87/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 87/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Ismail Thomas, S.H.,M.Si. Pekerjaan : Bupati Kutai Barat Alamat : Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran, Sendawar Kabupaten Kutai Barat; sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Jackson John Tawi Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Alamat : Jalan Sendawar II Komplek Perkantoran, Sendawar Kabupaten Kutai Barat; sebagai ----------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Yustinus Dullah Pekerjaan : Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Alamat : Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat; sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 180.01/904/HK-TUP/VI/2015 bertanggal 15 Juni 2015, Nomor 170/6032/DPRD- KB/IX/2015 bertanggal 21 September 2015, dan Nomor SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 189/126/P/PDA/KKB.VI/2015, memberi kuasa kepada Jannes Halomoan Silitonga, S.H, Candra Surya, S.H, Aldi Lambok Hizardo, S.H., Burhan Ranreng, S.H. dan Ismail, S.H yang beralamat di Graha Mustika Ratu 5th Floor #505, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, yang bertindak baik sendiri maupun bersama- sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 174/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2015 dengan Nomor 87/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (bukti P-6) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Permohonan ini menguji Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 terhadap UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji ketentuan a quo; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang mengganggap Hak dan/atau Kewajiban Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”; 6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah Hak-Hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: 1) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 3) bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Bahwa Pemohon I adalah lembaga negara, yaitu Bupati Kabupaten Kutai Barat yang dipilih langsung melalui Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Barat selama 2 (dua periode), yaitu periode tahun 2006 s/d 2011 dan periode tahun 2011 s.d. 2016, dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih pada periode Kedua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang menetapkan Ismail Thomas, SH.,M.Si. sebagai Bupati Kutai Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-202 Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, menetapkan Ismail Thomas, S.H.,M.Si., sebagai Bupati Kutai Barat terpilih masa jabatan 2011-2016; 9. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU 23/2014 pada paragraf I halaman 2 yang menyatakan, “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 10. Bahwa hal sebagaimana tersebutdalam alinea 9 di atas terhalangi karena adanya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014; 11. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan yang juga sebagai Pimpinan/ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya dalam kerangka mewakili kepentingan dan representasi konstituen masyarakat Kabupaten Kutai Barat; 12. Bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Kutai Barat yang juga merasakan krisis ketenagalistrikan secara langsung dan dalam rangka menjalankan jabatannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat tentang ketenagalistrikan; 13. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara yang menjabat sebagaiKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.436.1/K.871/2012 tentang Pengukuhan Presedium Dewan Adat Periode tahun 2012 -2017 (bukti P-5); 14. Bahwa Pemohon III adalah penduduk Kabupaten Kutai Barat yang juga merasakan krisis ketenagalistrikan secara langsung dan dalam rangka menjalankan jabatannya selaku Ketua Dewan Adat mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat tentang ketenagalistrikan; 15. Bahwa UUD 1945 mengatur hak konstitusional antara lain hak yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 16. Bahwa Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 III. Pokok-Pokok Permohonan Krisis Ketenagalistrikan Kabupaten Kutai Barat 18. Bahwa Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih mengalami masalah ketenagalistrikan yaitu: a. Hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik; b. Kurang atau tidak stabilnya voltage listrik yang ada, hampir tiap jam mati sebentar (merusak alat-alat elektronik); c. Sulitnya mendapat sambungan listrik ke rumah-rumah masyarakat; d. Biaya penyambungan listrik yang cukup tinggi dan mahal; e. Buruknya dan atau minimnya pelayanan masalah kelistrikan; f. Di Kabupaten Kutai Barat baru 30% dapat pelayanan listrik; 19. Bahwa masalah sebagaimana tersebut di atas terjadi karena kurangnya pasokan listrik di Kabupaten Kutai Barat; 20. Bahwa untuk menanggulangi permasalahan sebagaimana tersebut dalam Paragraf 14 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bermaksud membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada; Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 21. Bahwa maksud sebagaimana tersebut dalam Paragraf 16 terhalangi oleh adanya ketidakpastian hukum setelah disahkannya UU 23/2014, terutama dengan adanya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan; 22. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); 23. Bahwa UU 23/2014 memuat Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 menguraikan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam masalah ketenagalistrikan; 24. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara. c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut. d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing. g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. 25. Sementara kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah: a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam f. Negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. 26. Dari Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, dan 21 di atas dapat diketahui bahwa kewenangan dalam bidang ketenagalistrikan hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, tidak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 27. Para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) (selanjutnya disebut “UU 30/2009”) (bukti P-5) nyata-nyata mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam masalah ketenagalistrikan; 28. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU 30/2009 menyatakan sebagai berikut: a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 29. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 telah menghapuskan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam soal ketenagalistrikan. Padahal UU 30/2009, terutama Pasal 5 ayat (3), hingga saat ini belum dicabut atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 30. Jelaslah berdasarkan fakta tersebut di atas, Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 31. Untuk kepentingan para Pemohon yang mewakili masyarakat Kabupaten Kutai Barat kiranya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, masalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam soal ketenagalistrikan mengacu pada UU 30/2009; IV. Petitum 32. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Menyatakan Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4) Dengan dibatalkannya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU 23/2014 maka kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait ketenagalistrikan didasarkan pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau: Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 Agustus 2015, sebagai berikut: Bukti P-1 : Surat Kuasa dari Bupati Kutai Barat kepada Tim Advokasi Sendawar Nomor 180.01/904/HK-TU.P/VI/2015; Bukti P-2 : Surat Kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Tim Advokasi Sendawar Nomor 170/6032/DPRD-KB/IX/2015; Bukti P-3 : Surat Kuasa dari Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat kepada Tim Advokasi Sendawar Nomor 189/126/P/ PDA/KKB.VI/2015; Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Serta mengajukan bukti lain sebagai berikut: Lampiran P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ismail Thomas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Lampiran Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64- 202 Tahun 2011; Lampiran Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. FX. Yapan; Lampiran Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2-6659 Tahun 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat; Lampiran Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Dullah Yustinus; Lampiran Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.436.1/K.871/2012 tentang Pengukuhan Presidium Dewan Adat Periode 2012-2017; Selain itu, para Pemohon mengajukan tiga orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya melalui persidangan masing-masing tanggal 28 September 2015 dan tanggal 7 Oktober 2015, serta dua orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya melalui persidangan tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1. Prof. Dr, Saldi Isra (video conference dari Universitas Andalas Sumatera Barat) • Pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah hilangnya kemungkinan atau kesempatan bagi daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur untuk menyediakan atau membangun pembangkit tenaga listrik dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dengan adanya lampiran CC angka 5 sub urusan ketenagalistrikan. Sebagaimana didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama lampiran CC angka 5, kewenangan dalam bidang ketenagalistrikan hanya menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena itu Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, mereka telah mengalami kerugian konstitusional, setidak-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon potensial mengalami kerugian konstitusional. Argumentasi tersebut makin sulit dinafikkan disebabkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, nyata-nyata mencantumkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan. • Selama ini dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kabupaten/kota memiliki berbagai kewenangan dalam ketenagalistrikan, seperti penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota, penetapan izin usaha penyediaan listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota, penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kota, dan sejumlah kewenangan lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. • Keterangan ini berupaya menjelaskan ketersediaan ruang di dalam pengelolaan hubungan pusat dan daerah pada era desentralisasi. Penjelasan diperlukan untuk mengingatkan kembali semangat hubungan pusat dan daerah yang hendak di bangun setelah reformasi. • Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Elias Poteno dan Gregorius Sinornit dalam buku yang berjudul Economic and Social Factors Driving of the Democratization, menjelaskan pentingnya keberadaan institusi politik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Institusi politik memiliki kekuasaan yang dapat menentukan arah kebijakan bernegara, tidak heran kemudian dalam negara demokrasi terdapat paham yang amat kuat mengenai tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat atau negara yang menganut model welfare state. Konsep ini berada dalam fokus bagaimana negara mengarah kepada capaian tersebut. • Terkait dengan relasi pusat dan daerah, Danny Burns, Robin Hambleton, dan Paul Hoggett dalam The Politics of Decentralisation Revitalising Local Democracy, menjelaskan bagaimana pemerintah pusat mengelola hubungan nasional yang mereduksi capaian dan peran pemerintah daerah dalam membangun yang mengarah kepada welfare state. Dalam hal ini Burns, Hambleton, dan Hoggett menukilkan, “Development at national level have tended to obscuur of the fact that the politician and manager in local government have been actively pursuing a white range of local Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 initiative designed to close the gate between the institution of local government and the people that are intended to serve.” • Berdasarkan gagasan tersebut, patut dipertimbangkan untuk memberi ruang kepada pemerintah daerah mengambil peran dalam upaya bersama mencapai tujuan negara kesejahteraan. Salah satu ruang tersebut, bagaimana produk hukum menciptakan peran bersama tersebut, sehingga segala macam otoritas tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah yang lebih tinggi. Dalam posisi relasi pusat dan daerah, keterbatasan hanya mungkin dilakukan sepanjang diatur dalam konstitusi, bahkan apabila diletakkan dalam desain hubungan pusat dan daerah selalu ada titik temu (meeting point) dalam mengelola hubungan tersebut. Apakah sebuah negara menganut model negara serikat atau federal, atau model negara kesatuan atau unitary state. • Apabila dirujuk sejarah ketatanegaraan kita, susunan negara menjadi salah satu tema sentral selama proses persiapan menuju Indonesia merdeka dan sekaligus pembahasan naskah konstitusi atau hukum dasar ketika itu. Dalam hal ini misalnya, Muhammad Yamin di antara sosok yang secara eksplisit menghendaki republik yang berada dalam bingkai negara kesatuan dan secara tegas menolak model hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam negara serikat. Alasan mendasar putra Pak Wahlunto ini, kita tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk beberapa negara. Selain itu kekayaan dan sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, potensi menghadirkan kekacauan dengan memiliki negara serikat, apalagi gagasan negara kesatuan memang menjadi ide dasar mewujudkan persatuan Indonesia selama hampir 40 tahun proses menuju Indonesia merdeka. • Sekalipun memilih unitary state, Yamin tidak menghendaki pola hubungan yang serba terpusat (sentralistis). Baginya, pola hubungan pusat dan daerah dibangun dengan menjaga kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan antara badan pusat dan badan daerah haruslah diatur dengan keadilan dan bijaksana, sehingga tetap menjaga kekhususan dan keistimewaan suatu daerah. Gagasan Yamin bertemu dengan ide para pendiri bangsa yang lain, misalnya Supomo menyatakan daerah-daerah kecil mempunyai susunan rakyat yang asli, seperti desa di Jawa, nagari di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Minangkabau, dusun atau marga di Palembang, kuta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh tetap dipertahankan posisi keistimewaannya. • Bila dilihat dalam konteks kekinian, gagasan cemerlang para pendiri bangsa ini sejalan dengan pandangan teoritis yang kemudian dikenal dengan desentralisasi asimetris (a symetrical decentralization). Dalam perkembangannya, sekalipun Norma Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan para pendiri bangsa telah diubah, namun semangat atau ruhnya dapat dikatakan tidak mengalami perubahan sama sekali bahkan perubahan Pasal 18 makin meneguhkan pandangan para pendiri bangsa. Dalam pandangan A.M. Fatwa milsanya, sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dara-dara diberikan keleluasaan yang sangat luas menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah secara mandiri, otonom dalam arti melaksanakan kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan tanpa keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Bila dikaitkan dengan susunan yang muncul ketika perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, ruh dan/atau posisi daerah dalam NKRI dapat pula dilacak dari ketetapan MPR Nomor 4/MPR2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggara Otonomi Daerah. Merujuk ketetapan MPR tersebut, otonomi daerah mesti dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian juga prakarsa dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonom tanpa harus menunggu petunjuk dan pengaturan dari pusat. Artinya, pada satu sisi pemerintah daerah dituntut untuk kreatif menyelenggarakan urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan tidak melakukan intervensi yang terlalu jauh terhadap urusan- urusan pemerintah daerah. • Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, wakil pemerintah, Pemohon Prinsipal, kuasa Pemohon dan hadirin sekalian yang berbahagia. Berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan Pemohon sangat menarik. Pertama, Pemohon jelas memiliki alasan yang kuat mempersoalkan konstitusionalitas lampiran CC angka 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bagaimanapun dengan memberlakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 ketentuan tersebut, daerah kabupaten/kota menjadi kehilangan kesempatan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar di sejumlah daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, bila mana wewenang tersebut tak dihapus dengan lampiran CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kabupaten/kota yang memerlukan listrik untuk kebutuhan daerahnya memiliki kesempatan untuk membuat atau membangung pembangkit dengan berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. • Jamak diketahui, pengalaman keterbatasan penyediaan listrik menjadi salah satu persoalan mendasar yang belum terselesaikan sampai sekarang. Artinya, keterbatasan menjadi persoalan kolektif kita bersama, bukan hanya masalah yang menimpa daerah yang dipimpin oleh Pemohon, yaitu Kabupaten Kutai Barat. Dari bentangan fakta yang ada, karena keterbatasan tersebut, pemadaman bergilir menjadi pemandangan sehari-hari kita. Karena begitu seringnya peristiwa ini muncul, banyak pihak mengatakan yang terjadi sesungguhnya bukanlah pemadaman bergilir, tetapi penghidupan bergilir. Boleh jadi disebabkan ancaman krisis listrik yang sudah di depan mata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 memberikan kesempatan bagi daerah yang terkait dengan ketenagalistrikan. Paling tidak itu dapat dilacak secara implisit dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan, “Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup merata dan memutu.” • Dalam hal Undang-Undang yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 memberi ruang atau kesempatan bagi kabupaten/kota untuk berperan dalam ketenagalistrikan menjadi jauh dari batas penalaran yang wajar jika Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah justru menghilangkan peran kabupaten/ kota dalam ketenagalistrikan. Padahal di titik itu, Pemohon memiliki alasan yang sangat mendasar mengajukan permohonan ini, bahkan bila di beberapa daerah yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Tahun 2009, kehadiran lampiran CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memicu ketidakpastian hukum. Misalnya pengalaman ini dapat dilacak dari kejadian yang dialami Kota Batam, Kepulauan Riau. • Kedua, permohonan Pemohon dapat dibaca sebagai bentuk penagihan terhadap janji, terhadap peran yang mestinya dapat dilakukan daerah, dalam hal ini kabupaten/kota dalam desain besar mewujudkan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik yang dalam batas penalaran yang wajar hampir tidak mungkin dapat dipenuhi dengan menghilangkan peran kabupaten/kota. Bahkan bila dibaca dengan teliti, kehadiran lampiran CC angka 5 menjadi semacam kontradiksio interminis dengan salah satu ruh yang tertera dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan, “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.” Di samping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. • Jikalau dibaca dengan cermat konsideran menimbang huruf d Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas, dikaitkan dengan persoalan ketenagalistrikan yang dihadapi negara kita, dapat dikatakan agak jauh dari logika untuk dapat menerima hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan. Ihwal ini menarik menyimak pandangan Oliver Wendell yang menyatakan, “The life of the law is not been logic, it has been experience.” Berkaca dari bentangan fakta yang ada sejauh ini tentu saja pengalaman dan kebutuhan sekarang akan lebih membenarkan adanya atau bertahannya substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ihwal Ketenagalistrikan. Dalam hal ini kabupaten/kota menjadi lebih baik, tetap disediakan ruang untuk dapat berperan dalam soal ketenagalistrikan. Cara pandang ini sejalan dengan pragmatisme hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner dalam Law, Pragmatism, and Democracy yang dirilis tahun 2003. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 • Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Bilamana hendak ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang memberikan peluang sebuah Undang-Undang memuat lampiran. Peluang ini bisa dibaca pada angka 192, Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. • Secara akademik, pertanyaan mendasar yang harus dikemukakan, bisakah lampiran menegasikan/menghilangkan keberlakuan sebuah norma atau pasal dalam sebuah Undang-Undang? Pertanyaan dalam bentuk gugatan ini menjadi begitu penting dikarenakan secara struktur lampiran berada di posisi paling bawah dari struktur peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon ini, hilangnya ruang atau wewenang kabupaten/kota dalam ihwal ketenagalistrikan hanya dapat dibaca dengan hilangnya wewenang tersebut dalam Lampiran CC Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Padahal wewenang tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009. Bagaimana mungkin norma dihilangkan dengan hanya memberlakukan atau memunculkan dalam lampiran sebuah Undang-Undang. • Karena itu, modal pencabutan daya laku atau keberlakuan substansi satu Undang-Undang dengan hanya melalui lampiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Paling tidak cara pandang begini akan menimbulkan beragam masalah. Dalam soal ini, perkenankan saya kembali merujuk pendapat Profesor Jan Michiel Otto dari Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum, Universitas Leiden yang mengatakan bahwa kepastian hukum yang pasti (real legal certainty) sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum secara yuridis yang di dalamnya mempersyaratkan di antaranya, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau tidak multitafsir. Tidak hanya itu, Lampiran CC angka 5 dapat dikatakan tidak sejalan dengan pertimbangan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 • Terkait dengan soal tersebut, secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya menyangkut kejelasan tujuan. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pertanyaan mendasarnya, apakah Lampiran CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang ini sendiri, di antaranya sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? • Berdasarkan penjelasan di atas, ini semuanya berpulang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai permohonan ini. Di atas semua itu niat baik daerah untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah masing-masing perlu dijadikan catatan khusus. Bagi saya sekiranya daerah hendak terlibat dalam mengambil tanggung jawab negara, termasuk dalam penyediaan kebutuhan ketenagalistrikan, mestinya para pembentuk Undang-Undang memfasilitasi hal tersebut. Pada titik itulah peran sentral yang mesti diambil Yang Mulia para Hakim Konstitusi. 2. Zaenal Arifin Mochtar (video conference dari Universitas Gajahmada Yogyakarta) Pada intinya permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya ketentuan pada bagian lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan perihal ketenagalistrikan. Hal yang menurut Pemohon adalah aneh karena Undang-Undang Ketenagalistrikan sendiri masih mengatur secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan perihal ketenagalistrikan. Setidaknya itu yang dirasakan oleh Pemohon. Karenanya untuk dan atas nama rakyat di Kabupaten Kutai Barat yang sekian lama merasakan betapa kurangnya kemampuan elektrifikasi serta pelayanan dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dalam bentuk tenaga listrik, sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat menjalankan fungsinya secara penuh sebagai pemimpin di daerah. Bukan hanya kerugian Pemohon sebagai pemimpin di daerah, tetapi pada dasarnya juga telah merugikan seluruh rakyat Kutai Barat oleh karena ketiadaan kemampuan elektrifikasi tersebut. Dalam kapasitas saya sebagai ahli, dengan ini saya ingin menyampaikan setidaknya tiga hal. Pertama, perihal konsepsi otonomi daerah dan kaitannya dengan pelayanan publik. Yang kedua, kendala dan kemungkinan politisasi dan politik hukum yang tidak jelas akibat diberikannya kepada provinsi. Dan yang ketiga adalah beberapa catatan soal konsepsi aturan. Yang pertama, soal konsep desentralisasi dan pelayanan publik. Konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 perihal pemerintahan daerah sesungguhnya sangat sederhana tetapi memiliki implikasi yang besar. Pertama, Pasal 18 ayat (2) memberikan dasar asas otonomi dan perbantuan bagi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Kedua, Pasal 18 ayat (4), pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis dan dalam konteks Indonesia demokratis tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung. Dan yang ketiga, Pasal 18A ayat (1) yang mengatur bahwa hubungan antara pusat dan daerah dalam hal ini termasuk provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Tiga, konsepsi tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap konsepsi desentralisasi gaya Indonesia, khususnya dalam hal pelayanan publik. Mengapa? Yakni karena pada dasarnya, lahirnya konsep desentralisasi tidak pernah bisa dilepaskan dari konsepsi pelayanan publik. Secara sederhana, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah dalam sebuah hierarki administratif politik dan wilayah. Ini dikatakan misalnya Crook dan Manor tahun 1998 dan Agrawal A. Redford di tahun 1999. Sederhananya, desentralisasi administrasi adalah pelimpahan urusan kepada daerah agar ikut bertanggung jawab “sekaligus bertanggung gugat” atas suatu urusan, sedangkan desentralisasi yang bersifat politis adalah desentralisasi dalam bentuk demokratisasi. Misalnya adalah pelimpahan kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 kepada pelaku yang mewakili masyarakat dan akuntabilitas kewakilannya, seperti di pemerintahan daerah yang dipilih berdasarkan pemilu secara langsung dan demokratis. Kedua jenis ini, baik yang perihal administrasi maupun yang qualities, memiliki prasyarat yang penting dan tidak dapat diindahkan dalam kaitan dengan desentralisasi dan pelayanan publik. Kedua prasyarat tersebut tidak dilepaskan dalam pandangan tentang konsep desentralisasi. Prasyarat bagi adanya desentralisasi adminitrasi tentu saja adalah doktrin dasar bahwa otonomi sesungguhnya adalah cara untuk mendekatkan pelayanan publik kepada pengguna langsung dari pelayanan publik tersebut. Makanya hal-hal yang penting dan masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadapnya dilakukan otonomisasi bagi daerah yang terdekat dalam pelayanan tersebut untuk melakukan urusan. Tidak dapat dipungkiri, listrik saat ini adalah merupakan hal yang sangat penting dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan rakyat. Oleh karenanya mendekatkan kesatuan pemerintah terbawah atau terdekat ke publik menjadi suatu keharusan yang secara logis diatur dalam konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Mendekatkan pelayanan dasar ke publik ini tentu dapat dibaca dalam standar-standar utama desentralisasi. Semisal yang dibahas sejak lama oleh Worben tahun 1997, yakni kegunaan pelayanan dasar dan desentralisasi ini untuk mendukung efisiensi, kesetaraan atau equity, dan demokrasi itu sendiri. Efisiensi yang bisa meningkat oleh karena dengan aspirasi lokal yang lebih kuat dan lebih besar, maka sangat dimungkinkan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dengan ketepatan sasaran bahkan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Di dalam konsep itulah muncul dua pendekatan yang saling resiprokal. Yakni pendekatan pemerintah ke masyarakat serta peningkatan peran masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. Mempermudah dengan biaya yang lebih rendah adalah juga hal yang sangat penting seperti yang dikatakan Kolfor [sic!] pada tahun 2005. Artinya, secara sederhana dapat dikatakan sebuah konsep desentralisasi administrasi akan sangat berguna ketika dapat menyokong terselenggaranya pelayanan publik. Ketersediaan pelayanan publik dan keterjangkauan pelayanan publik tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Kedua, secara desentralisasi politis, ini ada kaitannya dengan kemampuan pemimpin daerah untuk menyediakan layanan dasar dan pelayanan publik yang penting bagi masyarakat yang dipimpinnya. Selain bahwa pemimpin tersebut haruslah dipilih secara langsung sebagaimana yang sudah dilakukan di Indonesia, tetapi juga memiliki syarat penting yakni pemimpin ini menjadi pelaku lokal yang harus mendapatkan keleluasaan dan otonom dalam mengambil keputusan disertai dengan kewenangan dan sumber daya untuk mengambil keputusan yang berarti bagi kehidupan masyarakat lokal seperti yang dikatakan Ribot pada tahun 2002. Apa yang dinyatakan J. C. Ribot seperti yang saya sebutkan di atas ketika membicarakan desentralisasi di Afrika, sesungguhnya menjadi amat penting ketika membicarakan kemampuan Pemerintah daerah untuk menyediakan sesuatu yang berarti bagi warganya. Oleh karena apa yang dituju oleh keinginan desentralisasi administrasi semisal mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat hanya dapat dicapai secara baik jika desentralisasi secara politik juga dimiliki oleh kepala daerah yaitu kewenangan untuk melaksanakan niat mulia dari desentralisasi kewenangan desentralisasi adminitrasi tersebut. Akan tetapi hal ini hanya dapat dicapai jika daerah tersebut diberikan keleluasaan secara otonom untuk melakukan pengambilan keputusan, termasuk untuk melakukan eksekusi ke eksekusi kebijakan yang penting bagi terlaksananya pelayanan publik. Kembali ke konteks masyarakat Kutai Barat dan kepentingan untuk mendapatkan pelayanan dalam bentuk ketersediaan listrik di daerah tersebut, tentu menjadi aneh ketika pelayanan publik atas hak-hak dasar tersebut diberikan kepada daerah kabupaten/kota akan tetapi kepala daerahnya tidak memiliki kewenangan otonom dalam mengambil langkah dan mengambil keputusan yang berarti dalam hal pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah Kutai Barat juga seharusnya diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan perihal ketenagalistrikan oleh karena adanya kebutuhan besar untuk mendekatkan dan melayani secara langsung kepada publik yang menghendaki ketercukupan listrik di wilayah Kutai Barat. Intinya, pada bagian pertama ini pendekatan administrasi politik menjadi menarik untuk membaca desentralisasi Indonesia. Mustahil sesungguhnya jika hanya melaksanakan desentralisasi administrasi tetapi tidak diikuti dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 desentralisasi politik atau desentralisasi demokratis yang seharusnya penting dalam membaca tujuan dari desentralisasi sebagaimana yang digambarkan oleh J. C. Ribot. Yang kedua, kendala politik hukum dan ketenagalistrikan. Konsep pemilihan langsung menempatkan pemimpin daerah juga mendapatkan langsung mandatnya dari rakyat. Masalahnya adalah pendekatan pemilihan langsung yang dilakukan di seluruh wilayah seringkali mendatangkan konsekuensi bahwa seringkali terjadi prioritas pembangunan yang tidak merata antarsatu wilayah dengan wilayah yang lain, misalnya wilayah yang didekati dengan wilayah yang tidak didekati atau wilayah yang sering diamati dengan wilayah yang tidak sering diamati. Bukan hanya itu, bahkan sangat mungkin mendatangkan ketimpangan pembangunan antarsatu daerah oleh karena prioritas pembangunan yang tidak merata itu. Logika yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan tenagalistrikan telah dijauhkan dari monopoli PLN karenanya memberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota seperti yang ada di Undang-Undang Ketenagalistrikan, akan tetapi kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah mencabut dan menyerahkan kepada provinsi semata hal yang tentunya menjadi sangat aneh. Jika yang kita bicarakan dalam kaitan dengan perizinan tambang misalnya, dan berbagai hal lainnya yang sangat mungkin membawa praktik koruptif di daerah, tentu menjadi menarik untuk menutup peluang itu di daerah kabupaten/kota dan mencabutnya dari pemerintahan kabupaten/kota yang sekian lama melakukan tindakan koruptif soal perizinan tersebut. Akan tetapi ini persoalan ketenagalistrikan yang tentu jauh dari unsur koruptif dan politisasi yang tidak sekental dalam perizinan tambang. Jika dikatakan harusnya ada keterpaduan pembangunan listrik dalam satu provinsi sehingga diserahkan kepada provinsi hal ini tentu saja cukup dengan pengaturan pada program pembangunan yang berjangka seperti yang dituangkan dalam peraturan jangka pembangunan jangka menengah atau jangka pendek dan jangka panjang, tetapi bukan berarti harus dilarang dengan mencabut itu dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Dengan menaruh layanan dasar dalam bentuk ketersediaan ketenagalistrikan di provinsi, akan sangat mungkin membangun konsep anak kandung dan anak tiri bagi kabupaten/kota di dalam satu provinsi apalagi kontestasi politik membuat kepala daerah provinsi seringkali bersebrangan politik dengan kepala daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat mengubah konsep koordinasi yang seharusnya mereka jalankan bersama dalam ketercukupan ketenagalistrikan berubah menjadi kontestasi politik apalagi hal yang diatur ini sesungguhnya merupakan hal yang amat mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia khsususnya Kutai Barat yakni soal ketenagalistrikan. Ketika diletakkan di provinsi, maka kembali ke pertanyaan mendasar, apa sesungguhnya politik hukum yang dituju dengan menarik itu ke provinsi dan menghilangkan itu dari pemerintahan kabupaten/kota. Bahkan apa yang menjadi politik hukum sehingga membuatnya berlawanan dengan Undang- Undang Ketenagalistrikan yang sudah ada. Juga ketika diletakkan ke provinsi, maka kemungkinan mudaratnya yaitu politisasi pelayanan listrik untuk kepentingan politik kepala daerah provinsi menjadi sangat mungkin terjadi. Bagian yang ketiga adalah konsepsi aturan. Kembali ke tiga konsepsi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 18 ayat (2) yang memberikan dasar otonomi dan perbantuan bagi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, Pasal 18 ayat (4) pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis dan Pasal 18A ayat (1) yang mengatur soal hubungan pusat dan daerah yang memperhatikan kekhususan dan keragaman, maka dapat dikatakan bahwa haruslah pembentuk undang- undang memperhatikan hal tersebut. Karenanya lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang secara tiba-tiba mencabut dan menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ketenagalistrikan sesungguhnya berlawanan dengan cita-cita mulia yang sedang dikembangkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri. Jika dibaca Pasal 9 sampai 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan ketenagalistrikan atau sumber energi dan sumber daya menjadi bagian dari urusan energi dan sumber daya yang dikategorikan sebagai urusan kongruen yang menjadi tugas pemerintahan pemilihan yang dibagi pekerjaannya antara pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah lalu menyatakan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 pembagian urusan pemerintahan kongruen antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Hal-hal yang sebenarnya sudah dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 13 ayat (4), yang mengatakan bahwa berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud di ayat (1) Pasal 13, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah; a. Urusan pemeintahan yang lokasinya dalam kabupaten/kota. b. Urusan pemerintahan yang pengunaanya dalam kabupaten/kota. c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam urusan kabupaten/kota, dan/atau d. Urusan pemerintahan yang pengunaan seumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten/kota. Jika membaca Pasal 9 hingga Pasal 12, serta Pasal 13 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, tentu menjadi sangat mungkin untuk menyerahkan urusan ketenagalistrikan kepada pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karenanya jelas prinisip efisiensi eksternalitas dan kepentingan strategis akan jauh lebih terpenuhi ketika pemerintah daerah kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk hal itu. Artinya dapat dibaca bahwa lampiran Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan itu dari pemerintahan kabupaten dan kota bukan hanya berseberangan diameteral dengan Undang- Undang Ketenagalistrikan, tetapi juga mengangkangi tujuan mulia yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam membagi urusan pilihan yang dijalani oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota. Kesimpulan. 1. Mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari dari cita-cita mulia diadakannya desentralisasi dalam suatu negara kesatuan. Hal yang hanya dapat dicapai secara efektif tatkala bukan hanya desentralisasi urusan administrasi, tetapi juga dilengkapi dengan administrasi desentralisasi politis, yakni pengunaan kewenangan yang otonom dalam menjalanakan tugas mulia pelayanan publik tersebut. 2. Penempatan ketenagalistrikan di provinsi sangat tidak jelas politik hukum yang dianut dan yang diinginkan. Oleh karena ketenagalistrikan adalah hal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 yang berbeda sifatnya dengan perizinan tambang yang sangat penat dengan kepentingan koruptif dan politis, apalagi ketenagalistrikan menjadi sangat mungkin dipolitisasi oleh kepala daerah provinsi yang berbeda kepemimpinan partai dengan kepala daerah kabupaten/kota. 3. Lampiran yang mencabut kewenangan tersebut dari kewenangan yang mencabut kewenangan tersebut dari kabupaten/kota telah menimbulkan ketidakpastian jika dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Bukan hanya itu, terjadi kontradiksi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri dalam merumuskan urusan pilihan yang dikerjakan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Tentu menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berbagai tujuan mulia dari desentralisasi menghindari kepentingan politik, meneguhkan kembali politik hukum desentralisasi soal ketenagalistrikan, serta mengakhiri peraturan yang melahirkan kontradiksi antarundang-undang atau pun intra undang- undang itu sendiri. 3. Refly Harun Sepanjang yang dapat Ahli pahami, pokok permohonan dalam permohonan ini adalah hilangnya kewenangan bagi daerah kabupaten/kota, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, di bidang urusan ketenagalistrikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dengan adanya lampiran CC angka 5 sub urusan ketenagalistrikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama lampiran CC angka 5, kewenangan dalam bidang ketenagalistrikan hanya menjadi wewenang pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan nyata-nyata mencantumkan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam urusan ketenagalistrikan. Mulai dari penetapan regulasi, hingga penetapan tarif listrik bagi konsumen sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3). Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dengan kehadiran dua undang-undang yang saling bertentangan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khusus lampiran CC angka 5, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Oleh karena itu, Pemohon memohon agar ketentuan lampiran CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan urusan ketenagalistrikan didasarkan sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan dalam urusan ketenagalistrikan kepada daerah kabupaten/kota. Ini persoalan lex posteriori dan lex specialis, Yang Mulia yang seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ada dua undang- undang yang eksis yang sudah saya cek sepanjang pengetahuan Ahli bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini tidak atau belum dicabut sebagaimana misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang ketentuan DPRD-nya dicabut melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini. Jadi ada dua undang-undang yang eksis yang saling bertentangan. Ahli berada pada opini yang sama dengan yang dikemukakan Pemohon dengan elaborasi berikut ini. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mahkamah dalam putusan terdahulu, Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna masih di sana, telah menafsirkan ketentuan ini menjadi tiga hal, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (kumulatif), cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak juga dikuasai oleh negara (alternatif). Kemudian sebaliknya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara walaupun tidak menguasai hajat hidup orang banyak juga dikuasai oleh negara. Mengenai ketenagalistrikan, cabang produksi yang bergerak di bidang ketenagalistrikan sebagaimana Putusan Mahkamah terdahulu tahun 2004, tetaplah menjadi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (kumulatif), sehingga harus dikuasai negara. Persoalannya adalah siapakah atau apakah itu negara? Secara umum negara adalah bila terdapat tiga unsur, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah sah dan berdaulat. Ini adalah doktrin hukum internasional yang dipakai di manapun. Jadi negara tidak hanya rakyat tetapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 juga wilayah dan pemerintah. Tidak hanya pemerintah tetapi juga wilayah dan rakyat. Negara adalah satu kesatuan dari tiga unsur tersebut. Dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah bertindak mewakili kepentingan negara, namun pemerintahan yang ada di Republik Indonesia tidak hanya pemerintah pusat melainkan juga pemerintah atau pemerintahan daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian unsur dalam negara yaitu pemerintah tidak hanya terdiri dari pemerintah pusat, melainkan juga pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Ada dalam salah satu permohonan mengenai siapa itu negara, ada Putusan MK yang menyatakan bahwa kewajiban untuk memberikan insurance the right insurance bagi masyarakat bagi warga negara tidak hanya kewajiban negara yang diwakili oleh pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Itu Putusan MK terdahulu, jadi kalau membaca negara tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah itu juga negara. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan terdiri atas; 1. Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 2. Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 3. Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan absolut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi dan juga termuat di dalam Undang-Undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Dengan demikian, soal-soal yang terkait dengan ketenagalistrikan mulai dari pembangunan pembangkit hingga distribusi ke rakyat atau konsumen bukanlah urusan pemerintahan absolut yang tidak bisa diberikan kewenangannya ke daerah. Soal-soal ketenagalistrikan adalah urusan konkuren yang dapat dibagi ke daerah. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari otonomi daerah dan otonomi daerah di Indonesia terletak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Memang ini persoalan otonomi kita karena otonomi kita bertingkat, yaitu provinsi punya otonomi, kabupaten/kota punya otonomi. Sehingga selalu menjadi persoalan ketika ada satu urusan hanya diberikan ke provinsi saja padahal kabupaten/kota juga memiliki otonomi. Atau sebaliknya, diberikan kepada kabupaten/kota saja sementara provinsi punya otonomi juga. Hal ini bisa selesai kalau seandainya kita memilih otonominya di tingkat mana. Misalnya provinsi saja atau kabupaten/kota saja. Urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang konkuren. Salah satu urusan pemerintahan pilihan adalah bidang energi dan sumber daya mineral dimana ketenagalistrikan termasuk di dalamnya. Persoalannya mengapa hanya daerah provinsi yang diberikan kewenangan di bidang ketenagalistrikan, apa dasar konstitusional dan rasionalitasnya? Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Wakil Pemerintah, Pemohon Prinsipal, dan Kuasa Pemohon yang saya hormati. Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasari pada masih maraknya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 praktik-praktik korupsi di daerah, itu statement yang sering kita dengarkan oleh pemerintah. Terutama terkait pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 banyak menarik kewenangan daerah kabupaten/kota ke provinsi Kewenangan daerah kabupaten/kota ke provinsi, termasuk dalam hal urusan ketenagalistrikan. Paradigma pembuatan undang-undang seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan karena tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, yaitu soal tata kelola pemerintahan (governance). Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan dan pemerintah yang bersih (Good Governance and Clean Governance). Memindahkan urusan perizinan dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi hanya akan memindahkan pusat- pusat korupsi dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi bila persoalan tata kelola pemerintahan tidak dibenahi. Bahkan andai urusan perizinan itu ditarik ke pemerintah pusat semua, tidak ada juga jaminan bahwa korupsi tidak terjadi. Persoalannya sekali lagi bukan terletak pada tingkat pemerintahan mana yang diberikan kewenangan izin, melainkan pada tata kelola yang belum sepenuhnya dibenahi. Dengan demikian, memindahkan urusan ketenagalistrikan dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi sama sekali tidak memiliki pijakan rasional, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era modern ini, kebutuhan akan ketenagalistrikan adalah kebutuhan yang bisa dikatakan sangat fundamental. Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada listrik di rumah kita, Yang Mulia, saya kira kita tidak bisa membuat hal apa pun terutama untuk kemajuan. Listrik menjadi modal dasar untuk mengejar kemajuan-kemajuan sehingga tercipta kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia kiranya juga bisa dikaitkan dengan ketersediaan listrik sebagai kebutuhan fundamental di era modern. Misalnya Pasal 28C ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sehari-hari kita memakai handphone sebagai alat komunikasi, kalau tidak ada listrik mungkin tidak bisa me-charge, Yang Mulia. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara”. Lalu kemudian Pasal 28F, drive to information, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Terakhir, Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pelayanan kesehatan sangat terkait dengan ketersediaan tenaga listrik, Yang Mulia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan terdahulu, pemerintah tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan kabupaten/kota. Bila pemerintah pusat tidak mampu atau belum mampu menyediakan pasokan listrik yang dapat menjadi dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia dan ini adalah kenyataan yang kita hadapi saat ini, kenapa pemerintah kemudian berbicara mengenai 45.000 megawatt pembangunan tenaga listrik terutama yang ada di pelosok-pelosok, maka kewajiban tersebut harus pula dapat dibebankan ke unit-unit pemerintahan yang lain, termasuk pemerintahan kabupaten/kota. Sangat tidak beralasan ketika terjadi kelangkaan pasokan listrik di daerah-daerah sebagaimana dialami Kabupaten Kutai Barat, dalam permohonan disebutkan seperti itu, pemerintah pusat membuat suatu regulasi yang melarang pemerintah daerah kabupaten/kota membangun cabang-cabang produksi yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dan menyerahkan kewenangan tersebut hanya kepada pemerintah provinsi. Padahal pemerintah provinsi belum tentu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 dapat melaksanakan kewajiban tersebut kepada seluruh daerah kabupaten/ kota sebagaimana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah sebuah paradoks, provinsi yang kaya energi dan sumber daya mineral, tetapi terus menerus mengalami kelangkaan pasokan listrik, bahkan seperti yang dikatakan Dr. Zainal tadi sangat mungkin kemudian kewenangan di tingkat provinsi itu kemudian berbuah politisasi. Apalagi kalau kita kaitkan dalam kerangka pilkada misalnya, dimana calon gubernur misalnya berhadapan dengan walikota incumbent di suatu daerah misalnya, ini juga menjadi persoalan ketika kemudian provinsi ingin memberikan izin mengenai ketersediaan listrik di suatu wilayah. Maka jalan yang paling rasional adalah menyerahkan pula kewajiban menyediakan listik bagi rakyat itu kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota agar pemerintahan kabupaten/kota tidak bisa menghindar dari kewajiban untuk mengupayakan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan terhadap penduduk yang ada di daerah tersebut. Sebagai kesimpulan, pemberian kewenangan urusan ketenagalistrikan kepada daerah kabupaten/kota tidak boleh hanya dilihat sebagai sekedar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kritik terbesar terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terlalu mendekati soal-soal pemerintahan secara teknikal, yaitu membagi urusan ini pusat, ini provinsi, ini kabupaten/kota, tetapi kurang melihat bagaimana dalam perspektif masyarakat yang secara langsung memilih pemimpin-pemimpinnya, melainkan harus dilihat dari perspektif kebutuhan fundamental masyarakat dalam kerangka hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua lapisan pemerintahan untuk memenuhinya baik yang ada di pusat maupun yang terutama ada di daerah karena pemerintah daerahlah yang sehari-hari tahu dan bergaul dengan masyarakat di daerahnya masing-masing dan pemerintah daerah tersebut memperoleh mandat langsung (direct mandate) karena pemilihan langsung oleh rakyat di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SAKSI PARA PEMOHON 1. Tampus • Saksi belum merasakan penggunaan listrik di rumahnya meskipun telah mengajukan permohonan sambungan listrik kepada PLN sejak tahun 2013 dan sampai sekarang belum terpasang; • Sampai sekarang hanya menggunakan lampu dari minyak tanah; • Saksi juga mengalami mati hidupnya listrik di rumah sakit di Kutai Barat; 2. Pimpin • Saksi tinggal di Kalimantan Timur, Kutai Barat, Kecamatan Sekolaq Darat, Kampung Sekolaq Joleq, kota kecamatan; • Saksi tinggal satu kampung dengan saksi Tampus; • Saksi sudah merasakan penggunaan listrik di rumahnya sejak tahun 1996 sampai sekarang, akan tetapi mati hidup tiap hari, lebih sering listrik mati; • Dari sekian tahun itu, mengalami banyak kerugian untuk barang elektronik, terutama televisi tidak bisa berfungsi, sudah 4 televisi yang rusak, kalau barang lain tidak punya, seperti kulkas, hanya televisi dan kipas angin; • Di satu kelurahan ada yang sudah tersambung listrik tetapi lebih banyak yang belum tersambung; • Listrik di sana menggunakan tenaga diesel, untuk sekitar ibu kota kabupaten; • Ada tambang batu bara tetapi jauh dari ibuk kota kabupaten Kutai Barat; • Saksi lebih menikmati pembangunan setelah pemekaran daerah; [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar opening statement dari Presiden pada persidangan tanggal 14 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan uji materi terhadap Undang- Undang Pemda, dimana lampiran a quo oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. 1. Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih mengalami masalah ketenagalistrikan dan untuk mengatasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat bermaksud membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 2. Bahwa lampiran bagan CC angka 5 sub urusan ketenagalistrikan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak dapat memberikan kepastian hukum sebab tidak mencantumkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan. 3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan, yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (3). II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh para Pemohon. Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal- hal sebagai berikut. 1. Seperti kita pahami bersama bahwa saat ini dan masa akan datang, listrik akan menjadi kebutuhan pokok dalam berbagai aspek kehidupan. Ketersediaan listrik merupakan sebuah tolak ukur dalam menentukan tingkat modernisasi dan kemudahan berbagai kebutuhan hidup dalam suatu daerah sehingga perlu sebuah regulasi yang tepat dalam penyediaan pembangunan dan pemanfaatan energi listrik dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah terdahulu atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ketenagalistrikan. Namun dalam implementasinya dianggap kurang maksimal karena hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil dalam wilayah kabupaten yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 belum tersedia listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah berinisiatif untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mengurus ketenagalistrikan. 2. Bahwa secara prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan. 3. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Otonomi mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan wilayah sendiri baik melalui penerbitan kebijakan daerah maupun kemampuan daerah membiayai dirinya tidak tergantung pada sumber keuangan pemerintah pusat. Otonomi juga diartikan adanya pengalihan beberapa kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah bukan sekadar gerakan desentralisasi yang membagi- bagi urusan yang ada di pusat sekadar untuk dipindahkan ke daerah melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik. 4. Otonomi daerah memberikan hak wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, penyelenggaraan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antardaerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. 5. Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Tahun 2014 telah ditentukan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah. 6. Bahwa objek permohonan a quo sama sekali bukanlah sebagai penghalang bagi Kabupaten Kutai Barat untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada karena meskipun dalam ketentuan objek permohonan a quo tidak mencantumkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan bukan berarti melarang pemerintah daerah untuk membangun pembangkit tenaga listrik untuk mengatasi masalah ketenagalistrikan. 7. Lebih lanjut, ketentuan Lampiran CC angka 5, angka 3 huruf g, dan angka 4 huruf f pada sub urusan ketenagalistrikan Undang-Undang Pembda, pada intinya mengandung makna bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk menyediakan dana bagi masyarakat tidak mampu melakukan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan. Hal ini mempunyai makna bahwa negara menjamin ketenagalistrikan bagi warga negaranya. 8. Bahwa apabila Pemerintah Kabupaten/Kota Kutai Barat hendak membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, maka dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan semakin memudahkan Pemerintah Kutai Barat untuk mewujudkan pembangunan pembangkit tenaga listrik. 9. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati berdasarkan pengalaman, analisa, dan dalam rangka memperbaiki regulasi yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, serta mampu mengantisipasi terhadap potensi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, seperti permasalahan yang berkaitan dengan objek Pemohon a quo. 10. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa hendaknya permohonan pengujian materi Undang-Undang yang diajukan di Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian untuk mewujudkan tata regulasi yang lebih baik, sehingga cita- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan. IV. Kesimpulan Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PEMDA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Lampiran CC angka 5 pada sub urusan Ketenagalistrikan UU Pemda, yang berbunyi sebagai berikut: No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota 5. Ketenaga- listrikan a. Penetapan ilayahusaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara. c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 instalasinya encakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut. d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan, untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan enaga listrik, penjualan brelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. f. Penerbitan izin usaha jawa penunjang tenaga listrik yang dilakukan olehbadan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing. g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 dan pedesaan. terhadap Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMDA Para pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh atas berlakunya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU Pemda bertentangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut pemohon Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih mengalami masalah ketenagalistrikan, dan untuk mengatasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat bermaksud membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada; 2. Bahwa Lampiran bagian CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak dapat memberikan kepastian hukum sebab tidak mencantumkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan; 3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam masalah ketenagalistrikan, yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (3). C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR-RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mula untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas UU Pemda Terhadap permohonan pengujian Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan UU Pemda, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Bab IV UU Pemda mengenai urusan Pemerintahan menyatakan bahwa klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut atau urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 ayat (1). Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. b. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemda secara tegas menyatakan bahwa energi dan sumber daya mineral hanya menjadi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, kecuali yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja [Pasal 14 ayat (3)] dan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota [Pasal 14 ayat (4)]. c. Bahwa dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan UU Pemda mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren, lampiran CC angka 5 mengenai Pembagian Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam sub Ketenagalistrikan, secara jelas dicantumkan hanya menjadi urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi saja. Hal ini mengacu kepada prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam Undang- Undang a quo adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam Undang-Undang a quo adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Adapun yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. d. Bahwa DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk Undang- Undang memutuskan bahwa sub Ketenagalistrikan bagian dari Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau daerah provinsi, serta termasuk Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional, sehingga urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan/atau daerah provinsi. Artinya, kalau Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yang berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi mempunyai kewenangan dengan skala provinsi atau lintas kabupaten/kota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 e. Bahwa dalam Pasal 407 BAB XXVII mengenai Ketentuan Penutup menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda. Lebih lanjut Pasal 408 juga menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang a quo. Dari penjelasan diatas maka lampiran CC angka 5 sub urusan Ketenagalistrikan sudah memberikan kepastian hukum. f. Bahwa hal ini juga sejalan dengan asas peraturan perundang-undangan yaitu lex postireori derogate lex periori artinya Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang terdahulu, dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pembagian kewenangan urusan ketenagalistrikan yang hanya menjadi kewenangan Pemeritah Pusat dan daerah Provinsi saja, dengan mengenyampingkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian lampiran CC angka 5 a quo sudah memberikan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Ismail Thomas, S.H., M.Si, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo bertindak dalam kapasitas sebagai Bupati Kutai Barat. Dalam status demikian, Pemohon I menganggap menderita kerugian konstitusional karena menurut Penjelasan Umum paragraf I UU Pemda (sic!), “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Pemohon I, hal sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU Pemda dimaksud menjadi terhalangi oleh berlakunya UU Pemda, khususnya karena adanya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan (vide Perbaikan Permohonan halaman 4). 2. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon I tidak secara tegas menunjukkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, namun oleh karena Pemohon I adalah kepala daerah otonom kabupaten (in casu Bupati Kutai Barat) di mana menurut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pemda dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom maka dengan demikian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I ternyata berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 3. Bahwa Pemohon II, Jackson John Tawi, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (bukti P.4). Dalam permohonannya, Pemohon II menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya dan representasi konstituen masyarakat Kutai Barat (vide Perbaikan Permohonan halaman 4) sehingga timbul pertanyaan, apakah Pemohon II juga dapat dikatakan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kutai Barat dalam permohonan a quo? Kalaupun benar demikian maksud Pemohon II, pertanyaan selanjutnya apakah Pemohon II dapat bertindak langsung mengajukan permohonan a quo tanpa persetujuan anggota DPRD Kutai Barat? Sementara itu, permohonan a quo adalah berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam hal ini penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten di mana DPRD Kabupaten merupakan salah satu unsur penyelenggaranya namun Pemohon II tidak secara jelas menerangkan hal itu. Dengan demikian, telah ternyata pula bahwa perihal kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon II juga berkaitan langsung dengan pokok permohonan sehingga kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II pun akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) dan angka (2) di atas, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak tegas menyatakan dalam permohonannya apakah bertindak dalam kapasitasnya sendiri-sendiri ataukah bersama-sama sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga dalam hal ini pun perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah belum dapat ditentukan karena berkait langsung dengan pokok permohonan; 5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) sampai dengan angka (3) di atas maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II hanya dapat diterima oleh Mahkamah secara prima facie yang pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 6. Bahwa Pemohon III, Yustinus Dullah, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat dan untuk itu Pemohon III hanya menyertakan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama yang bersangkutan (Dullah, Yustinus) dan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.436.1/K.871/2012 tentang Pengukuhan Presedium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Periode 2012-2017. Namun, Pemohon III tidak menegaskan apakah dalam permohonan a quo ia bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau bertindak untuk dan atas nama Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Pemohon III hanya menjelaskan bahwa sebagai penduduk Kabupaten Kutai Barat juga merasakan krisis ketenagalistrikan “dan dalam rangka menjalankan jabatannya sebagai Ketua Dewan Adat mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat tentang ketenagalistrikan” (vide Perbaikan Permohonan halaman 4). Dengan demikian Pemohon III, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, ternyata tidak menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, sehingga dalam status demikian tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Demikian pula jika Pemohon III bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, seharusnya Pemohon III menjelaskan terlebih dahulu apakah Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat itu statusnya sebagai badan hukum, organisasi kemasyarakatan, kesatuan masyarakat hukum adat, atau status lainnya beserta kerugian hak konstitusional yang dialami dalam status itu yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, dan apakah Pemohon III berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, sehingga dalam status demikian pun Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). [3.6] Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sementara itu kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Lampiran CC angka 5 UU Pemda pada Sub Urusan Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 30/2009) nyata-nyata mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam masalah ketenagalistrikan; 2. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU 30/2009 menyatakan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka (2) di atas jelaslahkan bahwa Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda telah menghapuskan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam masalah ketenagalistrikan, padahal UU 30/2009, khususnya Pasal 5 ayat (3), hingga saat ini belum dicabut; 4. Bahwa dengan demikian Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Oktober 2015. [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada pada tanggal 14 September 2015 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa DPR telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 [3.11.1] Bahwa listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ia harus dikuasai oleh negara. Perihal pengertian “dikuasai oleh negara” telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah melalui sejumlah putusannya, dimulai dengan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan putusan-putusannya berikutnya, yaitu Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Sebelumnya Mahkamah juga telah memberikan penafsiran terhadap “penguasaan oleh negara” dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam putusan-putusan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa “dikuasai oleh negara” mengandung pengertian bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. [3.26] Menimbang, dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut Mahkamah menyatakan pula bahwa, di samping sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak [vide Putusan Nomor 85/PUU- XI/2013 halaman 140]. [3.11.2] Bahwa yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah siapakah yang dimaksud dengan “negara” sebagaimana diuraikan pada sub- paragraf [3.11.1] di atas? Telah menjadi pengetahuan umum bahwa secara doktriner negara adalah suatu konsepsi politik tentang organisasi kemasyarakatan yang sekaligus organisasi kekuasaan yang unsur-unsurnya terdiri atas: (1) adanya suatu wilayah, (2) adanya penduduk yang mendiami wilayah tersebut, dan (3) adanya pemerintah yang berdaulat yang menguasai secara efektif wilayah dan penduduk dimaksud. Dalam konteks penyelenggaraan negara, unsur pemerintah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 memegang peranan penting sebab pemerintahlah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari serta bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, adalah negara kesatuan. Pemegang kekuasaan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada di tangan Presiden. Oleh karena itu sudah tepat tatkala Pasal 6 UU Pemda menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemda ditegaskan bahwa Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sementara itu, Urusan Pemerintahan diberi pengertian sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (vide Pasal 1 angka 5 UU Pemda). [3.11.3] Bahwa namun demikian, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan uraian di atas, sekalipun penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di Indonesia berada di tangan Presiden (Pemerintah Pusat), pemerintah daerah pun (baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, maupun kota) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang yang termasuk ke dalam ruang lingkup otonominya dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah pun dalam batas-batas otonominya adalah bertindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang, dalam batas-batas tertentu, juga memberikan kepada daerah kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkenaan atau bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2). Hal itu sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk undang- undang. Demikian pula sebaliknya, apabila pembentuk undang-undang berpendapat bahwa jika urusan demikian lebih tepat kalau diserahkan kepada Pemerintah Pusat, hal itu pun sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. [3.11.4] Bahwa, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, berkenaan dengan pengelompokan Urusan Pemerintahan, Pasal 9 UU Pemda berbunyi: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda dikatakan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. [3.11.5] Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.11.4] di atas telah terang bahwa yang menjadi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah, dengan kata lain, urusan pemerintahan yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan kembali menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, di mana Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdiri atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar [vide Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda]. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. [vide Pasal 12 UU Pemda]. Dengan demikian, ketenagalistrikan adalah tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang oleh Undang-Undang a quo diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah (vide Pasal 1 angka 15 UU Pemda). Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. [3.11.6] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.11.5] di atas, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa suatu urusan pemerintahan konkuren kewenangannya akan diberikan kepada Daerah (baik Daerah provinsi atau kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat? Terhadap pertanyaan ini, UU Pemda menyatakan bahwa prinsip yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Adapun yang dimaksud dengan: a. “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; b. “prinsip efisiensi” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan tingkat perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh; c. “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; d. prinsip “kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. [vide Pasal 13 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pemda]. Atas dasar itu kemudian ditentukan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagai berikut: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Sementara itu, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah provinsi. Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. [vide Pasal 13 UU Pemda] Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 [3.11.7] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, menempatkan ketenagalistrikan sebagai sub urusan pemerintahan konkuren pilihan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi yang didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa pada saat diberlakukannya UU Pemda ini berlaku pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan). Pasal 5 UU Ketenagalistrikan menyatakan: (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan; d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f. penetapan wilayah usaha; g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau penyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi; j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing; n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah; p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabuparen/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya keadaan di atas, seolah-olah berlaku dua ketentuan Undang- Undang baik bagi Pemerintah (Pusat) maupun Daerah di mana kedua Undang-Undang pengaturannya berbeda sehingga, dalam konteks Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 kewenangan antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah, timbul pertanyaan Undang-Undang manakah yang berlaku? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Bab XXVII (Ketentuan Penutup), Pasal 407 UU Pemda menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”; b. Jika ketentuan Pasal 407 UU Pemda di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan dalam Pasal 407 UU Pemda di atas berlaku pula terhadap UU Ketenagalistrikan, dalam hal ini Pasal 5 UU Ketenagalistrikan, sepanjang menyangkut kewenangan yang langsung berkaitan dengan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota sehingga harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan UU Pemda. Ketentuan Pasal 407 UU Pemda tersebut juga berlaku terhadap seluruh peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan asas hukum lex posteriore derogat legi priori (peraturan yang lahir belakangan diutamakan/ mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu) dan asas hukum lex superiore derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi diutamakan/ mengalahkan peraturan yang lebih rendah). [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa kendatipun telah terbukti bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon, oleh karena Mahkamah hanya prima facie menerima kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, maka Mahkamah tetap harus menegaskan pendiriannya perihal kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II. Untuk itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 [3.13.1] Bahwa pokok permohonan a quo bukanlah berkenaan dengan kewenangan kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara sendiri-sendiri melainkan berkenaan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah; [3.13.2] Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Pemda dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. [3.13.3] Bahwa, sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemda dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. [3.13.4] Bahwa dengan demikian, Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara bersama-sama adalah bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan; [3.13.5] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan sub-paragraf [3.13.4] di atas, apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. [3.13.6] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.13.5] di atas, maka dalam konteks permohonan a quo, pihak yang secara aktual maupun potensial dapat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini Bupati Kutai Barat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Namun demikian, berdasarkan uraian para Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata bahwa baik Pemohon I (Bupati Kutai Barat) maupun Pemohon II (Jackson John Tawi, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat) bertindak sendiri-sendiri. Bahkan, khusus untuk Pemohon II, meskipun menerangkan dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya serta representasi konstituen masyarakat Kutai Barat sehingga jelas bukan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kutai Barat. Hal itu juga ternyata dari tidak adanya keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan Pemohon II sebagai Pemohon adalah hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat. [3.13.7] Bahwa dengan pertimbangan di atas bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada sub- paragraf [3.13.1] sampai dengan sub-paragraf [3.13.7] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo bukanlah diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat melainkan oleh Bupati Kutai Barat secara tersendiri dan oleh Jackson John Tawi secara pribadi, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Fadzlun Budi S.N. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id