87/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 87/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1 Nama : Dendy Prayitno Alamat : Jalan Kebonsari VIA Nomor 7 RT 005 RW 002 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya 2 Nama : Hendrik Bode Alamat : Jalan Ikan Arwana Nomor 27 RT 002 RW 012 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC KIKES SBSI Kota Surabaya 3 Nama : Kadari Alamat : Perum Permata Hijau W-17 No.- RT 003 RW 004 Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP BPU KSPSI Kota Surabaya 4 Nama : Sutrisno Alamat : Jalan Griya Kencana II L Nomor 56 RT 011 RW 007 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Pekerjaan : Swasta/Ketua FORKOM SP BUMN Kota Surabaya SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5 Nama : Soewandi Alamat : Gembong V/3-C RT 005 RW 004 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP FARKES KSPSI Kota Surabaya 6 Nama : Yoppi Mamesah Alamat : Karangrejo 8/9 RT 006 RW 002 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC KPI KSPSI Kota Surabaya 7 Nama : Sunowo Alamat : Tambak Segaran Wetan 2/19 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP PPMI KSPSI Kota Surabaya 8 Nama : Mochammad Subekti Alamat : Pucangan 3/43–E RT 002 RW 008 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSPTI Kota Surabaya 9 Nama : M. Sholikin Alamat : Wisma Indah II K-6/18 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta 10 Nama : Usman Alamat : Jalan Sawentar Barat 1/5 Y RT. 008 RW. 011 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP NIBA KSPSI Kota Surabaya 11 Nama : Adi Susanto Alamat : Jalan Jatisari Gg Mawar 2-A RT. 004 RW. 004 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Sidoarjo Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP RTMM KSPSI Kota Surabaya 12 Nama : Wagiman Hadi Prajitno Alamat : Jalan Pacar Kembang 5/51 RT. 009 RW. 007 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FSP PAR KSPSI Kota Surabaya 13 Nama : Moch. Sarbini Alamat : Jalan Pucangan 3/19 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC FKUI SBSI Kota Surabaya Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2016 memberi kuasa khusus kepada Chamdani, S.H. S.E., M.Si., Muadji Santoso, S.H., Juwandi, S.H., Dwi Hariyanti S.H., Eko Susiati, S.H., M.H., Ika Dyah Aviyanti, S.H., Wardoyo, S.H., Didik Kuswindaryanto, S.H., dan Sumardi, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum Hamdani, S.H., & Rekan, berkedudukan di Jalan Gadel Sari Tama Nomor 36 Tandes Surabaya, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 September 2016, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 170/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Perkara Konstitusi pada tanggal 29 September 2016 dengan Nomor 87/PUU- XIV/2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. memutus pembubaran partai politik, dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bukti P-4) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan undang-undang a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 5. Bahwa jaminan konstitusi terhadap pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan Kekuasaan Kehakiman yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi). 6. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu; a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”. 7. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional Para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan a quo. 8. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan yang bergabung di dalam wadah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya dan menjadi pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya serta Serikat Pekerja dan pengurus serikat pekerja di Kota Surabaya, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 sebagaimana diperlihatkan dalam Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya dan Serikat Pekerja tersebut. 9. Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum terhadap pengurus suatu serikat pekerja dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan, antara lain namun tidak terbatas, melalui Putusan: 1. Perkara Nomor 115/PUU-VII/2009, yang telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Serikat Pekerja BCA Bersatu; 2. Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, yang telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; 3. Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014, yang telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Cabang Kabupaten Kerawang; dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. 10. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan kepentingan buruh dalam hal jaminan perlindungan hukum dari pelanggaran hukum dalam hubungan industrial, perlindungan hukum mana diberikan oleh negara dalam bentuk pengawasan ketenagakerjaan. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara“. 11. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat pekerja di Kota Surabaya, serta Para Pemohon juga memiliki hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya ketentuan undang-undang a quo yang dimohonkan untuk di uji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 12. Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam suatu serikat pekerja di Kota Surabaya, suatu serikat pekerja yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (dalam hal ini pekerja/buruh), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak pekerja/buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Anggaran Dasar para Pemohon. Sehingga dengan demikian, para Pemohon dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok pekerja/buruh dapat dikatakan sebagai kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan sama, sehingga telah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon pengujian materiil atas materi muatan suatu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. 13. Bahwa merujuk Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi: Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. lembaga negara. 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan sesudahnya, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 15. Bahwa para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 16. Bahwa para Pemohon menganggap, dengan akan berlakunya ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan yang dialihkan dari semula di Pemerintahan Kabupaten Kota, menjadi diberikan kewenangannya pada Pemerintahan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dapat memberikan jaminan hukum bagi para Pemohon, untuk dapat penanganan secara efektif dan efisian atas laporan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 dalam hubungan industrial. Hal tersebut, berakibat potensi hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak-hak Konstitusional para Pemohon. 17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana akan dikemukakan dalam petitum permohonan nanti, Pemohon berharap hak-hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil menjadi tidak akan hilang. Sehingga penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang tetap dilakukan di Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kota Surabaya, dan tidak dialihkan diberikan kepada Pemerintahan Provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur, memberikan kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya kepada pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha itu sendiri karena efesiensi dan efektifitas proses pengawasan ketenagakerjaan tersebut. 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, maka para Pemohon berkesimpulan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini, berdasarkan: a. para Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. sebagai warga negara, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni, hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 19. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945, dan bila Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional di masa datang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN I. ALASAN FILOSOFIS A. Peran Negara Dalam Perlindungan Tenaga Kerja 20. Perlunya perlindungan tenaga kerja harus dilihat dari beberapa latar belakang sebagai aspek dasarnya. Pertama, jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, termasuk di Jawa Timur tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah sehingga kebanyakan unskill Labour, sehingga posisi tawar mereka adalah rendah. Kedua, Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui industrialisaasi, membawa akibat meletakkan posisi pemilik modal sebagai pelopor dan basis pendukung bagi keberhasilan pembangunan nasional, sebaliknya menempatkan pekerja pada posisi pemancing sektor penarik investasi sehingga nilai pekerja Indonesia lebih rendah daripada nilai pekerja luar negeri. Kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan seolah-olah kurang memperhatikan nasib pekerja. Hal ini ditunjang dengan adanya doktrin stabilitas yang semakin memperlemah posisi tawar buruh. 21. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh dipandang sebagai objek. Buruh dianggap sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutip yang menjadikan perusahaan. Pengusaha dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya perusahaan dapat menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum propinsi yang ada, tanpa melihat masa kerja dari pekerja itu. Seringkali pekerja dengan masa kerja yang lama upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari upah pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Pengusaha enggan untuk meningkatkan atau menaikkan upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 bahwa takut diprotes oleh perusahaan–perusahaan lain yang sejenis. Ketiga, Secara sosiologis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Pengusaha inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada perusahaan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. 22. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan hukum dari kekuasaan perusahaan terlaksana apabila peraturan perundang- undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa perusahaan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis . 23. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: a. perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. b. perlindungan sosial, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. c. perlindungan teknis, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 24. Manifestasi ketiga aspek perlindungan hukum dapat di evaluasi melalui subtansi dan penegakan. Aspek subantsi merupakan aspek mengenai “bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur aspek-aspek perlindungan” terhadap tenaga kerja. Secara substantif, Hukum tentang ketenagakerjaan harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Aspek ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. 25. Perlindungan ketenagakerjaan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan teknis. Perlindungan hak dalam konteks ketenagakerjaan, sebenarnya menekankan pada aspek hak-hak tenaga kerja. Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Untuk melindungi agar seseorang benar-benar mempunyai kebebasan dalam menggunakan haknya dan adanya perlindungan agar seseorang tetap dapat menikmati haknya B. Fungsi Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan 26. Bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja/buruh serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh oleh Negara harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 27. Bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja, yang memenuhi unsur: adanya pekerjaan, adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 perintah, dan adanya upah. Dengan demikian setiap hubungan kerja pasti ada unsur adanya perintah, yang berarti terjadinya hubungan yang subordinasi antara pengusaha sebagai atasan/perusahaan dengan pekerja/buruh sebagai bawahan. 28. Bahwa oleh karena hubungan kerja bersifat subordinasi tersebut, maka diperlukan peran negara melalui hukum perburuhan, yang bergungsi sebagai regulator (pembuatan peraturan) dan supervisor (pengawasan ketenagakerjaan). 29. Dari salah satu fungsi hukum perburuhan tersebut, yaitu pengawasan ketenagakerjaan, maka peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting didalam hubungan industrial, untuk memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran ketentuan di dalam hubungan industrial tersebut. II. ALASAN SUBSTANTIF C. Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan 22. Proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan selama ini dilakukan melalui upaya atau pendekatan persuasif-edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Dalam tahapan awal, pemerintah memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh agar bisa menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai pengawasan selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 23. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan bersifat independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang mempunyai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan baik di lingkungan pemerintah pusat, maupun di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 24. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib: 1. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; 2. tidak menyalahgunakan kewenangannya. 25. Pengawas ketenagakerjaan selain bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang: 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan; 5. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan 7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 27. Jawa Timur dalam kapasitas kewenangan di Bidang Ketenagakerjaan, sangat terbatas memiliki jumlah tenaga fungsional Pengawas, baik yang berada di Provinsi Jawa Timur maupun yang ada di Kabupaten/Kota di lingkungan Jawa Timur yakni hanya sekitar kurang lebih 160 tenaga pengawas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang mencapai tidak kurang dari 35 ribu perusahaan. D. Pengaturan Pengawasan Ketenagakerjan 28. Bahwa pengertian tentang pengawas ketenagakerjaan secara normatif, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 32 yang mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengertian ini merupakan pengertian yang juga digunakan di semua peraturan yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan sehingga pengertian ini merupakan pengertian yang baku dalam mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan. 29. Bahwa adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia adalah adalah: a. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya; b. Mengumpulkan bahan keterangan tentang soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya, guna membuat undang-undang dan peraturan perburuhan. c. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang dan peraturan lainnya. 30. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai aparatur negara. Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri sedangkan aparatur disamakan artinya dengan aparat tersebut di atas, yakni dapat diartikan sebagai alat negara, aparat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 pemerintah. Aparatur pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya, tetapi juga organisasi, fasilitas, ketentuan pengaturan dan sebagainya. 31. Bahwa dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 179 ayat (1) ditentukan bahwa “Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri”. Pasal 179 ayat (1) ini menentukan bahwa pengawas ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. E. Pengalihan Pengawasan dari Pemerintahan Kabupaten/kota ke Pemerintahan Provinsi itu inkonstitusional 32. Bahwa dalam ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1 2 3 4 5 Pengawasan Ketenagakerjaan a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan 33. Bahwa oleh karena UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan penyelenggara pengawasan ketenagakerjaan ada pada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, sedangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memusatkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan menghapus kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, maka terjadi ketidakharmonisan dan (disharmonisasi) dan ketidaksinkronan (dissinkronisasi) antar dua ketentuan tersebut. 34. Bahwa karena terjadi ketidakharmonisan dan (disharmonisasi) dan ketidaksinkronan (dissinkronisasi) karena ketantuan dalam Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 179 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. 35. Bahwa adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan karena lahirnya Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berarti ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 36. Bahwa oleh karena ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan a quo harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 37. Bahwa pada aspek lain juga demikian, apabila ketentuan ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberlakukan yang rencananya akan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016, maka akan sangat merugikan para pemohon. 38. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian dikarenakan para Pemohon merupakan pengurus serikat pekerja, dimana fungsi serikat pekerja adalah antara lain, adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya (vide Pasal 4 ayat (2) huruf d, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh), dan serikat pekerja memiliki hak, antara lain, mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial (vide Pasal 25 ayat (1) huruf b, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 39. Bahwa potensi yang nyata dan masuk akal kerugian Para Permohon adalah karena jika penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah kota (dalam hal ini Kota Surabaya) ke Pemerintahan Provinsi (Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur), maka pengaduan-pengaduan Para Pemohon tentang adanya pelanggaran- pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hubungan industrial dan ketentuan otonom perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama) tidak akan tertangani secara baik oleh pemerintah provinsi. 40. Bahwa akan tertidaktanganinya pengaduan pelangggaran ketentuan hubungan industrial tersebut oleh pemerintah provinsi oleh karena pemerintah provinsi tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan ketenagakerjaan, yang memadahi, mengingat pemerintah provinsi (dalam hal ini Provinsi Jawa Timur) memiliki 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, yang tentunya akan sangat tidak efektif dan efisien penanganan pengaduan pelanggaran ketentuan hubungan industrial tersebut. 41. Bahwa selama ini, dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telah menangani dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran ketentuan hubungan industrial tersebut dengan sangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 baik, dimana Tahun 2014 telah terselesaikan sebanyak 164 kasus dan Tahun 2015 telah terselesaikan sebanyak 118 kasus. (bukti, P-........). 42. Bahwa dengan demikian maka ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintahan kabupaten/kota ke provinsi, akan menghambat para Pemohon didalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat pekerja/buruh. 43. Bahwa oleh karena itu, maka ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas-jelas melanggar Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 44. Bahwa adanya halangan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat pekerja/buruh yang ditimbulkan karena lahirnya Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berarti ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 45. Bahwa oleh karena ketentuan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan a quo harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para saksi dan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, namun tidak disahkan dalam persidangan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Oktober 2016. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2016, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, Nomor 764.87/PAN.MK/10/2016, bertanggal 19 Oktober 2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan para Pemohon gugur; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; [4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon gugur. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Jumat, tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id