Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PUU Tahun 2014

87/PUU-XII/2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 .

Pemohon: 1. Ramdan Alamsyah, S.H; 2. Wibi Andrino, S.H; 3. Regginaldo Sultan, S.H., M.M; 4. Munnas, S.H:
Tanggal Registrasi: 2014-09-09
Tanggal Putusan: 2014-10-09
UU Diuji: UU 17/2014, UU 24/2003
Majelis Hakim: ["Patrialis Akbar (K) Anwar Usman (A)", "Aswanto (A)", "Ida Ria Tambunan (PP)"]
Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang Majelis Perwakilan Rakyat diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 327 ayat (1)]] - [[Pasal 327]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, [[Pasal 39 ayat (1)]] dan ayat (2) [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang... - Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan para Pemohon pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan RUU Pemilukada, RUU Advokat serta penyelenggaraan Kani... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]].

Teks Putusan

# # Dampak Putusan ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[87/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Tidak Dapat Diterima - **[[Tanggal Putusan]]**: 2014-10-09 - **Significance**: Low <!-- Enhanced by 20-[[Agent System]] for Year 2014 on 2025-07-18 17:50:57 --> **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[87/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang Majelis Perwakilan Rakyat ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[003/PUU-I/2003]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[27/PUU-VII/2009]] ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Ramdan Alamsyah, S.H]] - **Pemohon 2**: [[Wibi Andrino, S.H]] - **Pemohon 3**: [[Regginaldo Sultan, S.H., M.M]] ## Timeline - **2014-09-09**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2014-10-09**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang Majelis Perwakilan Rakyat diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 327 ayat (1)]] - [[Pasal 327]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, [[Pasal 39 ayat (1)]] dan ayat (2) [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang... - Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan para Pemohon pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan RUU Pemilukada, RUU Advokat serta penyelenggaraan Kani... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]].

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, [[Pasal 39 ayat (1)]] dan ayat (2) [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang... - Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan para Pemohon pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan RUU Pemilukada, RUU Advokat serta penyelenggaraan Kani... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]].