87/PUU-XV/2017

PUTUSAN Nomor 87/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T. Alamat : Perumahan Sengkaling Indah II, Jalan Kemuning V Nomor 7, Malang, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; Membaca kesimpulan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 87/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 Oktober 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 4 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lndonesia mempunyai kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456) (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman); Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 c. Memutus pembubaran partai politik, dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang mengaili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 2. Bahwa, Pemohon a quo adalah terkait uji konstitusionalitas atas Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap UUD 1945, dimana, pengujian ini terkait keberadaan kata kualifikasi akademik yang terkandung didalamnya, bagi keberhasilan kinerja sistem nasional (khususnya bagi guru dan dosen) kedepan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya mengatur bahwa, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 antara lain adalah perorangan warga negara lndonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dimana yang dimaksud hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara lndonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 lndonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 2. Selain dari pada itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batasan mengenai syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana terintegrasi dalam Putusan Nomor 006/ PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/ PUU-V/ 2007 tanggal 20 September 2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/ kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa senyatanya ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/ PUU-V/ 2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara lndonesia yang bekerja sebagai Dosen yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan maupun pengembangan diri dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil (tak terkecuali dalam kenaikan jabatan/ jenjang/ kepangkatan) dalam menjalankan pekerjaan/ profesinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sebagimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), setidaknya Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), terhadap kata kualifikasi akademik, sehingga menyebabkan terjadinya multitafsir dari kata tersebutdalam ranah pelaksanaan lembaga negara, sehingga terjadinya: inefficiency management, inefficiency democracy, serta inefficiency system secara lebih luas, baik nasional hingga internasional. Sebagai konsekuensi (output system) dari kenyataan buramnyakebijakan tersebut tidak saja menyebabkan irrational-nya bisnis gelar Doktor (bukti P-6) di Republik ini. Akan tetapi juga berdampak kepada kinerja demokrasi Indonesia, hingga terjadinya intensitas perubahan iklim sistem planet bumi. Dengan kata lain, lebih sebatas stagnannya kepangkatan serta jabatan terakhir Pemohon seorang diri yang serasa tak kurang dari 10 tahun terakhir; c. Bahwa, kerugian-kerugian Pemohon tersebut, secara mikro (personal) maupun makro (representasi penduduk negara maupun global) sistem bersifat aktual (sesuai hasil riset Pemohon, sebagai Dosen Manajemen Lingkungan Global Scheme) dan potensial sebagaimana terurai secara sistemik dibawah ini: 1. Pemohon didalam menjalankan fungsi sebagai tenaga akademis didalam meraih kinerja sistem sesuai standar ketentuan riil, tergantung dari input secara lebih luas (baik materiil, non materiil/psikologis) bagi pengembangan diri; 2. Didalam tataran ukuran makro, maka, kebijakan publik inefficent seperti ini akanmenghasilkan output kinerja demokrasi nasional yang sakit; dan 3. Sebagai bagian dari sistem global, maka sakitnya demokrasi lndonesia adalah bahasa lain dari kegagalan sistem dunia, dan Global of The Climate Change adalah bukti output sistem dari sebab (input) dari kebijakan publik di lndonesia, utamanya kata kualifikasi akademik pada UU 14/ 2005, Pasal 48 ayat (3). d. Bahwa, kerugian Pemohon adalah juga representasi Pemohon sebagai dosen/ pengajar secara nasional yang memiliki power impact bagi tetap eksisnya sistem planet bumi, sebagai akibat kata Kualifikasi akademik pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005; 4. Dari berbagai uraian tersebut diatas, terbukti, Pemohon perorangan Warga Negara lndonesia, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam permohonan a quo; lebih sebatas bagi kepentingan individu, tetapi juga komunitas tenaga pengajar, bahkan kepentingan bangsa serta dunia. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang- Undang a quo. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 48 AYAT (3) UURI NOMOR 14 TAHUN 2005 C. Pasal 48 ayat (3) UURI Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 31ayat (3), (5) dan Pasal 32 ayat (1)UUD 1945 maupun Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 1. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengatur (P1) bahwa, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengemukakan bahwa, pemerintah memajukan llmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengemukakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional lndonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur, bahwa, Negara Republik lndonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukumini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia lndonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 hingga Pasal 28 UUD 1945. Salah satu bentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) sekaligus dalam kaitan Pasal 31 ayat (3), ayat (5) serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara lndonesia adalah Negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 2. Bahwa, hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh karena terdapatnya kata “kualifikasi akademik” dalam ayat (3) Pasal 48 UU 14/ 2005, namun tidak memberikan kepastian hukum bagi sosok sumber daya manusia dosen yang memiliki kapabilitas/ kemampuan didalam memanggul tanggung jawab sebagai lektor kepala (Associate Professor) untuk dinaikkan jabatan sebagai Guru Besar (profesor) yang dapat ditunjukkan atas dasar penilaian tingkat kelayakan/ kepantasan jabatan guru besar dari civitas academica, sebagai user produk sistem (P4) bagi seseorang dosen yang dapat ditunjukkan angka kesetaraan derajatnya atas dasar penilaian terbuka dengan proses sistem, ukuran-ukuran serta bukti-bukti hukum yang bisa dipertanggung jawabkan; lebih daripada sebatas memiliki ijazah Doktor, seperti yang terjadi selama ini, setidaknya sejak 2005 dimana UU 14/2005 itu diterapkan. Sepatutnya demi kesehatan sistem bahwa paradigma sistem UU 14/2005 Pasal 48 ayat (3) terkait kata KUALIFIKASI AKADEMIK mengandung arti memiliki ijazah (Doktor) atau memiliki kapabilitas/kemampuan profesional bagi seseorang dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) lebih dari 10 tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari civitas academica dengan ukuran-ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggung jawabkan (seperti bukti P-4); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti ketidakpastian maksud Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam arti luas. Oleh sebab itu, Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 14/2005 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; III. PETITUM Bahwa, dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti (terlampir terdahulu), serta keterangan para pihak yang kemungkinan akan didengar dalam pemeriksaan perkara ini (Iewat media jarak jauh/vicon) Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai yang mempunyai kapabilitas atau kemampuan professional bagi seseorang dosen yang menduduki jabatan lektor kepala lebih dari 10 tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari civitas akademika dengan ukuran-ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 November 2017, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi surat penolakan pengajuan kenaikan jabatan dari Lektor Kepala ke Professor; 4. Bukti P-4 : Fotokopi pernyataan dari “Civitas Academika” Universitas Brawijaya tentang “Kepantasan jabatan” Guru Besar bagi Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi SK Jabatan dan kepangkatan terakhir Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Opini judul: Ketika Akal Sehat Hilang, oleh Syamsul Rizal, Profesor Universitas Syiah Kuala, Kompas, Jakarta 5 Oktober 2017; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Desember 2017, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah: Ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), yang berbunyi: (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. bertentangan dengan UUD 1945: Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi: (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengatur Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang- Undang. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengemukakan bahwa, pemerintah memajukan IImu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengemukakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur, bahwa, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa, salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia sebagai Negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 27 hingga ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Salah satunya bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) sekaligus dalam kaitan ketentuan Pasal 31 ayat (3), ayat (5) serta ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Guru Dosen. Hal ini disebabkan oleh karena terdapatnya kata “kualifikasi akademik” dalam ayat (3) ketentuan Pasal 48 UU Guru Dosen, namun tidak memberikan kepastian hukum bagi sosok sumber daya manusia dosen yang memiliki kapabilitas/kemampuan didalam memanggul tanggung jawab sebagai lektor kepala (Associate Professor) untuk dinaikkan jabatan sebagai Guru Besar (profesor) yang dapat ditunjukkan atas dasar penilaian tingkat kelayakan kepantasan jabatan guru besar dari civitas academica, sebagai user produk system bagi seseorang dosen yang dapat ditunjukkan angka kesetaraan derajatnya atas dasar penilaian terbuka dengan proses sistem, ukuran-ukuran serta bukti-bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, lebih daripada sebatas memiliki ijazah doktor, seperti yang terjadi selama ini, setidaknya sejak tahun 2005 dimana UU Guru Dosen itu diterapkan. Sepatutnya demi kesehatan sistem bahwa paradigma sistem UU Guru Dosen ketentuan Pasal 48 ayat (3) terkait kata “kualifikasi akademik” dan serta terkait kata “atau yang sederajat” (SK. Menpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013) sehingga mengandung arti memiliki ijazah (doktor) atau memiliki kapabilitas/kemampuan professional bagi seorang dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari civitas academica dengan ukuran-ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan a quo; 4. Bahwa terhadap dalil adanya kerugian konstitusional dari Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemerintah persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional, karenatidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan persyaratan jabatan akademik professor; b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atascukup menjadi landasan bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa, permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diuji sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Selanjutnya menurut Pemerintahtepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah menggunakan satu sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada perbedaan pendidikan antara pusat dan daerah. Disamping pendidikan umum, Pemerintah juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia untuk peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan ahklak yang baik maka para generasi penerus bangsa akan menjadi pemimpin yang jujur, adil, amanah dan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, sehingga tidak tertinggal dengan Negara lain didunia yang semuanya dalam pelaksanaannya diatur dalam undang- undang. Nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Dengan dicantumkannya kata “meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Hal ini berarti lebih mempertegas, memperkuat dasar, arah dan tujuan pendidikan nasional kita yang selama ini kata iman dan taqwa dan seterusnya itu hanyalah dimuat dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan. Harapan dan tujuan lebih jauh dengan manusia yang beriman, bertaqwa, dan bermoral adalah bangsa ini akan dapat mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. sebagai dasar Pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa; memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama dan persatuan bangsa. Tujuan dari memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, khususnya warga negara Indonesia; serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mendasarkan diri pada nilai-nilai agama yang transendental dan universal untuk kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradapan serta persatuan bangsa; 4. bahwa kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum; 5. Pendidikan yang bermutu merupakan conditio sine qua non, syarat mutlak yang tidak dapat dielakkan, untuk menghasilkan warga negara yang memiliki kualitas kemanusiaan dan daya saing tinggi; 6. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan; 7. Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen memprasyaratkan kualifikasi akademik minimal tertentu dan penguasaan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di tempat mereka bertugas dan mengabdi. Sebagai agen pembelajaran dosen dituntut untuk memiliki empat (4) kompetensi yang mencakup a) kompetensi profesional, yakni kompetensi untuk menguasai materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam yang akan ditransformasikan kepada peserta didik, b) kompetensi pedagogis, yakni kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang efektif, c) kompetensi sosial, yakni kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat, dan d) kompetensi kepribadian, yakni kondisi dosen sebagai individu yang berkepribadian mantap, dewasa, berwibawa, dan penuh keteladanan. Kompetensi dosen tersebut merupakan pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Pendidikan kita, yang mencakup Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan), Ing Madyo Mangun Karso (di tengah membangun prakarsa), dan Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi keteladanan); 8. Bahwa syarat untuk menduduki jabatan akademik profesor bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang. Tidak ada persoalan diskriminasi dalam pengaturan persyaratan, tidak terbatas pada Profesor Riset saja, akan tetapi termasuk Profesor Pendidikan dan Profesor Pengabdian Masyarakat sepanjang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan Undang-Undang; 9. Bahwa ratio legis adanya persyaratan berpendidikan doktor bagi calon Profesor adalah oleh karena profesor merupakan jabatan akademik yang berkiprah pada pendidikan formal, yang berfungsi menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat, sehingga mensyaratkan kualifikasi akademik doktor, yang merupakan gelar pendidikan formal, bagi pendidik yang akan menduduki jabatan profesor adalah merupakan sesuatu yang sangat logis; 10. Bahwa salah satu fungsi jabatan akademik Profesor adalah mengajar dan membimbing peserta pendidikan program doktor, sehingga sangat logis jika profesor tersebut adalah memiliki jabatan akademik doktor. Bagaimana mungkin orang yang tidak bergelar doktor dan tidak pernah mengenyam pendidikan doktor akan mengajar dan membimbing peserta pendidikan doktor. Kalau hal itu terjadi maka ibarat “menyuruh orang buta untuk menuntun orang buta”. Akan dibawa kemana dunia pendidikan tinggi khususnya pendidikan program doktor; 11. Permohonan pemohon menyangkut ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah Konstitusi adalah kabur (obscuur libel). Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialami Pemohon terkait norma yang dimohonkan pengujiannya. Pemerintah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstitusionalitas. Menurut Pemerintah, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkrit dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel); 12. Keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut didasarkan pada tujuan untuk mengangkat martabat guru dan dosen, meningkatkan penghasilannya tetapi dengan tuntutan untuk meningkatkan profesionalismenya, yang merupakan prasyarat bagi upaya mencerdaskan bangsa; 13. Bahwa Undang-Undang a quo menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta usaha Pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan upaya Pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; 14. Bahwa berlakunya Undang-Undang a quo juga bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi serta bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini karena mendasarkan pada salah satu prinsip keadilan yang menyatakan ”equal treatment, if equal circumstences” (perlakuan yang sama ditujukan pada keadaan/kondisi yang sama). Jabatan akademik Profesor memiliki kondisi yang khusus dan berbeda terutama terkait dengan fungsinya dalam tridharma perguruan tinggi, yang berbeda dengan jabatan akademik dibawah profesor, dimana profesor berhak dan berkewajiban melakukan pengajaran dan pembimbingan peserta pendidikan calon doktor (sebagaimana diuraikan di atas). Sehingga persyaratan khusus (dalam hal ini kualifikasi akademik doktor) bagi jabatan akademik khusus (dalam hal ini profesor) adalah karena kondisi khusus, sehingga bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi serta bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden dalam persidangan tanggal 18 Desember 2017 mengajukan satu orang ahli, yakni Prof. Dr. Dr (H.C.). Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Kegiatan pendidikan tinggi merupakan kegiatan sangat penting, karena akan menentukan masa depan kita, masyarakat Indonesia maupun dunia. Lingkungan tidak mebutuhkan kita, namun kita membutuhkan lingkungan alam. Sebagai contoh adalah pertambahan pendudukan yang berlangsung dengan cepat sementara ketersediaan sumber daya alam kita semakin berkurang. Oleh karena itu, pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk menghasilkan orang-orang yang bijak terhadap lingkungan alam karena sewajarnya pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang komprehensif dan berwawasan pada derajat yang tinggi. Jika kita berfikir secara demikian, maka kita menyadari bahwa pendidikan tinggi harus menghasilkan inovasi maupun kreatifitas baru untuk melanjutkan kehidupan. Wujud inovasi maupun kreatifitas baru adalah pengetahuan baru. Hal ini biasanya dapat dihasilkan secara terstruktur melalui pendidikan tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan tinggi yang dialami sewajarnya semakin mungkin kebaharuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akandapat dihasilkan. Sedangkan peserta didiknya akan menjadi para pakar/ahli yang sangat diperlukan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Jika kita menengok kebelakang, di awalnya perguruan tinggi atau universitas memiliki fokus utama untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, karena misinya mencari kebenaran (ilmiah). Orientasi semacam ini dikenal sebagai skolastik yang dipelopori oleh Aristoteles (384-322 SM) (Gambar 1). Namun karena kebutuhannya kemudian berorientasi pula untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan tenaga professional maupun kesejahteraan masyarakat. Orientasi semacam ini dipelopori oleh Cicero (106- 43 SM) (Tjaya, 2004). Gambar 1. Orientasi pendidikan tinggi yang menjadi kini menjadi pilar antara pendidikan tinggi akademik dan vokasi. Selanjutnya perguruan tinggi juga menjadi institusi untuk menghasilkan orang yang berbudaya dan kompeten dalam keprofesiannya (Gasset, 1964). Dengan demikan konsekuensinya pengangkatan untuk menjadi dosen di perguruan tinggi selain bertumpu kepada kompetensi dalam keilmuannya juga kepada keprofesionalannya dalam melakukan sistematika, sintesa dan proses pengajaran (Santoso, 2014). Bahkan proses transfer ilmu berubah dari pengajaran kepada pembelajaran (Santoso, 2004). Semakin tinggi terminal pendidikan tingginya semakin tinggi pula kompleksitas keilmuan maupun sistematikanya. Pendidikan doktor merupakan pendidikan derajat tertinggi di dalam sistem pendidikan tinggi yang telah berlaku secara universal. Secara universal pendidikan pada derajat ini dilakukan untuk menghasilkan kemajuan baru SEJARAH ORIENTASI PENDIDIKAN TINGGI H U M A N IS T IK SKOLASTIK ORIENTASI/ARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ARISTOTELES (384‐322SM ) C IC E R O (1 0 6-43 S M ) KINI VOKASI KINI AKADEMIK Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut sebagai inovasi atau kreatifitas baru. Pengakuan untuk sesorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya pada umumnya terbagi dalam tiga terminal yaitu sarjana (bachelor), magister (master) dan doktor (doctor/Ph.D). Secara wajar pada wilayah pendidikan tinggi yang sudah matang “mature” pengakuan pada berbagai jenjang tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakui (“to profess”), sehingga orang tersebut disebut “professor”. Dengan pemahaman inilah maka untuk mengakui suatu jenjang terminal tertentu maka orang yang melakukannya sewajarnya telah mengalami dan menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi yang akan diakuinya. Perkembangan universitas masa telah menjadi Pusat Ilmu Pengetahuan (Gambar 2). Untuk mewujudkan pola ini diperlukan banya pemimpin (“leader”) akademik. Mereka adalah professor yang memiliki fungsi membuat budaya akademik di perguruan tinggi. Gambar 2. Perguruan tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana professor menduduki jabatan akademik tertinggi, sehingga harus HAKEKAT PERGURUAN TINGGI (UU 12/12, ps.4&5) KELUARAN 1. INOVASI IPTEK dlm SENI 2. MODAL INSANI 3. BUDAYA TERBARUKAN (4. INDUSTRI BARU) PENELITIAN YG BERMUTU (PENGABDIAN BERMUTU KEPADA MASYARAKAT) Proses PENDIDIKAN yang BERMUTU • Bahan Ajar (mutakhir, dinamis, kontekstual) • Peralatan • Peraga Ajar • Pengembangan & pemantapan sistem • Fasilitas Pengajaran lain MASUKAN 1. IPTEK (S) 2. MAHASISWA BARU 3. BUDAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDANAAN DANA PEM. DANA MASY. KARYA UNIVERSITAS? BIAYA BESAR, HASIL LEBIH BESAR Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 memiliki pendidikan yang paling tinggi karena bertugas membuat budaya akademik. II. TUGAS DAN FUNGSI PROFESSOR Professor adalah seorang akademisi yang berprestasi dan diakui (Wikipedia, 14 Desember 2017). Di negara-negara Persemakmuran, termasuk di Eropa Utara, di Amerika Serikat dan Kanada, kedudukan professor merupakan kedudukan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Meskipun demikian, banyak orang dapat mencapainya. Pada wilayah ini pada umumnya para professor adalah para ahli/pakar (“scholar”) berpendidikan doktor biasanya mereka sebut Ph.D atau yang setara. Mereka mengajar di perguruan tinggi. Secara umum di berbagai negara kata professor digunakan untuk kedudukan yang sangat senior atau sangat tinggi sehingga dikenal istilah sebagai “full professor”, namun demikian kata ini juga digunakan untuk kedudukan yang lebih rendah sebagai contoh “assistant professor” maupun associate professor. Profesor sebagai seorang ahli/pakar (“expert”) di bidang tertentu memiliki tugas antara lain: ‐ Menciptakan budaya akademik; ‐ Mengelola pembelajaran dan riset (di Indonesia juga pengabdian kepada masyarakat) sesuai dengan keahliannya; ‐ Profesor melakukan berbagai kuliah, presentasi, seminar atau sejenisnya; ‐ Profesor melakukan riset lanjut sehingga bersifat orisinil yang dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran untuk para mahasiswa dibawah supervisinya; ‐ Hasil penelitian para professor dan mahasiswa pascasarjana dibawah bimbingannya khususnya program doktor biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah yang di “review”; ‐ Profesor juga memiliki tugas untuk membina staf pengajar yang lebih junior; ‐ Sesuai kepakarannya, kedudukan professor sebenarnya tidak berlaku secara lokal saja namun juga diakui secara regional bahkan internasional; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 ‐ Kadang-kadang para professor juga menduduki jabatan manajerial di perguruan tinggi pada berbagai tingkat mulai dari tingkat departemen hingga rektor; III. KEWAJARAN SYARAT UNTUK PROFESOR Mengingat peran penting yang harus dikelola oleh professor, untuk mencapai kedudukan professor tentu tidak sederhana. Kebanyakan professor mencapai kedudukan tersebut melalui jalur panjang sebagai pengajar atau di Indonesia disebut sebagai dosen. Syarat utama yang harus dimilikinya ialah sebagai pakar yang paripurna dalam bidang tertentu. Sebagai ilmuwan/ahli/pakar ia memiliki ilmu dan teknologi yang akan ditransfer kepada anak didiknya sesuai dengan misi universitas sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan (“Science Center”) (Santoso 2014). Kepakaran seseorang dapat diperoleh melalui latihan yang mencukupi. Latihan tersebut dapat dilakukan dengan cara praktis yaitu melalui pendidikan lanjut atau pendidikan pascasarjana atau pendidikan doktor. Sebagai pendidikan tertinggi di perguruan tinggi, maka akan dibimbing oleh mereka yang memiliki kedudukan akademik tertinggi, yaitu professor. Dengan memperhatikan logika bahwa pendidikan doktor adalah pendidikan akademik tertinggi, maka sewajarnya pengelola pembelajarannya juga telah memiliki pendidikan yang sama, bahkan ditambah dengan pengalaman dalam pengelolaan pembelajaran. Pada umumnya negara-negara di dunia menerapkan persyaratan telah menyelesaikan pendidikan doktor untuk para profesornya atau bahkan untuk para dosennya. Beberapa contoh negara- negara tersebut ialah Australia, Algeria, Bangladesh, Belgia, Bosnia dan Herzegivina, Brazilia, Canada, Kroasia, Kuba, Mesir, India, Iran, Irak, Jepang, Latvia, Mexico, Malaysia, Pakistan, Filipina, Polandia, Romania, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Sri Lanka, Swiss, Singapura, Taiwan, Tunisia, Turki, Inggeris, Amerika Serikat, dst. IV. INDONESIA KRISIS KEPROFESSORAN Sebagaimana telah diuraikan pada butir I maupun II, diperlukan tolok ukur keberhasilan kerja profesor. Hasil yang paling mudah diukur ialah hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh suatu negara. Tabel 1 adalah hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh berbagai negara di dunia. Biasanya karya ilmiah atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 makalah ilmiah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (sebagai science center). Jika kita mengkaji Tabel 1, maka negara yang sangat maju akan menghasilkan karya ilmiah dalam jumlah yang luar biasa. Sebagai contoh Amarika Serikat berada pada peringkat tertinggi sejumlah 10 juta karya ilmiah lebih.Selanjutnya disusul oleh Cina sekitar 5 juta. Bagaimanakah dengan Indonesia? Indonesia hingga bulan Agustus yang lalu baru menghasilkan sekitar 55 ribu karya ilmiah. Bandingkan dengan kawan-kawan kita di lingkungan kawasan Asean. Singapura 240 ribu, Malaysia 215 ribu, Vietnam 36 ribu dan Filipina, 24 ribu. Perlu dicatat bahwa penduduk kita jumlahnya kira-kira 10 kali jumlah penduduk Malaysia. Jadi sewajarnya kalau dikatakan bahwa kita para professor di Indonesia belum bekerja secara professional (?) Mengapa? Karena jika para professor telah bekerja dengan professional maka hasil karya ilmiah sewajarnya lebih banyak. Padahal sejak diundangkannya UU Guru dan Dosen persyaratan bahwa Profesor harus berpendidikan doktor telah diberlakukan. Artinya keprofesoran yang fungsinya melakukan pengakuan bahwa orang telah dapat menghasilkan inovasi belum dapat dilaksanakan dengan baik. Bukti untuk pernyataan semacam ini ialah bahwa karya-karya yang dapat diakui keungglannya secara internasional belum kompetitif secara internasional. Semestinya, sebagaimana persyaratan tentang keprofesoran inovasi kita harus semakin banyak dan semakin berkualitas. Untuk itu diperlukan standar yang tinggi atau memadai untuk jabatan akademik tertinggi tersebut. Tabel 1. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Kontribusi beragai perguruan tinggi di Indonesia dalam menghasilkan karya ilmiah dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. Data-data ini menunjukkan bahwa di Indonesia sebagaimana negara lainnya perguruan tinggi berjati diri sebaga lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai “Science Center” terbukti bahwa perguruan tinggi kita menghasilkan kontribusi besar dalam perkembangan Sain dan teknologi di Indonesia, meskipun demikian, secara proprsi di dunia masih tertinggal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 2. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Tabel 3. Mengkaji data-data tersebut, agar Indonesia mampu bersaing dan berkelanjutan dibutuhkan para profesor yang mumpuni. Hasil pendidikan paripurna yang dilatih melalui pendidikan doktor sudah sewajarnya menjadi syarat untuk menduduki jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. V. KESIMPULAN 1. Pendidikan tinggi pada jenjang yang paripurna adalah pendidikan untuk derajat doktor, sehingga diharapkan para lulusan pendidikan jenjang ini akan mampu menghasilkan lulusan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan masa kini maupun masa mendatang; 2. Profesor karena fungsinya memberikan pengakuan kepada kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan standar bahwa yang diakui (“profess”) telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 mencapai kapasitas memenuhi standar untuk mengasilkan inovasi dan kreativitas baru, maka sewajarnya iapun juga telah mengalami dan menyelesaikan pendidikan yang sama sebelumnya atau berpendidikan doktor tesebut. [2.4] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk pada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) …; (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor; (4) … 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen. Pemohon diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan maupun pengembangan diri dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil (tak terkecuali dalam kenaikan jabatan/jenjang/kepangkatan) dalam menjalankan pekerjaan/profesinya sebagimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 tentang kualifikasi akademik, sehingga menyebabkan terjadinya multitafsir. Dalam ranah pelaksanaan lembaga negara hal tersebut juga telah menyebabkan inefficiency management, inefficiency democracy, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 serta inefficiency system secara lebih luas, baik nasional hingga internasional sehingga menyebabkan irasionalnya bisnis gelar doktor di republik ini; 4. Bahwa Pemohon dalam sepuluh tahun terakhir telah menjabat sebagai Associate Professor di mana Pemohon belum memiliki gelar doktor dan tidak dapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi profesor. Hal ini disebabkan adanya persyaratan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi profesor harus memiliki kualifikasi doktor; Dengan demikian bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa, pada pokoknya, uraian dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 adalah sebagai berikut: 1. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang; 2. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengemukakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; 3. Bahwa frasa “kualifikasi akademik” dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang merupakan dosen dengan jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) untuk dipromosikan sebagai Guru Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Besar (profesor). Pemohon beranggapan bahwa seorang dosen untuk dapat diangkat menjadi profesor tidak hanya melalui perolehan ijazah doktor melainkan dapat dibuktikan dari kapabilitasnya dan prestasi kerja yang dimiliki untuk mengembangkan ilmunya dan mengabdi pada civitas akademika; 4. Bahwa Pemohon memohon agar frasa “kualifikasi akademik” dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 dimaknai mengandung arti memiliki ijazah doktor atau memiliki kapabilitas atau kemampuan profesional bagi seorang dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) lebih dari sepuluh tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari civitas academica dengan ukuran- ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6; [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017 dan telah melengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Desember 2017, serta 1 (satu) orang ahli bernama Djoko Santoso yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2017. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti- bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa pendidikan merupakan salah satu syarat utama dan tidak dapat ditiadakan dalam memajukan suatu bangsa. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Senada dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dimaksud, ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan adanya jaminan bagi setiap warga negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; [3.10.2] Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dimaksud, peranan tenaga pendidik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah menyusun suatu standar nasional pendidikan yang di dalamnya juga memuat standar sistem pendidikan dan tenaga kependidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP 19/2005). Pasal 28 ayat (1) PP 19/2005 menyatakan, “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan, “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; [3.10.3] Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 14/2005 telah pula menjelaskan mengenai kualifikasi akademik yaitu ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 45 UU 14/2005 semakin menegaskan pentingnya kualifikasi akademik bagi dosen. Pasal a quo menyatakan, “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. [3.10.4] Bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf [3.10.2] dan [3.10.3] di atas maka jelaslah bahwa kualifikasi akademik merupakan syarat penting yang ditentukan melalui kapabilitas dan ijazah. Selain itu, Pasal 49 UU 14/2005 telah pula menegaskan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor dan memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Didasarkan pada bunyi Pasal 49 UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 14/2005 tersebut maka kewajiban khusus profesor jika dijabarkan adalah (i) mengajar, menguji, membimbing (sebagai Promotor atau Co-Promotor) calon doktor, (ii) menulis buku, (iii) menghasilkan karya ilmiah, dan (iv) menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Dengan memperhatikan logika bahwa pendidikan doktor adalah pendidikan tertinggi, maka sangatlah wajar apabila pembimbingnya (Promotor atau Co-Promotor) telah pula memiliki kualifikasi pendidikan yang sama, bahkan ditambah dengan pengalaman dalam pengelolaan pembelajaran. Dengan demikian tidaklah dapat dihindari bahwa syarat untuk menjadi profesor haruslah melalui jenjang doktor. Di era modern, pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu ujung tombak sekaligus sebagai tolok ukur kemajuan bangsa. Pendidikan tinggi menjadi sangat penting karena merupakan tempat menempa individu untuk menjadi profesional. Oleh sebab itu, seluruh dunia berusaha secara serius untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan tingginya, sebab kualitas pendidikan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi pilar yang menentukan daya saing global suatu bangsa. Data yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) belum lama ini berkaitan dengan daya saing global bangsa memperlihatkan posisi Indonesia dalam Peringkat daya saing global (global competitiveness index) mengalami penurunan. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di posisi ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 Indonesia turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Peringkat daya saing global (global competitiveness index) didasarkan atas penilaian pilar-pilar tertentu, termasuk pilar pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Negara yang pendidikan dasar dan pendidikan tingginya tidak berkualitas akan susah melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan inovasi yang juga merupakan salah satu pilar untuk menentukan daya saing global suatu bangsa. Kualitas pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya pengajar. Data yang bersumber dari Direktur Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan doktor. Perguruan tinggi di Indonesia masih kekurangan dosen yang bergelar doktor. Dari total sekitar 165.000 dosen yang tersebar di 4.500 kampus negeri dan swasta, jumlah dosen yang bergelar doktor saat ini baru sekitar 16.000 orang sementara itu jumlah doktor yang dibutuhkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 minimal 20 persen dari total dosen yang ada, sehingga dibutuhkan doktor minimal sebanyak 30.000 orang, karena doktor selain meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan agar kualitas pendidikan meningkat juga meningkatkan daya saing perguruan tinggi nasional di kancah global (sumber: Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Salah satu program Pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing global bangsa adalah peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah berusaha menyediakan anggaran (beasiswa) pendidikan bagi dosen yang belum bergelar doktor baik di dalam maupun di luar negeri. [3.10.5] Bahwa untuk memajukan pendidikan tinggi, dibutuhkan guru besar yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang harus melalui jalur panjang sebagai dosen. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyatakan: Profesor harus memiliki: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Selain persyaratan di atas, terdapat pula persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki kualifikasi akademik doktor sebelum menjadi profesor merupakan salah satu strategi agar seseorang terpacu untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga doktor (S3), dengan memperkuat jenjang doktor maka diharapkan akan melahirkan riset-riset yang berkualitas atau bereputasi (misalnya, terindeks Scopus) sehingga akan mempercepat “atmosfer” akademik. Indonesia merupakan negara yang tidak terlalu banyak memiliki doktor jika dibandingkan dengan negara lain apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk. Dengan mendorong dosen-dosen untuk meraih kualifikasi akademik doktor maka diharapkan akan melahirkan guru besar-guru besar baru dalam dunia perguruan tinggi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 [3.10.6] Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “kualifikasi akademik” dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 telah memberikan ketidakpastian hukum bagi dosen yang memiliki kapabilitas atau kemampuan dalam mengemban tanggung jawab sebagai lektor kepala untuk dinaikkan jabatannya sebagai guru besar, tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon berkenaan dengan hal ini, secara umum, frasa itu pun sesungguhnya justru memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi Pemohon, tetapi juga kepada setiap orang yang akan menduduki suatu jabatan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kualifikasi akademik menjadi syarat mutlak yang dapat dilihat dan dinilai dari pendidikan seseorang. Dalil Pemohon a quo lebih menekankan kebutuhan hukum bagi Pemohon yang menginginkan norma baru dikarenakan norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian a quo kurang menguntungkan Pemohon untuk menyandang gelar profesor. Adanya frasa “kualifikasi akademik” justru memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari tenaga pendidik yang telah paripurna jenjang pendidikannya, terlebih lagi tenaga pendidik tersebut adalah seorang profesor, maka kualifikasi akademik doktor bagi seorang profesor merupakan sebuah keniscayaan. [3.10.7] Bahwa praktik yang berbeda di negara yang menerapkan sistem yang juga berbeda bukanlah kriteria universal yang secara baku dapat diberlakukan terhadap semua negara, lebih-lebih jika hal itu digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang tunduk pada sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada konstitusi masing-masing negara. Bahkan, kalaupun ada kaidah-kaidah akademik yang dapat diterima secara universal, hal itu tetap tidak dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu kaidah undang- undang yang berlaku di suatu negara. Kaidah-kaidah akademik demikian mungkin berguna sebagai bahan perbandingan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, tetapi jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Saldi Isra ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id