga berfungsi sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut posisi partai politik sejatinya merupakan perwakilan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi maupun berpartisipasi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Oleh karena posisi tersebutlah, para pemohon sebagai warga negara merupakan prinsipal dari partai politik, sehingga kepentingan partai politik harusnya sejalan dengan kepentingan setiap warga negara. Bahwa berdasarkan teori perwakilan, partai politik adalah representasi rakyat, ada potensi kita sebagai warga negara memiliki kepentingan. Pertama, Partai politik melaksanakan fungsi representasi politik, yaitu merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik. Fungsi ini terkait dengan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi warga dalam proses politik. Kedua, selaras dengan pendapat PERLUDEM, bahwa partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota partai menjadi calon pemimpin, baik pemimpin partai, calon anggota DPR dan DPRD, maupun calon kepala pemerintahan daerah dan nasional. Substansi kaderisasi mencakup kapasitas politik, yaitu pemahaman dan penguasaan ideologi partai, kemampuan komunikasi politik, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik. 8. Bahwa warga negara Indonesia, sebagai pembayar pajak, sebagai pemilih dan sebagai akademisi dan penggiat kepemiluan, Para Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Adapun kerugian yang dimaksud adalah sebagi berikut; a. Bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional (citizen constitutional right) untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Negara telah memberikan hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, tapi tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Kalaupun tidak semua orang memiliki akses yang sama, setidak-tidaknya negara menjamin akses yang lebih besar untuk duduk dalam pemerintahan. 27 Bahwa saat ini, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, jelas merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Pengaturan semacam itu, menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya, dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi. Oleh karena itu, calon potensial seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Partai Demokrat) atau Airlangga Hartanto (Ketua Partai Golkar) saja akhirnya kehilangan akses untuk diusung sebagai calon presiden akibat pengaturan ini. Bahwa akta tersebut di atas menjadikan Para Pemohon berkecil hati untuk juga dapat diusung sebagai calon presiden di masa mendatang. Bahwa penafsiran terhadap pasal 222 UU Pemilu telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melaui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai warga negara (the right to vote) dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu asas demokrasi konstitusional. Sebagaimana diketahui bahwa hak memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. (Saldi Isra, Peran MK dalam menguatkan Hak di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 September 2014. P. 432.). Bahwa MK sendiri mengakui right to be vote sebagai dasar warga negara sebagaimana pernah dimuat dalam putusan MK No. 011-017/PUU- I/2003 tentang pengujian UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin di dalam konstitusi, UU maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, 28 peniadaan, dan penghapusan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari warga negara. b. Bahwa setiap warga negara memiliki jaminan yuridis yang melekat untuk dapat melaksanakan hak pilihnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedaulatan dan hak untuk memilih pasangan calon Presiden termasuk para Pemohon. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yang menjelaskan bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang- undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas. Mengingat ada beberapa hak yang berpangkal pada hak memperoleh keadilan yang dijamin di dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia (misalnya hak untuk mengikuti persidangan yang terbuka dan imparsial serta hak untuk menjalani proses hukum yang adil), maka hak-hak ini harus juga dilihat sebagai hak memperoleh keadilan pemilu. (Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, 2010, h. 7). Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan alasan huruf a, pemohon sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dirugikan secara konstitusional. Sebab, Para Pemohon dipaksa secara sistemik untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tanpa memiliki pilihan-pilihan alternatif yang memadai pada saat pemilu. 29 Bahwa para Pemohon sebagai pemilih dirugikan secara konsitusional karena proses pencalonan presiden tidak mencerminkan perwakilan dari suara rakyat. Pemilu dari waktu-kewaktu selalu menawarkan pilihan calon yang berasal dari lingkaran elit partai yang sama sebab diusung dari partai politik yang relatif sama, sehingga visi, misi, atau program yang ditawarkan pun sama. Padahal jika aksesnya dapat dibuka dengan lebar, akan tersedia banyak pilihan, tersedia banyak ide maupun gagasan, tersedia visi, misi dan program yang inovatif yang menguntungkan semua pihak, termasuk para Pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon berkesimpulan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kedaulatannya untuk memilih presiden sesuai dengan beberapa alternatif calon yang ditawarkan oleh semua partai politik peserta pemilu. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia, maka menjadi kerugian bagi warga negara terkhusus para Pemohon. c. Bahwa kewajiban pengaturan ambang batas maksimal pencalonan presiden menjadi penting untuk melakukan regenerasi kemandirian dan kemajuan partai politik. Apabila ketentuan norma a quo tidak dimaknai sebagaimana para pemohon minta, hal tersebut akan membuka lebar kemungkinan terjadinya koalisi besar (koalisi tanpa batasan) oleh elit partai, sebagaimana yang terjadi pada penerapan ambang batas minimal berdasarakan Pasal 222 UU Pemilu. Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan pengaturan koalisi partai politik dalam prncalonan presiden dan wakil presiden yang dibentuk atas dasar pencalonan presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai organ yang bersifat constitutional importance sudah sepatutnya partai politik mampu secara mandiri dan menunjukkan eksistensi ideologinya agar mendorong partisipasi warga negara terhadap proses pemilu yang demokratis. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan koalisi menjadi penting, karena: 1. kekuasaan yang terlalu besar tanpa batasan akan menyebabkan penyalagunaan atau penyelewengan kekuasaan (abuse of power). 30 2. ambang batas minimal menimbulkan implikasi calon tunggal dan lahirnya kolom kosong dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta mematikan potensi lahirnya calon presiden yang kompeten dan berkualitas. 3. pembatasan koalisi besar menjadi sarana untuk memastikan bahwa fungsi partai politik tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kekuasaan tertentu melainkan melibatkan partisipasi anggota dan warga negara sebagai kelompok atau golongan yang diwakilkan secara merdeka dan demokratis. Bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon, oleh karena itu terdapat kepentingan konstitusional para Pemohon untuk memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik- baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalannya nilai demokrasi di internal partai. Bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga sehingga proses pencalonan presiden dan potensi munculnya calon tunggal dalam pencalonan presiden tidak akan terjadi atau dapat dicegah dengan ambang batas maksimal. Dengan kata lain, dalam hal MK mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh MK. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan Permohonan Bahwa Pada Pokoknya menurut Para Pemohon, Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden 31 diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.” Adapun dalil-dalil yang Para Pemohon gunakan untuk menguatkan penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan pemilu sebelumnya. Bahwa norma tersebut dimaknai setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan Pasal ini tidak menitikberatkan hanya pada gabungan partai politik namun menghendaki partai politik dapat mengusung calon presiden secara mandiri. Hal ini sejalan dengan makna atau yang berarti bahwa setiap partai politik memiliki pilihan, apakah akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri atau berkoalisi. Bahwa ketentuan pasal ini tentu tidak bermakna tanpa batasan, artinya ketentuan ini menghendaki adanya standardisasi yang dituangkan dalam undang-undang untuk melahirkan penyederhanaan calon presiden dan wakil presiden dan menghindari munculnya calon tunggal akibat koalisi besar. Bahwa standar dari ketentuan mengenai pilihan mandiri atau koalisi partai politik harus didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya di mana partai politik telah memenuhi syarat ambang batas parlemen (kursi DPR). Bahwa pengaturan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum justru mengebiri kemandirian partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik dipaksa secara sistemik untuk melakukan penggabungan partai untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional. Bahwa pengebirian terhadap kemandirian partai terlihat pada setiap kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Misalnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terlihat bahwa PDIP memperoleh 27.053.961 suara setara dengan 19.33% dari total 139.971.260 suara sah 32 nasional. Hasil tersebut menjadikan PDIP partai politik pemenang tahun 2019. Bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, PDIP yang notabene merupakan partai politik pemenang pemilu dipaksa secara sistemik oleh undang-undang pemilu untuk berkoalisi demi untuk memenuhi ambang batas minimal pencalonan. Terus bagaimana dengan partai politik yang memiliki persentase suara yang lebih rendah dari PDIP, tentu pemenuhan persyaratan ambang batas pencalonan presiden akan lebih menyulitkan. Untuk memenuhi ambang batas, partai politik dengan persentase suara kecil harus membangun lebih banyak koalisi, bahkan disertai dengan komitmen-komitmen tertentu dan tidak memiliki kesempatan atau kuasa untuk memunculkan calonnya sendiri. Seringkali partai tersebut hanya memberikan dukungan terhadap partai pemenang dalam pengusungan calon Presiden. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (3) menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses dipilih sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (3) dapat dimaknai setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama artinya harusnya partai politik mampu secara mandiri mengusung calon presidennya tanpa harus melakukan koalisi rekayasa atau koalisi setengah hati. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu berakibat pada partai politik besar atau partai politik pemenang saja yang dapat mengusung calonnya sendiri sedangkan partai politik kecil hanya ikut apa yang menjadi keputusan partai politik besar atau partai politik pemenang. Bahwa partai politik kecil yang melakukan koalisi hanya menjadi pelengkap persyaratan syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Bahwa pada pencalonan presiden tahun 2024 terlihat sangat jelas partai politik besar saja dengan persentase perolehan suara kecil, tidak dapat mengusung calonnya sendiri dan terpaksa masuk dalam gabungan partai untuk memenuhi syarat batas minimal pencalonan. Misalnya, Agus 33 Harimurti Yudhoyono (AHY) dari partai Demokrat. Berdasarkan Munas Partainya, ia dicalonkan sebagai bakal calon Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa partai Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan, namun karena partai Nasdem yang dominan pada saat itu sebagai partai pengambil keputusan memilih untuk tidak mengusung AHY, akhirnya partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dari dua koalisi yang dilakukan oleh partai Demokrat tidak satupun yang memberikan kesempatan/hak AHY untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa dari kasus AHY juga sangat terlihat jelas kakunya koalisi partai politik yang mengarah pada koalisi bongkar pasang yang lebih mengutamakan kepentingan elit partainya daripada ideologi partainya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Ide Tentang Ambang Batas Maksimal Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung, dan keunggulan ambang batas maksimal) a. Bahwa ambang batas maksimal adalah ambang batas pencalonan Presiden berdasarkan perolehan suara partai politik pemenang sebagai patokan dalam pengusungan calon presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. b. Bahwa menurut KBBI, Ambang Batas atau Threshold adalah ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. c. Bahwa Andrew Reynolds menjelaskan ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (mathematical by product of features of electoral systems). d. Bahwa rekontruksi ambang batas maksimal akan memberikan batas secara sistemik dan dapat dihitug secara matematis terhadap partai politik untuk melakukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara mandiri atau gabungan partai politik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. 34 e. Bahwa peran presidential threshold sangat diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik. Berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen. Dengan begitu akan tercipta pemerintahan yang stabil. f. Bahwa presidential threshold juga merupakan konsep penyederhanaan partai politik yang tidak mencederai demokrasi. Dari penerapan presidential threshold yang hanya berlaku di DPR RI saja memberikan kesempatan untuk partai-partai kecil mendapatkan suaranya di daerah. Selain itu tidak seperti electoral threshold yang menutup kemungkinan partai baru muncul dalam pemilu legislatif, parliamentary threshold memberi kesempatan partai-partai baru lahir. Parliamentary threshold juga memberikan tempat yang pantas bagi partai-partai memperoleh capaian suara berdasarkan batas yang ditentukan, yang kemudian akan mendorong terjadinya koalisi partai sedari awal sehingga kerja partai politik di parlemen akan lebih efektif. g. Bahwa untuk dapat mengefektifkan sistem pemerintah presidensial multi partai yang dianut tersebut, tentu pembentuk undang-undang terus berupaya untuk dapat mencapai suatu sistem dan mekanisme yang efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan pada ambang batas tersebut. Pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal yang diuji dalam perkara a quo merupakan pembatasan atau pengaturan terkait dengan prosedur dan mekanisme Pemilu serta ditetapkan pula dengan Undang-Undang, bukan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Pengaturan atau pembatasan demikian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang menyatakan pembatasan- pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam 35 pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut perlu adanya perwakilan suara rakyat melalui partai politik, karena partai politik merupakan representasi rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Calon Presiden sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar partai politik dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih calon presiden yang benar- benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan niai-nilai demokrasi dan konstitusi. i. Bahwa penerapan ambang batas parlemen merupakan hal yang berbeda dalam pencalonan Presiden. Penyederhanaan partai politik dalam ambang batas pencalonan presiden melalui kursi di DPR telah sejalan dengan ambang batas maksimal jika perolehan kursi DPR menjadi standarisasi pencalonan. Berapapun jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik di DPR dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. j. Bahwa batasan partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Batasan itulah yang menjadi standarisasi partai politik melakukan pencalonan presiden secara mandiri atau gabungan selama tidak melebihi perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu DPR sebelumnya. k. Bahwa urgensi pemberlakuan ambang batas maksimal dalam pencalonan presiden adalah mengindari munculnya calon tunggal, 36 penguatan partai politik dan ideologi, dan sistem pemilu yang demokratis dan konstitusional. l. Bahwa MK mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa saat ini, pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan a quo ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum sebagaimana yang dituliskan nomor 85/PUU-XX/2022. m. Bahwa hakikat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya artinya setiap partai politik harusnya memiliki kedudukan yang sama dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. n. Bahwa sebagai penekanan, ambang batas maksimal pecalonan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara, partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di parlemen, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu pada pemilu sebelumnya. o. Bahwa para Pemohon mengilustrasikan ide ambang batas maksimal pada Pemilu 2029. p. Partai PDIP adalah partai politik pemenang pemilu 2024 dengan persentase perolehan suara sebanyak 16,72%. Persentase PDIP inilah menjadi patokan/ambang batas maksimal partai politik lain untuk melakukan gabungan partai sekaligus partai politik tidak boleh melakukan gabungan partai melebihi persentase yang dimiliki oleh partai PDIP. 37 q. Bahwa setiap partai politik yang melewati ambang batas parlemen berdasarkan chart diatas, berhak mencalonkan calonnya secara mandiri. Setiap partai juga dipersilahkan untuk melakukan koalisi, selama tidak melebihi persentase PDIP. Misalnya, PAN dan DEMOKRAT ingin berkoalisi, maka dapat diperkenankan sebab persentase gabungannya hanya 14,47%, begitu juga dengan PKS dan PAN dengan persentase 15,66%, atau PKS dengan DEMOKRAT yang memiliki persentase 15,85%. r. Bahwa Teori yang digunakan dalam mengguatkan ambang batas maksimal untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut: s. Keadilan, John Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Hak ini merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu the different principle and the principle of fair equality of opportunity. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang- 38 orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip perbedaan objektif). The different principle dan the principle of fair dan equality of opportunity merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat good faith and fairness. Berdasarkan hal tersebut maka, ambang batas maksimal akan memberikan keuntungan terhadap pihak yang tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama terhadap partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga bentuk pembatasan maksimal tidak akan melahirkan diskriminasi terhadap partai politik karena Pasal 6A ayat (2) secara objektif mengatur tentang pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden. t. Demokrasi, dalam negara demokrasi, manusia memiliki harkat dan otonomi yang luas, sehingga dikenal Lincoln‟s statement berupa “government of the people, by the people, and for the people” bahkan dalam sistem participatory democracy, ditambah “bersama rakyat”. Teori demokrasi selalu dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Menurut David Held bahwa demokrasi harus melibatkan komunitas politik sebagai ciri utama dalam demokrasi. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan tentang memilih pemimpin, tetapi legitimasi kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan dengan melibatkan rakyat dalam kedudukannya yang setara dan bebas. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menggambarkan teori demokrasi yang di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar. Hal ini sejalan dengan ambang batas maksimal yang menguatkan partai politik mayoritas atau partai politik yang memiliki hak suara paling tinggi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (kursi DPR), tanpa menghilangkan hak politik minoritas atau partai politik yang memiliki hak suara paling rendah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (kursi DPR). 39 u. Check and balance, dalam tulisan Kenneth Roth, Execituve Director of Human Rights Watch, menulis Democracy Needs Checks and Balances, History Teaches Us Why? Setelah melihat kejahatan yang dapat dilakukan pemerintah, the world adopted a series of human rights treaties to impose limits and deter future atrocities (dunia mengadopsi serangkaian perjanjian hak asasi manusia untuk memaksakan batasan dan mencegah kekejaman di masa depan). Protecting these rights was seen as necessary to preserve space for individuals to live in dignity, free from undue interference by the state (melindungi hak-hak ini dipandang perlu untuk menjaga ruang bagi individu untuk hidup bermartabat, bebas dari campur tangan negara yang tidak semestinya). Democracy was understood to require not simply periodic free and fair elections but also human rights and the rule of law (demokrasi dipahami tidak hanya membutuhkan pemilihan umum yang bebas dan adil secara berkala tetapi juga hak asasi manusia dan supremasi hukum). Ambang batas maksimal akan melahirkan kontrol dan penyeimbang dari partai politik di luar kekuasaan tanpa paksaan yang bersifat sistemik. Sehingga sistem pemerintahan presidensiil akan berjalan dengan baik. v. Ambang Batas, Ambang batas ini diadopsi dalam sistem Pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold adalah ambang batas atau yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Teori ambang batas menguatkan posisi partai politik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara matematis maupun syarat batasan yang dapat ditoleransi, diterima, dipahami oleh masyarakat secara luas dan digunakan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut teori ambang batas maksimal masih diterima dan ditoleransi sebagai batasan dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden. w. Perundang-undangan, Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum 40 akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Menurut Rudolf Stammler cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Undang- Undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Artinya bahwa rekonstruksi ambang batas maksimal sejalan dengan teori perundang-undangan karena makna pengusungan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat terpenuhi dengan baik. x. Bahwa kelebihan ambang batas maksimal adalah sebagai berikut: 1) Sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 2) Sejalan dengan makna Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 3) Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 4) Menguatkan sistem kepartaian 5) Menguatkan posisi hak partai politik mayoritas dengan tidak menghilangkan hak politik partai minoritas 6) Penyederhanaan partai politik 7) Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu 8) Melahirkan sistem check and balance dalam pemerintahan 9) Ambang batas maksimal sejalan dengan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 4. Kesesuaian ide “ambang batas maksimal” dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 a. Bahwa Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan putusan a quo pada pokoknya menyebutkan bahwa: Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas pada point 3.20, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan 41 norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. b. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah membuka ruang untuk dilakukannya perubahan terhadap ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; 2) Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional tertentu untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; 3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; 4) Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; dan 5) Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. c. Bahwa Ambang batas maksimal konsisten terhadap situasi politik dan bersifat dinamis, tidak mudah berganti sesuai keinginan partai politik semata. d. Bahwa ide Ambang Batas Maksimal sesuai dengan keseluruhan persyaratan yang disyaratkan oleh mahkamah dalam poin-poin diatas. 42 Ambang batas Maksimal dapat digunakan pada pemilu saat ini dan pemilu yang akan datang secara berkelanjutan. Selain itu Ambang batas ini juga menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional tertentu untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. e. Bahwa ide Ambang batas Maksimal menggunakan kursi di DPR sebagai dasar penentuan hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, sehingga sejalan dengan konsep penyederhanaan partai politik. f. Bahwa ide Ambang batas Maksimal diajukan sebagai jalan keluar dari polemik terkait Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang ideal, sehingga ide ini diajukan sebagai model pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan seterusnya. g. Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 pengaturan ambang batas dan pelaksanakan pemilu tidak lagi membedakan Pemilihan kepala daerah dan Pemilu, karena dilakukan secara serentak dengan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sehingga kondisi dan situasi terhadap Pemilihan kepala daerah tentang lahirnya kolom kosong dan calon tunggal semakin meningkat dari pemilu ke pemilu. Koalisi partai yang cenderung pragmatis, saling sandera, saling menunggu, saling jegal calon yang diusung dikhawatirkan akan terjadi pada pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Singkatnya pengaturan ambang batas dan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan kepala daerah tidak lagi berbeda karena dilaksanakan secara serentak, menggunakan ambang batas yang sama (20% kursi atau 25 persen suara sah secara nasional), dipilih langsung oleh rakyat, serta pemilu Presiden Wakil Presiden dan Pemilihan kepala daerah sama-sama memilih untuk mengisi kekuasaan eksekutif. h. Bahwa ambang batas maksimal tidak menghilangkan ambang batas dan sejalan dengan putusan MK 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut tidak meniadakan threshold. MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. 43 i. Bahwa pengaturan ambang batas parlemen dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendapat Y.M. Enny Urbaningsih berdasarkan putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 pada beberapa media). Jadi, berapapun batasan parlemen tidak akan mengganggu proses pencalonan presiden dan wakil presiden karena desain pencalonan presiden dengan ambang batas maksimal berdasar pada kursi DPR sehingga posisi partai dalam pengusung calonnya secara mandiri bisa stabil dan berkelanjutan. j. Bahwa ambang batas maksimal juga bertujuan penguatan partai oposisi. By William Gumede, The role of opposition parties is critical in determining the level of accountability by governing parties and governments, the effectiveness of public service delivery and the overall quality of a country’s democracy. Opposition parties provide alternative visions, policies, and leaders to the governing party. They scrutinise government decisions, policies, and actions – and play oversight over the Executive and the public administration. They defend the voters’ interests – not only their constituencies but all the country’s voters. Opposition parties’ ability to show the electorate they are credible alternative governments is crucial to the credibility of the democratic system. A democratic system is significantly undermined if the opposition does not offer any credible alternatives to the governing party, is invisible in the public debate or does not have a public profile beyond during elections. Without clear alternatives offered by opposition parties, a country cannot have constructive debates on policy options, the direction of the country and the future. In fact, the strength, effectiveness, and quality of a democracy largely depend on the opposition parties’ efficiency, relevance, and ability to credibly show they are ready to govern. This means the strength of the opposition in a country play a key role in the quality of democracy, effectiveness of the state and the levels of corruption. In most Western democracies, opposition parties are accepted as part of the democracy. In fact, the presence of opposition parties is “highly institutionalised and surrounded with legal protections” (Dahl 1966). William Gumede dalam artikelnya yang berjudul the role of opposition parties in developing democtacies, 44 20 Juli 2023, menjelaskan bahwa peran partai oposisi sangat penting dalam menentukan tingkat akuntabilitas partai yang berkuasa dan pemerintah. Begitu juga dengan efektivitas pemberian layanan publik, dan kualitas demokrasi suatu negara secara keseluruhan. Partai oposisi memberikan visi, kebijakan, dan pemimpin alternatif kepada partai yang berkuasa. Mereka meneliti keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan administrasi publik. Mereka membela kepentingan para pemilih dan daerah pemilihan mereka tetapi, seluruh pemilih di negara tersebut. Kemampuan partai-partai oposisi untuk menunjukkan kepada para pemilih bahwa mereka adalah pemerintahan alternatif yang kredibel sangat penting bagi kredibilitas sistem demokrasi. Sistem demokrasi akan sangat lemah jika pihak oposisi tidak menawarkan alternatif yang kredibel terhadap partai yang berkuasa, tidak terlihat dalam debat publik, atau tidak mempunyai profil publik di luar pemilu. Tanpa adanya alternatif jelas yang ditawarkan oleh partai-partai oposisi, suatu negara tidak akan bisa melakukan perdebatan konstruktif mengenai pilihan kebijakan, arah negaranya, dan masa depan. Faktanya, kekuatan, efektivitas, dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada efisiensi, relevansi, dan kemampuan partai oposisi untuk menunjukkan secara kredibel bahwa mereka siap untuk memerintah. Artinya, kekuatan oposisi di suatu negara memainkan peran penting dalam kualitas demokrasi, efektivitas negara, dan tingkat korupsi. Di sebagian besar negara demokrasi Barat, partai oposisi diterima sebagai bagian dari demokrasi. Faktanya, kehadiran partai oposisi “sangat terlembaga dan dilindungi hukum” (Dahl 1966). Kemandirian partai yang dibangun dalam pencalonan presiden dengan ambang batas maksimal mencerminkan kualitas demokrasi. k. Bahwa dalam buku the coalitions presidents make menjelaskan bahwa yang penting, dalam mengatasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia stabilitas sistem presidensialnya meningkat, buku ini juga menambah kajian presidensialisme koalisi yang sudah ada dengan menghubungkannya dengan perdebatan mengenai demokrasi kualitas. Sementara Chaisty, Cheeseman, dan Power sebagian besar peduli 45 dengan hal tersebut efektivitas tata kelola teknis (meskipun dicapai melalui suap yang buruk), Pembahasan dalam buku ini mencerminkan arti keseimbangan kekuasaan yang dibangun melalui presidensialisme koalisi untuk prospek memperdalam demokratisasi. Gambaran yang dihasilkan dari analisis ini beragam. Di satu sisi, “berhasil” presidensialisme koalisi menciptakan stabilitas yang memungkinkan negara-negara demokrasi muda untuk melakukan hal tersebut memperkuat dan menghindari pembalikan demokrasi. Mengingat tren global saat ini kehancuran demokrasi (Daly 2019; Diamond 2021), ini dampak dari koalisi presidensialisme tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, stabilitas yang sama juga dapat disalahkan atas kurangnya kemajuan demokratis dan kelanjutan demokrasi menolak; dengan kata lain, presidensialisme koalisi dapat menimbulkan stagnasi dan dalam beberapa kasus, memicu reaksi balasan populis dari masyarakat yang tidak puas stabilitas antar elit yang lebih baik (seperti di Brasil, misalnya). Hal ini terjadi karena koalisi luas sering kali dibeli dengan menghentikan inisiatif kebijakan yang dapat mengancam perdamaian kepentingan salah satu anggotanya. "Lebih banyak lagi anggota yang dimiliki koalisi semacam itu, semakin kecil kemungkinan terjadinya terobosan reformasi demokrasi. (Marcus Mietzner, the coalitions presidents make, Hlm.5, 2023, cornell university) l. Bahwa terkait dengan waktu perubahan ambang batas minimal menjadi ambang batas maksimal sudah sangat tepat. Jika permohonan ini dikabulkan maka proses pembahasan dan pemberlakukan ambang batas maksimal dapat digunakan pada pemilu 2029 dan seterusnya. Dengan ambang batas maksimal akan memunculkan banyak calon sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. m. Bahwa terkait dengan meaningfull participation atau prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR, juga dapat dipenuhi meskipun dengan perlakuan yang berbeda. Partai politik non-parlemen tetap diperkenanakan untuk melakukan koalisi dengan partai parlemen, atau merekomendasikan calon tetapi tidak dpat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hak tersebut tetap melekat pada partai parlemen 46 sebagai reward ata usaha meyakinkan pemilih agar mendapatkan kursi di DPR. n. Bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Kompetisi partai politik haruslah diukur secara professional dan proporsional artinya jika batas minimal partai politik berdasarkan kursi DPR tentunya standarisasi professional partai politik tidak diragukan lagi dan wujud penyederhanaan partai politik dalam pencalonan presiden terlihat secara proporsional berdasarkan kursi partai politik di DPR. Teori keadilan proporsional dengan doktrin justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality. o. Bahwa berdasarkan tidak bisa disamakan antara partai politik di DPR dan non DPR. Reward partai politik yang duduk di DPR haruslah dibedakan dengan non DPR karena kualitas dan kompetisi harus diberikan berbeda atas hasil dan capaian masing-masing partai politik (kursi DPR dan non DPR). Berdasarkan hal tersebutlah kursi DPR menjadi batasan partai politik mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. 5. Menguatkan sistem kepartaian a. Bahwa sistem kepartaian adalah suatu konsep dalam ilmu politik perbandingan mengenai sistem pemerintahan oleh partai politik di negara demokrasi. kedudukan partai politik jelas disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) sebagai organ yang memiliki kepentingan untuk mengusung calon Presiden. Berdasarkan teori konstitutional demokrasi, dalam gagasan demokrasi konstitusional, hukum menempati posisi yang sentral, demokrasi diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. b. Bahwa sistem kepartaian saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Hal ini disebabkan adanya paksaan sistemik yang mengharuskan partai politik untuk melakukan gabungan partai politik dan cenderung idologi partai dikesampingkan artinya bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung ke arah perilaku yang terkartelisasi, yang berarti bahwa 47 ideologi dan program partai dinomorsekiankan dan dikalahkan oleh kepentingan yang pragmatis. Dalam buku The Coalitions President Make (Presidential power and its limits in democratic Indonesia) oleh Marcus Mietzner menjelaskan bahwa terdapat dua alasan partai politik melakukan gabungan partai politik (koalisi partai politik) yaitu ingin mendapatkan porsi dalam kabinet atau pemerintahan dan kekhawatiran kasus hukum yang melibatkan partai politik di proses oleh penegak hukum. c. Bahwa partai politik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik gagal menghasilkan kader yang dapat mengisi jabatan-jabatan publik. Kecenderungan partai politik saat ini memilih orang di luar partai politik yang telah memiliki popularitas atau nama atau pengaruh untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut. d. Bahwa partai politik merupakan perwakilan setiap kelompok atau golongan. Ketika partai politik tidak mandiri dan mengharapkan partai politik lain untuk bergabung dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, maka komposisi koalisi justru menunjukkan ketidaksetaraan antar partai politik. Praktik demikian mengakibatkan keterwakilan kelompok atau golongan tidak dapat diukur. Misalnya, lahirnya koalisi Indonesia Maju pada pemilu tahun 2024. Koalisi besar tersebut pada akhirnya tidak mencerminkan penguatan ideologi partai dan keterwakilan kelompok atau golongan, karena ketidakjelasan ideologi partai mana yang akan digunakan. Selain itu, koalisi besar juga mengakibatkan biasnya atau tidak jelasnya kelompok atau golongan yang diwakilinya. e. Bahwa gerakan partai politik saat ini hanya sebatas kepentingan elektoral dan partisan. Hal ini menyebabkan partai politik tidak memiliki komitmen dan konsistensi terhadap ideologi dan visi partai politiknya. f. Bahwa selain yang disebutkan di atas, partai politik sangat bergantung pada pemilik modal untuk menjalankan program-program partai politik. Partai politik akhirnya tersandera dalam pengambilan keputusan di internal partai. Hal ini akan mempengaruhi tindakan partai dalam pengendalian dana, informasi, dan nominasi. 48 g. Bahwa ambang batas maksimal memungkinkan partai politik untuk mengutamakan kadernya sendiri sebagai calon presiden dan wakil presiden. h. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sistem kaderisasi partai politik menjadi lebih baik, ideologi partai politik menjadi kuat, keterbukaan informasi meningkat, partai politik lebih mandiri terkait pendanaan, dan nominasi. 6. Penguatan Hak Politik Mayoritas dan Hak politik Minoritas Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden a. Bahwa kedudukan partai politik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) memiliki hak yang sama dalam pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. b. Bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam pengaturan sistem Presidensial threshold dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah melakukan peninjauan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (Presidensial threshold) dengan Model ambang batas yang memberikan kesempatan bagi semua partai politik peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR sebagai partai politik peserta Pemilu Preseiden dan Wakil Presiden. c. Ambang batas maksimal tidak menghilangkan hak politik minoritas partai politik dan memperkuat hak politik mayoritas partai politik dalam pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden. Hak politik minoritas adalah hak partai politik yang memiliki kursi paling sedikit di DPR tetap memiliki hak politik dalam mengusung calonnya secara mandiri atau gabungan partai politik, selama tidak melampaui persentase partai politik pemenang. Sedangkan hak politik mayoritas adalah hak partai politik yang memiliki kursi paling banyak di DPR. Partai politik tersebut tetap memiliki hak politik dalam mengusung calonnya secara mandiri. Partai politik pemenang menjadi patokan terhadap partai politik lain untuk melakukan gabungan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. d. Model ambang batas tersebut diharapkan dapat memunculkan figur- figur baru yang memiliki potensi yang dianggap jauh lebih baik dan 49 memiliki prestasi dan pengalaman yang tinggi serta memiliki integritas dan jujur oleh partai politik peserta Pemilu. Ambang batas maksimal akan memunculkan banyak calon yang disederhanakan oleh partai politik pengusung secara sistematis sebagaimana yang harapkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. e. Bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Makna pasal ini juga dikuatkan dalam Pasal 416 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa penerapan putaran kedua dilakukan apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil mendapatkan perolehan 50% (lima puluh persen) dan unggul di 20 (dua puluh) provinsi. f. Bahwa upaya untuk menjegal calon dengan ambang batas minimal dipastikan akan terjadi pada pencalonan presiden dan wakil presiden mendatang. Untuk apa ada DPC di kabupaten atau kota, DPW di provinsi partai politik jika yang menentukan adalah elit partai. Belum lagi ongkos pemilu sangat mahal. Inilah alasan bahwa ambang batas minimal bertentangan dengan UUD NRI 1945. g. Bahwa transaksi tukar guling sangat nampak pada Pemilihan kepala daerah misalnya partai politik melepaskan daerah A untuk partai politik lain tapi menginginkan daerah B. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. fenomena inipun akan terjadi pada pemilihan presiden ketika fenomena tersebut tidak dihentikan dengan mengubah ambang batas minimal menjadi ambang batas maksimal. h. Bahwa apa yang terjadi pada Pemilihan kepala daerah, juga berpotensi terjadi pemilihan umum presiden mendatang. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum presiden dilaksanakan secara serentak, dipilih langsung oleh rakyat, calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik kursi parlemen pemilu sebelumnya dan dikuatkan lagi dengan putusan MK bahwa pemilu kada dan pilpres tidak dibedakan, 50 menjadi alasan kuat pencalonan Presiden harus dirubah oleh putusan mahkamah konstitusi. i. Bahwa sepanjang Pemilihan Kepala Daerah 2015, 2017, 2018, dan 2020 tingkat kemenangan calon tunggal mencapai 98,11% persen (kompas 5 Agustus 2024). Bahkan pada tahun 2018 di Makassar terjadi fenomena kotak kosong menang berhadapan calon tunggal yang didukung oleh 10 partai politik. Jika ini terus terjadi secara berkelanjutan maka prinsip demokrasi tidak akan terwujud dan kompetisi untuk melahirkan kepala daerah yang baik tidak tercapai, Sehingga mahkamah harus menggeser pandangan terhadap syarat ambang batas minimal ke ambang batas maksimal dengan melihat fakta-fakta pemilu yang terjadi saat ini. Contoh Kasus yang terjadi pada DKI Jakarta Pemilihan kepala daerah tahun 2024. PKS sebagai partai pemenang telah mendeklarasikan calonnya untuk Pemilihan DKI Jakarta yaitu Anis dan Sohibul, namun karena syarat ambang batas 20% kursi DPRD dan 25% suara sah, syarat tersebut menjadikan PKS tidak dapat mencalonkan kepala daerahnya. Maka kemungkinan PKS akan melalukan koalisi dengan partai lain dan memungkinkan pasangan yang sebelumya diusul akan berubah, tergantung dari kepentingan masing- masing partai sehingga Anis–Sohibul akan batal menjadi calon. Padahal jika kita melihat survei keinginan masyarakat Jakarta terhadap Anis sangatlah besar, jadi partai politik haruslah mengutamakan keinginan masyarakat untuk mencalonkan figure yang memiliki potensi besar sebagai calon yang akan dipilih bukan calon berdasarkan hasil koalisi yang nantinya masyarakat akan dipaksakan untuk memilih calon yang bukan menjadi harapan rakyat. j. Bahwa menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan konsep tersebut sangat jelas bahwa hak pemohon sebagai warga negara dirugikan dengan adanya ambang batas minimal 51 karena partai politik saat ini kurang memperjuangkan dan membela kepentingan warga negara dengan memunculkan figur-figur yang tidak melalui proses demokrasi tapi melalui proses kepentingan elit partai. k. Bahwa permasalahan umum yang ingin kita bahas di sini adalah risiko yang terkait dengan partai politik yang memegang kekuasaan mayoritas di parlemen dalam menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengeluarkan undang-undang yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan justru mengurangi suara pemilih. Ini adalah topik yang telah diteliti dengan baik dan tentu saja ada banyak contoh dalam sejarah terkini dan masa lalu mengenai fenomena ini. Contoh yang menonjol baru-baru ini mencakup undang-undang penindasan pemilih di Amerika Serikat: dengan kedok mengurangi penipuan pemilih, persyaratan identitas yang lebih ketat bagi pemilih mempersulit kelompok demografis tertentu untuk memilih, sehingga membuat pemilu menjadi bias ke arah tertentu (Hajnal Z, Lajevardi N, Nielson L (2017)). l. Bahwa dalam konteks ini, penting untuk memahami mekanisme bagaimana partai politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya dapat melemahkan demokrasi, bahkan dalam negara demokrasi yang relatif berfungsi dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, Konstitusi atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak demokratis warga negara, sehingga permasalahannya sering kali menjadi masalah akuntabilitas konstitusional. Persoalan-persoalan inilah yang sebenarnya kita hadapi ketika kita mempertimbangkan contoh pencalonan calon presiden di Indonesia. Pemohon akan menggunakan contoh di Indonesia untuk menyoroti betapa pentingnya menjaga akuntabilitas konstitusional, guna memberikan check and balance terhadap meningkatnya konsentrasi kekuasaan di antara partai-partai politik. Hal ini memerlukan mahkamah konstitusi yang kuat dan berdaya independen. Dan dalam konteks ini, terdapat pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia, yang akan pemohon ungkapkan dalam permohonan ini. Prinsip-prinsip ini seringkali menjadi bagian dari Konstitusi atau undang- undang hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis. Meskipun tidak ada dua negara demokratis yang benar-benar sama, masyarakat 52 di negara demokrasi mendukung prinsip-prinsip dasar yang sama dan menginginkan manfaat yang sama dari pemerintahnya. Berikut adalah salah satu pernyataan prinsip yang paling banyak digunakan: partisipasi warga negara, kesetaraan, toleransi politik, akuntabilitas, transparansi, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan ekonomi, pengendalian penyalahgunaan kekuasaan, undang-undang hak asasi manusia, penerimaan hasil pemilu, hak asasi manusia, sistem multi- partai, dan supremasi hukum. (Selengkapnya ditulis dalam jurnal inernasional yang ditulis oleh Dian Fitri Sabrina dan Brett Inder, Concentration of power in nomination of presidential candidates in Indonesia, Asian Journal of comparative politics). m. Ambang batas maksimal akan melahirkan calon yang ideal karena melalui proses bottom up sebagaimana yang dijelaskan dalam buku yang berjudul rekonstruksi ambang batas pencalonan presiden yang merupakan hasil disertasi yang berjudul syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang ditulis oleh Dian Fitri Sabrina. 7. Penyederhanaan Partai Politik dan Penguatan sistem Presidensiil a. Ambang batas maksimal melahirkan penyederhanaan partai politik tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis beberapa hal mengenai sistem multipartai yang dianut Indonesia, mekanisme yang diperlukan untuk membentuk partai politik yang ideal dan partai politik yang berkualitas yang tidak hanya pada penekanan pengurangan partai poltik peserta pemilu semata. b. Bahwa partai politik yang telah memiliki kursi di DPR dapat melakukan koalisi yang ideal berdasarkan jumlah persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan partai politik dengan melahirkan keseimbangan partai politik dalam pencalonan. c. Bahwa patokan partai politik pemenang menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. d. Bahwa penguatan sistem kepartaian juga akan menguatkan sistem pemerintahan presidensial. 53 e. Bahwa ambang batas maksimal akan memberikan penguatan terhadap posisi presiden dalam pemerintahan dengan terbentuknya keberadaan partai politik di luar kekuasaan secara sistematis. f. Bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Artinya selama Presiden terpilih melaksanakan visi dan misi sesuai kehendak rakyat tentunya keberadaan partai politik diparlemen akan mendukung kebijakan Presiden terpilih. g. Bahwa melihat budaya kepartaian di Indonesia masih bongkar pasang, yang awalnya koalisi jadi oposisi begitu pula yang oposisi menjadi koalisi. h. Bahwa konsekuensi ambang batas maksimal melahirkan alternatif pasangan calon Presiden dan menguatkan eksistensi partai politik dalam pencalonan berpotensi tidak menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. i. Bahwa ambang batas maksimal menguatkan ideologi partai politik dan kemandirian partai politik dalam pencalonan Presiden. Pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan, yakni sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy), sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin, dan sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal tersebut dapat menguatakan ideologi partai politik peserta pemilu dan melahirkan kemandirian dalam pencalonan Presiden baik itu berasal dari kadernya maupun calon yang berasal di luar dari partainya tanpa harus melakukan koalisi setengah hati karena suara partai politik dalam koalisi hanya sebatas hak dukungan bukan hak usulan yang tentu saja status hak keduanya memiliki porsi berbeda dan hak dukungan bukan pengambil keputusan dalam pencalonan Presiden. 54 j. Bahwa kenyataannya, sistem dua partai atau semakin sederhana jumlah partai efektif, adalah jauh lebih kondusif dan lebih potensial bagi terciptanya stabilitas pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Sehingga, desain sistem kepartaian multipartai sederhana adalah suatu keniscayaan. Pada dasarnya tinggi rendahnya partai efektif dapat disebabkan antara lain ialah pertama, kualitas dari kelembagaan partai- partai, kedua koalisi partai. Semakin tinggi kualitas pelembagaan, partai akan semakin memperkecil jumlah partai efektif. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pelembagaan maka akan semakin memperbesar jumlah partai efektif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kursi DPR akan melahirkan sistem multipartai sederhana dan menguatkan kualitas kelembagaan partai politik. (Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia, Songga Aurora Abadi Faculty of Law, University of Indonesia Fitra Arsil, Faculty of Law, University of Indonesia, Jurnal konstitusi dan demokrasi, vol 2 nomor 1, Hlm. 18). k. Bahwa fakta yang terjadi pada era SBY, partai demokrat adalah partai politik baru yang duduk di DPR kemudian mendapatkan kesempatan menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan kondisi budaya politik kita saat ini adalah penguatan sistem pemerintahan presidensil tidak dipengaruhi oleh oposisi atau koalisinya partai politik saat pencalonan tapi bagaimana vsii dan misi atau gagasan ide presiden terpilih dapat membuka ruang terhadap partai politik lain untuk bergabung dan mendukung visi, misi, program kerja presiden terpilih. Faktanya di Indonesia saat ini adalah sangat mudah partai politik menyatakan sikap untuk melakukan koalisi atau oposisi dalam pemerintahan sehingga ambang batas maksimal tidak dikhawatirkan terjadi lemahnya sistem pemerintahan presidensil. l. Bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk instrument pelembagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Pemilu, dapat menjadi medium untuk mengkonversi kekuatan politik masyarakat sipil melalui partai politik, ke dalam suprastruktur kekuasaan Negara. Sebagai medium mengkonversi kekuatan sosial politik masyarakat sipil, pemilu 55 sekaligus berfungsi mentransformasi format keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, konsep sistem pemilu menjadi urgensi dalam merekonstruksi ulang kerangka Demokrasi bangsa Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang ideal bagi Negara Indonesia. Untuk mengendalikan hal itu, di beberapa Negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, banyak yang menerapkan kriteria tertentu untuk mengendalikan jumlah partai efektif dalam rangka menciptakan multipartai yang sederhana. Di antara kriteria tersebut adalah penerapan electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidensial threshold sebagai salah satu syarat kepesertaan partai untuk ikut pemilu. Di samping itu, langkah-langkah pengendalian kepesertaan partai dalam pemilu juga dilakukan dengan menetapkan minimum persebaran pengurus baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/kota. Pembentukan sistem kepartaian yang efektif harus sejalan pula dengan instrument sistem pemilu yang tepat dan ideal, penataan kelembagaan partai politik hingga penyelenggaraan pemilu menjadi urgensi yang mendesak agar dapat direkonstruksi kembali. Kebijakan penyederhanaan partai politik secara kualitatif dan kuantitatif dalam ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang pemilu, perlu dilakukan upaya yang signifikan, syarat-syarat dapat menjadi partai politik, partai politik peserta pemilu, hingga penentuan kursi di parlemen menentukan kelembagaan partai di masa depan. (Fitra Arsil, Hlm. 20) m. Bahwa adapun fakta-fakta akademis menunjukkan kompleksitas partai politik yang tidak mandiri dengan sistem multi partai memaksa partai politik untuk bergabung sehingga sulit untuk membedakan partai politik yang satu dengan lainnya karena ideologi partai dikesampingkan, serta adanya temuan dari Dian Fitri Sabrina yang menelaah ambang batas minimal akan melahirkan kolom kosong dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dengan melahirkan koalisi tanpa batasan (koalisi besar) dalam pencalonan presiden, ini adalah bentuk ketidakmandirian partai politik untuk maju sehingga sistem demokrasi dan check and balance tidak terwujud. 56 n. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian materiil dan nonmaterial selama bertahun-tahun betapa sulitnya mengakses partai politik untuk dapat secara mandiri mengusung calon presidennya sebagaimana yang dimanatkan dalam UUD NRI 1945, calon yang dimunculkan hanya orang-orang tertentu dan terbatas sehingga pemohon kehilangan akses untuk memilih calon yang potensial. Pemohon dipaksa untuk memilih calon presiden yang sesungguhnya bukan merupakan calon yang potensial. o. Bahwa untuk memenuhi keadilan substantif para pemohon, dengan melihat kondisi ketatanegaraan kita bahkan secara ekstrem menunjukkan kepada pemohon maka untuk merespon fakta politik dan sosial di masyarakat perlu dilakukan pergeseran terhadap norma yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Konstitutionalitas norma dalam Pasal 222 tidak merumuskan norma Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945, faktanya dari waktu ke waktu pemilu presiden, partai politik tidak dapat mengusung calonnya secara mandiri, bahkan partai politik yang berkoalisipun tidak mampu mengusung calonnya jika tidak memenuhi syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. 8. Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu. a. Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara demokratis. b. Bahwa salah satu ukuran kontestasi yang demokratis adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya untuk memilih pemimpin melalui alternatif-alternatif yang disediakan oleh Partai Politik. Seperti yang tertuang dalam Declaration on Criteria for Free and Fair Elections (DCFFE), yang mendesak pemerintah dan parlemen di seluruh dunia untuk dipandu oleh prinsip dan standar yang ditetapkan di dalamnya yakni: (1) Free and Fair Elections, (2) Voting and Elections Rights, (3) Candidature, Party and Campaign Rights and Responsibilities, and (4) The Rights and Responsibilities of States. c. Bahwa berdasarkan Declaration on Criteria for Free and Fair Elections telah memberikan hak untuk dipilih secara seluas-luasnya asal diusung 57 oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di parlemen berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. d. Bahwa juga berdasarkan standar tersebut, formulasi pemilihan umum sebuah negara perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek internal yang berkaitan dengan kecocokan demokrasi dengan keadaan bangsa dan aspek eksternal yang berkaitan dengan regulasi dan aturan main umum yang berlaku secara internasional agar demokrasi yang dijalankan tidak menyimpang dari prinsip umum dan menciptakan aturan yang kuat dan pelaksanaan yang bersih. Ilmuwan politik Amerika Larry Diamond menegaskan bahwa, demokrasi terdiri dari empat elemen kunci: (1) a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections, yaitu sistem politik untuk memilih dan menggantikan pemerintah melalui pemilihan yang bebas dan adil; (2) the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life, yaitu partisipasi aktif masyarakat, sebagai warga negara, dalam politik dan kehidupan sipil; (3) protection of the human rights of all citizens, yaitu perlindungan hak asasi manusia semua warga negara; (4) a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens, yaitu sebuah aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga negara. e. Bahwa berdasarkan pandangan di atas, ambang batas maksimal akan membatasi munculnya koalisi besar dan lahirnya calon Presiden tunggal. Sebab, yang menjadi patokan adalah persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Partai politik dapat melakukan koalisi selama tidak melampai batas persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang. Hal ini juga tidak akan melahirkan diskriminasi terhadap partai politik pemenang, karena setiap partai politik tidak dikurangi haknya untuk mengusung calon. Dalam hal apa terjadi diskriminasi jika porsi partai politik dalam pengusulan calon Presiden tidak dikurangi. Hanya saja kemandirian dan gabungan partai politik harus memiliki aturan main agar terjadi kesetaraan dan keseimbangan dalam pencalonan Presiden. f. Bahwa ambang batas maksimal akan melahirkan pemilu yang adil dan transparan karena tidak ada pengecualian kandidat yang diusung oleh 58 partai oposisi. Ambang batas maksimal juga menghapus pembatasan tinggi yang tidak perlu tentang siapa yang mungkin menjadi kandidat, dan manipulasi ambang batas (threshold) untuk keberhasilan pemilu. Sebab hal tersebut merupakan cara terstruktur dalam pemilu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung faksi atau kandidat tertentu. Tentu hal tersebut tidak memenuhi standar internasional tentang pemilu yang "bebas dan adil", karena dihegemoni oleh campur tangan dari pemerintah yang sedang berkuasa. g. Bahwa secara keseluruhan dapat dilihat jelas, berbagai aturan upaya penetapan ambang batas yang dilakukan oleh pembuat undang-undang nampak belum efektif. Terbukti tingkat fragmentasi partai di parlemen cukup tajam terlihat, belum lagi semenjak dinaikkannya setiap angka ambang batas parliamentary threshold, semakin banyak pula angka disproporsionalitas suara yang terbuang percuma. Sementara di satu pihak, gelombang antusiasme pendirian partai politik tengah bermunculan massif dalam hiruk pikuk elektoral perpolitikan di Indonesia. Gagasan ambang batas nampak seperti suatu jalan keluar yang pragmatis, tanpa mempertimbangkan sisi lain daripada dampak sistemik dari pemberlakuan tersebut oleh para pembuat undang- undang. Publik dalam setiap diskursus perubahan undang-undang pemilu kerapkali disuguhkan perdebatan sebatas angka-angka threshold, yang kian hari semakin membesar tanpa ada substansi yang jelas, untuk apa dan bagaimana dampak yang terjadi dari hal tersebut, para pembuat undang-undang yaitu partai politik yang berkuasa di parlemen cenderung masih menyimpan tendensi sebagai partai besar, tanpa mempertimbangkan hajat hidup perjalanan demokrasi rakyat Indonesia, yang sudah tentu akan mempengaruhi kehidupan stabilitas demokrasi dan penyelenggaraan suatu pemerintahan. (Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia, Songga Aurora Abadi Faculty of Law, University of Indonesia Fitra Arsil Faculty of Law, University of Indonesia, Jurnal konstitusi dan demokrasi, vol 2 nomor 1, Hlm. 12.) 59 9. Melahirkan sistem check and balance dalam pemerintahan a. Bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan mengontrol dan mengimbangi kekuasaan lembaga negara lain dalam sistem pemerintahan. Kapasitas oposisi dan koalisi dalam sistem pemerintahan dapat membantu jalannya sistem pemerintahan yang adil. b. James Madison mempertegas tentang system checks and balances yang diperlukan untuk melawan potensi kontrol oleh elit pemerintah untuk menindas kelompok kecil. Misalnya kontrol dan keseimbangan oleh Lembaga lain yaitu Badan Eksekutif, Badan Legislatif, dan Kekuasaan Kehakiman dalam proses penyelenggraan pemerintahan. Keberadaan oposisi dalam proses penyelengaraan pemerintahan juga sangat diperlukan sebagai fungsi kontrol pemerintah misalnya partai politik di luar kekuasaan. c. Bahwa sistem ini akan melahirkan hak untuk membentuk pemerintahan yang stabil, biasanya berdasarkan konstitusi yang ada, atau tidak hanya partai pemenang atau partai tertentu saja yang mampu mengendalikan atas kekuasaan politik atau kebijakan. d. Bahwa ambang batas maksimal tidak melahirkan polarisasi di masyarakat, sebab ambang batas maksimal akan memunculkan beberapa alternatif calon dari partai politik atau gabungan partai politik. e. Bahwa polarisasi menimbulkan pembagian masyarakat terhadap pandangan politik yang terkesan direkayasa atau digiring oleh pasangan calon tertentu. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu. f. Bahwa untuk mengukur derajat kualitas Pemilu diperlukan beberapa indikator untuk menilainya yakni: akuntabilitas (accountability), keterwakilan (representativeness), keadilan (fairness), persamaan hak setiap pemilih (equality), lokalitas, reliable, dan numerikal. Dari semua indikator tersebut hanya bisa diwujudkan jika mengadopsi ambang batas maksimal dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Utamanya pada indikator reliable (keandalan), ambang batas maksimal yang digunakan partai politik pemenang sebagai patokan 60 pengusungan calon presiden dan wakil presiden dan menjamin konsistensi pemilu presiden dan wakil presiden secara berkelanjutan. 10. Ambang batas maksimal sejalan dengan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) a. Bahwa The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah menetapkan bahwa kewenangan untuk memerintah harus didasarkan pada keinginan rakyat seperti yang dinyatakan dalam pemilihan berkala dan asli. b. Bahwa ICCPR mengakui dan mendukung prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan pemilihan umum. ICCPR menghendaki pemilu yang bebas dan adil, serta dilakukan secara berkala. ICCPR sendiri telah diakui oleh negara-negara sebagai instrumen hak asasi manusia universal dan regional, termasuk hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau tidak langsung. Termasuk melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, untuk memberikan hak suara dalam pemilihan secara independen. c. Bahwa ICCPR sesuai dengan ide ambang batas maksimal, sebab menjamin terlaksananya right to be candidate dengan lebih luas. Persoalan hak asasi manusia saat ini tidak pada konteks pengakuan haknya, melainkan pada implementasi dari hak asasi manusia tersebut. Ide ambang batas maksimal memberikan akses yang lebih luas pada setiap warga negara untuk dapat diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden, selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. IV. Petitum Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan 61 calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.” 3. Memerintahkan agar putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. 1. Bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 6A, yang berketentuan 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Pasal 6A ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Identitas para Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi NPWP para Pemohon; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap; 7. Bukti P- 7 : Buku “Rekontruksi Ambang Batas Pencalonan Presiden; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Jurnal “Concretation of Power in Nomination of Presidential Candidates in Indonesia” 62 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang 42/2008, Pasal 9 Undang-Undang 42/2008 menentukan bahwa partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang diujikan dalam permohonan a quo. 2. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatat dukungan yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik, sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintah dan membangun pemerintah yang efektif. Oleh karena itu, dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan yang kuat, sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dalam multipartai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen tanpa dukungan mutlak presiden sangat mungkin menjadi kurang desisif dalam upaya menggerakkan jalan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya mekanisme ini dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin kesederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang dengan semakin tinggi angka ambang batas, maka 63 diasumsikan semakin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik. Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, halaman 64. 4. Untuk menjalankan pengaturan adanya ambang batas dalam pasal a quo Undang-Undang Nomor 7/2017, DPR RI berpandangan bahwa konstitusional atau setidaknya keberlakuan presidential threshold perlu juga untuk melihat pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, dan 59. 5. Bahwa terkait dengan open legal policy mensyaratkan: 1. Norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas. 2. Norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang- undang, di samping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan a quo Undang-Undang Pemilu telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut dengan alasan sebagai berikut. a. Bahwa semua ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang NRI Tahun 1945 telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk Undang-Undang Pemilu yang di dalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut. Ketentuan Pasal 222 undang-undang a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR bersama pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan moralitas. b. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 pada intinya telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang salah satunya mendapat suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah 64 jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan, yaitu minimal sebesar 20% jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka akan sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) Undang- Undang NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam dua putaran yang berimplikasi pada beban negara terutama berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian ketentuan pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam menerapkan open legal policy. c. Bahwa ketentuan pasal a quo tidak menutup kesempatan seluruh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dalam salah satu koalisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang dapat ditolerir. Salah satu perbedaan perlakuan tersebut dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya memutuskan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya perlu dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR. d. Mengutip pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodjo bahwa menyamakan suatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. (Pers dan kaum perempuan di Indonesia, Bagir Manan, halaman 8). Demikian yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa keadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang menyatakan, menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, 65 sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama, dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau equal treatment itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, membuat segala sesuatu serba sama, sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar perbedaan atau equal itu menjadi syarat yang mewujudkan keadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 57). e. Pandangan di atas juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU- III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, “Sepanjang pemilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah’. Oleh karena itu, Pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 24C ayat (6) Undang- Undang NRI Tahun 1945. 6. Bahwa terhadap petitum Para Pemohon Perkara 62 yang pada intinya meminta pada Majelis Hakim untuk membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 Undang- Undang Pemilu, DPR RI memberikan pandangan bahwa apabila Pasal a quo yang memuat ketentuan mengenai presidential threshold justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika merujuk pada Pasal 221 Undang-Undang Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa terdapat petitum para Pemohon Perkara 87 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk memaknai Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. 66 a) Konstruksi dari petitum tersebut tidak memiliki teori dan rasional yang jelas, serta Para Pemohon juga tidak memberikan simulasi yang konkret. DPR berpandangan bahwa simulasi yang dibuat oleh para Pemohon akan melahirkan banyak permasalahan baru, di antaranya menimbulkan ketidakadilan dalam membatasi ruang partai politik untuk bergabung dalam sebuah koalisi sesuai dengan kebutuhan strategi masing-masing partai politik. b) Konsep yang ditawarkan dalam petitum tersebut tetap memberlakukan ambang batas, namun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena angkanya bersifat fluktuatif. Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan kedudukan hukum legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya. 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan bahwa Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Keterangan tertulis DPR bertanggal 30 Oktober yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: 67 Pasal 222 UU Pemilu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya sebagai berikut: Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal a quo yang mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR RI sebelumnya merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Para Pemohon Perkara 87 menyatakan bahwa pengaturan tersebut menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan 68 wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melampaui persentase tertinggi partai politik pemenang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang. c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 69 Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon menjadikan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian UU a quo. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam Perkara 101. 3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailkan proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 4. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, perlu diketahui bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 70 penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 71 ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 72 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemilu). 2. Bahwa pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk memilih penyelenggara negara atau pemerintah negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3. Menurut C.F. Strong, Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 5. Bahwa secara prinsipil, UU Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 73 Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu (vide Penjelasan Umum UU Pemilu). 6. Bahwa dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945). C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berketentuan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU 42/2008. Pasal 9 UU 42/2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana yang diujikan dalam permohonan a quo. 2. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil 74 presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. Adanya keharusan calon presiden melewati ambang batas dukungan membuat sistem presidensial dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon- calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon- calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan yang signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu presidential threshold akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu dapat terwujud stabilitas politik dengan dukungan yang kuat sehingga calon presiden diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Presidential threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang “decisive” dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Dengan makin tinggi angka ambang batas maka diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik (vide Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hlm. 60). 4. Untuk menjelaskan pengaturan adanya ambang batas dalam Pasal a quo UU 7/2017, DPR RI berpandangan bahwa konstitusional atau tidaknya keberlakuan presidential threshold perlu juga untuk melihat Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal 75 policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 5. Bahwa terkait dengan open legal policy MK mensyaratkan: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis); (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan a quo UU Pemilu telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan moralitas. b. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada intinya telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik 76 menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam rangka mencapai pemenuhan syarat tersebut, maka pembentuk undang-undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal sebesar 20 (dua puluh) persen jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka akan sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. c. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menutup kesempatan seluruh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang dapat ditolerir. Salah satu pembedaan perlakuan tersebut dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya memutuskan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya perlu dilakukan verifikasi administrasi saja. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila para Pemohon menyamakan kedudukan partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR. d. Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa, “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan 77 hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57). e. Pandangan di atas juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk memaknai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR selama tidak melebihi 78 persentase tertinggi partai politik pemenang Pemilu. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. konstruksi dari petitum tersebut tidak memiliki teori dan rasionalitas yang jelas, serta para Pemohon juga tidak memberikan simulasi yang konkret. DPR berpandangan bahwa simulasi yang dibuat oleh para Pemohon akan melahirkan banyak permasalahan baru, diantaranya menimbulkan ketidakadilan karena membatasi ruang partai politik untuk bergabung dalam sebuah koalisi sesuai dengan kebutuhan strategi masing-masing partai politik. b. Konsep yang ditawarkan dalam petitum tersebut tetap memberlakukan ambang batas namun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena angkanya bersifat fluktuatif. 7. Bahwa ketentuan mengenai presidential threshold baik dalam Pasal 9 UU 42/2008 dan Pasal 222 UU Pemilu telah diuji puluhan kali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disampaikan oleh Para Pemohon. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah tidak ada satupun dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai presidential threshold bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena ketentuan tersebut merupakan open legal policy. Jika pun terdapat beberapa pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi maupun dari pandangan para akademisi yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai presidential threshold perlu untuk ditinjau ulang maka yang selayaknya melakukan peninjauan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya adalah pembentuk undang-undang (DPR RI dan Presiden). Rakyat dapat memberikan partisipasinya secara bermakna kepada pembentuk undang-undang, bukan dengan cara memohon peninjauan ulang melalui Mahkamah Konstitusi. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Mahkamah Konstitusi untuk DPR RI memberikan keterangan tambahan mengenai proses dan 79 perkembangan tindak lanjut seluruh hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perubahan dan perbaikan norma dalam UU Pemilu di DPR RI, terdapat beberapa poin yang perlu dijelaskan oleh DPR RI sebagai berikut: 1. Bahwa terkait sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan untuk dilakukannya perubahan atau perbaikan dalam beberapa ketentuan pada UU Pemilu, termasuk mengenai presidential threshold yang meskipun tidak ada putusan yang membatalkan ketentuan tersebut, DPR RI dalam perkembangannya telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Selanjutnya, pada periode 2024-2029, DPR RI telah mengadakan sejumlah Rapat bersama para pemangku kepentingan lainnya ihwal meletakkan fokus untuk mengevaluasi UU Pemilu, yakni di antaranya: a. Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya membahas perbaikan sistem Pemilu. b. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerima dan mendengar saran serta rekomendasi oleh Perludem dan JPPR yang mengusulkan RUU Pemilu untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2024-2029. Dengan demikian, DPR RI menimbang bahwa penyesuaian mengenai sejumlah ketentuan yang merupakan bagian dari judicial order oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya presidential threshold, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui kajian yang mendalam, untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diadopsi tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusionalitas tetapi juga mendukung dinamika demokrasi dan keberlanjutan sistem pemerintahan presidensial yang efisien. 2. DPR RI pada tahun 2020 sempat juga mencoba menyusun perubahan UU Pemilu sebagai wujud tindaklanjut dari Putusan MK Nomor 80 55/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah diberikan 6 (enam) alternatif model keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan lebih beragam bilamana dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang hanya menyajikan 1 (satu) model keserentakan Pemilu. Menurut MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, sejumlah alternatif model keserentakan Pemilu tersebut dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Ketika pada akhirnya nanti dilakukan perubahan UU Pemilu maka sudah pasti hal termasuk presidential threshold sebagai acuan untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden termasuk hal yang terkait dan akan dilakukan evaluasi apakah masih cocok dengan konsep yang nantinya akan diambil dalam desain perubahan UU Pemilu tersebut. Hal yang pasti sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka [3.16] Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 sudah disampaikan MK dengan memberikan sejumlah rambu-rambu dalam hal perubahan UU Pemilu yakni: a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang- undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. 81 Hal tersebut di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan pilihan dan juga kebijakan dalam membentuk UU Pemilu, termasuk perlu adanya simulasi sebelumnya. Simulasi itu diperlukan agar tidak terjadi lagi korban dalam Pemilu seperti halnya yang terjadi di Pemilu tahun 2019 yang lalu. 3. Perubahan UU Pemilu ke depan juga perlu dilakukan karena ke depan baik itu Pemilu dan Pilkada akan menjadi event 5 (lima) tahunan. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya lagi perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Adapun selama ini Pilkada juga yang dulu dianggap rezeim berbeda dengan Pemilu, melalui Putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013 kini sudah tidak lagi berbeda dengan penegasannya melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Bahkan menurut MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pilkada termasuk dalam salah satu opsi keserentakan Pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang ke depannya. Jadi keserentakan Pemilu bukan hanya seperti yang berlaku saat ini, yakni hanya gabungan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, sebagaimana berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Selaras dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat pula Putusan MK Nomor 48/PUU- XVII/2019 yang dalam amar putusannya menegaskan tidak perlu merekrut kembali panwas kabupaten/kota khusus untuk Pilkada sebagaimana amanat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Menurut Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 maka Bawaslu yang direkrut untuk Pemilu berlaku juga untuk Bawaslu pada Pilkada. Dengan demikian sekat yang membedakan antara Pemilu dan Pilkada sejatinya sudah tidak ada lagi. 4. Ketika dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (sebelum akhirnya jadi UU Pemilu), memang sudah terdapat pemikiran juga bahwa suatu saat UU Pemilu dan UU Pilkada akan disatukan. Salah satu asas utama baik yang ada di UU Pemilu dan UU Pilkada adalah efektif dan efisien, sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) bahwa “Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam 82 penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis”. Begitu juga mandat keserentakan Pemilu dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mana selain alasan penguatan sistem presidensial dan alasan penafsiran sistematik pada saat amandemen konstitusi, ada juga alasan ketiga yakni, “penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya”. Dengan demikian evaluasi dan penataan ulang penyelenggara Pemilu menjadi penting. 5. KPU, Bawaslu, dan DKPP pada saat ini menurut UU Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU- VIII/2010. Putusan MK yang kemudian memandatkan lahirnya DKPP kemudian dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat fondasi dari Bawaslu. Kendati demikian, hukum bukanlah sesuatu yang sifatnya statis, hukum itu mengikuti perkembangan situasi dan zaman. “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan” merupakan adagium Belanda yang selalu diucapkan ketika kita melihat realitas hukum yang tidak sesuai lagi dengan konteks kemajuan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian ke depan. UU Pilkada nanti ketika terselenggara Pilkada serentak tanggal 27 November 2024, sejatinya sudah selesai fungsinya. Terutama, Pasal 201 mengenai upaya perekayasaan keserentakan Pilkada guna mewujudkan keserentakan secara nasional. Saat ini sudah saatnya merombak ulang keseluruhan termasuk desain ulang penyelenggara Pemilu, hal ini sejalan dengan niatan DPR RI yang mendorong perubahan UU Pemilu dalam Prolegnas 2025-2029. 6. Penyelenggara Pemilu, seperti halnya Bawaslu tidak mungkin masih sama seperti sekarang, karena tidak ada lagi yang dilakukan oleh Bawaslu selama 5 tahunan menunggu momen Pemilu dan Pilkada 2029 nantinya. DKPP maupun Bawaslu memiliki fungsi yang berbeda dengan KPU, yang walaupun 5 tahunan tidak ada Pemilu dan Pilkada 83 KPU tetap mempunyai peran sebagai pusat data/penyedia data. Sebagai contoh jika suatu saat terdapat anggota DPR atau DPRD yang karena hal-hal tertentu harus mengalami PAW, lantas harus ke KPU untuk mendapatkan data yang akurat sekaligus prasyarat pengganti dari DPR atau DPRD tersebut harus yang tepat. 7. Sebagai bentuk simplifikasi penyelenggara Pemilu maka dapat dilanjutkan ide awal dari pembahasan saat UU Pemilu, yakni pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pada saat RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (yang nantinya jadi UU Pemilu) dahulu, pembentuk undang-undang melakukan studi ke dua negara yakni Jerman dan Meksiko di tahun 2017. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk mempelajari badan peradilan khusus kepemiluan dan ingin diterapkan di Indonesia. Adapun pasca pulang dari kedua negara tersebut, dengan pertimbangan konsep pembentukan badan tersebut belum terlalu matang, maka kebijakan yang dipilih saat itu ialah dengan memperkuat Bawaslu, meskipun pada saat itu baik Bawaslu maupun DKPP keduanya sama-sama menyodorkan diri sebagai suatu lembaga yang sekiranya sanggup untuk menanggung amanah dan bertransformasi menjadi badan peradilan khusus pemilu. Hal ini merupakan beberapa hal yang merupakan ide-ide perubahan UU Pemilu yang akan dituangkan dalam rencana revisi UU Pemilu ke depannya. 8. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatifnya, DPR RI terus berkomitmen untuk berdialog dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang- Undang Pemilu. Upaya ini mencerminkan keseriusan DPR RI dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan stabilitas politik dan penyempurnaan regulasi pemilu yang lebih inklusif dan representatif. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 84 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 dan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 selama tidak dimaknai sebagai “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu”, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Ide tentang ambang batas maskimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung dan keunggulan ambang batas maksimal). b. Kesesuaian ide “ambang batas maksimal” dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 85 c. Menguatkan sistem kepartaian. d. Penguatan hak politik mayoritas dan hak politik minoritas Partai Politik peserta Pemilu dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. e. Penyederhanaan Partai Politik dan penguatan sistem presidensial. f. Penguatan sistem demokrsi dan sistem pemilu. g. Melahirkan sistem check and balance dalam Pemerintahan. h. Ambang batas maksimal sejalan dengan the international covenant on civil and political righs (ICCPR). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR, dalam 86 menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 87 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan menjadi kepala pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Keterkaitan antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan calon presiden yang 88 diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Ini adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Dengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. Ini menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum lebih lanjut diatur dengan undang-undang, dengan demikian pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang merupakan open legal policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan open legal policy, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), 89 Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik 90 dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang. Dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan 91 sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan- putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah nebis in idem. 10. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 92 13. Dalam pengkajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 93 1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon yakni Dr. Dian Fitri Sabrina, dkk baik dalam posita permohonan maupun petitum permohonan sebagaimana terurai pada permohonan tertanggal 16 Agustus 2024 register perkara Nomor:87/PUU-XXII/2024 perihal uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pernilu) mengenai ketentuan pemberlakuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden. 2. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pernilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 222 UU Pemilu: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. Yang menurut Para Pemohon Pemohon Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal I ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasar 28D ayat (3) dan Pasal 281 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: - Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. - Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. - Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. - Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. - Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tldak ada kecualinya. - Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara ko/ektif untuk membangun masyarakat, bangsa. 94 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. - Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 3. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan ambang batas pencalonan Presiden yang diatur Pasal 222 UU Pemilu mengabaikan persebaran suara yang diatur Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yakni adanya ketimpangan populasi penduduk yang ditinjau dari persebaran daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pentingnya persebaran suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, yakni Pasal 222 UU Pernilu mengakibatkan terhambatnya representasi keragaman kultural, politik, geografis, dan demografis serta peluang keterwakilan perempuan dalam pernilihan presiden (pilpres) sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) Ul-JD NRI 1945 adalah tidak berdasar. 4. Bahwa menurut Para Pemohon, syarat keterpilihan presiden selain memperoleh suara mayoritas absolut 50% + 1, pemenang pilpres juga didasarkan pada persebaran suara yakni memperoleh suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Pasangan calon Presoden dan Wakil Presiden Yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilihan urnum dengan sedikitnya 20% disetiap provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bahwa dengan demikian, syarat keterpilihan dalam pilpres di Indonesia secara akumulatif harus: (1) mendapatkan suara 50% + 1; dan (2) mendapatkan suara sedikitnya 20% yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua mengikuti pemilihan kedua, dan yang mendapatkan suara terbanyak akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah berpengaruh besar dalam menghambat pemenuhan representasi keragaman kultural dan politik dalam pilpres di Indonesia. Berlakunya pasal dimaksud 95 membatasi kesempatan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil prestden, memperbesar dan menjadi faktor utama terjadi kawin paksa pencalonan yang mengakibatkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan dalam suatu pemilihan dan hal ini terbukti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dengan hanya terdapat dua pasangan calon yang berkontestasi. 7. Bahwa selain itu menurut para Pemohon, ada dua faktor yang mendorong determinasi ambang batas pencalonan presiden terhadap potensi terbatasnya jumlah pasangan calon hanya dua dalam suatu pemilihan presiden. Faktor pertama adalah tingginya angka ambang batas 20% dari total kursi atau 25% dari total suara sah yang memaksa partai-partai untuk berkoalisi dengan tidak alamiah semata untuk mencapai ambang batas mendorong kuatnya sentralisasi dukungan yang mengerucut pada dua pasangan calon semata. Dengan logika ambang batas, maka semakin besar jumlah kursi dan perolehan suara suatu partai, maka posisinya semakin kuat di antara partai yang Iain 8. Bahwa dengan demikian menurut para Pernohon, hanya ada dua pasangan calon yang mempunyai peluang besar sebagai Calon Pasangan Presiden karena partai-partai yang tidak memiliki cukup suara/koalisi harus dipaksa bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk dan memenuhi ambang batas. Jika ambang batas ditiadakan bagi partai parlemenr serta partai politik nonparlemen dapat mencalonkan tanpa terikat pada partai parlemen, maka peluang adanya lebih dari dua pasangan calon akan semakin besar. 9. Bahwa faktor kedua, salah satu dasar kuat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sejak dulu adalah isu penyederhanaan jumlah partai politik. Selama inl, pertimbangan tersebut dianggap sangat relevan untuk sistem multipartai di Indonesia. Padahal tanpa sadar, ide penyederhanaan jumlah partai politik melalui ambang batas pencalonan presiden dengan sendirinya juga berdampak pada semakin sedikitnya koalisi pencalonan yang terbentuk dan hal ini berujung pada semakin minimnya pasangan calon yang mengikuti pemilihan presiden, Dengan runutan tersebut, maka memang sejak awal, ambang batas pencalonan presiden akan berkonsekuensi logis terhadap terbatasnya pasangan calon presiden sehingga peluang hanya dua tiga pasangan calon berpotensi besar terus terulang lagi. 96 10. Bahwa dalam kondisi sejak awal pencalonan hanya terdapat dua pasangan calon yang ditetapkan Oleh KPU, Mahkamah telah menegaskan bahwa syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diabaikan berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 39/PUU- XVII/2019. Sekalipun pada 2014 dan 2019 syarat sebaran suara tersebut tetap terpenuhi, bukan berarti bahwa ke depan dalam kasus kembali hanya terdapat dua pasangan calon, maka syarat sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi tidak akan terpenuhi. Artinya, selama konsep ambang batas pencalonan tetap seperti Pasal 222 UU Pernilu, maka peluang tidak terpenuhinya sebaran suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan sangat besar. Dalam kondisi ini, fokus ke Pulau Jawa ke depan akan terus eksis dan tidak tereduksi. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Pemilu 11. Bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, maka Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU- V/2007 perihal parameter kerugian konstitusional yakni: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 97 12. Bahwa terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam permohonan pengujian atas Pasal 222 UU Pemilu a quo, maka berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut diatas: 1. Para Pemohon menjadikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 280 ayat (3) dan Pasal 281 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu a quo. 2. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental yang menggariskan konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak tepat apabila menjadi batu uji dalam Perkara ini. 3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) Ul-JD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur terkait hak konstitusional, melainkan mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) mendetailkan proses yang harus diikuti dalam pemilihan kepala negara untuk memastikan bahwa pernilihan dilaksanakan secara demokratis, melibatkan partai politik atau gabungan partai politik. 13. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak benar, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU- XIX/2021, tertanggal 24 Febuari 2022 dan Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022, tertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya: "[3.6.2] jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden da Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yan digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024 sehingga 98 terjadi pergeseran sebagaimana yang dịpertimbangka pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XVII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casų, Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A avat (2) UUD 1945 yang menentukan penqusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseo rangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara ekşplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 14. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XIV/2016 telah menyatakan dengan tegas bahwa: …Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam Bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). 15. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection), dalam konteks perkara 99 pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi RI ini dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum yang jelas dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah. 16. Bahwa oleh karena Permohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah ada terdahulu, maka permohonan Para Pemohon a quo sebaiknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa pengaturan system pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selanjutnya, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dijabarkan dalam UU No:42 Tahun 2008 dan dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR RI yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini yang disebut dengan presidential threshold dan diatur kembali dalam Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. 2. Bahwa tujuan utama pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai legitimasi kuat yakni mendapatkan dukungan kuat dari sebagian dasar rakyat Indonesia dengan demikian Presiden/Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar tanpa gangguan yang berarti dari pihak calon yang kalah dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden a quo. 3. Bahwa selain itu, proses pemilihan presiden dengan system presidential threshold sampai saat ini masih merupakan system yang efektif dan efisien karena: a. Persatuan dan Kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. 100 b. Mengurangi potensi konflik antar kelompok karena partai politik dan kelompok Masyarakat telah bergabung dalam wadah/kelompok calon presiden/wakil presiden dimaksud. c. Menjaga stabilitas politik dan keamanan dan dengan adanya kondisi politik yang kondusif/stabil dan keamanan yang terjaga dengan baik, maka roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. d. Menghemat pengeluaran anggaran negara, karena apabila calon presiden tersebut lebih dari 4 calon, maka biaya penyelenggaraan pemilihan menjadi lebih besar karena biaya pengadaan barang dan jasa (sosialisi, cetak alat peraga kampanye, honorarium petugas, biaya keamanan, honor saksi dll) dapat dihemat. e. Menghemat biaya kampanye bagi partai politik dan calon presiden. Apabila banyak calon presiden, dipastikan lebih banyak biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh partai politik maupun calon presiden/wakil presiden. f. Menghemat waktu dan tenaga serta pikiran karena proses pemilihan presiden cukup lama dan melelahkan sehingga menguras tenaga dan pikiran serta biaya. 4. Bahwa dengan demikian, ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat sehingga sistem presidential threshold ini dianggap sebagai langkah untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan minimal dan memastikan hanya calon-calon yang dianggap berkualitas dan mampu mencatatkan dukungan signifikan yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu sistem ini akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan akan membangun pemerintahan yang efektif. 5. Bahwa dengan demikian, Presidential threshold merupakan mekanisme ideal untuk digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden akan menjadi kurang decisive dalam upaya menggerakan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya mekanisme ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan dating. Dengan demikian, makin tinggi angka ambang 101 batas, pemilihan presiden tersebut diharapkan semakin cepat upaya pengurangan jumlah partai politik secara alami. 6. Bahwa pengaturan ambang batas dimaksud, konstitusional atau tidak keberlakuan presidential threshold yang dimohon Para Pemohon tersebut, telah ada pendapat Mahkamah yang termuat dalam Putusan Nomor: 51-52-59/PUU- VI/2008 yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". 7. Bahwa terkait dengan open legal policy sebagaimana uraian permohonan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan ada 2 syarat yang harus dipenuhi yakni: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressive verbis); (2) norma tersebut dideligasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, di samping itu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 8. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan mengenai open legal policy tersebut, dengan alasan dan atau dasar hukum sebagai berikut: a. Sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, konstitusi telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenal tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 102 Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, DPR telah melaksanakannya dengan membentuk UU Pemilu yang didalamnya telah memuat hal-hal /ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 222 UU a quo merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. b. Selain itu, DPR bersama Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah melaksanakan kewenangan tersebut dan tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum serta pengaturan pembuatan perundangan-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. c. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 telah mensyaratkan pasangan calon yang dapat dilantik menjadi Presiden/Wakil Presiden yang salah satunya mendapatkan suara sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 12 jumlah provinsi di Indonesia. Untuk itu, pembentuk undang- undang berusaha untuk mengatur ambang batas pencalonan yaitu minimal sebesar 20% jumlah kursi DPR. Apabila tidak ada pengaturan mengenai ambang batas tersebut, maka sulit mencapai syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan dapat dipastikan pemilihan presiden akan selalu dilaksanakan dalam 2 putaran yang berimplikasi pada beban negara, terutama yang berkenaan dengan sumber daya dan keuangan negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal a quo telah memenuhi rasionalitas dalam penerapan open legal policy. d. Pasal a quo tidak menutup kesempatan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR dapat ikut mendukung dan bergabung dengan salah satu koalisi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Terkait adanya pembedaan perlakuan terhadap partai politik yang memiliki dan tidak memiliki kursi di DPR merupakan hal yang wajar dan hal ini tercermin pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang intinya partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, yakni verifikasi administrasi saja. Terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, wajib dilakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadapnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Para Pemohon menyamakan kedudukan 103 partai politik yang memiliki kursi dan tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen). e. Dalam keadaan tertentu membedakan itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan dan ini sesuai Putusan Mahkamah Nomor:010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaul kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 9. Bahwa dengan demikian, Pasal 222 UU Pemilu tersebut selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. 10. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon yang pada intinya memohon agar Mahkamah membatalkan keseluruhan norma Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak berdasar karena akan berakibat ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 221 UU Pemilu, maka belum terdapat kriteria yang jelas tentang legitimasi partai politik seperti apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 11. Bahwa begitu juga dalil permohonan Para Pemohon yang pada intinya memohon kepada Mahkamah untuk memaknai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung Oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang Pernilu harus ditolak karena: 104 a. Konsep yang ditawarkan Pemohon tersebut pada prinsipnya tetap memberlakukan ambang batas namun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pernilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena angkanya bersifat fluktuatif yakni tidak jelas berapa minimal dan maksimal perolehan suara partai politik dapat mengajukan calon presiden. b. Permohonan Para Pemohon tersebut tidak memiliki teori dan rasionalitas yang jelas, serta para Pemohon juga tidak memberikan simulasi yang konkret. Simulasi yang dibuat Oleh Para Pemohon akan melahirkan banyak permasalahan baru, diantaranya menimbulkan ketidakadilan karena membatasi ruang partai politik untuk bergabung dalam sebuah koalisi sesuai dengan kebutuhan strategi masing-masing partai politik. 12. Bahwa PKB berpendapat apabila permohonan Para Pemohon aquo dlkabulkan oleh Mahkamah, maka pada Pemilihan Presiden Tahun 2029 dapat disimulasikan sebagai berikut: 1. PDIP (16,72 %); harus mengajukan Capres/Wapres sendiri 2. Golkar (15,29 %): harus mengajukan Capres/Wapres sendiri, 3. Gerindra (13,22 %): harus mengajukan Capres/Wapres sendiri. 4. PKB (10,62 %): harus mengajukan Capres/Wapres sendiri. 5. Nasdem (9,66 %): harus mengajukan Capres/Wapres sendiri. 6. PKS+Demokrat (8,42 % + 7,43 % = 15,85 %): koalisi atau 7. PKS + PAN (8,42 % + 7,24 % = 15,66 %) = koalisi atau 8. Demokrat + PAN (7,43 % + 7,24 % = 14,67 %) = koalisi atau 9. PKS (8,42 %) = mengajukan Capres/Wapres sendiri. 10. PAN (7,24 %) = mengajukan Capres/Wapres sendiri 11. Demokrat (7,43 %) = mengajukan Capres/Wapres sendiri 13. Bahwa dengan demikian, jumlah pasangan Calon Presiden [Wakil Presiden minimal akan berjumlah 7 (tujuh) pasang dan maksimal 8 (delapan) pasangan Calon Presiden/WakiI Presiden, hal ini dikarenakan koalisi partai politik tidak boleh melebihi batas atas prosentase suara pemenang pemilu yaitu PDIP (16,72 %) sebagaimana permohonan Pernohon sehingga dengan demikian PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dipaksa mengajukan Calon sendiri, karena kalau partai-partai tersebut yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, 105 Nasdem, berkoalisi dengan partai Iain di parlement maka prosentasenya jadi over yakni melebihi perolehan suara partai politik pemenang pemilu. 14. Bahwa simulasi sebagaimana terurai pada poin 13 tersebut diatas, belum menghitung keikut sertaan partai-partai non parlemen apabila parpol non parlemen diperbolehkan mengajukan Pasangan Calon Presiden/Wapres, maka jumlah paslon pilpres akan bertambah lagi dan hal ini tentunya menguras tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang lebih besar serta berpotensi menimbulkan resiko kegaduhan yakni gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. 15. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Para Pernohon tidak berdasar dan sudah selayaknya apabila permohonan Para Pemohon aquo dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena terkait dengan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden (Presidential Treshold) merupakan kewenangan pernbuat Undang-undang dan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentag Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). 106 [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang Undang PEMILU, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU Pemohon pada pokoknya beranggapan bahwa Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 222 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, selama tidak dimaksud sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu”; KETERANGAN PARTAI GERINDRA A. KEDUDUKAN HUKUM PARTAI GERINDRA 1. Bahwa Partai GERINDRA yang dalam permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dimintakan untuk memberikan keterangan sebagaimana surat-surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 492.87/PUU/PAN.MK/PS/10/2024 tanggal 16 Oktober 2023; 2. Bahwa, Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian 107 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1 tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008; 3. Bahwa dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai GERINDRA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GERINDRA berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan DPP Partai GERINDRA di Pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0002/Kpts/DPP- GERINDRA/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 10 September 2020 dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 30 September 2020 tentang Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat. Dengan demikian, berwenang untuk mewakili DPP Partai GERINDRA sebagai badan hukum partai politik untuk memberikan keterangan dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang a quo; 4. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik, senyatanya merupakan peserta PEMILU sejak tahun 2009 sampai dengan PEMILU saat ini di tahun 2024. Adapun dalam kaitannya dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang oleh para Pemohon yang pada pokoknya mengenai “presidential threshold”, maka Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta PEMILU dengan segala dinamika “presidential threshold” a quo maka telah mengikutinya; 5. Bahwa atas permohonan para Pemohon a quo, maka Partai GERINDRA berkepentingan secara langsung atas Permohonan a quo mengingat Partai GERINDRA adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki “hak konstitusional” untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam PEMILU yang akan datang, dimana hal ini bersinggungan langsung terhadap substansi “permohonan” para Pemohon 108 a quo, yakni dalam hal pemenuhan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 6. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu a quo, adalah berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut: Pasal 6A ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Partai GERINDRA adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 juncto Undang-Undang PEMILU sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga karenanya Partai GERINDRA berkepentingan langsung atas permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU a quo; 8. Bahwa dengan demikian dan untuk melindungi hak konstitusionalnya, maka Partai GERINDRA memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung untuk memberikan keterangan sesuai hukum dalam Permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan maka Partai GERINDRA perlu menyampaikan pandangannya, bahwa para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu mengenai “kedudukan hukum (legal standing)” para Pemohon, serta mengenai adanya “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” atas berlakunya pasal yang dimohonkan a quo. Selain itu, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis dan nyata hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian a quo, sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pula harus 109 memenuhi persyaratan “kerugian konstitusional” sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu; 2. Bahwa sebagaimana diketahui, mengenai kedudukan hukum (legal standing) untuk “Pemohon” terkait dengan permohonan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 Undang Undang PEMILU a quo, maka hal tersebut sudah ditentukan aturannya sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, diantaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021; 3. Bahwa sangat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan untuk pengujian norma a quo adalah sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”; Adapun atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021 dengan memperhatikan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 a quo, maka telah ditentukan yang berhak mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 17/2017 tentang PEMILU adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 4. Bahwa oleh sebab itu, bekenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonannya, maka terhadap Pemohon secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai perorangan atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEMILU, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang sedang atau akan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk 110 mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa dengan demikian, berkenaan dengan “kedudukan hukum” para Pemohon sebagaimana permohonannya a quo, maka Partai GERINDRA memberikan keterangan sebagai berikut: Partai GERINDRA menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Selain itu, dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 a quo secara nyata tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara. Selanjutnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara jelas dan tegas, apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para Pemohon maupun pihak lain. Oleh karenanya atas kedudukan hukum para Pemohon a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, juga sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, maka permohonan para Pemohon a quo telah tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak Pemohon, sehingga karenanya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo; 111 KETERANGAN PARTAI GERINDRA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 222 UU PEMILU 1. PANDANGAN UMUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU 1) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang PEMILU, adalah amanat konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; Selanjutnya ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"; 2) Bahwa amanat PEMILU untuk memilih Presiden dan wakilnya a quo, selain diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 maka diatur pula dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sejatinya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna sebagai berikut: - Pertama, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. - Kedua, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan - Ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden; 3) Bahwa selanjutnya dan dalam kaitannya dengan Pasal 222 pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 222 a quo pada prinsipnya mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya telah memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah sesuai konstitusi; 112 4) Bahwa dalam Undang-Undang PEMILU, ambang batas yang mesti dipenuhi partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau memiliki perolehan suara nasional 25 persen berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Artinya organisasi politik yang memperoleh 20 persen voting legal pemilu DPR menurut hasil pemilu, atau partai yang memperoleh 25% voting legal nasional, dapat mengikuti PEMILU, dengan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Adapun terkait prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi Presidential Threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; 5) Bahwa mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada representative democracy yang diwakilkan melalui partai politik pemenang PEMILU. Bakal calon Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon Presiden tersebut dipilih langsung oleh rakyat (direct democracy). Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden menganut prinsip demokrasi konstitusional, dimana kebebasan setiap warga negara dan setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara. Dalam hal ini, munculnya ketentuan ambang batas (presidential threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and balance, Memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan; 6) Bahwa ketentuan presidential threshold ini sudah berulangkali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pengujian terhadap presidential threshold sudah dilakukan saat pemilu presiden (pilpres) masih merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana hingga saat ini, merujuk pada catatan rekapitulasi perkara di website Mahkamah Konstitusi, ketentuan presidential threshold 113 a quo sudah diuji sebanyak 37 kali. Adapun putusan terakhir adalah putusan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Salah satu alasan yang terus dikemukakan dalam mendukung adanya presidential threshold adalah untuk menjaga “Stabilitas Pemerintahan”. Hal mana Mahkamah Konstitusi menilai dengan tegas bahwa ketentuan ambang batas tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang; 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Pasal ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif, SERTA Pasal ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; 8) Bahwa diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, berarti sejak awal pula terdapati dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial yang diharapkan terpenuhi, yakni: - pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR, dan - kedua, penyederhanaan jumlah partai politik; dimana penghitungan presidential threshold yang berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya maka secara nyata tidak menghilangkan esensi pelaksanaan PEMILU; 9) Bahwa menurut hukum “presidential threshold” bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Hal mana presidential threshold bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang 114 calon presiden. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ketentuan ambang batas a quo adalah berdasar hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Dasar 1945; 10) Bahwa dengan mendasarkan pada keadaan fakta dan keadaan hukum mengenai ketentuan Pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, serta dalam kaitannya dengan permohonan-permohonan pengujian materiil terhadapnya kehadapan Mahkamah Konstitusi, yang pada prinsipnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (open legal policy), maka Partai GERINDRA sejatinya adalah sependapat dan bersepakat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo, karena telah tepat dan benar serta telah sesuai hukum; 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa mengenai ketentuan Pasal 222 yang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan-putusannya dinyatakan sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang- undang (open legal policy), maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah tepat, telah benar, dan sesuai hukum, dikarenakan hal-hal pokok sebagai berikut: a. Bahwa Partai GERINDRA sebagai partai politik peserta PEMILU yang telah mengikuti ketentuan presidential threshold sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024, maka merasa terbantu dengan adanya aturan ambang batas tersebut, yakni sebagai rujukan untuk menentukan persentase suara minimum guna keterpilihan seorang calon presiden. Hal mana agar dapat berupaya lebih keras memenuhi persentase yang ditentukan guna mendukung kader-kader terbaiknya supaya dapat menjadi calon presiden dan/atau calon presiden pada PEMILU; b. Bahwa mengenai prasyarat dukungan partai politik dalam parlemen, maka esensi presidential threshold adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil; c. Bahwa ketentuan ambang batas (Presidential Threshold) merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip check and 115 balance, dikarenakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Memperhatikan asas check and balance merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh; d. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif, e. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; f. Bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas merupakan satu norma nyata (konkret) yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dikarenakan secara nyata tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; g. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 222 UU PEMILU a quo sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara; h. Bahwa para Pemohon melalui permohonan-permohonannya tidak dapat membuktikan secara nyata dan tegas, apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para Pemohon maupun pihak lain; i. Bahwa menurut hukum telah ditentukan bahwa Pasal 222 UU PEMILU tentang ambang batas (presidential treshold) adalah sah dan konstitusional, serta dinyatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang (open legal policy); 116 2) Bahwa permohonan-permohonan para Pemohon in casu, harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi karena bersifat open legal policy. Mengingat Mahkamah Konstitusi menyebut urusan Undang Undang PEMILU termasuk kategori open legal policy, dikarenakan Undang Undang Pemilu tidak diatur secara detail oleh konstitusi, norma hukum tertinggi yang menjadi domain hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Mahkamah Konstitusi lewat laman Facebook resminya, 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' pada 12 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan: "(open) legal policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (UU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh UU”; 3) Bahwa suatu materi undang-undang bersifat open legal policy adalah ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, dengan demikian secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau open legal policy adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur dalam undang- undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, yang menyatakan bahwa: “MK tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang- undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir”; 4) Bahwa selanjutnya, terkait norma Pasal 222 UU Pemilu yang di ujikan oleh Pemohon, maka ini pula merupakan suatu norma yang merupakan 117 kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang- undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalamPasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 22E (ayat 6) UUD Tahun 1945 “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” Oleh karena Pasal 22E UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai PEMILU termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon maka bukanlah pelanggaran konstitusi. Oleh karena, walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di toleransi (intolerable); 5) Bahwa dikarenakan norma Pasal 222 UU PEMILU yang di ujikan oleh para Pemohon, merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, maka hal dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR. 6) Bahwa lebih lanjut, Pasal 222 UU PEMILU bukanlah pasal yang terpisah dari pasal-pasal lainnya yang selaras dengan pengaturan ambang batas ini 118 pula, sehingga, jikalau pun Para Pemohon menginginkan pasal ini dibatalkan ataupun dirubah, lalu bagaimana dengan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan tata cara pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena akan menyebabkan ketidak selarasan atau tidak berkesesuaian dengan pasalpasal lainnya, yang masih menggunakan rujukan pada ambang batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puiluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Oleh karenanya perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa ultra petita terkait dengan permohonan para Pemohon. Selain Itu, diharapkan konsistensi dari Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian mateiil Pasal 222 Undang Undang PEMILU a quo, yakni agar tetap konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu; Berdasarkan keterangan dan pandangan-pandangannya tersebut, Partai GERINDRA mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Keterangan Partai GERINDRA diterima secara keseluruhan; 3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 119 1. Para Pemohon menyatakan bahwa dalam permohonannya terdapat 4 (empat) pemohon perorangan Warga Negara Indonesia yang dimana keempatnya merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena pemberlakuan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan, sehingga peraturan dimaksud hanya dapat diakses oleh elit partai politik peserta pemilu yang memiliki presentase tinggi pada pemilu sebelumnya dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan presentase yang tidak ingin berkoalisi. Selain itu ara Pemohon juga menegaskan kerugian konstitusional akibat pemberlakuan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah membuka peluang untuk hilangnya hak Pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai warga negara (the right the vote). Sehingga berdasarkan argumentasi para pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi j.o. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 2. Bahwa pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan menjadi undang-undang, ketentuan Pasal 222 undang-undang telah beberapa kali diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, dari sekian banyak pengajuan uji materi ketentuan dimaksud, ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan dengan alasan kedudukan hukum (legal 120 standing) Pemohon dalam mengajukan Permohonan dengan pertimbangan hukum antara lain: 2.1. Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6] bagian paragraf kedua Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?” selanjutnya pada bagian paragraf ketiga Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik”. Kemudian pada bagian paragraf keempat Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai 121 peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”. 2.2. Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, di dalam Putusan a quo, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, 122 sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ... Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan 122 ystem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”. 2.3. Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.2] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan: [3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. 123 [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” 2.4. Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.5.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang 124 digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 61 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 2.5. Putusan Nomor 20/PUU-XX/2022 Dalam Pertimbangan hukum Putusan dimaksud pada poin [3.6.1] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang 125 batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 40 threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 3. Bahwa dari 5 Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan dalam poin 2.1. sampai dengan 2.5. diatas Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; 4. Bahwa jika mencermati uraian atau dalil-dalil para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024, Para Pemohon bukan 126 merupakan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik, melainkan hanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Badan Hukum yang konsentrasi terkait dengan hukum Pemilu, sehingga hal yang demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Oleh karenanya, sekalipun para Pemohon sebagai warga negara dapat mengajukan uji materiil, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, maka para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. II. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa menurut Partai Golkar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk UU, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas di Mahkamah. Mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 angka [3.17] berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 2. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”; 127 3. Bahwa argumentasi lain tentang ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka, mendasarkan pada preseden putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Mahkamah menempatkan pengujian atas berbagai variabel ambang batas sebagai suatu kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU. Hal itu dibuktikan, diantaranya melalui putusan atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary thereshold) pada Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, atas pengujian jadwal pemilu atau model keserentakan pemilu pada Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan yang paling fenomenal adalah putusan Mahkamah atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah berpuluh kali diuji konstitusionalitasnya, tetapi Mahkamah dengan tegas berpendirian, bahwa ambang batas pencalonan presiden ialah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk UU; 4. Bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, berdasarkan Naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu tanggal 20 Juli 2017, ternyata pembahasan norma tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam satu paket pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara. Lebih jelasnya, dalam Naskah Rapat Paripurna halaman 11 disebutkan, bahwa “isu- isu krusial telah diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi yang kemudian diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI hari ini” [20 Juli 2017]. Adapun kelima paket opsi tersebut adalah: Paket A : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. 128 Paket B : Ambang batas presiden 0%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket C : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare. Paket D : Ambang batas presiden 10% atau 15%, ambang batas parlemen 5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 8 dan metode konversi suara Sainte Lague Murni. Paket E : Ambang batas presiden 20% atau 25%, ambang batas parlemen 3,5%, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 10 dan metode konversi suara Kuota Hare Dalam rapat paripurna tersebut pilihan mengerucut pada dua opsi, yakni paket A dan Paket B. Rapat paripurna menyetujui Paket A yang disahkan dalam UU Pemilu; 5. Bahwa dari Naskah Rapat Paripurna DPR tersebut hendak membuktikan bahwa pengaturan tentang ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per Dapil, dan metode konversi suara, dalam Undang-undang Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-undang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat cukup alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar berpendirian berbeda dengan pendiriannya dalam memutus uji materiil ambang batas pencalonan presiden, yang materi muatan normanya sama-sama terdapat dalam satu paket kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang; 6. Selain daripada itu, dalam konteks kedaulatan rakyat, ambang batas presiden justru dapat memperkuat kedaulatan rakyat, meskipun 129 secara tidak langsung. Dengan adanya ambang batas, calon presiden yang muncul biasanya sudah melewati proses seleksi yang ketat di internal partai atau koalisi, memastikan mereka adalah kandidat dengan dukungan yang cukup kuat. Ini bisa dianggap mencerminkan pilihan rakyat secara lebih luas karena kandidat didukung oleh partai- partai besar yang mewakili kepentingan dan suara masyarakat dalam jumlah signifikan; 7. Ambang batas juga mendorong terbentuknya koalisi yang kuat di parlemen, yang pada akhirnya mempermudah presiden dalam menjalankan program-programnya tanpa terhambat konflik berlebihan dengan legislatif. Dengan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif, kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih konsisten dalam mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi, meskipun terbatas dalam hal jumlah calon, ambang batas ini dapat menciptakan situasi di mana rakyat mendapat pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih baik. Berdasarkan uraian argumentasi yuridis tersebut di atas, maka Pasal- pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. III. PETITUM Berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 130 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk memperkuat keterangannya, pemberi keterangan Partai Golkar telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.G-1 sampai dengan bukti PK.G-3 sebagai berikut: 1. Bukti PK.G-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029, tanggal 22 Agustus 2024; 2. Bukti PK.G-2 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu; 3. Bukti PK.G-3 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pemilihan Umum, Kamis, 20 Juli 2017; [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Buruh menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Partai Buruh berpendapat, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) karena tidak memberikan hak pencalonan (candidacy right) yang sama kepada partai politik peserta pemilu. 2. Bahwa pandangan Partai Buruh diatas sejalan dengan pokok pikiran hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) hanya karena karena parpol bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada Pemilu sebelumnya. 3. Bahwa sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, Partai Buruh secara 131 aktual sudah mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 222 karena Partai Buruh menjadi kehilangan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. 4. Bahwa oleh sebab itu, sehubungan adanya pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh para Pemohon, Partai Buruh berpandangan agar politik hukum presidential threshold perlu direkonstruksi karena setidaknya tiga alasan. 5. Bahwa untuk argumentasi yang pertama, presidential threshold sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 seharusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu didasari pada praktik ketatanegaraan yang lazim digunakan di negara-negara penganut sistem presidensial seperti Indonesia. 6. Bahwa sebagai contoh, di Brazil, misalnya, presidential threshold dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden dengan ketentuan syarat kemenangan 50 persen plus satu. Di Ekuador, presidential threshold diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 50 persen plus satu atau bahkan cukup dengan 45 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Di Argentina, presidential threshold yang juga dimaknai sebagai syarat keterpilihan calon Presiden diberlakukan dengan alternatif syarat kemenangan 45 persen atau cukup 40 persen asalkan beda 10% dari saingan terkuat. Contoh-contoh tersebut dikemukakan oleh Pipit R. Kartawidjaja dalam memaknai pendapat J. Mark Payne, dkk dalam buku: "Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America" [Pipit R. Kartawidjaja, Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper), Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016, hlm.5]. 7. Bahwa oleh sebab itu, konteks pemberlakuan presidential threshold – kalaupun istilah ini hendak digunakan – menurut Syamsuddin Haris bukanlah instrumen untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan calon presiden [Syamsuddin, Haris. Salah Kaprah Presidential Threshold, http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL- THRESHOLD/7896, diakses tanggal 28 Oktober 2024] 8. Bahwa lebih dari itu, pemaknaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan Presiden menjadi tidak selaras dengan konsep “parliamentary 132 threshold” yang dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif di Indonesia dimaknai sebagai syarat keterpilihan anggota DPR apabila partai politik dari calon anggota bersangkutan memperoleh suara minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Jika menggunakan analogi ini, maka apa yang dimaksud dengan presidential threshold menurut Allan Fatchan Gani Wardhana ialah syarat perolehan suara minimal capres dan cawapres untuk menentukan keterpilihan [Lihat: Allan Fatchan Gani Wardhana, Menggugat Presidential Threshold, https://news.detik.com/kolom/d- 4081785/menggugat-presidential-threshold, diakses tanggal 28 Oktober 2024]. 9. Bahwa pada argumentasi yang kedua, Partai Buruh menilai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR, pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. 10. Bahwa terhadap argumentasi yang ketiga, Partai Buruh berpandangan, presidential threshold yang dimaknai sebagai syarat pencalonan Presiden semestinya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari presidential threshold untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Partai Buruh berpendapat pemaknaan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia semestinya merujuk pada pengertian ketentuan Pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 UUD NRI 1945, yang menentukan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak 133 ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 13. Bahwa oleh sebab itu, terkait pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan menjadi 0% (nol persen) dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan Pemilu. 14. Bahwa Partai Buruh menilai ambang batas 0% (nol persen) lebih relevan untuk diterapkan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh dan partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu. 15. Bahwa menurut Partai Buruh, mengharapkan Pemerintah dan DPR untuk merevisi norma Pasal 222 adalah kesia-siaan. Partai Buruh lebih mengharapkan Mahkamah Konstitusi sebagai organ negara yang berwenang membatalkan norma undang-undang, berperan sebagai the guardian of democracy untuk membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemilihan Presidensial, sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu Presiden. Dengan adanya Pemilihan Umum yang merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam 134 proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah Pemilu untuk memilih para Wakil Rakyat dalam rangka menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif. 2. Presidential threshold 20% kelihatannya akan terus menjadi polemik dan membekas dihati dan pikiran para kandidat atau kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bertarung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi demokrasi lima tahunan, hal ini dikarenakan adanya ambang batas perolehan suara yang harus dicapai sebesar 20% untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Pengaturan ambang batas ini jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitusional right) dari Partai Politik peserta Pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu meskipun tidak mendapatkan kursi di DPR. hal ini juga mengurangi nilai Pemilihan Umum yang demokratis sebab, jumlah suara sah hasil pemilihan umum Partai Politik menjadi hilang dan sia- sia. 3. Sistem pemilihan yang demokratis mestinya membuka ruang kepada semua Partai Politik peserta Pemilu baik yang mendapat kursi di DPR maupun Partai Politik Non Parlemen yang memiliki jumlah suara sah untuk mengajukan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menghormati kemurnian suara rakyat yang telah memilih dalam Pemilu dan tentunya juga ada pilihan alternative dan/atau pilihan beragam bagi masyarakat. 4. Bahwa secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan batasan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara Nasional sebanyak 25% pada pemilihan legislatif. 5. Bahwa terkait ambang batas pencalonan tersebut secara teori bertentangan dengan semangat keadilan Pemilu (electoral justice) yang secara prinsip setiap orang berhak untuk mengusung calon dengan hak-hak setara candidacy right, tetapi dengan Presidential threshold 20% menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan problematika terkait Presidential threshold 20% tidak hanya mengenai syarat-syarat pencalonan melainkan juga menjadi masalah baru 135 dalam sistem pemilu yang menggunakan rule model pemilihan umum serentak yang berimplikasi terhadap mundurnya kualitas demokrasi yang memungkinkan besarnya koalisi dan hilangnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Seperti yang terlihat saat ini partai-partai memilih untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu; 6. Presidential threshold 20% yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian dan mengdiskreditkan Partai-Partai Baru dan Partai-Partai Non Parlemen dikarenakan penentuan ambang batas pencalonan menggunakan atau berpatokan pada hasil pemilihan legislatif tahun sebelumnya. 7. Bahwa syarat ambang batas mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan karena sistem ini membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga rakyat tidak diberikan calon alternatif untuk memberikan keragaman bagi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan politiknya. 8. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilu Nasional (pilpres, pileg dan pilkada) yang artinya bahwa baik Pilkada maupun Pilpres sama-sama rezim Pemilu, sehingga sudah sepatutnya mekanisme untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati juga disamakan dengan mekanisme untuk mengusung/ mendaftarkan Calon Presiden/Wakil Presiden. 9. Bahwa hal ini bersesuaian juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi telah memutus adanya penurunan ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon. 10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 dalam pertimbangan putusan a quo pada pokoknya menyatakan: menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas pada point 3.20, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain yaitu: a. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan 136 b. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dikonversi menjadi kursi DPR c. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik d. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029, dan e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. 11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI /2023 tersebut di atas memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap Presidential threshold 20% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 12. Bahwa oleh karena itu DPP Partai Hati Nurani Rakyat menginginkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PRESIDENTIAL TRESHOLD MELEMAHKAN FUNGSI PENDIDIKAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGUSUNG KEPEMIMPINAN DI TINGKAT NASIONAL 1. Bahwa sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang 4 (empat) periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu. 137 Berlakunya ketentuan presidential threshold sebagai ambang batas minmal pencalonan presiden dan wakil presiden telah memunculkan banyak dampak negative khususnya bagi partai-partai yang baru ataupun partai yang minorotas dalam perolehan kursi ataupun suara. Mulai dari menyebabkan hambatan besar (barrier) bagi partai baru dan minoritas itu untuk tumbuh dan berkembang, menyebabkan hilangnya peluang bagi masuknya figur-figur calon presiden berkualitas yang baru, hingga melanggengkan status quo dominasi partai-partai dominan untuk jangka panjang. Pengungkapan tentang hal-hal sudah berulang kali disampaikan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang di sidang-sidang perkara pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa sejauh menyangkut pengujian a quo, apabila kita menelaah kepada kebijakan pembuat undnag-undang mempertahankan keberlakuan presidential threshold, maka legitimasi teoritis yang dipergunakan lazimnya sama dengan legitimasi teoritis yang dipergunakan untuk memberlakukan kebijakan electoral threshold (ambang batas electoral) maupun ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Multi partai di Indonesia berulang kali dicoba kendalikan jumlahnya. Tujuannya masih sama agar bagaimana caranya menjamin terbentuk pemerintahan presidensial yang stabil dan kuat yang dapat mencegah jangan sampai terjadi lagi kondisi minority president dimana presiden bisa dikucilkan atau dipersulit dalam proses pembuatan undang-undang (legislasi). Diyakini oleh para ahli biang penyebab dipersulitnya presiden itu adalah partai-partai yang jumlahnya banyak di parlemen yang gagal dikuasai oleh presiden yang minoritas tadi. Karena partai-partai dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan pemerintahan presidensial, maka diyakini pula oleh para ahli bahwa satu-satunya cara meredam hal itu adalah dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Presidential threshold adalah satu dari diantara cara yang dipakai untuk menyederhanakan partai-partai itu. 3. Bahwa dalam satu segi partai-partai politik mungkin bertanya: Presiden berstatus sebagai kepala pemerintahan tertinggi sekaligus berstatus sebagai kepala negara. Memiliki segenap kewenangan executive yang luas dengan segala hak prerogative nya menyusun dan mejalankan pemerintahan. Bahkan jabatan presiden hamper-hampir tidak ada satupun 138 norma ukum atau ketentuan pasal dalam undang-undang yang membatasi atau secara spesifik melarang presiden melakukan tindakan pemerintahan tertentu karena hingga saat ini jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan yang dipilih langsung yang tidak ada undang-undang khususnya –MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya oleh undang-undang khusus—sementara presiden tidak dan semua kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar. Lantas bilamana presiden gagal membentuk pemerintahan yang solid atau istilah terbentuk situasi sperti yang disebut para ahli sebagai pemerintahan yang terbelah, lantas apakah tepat menimpakan kegagalan itu adalah kesalahan partai politik? Sehingga yang harus dikoreksi keadaannya adalah partai politik dengan cara melakukan penyederhanaan? 4. Bahwa bila memang para ahli berpendapat demikian, bahwa dalam teater pemerintahan presidensial di negara bersistem partai banyak (multi partai), pemeran utamanya yang harus dikuatkan adalah presiden, lantas mengapa ketika sistem itu dianggap kecacatan-kecatatan bawaan, yang diminta untuk dikoreksi keadaannya hanyalah partai-partai politik yang jumlahnya banyak tadi saja, sementara jabatan presiden sendiri luput dari perhatian para ahli untuk dievaluasi? Para ahli hukum tata negara, para ahli politik tertentu mahfum dalam penyusunan rancangan undang-undang tidaklah presiden membahas dan menetapkannya tidak sendiri melainkan secara bersama- sama dengan anggota-anggota partai politik di DPR. Sehingga jumlah partai-partai yang banyak di parlemen adalah salah satu faktor dan dterminasi serta kepiawaian seorang presiden dalam menggunakan kewenangannya adalah faktor lain yang juga turut mempengaruhi apakah pemerintahan presidensial yang dipegangnya itu dapat kuat dan stabil. 5. Bahwa sari pembahasan tentang hal ini dapatlah dipahami bahwa sejak awal para ahli sudah memasang sudut pandang penguatan sistem presidential dari sisi jabatan presiden dan belum mengakomodir sisi-sisi lain yang juga turut memengaruhi salah satunya sudut pandang partai-partai politik di parlemen maupun di luar parlemen, khususnya parati-partai yang baru atau partai minoritas dari segi jumlah kursi dan suara. termasuk pula yang tidak pernah dibahas oleh para ahli adalah bagaimana penguatan sistem presidential itu dari sudut pandang pemilih. Sekalipun kerja-kerja 139 menyusun dan menjalankan pemerintahan melibatkan eksekutif dan legislative, akan tetapi sebelum bekerja kedua jabatan itu dipilih langsung oleh rakyat Pemilih. Bahkan setelah terpilih, keduanya bekerja bukan untuk golongan tertentumelainkan untuk semua golongan rakyat yang telah memilihnya. 6. Bahwa dari sudut pandang yang ternyata tidak lengkap itu, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memandang persoalan penguatan sistem presidential harus dikaji secara komprehensif dari sudut pandang yang lebih luas. Menimpakan resiko kegagalannya secara mutlak kepada partai-partai politik tanpa melihat sudur pandang kepentingan ketetanegaraan partai-partai politik, terlebih tidak melihat pula kepentingan Pemilih yang juga diwakili oleh partai-partai politik terlepas ia punya kursi ataupun tidak di parlemen adalah kajian yang tidak lengkap dan berat sebelah. Kalaulah sudut pandang partai politik itu dibahas oleh para ahli, para ahli hanya berhenti untuk mempertimbangkan paratai-partai yang duduk di parlemen saja khususnya partai-partai dominan dari segi kursi dan suara karena merekalah yang dianggap “mampu” menyususn dan menjalankan pemerintahan bersama presiden. Bahkan ketika para ahli mendukung legitimasi teoritis presidential threshold menjadi kewenangan mutlak pembuat undang-undang (open legal policy), hal itu menjadi bukti sudut pandang para hali yang masih berat sebelah itu, sebab partai-partai yang duduk di parlemen adalah partai yang melahirkan dan berkepentingan mempertahankan presidential threshold tetap ada. Menyerahkan nasib pengurangan atau penghapusan presidential threshold kepada pembuat undang-undang jelas pilihan yang bertentangan dengan logika atau melawan rasionalitas. 7. Bahwa atas dasar itu, pada bagian ini Pihak Terkait Partai Bulan Bintang hendak menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang penguatan sistem presidensial itu. Pihak Terkait Partai bulan Bintang meyakini kuat tidaknya sistem presidensial sebuah negara juga bergantung kepada kualitas partai politik di negara itu. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada pokoknya adalah dijalankan oleh seorang presiden, sehingga judul besar dari negara bersistem presidensial adalah bagaimana caranya agar presiden yang dihasilkan dalam pemilihan umum benar-benar presiden yang punya kapasitas dan integritas yang mumpuni 140 untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Keran untuk mencetak calon-calon presiden itu adalah tanggung jawab partai politik sebagai bagian dari fungsi pendidikan politiknya. Sehingga ketika partai-partai politik dihalangi oleh presidential threshold untuk memunculkan calon-calon pemimpin terbaik, maka hal itu justru melemahkan sistem presidential karena jabatan presiden tertutup peluang mendapatkan figure terbaik dari banyak kalangan. 8. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang meyakini, presidential threshold 20% kursi atau 25% suara saha secara nasional tidak sekadar melemahkan partai-partai minoritas untuk berkembang, tetapi secara langsung juga melemahkan sistem presidential itu sendiri. Ketika undang-undang dasar menegaskan ---bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik--- maka undang-undang dasar sejatinya menghendaki partai politik menjalankan fungsi menjadi produsen kandidat-kandidat presiden berkualitas secara berkesinambungan. Ketika undang-undang Pemilu membatasi pengusungan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada partai-partai yang mampu memenuhi presidential threshold, maka hal itu melemahkan sistem presidensial karena jabatan presiden dikurangi dari peluang mendapatkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terbaik dari kalangan partai di luar itu. 9. Bahwa Pihak Terkait Partai Bulan Bintang juga meyakini, bahwa hal itu di antara alasan menyebabkan keadaan partai politik berhenti melakukan pembinaan kader partai secara serius untuk mengisi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Partai-partai politik baru ataupun partai politik minoritas merasa sia-sia melakukan pembinaan kader-kader sendiri karena tidak ada saluran yang disediakan untuk mengantarkan kader-kader terbaiknya dalam saluran kepemimpinan nasional. Akibatnya partai politik hari ini cenderung tidak mengusung calon dari kalangan partainya, melainkan mencari calon yang sudah popular secara instan demi meraup suara sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas si calon. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak terkait parati Bulan Bintang hendak menegaskan, bahwa hal yang luput disadari oleh para ahli ketika partai-partai politik yang baru atau partai politik minoritas dihalangi 141 untuk mengusung calon presidennya sendiri melalui presidential threshold, pada saat yang sama sebetulnya justru hal itu melemahkan kualitas dari sistem presidensial kita. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial pada dasarnya tetap saja dijalankan oleh figure orang yang terpilih di dalam Pemilu. Sebaik-baiknya orang yang menjalankan sistem itu adalah orang yang memiliki moral yang baik. Seperti kata pepatah asing it is not the gun that matters, but the man behind the gun. It is not the man that matters, but the moral behind the man. II. KETENTUAN PASAL 222 UU PEMILU TIDAK SELARAS DENGAN KEHENDAK AWAL UNDANG-UNDANG DASAR 11. Bahwa sebagai sebuah negara demokrasi sekaligus negara hukum, pengakuan terhadap sistem ini sudah dituangkan dalam undang-undang dasar. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya dilakukan menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar sendiri adalah hukum tertulis tertinggi dalam istilahnya dikenal sebagai staatsgroungezets. Sehingga dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu, Konstitusi kita sejatinya telah melekaktkan sistem demokrasi dengan sistem hukum. Lebih lebih lagi pada ayat ketiga juga ditegaskan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum mengatur dan mengandalikan gerak langkah negara demokrasi Indonesia agar tetap berada pada jalur yang benar. 12. Bahwa sejak awal undang-undang dasar kita telah menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh patai politik atau gabungan partai politik. Seperti penjelasan yang di awal tadi, Pihak terkait Parati bulan Bintang meyakini, kehendak awal (original intent) dari pengamandemen undnag-undang dasar itu sebetulnya hendak menegaskan bahwa partai politik bukanlah sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung dan pengantar calon presiden menuju kontestasi pemilihan. Akan tetapi lebih jauh lagi dari itu yakni sebagai produsen kandidat-kandidat kepemimpinan secara nasional. Partai politik adalah satu-satunya organisasi di mana seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan dapat duduk bersama untuk berserikat dan berkumpul, guna mengekspresikan kehendak bebasnya untuk turut mengisi pemerintahan. 142 13. Bahwa dalam fungsi partai politik sebagai wadah tempat berkumpul itu pula, maka pihak yang mampu dan potensial untuk melakukan pendidikan politik kepada warga negara khususnya mendidik warga negara untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional memang hanya mampu dilaksanakan oleh partai politik. Partai politik lembaga yang menghimpun gagasan, memformulasikannya menjadi program aspirasi, dan kemudian menitipkannya kepada anggota-anggota partai yang duduk di jabatan pembuat kebijakan hukum lewat kontestasi pemilu. Karena itu secara spesifik Pihak terkait Partai Bulan Bintang hendak mengatakan bahwa makna implisit lain dari ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar yang mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sebetulnya bukan sekedar menjalankan fungsi sebagai kendaraan pengusung, tetapi sebagai rangkaian dari fungsi partai untuk memproduksi dan mengusung kandidat pemimpin nasional. 14. Bahwa atas dasar itu ketika ketentuan presidential threshold diberlakukan belakangan dalam undang-undang Nomro 42 Tahun 2008 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal itu adalah murni pilihan pembuat undang-undang pada saat itu yang tidak mempertimbangkan original intent sebenarnya dari para penyusun amandemen undang-undang dasar. Gagasan ini bungkusnya untuk menguatkan sistem presidensial guna memudahkan presiden menyusun dan menjalankan pemerintahan pasca terpilih, akan tetapi maksud utama (main intention) nya diketahui semua (notoir feiten) sebagai jalan untuk memasang halangan masuk yang kuat (barrier to entry) bagi partai-partai baru dan partai minoritas kursi dan suara untuk mengusung kandidat terbaiknya bagi republik. Judulnya menguatkan sistem presidensial, tetapi maksud hati dari kebijakan ini adalah menyumbat saluran kaderisasi partai untuk mencapai puncak kepemimpinan nasional. 15. Bahwa secara terang benderang Pihak Terkait Partai Bukan Bintang hendak mengatakan kebijakan presidential threshold ini adalah kebijakan yang sengaja diadakan untuk membuat partai-partai yang baru muncul dan partai minoritas kursi dan suara agar mendalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Kebijakan ini membuat partai-partai baru dan partai minoritas dipaksa untuk menghentikan pendidikan politik kaderisasi internal sehingga 143 sulit untuk tumbuh dan berkembang. Partai-partai tidak punya pilihan lain selain tergiring untuk sekedar menjadi kendaraan pengusung calon dalam koalisi yang dituntun oleh partai-partai dominan. Hal ini tentu bukan keadaan ideal yang diinginkan oleh pembuat maupun oleh penyusun amandeman Undang-Undang Dasar. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008 halaman 121 telah menegaskan pendiriannya tentang makna dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang tidak dapat ditafsirkan lain selain dari apa yang tertera dalam teks pasal, ketika dalam konteks pengujian calon independent dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: “Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasanagn Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkan dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya calon presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165-360); 17. Bahwa dari penegasan Mahkamah itu teranglah bahwa pembuat undang- undang sejatinya menginginkan partai bukan sekedar menjadi wadah pengusung, tetapi betul betul menjalankan fungsinya melakukan pendidikan politik untuk memproduksi kandidat kepemimpinan nasional agar dapat mengisi jabatan presiden dengan kandidat yang berkualitas baik. Bilamana pembuat undang-undang dasar ataupun penyusun amandemen tidak menganggap penting fungsi partai mencetak kandidat pemimpin dan lebih 144 condong menjadikan partai sebagai kendaraan politik belaka, maka tentulah sejak awal pembuat undang-undang akan membuka peluang calon independent dapat maju dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun gagasan itu ditolak dan tidak diterima karena satu-satunya saluran produksi kepemimpinan nasional yang asal usul dan track record nya bisa dilihat secara jelas hanyalah melalui partai politik. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak terkait Partai Bulan Bintang menyimpulkan pemberlakuan presidential threshold yang memangkas sekaligus mematikan kemampuan partai melalukan pendidikan politik untuk kaderisasi kepemimpinan nasional itu bukanlah adalah kehendak kepentingan yang bertentangan dengan kehendak asal dari undang-undang dasar kita. Untuk itu Pihak terkait Partai Bulan Bintang memandang Mahkamah perlu mengambil sikap atas kebijakan presidential threshold ini, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi partai- partai politik, tetapi juga untuk melindungi undang-undang dasar kita. III. MINORITY PRESIDENT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI ADALAH ILUSI 19. Bahwa sebagaimana telah dibahas dalam sidang-sidang pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi dapatlah diketahui bahwa minority president dalam multy party system Indonesia selalu menjadi alasan utama di balik pemberlakuan kebijakan presidential threshold. Seolah telah menjadi mafhum dan kepastian yang mutlak bahwa presiden ketika terpilih dari partai pengusung yang tidak mampu menguasai kursi di parlemen akan seallu saja kesulitan untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Potensi deadlock antara lembaga eksekutif dan legislative ini yang diyakini akan membuat presidensialisme di tengah multipartisme menjadi rumit. Puluhan kali pengujian presidential threshold ditolak oleh MK juga karena alasan ini: untuk menjaga stabilitas nasional. 20. Bahwa perlu diketahui secara jelas bahwa dalam sistem presidensialisme yang sekarang presiden Republik Indonesia adalah sosok politik berkuasa penuh memiliki serangkaian wewenang prerogative yang hanya dimiliki presiden. Sebagai contoh, presiden tidak memerlukan alasan yang mutlak harus mengisi kandidat menteri dari kalangan partai politik. Presiden dapat saja menentukan berapa komposisi kandidat dari partai koalisi 145 pendukungnya untuk duduk di cabinet dan berapa komposisi kandidat menteri, wakil menteri dan kepala badan dari kalangan profesional. Tidak ada satupun yang dapat mengintervensi presiden untuk menentukan keputusannya itu karena hak itu telah melekat pada diri presiden sendiri sebagai prerogative rights of president. 21. Bahwa alasan lain bahwa minority president tidak mutlak pasti terjadi karena hal itu sangat bergantung kepada kepiawaian seorang presiden menggunakan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang ada pada jabatannya (presidential toolbox). Praktik pemerintahan 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak menunjukan demikian. Presiden Jokowidodo diketahui publik memang memulai pemerintahannya dengan kemampuan menguasai parlemen dengan baik. Sebagai contoh Partai Golkar yang tidak menjadi pengusungnya tetap mendapatkan pos menteri di pemerintahan. Artinya penjaringan dukungan partai-partai oleh presiden terpilih tidak terbatas kepada partai-partai yang menjadi pendukungnya di parlemen. Terakhir dalam periode pemerintahan yang kedua, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang tidak mengusung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 ikut bergabung dalam pemerintahan diikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk menjadi anggota kabinet. 22. Bahwa fenomena yang semakin memastikan presidential threshold bukan hanya menyangkut dukungan partai di parlemen adalah ketika presiden Jokowidodo mengalami dinamika dengan partai pengusunganya PDI Perjuangan di akhir masa jabatan karena mengusung Prabowo Subianto. Sekalipun terjadi perselisihan dalam pilihan dukungan kandidat pemilu presiden, akan tetapi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang mayoritas dikuasai oelh partai pendukung presiden yang telah berselisih itu tetap bersepakat untuk mengesahkan berbagai undang-undang bersama- sama. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara, Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap didukung oelh partai pengusung presiden Jokowidodo sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam dukungan pemilu presiden tahun 2024. 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait Partai bulan Bintang hendak mengatakan bahwa minority party system adalah 146 sebuah ilusi. Pada faktanya seorang presiden dengan segala kapasitas dan kewenangan yang dimiliki memiliki tools yang cukup untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang penguatan sistem presidensial maka focus utama yang harus diperkuat bukan hanya presiden saja tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkepasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemebrlakuan presidential threshold guna mencegah presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui keterangan ini Pihak terkait Partai Bulan Bintang memohon agar sudilah Mahkamah Konstitusi memutus pengujian para Pemohon dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 November 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembahasan terkait presidential threshold di DPR pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 adalah bagian dari revisi undang-undang politik. Di antara yang menjadi pembahasan adalah tentang partai politik, sedangkan ide pokok dari pembahasan tentang partai politik adalah pelembagaan partai politik karena partai rata-rata masih baru, yaitu setelah reformasi perlu adanya penataan di internal partai politik diantaranya terkait dengan demokratisasi di internal. 147 2. Oleh karena itu, dari tim Pansus, PKS mengusulkan bahwa setiap partai itu direkonstruksi ulang dan terdapat ide saat itu bahwa setiap partai mengajukan 50 orang pendiri. Kemudian dari 50 orang ini kemudian membuat partai baru, kemudian setiap partai melakukan daftar ulang termasuk partai yang lama. Namun terkait hal ini kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai yang telah berdiri, kemudian tidak dapat diatur karena sudah secara official sebagai badan hukum. hal ini merupakan ide pertama tentang pelembagaan partai politik, termasuk yang keduanya adalah agar partai politik juga lebih menjalankan fungsinya. 3. Fungsi dari partai politik misalnya di dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru tahun 2008 diperkenalkan tentang kaderisasi yang berjenjang. Kemudian berikutnya adalah masalah syarat minimal struktur yaitu harus mewakili dari 50% pimpinan level kecamatan, kemudian 75% di level kabupaten/kota dan 100% di level provinsi yang kemudian angkanya dapat diverifikasi ulang. Namun kemudian ide ini ketika di gugat di MK juga dibatalkan oleh MK yaitu terkait masalah pengorganisasian partai politik yang kemudian direkonstruksi ulang. 4. Selanjutnya yang dijadikan pembahasan di DPR saat itu adalah masalah manajemen pelaksanaan pemilu. Terkait masalah manajemen pemilu kita menganut badan yang otonom sebagaimana amanat UUD 1945 atau sebagai badan independen yang kemudian saat itu dibuat secara khususu undang- undang tentang Penyelenggara Pemilu yang didalamnya tentang KPU dan Bawaslu. Terkait dengan Bawaslu kemudian terdapat dinamika yang sebelumnya tidak permanen menjadi permanen. Ide pokok bagi penyelenggara pemilu itu harus sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yaitu imparsial, fair dan seterusnya sesuai dengan syarat-syarat pemilu di negara modern. 5. Pembahasan selanjutnya terkait dengan masalah voters administration (administrasi pemilih). Administrasi pemilih saat itu terdapat sedikit masalah yang dapat dipahami karena adanya transisi dari penggunaan KTP menjadi e- KTP. Oleh karena itu saat pemilu tahun 2009 yang menjadi PR besar pada saat penyelnggaraan pemilu saat itu adalah masalah data pemilih yang kemudian memang kita tidak memiliki basis yang kuat, data yang kuat karena memang masih masa transisi yangkemudian pada tahapan berikutnya hal ini telah dapat diperbaiki. 148 6. Pada tahapan berikutnya yang menjadi pokok pikiran di dalam masalah pelaksanaan pemilu adalah masalah electoral design. Jadi desain electoralnya bagaimana, pelaksanaannya, kemudian selanjutnya terkait dengan electoral system. Hal penting adalah apakah penyelenggara pemilu yang menjadi pengawas atau Bawaslu itu bersifat permanen atau kemudian tidak permanen yang kemudian disepakati bahwa Bawaslu itu pemanen dan terdapat di pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah anggota yang pada saat itu semuanya sama yang kemudian terdapat dinamika diubah sesuai dengan jumlah penduduk atau jumlah jangkauan administrasi. 7. Terkait dengan masalah desain sistem, terdapat dua hal, pertama, sistem pemilu untuk DPR dan DPRD. Kedua, sistem pemilu untuk pemilihan presiden. Untuk pemilihan DPR kemudian yang menjadi perdebatan saat itu adalah terkait dengan suara terbanyak. Sehingga masalah closed list atau open list. Di DPR pemilihannya apakah menggunakan nomor urut atau closed list yang menentukan nomor urut nanti partai kemudian yang kedua open list yaitu suara terbanyak. Dinamika ini terjadi karena pada saat pembagian alokasi kursi, beberapa partai yang suaranya besar tetapi kemudian begitu di konversi ke kursi menjadi sedikit, mengajukan usul untuk sistemnya lebih ramah terhadap partai yang suaranya besar. Sedangkan ada partai yang suaranya kecil tetapi mendapat kursi lebih besar. Sebagai contoh perolehan suara PAN lebih kecil dari PKB tetapi perolehan kursi PAN lebih besar daripada PKB. 8. Seperti yang terjadi pada PDI Perjuangan yaitu banyaknya popular vote terutama di daerah Jawa, yaitu kursi di daerah Jawa itu mahal, jadi suara yang diperoleh besar tetapi kemudian ternyata kalah pada hitungan kursi kedua atau ketiga karena saat itu sistemnya masih menggunakan sistem kuota, kuota hari yaitu jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi, kemudian ketemu bilangan pembagi pemilih, bilangan pembagi pemilih. 9. Kemudian terdapat dinamika yang akhirnya ditemukan titik tengah tetapi kemudian terjadi krisis, sehingga pada Pemilu tahun 2009 kit abelum membuat sistem yang mapan karena masih memperdebatkan tentang sistem. Saat itu kita memang mengakomodasi sistem suara itu ditarik ke provinsi sengketanya ada di Mahkamah Konstitusi, kemudian terdapat putusan KPU yang diperkuat oleh Putusan MK terkait dengan penetapan suara. 149 10. Selanjutnya sistem menjadi mapan, kita menggunakan sistem weber atau suara sah, sehingga perolehan suara dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kemudian di ranking sehingga kahirnya diperoleh kursi partai politik. 11. Terkait masalah Pilpres, saat itu yang menjadi ide dasar, mengapa pemilihan Presiden itu thresholdnya tinggi, salah satu sebabnya karena ini satu paket dengan pengorganisasian partai politik. Selanjutnya terkait masalah penyederhanaan partai politik di parlemen. Satu sisi kemudian adalah masalah penyederhanaan pengambilan keputusan. Jadi saat itu ada ide dari para penyusun, termasuk dari pemerintah saat itu, terdapat naskah akademik dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bahwa multipartai itu menyebabkan terjadinya kelambatan di dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh di Amerika Latin terdapat kira-kira 1-7 partai politik, sedangkan di Indonesia terdapat 10 partai politik saat itu, sehingga jika akan membahas suatu isu, terdapat 10 pandangan fraksi yang misalkan setiap fraksi menyampaikan pandangannya selama 30 menit. 12. Oleh karena itu, kami saat itu memikirkan bagaimana caranya pengambilan keputusan itu harus efektif dan kedua pemerintahannya juga kuat karena presidensial itu mensyaratkan keadaan politik yang stabil. Namun yang terjadi saat itu adalah sistem kita presidensial namun perilaku politiknya adalah parlementer yang kemudian analisa saat itu menyatakan kemungkinan hal tersebut disebabkan karena pilpres dilaksanakan sebelum pileg sehingga konfigurasi terbentuk setelah itu baru ada dukungan untuk mencapres. 13. Ide tentang presidential threshold adalah ide untuk menjamin bahwa pemerintahan itu kuat, efektif, dan berjalan sebagaimana fungsinya. Kedua, tidak diganggu oleh parlemen. Meskipun saat itu perlu disadari bahwa perilaku di parlemen menjadikan posisi jumlah kursi kita untuk bagian dari bargaining dengan pemerintah, bagian pemerintah, meskipun hal tersebut merupakan dinamika politik yang tidak terhindarkan. 14. Sikap PKS sebagaimana sikap sebelumnya yang telah mengajukan gugatan tentang presidential threshold. Oleh karena itu, syarat presidential threshold 20% suara kursi efektif di parlemen ditambah dengan 25% popular vote suara sah tidak cukup fair. Pada saat itu, kita menilai presidential harus kuat, tetapi kemudian sekarang kita melihat perlu ada calon-calon alternative yang kira-kira bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi yang terpenting adalah jika 150 presidential threshold diturunkan adalah kita punya calon-calon yang lebih banyak dan alternatif lebih banyak. Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan keterangan bertanggal 29 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bahwa DPP PKS memandang syarat dukungan pencalonan presiden adalah satu kesatuan desain yang dibahas pada saat pembahasan paket undang- undang politik yang terdiri atas: RUU Partai Politik, RUU Penyelenggara PEMILU, RUU Pemilihan Anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD, RUU MD-3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD), dan RUU Pemilihan Presiden; 2. Bahwa DPP PKS mengetahui adanya tujuan besar dari revisi ini, yakni untuk memperkuat pengorganisasian partai politik, menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu, menjaga asas keterwakilan, menjamin pemilu yang bebas dan fair yang ujungnya adalah terlaksananya sistem presidensial yang efektif sehingga maksud tujuan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Alinea ke empat pembukaan UUD NRI dapat dicapai, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi; 3. Bahwa DPP PKS memandang setelah pemilu 1999, sistem presidensial tidak efektif karena syarat yang terlalu ringan dan perilaku politik kolektif pada saat itu meskipun memakai sistem presidensial tetapi perilakunya seperti orang yang menjalankan sistem parlementarian. Hal ini ditandai dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid dan banyaknya hak angket yang diusulkan menyertai era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suasana tersebut menyebabkan jalannya Pemerintahan yang gaduh dan cenderung tidak stabil; 4. Bahwa dengan pertimbangan efektifitas sistem Presidensial maka disepakati persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya; 5. Bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, hanya memunculkan sedikit calon dan terhambatnya calon-calon 151 potensial, mengingat efeknya mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat; 6. Bahwa DPP PKS masih sejalan dengan permohonan yang telah diajukan dan kemudian telah terdaftar dalam register perkara nomor 73/PUU-XX/2022; 7. Bahwa DPP PKS setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi menurut DPP PKS presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional Peserta Pemilu. DPP PKS memandang perlunya untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP); 8. Bahwa terkait pembatasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang juga merujuk putusan Nomor 010/PUU-III/2005. Merujuk kepada putusan Mahkamah tersebut maka open legal policy yang diberikan kepada pembentuk undang-undang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandaat), melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah: (i) tidak melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; 9. Bahwa meski dalam putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, namun hingga berakhirnya Pemilihan Presiden 2024 tidak ada pembahasan Rancangan Undang-Undang khususnya terkait Presidential Threshold; 152 10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah paragraf [3.17] yang kemudian ditegaskan pada amar putusan perkara nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 11. Bahwa Mahkamah dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga memberikan tenggang waktu kepada Pembentuk Undang-Undang agar menjalankan putusan Mahkamah dengan konsekuensi yang telah ditentukan Mahkamah; 12. Bahwa berdasarkan putusan-putusan di atas serta dalam rangka menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, DPP PKS menilai Mahkamah perlu untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui penentuan angka ambang batas berbasis kajian ilmiah yang menurut DPP PKS layak menggunakan penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perubahan maka prosentase kursi paling sedikit atau suara sah mengikuti ambang batas dari penghitungan indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP). [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerahkan keterangan 153 tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, telah mengubah sistem pemilu di Indonesia dari sistem terpisah menjadi serentak. Dimana pemilu tahun 2019 dan seterusnya memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta diikutsertakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberlakukan; 2. Bahwa dalam penyusunan suatu norma hukum tidak serta merta berdasarkan aspek politik, tetapi harus melihat aspek norma hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan memperhatikan asas keadilan, kesamaan dimuka hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 3. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun sudah ada permohonan-perrnohonan yang diajukan sebelumnya pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945; 4. Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, maka Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 merupakan partai politik yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya dengan partai politik peserta pemilu lainnya termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Proses itu merupakan pemenuhan amanat Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan itu berlaku untuk semua partai politik tanpa terkecuali; 5. Bahwa menjadi fakta jika aturan tentang kepemiluan serentak yang dijalankan saat ini tahun 2024 telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai 154 politik peserta pemilu. Dimana ada partai politik yang bisa menggunakan kursi sah di parlemen nasional maupun suara sah hasil pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ada yang harus tersingkirkan dari penerapan hukum tersebut dimana partai politik peserta pemilu tidak ada atau belum ada kursi dan suara sah yang didapat sehingga tidak dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak yang diberikan Konstitusi dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan; 6. Bahwa diskriminasi itu menjadi nyata karena perolehan kursi di DPR RI di jadikan standar untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal menjadi fakta ada perbedaan kepesertaan maupun juga jumlah pemilih di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal ada partai politik yang seharusnya diperlakukan sama untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden malah tidak bisa, hanya karena perbedaan perlakuan atau diskriminatif atas pemberlakuan Presiden threshold; 7. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, bila mencermati berdasarkan kepesertaan ikut pemilu di setiap periode adalah dengan mendaftar dan tidak secara otomatis partai politik yang pemilu sebelumnya ikut, langsung bisa ikut serta kembali. Jadi menganut stelsel daftar aktif. Jika tidak mendaftar, maka partai politik tersebut tidak bisa ikut Pemilu selanjutnya, walaupun saat itu ada atau memiliki wakil di parlemen tingkat nasional (DPR RI). Tidak hanya itu, walaupun mendaftar tetapi tidak lolos proses verifikasi maka partai politik itu juga tidak akan lolos menjadi partai politik peserta pemilu di periode tersebut. Oleh karenanya setiap pemilu satu dengan pemilu yang lainnya harus dibaca berbeda kepesertaannya, walau mayoritas partai politik peserta pemilunya sama. 8. Bahwa asas kepesertaan setiap Pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Siapapun partai politik yang tidak mendaftar maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di Pemilu walau memiliki kursi dan suara. Bahkan saat pendaftaran, tidak ada satu pun persyaratan kursi parlemen ataupun suara sah nasional yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Persyaratan pendaftaran sama untuk semua parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dengan demikian, maka semua partai politik melewati mekanisme yang sama, yaitu harus melalui 155 pendaftaran, verifikasi, hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu hingga penentuan nomor urut. Sehingga tidaklah selalu dimaknai sama setiap pemilu terkait sama pesertanya, walau banyak partai politik yang sama kembali mendaftar. Namun statusnya diperlakukan sama mulai dari awal. 9. Bahwa fakta ini menandakan ada permasalahan validitas konstitusional yang serius ketika persyaratan kursi dan suara sah dijadikan landasan utama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperhitungkan bahwa mekanisme setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa ikut kembali di Pemilu berikutnya wajib mengikuti tata cara dari awal lagi dan itu berpotensi tidak lolos. Ada yang terlupakan dalarn menjaga vailiditas konstitusional atas validitas angka kursi atau suara sah ketika membuat persyaratan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada ketentuan yang detail dan komprehensif yang mengatur soal penggunaan hak suara rakyat periode sebelumnya untuk persyaratan kepemiluan di periode berikutnya; 10. Bahwa setiap Pemilu memiliki jumlah pemilih dan menjadi fakta jurnlahnya yang selalu ada perbedaan. Misalnya pada Pemilu 2014 jurnlah pemilih sah 124.885.737 suara sah yang diikuti oleh 12 partai politik peserta pemilu. Kemudian pada saat Pemilu 2019 Data Pemilih 192.770.611 Pemilih dan yang menggunakan hak Pilih 157.475.230 Pemilih namun menghasilkan suara sah 139.972.260 suara sah dengan tingkat partisipasi mencapai 81,69 persen pemilih dengan 16 partai politik peserta pemilu. Untuk saat ini, data Pemilih untuk Pemilu 2024 DP4 dari Dukcapil yang diserahkan ke KPU mencapai 206.689.516 jiwa yang itu artinya meningkat hampir 13 juta pemilih dengan partai politik peserta pemilu sebanyak 18 partai politik. Jika dalarn pemilu yang tidak serentak sebelumnya, maka seluruh partai politik berkompetisi dengan sumber data pemilih yang sarna di setiap Pemilu, baik untuk Legislatif maupun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab Pemilihan legislatif terlebih dahulu, kemudian hasiI dari pemilihan legislatif itu dijadikan dasar perhitungan baik kursi maupun suara sah untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Sehingga basis data Pemilihnya dalam berkompetisi di pemilu sama. Dengan putusan pemilu serentak dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres bersarnaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasiskan data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Untuk persyaratan 156 mendaftar pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan basis Pemilih yang lama, namun untuk pemilihannya menggunakan basis pemilih yang baru. Ini menjadi anomali dan tidak konsisten. Padahal perhitungan pemilih merupakan hal yang esensial dalam Pemilu. Sebenarnya konsekwensi keserentakan seharusnya dikembalikan kepada esensi dan substansi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa persyaratan tambahan apapun; 11. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur soal persyaratan presidential threshold (PT) baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy, maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu lainya yang tidak bisa memilih diantara dua pilihan persyaratan tersebut. Open legal policy tidak boleh menyebabkan partai politik peserta pemilu tersingkir secara tidak adil hanya karena sebab di konstitusi sudah jelas diatur, selain Pemilu harus Luber dan Jurdil, dimana keadilan menjadi hal yang esensial, juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang-undang tetapi haknya diakui dan dilindungi di Konstitusi. Mahkamah harus mencarikan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil; 12. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atas penerapan Pasal 222 UU Pemilu yang telah menghalangi Pihak Terkait melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu dan ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: Partai politik melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai politik; b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; 13. Bahwa proses rekruitmen Pihak Terkait sebagai partai politik untuk bisa melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi Calon 157 Presiden dan Wakil Presiden dihambat bahkan dihilangkan. Betapa perjuangan Pihak Terkait yang berat untuk bisa sah menjadi partai politik peserta pemilu temyata juga masih diganjal dan dirampas haknya untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena tidak adanya persyaratan kursi dan suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Padahal 2 (dua) syarat ini tidak pemah diatur didalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mensyaratkan partai politik yang berstatus partai politik peserta pemilu. Faktanya, ketika syarat itu sudah didapatkan, Pemohon tidak bisa melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 14. Bahwa fungsi partai politik salah satunya memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Namun setelah semua diupayakan oleh Pihak Terkait hingga akhirnya memenuhi kualifikasi sesuai amanat Konstitusi malah terganjal. "Sementara itu, Ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (1967). Mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrument kompromi dari berbagai pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. (Prof. Firmanzah, Ph.D; Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesi&, Jakarta, 2011, Hal. 69); 15. Bahwa Pengujian Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa: "..yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah, sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; 16. Bahwa sesuai Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Pasangan Calon 158 Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umurn sebelurn pelaksanaan pemilihan um.um". Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa diurai unsur-unsur ketentuannya bila dikaitkan juga dengan pelaksanana Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: Sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sudah dicantumkan harus berpasangan yang nanti dipilih rakyat. Selain itu persyaratan yang bisa diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah diatur detail dari Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 jo. Pasal 170 juncto Pasal 171 UU Pemilu. Diusulkan: bersifat aktif untuk mengusulkan dalam bentuk sudah berpasangan ke Komisi Pemilihan Umum pada saat tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berarti partai politik yang telah lolos melewati fase verifikasi baik administrasi dan faktual hingga ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umurn dalam rapat pleno terbuka menjadi partai politik peserta pemilu. Dan untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan 18 Partai Politik Peserta Pem.ilu dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukurn dan HAM RI. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum: Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan akan berlangsung 14 Februari 2024, sehingga proses pengusulan harus dilakukan sebelum waktu pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilangsungkan, atau ketika tahap pendaftaran calon dijalankan dalam pemilu tersebut sesuai dengan PKPU; 17. Bahwa melihat isi ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 tersebut, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian-partai politik peserta pemilu yang sah. Di dalam Pemilu Tahun 2024 ini, yang hilang hak konstitusionalnya adalah partai baru, termasuk Pihak Terkait. Sementara partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan prosentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya. Parpol peserta pemilu yang baru tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Disinilah secara terang dan jelas, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan sekaligus merampas hak konstitusional partai politik 159 peserta pemilu baru; 18. Bahwa menjadi pertanyaan mendasar secara konstitusional, apa salah dan dosa dari partai politik peserta pemilu seperti Pihak Terkait yang telah tegas diakui dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 kemudian di Pemilu tahun 2024 tidak ada satupun celah atau pintu masuk untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden? Kenapa di Pemilu sebelumnya ketika belum ada keputusan Pemilu serentak semua partai politik peserta pemilu bisa memiliki hak yang sama, dan kenapa saat ini malah hak itu ada yang hilang? Tentu pemohon berharap Mahkamah sebagai the guardian of constitution bisa menjamin hak konstitusional (constitutional right) Pemohon. Haruskah hanya karena Mahkamah berpendapat Pemilu harus serentak kemudian hak partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan haknya untuk mencalonkan pemimpin nasionalnya. Padahal sebelum diputuskan serentak oleh Mahkamah, seluruh parpol peserta pemilu dalam periode pemilu selalu dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presidennya karena pemilu legislatif didahulukan, baru kemudian berdasarkan itu dilakukan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 19. Bahwa jika sebuah kondisi atau syarat itu belum mengatur sebuah kondisi obyektif persyaratan maka demi keadilan sudah seharusnya dikembalikan kepada makna Konstitusi, yaitu semua harus diperlakukan setara, adil dan tidak diskriminatif. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melewati proses yang sama dari awal mendaftar hingga ditetapkan sebagai peserta Pemilu maka barus semuanya juga bisa ada pintu untuk ikut juga mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sulit untuk menyatakan sebuah kompetisi demokrasi berjalan adil ketika ada perlakuan yang tidak sama atas sesama partai politik peserta pemilu didalam satu periode pelaksanaan pemilu; 20. Bahwa akibat pengaturan Undang-Undang Pemilu menyangkut pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa berdasarkan perolehan jumlah kursi diparlemen nasional (DPR RI) yaitu sedikitnya 20 persen atau suara sah basil pemilu sebelumnya sebesar 25 persen, maka telah terjadi kehilangan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan 160 sebagai peserta pemilu tetapi tidak memiliki kedua persyaratan tersebut. Hilangnya hak tersebut akibat putusan yang menafsirkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak. Sebab bila tidak serentak, maka semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dengan berdasarkan aturan yang bersifat open legal policy di UU Pemilu. Namun dengan keserentakan itu, ada hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang hilang. Jika dalam Pemilu 2024, maka Pihak Terkait sebagai partai politik baru kehilangan hak konstitusionalnya, karena sebagai partai politik peserta Pemilu tidak bisa ada pintu atau pilihan diantara kedua pilihan yang telah disiapkan undang-undang tersebut. 21. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., terdapat 12 prinsip negara hukum (rechstaat) sebagai penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum (the rule of law) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: - Supremasi hukum (supremacy of law); - Persamaan dalam hukum (equality of the law); - Asas legalitas (due pocess of law); - Pembatasan kekuasaan; - Organ-organ eksekutif independent; - Peradilan bebas dan tidak memihak; - Peradilan tata usaha negara; - Perlindungan hak asasi manusia; - Peradilan tata negara (constitutional court); - Bersifat demokratis (democratisch rechtstaat); - Sarana mewujudkan tujuan bemegara (welfare rechtsstaat); - Transparansi dan kontrol sosial. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di dalam hukum bagi semua orang baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karenanya, muatan materi dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 22. Bahwa Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil sebagaimana dimaksud 161 dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka sangat terlihat dengan perbedaan perlakuan atas hak dan kewajiban itu rnenjadikan tidak adil. Sebab ada partai politik peserta pemilu yang bisa menjadi pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik itu berdasarkan perhitungan alokasi kursi maupun berdasarkan alokasi perhitungan suara. Sementara ada partai politik peserta pemilu yang sama sekali tidak bisa menggunakan kedua perhitungan tersebut padahal kesemua partai politik itu berkompetisi di waktu yang sama. Jadi terlahir ada Partai politik peserta Pemilu yang bisa punya hak mengusung (baik berdasarkan kursi atau perolehan suara sah nasional), tetapi ada partai yag tidak bisa mengusung. Ini tentu tidak adil dan telah merarnpas dan menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu yang sah; 23. Bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan juga harus memikirkan formulasi aturan untuk keadilan dalam pelaksanaannya. Sudah seharusnya ada perkecualian atau hak kekhususan (lex spesialis) atau metode lain yang dipakai untuk sebuah partai politik peserta pemilu agar tidak kehilangan haknya. Putusan Mahkamah yang diyakini dengan Pemilu serentak akan lebih baik dan berkualitas haruslah menjamin tidak ada hak konstitusional (constitutional right) yang hilang dari partai politik peserta pemilu. Mahkamah harus mencarikan solusi yuridis agar hak semua partai politik peserta pemilu tetap bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui perhitungan alokasi kursi, melalui alokasi perhitungan suara sah, maupun cara di luar itu khususnya untuk partai politik peserta pemilu yang belum bisa memiliki kedua syarat tersebut; 24. Bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVTI/2019 yang menyebabkan adanya pemilu serentak sudah seharusnya tidak boleh menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) seluruh partai politik peserta pemilu, tetapi justru harus lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi semua partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan keserentakannya antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Putusan Mahkamah harus juga memberikan jaminan konsitusional tidak adanya hak partai politik peserta pemilu yang hilang atau dihilangkan atas pilihan keserentakan tersebut. Kehadiran Mahkamah untuk memastikan 162 perlindungan berjalannya hak konstitusional (constitutional right) itu menjadi hal penting dan fundamental; 25. Bahwa konsekuensi keserentakan yang dibangun Mahkamah seharusnya juga disiapkan saluran untuk tetap bisa menjaga terlaksananya hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik peserta Pemilu secara setara. Jangan sampai ada partai politik berstatus pengusung dan ada partai politik peserta Pemilu yang menjadi pendukung atau pelengkap penderita hanya karena tiadanya kepemilikan kursi dan suara sah, sementara saat disahkan ditetapkan sebagai peserta Pemilu secara bersamaan. Seharusnya jika menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara serentak, maka konsekuensi alokasi kursi dan suara sah rpenjadi tidak relevan lagi, namun jika Mahkamah berpendapat itu masih tetap relevan maka seharusnya juga jangan sampai menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu yang tidak masuk dalam kategori memiliki alokasi kursi maupun alokasi suara sah; 26. Bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan putusan permohonan atas pasal yang diuji ini mengganggap perhitungan alokasi kursi dan suara sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Mahkamah perlu dan pentingnya bisa menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memang telah memiiki kursi dan memiliki suara sah saja, khusus untuk partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kedua persyaratan yang dimaksud, maka tidak diperlukan lagi syarat tersebut untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka tidak ada hak fundamental Partai Politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dihilangkan hak konstitusionalnya, sebab semua memiliki peluang yang sama; 27. Berdasarkan pengalaman kepesertaan partai politik Peserta Pemilu setiap periode Pemilu, tidaklah banyak ada atau muncul tambahan parpol baru akibat persyaratan yang ketat maupun sistem IT yang presisi sehingga sangat sulit untuk bisa lolos. Mayoritas peserta masih merupakan partai lama yang 163 ikut Pemilu sebelumnya sehingga akan tunduk dengan ketentuan penggunaan prosentase alokasi kursi maupun suara sah. Sehingga seleksi kepemimpinan nasional tetap juga masih bisa terukur, terseleksi dari jumlah, namun juga ruang untuk kemungkinan munculnya calon kepemimpinan nasional di jalur altematif melalui partai politik peserta Pemilu yang baru masih bisa berjalan dengan baik; 28. Bahwa perbedaaan persyaratan baik dalam proses pendaftaran Partai Politik peserta pemilu maupun pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda, tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIlI/2020, dimana dalam petitum pemohon berbeda dengan amar putusan Mahkamah. Sehingga Pihak Terkait mengklasterisasi partai politik, yaitu: a. Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual; b. Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". Sehingga menjadi hal yang wajar dan beralasan hukum untuk menerapkan sistem klaster pada pengusulan atau Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1) Dilakukan oleh partai politik yang rnempunyai kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya; 2) Dilakukan oleh partai politik yang tidak mempunyai kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR Rl atau rnernperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional namun mempunyai suara sah; 3) Dilakukan oleh partai politik yang tidak memiliki keduanya sebagaimana angka 1 dan 2; 32. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, halaman 84-85, Mahkamah telah menegaskan bahwa "Prinsip 164 negara hukurn yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya". Mahkamah juga menyatakan bahwa "Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukurn yang demokratis, yaitu due process of law". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "'Perkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional. Dengan demikian apa yang menjadi amanat terkait Hak Asasi Manusia, yaltu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya harus juga dijadikan jaminan utama ketika Pasal 222 UU Pemilu itu hendak dijalankan. Sebab aksesbilitas warga negara yang seharusnya bisa mendapatkan pintu mengikuti rekruitmen kepemimpinan nasional khususnya Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama. Pemohon maupun warga negara Indonesia diperlakukan tidak sama di depan hukum dan pemerintahan jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dimaknai seperti selama ini. Sebab proses rekruitment yang diatur sebagai konsekuensi sebagai negara demokrasi haruslah melalui pintu partai politik untuk jabatan setingkat Presiden dan Wakil Presiden, sementara justru aturan UU Pemilu tentang itu telah menghalangi hak konstitusional sebagian partai politik peserta Pemilu yang sah; 33. Ketentuan tentang tata cara pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang." Secara tegas mendelegasikan pembuat undang-undang mengatur soal tata cara pemilihannya bukan soal menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang sah dengan persyaratannya. Sehingga jika mengacu pada makna Pasal 6A ayat (2) secara jelas persyaratannya hanya partai politik peserta Pemilu, bukan yang lainnya. "Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang kepada 165 partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum." (Ziffany Firdinal, abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 651); 34. Bahwa adanya fakta penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang harus dicermati secara khusus, sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untulc mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagian peserta Pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru. "Ketentuan dalam undang-undang Pemilu Presiden tersebut, secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi Presiden dan Wakil Presiden, karena pada dasamya, jika ditinjau dari sisi ketentuan UUD 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa: "tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Ketentuan pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut oleh UUD 1945 sebenarnya menutup kemungkinan proses legislasi menambah syarat pencalonan, khususnya pembatasan dengan syarat kemenangan dan perolehan kursi tertentu di DPR bagi partai politik maupun gabungannya dalam rnencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. (Ziffany Firdinal, "Abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945", Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 652); 35. Bahwa berdasarkan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 maka sebenarnya untuk permasalahan Calon Presiden dan Wakil Presiden syarat pengusulannya adalah bertitik tekao pada status partai politiknya, yaitu partai politik peserta Pemilu. Berbeda dengan syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sifatnya sebagai syarat perseorangan atau kandidat calon yang memang dibuat lebih terperinci dan juga diberikan kepada undang- undang mengatumya lebih detail. Perbedaan syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat personal kandidat Calon Presiden dan WakiL Presiden sangatlah berbeda. Oleh karenanya harus dimaknai, 166 pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sejatinya cukup dengan syarat berstatus partai politik peserta Pemilu. Dan menjadi bermasalah ketika ada partai politik peserta Pemilu yang sah tidak bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena ada tambahan syarat didalam undang-undang yang tidak termasuk dalam diri partai politik peserta Pemilu. Undang-undang telah menghilangkan sebuah hak yang sudah ditegaskan dalam amanat Konstitusi; 36. Bahwa ketika hak Pihak Terkait dihalangi bahkan dihilangkan, maka tentu bagi kader, ataupun Warga Negara Indonesia lainnya yang berkesernpatan dan berkeinginan untuk menjadi pemirnpin nasional sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak ada jaminan hukum lagi akibat sudah diamputasi oleh syarat partai politik peserta Pemilu dalam UU Pemilu. Akibatnya jaminan terlaksananya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bisa lagi berjalan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Maka sudah seharusnya hak Pihak Terkait yang didalamnya juga tempat berkumpul Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus bisa dijamin oleh Undang- undang yang berlaku. Sementara bila Pasal 222 UU Pemilu dijalankan, maka sudah pasti tidak ada lagi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik bagi Pihak Terkait maupun Warga Negara Indonesia yang hendak menggunakan kendaraan politik Pihak Terkait sebagai sarana perjuangan mengikuti pesta demokrasi di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. A. PETITUM Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang MULIA Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: a. Mengabulkan keterangan atau pandangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai 167 kekuatan hukum mengikat; c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 November 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Beberapa catatan terkait dengan Permohonan Perkara 101. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa fakta politik yang menjadi sejarah politik hukum kita sejak misalnya Pemilu Tahun 2004, Pemilu 2009, bahkan terakhir di Pemilu 2024 kemarin ini telah terjadi tarik menarik kepentingan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Oleh karena itu, penentuan ambang batas ini jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antarpartai, tapi ini harusnya dimaknai sebagai mekanisme yang harus kita lahirkan dalam satu kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana kita membangun koalisi partai politik. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting bahwa biarlah partai politik mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal yang memang terkait dengan penguatan-penguatan di dalam mekanisme struktural. Bahkan kalau kami mencoba melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 menyatakan bahwa hal yang menghindari terjadinya praktik perkongsian jangka pendek antarpartai politik perlu menata ulang jadwal penyelenggaraan pilpres. Ini juga menjadi hal yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita coba lihat secara lebih utuh bahkan kalau toh memang kita melihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang partai politik atau gabungan partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sudah sangat jelas dan tegas. Bahwa Perindo di dua kali pemilu, 2019 dan 2024 ini berhasil menjadi peserta pemilu dan tentunya kalau kita melihat aspek yang terkait dengan kepesertaan pemilu ini seharusnya memiliki hak yang setara untuk mencalonkan di 168 setiap pemilu, salah satunya adalah pemilu presiden. Tapi karena memang ada ambang batas atau presidential threshold, ini tentunya menghambat kami untuk melakukan proses pencalonan. Hal ini seharusnya mendorong konsistensi pencalonan presiden dengan konstitusi dan menghormati partai politik yang sudah bersusah payah menjadi peserta pemilu. Hal yang memang menjadi penting untuk kita lihat secara dalam konteks proses elektoral atau dimensi elektoralnya adalah bahwa setiap partai politik itu sama melakukan satu aktivitas proses verifikasi partai politik, baik itu verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Nah, oleh karena itu, dengan derajat yang sama, dengan kesetaraan yang sama, setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu, sesuai yang termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya. Dan dimensi elektoral lainnya tentunya atau proses elektoral yang dilakukan, pelaksanaan pilpres dan pileg ini bersamaan. Nah, oleh karena itu, kalau dalam konteks real di lapangan, ada semangat coattail effect atau semangat efek ekor jas. Dan ini juga berpengaruh pada hasil pemilu apabila kita mengusung sendiri terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Perlu menjadi perhatian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon kepala daerah membuka ruang bagi partai non-parlemen seperti Perindo untuk ikut mencalonkan di pemilu kepala daerah. Yang seharusnya ini juga berlaku di pemilu presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari equal treatment bagi setiap peserta pemilu. Nah, dalam hal ini, MK sudah mengakomodir pergeseran pencalonan kepala daerah tidak lagi dengan syarat kursi, melainkan dengan syarat suara. Dan ini adalah penghormatan bagi kami partai-partai non- parlemen. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon, supaya ke depan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa ini dan dapat menjadi ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara real dan dilaksanakan oleh partai politik. [2.14] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. Kesimpulan para Pemohon 169 1. Bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan dalam proses persidangan; 2. Bahwa Para Pemohon telah mencatat pokok-pokok jawaban baik dari Pemerintah, DPR, dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut : Partai Sikap Pokok jawaban Pemerintah Menolak Permohonan Pemohon Pemohon tidak memiliki legal standing. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk dalam open legal policy. DPR Menolak Permohonan Pemohon Pemohon tidak memiliki legal standing. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk dalam open legal policy. PBB Mendukung Permohonan Pemohon 1. presidential threshold saaat ini melemahkan fungsi pendidikan partai politik untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional; 2. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak selaras dengan kehendak awal Undang-Undang Dasar. 3. Minority president dalam sistem presidensial multipartai adalah ilusi. PKN Mendukung Permohonan Pemohon Ketentuan Pasal 222 Undang- Undang sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan bahwa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu 170 anggota DPRD. Sebelumnya sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai PKS Mendukung Permohonan Pemohon Meminta penurunan ambang batas presiden atau minta penurunan parlementary threshold. namun PKS, sebagaimana sikap sebelumnya, sudah mengajukan gugatan tentang parliamentary threshold. Walaupun tetap bisa mengajukan, tetapi tidak bisa mengajukan sendiri. Jadi, syarat presidential threshold 20% popular vote, 20% suara kursi efektif di parlemen, ditambah dengan 25% popular vote, tidak cukup fair. Pada saat itu kita berpandangan bahwa presidential harus kuat. Tetapi kemudian, sekarang perlu ada calon-calon alternatif yang kira- kira bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi, salah satu yang penting jika parliamentary threshold diturunkan adalah punya calon-calon yang lebih 171 banyak dan itu alternatif lebih banyak. Perindo - - Membahas perkara nmor 101 Gerindra Menolak Permohon Pemohonan Pemohon tidak memiliki legal standing. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk dalam open legal policy. PKB PKB berpendapat apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka pada Pemilihan Presiden Tahun 2029 akan banyak Calon Presiden/Wakil Presiden yakni jumlah Pasangan Calon Presiden dapat mencapai lebih dari 17 pasangan calon karena masing- masing partai politik akan mengajukan calon presiden/wakil presiden sendiri dan hal ini tentunya menguras tenaga, pikiran, waktu serta blaya yang lebih besar serta berpotensi menimbulkan risiko kegaduhan, yakni gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat,” tegas Anwar. Dikatakan Anwar, dalil- dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan sudah selayaknya apabila permohonan para Pemohon a quo dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena terkait dengan 172 pengaturan ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden (presidential threshold) merupakan kewenangan pembuat Undang-undang dan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang- undang. Hanura Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 tersebut di atas memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap presiden threshold sebesar 20% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahwa oleh karena itu, DPP Partai Hanura mengusulkan dan/atau menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang Golkar Tidak Mendukung Permohonan Pemohonan Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan. Menyatakan Permohonan Para 173 Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dan menyatakan Pasal 222 Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Partai Buruh Mendukung Permohonan Pemohonan Bahwa Partai Buruh menilai ambang batas 0% lebih relevan untuk diterapkan dan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Pemilu sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh, termasuk partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 Undang- Undang Pemilu. 3. Bahwa Pemerintah, DPR, dan beberapa Partai Politik Peserta Pemilu setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing”. Kembali Para Pemohon tegaskan tentang legal standing kami sebagai berikut: 174 - Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”; - Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no participation without tax’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang- undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). - Bahwa dalam permohonan a quo, terdapat 4 (empat) pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. (Pemohon I), Prof. Muhammad, M.Si. (Pemohon II), S. Muchtadin Al-Attas, S.H., M.H. (Pemohon III), dan Dr. Muhammad Saad, M.A. (Pemohon IV). Para Pemohon semuanya merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon pada pemilu terakhir tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 175 Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. - Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV terdaftar dan memilih pada TPS 021 Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Sedangkan, Pemohon II terdaftar dan memilih pada TPS 003 Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, dan Pemohon III terdaftar dan memilih pada TPS 002 Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar. - Selain itu, Para Pemohon merupakan akademisi dan penggiat kepemiluan, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa pemohon I merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar sejak tahun 2016 sampai sekarang di universitas Sulawesi Barat. Pemohon melanjutkan studi S3 (Strata 3) sejak 2018 dan selesai 2022 dengan disertasi yang berjudul “Syarat ambang batas dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden”. Sebagai seorang peneliti di bidang kepemiluan khususnya pada ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden, pemohon I telah menulis beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. b. Bahwa pemohon II merupakan seorang Guru Besar pada bidang ilmu politik di Universitas Hasanuddin. Pemohon II, selain mengajar juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017, setelah menyelesaikan tugasnya di Bawaslu, Pemohon II kembali diberi amanah sebagai anggota DKPP RI periode 2017-2022 dan menjadi Ketua DKPP RI periode 2020-2022. c. Bahwa Pemohon III merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Universitas Sulawesi barat sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 pemohon III bekerja sebagai tim asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang juga aktif sebagai pengajar di mata kuliah tindak pidana pemilu, dan aktif sebagai pembicara pada kegiatan-kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. d. Bahwa Pemohon IV merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak tahun 176 1987 sampai dengan sekarang. Pengajar pada S1, S2, dan S3. Pemohon IV aktif mengajar khususnya pada bidang kebijakan publik, kajian legislatif dan kepartaian, dan Kajian Kepresidenan. - Kemudian, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap apa yang disalurkan oleh partai politik. - Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi diantaranya adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut posisi partai politik sejatinya merupakan perwakilan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi maupun berpartisipasi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Oleh karena posisi tersebutlah, para pemohon sebagai warga negara merupakan prinsipal dari partai politik, sehingga kepentingan partai politik harusnya sejalan dengan kepentingan setiap warga negara. - Bahwa berdasarkan teori perwakilan, partai politik adalah representasi rakyat, ada potensi kita sebagai warga negara memiliki kepentingan. Pertama, Partai politik melaksanakan fungsi representasi politik, yaitu merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik. Fungsi ini terkait dengan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi warga dalam proses politik. Kedua, selaras dengan pendapat PERLUDEM, bahwa partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota partai menjadi calon pemimpin, baik pemimpin partai, calon anggota DPR dan DPRD, maupun calon kepala pemerintahan daerah dan nasional. Substansi kaderisasi mencakup kapasitas politik, yaitu pemahaman dan penguasaan ideologi partai, kemampuan komunikasi politik, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik. - Bahwa warga negara Indonesia, sebagai pembayar pajak, sebagai pemilih dan sebagai akademisi dan penggiat kepemiluan, para Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan hak 177 konstitusional para Pemohon. Adapun kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional (citizen constitutional right) untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Negara telah memberikan hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, tapi tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Kalaupun tidak semua orang memiliki akses yang sama, setidak-tidaknya negara menjamin akses yang lebih besar untuk duduk dalam pemerintahan. b. Bahwa saat ini, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, jelas merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Pengaturan semacam itu, menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya, dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi. Oleh karena itu, calon potensial seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Partai Demokrat) atau Airlangga Hartanto (Ketua Partai Golkar) saja akhirnya kehilangan akses untuk diusung sebagai calon presiden akibat pengaturan ini. c. Bahwa fakta tersebut diatas menjadikan Para Pemohon berkecil hati untuk juga dapat diusung sebagai calon presiden di masa mendatang. d. Bahwa penafsiran terhadap pasal 222 UU Pemilu telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melaui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai warga negara (the right to vote) dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu asas demokrasi konstitusional. Sebagaimana diketahui bahwa hak memilih dan dipilih (right to be vote 178 and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. (Saldi Isra, Peran MK dalam menguatkan Hak di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 September 2014. P. 432.) e. Bahwa MK sendiri mengakui right to be vote sebagai dasar warga negara sebagaimana pernah dimuat dalam putusan MK No. 011- 017/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin di dalam konstitusi, UU maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari warga negara. f. Bahwa setiap warga negara memiliki jaminan yuridis yang melekat untuk dapat melaksanakan hak pilihnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. g. Bahwa Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedaulatan dan hak untuk memilih pasangan calon Presiden termasuk para Pemohon. h. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yang menjelaskan bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak 179 berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas. Mengingat ada beberapa hak yang berpangkal pada hak memperoleh keadilan yang dijamin di dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia (misalnya hak untuk mengikuti persidangan yang terbuka dan imparsial serta hak untuk menjalani proses hukum yang adil), maka hak-hak ini harus juga dilihat sebagai hak memperoleh keadilan pemilu. (Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, 2010, h. 7). i. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan alasan huruf a, pemohon sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dirugikan secara konstitusional. Sebab, Para Pemohon dipaksa secara sistemik untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tanpa memiliki pilihan-pilihan alternatif yang memadai pada saat pemilu. j. Bahwa para Pemohon sebagai pemilih dirugikan secara konsitusional karena proses pencalonan presiden tidak mencerminkan perwakilan dari suara rakyat. Pemilu dari waktu-kewaktu selalu menawarkan pilihan calon yang berasal dari lingkaran elit partai yang sama sebab diusung dari partai politik yang relatif sama, sehingga visi, misi, atau program yang ditawarkan pun sama. Padahal jika aksesnya dapat dibuka dengan lebar, akan tersedia banyak pilihan, tersedia banyak ide maupun gagasan, tersedia visi, misi dan program yang inovatif yang menguntungkan semua pihak, termasuk para Pemohon. k. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon berkesimpulan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kedaulatannya untuk memilih presiden sesuai dengan beberapa alternatif calon yang ditawarkan oleh semua partai politik peserta pemilu. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia, maka menjadi kerugian bagi warga negara terkhusus para Pemohon. l. Bahwa kewajiban pengaturan ambang batas maksimal pencalonan presiden menjadi penting untuk melakukan regenerasi kemandirian dan kemajuan partai politik. Apabila ketentuan norma a quo tidak dimaknai sebagaimana para pemohon minta, hal tersebut akan membuka lebar kemungkinan terjadinya koalisi besar (koalisi tanpa 180 batasan) oleh elit partai, sebagaimana yang terjadi pada penerapan ambang batas minimal berdasarakan Pasal 222 UU Pemilu. m. Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan pengaturan koalisi partai politik dalam prncalonan presiden dan wakil presiden yang dibentuk atas dasar pencalonan presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai organ yang bersifat constitutional importance sudah sepatutnya partai politik mampu secara mandiri dan menunjukkan eksistensi ideologinya agar mendorong partisipasi warga negara terhadap proses pemilu yang demokratis. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan koalisi menjadi penting, karena: n. kekuasaan yang terlalu besar tanpa batasan akan menyebabkan penyalagunaan atau penyelewengan kekuasaan (abuse of power). o. ambang batas minimal menimbulkan implikasi calon tunggal dan lahirnya kolom kosong dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta mematikan potensi lahirnya calon presiden yang kompeten dan berkualitas. p. pembatasan koalisi besar menjadi sarana untuk memastikan bahwa fungsi partai politik tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kekuasaan tertentu melainkan melibatkan partisipasi anggota dan warga negara sebagai kelompok atau golongan yang diwakilkan secara merdeka dan demokratis. q. Bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon, oleh karena itu terdapat kepentingan konstitusional para Pemohon untuk memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik- baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalannya nilai demokrasi di internal partai. r. Bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga sehingga proses pencalonan presiden dan potensi munculnya calon tunggal dalam pencalonan presiden tidak akan terjadi atau dapat dicegah dengan ambang batas maksimal. 181 Dengan kata lain, dalam hal MK mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh MK. - Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 4. Bahwa Pemerintah, DPR, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam persidangan juga mendalilkan bahwa Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan open legal policy. - Terhadap dalil Termohon tersebut, Pemohon kembali menegaskan pandangan kami tentang Pasal a quo. Fenomena saat ini menunjukan bahwa UU Pemilu hanya menguntungkan partai politik tertentu dan memenangkan partai politik tertentu, artinya UU Pemilu tidak bersifat berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/2023. Dalam pengujian UU Pemilu terkait ambang batas parlemen sebelumnya, MKRI sering memutuskan bahwa hal tersebut merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang. Dalam putusan perkara Nomor 116/ PUU-XXI/2023 ini, MKRI sebenarnya tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun dengan catatan sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisasi disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. - Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan pemilu presiden dan wakil presiden mulai tahun 2004 sampai dengan 2024 menggambarkan pemilu yang tidak berkelanjutan, sebab pemilu hanya diarahkan untuk winning election next. Pilpres tahun 2004 digelar pada tanggal 5 Juli 2004 dengan mendasarkan pada UU 23/2003. Meskipun mengatur syarat perolehan 15 persen kursi di DPR dan 20 persen perolehan suara nasional, khusus Pilpres 2004 menggunakan syarat ambang batas kepemilikan 3 persen 182 jumlah kursi di DPR atau 5 persen dari perolehan suara sah nasional. Pilpres 2009 digelar 8 Juli 2009. Pilpres 2009 ini mendasarkan pada UU 42/2008. Dalam UU tersebut, ambang batas pengusulan paslon bagi partai atau gabungan partai adalah memiliki 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara dalam Pemilu DPR 2009. Dengan aturan tersebut, dibutuhkan 140 kursi di DPR atau 26.012.030 suara untuk mengusulkan paslon Pilpres 2009. Pilpres 2014 digelar pada 9 Juli 2014 dengan mendasarkan pada UU 42/2008. Dengan demikian, syarat ambang batas bagi partai untuk mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden sama dengan Pilpres 2009. Dengan aturan tersebut, dibutuhkan 20 persen kursi di DPR (140 kursi) atau 25 persen suara (24.977.148 suara) untuk mengusulkan paslon dalam Pilpres 2014. Presiden Partai Politik Pengusung Utama Pemilu Tahun Ambang Batas Presiden Dasar Hukum Susilo Bambang Yudhoyono Partai Demokrat 2004 15% kursi di DPR dan 20 % suara sah nasional. UU 23/2003 Susilo Bambang Yudhoyono Partai Demokrat 2009 20% kursi di DPR dan 25 % suara sah nasional. UU 42/2008 Joko Widodo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2014 20% kursi di DPR dan 25 % suara UU 42/2008 183 sah nasional. Joko Widodo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2019 20% kursi di DPR dan 25 % suara sah nasional. (Pemilu serentak) UU 7/2017 Prabowo Subianto Partai Gerindra 2024 20% kursi di DPR dan 25 % suara sah nasional. (Pemilu serentak) UU 7/2017 - Berdasarkan data tersebut diatas, sangat tergambar bahwa sistem pemilu saat ini dengan ambang batas presiden yang demikian terlihat sangat tidak sejalan dengan sistem demokrasi. Terjadi pola yang sangat monoton, sehingga sudah saatnya majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menggeser paradigma ini. - Bahwa terkait norma yang digolongkan sebagai open legal policy, MK sebagai the guardian of the constitution tetap berwenang untuk membatalkannya selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh mahkamah. Hal tersebut sesuai dengan Poin 118 halaman 32 Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal 184 policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". - Bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy yang jelas- jelas melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. - Bahwa dampak yang ditimbulkan jika masih menggunakan ambang batas minimal (Pasal 222 UU Pemilu) adalah partai politik yang mencalonkan presiden ini diharuskan memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemilu, konsekuensinya jumlah calon yang muncul akan sangat sedikit. Pengusungan calon presiden akan bergantung pada koalisi yang terbentuk berdasarkan besaran persentase suara/kursi pada pemilu sebelumnya. Hal ini akan mempersulit munculnya calon presiden alternatif yang diusung oleh partai kecil. Selain itu, jumlah calon presiden yang sedikit akan berpotensi mengulang lagi polarisasi tajam, yang terjadi di masyarakat pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024 lalu. Partai yang telah memiliki kursi DPR, terpaksa hanya ikut mendukung calon presiden yang diusung oleh partai lain yang memiliki kursi terutama partai besar di DPR RI. - Bahwa faktanya ambang batas minimal sering kali mengabaikan jumlah ambang batas yang dimiliki oleh partai politik di parlemen seakan hanya partai politik besar saja yang mampu mengusung calonnya sehingga partai politik kecil dipaksa secara sistemik untuk melakukan koalisi, sedangkan ambang batas maksimal memberikan ruang bebas terhadap partai politik di parlemen untuk mengusung calonnya baik secara mandiri atau koalisi sehingga ambang batas kursi parlemen memiliki nilai yang maksimal dalam pencalonan. - Bahwa dalam pencalonan presiden dengan peran koalisi yang tidak stabil dan cenderung merugikan hak pilih dan memilih warga negara. Terkhusus dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak ideal dan inkonstitusional maka perlu dilakukan pergesaran paradigma untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. Misalnya, pada fenomena partai politik untuk membagi-bagi dukungan antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik di luar koalisi juga memberikan dukungan pada pasangan calon 185 yang sama karena dianggap memiliki peluang besar untuk menang. Maka hal tersebut tentu akan melahirkan calon tunggal. Intinya terdapat konsolidasi koalisi partai politik pada pemilihan presiden di pilkada yang membuat potensi calon tunggal semakin menguat (Kompas, 5 Agustus 2024). Bahkan partai politik terang-terangan menunjukan praktek koalisi partai politik yang tidak wajar karena desain pencalonan seakan didesain sedemikian rupa agar muncul calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. - Bahwa hal tersebut juga tentu menjadikan partai politik dengan persentase kecil tidak dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Partai politik dengan persentase kecil dipaksa secara sistemik untuk berkoalisi dan mengikuti keinginan partai dengan persentase besar dalam pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal inilah yang menunjukkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi itu. - Bahwa MK telah menegaskan diri bahwa dalam melaksanakan kewenangannya mengawal demokrasi (the guardian of democracy) menjunjung prinsip keadilan yang menegakan keadilan substantif dalam setiap putusannya. (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, refleksi kinerja MK 2009 proyeksi, 2010. Hlm.8). Keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki, keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini menjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup di masyarakat, artinya keadilan substansial bukan hak milik mayoritas melainnkan juga mencerminkan perlindungan minoritas. Konsekuensinya adalah MK dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam perkara pengujian UU pada prinsipnya tidak boleh hanya bersandar pada semangat legalitas formal peraturan- peraturan tertulis, melainkan juga mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan fakta pemilu dari waktu-ke waktu jelas sekali menunjukkan bahwa hak minoritas partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden hanya sekadar memberikan dukungan saja akibat syarat ambang batas yang memaksa partai politik melakukan koalisi. 186 - Bahwa menurut MK, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan yang constituent yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD NRI 1945. (Putusan MK no. 5/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas UU no. 30 tahun 2002 ttng KPK, pertimbangan hukum hlm. 74). - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sangat jelas terlihat bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan public policy yang melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. - Bahwa Courts (Pengadilan) yang terlibat dalam peninjauan kembali menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi yang membantu masyarakat untuk memecahkan dua masalah. Pertama, pengadilan yang terlibat dalam peninjauan kembali yudisial menjalankan fungsi sebagai whistleblower atau fire alarm: pengadilan menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan murah kepada masyarakat tentang apakah pemerintah mereka telah melampaui batas kewenangan yang didelegasikan. Kedua, pengadilan dapat mengoordinasikan tindakan masyarakat terhadap pemerintah yang merampas kekuasaan. Masyarakat tidak mungkin bertindak secara terbuka terhadap pemerintah yang tiran kecuali mereka yakin bahwa orang lain juga akan bertindak demikian. Pengadilan dapat memberikan sinyal tersebut dengan memutuskan secara publik terhadap pemerintah. Fakta bahwa pengadilan konstitusi menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi membantu, pada gilirannya, untuk memecahkan teka-teki mengapa pemerintah mematuhinya, meskipun faktanya peengadilan tidak memiliki kekuatan baik berupa uang maupun pedang. Kemampuan pengadilan untuk memobilisasi masyarakat melawan pemerintah berarti bahwa ketidakpatuhan pemerintah terhadap keputusan pengadilan berpotensi membawa konsekuensi yang berat. 187 - Bahwa Yang Mulia Arief Hidayat pun menegaskan hal yang sama bahwa “open legal policy yang bisa mengarah kepada proses yang lebih demokratis, tapi ternyata pembentuk undang-undang masih tetap diam saja. Nah, pada titik ini Mahkamah bisa bergeser sebagaimana halnya pada usia kawin itu yang saya sebutkan, kita sudah melakukan judicial order. Pembentuk undang-undang diam saja, maka Mahkamah melewati yang disebut dengan borderless judicium. Tapi selama Mahkamah masih diam dan itu masih dalam batas toleransi, maka Mahkamah menyerahkan pada pembentuk undang-undang. Tapi begitu ini sudah ada judicial order yang tidak selalu dilakukan oleh pembentuk undang- undang, Mahkamah harus melewati batas itu. 5. Bahwa untuk menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu”, kembali kami jelaskan sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon tidak ingin menghapus ambang batas pencalonan presiden. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Yang Mulia Arsul Sani dalam persidangan yang menerangkan bahwa “mayoritas itu kan memang permohonan meminta agar presidential threshold yang tergambarkan atau yang diatur dalam Pasal 222 ini dihapus. Tetapi pada dua permohonan 87 dan 101 itu direkonstruksi atau tepatnya dalam bahasa bebas direlaksasi, kan begitu, bukan dihapuskan. Jadi, kemudian persoalan bahwa itu menjadi open legal policy-nya, artinya kewenangannya pembentuk undang-undang juga tidak dinafikan oleh paling enggak dua Pemohon dalam Perkara 87 dan 101.” b. Ambang batas maksimal adalah ambang batas atas yang digunakan partai politik baik secara mandiri atau koalisi/gabungan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas atas diyakini mampu memberikan batasan secara proporsional terhadap partai politik baik 188 secara mandiri atau gabungan untuk mengusung calonnya secara professional. Hal tersebut melahirkan porsi yang seimbang antara partai politik yang mengusung calon secara mandiri atau secara gabungan. Setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan kadernya dalam pencalonan dan partai politik lain dapat melakukan koalisi selama tidak melebihi persentase partai politik pemenang. Porsi angka dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dilaksanakan secara rasional dan digunakan secara berkelanjutan. Ambang batas maksimal tidak akan berpengaruh terhadap ketentuan ambang batas parlemen karena ambang batas maksimal akan memberikan hak terhadap setiap partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029 selama dimaknai partai politik memiliki hak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029. c. Ambang batas bawah diyakini akan menguatkan sistem presidential dan konsisten terhadap tujuan penyederhanaan partai politik dalam sistem partai politik multi party. Jika ambang batas bawah merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 yaitu partai politik diberikan hak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ambang batas parlemen artinya partai politik yang memiliki kursi di DPR dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU berdasarkan pemilu sebelumnya. Sebagaimana yang sebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/2024 yaitu perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Ambang batas bawah yang berdasar pada kursi DPR diyakini mampu menguatkan fungsi partai politik secara sistemik perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. d. Ambang batas maksimal dapat diterapkan pada pemilu 2029 mengingat waktu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dimulai tahun 2029, artinya perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. 189 e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu. Artinya dengan ambang batas maksimal bukan hanya partai politik yang dapat berpartisipasi dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden tapi juga akan mendorong partisipasi masyarakat terlibat dalam pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ambang batas maksimal akan memberikan banyak pilihan bagi partai politik dan warga negara Indonesia dan memberikan ruang terhadap setiap orang untuk dipilih dan memilih. Kekhawatiran yang terjadi jika ambang batas maksimal tidak dikabulkan adalah masyarakat akan apatis terhadap calon yang diusung akibatnya terjadi kemunduran demokrasi karena masyarakat akan memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan sehingga legalitas keterpilihan presiden diragukan, dan menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk memilih calon yang beragam dan kompetitif. Menurut Ramlan Surbakti, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, setidaknya ada empat faktor penyebab maraknya fenomena kotak kosong, pertama parpol peserta pemilu gagal mempersiapkan kadernya, kedua proses pencalonan yang diatur dalam UU belum terbuka dan kompetitif, ketiga komposisi keanggotaan DPR membuat satu partai sulit memenuhi ambang batas pencalonan, dan keempat ada celah untuk “membeli partai” agar menjadi calon tunggal. jika aturan Pasal 222 masih diterapkan maka kemungkinan akan melahirkan calon tunggal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dan berpotensi melahirkan koalisi besar. f. Ambang batas maksimal didesain dan digunakan secara berkelanjutan. Ambang batas maksimal adalah batas atas pencalonan yang digunakan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara sistemik, baik dilakukan secara mandiri atau koalisi/gabungan partai politik, agar tercipta keseimbangan kekuatan partai politik secara proporsional dan mewujudkan professional partai politik dalam mencalonkan kadernya selama tidak melebihi persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang berdasarkan pemilu sebelumnya. Angka ambang batas tersebut akan menciptakan desain secara berkelanjutan 190 dan setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama dalam pencalonan. g. Sebaliknya yang terjadi saat ini adalah partai politik hanya memikirkan keuntungan partai politik semata dan potensi menyuburkan dinasti politik. saat ini masyarakat sulit membedakan partai politik yang mana yang telah mewakili suara kelompok tertentu yang diwakilinya akibat lahirnya koalisi besar, mengesampingkan ideologi partai politik, dan terbajaknya sistem demokrasi. Konsep ambang batas secara ideal harus dimaknai sebagai standar angka yang dapat ditoleransi dan diterima secara rasional yang dilakukan oleh partai politik secara berkelanjutan bukan sekadar untuk menang pemilu selanjutnya tapi mampu digunakan secara berkelanjutan. Ambang batas maksimal mampu digunakan secara berkelanjutan. h. Ambang batas maksimal didasarkan oleh partai politik pemenang pemilu sebelumnya artinya partai politik pemenang dapat mengusung kadernya/calonnya sebagai calon presiden dan wakil presiden secara mandiri dan partai politik lain dapat melakukan pencalonan secara mandiri atau koalisi selama tidak melebihi persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang berdasarkan pemilu sebelumnya. i. Ambang batas bawah menjaga proporsionalitas keterwakilan masyarakat. Ambang batas bawah berdasarkan kursi DPR diyakini mampu menyederhanakan partai politik agar tercipta efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintah, karena partai politik yang berhasil lolos ke parlemen merupakan partai politik yang mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Ambang batas bawah akan menciptakan kualitas partai politik apabila penguasaan kursi terkonsentrasi pada partai yang didasarkan pada kursi di DPR. Semakin kecil jumlah partai politik semakin besar kualitas partai politik namun semakin besar jumlah partai politik maka semakin kecil kualitas partai politik, sehingga partai politik yang sudah ada akan kompetitif menguatan dan meningkatkan kualitas untuk mendapat dukungan besar dari masyarakat dan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dengan baik. Jadi yang lebih ditekankan adalah efektifitas partai bekerja, bukan secara kuantitasnya. j. Rekonstruksi ambang batas atas dan ambang batas bawah yang ditawarkan tidak menghilangkan ambang batas dalam pencalonan 191 Presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaknai dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Justru rekonstruksi ambang batas ini akan menguatkan fungsi partai politik, menguatkan sistem presidensial dan pemisahan kekuasaan dengan fungsi kontrol dan penyeimbang oleh partai politik oposisi. Menguatkan ideologi partai dengan menciptakan kemandirian partai dalam mengusung kader/calon terbaiknya. Dengan metode ini diyakini mampu mendorong partai politik untuk serius menunjukan eksistensinya dan menjaga kepercayaan masyarakat agar mendapat dukungan maksimal oleh rakyat. Ambang batas maksimal akan mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang benar-benar dilaksanakan oleh kedua komponen yaitu partai politik dapat menjalankan amanah dengan baik dan membuka ruang untuk menerima kritikan saran terhadap kebijakan yang akan dibuat kedepan sebagai organisasi perwakilan dan masyarakat yang mewakilkan suaranya melalui partai politik dapat konsisten mendukung kebijakan yang akan dibuat oleh partai politik. Penentuan proporsionalitas keterwakilan di parlemen juga sebenarnya bertujuan untuk memastikan anggota yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi untuk mewakili rakyat, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan rakyat tersebut. Hal ini sejalan dengan kewajiban anggota DPR, yaitu menyerap dan menghimpun aspirasi konstituennya, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pengaduan masyarakat, serta bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen rakyatnya. Prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki mekanisme keterwakilan rakyat dalam lembaga legislatif adalah bahwa anggota DPR terpilih membawa mandat suara masyarakat yang memilih mereka, sehingga pertanggungjawaban utamanya adalah kepada konstituen atau pemilihnya. Oleh karenanya, perdebatan dan pengambilan keputusan di parlemen harus sepenuhnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan dari para elite politik semata. k. Ambang batas maksimal berpotensi memunculkan 6 hingga 8 calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan pemilu sebelumnya. Ambang batas maksimal berpotensi melahirkan 6 hingga 8 calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan oleh konstitusi sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 6A 192 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden”. l. Ambang batas maksimal menggunakan hitungan rasional yang sistematis dan matematis dan dapat dipertanggungjawabkan setiap pemilu, berikut penjelasan hitungan ambang batas maksimal yang didasarkan pada partai politik pemenang sebagai ambang batas atas dan partai politik yang memiliki kursi di DPR sebagai ambang batas bawah pemilu sebelumnya. Berikut adalah daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke DPR RI Pemilu tahun 2024: m. Berdasarkan hal tersebut di atas, PDIP memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2024 kali ini dengan 25.387.279 suara dari 151.796.630 suara atau sebesar 16,72 persen. Posisi kedua, Golkar memperoleh 23.208.654 suara atau 15,28 persen. Partai PDIP ditetapkan sebagai partai politik pemenang pemilu tahun 2024 dengan persentase tertinggi dari partai politik lain. PDIP menjadi standar partai politik lain untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara mandiri atau koalisi/gabungan partai politik selama tidak melebihi persentase yang dimiliki oleh PDIP. Partai politik lain seperti PKS, Partai Demokrat, PKB, PAN masih dapat 193 melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden baik secara mandiri atau koalisi/gabungan partai politik, Misalnya koalisi Partai Demokrat (7,43%) dengan PAN (7,23%) jadi total persentase adalah (14,66%), jumlah tersebut masih berada di bawah persentase PDIP (16,72%). Artinya Partai Demokrat dan PAN tidak melebihi persentase partai pemenang yaitu PDIP. PKS, Partai Demokrat, PKB, PAN berpeluang mengusung calonnya secara mandiri tanpa berkoalisi mengingat persentase masih berada di bawah ambang batas maksimal yang dimiliki oleh PDIP. Hal inilah yang menjadi alasan kuat Majelis Hakim melakukan pergeseran paradikma karena ambang batas minimal yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu secara progresif tidak ideal lagi untuk digunakan. n. Bahwa juga berdasarkan standar tersebut, formulasi pemilihan umum sebuah negara perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek internal yang berkaitan dengan kecocokan demokrasi dengan keadaan bangsa dan aspek eksternal yang berkaitan dengan regulasi dan aturan main umum yang berlaku secara internasional agar demokrasi yang dijalankan tidak menyimpang dari prinsip umum dan menciptakan aturan yang kuat dan pelaksanaan yang bersih. Ilmuwan politik Amerika Larry Diamond menegaskan bahwa, demokrasi terdiri dari empat elemen kunci: (1) a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections, yaitu sistem politik untuk memilih dan menggantikan pemerintah melalui pemilihan yang bebas dan adil; (2) the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life, yaitu partisipasi aktif masyarakat, sebagai warga negara, dalam politik dan kehidupan sipil; (3) protection of the human rights of all citizens, yaitu perlindungan hak asasi manusia semua warga negara; (4) a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens, yaitu sebuah aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga negara. o. Bahwa sistem check and balance dalam pemerintahan mengontrol dan mengimbangi kekuasaan lembaga negara lain dalam sistem pemerintahan. Kapasitas oposisi dan koalisi dalam sistem pemerintahan dapat membantu jalannya sistem pemerintahan yang adil. Ambang batas 194 maksimal, akan melahirkan hak untuk membentuk pemerintahan yang stabil, biasanya berdasarkan konstitusi yang ada, atau tidak hanya partai pemenang atau partai tertentu saja yang mampu mengendalikan atas kekuasaan politik atau kebijakan. Ambang batas maksimal tidak melahirkan polarisasi di masyarakat, sebab ambang batas maksimal akan memunculkan beberapa alternatif calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Polarisasi menimbulkan pembagian masyarakat terhadap pandangan politik yang terkesan direkayasa atau digiring oleh pasangan calon tertentu. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu, untuk mengukur derajat kualitas Pemilu diperlukan beberapa indikator untuk menilainya yakni: akuntabilitas (accountability), keterwakilan (representativeness), keadilan (fairness), persamaan hak setiap pemilih (equality), lokalitas, reliable, dan numerikal. Dari semua indikator tersebut hanya bisa diwujudkan jika mengadopsi ambang batas maksimal dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Utamanya pada indikator reliable (keandalan), ambang batas maksimal yang digunakan partai politik pemenang sebagai patokan pengusungan calon presiden dan wakil presiden dan menjamin konsistensi pemilu presiden dan wakil presiden secara berkelanjutan. p. Bahwa ICCPR sesuai dengan ide ambang batas maksimal, sebab menjamin terlaksananya right to be candidate dengan lebih luas. Persoalan hak asasi manusia saat ini tidak pada konteks pengakuan haknya, melainkan pada implementasi dari hak asasi manusia tersebut. Ide ambang batas maksimal memberikan akses yang lebih luas pada setiap warga negara untuk dapat diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden, selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. q. Bahwa dalam sistem politik yang diberi label nomatif “konstitusionalisme demokrasi” “democratic constitutionalism”) adalah sah sejauh mana setiap warga negara secara perkiraan mewujudkan konsepsi normatif tersebut di dalam dan melalui lembaga-lembaga mereka. Untuk tujuan ini, kontitusionalisme demokrasi menekankan sejumlah poin. Pertama, demokrasi konstitusional adalah bentuk pengaturan politik yang disepakati. Kedua, prosedur demokrasi harus dijamin secara konstitusional, yaitu prosedur tersebut harus lebih aman terhadap perubahan oleh aktor politik 195 yang berkuasa. Ketiga, prosedur konstitusional itu sendiri, bagaimanapun, harus dapat diubah melalui cara-cara demokratis. Dan keempat, baik prosedur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi maupun prosedur perubahan konstitusi secara demokratis harus secara sistematis dihubungkan dengan dan bergantung pada ruang publik yang terbuka, inklusif, dan beragam untuk perdebatan dan musyawarah yang mendorong partisipasi luas di berbagai tempat dan menghasilkan proses pengetahuan dan pembentukan opini yang berkualitas tinggi. r. Bahwa dalam konsep demokrasi, pemerintahan demokratis adalah pemerintahan di mana rakyat dan pemerintah terhubung (the people and the government are connected). Asal usul kata demokrasi mengungkapkan hubungan ini: Democracy adalah kombinasi dari kata Yunani kuno demos (“rakyat”) dan kratein (“memerintah). Demos dan process of ruling (kratein) disatukan melalui: 1) pemilihan di mana rakyat bebas untuk memilih dan menolak pejabat pemerintah, 2) akses terus-menerus kepada pemerintah oleh rakyat di antara pemilihan, dan 3) pengesahan undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan rakyat yang berpemerintahan sendiri. Dalam pemaknaan ini jelas bahwa people dan government terhubung dalam hal input (demos membentuk dan mempengaruhi pemerintah) dan output (undang-undang dan kebijakan yang keluar dari pemerintah dan mempengaruhi kehidupan demos mencerminkan kepentingan demos seperti yang didefinisikan oleh demos). Jelas dalam kasus seperti itu bahwa pemerintah demokratis. s. Bahwa dalam demokrasi baru (In new democracies), dua pertimbangan muncul lebih kuat daripada dalam demokrasi yang sudah mapan. Salah satunya adalah legitimasi undang-undang pemilu (legitimacy of electoral laws). Jika undang-undang ini dianggap tidak adil, apa pun alasannya, berdasar atau tidak, maka demokrasi dalam masalah. Undang-undang pemilu dibuat oleh manusia (electoral laws are made by humans). Undang- undang tersebut bergantung pada konstelasi kekuatan dan opini politik (constellation of political forces and opinions) pada saat undang-undang tersebut diadopsi. Mungkin tampak seperti realisme yang keras untuk menyatakan bahwa kepentingan pribadi para pembuat keputusan menentukan pilihan undang-undang pemilu. Namun, klaim seperti itu 196 secara retroaktif menjelaskan apa pun hasilnya orang memutuskan apa yang menjadi kepentingan mereka dengan berbagai alasan. t. Bahwa memenangkan pemilihan berikutnya (winning the next election) merupakan perhatian utama, tetapi dapat bertentangan dengan kepentingan jangka panjang (but it can conflict with long-term interests), termasuk menjaga stabilitas (including preservation of stability), bertentangan dengan preferensi ideologis (ideological preferences), dan kekuatan kebiasaan (the force of habit). Manakah dari hal ini yang akan mengesampingkan yang lain dalam mendefinisikan 'kepentingan pribadi'? Bahwa cara yang digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi seseorang dapat disalahpahami dan karenanya kontra produktif. Communist party melakukannya bukan hanya karena kebiasaan tetapi juga karena mereka berharap menjadi partai terbesar. Ternyata itu adalah kesalahan penilaian yang sangat fatal di banyak negara. u. Bahwa jika demikian, peluang apa yang tersisa bagi para ahli judicial review mengenai sistem pemilu untuk memberikan nasihat yang dianggap rasional? Bukan tugas para ahli, akademisi, dan warga negara untuk mempertanyakan dasar motivasi dari hasil yang diinginkan. Mereka hanya dapat mengingatkan, membantu menghindari cara-cara yang salah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka dapat bertanya, "Hasil seperti apa yang Anda inginkan?" dan kemudian menunjukkan sejauh mana aturan yang dipertimbangkan dapat memastikan atau menggagalkan tujuan yang dinyatakan. v. Bahwa constitutions and judicial review dianggap, dalam beberapa dekade terakhir, sebagai perangkat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu (protection of individual rights) dan, melalui ketentuan kesetaraan (equality provisions), hak-hak kelompok minoritas yang berpotensi rentan (rights of potentially vulnerable minority groups). Dalam konsepsi ini, hukum tata negara (constitutional law) dipandang sebagai sarana untuk menahan mayoritas yang berpotensi menindas (as a means of restraining potentially oppressive majorities) agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kebebasan pribadi atau kepentingan kelompok minoritas. Konsepsi kesetaraan hak ini menekankan apa yang disebut: konstitusi 197 sebagai perisai terhadap ekses mayoritas (constitutions as shields against majoritarian excesses). w. Bahwa dalam teori Veto Players and Inclusive Sensitivity dalam Democratizing Constitutional Law (2016) oleh Christopher F. Zurn menulis: Ini bukan sekadar kebetulan: kewenangan konstituen selalu diakui secara formal berada di tangan warga negara secara langsung atau tidak langsung, setidaknya dalam sistem demokrasi. Pengaturan kelembagaan ini mendukung hipotesis rekonstruktif bahwa mereka mewujudkan cita-cita bersama yang demokratis dan kesetaraan politik (democratic co- authorship and political equality). x. Bahwa dalam The Origins and Components of Electoral Systems, yang ditulis oleh Rein Taagepera (2007) mengingatkan kepada para praktisi politik: Pertama, Saat memilih sistem pemilihan, pilihan utama adalah antara ketegasan pemerintah dan representasi berbagai pandangan minoritas (When choosing an electoral system, a main trade-off is between decisiveness of government and representation of various minority views); Kedua, Ketika sistem pemilu dibuat tidak adil, tidak seorang pun dapat memprediksi cara kerja sistem tersebut yang sebenarnya dan membohongi diri sendiri jika berpikir demikian. Cobalah mengingat masa depan. Jangan dorong undang-undang yang menguntungkan partai besar saja karena partai bisa saja sekarang besar kemudian partai besar bisa menyusut (when electoral systems are made unjustice, no one can predict their actual workings—and you kid yourself if you think that you can. Try remembering future. Do not push for laws that favor large parties just because your party is large now—it may shrink). Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon 198 presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.” 3. Memerintahkan agar putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). B. Kesimpulan Presiden I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 selama tidak dimaknai sebagai "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu", dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Ide tentang ambang batas maskimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung dan keunggulan ambang batas maksimal). b. Kesesuaian ide "ambang batas maksimal" dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXl/2023. c. Menguatkan sistem kepartaian. d. Penguatan hak politik mayoritas dan hak politik minoritas Partai Politik peserta Pemilu dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. e. Penyederhanaan Partai Politik dan penguatan sistem presidensial. f. Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu. g. Melahirkan sistem check and balance dalam Pemerintahan. h. Ambang batas maksimal sejalan dengan the international covenant on civil and political righs (ICCPR). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para 199 Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Ca/on diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan Presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Melalui ketentuan pasal 229 ayat 200 (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon Presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu, atau; b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan Partai Politik peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 4. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 6. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 sebagai syarat Pasangan Galon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan demikian pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada 201 rakyat pemilih yang berdaulat. Hal tersebut membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Galon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Kepala Pemerintahan sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui Partai Politik yang telah memperoleh dukungan final melalui Pemilu. 7. Batasan open legal policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable), konsep moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sementara rasionalitas diartikan sebagai sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Keterkaitan antara batasan open legal policy dengan konsep presidential threshold sebagai berikut: a. Konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan tersebut. Namun sebaliknya, konsep ini senada pula dengan nilai-nilai dimaksud. b. Presidential threshold berfungsi untuk menjaga kualitas pemilihan, dengan menetapkan ambang batas, hanya partai yang memiliki dukungan signifikan yang dapat berkompetisi, memastikan calon Presiden yang diusung memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. lni adalah bentuk moralitas politik yang mendorong kepercayaan publik. c. Dari segi rasionalitas, threshold menghentikan fragmentasi politik, dalam sistem di mana banyak calon ikut bersaing, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan baru yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adanya ambang batas, proses politik lebih terarah dan koheren. 202 d. Presidential threshold mendukung keberlanjutan pemerintahan, dengan meminimalisir calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal, artinya ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan nilai moral dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. e. Presidential threshold melindungi suara mayoritas. Oengan hanya memperbolehkan partai besar, suara masyarakat tidak akan terdistribusi secara terlalu luas, yang dapat menyebabkan calon dengan dukungan minoritas menang. lni menegaskan prinsip rasionalitas dalam menghormati suara mayoritas. f. Presidential threshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai kecil. Sebaliknya memberikan insentif bagi partai-partai tersebut untuk berkolaborasi, mendorong dialog antar partai yang dapat menghasilkan solusi lebih baik bagi bangsa. g. Ambang batas tidak menciptakan ketidakadilan, tetapi lebih kepada penyaringan yang adil. 8. Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 22E ayat (2) dan ayat (6) UUO 1945 menyatakan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum lebih lanjut diatur dengan Undang- Undang, dengan demikian pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang merupakan Open Legal Policy. Terdapat pula beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan Open Legal Policy, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi 203 kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tanggal 7 Juli 2022 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dimohonkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang, dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dan Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 73/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Ahmad Syaikhu, dkk., dengan Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum menyatakan menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXl/2023 tanggal 14 September 2023 dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 204 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh, dkk., dengan Amar Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum menyatakan Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 9. Bahwa norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 mengenai besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk Undang-Undang Dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah ne bis in idem. 205 10. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-Vll/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang- Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU- Vl/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. 12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. 13. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan 206 pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy Pembentuk Undang- Undang. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Martin D. Tumbelaka, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan pengaturan adanya presidential threshold adalah untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Ambang batas tersebut diterapkan guna memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. 2. Bahwa semua ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah memberikan amanat atau delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pembentuk undang-undang telah melaksanakannya dengan membentuk Undang- Undang Pemilu yang di dalamnya telah memuat hal-hal lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut. Ketentuan Pasal 222 undang-undang a quo merupakan salah 207 satu implementasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pemilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, tidak merupakan penyalahan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi. Terhadap Keterangan DPR, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR yang disampaikan oleh Martin D. Tumbelaka selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa penentuan presidential threshold, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy, merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi yaitu Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap Keterangan Pihak Terkait yaitu Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, Partai Buruh yang dibacakan oleh Said Salahudin, Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibacakan oleh Moin Tualeka dan Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar yang dibacakan oleh Daniel Febrian, pada pokoknya Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa menurut Partai Golkar, pilihan sistem merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk undang-undang, sehingga tidak 208 pada tempatnya untuk diajukan uji konstitusional di Mahkamah. b. Bahwa sebagai bukti adanya delegasi kewenangan terbuka untuk menetapkan pilihan pada ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU 7/2017, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang" 2. Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura yang dibacakan oleh Stefen Alves Mau, pada pokoknya Partai Hanura menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan terhadap presidential threshold sebesar 20% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, DPP Partai Hanura mengusulkan dan/atau menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. 3. Keterangan Pihak Terkait Partai Buruh yang dibacakan oleh Said Salahudin, pada pokoknya Partai Buruh menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Partai Buruh berpendapat ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice karena tidak memberikan hak pencalonan atau candidacy right yang sama kepada partai politik peserta pemilu. Pandangan Partai Buruh ini sejalan dengan pokok pikiran Hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pasal a quo telah secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon presiden, termasuk wakil presiden, hanya karena partai politik bersangkutan tidak memiliki kursi atau suara pada pemilu sebelumnya. b. Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden 209 dan wakil presiden ditentukan menjadi 0% dalam rangka menghadirkan lebih banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis pada pelaksanaan pemilu. Partai Buruh menilai ambang batas 0% lebih relevan untuk diterapkan dan dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menyebabkan ketidakadilan bagi Partai Buruh, termasuk partai-partai politik lain yang terhalang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. 4. Keterangan Pihak Terkait PBB yang dibacakan oleh Gugum Ridho Putra, pada pokoknya PBB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa fokus utama yang harus diperkuat bukan hanya Presiden, tetapi juga kemampuan partai menghasilkan kandidat yang berkapasitas untuk menjadi kandidat presiden itu di kemudian hari. Dengan begitu, alasan pemberlakuan presidential threshold guna mencegah Presiden minoritas dengan menyederhanakan partai politik, jelaslah tidak beralasan menurut hukum untuk dipertahankan. b. Presidential threshold melemahkan fungsi pendidikan partai politik untuk mengusung kepemimpinan di tingkat nasional, sebagai pihak yang telah menguji ketentuan presidential threshold sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 4 periode pemilihan umum, kurang-lebih selama 20 tahun. Pihak Terkait PBB telah sejak lama memulai perjuangan kesetaraan kedudukan, di antara partai politik guna memajukan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilu. Dengan demikian Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Keterangan Pihak Terkait PKS yang dibacakan oleh Agoes Purnomo, pada pokoknya PKS menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ide tentang presidential threshold adalah ide untuk menjamin bahwa pemerintahan itu kuat, efektif, dan berjalan, sebagaimana fungsinya. Yang keduanya, tidak diganggu oleh parlemen. Tetapi kita harus menyadari bahwa pemerintahan situasi saat itu, perilaku kita di 210 parlemen memang menjadikan posisi jumlah kursi kita itu untuk bagian dari bargaining dengan pemerintah, bagian dari pemerintah. Tapi itu dinamika politik yang tidak terhindarkan. b. Bahwa PKS, sebagaimana sikap sebelumnya, sudah mengajukan gugatan tentang parliamentary threshold. Jadi, syarat presidential threshold 20% popular vote, 20% suara kursi efektif di parlemen, ditambah dengan 25% popular vote, suara sah, itu tidak cukup fair. Pada saat itu PKS berpandangan bahwa presidential harus kuat. Tetapi kemudian, sekarang kita melihat perlu ada calon-calon alternatif yang kira-kira dia bisa diterima masyarakat dan berkualitas. Jadi, salah satu yang penting kalau parliamentary threshold diturunkan adalah kita punya calon-calon yang lebih banyak dan alternatif lebih banyak. 6. Keterangan Pihak Terkait PKN yang dibacakan oleh Moin Tualeka, pada pokoknya PKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pengujian Pasal 22 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan bahwa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPRD sebelumnya, sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden. 7. Keterangan Pihak Terkait Partai Perindo yang dibacakan oleh Ferry Kurnia, pada pokoknya Partai Perindo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penentuan ambang batas ini jangan menjadi kepentingan jangka pendek dengan adanya bargaining position antarpartai, tapi ini harusnya dimaknai sebagai mekanisme yang harus kita lahirkan dalam satu kepentingan jangka panjang, termasuk bagaimana kita membangun koalisi partai politik. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting bahwa biarlah partai politik mengatur koalisi itu secara alamiah dan strategis sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri tanpa adanya hal 211 yang memang terkait dengan penguatan-penguatan di dalam mekanisme struktural. Perindo mendukung Petitum Permohonan Pemohon, supaya ke depan lebih banyak opsi calon-calon presiden yang punya potensi memimpin bangsa dan menjadi ruang demokrasi sebagai daulat rakyat yang betul-betul bisa diimplementasikan secara real dan dilaksanakan oleh partai politik. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait Partai Golkar, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu pengaturan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum (legal policy) Pembentuk Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Keterangan Pihak Terkait Partai Hanura, Partai Buruh, PBB, PKS, PKN, dan Partai Perindo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa adanya ketentuan Pasal a quo adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen, dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena pengaturan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam ketentuan a quo adalah 212 untuk pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 213 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 214 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 215 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon pada pemilu terakhir tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Selain itu, para Pemohon juga merupakan akademisi dan penggiat kepemiluan; 3. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 jelas merupakan pembatasan yang ketat terhadap askes setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Karena, dengan pengaturan Pasal 222 UU 7/2017 menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya, dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi; 4. Bahwa selain itu, Pasal 222 UU 7/2017 telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, yakni dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu asas demokrasi konstitusional. Demikian juga dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, setiap warga negara juga memiliki jaminan yuridis yang melekat untuk dapat melaksanakan hak pililhnya sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak yang dimaksud merupakan pelanggan hak asasi manusia dari warga negara; 5. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam kedaulatannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan beberapa alternatif calon yang ditawarkan oleh semua partai politik peserta pemilu. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia disebabkan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, maka menjadi kerugian bagi warga negara termasuk para Pemohon. 216 6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual terjadi karena berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Dalam hal ini para Pemohon tercatat dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide Bukti P-6]. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak 217 terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan Pasal 222 UU 7/2017 mengebiri kemandirian partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik dipaksa secara sistemik untuk melakukan penggabungan partai untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU 7/2017 berakibat pada partai politik besar atau partai politik pemenang saja yang dapat mengusung calonnya sendiri sedangkan partai politik kecil hanya ikut apa yang menjadi keputusan partai politik besar atau partai politik pemenang; 3. Bahwa menurut para Pemohon, batasan partai politik dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Batasan itulah yang menjadi standarisasi partai politik melakukan pencalonan presiden secara mandiri atau gabungan selama tidak melebihi perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu DPR sebelumnya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, urgensi pemberlakuan ambang batas maksimal dalam pencalonan presiden adalah mengindari munculnya calon tunggal, penguatan partai politik dan ideologi, dan sistem pemilu yang demokratis dan konstitusional; 5. Bahwa menurut para Pemohon, hakikat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 218 adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya artinya setiap partai politik harusnya memiliki kedudukan yang sama dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya 6. Bahwa menurut para Pemohon, ide ambang batas maksimal sesuai dengan keseluruhan persyaratan yang disyaratkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Ambang batas maksimal dapat digunakan pada pemilu saat ini dan pemilu yang akan datang secara berkelanjutan. Selain itu, ambang batas maksimal juga menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional tertentu untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; 7. Bahwa menurut para Pemohon, ide ambang batas maksimal menggunakan kursi di DPR sebagai dasar penentuan hak partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga sejalan dengan konsep penyederhanaan partai politik dan penguatan sistem presidensiil; 8. Bahwa menurut para Pemohon, ambang batas maksimal memungkinkan partai politik untuk mengutamakan kadernya sendiri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, sistem kaderisasi partai politik menjadi lebih baik, ideologi partai politik menjadi kuat, keterbukaan informasi meningkat, partai politik lebih mandiri terkait pendanaan, dan nominasi. Dengan demikian ambang batas maksimal menguatkan sistem kepartaian; 9. Bahwa menurut para Pemohon, ambang batas maksimal tidak menghilangkan hak politik minoritas partai politik dan memperkuat hak politik mayoritas partai politik dalam pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden. Sehingga, ambang batas maksimal akan melahirkan calon yang ideal karena melalui proses bottom up; 10. Bahwa menurut para Pemohon, ambang batas maksimal tidak melahirkan polarisasi di masyarakat, sebab ambang batas maksimal akan memunculkan beberapa alternatif calon dari partai politik atau gabungan partai politik; 11. Bahwa menurut para Pemohon, The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sesuai dengan ide ambang batas maksimal, sebab menjamin terlaksananya right to be candidate dengan lebih luas. Ide ambang batas maksimal memberikan akses yang lebih luas pada setiap warga negara 219 untuk dapat diusung sebagai pasangan calon Presiden dan Pakil presiden, selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan paling lambat pada tanggal 21 November 2024. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), namun kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yaitu paling lambat pada tanggal 21 November 2024. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 220 [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Golongan Karya (Golkar) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Buruh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 221 [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 November 2024 tanpa menyerahkan keterangan tertulis (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.20] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti surat/tulisan serta keterangan ahli para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan keterangan Pemberi Keterangan PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Hanura, PBB, PKS, PKN, dan Partai Perindo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.21] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 222 Bahwa ketentuan atau pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 secara substansial tidak berbeda dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003] maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008], yaitu sama-sama mengharuskan adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas minimal persentase dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian inkonstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah. Terhadap pengujian Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan Pasal 9 UU 42/2008 terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat 3, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan 223 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya; 6. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonanya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 7. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan 224 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 225 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur atau tidak jelas; Sementara itu, terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, telah diputus dalam beberapa putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan prematur; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan 226 menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 227 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 13. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, 228 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan 229 menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 24. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 25. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 26. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 230 28. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 29. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat 231 (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji perihal inkonstitusionalitas norma tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah ternyata tidak semua putusan dimaksud mempertimbangkan pokok permohonan yang disebabkan beberapa hal, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau Pemohon menarik permohonan sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Dengan demikian, dalam menilai ihwal permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan putusan- putusan Mahkamah yang menilai atau mempertimbangkan pokok permohonan karena pada putusan-putusan tersebut dasar pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam permohonan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, putusan-putusan Mahkamah yang mempertimbangkan pokok permohonan mengenai pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 9 UU 42/2008 dapat ditemukan pada putusan- putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, sehingga rakyat yang secara mandiri mendukung calon independen tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 232 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold menghalangi hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia serta mengakibatkan diskiriminasi terhadap partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi mencerminkan keinginan dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi percaya kepada calon 233 Presiden yang diusung melalui partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold melanggar sejumlah amanat UUD 1945 dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan HAM, serta mengakibatkan monopoli dan oligarki kekuasaan oleh partai-partai tertentu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 9 UU 42/2008 tidak memiliki pijakan konstitusional dan penalaran yang logis karena prosentasenya tidak bisa diketahui sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; Sedangkan untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan oleh Mahkamah terdapat dalam putusan- putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan diterapkan dalam Pemilu serentak 2019 karena bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu. Mahkamah dalam amar 234 putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai berlaku untuk Pemilu 2024 karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung presidential threshold Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional 235 tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka presidential threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada alasan logis mengapa syarat perolehan kursi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus 20% (dua puluh persen). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan a quo dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan- putusan sebelumnya sebagaimana Mahkamah uraikan di atas, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv) alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal; (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya presidential threshold namun mempersoalkan besaran angka persentase dalam presidential threshold tersebut. Adapun alasan permohonan a quo pada pokoknya mengemukakan ambang batas maksimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak melebihi perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu DPR sebelumnya bersesuaian dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, ambang batas tersebut sejalan dengan konsep penyederhanaan partai bahkan memungkinkan partai politik untuk mengutamakan kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, 236 termasuk tidak menimbulkan polarisasi mengingat akan memunculkan beberapa altenatif calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Dengan kata lain, ambang batas maksimal akan melahirkan calon presiden dan wakil presiden yang ideal karena melalui proses bottom up, sehingga akan dihasilkan pemilu yang adil dan transparan. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan-permohonan sebelumnya. Pada permohonan a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.22] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian para Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan 237 implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon a quo secara formal harus dinyatakan kehilangan objek. [3.24] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.25] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 238 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 239 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari