87/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 87/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gugum Ridho Putra Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Irfan Maulana Muharam S.H., Gatot Priadi. S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., dan Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han), Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM BULAN BINTANG yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Nomor 1B, RT/RW 4/4 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Komisi 2 Pemberantasan Korupsi; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia; Membaca kesimpulan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 September 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 3 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) kembali menegaskan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) menyebutkan pula “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini ketentuan- ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250), Ketentuan-Ketentuan Pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209), dan Ketentuan-Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) terhadap Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM 6. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”) menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276062907880003, beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pembayar pajak aktif dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP): 709548184412000, yang dalam kesehariannya menjalankan profesi sebagai Advokat. sebagai perseorangan warga negara Indonesia Pemohon berhak mendapatkan manfaat atas pembangunan di berbagai sektor yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang turut dibayar oleh Pemohon. 8. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang merupakan sasaran dari program pembangunan itu sendiri, Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal-Pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian a quo karena Pasal- Pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer 5 (selanjutnya disebut “korupsi koneksitas”). Ketentuan-ketentuan Pasal yang Pemohon ajukan dalam Pengujian a quo tidak secara tegas menyebut bahwa ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur juga berlaku bagi KPK RI. Akibatnya KPK RI menjadi gamang dan ragu untuk mengusut perkara-perkara dugaan korupsi koneksitas apakah dapat menggunakan Ketentuan-Ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur di dalam Pasal-Pasal tersebut atau tidak. 9. Bahwa keragu-raguan KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas yang disebabkan berlakunya Ketentuan Pasal-Pasal yang Pemohon ajukan dalam Pengujian a quo, jelaslah berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidak-tidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Kegagalan ataupun ketidak-optimalan penanganan perkara korupsi koneksitas itu tentulah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab manfaat-manfaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima tidak akan pernah sampai kepada Pemohon. Kerugian itu tentu tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum acara koneksitas itu memberikan kepastian hukum kepada KPK RI untuk mengusut dan menangani perkara korupsi koneksitas. 10. Bahwa kerugian Pemohon atas berlakunya Ketentuan Pasal-Pasal yang dimohonkan diuji itu semakin nyata karena dalam pemberitaan media akhir- akhir ini jelas menunjukkan kurangnya profesionalisme KPK RI dalam menangani dugaan perkara korupsi koneksitas. Seperti perkara dugaan tindak pidana korupsi Kepala Basarnas yang berujung permintaan maaf dan penyerahan perkara kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI. Begitupun untuk perkara-perkara sebelumnya, seperti dugaan pidana korupsi helikopter AW 101 tahun 2016-2017 dan termasuk perkara dugaan tindak pidana Korupsi melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2017 (sumber berita terlampir), tidak ada yang ditangani oleh KPK RI menggunakan skema korupsi koneksitas. KPK RI fokus mengusut pelaku dari kalangan sipil saja, sementara pelaku-pelaku yang diduga berasal dari kalangan militer diserahkan pengusutannya kepada institusinya (Puspom TNI). 11. Bahwa selain berhak atas manfaat-manfaat Pembangunan, selaku perorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga memiliki hak dan 6 kewajiban untuk mengambil peran serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”). Dalam Ketentuan ayat (1) undang-undang ini dikatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam Ketentuan Ayat (2) huruf c dikatakan pula bahwa peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu salah satunya dilakukan dengan “hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi”. Dalam Ketentuan Ayat (2) huruf e lebih dipertegas kembali bahwa “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. 12. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat jelaslah Pemohon berhak untuk ikut serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pemberian saran dan pendapat secara bertanggung jawab yang dalam hal ini Pemohon lakukan dengan mengajukan pengujian a quo kepada Mahkamah semata agar kewenangan pengusutan perkara korupsi Koneksitas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK RI”) itu dapat diperkuat. Dengan memperkuat KPK RI mengusut perkara-perkara korupsi koneksitas, maka KPK RI tidak hanya fokus menindak pelaku-pelaku korupsi dari kalangan sipil saja, tapi dapat pula memaksimalkan perannya mengusut perkara-perkara korupsi dari kalangan militer dengan skema hukum acara pidana koneksitas. Dengan begitu, kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dapat dicegah dan ditanggulangi sedemikian rupa dari kemunculannya di kemudian hari. 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang- undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) 7 Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa sebagai peorangan warga negara, Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon itu telah dilanggar oleh Ketentuan-Ketentuan Pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji karena Pasal- Pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengusutan perkara korupsi koneksitas oleh KPK RI. Ketidakpastian itu memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena berpotensi mengganggu kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan akibat perkara korupsi koneksitas berpotensi gagal ditangani atau ditangani secara tidak optimal. Atas dasar itu jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang Pemohon alami dengan berlakunya Pasal-Pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Sekiranya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Ketentuan- Ketentuan Pasal yang dimohonkan diuji itu adalah termasuk pula KPK RI, maka kepastian hukum tentang hal ini akan terwujud sehingga kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. 15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 6 sampai angka 14 di atas dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 DAN KETENTUAN PASAL - PASAL YANG MENGATUR PIDANA KONEKSITAS DALAM KUHAP MAUPUN DALAM UNDANG-UNDANG 8 PERADILAN MILITER MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI KPK RI 16. Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIlik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pengakuan sebagai negara hukum itu membawa konsekuensi yakni bahwa segala tindak tanduk bernegara dari Republik Indonesia itu haruslah dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Menjalankan roda pemerintahan negara dengan dasar kekuasaan belaka (maachstaat) tidak lagi dapat diterima. Prinsip negara hukum (rechstaat) telah mewajibkan Indonesia sebagai negara demokrasi untuk berjalan secara berdampingan dengan panduan hukum. Atas dasar itu kepastian hukum menjadi elemen yang teramat penting terlebih dalam proses-proses penegakan hukum. 17. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Ketentuan Pasal 28D ayat (1) telah menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya agar setiap orang betul- betul merasakan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, negara harus betul- betul serius menyusun instrumen-instrumen hukum berupa undang-undang yang mampu menghadirkan semua jaminan konstitusional itu dan tidak boleh membiarkan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan itu dilanggar oleh undang-undang itu sendiri. 18. Bahwa tidak terkecuali dalam hal penindakan tindak pidana korupsi, elemen kepastian hukum juga sangat penting. Dibentuknya KPK RI dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penindakan perkara korupsi itu memerlukan kerja yang fokus dan serius karena pidana korupsi, sekalipun masih banyak perdebatan soal label “extra ordinary crime” nya, telah disepakati para ahli hukum bahwa ia memerlukan penanganan khusus yang dilakukan secara berbeda dari perkara-perkara pidana pada umumnya. Suasana kebatinan pembuat undang-undang ketika membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat dilihat pada bagian awal penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam 9 masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat”. Atas dasar itulah penanganan tindak pidana korupsi jelas memerlukan penanganan khusus. 19. Bahwa pengakuan pembuat undang-undang yang menyebut korupsi telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa pembuat undang-undang sepenuhnya menyadari, terdapat potensi bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi di semua lini kehidupan. Tidak terkecuali korupsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dari kalangan sipil dan pelaku- pelaku yang berasal dari kalangan militer secara bersama-sama. Mengacu kepada Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dalam konteks pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan sipil dan kalangan militer, sejatinya tidaklah berpengaruh terhadap status perbuatan deliknya. Sekalipun berbeda dari latar belakang pelaku, perbuatan – perbuatan itu sepanjang mendatangkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, tetaplah ia dikategorikan sebagai korupsi. 20. Bahwa atas dasar itulah, sekalipun pembuat kejahatan dari kalangan militer tunduk pada sistem peradilan pidana sendiri di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“Undang-Undang Peradilan Militer”), akan tetapi Pembuat undang-undang tetap membuka peluang untuk menyidangkan perbuatan-perbuatan pidana yang melibatkan sipil dan militer secara bersama-sama itu dalam sebuah mekanisme gabungan yang disebut dengan istilah “Pidana Koneksitas”. Dengan sistem koneksitas ini terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan sipil dan militer ditangani dalam tim gabungan yang dibentuk bersama oleh aparat penegak hukum sipil dan militer. Mulai dari penyidikan, penelitian perkara hasil penyidikan, hingga penuntutan persidangannya dibahas bersama tim gabungan. Penentuan peradilan yang menyidangkan perkaranya juga demikian. Baik peradilan sipil maupun peradilan militer, 10 komposisi hakimnya terdiri dari hakim kalangan sipil (peradilan umum) dan hakim dari kalangan militer (peradilan militer). 21. Bahwa ketentuan hukum acara peradilan koneksitas ini dapat ditemukan dalam 2 (dua) Undang-Undang yakni: (1) pertama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94; (2) kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Kedua undang-undang itu telah mengatur secara detil bagaimana tatacara penyidikan, penelitian, penuntutan, hingga persidangan perkara koneksitas bagi Kejaksaan Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun telah mengatur ketentuan hukum acara koneksitas secara jelas bagi keduanya, ketentuan hukum acara koneksitas itu tidak dapat dipastikan secara tegas juga berlaku bagi KPK RI. Di sinilah letak persoalan norma yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diputus dalam pengujian a quo. 22. Bahwa baik KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer terkait hukum acara koneksitas telah menegaskan bahwa Peradilan Umum memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan peradilan militer untuk menyidangkan perkara-perkara koneksitas. Peradilan militer ditegaskan baru berwenang mengadili perkara demikian apabila memang terdapat keputusan dari Menteri Pertahanan disertai persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) bahwa perkara tersebut diadili di Pengadilan Militer. Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP dan Ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 89 ayat (1) KUHAP Pasal 198 ayat (1) UU Peradilan Militer (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh 11 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 23. Bahwa setelah menegaskan posisi dominan dari Peradilan Umum (sipil), baik KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer telah menegaskan bahwa penyidikan dari perkara koneksitas dilaksanakan dengan tim gabungan bersifat tetap dari institusi masing-masing. Selain itu ditegaskan pula bahwa wewenang pembentukan Tim gabungan itu ada pada pimpinan tertinggi institusi penegakan hukum masing-masing yang diwajibkan untuk berkoordinasi dan membuat keputusan bersama membentuk tim Penyidik gabungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP serta Ketentuan Pasal 198 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut: Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing- masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman. 24. Bahwa setelah tim penyidik gabungan dibentuk dan mulai bekerja melakukan penyidikan. Ketentuan hukum acara Koneksitas dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Peradilan Militer mewajibkan tim Penuntut Umum 12 sipil maupun militer melakukan penelitian bersama untuk menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara, apakah peradilan umum atau peradilan militer. Hasil penelitian itu akan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani para pihak. Apabila dalam hasil penelitian itu terdapat persesuaian pendapat soal peradilan mana yang berwenang mengadili perkara itu, maka masing-masing penuntut umum sipil maupun militer melaporkan kepada atasan tertinggi pada instansi penegak hukumnya masing-masing. Dalam artian apabila disepakati peradilan umum (sipil) yang akan menangani, maka Kejaksaan Agung selaku instansi penegak hukum sipil yang mempersiapkan penuntutannya. Kalau sebaliknya, diputuskan harus ditangani di peradilan militer, maka Oditur Jenderal TNI selaku penegak hukum militer yang akan mempersiapkan penuntutan di peradilan militer. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP serta dalam Pasal 199 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut: Pasal 90 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP Pasal 199 ayat (1), (2) dan (3) UU Peradilan Militer (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal 13 dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. 25. Bahwa tidak hanya sampai di situ, KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer telah mengatur secara spesifik indikator objektif yang dijadikan sebagai pisau analisis yang dipergunakan untuk menentukan peradilan mana yang harus mengadili perkara koneksitas nantinya. Dalam ketentuan hukum acara pidana koneksitas telah ditegaskan bahwa apabila kerugian atas tindak pidana itu dialami oleh Kepentingan Umum (sipil) maka perkara koneksitas itu harus diadili di Pengadilan Umum (sipil). Sebaliknya apabila kerugian atas tindak pidana koneksitas itu ternyata dialami oleh militer, maka perkara koneksitas itu haruslah diadili di Peradilan militer. Keputusan mengenai persidangan pada peradilan militer menjadi dasar bagi perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Ketentuan Pasal 91 ayat (1), (2), (3) KUHAP serta Ketentuan Pasal 200 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut: Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP Pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) UU Peradilan Militer (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengandilan Negeri yang berwenang. 14 (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi. 26. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan yang lebih teknis soal pengajuan perkara ke peradilan umum ataupun militer, ketentuan hukum acara koneksitas KUHAP maupun dalam Undang-Undang Peradilan Militer telah menentukan bahwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh tim penyidik gabungan, apabila perkara disidangkan di peradilan umum (sipil) maka Jaksa atau Jaksa Tinggi yang menjadi penuntut umum yang mengajukan perkara memberikan catatan bahwa perkara tersebut telah diambil olehnya. Begitupun sebaliknya, apabila perkara disidangkan di peradilan militer, Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi membubuhkan catatan serupa. Secara lengkap ketentuan itu disebutkan dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Ketentuan Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut: 15 Pasal 92 ayat (1) dan (2) KUHAP Pasal 201 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Militer (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 27. Bahwa lebih lanjut lagi, Ketentuan hukum acara koneksitas di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer sudah mengatur dan mengantisipasi apabila terjadi perbedaan pendapat antara penuntut umum sipil pada Kejaksaan Agung dan penuntut umum militer pada Institusi TNI. Dalam artian apabila penuntut umum (Jaksa atau Jaksa Tinggi) pada Kejaksaan Agung dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi pada TNI berbeda pendapat mengenai kerugian atas tindak pidana diderita oleh siapa sehingga terdapat perbedaan pendapat pula peradilan mana yang berwenang menyidangkan, apakah peradilan umum (sipil) ataukah peradilan militer, maka perbedaan pendapat itu dilaporkan kepada pimpinan tertinggi instansi penegakan hukum masing-masing. Selanjutnya untuk mengakhiri perbedaan pendapat tersebut, baik KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer mengharuskan Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 28. Bahwa selanjutnya, apabila antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ternyata tetap terdapat perbedaan pendapat mengenai kerugian tindak pidana dan siapa peradilan yang berwenang mengadili, maka Ketentuan hukum acara koneksitas baik pada KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer 16 telah menegaskan bahwa pendapat Jaksa Agung - lah yang menentukan peradilan mana yang harus menyidangkan perkara tersebut. Dengan demikian, dapatlah diketahui terhadap perkara koneksitas ini, instansi penegakan hukum sipil, dalam hal ini Kejaksaan Agung diberikan posisi yang dominan oleh pembuat undang-undang untuk menelaah dan memutuskan peradilan mana yang berwenang menyidangkan perkara tersebut. Begitupun kalau ternyata antara Kejaksaan Agung dan Oditur Jenderal TNI tetap berbeda pendapat soal itu, KUHAP memberikan posisi yang dominan kepada Kejaksaan Agung untuk mengakhiri perdebatan dan mengambil keputusan akhir soal peradilan mana yang berwenang mengadili. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP serta Ketentuan Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut: Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3) UU Peradilan Militer (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing- masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menuntukan. 17 pendapat Jaksa Agung yang menentukan. 29. Bahwa selain mengatur prosedur penanganan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, serta pengaturan mengenai penyelesaian perbedaan pendapat soal kerugian dan peradilan mana yang harus mengadili perkara, Ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang- Undang Peradilan Militer juga mengatur wewenang penentuan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. Di dalam KUHAP maupun Undang- Undang Peradilan Militer ditentukan apabila peradilan umum ditunjuk untuk mengadili, maka Ketua Majelis berasal dari Peradilan Umum (sipil), sementara anggota majelis berasal dari hakim peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Sementara apabila peradilan militer yang ditunjuk untuk mengadili, maka ketua Majelis berasal dari peradilan militer dan anggota majelis berasal dari hakim peradilan umum (sipil) dan hakim peradilan militer secara berimbang. Komposisi hakim serupa juga berlaku untuk tingkat banding. Dalam penentuan komposisi itu kewenangannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk mengusulkan. Secara lengkap Ketentuan Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP dan Ketentuan Pasal 203 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan sebagai berikut: Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP Pasal 203 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Peradilan Militer (1)Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim; (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dalam Pasal 198 ayat (1) diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. (2) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua 18 hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang; (3)Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing- masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer titular; (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding; (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). dari Pengadilan dalam lingungan peradilan umum dan Hakim Anggota yang masing- masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan lingkungan peradilan militer. (3) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan Hakim Anggota ditetapkan secara berimbang yang masing-masing dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Pengadilan Tingkat Banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 30. Bahwa apabila kita mencermati Ketentuan-Ketentuan Norma Bab XI tentang Koneksitas dalam KUHAP dan Bagian Kelima tentang Acara Koneksitas pada Undang-Undang Peradilan Militer, jelaslah Ketentuan Koneksitas itu baru mengatur secara eksplisit kewenangan penyidikan dan penuntutan melibatkan Institusi Kejaksaan Agung dan Institusi TNI. Sementara untuk KPK RI sendiri, dikarenakan KPK RI dibentuk belakangan setelah reformasi, sementara KUHAP dibentuk pada tahun 1981, maka cukup beralasan kita tidak akan menemukan pengaturan tentang kewenangan KPK RI untuk turut menyidik dan menuntut perkara koneksitas dalam 2 (dua) undang-undang tersebut. 19 31. Bahwa meski demikan, pada dasarnya Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengatur wewenang KPK RI untuk menangani perkara Koneksitas. Dalam ketentuan ini dikatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”. Ketentuan ini menyisakan sebuah pertanyaan hukum seperti apa dan bagaimana koordinasi dan kendali penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas itu dilakukan oleh KPK RI? Dari seluruh ketentuan pasal dan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak satupun ada yang mengatur tatacara yang jelas bagi KPK RI untuk mempergunakan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas dalam Ketentuan Pasal 42 itu. Penjelasan Ketentuan Pasal 42 sendiri hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga pertanyaan hukum tersebut belum juga terjawab. 32. Bahwa walaupun demikian, Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sendiri telah mengatur, bahwa pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi menggunakan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana dikatakan “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penjelasan Ketentuan Pasal 62 itu dengan sangat lugas mengatakan: “Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”. Artinya KUHAP adalah salah satu hukum acara pidana yang dipergunakan oleh KPK RI dalam menangani perkara tindak pidana Korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. 20 33. Bahwa meskipun KUHAP sudah disebutkan sebagai salah satu bagian hukum acara yang dipergunakan oleh KPK RI, namun tetap saja hal itu tidak menjawab pertanyaan hukum berikut ini secara meyakinkan yakni: “apakah Ketentuan hukum acara pidana Koneksitas yang diatur dalam Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP maupun Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang- Undang Peradilan Militer juga dapat dipergunakan oleh KPK RI untuk menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?”. Inilah persoalan norma yang Pemohon ketengahkan kepada Mahkamah untuk dinilai dan diputuskan. Sekalipun Ketentuan Pasal 42 telah memberikan kewenangan kepada KPK RI, tetap saja Ketentuan Pasal 42 ini mengandung ketidakjelasan tentang bagaimana kewenangan itu dapat dilakukan oleh KPK RI. Sehingga secara nyata Ketentuan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi KPK RI. 34. Bahwa apabila menghubungkan ketentuan Pasal 42 dan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan ketentuan hukum acara koneksitas dalam Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan maupun Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer, maka siapapun dapat juga menafsirkan bahwa KPK RI sejatinya berwenang menangani perkara korupsi koneksitas dan berwenang pula menggunakan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tersebut. Akan tetapi, penafsiran demikian tidaklah dapat menghalangi munculnya penafsiran sebaliknya yang menegaskan KPK RI tidak berwenang sebab ketentuan Hukum Acara Koneksitas dalam KUHAP maupun dalam Undang- Undang Peradilan Militer sama sekali tidak mengatur dan menyebut secara eksplisit KPK RI turut berwenang menggunakan ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur di sana. Dengan demikian jelaslah ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer mengandung ketidakpastian hukum karena bersifat multi tafsir. 21 35. Bahwa ketidakpastian hukum yang terdapat pada ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu jelas bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu juga berpotensi dijadikan sebagai legitimasi oleh KPK RI untuk memilih melepaskan diri dari kewajiban menangani perkara korupsi koneksitas atau menanganinya secara tidak optimal. Karena itu, ketidakpastian hukum itu juga bertentangan dengan asas akuntabilitas dimana KPK RI dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk korupsi koneksitas. 36. Bahwa kepastian hukum dalam Ketentuan Hukum Acara Koneksitas itu menjadi sangatlah penting diwujudkan karena sejak awal Keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) sebagaimana disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan termasuk diantara yang diatur adalah adanya “Badan-Badan Berwenang Khusus” dan “Kerjasama dengan badan-Badan Penegak Hukum” sebagaimana diatur dalam Bab III Konvensi tersebut yang diulas dalam Penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Bagian C. Pokok-Pokok Isi Konvensi. Dengan begitu, koordinasi KPK RI dengan institusi penegak hukum militer dalam menangani perkara koneksitas adalah amanat dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia. 37. Bahwa apabila membaca ketentuan-ketentuan norma pidana koneksitas yang diatur dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Peradilan Militer, dapatlah diambil kesimpulan bahwa sekalipun instansi penegak hukum sipil dan militer diberikan kedudukan yang setara untuk melakukan penyidikan dan penelitian perkara guna menentukan kerugian dan peradilan mana yang berwenang menyidangkan. Akan tetapi, manakala terjadi dispute atau 22 perbedaan pendapat mengenai pokok perkara dan yurisdiksi peradilan yang berwenang mengadili, pembuat undang-undang telah memberikan instansi penegak hukum sipil, dalam hal ini Kejaksaan RI suatu posisi yang lebih dominan untuk menentukan keputusan tentang hal itu. 38. Bahwa terlebih lagi bagi KPK RI. Selain terdapat kebutuhan hukum untuk diberikan kepastian hukum menangani perkara Koneksitas, dalam posisinya sebagai lembaga khusus memberantas korupsi, tentulah terdapat kebutuhan hukum yang sama pula agar KPK RI dapat diberikan posisi yang dominan selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Oditur Jenderal Militer tentang penanganan perkara koneksitas nantinya. Dengan demikian terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menafsirkan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan maupun Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer. Sejalan dengan itu pula, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukum pula bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan-Ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan maupun Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer dapat dimaknai berlaku pula bagi KPK RI. B. KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MENGATUR SUBBIDANG KHUSUS DI BAWAH BIDANG PENINDAKAN KPK RI YANG BERWENANG MENANGANI KORUPSI KONEKSITAS 39. Bahwa apabila merunut kepada sejarah pemberantasan korupsi, pembentukan KPK RI tidak lepas dari Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“Tap MPR Nomor XI/MPR/1998”). Di dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut ditegaskan bahwa “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan 23 nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden ….”. Dengan begitu agenda pemberantasan korupsi tidak ada perlakuan yang berbeda. Baik mereka yang tunduk pada peradilan umum (sipil) maupun yang tunduk pada peradilan milter, sama- sama dibebankan kewajiban hukum yang sama untuk bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. 40. Bahwa Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 ini kemudian menjadi dasar mengingat pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999”) dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”). Pada mulanya embrio KPK RI sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbentuk sebuah “Komisi Pemeriksa” yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disahkan, berlaku pula Ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang pada pokoknya mengamanatkan “dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dua tahun setelah itu, pada tanggal 27 Desember 2002 dibentuklah KPK RI dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di bagian Penjelasan Umumnya juga mengutip Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, hingga kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 41. Bahwa apabila mencermati perkembangan kelembagaan KPK RI hari ini, selain didorong pula oleh perkembangan dunia internasional yang memerangi tindak pidana korupsi sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003), namun jelaslah awal mula kehendak untuk menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme itu berasal dari kehendak lembaga kedaulatan rakyat tertinggi (MPR RI) saat itu yang diwujudkan dalam bentuk Tap MPR Nomor XI/MPR/1998. Atas dasar itu, untuk menilai apakah terdapat kebutuhan hukum bagi KPK RI untuk turut 24 dapat menggunakan ketentuan acara koneksitas yang telah diatur di dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang peradilan militer, maka tentulah perlu dilihat secara seksama maksud asli (original intent) pembuat kebijakan ketika membentuk embrio Lembaga ini. 42. Bahwa original intent pembentukan KPK RI, tidaklah hanya dapat ditemukan dalam memori pembahasan (memorie van toelichting) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, akan tetapi lebih jauh dari itu yakni perlu dilihat pula ketentuan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998. Sebagaimana telah Pemohon ulas sebelumnya, Ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 telah menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden. Artinya maksud kebatinan pembuat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 saat itu sangat lah jelas bahwa penindakan tindak pidana korupsi haruslah ditegakkan kepada siapa pun juga tanpa ada pembedaan perlakuan sedikitpun. Dengan begitu penindakan tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan termasuk apabila tindakan itu dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan sipil dan militer dalam kerangka korupsi koneksitas. Karena itu merujuk kepada seluruh alasan hukum di atas, tentulah terdapat kebutuhan hukum bagi KPK RI untuk secara serius memampukan dirinya menangani perkara korupsi di hadapan siapapun juga termasuk mengusut korupsi koneksitas. 43. Bahwa berkebalikan dengan kebutuhan hukum itu, Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengatur bidang-bidang di dalam organisasi KPK RI yang tidak satupun mengatur subbidang yang menjalankan penanganan perkara korupsi koneksitas. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan KPK RI yang terdiri atas 4 (empat) bidang yakni: a. Bidang Pencegahan; b. Bidang Penindakan; c. Bidang Informasi dan Data; dan d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Sementara Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah membagi sub-sub bidang di bawah bidang Penindakan yang terdiri atas: a. Subbidang Penyelidikan; b. Subbidang Penyidikan; dan c. Subbidang Penuntutan. Tidak satupun di bawah bidang penindakan KPK RI terdapat subbidang yang bertugas secara khusus menangani penyelidikan, penyidikan 25 dan penuntutan perkara korupsi Koneksitas. Padahal ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah secara tegas menyebutkan KPK RI “berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum (korupsi koneksitas)”. 44. Bahwa di sisi lain Kejaksaan Agung RI dalam struktur Organisasi nya telah memiliki bidang yang khusus untuk menangani perkara tindak pidana koneksitas yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (“Perpres Nomor 15 Tahun 2021”). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer berdasarkan Pasal 25 huruf a Perpres Nomor 15 Tahun 2021 “…adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung”. 45. Bahwa lebih jauh lagi, Ketentuan Pasal 519T Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (“Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021”) mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer melalui direktorat penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti. Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Struktur Organisasi Kejaksaan Agung RI mengakomodir secara konsisten kewenangan Kejaksaan Agung menyidik dan menuntut perkara pidana koneksitas. Berkebalikan dengan itu, KPK RI mengatur kewenangan menyelidik, 26 menyidik dan menuntut pidana korupsi koneksitas, akan tetapi Undang- Undang KPK RI tidak mengamanatkan pembentukan subbidang khusus untuk membidangi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas. 46. Bahwa ketiadaan amanat di dalam Undang-Undang KPK RI untuk membentuk sub bidang khusus yang bertugas untuk menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Korupsi Koneksitas selayaknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer pada Kejaksaan Agung jelaslah sebuah kondisi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI karena turut menjadi penyebab KPK RI tidak dapat menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Korupsi Koneksitas sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Guna mempertegas pelaksanaan kewenangan KPK RI tersebut, maka kebutuhan hukum untuk membentuk subbidang khusus yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Korupsi Koneksitas pada KPK RI jelaslah sebuah kondisi yang harus ada atau conditio sine qua non sebab keberadaan subbidang khusus itu lah yang menyebabkan KPK RI dapat menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Korupsi Koneksitas, sekaligus pula menjawab kegamangan dan keragu-raguan KPK RI dalam menangani perkara korupsi koneksitas selama ini. 47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Korupsi Koneksitas. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 27 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas. 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713). 4. Menyatakan frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 28 5. Menyatakan kata “penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 6. Menyatakan frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7. Menyatakan frasa kata “jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 8. Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 9. Menyatakan frasa kata “penuntut umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 29 10. Menyatakan kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 11. Menyatakan kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang- Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 12. Menyatakan frasa kata “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 13. Menyatakan frasa kata “Penuntut Umum” pada Ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 14. Menyatakan frasa Kata “Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 30 15. Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 September 2023 sebagai berikut: 1. P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250); 3. P-3 : Fotokopi KTP Pemohon. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 23 Januari 2024 dan keterangannya didengarkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pendahuluan Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau exta-ordinary crime merupakan kenyataan yang tidak dapat lagi dibantah. Berbagai pendapat ahli yang menyatakan hal ini sudah terlalu banyak kita dapati di berbagai tulisan dan pernyataan dalam berbagai kesempatan. Pernyataan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa memang tidak tercantum secara implisit di dalam perundang- undangan pemberantasan korupsi yang kita punya saat ini yaitu UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 31 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun di dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 20 tahun 2001 dinyatakan: “… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.” Dengan menggunakan penafsiran a contrario, kalimat tersebut diartikan tidak lain selain bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa mengingat pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Mengenai cara pemberantasan yang luar biasa ini, menurut Ahli terdapat tidak kurang dari 30 (tiga puluh) cara luar biasa dalam pemberantasan korupsi baik deri segi hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001, maupun UU No. 30 tahun 2002 dan Perubahannya.. Di samping itu, kalimat yang menyatakan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas juga telah banyak diakui sebagai salah satu ukuran luar biasanya kejahatan korupsi atau bahkan dinyatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa merupakan syarat penting untuk memahami bagaimana lahirnya sebuah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain kejahatan korupsi merupakan musuh bersama yang menjadi salah satu penyebab lahirnya gerakan reformasi tahun 1998, pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum yang telah ada sebelumnya juga dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans huruf b UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan meyakini kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, lahirnya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami secara lebih utuh. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberikan berbagai kelebihan dibanding institusi Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Didesain dan didengungkan sebagai sebuah extra-ordinary body meski faktanya ternyata tidaklah demikian. B. Sekilas Riwayat Lahirnya Badan Khusus Antikorupsi: KPK. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa untuk menyempurnakan pemahaman kita mengenai apa dan bagaimana KPK didesain 32 sejak awal, perlu kiranya kita mengkaji berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk latar belakang historis dan ‘suasana kebatinan’ yang menyelimuti saat pembentukan undang-undang tersebut. Secara umum, lahirnya KPK dilatarbelakangi oleh: pertama, keyakinan bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Kedua, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan karenanya perlu dioptimalkan, ketiga, bahwa lembaga yang ada belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, dan keempat, karenanya dibutuhkan badan khusus di luar lembaga/institusi yang sudah ada yang hanya bertugas memberantas korupsi. 1. Korupsi Bukan Kejahatan Biasa Sejak lama kita meyakini bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kejahatan korupsi bukanlah kejahatan biasa telah ditegaskan di dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “... Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.” Lebih dari itu, bahwa korupsi bukan kejahatan biasa juga dituangkan di dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan: “... dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.” 33 Atas dasar keyakinan bahwa korupsi bukan lagi kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa, timbul kebutuhan untuk memberantas dengan cara –cara yang luar biasa karena cara-cara konvensional dianggap belum atau tidak berhasil. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga dinyatakan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam kapasitas selaku Ketua Tim Rancangan Undang- undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada rapat Panitia Kerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Panja KPTPK) tanggal 5 Desember 2001 Prof. Dr. Romli Atmasamita, S.H., LL.M. menyatakan: “Seperti Bapak-bapak ketahui, tentu kita sudah mendengar informasi bahwa negara kita termasuk negara miskin. Kemiskinan itu kita ketahui bukan karena sumber daya alam, tetapi karena Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi secara besar-besaran. Apakah itu dana dari Pemerintah atau dana dari luar negeri. Sehingga kalau kita lihat kalau dari sudut pandang itu, juga tentu Bapak mengetahui masalah itu, maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa sebetulnya korupsi itu bukan hanya semata-mata kejahatan biasa yang biasa kita kenal di dalam KUHP misalnya dari penyalahgunaan jabatan, di dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 seperti yang kita ketahui, tetapi sifat kejahatannya sudah sangat luar biasa. Kalau boleh dikatakan di situ bahwa keluar-biasaan kejahatan korupsi itu sudah bersifat sistematik dan luas. Bahkan kalau dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai human rights, sebetulnya korupsi yang telah terjadi di Indonesia itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia sebetulnya. Itu kalau memang kita masih memiliki nurani untuk mengatakan itu. Oleh karena itu dari sudut pandangan seperti ini, Pemerintah tahu akibatnya dari suatu korupsi yang begitu meluas dan sistematik... Dan kita sadari pula bahwa untuk penanganan- penanganan terhadap korupsi yang sangat luar biasa ini perlu ada lembaga khusus yang juga memiliki wewenang yang sangat luar biasa.” Dari pernyataan Prof. Romli tersebut, ada beberapa hal yang penting digaris bawahi, yaitu: pertama, korupsi adalah kejahatan luar biasa karena sistematik dan meluas; kedua, bila dilihat dari sudut Konvensi-konvensi Internasional mengenai human rights, korupsi adalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. 34 Dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, telah lama berkembang pendapat yang menyatakan adanya kejahatan luar biasa atau dikenal sebagai extra ordinary crime. Extra ordinary crime adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan kejahatan biasa atau ordinary crime. Sifatnya yang extra ordinary crime itu memberi konsekuensi yang berbeda dalam penanganan tindak pidananya. Meski belum terdapat kesepakatan mengenai kriteria sebuah extra ordinary crime, namun secara umum Ahli membuat intisari dari pendapat (Alm.) Prof. Muladi yang pernah disampaikan dalam berbagai perkuliahan dan kesempatan bahwa sebuah kejahatan luar biasa mempunyai ciri sebagai berikut: 1. Setiap orang berpotensi menjadi pelakunya. 2. Random victim atau random target. 3. Menimbulkan kerugian yang tidak saja besar tetapi juga meluas. 4. Terorganisasi atau oleh organisasi, bahkan bersifat lintas negara. Yang dimaksud dari ciri pertama yaitu setiap orang berpotensi menjadi pelakunya adalah bahwa kejahatan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Korupsi bukanlah delik propria, yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menyandang status atau jabatan tertentu, melainkan suatu delik umum yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Adapun yang dimaksud sebagai random victim adalah mempunyai korban yang bersifat acak. Bahkan yang lebih hebat lagi, dalam kejahatan korupsi seringkali korbannya tidak merasa telah menjadi korban. Atau bahkan korban ternyata sekaligus pelaku. Ciri ketiga yaitu menimbulkan kerugian yang tidak saja besar tetapi juga meluas adalah bahwa kejahatan korupsi menimbulkan kerugian yang besar, dan kerugian itu tidak berhenti meski perbuatan korupsinya telah selesai/berhenti. Ada semacam snowball effect pada kejahatan korupsi. terakhir, kejahatan korupsi kerap terjadi secara terorganisasi atau oleh organisasi. Terorganisasi berarti melibatkan lebih dari 1 orang, dimana ada pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Sedangkan oleh organisasi adalah bahwa dalam kejahatan korupsi seringkali melibatkan korporasi baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai alat untuk melakukan kejahatan. 2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Belum Dapat Dilaksanakan Secara Optimal. 35 Indonesia telah beberapa kali memiliki badan khusus anti korupsi, namun secara umum hasilnya tidak maksimal. Di samping itu kita juga masih memiliki Kepolisian dan Kejaksaan yang sampai saat ini juga berwenang melakukan pemberantasan korupsi. sejarah panjang pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan ternyata secara umum memang tidak memuaskan. Bagian konsiderans Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada huruf a menyatakan secara tegas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas menyatakan pula hal itu: “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalu pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas...” 3. Lembaga yang Ada Belum Memenuhi Harapan. Apabila kita membaca bagian Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas di situ dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. kalimat ini tentu tidak muncul tiba-tiba atau tanpa pertimbangan. Sama-sama kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah yang disebut di bagian konsideran itu mengarah pada lembaga Kepolisian dan kejaksaan. 2 lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua Tim Penyusun RUU-KPTPK Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dalam rapat Panja RUU-KPTPK tanggal 5 Desember 2001 menyatakan dengan tegas: “Kita ketahui di dalam perkembangan penegakan hukum terhadap korupsi itu sudah 32 tahun lebih, sejak tahun 1960-an, yang dibentuk dengan Undang-Undang No.24 Tahun 1960 mengenai Tim Pemberantasan Korupsi dan beberapa Tim-tim lain juga 36 tidak ada hasilnya, sama sekali dikatakan tidak efektif. Begitu juga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga ditugasi untuk penegakan-penegakan hukum terhadap korupsi, sampai saat ini kita sama-sama mengetahui belum secara optimal melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dalam pada itu perkembangan korupsi bukan mengecil, bahkan semakin meningkat, berkembang secara luas dan kita sama- sama merasakan dan mengetahui bahwa korupsi sudah merupakan suatu kebiasan di kalangan masyarakat kita. Kita lihat dari tingkat paling bawah sampai paling atas, kebiasaan yang sulit kita hindari, yang sulit kita tanggulangi dengan keberadaan- keberadaan instansi-instansi penegak hukum yang sampai saat ini pun belum secara efektif bisa melaksanakan tugas-tugasnya.” Begitu pun anggota Tim Penyusun RUU-KPTPK Dr. Adnan Buyung nasution, S.H., LL.M. menyampaikan pendapat yang tak kalah pedas dari ketua Tim Prof. Romli masih pada kesempatan yang sama yaitu rapat Panja RUU-KPTPK tanggal 5 Desember 2001, “Ini Rancangan Undang-Undang kita sudah sosialisasikan ke 5 Kota. Yang saya ingat, saya sendiri ikut itu. Disamping Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Hampir di semua Kota, orang mengeluh. Sudah begini parah kondisi ini, mungkin bisakah, mampu memberantas korupsi. Dan juga, walaupun panas kuping mendengarnya, terutama teman-teman dari pihak Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, itu masyarakat sudah begitu sinis pada institusi hukum kita ini.” Pendapat kedua anggota Tim Penyusun RUU-KPTPK itu bukan tidak berdasar. Terlalu banyak kendala yang dihadapi Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. mula dari isu intervensi atasan, pemerintah, atau intervensi politik, alasan keterbatasan anggaran, alasan kesejahteraan anggota Polri dan kejaksaan, dan lain-lain. Apapun alasannya, ketidakmampuan itu telah mengakibatkan munculnya anggapan bahwa hukum Indonesia bisa dibeli, penegakan hukum bersifat tebang pilih. Tak salah bila kemudian berkembang berbagai akronim sinis dalam masyarakat seperti KUHP yang diartikan sebagai Kasih Uang Habis Perkara.” Kenyataan ini juga diperkuat oleh pendapat Anggota DPR dari Fraksi Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Panda Nababan. Dalam rapat Panja tanggal 5 Desember 2001 ia menyatakan, “Kemudian, terus terang saja tadi yang Pak Romli sampaikan, masalah Polisi dan Kejaksaan. Maksud saya kita sependapat dengan mengatakan “kita lihat lah, 37 mereka tidak mampu dan kemudian kita tahu”. Tetapi saya pikir ada baiknya secara khusus kita undang mereka. Topiknya ini, “Jaksa ada apa kau, apa kesulitanmu, problemmu apa? Di satu pihak kalau menanggapi Pak Romli katakan tadi seperti misalnya Undang-Undang Perbankan, “bagaimana kita mau bergerak, BI tidak mau memberikan nomor rekening”. Kita mau usut rekeningnya Hendra Wijaya, BI tidak bisa berikan. Beritahu nomor rekeningnya, di Bank mana? Ketentuan kami begitu. Begitu misalnya. Kemudian sama itu dengan pengalaman waktu Da’i Bachtiar jadi Darkoserse, waktu kita Pansus Bank Bali, kita pertanyakan itu. Dia berhenti karena suratnya Syahril Sabirin. Syahril Sabirin membuat surat dan saya sampaikan waktu di Pansus dokumen itu. Karena ada SKB, Jaksa Agung, Gubernur BI dengan Kapolri masih ditangani oleh BI, untuk itu kami minta dihentikan dulu. Berdasarkan pengalaman ini, kalau saya usulkan Pimpinan, karena kita ada waktu di samping ini tadi, ada baiknya saecara khusus kita ketemu dengan Polri, dengan Direktur Tipikor dan Kapolrinya. “Dalam sejarah Republik ini pernah tidak kalian mengangani korupsi, punya pengetahuan tidak?” Kan kira-kira begitu. Tahunya kan hanya kriminil. Kemudian demikian juga pengalaman Kejaksaan. Bagaimana itu?” Pendapat Panda nababan itu mempertajam pendapat sebelumnya bahwa Kepolisian dan Kejaksaan kerap menghadapi hambatan bahkan dianggap tidak pernah mampu memberantas korupsi. Selain terkendala kualitas sumber daya manusia, kedua lembaga itu pun menghadapi berbagai tekanan. Menanggapi dinamika yang terjadi di KPK beberapa tahun belakangan ini terutama dalam kepemimpinan Komisioner tahun 2019-2024, Ahli tidak memungkiri bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan lahirnya badan khusus antikorupsi KPK tidak lagi sedemikian relevan. Berbagai alasan yang melatari timbulnya dinamika tersebut telah sama-sama kita ketahui, namun kenyataan bahwa keinginan mengembalikan peran dan kedudukan KPK sebagaimana dicita-citakan dalam proses lahirnya perlu juga diperimbangkan. Oleh karena mengembalikan peran dan kedudukan KPK dalam peta pemberantasan korupsi yang menyeluruh harus dikedepankan. Di sisi lain meningkatnya peran dan prestasi Polri dan terutama Kejaksaan dalam menangani berbagai kasus korupsi besar tentu harus diapresiasi. 4. Pemberantasan Korupsi Butuh Badan Baru dan Khusus. Selain cita-cita kemerdekaan dan amanat reformasi, pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna juga merupakan keinginan setiap rakyat Indonesia. 38 Setelah sekian lama terkungkung di bawah suatu rejim yang dianggap otoriter, yaitu rejim Orde Baru, era reformasi menjanjikan tatanan kehidupan hukum yang mampu mencapai keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Mengingat sangat parahnya kejahatan korupsi di Indonesia, keinginan untuk memberantas korupsi itu dianggap hanya dapat dicapai salah satunya dengan membuat suatu badan baru yang khusus pula memberantas tindak pidana korupsi. sebagaimana disampaikan Prof. Romli Atmasasmita selaku Ketua Tim Penyusun RUU-KPTPK pada rapat Panja tanggal 5 Desember 2001, “Pemerintah tahu akibatnya dari suatu korupsi yang begitu meluas dan sistematik, menyadari juga bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum pada saat ini masih ada eksistensinya, Undang-Undangnya juga masih ada, Undang-Undang Kepolisian, bahkan sekarang sudah selesai dibahas di DPR. Undang-Undang Kejaksaan juga ada, instansinya ada, organisasinya masih ada. Kita akui dan kita harus hormati, dan kita percaya bahwa di kedua instansi itu tidak semuanya buruk, pasti ada yang baik. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi seluruh aparat Kejaksaan, oknumnya itu tidak baik. Kita harus hargai, dan mereka itu, kedua instansi itu sudah berpuluh tahun ada di Indonesia. Dan kita sadari pula bahwa untuk penanganan- penanganan terhadap korupsi yang sangat luar biasa ini perlu ada lembaga khusus yang juga memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Apalagi itu diperintah oleh Undang-Undang No.31 Tahun 1999, walaupun sudah terlambat waktunya, sudah seharusnya bulan Agustus.” Dalam berbagai Rapat Panja, unsur Pemerintah maupun DPR bahkan tidak jarang membahas dan menyinggung wacana untuk menyerahkan kewenangan pemberantasan korupsi kepada KPK saja. Mengani hal ini Ahli tidak sepakat mengingat berbagai alasan dan kendala antara lain bahwa dengan demikian akan dibutuhkan sebuah badan baru yang sangat besar. Pembentukan badan baru yang sangat besar ini akan berkonsekuensi pada banyak hal seperti anggaran, (rekrutmen) dan pembinaan serta pengawasan SDM, dan lain-lain. C. KPK dan Keraguan akan Kewenangan Koneksitas. Dari potret latar belakang lahirnya KPK tampak bahwa KPK diharapkan dapat memberantas korupsi secara lebih sistematis dan tuntas. Desain superbody menunjukkan bahwa KPK hendak diberi amant untuk bisa ‘menabrak’ semua 39 hambatan yang dihadapi institusi Polri dan Kejaksaan. Lahirnya ketentuan Ps. 42 UU No. 30 tahun 2002 yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” juga menunjukkan bahwa KPK diberi amanat untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara korupsi yang dalam UU No. 8 tahun 1981 atau KUHAP dikenal sebagai perkara koneksitas. Meski UU No. 30 tahun 2002 tersebut tidak menyebut secara spesifik sebagai suatu koneksitas, namun menurut riwayat lahirnya UU KPK berdasarkan rapat yang sama sebagaimana telah Ahli singgung beberapa kali di atas yaitu Rapat Panja tanggal 5 Desember 2001, Anggota DPR dari Fraksi PPP Dr. H. Zain Badjeber bahkan mempertanyakan relevansi aturan koneksitas, sebagai berikut: “Satu lagi: koneksitas. Apakah dengan TAP No.7 MPR, koneksitas terhadap korupsi masih kita berlakukan? Yaitu kepada TNI/POLRI tidak berlaku lagi, Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum. Artinya hanya tindak pidana militer, KUHPT yang berlaku. Korupsi ini kan tidak pidana umum, bukan militer. Apakah melalui Undang- undang ini mulai kita terapkan TAP No.7 tersebut bahwa terhadap tindak pidana korupsi, subyeknya itu siapa saja?” Mengenai KPK dan kewenangan koneksitas ini, Ahli berpendapat: 1. Konsep koneksitas yang saat ini berlaku pada kenyataannya menyimpang dari prinsip-prinsip hukum terutama prinsip kesamaan di hadapan hukum. Ahli sepakat dan mengakui bahwa dalam dunia/dinas kemiliteran terdapat kekhususan-kekhususan sehingga tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan sipil, namun sebagaimana kedudukan subjek hukum yang harus sama di hadapan hukum kekhususan yang diberikan kepada seseorang semata karena status dan kedudukannya merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Pada dasarnya, sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan korupsi telah Ahli sampaikan di bagian awal betapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa, namun kedudukan subjek hukum bukanlah kekhususan yang dimaksud. Kekhususan suatu tindak pidana 40 dijadikan alasan adanya penyimpangan asas adalah demi pengungkapan dan penyelesaian yang tuntas dalam kerangka penegakan hukum. Lebih dari itu kejahatan korupsi adalah delik komuna, yaitu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan korupsi bukan delik propria atau kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu. 2. Menurut riwayat lahirnya UU KPK, dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan, diharapkan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum KPK adalah bersifat independen dalam arti tidak diambil dari institusi yang ada melainkan direkrut melalui proses rekrutmen tersendiri. Namun mengingat proses seleksi dan rekrutmen membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara apabila badan antikorupsi ini telah terbentuk diharapkan badan antikorupsi dapat segera bekerja, pembuat undang-undang menyatakan bahwa pada awal berdirinya penyelidik, penyidik, dan penuntut umum akan diambil dari institusi yang ada. Dengan konsep ini KPK diharapkan lebih mandiri dan tidak bergantung pada SDM dari institusi lain. Hal ini dipercaya dapat memaksimalkan independensi dan kemandirian KPK. 3. Dengan diberikannya tugas koordinasi dan supervisi, KPK diharapkan menjadi semacam trigger mechanism bagi institusi Polri dan Kejaksaan. KPK memang tidak boleh menjadi aktor sendirian. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervise ini AHli berpendapat telah berjalan dengan cukup baik meski terdapat berbagai kekurangan namun tidak bersifat signifikan. Aparat penegak hukum di daerah, dalam berbagai kesempatan Ahli turun ke lapangan tidak sedikit yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya koordinasi dan supervise. 4. Dengan berbagai kekhususan yang dimiliki KPK, tidak berlebihan apabila KPK menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang ditemukannya dan/atau dilaporkan kepadanya sepanjang memenuhi kriteria perkara tindak pidana korupsi sesuai kewenangan KPK yang diatur di dalam UU. 5. Meski mempunyai kedudukan yang khusus, Pimpinan KPK memiliki kedudukan yang sama dengan pimpinan Polri dan Kejaksaan sepanjang menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Dan oleh karenanya segala peraturan perundang- undangan pemberantasan korupsi juga berlaku bagi KPK sepanjang tidak diatur lain. 6. Bahwa ketentuan hukum pidana formil, dalam hal ini UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berlaku bagi KPK. Oleh karenanya, 41 segala prosedur dan tatacara yang terdapat di dalamnya juga melekat dan mengikat KPK. Sehingga berbagai frasa yang terdapat di dalam KUHAP sepatutnya dimaknai secara fungsional dan sistematis terhadap keberadaan institusi KPK. 7. Bahwa sehubungan dengan kedudukannya, KPK berwenang menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk yang dilakukan secara koneksitas. Karenanya konsep koneksitas harus diterjemahkan sebagai penanganan perkara secara utuh/satu dan bukan dipisahkan apalagi diserahkan/dilepaskan. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Undang-Undang KPK di Pasal 42 itu telah mengatur mengenai ketentuan yang pada umumnya dikenal sebagai koneksitas dalam KUHAP dan karenanya, sebetulnya seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan, apakah KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sipil atau militer. Jadi seharusnya itu tidak menjadi perdebatan. 2) Dalam berbagai kesempatan, muncul semacam perdebatan yang Ahli sendiri menghadiri diskusi atau seminar mengenai kewenangan KPK tersebut. Ahli berpendapat bahwa sebetulnya memang kewenangan KPK ini sudah tegas dan tidak perlu lagi ditafsirkan secara luas. Namun, justru kekhawatiran Ahli muncul ketika pihak-pihak lain, baik pihak dari TNI maupun juga ada sebagian ahli hukum yang menafsirkan berbeda. Dari sinilah saya berpikir bahwa perdebatan itu justru masih ada bahwa KPK ini berwenang atau tidak. Karena faktanya memang didesak, baik secara faktual maupun secara teoretis dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar itu bahwa KPK harus menyerahkan dan tidak punya kewenangan sehubungan dengan keterbatasan aturan yang ada di Undang-Undang KPK maupun gesekan dengan ketentuan yang ada di KUHAP di Hukum Acara Pidana Undang-Undang. 3) Ahli berpendapat bahwa perlu ada semacam suatu penegasan untuk menyatakan bahwa KPK memang berwenang menangani perkara ini dan bahwa selama ini setidaknya ada dua kasus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, dimana KPK ternyata tidak menangani, bukan tidak bisa. Justru mendorong diperlukannya penegasan. 42 4) Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana memenuhi kriteria koneksitas, penguatan mengenai pemaknaan Pasal 42 untuk dikaitkan dengan ketentuan mengenai koneksitas yang ada di KUHAP menurut Ahli menjadi satu hal yang sangat diperlukan, sehingga perdebatan-perdebatan yang sebetulnya secara akademis memperkaya wacana akademik menjadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena dalam konteks penegakan hukum memang kita lebih memerlukan kepastian. 5) Mengenai kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime memang dalam konteks ini yang utama adalah perlu penegasan. Penegasan ini dibutuhkan semata dan terutama untuk menghindari perdebatan atau menghindari adanya pelemahan terhadap upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga pada dasarnya, Ahli ingin menegaskan bahwa sebetulnya penguatan koneksitas ini bukan hanya dibutuhkan oleh KPK, tetapi juga oleh institusi penegak hukum, terutama Kejaksaan. 6) Bahkan Ahli juga berpendapat bahwa Kepolisian perlu diperkuat. Hal ini terkait dengan pendapat Ahli bahwa kekhususan suatu tindak pidanalah yang kemudian berkonsekuensi dibutuhkannya pengaturan-pengaturan tertentu. Artinya, sebetulnya apabila di kasus-kasus tindak pidana korupsi itu ditemukan atau diusut oleh institusi lain selain KPK, institusi itu juga berwenang untuk mengusut penuh, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas. Hal ini semata-mata karena kejahatan korupsi adalah kejahatan umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kejahatan korupsi dilakukan sama sekali tidak dalam kedudukan dan kapasitas sebagai anggota TNI, sehingga dengan penegasan proses hukum kita berharap ke depan, Kepolisian, Kejaksaan, dan juga terutama KPK dapat menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas. 7) Ahli ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya penguatan kewenangan yang dimiliki oleh KPK berkonsekuensi logis pada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain, sehingga kalau boleh disederhanakan dalam konteks kejahatan korupsi, konsep koneksitas ini sepatutnya sudah bisa ditinggalkan dalam konteks kejahatan korupsi dan juga mungkin beberapa kejahatan khusus lainnya. Karena ahli berpendapat/berpegang pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada perbuatan seseorang. Dan karena perbuatannya korupsi, maka pengadilan yang berwenang adalah 43 pengadilan tindak pidana korupsi, dan untuk itu penanganan perkaranya dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya KPK, termasuk juga oleh Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan tanpa menggunakan konsep koneksitas. 8) Selanjutnya, terkait dengan kekhususan Undang-Undang KPK menyangkut asas lex specialis derogat legi generali. Asas lex specialis derogat legi generali lahir karena ada permasalahan hukum bahwa ada lebih dari satu peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dengan isi aturan yang sama atau juga berbeda. Gesekan adanya pengaturan lebih dari satu peraturan undang-undang inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apabila suatu permasalahan hukum terjadi, kita akan menggunakan jawaban berdasarkan aturan undang-undang yang mana, karena dia diatur oleh lebih dari satu undang-undang. Oleh karena itu, penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali perlu memahami bahwa pertama, sungguh ada gesekan antara dua aturan. Kedua, bahwa aturan yang bergesekan itu mempunyai kedudukan yang sama. Dalam konteks ini pengaturan mengenai konsep koneksitas yang ada di dalam KUHAP dengan konsep semacam koneksitas karena tidak ditegaskan betul di dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK tersebut. Penegasan bahwa KPK berwenang menangani perkara ini, baik dengan menggunakan konsep koneksitas maupun tanpa menggunakan konsep koneksitas adalah merupakan suatu kekhususan yang perlu dikedepankan untuk dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi secara lebih menyeluruh. 9) Oleh karena itu, mengapa Ahli mengaitkan dengan riwayat lahirnya undang- undang, terutama Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena Ahli ingin menyodorkan bahwa semangat pada saat itu adalah kita berharap sebuah badan yang mampu melakukan semua tindakan secara lawful terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa saja. Namun memang harus diakui bahwa aturan itu masih menimbulkan perdebatan, maka perdebatan inilah yang sebetulnya Ahli ingin upayakan untuk tidak lagi terjadi. Sehingga utamanya KPK walaupun juga tadi Ahli sampaikan bahwa Kejaksaan juga seharusnya bisa menangani perkara ini tanpa lagi menggunakan konsep koneksitas. 10) Pasal 42 Undang-Undang KPK itu semangatnya sama dengan ketentuan mengenai koneksitas yang ada di KUHAP. Akan tetapi dalam praktik seringkali timbul para penegak hukum kita terlalu kaku atau menganut aliran yang 44 legalistik, sehingga tidak mau mencoba memahami atau tidak mau memperluas pemahaman bahwa aturan-aturan itu juga dapat dikembangkan atau sedikit fleksibel. 11) Ketentuan mengenai koneksitas, baik yang ada di KUHAP maupun Pasal 42 Undang-Undang KPK, itulah yang sejak awal Ahli berpendapat bahwa bahkan pada saat aturan koneksitas ini dibuat di KUHAP, konsep koneksitas itu sebetulnya boleh dibilang sudah ketinggalan zaman. Semata karena prinsip pertanggungjawaban pidana itu melekat kepada seseorang karena perbuatannya dan tidak satu pun yang menyatakan bahwa melekat pada seseorang karena statusnya atau karena kedudukannya. 12) Oleh karena itu, ‘keistimewaan’ yang diberikan oleh hukum atau aparat penegak hukum kepada seorang pelaku tindak pidana karena status, atau kedudukan, atau jabatan itu sudah seharusnya ditinggalkan. Hal ini bukan berarti kita tidak mengakui kekhasan aktivitas atau kehidupan di dunia TNI atau militer, tetapi justru kita ingin menegaskan bahwa tindak pidana apa pun, siapa pun yang melakukannya, tidak peduli status kedudukan dan pangkat ataupun jabatannya. Penegak hukum manapun berwenang untuk menangani perkara tersebut, terlebih dalam hal ini terkait dengan kejahatan korupsi. Dan sudah sejak lama sekali terjadi perdebatan, polemik, dan lain-lain, hanya saja memang amanat putusan MK bahwa undang-undang harus diubah supaya pengadilan militer itu bisa lebih tegas menangani perkara-perkara apa saja. 13) Menyangkut Petitum Nomor 4 yang secara khusus meminta frasa atau kata Menteri Kehakiman ditafsirkan juga ke KPK, frasa menteri di dalam hukum acara pidana, Ahli berpendapat bahwa hukum acara pidana ini normanya tidak boleh ditafsirkan. Akan tetapi, fakta bahwa Undang-Undang 8/1981 ini sudah ketinggalan zaman, tentu tidak juga bisa kita menafikan fakta ini. Oleh karena itu, banyak aturan-aturan di dalam KUHAP yang sudah sepatutnya kita ubah dan kita sesuaikan dengan perkembangan hukum pidana modern, walaupun beberapa asas penting tentu tetap harus dijaga. 14) Namun demikian, menggunakan penafsiran bahwa Menteri Kehakiman meliputi juga KPK atau pimpinan KPK, memang tidak perlu secara khusus ditafsirkan bahwa hanya kepada KPK, tetapi ini juga harus ditafsirkan secara lebih luas. Karena kita melakukan pendekatan dengan menggunakan kewenangan- kewenangan atau kedudukan fungsional, sehingga akan lebih tepat apabila 45 penafsiran itu dilakukan secara terstruktur dan terbatas. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa memperluas pengertian Menteri Kehakiman ini sebetulnya perlu, tetapi bukan tanpa pembatasan. Apakah perlu pemaknaan bahwa ada sifat inkonstitusional atau cuma teknis pelaksanaan atau ewuh pakewuh? Memang pada dasarnya ini satu hal yang menjadi kendala dalam praktik penegakan hukum kita adalah karena penegak hukum ini masih mempunyai budaya ewuh pakewuh. Dalam arti Ahli tidak menafikan bahwa budaya ewuh pakewuh ini masih ada dan bahwa fakta itu menjadi kendala dalam penegakan hukum yang mengedepankan kesamaan di hadapan hukum bagi semua orang. Namun demikian, sebagaimana tadi Ahli sampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan pasca penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK, perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai kewenangan KPK untuk menetapkan tersangka, bahkan untuk menangani perkara itu juga muncul secara tajam. 15) Oleh karena itu, penting sekali untuk diberikan satu guidelines untuk mengawal bahwa penegakan hukum ini betul-betul harus dipersamakan bagi setiap orang di hadapan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi. Sehingga justru seharusnya kita bisa melindungi penegak hukum dari sifat ewuh pakewuh ketika aturan undang-undang dapat memperkuat kewenangan atau kedudukan secara institusional. 16) Pada dasarnya Ahli sepakat bahwa apabila hanya ditafsirkan sebagai KPK saja, tapi tidak sekalian Kejaksaan Agung, tentu ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, tadi sebagaimana Ahli sampaikan bahwa untuk menafsirkannya kemudian diartikan bahwa KPK saja itu juga menurut Ahli memang tidak mungkin. Tetapi ditafsirkan lebih luas, tetapi tetap dengan batasan-batasan terkait dengan tugas dan kewenangan institusional maupun pejabat- pejabat tertinggi penegak hukumnya. Sehingga ke depan penerapan hukum acara kita lebih memiliki kepastian, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran, tetapi karena ada penguatan melalui pertimbangan maupun penormaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 17) Sama-sama kita ketahui bahwa secara peraturan perundang-undangan, maka pengadilan umumlah yang sebetulnya berwenang kecuali diatur lain oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dalam hal ini. Apa yang menjadi permasalahan mendasar adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur di berbagai ketentuan pidana menggunakan frasa 46 barang siapa atau sekarang menggunakan frasa setiap orang. Hal ini sebetulnya secara filosofis hendak mendorong agar penegak hukum terutama atau juga kepada publik bahwa hukum tidak mengenal pembedaan status kedudukan pangkat, jabatan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga lahirnya konsep koneksitas yang memberi semacam keistimewaan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana atau anggota militer yang melakukan tindak pidana untuk diadili di pengadilan militer, tentu menjadi tidak tepat dan untuk itu perlu didorong agar penegak hukum kita mampu menangani sendiri, bukan cuma dengan menerapkan konsep koneksitas, bahkan ahli berpendapat tanpa menerapkan konsep koneksitas. 18) Oleh karena itu, sebetulnya dalam kesempatan ini, Ahli juga ingin mendorong agar konsep koneksitas ini ke depan di dalam hukum acara kita dibatasi hanya tindak pidana tindak pidana tertentu saja, tetapi tidak secara umum, sebagaimana diatur di KUHAP sekarang. Hal ini tentu akan lebih memberi keleluasaan, keyakinan, dan mungkin juga kepercayaan diri kepada institusi penegak hukum kita, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, bukan cuma di kejahatan-kejahatan khusus, tetapi di beberapa kejahatan tertentu yang memang kerap terjadi dan dilakukan dengan melibatkan anggota berlatar militer. 19) Menyangkut proses penegakan hukum apabila pelaku berpangkat lebih tinggi atau punya jabatan lebih tinggi. Ahli justru berpendapat, selama ini di pengadilan umum katakanlah di pengadilan tindak pidana korupsi atau juga pengadilan umum di perkara-perkara tindak pidana umum, hakim tidak pernah atau setidak- tidaknya tidak cukup tampak ke ewuh pakewuh apabila mengadili seorang terdakwa yang faktanya pangkat dan jabatannya lebih tinggi. 20) Jadi, ahli justru menilai di pengadilan umum, apalagi pengadilan tindak pidana korupsi, sikap hakim mengadili terdakwa yang dalam konteks kedudukan pegawai negeri atau ASN kedudukannya lebih tinggi, justru hakim pengadilan tipikor atau hakim pengadilan umum ini sudah tampak lebih independen dan mandiri. Misalnya begini, seorang hakim di pengadilan tipikor mengadili katakanlah terdakwa yang sebetulnya mantan menteri, walaupun sudah berkedudukan mantan, tetapi sebetulnya sifat ewuh-pakewuh ini kan juga melekat pada umumnya orang apabila menilai atau memandang kedudukan seseorang. Itu sebabnya sampai saat ini kan, di negara kita bahkan mantan- mantan pejabat atau pejabat tinggi itu seakan-akan masih mendapat 47 keistimewaan. Memang dalam konteks peradilan militer ada permasalahan, namun selama ini hakim selalu diberi pangkat yang setidak-tidaknya sama yang bersifat tituler dengan pangkat diadili, yaitu terdakwa. Dengan mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana yang bersifat deli komunal, ahli yakin bahwa hakim di pengadilan umum atau pengadilan tipikor justru dapat bersikap lebih independen dan tidak terlalu menunjukkan ewuh pakewuh. 21) Ahli ingin sekali Mahkamah Konstitusi memperkuat kedudukan aparat penegak hukum kita, terutama dalam menangani tindak pidana apa pun, khususnya tindak pidana korupsi dengan pelaku anggota militer. Jarangnya menerapkan konsep koneksitas ini makin membuat kita jauh dari temuan mengenai kekurangan hukum acara koneksitas. Padahal apabila kita memberanikan diri untuk menerapkan konsep koneksitas ini, Ahli yakin bahwa dalam praktik akan ditemukan sekali kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan proses hukum acaranya. 22) Dengan kata lain, Ahli ingin menyampaikan bahwa hukum acara koneksitas seharusnya tidak membutuhkan perbedaan yang signifikan dengan proses pengadilan biasa. Karena bagaimanapun seorang terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam kedudukannya sebagai terdakwa, itu berada dalam keadaan yang tetap dilindungi hak dan kewajibannya. Namun, salah satu yang perlu dikedepankan adalah pelaku tindak pidana itu termasuk anggota militer perlu di-nonaktifkan atau bahkan diberhentikan, ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 23) Walaupun dalam konteks ini, Ahli juga mempertanyakan karena di banyak kasus seringkali terjadi pejabat itu hanya diberhentikan sementara. Padahal memang kita menjunjung praduga tidak bersalah, tetapi kalau diberhentikan sementara itu menurut Ahli justru menimbulkan semacam diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana lain, terutama dalam tindak pidana umum. Bukankah putusan pengadilan yang menyatakan misalnya seorang terdakwa ternyata bebas atau tidak bersalah itu sekaligus mengembalikan kehormatannya dan dapat berkonsekuensi mengembalikan kedudukannya pada jabatan yang diembani sebelumnya. 24) Meski terdapat berbagai penafsiran yang dapat digunakan untuk memahami norma, terutama yang ada di Undang-Undang KPK menyangkut Pasal 42 ini, kita tidak bisa menyampingkan fakta bahwa penafsiran yang berbeda tetap 48 terjadi. Di dalam berbagai kesempatan Ahli sering menyampaikan bahwa penafsiran yang berbeda ini sebetulnya masalahnya satu, yaitu bahwa banyak sekali di antara anggota masyarakat kita, terutama bahkan para sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan Bahasa Indonesia yang baik. Itulah salah satu penyebab mengapa penafsiran terhadap pemaknaan suatu pasal seringkali menjadi berbeda. 25) Bahwa kewenangan koneksitas yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 42 itu seharusnya tidak perlu lagi dipertentangkan atau tidak perlu lagi diperdebatkan. Sehingga yang diharapkan adalah apabila penegak hukum kita, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK menangani suatu perkara, terutama tindak pidana korupsi, pihak siapa pun, terutama militer tidak perlu mengedepankan dalil-dalil yang bersifat berbeda dari apa yang seharusnya dimaknai dari Pasal 42 maupun ketentuan koneksitas yang ada di dalam KUHAP. 26) Adapun faktor choice of area ini sebetulnya menurut Ahli pribadi tentu bersifat subjektif lebih menyangkut kepada karakter dan personality dari seseorang karena itu yang membuat orang menjadi katakanlah bersifat ewuh pakewuh. Secara teoretis choice of area ini sebetulnya ingin menyodorkan fakta bahwa hukum memang tidak bisa berdiri sendirian dan bahkan ilmu hukum pidana mengakui ia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi didukung oleh ilmu-ilmu hukum lain. Namun demikian, secara teoretis pula Ahli harus sampaikan bahwa teori mengenai choice of area ini sesuatu yang menjadi PR besar kita untuk menegaskan bahwa setiap orang memang sama kedudukannya di hadapan hukum, tetapi Ahli sering bilang tetapi faktanya tidak sama kedudukannya di hadapan para penegak hukum. Inilah yang menjadi problematika, sehingga faktor-faktor nonhukum dari choice of area inilah yang sebetulnya menjadi satu tantangan bagi penegak hukum. Dan yang dalam kesempatan ini menurut Ahli pribadi penegasan mengenai kewenangan, penegasan mengenai hak maupun kedudukan institusi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meminimalisasi konsekuensi dari penerapan teori choice of area ini. 27) Ahli akui bahwa Pasal 42 itu semacam booster, namun faktanya, booster ini seakan-akan kurang kuat. Saya tidak cukup paham, apakah perlu double booster atau triple booster, tetapi yang pasti kenyataannya adalah pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota militer di dalamnya selain sipil, itu ternyata mengalami kendala. 49 Terlepas dari adanya faktor ewuh pakewuh, fakta perdebatan itulah yang menurut Ahli perlu diperkuat, sehingga ke depan, penegak hukum kita bisa lebih percaya diri dan lebih yakin pada kewenangan yang dimilikinya. 28) Memang secara expressive verbis, mengubah kewenangan menjadi kewajiban ini, tentu menjadi problematik dan sejujurnya Ahli juga tidak menghendaki hal ini, sehingga frasa kewenangan sebetulnya bisa dipertahankan, tetapi tetap perlu dibantu dengan penafsiran bahwa kewenangan ini juga berlaku bagi institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Pasal 42 ini memang lahir kalau menurut riwayat atau risalah ini, jadi pembuat undang-undang, perumus termasuk juga anggota DPR yang saat itu terlibat pembahasan, memang menginginkan saat itu, KPK itu, bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan ditambah kewenangan- kewenangan tertentu. Jadi kecuali yang ditegaskan dalam Undang-Undang KPK tidak berwenang seperti menghentikan penyidikan tempo hari waktu di Undang- Undang 30/2002 tidak bisa menghentikan penuntutan, sebetulnya KPK didesain untuk bisa melakukan semua yang bisa dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hanya saja memang desain ini ternyata berbeda dengan fakta dan praktik penegakan hukum selama ini yang dilakukan oleh KPK karena tampak sekali, bahkan KPK-nya juga sering kali limbung dalam melakukan pemberantasan korupsi, terutama kalau berhadapan dengan militer. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN, KUHAP, UU 31/1997 DAN UU 30/2002 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 A. DALAM PENGUJIAN MATERIIL Pemohon mengajukan pengujian Pasal 26 ayat (4), Pasal 42 UU 30/2002, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 KUHAP, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 50 (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan: a. Subbidang Penyelidikan; b. Subbidang Penyidikan; dan c. Subbidang Penuntutan. Pasal 42 UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pasal 89 KUHAP (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 90 KUHAP (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 91 KUHAP (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. 51 (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 92 KUHAP (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 93 KUHAP (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(l) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 94 KUHAP (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis 52 hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). Pasal 198 UU 31/1997 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman Pasal 199 UU 31/1997 (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. Pasal 200 ayat (3) UU 31/1997 (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengandilan Negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana 53 dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi. Pasal 201 UU 31/1997 (1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 202 UU 31/1997 (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menuntukan. Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 (5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Bahwa Pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya: 1. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dan ketentuan pasal-pasal yang mengatur pidana koneksitas dalam KUHAP maupun dalam UU 31/1997 terdapat ketidakpastian hukum bagi KPK RI dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan prajurit TNI aktif (Vide perbaikan Permohonan hal. 7); 2. Pemohon menyatakan bahwa ketiadaan amanat di dalam UU KPK untuk membentuk sub bidang khusus yang bertugas untuk menangani penyelidikan, 54 penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas selayaknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer pada Kejaksaan Agung jelaslah sebuah kondisi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK (Vide perbaikan Permohonan hal. 21). Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) dan ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perdilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713). 4. Menyatakan frasa kata “Menteri Kehakiman” pada ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang 55 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 5. Menyatakan kata “penyidik” pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 6. Menyatakan frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7. Menyatakan frasa kata “jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 8. Menyatakan frasa kata “jaksa agung” pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 9. Menyatakan frasa kata “penuntut umum” pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 56 Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 10. Menyatakan kata “Menteri Kehakiman” pada ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2) dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 11. Menyatakan kata “penyidik” pada ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 12. Menyatakan frasa kata “jaksa/jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 13. Menyatakan frasa kata “penuntut umum” pada ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 14. Menyatakan frasa kata “jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 57 mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 15. Menyatakan frasa kata “jaksa agung” pada ketentuan Pasal 199 ayat (2), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Pengujian Materiil UU 30/2002, UU 31/1997 dan KUHAP. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang; c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 58 d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: • Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon selaku advokat dalam menjalankan aktivitasnya, karena jutsru memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. • Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kaitan keberlakuan pasal a quo dengan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesik dan aktual dapat terjadi sebagai seorang advokat dalam menjalankan aktivitasnya. Karena keberadaan pasal-pasal a quo sudah secara jelas mengatur terkait dengan kewenangan yang dimiliki KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. • Bahwa pasal a quo yang dimohonkan pengujian mengatur mengenai kewenangan penyidik dan penuntut umum, sedangkan pemohon berprofesi sebagai seorang advokat dan pemohon juga bukanlah penasihat hukum terhadap seseorang yang menghadapi kasus yang memerlukan koneksitas dalam mengadilinya. Oleh karena tidak ada pertautan langsung antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan keberlakuan UU a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak memiliki hubungan 59 sebab-akibat dengan ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil KUHAP jo. UU 31/1997 jo. UU 30/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945. 60 B. PANDANGAN UMUM 1. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana umum (delicta communia) adalah tindak pidana yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” dan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sementara tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus (delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja) atau delicta propria. 2. Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 10 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 3. Kompetensi absolut inilah yang menjadi dasar kewenangan atau yurisdiksi atas suatu perkara yang mana para pihak yang terlibat di dalamnya adalah sipil dan militer. Bilamana ada suatu perkara yang melibatkan sipil dan militer secara Bersama-sama maka perkara tersebut masuk ke dalam kategori koneksitas. 4. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. 5. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 6. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. 61 C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dan ketentuan pasal-pasal yang mengatur koneksitas dalam KUHAP maupun dalam UU 31/1997 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI (vide perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Secara historis pengaturan koneksitas pada awalnya diatur melalui KUHAP yang diundangkan pada tahun 1981, selanjutnya dalam UU 31/1997 terdapat mekanisme orang yang tunduk (yustisiabel) pada peradilan militer dapat diadili pula pada peradilan umum. Bahwa pengertian ”Koneksitas” menurut arti kata berasal dari bahasa latin Connexio yang berarti adanya suatu hubungan dalam bertindak. Jika dikaitkan dalam konteks hukum pidana, maka “Koneksitas” apabila mengacu pada Pasal 89 KUHAP, perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Secara doktriner, Prof. Andi Hamzah menyatakan yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, koneksitas menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama orang militer. b. Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya, yang menjadi permasalahan pokok di dalam peradilan koneksitas adalah mengenai yurisdiksi mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang melibatkan penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer. c. Bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun terdapat pengecualian perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan 62 dengan persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Penyidikan perkara pidana tersebut dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari unsur penyidik polisi, polisi militer dan oditur militer atau oditur milter tinggi. d. Bahwa untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHAP, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur milter tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 Ayat (2) KUHAP. e. Bahwa selanjutnya terdapat tolok ukur di dalam KUHAP terkait pengadilan koneksitas, yaitu diukur dari segi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum. f. Dalam perkembangannya terdapat Lex Specialis terkait kewenangan absolut Peradilan Militer yang tegas dinyatakan dalam UU 31/1997 bahwa Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi absolut atas sebuah kasus yang mana pelakunya berasal dari kalangan prajurit TNI Aktif. Akan tetapi UU 31/1997 tetap mengacu pada KUHAP sebagai induk hukum acara pidana dimana dalam UU 31/1997 juga terdapat pengaturan mengenai Koneksitas. g. Pada Pasal 198 UU 31/1997 dimungkinkan bagi seseorang yang berstatus anggota militer untuk dapat diadili dalam lingkup peradilan umum apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam 63 ranah hukum peradilan militer dan ranah hukum peradilan umum. Untuk melakukan penentuan dalam menetapkan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili maka terlebih dahulu dilakukan penelitian yang dilakukan secara bersama-sama oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) UU 31/1997. Di mana dalam pelaksanaan di setiap tahapan, baik itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetap perlu melibatkan pihak militer sesuai dengan kewenangannya di setiap tahapan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat permasalahan dalam penanganan suatu perkara yang melibatkan anggota militer di dalamnya karena UU 31/1997 telah mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan penanganan perkara koneksitas yang selaras dengan KUHAP. h. Kemudian, dengan adanya ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, maka terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Keberadaan UU 30/2002 yang merupakan Lex Specialis dalam penanganan perkara dugaan korupsi di mana KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien memberikan kewenangan kepada KPK untuk dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal tersebut juga terlihat dalam pengaturan Pasal 11 UU 30/2002 yang dalam pasal a quo memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan baik itu Aparat Penegak Hukum (APH), penyelenggara negara maupun orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. 64 i. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999) mengatur yang dimaksud dengan penyelenggara negara sebagaimana yang meliputi: 1) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menjelaskan yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” ialah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang didalamnya termasuk bagi Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas memaknai siapa yang dimaksud sebagai penyelenggara negara, yang meliputi penyelenggara negara baik itu di lingkungan sipil, militer dan juga kepolisian serta lain sebagainya. j. Bahwa dengan demikian, penyelenggara negara yang merupakan anggota TNI juga tunduk pada ketentuan dalam UU 28/1999. Lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit TNI juga tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, hal tersebut tentu telah memuat prinsip equality before the law. 65 k. Bahwa dalam perkembangannya antara KPK dengan TNI telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor KPK: 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor Mabes TNI: KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum. l. Berdasarkan hal tersebut, secara pengaturan dalam perundang- undangan sudah secara jelas dan tegas mengatur kewenangan KPK untuk dapat mengoordinasikan dan mengendalikan setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi termasuk yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan militer. Selain itu telah terdapat MoU antara KPK dengan TNI terkait mekanisme bagi KPK jika pelakunya dari kalangan prajurit TNI aktif. Hal tersebut menunjukkan telah adanya komitmen antara KPK dengan TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi. 2. Pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan amanat di dalam UU KPK untuk membentuk sub bidang khusus yang bertugas untuk menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas selayaknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer pada Kejaksaan Agung jelaslah sebuah kondisi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21). Terhadap dalil tersebut DPR RI menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon perlu mencermati pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Hal ini merupakan konsekuensi dari penegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pelaksanaan prinsip Single Prosecution System dan asas dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan. 66 b. Secara etimologis, “dominus” berasal dari bahasa Latin, yang berarti “pemilik”. Sementara, “litis” artinya “perkara”. Apabila diterjemahkan “dominus litis” berarti “pemilik atau pengendali perkara”. Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa Jaksa (penuntut umum) merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan suatu perkara layak atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Asas ini pun dimuat dalam Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 (delapan) tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Terhadap Para Pelaku Kejahatan, di Havana, Cuba pada tahun 1990. c. Asas dominus litis memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bahwa kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi Negara. Di Indonesia, eksistensi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi”, disebutkan pula bahwa Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa memberikan petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik sesuai hierarki. Dan, dalam pelaksanaan tugas para Jaksa tersebut, Jaksa Agung adalah pemimpin dan pengawasnya. d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU 16/2004), kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1): “Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Artinya, Jaksa Agung bukan hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi mana pun yang diberi kewenangan oleh UU. Terakhir, dalam Pasal 18 UU Nomor 11 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan lebih jelas bahwa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Lebih lanjut, dalam konteks peradilan militer, eksistensi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara juga sudah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 31/1997, yang menyatakan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.” f. Pengaturan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip Single Prosecution System, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara. Oleh karena itu, dalam rangka meneguhkan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara, maka dalam penanganan perkara koneksitas dibentuk Jaksa Agung Pidana Militer. Pembentukan Jampidmil diharapkan dapat menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban Oditurat selaku penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI dalam pelaksanaan teknis penuntutan kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Indonesia. g. Lebih lanjut, dalam UU Kejaksaan ditegaskan bahwa Jaksa adalah satu kesatuan tak terpisahkan, dengan tujuan menciptakan koherensi dalam kebijakan penuntutan di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Pentingnya prinsip ini semakin menonjol dalam kaitannya dengan Pasal 93 KUHAP.Ayat (1) menyatakan, “Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu 68 secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Kemudian ayat (3) menyebutkan, “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan”. h. Ketentuan KUHAP di atas menegaskan bahwa sepanjang masih terdapat perbedaan pendapat antara keduanya (Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata), maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Ini merupakan pengukuhan yang jelas terhadap prinsip Single Prosecution System, di mana Jaksa Agung diakui sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya disparitas dalam penuntutan, baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi termasuk di ranah peradilan militer. Dengan demikian, keseragaman dan keadilan dalam proses hukum dapat dipertahankan, menjaga integritas sistem peradilan, serta menegaskan peran sentral Jaksa Agung dalam menjamin konsistensi penegakan hukum di Indonesia. i. Dengan demikian, pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer merupakan bentuk politik hukum negara dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang baik dalam KUHAP, UU Peradilan Militer, maupun Undang-Undang Kejaksaan serta melaksanakan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk menghindari disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan perkara militer. Dengan masuknya oditurat militer dalam struktur fungsional Kejaksaan, maka 69 kebijakan penuntutan dan pertanggung jawabannya ada pada satu pintu, yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia. j. Selanjutnya, KPK dalam menjalankan fungsinya diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penuntutan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unsur jaksa yang diperbantukan di KPK. Adapun jaksa yang ditugaskan di KPK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 diberhentikan sementara sehingga menjadi pegawai KPK yang melakukan kewenangan terbatas penuntutan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukan independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 UU 30/2002 secara tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan hal tersebut tentunya Pemohon tidak dapat menyamakan antara KPK dengan Kejaksaan dikarenakan setiap lembaga yang dibentuk mempunyai ciri khas dan fungsi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Terlebih pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan penegasan asas dominus litis yang dimiliki Kejaksaan dan prinsip Single Prosecution System yang eksistensinya sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara. k. Dalam konteks pemberantasan korupsi, perlu diakui bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 setidaknya mengubah status dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu perubahan yang mencolok adalah penerapan Pasal 12A dan Pasal 21. Berlakunya kedua pasal tersebut mempertegas prinsip 'Dominis Litis' Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Pasal 12A UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas 70 penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Sedangkan Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 menghapus kedudukan lima pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian, perubahan ini memengaruhi dinamika penegakan hukum terkait korupsi dan memperlihatkan pergeseran dalam struktur dan fungsi KPK. Hal ini tentunya dalam konteks penanganan perkara koneksitas yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai kepanjangtanganan dari Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi Negara. l. Dari sisi lain, dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada pembentukan sub-bagian yang berdasarkan subjek pelaku tindak pidana korupsi dari golongan manapun. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPK tidak membedakan subjek pelaku tindak pidana korupsi, termasuk apakah berasal dari kalangan prajurit TNI aktif atau tidak, sejalan dengan asas equality before the law. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penerapan perkara koneksitas, langkah yang dapat diambil adalah dengan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer, bukan dengan membentuk struktur baru. Hal ini dianggap sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, serta prinsip Single Prosecution System di Indonesia, yang menempatkan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi Negara. m. Berdasarkan UU 30/2002 keberadaan KPK yang bersifat independen bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi, bukanlah bertujuan untuk mengungguli APH lainnya dalam penanganan suatu perkara 71 korupsi. Sebaliknya justru dengan kewenangan yang dimiliki tersebut KPK berwenang untuk mengoordinasikan antar-APH dalam setiap proses tahapan penanganan perkara korupsi tanpa adanya subbagian seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian pembentukan subbagian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum. 3. Berdasarkan uraian tersebut, jika ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 jika dilakukan penafsiran hukum secara sistematis, maka KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan (sebagai bagian unsur tim koneksitas) terhadap pelaku dari prajurit TNI aktif dengan syarat KPK berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Hal itu sesuai dengan pengaturan dalam KUHAP jo. UU 31/1997 serta sesuai dengan tujuan pembentukan UU 30/2002 dimana keberadaan KPK bukanlah untuk mendominasi APH dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada. 4. Bahwa adapun permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon tidak disebabkan oleh kekosongan norma dalam KUHAP dan UU 31/1997 yang menegaskan kewenangan KPK dalam penanganan perkara koneksitas. Secara Prima Facie, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah permasalahan terkait konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan implementasi norma karena peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas penanganan perkara koneksitas. Bahkan, secara kelembagaan, Jaksa Agung Muda Pidana Militer telah dibentuk sebagai Pusat koordinasi penanganan perkara koneksitas di Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu didorong adalah komitmen dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus koneksitas di Indonesia. D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 72 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713) dan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2023 yang keterangan tertulisnya bertanggal 4 Desember 2023 diterima Mahkamah tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon mengajukan permohonan uji materil terhadap beberapa ketentuan yang termuat dalam beberapa undang-undang sebagai berikut: a. Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002, yang mengatur: Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan : 73 a. Subbidang Penyelidikan; b. Subbidang Penyidikan; dan c. Subbidang Penuntutan. b. Pasal 42 UU 30/2002, yang mengatur: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU 8/1981”) sebagai berikut: 1) Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3): 2) Pasal 91 ayat (2) dan ayat (2), 3) Pasal 92 ayat (1) 4) Pasal 94 ayat (5); 5) Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), 6) Pasal 93 ayat (1), (2), (3); d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”) sebagai berikut: 1) Pasal 198 ayat (1),(2), dan ayat (3), 2) 199 ayat (1) dan ayat (3), 3) Pasal 200 ayat (1), (2), (3) 4) Pasal 201 ayat (1), 5) Pasal 202 ayat (1), (2), (3) 6) Pasal 203 ayat (5); yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ketentuan hukum acara peradilan koneksitas telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHAP”) khususnya Bab XI Koneksitas Pasal 89 s.d. 94, dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”) pada Bagian Kelima Acara Koneksitas Pasal 198 s.d. Pasal 203. Akan tetapi kedua 74 undang-undang tersebut baru mengatur secara eksplisit kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang melibatkan institusi Kejaksaan Agung dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara untuk KPK dikarenakan dibentuk belakangan setelah reformasi sehingga tidak ditemukan pengaturan kewenangan KPK RI untuk turut menyidik dan menuntut perkara koneksitas dalan kedua undang-undang tersebut. 2. Pada dasarnya ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 telah mengatur wewenang KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas dan ketentuan Pasal 62 UU 30/2002 telah menegaskan KUHAP sebagai salah satu hukum acara yang dipergunakan KPK, namun demikian masih menjadi tanda tanya besar dan menyisakan ketidakpastian hukum bagi KPK RI apakah ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP maupun Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 dapat dipergunakan KPK untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002. Ketidakpastian hukum pada ketentuan hukum acara koneksitas ini melemahkan pijakan hukum KPK mengusut perkara korupsi koneksitas serta berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. 3. Terdapat kebutuhan hukum agar KPK dapat diberikan posisi yang dominan selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Oditur Jenderal Militer tentang penanganan perkara korupsi koneksitas. 4. Ketentuan Pasal 26 UU 30/2002 telah mengatur bidang-bidang dalam organisasi KPK, namun UU 30/2002 tidak mengamanatkan pembentikan subbidang khusus untuk menjalankan kewenangan KPK mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. Sedangkan Kejaksaan Agung RI telah memiliki bidang khusus untuk menangani tindak pidana koneksitas dalam struktur organisasinya yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (“Perpres 15/2021”). Kondisi ini menegaskan adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi KPK RI dan oleh karena itu seharusnya 75 diatur subbidang yang menjalankan penanganan perkara korupsi koneksitas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU 20/2002. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2) Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang atau PERPPU yang diuji dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan 76 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3) Bahwa Pemerintah telah mempelajari Permohonan perkara Nomor 87/PUU- XXI/2023 Permohonan uji Materi Pasal a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 4) Kedudukan Para Pemohon: Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. sebagai Advokat yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor Unit D-3 Jalan TB Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 5) Kerugian Para Pemohon: Bahwa Pemohon adalah WNI yang berprofesi sebagai advokat, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal-pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian a quo karena Pasal-Pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer. Pasal-pasal tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur juga berlaku bagi KPK RI, yang menyebabkan KPK RI menjadi gamang dan ragu untuk mengusut perkara-perkara dugaan korupsi koneksitas. Bahwa keragu- raguan tersebut berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau tidak dapat ditangani dengan optimal, yang tentu merugikan hak konstitusional Pemohon sebab manfaat-mangaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima tidak akan pernah sampai kepada Pemohon. 6) Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil-dalil kerugian Pemohon tersebut, kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut: 77 a. Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. b. Hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksitas diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuatan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang- Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. c. Ketentuan pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam UU 31/1997 pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203. d. Ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 tidak hanya mengikat untuk penanganan perkara koneksitas dengan tindak pidana umum saja melainkan juga berlaku dalam penanganan tindak pidana khusus in casu tindak pidana korupsi koneksitas. e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 (“UU KPK”) dalam UU 30/2002 dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 dan penjelasannya serta penjelasan UU 30/2002, telah secara tegas mengatur bahwa kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi in casu perkara tindak pidana korupsi koneksitas mengikuti hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHAP 78 sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan kewenangan KPK untuk mengkoordinir dan mengendalikan tindak pidana korupsi koneksitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. f. Terhadap Hukum Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang telah jelas, dimana terjadinya tindak pidana koneksitas menyebabkan adanya perbedaan yuridiksi untuk memeriksa para pelaku dimana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri dalam lingkup, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Meskipun demikian kepada para pelaku dapat diadili secara koneksititas. g. Pasal permohonan a quo tidak berhubungan langsung dengan kerugian ataupun hak konstitusional Pemohon yang didalilkan yakni terganggunya kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat pembangunan akibat perkara korupsi koneksitas yang gagal ditangani atau tidak ditangani secara optimal oleh KPK. manfaat pembangunan berkaitan dengan tidak optimal atau kegagalan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas oleh KPK. h. Pemohon belum menjelaskan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar terhadap keberlakuan Pasal 42, Pasal 26 UU 30/2002 jo. Pasal 42 UU 30/2002, Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. i. Bahwa pemohon juga menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional dalam permohonan a quo yaitu selaku Tax Payer). Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 081/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah membatasi pemohon yang dapat bertindakan sebagai tax payer dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yakni kedudukan hukum pembayar pajak hanya dimungkinkan bagi pengujian undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak. In casu, objek permohonan pemohon dalam permohonan a quo bukanlah 79 undang-undang yang berkaitan erat dengan pajak, baik materi pasal dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai tax payer dalam mengajukan permohonan a quo. j. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil-dalil kerugian Para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitisionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan pasal Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. k. Bahwa Pasal-Pasal a quo secara fakta tidak dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun pasal-pasal a quo justru dapat memberikan kepastian hukum terhadap sistem perkara koneksitas tindak pidana korupsi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. l. Tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan undang-undang a quo serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon. Berdasarkan tanggapan atas kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon telah jelas para pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 80 III. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021”), menentukan yang dimaksud pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 3) Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 1.1. dan 1.2 di atas, melainkan lebih kepada pelaksanaan dari kewenangan penyidikan, yang merupakan penerapan norma secara in concreto atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. 4) Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) UU MK, permohonan a quo bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK MATERI PERMOHONAN AQUO 1. Keterangan atas Uji Materiil ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan 81 dan keselamatan negara. Untuk itu hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”). Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI maka berdasarkan ketentuan UU 31/1997 menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili. Dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus incasu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil (tindak pidana koneksitas). Terjadinya tindak pidana koneksitas menyebabkan adanya perbedaan perbedaan yuridiksi untuk memeriksa para pelaku dimana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri dalam lingkup, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Meskipun demikian kepada para pelaku dapat diadili secara koneksititas. Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksitas diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuatan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang- 82 Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Saat ini, ketentuan pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam UU 31/1997 pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203, sebagai berikut: KUHAP UU 31/1997 Pasal 89 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing- masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 90 Pasal 198 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing- masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 199 83 (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 91 (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 200 (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer 84 penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 92 (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 201 (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan 85 mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 93 (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(l) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 94 (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 202 (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(l) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 203 (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan 86 umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang- kurangnya tiga orang hakim. (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing- masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing- masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang- kurangnya tiga orang hakim. (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing- masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing- masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan 87 peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. 1.1. Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam suatu tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan KUHAP dan UU 31/1997 dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer (Otmil) atau oditur militer tinggi (Otmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer terdapat aturan pelaksananya yaitu surat Keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap. Pada Pasal 4 ayat (3) surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna dan berhasil guna. Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Sehingga Penyidik dari unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap. Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing- masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan 88 diikutsertakan sebagai tim tetap, polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitsing maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penyidik dalam lingkungan peradilan militer adalah kewengan dari Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi. Sedangkan dalam lingkungan peradilan umum merujuk ketentuan Pasal 6 KUHAP kewenangan Penyidik berada pada pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun demikian dalam ketentuan peralihan yang bersifat eksepsionalitas berkaitan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu in casu Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Kejaksaan RI maupun KPK, sebagaimana termuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“PP KUHAP”) beserta penjelasan, sebagai berikut: Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain : 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955); 89 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang- undang Nomor 3 tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.” Pasal 17 PP KUHAP: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan: “Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang- undangan. Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.” Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI) sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, merupakan bentuk komitmen Pemerintah RI dalam upaya penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi demi menciptakan supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 (“UU KPK”) dalam UU 30/2002 dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 dan penjelasannya serta penjelasan UU 30/2002, telah secara tegas mengatur bahwa kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi in casu perkara tindak pidana korupsi koneksitas mengikuti hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga dalam hukum acara tersendiri dalam UU KPK sebagai 90 ketentuan khusus (lex specialis) sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut: - Pasal 62 UU 30/2002: Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Penjelasan Pasal 62 UU 30/2002: Yang dimaksud dengan "hukum acara pidana yang berlaku" adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. - Penjelasan UU 30/2002: Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). - Pasal 38 UU 30/2002: (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. - Pasal 39 UU 30/2002: (1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. (2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 91 - Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 PP KUHAP, KPK adalah badan yang memiliki kewenangan sebagai penyidik sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 dan penjelasannya serta penjelasan UU KPK. Sehingga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) sudah mecakup KPK. Sebagai penyidik lainnya, KPK sesuai ketentuan Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 dapat diikutsertakan dalam Tim Tetap perkara koneksitas. 1.2. Mengenai Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Koneksitas Penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Dimana dalam lingkungan peradilan umum, penuntutan oleh Penuntut Umum menjadi wewenang Jaksa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP jo. Pasal1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (“UU 11/2021”). Penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sementara untuk penuntutan dilakukan oleh lembaga oditurat sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU 31/1997. Lembaga oditurat adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima (vide Pasal 1 angka 7 UU 31/2007). Lembaga tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Secara normatif dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) UU 31/1997 mengatur Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima, sehingga mencermati ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan 92 dikaitkan dengan teori kewenangan maka Jaksa Agung memperoleh kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer secara atributif. Penjelasan dalam pasal 57 ayat (1) UU 31/19997 tersebut memiliki titik singgung dengan ketentuan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (“UU 16/2004”) yang menyebutkan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 16/2004 kemudian diubah dalam UU 11/2021 yang menyebutkan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan tindak pidana koneksitas pun semakin ditegaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 39 UU 31/1999 jo. Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021 sebagai berikut: - Pasal 39 UU 31/1999: Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. - Pasal 35 ayat (1) huruf g UU 11/2021: (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang diperkuat dengan adanya Pasal 39 UU 31/1999 jo. Pasal 18 (1) UU 11/2021 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada Jaksa sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air, implementasi dari kedua ketentuan tersebut dapat mewujudkan kesatuan penuntutan (De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket) dalam pelaksanaan penuntutan sipil dan militer baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus incasu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana Lembaga Penuntutan Satu Atap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer, sebagai pelaksanaan dari asas single prosecution system dan asas satu dan tak terpisahkan (een en ondelbaar) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan penuntutan di Kejaksaan dan Oditurat. 93 Dalam kaitannya dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasi dan mengendalikan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 42 UU 30/2021 tidak dapat menegasikan kedudukan sentral Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana asas yang bersifat universal dan fundamental, yaitu asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa. Sejalan dengan asas tersebut, prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi merupakan best practices sekaligus standar yang berlaku dalam praktek penuntutan secara internasional. Prinsip Single Prosecution System dalam pelaksanaan tugas penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK termaktub dalam ketentuan Pasal 12A UU 19/2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas penuntutan perkara tindak 19/2019, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 12A UU 19/2019 merefkelsikan pula kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 yang dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf j UU 11/2021. Oleh karena itu sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) frasa “Penuntut Umum” pada ketentuan pasal-pasal permohonan a quo sudah mencakup pula Jaksa yang menjadi penuntut umum di KPK dalam pelaksanaan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP maupun Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 dapat dipergunakan KPK untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002, serta tidak terdapat kekosongan hukum bagi KPK dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga pasal-pasal aquo tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 2. Keterangan atas Uji Materiil Pasal 26 UU 30/2002 Landasan konstitusional yang menjadi ide awal pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ialah norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penjelasan Pasal 75 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan prinsip equal protection of the law sebagaimana yang diamanatkan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bermakna bahwa semua orang diperlakukan setara dan sama oleh suatu produk hukum. Pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer dalam struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi sentral pengendali perkara yang sangat strategis dalam penanganan perkara dan penegakan hukum yang berdasarkan asas dominus litis yang ada pada Jaksa. Dominus litis berasal dari bahasa latin. Dominus artinya pemilik. Sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Black‟s Law Dictionary menerjemahkan dominis litis sebagai berikut: “The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney”. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut dominus litis di tangan Penuntut Umum. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum. Asas ini otomatis menempatkan Penuntut Umum selaku pengendali perkara. Artinya, dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh Penyidik) adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Begitu pula Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Politik hukum sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam UU 31/1997 dibangun lebih komprehensif dengan melihat peran dan fungsi Penuntut Umum sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis yang ada pada Jaksa. Dalam sistem peradilan pidana militer, fungsi penuntutan tersebut dilembagakan dan dilaksanakan oleh perwira penyerah perkara namun oleh karena pelaksanaan tugas Oditur Jenderal di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab pada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di negara Republik Indonesia maka mekanisme pertanggungjawaban dimaksud juga didelegasikan kepada struktur di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar ada satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan dan Oditurat. Garis 95 pertanggungjawaban di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer dimaksud juga sebagai pelaksanaan dari asas single prosecution system dan asas satu dan tak terpisahkan (een en ondelbaar) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan penuntutan di Kejaksaan dan Oditurat. Untuk dapat memahami maksud sesungguhnya dari prinsip single prosecution system maka tidak akan dapat terlepas dari adanya pemaknaan “Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (een en ondeelbaar)” yang dalam perjalanan sejarahnya berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tanggal 27 Februari 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tangal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya diatur bahwa tiap-tiap Pengadilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) terdapat satu Kantor Kejaksaan yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas satu atau beberapa Jaksa terhitung sebagai satu Kepala Kejaksaan. Penerapan single prosecution system dalam lingkup Peradilan Militer telah termaktub dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 31/1997 yang menyatakan: “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.” Bahwa mencermati ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 31/1997 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan, lebih lanjut dalam penjelasan pasalnya menerangkan pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditurat Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Single Prosecutor System dan Dominus Litis dipandang sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan. Dengan demikian Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam penegakan hukum serta memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana asas dominus litis dimana penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jaksa Agung dan 96 Oditur Jenderal merupakan penuntut tertinggi di lingkungan TNI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan. Kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer dan penanganan perkara koneksitas. Keberadaannya mengisi kekosongan guna melengkapi keterbatasan relasi fungsional antara Oditurat dan Kejaksaan sebagai implementasi pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh Oditurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer juga dapat menjadi katalisator pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi di bidang peradilan militer dengan tanpa saling menegasikan kewenangan dan fungsi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pembentukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI dan Kejaksaan. Jaksa Agung dan Panglima TNI telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018 tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan, seperti koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, penugasan Orditur di Kejaksaan dan Jaksa sebagai supervisor di Orditurat Jenderal TNI. Jaksa Agung Tindak Pidana Militer dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; 2. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas; 3. Penanganan perkara koneksitas; 4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas; 97 5. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; 6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. Organ kelembagaan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 30/2002 merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan. Open legal policy dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Biasanya dijadikan landasan untuk memutus dan menolak pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan mengenai open legal policy dalam pembentukan undang-undang, di antaranya: i. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang MK dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. ii. Putusan Pengujian Undang-Undang nomor 37-39/PUU-VII/2010 tentang kriteria usia yang mana UUD tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu untuk suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan yang diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing. iii. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 6/PUU-III/2005 tentang persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik sama sekali tidak dimaksud untuk menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintah. 98 iv. Putusan Pengujian Undang-Undang nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. v. Putusan Pengujian Undang-Undang nomor 5/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang- undang. vi. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang kriteria usia dalam UUD yang tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki jabatan dan aktivitas pemerintahan. vii. Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang pertimbangan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative review. Pembentukan subbidang penanganan korupsi koneksitas dalam struktur organisasi KPK tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Saat ini belum terdapat urgensitas dan landasan yuridis untuk membentuk subbidang penanganan korupsi koneksitas dalam struktur organisasi KPK, yang terrefleksi dalam pencapaian KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga ketentuan Pasal 26 UU 20/2002 saat ini sudah sejalan dengan Pasal 28 UUD Tahun 1945. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 99 4. Menyatakan: - Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 30/2002”); - Kata dan Frasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU 8/1981”) sebagai berikut: a. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (5); b. Frasa “Penyidik” pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3); c. Frasa “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3); d. Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 93 ayat (1); e. Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3); f. Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1). - Kata dan Frasa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”) sebagai berikut: a. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), Pasal 203 ayat (5); b. Frasa “Penyidik” pada Pasal 198 ayat (2); c. Frasa “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1); d. Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1). e. Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1); f. Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), (2), dan (3); tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 100 [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya bertanggal 29 Februari 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024, serta keterangan tambahan ahli bertanggal 7 Maret 2024 yang disampaikan melalui email diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2024, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon menyatakan alasannya bahwa : A. KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 DAN KETENTUAN PASAL - PASAL YANG MENGATUR PIDANA KONEKSITAS DALAM KUHAP MAUPUN DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI KPK RI A.1 KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 pada dasarnya merupakan perintah bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar supaya berkoordinasi dengan Kejaksaan apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang untuk menangani proses hukum orang-orang yang tunduk pada peradilan umum saja. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggapan pemohon adanya ketidakpastian hukum itu hanya didasarkan pada asumsi bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Namun kenyatannya kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002. 101 Oleh karena asumsi tidak sesuai denagn kenyataan, maka situasi itu dikatakan pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum bagi Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi. A.2 KETENTUAN PASAL - PASAL YANG MENGATUR PIDANA KONEKSITAS DALAM KUHAP MAUPUN DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER memang tidak mengatur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menangani proses hukum dari orang yang tunduk pada peradilan umum saja. Anggapan pemohon adanya ketidakpastian hukum itu hanya didasarkan pada asumsi bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Namun pada kenyatannya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur dalam KETENTUAN PASAL - PASAL YANG MENGATUR PIDANA KONEKSITAS DALAM KUHAP MAUPUN DALAM UNDANG- UNDANG PERADILAN MILITER, karena pasal 53 dan 54 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum. Jadi adanya ketidak pastian hukum itu tidak terbukti. Oleh karena asumsi tidak sesuai dengan kenyataan, maka situasi itu dikatakan pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum bagi Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi. B. KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MENGATUR SUBBIDANG KHUSUS DI BAWAH BIDANG PENINDAKAN KPK RI YANG BERWENANG MENANGANI KORUPSI KONEKSITAS. 102 Substansi dari uji materi PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 ini pada dasarnya INGIN MEMBENTUK SUBBIDANG KHUSUS DI BAWAH BIDANG PENINDAKAN KPK RI YANG BERWENANG MENANGANI KORUPSI KONEKSITAS. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diberi kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum saja. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegas diatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberi kewenangan untuk ikut dalam proses Perkara Koneksitas. Anggapan pemohon adanya ketidakpastian hukum itu lagi-lagi hanya didasarkan pada asumsi bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Pemohon tidak mengetahui bahwa Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang- undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena asumsi tidak sesuai dengan kenyataan, maka situasi itu dikatakan pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum bagi Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Itulah akibatnya kalau belum membaca materi dari pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk melengkapi tanggapan di atas, izinkan saya untuk menjelaskan secara berturut-turut mulai dari sistem Peradilan di Indonesia sampai dengan contoh dari pelaksanaan peradilan Koneksitas di Indonesia yang sudah berjalan. 1. Sistim Peradilan Indonesia. Sistim peradilan Indonesia diatur pada pasal Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan PERADILAN UMUM, 103 lingkungan peradilan agama, lingkungan PERADILAN MILITER, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Selanjutnya diperkuat oleh Pasal 18 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN yang materi selengkapnya berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat jelas bahwa menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMANbahwa Kekuasaan Kehakiman itu dilaksanakan oleh a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan MIliter, d. Peradilan Tata Usaha Negara dan e. Mahkaman Konstitusi. Itulah sebabnya Peradilan Umum dan Peradilan Militer itu mutlak terpisah. Artinya kedua badan peradilan itu memiliki kekuasaan yang tidak bisa saling mengganggu. 2. Peradilan Militer. 2.1. Lingkungan berlakunya Peradilan Militer Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang PERADILAN MILITER mengatur bahwa: (1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Jadi, Peradilan Militer berada dan berlaku di lingkungan TNI. 2.2. Lingkup kewenangan Peradilan Militer. Lingkup Kewenangan Peradilan Militer diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang- undang nomor 31 tahun 1997 PERADILAN MILITER yang mengatur bahwa: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 104 a. Prajurit; b. …. Sehingga sangat jelas, mengalir dari pasal 5 dan pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 PERADILAN MILITER mengatur bahwa Pengadilan Militer adalah Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh para Prajurit TNI. 2.3. Penyidik Peradilan Militer. Penyidik Peradilan Militer yang bertugas untuk menyidik Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Prajurit TNI diatur oleh Pasal 69 ayat (1) Undang- undang nomor 31 tahun 1997 PERADILAN MILITER yang mengatur bahwa: (1) Penyidik adalah: a.Atasan yang Berhak Menghukum; b. Polisi Militer; dan c. Oditur Jelaslah bahwa Penyidik tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah a. Atasan yang berhak menghukum, b. Polisi MIliter dan c. Oditur. 2.4. Penerapan Pidana Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana umum diterapkan dalam KUHPM. Penerapan Pidana Umum dalam KUHPM diatur oleh Undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara. Pasal 1 mengatur nama Wetboek van Militairy Strafrecht disebut sbg Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Buku Pertama KUHPM ttg Penerapan Hukum Pidana Umum Pasal 1. Untuk penerapan kitab undang-undang ini (KUHPM) berlaku ketentuan hukum pidana umum kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2. Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam undang- undang ini yang dilakukan oleh militer diterapkan hukum pidana umum kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. 105 Dengan demikian sangat jelas bahwa KUHPM bukan hanya mengatur pelanggaran tindak pidana militer saja, tapi juga mengatur pelanggaran tindak pidana umum termasuk tindak pidana korupsi (Pelanggaran Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak PIdana Korupsi) bila tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer. 3. Peradilan Umum. 3.1. Lingkup kewenangan Peradilan Umum. Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum berwenang mengadili pelanggaran tindak pidana (KUHP) yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada Peradilan umum. 3.2. Penyidik Peradilan Umum. Penyidik Peradilan Umum yang bertugas untuk menyidik Tindak Pidana Umum (KUHP) diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP: (1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 3.3. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak PIdana Korupsi diatur pada pasal 53 Undang- undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana KOrupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK 3.4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Lingkungan PERADILAN UMUM. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: (1) Pengadilan TINDAK PIDANA KORUPSI berada di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM. 106 Mengalir dari angka 3.4 dan 3.5 sangat jelas mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya bisa memeriksa, menuntut sendiri, serta memutus perkara di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, atas perbuatan yang dilakukan oleh orang sipil. 3.5. Penyidik pada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penyidik pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 26 Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang materinya berbunyi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa: (1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat Penyidik Pengawai negeri Sipil Sangat jelas bahwa Penyidik pengadilan Tndak Pidana Korupsi tepat sama dengan Penyidik Pengadilan Umum. Hal ini merupakan bukti bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dan terikat dalam Lingkup Pengadilan Umum. 4. Peradilan Perkara Koneksitas. Peradilan Perkara Koneksitas dilaksanakan apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. 4.1 Kewenangan Jaksa Agung dalam perkara Koneksitas Ketika terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, maka Jaksa Agung yang berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur pada Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang- undang nomor 11 tahun 2O2I tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selengkapnya berbunyi: 107 (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: g. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; Kewenangan Jaksa Agung juga diatur pada Pasal 39 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang materi selengkapnya berbunyi: Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Hal ini disebabkan pula karena kewenangan Jaksa Agung itu sejalan dengan Asas Dominus Litis dan Asas Oportunitas yang hanya dimiliki dan dimonopoli oleh Jaksa. Disamping itu juga adanya prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang merupakan best practices sekaligus standar yang berlaku dalam praktik penuntutan di dunia internasional. Itulah sebabnya Jaksa pasti selalu ada baik itu dipengadilan militer maupun di pengadilan umum. Jaksa Agung dalam hal penuntutan pada perkara Koneksitas diberi kewenangan untuk memutuskan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditer militer tinggi. Hal itu diatur pada Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3) Undang- undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selengkapnya berbunyi: Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP: (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi kepada 108 Jaksa Agung dan kepada Oditur dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3) UU 31/1997 tentang Peradilan Militer selengkapnya berbunyi: (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur militer, mereka mereka masing-masing melaporkan perbedaan itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Jaksa Agung sebagai pemegang kewenangan penanganan perkara koneksitas bersama Menhan dan Panglima TNI sebagai Perwira penyerah Perkara (Papera) tertinggi dilingkungan TNI, dalam proses hukum perkara koneksitas, membuat Keputusan bersama yang merupakan dasar hukum untuk membentuk suatu tim koneksitas yg terdiri dari unsur Penyidik menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Jaksa, Penyidik Polisi Militer dan Oditur Miiter. Hal itu diatur oleh pasal 89 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 198 ayaat (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 ttg Peradilan Militer. 109 Pasal 89 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP selengkapnya berbunyi: (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 198 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 ttg Peradilan Militer selengkapnya berbunyi : (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman. Sangat jelas bahwa Undang-undang Dasar 1945 dan beberapa Undang- Undang dibawahnya secara terperinci telah mengatur mekanisme penanganan perkara koneksitas yang harus dilakukan melalui Kejaksaan sesuai dengan asas dominus litis dan single prosecution system. 4.1.1 Koordinasi Kejaksaan dengan Peradilan Militer. Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dalam melaksanakan tugasnya dibidang penuntutan, khususnya di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan telah menugaskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Tugas itu dapat dilihat pada Pasal 25A ayat (1) PERPRES 15/2021 TTG ORG KEJAKSAAN yang selengkapnya berbunyi: 110 (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. 4.1.2 Koordinasi Kejaksaan dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengkoordinasikannnya dengan pihak kejaksaan sebagaimana diatur pada Pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi yang selengkapnya berbunyi: KPK mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak boleh dimaknai bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ikut bersama sama dengan Kejaksaan dalam proses peradilan Koneksitas, karena Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terikat pada pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini harus dimaknai bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. 4.2 Penyidik Perkara Koneksitas. Penyidik Perkara koneksitas diatur pada Pasal 89 ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selengkapnya berbunyi: 111 Pasal 89 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Jadi sangat jelas bahwa Penyidik pada perkara Koneksitas adalah Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur militer tinggi. 4.3 Penentuan Pengadilan yang akan mengadili perkara Koneksitas. Pasal 16 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkama Agung menyatakan bahwa Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah hasil dari proses penentuan pengadilan yang akan mengadili perkara Koneksitas sebagaimana yang diatur oleh Pasal 90 dan pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 dan Pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer. Penentuan Pengadilan yang akan mengadili perkara Koneksitas diputuskan berdasarkan hasil penelitian yang lakukan bersama-sama antara Jaksa atau Jaksa Tinggi dengan Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi. Itulah sebabnya semua hasil penyelidikan dan penyidikan perkara Koneksitas yang 112 dilakukan oleh Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mutlak harus diserahkan kepada Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan titik berat kerugian, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan Pengadilan apakah Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas itu. Apabila yang menderita kerugian terbersar ada dipihak militer, maka perkara itu di laksanakan di Peradilan Militer. Sedangkan apabila yang menderita kerugian terbesar ada dipihak sipil, maka perkara itu dilaksanakan di Peradilan Umum. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Jaksa Agung untuk selanjutnya yang akan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan terpilih yang berwenang mengadili perkara koneksitas itu. Hal ini harus dilakukan sebagai perwujudan asas dominus litis Kejaksaan. Pasal 90 dan pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 dan pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer selengkapnya berbunyi: Pasal 90 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP selengkapnya berbunyi : (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan 113 oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP selengkapnya berbunyi: (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 199 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer. (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2). 114 (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. Pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer. (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengandilan Negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi. 5. Kesimpulan. Mengalir dari fakta sangat jelas adanya aturan perundangan yang mengatur sistim Peradilan Indonesia secara menyeluruh dan Sistim Peradilan perkara Koneksitas secara khusus, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 115 a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal a quo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan kepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. b. Norma atau aturan perundangan untuk melaksanakan Peradilan Perkara Koneskitas sudah lengkap dan sudah memberikan kepastian hukum dengan tegas. c. Yang jadi permasalahan adalah adanya ketidak patuhan para aparat penegak hukum atas norma-norma yang sudah ada. Contohnya dalam kasus Kepala Basarnas. Pada kasus itu ditemukan adanya orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Sesaat setelah mengetahui bahwa kasus tindak pidana itu melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan dan menyerahkan perkara itu kepada Kejaksaan untuk diproses lanjut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 39 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari peneyrahan itu selain karena Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer juga karena untuk menjaga agar perkara itu utuh. Kenyataannya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyerahkannya kepada Kejaksaan, tapi diprosesnya sendiri. Pada perkara Kepala Basarnas, KPK melakukan splitzing, dimana perkara itu di split, atau dipecah. Orang yang tunduk pada peradilan sipil diproses oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan orang yang tunduk pada peradilan militer diproses oleh Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan splitzing pada proses hukum perkara koneksitas mengakibatkan terpecahnya perkara (yang seharusnya utuh) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukuman antara orang yang tunduk pada peradilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum. 116 Perbuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan splitzing pada proses hukum perkara koneksitas atau perkara yang melibatkan secara bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum, mengakibatkan tidak dapat ditentukannya pihak-pihak mana yang paling dirugikan akibat Tindak Pidana Korupsi itu. Perbuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan splitzing itu dapat dimaknai sebagai arogansi penyidikan karena dilakukan dengan cara melanggar Undang-undang yang sudah ada. Perbuatan KPK itu juga merupakan pengambil alihan kewenangan Kejaksaan utk melimpahkan perkara kepada Pengadilan. Dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap asas dominus litis Kejaksaan. b. Uji materi atas ketentuan pasal 26 ayat (4) undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang substansinya adalah pembentukan subbidang khusus di bawah bidang penindakan KPK RI yang berwenang menangani korupsi koneksitas, justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena: 1. Melanggar Kompetensi Absolut kewenangan mengadili Lembaga peradilan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 45. 2. Melampaui kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri sebagaiman yang diatur oleh materi pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002. 3. Melanggar kewenangan Jaksa Agung pada Peradilan Koneksitas. 4. Menyalahi Asas Dominus Litis dan Asas Oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa. 5. Menyalahi prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang sudah merupakan best practices sekaligus standar yang berlaku dalam praktik penuntutan secara internasional. c. Adanya uji materi atas ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 202 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) justru akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum karena: 1. Melanggar Kompetensi Absolut kewenangan mengadili Lembaga peradilan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 45. 117 2. Melampaui kewenangan KPK sendiri sebagaiman yang diatur oleh materi pasal 53 dan 54 undang-undang nomor 30 tahun 2002. 3. Melanggar kewenangan Jaksa Agung pada Peradilan Koneksitas. 4. Menyalahi Asas Dominus Litis dan Asas Oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa. 5. Menyalahi prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang sudah merupakan best practices sekaligus standar yang berlaku dalam praktik penuntutan secara internasional. d. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 202 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250), wajib dimaknai sebagai kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. e. Pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK secara tegas mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK hanya boleh memeriksa, menuntut sendiri, serta memutus perkara di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, atas perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum saja. Apabila tindak Pidana Korupsi itu dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berhak untuk melaksanakan proses peradilannya (karena ada orang yang tidak tunduk pada peradilan umum). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib menyerahkan proses hukumnya kepada Kejaksaan. f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan tegas telah mengatur dan menempatkan kewenangan penanganan perkara koneksitas kepada Kejaksaan sebagai koordinator Tim Tetap Koneksitas melalui Jampidmil. Dalam hal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menangani perkara koneksitas sesuai ketentuan hukum acara harus dikoordinasikan kpd Kejaksaan cq. Jampidmil. Kpk tidak boleh serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya sendiri. 118 g. Tindakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan splitzing atas proses hukum perkara koneksitas, dapat dimaknai sebagai arogansi penyidikan karena dengan sengaja melanggar undang-undang karena dengan sengaja mengambilalih kewenangan Kejaksaan untuk melimpahkan perkara atau tidak tidak melimpahkan perkara sebagaimana asas dominus litis Kejaksaan. Tindakan splitzing itu justru yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. h. Pasal 90 dan pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 dan pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) Undang- undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, secara tegas mengatur tentang tata cara penentuan pengadilan yang akan mengadili perkara Koneksitas. Perkara Koneksitas akan disidangkan di lingkungan peradilan Militer apabila tim peneliti menemukan kerugian terbesar ada dipihak militer. Sedangkan Perkara Koneksitas akan disidangkan dilingkungan peradilan Umum apabila tim peneliti menemukan kerugian terbesar ada dipihak sipil. h. Yang dimaksud dengan “KEADAAN TERTENTU” yang terdapat pada Pasal 16 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkama Agung, adalah hasil dari proses pelaksanaan ketentuan Pasal 90 dan pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Undang- undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 dan pasal 200 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer. Bila hasilnya pengadilan Koneksitas harus dilaksanakan di lingkungan Peradilan Militer, maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan kepastian hukum bahwa kepada orang-orang yang tunduk pada peradilan militer bila melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan orang-orang yang tunduk pada peradilan umum dapat diadili di lingkungan peradilan umum melalui proses perkara Koneksitas. h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan kepastian hukum bahwa orang-orang yang tunduk pada peradilan militer bila melakukan tindak pidana korupsi walaupun diadili diperadilan militer, 119 tetap dapat diterapkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, melalui pasal 2 buku pertama KUHPM. i. Sebagai bukti bahwa Norma untuk melaksanakan Peradilan Koneskitas dan atau peradilan lainnya sudah lengkap, bersama ini disampaikan perkara-perkara Koneksitas yang sudah diputus pengadilan koneksitas yaitu: 1. Thn 2023 perkara korupsi sewa satelit Artemis di PN Jkt Pusat terdakwa Arifin Wiguna, Surya Witular, Antony Vander Heyden (WNA AS) & Laksda pur Agus Purwoto. 2. Thn 2023 perkara korupsi perumahan Tower di PN Surabaya terdakwa Iwan Nurjoko & Ltk Didin Kamaludin.Thn 2022 perkara korupsi tabungan wajib perumahan di Pengadilan Militer Jkt terdakwa Kolonel Cory Wahyudi & Mansyur Said. 3. Thn 2022 perkara korupsi tabungan wajib perumahan di Pengadilan Militer Jkt terdakwa Brigjen Yus Adi & Niputu Sari. 4. Thn 2007 perkara korupsi perumahan TNI di PN Jkt Selatan terdakwa Samuel Cris, Dedi Budiman & Kol Ngadimin. 5. Thn 1979 perkara pidana umum perampokan pembunuhan di Pengadilan Militer Bandung terdakwa Serma Edi Sampak & Ojeng. Pada tiap tahapan proses hukum penyidikan, penuntutan dan eksekusi dibentuk Tim Tetap Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung di pusat dan Surat Keputusan Kajati di daerah. i. Sebagai bukti bahwa permasalahan perkara Koneskitas ada pada ketidak patuhan para aparat penegak hukum atas norma-norma yang sudah ada sebagaimana sudah dijelaskan pada huruf a. 6. Petitum. 1) Mohon dengan hormat berkenan Majelis Hakim dapat Menerima Keterangan dan pendapat kami secara keseluruhan selaku ahli yang diajukan pemerintah dlm hal ini oleh Kementerian hukum dan ham. 2) Mohon Majelis Hakim berkenan untuk Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dengan materi pasal 26 dan pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diajukan dlm uji materi terhadap pasal 28D UUD 1945 120 3) Mohon Majelis Hakim berkenan untuk Menolak Permohonan pengujian pasal 26 dan Pasal 42 UU Nomor 30 tahun 2002 ttg KPK yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 4) Mohon Majelis Hakim berkenan Menyatakan bahwa penerapan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memperhatikan juga ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang- undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi untuk dimaknai bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyidik dan menuntut perkara korupsi pada Pengadilan Tipikor di Lingkungan Peradilan Umum sebagai wujud kepatuhan hukum terhadap kompetensi absolut lembaga peradilan. 5) Mohon berkenan Majelis Hakim menyatakan bahwa penerapan pasal 26 dan pasal 42 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi harus dimaknai bahwa Komisi Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi wajib berkoordinasi kepada Jaksa Agung bila terjadi tindak pidana yang melibatkan orang yang tunduk pada pengadilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer, sebagai implementasi asas dominus litis dan prinsip penuntutan single prosecution system. 6) Mohon berkenan Majelis Hakim menyatakan bahwa ketentuan acara pemeriksaan koneksitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak bertentangan dg Pasal 28D UUD 1945. 7) Mohon berkenan Majelis Hakim Menyatakan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kata dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8/1981 sebagai berikut. 121 a. Frasa Menteri Kehakiman pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (5). b. Frasa penyidik pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3). c. Frasa jaksa atau jaksa tinggi pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3). d. Frasa jaksa tinggi pada Pasal 93 ayat (1). e. Frasa Jaksa Agung pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). f. Frasa penuntut umum pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1). Kata dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Undang-Undang 31 Tahun 1997 sebagai berikut. a. Frasa Menteri Kehakiman pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), Pasal 203 ayat (5). b. Frasa penyidik pada Pasal 198 ayat (2). c. Frasa jaksa atau jasksa tinggi pada Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), dan Pasal 202 ayat (1). d. Frasa penuntut umum pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1). e. Frasa jaksa tinggi pada Pasal 202 ayat (1) f. Frasa Jaksa Agung pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang arif bijaksana dan seadil-adilnya. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2024, yang menyatakan sebagai berikut: Keterangan Tambahan Ahli: 1. Pertanyaan dari PEMERINTAH: SURDIYANTO [25:19] 122 Jawaban yang belum terjawab saat sidang: 1. KPK tidak bisa masuk dalam perkara koneksitas, karena kewenangan KPK sudah dibatasi oleh pasal 53 dan 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK hanya boleh mengadili orang- orang sipil yang tunduk pada peradilan umum saja. 2. Saya belum melakukan penelitian kepada negara lain. 2. Pertanyaan dari KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [28:00] Jawaban yang belum terjawab saat sidang: 1. Pembentukan Pengadilan Tindak PIdana Korupsi diatur pada pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Lingkungan PERADILAN UMUM sebagaimana yang diatur oleh Pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: (1) Pengadilan TINDAK PIDANA KORUPSI berada di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM. Mengalir dari pasal 53 dan pasal 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya bisa memeriksa, menuntut sendiri, serta memutus perkara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM. Oleh karena Peradilan umum HANYA MENGADILI ORANG SIPIL SAJA, maka dengan sendirinya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya bisa memeriksa, menuntut sendiri, serta memutus perkara di Pengadilan Tindak PIdana Korupsi yang berada di LINGKUNGAN PERADILAN UMUM untuk mengadili orang sipil atau orang-orang yang tunduk pada peradilan umum saja. 2. Untuk pasal 42 dengan sendirinya dimaknai bahwa ketentuan pada pasal 42 wajib dimaknai sebagai kewajiban KPK untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan bila menemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan militer, atau orang-orang yang tunduk 123 pada peradilan umum dan orang-orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal ini disebabkan karena kewenangan KPK sudah dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Pertanyaan dari HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:56] Jawabannya semua sudah disampaikan saat sidang, tapi untuk penegasan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dimulai ketika perbuatan itu dilakukan sesuai hasil penyelidikan ketika pejabat itu masih berstatus militer. 4. Pertanyaan dari HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:52] Jawaban yang belum terjawab saat sidang: Saya belum melaksanakan penelitian ke luar negeri, karena focus saya ada pada aturan perundangn yang ada diIndonesia terlebih dahulu. 5. Pertanyaan dari HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:49] Jawaban yang belum terjawab saat sidang: Mohon maaf yang mulia bapak Hakim, Oditur Militer itu hanya ada di Militer saja, yang berwenang untuk melakukan Penyidikan sekaligus Penuntutan, sebagaimana yang diatur pada pasal 69 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer. ODITUR MILITER TIDAK ADA DI KEJAKSAAN. Di KPK tidak perlu ada oditur Militer karena kewenangan KPK hanya untuk mengadili orang sipil saja. Kewenangan KPK dibatasi oleh pasal 53 dan 54 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengukuran Kerugian negara itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka sudah punya aturan baku dibidang keuangan untuk mengukur kerugian negara diakibatkan tindak pidana korupsi oleh Pejabat militer atau kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil. 6. Pertanyaan dari HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:40] Jawaban yang perlu tambahan penjelasan atas jawaban saat sidang : Memang benar bahwa Pasal 54 tidak mengatur bahwa KPK hanya untuk orang sipil saja. Namun pasal 54 itu mengatur bahwa pengadilan TIPIKOR itu berada dilingkungan Peradilan Umum. Sedangkan kita semua tahu bawah peradilan Umum itu untuk mengadili orang-orang sipil. Lalu Pasal 53 mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tindak PIdana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. 124 Oleh karena Pengadilan TIPIKOR ada dalam lingkungan peradilan umum yang hanya boleh mengadili orang sipil saja, maka secara otomatis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya boleh mengadili orang sipil saja. Sesuai dengan salah satu asas hukum bahwa Hukum atau Undang-undang itu dibuat untuk membatasi para penegak hukum, dengan demikian walaupun KPK itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tetapi tetap saja kewenangannya dibatasi oleh pasal 53 dan pasal 54 itu yang artinya KPK hanya boleh mengadili orang sipil saja. 7. Pertanyaan dari HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:23] Jawaban yang perlu tambahan penjelasan atas jawaban saat sidang : Yang pertama, apakah tidak perlu kita memperhatikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, harus ada yang disebut sinkronisasi, harmonisasi antara KUHP, Undang- Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang KPK ? Jawab : Apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak perlu diperhatikan karena kewenangan KPK dibatasi oleh pasal 53 dan 54. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum bahwa Hukum atau Undang-undang itu dibuat untuk MEMBATASI KEWENANGAN Penguasa dalam hal ini KPK agar tidak berlaku sewenang- wenangnya terhadap rakyat. Nah untuk KPK, apapun embel-embel yang diberikan kepadanya tetap terbatas bahwa itu hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil saja. KPK tidak bisa mengadili militer atau orang-orang yang tunduk pada peradilan militer.Oleh Karena kewenangan KPK dibatasi oleh pasal 53 dan 54, maka tidak perlu melakukan sinkronissasi, harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang KPK. Yang kedua, KPK ADALAH KOORDINATOR PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG SIPIL ATAU OLEH ORANG YANG TUNDUK PADA PERADILAN UMUM SAJA. Koordinator pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan militer atau oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer, adalah JAKSA AGUNG (Kejaksaan). Yang ketiga, Apakah itu kemudian harus di-split ataukah dengan harus koneksitas, tapi koneksitas bagaimana? Apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan militer, maka proses hukumnya mutlak harus dilakukan dengan proses koneksitas, TIDAK BOLEH DI SPLIT. Pelaksanaan SPLIT pada perkara Koneksitas merupakan arogansi dari penyidik. Kalau hal ini dilakukan terus, maka TNI pun 125 nantinya akan lebih arogan lagi. Selain itu, Pelaksanaan split dapat merugikan negara. Hal itu disebabkan karena akibat displit, maka tidak dapat dilakukan pemilihan pengadilan. Orang sipil di Pengadilan Umum, sedangkan Militer di pengadilan Militer. Bila ternyata sebenarnya yang dirugikan adalah militer, namun karena orang sipil berada dipengadilan sipil, maka ganti rugi tidak bisa dikembalikan kepada militer (APBN), sehingga yang menderita kerudian adalah APBN atau negara. Itulah sebabnya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama- sama oleh orang sipil dan militer wajib diproses secara koneksitas, TIDAK BOLEH DI SPLIT. Yang keempat, Apakah pihak KPK, baik hakim tipikor, sebagai oditur di KPK, itu juga boleh ikut masuk dalam koneksitas? Dalam perkara Koneksitas, hakim tipikor boleh masuk dalam Koneksitas yaitu bisa sebagai hakim anggota bila perkara itu disidangkan dipengadilan militer, dan bisa sebagai Hakim ketua bila perkara koneksitas itu disidangkan diperadilan umum. Sedangkan penuntut KPK tidak boleh ikut, karena Penuntut itu adalah kewenangan Jaksa Agung. Itulah sebabnya tidak diperlukan lagi harmonisasi aturan, karena semua aturan yang ada sudah dapat digunakan untuk melaksanakan proses hukum perkara Koneksitas. 8. Pertanyaan dari KETUA: SUHARTOYO [01:06:04] Tambahan Jawaban AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:00] Sesuai dengan salah satu asas hukum bahwa Hukum atau Undang-undang itu dibuat untuk membatasi para penegak hukum, dengan demikian walaupun KPK itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tetap saja keistimewaan KPK itu dibatasi oleh pasal 53 dan pasal 54 itu. Bahwa lingkup kerjanya hanya dilingkungan peradilan umum yang mengadili orang sipil saja. Bila menemukan orang militer dan sipil secara bersama-sama melakukan tindak pidanan korupsi, maka KPK wajib berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Itulah sebabnya pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi wajib dimaknai sebagai kewajiban KPK untuk berkoordinasi dengan Jaksa Agung (kejaksaan) bila menemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan militer. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 126 20 Februari 2024 diterima Mahkamah tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Posisi KPK selaku pihak terkait bermaksud untuk dapat memberikan data dan pandangan tersendiri berkenaan materi yang diajukan permohonan uji materi oleh Para Pemohon. Hal ini tentunya diharapkan dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, utamanya berkenaan semangat hukum (legal spirit) pemberantasan korupsi dan prakteknya yang berjalan selama ini. Atas dasar pemahaman Tindak pidana korupsi telah terjadi secara begitu meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary measures), dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga yang memiliki kewenangan independen dalam pencegahan, koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan putusan hakim. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 30/2002), merupakan kehendak rakyat yang yang tertuang dalam tuntutan Reformasi. Sebagai lembaga yang didesain khusus untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka KPK diamanatkan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 3 UU KPK 30/2002). Karakter sebagai lembaga independen tersebut jelas tidak diamanatkan terhadap badan/lembaga lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai amanat ketentuan Pasal 6 huruf c UU KPK 30/2002, maka KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tugas tersebut merupakan penjabaran dari eksistensi KPK sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh UU tentang Kekuasan Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut, sudah ada lebih dahulu 127 berdasarkan undang-undangnya masing-masing diantaranya Kepolisian, Kejaksaan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Peradilan beserta badan-badan lain tersebut dalam bekerjanya untuk penegakan hukum terjalin dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Mekanisme berjalannya sistem peradilan pidana tersebut dirumuskan dalam hukum acara pidana yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberlakukan dan pembentukan hukum merupakan proses panjang yang terbangun secara dinamis mengikuti kebutuhan dan kesadaran bangsa dan negara. Namun perlu dijaga semangat hukum agar terus tumbuh konsisten untuk terus dikuatkan dan tidak saling menegasikan pada periode-periode berikutnya. Karena jika hal tersebut terjadi, hal itu akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Sebagai konsekuensi dari lembaga baru yang lahir pasca ditetapkannya KUHAP yang kemudian berlaku sebagai hukum acara pidana umum, maka jelas eksistensi dan karakteristik KPK sebagai lembaga independen tersebut tidak tergambarkan dalam KUHAP tersebut. Oleh karena itulah, maka KPK diberikan kemungkinan berlakunya hukum acara pidana khusus yang menyimpang dari KUHAP sepanjang diatur dalam UU KPK maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (vide Pasal 39 ayat (1) UU KPK 30/2002). Berkenaan dengan kemungkinan adanya hukum acara khusus bagi KPK tersebut, dalam beberapa aspek sudah diatur secara lengkap dalam UU KPK maupun UU Tipikor. Namun dalam beberapa hal, di dalam UU KPK maupun UU Tipikor belum tercantum hukum acara khususnya, dalam kondisi demikian kadang diperhadapkan pada pilihan yang dapat bertentangan dengan prinsip tentang independensi KPK. Salah-satu isu hukum sebagaimana dalam permohon uji materiil dalam perkara a quo, yaitu yang pada pokoknya keberadaan peradilan koneksitas dalam Penegakan hukum tindak pidana terhadap subyek hukum sipil bersama militer. Norma dasar dari koneksitas adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkup peradilan umum. Pasal 198 UU Peradilan Militer menegaskan bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang berada pada lingkup peradilan militer dan orang pada lingkup peradilan umum, maka perkara 128 diperiksa dalam lingkup peradilan umum. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai koneksitas. Dalam koneksitas, sekalipun diadili pada peradilan umum, harus dibentuk tim koneksitas yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkup peradilan umum. Tim itu dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 90 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan lingkup peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana, diadakan penelitian antara jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasar hasil penyelidikan tim gabungan di atas. Masalahnya, bagaimana jika Penyidikannya dilakukan oleh KPK, apakah KPK berwenang membentuk Tim Penyidik Tetap koneksitas. Mungkin ada pandangan bahwa Penyidik KPK sebagai bagian dari nomen klatur penyidik dapat menjadi anggota Tim Tetap penyidik koneksitas tersebut. Namun perlu diingat baik dalam KUHAP maupun UU lain tersebut, tidak secara expressive verbis mengatur keberadaan Penyidik KPK sebagai adressat norm dalam rumusan hukum acara tersebut. Hal demikian jelas melanggar prinsip hukum acara pidana sebagai hukum formal yang harus memenuhi karakteristik lex stricta, lex scripta, lex certa maupun lex praevia. Bahkan jika tetap ditafsirkan bahwa penyidik KPK dapat menjadi bagian dan terwadahi dalam nomen klatur penyidik sebagaimana dalam keanggotaan Tim Tetap Koneksitas, hal ini akan mengganggu atau bahkan meruntuhkan Independensi KPK, mengingat dalam penanganan tindak pidana koneksitas pelimpahan penelitian hasil Tim Tetap kepada Jaksa Agung. Selain itu konsisten dengan politik hukum negara saat ini yang memberikan kewenangan Penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung dan KPK. Sementara jika wadah koneksitas untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi jika subyek hukumnya sipil bersama MIliter hanya dimungkinkan dibentuk jika penuntutannya oleh JPU dari kejaksaan Agung, sementara jika penuntutannya oleh JPU KPK dilaksanakan dengan splitsing, maka akan menimbulkan dualisme cara penuntutan bagi warga negara berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal ini menunjukkan adanya “Ketidak pastian hukum dan perlakuan yang tidak sama” bagi warga negara yang melanggar hak konstitusional. Sebagai satu contoh adanya problem konstitusional tersebut yakni berkenaan dengan pelaksanaan tugas KPK ketika menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 129 peradilan militer dan peradilan umum. Beberapa kasus yang dihadapi KPK yang pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer antara lain perkara tindak pidana korupsi di BASARNAS tahun 2023, tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW 101 tahun 2016-2017 serta tindak pidana korupsi di Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) tahun 2017. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, walaupun senyatanya melibatkan pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer, namun dalam praktek penanganannya tidak dapat dilakukan oleh KPK secara koneksitas, walaupun di dalam Pasal 42 UU KPK telah diatur kewenangan KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradllan militer dan peradilan umum. Hal ini diakibatkan adanya problem konstitusional yaitu dualism karena tidak adanya wadah koneksitas dalam menangani perkara koneksitas yang tidak diatur secara khusus dalam UU KPK maupun UU Tipikor. Dalam pandangan demikian, maka kami atas nama KPK tentu harus berposisi untuk mengapresiasi terhadap upaya warga negara yang dalam hal ini pemohon untuk mendudukan mekanisme peradilan koneksitas menjadi sebuah “peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan” bagi segenap bangsa Indonesia baik jika penuntutannya dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan RI maupun jaksa pada KPK secara sama dan tidak menimbulkan perbedaan mekanisme (dualism) yang merupakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya posisi ini yang mungkin tidak sama dengan pandangan pemerintah harus dipandang sebagai dialektika hukum yang sehat dalam negara hukum yang demokratis, yang sesungguhnya para pihak baik yang sama maupun berbeda pandangan adalah sama posisinya yaitu penegak dialektika hukum yang sama mulyanya, dan kepada majelis hakim yang mulya akan kita pasrahkan kebijaksaan hukumnya. II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon Gugum Ridho Putra, S.H., M.H mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 87 PUU-XXI/2023 tanggal 12 September 2023 atas uji materiil: a. Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 30/2002”); 130 b. Kata dan Frasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: 1) Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (5); 2) Frasa “Penyidik” pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3); 3) Frasa “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3); 4) Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 93 ayat (1); 5) Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3); 6) Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1). c. Kata dan Frasa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut: 1) Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), Pasal 203 ayat (5); 2) Frasa “Penyidik” pada Pasal 198 ayat (2); 3) Frasa “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1); 4) Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1). 5) Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1); 6) Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), (2), dan (3); terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945). 2. Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 131 Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi secara koneksitas. 3) Menyatakan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasa 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasa 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 4) Menyatakan frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 5) Menyatakan Frasa kata “penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 6) Menyatakan frasa kata “Jaksa atau jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang 132 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7) Menyatakan frasa kata “Jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 8) Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 9) Menyatakan frasa kata “penuntut umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 10) Menyatakan frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (5) Undang- Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 11) Menyatakan frasa kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 133 12) Menyatakan frasa kata “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasa 202 ayat (1) Undang- Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 13) Menyatakan frasa kata “Penuntut Umum” pada Ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasa 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradian Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 14) Menyatakan frasa kata “Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 15) Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 16) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). III. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO 3.1. Realita Problem Konstitusionalitas Penanganan Perkara Koneksitas yang ditangani oleh KPK RI 134 a. Sebelum menguraikan dasar dan alasan pandangan KPK berkaitan dengan konstitusionalitas KPK dalam penangan perkara koneksitas, ijinkan kami memulai lebih dahulu dengan problem riil yang selama ini terjadi dalam praktek; b. Bahwa KPK sejak berdirinya tahun 2002 telah beberapa kali menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan masyarakat sipil dan militer, diantaranya: 1) kasus suap proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku tindak pidana dari unsur militer dan sipil yakni: Dari kalangan Militer ditangani oleh TNI: 1. Bambang Udoyo, Laksamana Pertama TNI, Staf Khusus Kasal, Mabes AL. Dari kalangan sipil ditangani oleh KPK: 1. Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut; 2. Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa; 3. Hardy Stefanus (pegawai pada PT Melati Tecnofo Indonesia); 4. Muhammad Okta (pegawai pada PT Melati Tecnofo Indonesia); 5. PT Merial Esa (korporasi). Terhadap pelaku dari kalangan militer telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Militer juga menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq.TNI AL. Sementara keempat pelaku dari golongan sipil yang ditangani oleh KPK divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam rentang waktu berbeda antara 2017-2018 yaitu: 1. Eko Susilo Hadi pada Senin 17 Juli 2017 divonis 4 Tahun dan 3 bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari PT Melati Tecnofo Indonesia; 135 2. Fahmi Darmawansyah pada Rabu 24 Mei 2017 divonis 2 Tahun 8 bulan dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap sejumlah pejabat Bakamla termasuk Eko Susilo Hadi; 3. Hardy Stefanus dan Muhammad Okta di vonis 1,5 Tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan karena terbukti ikut menyuap empat pejabat Bakamla. Serta terhadap korporasi pelaku tindak pidana dalam hal ini PT Merial Esa, pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Pusat) tanggal 19 April 2022 divonis pidana denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp126.135.008.479,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Putusan ini telah dikuatkan dalam pengadilan kasasi 15 Juni 2023. 2) Terkait Tindak Pidana Korupsi pengadaan Helikopter Agustawestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara (AU) 2016-2017 yang melibatkan unsur masyarakat sipil, yang ditangani oleh KPK yakni: 1. John Irfan Kenway atau Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Sedangkan Pelaku yang dari unsur militer yang penanganannya dilaksanakan Puspom TNI yakni: 1. Marsekal Pertama TNI FACHRI ADAMY sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2. Kolonel FRARISISKUS TEGUH SANTOSO sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, 3. Letnan Kolonel WISNU WICAKSONO sebagai Pejabat Pemegang Kas, 4. Pembantu Letnan Dua SIGIT SUWASTONO sebagai Staf, dan 5. Marsekal Muda (Purn) SUPRIYANTO BASUKI, MA., M,S.S sebagai Assisten Perencanaan Kasau; Pada tanggal 31 Agustus 2021 diketahui perkembangan penegakan hukum terhadap pelaku dari unsur militer telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Papera sesuai ketentuan Undang-undang 136 Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara untuk pelaku dari kalangan sipil dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1 Milyar subsider 6 (enam) bulan kurungan, ditambah dengan pidana pembayaran uang pengganti Rp17,2 Milyar. 3) Terkait Tindak Pidana Korupsi (Suap) Pengadaan Barang dan Jasa di Badan SAR Nasional tahun 2023 yang melibatkan masyarakat sipil (pemberi suap) yang ditangani oleh KPK, yakni: 1. Mulsunadi Gunawan (Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati); 2. Marilya (Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati); 3. Roni Aidil (Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama). Sedangkan unsur militer (TNI) selaku Penerima Suap ditangani oleh Mabes TNI yakni: 1. Marsekal Madya Henri Alfiandi (Kabarsarnas); 2. Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto (Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas; c. Berdasarkan praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK yang pelakunya melibatkan unsur militer dan masyarakat sipil tersebut dapat diketahui bahwa penanganannya tidak melalui prosedur koneksitas, melainkan digunakan metode splitzing (pemisahan berkas perkara) dimana Pelakunya dari unsur sipil ditangani oleh KPK dan Pelaku dari unsur militer ditangani oleh TNI. d. Bahwa dinamika munculnya kesepakatan penanganan perkara secara splitzing tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dilatarbelakangi beberapa permasalahan yang muncul sebagai isu pada saat pembahasan penanganan masing-masing perkara tersebut. Persoalan-persoalan yang muncul meliputi: 1) KPK dipandang tidak berwenang untuk menangani perkara yang melibatkan Pelaku dari unsur militer. Alasannya terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI maka berdasarkan ketentuan UU 137 31/1997 menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili. 2) Terdapat pandangan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan menangani perkara koneksitas, karena tidak diatur secara tegas dalam KUHAP dalam UU Peradilan Militer. 3) KPK dipandang tidak memiliki kewenangan secara atributif untuk membentuk unit khusus yang menangani perkara koneksitas. 4) Memoradum of Understanding (MoU) antara KPK dan TNI yang ada saat ini belum menegaskan arah kemungkinan penanganan perkara secara koneksitas. e. Adanya persoalan-persoalan yang sering muncul dalam setiap awal penanganan perkara yang ditangani KPK yang melibatkan unsur militer dan unsur sipil tersebut, menggambarkan bahwa posisi, kedudukan dan wewenang KPK serta tata cara dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer belum terdapat kepastian hukum karena secara norma pengaturan mengenai hal tersebut belum diatur secara jelas (expressive verbis) sehingga menimbulkan multitafsir. f. Keadaan demikian menjadi tantangan tersendiri bagi KPK dalam menginisiasi penanganan perkara yang Pelakunya melibatkan unsur militer dan unsur sipil dapat dilakukan melalui prosedur koneksitas. Pada akhirnya hal tersebut mendasari pada pilihan untuk membuat kesepakatan dengan pihak TNI guna menangani perkara secara splitzing sebagaimana yang terjadi pada 3 (tiga) perkara di atas. Faktor-faktor dimaksud seolah- olah menutup peluang penanganan perkara secara koneksitas. g. Bahwa praktek splitzing dengan pemisahan penanganan dalam dua sistem peradilan yang berbeda yakni peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dikemukakan di atas, pada akhirnya menimbulkan problematika hukum berupa: 1) munculnya perbedaan kebijakan antara KPK dan TNI terhadap perkara maupun pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sebagai contoh dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara (AU) 2016-2017, dimana pelaku yang ditangani KPK yakni JOHN IRFAN KENWAY ATAU IRFAN KURNIA SALEH telah diputus dengan pidana penjara 10,5 138 tahun dan pidana denda Rp1 miliar ditambah dengan pidana pembayaran uang pengganti Rp17,2 miliar, sedangkan untuk pelaku yang berasal dari unsur TNI dilakukan SP3. 2) munculnya disparitas pemidanaan diantara Para Pelaku yang diadili di Pengadilan Tipikor maupun yang diadili di Pengadilan Militer, padahal karakteristik perkara yang ditangani adalah sama. 3) munculnya problem eksekusi uang pengganti yang dibebankan kepada Para Pelaku yang dieksekusi oleh Jaksa maupun yang diekskusi oleh Oditur Militer. Adanya praktik penegakan hukum secara spilzing demikian apabila dibiarkan berlarut-larut pada akhirnya akan menimbulkan problematika hukum berupa terabaikannya aspek keadilan dan aspek kepastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas. h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, apabila dalam pengujian undang- undang a quo, frasa kata “penyidik” tidak dimaknai termasuk pula penyidik KPK, frasa kata “Jaksa atau Jaksa Tinggi” atau “Penuntut Umum” atau “Jaksa Agung” tidak dimaknai termasuk pula sebagai Jaksa pada KPK dan Pimpinan KPK maka akan menimbulkan dualisme dalam standar proses penanganan perkara dan dalam penjatuhan hukuman (disparitas) akan tetap terjadi. Mengingat faktanya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat diproses menggunakan mekanisme koneksitas, namun perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dilakukan dengan mekanisme splitzing. i. Dualisme dalam standar proses penanganan perkara dan dalam penjatuhan hukuman (disparitas) seharusnya merupakan hal yang harus dihindari dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Larangan dualisme dalam proses peradilan pernah diulas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang didalamnya mempertimbangkan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkannya dualisme hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pemaknaan Pengadilan Tipikor sebagai suatu sistem pidana khusus pada saat penyatuan Pengadilan Tipikor pada KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat dijadikan ratio legis sebagai dasar 139 pemaknaan subjek-subjek dalam uji materiil a quo bagi KPK agar proses penanganan perkara koneksitas yang dalam praktiknya telah dilakukan oleh Kejaksaan dan Oditurat Militer, juga dapat dilakukan oleh KPK dan Oditurat Militer. 3.2. Perkembangan Politik Hukum Peradilan Perkara Koneksitas a. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang lahir pada tahun 1981, dengan sebuah spirit hukum “melindungi HAM dan integrasi elemen system peradilan”, struktur hukum yang diatur pada masa tersebut mengesahkan dan diproyeksikan sebagai pedoman hukum acara aparat penegak hukum saat itu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lebih dari itu, terdapat peran Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Menteri Kehakiman, lembaga saat ini sudah dikoreksi menjadi kementerian hukum dan HAM. Salah satu wadah yang mengatur untuk menegakkan hukum bagi subyek hukum yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer diatur dalam peradilan koneksitas. Forum peradilan yang akan menyidangkan perkara dan pembentukan Tim Penyidik Tetap yang akan melakukan penyidikan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP merujuk pada kerangka berfikir Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Pasal 22 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dengan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 22 Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota ABRI bersama-sama non ABRI, pada hakekatnya merupakan suatu kekacauan ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya dihadapkan di depan Pengadilannya masing-masing. Justru karena hal ini merupakan suatu kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum ini terbatas pada bentuk-bentuk pensertaan dalam suatu delik, seperti dimaksudkan oleh pasal-pasal 55, 56 K.U.H.P. 140 Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. Pensertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara pensertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara- perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan Hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan dari justiciabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan Hakim yang bersidang. Dalam waktu perang dimana berlaku hukum ekseptionil ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil orang-orang militer tidak ditarik dari pengadilannya. b. Kerangka berfikir dalam KUHAP terkait penanganan perkara koneksitas tersebut sebagaimana penafsiran sejarah hukum (rechtshistorische interpretatie): 1) eksistensi Menteri Pertahanan dan Keamanan juga berkedudukan sebagai Panglima ABRI yang membawahi semua matra angkatan yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian (Keputusan Presiden Nomor 132/1967 tentang Perubahan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan). Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 52/1969 tentang Sebutan, Kedudukan Organik dan Tanggung Djawab Kepolisian Negara sebagai Unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan, disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan Keamanan. 2) kedudukan Peradilan Umum terkait dengan urusan organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman pada saat KUHAP diundangkan tahun 1981 (vide Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI. c. Kedudukan kedua lembaga tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 141 Indonesia, dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999) yang pada pokoknya mengatur badan-badan peradilan yang ada secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pertimbangan filosofis dibentuknya UU No. 35/1999 karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. 3) Berdasarkan perkembangan keadaan demikian, maka berkenaan penanganan perkara koneksitas, pembentuk undang-undang kemudian mengatur kewenangan penentuan peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer tidak lagi ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Persetujuan Menteri Kehakiman, melainkan ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan perubahan Pasal 22 dalam UU No. 35/1999 yang diatur sebagai berikut: Pasal 22 “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.” Sedangkan berkenaan dengan peraturan pelaksanaan terkait dengan penanganan perkara koneksitas tersebut diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, yakni: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 (kecuali ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang telah mendapat pengaturan berbeda berdasarkan Pasal 22 UU No. 35/1999) 142 b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203, masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal 40A UU No. 35/1999 yang menyatakan: Pasal 40A Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang baru. 4) Bahwa UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 UU 48/2009 mengatur hal yang sama sebagaimana rumusan Pasal 22 UU No. 35/1999, yaitu: Pasal 16 “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.” Penjelasan Pasal 16 Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. 5) Dengan berlakunya Pasal 22 UU No. 35/1999 jo Pasal 16 UU No. 48/2009, maka ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 198 ayat (1) UU Peradilan Militer menjadi tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori yaitu aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Sedangkan berkenaan dengan peraturan pelaksanaan terkait dengan penanganan perkara koneksitas masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU No.48/2009 jo. Pasal 40A UU No. 35/1999. Ketentuan Pasal 63 UU No.48/2009 mengatur: Pasal 63 143 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 6) Memperhatikan perkembangan politik hukum penanganan perkara koneksitas di atas, sejak berlakunya UU No 14 Tahun 1970 sampai dengan perubahan terakhir dalam UU No 48 Tahun 2009 penyusunan peraturan pelaksanaan terkait koneksitas yang tertuang dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer belum mempertimbangkan eksistensi KPK yang lahir berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikeluarkan setelah lahirnya KPK pun, sama sekali tidak menyinggung tentang eksistensi KPK. Hal ini dapat dipahami mengingat UU Nomor 48 Tahun 2009 merupakan undang- undang pokok yang mengatur tentang susunan kekuasaan kehakiman. Dimana di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, KPK termasuk sebagai salah satu badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan maupun pelaksana putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan: Pasal 38 (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 3.3. Independensi KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. a. Kesadaran bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merusak. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, yaitu suatu yang sangat berbeda dengan kejahatan biasa atau ordinary crime. Sifatnya extra ordinary crime itu memberi konsekuensi yang berbeda dalam penanganan tindak pidananya. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. 144 b. Ketika sebuah negara menyadari dampak dari penyakit korupsi, maka negara tersebut akan memilih kebijakan mendirikan sebuah badan anti korupsi, sebagai pesan kepada masyarakat mengenai perlunya upaya luar biasa untuk melawan korupsi. Penjelasan Umum UU KPK (30/2002) secara tegas menyatakan hal itu. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas. c. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna menempuh politik hukum dengan membentuk suatu badan baru yang khusus memberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan politik hukum tersebut direalisasikan dengan membentuk KPK melalui Undang-Undang. Meskipun KPK dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, namun pada tahun 2006 KPK telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai organ penting konstitusi (constitutional importance) yang perlu dijamin independensinya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 UU KPK yang merumuskan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpus kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Norma Pasal 3 UU KPK tersebut menekankan pada independensi KPK yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. d. Dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga yang independent, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya, yaitu: 1) pertimbangan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269, menyatakan bahwa “Penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK”; 145 2) pertimbangan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 pada halaman 58, yang menyatakan bahwa, “KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun”; 3) pertimbangan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 pada halaman 75, menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 4) pertimbangan Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 pada halaman 30, menyatakan bahwa pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. e. Dengan merujuk pada peran penting KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka independensi kelembagaan KPK wajib ditempatkan pada posisi yang penting, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah intervensi maupun politisasi pemerintah terhadap kelembagaan KPK. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan keilmuan ketatanegaraan yang telah membuktikan bahwa komisi negara independen memiliki ciri keterputusan relasi politik secara kelembagaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. f. Berdasarkan potret latar belakang lahirnya KPK serta pandangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya diatas, tampak bahwa KPK diharapkan dapat memberantas korupsi secara lebih sistematis dan independen. Desain KPK sebagai badan khusus yang memang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa KPK diberi amanat untuk bisa menembus semua hambatan yang dihadapi institusi Polri dan Kejaksaan. 3.4. Adanya Problem Konstitusionalitas atas Independensi KPK dalam Hukum Acara Penanganan Perkara Konekstitas 1) ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak dapat dipastikan secara tegas berlaku bagi KPK, karena tidak tercantumnya institusi KPK, penyidik KPK, dan penuntut umum KPK 146 dalam hukum acara koneksitas yang ada dalam Pasal 198 s.d Pasal 203 UU Peradilan Militer maupun Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Keberadaan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 62 UU KPK beserta Penjelasannya, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa hukum acara koneksitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP juga berlaku sebagai hukum acara tindak pidana korupsi koneksitas yang ditangani oleh KPK. 2) Namun, dalam praktek mengandung problem konstitusionalitas terkait indepedensi lembaga KPK jika menggunakan ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut: Pada Tahap Penyidikan a) Di dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer ditentukan bahwa dalam hal terdapat penyertaan tindak pidana korupsi antara pelaku dari unsur sipil dan unsur militer, maka penyidikannya dilakukan oleh Tim Tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Tim Tetap tersebut terdiri dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan Polisi Militer (TNI) serta Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi. Berkenaan dengan adanya ketentuan ini, terdapat persoalan terkait dengan pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama-sama dengan Menteri Kehakiman, jika dikaitkan dengan kedudukan dan eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pelaksanaan tugasnya. Tim Tetap demikian, yang dalam pembentukannya murni dilakukan oleh eksekutif (Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman), sangat bertentangan dengan eksistensi lembaga KPK. Jika kemudian, Penyidik KPK bergabung dalam Tim Tetap yang pembentukannya murni diinisiasi oleh lembaga eksekutif (Menhankam dan Menkeh), maka menimbulkan problem independensi tersendiri dalam pelaksanaan tugas Penyidik KPK. Terlebih dalam norma yang tercantum pada Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer tersebut, Pimpinan KPK tidak secara eksplisit dinormakan memiliki kewenangan dalam 147 pembentukan Tim Tetap tersebut. Sehingga Pimpinan KPK yang seharusnya menjadi penanggungjawab pelaksanaan tugas penyidikan perkara koneksitas tersebut, tidak dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas penyidiknya. Hal demikian jelas secara konstitusional bertentangan dengan konsep independensi pelaksanaan tugas KPK. Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan a) Sebagaimana diketahui bahwa Penuntutan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan perkara tindak pidana, yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses penanganan perkara koneksitas peran Jaksa dimulai sejak melakukan penelitian atas hasil penyidikan Tim Tetap untuk menentukan lingkungan peradilan militer atau lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana koneksitas tersebut (vide Pasal 90 ayat (1) KUHAP jo Pasal 199 ayat (1) UU Peradilan Militer). Penelitian tersebut dilakukan Jaksa atau Jaksa Tinggi bersama Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang dituangkan dalam Berita Acara. Jika dari hasil penelitian tersebut terdapat kesesuaian pendapat maka hasilnya dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI. Namun jika terdapat perbedaan pendapat dalam hasil penelitian antara Penuntut Umum dan Oditur Militer, maka masing-masing melaporkan kepada Jaksa Agung atau Oditur Jenderal. Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Peran selanjutnya Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum adalah ketika menerima penyerahan perkara dari Perwira Penyerah Perkara melalui Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi untuk dilimpahkan ke Peradilan Umum dalam hal perkara koneksitas tersebut lebih berat kerugiannya pada kepentingan umum (vide Pasal 91 ayat (1) KUHAP jo Pasal 200 ayat (1) UU Peradilan Militer). Sedangkan jika dalam hal perkara koneksitas lebih berat kerugiannya kepada kepentingan militer, maka peran Jaksa sebagai Penuntut 148 Umum dalam hal ini bersama-sama dengan Perwira Penyerah Perkara berdasarkan Surat Penetapan Menhankam melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Militer atau Mahkamah Militer Tinggi (Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer) untuk disidangkan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. b) Memperhatikan peran Jaksa/Penuntut Umum/Jaksa Agung yang begitu sentral dalam penanganan perkara konektitas tersebut, maka jika dikaitkan dengan kewenangan KPK yang mendapat atribusi kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e UU KPK, yang mengatur bahwa: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan Kewenangan KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas pun semakin ditegaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 42 UU KPK. Terkait dengan kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan penuntutan perkara koneksitas yang ditangani oleh KPK akan menjadi bermasalah (inkonstitusional) jika tidak dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan berkenaan dengan tugas dan fungsi Jaksa/Penuntut Umum maupun Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer termasuk dalam pengertian Jaksa KPK/Penuntut Umum KPK maupun Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas penuntutan oleh KPK. Pemaknaan demikian diperlukan, sebab jika tidak dimaknai demikian, maka pelaksanaan fungsi utama Pimpinan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas tersebut akan bersifat inkonstitusional. Pemaknaan demikian bukan berarti mengesampingkan asas bahwa “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” (vide Pasal 18 ayat (1) UU 149 16/2004 kemudian diubah dalam UU 11/2021 tentang Kejaksaan RI), namun semata-mata adalah agar penanganan perkara koneksitas oleh KPK dapat berjalan lancar dan efektif sejalan dengan kebijakan atribusi kewenangan penuntutan yang diberikan Negara kepada KPK. Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan tindak pidana karena Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan Jaksa yang berasal dari Kejaksaan RI dan terikat dalam satu kesatuan asas Een En Ondeelbaar (satu dan tidak terpisahkan). Namun apabila pelimpahan kerja penelitian hasil Tim Tetap Koneksitas untuk menentukan apakah kerugian dalam perkara koneksitas lebih berat pada kepentingan umum atau kepentingan militer hanya diserahkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 90 Ayat (1) KUHAP maupun Pasal 199 ayat (1) KUHAP maupun melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP jo Pasal 199 ayat (3) dan Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3) UU Peradilan Militer dan bukan kepada Jaksa KPK maka akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Problem demikian selain menyangkut masalah efektifitas dalam penanganan perkara koneksitas, juga merupakan problem konstitusional norma terkait independensi KPK jika Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung dalam peraturan tersebut tidak dimaknai juga sebagai Jaksa KPK maupun Pimpinan KPK agar tercipta konstitusionalitas norma yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Jaksa KPK dan Pimpinan KPK. 3.5. Ketidakjelasan kewenangan pembentukan Tim koneksitas oleh KPK menimbulkan dualism yang inkonstitusional 1) Uraian diatas telah memberi gambaran bahwa “Prosedur acara hukum pidana korupsi di negara Indonesia jika subyek hukumnya melibatkan sipil dan militer maka akan menimbulkan kemungkinan alternative proses sebagai berikut: a) Jika JPU-nya Kejaksaan RI, maka memungkinkan untuk disidangkan dalam peradilan koneksitas; 150 b) Jika JPU-nya KPK, maka perkara dimaksud akan di splitzing, yang sipil ke Peradilan Umum TIPIKOR, yang militer akan diadili ke Peradilan Militer; 2) Prosedur hukum acara yang berbeda/tidak berkesamaan tersebut terhadap tindak pidana korupsi di negara Indonesia jika subyek hukumnya melibatkan sipil dan militer tersebut terjadi akibat ketentuan Undang-undang sebagaimana diuji dalam perkara a quo. 3) Dengan demikian, perbedaan prosedur hukum acara perkara tindak pidana korupsi ini yang merupakan melangar konstitusi akibat oleh berlakunya Undang-Undang, atau undang-undang tidak dipahami secara tidak berkesamaan. 4) Bahwa ketidaksamaan prosedur hukum yang merupakan inskonstitusionalitas telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara 012-016-019/PUU-IV/2006, yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Pengadilan Tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. Namun, jika demikian halnya penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU KPK]. Dengan kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adalah tidak tepat jika ada yang berpendapat bahwa Pasal 53 UU KPK tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 5) Sehingga berdasarkan realita akibat ketidak jelasan norma tentang kewenangan pembentukan tim tetap koneksitas oleh KPK, karena 151 norma-norma sebagaimana di uji dalam perkara a quo mengakibatkan dua prosedur yang berbeda dan juga berpotensi menimbulkan hasil proses persidangan yang berbeda terhadap sebuah peristiwa yang sama yang subyek hukumnya melibatkan sipil dan militer yang terjadi akibat norma struktur hukum yang berbeda, sehingga jelas ini bukan merupakan perbedaan akibat materiil ataupun subyek hukum yang berbeda, namun terjadi karena struktur hukum yang bekerja yang berbeda, walau subyek dan peristiwa hukumnya sama, yang merupakan pelanggaran konstitusi terhadap jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi sebagaimana ditentukan dalan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. KESIMPULAN Berdasarkan uraian tersebut di atas, berkaitan dengan pengujian Pasal 42 UU KPK, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasa 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer, kami berpandangan sebagai berikut: 1) Norma a quo memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir karena tidak adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan korupsi koneksitas sehingga norma a quo belum dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi sebagaimana ditentukan dalan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2) Norma a quo belum dapat diimplementasikan bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum yang penegakkannya dilakukan oleh KPK, karena mengandung problem konstitusional berupa bertentangan dengan independensi KPK. Hal ini menunjukan norma yang bersangkutan tidak lagi sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas “kejelasan tujuan”, asas “dapat dilaksanakan” dan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022. Sehingga secara teleologis (Teleologische Interepretatie) norma 152 yang demikian perlu untuk ditafsirkan maknanya agar memenuhi kaidah-kaidah dan tujuan yang diharapkan; 3) Bahwa dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah sebagai satu- satunya Lembaga yang berwenang memberikan tafsir konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution), dengan tujuan untuk menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka KPK berpendapat Mahkamah perlu untuk melakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) dengan memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) terhadap ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer. V. PENUTUP Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ini, dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait KPK; 2. Mengabulkan permohonan pengujian untuk sebagian atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) untuk sebagian; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 42 UU KPK tidak bertentangan dengan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Frasa kata “penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradlan Militer, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 153 6. Menyatakan frasa kata "Menteri Kehakiman" pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) KUHAP maupun frasa kata "Menteri Kehakiman" pada ketentuan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7. Menyatakan frasa kata "Jaksa atau Jaksa Tinggi’’ pada Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3), serta frasa kata "Jaksa Tinggi’’ pada Pasal 93 ayat (1) KUHAP maupun frasa kata "Jaksa atau Jaksa Tinggi’’ pada Pasal 199 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) serta frasa kata “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 8. Menyatakan frasa kata "Penuntut Umum” pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) pada KUHAP maupun frasa kata "Penuntut Umum pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 9. Menyatakan frasa kata "Jaksa Agung’’ pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1) KUHAP maupun frasa kata "Jaksa Agung’’ pada ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait KPK juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2024 dan 154 keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli membagi pokok pikiran tentang koneksitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ke dalam 2 bagian : 1. Hukum Pidana Militer dalam konteks Sistem Peradilan Pidana 2. Penegakan hukum tindak pidana Korupsi melaui Koneksitas 1. Hukum Pidana Militer dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, berdasarkan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip yang mendasar adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelanggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang Undang. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian kekuasaan kahakiman dalam arti luas, tidak hanya “kekuasaan mengadili”, tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum dalam perspektif suatu kesatuan penegakan hukum pidana yang dikenal ”Sitem Peradilan Pidana terpadu” (integrated criminal justice system). Kekuasaan penegakkan hukum pidana meliputi kekuasaan di bidang penyidikan, 155 kekuasaan di bidang penuntutan, kekuasaan memeriksa/mengadili dan kekuasaan dibidang pelaksanaan pidana. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan peradilan militer merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi), yang susunan kekuasaan serta acaranya di atur dalam undang-undang tersendiri. Dalam Hukum Pidana militer terdapat hukum materiil dan formil tersendiri. Pengaturan tersendiri karena sifat khas militer yang mempunyau tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan negara, sehingga perlu pengaturan khusus. Pengaturan khusus dalam hukum materiil karena : 1. Beberapa perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh militer dan tidak berlaku umum seperti disersi, menolak perintah dinas dan lain lain. 2. Beberapa Perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, jika dilakukan anggota militer di dalam keadaan tertentu ancaman pidananya terlalu ringan. Kekhususan dalam hukum pidana militer tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1947 tentang KUHP Militer, Undang undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak hanya undang- undang yang khusus berlaku bagi anggota militer, semua undang-undang yang berlaku bagi kalangan sipil juga berlaku bagi anggota militer seperti KUHP, Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana di rubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang lainnya, namun demikian hukum formilnya hanya tunduk pada undang-undang nomor 31 Tahun 1997. Perundang-undangan pidana yang khusus mengatur anggota militer baik materiil maupun formil merupakan lex spesialis systematis sebagai turunan dari asas lex specialis derogat legi generalis, karena ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada, mempunyai hukum firmil tersendiri dan adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. Kekhususan hukum pidana militer sangat terlihat jelas dalam formil, yang sangat berbeda dengan hukum acara untuk masyarakat sipil ( KUHAP) dimana kekuasaan komandan meliputi dua hal yaitu wewenang komando yang berasal dari delegasi panglima dan wewenang menghukum yang bersumber dari undang- undang. Wewenang komando meliputi tiga hal yaitu 156 a. Mengarahkan (directing) b. Mengkoordinir (coordinating) c. Mengendalikan (control) Dalam hal penyidikan, penyidik dalam undang-undang peradilan militer adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. Oditur. Penyidik Pembantu adalah: a. ProvosTNIAD b. Provos TNI AL c. ProvosTNIAU Selanjutnya untuk pelimpahan perkara ke pengadilan militer, terdapat Perwira Penyerah Perkara (PAPERA). Pelimpahan oleh oditur militer harus di sertai surat perintah pelimpahan dari (PAPERA). 2. Penegakan hukum tindak pidana Korupsi melaui Koneksitas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu upaya pemberantasnya juga harus dengan cara luar biasa. Tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama sama oleh orang yang terdidik dan mempunyai kedudukan, untuk itu upaya pemberantasanya harus dilakukan secara komprehensif. Lembaga - lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara itu untuk anggota militer adalah Penyidik Militer. Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas pokoknya adalah penegakkan hukum, sebagaimana di atur dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian). Selanjutnya sebagai lembaga penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Wewenang penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyatakan bahwa “ melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). 157 Kejaksaan Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di rubah berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang di bidang penuntutan. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Kejakasaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang. Jadi untuk penegakkan hukum tindak pidana korupsi disamping berwenang melakukan penyidikan, kejaksaan juga melakukan penuntutan. Fungsi penuntutan merupakan fungsi pokok Kejaksaan. Dalam hal koneksitas Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan menyatakan, “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Sebagaimana di pahami, bahwa tindak pidana korupsi dapat dikatakan merupakan kejahatan yang luar biasa dan diperlukan penanganan yang luar bisa pula. Kehendak bersama untuk penanggulangan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana korupsi merupakan politik kriminal. Berdirinya KPK sebagai upaya untuk akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, disamping penegak hukum yang sudah ada. Pembentukan KPK pada dasarnya merupakan politik kriminal, yaitu sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dalam hal ini masalah korupsi, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan perumusan norma hukum pidana yaitu unsur substansif hukum dan struktural, sehingga KPK merupakan bagian dari jaringan dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sebagai lembaga negara yang dalam rumpun eksekutif yang bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Upaya yang rasional dalam akselerasi penberantasan tindak pidana korupsi terlihat jelas dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Bahwa dalam rangka mewujudkan 158 masyarakat yang adil dan Makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi” Di samping itu dalam dalam penjelanan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada prinsinya mengerahkan berbagai sumberdaya untuk menekan serendah rendahnya terjadinya tindak pidana korupsi. “Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasa tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh sumberdaya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakkan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan masyarakat anti korupsi.” Jadi jelas bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya yang telah ada, yang khusus untuk akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar KPK sebagai penegak hukum tindak pidana Korupsi, sebagai lembaga yang independent untuk melakukan penyidikan dan penuntutan serta koordinasi terkai penanganan perkara koneksitas adalah : UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: 1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; 2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; 3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan 6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 42 159 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkorrdinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penagak hukum yang mandiri yang mempunyai dasar hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi, namun demikian ke tiga Lembaga hukum tersebut tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Anggota militer tunduk tunduk pada sitem tersidiri yaitu di dasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 1. Prajurit; 2. Yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prjurit; 3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurut berdasarkan undang-undang; 4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a dan b dan huruf c tetapi keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus di adili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan militer. Penegakkan tindak pidana korupsi dapat digambarkan sebagai berikut: Kepolisian Kejaksaan KPK Penyidik Militer UU Kepolisian UU Kejaksaan UU KPK UU Peradilan KUHAP KUHAP KUHAP Mil. UU TIPIKOR UU TIPIKOR UU TIPIKOR UU TIPIKOR Adresat : Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil Anggota Militer Wewenang yg sama Wewenang yg sama 160 Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasika n, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Pasal 42 UU KPK Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkorrdinasika n dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama -sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, apalagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang terdidik dan mempunyai kedudukan, maka bila beberapa orang melakukan tindak pidana secara bersama sama KUHP mengatur tentang penyertaan (deelneming) yaitu pembuat tindak pidana ( Dader ) Pasal 55 KUHP dan pembantuan tindak pidana (Medeplichtige ) Pasal 56 KUHP. Apabila yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum maka penyelesaiannya melalui acara pemeriksaan Koneksitas. Pemeriksaan secara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama antara pelaku warga sipil yang tunduk pada peradilan umum dan pelaku yang anggota militer yang tunduk pada peradilan militer akan lebih utuh dan menyeluruh dalam penyelesaiannya dan akan mengurangi timbulnya disparitas dalam penegakkan hukumnya. Pemeriksaan koneksitas di atur dalam Pasal 16 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89, 90, 91, 92, 93, 94 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198, 199, 200,201,202,203 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Prinsip koneksitas sebagaimana di atur dalam undang-undang adalah Tindak Pidana yang dilakukan bersama sama oleh mereka yang termasuk lingkungan 161 peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, namun penyidikannya dilakukan oleh penyidik masing masing yang berwenang. Jadi koneksitas sebagai jembatan apabila tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Dalam perkembangannya terdapat beberapa frasa dalam KUHAP, UU Peradilan Militer yang mengatur tentang koneksitas yang pada dasarnya menunjukan fungsinya masing dalam menjalankan pemeriksaan koneksitas menimbulkan berbagai penafsiran. Kata dan Frasa yang menunjuk lembaga tersebut adalah: UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP 1. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (5) 2. Frasa “Penyidik” pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3) 3. Frasa “Jaksa/”Jaksa Tinggi” pada Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) 4. Frasa “ Jaksa Tinggi” pada Pasal 93 ayat (1) 5. Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3) 6. Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer 1. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), Pasal 203 ayat (5); 2. Frasa “Penyidik” pada Pasal 198 ayat (2) 3. Frasa “jaksa/Jaksa Tinggi” pada Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1); 4. Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1); 5. Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1); 6. Frasa “jaksa Agung’ pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), (2) dan (3). Frasa-frasa tersebut seharusnya di maknai secara fungsional artinya apabila terdapat perubahan kelembagaan dalam penegakkan hukum, dan adanya lembaga 162 penegak hukum seperti KPK maka makna Penyidik, Jaksa, Jaksa Tinggi,Penuntut Umum, Jaksa Agung di artikan juga sebagai Penyidik, Jaksa, Jaksa Tinggi, Penuntut Umum yang berada di KPK. Yang dimaksud penyidik termasuk PPNS yang di beri wewenang berdasarkan undang-undang, seperti penyidik PPNS OJK berdasarkan UU nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, penyidik Bea Cukai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana dirubah berdasarkan UU nomor 39 Tahun 2007. Demikian pula Jaksa Agung dalam frasa itu diartikan juga sebagai Pimpinan KPK. Apabila tidak di maknai demikian maka akan terdapat kesenjangan dalam penegakkan hukum. Kesenjangan itu adalah bahwa KUHAP adalah hukum formil yang menjadi dasar semua lembaga penegak hukum termasuk KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi namun untuk Bab XI tentang Koneksitas Pasal 89 , 90,91,92,93,94 tidak berlaku untuk KPK. Kondisi yang demikian apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama antara mereka yang tunduk pada perdilan umum dan peradilan militer maka KPK hanya bisa menangani secara terpisah (splitzing), padahal untuk mencari kebenaran materiil dan mengungkap tindak pidana korupsi secara utuh dan menyeluruh maka perlu penanganan secara koneksitas. Undang-undang mengamanatkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemerantasan tindak pidana korupsi. Pasal 42 UU KPK menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan perdilan umum”. Pasal ini memberikan dasar bahwa apabila terdapat tindak pidana korupsi yang para pelakunya tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum maka KPK berwenang menangani secara koneksitas. Kata atau frasa yang terdapat dalam pasal pasal yang mengatur koneksitas baik dalam KUHAP dan U U Peradilan militer secara fungsional dan sistematis di maknai sebagai penyidik,jaksa, penuntut umum dan pimpinan KPK. Selanjutnya terkait Pasal 26 UU KPK yang mengatur organisasi kelembagaan, menurut sayat tidak terkait langsung dengan wewenang memerikas secara koneksitas, karena wewenang pemeriksaan koneksitas diberikan secara kelembagaan, sementara susunan organisasi adalah bersifat teknis, apalagi KPK adalah lembaga negara yang independent dama ranah eksekutif yang khusus menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 163 Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka yang tunduk pada perdilan umum dan peradilan militer secara terpisah (splitzing) akan menimbulkan prasangka bagi para pelaku terhadap penangananan perkara yang dialami nya tidak sama dan setara. Para pelaku, tersangka, terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dan berhak diperlakukan sama di depan hukum. Dalam hal ini sama sederajat di hadapan hukum (equal before the law), perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection on the law) dan mendapat perlakuan yang adil di mata hukum (equal justice under the law). Kekuasaan kahakiman dalam arti luas, mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum dalam perspektif suatu kesatuan penegakan hukum pidana yang dikenal ”Sitem Peradilan Pidana terpadu” (integrated criminal justice system). Kekuasaan penegakkan hukum pidana meliputi kekuasaan di bidang penyidikan, kekuasaan di bidang penuntutan, kekuasaan memeriksa/mengadili dan kekuasaan dibidang pelaksanaan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang di dasarkan undang undang. Penanganan secara terpisah (splitzing) dalam dua sistem peradilan padahal tindak pidana korupsi dilakukan bersama sama orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer maka apabila di laksanakan dengan kerjasama yang baik terpadu antar penegak hukum maka akan terpenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta terpenuhinya tujuan penegakkan hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Untuk kepastian hukum, maka frasa frasa dalam KUHAP dan UU Peradilan militer yang mengatur koneksitas sebagaimana di bahas di atas perlu diberikan makna sesuai dengan perkembangan, karena adanya undang-undang baru dan adanya adanya lembaga penegak hukum yang baru. KUHAP dan UU peradilan militer merupakan hukum formil yang mengatur tentang wewenang dan penggunaan wewenang dari penegak hukum. Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang , tidaklah semaata mata soal pembagian wewenang dalam instasi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, namun demikian yang paling penting adalah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut dan pada sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak hak tersangka, terdakwa dilindungi. 164 Jadi inilah urgensi perlunya memberikan makna baru adalah demi kepastian hukum ddan perlindungan hak hak tersangka, terdakwa. Penutup 1. Untuk kepastian hukum, perlu penjelasan atau memberikan makna baru dalam frasa frasa pasal-pasal yang mengatur koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer. 2. Pasal 26 UU KPK terkait organisasi kelembagaan tidak terkait secara langsung dengan wewenang koneksitas, karena wewenang koneksitas merupakan kewenangan kelembagaan yang dimiliki KPK sebagai lembaga negara yang independent yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. 3. Prinsip prinsip koneksitas daalam UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP dan UU Peradilan Militer adalah a. Tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yg tunduk pada perdilan umum & peradilan militer. b. Pada prinsipnya di adili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum. c. Penyidikan dilakukan oleh tim tetap, polisi militer, oditur dan penyidik yang berwenang,penyidik yang berwenang termasuk penyidik KPK, juga PPNS. d. Penelitian bersama untuk menentukan tentang pengadilan yang berwenang mengadili. e. Titik berat kerugian yg ditimbulkan menjadi dasar penentuan. f. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Jendral dan Jaksa Agung maka pendapat Jaksa Agung yg menentukan. Mengingat terdapat lembaga negara dalam rumpun eksekutif yaitu KPK setelah lahirnya KUHAP dan UU Peradilan Militer maka Pimpinan KPK juga mempunyai wewenang menentukan apabila ada perbedaan pendapat tersebut. g. Penetapan susunan majelis Hakim oleh Mahkamah agung. h. Tujuan Pemeriksaan koneksitas adalah untuk terselenggaranya peradilan yg cepat, sederhana biaya ringan. i. Menempatkan tersangka, terdakwa sederajat di hadapan hukum (equal before the law), perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection on the law) dan mendapat perlakuan yang adil di mata hukum (equal justice under the law). 165 j. Mengurangi disparitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. k. Penegakan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil. l. Administrasi peradilan pidana dalam hal pemeriksaan koneksitas membutuhkan adanya keterpaduan pemeriksaan. m. Perlu koordinasi, Sinergi, Kerjasama dalam bidang penyidikan, penuntuntan. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa setelah reformasi, upaya menekan tindak pidana korupsi melahirkan KPK. Walaupun jelas dari sisi asas yang berwenang satu-satunya lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa. Dikaitkan Pasal 38, segala kewenangan disesuaikan undang-undang, maka enggak masuk ketika KPK menyelidiki, menyidiki tindak pidana dan ternyata itu dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum, maka pasal-pasal koneksitas yang ada di dalam KUHAP, harus bisa dilaksanakan. 2) Bahwa sebenarnya perlu koordinasi. Bahkan di Undang-Undang Peradilan Militer pada Pasal 57 penjelasannya disebutkan bahwa Oditur Jenderal secara teknis bertanggung jawab pada Kejaksaan melalui panglima. 3) Jadi, persoalannya adalah perlunya koordinasi, tapi faktanya perlu pemaknaan. Sehingga kalau tidak akhirnya bisa menjadi pandangan yang tidak baik. Jadi, KPK bisa menangani perkara yang pelakunya tunduk di peradilan militer. 4) Terkait dengan sipil dan militer, tanggung jawabnya pada prinsipnya walaupun anggota militer itu menduduki jabatan sipil berdasarkan Pasal 9 Undang- Undang Peradilan Militer, tetap diadili dan tunduk pada peradilan militer. Jadi, rezimnya adalah subjek hukumnya. Sehingga ketika seorang prajurit menduduki jabatan sipil karena statusnya masih aktif sebagai militer, maka tetap diadili menurut Peradilan Militer, sehingga koneksitas ini adalah jembatannya. 5) Terkait dengan kewenangan mengendalikan yang jadi persoalan. Padahal sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang- Undang Kejaksaan. Pada saat merancang, kira-kira para pembentuk undang- undang sepakat membentuk KPK yang juga diberi kewenangan tersebut, sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. 166 6) Prinsipnya Penyidik militer diadili militer, penyidik sipil diadili sipil, kemudian pengadilannya, apalagi sekarang peradilan militer itu satu atap secara organisasi, finansial, teknis di bawah Mahkamah Agung. Otomatis ketika yang melimpahkan adalah di peradilan militer maka berkasnya disampaikan ke Oditur. Sehingga prinsip sistem peradilan pidana terpadu adalah keserasian, keharmonisan antarlembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu sebenarnya menjalankan kitab yang sama. Hukum materil, substansi hukum, hukum formil, hukum materiil, dan culture. Culture inilah yang belum dibentuk. Sehingga jangan sampai ada kewenangan yang diambil ketika koneksitas, misalnya jika KPK yang berwenang melakukan, maka tidak ada kewenangan yang diambil. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 13 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 89 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; 3. Bahwa selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa "dalam keadaan 167 tertentu adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum"; 4. Bahwa ketentuan Pasal 16 dan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud di atas, menunjukkan adanya kebutuhan praktik terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara pelaku yang termasuk subjek hukum peradilan umum dan peradilan militer yang diadili dan diperiksa di peradilan umum. Namun, dalam keadaan tertentu atas dasar keputusan Ketua Mahkamah Agung suatu perkara diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal tersebut selaras dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. 5. Bahwa kedudukan pengadilan negara tertinggi mempertegas pemberlakuan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang pada mulanya didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung" sehingga hal-hal yang sebelumnya diatur sebagai kewenangan Menteri Kehakiman mesti dimaknai sebagai Ketua Mahkamah Agung. 6. Bahwa berdasarkan angka 3, 4 dan 5 tersebut di atas, Keputusan Ketua Mahkamah Agung menjadi penentu kompetensi peradilan, sedangkan kedudukan antara TNI dan KPK setara dalam penyelidikan/penyidikan secara proporsional dilakukan dengan jalur koordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut selaras pula dengan tugas tim dalam frasa 168 terakhir Pasal 89 ayat (2) KUHAP "sesuai dengan wewenang mereka masing- masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana" 7 Bahwa selain itu, pengaturan terdahul mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 53) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU- IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri sehingga suatu peraturan perundang- undangan mesti bersesuaian dengan undang-undang organiknya. 8. Bahwa selanjutnya, dengan lahir Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 5 bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Pada bagian penjelasan Pasal 5 tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum sehingga secara a contrario penuntutan yang dilakukan oleh oditurat diajukan ke Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer. 9. Bahwa pada bagian lainnya, ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar argumentasi dalil permohonan Pemohon mengenai hukum acara yang berlaku juga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VI mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 169 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". 10. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tataran praktik tidak terjadi kekosongan hukum untuk menyidik, menuntut dan membawa perkara korupsi koneksitas ke persidangan karena mekanismenya sudah detail diatur dalam hukum acara pidana pada bab koneksitas sehingga selama ini tidak terdapat kendala yuridis dalam pemeriksaan perkara koneksitas di Mahkamah Agung; 11. Bahwa walaupun demikian terkait dengan permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX|/2023 ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang dapat menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. 12. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini; [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 29 Februari 2024 diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MENYIDIK PERKARA KONEKSITAS 1. Dalam Permohonannya, Pemohon meminta agar kata “Penyidik” dalam Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan UU Peradilan Militer, juga dimaknai termasuk Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait dalil Pemohon ini, tanpa mengenyampingkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh KPK, kami berpendapat bahwa tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk menjadi dasar perluasan kewenangan penyidikan tersebut. 170 Sikap Mahkamah atas kewenangan penyidikan 2. Persoalan mengenai kewenangan penyidikan atas tindak pidana tertentu dan oleh instansi tertentu telah berulang-kali dijadikan materi pengujian undang- undang. Beberapa diantara pengujian undang-undang terkait kewenangan penyidikan adalah sebagai berikut: Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik tindak pidana pencucian uang “Penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang..” Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan “..kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu..” Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 tentang kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan “..kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD1945 tetapi dari undang- undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan-perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” “perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang.” 3. Dari beberapa putusan Mahkamah tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh suatu instansi, Mahkamah bertolak dari ada atau tidaknya kewenangan berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, untuk menilai ada atau tidaknya kewenangan KPK untuk menyidik perkara koneksitas tindak pidana korupsi atau konstitusional atau tidaknya kewenangan KPK dalam menyidik perkara tersebut, perlu diperhatikan 171 dengan seksama undang-undang yang mendasari pemberian kewenangan penyidikan kepada KPK. Undang-Undang KPK tidak memberikan KPK kewenangan untuk menyidik perkara koneksitas 4. Untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, dapat dilihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU KPK dan Perubahannya). Dalam pasal tersebut, jelas diatur bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi khusus untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. 5. Dari Pasal tersebut dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK tidak diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer, karena militer atau prajurit TNI, tidak masuk kedalam kualifikasi subyek hukum yang berada dalam yurisdiksi KPK. 6. Lebih lanjut, untuk mengetahui mengenai ada atau tidaknya kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas juga dapat dilakukan dengan menelusuri risalah pembentukan UU KPK dan Perubahannya. Dari risalah-risalah pembentukan undang-undang tersebut, tidak ditemukan satu pun pembahasan yang mengarah pada pemberian kewenangan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi kepada KPK. Artinya, sejak awal KPK dibentuk, pembuat undang-undang memang tidak memberikan kewenangan untuk menyidik perkara koneksitas. 7. Sebagai perbandingan, apabila pembentuk undang-undang menghendaki diberikannya kewenangan penyidikan terhadap perkara koneksitas terhadap suatu instansi, maka kewenangan tersebut akan disebutkan jelas dalam undang-undang, seperti ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 172 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan dan Perubahannya), yang secara tegas menyebutkan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas. Kata “mengendalikan” dalam Pasal 42 UU KPK tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan penyidikan 8. Selanjutnya, setelah Pihak Terkait memperhatikan poin-poin argumentasi Pemohon dan diskursus yang berkembang dalam persidangan-persidangan sebelumnya, isu hukum yang mengemuka berkenaan dengan kewenangan KPK untuk menyidik perkara koneksitas tindak pidana korupsi adalah dikarenakan Pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan untuk “mengkoordinasikan dan mengendalikan” penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. 9. Untuk kewenangan “mengkoordinasikan” dalam Pasal 42, dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 8 UU KPK dan Perubahannya, yang diantaranya berupa menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitupun dalam pasal-pasal lainnya dalam UU KPK dan Perubahannya, seperti dalam Pasal 12, 44 dan 50, kewenangan koordinasi pada pokoknya diejawantahkan dalam bentuk pelaporan atau komunikasi antar penegak hukum. 10. Akan tetapi, terkait dengan kewenangan “mengendalikan”, tidak ditemukan penjelasan atau satu pun pasal dalam UU KPK yang memuat aturan lebih lanjut mengenai dalam bentuk apakah kewenangan mengendalikan itu dilaksanakan. Begitupun halnya dalam risalah pembentukan UU KPK dan Perubahannya, tidak ditemukan pula apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sebagai kewenangan mengendalikan tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan kewenangan “mengendalikan” dalam Pasal 42 UU KPK tersebut, dapat dilakukan dengan memahami asas penuntut umum sebagai dominus litis dan politik hukum pembentukan UU KPK dan Perubahannya. 11. Pertama, terkait asas dominus litis, dapat dipahami bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku secara universal, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa, selaku penuntut umum, untuk mengendalikan penanganan perkara, 173 melalui serangkaian tindakan, termasuk di antaranya berupa menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan. 12. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah, dalam Pasal 21 ayat (4) diatur bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum. Konsekuensi dari diakuinya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penuntut umum adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di rezim UU KPK sebelum perubahan, dinilai memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara, atau dominus litis, yang umumnya dimiliki oleh Kejaksaan, selaku instansi yang bertugas menjalankan fungsi penuntutan. 13. Akan tetapi, seperti yang telah kita ketahui bersama, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah dihapus. Konsekuensinya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berstatus sebagai penuntut umum, dan oleh karenanya, kewenangan “mengendalikan” dalam Pasal 42 UU KPK praktis tidak lagi dapat dilaksanakan. Lagipula, sekalipun wewenang tersebut dipandang masih ada, tetap saja kewenangan untuk mengendalikan tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Seperti halnya kewenangan Jaksa Agung sebagai pengendali perkara untuk seluruh penanganan perkara pidana yang tidak berarti Jaksa Agung juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas seluruh perkara pidana. 14. Perlu diperhatikan, meskipun kewenangan “mengendalikan” dalam Pasal 42 UU KPK secara teknis tidak dapat dilaksanakan, bukan berarti fungsi pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas menjadi vakum, karena dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dan Perubahannya, telah diatur bahwa tugas untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas berada pada Jaksa Agung. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dan perubahannya tersebut juga pada dasarnya sejalan dengan Pasal 12A UU KPK yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, in casu, Undang-Undang Kejaksaan. 174 B. KEDUDUKAN JAKSA AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS 15. Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya juga meminta agar kata “Jaksa Agung” dalam pasal-pasal yang mengatur penanganan perkara Koneksitas di KUHAP dan UU Peradilan Militer, dimaknai juga termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mekanisme pengambilan keputusan mengenai penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas, dengan penekanan pada Jaksa Agung lah yang menjadi pengambil keputusan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 16. Terkait Permintaan Pemohon tersebut, kami berpandangan bahwa menempatkan pimpinan KPK pada posisi yang sama dengan Jaksa Agung dalam proses penanganan perkara koneksitas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam proses penegakan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: 17. Dalam Pasal 93 ayat (3) KUHAP dan 202 ayat (30 UU Peradilan Militer telah diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai di lingkungan peradilan mana perkara koneksitas akan diadili, maka pendapat Jaksa Agung akan menjadi penentu atas perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka konsekuensinya pendapat Jaksa Agung tidak lagi menjadi penentu, karena pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan terakhir menjadi Jaksa Agung dan Pimpinan KPK. 18. Potensi permasalahan akan timbul dalam hal antara Jaksa Agung dan Pimpinan KPK terdapat perbedaan pendapat. Apabila situasi tersebut terjadi, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi berlarut-larut, tanpa ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Situasi tersebut tentunya hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. 19. Begitupun halnya terhadap pandangan yang mengatakan bahwa dalam proses penentuan terakhir terkait kompetensi pengadilan yang berwenang tersebut, peran Jaksa Agung dapat seluruhnya digantikan oleh KPK. Terkait hal ini, perlu 175 dilihat kembali ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan Jo. Pasal 35 huruf j dan penjelasannya. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi di Indonesia dan pemilik tunggal kewenangan penuntutan. Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diakui dalam Pasal 57 ayat (1) dan penjelasan UU Peradilan Militer. 20. Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung berwenang untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada penuntut umum, termasuk penuntut umum yang diangkat oleh KPK serta Oditur Jenderal di lingkungan peradilan militer, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i Undang-Undang Kejaksaan. Artinya, pada dasarnya kewenangan penuntut yang dilakukan oleh KPK dan Oditurat Jenderal, adalah dalam rangka menjalankan kewenangan penuntutan yang didelegasikan oleh Jaksa Agung. Sehingga, tentu tidak memungkinkan apabila dalam penanganan perkara koneksitas, Jaksa Agung tidak dilibatkan sama sekali. Terlebih lagi, status pimpinan KPK saat ini tidak lagi sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, wajar dan beralasan apabila Jaksa Agung merupakan satu-satunya pihak yang diberikan tanggung jawab sebagai pengambil keputusan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai di lingkungan peradilan mana perkara koneksitas akan diadili. 21. Selain itu, perlu bersama-sama kita ketahui bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan dan Perubahannya, telah jelas diatur kewenangan Jaksa Agung sebagai pengendali perkara koneksitas. Sehingga, Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan tersebut telah menjadi lex specialis dari Pasal 42 UU KPK. Ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memandatkan Jaksa Agung sebagai kordinator dan pengendali penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. 22. Terlebih lagi, dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, telah dibentuk struktur organisasi khusus, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, guna menjalankan fungsi Jaksa Agung sebagai pengendali perkara koneksitas. 176 C. PROSES PENENTUAN RUANG LINGKUP PERADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA KONEKSITAS 23. Dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHAP diatur bahwa penentuan mengenai ruang lingkup peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas didasarkan pada titik berat kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana. Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang berwenang mengadili perkara. Sebaliknya, pengadilan dalam ruang lingkup peradilan militer berwenang mengadili perkara dalam hal titik berat kerugian berada pada kepentingan militer. 24. Frasa kepentingan umum dan kepentingan militer dalam pasal tersebut sekilas memang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan apa yang dimaksud dengan kepentingan militer. Terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi, yang tentu sudah pasti menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, guna memahami apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan kepentingan militer dalam pasal tersebut, perlu dipahami filosofi dibentuknya peradilan militer dan aturan mengenai koneksitas dalam KUHAP. 25. Pertama, terkait filosofi didirikannya peradilan militer, dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 UU Peradilan Militer. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa peradilan militer dan Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Penekanan pelaksanaan fungsi peradilan militer yang tidak dapat dipisahkkan dari upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara tersebut juga secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Peradilan Militer. 26. Lebih lanjut, pengertian mengenai pertahanan negara dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5, pertahanan negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 27. Merujuk pada Pasal 5 dan Penjelasan Umum UU Peradilan Militer, dan dikaitkan pula dengan UU TNI, dapat dipahami bahwa pelaksanaan peradilan militer 177 memang tidak dapat dilepaskan dari unsur penyelenggaraan pertahanan negara. Sehingga, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kepentingan militer dalam menentukan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Pemahaman tersebut sejalan dengan maksud pembuat undang-undang hukum acara pidana, yang secara eksplisit memisahkan antara kepentingan militer dengan kepentingan individu militer. 28. Proses peradilan, sebagai sarana pencarian kebenaran, tentu akan meliputi serangkaian tindakan pengumpulan fakta dan informasi. Meskipun di tahap penyidikan atau penuntutan, umumnya fakta dan informasi yang diperoleh oleh penyidik dan penuntut umum bersifat rahasia, namun dalam proses pemeriksaan di persidangan, yang pada umumnya menganut prinsip terbuka untuk umum, mau tidak mau fakta dan informasi yang diperoleh dalam tahap penyidikan atau penuntutan tersebut akan terbuka juga untuk khalayak umum. 29. Risiko terbukanya fakta atau informasi yang mungkin saja dapat merugikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara ini lah yang menjadi poin pertimbangan dalam menentukan ke ruang lingkup peradilan mana perkara koneksitas akan diadili. Pertimbangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan hukum acara dalam peradilan umum dan peradilan militer, yang salah satunya adalah dimungkinkannya untuk menyelenggarakan proses persidangan secara tertutup, dalam hal perkara yang disidangkan menyangkut kepentingan militer, dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan dan/atau ketertiban umum atau keselamatan negara. 178 30. Upaya untuk mencegah timbulnya risiko dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara melalui pembatasan informasi terkait pertahanan negara sebagai arah kebijakan pembuat undang-undang juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai pembatasan akses publik atas informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara. 31. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan militer dalam pasal-pasal yang mengatur masalah perkara koneksitas adalah kepentingan dalam hal pertahanan negara. Dalam konteks penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, namun bisa saja dalam kasus-kasus tertentu, terdapat risiko yang membahayakan kepentingan pertahanan negara sehingga dalam kasus tersebut dinilai terdapat kerugian kepentingan pertahanan negara atau kepentingan militer. 32. Oleh karena itu, proses penentuan apakah suatu perkara akan diadili di peradilan umum atau peradilan militer harus dilakukan dengan cermat. Sehingga, beralasan untuk memberikan tanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai penentu terakhir, dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai ke peradilan mana suatu perkara akan dilimpahkan. Tanggung jawab tersebut diberikan kepada Jaksa Agung karena Jaksa Agung lah yang bertanggung jawab sebagai penuntut umum tertinggi berdasarkan UU Kejaksaan, sekaligus penanggung jawab teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur Jenderal berdasarkan UU Peradilan Militer. 33. Sebagai perbandingan, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada Jaksa Agung sebagai pemegang kendali kebijakan penuntutan dalam perkara koneksitas, termasuk perkara tindak pidana korupsi koneksitas, juga dianut oleh negara-negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Dalam Criminal Resource Manual No. 669 Prosecution of Military Personnel section C. Investigative and Prospective Jurisdiction, diatur bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan personil militer, penyidikan dilakukan oleh Federal Bereau of Investigation, yang berada di bawah kendali Jaksa Agung. Begitupun halnya apabila Department of Defense, instansi yang menaungi militer, berniat untuk melakukan penyidikan 179 sendiri, maka penyidikan tersebut baru dapat dilakukan atas persetujuan dari Jaksa Agung, sebagai pimpinan tertinggi Department of Justice.1 34. Lebih lanjut, dalam Section B. Policy juga diatur dalam kondisi apa Department of Defense berwenang atau akan mengambil alih penuntutan suatu perkara, yaitu dalam kondisi-kondisi tertentu yang didasarkan pada faktor khusus terkait suatu perkara yang berkaitan dengan integritas pelaksanaan tugas dan fungsi militer, operasi dan instalasi militer, serta disiplin militer.2 D. PENUTUP 35. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan petitum Pemohon, perkenankan kami untuk menyampaikan poin-poin penutup sebagai berikut: 36. Pertama, terkait permintaan untuk memberikan kewenangan penyidikan perkara koneksitas kepada KPK dan kewajiban membentuk subbidang yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas, Pihak Terkait berpandangan bahwa tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk memberikan kewenangan tersebut, karena memang kewenangan penyidikan KPK yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, tidak termasuk pada kewenangan menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas. 37. Kedua, terkait permintaan Pemohon atas pemaknaan Pasal 42 UU KPK agar meliputi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan kata Jaksa Agung dalam pasal- pasal terkait Koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer dimaknai juga meliputi pimpinan KPK, Pihak Terkait berpandangan bahwa hal tersebut juga tidak memungkinkan, mengingat Pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penuntut umum. Sehingga, tidak mungkin kewenangan pengendalian perkara diberikan kepada pihak selain penuntut umum. Terlebih lagi, UU Kejaksaan, selaku lex specialis, dan UU Peradilan Militer telah secara tegas mengatur peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, yang berwenang untuk mengendalikan perkara koneksitas. 38. Ketiga, terkait pemaknaan kata Jaksa atau Jaksa Tinggi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai Koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer agar dapat dimaknai juga sebagai penuntut umum di KPK, Pihak Terkait juga berpandangan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena pada dasarnya 180 kewenangan penuntut umum di KPK tersebut merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh Jaksa Agung, dan oleh karena itu, pelaksanaan kewenangannya tidak dapat dilepaskan dari kordinasi dengan Jaksa Agung. [2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1a sampai dengan bukti PT-5b yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut: 1. PT-1a : Fotokopi KTP Identitas Pihak Terkait I atas nama Amir Yanto; 2. PT-1b : Printout Keputusan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2022-2024; 3. PT-1c : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (setelah adanya Perubahan berdasarkan Hasil Munas tanggal 25 Nopember 2023); 4. PT-2a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait II atas nama Wahyoedho Indrajit, S.H.; 5. PT-2b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait II atas nama Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H.; 6. PT-3a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait III atas nama Reda Manthovani, S.H., M.H.; 7. PT-3b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait III atas nama Prof. Dr. Reda Manthovani; 8. PT-4a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait IV atas nama R. Narendra Jatna, S.H.; 9. PT-4b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait IV atas nama Dr. R. Narendra Jatna, S.H.; 10. PT-5a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait V atas nama Lila Agustina; 11. PT-5b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait V atas nama Dr. Lila Agustina. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya bertanggal 1 Juli 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2024 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sejak awal kemerdekaan, sistem peradilan Pidana Indonesia telah didesain untuk membedakan penanganan perkara pidana yang melibatkan subyek hukum anggota militer dan Masyarakat sipil di mana masyarakat sipil diperiksa dan diadili 181 oleh Pengadilan Umum sedangkan anggota militer diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer. Ini bisa dtelusuri sejak masa kolonial Belanda di mana tindak pidana oleh prajurit KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) diperiksa oleh "Krijgsraad" di tingkat pertama dan oleh Hoog Militair Gerechtshof di tingkat banding. Ketua "Krijgsraad" berlatar belakang sipil dengan keahlian hukum, dibantu oleh empat anggota militer, dan pengadilan ini juga mengadili tindak pidana oleh sipil di lingkungan militer. Banding diajukan ke Hoog Militair Gerechtshof yang terdiri dari dua hakim sipil ahli hukum dan tiga perwira militer. Sistem hukum ini, termasuk peradilan pidana militer, mengikuti asas konkordansi dengan Belanda. Sebagaimana dapat diketemukan dalam berbagai literatur, Sistem Peradilan Militer dapat didefinisikan sebagai sistem di mana negara memberikan serangkaian pengaturan baik disiplin dan tindak pidana oleh aparat militer. Istilah ini seringkali dipilih di beberapa negara yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer di peradilan sipil. Di sisi lain, peradilan militer di beberapa negara dijalankan tidak hanya oleh pengadilan militer namun juga pengadilan sipil untuk memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan juga masyarakat sipil yang memiliki hubungan kerja dengan militer. Perkara yang diperiksa tidak hanya tindak pidana yang diatur dalam peraturan sipil namun juga termasuk tindak pidana khusus untuk anggota militer seperti penolakan terhadap perintah atasan. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah menerapkan peraturan kolonial sambil menunggu peraturan baru, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peradilan Tentara, yang mengadopsi struktur "Krijgsraad" menjadi Mahkamah Tentara di tingkat pertama dan Hoog Militair Gerechtshof menjadi Mahkamah Tentara Agung. Undang-Undan ini mengenal mekanisme koneksitas, di mana tindak pidana yang melibatkan militer dan sipil diadili oleh Pengadilan Umum, kecuali ditentukan sebaliknya oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Pada 1948, melalui PP No. 37 Tahun 1948, dibentuk Mahkamah Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Tinggi tanpa pemisahan tegas antara pengadilan umum dan tentara, sehingga hakim dan jaksa sipil juga berperan di peradilan militer. Pada waktu itu “Het Herziene Inlandsch Reglement” (HIR) menjadi hukum acara pidana untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan sipil maupun militer dengan jaksa yang memimpin penyidikan dan penuntutan, sementara Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi KUHP Militer. Pada awal kemerdekaan, proses penuntutan peradilan militer 182 dirangkap oleh jaksa sipil dikarenakan keterbatasan sumber daya militer yang menguasai prosedur hukum. Pada tahun 1950 di masa Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 pengadilan tentara difungsikan kembali dengan kompetensi, susunan dan hukum acara yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Namun berbeda dengan pengaturan sebelumnya, UU Darurat No. 16 Tahun 1950 memberikan kewenangan pengawasan terhadap perselisihan kompetensi absolut antara pengadilan umum dan pengadilan tentara kepada Ketua Mahkamah Agung, selain juga pengawasan terhadap Kejaksaan Tinggi Tentara dan Kejaksaan Tentara dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer, pengaturan tentang Sistem Peradilan Pidana Militer tetap dipertahankan. Kejaksaan bertugas mengawasi dan mengontrol komandan yang menangani perkara pidana prajurit. UU Darurat No. 16 Tahun 1950 yang diubah menjadi UU No. 6 Tahun 1950 memberikan kewenangan kepada komandan atau atasan prajurit untuk melakukan penyidikan, tetapi pengusutan dan penyerahan perkara tetap menjadi wewenang Jaksa melalui arahan dan laporan bulanan kepada Kejaksaan Tentara. Pada tahun 1968, SKB No. Kep/8.306/1968 mengubah nama Peradilan Tentara menjadi Mahkamah Militer (Mahmil) dengan daerah hukumnya sesuai Daerah Militer, dan Peradilan Tentara Tinggi menjadi Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) dengan wilayah hukum seluruh Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970 menyebut kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer Agung. Pada tahun 1971, Jaksa Agung Soegih Arto menyerahkan kewenangan penuntutan pidana militer kepada Panglima ABRI, sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa tentara serta kebijakan penuntutan beralih ke Panglima ABRI. Namun demikian, Jaksa Agung tetap memiliki kewenangan sebagai pengendali penyidikan dan penuntutan tindak pidana tertentu baik yang dilakukan oleh anggota militer maupun sipil. Hak ini kemudian mengilhami pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya dalam penjelasan pasal 57 yang menyebut Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi termasuk dalam Peradilan Militer. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa Oditur Jenderal militer secara normatif bertanggung Jawab kepada Jaksa Agung 183 melalui Panglima TNI. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan Kejaksaan adalah Dominus Litis atau pengendali penuntutan baik tindak pidana sipil maupun militer. Perkara koneksitas diatur dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 hingga Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidikan terhadap perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil, polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Dalam praktiknya, penentuan apakah suatu perkara koneksitas harus diadili di peradilan militer atau umum didasarkan pada hasil penyidikan tim koneksitas. Jika kerugian lebih berdampak pada kepentingan sipil, perkara diadili di peradilan umum, sedangkan jika berdampak lebih besar pada kepentingan militer, maka diadili di peradilan militer. Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara jaksa sipil dan oditur militer terkait penentuan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 KUHAP. Secara lebih detil, dalam menentukan suatu perkara koneksitas dilimpahkan kepada peradilan militer ataukah peradilan umum, baik KUHAP maupun Undang- undang peradilan militer telah mengaturnya sebagai berikut: Pertama, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim koneksitas, kemudian Jika menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan apabila menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Apabila dalam penelitian terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil 184 keputusan. Apabila juga terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan RI maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Ini menujukkan peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana baik sipil maupun militer. Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Kejaksaan memiliki peran konstitusional yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menangani perkara koneksitas. Kewenangan ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 jo 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemerintah juga nampaknya telah memberikan penguatan peran Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam penanganan perkara koneksitas dengan membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. JAMPIDMIL ini bertugas mengkoordinasikan teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas, menjembatani kesenjangan antara peradilan sipil dan militer demi mencapai keadilan yang efektif dan transparan. Secara empiris pembentukan JAMPIDMIL ini nampak dapat mengefektifkan penanganan perkara konseksitas khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD dan proyek pengadaan satelit Kemenhan, yang melibatkan kerugian negara besar dan memerlukan koordinasi lintas lembaga. Secara garis besar, penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, setidaknya melibatkan beberapa lembaga yang berbeda yakni Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus tentang KPK, jika kita telusuri, kewenangan KPK dalam menangani koneksitas perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” Khusus tentang kewenangan KPK terkait penuntutan tindak pidana koneksitas, harus dikaitkan juga dengan ketentuan dalam pasal 12A yang menyebut bahwa“Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 185 Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengacu pada pasal 12A ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas penuntutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 jo 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana berdasarkan penjelasan Pasal 35 (j) UU Kejaksaan 11/2021 dijelaskan yang dimaksud dengan “ melakukan Penuntutan” ialah termasuk koordinasi teknis penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal yang sama disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum baik di Kejaksaan dan di KPK harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan Penuntutan sebagaimana prinsip Single Prosecution System. Apalagi senada dengan penjelasan pasal 57 UU Peradilan Militer, pasal 35 (i) UU Kejaksaan menegaskan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Menurut penjelasan pasal ini, pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa khusus penuntutan perkara Koneksitas tindak pidana korupsi, KPK harus tetap mempertanggung jawabkan proses penuntutannya kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia sebagaimana disebut dalam pasal 18 (1) UU Kejaksaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada tahun 2021 Presiden membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) pada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi utama Jampidmil ialah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta jampidmil bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Koordinasi teknis Penuntutan antara Oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas 186 sebagaimana diatur dalam pasal 25A tersebut dapat dibaca sebagai penguatan peran Kejaksaan sebagai dominus litis perkara koneksitas. Ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam teknis penuntutan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi, sedangkan pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggungjawab kepada panglima. Maksud dari pasal ini adalah pada teknis pembinaan secara internal, Oditurat bertanggungjawab secara kelembagaan kepada panglima, namun dalam pertanggungjawaban teknis penuntutan Oditurat belum sepenuhnya bertanggungjawab kepada Jaksa Agung sehingga melatarbelakangi Presiden membentuk JAMPIDMIL sebagai penegasan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan JAMPIDMIL ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Panglima TNI menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai mekanisme penyidikan perkara pidana koneksitas telah diadakan melalui Keputusan Bersama Nomor : 2196/M/XII/2021, Nomor : 270 Tahun 2021, dan Nomor KEP/1135/XII/2021. Keputusan bersama tersebut secara garis besar mengatur mengenai Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas dari tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara kepada pengadilan yang dianggap berwenang menurut Tim Tetap Penyidik Koneksitas. Atas dasar kewenangan melakukan koordinasi tersebut JAMPIDMIL memiliki kewenangan dalam penanganan Perkara Koneksitas. Pertama, koordinasi dalam tahapan awal yakni penyidikan dimaksudkan agar dapat memberikan integrasi dalam pengumpulan bukti yang ada tentang tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut guna menjembatani dan mengurangi terjadinya hambatan antara penyidik sipil dan penyidik militer. Secara umum ruang lingkup penanganan koneksitas yang dimiliki Jampidmil sangatlah luas sebab tidak melimitasi pihak-pihak yang dilibatkan. Pasal 25 C huruf a dan pasal 25 c huruf e Perpres 15/2021 secara langsung memungkinkan JAMPIDMIL untuk melakukan koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas tidak hanya dengan Oditurat tetapi juga dengan lembaga-lembaga Lainnya termasuk KPK. 187 Sejak dibentuk pada tahun 2021, tercatat peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam mengkoordinasikan kasus-kasus yang melibatkan unsur sipil dan militer dalam peradilan koneksitas. Salah satu kasus besar yang berhasil ditangani adalah tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2020. Kasus ini terbagi menjadi tiga jilid dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Jilid pertama mengungkap kerugian sebesar 127 miliar rupiah, sementara jilid kedua mencapai Rp61.779.060.912,-. Dalam jilid ketiga, kerugian negara diperkirakan sekitar Rp63 miliar. Tim Tetap Penyidik Koneksitas, yang terdiri dari 22 Jaksa, 7 unsur POM AD, dan 7 unsur Oditurat Jendrak TNI, bekerja sama dalam penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Timur. Kasus ini menunjukkan besarnya dampak korupsi di lingkungan militer dan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kompleks semacam ini. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur oleh Kementerian Pertahanan RI dari tahun 2012 hingga 2021 juga ditangani melalui mekanisme koneksitas. Dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp453.094.059.540,68 atau sekitar USD 32.115.179,91 dengan kurs Rp14.483,-. Surat Perintah Jaksa Agung Penyidikan Koneksitas melibatkan 22 unsur Jaksa, 7 unsur POM AD, dan 7 unsur Otjen TNI dalam penyidikan kasus ini. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberhasilan penanganan perkara koneksitas ini menegaskan urgensi pembentukan dan peran aktif Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan wewenang di lingkungan militer. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan unsur militer dan sipil dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Sistem peradilan militer di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Awalnya, peradilan militer di Indonesia dipengaruhi oleh sistem peradilan militer Belanda yang membedakan penanganan perkara pidana antara anggota militer dan masyarakat sipil. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi banyak elemen dari sistem kolonial ini, termasuk mekanisme koneksitas yang memungkinkan tindak pidana yang melibatkan militer dan sipil diadili oleh pengadilan umum, kecuali ditentukan sebaliknya oleh pihak berwenang. 188 Pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan kembali bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan militer, yang menunjukkan peran dominus litis (pengendali penuntutan) Kejaksaan dalam perkara pidana militer dan sipil. Pemberlakuan UU Kejaksaan 11/2021 yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan semua perkara pidana koneksitas termasuk dalam pidana korupsi memperkuat posisi ini. Pemerintah nampak meneguhkan perubahan politik hukum terkait penuntutan pidana koneksitas ini dengan membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) melalui Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021, yang mengkoordinasikan teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas. Pembentukan JAMPIDMIL bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara peradilan sipil dan militer, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara koneksitas, khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil, KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, kewenangan ini harus dikaitkan dengan UU Kejaksaan, yang menetapkan bahwa Jaksa Agung memiliki peran sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa berdasarkan prinsip lex posterior derogat legi priori yang secara filosofis hadir untuk mengakomodir perubahan politik hukum suatu negara, secara konstitusional UU Kejaksaan yang lebih baru harus dijadikan acuan dalam membaca UU KPK terkait penanganan perkara koneksitas. Ini menegaskan bahwa kewenangan penuntutan KPK dalam perkara koneksitas harus tetap dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 3 Juli 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 189 1. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para founding fathers dan pembuat kebijakan merasa perlu untuk membina dan mengembangkan hukum militer, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, agar dapat selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, guna menggantikan berbagai peraturan perundangan-undangan yang telah ada sebelumnya yang mengatur proses peradilan bagi militer. 2. Dibentuknya peradilan militer, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, tentu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penyesuaian hukum acara pidana bagi militer. Penyesuaian hukum acara pidana dalam proses peradilan militer tersebut bukan berarti suatu kekhususan perlakuan yang bersifat menguntungkan bagi Militer, melainkan serangkaian prosedur yang dinilai perlu untuk disesuaikan dengan tata hidup dan kebiasaan Militer, guna menjamin proses peradilan dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dengan tetap menjaga keutuhan pasukan dan tentunya kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 3. Bahwa sejak Indonesia merdeka, Peradilan Militer telah dijalankan terpisah dari badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa dan UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara, sedangkan hukum materiilnya diatur dengan UU No. 36 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934 No. 267) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 8 Juni 1946 (bersamaan berlakunya UU No. 7 Tahun 1946 dan UU No. 8 Tahun 1946). Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (tahun 1949-1950) Peradilan Militer diatur dalam UU Darurat No. 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan dan UU Darurat No. 17 Tahun 1950 tentang Susunan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. 4. Penyesuaian hukum acara dalam peradilan militer tersebut merupakan turunan dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer seperti asas kesatuan komando. 190 Asas tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kehidupan militer dan struktur organisasi militer, dimana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu, seorang komandan diberi wewenang sebagai Perwira penyerah perkara (Papera). 5. Kemudian, selain dari asas kesatuan komando, asas yang juga penting untuk diperhatikan adalah asas kepentingan militer. Asas kepentingan militer pada dasarnya menekankan bahwa untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Dari asas tersebut, dapat dipahami pula bahwa kepentingan militer pada dasarnya adalah kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang ditujukan untuk keberlangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara digunakan sebagai pondasi penyelenggaraan peradilan militer secara ekspilit diatur dalam Pasal 5 UU Peradilan Militer, yang mengatur bahwa peradilan militer dan oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 6. Titik tolak kepentingan militer, atau kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara tersebut merupakan poin penting dalam penanganan perkara koneksitas. Untuk menentukan apakah suatu perkara akan diadili di ruang lingkup peradilan umum atau peradilan militer, maka poin yang harus diperhatikan oleh penuntut umum, oditur militer, Oditur Jenderal TNI dan Jaksa Agung sebagai pengambil keputusan terakhir, adalah apakah terdapat kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dalam suatu perkara tindak pidana koneksitas. 7. Selanjutnya, berkaitan dengan proses penentuan ruang lingkup peradilan mana yang akan mengadili perkara koneksitas dan permohonan dari Pemohon dalam perkara a quo, kami berpandangan bahwa permohonan tersebut apabila dikabulkan justru akan menyulitkan proses penanganan perkara koneksitas. Perlu diperhatikan, Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Peradilan Militer sama-sama menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Penempatan Jaksa Agung sebagai penuntut 191 umum tertinggi dalam UU Peradilan Militer tersebut tidak dapat dilepaskan dari asal usul perolehan kewenangan penuntutan Oditur Militer dalam perkara koneksitas, yaitu dari pelimpahan sebagian kewenangan Jaksa Agung. 8. Oleh karena itu, wajar apabila dalam UU peradilan militer, Jaksa Agung ditunjuk sebagai penanggung jawab tugas Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan yang dilaksanakan melalui Panglima. Apabila permohonan pemohon dikabulkan, tentu akan menyulitkan proses koordinasi dari Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal selaku penerima delegasi kewenangan penuntutan di lingkup peradilan militer. 9. Selanjutnya, terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, perlu kami tanggapi sebagai berikut: Tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk dapat menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas tentu tidak tepat apabila dipandang sebagai pelanggaran atas prinsip persamaan di muka hukum, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan bukanlah hak lembaga negara, melainkan tanggung jawab, yang diberikan oleh negara, melalui proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini proses penyelesaian perkara koneksitas telah sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana secara terintegrasi melalui tim bersama antara penyidik polisi militer, oditur militer atau oditur militer tinggi, dan Jaksa. 10. Begitupun halnya dengan pandangan yang menyatakan bahwa dengan tidak dimilikinya kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, maka akan menyebabkan timbulnya perbedaan perlakuan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut tentunya tidak berdasar, apabila pandangan tersebut didasarkan pada potensi perbedaan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Justru alasan tersebut semakin menjadi dasar penguat bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi harus memainkan peran sentral dalam penanganan perkara koneksitas, sesuai amanat Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntuan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, sehingga Jaksa Agung lah yang memegang kendali atas penuntutan. 192 Terlebih lagi di masa sekarang ini, saat penanganan perkara koneksitas sudah dikordinasikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, maka kebijakan penuntutan, baik untuk penanganan perkara koneksitas di peradilan umum atau peradilan militer, dapat dilaksanakan dalam satu pintu. Sehingga, potensi terjadinya perbedaan perlakuan dan tuntutan tentu dapat dihindari. 11. Dalil kami tersebut diatas, sekaligus pula menjawab diskursus mengenai kemungkinan dibentuknya direktorat khusus pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyerupai struktur organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung, hal tersebut pada dasarnya tidak dimungkinkan menurut undang-undang, karena terbatasnya posisi yang dapat ditempati oleh prajurit aktif berdasarkan UU TNI dan UU Kejaksaan. 12. Kemudian, apabila kekhawatiran terjadinya perbedaan perlakuan didasarkan pada kemungkinan perbedaan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tentu hal tersebut juga tidak beralasan, mengingat berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang merupakan wilayah kewenangan hakim, yang tentu merupakan bagian indepensi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pengadilan militer secara teknis yustisial sudah berada langsung di bawah MA. 13. Penyelenggaraan peradilan militer, termasuk dalam penanganan perkara korupsi, tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas prinsip persamaan dimuka hukum. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, perbedaan prosedur hukum acara antara peradilan militer dengan peradilan umum semata-mata adalah untuk menyeimbangkan proses peradilan dengan tata kehidupan prajurit, yang tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum, namun juga penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. 14. Sebagai penutup, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada KPK dan lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan, apabila permohonan KPK untuk menyidik perkara koneksitas dan dilibatkan dalam proses penentuan ruang lingkup peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas dikabulkan, maka tentu akan menjadi preseden bagi lembaga- lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan, untuk meminta agar diberikan kewenangan yang sama. Apabila terjadi, situasi tersebut tentu bukan akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum, justru akan 193 menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan dan akhirnya akan menghambat tugas penegakan hukum. 15. Sebagai pelengkap dari dalil-dalil kami tersebut di atas, perkenankanlah kami menyampaikan data penanganan perkara dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sejak tahun 2019 sd 2023, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer telah memeriksa dan mengadili ± 10.135 Kejahatan (tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana militer) dan 2.007 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit. Untuk data tindak pidana koneksitas yang menonjol (baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus in casu tindak pidana korupsi) sebagai berikut: a. Tindak pidana umum perampokan dan pembunuhan Terdakwa Serma Edi Sampak (Militer) dan Ojeng (Sipil), sidang di Pengadilan Militer Bandung (Tahun 1976) dengan putusan Hukuman Mati. b. Tindak pidana korupsi perumahan TNI AD melalui proses koneksitas dengan proses penyelesaian bersama sama dan disidangkan di PN Jakarta Selatan, PUT 2478/Pid.B/KON/2006/PN. Jak.Sel jo PUT 223/PID/KON/ 2007/ PT.DKI, Terdakwa Militer Letkol Czi Ngadimin (pidana Penjara 9 tahun dan ganti rugi Rp. 28,5 milyar, subsidair 3 tahun), Sdr. Samuel Cris (Sipil) pidana pokok penjara 11 tahun, ganti rugi Rp. 38,5 milyar subsider 3 tahun dan Sdr. Dedi Budiman (Sipil) Pidana pokok 13 tahun penjara, ganti rugi Rp. 43,5 milyar subsider 3 tahun. c. Tindak pidana Korupsi Terdakwa Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, sidang Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, Putusan terakhir (Put Banding) No. 01-K/PMU/Bdg/ AD/I/2014 Pidana pokok : Pidana pokok 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 3 (tiga) bulan), Pidana tambahan Membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.344.252.200.000 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah ) subsider kurungan pengganti selama 6 bulan. d. Tindak pidana korupsi Terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, Tahun 2017, sidang di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Putusan tingkat Pertama dikuatkan putusan tingkat banding sampai tingkat kasasi Pidana Penjara Seumur Hidup, Denda : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer dan Membayar uang pengganti 194 sebesar USD 7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. e. Tindak pidana Korupsi Terdakwa Kolonel Adm Irwan, sidang di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta (2018), putusan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer dan Membayar uang pengganti sejumlah Rp 11.851.750.416,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dan USD 451,535,85 (USD empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima dan delapan puluh lima sen). f. Tindak pidana korupsi (Bakamla) Terdakwa Laksma TNI Purn Bambang Udoyo, sidang di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta (2022) putusan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan. Pidana Tambahan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah). Dalam perkara ini untuk pelaku sipil proses penyelesaiannya oleh KPK. 16. Bahwa dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) di lingkungan Kejaksaan Agung dan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) di lingkungan Kejaksaan Tinggi, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI bersama-sama dengan sipil secara koneksitas dibawah koordinasi Jampidmil pada tingkat pusat dan Aspidmil pada tingkat daerah, sebagai berikut: a. Tindak pidana korupsi TWP AD Terdakwa-1 Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si dan Terdakwa-2 Ni Putu Purnamasari, penyelesaian melalui proses koneksitas disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Putusan: 195 1) Terdakwa-1 : Penjara 16 Tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. Pidana tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan penjara pengganti selama 4 (empat) tahun; dan 2) Terdakwa-2 : Penjara selama 16 (enam belas) tahun, dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima piluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan, Pidana Tambahan : membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah RP.80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) subsider pidana selama 6 (enam) tahun. b. Tindak pidana korupsi TWP AD Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi Terdakwa-2 KGS. M. Mansyur Said, penyelesaian melalui proses koneksitas disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Putusan: 1) Terdakwa-1 : Pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 6 (enam) bulan. Pidana tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) subsider penjara pengganti selama 4 (empat) tahun. 2) Terdakwa-2 : Pidana pokok penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. c. Tindak pidana korupsi korupsi Satelit Orbit 123 Kemenhan, Terdakwa Laksda (Purn) Agus Purwoto, Sdr. Surya Cipta Witular, Sdr. Arifin Wiguna, dan Sdr. Antony Vander Heyden (WNA Amerika Serikat), penyelesaian melalui proses koneksitas disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Putusan: 1) Pidana Pokok Penjara 12 Tahun; 2) Pidana Denda Rp. 500 Juta Subsider 3 bulan; 3) Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 153.094.059.580,68, apabila 1 bulan tidak dapat membayar maka aset yang sita akan dirampas dan 196 dilelang apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman 3 tahun. d. Perkara tindak pidana korupsi TWP AD Terdakwa :1. Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si; 2. Sdr. Agustinus Soegih; 3. Sdr. Tafeldy, penanganan melalui proses koneksitas, saat ini menunggu persidangan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. e. Perkara tindak pidana korupsi pembangunan Tower Terdakwa Sdr. Iwan Nurjoko (Sipil) dan Letkol Inf Didin Kamaludin (Militer), penyelesaian melalui proses koneksitas disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Surabaya, Putusan pelaku sipil (5 tahun penjara + Denda Rp. 300 juta subsider 4 bulan), pelaku militer (6 tahun penjara + denda Rp. 300 juta subsider 4 bulan+membayar uang pengganti Rp. 1.180.000.000 subsider 2 tahun penjara pengganti) f. Perkara tindak pidana korupsi perkebunan PT PSU, Terdakwa Febrian Morisdiak B, Ir. Gazali Arief, MBA.(Sipil) dan Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate’e (Militer), penanganan melalui proses koneksitas, saat ini menunggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. g. Perkara tindak pidana korupsi di Basarnas dengan Terdakwa Marsdya TNI (Purn) Henri Afiandi dan Terdakwa Letkol Adm Arif Budi Cahyono, dalam proses persidangan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Dalam perkara ini untuk penyelesaian perkaranya Oditur Militer Tinggi berkerjasama dengan Kejaksaan Agung (Jampidmil), sedangkan proses penyelesaian pelaku sipil secara terpisah oleh KPK (Splitzing). KESIMPULAN 1. Ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP maupun Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU 31/1997 telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum bagi aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga pasal-pasal aquo tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 2. Kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berfungsi sebagai penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam penanganan perkara koneksitas. Selain itu pembentukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI 197 dan Kejaksaan. Keberadaannya juga dapat menjadi katalisator pelaksanaan kewenangan aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. 3. Dengan demikian maksud baik pemohon menguatkan fungsi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat disikapi oleh KPK dengan membina relasi kelembagaan melalui penyerahan perkara tindak pidana korupsi in casu tindak pidana korupsi koneksitas yang ditanganinya kepada Kejaksaan Agung untuk diselesaikan melalui mekanisme koneksitas yang sudah berjalan dengan baik. [2.12] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon menegaskan tetap pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan yang disampaikan pada persidangan pendahuluan tanggal 30 Agustus 2023 dan pada sidang perbaikan permohonan tanggal 12 September 2023, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini. Dalil-dalil Pemohon juga telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat, ahli yang disumpah dan didengar keterangannya di persidangan; 2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Keterangan DPR RI, keterangan Presiden, Keterangan pihak terkait PJI (Persatuan Jaksa Indonesia), dan Keterangan Pihak Terkait Panglima TNI, kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas dalam Kesimpulan ini; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; 4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Bahwa Argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini menunjukkan pasal yang diajukan dalam permohonan a quo terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 198 apabila tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang dimintakan Pemohon. Karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan Mahkamah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan ini Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan judul sebagai berikut: “MAHKAMAH KONSTITUSI SEPATUTNYA MEMUTUS PROBLEMATIKA KONSTITUSIONAL PIDANA KONEKSITAS” I. Terbukti Terdapat Persoalan Norma Karena Terdapat Perdebatan Soal Konstitusionalitas Kewenangan KPK RI Menegakkan Pidana Korupsi Koneksitas 1. Bahwa mengacu kepada dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, sekalipun Pemohon adalah warga negara biasa dan bukan bagian dari KPK RI, namun Pemohon berhasil membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa penegakan hukum pidana koneksitas ternyata masih menyisakan persoalan norma sehingga berpengaruh secara langsung terhadap optimalisasi penegakan pidana koneksitas itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer secara bersama-sama, atau dapat disebut dengan istilah “Korupsi Koneksitas”. Pidana Koneksitas diadakan sebagai konsekuensi dari sistem pidana kita yang memisahkan secara tegas sistem pidana untuk kalangan sipil dan kalangan militer, sehingga peradilan koneksitas menjadi penyambung penegakan hukum untuk pidana-pidana yang melibatkan kedua kalangan itu sekaligus. 2. Bahwa berdasarkan Keterangan para Pihak di persidangan, dapat disimpulkan terdapat perbedaan tafsir ataupun pemaknaan mengenai berwenang tidaknya KPK RI untuk terlibat menangani tindak pidana korupsi koneksitas. Perbedaan tafsir itu dapat dilihat dari keterangan masing-masing institusi sebagai berikut: a. Pemerintah, dalam Keterangan yang dibacakan tanggal 6 Desember 2023 menyatakan, kewenangan untuk menyidik, menuntut Pidana Koneksitas dilakukan tim tetap yang berasal dari Kejaksaan RI bersama institusi TNI. KPK RI tidak dapat menegasikan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi sesuai asas Single Prosecution System. 199 b. DPR RI, dalam Keterangannya yang dibacakan tanggal 20 Februari 2024 menyatakan KPK RI memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana koneksitas namun Pemohon juga dipandang perlu memperhatikan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sesuai asas Single Prosecution System. c. Pihak Terkait PJI, dalam keterangan yang disampaikan pada tanggal 14 Maret 2024 menegaskan kewenangan menyidik dan menuntut pidana koneksitas menjadi kewenangan Jaksa Agung karena asas single prosecution system. KPK RI berwenang sekedar mengkoordinasikan perkara korupsi koneksitas dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung RI. d. Pihak Terkait Mahkamah Agung RI dalam persidangan tanggal 14 Maret 2024 menyatakan pada prinsipnya semua ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-Undang peradilan militer tidak terdapat kekosongan hukum dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun Mahkamah Agung menyatakan Pembuat Undang-Undang dapat menentukan sendiri sebagai politik hukum pembuat undang- undang. e. Pihak Terkait KPK RI dalam persidangan tanggal 20 Februari 2024 menyatakan KPK telah memiliki kewenangan menangani perkara korupsi koneksitas. Penanganan perkara korupsi pelaku militer selama ini ditangani secara splitsing karena KPK dianggap institusi lain tidak memiliki kewenangan menangani korupsi Koneksitas sehingga terdapat dualisme dan disparitas penanganan korupsi koneksitas. f. Pihak Terkait Panglima TNI dalam persidangan tanggal 4 Juli 2024 menyatakan permohonan Pemohon jika dikabulkan akan menyulitkan proses penanganan perkara sebab kewenangan oditur militer untuk menangani perkara koneksitas merupakan pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung Republik Indonesia. 3. Bahwa munculnya perbedaan tafsir atas kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas khususnya menyangkut keterlibatan KPK RI tersebut menegaskan bahwa memang terdapat persoalan norma dalam tataran normatif menyangkut kewenangan 200 penanganan pidana koneksitas itu. Persoalan ini jelaslah bukan sekedar persoalan implementasi norma sehingga tidak dapat dipersempit hanya sekedar persoalan pelaksanaan norma hukum itu di lapangan seperti karena terhambatnya koordinasi ataupun ego sektoral institusi masing- masing. Hambatan pelaksanaan kewenangan KPK menangani perkara korupsi koneksitas mengerucut kepada persoalan hulu nya yakni soal pemaknaan ruang lingkup kewenangan itu dalam tataran normatif konstitusional. 4. Bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan bahwa benar objek pengujian a quo adalah persoalan norma dari sebuah undang-undang, maka persidangan di Mahakamah Konstitusi inilah tempatnya untuk menegaskan manakah tafsir kewenangan yang benar mengenai persoalan ini. Dengan alasan tersebut jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan tafsir yang benar menurut konstitusi menyangkut kewenangan penanganan perkara koneksitas oleh KPK RI tersebut. II. Terbukti KPK RI Memiliki Kewenangan Konstitusional Untuk Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Penanganan Perkara Koneksitas 5. Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa penanganan perkara koneksitas oleh KPK RI adalah kewenangan yang konstitusional. Sedari Awal Pemohon telah mendalilkan bahwa KPK RI melalui undang- undangnya telah diberikan kewenangan atributif untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas. Undang-undang KPK RI sendiri telah menegaskan salah satu hukum acara yang dipergunakan bagi KPK RI dalam menjalankan kewenangannya itu adalah melalui KUHAP. Problem hukumnya, ketentuan koneksitas dalam KUHAP, karena dibuat sebelum KPK RI dibentuk, hanya memuat kewenangan penyidikan dan penuntutan gabungan antara Kejaksaan Agung RI dan Institusi TNI, sehingga ketika KPK akan menggunakan kewenangan tersebut masih memunculkan perdebatan bagaimana cara KPK RI melaksanakan kewenangan tersebut dalam praktik sebab KUHAP sama sekali tidak menyebut nama KPK RI secara spesifik. 6. Bahwa sebagaimana diketahui, hukum acara adalah ketentuan norma hukum formil yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan norma hukum materil. Ketika norma hukum formil tidak memadai, hal ini jelas 201 memunculkan ketidakpastian hukum bagi penegakan hukum materil salah satunya menyebabkan KPK RI tidak memiliki panduan yang spesifik untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan: pengusutan korupsi koneksitas. KPK RI sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani perkara pidana koneksitas sehingga secara normatif terdapat kebutuhan hukum pada sisi KPK RI untuk diberikan kemampuan agar benar-benar dapat melaksanakan kewenangannya tersebut. 7. Bahwa terungkap fakta di persidangan, sumber permasalahan KPK RI tidak dapat melaksanakan kewenangannya itu adalah karena pasal-pasal yang Pemohon ketengahkan kepada Mahkamah a quo tidak memiliki makna yang jelas (multi tafsir) bahwa KPK RI juga termasuk pihak yang dituju (adressat) oleh norma hukum tersebut. Oleh karena terdapat hubungan sebab akibat yang jelas (causal verband) dalam hal ini, maka tentulah kebutuhan KPK RI untuk menghidupkan kewenangannya itu akan terpenuhi manakala Mahkamah mengabulkan pemaknaan-pemaknaan pasal-pasal yang Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon itulah maka perdebatan-perdebatan soal konstitusionalitas norma ini akan terhenti dan selesai dengan sendirinya. 8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka layaknya Kejaksaan Agung RI, KPK RI juga dapat berkoordinasi secara institusional dengan Panglima TNI untuk membentuk tim gabungan tetap koneksitas untuk menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas. Dengan begitu, KPK RI dan Institusi TNI dapat benar- benar bekerja sama secara maksimal untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara optimal baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer tidak hanya oleh Kejaksaan Agung, tetapi juga oleh KPK RI. III. Terbukti Bahwa Kewenangan Penanganan Korupsi Koneksitas Bersifat Asimetris dan Bukan Kewenangan Eksklusif Kejaksaan Agung RI 9. Bahwa terungkap fakta di persidangan Pihak Terkait PJI menyatakan kedudukan Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi karena berlaku single prosecution system. Pada faktanya terungkap dalam persidangan dari norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 202 dan dalam praktik penanganan perkara bahwa pembuat undang-undang mengadakan penuntut perkara lain di luar kejaksaan agung in casu KPK RI yang diberikan kewenangan khusus menyelidik, menyidik dan menuntut “hanya” untuk tindak pidana korupsi. 10. Bahwa dalam praktik penanganan perkara sebagaimana diungkapkan Ketua Majelis Mahkamah yang memeriksa Permohonan a quo, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, khususnya dalam menuntut tindak pidana korupsi, kelembagaan KPK RI tidak didesain berposisi subordinatif dari Kejaksaan Agung, melainkan diposisikan independen, sehingga dalam melakukan penuntutan tibdak pidana korupsi tidak-lah terdapat jalur koordinasi yang tegas dan langsung kepada Kejaksaan Agung seperti sistem rencana tuntutan (rentut) yang selama ini dipraktikkan di internal institusi Kejaksaan Agung. 11. Bahwa independensi KPK RI dan ketiadaan rentut itu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan bahwa KPK RI memang didesain pembuat undang- undang untuk dapat bergerak secara maksimal dalam menjalankan tugas- tugasnya yang hanya fokus pada penanganan tindak pidana korupsi tanpa harus dibatasi sekat-sekat institusional. Kondisi demikian menunjukkan Pembuat Undang-Undang memberlakukan hukum penegakan pidana korupsi secara asimetris dalam artian bukan menjadi kewenangan mutlak atau dominus litis Kejaksaan Agung RI. Bahwa pemberlakuan hukum secara asimetris itu sudah lazim dipraktikkan dan tetap konstitusional misalnya seperti pemilihan kepala daerah yang tidak semuanya dilakukan dengan Pilkada, pemberlakuan hukum islam di Aceh, termasuk pendirian partai politik lokal di Aceh dan banyak kebijakan-kebijakan hukum lain yang asimetris sifatnya adalah memungkinkan di bawah prinsip kepastian hukum yang berkeadilan. 12. Bahwa atas dasar itu, terungkap fakta di persidangan, sekalipun Jaksa Agung diposisikan sebagai Penuntut Umum Tertinggi, namun sama halnya dengan kewenangan penuntutan yang tidak menjadi monopoli Kejaksaan Agung (in casu: penuntutan tindak pidana korupsi), tidaklah berarti kewenangan menanganan perkara koneksitas juga menjadi monopoli milik Kejaksaan Agung. Pemberlakuan kewenangan eksklusif bagi Kejaksaan Agung justru akan bertentangan dengan asas lex specialis legi generalis 203 dan akan melemahkan Penegakan Korupsi oleh KPK RI, khususnya perkara korupsi yang mengandung koneksitas. Bagaimana KPK RI sebagai institusi spesialis penegakan korupsi dapat menangani perkara korupsi di kalangan sipil dan militer di saat kewenangan itu dimonopoli oleh Kejaksaan Agung, padahal Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK sendiri sudah memberikan kewenangan itu kepada KPK secara atributif? Hal ini jelas membuktikan bahwa ide untuk memonopoli pengusutan perkara koneksitas oleh Kejaksaan Agung itu tidak sesuai fakta dan realita sistem penegakan hukum hari ini (current law enforcement system). 13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa kewenangan untuk menangani perkara korupsi koneksitas oleh KPK RI adalah konstitusional, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sudah dsepatutnya dikabulkan Mahkamah. IV. Terbukti Sudut Pandang Penanganan Perkara Koneksitas ada Pada “Fungsi” bukan pada “Institusi”, sehingga Tidak ada Institusi Yang Akan Dirugikan Apabila KPK RI Menjalankan Kewenangan untuk Menganani Perkara Korupsi Koneksitas 14. Bahwa pada bagian akhir kesimpulan ini Pemohon hendak menyampaikan bahwa persidangan penanganan perkara ini sedikit banyak membahas sudut pandang subjektif masing-masing insitusi penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Masing-masing institusi membawa sudut pandang dengan titik tolak pada kedudukan institusi masing-masing. Kejaksaan Agung melalui PJI membawa sudut pandang dari kedudukannya sebagai penuntut umum tertinggi (the highest level of prosecutor). Panglima TNI beserta jajaran membawa sudut pandang dari kedudukannya sebagai institusi dengan kekhasan insan militer dengan segala kewajibannya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mahkamah Agung membawa sudut pandang dari kedudukannya sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di mana penanganan perkara pidana umum, militer maupun koneksitas juga berpuncak pada institusinya. 15. Bahwa KPK RI juga hadir membawa sudut pandang sebagai lembaga khusus yang diberikan kewenangan khusus melalui undang-undang untuk menyelidik, menyidik dan menuntut perkara korupsi, yang diyakini nya juga 204 termasuk penanganan korupsi koneksitas. Pemerintah dan DPR membawa sudut pandang selaku Pihak yang mempunyai kewajiban mendesain politik hukum penanganan perkara terbaik yang juga berkewajiban menyeimbangkan kedudukan, fungsi dan kepentingan dari masing-masing institusi penegakkan hukum. Dengan berbagai sudut pandang dan kepentingan itu, maka Pemohon hadir membawa sudut pandang yang berbeda dengan semua institusi penegakan hukum itu, yakni dari sudut pandang Pemohon sebagai warga negara yang uang pajaknya dipergunakan para institusi penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya, dalam hal ini termasuk pula untuk tugas penanganan korupsi koneksitas. Keberpihakan Pemohon tidak-lah kepada institusi (termasuk KPK RI), melainkan kepada “fungsi” penegakkan hukumnya, demi penegakan hukum korupsi koneksitas yang optimal. 16. Bahwa selayaknya Mahkamah sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang- undang untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang bebas dan merdeka. Titik berat posisi Mahkamah yang bebas dan merdeka dalam menjalankan kewenangannya itu bukanlah hak khusus (previledge) yang ditujukan untuk institusi Mahkamah, bukan untuk kepentingan Mahkamah dan bukan pula milik Mahkamah (posessed by), melainkan untuk memastikan “Fungsi” dari Mahkamah menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan konstitusi benar-benar berjalan. Karena itu, apabila perdebatan soal norma koneksitas ini diserahkan kepada masing-masing institusi penegak hukum (termasuk KPK RI) dan pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR), maka memanglah perdebatan itu tidak akan pernah selesai sebab masing-masing institusi bergerak dari sudut pandang kepentingan “Institusi” masing-masing dan bukan bergerak dari kepentingan “Fungsi” penegakan hukumnya. Itu pula sebab yang melatar belakangi masing-masing Institusi Penegak Hukum itu merasa akan dirugikan apabila norma pidana koneksitas a quo ditafsirkan Mahkamah tidak sesuai sudut pandang institusinya. 17. Bahwa atas dasar itu, sudut pandang fungsi inilah yang Pemohon hendak ketengahkan kepada Mahkamah. Mahkamah harus mengambil alih menafsirkan norma-norma a quo dengan mempertimbangkan penafsiran 205 yang Pemohon mohonkan. Pemohon termasuk yang membenarkan tindakan Mahkamah memutus beberapa pengujian undang-undang MK, sekalipun terdapat risiko cinflict of interest, karena pada dasarnya putusan Mahkamah bukan untuk kepentingan eksklusif institusi Mahkamah, melainkan untuk menyelamatkan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah: menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itupula, maka dalam pengujian a quo Mahkamah sudah sepatutnya mengambil sikap dan memutus atas dasar pertimbangan “Fungsi” penegakan hukum korupsi koneksitas itu dan bukan atas dasar sudut pandang institusi belaka. 18. Bahwa apabila Mahkamah menyerahkan persoalan ini kepada Pembuat Undang-Undang (open legal policy), maka kembali persoalan ini akan menjadi konflik di antara institusi penegakkan hukum dan tidak akan pernah selesai. Penegakan korupsi koneksitas terus terkendala ego sektoral lintas institusi sehingga tidak akan ada kepastian hukum yang adil yang tercipta. Mengembalikan persoalan ini kepada persoalan institusi justru bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan akan menimbulkan ketidak adilan yang intolerable yang berlangsung terus menerus. Di masa yang akan datang kita akan terus melihat perkara koneksitas terjebak dalam konflik institusi, akibatnya korupsi koneksitas akan terus bermunculan tanpa bisa ditangani secara maksimal. 19. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 3 (tiga) alat bukti yang ditandai dengan kode bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah diterima dan disahkan olah Mahkamah, selain itu Pemohon dalam Perkara a quo mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. yang di hadirkan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 di mana Ahli Pemohon pada Pokoknya sudah menegaskan bahwa KPK RI berwenang untuk menangani perkara-perkara korupsi koneksitas dan kewenangan itu tidaklah eksklusif dimiliki institusi tertentu. 20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Ketentuan Pasal-pasal yang mohonkan oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 206 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK RI untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi koneksitas. 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713). 207 4. Menyatakan frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 5. Menyatakan kata “penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 6. Menyatakan frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7. Menyatakan frasa kata “jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 8. Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 208 9. Menyatakan frasa kata “penuntut umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 10. Menyatakan kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 11. Menyatakan kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 12. Menyatakan frasa kata “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 13. Menyatakan frasa kata “Penuntut Umum” pada Ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 209 14. Menyatakan frasa Kata “Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 15. Menyatakan frasa kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LNRI Tahun 1997 Nomor 84, TLN RI Nomor 3713) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPK menyerahkan kesimpulan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. I. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 30/2002), merupakan kehendak rakyat yang yang tertuang dalam tuntutan Reformasi. Sebagai lembaga yang didesain khusus untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka KPK diamanatkan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 3 UU KPK 30/2002). 2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai amanat ketentuan Pasal 6 hurufc UU KPK 30/2002, maka KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 210 penuntutan tindak pidana korupsi. Tugas tersebut merupakan penjabaran dari eksistensi KPK sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh UU tentang Kekuasan Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut, sudah ada lebih dahulu berdasarkan undang-undangnya masing-masing diantaranya Kepolisian, Kejaksaan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Peradilan beserta badan- badan lain tersebut dalam bekerjanya untuk penegakan hukum terjalin dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Mekanisme berjalannya sistem peradilan pidana tersebut dirumuskan dalam hukum acara pidana yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 3) Sebagai konsekuensi dari lembaga baru yang lahir pasca ditetapkannya KUHAP yang kemudian berlaku sebagai hukum acara pidana umum, maka jelas eksistensi dan karakteristik KPK sebagai lembaga independen tersebut tidak tergambarkan dalam KUHAP tersebut. Oleh karena itulah, maka KPK diberikan kemungkinan berlakunya hukum acara pidana khusus yang menyimpang dari KUHAP sepanjang diatur dalam UU KPK maupun Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (vide Pasal 39 ayat (1) UU KPK 30/2002). Berkenaan dengan kemungkinan adanya hukum acara khusus bagi KPK tersebut, dalam beberapa aspek sudah diatursecara lengkap dalam UU KPK maupun UU Tipikor. Namun dalam beberapa hal, di dalam UU KPK maupun UU Tipikor belum tercantum hukum acara khususnya. 4) Salah satu isu hukum yang belum diatur secara khusus dalam UU KPK adalah keberadaan peradilan koneksitas terhadap penegakan hukum tindak pidana atas subyek hukum sipil bersama militer yang proses penyidikannya dilakukan oleh KPK.WalaupundidalamPasal42UU KPKtelahdiaturkewenanganKPKuntuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, namun dalam praktek penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dimana terdapat pelaku tindak 211 pidana korupsi yang berasal dari unsur militer, penanganannya tidak dapat dilakukan oleh KPK secara koneksitas. 5) Sistem peradilan koneksitas yang selama ini diatur dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer, tidak secara expressive verbis mengatur keberadaan Penyidik KPK sebagai adressat norm dalam rumusan hukum acara tersebut. Hal demikian jelas melanggar prinsip hukum acara pidana sebagai hukum formal yang harus memenuhi karakteristik /ex stricta, lex scripta, lex certa maupun lex praevia. 6) Berdasarkan praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK yang pelakunya melibatkan unsur militer dan masyarakat sipil, penanganannya tidak melalui prosedur koneksitas, melainkan digunakan metode splitzing (pemisahan berkas perkara) dimana Pelakunya dari unsur sipil ditangani oleh KPK dan Pelaku dari unsur militer ditangani oleh TNI. Penanganan yang demikian menimbulkan adanya disparitas dalam pemidanaan dan tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah yang pada akhirnya berimbas kepada terabaikannya aspek keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 7) Adanya persoalan-persoalan yang sering muncul dalam setiap awal penanganan perkara yang ditangani KPK yang melibatkan unsur militer dan unsur sipil tersebut, menggambarkan bahwa posisi, kedudukan dan wewenang KPK serta tata cara dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer belum terdapat kepastian hukum karena secara norma pengaturan mengenai hal tersebut belum diatur secara jelas (expressive verbis) dan multitafsir sehingga memerlukan adanya penafsiran konstitusionalitas norma a quo. II. TANGGAPAN/KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT KPK TERHADAP PERTANYANAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, KETERANGAN PRESIDEN, KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN AHLI PJI, KETERANGAN PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN AHLI PANGLIMA TNI. Pada persidangan pengujian UU KPK, KUHAP, dan UU Peradilan Militer, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Presiden, DPR, Pihak Terkait PJI, Mahkamah Agung, Panglima TNI, dan para Ahli telah memberikan 212 pertanyaan dan pandangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon. Terhadap hal-hal tersebut, KPK pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: A. Tanggapan atas Pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait KPK, terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KPK selaku pihak terkait. Atas pertanyaan tersebut KPK memberikan keterangan tambahan yang melengkapi dan merupakan satu kesatuan dari tanggapan dan jawaban yang telah dikemukakan pada persidangan terdahulu, sebagai berikut: 1. Pertanyaan Yang Mulia Hakim ENNY NURBANINGSIH Yang menanyakan makna kata "mengendalikan” padasubtansipasal42UU KPK? Tanggapan: a. Isu hukum yang mengemuka berkenaan dengan kewenangan KPK terkait dengan perkara koneksitas tindak pidana korupsi adalah dikarenakan Pasal 42 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Menurut KBBI mengendalikan berarti menguasai kendali. Arti lainnya dari mengendalikan adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. b. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, maka dalam implemantasinya walaupun secara tekstual tidak terdapat kata “melakukan” dalam rumusan Pasal 42 tersebut, namun kewenangan "mengkoordinasikan dan mengendalikan" demikian iniharus dimaknai sama dengan rumusan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 213 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk “mengkoordinasikan, mengendalikan” dan "melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orangyangtundukpadaperadilanumumdanperadilanmiliter. c. Selain tafsir di atas maka ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK juga dapat diberikan tafsir tentang kewenangan KPK berupa: - untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, - penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. d. KPK sebagai pihak terkait, sependapat dengan pendapat Ahli Pemohon GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA yang menyatakan bahwa kewenanganKPKinisudahtegasdantidakperlulagiditafsirkansecara luas. Maka dengan kata lain, sebetulnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana memenuhi kriteria koneksitas, penguatan mengenai pemaknaan "mengendalikan" ada pada Pasal 42 UU KPK untuk dikaitkan dengan ketentuan mengenai koneksitas yang ada di KUHAP menjadi sangat diperlukan. Karena dalam konteks penegakan hukum pada dasarnya perlu kepastian hukum. Bahwa penguatan koneksitas ini bukan hanya dibutuhkan oleh KPK, tetapi juga oleh institusi penegak hukum, terutama Kejaksaan. Bahkan Ahli juga berpendapat bahwa Kepolisian perlu diperkuat. Hal ini terkait dengan pendapat Ahli bahwa kekhususan suatu tindak pidanalah yang kemudian berkonsekuensi dibutuhkannya pengaturan-pengaturan tertentu. Artinya, sebetulnya apabila di kasus-kasus tindak pidana korupsi itu ditemukan atau diusut oleh institusi lain selain KPK, institusi tersebut juga berwenang untuk mengusut penuh. Menurut Ahli GANDJAR LAKSMANA BONAPATRA konsep koneksitas dianggap sudah ketinggalan zaman, karena sebenarnya prinsip pertanggungjawaban pidana itu melekat kepada seseorang karena perbuatannya dan tidak satu pun yang menyatakan bahwa melekat pada seseorang karena statusnya atau karena kedudukannya. 2. Pertanyaan Yang Mulia Hakim ASRUL SANI pada Persidangan tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut: 214 a. Apakah perkara pengujian ini, merupakan persoalan konstitusionalitas, inskonstitusionalitas bersyarat, atau implementasi dalam pelaksanaan penegakan hukum? b. Dalam kaitannya dengan teori Friedman, apakah subtansi hukum perlu dilakukan penyempurnaan melalui putusan MK? c. Jika dikaitkan materi dalam perkara ini, apakah adanya kekurangan materi (lack of provision) UU KPK, KUHAP (dan UU Peradilan Militer) dapat diatasi dengan kordinasi dan supervisi yang berada dalam struktur KPK atau MoU antara KPK dengan TNI? Tanggapan: a. Pengujian Materi ini dikarenakan ada Permasalahan konstitusionalitas norma. Perkara pengujian a quo bukanlan semata permasalahan implementasi norma, namun lebih pada persoalan konstitusionalitas yaitu norma a quo yang belum dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945, sehingga dapat mengakibatkan perlakuan yang berbeda antara pelaku tindak pidana dari Sipil dan pelaku tindak pidana dari Militer atas perkara yang sama. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Problem Konstitusionalitas atas Independensi KPK dalam Hukum Acara Penanganan Perkara Konekstitas a) Ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak dapat dipastikan secara tegas berlaku bagi KPK, karena tidak tercantumnya institusi KPK, penyidik KPK, dan penuntut umum KPK dalam hukum acara koneksitas yang ada dalamPasal198s.dPasal203UUPeradilanMilitermaupunPasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. b) Pasal-pasal tersebut jelas mengandung problem konstitusionalitas terlebih jika dikaitkan dengan indepedensi lembaga KPK jika menggunakan ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 215 Tahap Penyidikan: i. Di dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer ditentukan bahwa dalam hal terdapat penyertaan tindak pidana korupsi antara pelaku dari unsur sipil dan unsur militer, maka penyidikannya dilakukan oleh Tim Tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Tim Tetap tersebut terdiri dari Penyidik sebagaimanadimaksuddalamPasal6KUHAPdanPolisiMiliter (TNI) serta Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi. ii. Berkenaan dengan adanya ketentuan ini, terdapat persoalan terkait dengan pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama-sama dengan Menteri Kehakiman, jika dikaitkan dengan kedudukan dan eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pelaksanaan tugasnya. Tim Tetap demikian, yang dalam pembentukannya murni dilakukan oleh eksekutif (Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman), sangat bertentangan dengan eksistensi lembaga KPK. Jika kemudian, Penyidik KPK bergabung dalam Tim Tetap yang pembentukannya murni diinisiasi oleh lembaga eksekutif (Menhankam dan Menkeh), maka menimbulkan problem independensi tersendiri dalam pelaksanaan tugas Penyidik KPK. Terlebih dalam norma yang tercantum pada Pasal 89 ayat (3) KUHAPdanPasal198ayat(3)UUPeradilanMilitertersebut, Pimpinan KPK tidak secara eksplisit dinormakan memiliki kewenangan dalam pembentukan Tim Tetap tersebut. Sehingga Pimpinan KPK yang seharusnya menjadi penanggungjawab pelaksanaan tugas penyidikan perkara koneksitas tersebut, tidak dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas penyidiknya. Hal demikian jelas secara konstitusional bertentangan dengan konsep independensi pelaksanaan tugas KPK. Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan: i. Sebagaimana diketahui bahwa Penuntutan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan perkara tindak pidana, yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses penanganan perkara koneksitas peran Jaksa dimulai sejak melakukan penelitian atas hasil penyidikan Tim Tetap untuk menentukan lingkungan peradilan militer 216 atau lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana koneksitas tersebut (vide Pasal 90 ayat (1) KUHAP jo Pasal 199 ayat (1) UU Peradilan Militer). Penelitian tersebut dilakukan Jaksa atau Jaksa Tinggi bersama Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang dituangkan dalam Berita Acara. Jika dari hasil penelitian tersebut terdapat kesesuaian pendapat maka hasilnya dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI. Namun jika terdapat perbedaan pendapat dalam hasil penelitian antara Penuntut Umum dan Oditur Militer, maka masing- masing melaporkan kepada Jaksa Agung atau Oditur Jenderal. Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Peran selanjutnya Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut UmumadalahketikamenerimapenyerahanperkaradariPerwira Penyerah Perkara melalui Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi untuk dilimpahkan ke Peradilan Umum dalam hal perkara koneksitas tersebut lebih berat kerugiannya pada kepentingan umum (vide Pasal 91 ayat (1) KUHAP jo Pasal 200 ayat (1) UU Peradilan Militer). Sedangkan jika dalam hal perkara koneksitas lebih berat kerugiannya kepada kepentingan militer, maka peran Jaksa sebagaiPenuntutUmumdalamhalinibersama- samadengan Perwira Penyerah Perkara berdasarkan Surat Penetapan Menhankam melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah MiliteratauMahkamah MiliterTinggi(Pasal91ayat(2)danayat (3) KUHAP jo Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer) untuk disidangkan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. ii. Memperhatikan peran Jaksa/Penuntut Umum/Jaksa Agung yang begitu sentral dalam penanganan perkara konektitas tersebut, maka jika dikaitkan dengan kewenangan KPK yang mendapat atribusi kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e UU KPK 19/2019,yang mengatur bahwa: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi: dan 217 Kewenangan KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas pun semakin ditegaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 42 UU KPK. Terkait dengan kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan penuntutan perkara koneksitas yang ditangani oleh KPK akan menjadi bermasalah (inkonstitusional) jika tidak dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan berkenaan dengan tugas dan fungsi Jaksa/Penuntut Umum maupun Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer termasuk dalam pengertian Jaksa KPK/Penuntut Umum KPK maupun Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas penuntutan oleh KPK. Pemaknaan demikian diperlukan, sebab jika tidak dimaknai demikian, maka pelaksanaan fungsi utama Pimpinan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas tersebut akan bersifat inkonstitusional. Apabila pelimpahan kerja penelitian hasil Tim Tetap Koneksitas untuk menentukan apakah kerugian dalam perkara koneksitas lebih berat pada kepentingan umum atau kepentingan militer hanya diserahkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 90 Ayat (1) KUHAP maupun Pasal 199 ayat (1) KUHAP maupun melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP jo Pasal 199 ayat (3) dan Pasal202ayat(1),(2)dan(3)UUPeradilanMiliterdanbukan kepada Jaksa KPK maka akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Problem demikian selain menyangkut masalah efektifitas dalam penanganan perkara koneksitas, juga merupakan problem konstitusional norma terkait independensi KPK jika Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung dalam peraturan tersebut tidak dimaknai juga sebagai Jaksa KPK maupun Pimpinan KPK agar tercipta konstitusionalitas norma yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Jaksa KPK dan Pimpinan KPK. 2) Ketidakjelasan kewenangan pembentukan Tim koneksitas oleh KPK menimbulkan dualisme yang inkonstitusional 218 a) Uraian diatas telah memberi gambaran bahwa “Prosedur acara hukum pidana korupsi di negara Indonesia jika subyek hukumnya melibatkan sipil dan militer maka akan menimbulkan kemungkinan alternative proses sebagai berikut: i. Jika JPU-nya Kejaksaan RI, maka memungkinkan untuk disidangkan dalam peradilan koneksitas: ii. Jika JPU-nya KPK, maka perkara dimaksud akan di splitzing, yangsipilkePeradilanUmumTIPIKOR,yangmiliterakan diadili ke Peradilan Militer: b) Prosedur hukum acara yang berbeda/tidak berkesamaan tersebut terhadap tindak pidana korupsi di negara Indonesia jika subyek hukumnya melibatkan sipil dan militer tersebut terjadi akibat ketentuan Undang-undang sebagaimana diuji dalam perkara a quo. c) Dengan demikian, perbedaan prosedur hukum acara perkara tindak pidana korupsi ini yang merupakan melangar konstitusi akibat oleh berlakunya Undang-Undang, atau undang-undang tidak dipahami secara tidak berkesamaan. Adanya 2 point persoalan berkenaan dengan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan atas perkara yang ditangani oleh KPK di atas menjelaskan adanya problem konstitusional yang perlu mendapatkan penyelesaian melalui Putusan MK dalam perkara a quo. b. Subtansi dan Struktur Hukum dalam Norma a guo perlu dilakukan penyempurnaan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Teori Sistem Hukum yang dikemukakan LAWRENCE M. FRIEDMAN dalam bukunya The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum berisi norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada suatu sistem hukum. Komponen substansi hukum yaitu berupa norma- norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum. Penyempurnaan substansi hukum sebagai inti dari sistem hukum oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi 219 masalah pokok mengenai koneksitas dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan subtansi hukum sebagaimana termuat dalam norma- norma yang diuji, KPK berpendapat: 1) Norma a quo memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir karena tidak adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan korupsi koneksitas sehingga norma a guo belum dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi sebagaimana ditentukan dalan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 2) Norma a quo belum dapat diimplementasikan bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk padaperadilanmiliterdanperadilanumumyangpenegakkannya dilakukan oleh KPK, karena mengandung problem konstitusional berupa bertentangan dengan independensi KPK. Hal ini menunjukan norma yang bersangkutan tidak lagi sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas “kejelasan tujuan”, asas “dapat dilaksanakan” dan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022. Sehingga secara teleologis (Teleologische Interepretatie) norma yang demikian perlu untuk ditafsirkan maknanya agar memenuhi kaidah-kaidah dan tujuan yang diharapkan, 3) Kendala utama berjalannya penanganan koneksitas oleh KPK, karena pihak Pelaku dari pihak Militer merasa tunduk pada UU TNI dan UU Peradilan Militer, sehingga KPK sebagai institusi sipil tidak dapat melakukan penegakan hukum pelaku dari unsur militer. Pemahaman demikian diperlukan penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi bahwa KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum perkara koneksitas. 4) Selain hal demikian, berdasarkan politik hukum ke depan (ius Constituendum) bahwa Personel TNI akan diperkenankan untuk menduduki jabatan di institusi sipil. Untuk menjangkau penegakan 220 hukum terhadap personel TNI yang menduduki jabatan sipil tersebut, yang terdapat kemungkinan Personel TNI juga dapat menduduki Jabatan Struktural di KPK, mulai dipikirkan adanya kemungkinan KPK memiliki unit kerja tersendiri untuk menangani perkara tindak pidana koneksitas, yang tentunya personelnya harus melibatkan institusi dari TNI baik (Oditur maupun POM TNI). 5) Bahwa dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang memberikan tafsir konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution), dengan tujuan untuk menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka KPK berpendapat Mahkamah perlu untuk melakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) dengan memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) terhadap ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer. c. Kewenangan Koordinasi dan Supervisi KPK terbatas pada penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan Bahwa koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan kewenangan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b UU KPK menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik”. Dalam Ketentuan Pasal 8 huruf a “Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan “Penyidikan yang dilakukan 221 oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkanketentuanPasal6hurufdUUKPKmenyebutkan“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Ketentuan pengenai pelaksanaan tugas supervisi selanjutnya diatur dengan Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10A UU KPK mengatur bahwa dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10A UU KPK tersebut. Ketentuan Pasal 10A juga mengatur prosedur pengambilalihan terkait penyerahan berkas perkara dari kepolisian dan/atau kejaksaan kepada KPK. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai koordiansi dan supervisi sebagaimana diuraikan diatas, pelaksanaan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada intansi yang berwenang secara eksplisit disebutkan adalah instansi Kepolisian dan Kejaksaan, tidak termasuk penyidik militer pada instansi TNI. Sehingga, KPK tidak melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh intitusi TNI. 3. Pihak Terkait KPK juga sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli dari Pemohon yakni GANJAR LAKSAMANA BONAPATRA dan maupun dari Ahli Termohon Dr. BAMBANG SUHERYADI, SH., MHum yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 222 a. Ringkasan Keterangan Ahli GANJAR LAKSAMANA BONAPATRA Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan cara luar biasa dalam pemberantasannya. Lahirnya ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.” Juga menunjukkan bahwa KPK diberi amanat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP yang dikenal sebagai koneksitas. Meski Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak menyebut secara spesifik sebagai suatu koneksitas, namun menurut riwayat lahirnya Undang-Undang KPK berdasarkan rapat yang sama, sebagaimana telah Ahli singgung beberapa kali didalam keterangannya, diantaranya yaitu rapat panja tanggal 5 Desember 2001. Mengenai KPK dan kewenangan koneksitas, Ahli berpendapat. 1) Konsep koneksitas yang saat ini berlaku, pada kenyataannya menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, terutama prinsip kesamaan di hadapan hukum. Ahli sepakat dan mengakui bahwa dalam dunia atau dinas kemiliteran terdapat kekhususan-kekhususan, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan sipil. Namun sebagaimana kedudukan subjek hukum yang harus sama dihadapan hukum, kekhususan yang diberikan kepada seseorang semata karena status dan kedudukannya, merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Pada dasarnya, sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan korupsi, telah Ahli sampaikan di bagian awal betapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Namun, kedudukan subjek hukum bukanlah kekhususan yang dimaksud. Kekhususan suatu tindak pidana dijadikan alasan adanya penyimpangan asas adalah demi pengungkapan dan penyelesaian yang tuntas dalam kerangka penegakan hukum. Lebih dari itu, kejahatan korupsi adalah delik komuna, yaitu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan 223 korupsi bukan delik propria atau kejahatan yang dapat dilakukan hanya oleh orang dengan kualifikasi tertentu. 2) Menurut riwayat lahirnya Undang-Undang KPK, dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diharapkan penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK adalah bersifat independen dalam arti tidak diambil dari institusi, melainkan direkrut melalui proses rekrutmen tersendiri. Namun, mengingat proses seleksi dan rekrutmen membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara apabila badan antikorupsi ini telah terbentuk diharapkan badan antikorupsi dapat segera bekerja, pembuat undang-undang menyatakan bahwa pada awal berdirinya, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum akan diambil dari institusi yang ada. Dengan konsep ini, KPK diharapkan lebih mandiri dan tidak bergantung pada SDM dari institusi lain. Hal ini dipercaya dapat memaksimalkan independensi dan kemandirian KPK. 3) Dengan diberikannya tugas koordinasi dan supervisi, KPK diharapkan menjadi semacam trigger mechanism bagi institusi Polri dan Kejaksaan. KPK memang tidak boleh menjadi aktor sendirian. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi ini, Ahli berpendapat telah berjalan dengan cukup baik, meski terdapat berbagai kekurangan, namun tidak bersifat signifikan. Aparat penegak hukum didaerah dalam berbagai kesempatan, Ahli turun ke lapangan tidak sedikit yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya koordinasi dan supervisi. 4) Dengan berbagai kekhususan yang dimiliki KPK, tidak berlebihan apabila KPK menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang ditemukannya dan/atau dilaporkan kepadanya sepanjang memenuhi kriteria perkara tindak pidana korupsi sesuai kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang. Meski mempunyai kedudukan yang khusus, Pimpinan KPK memiliki kedudukan yang sama dengan Pimpinan Polri dan Kejaksaan, sepanjang menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Dan oleh karenanya, segala peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Korupsi juga berlaku bagi KPK sepanjang tidak diatur lain. 5) Bahwa ketentuan hukum pidana formil dalam hal ini, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juga berlaku bagi KPK. Oleh karenanya, segala prosedur dan tata cara yang 224 terdapat di dalamnya juga melekat dan mengikat KPK. Sehingga berbagai frasa yang terdapat dalam KUHAP sepatutnya dimaknai secara fungsional dan sistematis terhadap keberadaan institusi KPK. 6) Bahwa sehubungan dengan kedudukannya, KPK berwenang menangani sendiri semua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk yang dilakukan secara koneksitas. Karenanya, konsep koneksitas harus diterjemahkan sebagai penanganan perkara secara utuh atau satu, dan bukan dipisahkan, apalagi diserahkan atau dilepaskan. b. Ringkasan Keterangan Ahli Dr. BAMBANG SUHERYADI, SH., MHum. • KPK adalah lembaga penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya yang telah ada, yang khusus untuk akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar KPK sebagai penegak hukum tindak pidana Korupsi, sebagai lembaga yang independent untuk melakukan penyidikan dan penuntutan serta koordinasi terkait penanganan perkara koneksitas. • Pemeriksaan secara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama antara pelaku warga sipilyang tunduk pada peradilan umum dan pelaku yang anggota militer yang tunduk pada peradilan militer akan lebih utuh dan menyeluruh dalam penyelesaiannya dan akan mengurangi timbulnya disparitas dalam penegakkan hukumnya. • Dalam perkembangannya terdapat beberapa frasa seperti "Penyidik, Jaksa, Jaksa Tinggi, Penuntut Umum, Jaksa Agung” dalam KUHAP, UU Peradilan Militer yang mengatur tentang koneksitas yang pada dasarnya menunjukan fungsinya masing-masing dalam menjalankan pemeriksaan koneksitas menimbulkan berbagai penafsiran. Frasa frasa tersebut seharusnya di maknai secara fungsional dan sistematis artinya apabila terdapat perubahan undang-undang yang memunculkan kelembagaan baru dan di akui sebagai badan lain yang mempunyai fungsi dalam penegakkan hukum maka makna nya harus di sesuaikan sebagaimana tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. KPK lahirsetelah KUHAP dan UU Peradilan Militer, maka makna Penyidik, Jaksa, Jaksa Tinggi,Penuntut Umum, Jaksa Agung di 225 artikanjuga sebagai Penyidik, Jaksa, Jaksa Tinggi, Penuntut Umum yang berada diKPK. Demikian pula Jaksa Agung dalam frasa itu diartikanjuga sebagai Pimpinan KPK. • Pasal 42 UU KPK menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan perdilan umum”. Pasal ini memberikan dasar bahwa apabila terdapat tindak pidana korupsi yang para pelakunya tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum maka KPK berwenang menangani secara koneksitas. Kata atau frasa yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur koneksitas baik dalam KUHAP dan UU Peradilan militer juga secara fungsional dan sistematis di maknai sebagai penyidik, jaksa, penuntut umum dan pimpinan KPK. • Dalam kesimpulannya ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk kepastian hukum, perlu penjelasan atau memberikan makna baru dalam frasa frasa pasal-pasal yang mengatur koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer. 2. Pasal 26 UU KPK terkait organisasi kelembagaan tidak terkait secara langsung dengan wewenang koneksitas, karena wewenang koneksitas merupakan kewenangan kelembagaan yang dimiliki KPK sebagai lembaga negara yang independent yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. 3. Prinsip prinsip koneksitas dalam UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP dan UU Peradilan Militer adalah: a) Tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yg tunduk pada perdilan umum & peradilan militer. b) Pada prinsipnya di adili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum. c) Penyidikan dilakukan oleh tim tetap, polisi militer, oditur dan penyidik yang berwenang,penyidik yang berwenang termasuk penyidik KPK, juga PPNS. d) Penelitian bersama untuk menentukan tentang pengadilan yang berwenang mengadili. 226 e) Titik berat kerugian yg ditimbulkan menjadi dasar penentuan. f) Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Jendral dan Jaksa Agung maka pendapat Jaksa Agung yg menentukan. Mengingat terdapat lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen yaitu KPK setelah lahirnya KUHAP dan UU Peradilan Militer maka Pimpinan KPK juga mempunyai wewenang menentukan apabila ada perbedaan pendapat tersebut. g) Penetapan susunan majelis Hakim oleh Mahkamah agung. h) Tujuan Pemeriksaan koneksitas — adalah untuk terselenggaranya peradilan yg cepat, sederhana biaya ringan. i) Menempatkan tersangka, terdakwa sederajat di hadapan hukum (equal before the Iaw), perlindungan yang sama oleh hukum (egual protection on the law) dan mendapat perlakuan yang adil di mata hukum (egualjustice under the law). j) Mengurangi disparitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. k) Penegakan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil. l) Administrasi peradilan pidana dalam hal pemeriksaan koneksitas membutuhkan adanya keterpaduan pemeriksaan. m) Perlu koordinasi, Sinergi, Kerjasama dalam bidang penyidikan, penuntuntan. B. Tanggapan KPK sebagai Pihak Terkait atas Keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, PJI, Ahli Pemerintah, dan Ahli PJl 1. Bahwa berkenaan dengan pendapat mengenai Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pelaksanaan sistem single prosecution system dan atas asas dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan, maka KPK sebagai Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Sejak berlakunya UU No 14 Tahun 1970 sampai dengan perubahan terakhir dalam UU No 48 Tahun 2009, proses penyusunan peraturan pelaksanaan terkait koneksitas yang tertuang dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer belum mempertimbangkan eksistensi KPK yang lahir berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 227 Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bahwa KPK sebagai salah satu badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan maupun pelaksana putusan hakim, namun dalam pelaksanaan kewenangannya khususnya berkenaan dengan perkara koneksitas belum terdapat harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. b. Bahwa Pasal 6 huruf e UU KPK 19/2019 menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Ketentuan demikian diperjelas dalam Pasal 11 UU KPK 19/2029 dan Pasal 51 UU KPK 30/2022. Berkenaan dengan Koneksitas, kewenangan KPK demikian kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 42 UU KPK 30/2002 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. c. Bahwa berkenaan dengan kewenangan penuntutan oleh KPK yang diatur dalam UU KPK tersebut, maka jelas bahwa kewenangan KPK demikian bersifat atribusi dari undang-undang. Selanjutnya jika dikaitkan dengan adanya ketentuan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pelaksanaan sistem single prosecution system dan atas asas dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan (vide Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (1) hurufj UU Kejaksaan 11/2021 beserta penjelasannya), maka eksistensi kewenangan KPK dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi masih dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Terlebih dalam pelaksanaan kewenangan Penuntutan oleh KPK tersebut masih dilaksanakan oleh Jaksa yang berasal dari Institusi Kejaksaan dengan penugasan khusus berdasarkan surat perintah dari Jaksa Agung (vide Pasal 11A ayat (1) UU Kejaksaan 11/2021 jo PERJA 3/2021 jo Pasal 51 UU KPK 30/2002). d. Kewenangan penuntutan demikian jelas meliputi segala aspek berkenaan dengan fungsi penuntutan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Termasuk dalam hal ini, ketika tindak pidana korupsi 228 yang ditangani oleh KPK merupakan perkara koneksitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 UU KPK 30/2002. e. Merujuk pada peran penting KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka independensi kelembagaan KPK wajib ditempatkan pada posisi yang penting, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah intervensi maupun politisasi pemerintah terhadap kelembagaan KPK. f. Sejalan dengan kehendak demikian, dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya, yaitu: 1) pertimbangan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269, menyatakan bahwa “Penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK”: 2) pertimbangan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 pada halaman 58, yang menyatakan bahwa, “KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun”, 3) pertimbangan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 pada halaman 75, menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan: 4) pertimbangan Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 pada halaman 30, menyatakan bahwa pembentukan lembaga yang terkaitdengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD1945. g. Dalam kerangka menjamin independensi demikian tersebut, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan Penuntutan perkara koneksitas, harus dimaknai bahwa ketentuan- ketentuan berkenaan dengan tugas dan fungsi Jaksa/Penuntut Umum maupun Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Militer termasuk 229 dalam pengertian Jaksa KPK/Penuntut Umum KPK maupun Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas penuntutan oleh KPK. h. Pemaknaan demikian bukan berarti mengesampingkan asas bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” (vide Pasal 18 ayat (1) UU 16/2004 kemudian diubah dalam UU 11/2021 tentang Kejaksaan RI), namun semata-mata adalah agar penanganan perkara koneksitas oleh KPK dapat berjalan lancar dan efektif sejalan dengan kebijakan atribusi kewenangan penuntutan yang diberikan Negara kepada KPK. Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan tindak pidana karena Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan Jaksa yang berasal dari Kejaksaan RI dan terikat dalam satu kesatuan asas Een En Ondeelbaar (satu dan tidak terpisahkan) (vide Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf j). i. Bahwa apabila kemudian dalam penanganan perkara koneksitas oleh KPK, setelah sampai pada tahap penuntutan kemudian harus dikoordinasikan ke Kejaksaan Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 12A UU KPK 19/2019 yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka jelas akan sangat bertentangan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga indepeden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih ketentuan Pasal 12A tersebut secara rumusan tidak diatur lebih lanjut mengenai koordinasi yang dimaksud sesuai dengan perundang-undangan dimaksud. Jika yang dimaksud koordinasi disini dimaknai sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 8 UU KPK 19/2019 jelas tidak ada ketentuan yang mengatur tentang koordinasi berkenaan dengan penanganan perkara koneksitas sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas. Hal ini dikarenakan secara jelas dalam rumusan UU KPK berkenaan dengan penanganan perkara koneksitas tidak pernah mengarah pada ketentuan terkait dengan penyerahan perkara ke Kejaksaan Agung RI pada tahap penuntutannya. 230 2. Bahwa berkenaan dengan pendapat yang menyatakan Undang-Undang KPK tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, maka KPK sebagai Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, maka dalam implemantasinya walaupun secara tekstual tidak terdapat kata "melakukan” dalam rumusan Pasal 42 tersebut, namun kewenangan "mengkoordinasikan dan mengendalikan" demikian iniharus dimaknai sama dengan rumusan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang- Undang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk “mengkoordinasikan, mengendalikan” dan "melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. b. Adanya kewenangan yang demikian, perbedaannya hanyalah terletak pada ruang lingkup kewenangan, dimana untuk KPK hanya terbatas untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, sedangkan untuk Kejaksaan adalah mencakup semua tindak pidana, yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer kecuali yang ditangani oleh KPK. c. Adanya 2 lembaga yakni KPK dan Kejaksaan RI yang memiliki kewenangan yang sama terkait dengan “mengkoordinasikan, mengendalikan” dan "melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, secara norma tidaklah kemudian dianggap yang satu meniadakan yang lain. Keduanya dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bahkan jika perlu masing-masing diperkuat dengan hukum acara yang ada, yang seimbang yang dapat dipergunakan sebagai panduan kedua lembaga tersebut dalam penanganan tindak pidana koneksitas. 231 d. Harmonisasi atas adanya 2 lembaga yang berwenang terhadap masalah tertentu tersebut, dapat diambil hikmahnya berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus- Tpk/2024/PT DKI atas nama GAZALBA SALEH, yang dalam pertimbangannya hal 46 — 47 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Pasal 1 angka 1 KUHAP mengatur “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia alau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, artinya sesuai Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi adalah penyidik tunggal, kemudian diatur dalam undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi diberi kewenangan juga untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, apakah juga perlu pendelegasian khusus oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian apabila tidak ada pendelegasian secara khusus tentang diaturnya, diangkat dan diberinya kewenangan penyidik yang diatur dalam undang-undang lain menjadi tidak sah dan batal demi hukum proses penyidikannya: Menimbang, bahwa terhadap kewenangan yang sama dalam penuntutan yang diatur dalam berbagai undang-undang perlu dilakukan harmonisasi yang diatur dengan Undang-Undang hal tersebut adalah merupakan kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukannya dan bukan rewenangan dari peradilan umum, selama undang-undang masih mengatur, dalam hal ini adalah Undang- Undang KPK maka secara hukum tetap menjadi dasar dan pedoman dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi bagi pengadilan: Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan “seluruh penuntutan pidana di Negara Republik Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI maupun lembaga lain hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan syarat telah menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung RI karena sesuai asas single prosecution system dan dominus itis hanya Jaksa Agung yang menjadi Penuntut Umum tunggal yang memiliki kewenangan tunggal untuk melakukan penuntutan tindak pidana di Republik ini”, karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan mengacaukan sistem praktek peradilan: e. Mempedomani pertimbangan Majelsi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian, maka akan sangat bijaksana jika Mahkamah Konstitusi yang diberikan wewenang untuk memberikan tafsir konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution), atas berlakunya Undang-Undang yang 232 membawa ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dengan tujuan untuk menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat melakukan harmonisasi- atas ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a guo. Harmonisasi demikian tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan Lembaga yang satu maupun menguatkan Lembaga yang lain, namun lebih diharapkan pada penciptaan substansi hukum (hukum acara koneksitas) yang melingkupi suatu masalah dalam batas- batas wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. f. KPK berpendapat Mahkamah perlu untuk melakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) dengan memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) terhadap ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer. III. KESIMPULAN Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan berkaitan dengan pengujian Pasal 42 UU KPK, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer, KPK tetap berpandangan sebagai berikut: a. Norma a quo memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir karena tidak adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan korupsi koneksitas sehingga norma a guo belum dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi sebagaimana ditentukan dalan Pasal 28D ayat(1) UUD 1945; b. Norma a quo belum dapat diimplementasikan bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum yang penegakkannya dilakukan oleh KPK, karena mengandung problem konstitusional berupa bertentangan dengan independensi KPK. Hal ini menunjukan norma yang bersangkutan tidak lagi sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 233 yaitu asas “kejelasan tujuan”, asas “dapat dilaksanakan” dan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022. Sehingga secara teleologis (Teleologische Interepretatie) norma yang demikian perlu untuk ditafsirkan maknanya agar memenuhi kaidah-kaidah dan tujuan yang diharapkan: c. Bahwa dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah sebagai satu- satunya Lembaga yang berwenang memberikan tafsir konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution), dengan tujuan untuk menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka KPK berpendapat Mahkamah perlu untuk melakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) dengan memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionally constitutional) terhadap ketentuan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU Peradilan Militer. IV. PENUTUP Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ini, dengan amar Putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait KPK; 2. Mengabulkan permohonan pengujian untuk sebagian atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) untuk sebagian; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 42 UU KPK tidak bertentangan dengan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Frasa kata “penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 234 Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 6. Menyatakan frasa kata "Menteri Kehakiman" pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) KUHAP maupun frasa kata "Menteri Kehakiman" pada ketentuan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 7. Menyatakan frasa kata "Jaksa atau Jaksa Tinggi” pada Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3), serta frasa kata "Jaksa Tinggi” pada Pasal 93 ayat (1)KUHAPmaupun frasa kata "Jaksa atau Jaksa Tinggi” pada Pasal 199 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) serta frasa kata “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 8. Menyatakan frasa kata "PenuntutUmum" pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) pada KUHAP maupun frasa kata "Penuntut Umum pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1) dan Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 9. Menyatakan frasa kata "Jaksa Agung” pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1) KUHAP maupun frasa kata "Jaksa Agung” pada ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) pada UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; 10.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). 235 [2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung menyerahkan kesimpulan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa kedudukan antara TNI/Oditurat Militer dan KPK harus dipandang setara dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut selaras pula dengan tugas tim dalam frasa terakhir Pasal 89 ayat (2) KUHAP "sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana"; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Pada bagian penjelasan Pasal 5 tersebut ditentukan banwa yang dimaksud dengan satu- satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum sehingga secara a contrario penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer diajukan ke Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer; 3. Bahwa dalam perkara koneksitas Ketua Mahkamah Agung merupakan penentu kompetensi peradilan dengan keadaan tertentu dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 89 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 4. Bahwa selama ini tidak terdapat kendala praktik maupun kekosongan hukum dalam rangka penyidikan, penuntutan, maupun pelimpahan perkara korupsi koneksitas ke pengadilan karena ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 236 5. Bahwa substansi permohonan pengujian norma dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX|/2023 ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk mengambil suatu kebijakan hukum dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. [2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Panglima TNI menyerahkan kesimpulan bertanggal 11 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan bahwa yang dimaksud pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau persoalan konstitusional. 3. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional mengenai pertentangan pasal a quo terhadap UUD 1945 melainkan merupakan persoalan pelaksanaan kewenangan penyidikan atau penerapan dari suatu norma oleh masing-masing aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi in casu korupsi yang melibatkan pelaku orang sipil dan militer. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, telah diatur bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara 237 Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pemohon yaitu Sdr. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. adalah WNI yang berprofesi sebagai advokat, yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam pengujian a quo dengan dalil pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan sipil dan militer, dimana pasal-pasal tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa ketentuan hukum acara pidana koneksitas juga berlaku bagi KPK RI, hal tersebut menyebabkan KPK RI menjadi ragu untuk menangani perkara korupsi koneksitas sehingga menurut pemohon kondisi tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon sebab manfaat-manfaat pembangunan tidak dapat diterima atau dinikmati oleh Pemohon selaku Tax Payer (pembayar pajak). 238 4. Bahwa menurut hemat kami pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kerugian hak konstitusional pemohon yang didalilkan yakni terganggunya kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat pembangunan akibat perkara korupsi koneksitas yang gagal ditangani atau tidak ditangani secara optimal oleh KPK dan tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan pasal-pasal atau UU a quo serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada Pemohon. 5. Namun demikian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pihak Terkait TNI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. MENGENAI POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa acara pemeriksaan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) dimana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (madedader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan militer. 2. Mekanisme penanganan tindak pidana secara koneksitas diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Panglima TNI menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai mekanisme penyidikan perkara pidana koneksitas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 270 Tahun 2021, dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. 4. Bahwa ketentuan penanganan tindak pidana secara koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. 94 KUHAP pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 198 s.d. 203, dimana ketentuan tersebut tidak hanya mengikat untuk penanganan perkara koneksitas tindak 239 pidana umum saja melainkan juga berlaku dalam penanganan tindak pidana khusus in casu tindak pidana korupsi. 5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, juga mengatur tentang kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi namun dalam pelaksanaanya mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan tindak pidana korupsi, sehingga menurut hemat kami ketentuan tersebut dapat dimaknai KPK “Harus melakukan koordinasi ke Kejaksaan Agung”, dan tidak dapat dinilai sebagai suatu kekosongan hukum. 6. Selanjutnya, berkaitan dengan permohonan untuk memberikan kewenangan kepada KPK dalam penentuan peradilan mana yang akan mengadili perkara koneksitas, maka harus dipahami bahwa UU Kejaksaan dan UU Peradilan Militer sama-sama menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. Penempatan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam UU Peradilan Militer tersebut tidak dapat dilepaskan dari asal usul perolehan kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer dalam perkara koneksitas, yaitu dari pelimpahan sebagian kewenangan Jaksa Agung. Oleh karena itu, dalam UU peradilan militer Jaksa Agung ditunjuk sebagai penanggung jawab tugas Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan yang dilaksanakan melalui Panglima TNI. 7. Bahwa tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk dapat menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas tidak tepat apabila dipandang sebagai pelanggaran atas prinsip persamaan dimuka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena kewenangan penyidikan dan penuntutan merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan hak lembaga negara. 8. Kemudian, apabila kekhawatiran terjadinya perbedaan perlakuan didasarkan pada kemungkinan perbedaan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tentu hal tersebut juga tidak beralasan, mengingat berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang merupakan wilayah indepensi 240 kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam hal perkara korupsi diselesaikan secara terpisah (Splitzing), pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer tetap dilakukan koordinasi ke Kejaksaan Agung sehingga tidak terjadi disparitas dalam penuntutan. 9. Bahwa perlu kami sampaikan, Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan kedudukan Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sedangkan kedudukan Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) berdasarkan pelimpahan dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Prosedur hukum acara di Peradilan Militer yang menyeimbangkan proses penegakan hukum dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas prinsip persamaan dimuka hukum. 10. Begitupun halnya dengan pandangan yang menyatakan bahwa dengan tidak dimilikinya kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer, akan menyebabkan timbulnya perbedaan perlakuan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut tentunya tidak benar, karena Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntuan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Jaksa Agung akan memegang kendali atas penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer. 11. Bahwa sebaliknya apabila KPK diberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer seperti kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung, tentu akan menyulitkan proses koordinasi dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang 241 mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal selaku penerima delegasi kewenangan penuntutan di lingkup Peradilan Militer. Sebagai penutup dapat kami tegaskan sebagai berikut : 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer, dibentuk Tim Tetap Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas. Pembentukan Tim dimaksud untuk menghilangkan disparitas penyidikan dan penuntutan, dan menjunjung tinggi persamaan perlakuan di muka hukum. 2. Bahwa ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 s.d. Pasal 94 KUHAP maupun Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak terdapat kekosongan hukum bagi aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangannya serta pasal-pasal aquo tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk dapat menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas bukan merupakan pelanggaran atas prinsip persamaan dimuka hukum karena kewenangan mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi in casu tindak pidana korupsi koneksitas merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada Jaksa Agung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan KPK sebagaimana diatur Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui koordinasi ke Kejaksaan Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi. 4. Bahwa dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer di lingkungan Kejaksaan Agung, telah dapat mengoordinasikan pelaksanaan kewenangan aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas. Dalam hal KPK menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku sipil dan militer, dapat disikapi secara bijaksana dengan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung untuk diselesaikan melalui mekanisme koneksitas yang sudah berjalan dengan baik. 5. Demikian kesimpulan kami sampaikan, pihak Tentara Nasional Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk mengambil putusan seadil-adilnya. 242 [2.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. A. TIDAK TERDAPAT ALASAN KONSTITUSIONAL YANG CUKUP UNTUK MEMBERIKAN KEWENANGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI KONEKSITAS KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1. Dalam Permohonannya, Pemohon meminta agar kata “Penyidik” dalam Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan UU Peradilan Militer, juga dimaknai termasuk Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait dalil Pemohon tersebut, tanpa mengenyampingkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh KPK, kami berpendapat bahwa tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk menjadi dasar perluasan kewenangan penyidikan tersebut. Adapun dalil tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: a. Putusan-putusan Mahkamah terdahulu terkait kewenangan penyidikan b. Undang-Undang KPK tidak secara eksplisit memberikan KPK kewenangan untuk menyidik perkara koneksitas c. Kata “mengendalikan” dalam Pasal 42 UU KPK tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan penyidikan 2. Pertama, terkait sikap Mahkamah atas kewenangan penyidikan di berbagai perkara pengujian undang-undang, pada pokoknya dapat dipahami bahwa dalam menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh suatu instansi, Mahkamah bertolak dari ada atau tidaknya kewenangan berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada suatu instansi tersebut. 3. Sikap Mahkamah tersebut dapat dilihat diantaranya dalam putusan-putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik tindak pidana pencucian uang “Penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang- undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang..” Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang kewenangan Otoritas Jasa “..kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh 243 Keuangan untuk melakukan penyidikan lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu..” Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 tentang kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan “..kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD1945 tetapi dari undang- undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan- perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” “perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang.” 4. Kedua, berkaitan dengan sikap Mahkamah mengenai konstitusionalitas kewenangan penyidikan suatu instansi, apabila dicermati pasal-pasal dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ditemukan satupun pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan perkara korupsi koneksitas kepada KPK. Benar bahwa KPK berwenang menyidik tindak pidana korupsi, namun bukan berarti KPK juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi koneksitas. 5. Lebih lanjut, tidak adanya kewenangan KPK untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas juga dapat dilihat dari risalah-risalah pembentukan undang-undang tersebut. Dari risalah pembentukan UU KPK, tidak ditemukan satu pun pembahasan yang mengarah pada pemberian kewenangan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi kepada KPK. Artinya, sejak awal KPK dibentuk, pembuat undang-undang memang tidak bertujuan memberikan kewenangan untuk menyidik perkara koneksitas. Sebagai perbandingan, apabila pembentuk undang-undang menghendaki diberikannya kewenangan penyidikan terhadap perkara koneksitas terhadap suatu instansi, maka kewenangan tersebut akan disebutkan jelas dalam undang-undang, seperti ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan dan Perubahannya), yang secara tegas 244 menyebutkan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas. 6. Ketiga, mengenai kata “mengendalikan” yang terdapat dalam Pasal 42 UU KPK, yang kami pahami sebagai titik tolak dari dalil-dalil Pemohon terkait kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi koneksitas, juga tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi koneksitas kepada KPK. Terkait hal ini, seperti yang telah disinggung oleh Yang Mulia Arsul Sani, yang menjelaskan bahwa Pasal 42 UU KPK tidak diikuti dengan pasal-pasal lain yang bersifat operasional, sehingga seolah menimbulkan keragu-raguan mengenai apa yang dimaksud dengan kata “mengendalikan” tersebut. Padahal, seperti yang telah dijelaskan pula oleh Yang Mulia Arsul Sani dengan merujuk Pasal 38 dan 39 ayat (1), mengenai kewenangan dan pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi KPK. Artinya, apabila UU KPK tidak secara eksplisit mengatur kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi koneksitas, maka penyidikan tindak pidana korupsi koneksitas dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. 7. Tidak hanya itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Fachrizal Afandi, terkait pemahaman atas Pasal 42 UU KPK tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas prinsip dominus litis dan perubahan politik hukum UU KPK itu sendiri. Pasca perubahan UU KPK, Pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum. Konsekuensinya, pimpinan KPK tentu tidak dapat lagi bertindak sebagai dominus litis dalam penanganan perkara korupsi. Terlebih lagi perkara tindak pidana korupsi koneksitas. 8. Benar bahwa KPK sampai saat ini masih memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, bukan berarti KPK juga memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana perkara korupsi 245 koneksitas. Kata “mengendalikan” yang terdapat dalam Pasal 42 UU KPK, tidak dapat dipahami termasuk juga kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pemahaman ini dapat diperoleh dengan membandingkan kewenangan Jaksa Agung sebagai pengendali perkara untuk seluruh penanganan perkara pidana, yang tidak berarti Jaksa Agung juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas seluruh perkara pidana. B. JAKSA AGUNG MERUPAKAN DOMINUS LITIS DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI KONEKSITAS 9. Selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang meminta agar kata “Jaksa Agung” dalam pasal-pasal yang mengatur penanganan perkara Koneksitas di KUHAP dan UU Peradilan Militer, khususnya Pasal-Pasal yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan mengenai penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas, dengan penekanan pada Jaksa Agung lah yang menjadi pengambil keputusan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga tidak memiliki alasan konstitusional yang cukup untuk dapat dikabulkan. Adapun dalil tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: a. Menempatkan pimpinan KPK dan Jaksa Agung dalam posisi yang sama dengan Jaksa Agung akan menyulitkan proses pengambilan keputusan b. Perubahan UU Kejaksaan mempertegas posisi Jaksa Agung sebagai dominus litis dan penekanan prinsip single prosecution system 10. Pertama, terkait permohonan Pemohon dan kaitannya dengan proses pengambilan keputusan perihal penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi koneksitas, seperti yang telah Pihak Terkait jelaskan dalam keterangannya, menempatkan pimpinan KPK pada posisi yang setara dengan Jaksa Agung selaku pengambil keputusan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara akan berujung pada timbulnya ketidakpastian hukum karena akan terbuka kemungkinan pimpinan KPK dan Jaksa Agung juga tidak menemukan kesepahaman mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam proses penentuan pengadilan yang berwenang mengadili perkara. 246 11. Sebaliknya, tidak dimungkinkan apabila peran Jaksa Agung dinihilkan sama sekali dalam proses penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi koneksitas dan menggantikan peran tersebut dengan Pimpinan KPK. Perlu dipahami bersama bahwa diberikannya kewenangan bagi Jaksa Agung untuk menjadi penentu terakhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang mengadili perkara adalah karena Jaksa Agung merupakan pejabat yang diberikan tugas sebagai penuntut umum tertinggi, dan oleh karena itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan penuntutan, termasuk didalamnya menentukan forum pengadilan yang berwenang mengadili perkara. Terlebih lagi, pasca perubahan UU KPK, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penuntut umum. Sehingga, tentu akan berpotensi menimbulkan terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas apabila pimpinan KPK yang melakukan tindakan penuntutan berupa menentukan forum pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi koneksitas. 12. Perlu diperhatikan pula bahwa kewenangan penuntutan KPK memang merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Akan tetapi, merujuk pada Pasal 51 ayat (3) UU KPK, pelaksana kewenangan penuntutan tersebut tetap saja dilakukan oleh seorang penuntut umum yang merupakan seorang Jaksa, yang sumber kewenangan penuntutannya adalah dari delegasi kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf J UU Kejaksaan. Begitupun halnya dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh Oditurat Jenderal, yang juga bersumber dari delegasi kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf I UU Kejaksaan Sehingga, tentu tidak memungkinkan apabila Jaksa Agung tidak dilibatkan sama sekali dalam penentuan forum pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi koneksitas. 13. Selanjutnya, terkait penegasan kedudukan Jaksa Agung sebagai dominus litis dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas dan penegasan prinsip single prosecution system, Pihak Terkait sampaikan kembali bahwa hal tersebut merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang bertujuan untuk meluruskan prinsip een en ondelbaar, yang berarti Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Benar bahwa terdapat institusi lain yang 247 berwenang melakukan penuntutan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang melakukan penuntutan di instansi di luar Kejaksaan tersebut pasti bersumber dari delegasi kewenangan Jaksa Agung, seperti yang telah Pihak Terkait jelaskan mengenai kewenangan penuntutan penuntut umum di KPK dan Oditur Jenderal. 14. Secara spesifik, dalam kaitannya dengan pengendalian perkara tindak pidana korupsi koneksitas, Pihak Terkait juga telah jelaskan dalam Tambahan Keterangan Pihak Terkait, yang pada pokoknya telah menunjukkan bahwa memang perubahan UU Kejaksaan ditujukan untuk mempertegas posisi Jaksa Agung sebagai pengendali tindak pidana korupsi koneksitas. Salah satunya dapat dilihat secara eksplisit dalam naskah akademik perubahan UU Kejaksaan halaman 58, 59 dan 135 sebagai berikut: 15. Arah kebijakan politik berupa diberikannya peran Jaksa Agung sebagai dominus litis dalam penanganan perkara koneksitas, termasuk perkara tindak pidana korupsi koneksitas, juga semakin diperkuat dengan dengan dibentuknya jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. 248 C. DIKABULKANNYA PERMOHONAN A QUO AKAN MENGHAMBAT PENANGANAN PERKARA KORUPSI KONEKSITAS 16. Selain dari poin-poin yang telah Pihak terkait sampaikan diatas, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan juga dari diskursus yang timbul sepanjang proses persidangan, yang semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan konstitusional yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon. 17. Pertama, terkait isu peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Salah satu diskursus yang mengemuka di persidangan adalah adanya keterkaitan antara dikabulkannya permohonan Pemohon dan terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Terkait hal ini, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan karena sekalipun KPK diberikan kewenangan menyidik tindak pidana korupsi koneksitas, bukan berarti hal tersebut akan menyederhanakan proses penanganan perkara korupsi koneksitas. 18. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam penanganan perkara koneksitas, tidak hanya tindak pidana korupsi koneksitas, penyidikan memang dilakukan dalam dua jalur yang terpisah. Pelaku sipil disidik oleh penyidik sipil yang berwenang dan pelaku militer disidik oleh penyidik yang berwenang menyidik subyek pelaku militer. Artinya, sekalipun KPK diberikan kewenangan melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi koneksitas, penyidikan terhadap subyek pelaku militer tetap saja akan dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan Militer dan bukan oleh penyidik KPK. 19. Begitupun halnya saat memasuki proses penuntutan, tentu terbuka kemungkinan bahwa dari hasil penyidikan, ternyata titik berat kerugian suatu perkara berada pada kepentingan pertahanan dan keamanan negara sehingga pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan militer. Dalam kondisi tersebut, maka penuntutan juga akan dilakukan oleh Oditur Militer dan bukan KPK. Dengan demikian, diberikannya kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi koneksitas kepada KPK juga tidak akan membuat proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, sederhana atau berbiaya ringan. 249 20. Kedua, terkait isu adanya keistimewaan perlakuan terhadap subyek hukum militer, perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa dipisahkannya proses penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer bukanlah bentuk pengistimewaan perlakuan kepada subyek hukum tertentu, in casu militer, melainkan bentuk penyesuaian prosedur hukum acara pidana yang lazim dipraktekkan secara universal. Adapun penyesuaian prosedur tersebut bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum itu sendiri karena prosedur tersebut didesain dengan mempertimbangkan tata hidup, kebiasaan militer dan perlindungan atas kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta didasarkan pada asas-asas dalam UU Peradilan Militer dan UU TNI, sebagaimana telah disampaikan pula oleh Kepala Staf Umum TNI dalam keterangannya sebagai pihak terkait. 21. Dalam proses penyidikan, pasti diperlukan upaya-upaya seperti penggeledahan dan penyitaan, yang apabila dilakukan terhadap pelaku militer, mungkin saja akan berkaitan dengan objek penggeledahan berupa instalasi dan dokumen-dokumen rahasia terkait militer, yang bisa saja menyimpan informasi-informasi penting terkait pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penyidikan terhadap pelaku militer ditugaskan kepada penyidik yang memiliki kewenangan khusus. 22. Prosedur khusus tersebut sudah sepatutnya dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah dirugikannya kepentingan pertahanan dan keamanan. Dan atas landasan berpikir itu pula dibentuk mekanisme koneksitas, yang bermuara pada proses penentuan pada ruang lingkup peradilan mana perkara tindak pidana koneksitas, termasuk tindak pidana korupsi, akan diadili. Maka dari itu, dalam proses penentuan forum pengadilan yang berwenang tersebut, diberikan kewenangan pada Jaksa Agung, selaku penuntut umum tertinggi, untuk menentukan di pengadilan mana suatu perkara akan diadili dengan dasar pertimbangan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana dinilai merugikan kepentingan umum, maka akan diadili di pengadilan umum. Sebaliknya, apabila dinilai merugikan kepentingan 250 militer, dalam artian kepentingan pertahanan dan keamanan negara, maka akan diadili pengadilan militer. 23. Adapun pengambilan keputusan terkait forum pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari tersedianya prosedur khusus dalam peradilan militer, seperti dilaksanakannya persidangan secara tertutup berdasarkan Pasal 279 ayat (2) UU Peradilan Militer, untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi penting yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. 24. Ketiga, terkait isu impunitas. Dalam proses persidangan, kasus tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan mantan kepala Badan SAR Nasional berkali-kali disebut dan dijadikan bahan pembahasan dengan merujuk pada peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh KPK kepada mantan kepala Badan SAR Nasional. Terkait penangkapan tersebut, perlu diperhatikan Pasal 47 UU TNI dan Penjelasan. Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Search and Rescue, in casu Basarnas. Dikarenakan Kepala Basarnas tersebut merupakan prajurit aktif, maka proses penegakan hukum terhadap dirinya tunduk pada ketentuan dalam UU Peradilan Militer dan KUHAP, terkait penanganan perkara koneksitas. Sehingga, berdasarkan UU KPK, KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap seorang prajurit aktif. Penting untuk diingat bahwa titik tolak untuk menentukan apakah suatu perkara masuk kedalam wilayah peradilan militer atau koneksitas adalah dengan melihat status subyek pelaku dan bukan status jabatan yang diemban oleh status pelaku tersebut. 25. Isu impunitas dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Kepala Basarnas tersebut juga nyata-nyata tidak terjadi karena faktanya penegakan hukum terhadap mantan Kepala Basarnas tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan bahkan sudah memasuki tahap pemeriksaan persidangan. Fakta tersebut, didukung dengan data penanganan perkara koneksitas yang disampaikan oleh Pihak Terkait TNI di persidangan telah menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai terjadinya impunitas terhadap pelaku tindak militer merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami berpandangan bahwa dalil- dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan. Oleh 251 karena itu, dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk menolak permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal-Pasal yang diajukan pengujian sebagai Pasal-Pasal yang konstitusional. [2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 252 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, selanjutnya disebut UU 31/1997) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 253 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997, yang rumusan masing-masing selengkapnya sebagai berikut: i. UU 30/2002 Pasal 26 ayat (4): (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan : a. Subbidang Penyelidikan; b. Subbidang Penyidikan; dan c. Subbidang Penuntutan. 254 Pasal 42: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. ii. KUHAP Pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3): (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). ... (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. 255 (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 92 ayat (1): (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Pasal 93 ayat (1): (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 94 ayat (5): (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). iii. UU 31/1997 Pasal 198 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan 256 persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman. Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3): (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2). ... (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. Pasal 200 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi. Pasal 201 ayat (1): (1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. 257 Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Pasal 203 ayat (5): (5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak aktif, yang dalam kesehariannya menjalankan profesi sebagai Advokat. Pemohon merasa berhak mendapatkan manfaat atas pembangunan di berbagai sektor yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang turut dibayar oleh Pemohon; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo menimbulkan keragu-raguan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut perkara korupsi koneksitas sehingga berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidak-tidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal. Hal tersebut menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya, sebab manfaat-manfaat pembangunan yang semestinya Pemohon terima sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah sampai kepada Pemohon akibat kejahatan tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut, menurut Pemohon, tidak akan terjadi apabila ketentuan hukum acara koneksitas memberikan kepastian hukum kepada KPK untuk mengusut dan menangani perkara korupsi koneksitas. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya 258 norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi, yaitu terdapat kepastian hukum dalam perkara koneksitas dan penanganan perkara korupsi menjadi lebih optimal. Selain pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai anggota masyarakat memiliki peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU 31/1999]. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk 259 Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidakjelasan perihal apakah adanya Pasal 42 UU 30/2002 menjadikan KPK dapat memberlakukan ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer, dalam hal KPK menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi koneksitas. Dengan demikian menurut Pemohon, Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi KPK; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum tersebut bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK untuk mengusut perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu juga berpotensi dijadikan sebagai legitimasi oleh KPK untuk memilih melepaskan diri dari kewajiban menangani perkara korupsi koneksitas ataupun menanganinya secara tidak optimal; 3. Bahwa menurut Pemohon, selain terdapat kebutuhan hukum untuk diberikan kepastian hukum menangani perkara koneksitas, dalam posisinya sebagai lembaga khusus memberantas korupsi, terdapat kebutuhan hukum yang sama pula agar KPK dapat diberikan posisi yang dominan selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Oditur Jenderal Militer tentang penanganan perkara koneksitas; 4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dasar dan alasan hukum yang cukup bagi Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 42 UU 30/2002 sebagai kewajiban bagi KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, maupun Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU 31/1997; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula kewajiban bagi KPK untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas; 260 2. Ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP dan ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 UU 31/1997. 3. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula KPK; 4. Kata “penyidik” pada Pasal 89 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penyidik pada KPK; 5. Frasa “jaksa atau jaksa tinggi” pada Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada KPK; 6. Frasa “jaksa tinggi” pada Pasal 93 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula jaksa pada KPK; 7. Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan KPK; 8. Frasa “penuntut umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula penuntut umum pada KPK; 9. Frasa “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula KPK; 261 10. Kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 198 ayat (2) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penyidik pada KPK; 11. Frasa “Jaksa/Jaksa Tinggi” pada Ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada KPK; 12. Frasa “Penuntut Umum” pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Penuntut Umum pada KPK; 13. Frasa “Jaksa Tinggi” pada Pasal 202 ayat (1) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Jaksa pada KPK; 14. Frasa “Jaksa Agung” pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 31/1997 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Pimpinan KPK. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 23 Januari 2024 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan Kesimpulan Tertulis bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2024 (keterangan ahli dan kesimpulan Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 10 Juni 2024 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 262 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2023 yang keterangan tertulisnya bertanggal 4 Desember 2023 diterima Mahkamah tanggal 6 Desember 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024, serta keterangan tambahan ahli yang disampaikan melalui email diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2024 (keterangan Presiden dan keterangan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 20 Februari 2024 diterima Mahkamah tanggal 20 Februari 2024. Selain itu, Pihak Terkait KPK mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2024 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024, serta telah menyerahkan Kesimpulan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2024 (keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan ahli, dan kesimpulan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) memberikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 13 Maret 2024 diterima Mahkamah tanggal 14 Maret 2024. Selain itu, Pihak Terkait MA menyerahkan Kesimpulan bertanggal 12 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 (keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait MA selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia memberikan keterangan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 29 Februari 2024 diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 13 Maret 2024. Selain itu, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1a sampai dengan Bukti PT-5b dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. 263 Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2024 kemudian didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2024. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 (keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, keterangan ahli, dan kesimpulan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya bertanggal 3 Juli 2024 diterima Mahkamah tanggal 4 Juli 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2024. Selain itu, Pihak Terkait Panglima TNI menyerahkan kesimpulan bertanggal 11 Juli 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2024 (keterangan dan kesimpulan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan Pihak Terkait MA, keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, keterangan Pihak Terkait Panglima TNI, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan ahli Pihak Terkait KPK, keterangan ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Pihak Terkait KPK, kesimpulan Pihak Terkait MA, kesimpulan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan kesimpulan Pihak Terkait Panglima TNI, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa sejak awal era reformasi Tahun 1998, tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan serius (extra-ordinary and serious crime) yang penanganannya juga memerlukan metode penegakan hukum yang luar biasa dan serius dengan langkah-langkah khusus yang menyeluruh dan sistemik. Apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi saat dibentuknya UU 30/2002 dipandang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, 264 perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, serta merusak sendi-sendi demokrasi. Selain itu, lembaga penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat itu pun belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU 31/1999, dibentuklah KPK yang merupakan lembaga independen dengan tugas dan wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. [3.16.2] Bahwa Mahkamah telah berulangkali menyatakan independensi KPK dalam serangkaian putusannya mengenai pengujian undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara- perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan [vide Paragraf [3.25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011]. Keberadaan KPK memiliki peran penting dalam grand design agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sebagai salah satu institusi penegak hukum, independensi lembaga tersebut menjadi syarat penting sebagai wujud eksistensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dalam amar putusannya antara lain telah menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, walaupun dalam struktur kelembagaan negara KPK berada dalam ranah eksekutif sebagaimana institusi penegak hukum lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, hal tersebut bukanlah berarti menegasikan sifat independensi KPK yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. [3.16.3] Bahwa Pasal 6 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 265 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019), mengatur bahwa KPK bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 19/2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b tersebut, KPK berkewajiban menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan, namun KPK tetap melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan perkara tersebut. Dengan demikian, jika terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, maka hal tersebut menjadi ranah kewenangan KPK untuk menangani perkara dimaksud. Walaupun telah dibentuk KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi tetaplah dapat ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meskipun demikian, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) UU 19/2019, yaitu: a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 266 c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan hal di atas, hubungan koordinasi dan supervisi antar institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam suatu keputusan bersama. KPK dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan kerja sama yaitu dalam hal koordinasi, Pimpinan KPK dan Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan Tinggi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama. Selain itu, KPK dapat melimpahkan proses/hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan. Adapun dalam hal supervisi, KPK dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya atau perkara lain yang diserahkan oleh KPK untuk dilakukan penyidikan/penuntutan. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh KPK diselenggarakan di Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir dalam gelar perkara tersebut. Kemudian, KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara tersebut setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan [vide Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP- 347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 6 Desember 2005]. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK Nomor KEP-049 /A/J.A/03/2012; Nomor B/23/III/2012; Nomor Spj- 267 39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui terakhir dengan Nota Kesepahaman Antara KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 107 Tahun 2021; Nomor 6 Tahun 2021; Nomor NK/17/V/2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu bentuk kerja sama adalah sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan/atau supervisi. [3.16.4] Bahwa selain Polri, Kejaksaan, dan KPK, terdapat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan di lingkungan militer/TNI yaitu Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit/anggota TNI. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh prajurit/anggota TNI dan juga sipil. Kondisi demikian secara doktriner dikenal sebagai koneksitas (connexio) yaitu suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Apabila diletakkan dalam konteks kewenangan KPK, mekanisme koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan Pasal 42 a quo pada dasarnya telah sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menempatkan KPK sebagai lembaga khusus yang berwenang secara independen. Dalam kaitan ini, KPK dengan TNI telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Dalam pelaksanaannya, meskipun telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002 serta MoU antara KPK dan TNI, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian 268 dalam perkara koneksitas acapkali tidak mudah mengingat perlunya saling pengertian dan kesepahaman antara dua lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan umum dan lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan militer. Mahkamah memahami bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berangkat dari kekhawatiran pengaturan koneksitas tindak pidana korupsi saat ini dapat mengakibatkan KPK kehilangan independensi dan kewenangannya ketika berhadapan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Sebab, terhadap hal demikian, terdapat anggapan bahwa KPK harus menyerahkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada oditur militer atau oditur militer tinggi untuk selanjutnya dilimpahkan ke peradilan militer. Sementara itu, berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002, KPK memiliki kewenangan secara utuh untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. [3.16.5] Bahwa Mahkamah memahami penanganan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum semata namun juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan aturan hukum tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistemik memerlukan 3 (tiga) elemen yang secara doktriner dikenal sebagai teori sistem hukum yakni struktur/kelembagaan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks substansi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, Mahkamah perlu mengingatkan kembali komitmen dan keseriusan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dan memperbaiki kebutuhan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi apa yang diperintahkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR No. XI/MPR/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999). Sebagai implementasi TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU 28/1999, pembentuk undang-undang kemudian 269 membuat undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi guna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) yang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu. Undang-undang baru tersebut adalah UU 31/1999 yang selanjutnya diubah dengan UU 20/2001. Meskipun sejak era reformasi korupsi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan serius, akan tetapi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih bersandar pada KUHAP yang diundangkan jauh sebelum era reformasi. Ketika KPK dibentuk berdasarkan UU 30/2002 sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetaplah didasarkan pada KUHAP [vide Pasal 38 ayat (1) UU 30/2002], kecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam UU 19/2019 juncto UU 30/2002. Termasuk dalam hal ini, KPK diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi yang tidak diberikan kepada 2 (dua) lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang ada sebelumnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Kewenangan khusus dimaksud antara lain fungsi koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda yakni peradilan militer dan peradilan umum [vide Pasal 42 UU 30/2002] serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Polri dan Kejaksaan [vide Pasal 6 UU 19/2019 juncto UU 30/2002]. Meskipun demikian, UU 30/2002 maupun UU 19/2019 tidak mengatur lebih lanjut perihal bagaimana kewenangan “khusus” KPK tersebut dijalankan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi yang pelaku/subjek hukumnya melakukan perbuatan secara bersama-sama dan tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer. Sementara itu, KUHAP mengatur ketentuan yang berlaku bagi lembaga- lembaga penegak hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang harus dilalui dan dijalankan ketika suatu perkara tindak pidana pada umumnya melibatkan pelaku/subjek hukum yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang dikenal sebagai Bab tentang Koneksitas, namun adressat norma Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP tersebut ditujukan terhadap penyidik Polri 270 dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, jaksa penuntut umum, serta polisi militer dan oditur. KUHAP belum mengatur penyelidik, penyidik, dan penuntut pada KPK sebagai adressat norma KUHAP terkait dengan persoalan koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang proses penegakan hukumnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dikoordinasikan dan dikendalikan oleh KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002. Hal demikian dapat dipahami karena KPK baru dibentuk setelah KUHAP berlaku dan terhadap KUHAP belum pernah pula dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pengaturan koordinasi dan pengendalian oleh KPK dalam perkara tindak pidana yang terdapat unsur koneksitas. Dengan memperhatikan hal-hal berkaitan substansi hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, diperlukan langkah-langkah pembaharuan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya yang berkaitan dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) pada dasarnya telah meletakkan politik hukum terkait dengan proses penegakan hukum terhadap anggota militer/TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yakni “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Hal tersebut sejalan pula dengan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR No. VII/MPR/2000). Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No. VII/MPR/2000 pada intinya menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, berdasarkan Pasal 74 UU 34/2004, ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 UU a quo baru dapat diberlakukan pada saat undang-undang peradilan militer yang baru diberlakukan. Dengan perkataan lain, selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka prajurit/anggota TNI tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 271 Lebih lanjut, menurut Mahkamah, untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terdapat unsur koneksitas pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda, Mahkamah mendorong terwujudnya prinsip yang telah diletakkan dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 yakni dengan dilakukannya perubahan/revisi terhadap KUHAP dan juga undang-undang terkait yang mengatur mengenai koneksitas dalam perkara tindak pidana. Dalam konteks struktur hukum, Mahkamah memandang bahwa keberadaan institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi dengan adanya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selain itu, terdapat pula penyidik dan penuntut di ranah peradilan militer yang juga memiliki perangkat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama antar instansi-instansi tersebut haruslah tetap dijalankan secara baik dan mengesampingkan ego sektoral. Keterkaitan antar-instansi yang menjalankan fungsi penegakan hukum antara lain tampak pada saat adanya perkara koneksitas yakni ketika terdapat perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal demikian perlu ditegaskan oleh Mahkamah karena secara faktual, undang-undang yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri [vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023)]. Meskipun demikian, anggota TNI/Polri yang melaksanakan tugas dalam jabatan sipil maka statusnya sebagai anggota TNI/Polri seharusnya berhenti. Keharusan berhenti dimaksud hanya dapat dikecualikan untuk jabatan-jabatan yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU 20/2023. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pada jabatan sipil tersebut anggota TNI harus tunduk pada rezim hukum sipil. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas, yang pelaku/subjek hukumnya secara bersama-sama 272 tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, in casu antara TNI dan KPK, yang isu utamanya bertitik-tolak pada norma Pasal 42 UU 30/2002. Hal tersebut, dikarenakan di satu sisi KPK merasa berwenang menangani tindak pidana korupsi dimaksud yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara [vide Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019]. Sementara itu, di sisi lain, UU 31/1997 mengatur bahwa oditur militer atau oditur militer tinggi berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik ketika tindak pidana dilakukan oleh para prajurit TNI [vide Pasal 1 angka 7 UU 31/1997]. Terhadap hal tersebut, dalam perspektif kewenangan KPK, Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya telah mengakomodir agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan persoalan mengenai instansi yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak disertai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, persoalan dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002. Padahal, jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis, maupun sistematis/logis, seharusnya tidak ada keraguan bagi para penegak hukum bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Apabila diletakkan dalam konteks budaya hukum, persoalan di atas tidak hanya mencakup bagaimana kepatuhan terhadap norma hukum mengenai tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini mencakup pula bagaimana kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi, seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau “ewuh pakewuh” terutama untuk hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun KPK merupakan lembaga yang lahir pada era setelah reformasi dibandingkan dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI 273 yang merupakan instansi/lembaga yang telah jauh lebih dulu dibentuk sebelum adanya KPK, namun dalam hal ini ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 telah mengatur dan menempatkan KPK menjadi instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sebagai salah satu perwujudan lembaga yang diberi kewenangan khusus dan berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (super body) [vide Penjelasan Umum UU 30/2002]. [3.18] Menimbang bahwa dengan memperhatikan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana Mahkamah uraikan di atas maka Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap norma ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, menurut Mahkamah Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK. Dengan demikian, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apapun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada Oditurat dan peradilan militer. 274 [3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pasal-pasal lain yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya tidaklah berarti menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 a quo tidak mengganggu keberlakuan norma lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, sebagaimana pula asas lex specialis derogat lex generalis, UU 30/2002 sebagai undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi maka ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 sudah seharusnya diutamakan sebagai dasar hukum dan rujukan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan penegasan demikian sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. [3.20] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menegaskan Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK, maka menurut Mahkamah menjadi tidak relevan untuk menilai konstitusionalitas pasal-pasal lain dalam KUHAP dan UU 31/1997 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 275 ayat (5) UU 31/1997. Namun demikian, terhadap pasal-pasal tersebut keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo. Demikian pula terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 dimaknai kewajiban untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan sebagai hal yang esensial untuk segera dibentuk, mengingat KPK masih dapat menjalankan kewenangannya berkenaan Pasal 42 UU 30/2002. Namun, jikapun hal tersebut diperlukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut menjadi kebijakan pembentuk undang- undang dengan melihat kebutuhan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan perubahan KUHAP dan undang-undang yang mengatur tentang KPK, serta undang-undang yang mengatur peradilan militer. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata norma Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Namun demikian, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kontitusionalitas norma Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 adalah tidak beralasan menurut hukum. 276 [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 42 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang pasal-pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 277 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur 278 Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan