PUU
Tahun 2026
86/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I), Gabby Mayang Sari (Pemohon II), dan Evelyn Amanda (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:36:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “Daerah Tingkat II” dalam norma Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “kabupaten/kota”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pengujian norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g dan norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) tidak dapat diterima; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 86/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Bernita Matondang
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Cilodong, Kota Depok
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Gabby Mayang Sari
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Benda Barat 6 Blok B.3 No. 1 Pamulang
Permai, RT 001/007, Kelurahan Pondok
Benda,
Kecamatan
Pamulang,
Kota
Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Evelyn Amanda
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kp. Krendang Pulo Nomor 48, RT 002/001,
Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon III
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai-----
--------------------------------------------------------------------------- para Pemohon
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan Mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Pihak Terkait
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA–Indonesian E-Commerce Association);
Membaca keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 2 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 2 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
84/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi pada tanggal 2 Maret 2026 dengan Permohonan Nomor 86/PUU-
XXIV/2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI
1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
3
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran
partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran
partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a
quo karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian
4
konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang
terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Para
Pemohon.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para
Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai
berikut, Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
(vide P-3 s.d P-5) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (vide p-6);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon
dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional
yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang
diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
5
Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional,
yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin
oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang
digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam
UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 45 ayat 1, Pasal 34
ayat 1 huruf d dan f, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
Pasal 1 ayat 1 menyatakan:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”
Pasal 18 Ayat 1 Huruf c dan g menyatakan:
“c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli
oleh konsumen;”
“g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Pasal 45 ayat 1 menyatakan:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
6
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum.”
Pasal 34 ayat 1 huruf d dan f menyatakan:
“d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat.”
“f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
atau pelaku usaha;”
Pasal 53 menyatakan:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur
dalam surat keputusan menteri.”
7. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum Para Pemohon
secara spesifik, Para Pemohon terlebih dahulu perlu menjelaskan mengenai
perkembangan penilaian. Bahwa norma-norma yang diuji dalam permohonan
a quo secara langsung berkaitan dengan kerugian konstitusional Para
Pemohon karena mengatur ruang lingkup perlindungan konsumen,
keberlakuan klausula baku, akses terhadap mekanisme penyelesaian
sengketa, serta kejelasan kelembagaan perlindungan konsumen yang dalam
praktik transaksi digital lintas negara tidak dapat memberikan perlindungan
hukum yang efektif bagi Para Pemohon dalam Pengujian materiil undang-
undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai Berikut:
A. Kerugian Pemohon I:
a) Bahwa Pemohon I merupakan konsumen aktif layanan digital melalui
platform Google Play yang secara rutin melakukan pembelian aplikasi
serta layanan berbasis langganan elektronik, sehingga secara nyata
termasuk subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penggunaan
layanan
tersebut,
Pemohon
I
mengalami
aktivasi
layanan
berlangganan digital yang berlangsung tanpa kehendak sadar
Pemohon I dan mengakibatkan pemotongan dana secara otomatis
dari metode pembayaran milik Pemohon I, sehingga menimbulkan
kerugian ekonomi nyata berupa berkurangnya hak milik pribadi
Pemohon I.
b) Bahwa setelah mengetahui adanya pemotongan dana otomatis
tersebut, Pemohon I telah mengajukan permohonan pengembalian
dana (refund) kepada penyedia layanan melalui mekanisme sistem
7
elektronik Google Play (vide p-7). Namun permohonan pengembalian
dana tersebut ditolak oleh pelaku usaha (vide p-8), yang secara
faktual menunjukkan keberlakuan klausula baku sepihak dalam
kontrak elektronik yang menempatkan konsumen pada posisi tidak
seimbang dan membuka kemungkinan penolakan pengembalian
pembayaran konsumen sebagaimana berkaitan dengan pengaturan
Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.
c) Bahwa terhadap penolakan tersebut, Pemohon I menggunakan
mekanisme hukum yang secara normatif dijamin oleh Pasal 45 ayat
(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mengajukan
pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) pada tanggal 12 Februari 2026 pukul 16.47 WIB, yang
kemudian ditanggapi pada tanggal 13 Februari 2026 dan 18 Februari
2026, namun BPSK menyatakan tidak berwenang menangani
sengketa dimaksud karena pelaku usaha berada di luar wilayah
hukum Indonesia (vide p-9).
d) Bahwa penolakan kewenangan oleh BPSK tersebut menunjukkan
bahwa frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usaha digital lintas
negara, sehingga hak menggugat yang secara normatif diberikan
oleh undang-undang berubah menjadi hak yang tidak dapat
dilaksanakan secara nyata (non-executable right), yang secara
langsung menutup akses keadilan Pemohon I.
e) Bahwa setelah BPSK menyatakan tidak berwenang, Pemohon I
mengajukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 15.34 WIB dan
mengisi formulir pengaduan resmi BPKN (vide P-10) sebagai bentuk
penggunaan hak konstitusional Pemohon I untuk memperoleh
perlindungan hukum dari negara.
f) Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang
Perlindungan Konsumen hanya memberikan kewenangan kepada
BPKN untuk menerima pengaduan dan mendorong perkembangan
lembaga perlindungan konsumen, tanpa disertai kewenangan
8
normatif
untuk
memfasilitasi,
menindaklanjuti,
atau
mengoordinasikan penyelesaian sengketa konsumen, khususnya
terhadap pelaku usaha luar negeri, sehingga pengaduan Pemohon I
berhenti pada tahap administratif tanpa menghasilkan pemulihan
hukum yang efektif.
g) Bahwa keadaan dimana BPSK menyatakan tidak berwenang
berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan BPKN hanya menerima
pengaduan tanpa kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan
Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f menunjukkan adanya
kekosongan perlindungan hukum (legal protection gap) yang
bersumber
langsung
dari
desain
norma
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, bukan semata-mata akibat praktik
pelaksanaan oleh lembaga.
h) Bahwa kondisi tersebut memperlihatkan bahwa frasa “menjamin
adanya kepastian hukum” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tidak memiliki operasionalisasi normatif
yang efektif terhadap transaksi digital lintas negara, karena undang-
undang menjanjikan perlindungan hukum namun tidak menyediakan
forum penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara nyata oleh
konsumen.
i) Bahwa lebih lanjut Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen masih menggunakan terminologi “Daerah Tingkat II”, yang
tidak lagi dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini,
sehingga menimbulkan ketidakjelasan kelembagaan penyelesaian
sengketa konsumen dan semakin mempersempit akses Pemohon I
terhadap forum pemulihan hukum.
j) Bahwa secara kumulatif keberlakuan Pasal 1 angka 1 sepanjang
frasa “menjamin adanya kepastian hukum”, Pasal 18 ayat (1) huruf c
dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1),
serta
Pasal
53
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
menciptakan keadaan dimana Pemohon I tidak memiliki forum
penyelesaian sengketa yang efektif meskipun undang-undang secara
formal menjanjikan perlindungan konsumen.
9
k) Bahwa akibat langsung dari desain norma tersebut, Pemohon I
kehilangan akses terhadap penyelesaian sengketa yang dapat
dijalankan secara nyata serta tidak memperoleh mekanisme
pemulihan atas dana elektronik yang telah terpotong, sehingga hak
konstitusional Pemohon I atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak
terpenuhi.
l) Bahwa ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif
tersebut juga berdampak pada tidak terlindunginya hak milik pribadi
Pemohon I berupa dana elektronik yang berkurang tanpa tersedianya
sarana pemulihan hukum yang efektif, sehingga bertentangan
dengan jaminan hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945.
m) Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon I bukan
merupakan kerugian kontraktual biasa antara konsumen dan pelaku
usaha, melainkan kerugian konstitusional yang timbul secara
langsung akibat keberlakuan norma Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang belum memberikan mekanisme perlindungan hukum
efektif terhadap transaksi elektronik lintas negara.
B. Kerugian Pemohon II
a) Bahwa
Pemohon
II
merupakan
konsumen
layanan
digital
internasional yang melakukan transaksi berlangganan aplikasi
melalui sistem elektronik dan telah mengajukan permintaan
penghentian langganan (subscription cancellation) kepada penyedia
layanan sebagaimana dibuktikan melalui korespondensi surat
elektronik (vide P-11). Namun demikian, posisi hukum Pemohon II
sepenuhnya bergantung pada kebijakan sepihak pelaku usaha luar
negeri tanpa tersedia mekanisme hukum nasional yang dapat
menjamin pemulihan hak konsumen secara efektif.
b) Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menggunakan frasa
“pelaku usaha” tidak menjangkau pelaku usaha digital lintas negara,
sehingga hak menggugat yang secara normatif diberikan oleh
undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara nyata oleh
10
Pemohon II dan menyebabkan tertutupnya akses terhadap forum
penyelesaian sengketa yang efektif.
c) Bahwa akibat keberlakuan norma a quo, Pemohon II mengalami
kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 serta tidak terlindunginya hak milik pribadi atas dana yang telah
dibayarkan dalam transaksi elektronik sebagaimana dijamin Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945.
d) Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat yang nyata
antara berlakunya Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin
adanya kepastian hukum” dan Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa
“pelaku usaha” dengan kerugian konstitusional Pemohon II, karena
norma tersebut menciptakan perlindungan hukum yang bersifat
deklaratif namun tidak menyediakan mekanisme penyelesaian
sengketa yang efektif bagi konsumen digital lintas negara.
C. Kerugian Pemohon III:
a) Bahwa Pemohon III merupakan konsumen layanan digital berbasis
langganan (subscription service) yang melakukan transaksi melalui
sistem elektronik internasional, dimana layanan tersebut menerapkan
mekanisme perpanjangan otomatis (auto-renewal billing) sehingga
secara potensial menimbulkan pembebanan biaya berulang tanpa
persetujuan sadar konsumen (vide p-13).
b) Bahwa frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen secara normatif menjanjikan perlindungan terhadap
konsumen, namun dalam praktik transaksi digital lintas negara
Pemohon III tidak memiliki kepastian mengenai mekanisme
pemulihan hak apabila terjadi pembebanan tagihan otomatis.
c) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-
Undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya dimaksudkan
melindungi
konsumen
dari
klausula
baku
yang
menolak
pengembalian dana dan perubahan sepihak perjanjian, namun norma
tersebut tidak memiliki daya jangkau efektif terhadap kontrak
11
elektronik internasional sehingga konsumen tetap berpotensi
dibebani kebijakan sepihak pelaku usaha digital.
d) Bahwa penggunaan frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mencakup pelaku
usaha digital lintas yurisdiksi, sehingga apabila kerugian akibat
tagihan otomatis terjadi, Pemohon III berpotensi tidak memiliki forum
penyelesaian sengketa yang efektif untuk menuntut haknya.
e) Bahwa kondisi tersebut secara potensial menimbulkan kerugian
konstitusional bagi Pemohon III berupa tidak terpenuhinya hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 serta terancamnya hak milik pribadi atas dana
elektronik sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
f) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik putusannya telah
mengakui kerugian konstitusional yang bersifat potensial sepanjang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
sehingga risiko pembebanan tagihan otomatis tanpa mekanisme
perlindungan hukum yang efektif memenuhi syarat kerugian
konstitusional Pemohon III.
8. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas
bukanlah akibat kesalahan penerapan norma (misapplication of law) oleh
lembaga pelaksana ataupun pelaku usaha, melainkan bersumber langsung
dari konstruksi dan desain norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang sejak awal belum mengatur dan
menjangkau hubungan hukum dalam transaksi digital lintas negara. Bahkan
apabila seluruh lembaga perlindungan konsumen bekerja secara optimal dan
sempurna sekalipun, norma a quo tetap tidak menyediakan forum
penyelesaian sengketa yang efektif terhadap pelaku usaha digital lintas
negara, sehingga hak konstitusional Para Pemohon tetap tidak dapat
dipulihkan. Oleh karena itu, persoalan yang diajukan Para Pemohon dalam
permohonan a quo merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-
undang (constitutionality of norms) dan bukan semata-mata persoalan
implementasi atau penerapan hukum.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kerugian konstitusional Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
12
terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata antara
berlakunya Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin adanya kepastian
hukum”, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f, Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku usaha”, serta Pasal 53
sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen
dengan
tidak
terpenuhinya
hak
konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena norma-norma a quo secara
sistemik tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
yang efektif terhadap transaksi digital lintas negara, mengakibatkan hak
menggugat tidak dapat dilaksanakan secara nyata, pengaduan konsumen
berhenti pada fungsi administratif tanpa penyelesaian hukum, serta tidak
tersedianya forum pemulihan hukum yang efektif atas pengurangan nilai
ekonomi Para Pemohon. Dengan demikian, seluruh unsur kerugian
konstitusional sebagaimana doktrin dan praktik putusan Mahkamah
Konstitusi telah terpenuhi, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin UUD
NRI 1945, adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun
potensial, adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya norma undang-
undang yang diuji dengan kerugian Para Pemohon, serta adanya
kemungkinan pemulihan hak konstitusional Para Pemohon apabila
permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum dan kerugian
konstitusional Para Pemohon tersebut, permohonan a quo pada pokoknya
menimbulkan pertanyaan konstitusional (constitutional question), yaitu
apakah negara tetap memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam
menjamin kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak milik warga
negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI 1945, apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tidak menyediakan mekanisme perlindungan
hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif terhadap transaksi digital
lintas negara. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas norma dalam
permohonan a quo menjadi relevan dan diperlukan untuk memastikan
terpenuhinya jaminan konstitusional warga negara dalam perkembangan
ekonomi digital modern.
13
III. Alasan Permohonan
A. Pasal 1 Angka 1 Frasa “Menjamin Adanya Kepastian Hukum”, Pasal 18
Ayat (1) Huruf c dan Huruf g, Pasal 45 Ayat (1) Frasa “Pelaku Usaha”,
Pasal 34 Ayat 1 huruf d dan f, serta Pasal 53 Frasa “Daerah Tingkat II”
Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap orang untuk
memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum
yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan
konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa pembentukan
dan keberlakuan suatu undang-undang tidak hanya dituntut hadir secara
formal sebagai norma tertulis, tetapi juga wajib menyediakan mekanisme
hukum yang dapat diakses, dilaksanakan secara efektif, serta mampu
memberikan perlindungan nyata terhadap warga negara. Dalam konteks
perkembangan transaksi elektronik dan perdagangan digital lintas
yurisdiksi, prinsip kepastian hukum yang adil menuntut agar hukum
nasional tetap mampu menjamin akses keadilan dan perlindungan hak
warga negara meskipun hubungan hukum terjadi melalui sistem
elektronik dan melibatkan pelaku usaha yang tidak memiliki kehadiran
fisik di wilayah Indonesia.
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen
sebagai segala upaya yang “menjamin adanya kepastian hukum”. Frasa
tersebut secara normatif menempatkan negara sebagai pihak yang wajib
membangun sistem perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.
Namun demikian, norma a quo tidak diikuti dengan konstruksi
pengaturan yang mampu menjangkau hubungan hukum dalam transaksi
digital lintas negara, khususnya terhadap pelaku usaha yang beroperasi
melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik di wilayah Indonesia.
Akibatnya, jaminan kepastian hukum yang dijanjikan oleh undang-
undang menjadi tidak operasional secara normatif karena tidak
menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan
secara efektif oleh konsumen ketika haknya dirugikan dalam transaksi
elektronik lintas yurisdiksi.
14
3. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan
pengaturan (normative inconsistency) dalam sistem hukum nasional,
dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjanjikan kepastian
hukum
bagi
konsumen,
namun
tidak
membangun
konstruksi
perlindungan yang mampu menjangkau pelaku usaha digital lintas
negara. Sementara itu, perkembangan regulasi nasional di bidang
ekonomi digital justru telah mengakui keberlakuan hukum Indonesia
terhadap aktivitas elektronik lintas yurisdiksi. Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 2 menegaskan bahwa ketentuan
hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik yang berada di dalam
maupun
di
luar
wilayah
Indonesia,
sepanjang
perbuatannya
menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia. Pengaturan lebih lanjut
mengenai transaksi elektronik internasional juga menegaskan bahwa
kontrak elektronik yang melibatkan pengguna di Indonesia tetap tunduk
pada hukum Indonesia apabila memiliki keterkaitan nyata dengan
yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, ketika rezim hukum transaksi
elektronik telah mengakui jangkauan ekstrateritorial terhadap pelaku
usaha digital, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak
menyediakan mekanisme perlindungan yang sejalan, maka timbul
kekosongan perlindungan hukum yang bersumber dari desain norma
undang-undang yang diuji.
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik secara tegas mengakui
keberadaan Pelaku Usaha Luar Negeri sebagai subjek hukum dalam
kegiatan perdagangan digital yang menargetkan konsumen Indonesia.
Pengaturan tersebut menempatkan pelaku usaha digital asing yang
secara aktif menawarkan layanan kepada masyarakat Indonesia sebagai
pihak yang memiliki kehadiran ekonomi di Indonesia serta diwajibkan
memenuhi ketentuan hukum nasional, termasuk penunjukan perwakilan
di wilayah hukum Indonesia. Pengakuan normatif tersebut menunjukkan
bahwa negara telah memperluas jangkauan yurisdiksi hukumnya
terhadap pelaku usaha lintas negara. Namun demikian, perluasan
pengakuan hukum tersebut tidak diikuti dengan pengaturan perlindungan
konsumen
yang sepadan dalam Undang-Undang Perlindungan
15
Konsumen, sehingga konsumen Indonesia diakui sebagai subjek pasar
digital global tanpa disertai jaminan akses perlindungan hukum yang
efektif. Keadaan ini menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang secara
langsung berimplikasi pada tidak terpenuhinya kepastian hukum yang
adil bagi konsumen.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
melalui Pasal 65 mewajibkan pelaku usaha yang melakukan
perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi
yang benar, jelas, dan jujur serta membuka mekanisme penyelesaian
sengketa baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian
sengketa. Selain itu, melalui kebijakan fiskal sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, negara juga memperlakukan
pelaku usaha digital luar negeri sebagai subjek pajak yang memiliki
kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia, sehingga negara berwenang
mengenakan kewajiban perpajakan atas aktivitas transaksi elektronik
yang dilakukan kepada konsumen Indonesia. Pengaturan tersebut
menunjukkan bahwa negara secara normatif telah mengakui keberadaan
dan aktivitas pelaku usaha digital lintas negara sebagai bagian dari
sistem hukum nasional.
6. Bahwa pengakuan negara terhadap pelaku usaha digital global sebagai
subjek perdagangan, subjek hukum transaksi elektronik, dan subjek
perpajakan menunjukkan adanya perluasan yurisdiksi hukum nasional
dalam bidang ekonomi digital. Namun perluasan pengakuan hukum
tersebut tidak diikuti dengan pembaruan norma dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang mampu menjamin perlindungan hukum
efektif bagi konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha digital
lintas negara. Akibatnya, frasa “menjamin adanya kepastian hukum”
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
kehilangan operasionalitas normatif karena tidak menyediakan akses
penyelesaian
sengketa
yang
nyata
bagi
konsumen,
sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
16
7. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya melarang
klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk
menolak pengembalian pembayaran serta melakukan perubahan
sepihak
terhadap
syarat
perjanjian,
yang
dimaksudkan
untuk
menempatkan konsumen pada kedudukan yang setara dengan pelaku
usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Namun demikian,
konstruksi norma a quo belum menjangkau karakter hubungan hukum
dalam transaksi digital berbasis sistem elektronik, khususnya layanan
berlangganan otomatis dan kontrak elektronik lintas yurisdiksi yang
seluruh syaratnya ditentukan secara sepihak melalui platform digital.
Akibat keterbatasan jangkauan normatif tersebut, perlindungan yang
secara tekstual diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g tidak
dapat diwujudkan secara efektif dalam hubungan hukum digital modern,
sehingga tujuan kesetaraan para pihak dalam perjanjian menjadi tidak
tercapai secara nyata bagi konsumen.
8. Bahwa Para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 18 ayat
(1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai
norma yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen,
melainkan mempersoalkan keterbatasan jangkauan normatif norma a
quo yang belum mencakup karakter hubungan hukum dalam kontrak
elektronik dan layanan digital lintas yurisdiksi. Akibatnya, perlindungan
konsumen yang secara konseptual dimaksudkan oleh pembentuk
undang-undang tidak dapat diwujudkan secara efektif dalam hubungan
hukum ekonomi digital modern.
9. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pasal 18 ayat
(1) huruf c dan huruf g secara tekstual memberikan perlindungan kepada
konsumen, norma tersebut kehilangan operasionalitas konstitusional
ketika diterapkan terhadap kontrak elektronik internasional yang seluruh
syaratnya ditentukan secara sepihak melalui sistem elektronik. Kondisi
tersebut menyebabkan prinsip kesetaraan para pihak dalam kebebasan
berkontrak tidak tercapai dan menempatkan konsumen pada posisi yang
tidak seimbang di hadapan pelaku usaha digital, sehingga bertentangan
dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan prinsip persamaan di
17
hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945.
10. Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk
menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa
konsumen atau melalui peradilan umum. Namun penggunaan frasa
“pelaku usaha” dalam norma a quo tidak secara eksplisit mencakup
pelaku usaha digital lintas negara yang beroperasi melalui sistem
elektronik tanpa kehadiran fisik di wilayah Indonesia. Ketiadaan
perluasan jangkauan normatif tersebut menyebabkan mekanisme
penyelesaian sengketa yang disediakan undang-undang tidak dapat
digunakan secara efektif oleh konsumen dalam hubungan hukum digital
lintas yurisdiksi, sehingga hak menggugat yang dijamin undang-undang
kehilangan daya laksana dan berimplikasi pada terhambatnya akses
terhadap keadilan bagi konsumen.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN hanya diberikan fungsi
memberikan saran dan rekomendasi kebijakan, melakukan penelitian,
serta menerima pengaduan masyarakat tanpa kewenangan adjudikatif
untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Konstruksi pengaturan
tersebut menunjukkan bahwa ketika mekanisme penyelesaian sengketa
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat
menjangkau pelaku usaha digital lintas negara, sementara BPKN juga
tidak memiliki kewenangan penyelesaian sengketa, maka tidak tersedia
forum hukum yang efektif bagi konsumen untuk menuntut haknya.
Keadaan tersebut bersumber dari keterbatasan jangkauan normatif frasa
“pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menghilangkan akses keadilan bagi konsumen.
12. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan tugas kepada
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
untuk
mendorong
berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
serta menerima pengaduan perlindungan konsumen dari masyarakat.
18
Namun norma a quo tidak mengonstruksikan hubungan fungsional
antara kewenangan penerimaan pengaduan dengan mekanisme
penyelesaian sengketa konsumen, khususnya terhadap pelaku usaha
digital
lintas
negara.
Ketiadaan
keterkaitan
normatif
tersebut
menyebabkan pengaduan konsumen berhenti pada tahap administratif
tanpa adanya jalur hukum yang memungkinkan pemulihan hak secara
efektif. Dengan demikian, norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f
membentuk pengaturan perlindungan konsumen yang bersifat deklaratif
tanpa menyediakan sarana perlindungan hukum yang operasional dalam
transaksi elektronik lintas yurisdiksi. Keadaan ini menimbulkan
kekosongan perlindungan hukum yang bersumber dari desain norma
undang-undang, sehingga jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak terpenuhi.
13. Bahwa penggunaan terminologi kelembagaan yang tidak lagi selaras
dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku menimbulkan
ketidakjelasan mengenai kedudukan dan cakupan kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai forum penyelesaian
sengketa konsumen. Ketidakjelasan normatif tersebut berdampak pada
tidak tersedianya kepastian mengenai forum akses keadilan yang dapat
digunakan oleh konsumen, sehingga berimplikasi langsung pada
terhambatnya pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk
memperoleh kepastian hukum yang adil.
14. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen masih menggunakan terminologi “Daerah
Tingkat II”, sementara sistem pemerintahan daerah berdasarkan rezim
otonomi
daerah
telah
menggantinya
dengan
nomenklatur
kabupaten/kota. Penggunaan istilah administratif yang tidak lagi dikenal
dalam sistem ketatanegaraan nasional menimbulkan ambiguitas
kelembagaan dan ketidakjelasan yurisdiksi penyelesaian sengketa
konsumen. Ketidaksesuaian terminologi tersebut menunjukkan norma
yang tidak adaptif terhadap perkembangan sistem pemerintahan dan
dinamika transaksi lintas wilayah, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
19
15. Bahwa berdasarkan keseluruhan konstruksi hukum tersebut, nyata
terdapat ketidaksesuaian normatif antara Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dengan perkembangan rezim hukum ekonomi digital nasional
yang telah mengakui keberadaan pelaku usaha digital lintas negara
sebagai subjek hukum Indonesia melalui pengaturan di bidang transaksi
elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, serta kebijakan
perpajakan ekonomi digital. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan
bahwa norma-norma yang diuji tidak lagi memiliki daya jangkau yang
memadai untuk memberikan perlindungan hukum efektif kepada
konsumen dalam transaksi digital lintas yurisdiksi. Akibatnya, jaminan
perlindungan konsumen yang secara normatif dijanjikan undang-undang
berubah menjadi perlindungan yang tidak operasional, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan
yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
16. Bahwa oleh karena itu, Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin
adanya kepastian hukum”, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal
45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku usaha”, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f, serta Pasal 53 sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lagi
memiliki daya jangkau normatif yang memadai untuk menjamin
perlindungan hukum efektif bagi konsumen dalam transaksi digital lintas
yurisdiksi. Akibatnya, norma-norma a quo menimbulkan ketidakpastian
hukum dan menghambat akses warga negara terhadap perlindungan
hukum yang setara, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Pasal 1 Angka 1 Frasa “Menjamin Adanya Kepastian Hukum”, Pasal 18
Ayat (1) Huruf c dan Huruf g, Pasal 45 Ayat (1) Frasa “Pelaku Usaha”,
Pasal 34 Ayat 1 huruf d dan f, serta Pasal 53 Frasa “Daerah Tingkat II”
Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memiliki dan
20
mempertahankan
hak
milik
pribadi
serta
melindunginya
dari
pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jaminan
konstitusional tersebut tidak terbatas pada kepemilikan benda berwujud,
melainkan juga mencakup hak ekonomi dalam perkembangan
masyarakat modern, termasuk dana elektronik, saldo pembayaran
digital, layanan berlangganan berbasis aplikasi, transaksi perdagangan
elektronik, serta seluruh nilai ekonomi yang timbul dari aktivitas
perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, setiap
pengurangan nilai ekonomi warga negara melalui mekanisme transaksi
digital harus disertai dengan perlindungan hukum yang efektif sebagai
bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak milik
pribadi.
2. Bahwa perkembangan ekonomi digital telah mengubah bentuk
kepemilikan ekonomi masyarakat dari kepemilikan konvensional menuju
kepemilikan berbasis layanan digital yang diakses melalui sistem
elektronik.
Konsumen
melakukan
transaksi
melalui
mekanisme
berlangganan (subscription), pembaruan otomatis (auto-renewal),
pembayaran lintas negara secara real-time, serta penggunaan dompet
digital (e-wallet), yang memungkinkan terjadinya pengurangan nilai
ekonomi secara otomatis tanpa interaksi langsung antara para pihak.
Dalam kondisi demikian, keberlangsungan perlindungan terhadap hak
milik pribadi warga negara tidak lagi hanya bergantung pada kehendak
kontraktual para pihak, melainkan pada keberadaan norma hukum
negara yang mampu menjamin mekanisme perlindungan dan pemulihan
hak secara efektif ketika terjadi pengurangan nilai ekonomi melalui
sistem elektronik.
3. Bahwa peningkatan transaksi pembayaran lintas negara melalui sistem
elektronik menunjukkan perubahan mendasar dalam pola aktivitas
ekonomi masyarakat, dimana nilai ekonomi warga negara semakin
tersimpan dan beredar dalam sistem pembayaran digital internasional.
Perkembangan
tersebut
menempatkan
dana
elektronik,
saldo
pembayaran digital, serta transaksi e-commerce lintas negara sebagai
bagian dari hak milik pribadi yang dilindungi secara konstitusional.
Seiring dengan meningkatnya intensitas transaksi digital global, potensi
21
pengurangan nilai ekonomi warga negara juga dapat terjadi secara cepat
melalui mekanisme sistem elektronik. Oleh karena itu, perkembangan
ekonomi digital modern menimbulkan kewajiban konstitusional bagi
negara untuk memastikan tersedianya perlindungan hukum yang efektif
guna menjamin keamanan dan pemulihan hak milik pribadi warga negara
dalam transaksi digital lintas yurisdiksi.
4. Bahwa dalam konteks perkembangan transaksi digital lintas negara,
frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya berfungsi sebagai
instrumen konstitusional negara untuk memastikan bahwa pengurangan
nilai ekonomi konsumen melalui sistem elektronik hanya dapat terjadi
dalam kerangka perlindungan hukum yang efektif serta disertai
mekanisme pemulihan hak yang nyata. Namun demikian, norma a quo
tidak diikuti dengan pengaturan yang mampu menjamin tersedianya
sarana hukum nasional yang efektif ketika terjadi pembebanan biaya
atau pemotongan dana melalui layanan digital berbasis langganan.
Akibatnya, jaminan kepastian hukum yang dijanjikan undang-undang
kehilangan operasionalitas konstitusional dan gagal memberikan
perlindungan terhadap hak milik pribadi warga negara sebagaimana
dijamin oleh UUD NRI 1945.
5. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara normatif melarang
penggunaan klausula baku yang memberikan kewenangan kepada
pelaku usaha untuk menolak pengembalian pembayaran maupun
melakukan perubahan sepihak terhadap syarat perjanjian, yang
dimaksudkan untuk menempatkan konsumen pada kedudukan yang
setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Namun konstruksi norma a quo belum menjangkau karakter hubungan
hukum dalam layanan digital berbasis sistem elektronik, khususnya
kontrak berlangganan otomatis dan layanan lintas yurisdiksi yang seluruh
ketentuannya ditentukan melalui platform digital. Akibat keterbatasan
jangkauan normatif tersebut, perlindungan yang secara tekstual
diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g tidak mampu
memberikan perlindungan efektif terhadap hak ekonomi konsumen
22
dalam transaksi digital modern, sehingga tujuan kesetaraan para pihak
dalam perjanjian tidak tercapai secara nyata.
6. Bahwa keterbatasan daya jangkau norma perlindungan konsumen dalam
menghadapi hubungan hukum digital lintas yurisdiksi menunjukkan
adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum yang dibentuk
undang-undang dengan karakter transaksi elektronik modern. Dalam
hubungan kontraktual berbasis sistem elektronik yang seluruh syaratnya
ditentukan secara sepihak melalui platform digital, konsumen berada
dalam posisi yang tidak memiliki kendali efektif terhadap pembebanan
biaya atau pengurangan nilai ekonomi yang timbul dari layanan digital.
Ketika
norma
undang-undang
tidak
menyediakan
mekanisme
perlindungan dan pemulihan hukum yang efektif terhadap kondisi
tersebut, maka pengurangan nilai ekonomi warga negara berpotensi
terjadi tanpa perlindungan hukum yang memadai, yang secara
konstitusional
bertentangan
dengan
jaminan
hak
milik
pribadi
sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
7. Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menggunakan frasa “pelaku usaha” belum
mencerminkan perkembangan hukum perdagangan digital lintas
yurisdiksi. Di satu sisi, berbagai regulasi nasional di bidang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta
kebijakan perpajakan ekonomi digital telah mengakui keberadaan pelaku
usaha luar negeri sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan
ekonomi dan memperoleh manfaat ekonomi dari konsumen di Indonesia.
Namun di sisi lain, norma a quo belum menyediakan mekanisme hukum
yang efektif bagi konsumen untuk menuntut pemulihan hak terhadap
pelaku usaha digital lintas negara tersebut. Ketidaksesuaian normatif ini
menyebabkan hak milik pribadi konsumen yang terlibat dalam transaksi
digital tidak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang, sehingga
bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik sebagaimana
diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
8. Bahwa hak untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat
(1)
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
pada
hakikatnya
merupakan perwujudan jaminan akses terhadap keadilan (access to
23
justice) dan hak atas pemulihan hukum yang efektif (effective remedy)
bagi konsumen. Namun ketika norma a quo tidak memiliki daya jangkau
terhadap pelaku usaha digital lintas negara, hak menggugat tersebut
kehilangan daya laksana dan berubah menjadi hak yang bersifat teoritis
semata. Keadaan demikian menyebabkan konsumen tidak memiliki
sarana hukum yang efektif untuk mempertahankan maupun memulihkan
hak milik pribadinya, sehingga jaminan konstitusional atas perlindungan
hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945
menjadi tidak terpenuhi.
9. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang hanya menempatkan Badan Perlindungan
Konsumen Nasional pada fungsi mendorong pengembangan lembaga
perlindungan konsumen serta menerima pengaduan masyarakat tidak
disertai dengan konstruksi norma yang menghubungkan penerimaan
pengaduan tersebut dengan mekanisme pemulihan kerugian konsumen.
Akibatnya, pengaduan yang diajukan konsumen tidak secara normatif
menjamin tersedianya sarana perlindungan maupun pemulihan hak milik
pribadi yang telah berkurang dalam transaksi digital lintas negara.
10. Bahwa ketiadaan keterkaitan normatif antara fungsi penerimaan
pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf d dan huruf f menyebabkan perlindungan konsumen berhenti
pada tahap administratif tanpa menghasilkan perlindungan hukum yang
efektif. Keadaan tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan hukum
terhadap nilai ekonomi milik warga negara, sehingga hak milik pribadi
konsumen dalam transaksi elektronik tidak memperoleh jaminan
pemulihan yang memadai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI 1945.
11. Bahwa ketidakseimbangan perlindungan hukum tersebut semakin nyata
dengan keberlakuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang masih menggunakan terminologi
“Daerah Tingkat II”, nomenklatur pemerintahan yang telah digantikan
dalam sistem otonomi daerah dengan kabupaten/kota. Penggunaan
istilah yang tidak lagi selaras dengan sistem ketatanegaraan yang
berlaku menimbulkan ketidakjelasan normatif mengenai kedudukan dan
24
cakupan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen. Ketidakjelasan
tersebut berdampak pada tidak tersedianya mekanisme pemulihan
hukum yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian ekonomi,
sehingga akses warga negara untuk mempertahankan dan memulihkan
hak milik pribadinya menjadi terhambat, yang pada akhirnya
bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik sebagaimana
diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
12. Bahwa perkembangan transaksi ekonomi digital lintas negara
menimbulkan kompleksitas hubungan hukum yang semakin tinggi,
termasuk potensi pengurangan nilai ekonomi warga negara melalui
mekanisme sistem elektronik yang berlangsung secara cepat dan tanpa
interaksi langsung. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap hak
milik pribadi tidak lagi hanya bergantung pada hubungan kontraktual para
pihak, melainkan pada keberadaan norma hukum negara yang mampu
menjamin mekanisme perlindungan dan pemulihan hak secara efektif.
Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk
memastikan bahwa setiap pengurangan nilai ekonomi warga negara
dalam transaksi digital disertai dengan jaminan perlindungan hukum
yang nyata sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
13. Bahwa pengakuan negara terhadap aktivitas ekonomi digital lintas
negara melalui berbagai kebijakan di bidang perdagangan elektronik dan
perpajakan menunjukkan bahwa pelaku usaha digital global telah
diposisikan sebagai subjek kegiatan ekonomi yang memperoleh manfaat
ekonomi dari konsumen Indonesia. Oleh karena itu, secara konstitusional
negara juga berkewajiban memastikan tersedianya perlindungan hukum
yang seimbang terhadap hak milik pribadi warga negara yang terlibat
dalam transaksi digital tersebut. Namun norma-norma dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang diuji tidak menyediakan
mekanisme perlindungan dan pemulihan hak yang efektif terhadap
pengurangan nilai ekonomi konsumen dalam sistem digital modern,
sehingga membuka potensi berkurangnya hak milik pribadi tanpa
perlindungan hukum yang memadai, yang bertentangan dengan jaminan
25
perlindungan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945.
14. Bahwa Oleh karena itu, Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin
adanya kepastian hukum”, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal
34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku
usaha”, serta Pasal 53 sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lagi
memiliki daya jangkau normatif yang memadai untuk memberikan
perlindungan hukum yang efektif terhadap hak milik pribadi warga negara
dalam perkembangan transaksi elektronik lintas yurisdiksi. Norma-norma
a quo menimbulkan keadaan dimana pengurangan nilai ekonomi
konsumen dapat terjadi tanpa tersedianya mekanisme perlindungan dan
pemulihan hukum yang nyata, sehingga jaminan perlindungan hak milik
pribadi kehilangan makna operasionalnya. Dengan demikian, norma-
norma tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional atas
perlindungan hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) antara Berlakunya Norma
Undang-Undang yang Diuji dengan Kerugian Konstitusional Para
Pemohon
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara
konsisten menegaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon harus
menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
berlakunya norma undang-undang yang diuji dengan tidak terpenuhinya
hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan sebab akibat tersebut tidak
hanya dipahami sebagai akibat faktual langsung, melainkan juga
mencakup
keadaan
dimana
konstruksi
norma
undang-undang
menimbulkan kondisi hukum yang menghalangi warga negara untuk
menikmati perlindungan hak konstitusionalnya secara efektif.
2. Bahwa Para Pemohon merupakan konsumen layanan digital dalam
ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik lintas negara,
sehingga hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 serta hak milik pribadi sebagaimana Pasal 28H
26
ayat (4) UUD NRI 1945 secara langsung berkaitan dengan keberlakuan
norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diuji dalam
perkara a quo.
3. Bahwa Pemohon I mengalami pengurangan nilai ekonomi melalui
mekanisme langganan digital otomatis dalam hubungan hukum
elektronik lintas negara, yang menunjukkan relevansi langsung
perlindungan konsumen terhadap hak milik pribadi dalam transaksi
digital modern.
4. Bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan Pasal
18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
karena norma a quo belum memiliki daya jangkau normatif terhadap
kontrak elektronik lintas yurisdiksi, sehingga larangan klausula baku yang
dimaksud undang-undang tidak dapat memberikan perlindungan hukum
efektif kepada konsumen digital.
5. Bahwa keterbatasan jangkauan normatif frasa “pelaku usaha” dalam
Pasal 45 ayat (1) menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa yang
disediakan undang-undang tidak dapat digunakan secara efektif dalam
hubungan hukum dengan pelaku usaha digital lintas negara, sehingga
hak menggugat kehilangan daya laksananya.
6. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f hanya mengonstruksikan
fungsi penerimaan pengaduan tanpa keterkaitan normatif dengan
mekanisme pemulihan kerugian konsumen, sehingga norma tersebut
tidak menyediakan sarana perlindungan hukum efektif bagi konsumen
dalam transaksi digital lintas yurisdiksi.
7. Bahwa ketiadaan integrasi normatif antara fungsi pengaduan dan
penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen yang dijanjikan undang-undang bersifat deklaratif tanpa
menyediakan mekanisme pemulihan hak yang nyata.
8. Bahwa kombinasi ketidakefektifan Pasal 18, keterbatasan Pasal 45,
serta sifat administratif Pasal 34 menyebabkan frasa “menjamin adanya
kepastian hukum” dalam Pasal 1 angka 1 kehilangan operasionalitas
konstitusionalnya.
9. Bahwa penggunaan terminologi “Daerah Tingkat II” dalam Pasal 53
menimbulkan ketidakjelasan normatif mengenai forum penyelesaian
27
sengketa konsumen, sehingga memperkuat hambatan akses Pemohon I
terhadap perlindungan hukum yang efektif.
10. Bahwa Pemohon II berada dalam hubungan hukum digital lintas negara
dimana pemulihan hak konsumen sepenuhnya bergantung pada
mekanisme yang tidak dijangkau oleh norma perlindungan konsumen
nasional.
11. Bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari
konstruksi Pasal 45 ayat (1) yang tidak secara normatif mencakup pelaku
usaha digital lintas yurisdiksi, sehingga hak menggugat tidak dapat
dijalankan secara efektif.
12. Bahwa akibatnya frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam
Pasal 1 angka 1 menjadi bersifat deklaratif karena tidak diikuti oleh
mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses secara nyata oleh
konsumen digital.
13. Bahwa Pemohon III berada dalam risiko nyata pembebanan biaya
melalui sistem auto-renewal subscription yang menunjukkan potensi
pengurangan hak milik pribadi dalam transaksi elektronik modern.
14. Bahwa keterbatasan daya jangkau Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g
terhadap kontrak elektronik lintas negara membuka kemungkinan
pengurangan nilai ekonomi konsumen tanpa perlindungan hukum efektif.
15. Bahwa penggunaan frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1)
menyebabkan hak menggugat Pemohon III berpotensi tidak dapat
direalisasikan apabila kerugian terjadi.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik putusannya telah mengakui
kerugian konstitusional yang bersifat potensial sepanjang secara rasional
dapat dipastikan akan terjadi (reasonably foreseeable), sehingga risiko
yang dialami Pemohon III memenuhi syarat kerugian konstitusional.
17. Bahwa hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian
Para Pemohon secara sistemik dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 1 menjanjikan kepastian hukum tanpa menyediakan
mekanisme perlindungan operasional;
b. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g tidak memiliki daya jangkau
terhadap kontrak elektronik internasional;
28
c. Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f membatasi perlindungan pada
fungsi administratif tanpa pemulihan hak;
d. Pasal 45 ayat (1) tidak mencakup pelaku usaha digital lintas negara
sehingga hak menggugat kehilangan daya laksana; dan
e. Pasal 53 menggunakan terminologi kelembagaan yang tidak lagi
adaptif terhadap sistem ketatanegaraan.
18. Bahwa rangkaian norma tersebut secara kumulatif menciptakan
kekosongan
perlindungan
hukum
(legal
protection
gap)
yang
menyebabkan Para Pemohon tidak memperoleh forum pemulihan hak
secara efektif.
19. Bahwa
apabila
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
penafsiran
konstitusional terhadap norma-norma a quo sehingga menjangkau
hubungan hukum digital lintas yurisdiksi, maka terdapat kemungkinan
nyata pemulihan hak konstitusional Para Pemohon.
20. Bahwa dengan demikian seluruh unsur causal verband telah terpenuhi
karena keberlakuan norma-norma a quo secara langsung dan logis
menyebabkan tidak terpenuhinya hak konstitusional Para Pemohon atas
kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak milik pribadi
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI 1945.
IV.
Petitum
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sepanjang frasa “menjamin adanya kepastian
hukum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa jaminan kepastian hukum
dalam perlindungan konsumen mencakup perlindungan hukum yang efektif
dan akses terhadap penyelesaian sengketa konsumen, termasuk dalam
transaksi elektronik dan transaksi digital lintas negara yang menimbulkan
akibat hukum di wilayah Republik Indonesia;
29
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa
larangan klausula baku berlaku pula terhadap kontrak elektronik dan layanan
digital yang menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen serta menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah
hukum Republik Indonesia, termasuk yang dilakukan melalui sistem
elektronik lintas negara;
4. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa
tugas
menerima
pengaduan
dan
melakukan
kerja
sama
internasional memfasilitasi,
menindaklanjuti,
dan
mengoordinasikan
penyelesaian pengaduan konsumen Indonesia terhadap pelaku usaha yang
berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia melalui mekanisme
kerja sama internasional;
5. Menyatakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sepanjang frasa “pelaku usaha” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mencakup setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya
menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik
Indonesia, termasuk melalui sistem elektronik atau perdagangan digital lintas
negara;
6. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai sebagai “kabupaten/kota” sesuai sistem pemerintahan daerah
yang berlaku.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
30
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bernita Matondang;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gabby Mayang Sari;
5
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Evelyn Amanda;
6.
Bukti P-6
: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Para Pemohon;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi
screenshot
email
konfirmasi
permintaan
pengembalian dana (refund) dari google terkait transaksi
pembelian aplikasi;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi (screenshot) email dari Google Play mengenai
pemberitahuan penolakan permintaan pengembalian dana
(refund) atas pembelian aplikasi;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi
(screenshot)
percakapan
WhatsApp
antara
Pemohon dengan petugas Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kabupaten Bogor mengenai pengaduan
transaksi Google Play;
10.
Bukti P-10
: Fotokopi tangkapan layar bukti pengiriman pengaduan
konsumen melalui formulir pengaduan online Badan
Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang
menunjukkan pengaduan Pemohon telah direkam/diterima
sistem;
11.
Bukti P-11
: Fotokopi
(screenshot)
korespondensi
email
antara
Pemohon dengan pihak PDF Guru mengenai permintaan
pembatalan langganan (subscription cancellation) serta
konfirmasi bahwa langganan Pemohon telah dibatalkan dan
tidak akan dilakukan penagihan lebih lanjut;
12.
Bukti P-12
: Fotokopi
(screenshot)
bukti
transaksi
pembayaran
langganan Apple Music Individual (Monthly) sebesar
Rp55.000,- yang dibayarkan melalui metode pembayaran
GoPay pada tanggal 26 Januari 2026.
Selain itu, para Pemohon menyerahkan keterangan tertulis ahli atas nama
Tulus Abadi, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni
2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
31
1. Perkembangan Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital
Ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
disahkan, pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen masih
didominasi transaksi konvensional. Pada saat itu hampir seluruh pelaku usaha
memiliki domisili yang jelas, kegiatan usaha dilakukan secara fisik, dan
penyelesaian sengketa relatif mudah dilakukan karena para pihak berada dalam
satu yurisdiksi hukum.
Namun dalam dua dekade terakhir telah terjadi transformasi fundamental.
Perdagangan barang dan jasa berkembang menjadi perdagangan melalui sistem
elektronik (electronic commerce), yang memungkinkan konsumen Indonesia
melakukan transaksi secara langsung dengan pelaku usaha yang berkedudukan
di berbagai negara tanpa kehadiran fisik di wilayah Indonesia.
Transformasi tersebut mengubah paradigma hubungan hukum antara konsumen
dan pelaku usaha.
Hubungan hukum yang sebelumnya bersifat nasional kini berubah menjadi
hubungan hukum lintas batas negara (cross-border transaction), sehingga
pendekatan perlindungan konsumen yang dibangun berdasarkan paradigma
tahun 1999 tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas hubungan
hukum digital modern.
Dalam
berbagai
penelitian
mengenai
amandemen
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, saya menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan
terletak pada tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan pada
keterbatasan daya jangkau normanya terhadap perkembangan ekonomi digital.
Oleh karena itu diperlukan pembaruan norma agar perlindungan konsumen tetap
relevan terhadap model bisnis digital global.
2. Negara Telah Mengakui dan Menikmati Manfaat Ekonomi Digital
Salah satu perkembangan yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir
adalah meningkatnya kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. Menurut hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company dalam
laporan eConomy SEA 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan
mencapai USD 77 miliar pada tahun 2022 atau sekitar Rp1.197,8 triliun, dengan
pertumbuhan tahunan sebesar 22 persen. Lebih lanjut, laporan tersebut
menunjukkan bahwa sektor e-commerce merupakan penyumbang “terbesar
dengan nilai sekitar USD 59 miliar, bahkan diproyeksikan meningkat menjadi
32
sekitar USD95 miliar pada tahun 2025. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
Indonesia telah berkembang menjadi ekonomi digital terbesar di kawasan Asia
Tenggara. Dari sudut pandang ekonomi publik, angka tersebut menunjukkan
bahwa platform digital global bukan lagi pelaku ekonomi yang bersifat marginal,
melainkan telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Negara memperoleh manfaat yang sangat besar melalui meningkatnya aktivitas
perdagangan digital, perluasan investasi, peningkatan konsumsi masyarakat,
penciptaan lapangan kerja, dan bertambahnya penerimaan negara melalui
sektor perpajakan. Dengan demikian, secara faktual negara telah mengakui
keberadaan platform digital global sebagai bagian penting dari sistem ekonomi
nasional.
3. Negara Telah Memperoleh Manfaat Fiskal dari Platform Digital
Selain memperoleh manfaat ekonomi makro, negara juga telah memperoleh
manfaat fiskal yang sangat signifikan. Data Direktorat Jenderal Pajak
menunjukkan bahwa hingga 28 Februari 2026 penerimaan dari sektor ekonomi
digital telah mencapai sekitar Rp48,11 triliun, yang berasal dari: PPN
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sekitar Rp37,40 triliun; Pajak
aset kripto sekitar Rp1,96 triliun; Pajak fintech
(peer-to-peer lending) sekitar Rp4,64 triliun; Pajak melalui Sistem Informasi
Pengadaan Pemerintah sekitar Rp4,11 triliun. Sampai periode tersebut
pemerintah juga telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut
PPN, dan 223 di antaranya telah melaksanakan pemungutan serta penyetoran
PPN kepada negara. Data tersebut menunjukkan bahwa negara secara aktif
mengakui keberadaan platform digital global sebagai subjek yang memiliki
kewajiban hukum di bidang perpajakan. Artinya, negara tidak mengalami
hambatan ketika menjangkau platform digital untuk kepentingan penerimaan
negara. Namun keadaan tersebut sangat berbeda ketika konsumen Indonesia
mengalami kerugian. Dalam praktik penyelesaian sengketa, konsumen justru
menghadapi kesulitan memperoleh pemulihan hak karena keterbatasan
jangkauan norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi
digital lintas negara. Keadaan demikian melahirkan ketidakseimbangan fungsi
negara. Di satu sisi negara mampu menjangkau pelaku usaha digital untuk
memperoleh manfaat fiskal. Di sisi lain negara belum sepenuhnya mampu
33
menghadirkan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara
yang mengalami kerugian akibat transaksi dengan pelaku usaha yang sama.
4. Perlindungan Konsumen yang Efektif Merupakan Konsekuensi Negara
Hukum dan Tidak Dapat Berhenti pada Pengakuan Hak Secara Deklaratif
Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perlindungan konsumen modern
adalah bahwa hak konsumen tidak cukup hanya diakui dalam rumusan undang-
undang, melainkan harus dapat dilaksanakan secara nyata (effective consumer
protection). Esensi perlindungan hukum bukan terletak pada banyaknya hak
yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada
tersedianya mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dipulihkan ketika
terjadi pelanggaran. Dalam perspektif teori negara hukum (rechtsstaat),
perlindungan hukum yang dijamin konstitusi mengandung tiga unsur yang tidak
dapat dipisahkan, yaitu pengakuan hak, kepastian hukum, dan tersedianya
mekanisme pemulihan hukum (effective remedy). Apabila salah satu unsur
tersebut tidak tersedia, maka perlindungan hukum hanya bersifat formal dan
kehilangan makna substantif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada
dasarnya telah mengakui berbagai hak konsumen. Namun, perkembangan
transaksi digital lintas negara memperlihatkan bahwa pengakuan tersebut belum
sepenuhnya diikuti dengan mekanisme perlindungan yang dapat dijalankan
secara efektif. Dalam praktiknya, ketika konsumen Indonesia mengalami
kerugian akibat transaksi dengan platform digital global, akses terhadap
pemulihan hukum menjadi sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman empiris
saya selama menangani pengaduan konsumen di YLKI maupun Forum
Konsumen Berdaya Indonesia, persoalan utama bukan terletak pada sedikitnya
jumlah hak konsumen yang diberikan undang-undang, melainkan pada
ketidakmampuan norma menjangkau hubungan hukum digital yang berkembang
sangat cepat. Keadaan tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum
dengan realitas sosial (regulatory gap). Oleh karena itu, saya berpendapat
bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memandang perkara ini bukan sebagai
persoalan administratif, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang
menyangkut efektivitas perlindungan hak warga negara.
34
5. Ketidakseimbangan antara Fungsi Fiskal Negara dan Fungsi Perlindungan
Konstitusional
Dalam perkara a quo terdapat keadaan yang menurut hemat saya sangat penting
untuk dicermati. Negara telah membangun berbagai instrumen hukum yang
memungkinkan pemerintah memungut pajak dari platform digital global.
Pemerintah bahkan telah menunjuk ratusan pelaku usaha PMSE sebagai
pemungut PPN dan berhasil memperoleh penerimaan negara puluhan triliun
rupiah dari aktivitas ekonomi digital. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara
hukum negara mengakui eksistensi platform digital global sebagai subjek hukum
yang dapat dibebani kewajiban. Namun pengakuan tersebut tidak diikuti oleh
kemampuan sistem hukum nasional untuk menghadirkan perlindungan hukum
yang setara kepada konsumen. Dengan kata lain, ketika negara memerlukan
platform digital untuk kepentingan penerimaan negara, keberadaan mereka
diakui. Sebaliknya, ketika warga negara mengalami kerugian akibat transaksi
dengan platform yang sama, mekanisme perlindungan hukum justru tidak
mampu menjangkaunya. Menurut hemat saya, keadaan demikian menciptakan
ketidakseimbangan fungsi negara. Negara memperoleh manfaat ekonomi.
Negara memperoleh manfaat fiskal. Negara memperoleh pertumbuhan ekonomi
digital. Namun konsumen yang menjadi sumber aktivitas ekonomi tersebut
belum memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam perspektif
konstitusi, keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the law
dan equal protection of the law, karena perlindungan negara menjadi tidak
seimbang antara kepentingan fiskal dan perlindungan hak warga negara.
6. Persoalan Perkara a quo Bersumber dari Desain Norma, Bukan Kesalahan
BPSK ataupun BPKN
Dalam perkara ini penting ditegaskan bahwa saya tidak melihat adanya
kesalahan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kedua lembaga tersebut telah
menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Apabila BPSK menyatakan tidak berwenang menangani sengketa
tertentu, hal tersebut merupakan konsekuensi dari batas kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang. Demikian pula ketika BPKN hanya menerima
pengaduan masyarakat tanpa dapat memberikan penyelesaian yang mengikat,
keadaan tersebut juga merupakan konsekuensi dari desain kewenangan yang
35
dibentuk pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sumber persoalan
bukanlah pelaksanaan norma (implementation of law), melainkan terletak pada
konstitusionalitas norma itu sendiri (constitutionality of norms). Oleh sebab itu,
menurut hemat saya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional
untuk memberikan penafsiran yang memastikan norma Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tetap mampu memberikan perlindungan hukum yang
efektif sesuai perkembangan ekonomi digital.
7. Hasil
Penelitian
Mengenai
Urgensi
Amandemen
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Dalam berbagai penelitian yang saya lakukan mengenai arah pembaruan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah kebutuhan
mendesak. Pertama, penguatan kelembagaan BPKN dan BPSK agar memiliki
kewenangan yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Kedua, pembentukan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) sehingga
penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara digital sebagaimana transaksi
yang juga berlangsung secara digital. Ketiga, pengaturan yang secara tegas
menjangkau transaksi digital lintas negara sehingga tidak terjadi kekosongan
perlindungan hukum. Keempat, penguatan perlindungan terhadap konsumen
rentan dan peningkatan akses terhadap keadilan. Kelima, pembaruan UUPK
agar sesuai dengan perkembangan ekonomi digital global yang tidak lagi
mengenal batas yurisdiksi secara konvensional. Seluruh rekomendasi tersebut
menunjukkan bahwa kebutuhan pembaruan UUPK bukan hanya merupakan
aspirasi akademik, melainkan kebutuhan nyata untuk menjamin efektivitas
perlindungan konsumen di Indonesia.
8. Analisis Terhadap Norma yang Diuji dalam Perkara Nomor 86/PUU-
XXIV/2026
Menurut hemat saya, isu konstitusional dalam Perkara Nomor 86/PUU-
XXIV/2026 tidak dapat dipandang hanya sebagai sengketa individual antara
konsumen dan pelaku usaha, melainkan harus dipahami sebagai persoalan
konstitusional mengenai efektivitas negara dalam memenuhi kewajiban
memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Norma yang diuji oleh Para Pemohon pada dasarnya
memiliki tujuan yang baik, yakni memberikan perlindungan kepada konsumen.
36
Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital telah menunjukkan bahwa norma
tersebut belum mampu mengakomodasi hubungan hukum yang lahir dari
transaksi digital lintas negara.
A. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Menurut hemat saya, frasa “menjamin adanya kepastian
hukum” harus dimaknai tidak hanya sebagai pengakuan normatif terhadap
hak konsumen, tetapi juga sebagai kewajiban negara menyediakan
mekanisme hukum yang efektif untuk memulihkan hak tersebut. Apabila
negara hanya mengakui adanya hak namun tidak menyediakan forum
penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara nyata, maka jaminan
kepastian hukum kehilangan makna substantif. Dalam teori perlindungan
konsumen modern, kepastian hukum selalu berjalan beriringan dengan
effective remedy, yaitu tersedianya mekanisme pemulihan hak yang efektif.
Tanpa mekanisme tersebut, perlindungan hukum berubah menjadi
perlindungan yang bersifat deklaratif semata.
B. Pasal 18 Ayat (1) Huruf c dan Huruf g
Perkembangan transaksi digital menunjukkan bahwa hampir seluruh platform
digital menggunakan kontrak baku (standard form contract) yang disusun
secara sepihak. Konsumen pada praktiknya tidak memiliki kesempatan
melakukan negosiasi. Pilihan yang tersedia hanyalah accept atau cancel.
Dalam kondisi demikian posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah.
Apabila klausula baku tersebut kemudian digunakan untuk menolak
pengembalian dana ataupun melakukan perubahan syarat penggunaan
secara sepihak, maka perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi
semakin berkurang. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, norma mengenai
klausula baku harus dimaknai secara konstitusional sehingga mampu
melindungi konsumen terhadap perkembangan kontrak elektronik modern.
C. Pasal 34 Ayat (1) Huruf d dan Huruf f
Ketentuan mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional memberikan
fungsi menerima pengaduan masyarakat. Namun berdasarkan praktik
selama ini, fungsi tersebut belum diikuti kewenangan operasional yang
memadai untuk menghasilkan pemulihan hukum bagi konsumen. Dalam
37
perspektif
perlindungan
konsumen
modern,
lembaga
perlindungan
konsumen seharusnya tidak hanya menjadi tempat menerima laporan, tetapi
juga memiliki kemampuan menghubungkan konsumen dengan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif. Keadaan tersebut merupakan salah satu
alasan mengapa dalam berbagai penelitian saya mengenai amandemen
UUPK diajukan penguatan kelembagaan BPKN.
D. Pasal 45 Ayat (1)
Norma ini memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pelaku
usaha melalui BPSK ataupun peradilan umum. Namun perkembangan
ekonomi digital menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya dapat
digunakan ketika pelaku usaha berada di luar yurisdiksi Indonesia. Akibatnya,
hak menggugat berubah menjadi hak yang secara normatif diakui tetapi
secara praktis tidak dapat dijalankan (non-executable right). Dalam
pandangan saya, keadaan tersebut merupakan bentuk constitutional
protection gap, yakni adanya jaminan konstitusional yang tidak memperoleh
sarana pelaksanaan secara efektif.
E. Pasal 53
Pasal 53 masih menggunakan istilah “Daerah Tingkat II”, padahal istilah
tersebut
telah
dihapus
dari
sistem
pemerintahan
daerah
sejak
diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan
perundang-undangan sesudahnya. Selain menimbulkan ketidakselarasan
sistem hukum, penggunaan istilah yang sudah tidak dikenal tersebut juga
berpotensi mengurangi kepastian hukum mengenai kelembagaan BPSK.
Dalam negara hukum, harmonisasi terminologi peraturan perundang-
undangan merupakan bagian dari asas kepastian hukum.
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR telah
menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Mei
2026 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 12 Mei 2026 yang
diterima Mahkamah pada tanggal 9 dan 14 Juli 2026, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut.
Kendudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
38
DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon
memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU 8/1999 dan UU 17/2023
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang.
Pandangan Umum
1. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di
bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai
variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi
dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi
dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau
jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa
yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam
negeri.
2. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen
karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan
konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang
dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek
aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang
merugikan konsumen.
3. Bahwa hak-hak konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-
hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam
kerangka demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD
NRI Tahun 1945, kedudukan konsumen dan pelaku usaha haruslah seimbang
sehingga tidak terjadi eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. UU 8/1999
dibentuk sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen sekaligus menciptakan keseimbangan antara
kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi nasional.
Pembentukan UU a quo dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum
39
dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya untuk
menjamin hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta
keadilan dalam transaksi, baik yang bersifat konvensional maupun yang
berkembang dalam praktik ekonomi modern.
4. Bahwa dalam konstruksi sistem hukum nasional, UU 8/1999 juga berfungsi
sebagai undang-undang payung atau lex generalis yang menetapkan prinsip-
prinsip dasar perlindungan konsumen yang berlaku secara umum lintas sektor,
sehingga pengaturannya tidak dimaksudkan untuk merinci seluruh bentuk
hubungan hukum secara spesifik, melainkan memberikan landasan normatif
yang selanjutnya dapat dijabarkan dan dilengkapi melalui peraturan perundang-
undangan sektoral sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi, termasuk
dalam bidang transaksi elektronik dan ekonomi digital.
5. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu upaya yang
paling mendasar dalam mencapai dan menjaga kesehatan tubuh yaitu melalui
kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara memilih dan
mengonsumsi makanan serta minuman yang sehat, bergizi seimbang, dan
bermutu. Kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat tersebut tentu harus
dibarengi dengan tersedianya produk-produk makanan dan minuman di
masyarakat oleh pelaku usaha yang aman, sehat, baik, dan bergizi seimbang
bagi tubuh.
6. Bahwa jaminan akan keamanan makanan dan minuman yang baik untuk
dikonsumsi juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi konsumen
karena termasuk kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks ini, hal tersebut
menggambarkan prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen dan
keamanan pangan melalui suatu hubungan timbal balik (symbiotic relationship),
di mana menitikberatkan bahwa pelaku usaha berkewajiban menghasilkan
produk yang aman dan bermutu, sementara konsumen bertanggung jawab untuk
memastikan produk yang dibelinya memenuhi standar kesehatan secara
mandiri.
7. Adanya hubungan timbal balik tersebut sejatinya tercermin dalam UU 8/1999, di
mana dalam undang-undang tersebut diejawantahkan hak dan kewajiban yang
melekat, baik pada pelaku usaha maupun pada konsumen itu sendiri.
40
Perlindungan konsumen diberikan kepada setiap orang pemakai barang/jasa
yang tersedia dalam masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta
kepastian hukum.
Pandangan Terhadap Pokok Permohonan
1. DPR RI terlebih dahulu akan menyampaikan keterangan mengenai pokok
permohonan dengan mengacu pada rapat pembahasan dalam pembentukan UU
8/1999 sebagai berikut:
a. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
merupakan usul inisiatif DPR RI yang dilandasi aspek filosofis, sosiologis,
dan yuridis dalam mewujudkan peraturan yang melindungi konsumen.
Berdasarkan penjelasan Pengusul dalam Rapat Paripurna tanggal 7
Desember 1998, ketiga aspek tersebut adalah:
1)
Dalam aspek filosofis, pembentukan undang-undang perlindungan
konsumen merupakan bagian dari upaya untuk memformulasikan
filosofi pembangunan yang menempatkan konsumen sebagai salah
satu pelaku kegiatan ekonomi dan subjek pembangunan nasional.
Konsumen sudah selayaknya ikut menentukan dalam setiap kegiatan
perekonomian. Pertimbangan kepentingan, keselamatan, peningkatan
produktivitas, dan peningkatan nilai produk harus berorientasi pada
kepentingan konsumen. Pengakuan terhadap posisi sebagai subjek
kegiatan ekonomi nasional maupun internasional sekaligus berarti
menempatkan konsumen sebagai subjek pembangunan, yang tidak
dapat dieksploitasi untuk kepentingan pelaku usaha. Peran konsumen
dalam pembangunan nasional yang bersifat ideal tersebut juga sejalan
dengan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UUD
1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
merata, baik material maupun spiritual dalam suatu sistem
perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
2)
Dalam aspek sosiologis, globalisasi aktivitas perekonomian dan
kemajuan teknologi canggih dalam proses produksi merupakan
lingkungan sosial bagi konsumen pada abad modern ini. Globalisasi
telah membawa dampak pada pergerakan barang, jasa, atau produk
41
dari satu negara ke negara lain serta membawa dampak positif dan
negatif. Dari sisi positif, produk dari suatu negara dapat dengan mudah
diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain. Namun, di sisi
lain, globalisasi produk dapat menimbulkan dampak negatif apabila
tidak ada kontrol terhadap standar kualitas yang layak untuk
dikonsumsi sesuai dengan karakter konsumen di suatu negara.
Lingkungan sosial yang telah menggunakan teknologi canggih dalam
proses produksi juga telah membawa dampak positif maupun negatif
yang perlu diantisipasi dengan regulasi yang sesuai. Teknologi canggih
di satu sisi dapat menghasilkan berbagai jenis produk yang kadang
dibutuhkan oleh konsumen. Namun, di sisi lain, teknologi canggih ini
telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan
mengeksploitasi konsumen.
3)
Dalam aspek yuridis, filosofi, dan paradigma pembangunan yang
meletakkan konsumen sebagai pelaku kegiatan perekonomian dan
subjek pembangunan nasional menuntut pengakuan dan kepastian
yuridis. Dengan demikian, persamaan kedudukan dalam fungsi yang
berbeda antara konsumen dan pelaku usaha perlu dituangkan dalam
suatu undang-undang. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada cita-cita
sebagai negara hukum, terutama dalam mewujudkan keadilan dalam
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Peraturan yang
ada belum memadai dan belum memberikan perlindungan yang
maksimal serta spesifik terhadap kepentingan konsumen. Di samping
itu, perlindungan konsumen secara terpisah telah dituangkan dalam
beberapa undang-undang nasional, namun substansinya kurang
menonjolkan kepentingan konsumen, sehingga masih diperlukan suatu
undang-undang khusus yang menjadi simpul atau “pengikat” dari
ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam
berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, di samping memperkuat ketentuan-ketentuan yang sudah
ada, juga dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik.
b. Bahwa dalam Rapat Rapat Paripurna pada hari Jumat tertanggal 18
Desember 1998 Pukul 08.40-09.35 dengan agenda Pembicaraan Tingkat
42
I/Penjelasan dari Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen, Ketua Pansus menyatakan sebagai berikut:
Ketua Pansus (Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono):
…
Aspek Kedua yang menjadi pertimbangan dan mendasari
lahirnya RUU ini adalah aspek sosiologis.
Globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi
canggih dalam proses produksi merupakan lingkungan sosial
konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah membawa
dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, produk dari suatu
negara dapat dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh
konsumen di negara lain. Namun dalam sisi lain globalisasi produk
dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ada kontrol
terhadap standar kualitas yang layak dikonsumsi sesuai dengan
karakter konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang
telah menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi
telah pula membawa dampak positif maupun negatif yang
perlu diantisipasi dengan suatu produk undang-undang.
Teknologi canggih pada satu sisi dapat menghasilkan
berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen.
Namun dari sisi lain, ternyata teknologi canggih ini telah
dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan
mengeksploitasi konsumen.
Lebih jauh, perkembangan dunia usaha yang begitu pesat
dewasa ini di era globalisasi ini juga menunjukkan trend yang
mendudukkan dan memposisikan konsumen di bawah pengusaha.
Konsumen berada pada kedudukan dan posisi yang lemah,
sedangkan pengusaha berada pada kedudukan dan posisi yang
kuat. Situasi ini sangat memojokkan konsumen. Pilihan konsumen
hanya take or leave it. Bila tidak diambil berarti kesempatan hilang
dan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi. Sedang bila diambil,
tingkat kepuasan konsumen dan fungsi barang atau jasa bagi
konsumen tidak maksimal. Kondisi yang "menjerat" konsumen
pada pilihan "mau tidak mau" ini, tentunya sangat merugikan
banyak orang. Bahkan, sampai sekarang masih saja ada salah
persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat kita, yang
menunjukkan kecenderungan memposisikan konsumen dan
pengusaha
saling
berhadapan,
terutama
dalam
rangka
perlindungan terhadap konsumen. Kesalahan persepsi ini muncul
lebih disebabkan kesalahan mendefinisikan diri. Konsumen
selama ini dianggap sebagai kelompok pasif yang akan selalu
menerima tawaran barang atau jasa yang diproduksi oleh
pengusaha.
Pendefinisian
yang
dilakukan
oleh
kelompok
pengusaha tadi merupakan pengejawantahan konsep "mau tak
mau", yang selama ini mendasari pemikiran para pengusaha kita.
Secara ekonomi, konsumen dan pengusaha sebenarnya
merupakan satu kesatuan utuh yang saling pengaruh
mempengaruhi dan saling berkepentingan satu sama lain.
Ibarat sekeping mata uang, di satu sisi, konsumen membutuhkan
barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha untuk
43
pemenuhan kebutuhannya, di sisi lain, pengusaha sangat
membutuhkan konsumen untuk menyerap basil produksinya. Bila
salah satunya atau keduanya dalam berhubungan tidak seimbang,
maka lambat laun akan mengganggu kepentingan-kepentingan
pihak lainnya. Untuk itu keseimbangan hubungan keduanya akan
saling menguntungkan. Dalam rangka menjaga keseimbangan
hubungan tersebut, perlindungan terhadap konsumen menempati
posisi prioritas utama.
Karena itu, maka di era globalisasi ini perlu ada upaya yang
dapat mensinergikan keempat komponen utama pelaku
ekonomi dan pembangunan, sehingga perlindungan terhadap
konsumen dapat efektif dan maksimal. Ada beberapa prinsip
dasar yang harus diperhatikan, yaitu: Satu, konsumen adalah
setiap orang, tidak ada orang yang tidak mengkonsumsikan
barang,
termasuk
pengusaha.
Dengan
demikian,
konsep
perlindungan terhadap konsumen bukan merupakan gangguan
terhadap kepentingan pengusaha. Sehingga polarisasi konsumen
versus pengusaha yang merupakan hubungan saling terkait dapat
dinetralisir dengan terbitnya perundangan yang mengatur
perlindungan terhadap konsumen; Dua, hak konsumen adalah hak
konstitusional, karena setiap orang adalah konsumen maka setiap
warga negara Republik Indonesia adalah konsumen. Pasal 27
konstitusi kita menyebutkan dengan jelas dan tegas kesamaan
kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum dan
pemerintahan; Tiga, kesederajatann kedudukan antara konsumen
dan pengusaha, ini merupakan konsekuensi logis dari kedua
prinsip terdahulu. Kesederajatan diantara keduanya dalam
hubungan jual beli (transaksi), secara ekonomis sebenarnya akan
menguntungkan kedua belah pihak; Empat, konsep perlindungan
konsumen memerlukan pembinaan sikap, walaupun perlindungan
konsumen adalah hak setiap orang. Dalam aplikasi pengaturan
perlindungan terhadap konsumen diperlukan perubahan orientasi
sikap sehingga hak konsumen tersebut akan efektif. Apresiasi
pemilik hak terhadap hak yang dimilikinya merupakan orientasi
sikap yang penting dan perlu dikembangkan di masyarakat kita;
Lima, perlindungan konsumen hanya akan berkembang dalam
iklim hubungan bisnis yang sehat. Tanpa iklim hubungan bisnis
yang sehat mustahil perlindungan terhadap konsumen dapat
berkembang di masyarakat kita. Untuk itu, penciptaan iklim
hubungan bisnis yang sehat menjadi salah satu syarat dasar. Kami
memandang bahwa kelima prinsip tersebut menjadi landasan
penting bagi kita dalam mengundangkan rancangan yang kita
gagas bersama ini sehingga apa yang menjadi tujuan kita dengan
mengusulkan rancangan ini dapat tercapai.
…
Karena itu, maka hal lain yang juga diperhatikan dalam rangka
mengundangkan rancangan ini sehingga efektif adalah materi dan
sosok dari undang-undang ini kelak. Hal-hal penting yang perlu
diperhatikan tersebut antara lain: Pertama, materi undang-undang
harus sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan dan tidak memunculkan dual-
44
interpretasi. Kedua, materi undang-undang harus luwes, tidak
terhalang oleh kebekuan rumusan dalam menghadapi
perubahan-perubahan
dalam
masyarakat
yang
tidak
fundamental. Ketiga, materi undang-undang harus tuntas, bahwa
perundangan yang akan kita sahkan nanti harus dijabarkan
dengan peraturan pelaksanaannya. Keempat, materi undang-
undang harus menyebutkan sanksi yang jelas dan tegas.
c.
Berdasarkan risalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen tersebut, pembentuk undang-undang telah
menjadikan globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi
sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan norma, yang
mencerminkan adanya kesadaran sejak awal terhadap perubahan pola
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk potensi
ketidakseimbangan posisi para pihak dalam praktik ekonomi modern. Dalam
kerangka tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan pentingnya
perumusan norma yang bersifat luwes dan adaptif agar tetap relevan
terhadap dinamika masyarakat, sehingga norma-norma dalam UU 8/1999
disusun dengan orientasi yang tidak terbatas pada bentuk transaksi tertentu,
melainkan diarahkan untuk memiliki daya jangkau terhadap perkembangan
globalisasi dan kemajuan teknologi, termasuk dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen dalam transaksi elektronik dan ekonomi
digital.
2. Kemudian DPR RI menyampaikan keterangan mengenai pokok permohonan
dengan mengacu pada rapat pembahasan dalam pembentukan UU 17/2023
sebagai berikut:
a. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan merupakan usul
inisiatif DPR RI dalam rangka menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagai upaya pemeliharaan dan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal
tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan
nasional dengan perwujudan peningkatan kapasitas dan ketahanan
kesehatan sebagai penguatan sistem kesehatan secara integratif dan
holistik.
45
b. Pengaturan dalam UU 17/2023 diarahkan pada penguatan dan
pengembalian fungsi regulator kepada pemerintah serta penguatan sistem
kesehatan yang tangguh dalam penyelenggaraan pelayanan primer,
pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber
daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan. Langkah pertama dalam
pencegahan penyakit adalah promosi kesehatan yang dilakukan, salah
satunya, melalui imbauan kepada masyarakat untuk makan makanan yang
sehat, bergizi, dan seimbang. Langkah berikutnya adalah menghilangkan
makanan yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga agar bahan
makanan dan minuman memenuhi standar mutu gizi.
c.
Tanggung jawab Pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya
pengamanan makanan dan minuman dan dirumuskan dalam Pasal 153
RUU Kesehatan yang ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI, yaitu
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur
dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan
minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal
152.” Pada saat pembahasan tidak terdapat perdebatan terhadap rumusan
norma tersebut, sehingga rumusan bersifat tetap dan tidak ada perbedaan
antara Pasal 153 RUU Kesehatan dan Pasal 148 UU 17/2023.
1. Para Pemohon mendalilkan frasa “menjamin adanya kepastian hukum”
dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 menjadi tidak operasional secara normatif
karena tidak diikuti dengan konstruksi pengaturan yang mampu menjangkau
hubungan hukum dalam transaksi digital lintas negara (vide Permohonan
hlm. 12). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan:
a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 merupakan norma definisional yang
secara
doktrinal
memberikan
batasan
konseptual
mengenai
perlindungan konsumen serta berkedudukan sebagai acuan interpretatif
bagi keseluruhan norma dalam UU 8/1999, khususnya terhadap istilah
“perlindungan konsumen” yang digunakan dalam UU 8/1999.
b. Bahwa frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam Pasal a quo
merefleksikan prinsip umum yang menegaskan kewajiban negara dalam
menyediakan kerangka normatif perlindungan konsumen, yang terwujud
melalui keseluruhan pengaturan dalam UU 8/1999, termasuk ketentuan
46
mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan klausula
baku, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
c.
Bahwa secara sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 memiliki
keterkaitan dengan norma-norma operasional dalam batang tubuh
undang-undang a quo, sehingga fungsi jaminan kepastian hukum yang
dimaksud baru memperoleh makna konkret melalui pengaturan lebih
lanjut dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta
mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa.
d. Bahwa dengan demikian, perumusan definisi perlindungan konsumen
dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat,
komprehensif,
dan
fleksibel,
karena
tidak
membatasi
bentuk
perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Sifat terbuka dari
frasa “segala upaya” dan “menjamin adanya kepastian hukum” justru
memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum,
termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas
negara. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa
frasa “menjamin adanya kepastian hukum” tidak operasional secara
normatif adalah tidak beralasan menurut hukum, karena efektivitasnya
harus dilihat dalam keseluruhan kerangka pengaturan dan bukan secara
parsial pada satu norma definitif semata.
2. Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g
UU 8/1999 belum menjangkau karakter hubungan dalam transaksi digital
berbasis sistem elektronik, khususnya layanan berlangganan otomatis dan
kontrak elektronik lintas yurisdiksi yang seluruh syaratnya ditentukan secara
sepihak melalui platform digital (vide Permohonan hlm. 14). Terhadap dalil
tersebut DPR RI menerangkan:
a. Bahwa globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh
kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas
ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas
wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan
bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi
konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang
diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk
47
memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan
keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena
tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen
menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.
Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui salah satunya penerapan
perjanjian standar yang merugikan konsumen (vide Penjelasan Umum
UU 8/1999). Pada umumnya, perjanjian standar berbentuk kontrak baku
yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga intervensi
hukum
melalui
larangan
klausula
tertentu
merupakan
bentuk
perlindungan afirmatif negara untuk mengoreksi ketimpangan posisi
tawar antara para pihak.
b. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999
merupakan norma larangan terhadap pencantuman klausula baku yang
bersifat eksesif, yang dalam doktrin hukum perlindungan konsumen
dikenal sebagai upaya pembatasan terhadap unfair terms dalam kontrak
standar, guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan hak dan
kewajiban para pihak. Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999 mencerminkan prinsip good faith
(itikad baik) dan fair dealing (transaksi jujur) dalam hukum kontrak, yang
menuntut agar pelaku usaha tidak menetapkan ketentuan yang secara
sepihak
merugikan
konsumen,
baik
dalam
bentuk
penolakan
pengembalian pembayaran maupun perubahan syarat layanan tanpa
dasar persetujuan konsumen.
c.
Bahwa
dalam
konteks
kontrak
elektronik,
termasuk
layanan
berlangganan otomatis (automatic renewal), praktik perpanjangan
layanan secara otomatis pada prinsipnya merupakan bagian dari
kesepakatan awal para pihak yang dituangkan dalam syarat dan
ketentuan layanan, sehingga hubungan hukum tetap berlandaskan pada
asas konsensualisme yang mengakui kesepakatan sebagai dasar
lahirnya perikatan. Bahwa dalam kerangka tersebut, keberadaan Pasal
18 ayat (1) huruf c dan huruf g tetap memiliki fungsi korektif terhadap
klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, termasuk dalam
kontrak elektronik, dengan memberikan batasan normatif terhadap
48
praktik penolakan pengembalian dana atau perubahan sepihak yang
tidak proporsional.
d. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai transaksi lintas
yurisdiksi, karakter hubungan hukum yang melibatkan pelaku usaha di
luar wilayah Indonesia membawa konsekuensi pada aspek yurisdiksi,
pilihan hukum (choice of law), dan mekanisme penegakan hukum lintas
batas, yang dalam praktik hukum internasional merupakan isu tersendiri
dan berada di luar ruang lingkup norma larangan klausula baku. Oleh
karenanya, keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing lebih
berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dan koordinasi lintas
negara, sedangkan norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU
8/1999 tetap memberikan standar perlindungan yang dapat digunakan
untuk menilai keabsahan klausula dalam hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha.
e. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon tidak menunjukkan adanya
cacat konstitusional dalam norma yang diuji, melainkan menggambarkan
tantangan
implementasi
dalam
praktik
ekonomi
digital,
yang
penyelesaiannya memerlukan pendekatan kebijakan dan penguatan
mekanisme
penegakan
hukum,
bukan
melalui
pengujian
konstitusionalitas terhadap norma UU 8/1999.
3. Terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999 yang
dianggap tidak mengonstruksikan hubungan fungsional antara kewenangan
penerimaan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen,
DPR RI menerangkan bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999
mengatur sebagian tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),
yaitu mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dan menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau
pelaku usaha. Konstruksi kewenangan BPKN memang bukan sebagai
lembaga ajudikatif yang memutus sengketa, melainkan sebagai badan yang
mempunyai fungsi dan tugas pemberian saran, pertimbangan, penerimaan
pengaduan, dan penguatan kebijakan perlindungan konsumen dalam
kerangka kelembagaan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu,
tidak tepat apabila keterbatasan kewenangan ajudikatif BPKN ditafsirkan
49
sebagai bentuk pertentangan norma a quo dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebab pembentuk undang-undang
membedakan desain kelembagaan antara fungsi pengaduan, fungsi
kebijakan, dan fungsi penyelesaian sengketa. Terkait dengan hal ini telah
menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor
235/PUU-XXIII/2025 yang selengkapnya sebagai berikut:
[3.14]
Menimbang
bahwa
selanjutnya
para
Pemohon
mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) huruf f UU
8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN
hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen
yang membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan
pengaduan yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut. Bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka
mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia [vide
Pasal 31 UU 8/1999]. BPKN mempunyai tugas yaitu: a) memberikan
saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b)
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c)
melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang
menyangkut keselamatan konsumen; d) mendorong berkembangnya
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat;
e)
menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada
konsumen; f) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen
dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen 147 swadaya
masyarakat, atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang
menyangkut kebutuhan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU
8/1999]. Apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya
instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam
penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil
penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan
kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun
kebijakan
terkait
perlindungan
konsumen
di
Indonesia.
Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan dan
penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi
kewenangan
dari
BPSK
sebagaimana
Mahkamah
telah
pertimbangkan dalam Paragraf [3.13] di atas. Bahwa berkaitan
dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas BPKN
sebatas menerima pengaduan tanpa kewenangan menangani dan
menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan
bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen
dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf f UU 8/1999, menurut Mahkamah, harus dipahami sebagai satu
kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan tentang
perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau
50
riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN.
Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan
pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang
tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga
menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan
yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya
pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut
maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen
karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok
dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
di
atas,
menurut
Mahkamah,
dalil
para
Pemohon
yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f UU
8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN
sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan,
adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
4. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999,
terutama pada frasa “pelaku usaha”, tidak secara eksplisit mencakup pelaku
usaha digital lintas negara yang beroperasi melalui sistem elektronik tanpa
kehadiran fisik di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan hak menggugat
yang dijamin undang-undang kehilangan daya laksana dan berimplikasi pada
terhambatnya akses terhadap keadilan bagi konsumen (vide Permohonan
hlm. 14). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:
a. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 merupakan norma yang memberikan
jaminan hak bagi konsumen untuk menempuh upaya hukum terhadap
pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui
lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui peradilan
umum, sebagai perwujudan prinsip akses terhadap keadilan dalam
perlindungan konsumen.
b. Bahwa frasa “pelaku usaha” dalam ketentuan a quo harus dipahami
secara sistematis dengan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999, yang
mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi. Rumusan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999
tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelaku usaha tidak hanya
ditentukan oleh aspek pendirian atau kedudukan formal, tetapi juga oleh
51
adanya kegiatan usaha yang dilakukan dan menimbulkan hubungan
hukum dengan konsumen, sehingga pemaknaannya bersifat fungsional
dan tidak terbatas pada keberadaan fisik.
c.
Bahwa dalam perkembangan transaksi berbasis sistem elektronik,
kegiatan usaha dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di suatu wilayah,
namun tetap menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di Indonesia,
sehingga secara konseptual tetap berada dalam lingkup pengertian
pelaku usaha. Dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi, hubungan
hukum antara konsumen dan pelaku usaha melibatkan aspek pilihan
hukum (choice of law), pilihan forum (choice of forum), serta mekanisme
pengakuan dan pelaksanaan putusan yang merupakan bagian dari rezim
hukum perdata internasional. Bahwa keterbatasan dalam menjangkau
pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia berkaitan
dengan aspek yurisdiksi dan efektivitas penegakan hukum lintas negara,
yang dalam praktik memerlukan dukungan instrumen lain di luar
pengaturan UU 8/1999, seperti kerja sama internasional dan mekanisme
penegakan lintas batas. Pembentukan norma yang secara sepihak
memperluas kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha lintas negara
tanpa didukung mekanisme penegakan hukum yang memadai justru
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, yang pada
gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha global
terhadap kepastian regulasi di Indonesia. Kepastian dan konsistensi
regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan
keberlanjutan kegiatan ekonomi digital, sehingga perubahan atau
penafsiran norma yang tidak proporsional terhadap dinamika hubungan
hukum lintas yurisdiksi berpotensi menimbulkan disinsentif bagi pelaku
usaha untuk beroperasi atau berinvestasi di Indonesia.
d. Bahwa dalam kerangka tersebut, ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999
tetap memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan
gugatan atas kerugian yang dialami, sepanjang terdapat hubungan
hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di Indonesia.
Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 memberikan pilihan forum bagi konsumen
untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha,
yaitu dengan mengajukan gugatan melalui BPSK dan melalui
52
mekanisme pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
e. Bahwa dengan demikian, pengertian pelaku usaha dalam UU 8/1999
pada hakikatnya telah mencakup setiap subjek hukum yang melakukan
kegiatan usaha yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia,
termasuk pelaku usaha digital lintas negara, sehingga dalil Para
Pemohon yang mengaitkan frasa tersebut dengan tidak efektifnya
penyelesaian sengketa lintas negara tidak menunjukkan adanya
permasalahan pada cakupan normatif norma, melainkan berkaitan
dengan dinamika penerapan hukum dalam konteks hubungan hukum
lintas yurisdiksi.
5. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 53 UU 8/1999 yang masih
menggunakan terminologi “Daerah Tingkat II” menimbulkan ambiguitas
kelembagaan
dan
ketidakjelasan
yurisdiksi
penyelesaian
sengketa
konsumen serta menunjukkan norma yang tidak adaptif terhadap
perkembangan sistem pemerintahan (vide Permohonan hlm. 16). Terhadap
dalil tersebut, DPR RI menerangkan:
a. Pasal 53 UU 8/1999 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa
konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam keputusan menteri.
Penggunaan nomenklatur “Daerah Tingkat II” tersebut berasal dari rezim
pemerintahan
daerah
pada
saat
undang-undang
dibentuk.
Ketidaksesuaian nomenklatur tersebut dengan sistem pemerintahan saat
ini tidak dengan sendirinya menyebabkan hilangnya makna normatif atau
menimbulkan inkonstitusionalitas, selama dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan dapat dipahami bahwa nomenklatur tersebut dimaknai
dalam konteks “daerah kabupaten/kota” berdasarkan perkembangan
peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa penggunaan nomenklatur “Daerah Tingkat II” dalam UU 8/1999
merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada saat penyusunan UU 8/1999, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (UU 5/1974).
Ketentuan Pasal 2 UU 5/1974 menyatakan bahwa wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah otonom dan wilayah
53
administratif. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka
daerah otonom dibentuk dan disusun dengan Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II (vide Pasal 3 UU 5/1974).
c. Bahwa perubahan nomenklatur wilayah yurisdiksi dalam sistem
pemerintahan Indonesia dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) pada
tanggal 7 Mei 1999. Dalam ketentuan Pasal 121 UU 22/1999 diatur bahwa
sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan
Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam UU 5/1974,
berubah masing-masing menjadi Propinsi Kabupaten, dan Kota.
d. Dengan mengacu pada aspek historikal tersebut, maka wajar jika UU
8/1999 masih menggunakan rujukan nomenklatur “Daerah Tingkat II”
karena pembentukannya merujuk pada UU 5/1974 yang kemudian diganti
dalam ketentuan UU 22/1999 menjadi “Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu,
persoalan terminologi dalam Pasal 53 UU 8/1999 tersebut lebih tepat
dipandang
sebagai
isu
penyesuaian
legislasi
dan
harmonisasi
nomenklatur, bukan sebagai pertentangan langsung dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa DPR RI berpandangan sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan a quo, putusan tersebut tidak serta-merta dapat menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi Para Pemohon, mengingat keterbatasan
yurisdiksi nasional dalam melakukan penegakan hukum (enforcement)
terhadap pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia,
sehingga efektivitas perlindungan dalam konteks tersebut tetap bergantung
pada mekanisme lintas yurisdiksi dan kerja sama internasional. Keterbatasan
dalam menjangkau pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum
Indonesia pada hakikatnya tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau
tidak adanya norma perlindungan konsumen dalam UU 8/1999, melainkan
berkaitan erat dengan persoalan hukum perdata internasional, khususnya
mengenai kompetensi yurisdiksi, pilihan hukum, pilihan forum, pengakuan
dan pelaksanaan putusan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap
subjek hukum asing yang tidak berkedudukan atau tidak memiliki aset di
wilayah Indonesia. Dalam hubungan hukum privat lintas negara, sekalipun
hukum nasional memberikan perlindungan kepada konsumen dan membuka
54
akses penyelesaian sengketa, pelaksanaan hak tersebut dalam praktik tetap
bergantung pada ada atau tidaknya titik taut yurisdiksi, keberadaan pihak
tergugat, serta kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan putusan oleh
otoritas negara lain. Oleh karena itu, hambatan yang dihadapi Para Pemohon
dalam perkara a quo lebih tepat dipahami sebagai persoalan keterbatasan
enforcement dan koordinasi lintas batas negara, yang dalam praktik
memerlukan dukungan instrumen lain di luar pengaturan UU 8/1999, seperti
kerja sama internasional, harmonisasi pengaturan, mekanisme bantuan lintas
yurisdiksi, serta penguatan rezim penyelesaian sengketa terhadap transaksi
elektronik lintas negara. Dengan demikian, apabila masih terdapat kesulitan
untuk secara efektif menundukkan pelaku usaha digital asing ke dalam forum
penyelesaian sengketa di Indonesia, keadaan tersebut tidak serta-merta
menunjukkan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945, melainkan menunjukkan adanya persoalan implementasi dan
penegakan hukum dalam ranah hubungan perdata internasional yang
penyelesaiannya
tidak
dapat
dibebankan
hanya
pada
pengujian
konstitusional norma undang-undang.
7. Bahwa dalam konteks transaksi digital, perlindungan terhadap konsumen
tidak hanya bersumber dari rezim UU 8/1999, tetapi juga diperkuat oleh
kerangka hukum lain, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE secara eksplisit mengatur kewajiban
pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar dalam
transaksi elektronik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 UU ITE, guna
mencegah kerugian konsumen akibat asimetris informasi. Selain itu,
ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE melarang dan
memberikan
sanksi
terhadap
penyebaran
informasi
bohong
atau
menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik,
sehingga memperkuat aspek perlindungan dari praktik curang di ruang
digital. Pengaturan mengenai penggunaan nama domain dalam Pasal 23 UU
55
ITE juga mencerminkan upaya menjaga kepentingan konsumen dari praktik
yang tidak beritikad baik. Dengan demikian, keberadaan UU ITE
menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital di
Indonesia terintegrasi dalam suatu kerangka regulasi yang komprehensif,
yang secara sistematis memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan
keamanan bagi konsumen dalam ekosistem ekonomi digital.
Kesimpulan DPR RI
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU 8/1999
telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak
membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu,
justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum,
termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.
2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999 merupakan
norma larangan terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat eksesif
sebagai upaya pembatasan terhadap unfair terms dan mencerminkan prinsip
good faith (itikad baik) dan fair dealing (transaksi jujur) dalam hukum kontrak.
Dalam konteks kontrak elektronik, praktik perpanjangan layanan secara
otomatis pada prinsipnya tetap berlandaskan pada asas konsensualisme yang
mengakui kesepakatan sebagai dasar lahirnya perikatan.
3. Ketentuan Pasal 8 UU 8/1999 merupakan jantung perlindungan konsumen di
Indonesia yang memuat sepuluh kategori larangan substantif bagi pelaku usaha
dan dirancang untuk bersifat universal sehingga tetap relevan dan dapat
diterapkan baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi melalui sistem
elektronik.
4. Frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 8 UU 8/1999 telah didefinisikan secara luas
dalam Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 yang pada hakikatnya tidak membatasi diri
pada bentuk usaha konvensional saja, melainkan juga mencakup pelaku usaha
yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya.
5. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada
UU 8/1999 sebagai lex generalis, tetapi secara spesifik mengacu pada
peraturan sektoral. Dalam kaitannya dengan transaksi digital, terdapat UU
Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, UU Pelindungan Data
56
Pribadi, dan peraturan pelaksanaannya khusus PP tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik.
6. Dalam kaitannya dengan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi
yang jelas tentang makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, tidak
hanya tunduk pada UU 8/1999, tetapi juga pada UU tentang Pangan, Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, dan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan.
7. Pasal 148 UU 17/2023 menitikberatkan tanggung jawab yang diemban
Pemerintah Pusat dan daerah dari hulu (produksi) sampai hilir (pendistribusian),
guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan memenuhi
standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen.
8. DPR RI membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk memberikan
masukan dan aspirasi guna menyempurnakan pengaturan pelindungan
konsumen sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka
penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 8/1999.
9. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 huruf b, Pasal
8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal
45 ayat (1), Pasal 53 UU 8/1999, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)
UU 8/1999, serta Pasal 148 UU 17/2023 tidak bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
Keterangan Tambahan DPR
A. Terkait dengan progress dan jangkauan materi pengaturan RUU tentang
Pelindungan Konsumen yang sedang berjalan di Komisi VI DPR RI,
disampaikan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 26 Juni 2025, Badan Keahlian DPR RI telah menyerahkan draf
RUU tentang Pelindungan Konsumen kepada Komisi VI. Komisi VI telah
membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen (RUU tentang
Pelindungan Konsumen). Panja Penyusunan NA dan RUU tentang
Pelindungan Konsumen Komisi VI telah melakukan beberapa kegiatan,
antara lain RDPU dengan beberapa stakeholder pada bulan Juli 2025 dan
kunjungan kerja ke beberapa daerah pada bulan November 2025. Sampai
saat ini, belum ada progres lanjutan terkait penyusunan NA dan RUU
tentang Pelindungan Konsumen oleh Komisi VI.
57
2. Jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Pelindungan Konsumen
yaitu:
a. memperluas objek dan subjek regulasi;
b. memasukkan ekonomi digital;
c. memperkuat hak konsumen;
d. memperberat kewajiban pelaku usaha;
e. memperketat klausula baku;
f.
memperkuat sanksi administratif;
g. mengatur pelindungan data konsumen;
h. memperluas pengawasan dan kelembagaan.
3. Materi muatan yang terakomodasi dalam draf RUU tentang Pelindungan
Konsumen sebagai berikut:
a. Definisi “konsumen” dalam UU 8/1999 dibatasi pada “setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa”. Adapun dalam RUU tentang
Pelindungan Konsumen definisinya diperluas, mencakup “orang
perseorangan”, “badan usaha”, “transaksi offline dan online”, serta “jasa
profesional dan komersial”.
b. Asas dan tujuan pada RUU tentang Pelindungan Konsumen
ditambahkan asas kesehatan, berwawasan lingkungan, keberlanjutan,
keterbukaan, perlindungan data, dan persaingan sehat.
c. Hak konsumen dalam UU 8/1999, khususnya perihal hak utama, terdiri
atas hak atas keamanan, informasi, kompensasi, dan advokasi. Pada
RUU tentang Pelindungan Konsumen diakomodasi hak baru yang terdiri
dari hak atas lingkungan sehat, perlindungan data, perlakuan khusus
bagi kelompok rentan, hak membentuk asosiasi, dan anti-SLAPP
(Strategic Lawsuit Against Public Participation) konsumen, yaitu
perlindungan hukum bagi konsumen yang menyampaikan kritik atau
keluhan atas suatu produk atau layanan agar tidak dikriminalisasi atau
dituntut oleh pelaku usaha.
d. Kewajiban pelaku usaha dalam UU 8/1999 bersifat umum. Adapun
dalam RUU tentang Pelindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha
diperluas menjadi pelindungan data, layanan pengaduan, recall produk,
suitability assessment, penggunaan bahasa yang sederhana, dan
layanan pengaduan tanpa biaya.
58
e. Terdapat perubahan fundamental terkait kegiatan produksi dan
perdagangan dalam RUU tentang Pelindungan Konsumen yang
memisahkan regulasi barang, regulasi jasa, dan regulasi jasa
periklanan. RUU tentang Pelindungan Konsumen juga menambahkan
materi muatan perihal larangan misleading advertising, larangan jargon
yang membingungkan, kewajiban informasi risiko, dan pengawasan
iklan digital.
f.
Terdapat beberapa perubahan materi muatan terkait klausula baku
sebagai berikut:
Materi
UU 8/1999
RUU tentang
Pelindungan
Konsumen
Klausula data pribadi
Tidak ada
Ada
Larangan forum
memberatkan
Tidak ada
Ada
Larangan tafsir sepihak
Tidak ada
Ada
Larangan perubahan sepihak
Terbatas
Sangat rinci
Klausula digital
Tidak ada
Ada
g. Terdapat beberapa perubahan materi muatan terkait kelembagaan:
h. Terdapat
beberapa
perubahan
materi
muatan
terkait
sanksi
administratif:
Aspek
UU 8/1999
RUU tentang
Pelindungan
Konsumen
Sanksi administratif
Terbatas
Sangat rinci
Denda administratif
Tidak dominan
Dominan
Pencabutan lisensi
Tidak rinci
Diatur
Penghentian usaha
Terbatas
Diatur jelas
4. DPR RI juga menyampaikan tabel analisis keterkaitan RUU tentang
Pelindungan Konsumen dengan UU 8/1999 sebagai berikut:
Aspek Kelembagaan
UU 8/1999
RUU tentang
Pelindungan
Konsumen
BPKN
Ada
Diganti/ditransformasi
BPSK
Ada
Menjadi LPSK
Badan Independen
Tidak dominan
Sangat kuat
59
Aspek
UU 8/1999
RUU tentang
Pelindungan
Konsumen
Analisis Perubahan
Terminologi
“Perlindungan
Konsumen”
“Pelindungan
Konsumen”
Penyesuaian
terminologi legislasi
modern dan
harmonisasi bahasa
hukum nasional.
Ruang Lingkup
Fokus
transaksi
konvensional
Mencakup transaksi
luar jaringan dan
dalam jaringan
Perluasan untuk
ekonomi digital/e-
commerce.
Subjek Hukum
Konsumen
Orang
perseorangan
Orang perseorangan
dan badan usaha
tertentu
Perluasan cakupan
subjek hukum
konsumen.
Perlindungan
Data
Tidak diatur
Diatur eksplisit
Harmonisasi dengan
rezim pelindungan
data pribadi.
Prinsip
Regulasi
Asas umum
Asas dan prinsip
penyelenggaraan
Pendekatan
governance-based
regulation.
Klausula Baku
Pengaturan
terbatas
Pengaturan sangat
rinci
Penguatan
perlindungan posisi
tawar konsumen.
Sanksi
Administratif
Terbatas
Sangat eksplisit
Pergeseran ke
pendekatan
administrative
enforcement.
Kelembagaan
BPKN dan
BPSK
Badan independen
dan LPSK
Restrukturisasi
kelembagaan
perlindungan
konsumen.
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,
Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal
11 Mei 2026 yang kemudian disampaikan dalam Persidangan Mahkamah pada
tanggal 12 Mei 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Pokok Permohonan Para Pemohon
a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UUPK sepanjang frasa “menjamin adanya kepastian
hukum” dianggap kehilangan operasionalitas normatif karena tidak
menyediakan akses penyelesaian sengketa yang nyata bagi konsumen
dalam realitas transaksi digital global. Para Pemohon mendalilkan adanya
kekosongan hukum (legal vacuum) karena ketentuan a quo tidak
menjangkau hubungan hukum dengan pelaku usaha yang berdomisili di luar
negeri, sehingga hak-hak konstitusional konsumen Indonesia tidak dapat
dilindungi secara nyata.
60
b. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UUPK memiliki keterbatasan
jangkauan normatif karena belum mencakup karakter hubungan hukum
dalam kontrak elektronik dan layanan digital lintas yurisdiksi.
c. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f UUPK yang memberikan tugas kepada
Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak mengkonstruksikan
hubungan fungsional antara kewenangan penerimaan pengaduan dengan
mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik
lintas yurisdiksi.
d. Bahwa Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku usaha” dan Pasal 53
sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” dianggap menghambat akses keadilan.
Para Pemohon berargumen bahwa model penyelesaian sengketa melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibatasi secara
geografis di tingkat Kabupaten/Kota tidak relevan dan tidak kompeten untuk
menangani sengketa digital yang bersifat tanpa batas wilayah (borderless).
II.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan
terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut
Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau
setidak-tidaknya
dihalang-halangi
hak
konstitusionalnya
akibat
keberlakuan ketentuan UUPK yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:
A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jelas mengatur
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang
meliputi:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
61
d. Lembaga Negara.
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
harus dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan
sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005, Nomor: 010/PUU-III/2005, dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang pada
pokoknya menyatakan, dikutip:
“Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon
telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat
yang bersifat kumulatif yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal
Standing)
Para Pemohon Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi
syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tanggapan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal
Standing) Para Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
62
a. Bahwa terhadap Pemohon I yang pada intinya mendalilkan adanya
pemotongan dana akibat layanan
digital dan penolakan
pengembalian dana, Pemerintah berpandangan bahwa kerugian
tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan hukum privat
berbasis perjanjian elektronik (contractual relationship) antara
Pemohon dengan penyedia layanan digital. Norma yang diuji,
khususnya ketentuan dalam UUPK tidak secara langsung
menimbulkan kerugian dimaksud, dimana ketentuan-ketentuan di
dalam UUPK yang menjadi objek uji materiil ini merupakan
ketentuan yang tidak secara langsung mengurangi hak konstitusi
dari Pemohon dalam melakukan transaksi berlangganan secara
digital. Kerugian tersebut timbul dari mekanisme operasional
platform digital dan syarat layanan (terms of service) yang
disepakati oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat
hubungan sebab akibat yang langsung antara berlakunya norma
undang-undang dengan kerugian yang dialami Pemohon I.
b. Bahwa terhadap Pemohon II yang pada intinya mendalilkan
ketergantungan pada kebijakan sepihak pelaku usaha luar negeri,
Pemerintah menilai bahwa dalil tersebut lebih mencerminkan
tantangan yurisdiksi dalam penegakan hukum lintas negara, bukan
persoalan inkonstitusionalitas norma. Dapat dijelaskan bahwa
UUPK dalam Pasal 1 angka 3 telah jelas mendefinisikan Pelaku
Usaha sebagai berikut:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik
sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian
penyelenggaraan
kegiatan
usaha
dalam
berbagai
bidang
ekonomi.”
Dalam hal ini jelas lingkup Pelaku Usaha termasuk juga subjek
hukum yang bukan merupakan subjek hukum Indonesia namun
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, sehingga kebijakan sepihak pelaku usaha luar negeri
63
yang merugikan konsumen dalam suatu hubungan privat
merupakan perikatan yang lingkup lakunya termasuk juga dapat
dilakukan pengajuan gugatan atau keberatan dalam hukum privat
di Indonesia.
Ketentuan dalam UUPK pada prinsipnya telah memberikan
kerangka perlindungan hukum, sehingga apabila dalam praktik
terdapat keterbatasan implementasi, hal tersebut merupakan isu
kebijakan hukum (legal policy) dan harmonisasi regulasi, bukan
persoalan konstitusionalitas norma.
Oleh karena itu, dalil Pemohon II tidak menunjukkan adanya
kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan spesifik.
c.
Bahwa terhadap Pemohon III yang pada intinya mendalilkan
potensi kerugian akibat mekanisme auto-renewal, Pemerintah
berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan masih bersifat
hipotetis dan spekulatif, serta belum memenuhi standar kerugian
konstitusional yang aktual. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam
praktiknya mengakui kerugian potensial, namun kerugian tersebut
harus dapat dipastikan akan terjadi secara rasional (reasonably
certain), sedangkan dalam perkara a quo, dalil Pemohon III masih
berada dalam tataran kemungkinan yang bergantung pada
tindakan pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan kembali bahwa
selayaknya Pemohon dalam pengajuan uji materiil harus memiliki
hubungan langsung atas kerugian hak konstitusionalnya. Peristiwa
yang terjadi harus dilihat sebagai peristiwa dalam ranah hukum
privat yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak sesuai
dengan syarat subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu dilakukan berdasarkan
kesepakatan tanpa paksaan dan kecakapan dari para pihak,
sehingga perikatan yang ditimbulkan menjadi hukum bagi para
pihak.
Dengan demikian, Pemohon III tidak memenuhi syarat kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam hukum acara
Mahkamah Konstitusi.
64
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah
adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang
Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan
Untuk Diuji
A. Landasan Filosofis
Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus
dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan
beraneka barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pelayanan di
bidang jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan
kerugian konsumen.
UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional
bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang
memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun
manusia
Indonesia
seutuhnya
yang
berlandaskan
pada
falsafah
kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi
negara
Undang-Undang
Dasar
1945.
UUPK
dimaksudkan
untuk
mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha
sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
Di samping itu, UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, masih ada
peraturan perundangan lainnya seperti UU Perdagangan, UU Kesehatan,
65
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (yang
selanjutnya disebut UU Rumah Sakit), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan) dan lain
sebagainya. Demikian pula halnya pengaturan tanggungjawab Pelaku
Usaha, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan UU Perdagangan. Sehingga UUPK merupakan
payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di
bidang perlindungan konsumen.
B. Asas dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 2 UUPK dan Penjelasannya, perlindungan konsumen
diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang
relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen
menaati
hukum
dan
memperoleh
keadilan
dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 UUPK yaitu:
66
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
b. mengangkat
harkat
dan
martabat
konsumen
dengan
cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan
kesadaran
pelaku
usaha
mengenai
pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha; dan
f. meningkatkan
kualitas
barang
dan/atau
jasa
yang
menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
C. Arah Pengaturan
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya
di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan
berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping
itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak
arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu
negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik
produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi perkembangan bidang perdagangan dan industri yang pada satu
pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen
akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin
terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek
aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh
pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan
67
perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi
kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya
masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka arah pengaturan dari UUPK
dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.
Upaya pemberdayaan konsumen ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki
prinsip ekonomi yakni mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin
dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, UUPK hadir untuk
dapat
melindungi
kepentingan
konsumen
secara
integratif
dan
komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
D.
Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para
Pemohon
Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon yang mengkritisi
ketentuan dalam UUPK lebih tepat disampaikan melalui mekanisme
partisipasi publik kepada pembentuk undang-undang (Pemerintah dan
DPR), bukan melalui pengujian konstitusionalitas norma. Pemerintah
menyampaikan bahwa revisi atas UUPK telah tercantum dalam Prolegnas
Prioritas Tahun 2026 sebagai RUU Prakarsa DPR yang diprioritaskan untuk
dibahas, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat apabila para Pemohon
menyampaikan dalil-dalil para Pemohon dalam bentuk masukan dari
masyarakat kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme
partisipasi publik atas revisi UUPK.
Namun demikian, terhadap permohonan pengujian UUPK ini Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:
Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
a. Terhadap isu keterjangkauan UUPK atas transaksi elektronik lintas
yurisdiksi, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
68
1) Sebelum memberikan tanggapan terhadap dalil para Pemohon,
Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 1 angka 1, Pasal
18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f,
Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 53 UUPK tidak dapat dipahami secara
terpisah dari perkembangan pengaturan dalam rangka perlindungan
konsumen termasuk penanganan penyelesaian sengketa konsumen
yang telah mengalami pembaruan secara signifikan melalui
beberapa peraturan perundang-undangan.
2) Bahwa penanganan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur
mengikut perkembangan masyarakat, mekanisme perdagangan, dan
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang saat ini
berkembang dapat dilakukan secara virtual dan lintas batas teritorial.
Perkembangan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 berikut perubahannya (selanjutnya
disebut UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya dan UU
Perdagangan yang dalam hal ini diatur secara lebih lanjut dalam PP
PMSE.
3) Berkenaan dengan transaksi elektronik lintas yuridksi, telah temaktub
dalam Pasal 2 UU ITE yang ruang lingkup keberlakuannya bersifat
ekstrateritorial baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun
di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia
dan merugikan kepentingan Indonesia. UU PK dalam hal ini juga
mempunyai jangkauan yang bersifat lintas yuridiksi, baik secara
elektronik maupun konvensional, sebagaimana telah termuat dalam
definsi “Pelaku Usaha“ dalam Pasal 1 angka 3 UU PK yang pada
pokoknya mengategorikan pelaku usaha sebagai:
a) badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan di Indonesia; atau
b) melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia.
69
4) Dalam transaksi atau kontrak elektronik internasional, pilihan hukum,
dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan
pengaturan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya telah diatur
dalam:
a) Pasal 18 UU ITE yang pada pokoknya mengatur transaksi
elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat
para pihak, dan para pihak memiliki kewenangan untuk
menetapkan
forum
pengadilan,
arbitrase,
atau
lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi
elektronik internasional yang dibuatnya.
b) Pasal 18A UU ITE memberikan kepastian hukum dan
pelindungan hukum bagi pengguna layanan elektronik di
Indonesia dalam melakukan transaksi internasional yang
menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE).
Pada ayat (1) mengatur: Kontrak Elektronik internasional yang
menggunakan klausula baku (standard clause) dan dibuat oleh
PSE, diatur dengan hukum Indonesia apabila memenuhi salah
satu atau lebih syarat berikut:
i. pengguna layanan PSE sebagai salah satu pihak dalam
Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan
persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi Indonesia;
ii. tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia;
dan/atau
iii. PSE memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di
wilayah Indonesia,
Pada ayat (2) mengatur: Kontrak Elektronik tersebut wajib
menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah
dipahami, serta harus menjunjung prinsip iktikad baik dan
transparansi.
Dalam
hal
ini
adalah
Bahasa
Indonesia
sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU ITE.
c) Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE yang pada pokoknya mengatur
mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik
70
yang menimbulkan kerugian melalui mekanisme gugatan
perdata, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
lainnya.
d) Pasal 45 s.d. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya disebut PP PSTE) yang pada pokoknya mengatur:
i. Prinsip dasar dan keabsahan Transaksi Elektronik. Transaksi
Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat
hukum yang mengikat dan harus memperhatikan iktikad baik,
kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran.
Transaksi dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik
atau bentuk kesepakatan lain, yang dianggap sah jika ada
kesepakatan para pihak, subjek hukum yang cakap, objek
tertentu, serta tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum (vide Pasal 45-46 PP PSTE).
ii. Persyaratan Kontrak Elektronik dan kewajiban Pelaku Usaha.
Kontrak yang ditujukan kepada penduduk Indonesia wajib
menggunakan Bahasa Indonesia. Kontrak dengan klausula
baku harus sesuai ketentuan perlindungan konsumen dan
paling sedikit memuat identitas para pihak, objek, persyaratan,
harga, prosedur pembatalan, hak pengembalian barang/cacat
tersembunyi, serta pilihan hukum penyelesaian. Pelaku Usaha
wajib memberikan informasi lengkap dan benar tentang
produk, syarat kontrak, serta tidak boleh membebani
konsumen untuk membayar barang/jasa yang tidak dipesan
(vide Pasal 48-49 PP PSTE);
iii. Saat terjadinya transaksi dan tanggung jawab para pihak.
Transaksi
Elektronik
terjadi
pada
saat
tercapainya
kesepakatan (umumnya saat penawaran diterima dan
disetujui).
Para
pihak
wajib
menjamin
kebenaran
data/informasi
yang
diberikan,
menyediakan
sarana
penyelesaian pengaduan, serta menentukan pilihan hukum
secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik
(vide Pasal 49-50 PP PSTE).
71
5) Dalam penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan
pengaturan UU ITE telah diatur dalam Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal
39 UU ITE yang pada intinya mengatur transaksi elektronik yang
dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan para
pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya
yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari
transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu
berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) menyatakan perjanjian
yang menjadi dasar penyelenggaraan transaksi elektronik harus
memuat paling sedikit:
hak dan kewajiban, tanggungjawab, mekanisme pengaduan dan
penyelesaian sengketa, jangka waktu, biaya, cakupan layanan, dan
pilihan hukum.
6) Dalam penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan
UU Perdagangan telah diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha (BPSK), atau melalui peradilan yang
berada di lingkungan peradilan umum (Pengadilan Niaga). Hal
tersebut diatur dalam Pasal 72 PP PMSE yang pada intinya mengatur
bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam perdagangan melalui sistem
elektronik para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 PP PMSE tersebut konsumen
dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK atau mengajukan
sendiri ke lembaga peradilan. Kemudian berdasarkan Pasal 73 dan
Pasal 74 PP PMSE para pihak (konsumen dan pelaku usaha)
memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi
perdagangan melalui sistem elektronik internasional yang dibuatnya
dan para pihak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
72
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
lainnya.
7) Dengan demikian dalam penanganan penyelesaian sengketa
konsumen tidak dapat dilihat dari satu undang-undang saja, apalagi
ketika transaksi dilakukan secara elektronik dan lintas batas
yurisdiksi. Para pemohon sebagai konsumen harus melihat dan
memahami secara menyeluruh ketentuan undang-undang lain
berikut peraturan pelaksanaannya yang memang secara materi
muatan mengatur hal yang lebih teknis (transaksi secara elektronik).
b. Terhadap isu penanganan pengaduan konsumen oleh BPKN,
Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1) Kewenangan BPKN dalam kerangka penyelesaian pengaduan
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPK seharusnya dibaca
secara lengkap, karena keutamaan dari pembentukan BPKN telah
diatur secara jelas dalam Pasal 33 UUPK yaitu:
Pasal 33 UUPK
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia
Berdasarkan Pasal 33 UUPK BPKN memiliki fungsi memberikan
saran dan pertimbangan kepada pemerintah, sedangkan Pasal 34
merupakan tugas dalam rangka menjalankan fungsi yang diatur
dalam Pasal 33 UUPK.
2) Berkenaan dengan penjabaran fungsi dari BPKN juga telah
dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025
(selanjutnya disebut Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025) menyatakan
bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan
upaya perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 31 UUPK].
BPKN mempunyai tugas yaitu: a) memberikan saran dan
rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b) melakukan
penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c) melakukan
73
penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen; d) mendorong berkembangnya lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat; e) menyebarluaskan
informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f)
menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat,
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat, atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang
menyangkut kebutuhan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU
8/1999]. Apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya
instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam
penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil
penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan
kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun
kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara
itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian
pengaduan yang menjadi sengketa merupakan kewenangan dari
BPSK.
3) Selain itu dalam Pertimbangan Paragraf [3.14] Putusan MK
235/PUU-XXIII/2025
Majelis
Hakim
Mahkamah
Konstitusi
menegaskan bahwa:
“berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas
BPKN
sebatas
menerima
pengaduan
tanpa
kewenangan
menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah
perlu menegaskan bahwa tugas menerima pengaduan terkait
perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UUPK, menurut Mahkamah harus
dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu
menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam
konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan
konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut
diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan
konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih
tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga
menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan
yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya
pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut
maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen
karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok
74
dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
4) Berdasarkan kedua pertimbangan di atas maka Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil para Pemohon yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f
UUPK yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN
sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan,
adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
5) Sehubungan dengan hal tersebut maka jelas bahwa UUPK telah
secara tegas mengatur mengenai kewenangan dari lembaga yang
dibentuk, termasuk dalam hal ini BPKN, sebagaimana hal tersebut
dinyatakan dalam Pasal 33 UUPK, bila dikutip dalam pertimbangan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tugas menerima
pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UUPK, menurut
Mahkamah, harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas
lainnya yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen
dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan
konsumen yang dilakukan oleh BPKN, dalam rangka pelaksanaan
dari memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah.
c. Terhadap isu penanganan pengaduan konsumen untuk transaksi
elektronik lintas yurisdiksi oleh BPSK, Pemerintah menyampaikan
keterangan sebagai berikut:
1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal
72 ayat (3) PP PMSE konsumen dapat menggugat pelaku usaha
melalui BPSK. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
untuk
menangani
penyelesaian
konsumen,
BPSK
memiliki
kewenangan salah satunya adalah memanggil pelaku usaha yang
diduga melakukan pelanggaran dan meminta bantuan penyidik
untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi
panggilan BPSK.
2) Bahwa terkait perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha
luar negeri yang secara aktif melakukan perdagangan melalui sistem
elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah NKRI
75
wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah
hukum NKRI yang dapat bertindak sebagai dan atas nama
pelaku usaha tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP
PMSE.
3) Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat hambatan lintas
yuridis antara pelaku usaha luar negeri dengan konsumen yang
berada di Indonesia karena pelaku usaha luar negeri wajib menunjuk
perwakilan yang berkedudukan di wilayah NKRI, yang kemudian
dapat dipanggil oleh BPSK ketika terjadi sengketa perlindungan
konsumen.
IV. Dampak Apabila Petitum Para Pemohon Dikabulkan
a. Permohonan terhadap Pasal 1 angka 1 UUPK
Apabila permohonan agar frasa “menjamin adanya kepastian hukum”
dalam Pasal 1 angka 1 UUPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai bahwa jaminan kepastian hukum dalam
perlindungan konsumen mencakup perlindungan hukum yang efektif dan
akses terhadap penyelesaian sengketa konsumen, termasuk dalam
transaksi elektronik dan transaksi digital lintas negara yang menimbulkan
akibat hukum di wilayah Republik Indonesia dikabulkan, maka akan
menimbulkan penafsiran bahwa seolah UUPK maupun peraturan
perundang-undangan saat ini tidak memberikan kepastian hukum terkait
transaksi elektronik dan transaksi digital lintas negara. Faktanya
pengaturan dalam PP PMSE tidak membatasi keberlakuan peraturan
perundang-undangan lain terhadap transaksi perdagangan melalui
sistem elektronik.
Oleh karena itu, seharusnya para Pemohon menyadari pembentukan
suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada tujuannya untuk
memberikan kepastian hukum. UUPK dalam penjelasannya menyatakan
tujuan dibentuknya UUPK untuk memberikan kedudukan yang sejajar
sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait
dengan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap adanya kerugian
konsumen tentunya tidak harus selalu diatur di dalam UUPK tapi juga
dapat melihat dari peraturan perundang-undangan yang lain sehingga
76
jaminan kepastian hukum konsumen dapat diakomodasi tidak hanya
melalui UUPK sebagai undang-undang payung tapi juga diatur dalam
peraturan perundang-undangan lain diantaranya UU Perdagangan, UU
Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Pangan. Berdasarkan alasan
tersebut maka pernyataan pemohon tentang pemaknaan memberikan
kepastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK sebagimana disebut di
atas, justru dapat berdampak mengakibatkan hilangnya kepastian hukum
bagi konsumen.
b. Permohonan terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UUPK
Terkait dengan permohonan agar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf c dan huruf g UUPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan klausula baku berlaku pula
terhadap kontrak elektronik dan layanan digital yang menimbulkan
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta
menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik
Indonesia, termasuk yang dilakukan melalui sistem elektronik lintas
negara, Pemohon seharusnya memperhatikan bahwa pengaturan dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UUPK bertujuan untuk memberikan
perlindungan yang secara prinsip harus diartikan secara luas yaitu tidak
hanya terbatas terhadap larangan klausula baku yang dilakukan dalam
transaksi perdagangan secara konvensional namun juga bisa mencakup
transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Sejalan dengan hal ini,
Pasal 1 angka 4 PP PMSE menyebutkan bahwa kontrak elektronik
adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
Oleh karena itu, seharusnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UUPK
tetap harus diartikan sebagai salah satu pengaturan perlindungan
konsumen khususnya terkait dengan klausula baku yang dilarang,
termasuk juga klausula baku
yang terdapat dalam transaksi
perdagangan melalui sistem elektronik.
c.
Permohonan terhadap Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UUPK
Apabila permohonan agar ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf
f UUPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
77
dimaknai bahwa tugas menerima pengaduan dan melakukan kerja sama
internasional memfasilitasi, menindaklanjuti, dan mengoordinasikan
penyelesaian pengaduan konsumen Indonesia terhadap pelaku usaha
yang berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia melalui
mekanisme kerja sama internasional, maka akan menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap kewenangan kelembagaan perlindungan
konsumen.
Pemerintah dalam hal ini mengutip dari Putusan Nomor 235/PUU-
XXIII/2025 yang pokok perkaranya adalah pengujian materiil UUPK
dalam pertimbangannya Majelis Hakim Konstitusi menyatakan tugas
BPKN selayaknya tidak dibaca hanya sebatas menerima pengaduan
namun tugas menerima pengaduan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UUPK harus dipahami
sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan
konsumen dalam konteks keperluan penelitian/riset dalam bidang
perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut
diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen,
hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang
antara BPSK dan BPKN sehingga menciptakan ketidakpastian hukum
dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa
konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara
kedua badan tersebut maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan
konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok
dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pertimbangan majelis hakim konstitusi diatas juga harus dikaitkan
dengan
kewenangan
penerimaan
pengaduan
memfasilitasi,
menindaklanjuti, dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan
konsumen Indonesia terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di luar
wilayah hukum Republik Indonesia melalui mekanisme kerja sama
internasional, sehingga pengaturan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f UUPK harus dimaknai sebagai tindakan untuk mendukung
kewenangan BPKN dalam rangka pemberian saran dan pertimbangan di
78
bidang perlindungan konsumen kepada Pemerintah dan bukan
penyelesaian sengketa konsumen.
d. Permohonan terhadap Pasal 45 ayat (1) UUPK
Apabila permohonan agar frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1)
UUPK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai mencakup setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya
menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik
Indonesia, termasuk melalui sistem elektronik atau perdagangan digital
lintas negara, maka akan menimbulkan dampak terlalu luasnya
jangkauan pengaturan UUPK. Hal ini mengingat transaksi yang
menimbulkan akibat hukum bagi konsumen tidak hanya sebatas
transaksi yang melibatkan konsumen Indonesia secara langsung,
sedangkan jangkauan UUPK adalah transaksi perdagangan baik melalui
sistem elektronik maupun konvensional antara konsumen Indonesia
sebagai pihak yang bertransaksi dengan pelaku usaha dalam negeri atau
pelaku usaha luar negeri, sesuai dengan definis pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK. Selain itu Pasal 7 PP
PMSE telah mengatur lebih lanjut bahwa terhadap pelaku usaha luar
negeri yang secara aktif melakukan perdagangan melalui sistem
elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI
wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI
yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut.
Selanjutnya terkait dengan hak untuk mengajukan upaya hukum gugatan
telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 72-75 PP PMSE. Dengan demikian
hak konstitusional Pemohon sebagai konsumen dalam penyelesaian
sengketa dengan pelaku usaha luar negeri sudah terpenuhi.
e. Permohonan terhadap Pasal 53 UUPK
Terkait dengan permohonan mengenai frasa “Daerah Tingkat II” dalam
Pasal 53 UUPK yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai sebagai “kabupaten/kota” sesuai sistem pemerintahan
daerah yang berlaku, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Lampiran Bagian I huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun
79
2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda)
kewenangan perlindungan konsumen berada di daerah provinsi, maka
berdasarkan Lampiran UU Pemda dimaksud, apa yang telah diatur
dalam UUPK khususnya yang terkait dengan pembagian kewenangan
saat ini telah dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan UU Pemda,
yakni terkait dengan pelaksanaan penetapan kebijakan dan anggaran
perlindungan konsumen dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi,
sedangkan terkait dengan kelembagaan BPSK yang telah dibentuk di
wilayah kabupaten/kota sampai dengan saat ini dipertahankan sesuai
dengan ketentuan Pasal 53 UUPK.
V. Petitum
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitutional review) ketentuan UUPK dan UU Kesehatan terhadap UUD NRI
1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18
ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45
ayat (1), Pasal 53 UUPK, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3),
serta Pasal 148 UU Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan
UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Selain itu Presiden telah mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr.
Johannes Gunawan, S.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah
pada tanggal 3 Juli 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 7 Juli 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
80
1. UMUM
1.1
Raison d'être UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara
tegas dinyatakan bahwa:
‘Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang MELINDUNGI segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk MEMAJUKAN kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia……’ (huruf kapital dan cetak tebal oleh Penulis).
Konsiderans ‘Menimbang’ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan tugas Pemerintah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai berikut:
‘a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam
era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945’ (cetak tebal oleh Penulis).
Berdasarkan uraian di atas, UUPK sebagai peraturan pelaksana UUD NRI
Tahun 1945 harus [Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang
mengatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-
Undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia (dhi. konsumen Indonesia); dan
b. memajukan kesejahteraan umum (dhi. konsumen Indonesia).
Dengan demikian, secara normatif dapat dipastikan bahwa semua norma
dalam UUPK bertujuan melindungi konsumen.
1.2 Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding)
Berawal dari kebutuhan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang
diajukan kepadanya, tetapi hakim tersebut tidak menemukan peraturan
perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara
tersebut, atau sekalipun ditemukan peraturan perundang-undangan yang
81
kemungkinan dapat digunakan, tetapi peraturan perundang-undangan
tersebut tidak memberikan kejelasan kepada hakim tersebut.
Dalam keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, hakim dilarang
menolak untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.
Larangan ini dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:
‘Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’.
Agar hakim dapat menjalankan kewajiban tersebut, Ilmu Hukum telah
memberikan cara sistematis (metode) untuk menemukan hukum yang
berlaku bagi perkara yang wajib diselesaikannya, yang disebut Metode
Penemuan Hukum (Rechtsvinding).
Dalam perkembangannya, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding)
tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim, melainkan pada saat ini wajib
digunakan oleh setiap penegak hukum, setiap sarjana hukum, bahkan
setiap orang yang ingin menemukan hukum. Penggunaan Metode
Penemuan Hukum (Rechtsvinding) wajib digunakan dalam setiap kasus
atau perkara yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, agar penegakan
hukum tidak dilakukan secara subyektif berdasarkan kepentingan pribadi
atau golongan, tetapi dapat dilakukan secara obyektif sesuai dengan
maksud dan tujuan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan.
Dalam hal suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas,
tidak lengkap, atau bahkan tidak ada (dhi. UUPK) untuk menyelesaikan
suatu kasus hukum, maka hakim, para penegak hukum, dan masyarakat
wajib menggunakan Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding), dan
DILARANG untuk menafsirkan atau mengkonstruksikan selain dengan
metode di dalam Metode Penemuan Hukum.
Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) menyediakan 2 (dua) kelompok
metode untuk menemukan hukum, sebagai berikut:
a. Metode Penafsiran, yang terdiri atas:
1) Autentik (menafsirkan dengan cara mencari dalam Penjelasan
Resmi dalam suatu peraturan perundang-undangan);
82
2) Gramatikal (menafsirkan dengan cara mencari dalam Kamus
Bahasa , baik Kamus Istilah maupun Kamus Frasa/thesaurus);
3) Historis menafsirkan dengan cara mencari dalam sejarah
penyusunan suatu peraturan perundang-undangan);
4) Sistematis
menafsirkan
dengan
cara
mencari
peraturan
perundang-undangan lain sebagai suatu sub sistem dari satu
sistem hukum negara yang bersangkutan.
5) Sosiologis menafsirkan dengan cara mencari dalam kesadaran
hukum masyarakat (ukuran keadilan di dalam masyarakat);
6) Antisipatoris (menafsirkan dengan cara mencari dalam peraturan
perundangundangan yang sudah berada pada tahap akhir dalam
proses pengundangan).
b. Metode Konstruksi, yang terdiri atas:
1) Argumentum a contrario (mengkonstruksikan hal yang sebaliknya
dari suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan);
2) Analogi (mengkonstruksikan hakekat yang serupa/identik dari
suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan);
3) Penghalusan hukum (rechtsvervijning) (membatasi keberlakukan
suatu peraturan perundang-undangan yang jika tidak dibatasi
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar).
Penggunaan Metode Penafsiran harus dilakukan secara berurutan mulai
dari Penafsiran Autentik. Jika penggunaan suatu Metode Penafsiran tidak
berhasil menemukan hukum, maka harus digunakan Metode Penemuan
yang berada pada urutan berikutnya.
1.3 Materi Muatan Undang-Undang menurut UU No. 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan, materi muatan suatu undang-undang diatur sebagai
berikut:
Pasal 1 angka 13
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis,
fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. (cetak tebal oleh
Penulis)
83
Pasal 5
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik, yang meliputi:
b. ……………….;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (cetak tebal oleh
Penulis);
Pasal 10
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(cetak tebal oleh Penulis)
Ketiga aspek sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Raison d'être UU
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Metode
Penemuan Hukum (rechtsvinding), dan Materi Muatan Undang-Undang
akan digunakan untuk melakukan analisis hukum terhadap Permohonan
Perkara No. 123 sebagaimana dimuat dalam Keterangan Ahli ini.
Namun demikian, sebelum melakukan analisis hukum terhadap ketiga
permohonan tersebut, perkenankan saya membuat resume ketiga
permohonan tersebut yang akan diuraikan di bawah ini.
2. RESUME PERMOHONAN NO. 86
Resume Permohonan Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
2.1. Resume Permohonan Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
Pada intinya Para Pemohon menyatakan bahwa:
• Pasal 1 ayat (1) UUPK
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
• Pasal 18 Ayat (1) huruf c dan huruf g UUPK
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;’
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru,
84
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;
• Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UUPK
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usaha;
• Pasal 45 ayat (1) UUPK
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.
• Pasal 53 UUPK
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan
penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat
keputusan menteri;
TIDAK MENYEDIAKAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF TERHADAP TRANSAKSI
DIGITAL LINTAS NEGARA, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (4) UUD NRI 1945.
ANALISIS HUKUM
Kaidah umum yang digunakan dalam analisis hukum ini adalah:
• Raison d'être UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
• Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding);
• Materi Muatan Undang-Undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3.1. Analisis Hukum Permohonan Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
a. Berdasarkan metode penafsiran sistematis, yaitu peraturan perundang-
undangan di dalam suatu negara merupakan suatu SISTEM, sehingga
jika suatu peraturan perundang-undangan tidak/belum mengatur hal
tertentu maka kita dapat mencari dan menemukan di dalam peraturan
perundang-undangan lain yang relevan.
85
Dengan demikian, jika UUPK tidak/belum mengatur mekanisme
perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa, maka dengan
menggunakan Metode Penafsiran Sistematis kita dapat mencari dan
menemukan dalam peraturan perundang-undangan lain, dalam hal ini
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
PP PMSE mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam PMSE
dalam Satu BAB Tersendiri, yaitu BAB XV PENYELESAIAN
SENGKETA
DALAM
PERDAGANGAN
MELALUI
SISTEM
ELEKTRONIK.
Di dalam Pasal 72 ayat (2) PP PMSE diatur bahwa:
Penyelesaian sengketa PMSE dapat diselenggarakan secara
elektronik (Online Dispute Resolution) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya di dalam Pasal 74 ayat (3) PP PMSE yang mengatur
bahwa:
Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE
internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di
Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa
tersebut yaitu:
a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
b. Lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demkian TIDAK BENAR bahwa dengan menggunakan Metode
Penafsiran Sistematis, UUPK TIDAK MENYEDIAKAN MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL
LINTAS NEGARA.
b. Dalam hal perlindungan atas penggunaan PERJANJIAN BAKU
DIGITAL LINTAS NEGARA, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan
Pasal 18 ayat (3) UUPK, jika suatu perjanjian baku memuat salah satu
dari 8 (delapan) Klausula Baku yang DILARANG oleh Pasal 18 ayat
(2) UUPK, maka Klausula Baku tersebut BATAL DEMI HUKUM.
86
Pasal 18 UUPK ini berlaku dalam Perjanjian Baku Digital Lintas
Negara,
karena
dengan
menggunakan
Metode
Penafsiran
Sistematis
Pasal
53
ayat
(2)
PP
PMSE
mengatur sebagai berikut:
KONTRAK ELEKTRONIK DILARANG mencantumkan klausula baku
yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Perlindungan Konsumen (dhi. UUPK).
Dengan
demikian
TIDAK
BENAR
bahwa
UUPK
TIDAK
MENYEDIAKAN
MEKANISME
PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LINTAS NEGARA.
[2.5]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak
Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan
keterangan tertulis bertanggal 8 Juni 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal
8 Juni dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
8 Juni 2026, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima
Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut
"BPKN", adalah lembaga negara yang dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK"), dengan tugas
pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Penetapan
Mahkamah Konstitusi, BPKN ditetapkan sebagai Pihak terkait dalam perkara
pengujian UUPK Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf
c dan g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 serta Pasal 148
UU Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
I. Kedudukan, Fungsi dan Tugas BPKN RI
Berdasarkan Pasal 31, 33 dan Pasal 34 UUPK, BPKN RI dalam rangka
mengembangkan Upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan
Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat
independen (vide Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025). Selanjutnya BPKN memiliki
fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam Upaya
87
mengembangkan perlindungan konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 34 UUPK,
BPKN memiliki tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah,
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap per-UU-an di bidang
perlindungan konsumen, menerima pengaduan Masyarakat, melakukan survey
yang menyangkut kebutuan konsumen dan menyebarluaskan informasi
perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKN dapat
bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.
II. Norma yang diuji
Bawa norma yang diujikan oleh para Pemohon dalam ketiga perkara a quo, yang
secara garis besar mengujikan tiga kluster persoalan konstitusional yang saling
berkaitan sebagai berikut:
No.
Perkara
Norma yang Diuji
Isu Konstitusional Utama
1
86/PUU-
XXIV/2026
Pasal 1(1), 18(1)c&g,
34(1)d&f, 45(1), 53 UUPK
Ketiadaan forum sengketa
efektif bagi konsumen
dalam transaksi digital
lintas yurisdiksi
III. POKOK PANDANGAN BPKN RI
Bahwa
BPKN
mengapresiasi
atas
kesadaran
konsumen
dalam
memperjuangkan hak dirinya sebagai konsumen, ditandai dengan ragam cara
Upaya konsumen dalam memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana
hak konstitusional. BPKN berpandangan cara ini merupakan Upaya yang baik
dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan konsumen secara
konstitusional.
3.1.
Permohonan 86/PUU-XXIV/2026
3.1.1. Pengalaman BPKN terhadap Aduan Konsumen Sektor PMSE dan
Aduan Konsumen Lintas Negara
Bahwa Berdasarkan data pengaduan konsumen yang dihimpun BPKN,
sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) secara
konsisten menempati posisi kedua terbesar dalam jumlah pengaduan.
Dalam 3 tahun terakhir, BPKN menerima 519 aduan konsumen sektor
PMSE, dengan potensi kerugian konsumen mencapai 22,6 Miliar Rupiah.
Pengaduan konsumen sektor PMSE memiliki corak yang beragam,
seperti pengembalian dana, pengembalian barang, pembatalan transaksi
88
secara sepihak, barang yang tidak sesuai iklan atau deskripsi. Akun palsu
serta barang palsu ataupun cacat.
Bahwa Fakta ini mencerminkan aktivitas ekonomi digital lintas batas
yurisdiksi telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi jutaan
warga negara Indonesia sebagai konsumen akhir, sekaligus menunjukkan
bahwa risiko kerugian konsumen dalam ekosistem digital bukan
persoalan yang bersifat sporadis, melainkan sistemik dan meluas.
Bahwa Negara sesungguhnya telah mengakui secara normatif pelaku
usaha digital asing memiliki keterkaitan ekonomi yang relevan dan
berdampak langsung terhadap kepentingan nasional. Pengakuan
tersebut termanifestasi dalam dua instrumen hukum: pertama, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memperluas yurisdiksi pajak
Indonesia terhadap pelaku usaha digital asing melalui mekanisme PPN
atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan menetapkan bahwa
kehadiran ekonomi (economic presence), (bukan kehadiran fisik)
merupakan dasar pengenaan kewajiban; kedua, Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengakui eksistensi Pelaku
Usaha Luar Negeri (PPMSE Luar Negeri) sebagai subjek yang terikat
ketentuan regulasi perdagangan Indonesia apabila menawarkan produk
kepada konsumen di Indonesia.
Bahwa dengan mengakui economic presence sebagai dasar yurisdiksi
dalam rezim perpajakan dan regulasi perdagangan, Negara telah
menetapkan suatu prinsip konstitutif bahwa pelaku usaha digital asing
yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia adalah bagian dari
aktivitas ekonomi yang relevan secara hukum. Namun secara paradoksal,
prinsip yang sama belum dioperasionalkan dalam rezim perlindungan
konsumen.
BPKN
memandang
kondisi
ini
telah
menimbulkan
ketidakseimbangan perlakuan (asymmetry of protection). Negara
mengambil manfaat fiskal dari aktivitas pelaku usaha digital transnasional,
namun membiarkan konsumen menanggung risiko kerugian ekonomi
tanpa mekanisme pemulihan yang efektif. Ketidakseimbangan ini
melanggar Asas Manfaat yang menjadi salah satu landasan UUPK,
karena
ekosistem
digital
domestik
menjadi
bersifat
eksploitatif
(menguntungkan pelaku usaha asing dan kas negara), tetapi tidak
89
memberikan perlindungan memadai bagi kesejahteraan konsumen
nasional yang menjadi sumber manfaat tersebut.
Bahwa Pemohon dalam perkara a quo telah menyampaikan pengaduan
ke BPKN tanggal 2 Maret 2026 BPKN selanjutnya menyampaikan surat
permohonan klarifikasi kepada PT Google Indonesia tanggal 16 April
2026 yang pada pokoknya permintaan klarifikasi atas pengaduan
konsumen. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya PT Google Indonesia
menyampaikan surat kepada BPKN RI tanggal 23 April 2026, yang pada
pokoknya menyatakan:
“PT Google Indonesia hanya perusahaan reseller iklan dan
pendukung bisnis, dan tidak memiliki atau mengoperasikan produk
Google apapun (termasuk Google Play). Google Play dimiliki dan
dioperasikan oleh Google LLC, suatu perusahaan yang didirikan dan
beroperasi di Amerika Serikat, dan diatur oleh hukum Amerika
Serikat. Oleh karena itu, PT Google Indonesia tidak mempunyai
otoritasi
atau
dapat
untuk
menanggapi
permintaan
anda
sehubungan dengan Google Play.”
Bahwa respons PT Google Indonesia tersebut mengungkap mekanisme
pemisahan korporasi (corporate separation) yang secara sistemik
digunakan oleh platform digital transnasional. Entitas hukum lokal
diposisikan hanya sebagai pendukung bisnis yang tidak mengoperasikan
layanan inti, sementara entitas induk yang secara nyata mengendalikan
layanan dan memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen
Indonesia berkedudukan di luar yurisdiksi domestik. Akibat struktur
demikian, BPKN yang diberi mandat dalam UUPK, berada dalam posisi
faktual tidak memiliki instrumen yang memadai bahkan untuk sekadar
memperoleh klarifikasi dari pihak yang secara substantif bertanggung
jawab.
Bahwa kondisi demikian mengonfirmasi dalil para Pemohon bahwa frasa
"pelaku usaha" dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK tidak memiliki daya jangkau
normatif yang memadai terhadap model bisnis platform digital lintas
yurisdiksi yang memisahkan entitas lokal dari entitas induk asing.
Ketidakcukupan normatif ini bukan persoalan interpretasi yang dapat
diselesaikan dalam perkara konkret, melainkan kekosongan struktural
yang
mengakibatkan
hak
konsumen
atas
pemulihan
kerugian
90
sebagaimana dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 menjadi tidak dapat diwujudkan secara nyata dan efektif.
Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUPK, dalam
menjalankan tugas, BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi
konsumen internasional. Hal tersebut telah dijalankan salah satunya
dengan Organisasi Korea Consumer Agency (KCA) yang ditandatangani
pada tanggal 26 Agustus 2021.
Bahwa hal tersebut menunjukkan dalam konteks perlindungan konsumen
lintas negara, BPKN sesungguhnya memiliki kapasitas kelembagaan
untuk bertindak secara efektif. Hal selanjutnya dari implementasi kerja
sama tersebut adalah BPKN pernah menerima surat dari KCA, pada
tanggal 1 Februari 2024. Surat itu pada intinya memohon penanganan
pengaduan konsumen warga negara Korea Selatan atas transaksi di
sektor pariwisata Indonesia. BPKN menindaklanjuti permintaan tersebut
dengan melakukan penanganan pengaduan kepada pelaku usaha dalam
negeri. Pelaku usaha bersedia mengakomodir kepentingan konsumen
tersebut sehingga pada prosesnya BPKN telah menyampaikan hasil
penanganan pengaduan kepada KCA.
Bahwa perbandingan antara dua fakta tersebut mengungkap asimetri
kelembagaan yang secara konstitusional tidak dapat dibenarkan.
Indonesia mampu menjadi subjek aktif perlindungan konsumen
internasional (dalam arti mampu menangani pengaduan konsumen asing
atas pelaku usaha yang berkedudukan di dalam negeri), namun tidak
memiliki
instrumen
normatif
yang
memadai
untuk
melindungi
konsumennya sendiri dari pelaku usaha digital asing. Perbedaan hasil
antara kedua situasi ini bukan disebabkan oleh perbedaan kemampuan
kelembagaan BPKN, melainkan semata oleh tidak memadainya
instrumen normatif yang ada saat ini. Ketika pelaku usaha berada dalam
jangkauan hukum domestik, BPKN dapat bertindak efektif, tetapi ketika
pelaku usaha berada di luar jangkauan tersebut, norma yang ada terbukti
mengalami keterbatasan jangkauan yurisdiksi dan tidak membekali BPKN
dengan daya paksa operasional yang memadai untuk melakukan
penanganan pengaduan secara efektif.
91
Bahwa
asimetri
ini
semakin
tidak
dapat
dibenarkan
apabila
diperhadapkan dengan prinsip yang secara implisit telah dianut oleh
sistem hukum Indonesia. Apabila instrumen hukum Indonesia mampu
bergerak aktif untuk menghormati dan memproses pengaduan konsumen
asing atas pelaku usaha dalam negeri, maka demi Asas Keadilan dan
konsistensi normatif, hukum Indonesia wajib membekali lembaganya
dengan instrumen yang setara untuk melindungi warga negaranya dari
pelaku usaha asing. Ketiadaan instrumen tersebut dalam Pasal 45 ayat
(1) UUPK adalah bukti nyata adanya kekosongan normatif yang
menimbulkan ketidakpastian hukum dan menutup akses keadilan bagi
konsumen domestik dalam ekosistem ekonomi digital lintas batas,
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3.1.2. Bahwa
UUPK
mencantumkan
beberapa
asas
perlindungan
konsumen seperti asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Bahwa sifat jaminan kepastian hukum dalam UUPK saat ini tereduksi
menjadi sekadar kepastian yang murni deklaratif (formalitas di atas
kertas), bukan lagi operasional (nyata dan dapat dieksekusi). Hambatan
normatif ini terkonfirmasi secara nyata di lapangan ketika BPSK
menyatakan "tidak berwenang" dengan alasan hukum bahwa kedudukan
hukum pelaku usaha berada di luar yurisdiksi wilayah Indonesia (seperti
dalam kasus Pemohon I vs Google Play), hukum nasional gagal
memberikan prediktabilitas perlindungan. Ini menciptakan non-executable
right (hak yang tidak dapat dieksekusi).
Bahwa kontrak digital transnasional dalam praktiknya dipaksakan secara
sepihak melalui klausula baku elektronik (electronic standard contract)
bermodel take-it-or-leave-it. Meskipun Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g
UUPK secara tegas melarang penolakan pengembalian dana (refund)
serta pengubahan aturan secara sepihak, norma larangan ini terbukti
kehilangan daya ikat di hadapan platform global yang berbasis algoritma
otomatis.
Bahwa konsumen domestik sama sekali tidak memiliki posisi tawar ketika
hak pengembalian dananya ditolak secara otomatis oleh sistem algoritma
platform digital (sebagaimana dialami langsung oleh Pemohon I dan
92
Pemohon III). Konsumen dipaksa menderita kerugian ekonomi secara
mutlak akibat ketiadaan daya jangkau yurisdiksi forum pemulihan yang
ada, yang mana situasi ini bertentangan secara diametral dengan Asas
Keseimbangan kedudukan para pihak di muka hukum.
Bahwa Petitum Para Pemohon yang meminta Pasal 34 ayat (1) dimaknai
secara bersyarat agar BPKN dapat memfasilitasi, menindaklanjuti, dan
mengoordinasikan penyelesaian pengaduan terhadap pelaku usaha luar
negeri melalui kerja sama internasional adalah solusi hukum yang dapat
dipertimbangkan.
3.1.3. Perbedaan Antara Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa
Bahwa perlu ditegaskan kepada Mahkamah bahwa petitum Pemohon
tentang pemaknaan Pasal 34 ayat (1) huruf f dimaknai secara bersyarat
agar BPKN dapat memfasilitasi, menindaklanjuti, dan mengoordinasikan
penyelesaian pengaduan melalui kerja sama internasional bukan berarti
BPKN akan menjadi Lembaga penyelesaian sengketa.
Bahwa terdapat perbedaan fundamental antara dua fungsi ini. Kata kerja
yang digunakan dalam petitum seperti memfasilitasi, menindaklanjuti,
mengoordinasikan — ketiganya adalah kata kerja administratif, bukan
kata kerja adjudikatif. Berbeda dengan bahasa yang digunakan UUPK
dalam menggambarkan fungsi adjudikatif BPSK: memeriksa, memutus,
menjatuhkan sanksi — rangkaian kata kerja yang sama sekali tidak
muncul dalam petitum Pemohon.
Bahwa perlindungan konsumen oleh negara tidak semata-mata
berwujud penyelesaian sengketa individual, melainkan juga mencakup
fungsi advokasi kebijakan, pengawasan sistemik, dan pengelolaan
pengaduan sebagai instrumen negara dalam memantau kondisi pasar
dan melindungi kepentingan konsumen secara kolektif.
Bahwa output dari penanganan pengaduan adalah tindakan administratif:
rekomendasi kebijakan, penerusan kepada lembaga berwenang,
koordinasi dengan otoritas terkait, atau fasilitasi komunikasi antara
konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan output penyelesaian sengketa
adalah putusan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat
dipaksakan secara hukum. Keduanya berbeda secara fundamental.
93
Bahwa lebih jauh, petitum tersebut secara eksplisit menyebut mekanisme
pelaksanaannya: "melalui mekanisme kerja sama internasional." Frasa ini
secara tegas menunjukkan bahwa yang dimohonkan adalah fungsi
koordinasi antarlembaga lintas negara — bukan fungsi pemaksaan
hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha asing. Kerja sama
internasional antarlembaga adalah instrumen diplomatik-administratif,
bukan instrumen adjudikatif.
Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPK yang ada saat ini hanya
sebatas memberikan ruang kerja sama kelembagaan yang bersifat makro
dengan organisasi perlindungan konsumen internasional, namun sama
sekali tidak memberikan mandat tusi yang operasional bagi BPKN untuk
menjangkau, mengoordinasikan, atau menindaklanjuti pengaduan
konkret yang melibatkan Pelaku Usaha yang berkedudukan di luar negeri.
Ketiadaan jembatan normatif ini membuat pelaku usaha asing berada di
zona kebal hukum (jurisdictional vacuum) dalam sistem perlindungan
konsumen Indonesia.
Bahwa oleh karena itu, Petitum Para Pemohon yang meminta pemaknaan
bersyarat pada Pasal 34 ayat (1) huruf f merupakan kebutuhan
konstitusional yang mendesak. Pemaknaan ini diperlukan untuk meng-
elevasi dan memperluas tusi BPKN secara formal, sehingga kerja sama
internasional yang dilakukan bukan lagi sekadar hubungan administratif
antarorganisasi, melainkan menjelma menjadi instrumen pemulihan hak
konsumen domestik yang efektif dalam menjangkau pelaku usaha digital
lintas batas yurisdiksi.
Keterangan Tambahan BPKN
Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 telah menyatakan bahwa norma Pasal 31
UUPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai "Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya bersifat independen".
Dalam
pertimbangan
hukumnya,
Mahkamah
menegaskan
beberapa
hal
fundamental yang relevan dengan perkara a quo:
1. BPKN sebagai institusi penelitian tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh
pihak lain—baik pelaku usaha, sponsor, maupun pemerintah sebagai penyedia
94
anggaran. Penelitian BPKN harus menerapkan metode ilmiah berdasarkan
fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi.
2. Penegasan independensi BPKN semakin diperlukan di tengah kemajuan
teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa lintas batas.
3. Mahkamah juga meminta pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi UU
Perlindungan Konsumen secara komprehensif, meliputi mekanisme, perizinan,
pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya
sanksi, yang keseluruhannya bertujuan meningkatkan jaminan perlindungan
hak konstitusional konsumen dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat
ini.
Pendalaman Jawaban atas Arahan Hakim
A. Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026 (Sengketa Lintas Yurisdiksi)
1. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g UUPK (Penolakan Pengembalian Dana &
Perubahan Aturan Sepihak)
Permasalahan mendasar bukan semata pada eksistensi norma larangan,
melainkan pada ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif terhadap
pelaku usaha asing.
Independensi BPKN memungkinkan lembaga ini secara kritis menyoroti
ketidakseimbangan perlakuan tersebut tanpa intervensi dari pihak mana
pun. Sebagaimana ditegaskan Mahkamah, hasil penelitian BPKN harus
dipertanggungjawabkan secara netral dan menjadi bahan bagi Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan.
2. Pasal 34 ayat (1) huruf f UUPK (Tugas BPKN dalam Pemulihan Hak
Domestik) BPKN menegaskan kembali bahwa fungsi yang dimohonkan
Pemohon bersifat administratif, bukan adjudikatif. Hal ini sejalan dengan
pandangan DPR RI dalam sidang sebelumnya yang menyatakan bahwa
BPKN bukan lembaga adjudikatif, melainkan lembaga dengan fungsi
memberikan saran, pertimbangan, menerima pengaduan, dan memperkuat
kebijakan perlindungan konsumen. Perbedaan fungsi ini dipertegas dalam
Putusan MK RI yang menyatakan bahwa BPKN sebagai institusi penelitian
dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen melalui
riset, pengkajian, dan survei. Tugas BPKN bersifat proaktif dan sistemik,
berbeda dengan fungsi BPSK yang bersifat reaktif dan individual dalam
menyelesaikan sengketa konkret.
95
Kebutuhan normatif yang mendesak: Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPK
yang ada saat ini hanya memberikan ruang kerja sama kelembagaan yang
bersifat makro, namun tidak memberikan mandat operasional bagi BPKN
untuk menjangkau, mengoordinasikan, atau menindaklanjuti pengaduan
konkret yang melibatkan pelaku usaha berkedudukan di luar negeri.
Ketiadaan jembatan normatif ini memerlukan dukungan instrumen lain di luar
UUPK, seperti kerja sama internasional dan mekanisme penegakan lintas
batas.
3. Pasal 45 ayat (1) UUPK (Forum Penyelesaian Sengketa)
Permasalahan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara bukan hanya terkait
dengan ketiadaan forum, melainkan juga dengan ketidakjelasan ketentuan
dalam kontrak elektronik. BPSK menyatakan tidak berwenang karena pelaku
usaha berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Kelemahan utama terletak pada definisi "Pelaku Usaha" yang tidak
mengakomodasi model bisnis platform digital transnasional. BPKN
memandang bahwa pengakuan negara atas economic presence (kehadiran
ekonomi) pelaku usaha asing di sektor perpajakan dan perdagangan belum
diikuti dalam rezim perlindungan konsumen. Hal ini menciptakan
"ketidakseimbangan perlakuan" di mana negara mendapat manfaat fiskal,
tetapi konsumen menanggung risiko tanpa mekanisme pemulihan yang
efektif.
Kesimpulan
1. Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan independensi BPKN
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penelitian
strategis di bidang perlindungan konsumen.
2. Independensi ini semakin diperlukan di tengah kompleksitas transaksi digital
lintas yurisdiksi, di mana BPKN harus mampu memberikan rekomendasi
kebijakan yang kritis, berbasis data, dan bebas dari intervensi pihak manapun,
termasuk pelaku usaha dan pemerintah.
3. Mahkamah sendiri dalam Putusan 235 telah mengakui bahwa evaluasi
komprehensif terhadap UUPK diperlukan, mencakup mekanisme pengaduan
dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan dinamika perdagangan
kontemporer.
96
4. Keterbatasan normatif dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dan Pasal 45 ayat (1)
UUPK merupakan bukti konkret adanya kekosongan normatif yang memerlukan
pemaknaan ulang oleh Mahkamah.
5. BPKN sebagai lembaga independen siap untuk menjalankan fungsi administratif
sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon (memfasilitasi, menindaklanjuti,
mengoordinasikan) melalui mekanisme kerja sama internasional, dengan tetap
menjaga perbedaan fundamental antara fungsi administratif (BPKN) dan fungsi
adjudikatif (BPSK).
Penutup
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPKN RI menyerahkan sepenuhnya
penilaian dan keputusan akhir ini kepada Majelis Hakim Konstitusi. Atau apabila
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Keterangan Tambahan
Pihak Terkait ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan BPKN
RI dalam mengawal hak-hak konsumen dan memastikan negara hadir memberikan
perlindungan yang sejati bagi seluruh warga negara Indonesia.
[2.6]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak
Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan keterangan
tertulis bertanggal 8 Juni 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2026
melalui email dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 8 Juni 2026, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
97
98
99
100
101
KETERANGAN TAMBAHAN YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang bahwa perkembangan
masyarakat, teknologi, dan pola perdagangan saat ini telah menghadirkan
tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak lagi
hanya berbicara mengenai hubungan antara penjual dan pembeli secara
konvensional, tetapi telah berkembang menjadi hubungan hukum yang lebih
kompleks, termasuk transaksi digital, perdagangan lintas negara, serta kebutuhan
informasi yang berkaitan dengan kesehatan konsumen. Bahwa hak konsumen atas
keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak
dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap norma perlindungan
102
konsumen harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat. Terhadap beberapa perkara pengujian Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, YLKI memberikan pandangan sebagai berikut:
Perkara ini menguji ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g,
Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 53 UndangUndang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah
belum optimalnya pengaturan transaksi digital lintas negara, sempitnya definisi
pelaku usaha, keterbatasan kewenangan lembaga perlindungan konsumen, serta
masih digunakannya istilah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem
pemerintahan saat ini. Dalam perkembangan ekonomi digital, banyak konsumen
Indonesia menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau platform
asing. Namun ketika terjadi sengketa, pelaku usaha sering menghindari tanggung
jawab dengan alasan kewenangan tetap ada di kantor pusat yang berkedudukan di
luar indonesia. YLKI menerima berbagai pengaduan mengenai layanan digital
internasional, penolakan pengembalian dana, hingga kesulitan menghubungi pelaku
usaha yang berkedudukan di luar negeri. Kondisi ini menyebabkan posisi konsumen
Indonesia menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha global. Konsumen sering
kali hanya diarahkan kepada mekanisme pengaduan internal perusahaan yang
seluruh prosesnya berada di luar yurisdiksi Indonesia. Keterangan YLKI –
Mahkamah Konstitusi RI Halaman 4 dari 6 YLKI juga menemukan bahwa dalam
sengketa lintas negara, termasuk sektor transportasi dan hiburan, konsumen
Indonesia sering kali harus mengikuti syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha asing. Menurut YLKI, perdagangan digital lintas batas telah
menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Keterbatasan yurisdiksi dan lemahnya
mekanisme penyelesaian sengketa berpotensi menghilangkan hak konsumen untuk
mendapatkan penyelesaian yang patut serta hak memperoleh kompensasi. YLKI
merekomendasikan agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperkuat
sehingga setiap pelaku usaha yang secara aktif menawarkan, memasarkan, atau
menyediakan barang dan/atau jasa kepada konsumen Indonesia wajib tunduk pada
hukum perlindungan konsumen Indonesia meskipun berkedudukan di luar negeri.
Selain itu, perlu adanya penguatan peran lembaga perlindungan konsumen,
khususnya agar BPKN tidak hanya berperan dalam sengketa domestik, tetapi juga
103
dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam membantu konsumen
menghadapi sengketa lintas negara.
[2.7]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak
Terkait
Asosiasi
E-Commerce
Indonesia
(idEA–Indonesian
E-Commerce
Association) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 8 Juni 2026 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal 8 dan 22 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
104
105
106
107
108
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM
PIHAK TERKAIT
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU
MK”), Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang
terhadap UUD NRI 1945.
3. Bahwa objek permohonan dalam kedua perkara a quo adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut “UUPK”), yang merupakan undang-undang dalam
arti formal. Dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus kedua perkara a quo.
B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait
1. Bahwa Pasal 14 UU MK dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 (selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) mengatur
keberadaan pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (selanjutnya disebut “idEA”) adalah
109
organisasi industri berbadan hukum yang mewakili kepentingan para
penyelenggara platform perdagangan elektronik yang beroperasi di
Indonesia.
2. Bahwa kedua perkara a quo secara langsung berdampak pada kerangka
operasional, distribusi tanggung jawab hukum, dan model bisnis
penyelenggara platform yang diwakili oleh idEA. Dengan demikian idEA
memiliki kepentingan konstitusional dan industri yang nyata atas perkara
a quo.
3. Bahwa keterangan ini disampaikan dalam kapasitas pihak terkait tidak
langsung, dengan tujuan membantu Mahkamah memperoleh gambaran
yang komprehensif dan berbasis fakta mengenai ekosistem perdagangan
elektronik Indonesia, termasuk mekanisme perlindungan konsumen yang
sesungguhnya telah dan sedang dijalankan oleh industri.
II. Gambaran Umum Perkara
1. Bahwa permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh tiga pemohon
yang bertindak secara pro se (Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan
Evelyn Amanda; selanjutnya disebut “Para Pemohon 86”), yang berstatus
mahasiswa ilmu hukum dan konsumen aktif layanan digital.
2. Pasal yang Diuji. Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin adanya
kepastian hukum”; Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g; Pasal 34 ayat (1) huruf d
dan f; Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku usaha”; serta Pasal 53
sepanjang frasa “Daerah Tingkat II”, kesemuanya dalam UUPK.
3. Batu Uji. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
4. Bahwa isu hukum pokok dalam Perkara 86 adalah ketidakmampuan norma
UUPK menjangkau pelaku usaha digital lintas yurisdiksi secara efektif,
sehingga konsumen yang mengalami permasalahan terkait layanan digital
asing diklaim tidak memiliki forum penyelesaian sengketa yang efektif.
5. Kerugian yang Diklaim. Pemohon I mengalami pemotongan dana otomatis
dari akun Google Play Store yang diklaim tidak disadari, permohonan refund
ditolak, dan pengaduan kepada BPSK dinyatakan di luar kewenangan karena
pelaku usaha berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pemohon II mengalami
kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum
yang adil serta tidak terlindunginya hak milik pribadi atas dana yang telah
dibayarkan dalam transaksi elektronik karena bergantung pada kebijakan
110
sepihak pelaku usaha luar negeri tanpa tersedia mekanisme hukum nasional
yang dapat menjamin pemulihan hak konsumen secara efektif.
6. Bahwa berdasarkan kerugian tersebut, Para Pemohon 86 memohon tafsir
konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) agar norma-norma
yang diuji dimaknai mencakup: (a) transaksi digital lintas yurisdiksi; (b)
kontrak elektronik internasional; (c) kewenangan koordinasi internasional
BPKN; (d) pelaku usaha digital lintas negara yang menimbulkan akibat hukum
di Indonesia; dan (e) pembaruan terminologi “Daerah Tingkat II” menjadi
“kabupaten/kota”.
III. KERANGKA
REGULASI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
DALAM
EKOSISTEM DIGITAL
Bahwa sebelum memberikan keterangan substantif, idEA memandang perlu
menguraikan kerangka regulasi yang telah mengatur ekosistem perdagangan
elektronik Indonesia secara komprehensif. Pemahaman atas kerangka ini
merupakan prasyarat untuk menilai secara tepat apakah dalil legal protection
vacuum dan ketidakmampuan norma UUPK menjangkau pelaku usaha digital
lintas yurisdiksi secara efektif, yang dikemukakan Para Pemohon mencerminkan
kenyataan regulasi yang berlaku.
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut “UU ITE”) merupakan
instrumen hukum fundamental yang secara eksplisit mengatur transaksi
elektronik dan tanggung jawab para pihak dalam ekosistem digital.
2. Bahwa Pasal 2 UU ITE menegaskan asas ekstrateritorialitas hukum
Indonesia: ketentuan UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan
perbuatan hukum yang berakibat hukum di wilayah Indonesia, termasuk
di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalil Para Pemohon 86
bahwa tidak ada hukum Indonesia yang menjangkau pelaku usaha digital
asing tidak tepat, karena UU ITE secara eksplisit telah mengklaim
yurisdiksi atas aktivitas digital lintas batas yang menimbulkan akibat
hukum di Indonesia.
111
3. Bahwa Pasal 15 UU ITE mengatur PSE bertanggung jawab atas
penyelenggaraan sistem elektroniknya, namun tanggung jawab tersebut
dibatasi sesuai peran dan kewenangannya sepanjang bisa dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian oleh karena
pihak pengguna Sistem Elektronik. Ketentuan ini yang kemudian
mendasari adanya ketentuan lainnya di dalam kerangka peraturan terkait
lainnya yang mengatur mengenai Batasan tanggung jawab untuk platform
(safe harbour).
4. Bahwa Pasal 18 UU ITE mengatur mengenai syarat sahnya kontrak
elektronik, termasuk hak untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak
elektronik lintas negara. Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa apabila
para pihak tidak memilih hukum yang berlaku dalam kontrak elektronik
internasional, maka hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan asas
Hukum Perdata Internasional. Ketentuan ini memberikan landasan hukum
bagi konsumen Indonesia untuk mendalilkan berlakunya hukum
perlindungan konsumen Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan
pelaku usaha asing.
5. Bahwa Pasal 21 UU ITE mengatur tanggung jawab agen elektronik.
Apabila kerugian timbul karena agen elektronik yang dioperasikan oleh
penyelenggara sistem elektronik, maka penyelenggara sistem elektronik
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun tanggung
jawab ini dikecualikan sepanjang penyelenggara sistem elektronik dapat
membuktikan bahwa kerugian timbul di luar kewenangan atau
kemampuan kendali teknisnya. Ketentuan ini memberikan keseimbangan
yang adil antara tanggung jawab platform dan kewajiban para pihak dalam
bertransaksi secara beritikad baik.
6. Bahwa Pasal 26 UU ITE memberikan perlindungan terhadap data pribadi
pengguna layanan elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib
menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak
relevan atas permintaan pengguna, namun sebaliknya juga wajib
menjaga ketersediaan data yang diperlukan untuk kepentingan
penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE
112
1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”)
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik
serta hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) di
Indonesia. PP 71/2019 mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan
bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan langkah-langkah
perlindungan pengguna, pengamanan sistem elektronik, mekanisme
penanganan pengaduan, serta tata kelola dan manajemen risiko yang
memadai.
2. Bahwa Pasal 2 PP 71/2019 membedakan Penyelenggara Sistem
Elektronik menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Platform perdagangan
elektronik merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
yang tunduk pada kewajiban dan standar penyelenggaraan sebagaimana
diatur dalam PP 71/2019.
3. Bahwa Pasal 3 PP 71/2019 pada prinsipnya mewajibkan PSE
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
dikelolanya. Namun demikian, PP 71/2019 juga mengenal pengecualian
tanggung jawab dalam keadaan tertentu, termasuk apabila kerugian
timbul akibat keadaan memaksa atau tindakan dan kesalahan pengguna
sendiri.
4. Bahwa PP 71/2019 mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk menerapkan
tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel, sebagaimana diatur
dalam ketentuan-ketentuan berikut:
Pasal 4 huruf b mewajibkan setiap PSE untuk mengoperasikan Sistem
Elektronik
yang
dapat
melindungi
ketersediaan,
keutuhan,
keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;
Pasal 11 mewajibkan PSE untuk menjamin tersedianya perjanjian
tingkat layanan, perjanjian keamanan informasi, serta keamanan
komunikasi internal yang diselenggarakan;
Pasal 12 mewajibkan PSE untuk menerapkan manajemen risiko
terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan;
113
Pasal 13 mewajibkan PSE untuk memiliki kebijakan tata kelola,
prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan
secara berkala;
Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa tata kelola sistem elektronik yang
baik paling sedikit memenuhi persyaratan tersedianya prosedur atau
petunjuk yang terdokumentasi, mekanisme pembaruan prosedur
secara berkelanjutan, kelengkapan kelembagaan dan personel
pendukung,
penerapan
manajemen
kinerja,
serta
rencana
keberlangsungan penyelenggaraan sistem; dan
Pasal 28 dan 29 mewajibkan PSE untuk melakukan edukasi kepada
pengguna serta menyediakan mekanisme pengaduan dan informasi
yang memadai.
5. Bahwa Pasal 47 dan Pasal 48 PP 71/2019 mengatur kewajiban
penyelenggara platform transaksi elektronik terkait kontrak dan perjanjian
penggunaan layanan, sebagai berikut:
Pasal 47 ayat (1) mewajibkan Kontrak Elektronik yang ditujukan
kepada penduduk Indonesia untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia
Pasal 47 ayat (3) mengatur bahwa Kontrak Elektronik paling sedikit
memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan
transaksi, harga, prosedur pembatalan, serta ketentuan pengembalian
produk; dan
Pasal 48 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk
melalui Sistem Elektronik untuk menyediakan informasi yang lengkap
dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan, sebelum transaksi terjadi.
C. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE
1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP PMSE") ditetapkan sebagai
peraturan pelaksana atas amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan. PP PMSE merupakan instrumen
hukum yang secara khusus mengatur kerangka hukum perdagangan
yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik (e-commerce), baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam
negeri maupun luar negeri
114
2. Bahwa Pasal 2 PP PMSE, ruang lingkup pengaturan mencakup antara
lain: pihak yang melakukan PMSE; persyaratan dalam PMSE;
penyelenggaraan PMSE; kewajiban pelaku usaha; bukti transaksi; iklan
elektronik; penawaran, penerimaan, dan konfirmasi secara elektronik;
kontrak elektronik; perlindungan data pribadi; pembayaran; pengiriman
barang dan jasa; penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian;
penyelesaian sengketa; serta pembinaan dan pengawasan
3. Bahwa Pasal 3 PP PMSE menetapkan bahwa dalam melakukan PMSE,
para pihak wajib memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
a. iktikad baik;
b. Kehati-hatian;
c. Transparansi;
d. Keterpercayaan;
e. Akuntabilitas;
f. keseimbangan; dan
g. adil dan sehat.
4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP PMSE menetapkan bahwa Pelaku Usaha Luar
Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau PMSE kepada
konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk
perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
5. Bahwa Pasal 11 mewajibkan setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE
untuk memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) mewajibkan Pelaku
Usaha untuk memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) mewajibkan Pelaku Usaha dalam setiap PMSE
untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas
subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah. Pasal
13 ayat (2) mengatur bahwa informasi dimaksud paling sedikit mencakup
kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan
dan fisik barang, kelayakan konsumsi barang atau jasa, legalitas barang
atau jasa, serta kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa.
115
7. Bahwa Pasal 22 PP PMSE mengatur bahwa PPMSE dan/atau
Penyelenggara Sarana Perantara pada prinsipnya dapat bertanggung
jawab atas dampak atau konsekuensi hukum dari konten informasi
elektronik ilegal yang terdapat dalam sistemnya. Namun demikian,
tanggung jawab tersebut dikecualikan apabila penyelenggara bertindak
cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten
setelah memperoleh pengetahuan atau kesadaran atas keberadaan
konten tersebut (notice-and-takedown).
8. Bahwa Pasal 72 hingga Pasal 75 PP PMSE mengatur mekanisme
penyelesaian sengketa dalam PMSE, yang mencakup penyelesaian
secara musyawarah mufakat antara para pihak, penyelesaian melalui
lembaga penyelesaian sengketa alternatif, maupun melalui pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Permendag 31/2023 sebagaimana diubah dengan Permendag 19/2026
1. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 19 Tahun 2026 (selanjutnya disebut “Permendag 19/2026”)
merupakan regulasi teknis yang secara rinci mengatur kewajiban
penyelenggara platform, antara lain verifikasi identitas pedagang,
mekanisme pengaduan, kewajiban takedown, dan preservasi data
transaksi. Sebagian besar kewajiban yang dimohonkan Para Pemohon 23
dalam petitumnya sesungguhnya telah diatur dalam Permendag 19/2026.
2. Bahwa Pasal 4 ayat (4) Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mewajibkan
Pengelola PMSE menolak pendaftaran Penjual yang tidak memiliki
Perizinan Berusaha paling sedikit berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Bahwa Pasal 12 Permendag 19/2026 mewajibkan PPMSE memiliki
layanan pengaduan Konsumen yang ditampilkan secara jelas dan mudah
diakses, sedangkan Pasal 13 mewajibkan PPMSE menampilkan
informasi kontak layanan pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
4. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Permendag 19/2026 mewajibkan Pedagang
menyampaikan informasi mengenai asal Barang dan/atau Jasa,
pemenuhan standar, sertifikasi halal, registrasi produk, negara asal
Pedagang luar negeri, dan negara asal pengiriman Barang. Pasal 15 ayat
116
(2) selanjutnya mewajibkan PPMSE memfasilitasi dan menayangkan
informasi tersebut kepada Konsumen.
5. Bahwa terkait perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas
negara, Pasal 22 Permendag 19/2026 mewajibkan PPMSE luar negeri
yang memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk perwakilan yang
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Permendag 19/2026 mewajibkan Pelaku Usaha
memenuhi ketentuan mengenai Perizinan Berusaha, standar atau
persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa, ketentuan mengenai barang
yang dilarang atau dibatasi, distribusi Barang, serta perlindungan
Konsumen.
7. Bahwa Pasal 33 mewajibkan PPMSE melakukan Pemutusan Akses
terhadap Iklan Elektronik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dalam kondisi tertentu melakukan Pemutusan
Akses terhadap akun Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
berulang
E. PermenKominfo 5/2020 sebagaimana diubah dengan PermenKominfo
10/2021.
1. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2020
tentang
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
Lingkup
Privat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 10 Tahun 2021 ("Permenkominfo 5/2020") mengatur
secara khusus kewajiban tata kelola dan moderasi konten oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, termasuk platform digital
yang menyediakan layanan User Generated Content ("UGC").
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 menegaskan bahwa PSE
Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem
Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya
Pasal 9 ayat (3) mewajibkan PSE Lingkup Privat memastikan bahwa
Sistem Elektronik yang diselenggarakannya tidak memuat dan tidak
memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilarang.
117
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 mewajibkan PSE
Lingkup Privat User Generated Content memiliki tata kelola mengenai
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta menyediakan
sarana pelaporan yang dapat diakses publik. Pasal 10 ayat (2) selanjutnya
mewajibkan tata kelola tersebut memuat paling sedikit hak dan kewajiban
pengguna, hak dan kewajiban platform, ketentuan pertanggungjawaban
atas konten yang diunggah pengguna, serta mekanisme penyelesaian
pengaduan. Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Permenkominfo 5/2020
mewajibkan platform menyediakan mekanisme pelaporan terhadap
konten yang dilarang, memberikan tanggapan terhadap laporan,
melakukan pemeriksaan secara mandiri atau meminta verifikasi kepada
pemerintah, serta memberitahukan kepada pengguna yang kontennya
dilaporkan.
4. Bahwa Pasal 11 Permenkominfo 5/2020 secara tegas mengatur bahwa
PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat dibebaskan dari
tanggung jawab hukum atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui
sistemnya sepanjang:
a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9
ayat (3) dan Pasal 10;
b. memberikan
Informasi
Pengguna
Sistem
Elektronik
yang
mengunggah konten tersebut untuk kepentingan pengawasan
dan/atau penegakan hukum; dan
c. melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
F. SE Kominfo 5/2016
1. Bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan
Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang
Berbentuk User Generated Content ("SE Kominfo 5/2016") diterbitkan
sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia
platform, pedagang (merchant), dan pengguna platform, dengan
menetapkan batasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam
kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.
118
2. Bahwa dalam bagian Umum SE Kominfo 5/2016 dijelaskan bahwa
platform perdagangan berbasis User Generated Content ("UGC") rentan
terhadap penyalahgunaan oleh pemilik akun atau pengunggah yang
memasukkan informasi yang melanggar hukum. Oleh karena itu,
diperlukan penempatan posisi hukum yang tepat agar penyedia platform
tidak secara otomatis dipersepsikan sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengguna
platform.
3. Bahwa SE Kominfo 5/2016 menegaskan penyedia platform merupakan
Penyelenggara Sistem Elektronik yang berdasarkan Pasal 15 UU ITE
bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik secara andal,
aman, dan bertanggung jawab, namun tanggung jawab tersebut tidak
berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa pelanggaran terjadi karena
kesalahan atau kelalaian pengguna sistem elektronik.
4. Bahwa angka V huruf C angka 1 huruf a SE Kominfo 5/2016 mewajibkan
penyedia platform UGC memiliki syarat dan ketentuan penggunaan yang
sekurang-kurangnya mengatur hak dan kewajiban merchant, hak dan
kewajiban platform, serta ketentuan mengenai pertanggungjawaban
terhadap konten yang diunggah pengguna.
5. Bahwa angka V huruf C angka 1 huruf b mewajibkan penyedia platform
menyediakan sarana pelaporan (reporting mechanism) untuk menerima
laporan mengenai konten yang dilarang, termasuk tautan konten yang
dilaporkan, alasan pelaporan, dan bukti pendukung yang relevan.
6. Bahwa angka V huruf C angka 1 huruf c mengatur kewajiban penyedia
platform untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan, melakukan
penghapusan atau pemblokiran konten yang dilarang, memberikan
pemberitahuan kepada merchant, menyediakan mekanisme sanggahan
(counter notice), serta menolak laporan yang tidak memenuhi kriteria
pelanggaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun
2016 telah menerapkan mekanisme notice-and-takedown dalam tata
kelola platform digital.
7. Bahwa angka V huruf C angka 1 huruf e mewajibkan penyedia platform
melakukan evaluasi dan monitoring secara aktif terhadap kegiatan
merchant dalam platform. Namun kewajiban tersebut ditempatkan
119
sebagai kewajiban tata kelola dan pengawasan yang wajar (reasonable
monitoring obligation), bukan kewajiban untuk menjamin secara mutlak
bahwa tidak akan pernah terjadi pelanggaran oleh pengguna platform.
8. Bahwa angka V huruf C angka 2 huruf a menegaskan bahwa penyedia
platform bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan
pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan
bertanggung jawab. Namun angka V huruf C angka 2 huruf b secara tegas
menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila dapat
dibuktikan bahwa pelanggaran terjadi karena kesalahan dan/atau
kelalaian merchant atau pengguna platform. Ketentuan ini mencerminkan
prinsip safe harbour yang membatasi tanggung jawab penyedia platform
terhadap tindakan pihak ketiga.
9. Bahwa pada saat yang sama angka V huruf D angka 1 dan angka 2 SE
Kominfo 5/2016 menempatkan tanggung jawab utama atas konten pada
merchant sebagai pihak yang mengunggah dan menawarkan barang atau
jasa melalui platform. Merchant wajib memastikan konten yang diunggah
tidak melanggar hukum dan bertanggung jawab atas seluruh konten atau
substansi yang diunggahnya serta terhadap setiap laporan atau
pengaduan atas konten tersebut.
IV. MEKANISME
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
YANG
TELAH
DIIMPLEMENTASIKAN OLEH INDUSTRI
1. Bahwa sebelum menilai apakah terdapat kekosongan perlindungan hukum
konstitusional, Mahkamah perlu mempertimbangkan secara utuh mekanisme
perlindungan
konsumen
yang
sesungguhnya
telah
dibangun
dan
dioperasikan oleh industri platform perdagangan elektronik Indonesia.
Mekanisme ini dalam banyak hal melampaui ketentuan minimum yang
diwajibkan oleh UUPK.
2. Bahwa berdasarkan pengalaman dan praktik yang berkembang dalam
industri perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen
dalam ekosistem digital tidak hanya dilakukan melalui pendekatan
penegakan hukum, tetapi juga melalui kombinasi antara tata kelola platform,
teknologi, edukasi, mekanisme pengaduan, serta kerja sama dengan
berbagai pihak yang terlibat dalam rantai transaksi elektronik
120
3. Bahwa dalam praktiknya, penyelenggara platform perdagangan melalui
sistem elektronik telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan
konsumen, antara lain melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa
dan pengaduan konsumen, kerja sama dengan penyedia jasa logistik untuk
memastikan keterlacakan (tracking) pengiriman barang, serta kerja sama
dengan penyedia jasa pembayaran guna memberikan perlindungan terhadap
dana konsumen selama proses transaksi berlangsung.
A. Sistem Escrow Pembayaran: Dana Ditahan Sampai Pembeli Konfirmasi
1. Bahwa
salah
satu
mekanisme
perlindungan
konsumen
paling
fundamental yang telah diimplementasikan platform perdagangan
elektronik anggota idEA adalah sistem escrow pembayaran. Dalam
sistem ini, dana yang dibayarkan oleh konsumen tidak langsung
diserahkan kepada pedagang, melainkan ditahan dalam rekening escrow
platform hingga konsumen secara aktif mengkonfirmasi bahwa pesanan
telah diterima dalam kondisi yang sesuai.
2. Bahwa mekanisme ini dirancang secara eksplisit untuk melindungi
kepentingan konsumen. Implikasinya: (a) apabila barang tidak dikirimkan
dalam batas waktu yang ditentukan, sistem secara otomatis membatalkan
pesanan dan memproses pengembalian dana kepada konsumen; (b)
apabila konsumen menyatakan pesanan tidak sesuai atau barang
bermasalah sebelum mengkonfirmasi penerimaan, dana tetap tertahan
dan proses sengketa dapat dimulai; dan (c) pedagang tidak dapat
menerima dana atas transaksi yang belum dikonfirmasi penyelesaiannya
oleh konsumen.
3. Bahwa sistem escrow ini secara nyata memberikan perlindungan yang
jauh melampaui ketentuan Pasal 8 UUPK yang semata-mata mengatur
larangan terhadap pelaku usaha, karena sistem ini secara proaktif dan
otomatis mengamankan dana konsumen sebelum terjadi sengketa.
Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa platform sama sekali tidak
menyediakan perlindungan terhadap kerugian finansial konsumen adalah
tidak akurat dan tidak mencerminkan praktik industri yang sesungguhnya.
B. Sistem Penyelesaian Sengketa Internal yang Berpihak pada Konsumen
1. Bahwa platform perdagangan elektronik anggota idEA telah membangun
sistem penyelesaian sengketa internal yang komprehensif, terstruktur,
121
dan secara desain dirancang dengan pendekatan yang mengutamakan
perlindungan kepentingan konsumen. Sistem ini beroperasi tanpa biaya
bagi konsumen dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi atau situs
web platform.
2. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal ini mencakup: (a)
prosedur pengajuan keluhan yang mudah dan dapat dilakukan kapan saja
melalui antarmuka digital; (b) tenggat waktu respons yang wajib dipenuhi
oleh pedagang, dengan konsekuensi otomatis berupa pengembalian
dana kepada konsumen apabila pedagang tidak merespons dalam jangka
waktu yang ditentukan; (c) agen mediasi platform yang bertugas
memfasilitasi penyelesaian antara konsumen dan pedagang; dan (d)
mekanisme eskalasi kepada tim penyelesaian sengketa platform apabila
mediasi awal tidak berhasil.
3. Bahwa dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa ini secara
statistik diputuskan lebih banyak dari perspektif dan kepentingan pembeli.
Platform memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk memastikan
konsumen puas: reputasi platform bergantung pada kepercayaan
konsumen, dan konsumen yang puas akan kembali berbelanja. Oleh
karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa internal platform
sesungguhnya lebih mudah diakses, lebih cepat, dan seringkali lebih
berpihak kepada konsumen dibandingkan mekanisme formal BPSK.
4. Bahwa dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa internal
yang efektif ini, klaim bahwa Para Pemohon tidak memiliki sarana
pemulihan hak yang nyata perlu dipertimbangkan kembali. Sebelum
mengajukan gugatan kepada BPSK, konsumen yang mengalami
permasalahan transaksi sesungguhnya memiliki opsi penyelesaian yang
lebih cepat dan lebih accessible melalui mekanisme platform.
C. Transparansi Syarat dan Ketentuan dalam Layanan Digital Berbasis
Langganan
1. Bahwa khusus terkait permasalahan yang diangkat Para Pemohon 86
mengenai layanan berlangganan digital (subscription service) dan
pembaruan
otomatis
(auto-renewal),
idEA
memandang
perlu
menyampaikan bahwa mekanisme tersebut telah diimplementasikan
122
dengan transparansi yang memadai oleh penyedia layanan digital
terkemuka.
2. Bahwa layanan berlangganan digital seperti yang tersedia di Google Play
Store,
Apple
App
Store,
dan
platform-platform
sejenisnya
mengimplementasikan standar transparansi sebagai berikut: (a) informasi
mengenai biaya langganan, periode langganan, dan mekanisme
pembaruan otomatis ditampilkan secara eksplisit pada halaman deskripsi
aplikasi dan pada layar konfirmasi sebelum pembelian dilakukan; (b)
konsumen diminta untuk secara aktif menyetujui syarat berlangganan
sebelum transaksi diproses; (c) notifikasi pengingat dikirimkan kepada
konsumen sebelum pembaruan otomatis dilaksanakan; dan (d)
mekanisme pembatalan langganan (cancellation) tersedia dan dapat
diakses kapan saja oleh konsumen melalui pengaturan akun pada
platform yang bersangkutan.
3. Bahwa mekanisme pembatalan ini bersifat self-service: konsumen dapat
membatalkan langganan secara mandiri tanpa perlu menghubungi
layanan pelanggan, cukup melalui menu pengaturan langganan pada
aplikasi atau akun Google/Apple. Informasi ini tersedia secara publik dan
dapat diakses dengan mudah. Dengan demikian, kesulitan yang dialami
Pemohon I dalam perkara 86 untuk menghentikan layanan berlangganan
sesungguhnya mencerminkan ketidakcermatan dalam memanfaatkan
mekanisme
yang
telah
tersedia,
bukan
ketiadaan
mekanisme
perlindungan.
4. Bahwa prinsip hukum yang berlaku universal dalam sistem hukum kontrak
menegaskan bahwa ketidakpahaman atau ketidakcermatan salah satu
pihak dalam membaca dan memahami syarat dan ketentuan perjanjian
yang telah tersedia secara transparan tidak dapat dijadikan alasan untuk
menghukum pihak lain yang telah memenuhi kewajiban informasinya
dengan baik. Perlindungan hukum seyogyanya diberikan kepada
konsumen yang beritikad baik dan telah berusaha memahami perjanjian,
bukan dijadikan instrumen untuk membebaskan konsumen dari seluruh
konsekuensi atas pilihan transaksi yang telah dibuatnya secara sadar.
D. Penerapan Tata Kelola Platform dalam Menjaga Keamanan Produk dan
Melindungi Konsumen
123
1. Bahwa platform perdagangan elektronik anggota idEA telah menerapkan
berbagai langkah perlindungan konsumen dan pengamanan produk
secara proaktif melalui kombinasi tata kelola, verifikasi, dan pemanfaatan
teknologi. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup program
jaminan keaslian produk (Authenticity Guarantee) untuk kategori produk
tertentu, program Official Store/Mall yang mewajibkan verifikasi status
resmi pedagang sebagai distributor atau peritel yang berwenang, sistem
penilaian dan ulasan (rating and review) yang meningkatkan transparansi
informasi bagi konsumen, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan
buatan untuk mendeteksi dan menindak produk yang terindikasi palsu
atau melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa selain itu, platform juga menyediakan berbagai instrumen
perlindungan konsumen berbasis teknologi, termasuk fitur pelaporan
produk dan toko, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, sistem
moderasi konten dan produk, serta teknologi penyaringan otomatis
(keyword filtering dan keyword blocking) untuk mengidentifikasi dan
mencegah penayangan produk, informasi, atau aktivitas yang berpotensi
melanggar hukum, kebijakan platform, maupun merugikan konsumen.
3. Bahwa melalui penerapan sistem tersebut, platform secara aktif
melakukan pengawasan dan mitigasi risiko terhadap berbagai bentuk
pelanggaran, termasuk peredaran barang yang dilarang atau dibatasi,
produk yang terindikasi tidak autentik, praktik penipuan, upaya pengalihan
transaksi ke luar platform, serta aktivitas lain yang berpotensi
membahayakan keamanan transaksi dan kepentingan konsumen.
4. Bahwa pada aspek logistik, platform bekerja sama dengan penyedia jasa
pengiriman untuk menyediakan sistem pelacakan (real-time tracking),
perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang, serta
mekanisme klaim yang dapat digunakan oleh konsumen apabila terjadi
permasalahan dalam proses pengiriman.
5. Bahwa berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen dalam ekosistem perdagangan digital tidak hanya dilakukan
secara reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui
pendekatan pencegahan (preventive measures), deteksi dini, dan
pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, platform
124
secara aktif menjalankan kewajiban tata kelola dan perlindungan
konsumen yang wajar (reasonable duty of care) dan secara aktif
berinvestasi dalam sistem perlindungan konsumen yang melampaui
ketentuan UUPK, meskipun secara faktual tidak dimungkinkan untuk
menjamin bahwa tidak akan pernah terdapat pelanggaran yang dilakukan
oleh pihak ketiga dalam ekosistem yang melibatkan jutaan penjual,
produk, dan transaksi setiap harinya. Hal ini mencerminkan komitmen
industri terhadap perlindungan konsumen sebagai fondasi kepercayaan
ekosistem digital
E. Perlindungan Konsumen Digital Melalui Pendekatan Multi-Pihak
1. Bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital
tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan
penanganan
pengaduan,
tetapi
juga
melalui
berbagai
upaya
pemberdayaan konsumen yang bertujuan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk bertransaksi secara aman, bertanggung jawab, dan
berinformasi.
Dalam
praktiknya,
platform
digital
secara
aktif
menyelenggarakan program edukasi yang mencakup kewaspadaan
terhadap modus penipuan, keamanan transaksi elektronik, perlindungan
data pribadi, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak
dalam transaksi digital.
2. Bahwa upaya perlindungan konsumen tersebut juga dilakukan melalui
berbagai kampanye publik, pusat edukasi digital, materi pembelajaran
daring, notifikasi dalam aplikasi, serta penyebarluasan informasi
mengenai praktik transaksi yang aman dan penggunaan fitur-fitur
perlindungan yang tersedia dalam platform. Upaya tersebut antara lain
dilakukan melalui penyediaan materi edukasi dan kampanye publik
mengenai keamanan transaksi digital, kewaspadaan terhadap modus
penipuan, perlindungan data pribadi, penggunaan fitur perlindungan yang
tersedia dalam platform, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban
para pihak dalam transaksi elektronik. Melalui pendekatan tersebut,
konsumen tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima
perlindungan secara pasif, tetapi juga diberdayakan agar mampu
mengambil keputusan transaksi secara lebih aman dan bertanggung
jawab. Pendekatan preventif tersebut merupakan bagian penting dari
125
upaya mengurangi risiko kerugian konsumen sebelum suatu pelanggaran
atau sengketa terjadi.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, platform
dan anggota idEA juga secara aktif melakukan pembinaan dan edukasi
kepada merchant terkait pemenuhan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk standar produk, perizinan berusaha, perlindungan
konsumen, hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, serta kewajiban
sektoral lainnya yang relevan. Upaya tersebut dilakukan baik secara
mandiri maupun melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan
otoritas terkait termasuk menyediakan artikel bantuan yang dapat diakses
oleh merchant setiap saat.
4. Bahwa industri perdagangan digital telah menjalin berbagai bentuk
kolaborasi dengan instansi pemerintah, termasuk Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku
usaha mengenai standar keamanan produk dan kewajiban kepatuhan
yang berlaku. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen dalam ruang digital pada praktiknya dilaksanakan melalui
sinergi antara regulator, platform, dan pelaku usaha.
5. Bahwa idEA sebagai asosiasi yang mewakili pelaku industri perdagangan
digital juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum kebijakan dan
perlindungan konsumen, termasuk melalui koordinasi dengan Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
(BPKN),
Direktorat
Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan,
serta lembaga legislatif dalam rangka memperkuat tata kelola
perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi
dan model bisnis digital.
6. Bahwa berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen dalam ekosistem digital pada hakikatnya merupakan tanggung
jawab bersama yang melibatkan pemerintah, platform, pelaku usaha,
penyedia jasa logistik, penyedia jasa pembayaran, dan konsumen itu
sendiri. Karakteristik ekosistem digital yang melibatkan banyak pihak dan
jutaan transaksi setiap hari tidak memungkinkan perlindungan konsumen
hanya dibebankan kepada satu pihak semata.
126
7. Bahwa pembebanan tanggung jawab absolut kepada platform atas
seluruh tindakan pihak ketiga justru berpotensi mengurangi efektivitas
perlindungan konsumen karena mengabaikan karakteristik dasar
perdagangan digital yang melibatkan jutaan produk, penjual, dan
transaksi yang berubah secara dinamis setiap hari. Sebaliknya,
pendekatan yang menekankan tata kelola yang baik, pengawasan
berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, mekanisme pengaduan yang
efektif, edukasi konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha
merupakan pendekatan yang lebih proporsional dan sejalan dengan
kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia.
V. ANALISIS HUKUM: PRINSIP TANGGUNG JAWAB PLATFORM DALAM
KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
A. Kedudukan Platform dalam Ekosistem Perdagangan Melalaui Sistem
Eleketronik
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ("UU ITE"), Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik ("PP 71/2019"), serta Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP
PMSE"), platform perdagangan elektronik berkedudukan sebagai
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
("PSE")
dan
Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PPMSE") yang menyediakan
sarana, sistem, dan infrastruktur elektronik untuk mempertemukan pelaku
usaha dengan konsumen.
2. Bahwa dalam kapasitas tersebut, platform pada dasarnya berfungsi
sebagai intermediary atau perantara yang memfasilitasi terjadinya
transaksi antara pihak yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan
pihak yang membeli barang dan/atau jasa. Platform tidak bertindak
sebagai produsen, importir, distributor, pemilik barang, maupun pihak
yang secara langsung menentukan spesifikasi, komposisi, kualitas,
keamanan, atau kesesuaian barang yang diperdagangkan oleh pelaku
usaha melalui sistemnya.
127
3. Bahwa kerangka regulasi PMSE secara konsisten membedakan
kedudukan platform dengan pelaku usaha yang memperdagangkan
barang dan/atau jasa melalui platform. Pembedaan tersebut tercermin
dalam berbagai ketentuan yang menempatkan kewajiban utama terkait
legalitas usaha, kualitas produk, keamanan produk, standar teknis,
sertifikasi, dan kebenaran informasi pada pelaku usaha sebagai pihak
yang memiliki kendali langsung atas barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
4. Bahwa oleh karena itu, hubungan hukum yang terbentuk dalam ekosistem
PMSE pada prinsipnya melibatkan beberapa pihak dengan peran dan
tanggung jawab yang berbeda, yaitu pelaku usaha sebagai penyedia
barang dan/atau jasa, platform sebagai penyedia sarana elektronik,
penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa logistik, dan konsumen
sebagai pengguna akhir.
B. Prinsip Pembagian Tanggung Jawab dalam Ekosistem PMSE
1. Bahwa kerangka regulasi perdagangan melalui sistem elektronik di
Indonesia dibangun berdasarkan prinsip pembagian tanggung jawab yang
proporsional sesuai dengan fungsi, tingkat kendali, dan kemampuan
pengawasan masing-masing pihak.
2. Bahwa PP PMSE, Permendag Nomor 19 Tahun 2026, Permenkominfo
Nomor 5 Tahun 2020, serta berbagai regulasi sektoral lainnya secara
konsisten menempatkan kewajiban utama mengenai kualitas, keamanan,
legalitas, spesifikasi, sertifikasi, dan kesesuaian barang pada pelaku
usaha yang memproduksi, mengimpor, memiliki, atau memperdagangkan
barang tersebut.
3. Bahwa terhadap platform, regulasi justru mengatur kewajiban yang
berbeda sifatnya, yaitu menyediakan sistem elektronik yang aman dan
andal, menerapkan tata kelola yang memadai, melakukan mitigasi risiko,
menyediakan mekanisme pengaduan, melakukan moderasi dan
pengawasan berbasis risiko, menyediakan informasi yang transparan,
serta melakukan tindakan yang diperlukan setelah mengetahui adanya
pelanggaran.
4. Bahwa Permendag Nomor 19 Tahun 2026 bahkan secara khusus
mewajibkan platform untuk melakukan berbagai langkah kepatuhan,
128
antara lain verifikasi identitas dan legalitas pedagang, penyediaan
mekanisme pengaduan, fasilitasi pemenuhan perizinan berusaha,
penyediaan informasi produk yang transparan, penanganan pelanggaran
berulang, serta penghapusan iklan dan konten yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia
tidak menempatkan platform sebagai penjamin (guarantor) atas seluruh
produk yang diperdagangkan oleh pihak ketiga, melainkan sebagai pihak
yang wajib menerapkan tata kelola dan langkah mitigasi risiko yang
memadai sesuai dengan karakteristik perdagangan digital.
C. Prinsip Safe Harbour dan Notice-And-Takedown dalam Hukum Indonesia
1. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola platform digital
modern adalah prinsip safe harbour, yaitu prinsip yang memberikan
perlindungan hukum kepada penyedia layanan perantara sepanjang
penyedia layanan tersebut telah melaksanakan kewajiban tata kelola
yang diwajibkan oleh hukum.
2. Bahwa prinsip tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 22 PP
PMSE yang mengatur bahwa penyelenggara sarana perantara pada
prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten atau informasi
elektronik ilegal yang terdapat dalam sistemnya, namun tanggung jawab
tersebut dikecualikan apabila penyelenggara bertindak cepat untuk
menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten tersebut setelah
memperoleh pengetahuan mengenai adanya pelanggaran.
3. Bahwa prinsip yang sama juga diadopsi dalam Permenkominfo Nomor 5
Tahun 2020 yang secara tegas memberikan pembebasan tanggung
jawab kepada platform User Generated Content sepanjang platform telah
memiliki tata kelola yang memadai, menyediakan mekanisme pelaporan,
serta melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar
hukum.
4. Bahwa bahkan sebelum berlakunya Permenkominfo Nomor 5 Tahun
2020, Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 telah
menegaskan bahwa penyedia platform tidak secara otomatis bertanggung
jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh merchant atau
pengguna, sepanjang penyedia platform telah menyediakan mekanisme
129
pelaporan, melakukan moderasi yang wajar, dan menindaklanjuti laporan
pelanggaran yang diterima.
5. Bahwa keberadaan prinsip safe harbour tersebut menunjukkan bahwa
hukum Indonesia mengakui keterbatasan faktual platform dalam
melakukan pengawasan ex ante terhadap seluruh aktivitas pihak ketiga
yang terjadi secara dinamis dalam sistem elektronik, sehingga tanggung
jawab platform dibangun berdasarkan prinsip knowledge, control, dan
reasonable action, bukan berdasarkan tanggung jawab mutlak.
D. Prinsip Itikad Baik dan Tanggung Jawab Pengguna dalam Transaksi dalam
Transaksi Elektronik
1. Bahwa Pasal 17 UU ITE mengakui keabsahan transaksi elektronik dan
kontrak elektronik yang dibuat secara sah oleh para pihak, sehingga hak
dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik pada prinsipnya
tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
2. Bahwa dalam transaksi elektronik, asas kebebasan berkontrak dan asas
iktikad baik tetap berlaku sebagaimana dalam hukum perdata pada
umumnya. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan
informasi yang memadai dan transparan, sedangkan konsumen
berkewajiban membaca, memahami, dan menggunakan layanan sesuai
dengan informasi serta mekanisme yang telah tersedia.
3. Bahwa sistem hukum yang proporsional tidak membebankan seluruh
risiko ketidakcermatan pengguna kepada pelaku usaha maupun platform.
Perlindungan
konsumen
memang
bertujuan
memperkuat
posisi
konsumen, namun tidak menghilangkan kewajiban konsumen untuk
bertindak secara wajar dan berhati-hati dalam melakukan transaksi.
4. Bahwa dalam konteks layanan digital berbasis langganan, misalnya,
mekanisme auto-renewal, metode pembayaran, syarat pembatalan, dan
informasi penting lainnya umumnya telah disampaikan kepada pengguna
sebelum persetujuan diberikan. Oleh karena itu, sepanjang informasi
material telah diungkapkan secara jelas dan persetujuan diberikan secara
sah, hubungan hukum yang timbul harus dihormati oleh para pihak sesuai
asas pacta sunt servanda.
E. Prinsip Tanggung Jawab Berbasis Kendali dan Mitigasi Risiko dalam
Ekosistem Digital
130
1. Bahwa apabila dicermati secara keseluruhan, seluruh kerangka regulasi
PMSE di Indonesia menunjukkan adanya prinsip yang konsisten, yaitu
bahwa tanggung jawab hukum mengikuti tingkat kendali (control) dan
kemampuan pengawasan (ability to supervise) yang dimiliki oleh masing-
masing pihak.
2. Bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas barang, jasa, dan informasi
yang
berada
dalam
penguasaan
serta
kendalinya.
Konsumen
bertanggung jawab untuk menggunakan layanan secara wajar dan
memanfaatkan informasi yang telah tersedia. Sementara itu, platform
bertanggung jawab atas sistem elektronik, tata kelola, mekanisme
perlindungan, dan langkah-langkah mitigasi risiko yang berada dalam
lingkup kendalinya.
3. Bahwa sejalan dengan prinsip tersebut, platform perdagangan elektronik
anggota idEA telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan
konsumen yang melampaui kewajiban minimum yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, antara lain melalui program Authenticity
Guarantee, Official Store, escrow atau penangguhan dana, rating dan
review system, fitur pelaporan produk dan toko, teknologi deteksi produk
palsu berbasis kecerdasan buatan, keyword filtering, keyword blocking,
sistem pelacakan pengiriman, kampanye edukasi konsumen, serta
berbagai program peningkatan kepatuhan merchant.
4. Bahwa berbagai mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen dalam ekosistem perdagangan digital dilaksanakan melalui
pendekatan preventif, berbasis risiko, dan berkelanjutan, bukan semata-
mata melalui penegakan hukum setelah kerugian terjadi.
5. Bahwa pengalaman industri menunjukkan bahwa perlindungan konsumen
yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab
yang proporsional antara pelaku usaha, platform, pemerintah, penyedia
jasa pembayaran, penyedia jasa logistik, dan konsumen. Sebaliknya,
pembebanan tanggung jawab absolut atau tanggung jawab renteng tanpa
batas kepada platform atas seluruh tindakan pihak ketiga akan
bertentangan dengan kerangka regulasi yang berlaku, mengabaikan
tingkat kendali masing-masing pihak, dan berpotensi mengganggu
keberlangsungan ekosistem perdagangan digital yang sehat dan inovatif.
131
6. Bahwa berdasarkan analisis sistematis atas UU ITE, PP 71/2019, PP
PMSE, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanggung jawab platform
dalam ekosistem perdagangan digital diatur berdasarkan prinsip
tanggung jawab berbasis kesalahan (fault-based liability) dengan
modifikasi tertentu, bukan tanggung jawab absolut (strict liability) atau
tanggung jawab renteng tak terbatas (unlimited joint and several liability).
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU ITE, PP 71/2019, PP PMSE,
Permendag Nomor 19 Tahun 2026, Permenkominfo Nomor 5 Tahun
2020, dan SE Kominfo Nomor 5 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa
hukum positif Indonesia menganut prinsip tanggung jawab platform yang
berbasis tata kelola, mitigasi risiko, iktikad baik, dan tingkat kendali yang
dimiliki oleh masing-masing pihak (governance-based and proportional
liability), serta tidak mengenal pembebanan tanggung jawab mutlak
kepada platform atas seluruh tindakan pihak ketiga yang menggunakan
layanannya dikarenakan karakteristik dasar ekosistem digital yang
melibatkan banyak pihak dengan tingkat kendali yang berbeda-beda.
VI. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERKARA NOMOR 86/PUU-
XXIV/2026
1. Bahwa idEA dengan hormat berpendapat dalil Para Pemohon mengenai
adanya kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap pelaku
usaha digital asing tidak sepenuhnya mencerminkan kerangka hukum yang
saat ini berlaku di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
hukum positif Indonesia telah mengembangkan seperangkat instrumen
regulasi yang secara khusus mengatur aktivitas digital dan perdagangan
lintas batas, baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
maupun berbagai peraturan pelaksana lainnya.
2. Bahwa Pasal 2 UU ITE secara tegas menetapkan keberlakuan ekstrateritorial
terhadap setiap perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum di wilayah
Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia. Sejalan dengan itu, PP
PMSE telah mengatur keberadaan Pelaku Usaha Luar Negeri dan PPMSE
Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha dan perdagangan kepada
132
konsumen Indonesia, termasuk melalui mekanisme kehadiran ekonomi
signifikan (significant economic presence) dan kewajiban penunjukan
perwakilan di Indonesia dalam kondisi tertentu. Selain itu, Permenkominfo
Nomor 5 Tahun 2020 juga mewajibkan PSE Lingkup Privat, termasuk PSE
asing, untuk melakukan pendaftaran dan memenuhi kewajiban kepatuhan
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa dengan demikian, permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon
pada hakikatnya tidak berkaitan dengan ketiadaan norma hukum yang
mengatur pelaku usaha digital asing maupun transaksi digital lintas batas.
Sebaliknya, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi
yang secara khusus dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui
pendekatan yurisdiksi ekstrateritorial, kewajiban kepatuhan bagi pelaku
usaha asing, pengawasan regulator, serta berbagai mekanisme perlindungan
konsumen dalam ekosistem digital.
4. Bahwa oleh karena itu, menurut pandangan idEA, isu yang dikemukakan
Para Pemohon lebih tepat dipahami sebagai persoalan efektivitas
implementasi dan penegakan hukum dalam konteks transaksi digital lintas
batas yang secara inheren melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum.
Persoalan demikian pada dasarnya merupakan isu kebijakan dan
implementasi yang penyelesaiannya memerlukan penguatan koordinasi
regulator, peningkatan mekanisme kerja sama lintas negara, serta
optimalisasi instrumen hukum yang telah tersedia, dan bukan menunjukkan
adanya
kekosongan
norma
konstitusional
dalam
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
VII.
PANDANGAN PIHAK TERKAIT ATAS TAFSIR KONSTITUSIONAL YANG
DIMOHONKAN
A. Prinsip-Prinsip yang Seyogianya Menjadi Panduan Mahkamah
1. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat perlu memberikan tafsir
konstitusional
atas
ketentuan
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, idEA
dengan hormat memohon agar tafsir tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan keseluruhan kerangka hukum yang telah
dibangun dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia, termasuk
UU ITE, PP 71/2019, PP PMSE, Permenkominfo Nomor 5 Tahun
133
2020, dan Permendag Nomor 19 Tahun 2026, sehingga tercipta
harmonisasi dan kepastian hukum dalam penerapannya.
2. Bahwa selama lebih dari dua dekade sejak berlakunya UUPK, dan
khususnya sejak berkembangnya ekonomi digital di Indonesia,
pembentuk undang-undang dan regulator telah secara konsisten
membangun model pengaturan yang membedakan secara tegas
antara tanggung jawab pelaku usaha yang mengendalikan barang
dan/atau jasa dengan tanggung jawab platform yang menyediakan
sarana elektronik. Tidak terdapat satu pun instrumen hukum yang
menempatkan platform sebagai penjamin mutlak atas seluruh produk,
informasi, maupun tindakan pihak ketiga yang menggunakan
layanannya.
3. Bahwa oleh karena itu, menurut pandangan idEA, setidaknya
terdapat beberapa prinsip yang seyogyanya menjadi pedoman
Mahkamah dalam memberikan tafsir konstitusional terhadap
ketentuan yang diuji:
1)
Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)
Tanggung jawab hukum harus sebanding dengan tingkat
kendali, kemampuan pengawasan, dan kapasitas teknis yang
dimiliki oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Platform
hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas aspek-aspek
yang secara nyata berada dalam lingkup kendalinya, yaitu tata
kelola sistem elektronik, mekanisme perlindungan konsumen,
mitigasi risiko, dan penanganan pelanggaran yang diketahuinya.
2)
Prinsip Konsistensi Sistemik (Systemic Consistency Principle)
Tafsir konstitusional atas UUPK tidak seharusnya menciptakan
konflik normatif dengan UU ITE, PP 71/2019, PP PMSE,
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dan Permendag Nomor
19 Tahun 2026 yang secara konsisten mengadopsi pendekatan
safe harbour, notice-and-takedown, governance-based liability,
dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara
pelaku usaha dan platform.
3)
Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kendali (Control-Based
Liability Principle)
134
Tanggung jawab hukum harus mengikuti pihak yang memiliki
kemampuan untuk mengendalikan risiko yang menimbulkan
kerugian. Dalam konteks perdagangan digital, pelaku usaha
memiliki kendali atas kualitas, keamanan, legalitas, spesifikasi,
dan kebenaran informasi produk, sedangkan platform memiliki
kendali atas sistem elektronik dan tata kelola platform. Oleh
karena itu, pembebanan tanggung jawab harus mengikuti
pembagian kendali tersebut.
4)
Prinsip Tanggung Jawab Individual atas Perbuatan Sendiri
Konsumen, pelaku usaha, dan platform masing-masing memiliki
hak dan kewajiban yang berbeda. Ketidakcermatan pengguna
dalam membaca dan memahami informasi yang telah
disampaikan secara jelas, atau pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha atas produk yang berada dalam penguasaannya,
tidak dapat secara otomatis dialihkan menjadi tanggung jawab
hukum platform yang telah menjalankan kewajiban tata kelola
dan mitigasi risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan.
5)
Prinsip Sinkronisasi dengan Regulasi Sektoral
Tafsir yang diberikan Mahkamah seyogianya memperkuat dan
melengkapi
regulasi
sektoral
yang
telah
ada,
bukan
menciptakan kewajiban baru yang bertentangan atau tidak dapat
dioperasionalkan secara teknis oleh pelaku usaha maupun
platform.
4. Bahwa menurut pandangan idEA, prinsip-prinsip tersebut bukan
hanya mencerminkan praktik terbaik internasional, tetapi juga
merupakan prinsip yang secara nyata telah diadopsi dan diterapkan
dalam kerangka regulasi Indonesia yang berlaku saat ini
B. Rekomendasi Tafsir yang Proporsional, Operasional, dan Selaras dengan
Kerangka Regulasi yang Berlaku
1.
Bahwa
apabila
Mahkamah
berpendapat
perlu
memberikan
penguatan normatif terhadap perlindungan konsumen dalam
ekosistem digital, idEA berpandangan bahwa penguatan tersebut
sebaiknya difokuskan pada kewajiban-kewajiban yang secara
135
faktual berada dalam kendali platform dan dapat dilaksanakan
secara teknis, terukur, serta konsisten dengan kerangka regulasi
yang berlaku.
2.
Bahwa dalam konteks tersebut, idEA memandang bahwa penguatan
perlindungan konsumen dapat dilakukan antara lain melalui:
1) Kewajiban Preservasi dan Aksesibilitas Data
Platform memastikan bahwa data identitas pelaku usaha, data
transaksi, dan informasi yang relevan tetap tersimpan dan dapat
diakses
sesuai
ketentuan
hukum
untuk
kepentingan
penyelesaian
sengketa,
perlindungan
konsumen,
dan
penegakan hukum, termasuk apabila akun atau toko pelaku
usaha telah ditutup atau diblokir.
2) Kewajiban Notifikasi dan Transparansi
Platform menyediakan pemberitahuan yang memadai kepada
konsumen yang masih memiliki transaksi aktif atau sengketa
yang sedang berjalan apabila terjadi tindakan penutupan akun,
pembatasan layanan, atau tindakan penegakan lainnya
terhadap pelaku usaha yang bersangkutan.
3) Kewajiban Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Eskalasi
Platform terus memperkuat mekanisme pelaporan, pengaduan,
penyelesaian sengketa, dan koordinasi dengan otoritas yang
berwenang guna memastikan adanya jalur pemulihan yang
efektif bagi konsumen.
3.
Bahwa sebaliknya, idEA dengan hormat memohon Mahkamah untuk
tidak mengadopsi tafsir yang membebankan tanggung jawab
renteng atau tanggung jawab mutlak kepada platform atas kualitas,
keamanan, legalitas, atau kesesuaian seluruh produk yang
diperdagangkan oleh pihak ketiga, karena pendekatan demikian:
a. bertentangan dengan konstruksi tanggung jawab yang diatur
dalam UU ITE, PP 71/2019, PP PMSE, Permenkominfo Nomor 5
Tahun 2020, dan Permendag Nomor 19 Tahun 2026;
b. mengabaikan prinsip dasar bahwa tanggung jawab hukum
mengikuti tingkat kendali dan kemampuan pengawasan yang
dimiliki oleh masing-masing pihak;
136
c. menciptakan kewajiban pemantauan menyeluruh (general
monitoring
obligation)
yang
secara
faktual
tidak
dapat
dilaksanakan terhadap jutaan pelaku usaha dan jutaan produk
yang diperdagangkan setiap hari;
d. berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik
normatif dengan berbagai regulasi sektoral yang berlaku;
e. menggeser fungsi platform dari penyedia sarana perantara
menjadi regulator, auditor, lembaga sertifikasi, laboratorium
pengujian, dan penjamin atas seluruh produk pihak ketiga,
padahal fungsi tersebut tidak pernah diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
f. berpotensi menghambat inovasi, meningkatkan biaya kepatuhan
secara tidak proporsional, membatasi akses pelaku UMKM ke
pasar digital, serta pada akhirnya mengurangi manfaat ekonomi
dan sosial yang selama ini dihasilkan oleh ekosistem
perdagangan digital Indonesia.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan kerangka hukum, fakta
operasional, dan perkembangan regulasi yang berlaku saat ini, idEA
berpandangan bahwa pendekatan yang paling sejalan dengan Konstitusi
adalah pendekatan yang memperkuat perlindungan konsumen melalui
peningkatan tata kelola, transparansi, mitigasi risiko, dan efektivitas
mekanisme pemulihan, tanpa mengubah secara fundamental prinsip
pembagian tanggung jawab yang telah secara konsisten dianut dalam
hukum positif Indonesia.
KESIMPULAN DAN PERMOHONAN
A. Kesimpulan
1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam
Keterangan Pihak Terkait ini, idEA berpendapat bahwa perlindungan
konsumen dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik pada
dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen
hukum yang saling melengkapi, termasuk Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Permenkominfo
137
Nomor 5 Tahun 2020, Permendag Nomor 19 Tahun 2026, serta berbagai
regulasi sektoral lainnya.
2. Bahwa perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya respons
yang berkelanjutan dari pembentuk kebijakan untuk menyesuaikan
kerangka perlindungan konsumen dengan karakteristik ekonomi digital
yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalil mengenai adanya
kekosongan hukum (legal protection vacuum) sebagaimana dikemukakan
Para Pemohon tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi regulasi yang
berlaku saat ini, mengingat berbagai aspek perlindungan konsumen digital,
tanggung jawab pelaku usaha, kewajiban platform, mekanisme pengaduan,
penyimpanan data transaksi, hinggapengawasan terhadap pelaku usaha
digital telah diatur secara khusus dalam kerangka regulasi PMSE.
3. Bahwa industri perdagangan digital juga telah mengembangkan berbagai
mekanisme perlindungan konsumen yang melampaui kewajiban minimum
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain melalui
sistem escrow atau penangguhan dana, mekanisme pengaduan dan
penyelesaian sengketa, program Official Store, Authenticity Guarantee,
verifikasi identitas pelaku usaha, sistem rating dan ulasan, teknologi deteksi
produk berisiko dan produk palsu, fitur pelaporan produk dan toko,
kampanye edukasi konsumen, serta berbagai bentuk kerja sama dengan
regulator dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan
konsumen.
4. Bahwa seluruh kerangka regulasi yang berlaku saat ini secara konsisten
membangun prinsip pembagian tanggung jawab yang proporsional antara
pelaku usaha, platform, pemerintah, penyedia jasa pembayaran, penyedia
jasa logistik, dan konsumen. Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha
bertanggung jawab atas barang, jasa, dan informasi yang berada dalam
penguasaan serta kendalinya, sedangkan platform bertanggung jawab atas
penyelenggaraan sistem elektronik, tata kelola platform, mitigasi risiko,
serta mekanisme perlindungan konsumen yang berada dalam lingkup
kendalinya.
5. Bahwa prinsip tersebut tercermin secara konsisten dalam UU ITE, PP
71/2019, PP PMSE, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dan Permendag
Nomor 19 Tahun 2026 yang mengadopsi pendekatan berbasis tata kelola
138
(governance-based liability), mitigasi risiko, safe harbour, notice-and-
takedown, dan tanggung jawab berdasarkan tingkat kendali (control-based
liability), serta tidak mengenal pembebanan tanggung jawab mutlak atau
tanggung jawab renteng tanpa batas kepada platform atas seluruh tindakan
pihak ketiga.
6. Bahwa oleh karena itu, menurut pandangan idEA, berbagai permasalahan
yang diangkat Para Pemohon pada dasarnya lebih berkaitan dengan aspek
implementasi, kepatuhan, pengawasan, dan efektivitas penegakan hukum
terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dan bukan menunjukkan
adanya kekosongan norma konstitusional yang memerlukan perluasan
makna
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
sebagaimana
dimohonkan.
7. Bahwa penafsiran yang membebankan tanggung jawab renteng atau
tanggung jawab mutlak kepada platform atas seluruh produk dan informasi
yang diperdagangkan oleh pihak ketiga tidak hanya bertentangan dengan
konstruksi hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga berpotensi mengubah
secara fundamental kedudukan platform dari penyedia sarana perantara
menjadi penjamin atas seluruh aktivitas pihak ketiga. Pendekatan demikian
tidak sejalan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum,
bertentangan dengan desain regulasi PMSE yang telah dibangun secara
konsisten oleh pembentuk kebijakan, serta berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap
keberlangsungan ekosistem digital nasional.
B. Permohonan
Berdasarkan kesimpulan di atas, idEA selaku Pihak Terkait dengan hormat
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:
1.
Menerima dan mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini sebagai
bagian dari bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
2. Mengenai Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026:
a. Menyatakan bahwa dalil legal protection vacuum Para Pemohon 86
tidak mencerminkan realita regulasi yang berlaku secara utuh dan
tidak beralasan menurut hukum, mengingat hukum positif Indonesia
telah menyediakan kerangka pengaturan yang memadai melalui UU
139
ITE, PP PMSE, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, serta berbagai
regulasi terkait lainnya;
b. Apabila Mahkamah berpendapat perlu memberikan penguatan
normatif, memastikan bahwa tafsir yang diberikan tetap sejalan
dengan kerangka regulasi yang berlaku dan dapat dioperasionalkan
secara efektif dalam praktik;
3. Memberikan
putusan
yang
mempertimbangkan
secara
seimbang
perlindungan konsumen, kepastian hukum, prinsip proporsionalitas,
sinkronisasi sistem hukum nasional, serta keberlangsungan dan daya saing
ekosistem ekonomi digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan
berkelanjutan.
Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan dengan penuh hormat
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Atas
perhatian
dan
kebijaksanaan
Mahkamah,
kami
menyampaikan
penghormatan yang sebesar-besarnya.
[2.8]
Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis
bertanggal 15 Juli 2026 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026, yang
pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut.
Perkara a quo bukanlah sekadar menguji keberadaan beberapa norma dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
melainkan menguji apakah norma-norma tersebut masih memberikan perlindungan
konstitusional yang efektif bagi warga negara di tengah perubahan fundamental pola
perdagangan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan wilayah negara.
Ketika UUPK disahkan pada tahun 1999, hubungan hukum yang menjadi perhatian
pembentuk undang-undang pada umumnya masih bersifat konvensional.
Konsumen datang ke toko, bertemu langsung dengan pelaku usaha, mengetahui
identitas penjual, mengetahui lokasi usaha, serta memiliki akses yang relatif jelas
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, pada saat ini hubungan
hukum berkembang menjadi transaksi digital lintas negara, dimana konsumen
sering kali hanya berhadapan dengan aplikasi, algoritma, dan identitas pelaku usaha
yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi perubahan struktur
hubungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dahulu memadai
140
belum tentu tetap memadai ketika karakter hubungan hukumnya telah berubah
secara mendasar.
Analogi sederhananya, sebuah jembatan yang dibangun untuk menahan beban
kendaraan pada tahun 1999 belum tentu mampu menopang lalu lintas kendaraan
modern yang jauh lebih berat. Tidak berarti jembatan itu salah ketika dibangun,
tetapi negara berkewajiban memperkuat konstruksinya agar tetap mampu menjamin
keselamatan setiap orang yang melintas. Demikian pula UUPK. Para Pemohon tidak
mempersoalkan niat baik pembentuk undang-undang pada tahun 1999, melainkan
mempersoalkan kecukupan norma tersebut dalam menjawab realitas perdagangan
digital saat ini.
Hal tersebut justru diakui oleh DPR RI dalam persidangan. DPR menyampaikan
bahwa UUPK sedang dipersiapkan untuk direvisi agar mampu mengakomodasi
perkembangan ekonomi digital, transaksi daring, hubungan hukum baru antara
konsumen dan pelaku usaha, serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahkan pembentuk undang-undang
sendiri menyadari adanya kebutuhan pembaruan hukum.
Namun demikian, proses legislasi membutuhkan waktu dan tidak dapat menjadi
alasan untuk menunda perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Konstitusi berlaku setiap hari, bukan hanya setelah revisi undang-undang selesai.
Selama persidangan, DPR dan Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa
perlindungan konsumen digital sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan
lain, seperti UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), maupun
berbagai regulasi sektoral lainnya.
Menurut Para Pemohon, argumentasi tersebut justru menguatkan dalil permohonan.
Apabila untuk menjawab satu persoalan konstitusional masyarakat harus membuka
UUPK, kemudian Undang-Undang ITE, kemudian PP PMSE, kemudian PP PSTE,
kemudian berbagai peraturan pelaksana lainnya, maka kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan normatif yang dijadikan dasar dalam UUPK
sendiri belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bukan hanya berarti adanya banyak peraturan, tetapi adanya
norma yang memberikan perlindungan secara efektif, dapat dipahami, dan dapat
diakses oleh masyarakat.
141
Analogi yang dapat digunakan ialah peta jalan. Seseorang yang hendak menuju
suatu tempat memerlukan peta yang utuh. Apabila untuk mencapai tujuan ia harus
membawa sepuluh peta berbeda yang masing-masing hanya menunjukkan
sebagian jalan, maka secara praktis ia tetap berada dalam keadaan tidak pasti.
Banyaknya peta tidak identik dengan kepastian arah. Demikian pula banyaknya
regulasi tidak otomatis berarti perlindungan hukum telah memadai apabila
masyarakat tetap mengalami kesulitan memperoleh pemulihan haknya.
Dalam konteks inilah permohonan Para Pemohon harus dipahami. Para Pemohon
tidak mendalilkan bahwa seluruh sistem perlindungan konsumen Indonesia tidak
berfungsi. Yang dipersoalkan adalah apakah norma-norma yang diuji masih
memberikan jaminan konstitusional yang memadai terhadap perkembangan
perdagangan digital lintas negara.
Selama persidangan, Yang Mulia Majelis Hakim tidak hanya meminta klarifikasi
normatif, tetapi juga menggali efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi
masyarakat.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi mempertanyakan secara konkret
bagaimana mekanisme pemulihan hak konsumen dalam transaksi lintas negara,
bagaimana cara menarik pelaku usaha yang berada di luar negeri menjadi pihak
dalam sengketa, serta bagaimana masyarakat dapat memahami pilihan
penyelesaian melalui BPSK atau pengadilan.
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat Para Pemohon
bukanlah persoalan abstrak. Persoalan tersebut menyentuh aspek yang paling
mendasar dalam negara hukum, yaitu apakah hak yang dijamin undang-undang
benar-benar dapat dipulihkan ketika dilanggar.
Demikian pula Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan
bahwa tujuan UUPK sangat ideal, tetapi terdapat kemungkinan adanya jarak antara
norma dan praktik. Beliau mencontohkan pentingnya kehadiran negara melalui
pengawasan nyata terhadap produk yang beredar serta mempertanyakan
bagaimana marketplace turut menjamin keamanan produk yang diperdagangkan.
Pendalaman tersebut memperlihatkan bahwa isu utama dalam perkara ini bukan
sekadar keberadaan norma, melainkan efektivitas norma dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen di era digital.
Dengan demikian, menurut Para Pemohon, perkara a quo menghadirkan
pertanyaan konstitusional yang layak dipertimbangkan secara mendalam, yaitu
142
apakah norma yang diuji telah memberikan perlindungan yang efektif sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
DPR RI dalam keterangannya menyatakan bahwa frasa “segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum” dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK telah dirumuskan
secara luas, komprehensif, dan adaptif sehingga tetap mampu menjangkau
perkembangan perdagangan digital maupun transaksi lintas negara.
Menurut Para Pemohon, persoalan yang diajukan dalam permohonan ini bukan
terletak pada luas atau sempitnya rumusan norma secara linguistik, melainkan pada
efektivitas konstitusional dari norma tersebut.
Suatu norma dapat dirumuskan secara luas, tetapi belum tentu memberikan
perlindungan yang efektif. Sebaliknya, norma yang terlalu umum berpotensi
menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda-beda sehingga perlindungan yang
diterima warga negara menjadi tidak seragam.
Analogi sederhananya adalah payung. Sebuah payung memang dibuat untuk
melindungi dari hujan. Akan tetapi, apabila payung tersebut hanya memiliki kain
tanpa memiliki gagang yang dapat digunakan dengan baik, maka secara teori
payung itu tetap disebut payung, namun secara praktis tidak mampu memberikan
perlindungan yang optimal kepada orang yang menggunakannya.
Demikian pula frasa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”.
Rumusan tersebut menggambarkan tujuan yang sangat baik. Akan tetapi, ketika
konsumen menghadapi transaksi digital lintas negara dan mengalami kerugian,
frasa tersebut belum secara nyata memberikan kepastian mengenai bagaimana
haknya dipulihkan, kepada siapa tanggung jawab dibebankan, serta bagaimana
perlindungan itu dapat diwujudkan secara efektif.
Oleh karena itu, yang dipersoalkan Para Pemohon bukan tujuan perlindungannya,
melainkan kecukupan norma dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Hal ini semakin diperkuat oleh pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
yang meminta penjelasan mengenai mekanisme konkret penyelesaian sengketa
lintas negara, bagaimana menarik pelaku usaha luar negeri menjadi pihak dalam
sengketa, serta bagaimana mekanisme pemulihan hak konsumen dilaksanakan.
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dipersoalkan Para
Pemohon memang masih menyisakan ruang yang memerlukan penjelasan lebih
lanjut.
143
Sepanjang persidangan, Pemerintah berkali-kali menjelaskan bahwa perlindungan
konsumen digital dapat ditemukan dalam:
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik;
4. Undang-Undang Perdagangan; dan Berbagai regulasi sektoral lainnya.
Menurut Para Pemohon, argumentasi tersebut tidak membuktikan bahwa norma
yang diuji telah memadai. Sebaliknya, argumentasi tersebut menunjukkan bahwa
UUPK sendiri belum mampu memberikan jawaban yang utuh terhadap persoalan
yang dihadapi konsumen digital.
Analogi yang dapat dibayangkan bagaimana sebuah rumah sakit. Seorang pasien
datang ke instalasi gawat darurat dengan kondisi darurat. Apabila petugas
mengatakan bahwa obatnya ada di gedung A, dokternya berada di gedung B,
administrasinya berada di gedung C, dan ruang tindakan berada di gedung D, maka
keberadaan seluruh fasilitas tersebut memang menunjukkan bahwa sistem
pelayanan tersedia. Namun, bagi pasien, keadaan demikian belum tentu
memberikan pelayanan yang cepat dan efektif.
Demikian pula dengan perlindungan konsumen. Keberadaan berbagai regulasi
sektoral memang menunjukkan adanya sistem hukum yang berkembang. Akan
tetapi, apabila perlindungan konstitusional hanya dapat ditemukan setelah
menghubungkan begitu banyak regulasi, maka hal tersebut menunjukkan adanya
kompleksitas yang justru berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.
Kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak cukup
dimaknai sebagai keberadaan banyak aturan, melainkan keberadaan aturan yang
mampu memberikan perlindungan yang dapat dipahami dan dijalankan secara
efektif.
Pemerintah maupun ahli Prof. Johannes Gunawan menjelaskan bahwa Pasal 18
UUPK telah melarang klausula baku yang merugikan konsumen serta telah berlaku
pula terhadap kontrak elektronik melalui penafsiran sistematis.
Para Pemohon menghormati pendapat tersebut.
Namun demikian, perkara ini bukan mengenai ada atau tidaknya larangan klausula
baku. Yang menjadi persoalan adalah apakah larangan tersebut telah cukup
memberikan perlindungan kepada konsumen ketika hubungan hukumnya
144
melibatkan pelaku usaha lintas negara yang tidak mudah dijangkau mekanisme
penegakan hukum nasional. Kontrak elektronik saat ini tidak lagi sekadar berbentuk
dokumen yang disepakati dua pihak secara seimbang. Dalam praktik perdagangan
digital, kontrak hadir dalam bentuk click-wrap agreement, browse-wrap agreement,
maupun syarat layanan yang disusun sepihak oleh platform digital dengan posisi
tawar yang sangat tidak seimbang.
Dalam keadaan demikian, konsumen pada umumnya hanya memiliki dua pilihan,
yaitu menyetujui seluruh syarat atau tidak dapat menggunakan layanan sama sekali.
Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan dalam persidangan bahwa
salah satu fungsi hukum adalah melakukan rekayasa sosial (social engineering),
yaitu menghadirkan keseimbangan ketika terjadi ketimpangan hubungan hukum.
Pandangan tersebut menjadi relevan karena perlindungan terhadap konsumen tidak
cukup berhenti pada larangan normatif, melainkan juga harus memastikan bahwa
larangan tersebut benar-benar efektif memberikan perlindungan terhadap pihak
yang secara ekonomi, informasi, maupun posisi tawarnya lebih lemah.
Norma mengenai tugas BPKN menjadi salah satu pokok penting dalam permohonan
Para Pemohon.
DPR dan Pemerintah menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025, BPKN bukan merupakan lembaga
adjudikatif, melainkan lembaga yang memberikan saran, pertimbangan, penelitian,
dan rekomendasi kepada Pemerintah.
Para Pemohon memahami konstruksi kelembagaan tersebut.
Akan tetapi, perkembangan perdagangan digital lintas negara menunjukkan adanya
kebutuhan yang semakin besar terhadap lembaga yang tidak hanya berfungsi
memberikan rekomendasi kebijakan, tetapi juga mampu memfasilitasi pemulihan
hak konsumen secara lebih efektif.
Hal tersebut tercermin dari pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang
secara khusus menanyakan apakah BPKN dapat mengakomodasi fungsi pemulihan
hak (redress).
Pertanyaan tersebut mempunyai makna konstitusional yang penting.
Apabila masyarakat telah menyampaikan pengaduan kepada BPKN, namun BPKN
secara normatif hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa mekanisme yang
efektif untuk mendorong pemulihan hak, sementara BPSK menghadapi
145
keterbatasan ketika pelaku usaha berada di luar negeri, maka konsumen berada
dalam ruang perlindungan yang belum sepenuhnya terisi.
Bayangkan terdapat sebuah pos pemadam kebakaran yang memiliki petugas,
kendaraan, serta pusat informasi. Akan tetapi, ketika menerima laporan kebakaran,
lembaga tersebut hanya dapat mencatat laporan dan memberikan rekomendasi
kepada instansi lain tanpa memiliki mekanisme yang memungkinkan korban segera
memperoleh pertolongan.
Keberadaan lembaga tersebut tetap penting, tetapi dari sudut pandang korban,
perlindungan yang dibutuhkan belum sepenuhnya terwujud.
Demikian pula BPKN.
Permohonan Para Pemohon tidak dimaksudkan mengubah BPKN menjadi lembaga
peradilan, melainkan menyoroti apakah desain normatif yang ada telah cukup
menjamin terpenuhinya hak konstitusional konsumen, khususnya dalam transaksi
digital lintas negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan sengketa konsumen
konvensional.
Dengan demikian, isu yang dipersoalkan bukanlah keberadaan BPKN sebagai
institusi, melainkan kecukupan norma dalam memastikan bahwa setiap pengaduan
konsumen dapat bermuara pada perlindungan hukum yang efektif sebagaimana
dijamin oleh konstitusi.
Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk
menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Secara normatif, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap
hak konsumen untuk memperoleh akses terhadap keadilan (access to justice). Akan
tetapi, perkembangan perdagangan digital telah menghadirkan persoalan baru yang
tidak sepenuhnya dijawab oleh norma tersebut, yaitu ketika pelaku usaha berada di
luar wilayah hukum Indonesia, tidak memiliki kantor, aset, ataupun perwakilan yang
dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dalam persidangan, Pemerintah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui BPSK, pengadilan, arbitrase, maupun mekanisme lain
berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah juga menyatakan bahwa
pelaku usaha luar negeri pada prinsipnya wajib menunjuk perwakilan di Indonesia.
146
Namun demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan yang sama
dengan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Adies Kadir, yakni
bagaimana perlindungan hukum diberikan apabila konsumen bertransaksi dengan
pelaku usaha luar negeri yang dalam praktiknya tidak memiliki cabang ataupun
perwakilan di Indonesia. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang
diajukan Para Pemohon bukanlah persoalan teoritis, melainkan persoalan yang
dapat dihadapi secara nyata oleh masyarakat.
Demikian pula Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi mempertanyakan
bagaimana mekanisme konkret untuk menarik pelaku usaha luar negeri menjadi
pihak dalam sengketa dan bagaimana konsumen menentukan jalur penyelesaian
yang tepat. Sampai akhir persidangan, belum terdapat penjelasan yang
menunjukkan mekanisme yang sederhana, mudah diakses, dan efektif bagi
konsumen dalam kondisi tersebut.
Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam Pasal 45 ayat (1) bukan terletak
pada adanya hak untuk menggugat, melainkan pada efektivitas pelaksanaan hak
tersebut dalam konteks hubungan hukum lintas yurisdiksi.
Analogi yang dapat menggambarkan keadaan ini adalah sebuah hak untuk
memasuki gedung yang seluruh pintunya terkunci. Secara formal seseorang
memang diberi hak untuk masuk, tetapi apabila tidak tersedia mekanisme yang
memungkinkan hak tersebut dilaksanakan secara nyata, maka hak itu kehilangan
sebagian daya gunanya. Dalam perspektif negara hukum, hak konstitusional harus
tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara efektif.
Para Pemohon juga mengajukan pengujian terhadap Pasal 53 UUPK yang
mengatur pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Keberadaan BPSK merupakan salah satu inovasi penting dalam UUPK karena
memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat,
sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, perkembangan transaksi digital lintas
negara memperlihatkan bahwa efektivitas BPSK sangat dipengaruhi oleh
kemampuan menghadirkan pelaku usaha dan melaksanakan putusan terhadap
pihak yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Dalam persidangan, Pemerintah menjelaskan kewenangan BPSK untuk memanggil
pelaku usaha serta meminta bantuan penyidik apabila pelaku usaha tidak memenuhi
panggilan. Penjelasan tersebut memadai untuk hubungan hukum yang seluruh
unsurnya berada di dalam wilayah Indonesia.
147
Akan tetapi, sebagaimana dipertanyakan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi, bagaimana mekanisme tersebut bekerja ketika pelaku usaha berada di
luar negeri? Bagaimana efektivitas pemanggilan? Bagaimana pelaksanaan
putusan? Bagaimana konsumen memperoleh pemulihan apabila pelaku usaha
sama sekali tidak berada dalam jangkauan yurisdiksi nasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang konkret
sepanjang persidangan.
Oleh karena itu, Para Pemohon memandang bahwa perkembangan perdagangan
digital telah menciptakan kebutuhan untuk memastikan agar desain normatif
penyelesaian sengketa tetap memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak
konstitusional konsumen.
Ahli Pemerintah, Prof. Johannes Gunawan, berpendapat bahwa berbagai persoalan
yang dikemukakan Para Pemohon dapat dijawab melalui metode penafsiran
sistematis (systematische interpretatie), yaitu dengan membaca UUPK bersama-
sama dengan UndangUndang ITE, PP PMSE, dan berbagai regulasi lain sebagai
satu sistem hukum yang utuh.
Para Pemohon menghormati pandangan akademik tersebut. Penafsiran sistematis
merupakan salah satu metode yang dikenal dalam ilmu hukum dan memiliki peran
penting dalam menemukan makna suatu norma.
Namun demikian, menurut Para Pemohon, penggunaan metode penafsiran
sistematis tidak dengan sendirinya meniadakan persoalan konstitusional yang
diajukan dalam perkara ini.
Pertama, penafsiran sistematis adalah metode interpretasi yang lazim digunakan
oleh hakim dan penegak hukum. Akan tetapi, hak konstitusional warga negara
seharusnya tidak bergantung pada kemampuan setiap konsumen untuk melakukan
konstruksi hukum yang kompleks dengan menghubungkan berbagai undang-
undang dan peraturan pelaksana.
Kedua, fakta bahwa hampir seluruh jawaban Pemerintah dan ahli harus merujuk
kepada berbagai regulasi di luar UUPK justru menunjukkan bahwa dinamika
perdagangan digital telah berkembang melampaui desain awal undang-undang
tersebut. Dengan kata lain, berkembangnya regulasi sektoral merupakan respons
terhadap kebutuhan baru yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai.
Ketiga, perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berfokus pada
kecukupan norma terhadap jaminan hak konstitusional. Oleh sebab itu, pertanyaan
148
yang relevan bukan hanya apakah persoalan dapat diselesaikan melalui
interpretasi, tetapi juga apakah norma yang diuji telah memberikan perlindungan
yang memenuhi standar kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rangkaian pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim memperlihatkan adanya perhatian
terhadap efektivitas perlindungan hukum, bukan sekadar keberadaan norma.
Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menekankan adanya kemungkinan
kesenjangan antara tujuan ideal UUPK dengan praktik di lapangan. Beliau juga
menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam pengawasan produk serta tanggung
jawab platform digital dalam menjaga keamanan barang yang diperdagangkan.
Yang Mulia Hakim Konstitusi Adies Kadir mempertanyakan secara khusus
hubungan antara UUPK dan Undang-Undang ITE, status keduanya dalam
perspektif lex generalis dan lex specialis, serta perlindungan terhadap konsumen
yang bertransaksi dengan pelaku usaha luar negeri yang tidak memiliki cabang di
Indonesia.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi mempertanyakan mekanisme pemulihan
hak, pilihan forum penyelesaian sengketa, serta efektivitas mekanisme terhadap
sengketa lintas batas.
Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu yang diajukan Para
Pemohon bukan semata-mata persoalan implementasi individual, melainkan
menyentuh desain normatif sistem perlindungan konsumen dalam menghadapi
perubahan hubungan hukum akibat perkembangan teknologi.
Dengan demikian, menurut Para Pemohon, perkara ini menghadirkan pertanyaan
konstitusional yang relevan mengenai apakah norma-norma yang diuji masih
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas kepastian hukum yang adil
dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang bermakna bagi konsumen
Indonesia di era perdagangan digital.
Salah satu isu yang memperoleh perhatian khusus sepanjang persidangan adalah
mengenai kedudukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Pemerintah maupun DPR berpendapat bahwa berdasarkan konstruksi Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
235/PUU-XXIII/2025, BPKN bukan merupakan lembaga adjudikatif, melainkan
lembaga yang menjalankan fungsi pemberian saran, pertimbangan, penelitian, dan
149
rekomendasi kepada Pemerintah. Dengan demikian, menurut Pemerintah, fungsi
penyelesaian sengketa tetap berada pada BPSK maupun pengadilan.
Para Pemohon tidak mempersoalkan pembagian fungsi kelembagaan tersebut.
Yang menjadi perhatian Para Pemohon adalah apakah desain kelembagaan
tersebut telah mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional konsumen,
khususnya ketika sengketa yang terjadi melibatkan pelaku usaha digital lintas
negara.
Dalam persidangan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi secara khusus
mempertanyakan kemungkinan adanya fungsi pemulihan hak (redress) dalam
kerangka BPKN. Pertanyaan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan
bahwa perlindungan konsumen pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai
penerimaan pengaduan, tetapi mengenai bagaimana pengaduan tersebut berujung
pada pemulihan hak yang nyata.
Dari sudut pandang konstitusi, perlindungan hukum tidak berhenti pada tersedianya
saluran pengaduan. Perlindungan hukum baru memiliki makna apabila mampu
menghasilkan pemulihan terhadap hak yang telah dilanggar.
Analogi yang dapat digunakan adalah sebuah rumah sakit. Rumah sakit tentu harus
memiliki meja pendaftaran. Akan tetapi, keberadaan meja pendaftaran semata tidak
dapat dipandang sebagai pelayanan kesehatan apabila setelah mendaftar pasien
tidak memperoleh pemeriksaan, tindakan, maupun pengobatan. Pendaftaran
merupakan pintu masuk pelayanan, bukan tujuan akhir pelayanan.
Demikian pula dengan sistem perlindungan konsumen.
Penerimaan pengaduan merupakan tahap awal. Akan tetapi, tujuan akhir yang
hendak dicapai adalah pemulihan hak konsumen. Apabila sistem berhenti pada
penerimaan laporan tanpa menghasilkan perlindungan yang efektif, maka tujuan
perlindungan konsumen belum sepenuhnya tercapai.
Pandangan tersebut sejalan dengan filosofi negara hukum yang menghendaki agar
setiap pelanggaran hak memperoleh mekanisme penyelesaian yang efektif
(effective remedy), bukan hanya mekanisme administratif.
Sepanjang persidangan, DPR menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun
perubahan
terhadap
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
untuk
menyesuaikan perkembangan ekonomi digital.
Menurut Para Pemohon, pernyataan tersebut merupakan fakta penting.
150
Perubahan undang-undang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang
sendiri menyadari adanya perkembangan masyarakat yang memerlukan
penyempurnaan norma.
Dengan
demikian,
perkara
ini
tidak
dapat
dipahami
sebagai
upaya
mempertentangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan
pembentuk undang-undang.
Sebaliknya, perkara ini menunjukkan bagaimana kedua lembaga negara
menjalankan fungsi konstitusionalnya masing-masing.
DPR bersama Pemerintah menjalankan fungsi pembentukan undang-undang.
Sementara Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi menjaga agar selama proses
perkembangan hukum tersebut berlangsung, hak-hak konstitusional warga negara
tetap memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dengan kata lain, perkembangan legislasi tidak menghilangkan kebutuhan akan
perlindungan konstitusional.
Perkara ini pada hakikatnya tidak hanya menyangkut pengalaman Para Pemohon.
Perkara ini menyangkut perubahan wajah perdagangan Indonesia.
Saat ini jutaan masyarakat Indonesia melakukan transaksi setiap hari melalui
platform digital, membeli barang dari pelaku usaha yang mungkin tidak pernah
mereka temui secara langsung, bahkan berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Hubungan hukum tersebut berbeda secara mendasar dengan hubungan hukum
ketika UUPK dibentuk pada tahun 1999.
Karena itu, ukuran efektivitas perlindungan hukum juga harus dinilai berdasarkan
kondisi hubungan hukum saat ini, bukan semata berdasarkan keadaan ketika
undang-undang dibentuk.
Sebagaimana sebuah kompas yang dahulu mampu menunjukkan arah pelayaran di
laut terbuka, kompas tersebut tetap memiliki nilai. Namun apabila kondisi medan
berubah secara signifikan, negara berkewajiban memastikan bahwa alat navigasi
yang digunakan masyarakat tetap mampu mengantarkan mereka menuju tujuan
dengan aman.
Demikian pula perlindungan konsumen.
Tujuannya tidak berubah, yaitu melindungi konsumen. Yang berubah adalah
karakter risiko yang dihadapi konsumen. Oleh karena itu, sistem perlindungan
hukum juga perlu dipastikan tetap mampu menjawab risiko-risiko baru tersebut.
151
Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, Para Pemohon berpendapat bahwa
perkara ini menghadirkan pertanyaan konstitusional yang nyata mengenai
efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital lintas negara.
Keterangan DPR menunjukkan adanya pengakuan bahwa Undang-Undang
Perlindungan Konsumen memerlukan pembaruan.
Keterangan Pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital saat
ini bergantung pada berbagai peraturan sektoral di luar UUPK.
Pendapat ahli Pemerintah menunjukkan bahwa untuk menjawab perkembangan
tersebut diperlukan penafsiran sistematis terhadap berbagai regulasi.
Sementara itu, pendalaman Yang Mulia Majelis Hakim berfokus pada efektivitas
mekanisme pemulihan hak, penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, fungsi BPKN,
efektivitas BPSK, tanggung jawab pelaku usaha digital, dan akses masyarakat
terhadap perlindungan hukum.
Keseluruhan fakta tersebut memperlihatkan bahwa isu yang diajukan Para
Pemohon bukan merupakan persoalan yang bersifat hipotetis ataupun akademis
semata, melainkan persoalan yang lahir dari perubahan hubungan hukum dalam
masyarakat dan berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan hak konstitusional
warga negara.
Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar norma-norma yang diuji dinilai
dalam konteks perkembangan perdagangan digital saat ini, dengan tetap berpegang
pada prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan hak
konstitusional warga negara, serta tujuan konstitusional negara untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
[2.9]
Menimbang
bahwa
Presiden
menyampaikan
kesimpulan
tertulis
bertanggal 15 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026, yang
pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut.
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Pemerintah tetap berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat
membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) secara
langsung dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam perkara
152
pengujian undang-undang, Pemohon tidak cukup hanya mendalilkan adanya
ketidakpuasan terhadap praktik pelaksanaan norma, hubungan hukum
keperdataan, maupun kebijakan yang diterapkan oleh pelaku usaha atau
Pemerintah, melainkan harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut
secara langsung bersumber dari berlakunya norma undang-undang yang diuji.
Kerugian yang timbul akibat pelaksanaan suatu perjanjian, tindakan pelaku
usaha, maupun implementasi teknis suatu kebijakan pada dasarnya merupakan
persoalan impelementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma
undang-undang.
Terhadap Para Pemohon dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026,
Pemerintah berpandangan bahwa seluruh dalil yang diajukan pada pokoknya
bersumber dari hubungan hukum privat antara konsumen dengan penyedia
layanan digital. Dalil mengenai pemotongan dana berlangganan, penolakan
pengembalian dana, kebijakan sepihak pelaku usaha luar negeri, maupun
mekanisme auto-renewal merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual
yang lahir berdasarkan kesepakatan para pihak dalam penggunaan layanan
digital. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan bukanlah kerugian yang
timbul akibat berlakunya norma dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, melainkan akibat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam
suatu hubungan keperdataan.
Selain itu, terhadap dalil mengenai keterbatasan perlindungan terhadap
pelaku usaha luar negeri, Pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen
pada
dasarnya
telah
memberikan
kerangka
perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk mendefinisikan pelaku usaha
yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. Apabila dalam
praktik masih terdapat kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha lintas
negara, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi dan penegakan
hukum, bukan menunjukkan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula
terhadap dalil mengenai potensi kerugian akibat mekanisme auto-renewal,
kerugian yang didalilkan masih bersifat hipotetis dan bergantung pada tindakan
pihak lain sehingga tidak memenuhi standar kerugian konstitusional yang telah
ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan
153
sebab-akibat secara langsung antara berlakunya norma yang diuji dengan
kerugian yang didalilkan Para Pemohon.
Terhadap Para Pemohon dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXIV/2026,
Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan justru
merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam
memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat melalui pengaturan
mengenai keamanan, mutu, dan kandungan pangan. Oleh karena itu,
keberadaan norma a quo tidak mengurangi ataupun membatasi hak
konstitusional Para Pemohon, melainkan memberikan landasan hukum bagi
Pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan dalam rangka melindungi
kesehatan masyarakat.
Dalil Para Pemohon yang mengaitkan kondisi kesehatan dengan tidak
diaturnya secara eksplisit kewajiban pencantuman label warna dan simbol pada
kemasan produk pada hakikatnya tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-
akibat secara langsung dengan norma yang diuji. Pemerintah telah menetapkan
berbagai kebijakan mengenai informasi nilai gizi, batas maksimum kandungan
gula, garam, dan lemak, sehingga kondisi kesehatan yang dialami Para
Pemohon tidak dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai akibat langsung dari
berlakunya Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan. Bahkan substansi
permohonan Para Pemohon sesungguhnya menghendaki pembentukan norma
baru berupa kewajiban teknis mengenai bentuk pelabelan produk, yang
merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk
undang-undang dan Pemerintah. Permintaan demikian bukan merupakan
persoalan konstitusionalitas norma, melainkan menyangkut pilihan kebijakan
yang berada dalam ruang diskresi pembentuk undang-undang.
Terhadap Para Pemohon dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXIV/2026,
Pemerintah berpandangan bahwa dalil mengenai ketidaksesuaian produk yang
diterima konsumen, tanggung jawab platform digital, pengawasan terhadap
merchant, pemblokiran akun, maupun hilangnya akses terhadap data
merupakan persoalan hubungan hukum keperdataan antara konsumen, pelaku
usaha, dan penyelenggara platform digital. Permasalahan tersebut tidak secara
langsung disebabkan oleh keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban para pihak
dalam transaksi elektronik serta implementasi pengawasan oleh penyelenggara
154
platform yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
Sebaliknya, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru
merupakan norma yang memberikan perlindungan kepada konsumen melalui
pengaturan larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan janji, atau tidak
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,
keberadaan norma a quo merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap
konsumen, sehingga tidak dapat dikonstruksikan sebagai penyebab kerugian
konstitusional Para Pemohon. Adapun dalil mengenai potensi kerugian di masa
mendatang masih bersifat spekulatif dan tidak memenuhi kriteria kerugian
konstitusional yang aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara
Mahkamah Konstitusi.
Bahwa Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan
dalam Keterangan Presiden, yang menyatakan bahwa Para Pemohon dalam
Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026, Nomor 110/PUU-XXIV/2026, dan Nomor
123/PUU-XXIV/2026 tidak berada dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau
setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan
norma-norma a quo. Dalil-dalil Para Pemohon pada hakikatnya lebih
mencerminkan persoalan implementasi, hubungan hukum privat, maupun pilihan
kebijakan (legal policy), yang bukan merupakan kerugian konstitusional
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor
006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah tetap pada pendirian
bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026, Nomor
110/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 123/PUU-XXIV/2026 tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis
Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard).
155
Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi
berpendapat lain mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon,
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pertimbangan Yang
Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi dan memohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
II. KETERANGAN PEMERINTAH
Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah
tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 11 Mei
2026 dan dibacakan pada persidangan tanggal 12 Mei 2026. Adapun pokok-
pokok Keterangan dimaksud adalah sebagai berikut:
A. Landasan Filosofis
UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan
nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum
yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka
membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah
kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi
negara Undang-Undang Dasar 1945. UUPK dimaksudkan untuk mewujudkan
keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta
perekonomian yang sehat.
Di samping itu, UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir
dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, masih ada
peraturan perundangan lainnya seperti UU Perdagangan, UU Kesehatan,
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (yang selanjutnya
disebut UU Rumah Sakit), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan) dan lain sebagainya.
Demikian pula halnya pengaturan tanggungjawab Pelaku Usaha, seperti
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan UU Perdagangan. Sehingga UUPK merupakan payung yang
mengintegrasikan
dan
memperkuat
penegakan
hukum
di
bidang
perlindungan konsumen.
B. Asas dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 2 UUPK dan Penjelasannya, perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
156
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen
menaati
hukum
dan
memperoleh
keadilan
dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 UUPK yaitu:
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
b. mengangkat
harkat
dan
martabat
konsumen
dengan
cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan
kesadaran
pelaku
usaha
mengenai
pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha; dan
157
f. meningkatkan
kualitas
barang
dan/atau
jasa
yang
menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
C. Arah Pengaturan
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan
khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.
Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh
kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang
gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah
suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik
produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi perkembangan bidang perdagangan dan industri yang pada
satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen
akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin
terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi
obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh
pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan
perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi
kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya
masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka arah pengaturan dari
UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.
Upaya pemberdayaan konsumen ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip
ekonomi yakni mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan
158
modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, UUPK hadir untuk
dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif
serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
D. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan para
Pemohon
Pemerintah menyampaikan bahwa revisi atas UUPK telah tercantum dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebagai RUU Prakarsa DPR yang
diprioritaskan untuk dibahas, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat
apabila para Pemohon menyampaikan dalil-dalil para Pemohon dalam bentuk
masukan dari masyarakat kepada pembentuk undang-undang melalui
mekanisme partisipasi publik atas revisi UUPK.
Namun demikian, terhadap permohonan pengujian UUPK ini Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Perkara Nomor 86/PUU-XXIV/2026
a. Terhadap isu keterjangkauan UUPK atas transaksi elektronik lintas
yurisdiksi, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
Sebelum memberikan tanggapan terhadap dalil para Pemohon,
Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 1 angka 1, Pasal 18
ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal
45 ayat (1), dan Pasal 53 UUPK tidak dapat dipahami secara terpisah
dari perkembangan pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen
termasuk penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang telah
mengalami pembaruan secara signifikan melalui beberapa peraturan
perundang-undangan.
Bahwa penanganan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur
mengikut perkembangan masyarakat, mekanisme perdagangan, dan
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang saat ini
berkembang dapat dilakukan secara virtual dan lintas batas teritorial.
Perkembangan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 berikut perubahannya (selanjutnya disebut UU ITE) beserta
159
peraturan pelaksanaannya dan UU Perdagangan yang dalam hal ini
diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya
disebut PP PMSE).
Berkenaan dengan transaksi elektronik lintas yuridksi, telah
temaktub dalam Pasal 2 UU ITE yang ruang lingkup keberlakuannya
bersifat ekstrateritorial baik yang berada di wilayah hukum Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia. UUPK dalam hal ini juga mempunyai
jangkauan yang bersifat lintas yuridiksi, sebagaimana telah termuat
dalam definsi “Pelaku Usaha“ dalam Pasal 1 angka 3 UU PK yang pada
pokoknya mengategorikan pelaku usaha sebagai:
a) badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan di Indonesia; atau
b) melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia.
Dalam transaksi atau kontrak elektronik internasional, pilihan
hukum, dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan
pengaturan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam:
a) Pasal 18 UU ITE yang pada pokoknya mengatur transaksi elektronik
yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan
para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul
dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
b) Pasal 18A UU ITE memberikan kepastian hukum dan pelindungan
hukum bagi pengguna layanan elektronik di Indonesia dalam
melakukan transaksi internasional yang menggunakan klausula baku
yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
c) Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE yang pada pokoknya mengatur
mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik yang
menimbulkan kerugian melalui mekanisme gugatan perdata,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
160
d) Pasal 45 s.d. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan
Sistem
dan
Transaksi
Elektronik
(selanjutnya disebut PP PSTE) yang pada pokoknya mengatur:
i.
Prinsip dasar dan keabsahan Transaksi Elektronik. Transaksi
Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum
yang mengikat dan harus memperhatikan iktikad baik, kehati-
hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran. Transaksi
dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk
kesepakatan lain, yang dianggap sah jika ada kesepakatan para
pihak, subjek hukum yang cakap, objek tertentu, serta tidak
bertentangan
dengan
undang-undang,
kesusilaan,
dan
ketertiban umum (vide Pasal 45-46 PP PSTE).
ii.
Persyaratan Kontrak Elektronik dan kewajiban Pelaku Usaha.
Kontrak yang ditujukan kepada penduduk Indonesia wajib
menggunakan Bahasa Indonesia. Kontrak dengan klausula baku
harus sesuai ketentuan perlindungan konsumen dan paling
sedikit memuat identitas para pihak, objek, persyaratan, harga,
prosedur
pembatalan,
hak
pengembalian
barang/cacat
tersembunyi, serta pilihan hukum penyelesaian. Pelaku Usaha
wajib memberikan informasi lengkap dan benar tentang produk,
syarat kontrak, serta tidak boleh membebani konsumen untuk
membayar barang/jasa yang tidak dipesan (vide Pasal 48-49 PP
PSTE);
iii.
Saat terjadinya transaksi dan tanggung jawab para pihak.
Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan
(umumnya saat penawaran diterima dan disetujui). Para pihak
wajib menjamin kebenaran data/informasi yang diberikan,
menyediakan
sarana
penyelesaian
pengaduan,
serta
menentukan
pilihan
hukum
secara
setimbang
terhadap
pelaksanaan transaksi elektronik (vide Pasal 49-50 PP PSTE).
iv.
Dalam
penanganan
penyelesaian
sengketa
konsumen
berdasarkan pengaturan UU ITE telah diatur dalam Pasal 18,
Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE yang pada intinya mengatur
transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik
161
mengikat para pihak, dan para pihak memiliki kewenangan untuk
menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi
elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu berdasarkan
ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya disebut PP PSTE) menyatakan perjanjian yang
menjadi dasar penyelenggaraan transaksi elektronik harus
memuat paling sedikit: hak dan kewajiban, tanggungjawab,
mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, jangka
waktu, biaya, cakupan layanan, dan pilihan hukum.
Dalam penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan
UU Perdagangan telah diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan setiap
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha (BPSK), atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum (Pengadilan Niaga). Hal tersebut diatur dalam Pasal 72
PP PMSE yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa
dalam perdagangan melalui sistem elektronik para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme
penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 PP
PMSE tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK
atau mengajukan sendiri ke lembaga peradilan. Kemudian berdasarkan
Pasal 73 dan Pasal 74 PP PMSE para pihak (konsumen dan pelaku
usaha) memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi
perdagangan melalui sistem elektronik internasional yang dibuatnya dan
para pihak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
lainnya.
b. Terhadap isu penanganan pengaduan konsumen oleh BPKN,
Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
Kewenangan BPKN dalam kerangka penyelesaian pengaduan
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPK seharusnya dibaca secara
162
lengkap, karena keutamaan dari pembentukan BPKN telah diatur secara
jelas dalam Pasal 33 UUPK.
Berkenaan dengan penjabaran fungsi dari BPKN juga telah
dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025
(selanjutnya disebut Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025) menyatakan
bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan upaya
perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 31 UUPK]. BPKN
mempunyai tugas yaitu: a) memberikan saran dan rekomendasi kepada
pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang
perlindungan konsumen; b) melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
perlindungan konsumen; c) melakukan penelitian terhadap barang
dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d) mendorong
berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
e) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen
dan
memasyarakatkan
sikap
keberpihakan
kepada
konsumen; f) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan
konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Apabila dipahami secara
saksama, BPKN pada dasarnya instansi/badan yang diharapkan banyak
berkontribusi dalam penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang
hasil penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan
kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun kebijakan
terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang
terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang menjadi
sengketa merupakan kewenangan dari BPSK.
Sehubungan dengan hal tersebut maka jelas bahwa UUPK telah
secara tegas mengatur mengenai kewenangan dari lembaga yang
dibentuk, termasuk dalam hal ini BPKN, sebagaimana hal tersebut
dinyatakan dalam Pasal 33 UUPK, bila dikutip dalam pertimbangan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tugas menerima pengaduan
tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan
163
konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf f UUPK, menurut Mahkamah, harus dipahami
sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan
tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau
riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN, dalam
rangka pelaksanaan dari memberikan pertimbangan dan saran kepada
pemerintah.
c. Terhadap isu penanganan pengaduan konsumen untuk transaksi
elektronik lintas yurisdiksi oleh BPSK, Pemerintah menyampaikan
keterangan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal
72 ayat (3) PP PMSE konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui
BPSK. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk
menangani penyelesaian konsumen, BPSK memiliki kewenangan salah
satunya adalah memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan
pelanggaran dan meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
Bahwa terkait perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha
luar negeri yang secara aktif melakukan perdagangan melalui sistem
elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah NKRI wajib
menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI
yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP PMSE.
Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat hambatan lintas
yuridis antara pelaku usaha luar negeri dengan konsumen yang berada
di Indonesia karena pelaku usaha luar negeri yang secara aktif
melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen
yang berkedudukan di wilayah NKRI wajib menunjuk perwakilan yang
berkedudukan di wilayah NKRI, yang kemudian dapat dipanggil oleh
BPSK ketika terjadi sengketa perlindungan konsumen.
Selain daripada itu, Keterangan Pemerintah tersebut juga telah diperkuat
melalui Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M
yang dihadirkan oleh Pemerintah pada persidangan pada hari Selasa tanggal
7 Juli 2026, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
164
a. Dalam hal suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas,
tidak lengkap, atau bahkan tidak ada untuk menyelesaikan suatu kasus
hukum, maka hakim, para penegak hukum, dan masyarakat wajib
menggunakan
Metode
Penemuan
Hukum
(rechtsvinding),
dan
DILARANG untuk menafsirkan atau mengkonstruksikan selain dengan
metode di dalam Metode Penemuan Hukum.
b. Berdasarkan Metode Penafsiran Sistematis yang merupakan salah satu
metode dalam Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding), peraturan
perundang-undangan di dalam suatu negara merupakan suatu sistem,
sehingga jika suatu peraturan perundang-undangan tidak/belum
mengatur hal tertentu maka kita dapat mencari dan menemukan di dalam
peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
c. Dengan demikian, jika UUPK dan UU Kesehatan tidak/belum mengatur
mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa, maka
dengan menggunakan Metode Penafsiran Sistematis kita dapat mencari
dan menemukan dalam peraturan perundang-undangan lain.
d. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU
12/2011), materi muatan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini
undang-undang) adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang
undangan. Adapun UUPK dan UU Kesehatan adalah pengaturan lebih
lanjut dari UUD NRI 1945. Sedangkan Peraturan Pelaksana sebuah
undang-undang yang merupakan rincian undang-undang sesuai hierarki
peraturan perundang-undangan adalah bukan dimasukkan ke dalam
undang-undang.
e. Oleh karena itu usul para Pemohon untuk mengatur rincian tentang
standar parameter yang baku dan fungsional, serta standar visual yang
protektif berupa warna dan simbol di dalam UUPK dan/atau UU
Kesehatan, merupakan usul yang tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan UU 12/2011.
165
III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI
Pada persidangan pada tanggal 12 Mei 2026, Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah,
sebagai berikut:
I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah
S.H., M.H.
1. Yang pertama, tadi kalau disebutkan bahwa dari Presiden, ya Pemerintah, ya
bahwa sudah ada ... apa ... langkah-langkah berupa penjatuhan sanksi, ya …
sanksi administratif kepada pengusaha pengusaha atau pelaku usaha yang
melanggar ketentuan-ketentuan, kaitannya dengan ... apa ... baik
penempatan kadar gula dan sebagainya yang tidak sesuai dan sudah ... apa
namanya... dijatuhi sanksi administratif, tolong, kalau bisa, data-data
menyangkut penjatuhan sanksi ini, kami bisa diberikan untuk kami lihat. Kalau
itu banyak, tentu dibuat ringkasannya.
2. kami minta keterangan dari Pemerintah tambahan ya, bagaimana nih,
langkah langkah ya, kaitannya dengan ya, pertama menyangkut soal label
ya, label misalnya apakah itu label pemanis atau apa yang sesuai dengan
jujur menyampaikan. Kemudian, bagaimana sistem verifikasinya? Siapa yang
memverifikasi? Apakah BPOM yang memverifikasi?
3. Kemudian, bagaimana marketplace, apakah marketplace ini hanya sekadar
sebagai penyedia tempat saja ya, tanpa dan mendapat keuntungan dari
penjualan barang padahal barang yang dijualkan itu banyak yang palsu, ...
Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, ini gimana nih marketplace ini,
apakah juga Pemerintah ketika ada hal-hal yang misalnya itu dijatuhi
hukuman sanksi administratif, ada ancaman untuk dia misalnya dicabut
izinnya untuk menjadi sebagai penyedia marketplace ini untuk kepentingan
transaksinya, sehingga ya, tentu kita tidak mau konsumen kita dirugikan ya,
meskipun itu dia juga … apa namanya … selaku marketplace juga selaku
pelaku usaha, tentu didorong juga untuk berusaha dengan baik. Nah,
bayangan saya untuk kepentingan masyarakat ini juga seperti itu. Jadi
marketplace-nya juga punya tanggung jawab juga untuk tidak sekedar
menyediakan lapak, ya, ibaratnya kan menyediakan lapak saja, tetapi dia
juga bertanggung jawab bahwa lapak yang dia sediakan itu, itu betul-betul
166
adalah barang-barang atau jasa yang ... barang yang qualified semua, yang
terjamin dia punya kualitasnya, tidak ada … sehingga dia bisa sortis, dia bisa
filter sebelum itu ditampilkan.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta data-data penegakan hukum
berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan pelabelan dan perlindungan konsumen, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Berkaitan dengan kewajiban pencantuman informasi nilai gizi pada
label, berdasarkan hasil pengawasan label pangan olahan yang
dilakukan oleh Badan POM, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
(2024 - Juni 2026), telah dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu
penjatuhan sanksi administratif terhadap 5 (lima) pelaku usaha yang
melakukan pencantuman label terkait dengan informasi nilai gizi dengan
rincian sebagai berikut:
a. Tahun 2024 = 2 penjatuhan sanksi administratif;
b. Tahun 2025 = 2 penjatuhan sanksi administratif; dan
c. Tahun 2026 (s.d Juni) = 1 penjatuhan sanksi administratif.
Adapun sanksi administratif yang diberikan terhadap 5 (lima) pelaku
usaha tersebut diatas berupa perintah penarikan pangan dari
peredaran.
b. Sedangkan mengenai informasi kandungan gula yang berupa warna
dan simbol, saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
mengenai pencantuman label gizi yang memuat kandungan gula,
garam, dan lemak dalam bentuk nutri level.
c. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan (vide Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 1156), kewajiban
untuk pencantuman label gizi yang memuat kandungan gula, garam,
dan lemak pada kemasan mulai diterapkan setelah 2 (dua) tahun sejak
penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang
167
dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
d. Dengan demikian, saat ini regulasi yang ada bersifat voluntary atau
belum bersifat wajib dalam rangka mengedukasi masyarakat dan
mengadvokasi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan informasi
kandungan GGL (dalam bentuk nutri level) pada kemasaan produk
pangan yang diproduksinya, sehingga belum terdapat pengenaan
sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan nutri level.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
mekanisme pelabelan makanan dan minuman yang memuat informasi
mengenai kandungan tertentu, termasuk pemanis, gula, garam, lemak, atau
informasi lain, serta bagaimana sistem verifikasi terhadap label tersebut
dilakukan dan instansi mana yang berwenang melakukan verifikasi,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Mekanisme pelabelan pada pangan olahan
Terkait mekanisme pelabelan pada pangan olahan, diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018
tentang Label Pangan Olahan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Berdasarkan
Peraturan BPOM tersebut, ukuran tulisan pada label diatur sebagai
berikut:
Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan
secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas
permukaan label, dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan
atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan
ukuran 1 mm (satu millimeter) (Arial 6 point).
Sedangkan keterangan mengenai nama produk dan peringatan
pada label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil
sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf
Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter), yang meliputi:
a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol;
168
b. keterangan tentang pangan olahan yang proses pembuatannya
bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama
dengan bahan bersumber babi;
c. keterangan tentang alergen;
d. peringatan pada label minuman beralkohol; dan/atau
e. peringatan pada label produk susu.
Dalam hal luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10
cm2 (sepuluh sentimeter persegi), tulisan keterangan pada label
berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran
paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).
Ketentuan terkait kewajiban pencantuman informasi nilai gizi diatur
dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 yang kemudian direvisi oleh
Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi
(ING) pada Label Pangan Olahan. Materi pengaturan ING sebagai
berikut:
Mewajibkan pelaku usaha mencantumkan Informasi Nilai Gizi
(ING) pada label pangan olahan, dengan beberapa pengecualian
seperti air minum dalam kemasan, kopi/teh tertentu, rempah, cuka,
ragi, dan bahan tambahan pangan. ING dilarang dicantumkan pada
minuman beralkohol.
Mengatur antara lain format dan keterangan yang harus dimuat
dalam Tabel ING, termasuk zat gizi yang wajib dicantumkan. Data
harus didukung hasil analisis laboratorium terakreditasi, dengan
pengaturan khusus bagi usaha mikro.
Selain tabel ING, ditetapkan kewajiban mencantumkan Nutri-Level
di bagian depan kemasan untuk produk minuman siap konsumsi,
termasuk
minuman
serbuk,
dan
konsentrat.
Nutri-level
menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan gula,
garam, dan lemak total, dengan level A sampai D. Ketentuan nutri-
level mulai diterapkan setelah masa transisi 24 bulan sejak
diundangkan.
Tata Cara Pencantuman Nutri-Level pada Pangan Olahan
Nutri-Level dicantumkan sebagai berikut:
169
- Nutri-Level dicantumkan berupa huruf A, B, C, dan D yang dituliskan
secara lengkap.
- Level Pangan Olahan ditentukan berdasarkan level Gula, Garam,
dan Lemak Total. Dalam hal terdapat level yang berbeda untuk
Gula, Garam, atau Lemak Total, maka level yang paling rendah
ditetapkan sebagai level Pangan Olahan.
- Level Pangan Olahan ditunjukkan dengan menonjolkan salah satu
huruf yang sesuai.
- Pencantuman Nutri-Level harus disertai dengan kandungan Gula,
Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter) produk
siap konsumsi yang kandungannya berada pada level C atau level
D sesuai level yang paling rendah.
- Nutri-Level pada Pangan Olahan yang memiliki level A dan level B
dapat dicantumkan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
i. hanya mencantumkan Nutri-Level Pangan Olahan secara
lengkap dengan menonjolkan salah satu huruf sesuai dengan
level Pangan Olahan (level A atau level B), tanpa mencantumkan
kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total; atau
ii. mencantumkan Nutri-Level Pangan Olahan secara lengkap
dengan menonjolkan salah satu huruf sesuai dengan level
Pangan Olahan (level A atau B), dan disertai dengan kandungan
Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter)
produk siap konsumsi yang kandungannya berada pada level A
atau level B sesuai level yang paling rendah.
170
- Nutri-Level dapat dicantumkan dengan 2 (dua) format, yaitu format
lengkap atau format sederhana. Pemilihan format tersebut
didasarkan pada luas permukaan label.
i. Format Lengkap
Format lengkap digunakan pada Pangan Olahan dengan luas
permukaan Label lebih dari 30 cm2 (tiga puluh sentimeter
persegi). Format yang digunakan dapat berupa format horizontal
atau
vertikal,
menyesuaikan
dengan
bentuk
kemasan.
Pencantuman Nutr-Level disertai dengan kandungan kandungan
Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per 100 ml (seratus mililiter)
produk siap konsumsi sesuai level yang paling rendah.
ii. Format Sederhana
Format sederhana digunakan pada Pangan Olahan dengan luas
permukaan Label kurang dari sama dengan 30 cm2 (tiga puluh
sentimeter persegi). Format yang ditampilkan berupa huruf A, B,
C, atau D sesuai dengan level Pangan Olahan, disertai dengan
kandungan kandungan Gula, Garam, dan/atau Lemak Total per
171
100 ml (seratus mililiter) produk siap konsumsi sesuai level yang
paling rendah.
- Jenis huruf (font) dan warna
Jenis huruf (font) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Arial Black untuk penulisan ‘NUTRI-LEVEL’; dan
ii. Arial Bold untuk penulisan kandungan zat gizi.
Warna Nutri-Level harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Hijau tua Level A – CMYK 100C 25M 100Y 0K;
ii. Hijau muda Level B – CMYK 55C 0M 100Y 0K;
iii. Kuning Level C – CMYK 0C 30M 90Y 0K;
iv. Merah Level D – CMYK 20C 100M 100Y 10K;
v. Hitam: CMYK 0C 0M 0Y 100K; dan
vi. Putih: CMYK 0C 0M 0Y 0K
b. Mekanisme pelabelan pada pangan siap saji
Terkait mekanisme pelabelan pada pangan olahan siap saji, Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang
Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan
Siap Saji mengatur:
Pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan
siap saji dapat dilakukan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau
mengedarkan pangan olahan siap saji berupa minuman, yang
dimulai dari pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Label gizi dan pesan kesehatan berupa nutri-level yang
dicantumkan pada media informasi yang dapat berupa daftar menu,
kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada
172
aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media
informasi lainnya.
Pencantuman nutri-level berdasarkan pernyataan mandiri pelaku
usaha terhadap kandungan gula, garam, dan lemak berdasarkan
hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang
terakreditasi.
Nutri Level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan
levelnya yaitu:
Level A
Berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua dengan
kandungan gula (≤ 1 gram tanpa pemanis tambahan), garam (≤ 5
miligram), dan lemak jenuh (≤ 0,7 gram) per 100 mililiter.
Level B
Berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau dengan kandungan
gula (> 1 - 5 gram), garam (> 5 - ≤ 120 miligram), dan lemak jenuh
(> 0,7 – 1,2 gram) per 100 mililiter.
Level C
Berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning dengan kandungan
gula (> 5 - 10 gram), garam (> 120 - ≤ 500 miligram), dan lemak
jenuh (> 1,2 – 2,8 gram) per 100 mililiter.
Level D
Berupa kombinasi huruf D dengan warna merah dengan kandungan
gula (> 10 gram), garam (> 500 miligram), dan lemak jenuh (> 2,8
gram) per 100 mililiter.
Pencantuman nilai nutri-level pada pangan olahan siap saji dinyatakan
dalam bentuk persentase (%), yang dihitung berdasarkan kandungan
gula, garam dan lemak jenuh dalam satuan gram atau miligram per
100 mililiter (g/100 ml atau mg/100 ml). Persentase kandungan gula,
garam, dan lemak yang dicantumkan pada kemasan merupakan nilai
pembulatan. Pangan olahan siap saji yang secara alami tidak
mengandung gula, garam, dan lemak tidak mencantumkan nutri-level.
Tata Cara Pencantuman Nutri-Level pada Pangan Olahan Siap
Saji
173
Pencantuman nutri-level sebagai berikut:
- Nutri-level dicantumkan berupa huruf A, B, C, dan D yang dituliskan
secara lengkap.
- Level pangan olahan siap saji ditunjukkan dengan menonjolkan
salah satu huruf yang sesuai dengan persentase kandungan gula,
garam, dan lemak yang paling tinggi di dalamnya.
- Pencantuman nutri-level harus terbaca, tidak boleh menyentuh
nama dagang, atau menutupi informasi penting pada label.
- Pencantuman nutri-level disertai dengan informasi jumlah gula,
garam, atau lemak yang persentase kandungannya paling tinggi.
Gambar nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula,
garam, atau lemak yang kandungannya paling tinggi.
- Gambar nutri-level horizontal
- Gambar nutri-level vertical
- Simplifikasi Logo Infografik nutri-level
174
Contoh nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula,
garam, atau lemak yang persentase kandungannya paling tinggi pada
media informasi:
- Pencantuman Nutri-level pada daftar menu
- Pencantuman nutri-level pada kemasan eceran
- Pencantuman Nutri-level pada brosur, spanduk, selebaran, dan
leaflet
Jenis huruf (font) dan warna
175
- Jenis huruf (font) sebagai berikut:
i. Arial Black untuk penulisan ‘NUTRI-LEVEL’
ii. Arial Bold untuk penulisan persentase kandungan gula, garam
dan lemak
- Warna nutri-level sebagai berikut:
i. Hijau tua Level A – CMYK 100C 25M 100Y 0K
ii. Hijau muda Level B – CMYK 55C 0M 100Y 0
iii. Kuning Level C – CMYK 0C 30M 90Y 0K
iv. Merah Level D – CMYK 20C 100M 100Y 10K
v. Hitam: CMYK 0C 0M 0Y 100K
vi. Putih: CMYK 0C 0M 0Y 0K
c. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan pangan
Adapun instansi yang berwenang melakukan pengawasan pangan
antara lain:
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan
Segar untuk diedarkan, Pasal 47 ayat (1) PP 1/2026 mengatur
pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pertanian, Menteri
Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal pengawasan terhadap persyaratan, keamanan pangan,
mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan
pangan untuk Pangan Olahan, Pasal 108 ayat (3) huruf b UU
Pangan mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga
Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan yang dalam hal ini adalah Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan tersebut juga
diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PP 1/2026. BPOM berwenang
melakukan verifikasi label pangan olahan dengan mengacu pada
Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan
Olahan. Mekanisme verifikasi dilakukan berdasarkan data yang
disampaikan pemohon pada saat pendaftaran produk guna
memastikan keterangan yang dicantumkan pada label sesuai
176
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk
pencantuman informasi nilai gizi.
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan asal
ikan, Pasal 47 ayat (2a) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Kelautan dan Perikanan
sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan asal
hewan, Pasal 47 ayat (2b) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Pertanian sesuai dengan
kewenangannya.
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan dan mutu pangan untuk Pangan Olahan, Pasal
47 ayat (2c) PP 1/2026 mengatur pelaksanaannya dilakukan oleh
Kepala
BPOM
dan
Menteri
Perindustrian
sesuai
dengan
kewenangannya.
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan
Olahan industri rumah, Pasal 47 ayat (3) PP 1/2026 mengatur
pelaksanaannya
dilakukan
oleh
Kepala
BPOM
dan/atau
Bupati/Walikota secara mandiri atau bersama sama.
Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan
Olahan Siap Saji, Pasal 47 ayat (4) PP 1/2026 mengatur
pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala BPOM,
atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Kementerian Kesehatan mengatur dan mengawasi kebijakan terkait
pangan olahan siap saji, termasuk nutri level (kandungan gula,
garam, dan lemak). Saat ini Pencantuman nutri level oleh pelaku
usaha masih bersifat pernyataan mandiri yang dilakukan
berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pemerintah atau
laboratorium lain yang terakreditasi. Pelaksanaan Pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pencantuman nutri level ini
177
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat termasuk Kementerian
Kesehatan
dan
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai bentuk
tanggung jawab marketplace dalam menjamin keamanan dan kualitas barang
yang diperdagangkan melalui platform digital, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektonik telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU
Perdagangan), yang telah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha
yang melaksanakan perdagangan melalui sistem elektronik untuk
menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yang
sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku
Usaha Distribusi;
2. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
3. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
4. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
5. cara penyerahan Barang.
b. Bila melihat dari ketentuan dalam UU Perdagangan hanya disebutkan
Pelaku Usaha, yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
terdapat kualifikasi Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik yaitu:
1. Pedagang dalam negeri;
2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
dan
3. Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri;
c. PP PMSE memberikan batasan kewajiban kepada masing-masing
pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan peran, hal
mana merupakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang
secara prinsip berfungsi untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban
178
warga negara dalam berinteraksi satu sama lain dalam suatu negara
sehingga memberikan kepastian hukum.
d. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab market place atau dalam PP
PMSE disebut PPMSE, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PP PMSE yang
mengatur:
Pasal 22 PMSE
Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak
PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara
Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi
hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.
Sesuai dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP PMSE maka yang
dimaksud dengan informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang
atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal diketahui oleh PPMSE adanya informasi ilegal maka pihak
PPMSE bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat
keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut, dan sesuai Pasal
22 ayat (2) PP PMSE.
e. Berdasarkan atas pengaturan tersebut maka dikaitkan dengan
pengaturan tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) yang salahsatunya diatur dalam Pasal 10 UUPK:
Pasal 10 UUPK
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk
diperdagangkan
dilarang
menawarkan,
mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang
dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
179
Berdasarkan atas hal tersebut maka marketplace atau PPMSE
mengetahui adanya pedagang yang melakukan memperdagangkan
barang atau jasa melalui sistem yang dikelola oleh PPMSE yang
mengandung informasi yang masuk kualifikasi Pasal 10 UUPK ikut
bertanggungjawab atas bertanggung jawab atas dampak atau
konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal.
II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H.,
M.Hum.
1. Saya minta diberikan tambahan keterangan saja, tadi disebut beberapa kali
saya dengar bahwa terkait dengan perlindungan konsumen ini tidak hanya
dapat dilihat oleh satu undang-undang saja. Ada beberapa undang-undang
yang disebutkan tadi. Saya ambil salah satu contoh yang disebutkan saja tadi,
Undang-Undang tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1/2024, terkait dengan
perlindungan konsumen, khususnya transaksi elektronik digital, transaksi
digital lintas negara. Itu dapat juga mengacu kepada Undang-Undang ITE,
khususnya disebutkan tadi Pasal 18A. Ada tiga poin disebut di situ. Nah,
tetapi juga saya mendengar, mohon dikoreksi kalau salah, apabila terdapat
pelanggaran terhadap Pasal 18A ini, itu pengaturan hukumnya secara
spesifik kembali lagi ke Undang-Undang 8/1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Saya ingin ditambahkan keterangan mungkin atau diberikan
pencerahan. Ini undang-undang ini yang bersifat lex specialis itu, yang mana
lex specialis, yang mana yang bersifat lex generalis? Atau apakah kedua-dua
undang-undang ini dapat dianggap lex specialis semua? Ini mohon diberikan
penjelasan terkait dengan hal tersebut.
2. Terus kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan
merchant luar negeri atau pelaku usaha, itu semua sudah diatur di dalam
undang-undang tersebut. Dan BPSK dapat memanggil pelaku usaha atau
dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam yurisdiksi Indonesia
dan juga wajib ada perwakilan pelaku usaha. Cuma sekarang ini kan kadang-
kadang kita kalau memesan barang itu langsung ke luar negeri kadang-
kadang mereka tidak mempunyai cabang juga di Indonesia. Tidak ada
cabang, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah terdeteksi atau tidak oleh
pemerintah. Nah, mohon penjelasan tambahan terkait dengan hal ini. Apabila
kita memesan barang tidak mempunyai cabang, merchant ... pelaku usaha
180
tidak mempunyai cabang di negara kita, kemudian terjadi hal misalnya retur
barang atau uang harus kembali, terus kemudian terjadilah hal yang tidak
diinginkan. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Pertanyaannya,
apakah semua itu sudah terdaftar oleh pemerintah? Karena kan di luar negeri
itu banyak merchant merchant/pelaku usaha yang belum juga terdaftar dan
sekarang ini kan kita juga ingin membeli barang-barang yang ada di luar, tidak
ada di dalam dan merchant-nya juga tidak terdaftar. Terkait dengan hal ini,
saya minta juga ditambahkan keterangan bagaimana mengatasi hal-hal
tersebut agar supaya tidak merugikan konsumen warga negara kita.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan terkait dengan
hubungan antara UUPK dengan beberapa Undang-Undang yang berkaitan,
sebagai contoh yaitu UU ITE, serta bagaimana kedudukan diantara undang-
undang tersebut ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generali,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Dalam perkembanganya transaksi perdagangan yang dilakukan secara
fisik melalui pertemuan pelaku usaha dan konsumen, saat ini dapat
dilakukan secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut maka UUPK
mengatur hak dan kewajiban dasar yang harus selalu ada dalam setiap
transaksi perdagangan termasuk dalam transaksi elektronik. Pengaturan
mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga telah
diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
Pasal 28 UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik.
Pengaturan dalam Pasal 28 UU ITE menguatkan norma yang diatur
dalam UUPK khususnya terkait dengan tindakan larangan yang diatur
dalam Pasal 10 UUPK yang melarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan.
181
b. Dalam kaitannya dengan transaksi elektronik yang diatur dalam UUPK
dan UU ITE dalam PP PMSE juga telah menegaskan dalam Pasal 26 PP
PMSE:
Pasal 26 PP PMSE
Pelaku Usaha wajib:
a. melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen; dan
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
persaingan usaha.
c. Berdasarkan atas hal tersebut maka dapat disimpulkan UUPK
merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan
kewajiban dasar yang timbul dalam hubungan yang terjadi antara pelaku
usaha dan konsumen, sedangkan UU ITE dan pelaksanaan PMSE yang
diatur dalam PP PMSE menjadi metode hubungan yang timbul, namun
perubahan
metode
transaksi
perdagangan
yang
terjadi
tidak
mengakibatkan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK hapus,
namun wajib semua transaksi elektronik tunduk dan patuh terhadap
aturan dasar perlindungan konsumen dalam UUPK.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan terkait perlindungan
hukum terhadap konsumen Indonesia yang melakukan transaksi secara
langsung dengan merchant atau pelaku usaha yang berada di luar negeri dan
tidak memiliki cabang maupun perwakilan di Indonesia apabila terjadi
sengketa, serta apakah seluruh pelaku usaha luar negeri tersebut telah
terdaftar
pada
Pemerintah
Indonesia
dan
bagaimana
mekanisme
perlindungan hukum apabila pelaku usaha tersebut tidak terdaftar,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu menelaah batas keberlakuan
dari hukum nasional dalam hal ini UUPK, hal tersebut dapat dilihat dalam
pengaturan Pasal 1 angka 3 UUPK:
Pasal 1 angka 3 UUPK
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
182
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.
b. Berdasarkan definisi dari Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK
maka jelas yang dimaksudkan dalam hubungan pelaku usaha dan
konsumen adalah hubungan yang timbul dalam transaksi yang terjadi
antara pelaku usaha dan konsumen dalam wilayah hukum Republik
Indonesia. Didasarkan pada hal tersebut terkait dengan transaksi
elektronik yang dapat menjagkau pelaku usaha di luar wilayah Indonesia,
maka sesuai Pasal 7 PP PMSE:
Pasal 7 PP PMSE
Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran
dan/atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berkedudukan di
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi
kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia
dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
c. Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam hal transaksi yang terjadi
antara pelaku usaha luar negeri dengan konsumen didasarkan kepada
penawaran dan/atau pelaksanaan PMSE kepada konsumen yang
berkedudukan di wilayah hukum Indonesia maka terhadap kerugian yang
mungkin timbul dapat diterapkan hukum nasional, dalam hal ini termasuk
ketentuan dalam UUPK. Pengaturan teknis atas hal tersebut terdapat
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(Permendag PMSE), yang dalam Pasal 6 Permendang PMSE mengatur:
Pasal 6
(1) Pedagang luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE di PPMSE
dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri
wajib menyampaikan:
a. identitas Pedagang luar negeri berupa nama dan alamat negara
asal Pedagang luar negeri;
b. izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di
negara asal yang dilegalisasi oleh:
183
1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi
Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen
Publik Asing; atau
2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi
negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan
Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
c. bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang
dan/atau Jasa yang diwajibkan; dan
d. nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi, kepada
PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang
luar negeri dimaksud.
(2) Selain penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pedagang luar negeri dalam melakukan kegiatan PMSE di
PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar
negeri wajib:
a. menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada
deskripsi Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
b. menayangkan informasi negara asal pengiriman Barang dan/atau
Jasa.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b harus dilengkapi dengan sertifikat atau laporan hasil
inspeksi terhadap kebenaran data yang diterbitkan oleh lembaga
survei independen di negara asal.
(4) Bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
a. pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis
lain bagi Barang dan/atau Jasa yang telah diberlakukan Standar
Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemenuhan standar atau persyaratan teknis di negara asal bagi
Barang dan/atau Jasa yang belum diberlakukan Standar Nasional
Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib; dan
c. sertifikat halal bagi Barang dan/atau Jasa yang wajib bersertifikat
halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
184
(5) Dalam hal Pedagang luar negeri tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPMSE
dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang luar negeri
wajib menolak permintaan pendaftaran Pedagang luar negeri
dimaksud.
(6) PPMSE dalam negeri yang memfasilitasi Pedagang luar negeri wajib
melakukan penyimpanan data Pedagang luar negeri yang didaftarkan
pada sarana PMSE yang dimiliki.
d. Berdasarkan atas hal tersebut maka keberlakuan dari hukum nasional
dalam hal ini UUPK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan perlindungan konsumen harus melihat batas kewenangan hukum
nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan transaksi yang terjadi
antara pelaku usaha luar negeri secara langsung yang dapat dilakukan
oleh konsumen di luar wilayah atau dilakukan oleh konsumen di wilayah
Indonesia namun didasarkan informasi atau promosi yang didapatkan
dari sumber-sumber luar negeri, dan diketahui pelaku usaha tersebut
tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia maka dalam hal ini
konsumen telah menundukan diri terhadap hukum yang diberlakukan
untuk kegiatan perdagangan dimana pelaku usaha berdomisili. Oleh
karena itu berdasarkan prinsip batas keberlakuan hukum nasional maka
perlindungan melalui hukum nasional harus dapat memenuhi persyaratan
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Termasuk kaitannya dengan transaksi yang terjadi antara pelaku usaha
dan konsumen, yang sesuai UUPK pelaku usaha yang yang dapat
dikenakan pengaturan dalam UUPK adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha di wilayaha Indonesia.
III.
Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H. M.Hum.
1. Yang pertama adalah satu, tadi saya mendengar bahwa undang-undang ini
sedang dalam proses di Komisi VI, ya, Pak ya. Mohon dapat dijelaskan
progress-nya seperti apa dan kemudian jangkauan materi pengaturannya itu
seperti apa? Yang kemudian kaitannya dengan undang-undang yang lama
itu, apakah karena sudah 26 tahun ya, apa saja yang kemudian akan
terakomodasi di dalam draf itu sendiri? Mohon nanti bisa dijelaskan
185
jangkauan pengaturannya itu seperti apa? Itu biasanya kan dalam Prolegnas
itu dimunculkan itu, jangkauan arah pengaturannya, itu mohon ditambahkan
itu.
2. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional, itu kan salah satu hal yang terpenting di situ adalah dalam kaitan
dengan pengembangan perlindungan konsumen Indonesia. Ada enggak itu,
Pak, blueprint-nya? Apa yang sudah dilakukan oleh Badan Perlindungan
Konsumen itu, sejauh mana kemudian dalam melakukan pemetaan terkait
dengan perlindungan konsumen Indonesia? Itu mohon nanti kalau ada
blueprint-nya bisa dilengkapi sekaligus.
3. Kemudian terkait dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu kalau
dilihat ini kan … apa namanya … dibentuk di Daerah Tingkat II, dulu istilahnya
Daerah Tingkat II itu maksudnya kabupaten/kota. Sejauh mana sebetulnya
pembentukan itu, apakah memang setiap kabupaten/kota itu punya BPSK,
ya? Itu mohon dijelaskan dan ini sebetulnya sifat dari BPSK sendiri itu dalam
menjalankan fungsinya itu apakah dia lembaga yang independen, ya? Itu
mohon nanti dapat dijelaskan juga.
4. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya adalah dengan Undang Undang
Kesehatan, Undang-Undang 17/2023. Ini kalau saya baca di Undang-Undang
Kesehatan memang ada bagian ke-23 tentang pengamanan makanan dan
minuman, tetapi persoalannya karena ini adalah omnibus ya, sehingga di
dalam Pasal 146, 147, 148 itu dia merujuknya terkait dengan pengamanan
makanan dan minuman itu adalah kepada peraturan perundang-undangan,
sesuai dengan. Nah, itu mohon dapat dipetakan, itu peraturan perundang-
undangan apa saja sebetulnya yang dikatakan sesuai dalam rangka
pengamanan makanan dan minuman tersebut, ya?
5. Kemudian, di Pasal 148, ini kan kalau dilihat ini memang berkaitan dengan
Norma Standar Kriteria Prosedur atau NSPK. Nah, itu sebetulnya sejauh
mana ke … apa namanya ... NSPK yang digunakan itu apakah memang
kemudian NSPK yang berdiri sendiri ataukah dia kemudian disesuaikan atau
bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
186
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait
perkembangan pembahasan perubahan UUPK, termasuk arah dan
jangkauan materi muatan yang sedang dipersiapkan untuk mengakomodasi
perkembangan perlindungan konsumen, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(RUUPK) telah ditetapkan masuk dalam daftar program legislasi
nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 dan menjadi
inisiatif DPR Komisi VI sejak tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai mitra dari DPR RI
Komisi VI sekaligus koordinator perlindungan konsumen sebagaimana
disebutkan dalam UUPK mengupayakan untuk turut serta dan berperan
aktif dalam perumusan substansi perubahan dalam RUUPK tersebut.
Berkenaan dengan tahapan proses penyusunan, sampai saat ini dapat
disampaikan belum dilakukan pembahasan lebih lanjut draft RUUPK
antara DPR dengan Pemerintah.
b. Dapat disampaikan secara umum mengenai:
jangkauan pengaturan dalam penyempurnaan RUUPK, yaitu
konsumen, pelaku usaha barang dan penyedia jasa baik individu
maupun badan hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
BPSK, BPKN, LPKSM, serta aparat penegak hukum sebagai subyek
hukum dalam RUUPK; dan
obyek pengaturan dalam penyempurnaan RUUPK, antara lain:
1) hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha barang dan
penyedia jasa;
2) larangan bagi pelaku usaha barang dan penyedia jasa;
3) standar perjanjian baku;
4) tugas pemerintah di bidang perlindungan konsumen;
5) menata kelembagaan perlindungan konsumen;
6) mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
7) pembinaan dan pengawasan; dan
8) sanksi.
187
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah
terdapat blueprint terkait pengembangan perlindungan konsumen nasional
yang menjadi acuan BPKN, serta apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh
mana BPKN telah melakukan pemetaan terhadap perlindungan konsumen di
Indonesia., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. BPKN telah melakukan upaya pengembangan perlindungan konsumen
melalui rekomendasi kebijakan, edukasi, survei kebutuhan konsumen,
pengaduan konsumen, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Kedepannya, pengembangan perlindungan konsumen diarahkan pada
penguatan
consumer
redress,
perlindungan
konsumen
digital,
pengawasan produk dan jasa berisiko tinggi, perlindungan konsumen
rentan, sistem pengaduan nasional terintegrasi, dan tata kelola
perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
b. Upaya perlindungan konsumen yang efektif mencakup penyusunan
rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, fasilitasi penyelesaian
sengketa konsumen, edukasi yang masif, advokasi hak konsumen, serta
penguatan koordinasi antar-lembaga. Rangkaian langkah strategis dan
sistematis ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, mekanisme, serta
layanan perlindungan konsumen berjalan secara fungsional, responsif,
dan berdampak nyata bagi konsumen.
c. Selanjutnya, efektivitas perlindungan konsumen diukur dari sejauh mana
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BPKN dipertimbangkan,
dimanfaatkan, atau diadopsi oleh pemangku kepentingan utama dalam
perumusan kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan pengawasan
dan penegakan perlindungan konsumen. Sebagai informasi, dapat
disampaikan sejumlah tautan dokumen rekomendasi dimaksud yang
dapat diakses pada laman https://bpkn.go.id/rekomendasi.
d. Efektivitas perlindungan konsumen dalam konteks ini mencakup:
kualitas kebijakan yang dihasilkan atau direkomendasikan (berbasis
bukti, responsif terhadap kebutuhan konsumen, dan berpihak kepada
kepentingan masyarakat);
pemanfaatan
rekomendasi
oleh
pemangku
kepentingan
(kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha);
188
respon terhadap aduan konsumen, baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui advokasi kebijakan;
penyebaran informasi perlindungan konsumen yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara adil; dan
pelibatan LPKSM secara aktif dan kolaboratif dalam mendukung
sistem perlindungan konsumen.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah
BPSK telah terbentuk pada setiap kabupaten/kota, serta bagaimana
kedudukan dan karakter kelembagaan BPSK dalam menjalankan fungsi
penyelesaian sengketa konsumen, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Sampai dengan saat ini telah terdapat 189 (seratus delapan puluh
sembilan) BPSK yang terbentuk dan berkedudukan di kabupaten/ kota
dan tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Pembentukan BPSK
tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden dan Keputusan
Gubernur, yaitu:
171 (seratus tujuh puluh satu) BPSK yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden (diterbitkan dari tahun 2001-2015); dan
18 (delapan belas) BPSK baru yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Gubernur (diterbitkan dari tahun 2020-2024).
b. Implementasi pembentukan BPSK di daerah tingkat 2 dilaksanakan
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun
2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Permendag
BPSK). Sebelum berlakunya Permendag BPSK tersebut, pembentukan
BPSK berdasarkan Keputusan Presiden, namun saat ini BPSK dibentuk
berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi
yang meliputi wilayah kabupaten/kota.
c. Permendag BPSK mengamanatkan Gubernur untuk melakukan
pendaftaran atas BPSK kepada Menteri Perdagangan dan dan lebih
lanjut akan diterbitkan Surat Tanda Daftar BPSK (STD-BPSK). Menteri
Perdagangan mendelegasikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan
STD-BPSK kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga. Sebagai informasi beberapa sampel dokumen STD-BPSK yang
189
diterbitkan tahun 2023 – 2025 yang dapat diakses melalui tautan
https://kemend.ag/STDBPSK2023-2025.
d. BPSK merupakan lembaga non-struktural yang kewenangannya berada
pada pemerintah provinsi dan berkedudukan di kabupaten/ kota.
Berkenaan dengan independensinya sebagai lembaga non-struktural
tersebut, dapat disampaikan bahwa:
dalam pembentukan keanggotaannya, pemilihan anggota BPSK
dilakukan oleh tim pemilihan yang ditetapkan oleh Gubernur dan
mempunyai tugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta
menetapkan nama calon anggota BPSK yang telah lulus uji
kelayakan dan kepatutan tersebut; dan
dalam
memeriksa
dan
menyelesaikan
sengketa
konsumen
sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag 350/2001:
1) BPSK berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan menyelesaikan sengketa konsumen secara obyektif
dan menjunjung prinsip keadilan.
2) BPSK membentuk majelis dari unsur konsumen, unsur
pemerintah,
dan
unsur
pelaku
usaha
sebagai
bentuk
keseimbangan dalam memutus sengketa konsumen.
3) BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa
konsumen apabila:
permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 Kepmenperindag 350/2001; dan
permohonan gugatan bukan kewenangan BPSK.
4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan peraturan
perundang-undangan apa saja yang menjadi rujukan dari ketentuan Pasal
146, Pasal 147, dan Pasal 148 UU Kesehatan yang menggunakan frasa
"sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan"
dalam
pengaturan mengenai pengamanan makanan dan minuman, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan minuman,
termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan
190
gizi serta informasi produk dalam label pangan, merujuk pada peraturan
perundang-undangan antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam
Pasal 196 sampai dengan Pasal 102
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, yang mengatur mengenai produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan
kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal terhadap
produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan.
4) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun
2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, yang
telah digantikan dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang
Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun
2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun
2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Label Pangan Segar.
8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label
Berbahasa Indonesia.
Setelah diundangkannya UU Kesehatan, selain ketentuan tersebut di
atas, ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan
minuman, termasuk mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan,
191
mutu, dan gizi serta informasi produk dalam label pangan juga diatur
antara lain dalam:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan.
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Penanggulangan Penyakit.
3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun
2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label pangan Olahan.
4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu,
Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026
tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Pada
Pangan Olahan Siap Saji.
5. Terhadap poin Nomor 5 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan sejauh mana
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 UU Kesehatan digunakan dalam penyelenggaraan
pengamanan makanan dan minuman, serta apakah NSPK tersebut
merupakan instrumen yang berdiri sendiri ataukah harus disesuaikan dan
bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Dalam konteks penyelenggaraan pengamanan makanan dan minuman,
NSPK digunakan untuk memastikan standarisasi, keseragaman, dan
kepastian hukum dalam implementasi ketentuan dalam memproduksi,
mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman.
b. NSPK
yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Pusat
tersebut
diharmonisasikan
sesuai
dengan
kewenangan
masing-masing
kementerian/lembaga yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan (UU Pangan dan PP Keamanan Pangan), sehingga dalam
penyusunan setiap NSPK baik dalam bentuk peraturan maupun
kebijakan kementerian/lembaga terkait saling berkoordinasi. Sebagai
contoh, Kementerian Kesehatan dan BPOM saling berkoordinasi dalam
192
pengaturan mengenai Nutri-Level, yang mencakup penetapan level
pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak.
c. NSPK yang dirumuskan oleh Pemerintah berfungsi sebagai edukasi dan
perlindungan konsumen (masyarakat), dengan tujuan agar masyarakat
mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan
saat memilih produk pada umumnya, dan dalam konteks perkara a quo
makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.
IV.
Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo,
S.H., M.H.
1. berkaitan dengan Permohonan 86 dulu ini Pasal 34 ayat (1) itu. Ini kan
Pemohon minta supaya ada tambahan tentang pemulihan hak itu. Pemulihan
hak yang disebut re-address itu. Nah, ini sebenarnya bisa enggak, diakomodir
ini? Selain apa yang diamanatkan yang ada di Pasal 34 yang secara normatif
sudah ada di situ, tapi juga bisa memfasilitasi pemulihan haknya itu dari
BPSK-nya … BPKN-nya. Ini kan meskipun tadi sudah dijelaskan juga bahwa
kewenangan BPKN sudah clear di 235 putusan MK, ya, tapi nanti ini namanya
juga memohon karena ini juga barangkali, ya, barangkali, bukan pasti,
relevan karena ini kan tadi ada penjelasan bahwa ada perlindungan hukum
terhadap konsumen yang ada di Indonesia ini yang secara cross border itu
yang … karena membeli barang dari luar negeri padahal pengusahanya ada
di luar negeri, tapi aktivitas barangnya dijual di domestik, di Indonesia. Nah,
kemudian ketika muncul ada kerugian kerugian yang ditimbulkan karena itu,
itu apakah bisa kemudian forum pemulihan hak itu juga dimunculkan dan
kemudian caranya bagaimana? Kemudian termasuk bagaimana cara
menarik pihak yang ada di luar negeri itu menjadi pihak dalam sengketa yang
ada di dalam negeri?
2. karena tadi kan juga dijelaskan bahwa bisa menggugat melalui BPSK, juga
melalui peradilan niaga. Ini juga tidak konkret, Pak … Bagaimana
mekanismenya juga cara mengajukan mana ini yang harus ke BPSK dan
mana yang harus ke peradilan niaga?
3. Nah, kemudian ini berkaitan dengan permohonan 110, Pak. Memang sudah
ada leading sector-nya di tiga kementerian tadi, Bapak sudah sebutkan. Itu
oke lah. Tapi persoalannya kan tidak sederhana itu juga. Karena dalam
tataran implementasinya ini, maksudnya implementasi bukan implementasi
193
norma, konkretnya itu siapa ini yang mengerjakan? Pelabelan, kemudian
memberikan simbol, warna, ini siapa? Apakah tiga kementerian itu kemudian
leading sector-nya salah satu sudah ada di PP yang Bapak sebutkan tadi?
4. Kemudian pemerintah pusat dan daerah yang dimohonkan Pemohon,
sebenarnya ini leading sector-nya siapa, Pak, yang mewajibkan untuk
memberikan label, warna, dan simbol itu? Apakah pemerintah daerah dan
pemerintah pusat harus dua-duanya dibebankan tanggung jawab untuk
mengontrol itu atau sebenarnya cukup di pemerintah pusat?
5. Kemudian di 123, Pak. Memang verifikasi tadi sudah dijelaskan, tapi verifikasi
barang itu sebenarnya apakah tidak bisa dibebankan juga oleh
penyelenggara platform, Pak?
6. Kemudian satu lagi yang terakhir, yang 123 ini, Pak. Ini kan Pemohon minta
juga bahwa platform … penyelenggara platform ini juga dibebankan untuk
tanggung jawab secara renteng. Sebenarnya dikenal tidak di forum BPSK
maupun di forum niaga itu tanggung renteng, Pak? Mungkin kalau di Niaga
ya, tapi kalau di BPSK, Pak? Apakah di BPSK juga ada putusan-putusan yang
sifatnya condemn nature (penghukuman), meskipun final-mengikat, kan juga
ada upaya keberatan di pengadilan negeri, Pak, 14 hari kan kalau
ketentuannya itu.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait apakah mekanisme pemulihan hak (redress
mechanism) sebagaimana dimohonkan Para Pemohon dapat diakomodasi,
khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada transaksi
lintas negara (cross-border consumer transactions), serta bagaimana
mekanisme menarik pelaku usaha yang berada di luar negeri sebagai pihak
dalam sengketa yang timbul di Indonesia, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa terlebih dahulu Pemerintah menegaskan bahwa filosofi
pembentukan UUPK pada hakikatnya memang ditujukan untuk
memberikan perlindungan hukum sekaligus mekanisme pemulihan hak
194
kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan
barang dan/atau jasa.
b. Bahwa tujuan pemberian perlindungan dan pemulihan hak tersebut
tercermin secara eksplisit dalam Pasal 3 huruf d UUPK yang
menyatakan
bahwa
perlindungan
konsumen
bertujuan
untuk
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi, serta Pasal 3 huruf e UUPK yang bertujuan
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.
c. Bahwa lebih lanjut, hak konsumen untuk memperoleh kompensasi,
ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya telah dijamin secara tegas dalam Pasal 4 huruf h UUPK. Oleh
karena itu, secara substansial sesungguhnya konsep pemulihan hak
(redress mechanism) telah menjadi bagian yang inheren dan tidak
terpisahkan dari sistem perlindungan konsumen yang dibangun oleh
UUPK.
d. Bahwa pengaturan mengenai pemulihan hak tersebut kemudian
dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menentukan bahwa
pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan,
pencemaran,
dan/atau
kerugian
konsumen
akibat
mengonsumsi
barang
dan/atau
jasa
yang
dihasilkan
atau
diperdagangkan. Bahkan Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4)
UUPK telah mengatur bentuk ganti rugi, tata cara pelaksanaannya, dan
tenggat waktu pemberian ganti rugi tersebut.
e. Bahwa dengan demikian, apabila dicermati secara sistematis, UUPK
sesungguhnya tidak hanya mengatur hak konsumen secara deklaratif,
melainkan juga telah menyediakan instrumen pemulihan hak yang
konkret baik melalui mekanisme ganti rugi, penyelesaian sengketa di
luar pengadilan, maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
f. Bahwa terhadap usulan Para Pemohon agar konsep pemulihan hak
(redress mechanism) dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat
195
(1) UUPK melalui penambahan kewenangan Badan Perlindungan
Konsumen
Nasional
(BPKN),
Pemerintah
berpendapat
bahwa
pengaturan tersebut perlu dilihat secara hati-hati dalam perspektif
sistem kelembagaan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-
undang.
g. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPK, BPKN pada dasarnya
dibentuk sebagai lembaga yang memiliki fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya pengembangan
perlindungan konsumen di Indonesia. Karakter kelembagaan BPKN
sejak awal dirancang sebagai lembaga penasihat kebijakan (advisory
body), bukan sebagai lembaga ajudikasi atau lembaga penyelesaian
sengketa.
h. Bahwa desain kelembagaan tersebut telah memperoleh penegasan
dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya
menegaskan bahwa kewenangan BPKN tidak dimaksudkan untuk
mengambil alih fungsi penyelesaian sengketa yang telah diberikan oleh
undang-undang kepada lembaga lain, termasuk BPSK maupun
pengadilan.
i. Bahwa oleh karena itu, apabila kewenangan pemulihan hak secara
langsung ditempatkan pada BPKN sebagaimana dimohonkan Para
Pemohon,
maka
hal
tersebut
berpotensi
mengubah
desain
kelembagaan yang telah dipilih secara sadar oleh pembentuk undang-
undang, yaitu dari lembaga pemberi rekomendasi kebijakan menjadi
lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa.
j. Bahwa pilihan kebijakan hukum untuk menempatkan BPKN sebagai
lembaga pemberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang bersifat
open legal policy sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945.
k. Bahwa berkaitan dengan transaksi lintas negara (cross-border
consumer transaction), perlu dipahami bahwa perkembangan hukum
perlindungan konsumen nasional tidak lagi hanya bertumpu pada UUPK
yang dibentuk pada tahun 1999, melainkan harus dibaca secara terpadu
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
196
Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan UU ITE),
Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya disebut dengan PP 71/2019), dan Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(selanjutnya disebut dengan PP 80/2019).
l. Bahwa Pasal 2 UU ITE secara tegas menganut prinsip ekstrateritorial
yang
memungkinkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
Indonesia berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar
wilayah Indonesia sepanjang menimbulkan akibat hukum di Indonesia
atau merugikan kepentingan Indonesia.
m. Bahwa lebih lanjut Pasal 18 UU ITE telah mengatur mengenai kontrak
elektronik, pilihan hukum (choice of law), dan pilihan forum (choice of
forum) yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik lintas negara.
Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen Indonesia
untuk tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun transaksi
dilakukan dengan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri.
n. Bahwa selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP
80/2019) juga mengatur kewajiban pelaku usaha luar negeri yang
secara aktif melakukan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria tertentu
di Indonesia untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di
Indonesia.
o. Bahwa keberadaan perwakilan tersebut menjadi penting karena
berfungsi sebagai titik pertanggungjawaban hukum (legal point of
accountability) yang dapat dihubungi oleh konsumen, regulator, maupun
aparat penegak hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran
hukum dalam transaksi yang dilakukan.
p. Bahwa dalam praktiknya, apabila transaksi dilakukan melalui platform
perdagangan elektronik (marketplace), konsumen juga memperoleh
mekanisme pemulihan hak tambahan berupa mekanisme pengaduan
internal platform, pengembalian dana (refund), penggantian barang
(replacement), penyelesaian sengketa melalui fasilitas platform,
197
maupun mekanisme penghapusan akun dan produk yang melanggar
ketentuan hukum.
q. Bahwa oleh karena itu, tidak tepat apabila dikatakan bahwa sistem
hukum Indonesia tidak menyediakan forum atau mekanisme pemulihan
hak bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi lintas negara. Yang
terjadi adalah bahwa mekanisme tersebut tersebar dalam berbagai
instrumen hukum yang saling melengkapi sesuai perkembangan
teknologi dan model bisnis digital.
r. Bahwa terkait menarik pelaku usaha yang berada di luar negeri sebagai
pihak dalam sengketa di Indonesia, hal tersebut pada prinsipnya
dilakukan melalui mekanisme yang telah dikenal dalam pengaturan
mengenai pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak elektronik,
dan keberadaan perwakilan pelaku usaha asing di Indonesia.
s. UUPK secara tegas menyatakan dalam Pasal angka 3, bahwa yang
termasuk dalam pelaku usaha yang tunduk kepada UUPK adalah
termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah
Indonesia, juga dalam PP PMSE dijelaskan Pelaku Usaha Luar Negeri
yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE
kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum negara
Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap
memenuhi kehadiran fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha
secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam hal pelaku usaha luar negeri
melakukan kegiatan usaha termasuk melakukan promosi, pengiklanan
atau menyebarkan informasi dengan tujuan memperdagangkan barang
atau jasa di wilayah Indonesia, maka terhadap pelaku usaha tersebut
wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum nasional. Oleh
karena itu terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria di atas
dapat dikenakan dampat hukum yang diakibatkan oleh tindakan yang
dilakukan dan berdampak kepada konsumen di Indonesia.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui
198
pengadilan, termasuk batasan dan ruang lingkup kewenangan masing-
masing forum penyelesaian sengketa tersebut, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
melalui BPSK dan pengadilan, Pemerintah menegaskan bahwa kedua
forum tersebut telah diatur secara jelas dalam UUPK dan memiliki
karakteristik yang berbeda.
b. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan hak kepada setiap
konsumen yang dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.
c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang
sejak awal telah menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu
jalur nonlitigasi melalui BPSK dan jalur litigasi melalui pengadilan.
d. Bahwa BPSK pada prinsipnya ditujukan untuk menangani sengketa
konsumen yang relatif sederhana, membutuhkan penyelesaian cepat,
biaya ringan, dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui mediasi,
konsiliasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK.
e. Bahwa BPSK memiliki fungsi strategis untuk memperluas akses
keadilan (access to justice) bagi konsumen, khususnya dalam perkara-
perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil namun berdampak langsung
terhadap kepentingan konsumen sehari-hari.
f. Bahwa sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap
tersedia bagi konsumen yang menghendaki pemeriksaan secara litigasi,
membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks, melibatkan banyak
pihak,
menimbulkan
persoalan
yurisdiksi
lintas
negara,
atau
memerlukan instrumen hukum acara yang tidak tersedia dalam
mekanisme BPSK.
g. Bahwa dengan demikian, hubungan antara BPSK dan pengadilan
bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan
yang saling melengkapi untuk menjamin tersedianya berbagai pilihan
mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh
konsumen sesuai karakteristik perkara yang dihadapinya.
199
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait pihak yang secara konkret melaksanakan pelabelan
dan pemberian simbol tersebut, serta apakah terdapat leading sector yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pelabelan dan pemberian simbol pada pangan olahan
dilakukan oleh pelaku usaha pangan berdasarkan label yang telah
disetujui oleh BPOM.
Terdapat beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam hal
pencantuman label pada pangan, yaitu:
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Berdasarkan UU
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 108 ayat (3) huruf b,
dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, BPOM berwenang
melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan,
mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan
pangan untuk Pangan Olahan Kemasan.
Kementerian Kesehatan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026,
Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pengawasan
terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan,
dan gizi pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji, yang pelaksanaan
pengawasannya dilakukan bersama BPOM atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.
Kementerian Agama (Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal/BPJPH): Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6 huruf a, huruf b, dan
huruf c, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan
jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria (NSPK) jaminan produk halal, dan menerbitkan dan
mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
Badan Pangan Nasional: Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan, Pasal 108 ayat (3) huruf c, dalam melaksanakan
200
penyelenggaraan pangan, Badan Pangan Nasional berwenang
melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan,
mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan
Pangan untuk Pangan Segar.
4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait kewajiban pengawasan terhadap pelabelan, simbol,
dan informasi kesehatan, apakah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat
semata atau juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pembagian urusan
pemerintahan melalui mekanisme urusan pemerintahan konkuren.
Urusan kesehatan dan pengawasan pangan merupakan urusan
pemerintahan yang pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
b. Bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan
nasional, menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),
menetapkan persyaratan pelabelan, menetapkan bentuk simbol dan
pesan kesehatan, melakukan pengawasan nasional, serta melakukan
pembinaan dan supervisi. Sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melaksanakan pengawasan operasional di wilayahnya masing-
masing, melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, menindaklanjuti
pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap peredaran
produk di pasar, toko, pusat distribusi, maupun sarana perdagangan
lainnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.
c. Bahwa dalam praktiknya, pengawasan lapangan justru banyak
bergantung pada peran pemerintah daerah karena pemerintah daerah
merupakan institusi yang paling dekat dengan pelaku usaha dan
masyarakat. Apabila seluruh fungsi pengawasan dibebankan hanya
kepada Pemerintah Pusat, maka efektivitas pengawasan akan sulit
tercapai mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta besarnya jumlah produk yang beredar di masyarakat.
Sebaliknya, apabila kewenangan pengawasan sepenuhnya diserahkan
201
kepada pemerintah daerah tanpa adanya standar nasional yang
ditetapkan
Pemerintah
Pusat,
maka
berpotensi
menimbulkan
ketidaksamaan standar perlindungan masyarakat antar daerah.
5. Terhadap poin Nomor 5 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait dapatkah kewajiban verifikasi terhadap barang yang
diperdagangkan melalui sistem elektronik dibebankan juga kepada
penyelenggara platform perdagangan elektronik (marketplace), Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa menurut Pemerintah, pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan
terlebih dahulu membedakan antara verifikasi administratif terhadap
pelaku usaha dan verifikasi substantif terhadap barang yang
diperdagangkan.
b. Bahwa dalam sistem perdagangan elektronik yang berlaku saat ini,
penyelenggara platform pada prinsipnya memang telah dibebani
kewajiban melakukan verifikasi tertentu terhadap pelaku usaha yang
menggunakan platformnya.
c. Bahwa PP 80/2019 mengharuskan penyelenggara PMSE memastikan
identitas pelaku usaha yang menggunakan sarana elektroniknya,
menyimpan data pelaku usaha, menyediakan sarana pengaduan,
melakukan pengawasan terhadap konten yang melanggar hukum, dan
melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan
pelanggaran. Dengan demikian, sesungguhnya hukum positif Indonesia
telah mengenal kewajiban verifikasi oleh marketplace dan kewajiban
tersebut bukan merupakan konsep yang baru.
d. Namun demikian, verifikasi yang dibebankan kepada marketplace pada
hakikatnya merupakan verifikasi administratif dan verifikasi kepatuhan
platform, bukan verifikasi teknis terhadap keamanan, mutu, kandungan,
komposisi, maupun karakteristik seluruh barang yang diperdagangkan
melalui platform tersebut.
e. Bahwa terhadap produk pangan, obat, kosmetik, alat kesehatan, dan
produk tertentu lainnya, fungsi verifikasi substantif berada pada
kementerian
atau
lembaga
yang
memiliki
kompetensi
teknis
berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Badan Pengawas
202
Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Pangan
Nasional, dan instansi teknis lainnya.
f. Bahwa pembagian kewenangan tersebut merupakan konsekuensi logis
dari prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,
karena verifikasi terhadap keamanan, mutu, kandungan gizi, komposisi
bahan, maupun standar kesehatan memerlukan kompetensi ilmiah,
laboratorium, dan kewenangan regulatif yang tidak dimiliki oleh
penyelenggara platform perdagangan elektronik.
g. Bahwa apabila marketplace dibebani kewajiban untuk melakukan
verifikasi substantif terhadap seluruh barang yang diperdagangkan oleh
jutaan pelaku usaha yang menggunakan platformnya, maka kewajiban
tersebut pada praktiknya akan sulit dilaksanakan secara proporsional
dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penyelenggaraan perdagangan elektronik.
h. Bahwa oleh karena itu, pembentuk undang-undang memilih model
pengawasan berlapis, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
barang yang diperdagangkannya, instansi teknis bertanggung jawab
terhadap standar keamanan dan mutu produk, sedangkan marketplace
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik,
verifikasi administratif, dan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran
yang terjadi dalam platformnya.
i. Bahwa model demikian merupakan bentuk pembagian tanggung jawab
yang proporsional sesuai fungsi masing-masing pihak dalam ekosistem
perdagangan digital.
6. Terhadap poin Nomor 6 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada intinya
mempertanyakan terkait apakah konsep tanggung jawab renteng antara
pelaku usaha dan penyelenggara platform dikenal dalam sistem perlindungan
konsumen Indonesia, termasuk dalam praktik penyelesaian sengketa melalui
BPSK, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Pemerintah berpendapat bahwa terlebih dahulu perlu dipahami karakter
hubungan hukum yang terjadi dalam perdagangan melalui sistem
elektronik.
203
b. Bahwa pada umumnya hubungan hukum utama dalam transaksi
perdagangan elektronik terjadi antara pelaku usaha sebagai penjual dan
konsumen sebagai pembeli, sedangkan marketplace berperan sebagai
penyedia sarana atau perantara elektronik yang mempertemukan para
pihak.
c. Bahwa UUPK secara prinsip membebankan tanggung jawab atas
kerugian konsumen kepada pelaku usaha yang menghasilkan atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 UUPK.
d. Bahwa sampai saat ini UUPK tidak mengatur bahwa penyelenggara
platform secara otomatis memikul tanggung jawab renteng atas seluruh
kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang menggunakan
platform tersebut. Demikian pula Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak menganut
konsep tanggung jawab renteng yang secara otomatis menjadikan
marketplace sebagai pihak yang harus selalu bertanggung jawab atas
setiap kerugian konsumen. Sekalipun demikian, bukan berarti
marketplace sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
e. Bahwa apabila marketplace terbukti lalai menjalankan kewajiban
hukumnya, mengetahui adanya pelanggaran namun membiarkannya
berlangsung, memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar
hukum, atau tidak menjalankan kewajiban pengawasan yang secara
tegas dibebankan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan,
maka marketplace tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai
dengan tingkat kesalahan dan kewajiban hukum yang dilanggarnya.
f. Bahwa dengan demikian, sistem hukum yang berlaku saat ini menganut
prinsip pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, dan
kesalahan masing-masing pihak, bukan tanggung jawab renteng yang
bersifat otomatis terhadap seluruh transaksi yang terjadi dalam platform.
g. Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi mengenai
apakah konsep tanggung jawab renteng dikenal dalam praktik BPSK,
Pemerintah berpendapat bahwa BPSK pada prinsipnya memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen serta
204
menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) kepada
pelaku usaha apabila terbukti menimbulkan kerugian kepada
konsumen.
h. Bahwa kewenangan tersebut tercermin dalam Pasal 52 UUPK yang
memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menangani dan
menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau
konsiliasi serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
i. Bahwa oleh karena itu, putusan BPSK pada hakikatnya tidak hanya
bersifat deklaratif, melainkan dapat pula memiliki karakter condemnatoir
karena memuat penghukuman kepada pelaku usaha untuk melakukan
tindakan tertentu. Namun demikian, meskipun putusan BPSK
dinyatakan final dan mengikat, Pasal 56 ayat (2) UUPK tetap
memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan ke
pengadilan negeri dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-
undang.
j. Bahwa keberadaan mekanisme keberatan tersebut menunjukkan
bahwa sistem perlindungan konsumen Indonesia tetap menjamin hak
para pihak untuk memperoleh pengujian yudisial atas putusan BPSK
apabila terdapat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan. Dengan
demikian,
konsumen
sesungguhnya
telah
memiliki
instrumen
perlindungan hukum yang berlapis, baik melalui mekanisme pengaduan
internal platform, penyelesaian sengketa melalui BPSK, maupun melalui
pengadilan, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen tidak
bergantung pada pengaturan tanggung jawab renteng marketplace
sebagaimana dimohonkan Para Pemohon.
IV. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PRESIDEN
1. Bahwa Pemerintah sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Johannes
Gunawan, S.H., LL.M yang pada persidangan tanggal 7 Juli 2026 pada
pokoknya menyampaikan:
a. Hukum di sebuah negara dianggap sebagai sebuah sistem. Subsistem
harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan subsistem yang lain.
Dengan demikian, jika dalam undang-undang tertentu tidak ditemukan
atau tidak jelas normanya, maka dengan menggunakan penafsiran
205
sistematis kita bisa mencari ketentuan dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, baik yang setara maupun peraturan
pelaksanaannya.
Dalam konteks perkara a quo, sebagaimana telah Pemerintah uraikan
di atas, ketentuan mengenai produksi dan distribusi makanan dan
minuman,
termasuk
mengenai
standar
dan/atau
persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi serta informasi produk dalam label pangan,
merujuk pada peraturan perundang-undangan antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan.
4) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun
2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, yang
telah digantikan dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2026 tentang
Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun
2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun
2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Label Pangan Segar.
8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi
Label Berbahasa Indonesia.
Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan lain yang mengatur
mengenai produksi dan distribusi makanan dan minuman, termasuk
206
mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta
informasi produk dalam label pangan juga diatur antara lain dalam:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan.
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Penanggulangan Penyakit.
3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun
2026 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label pangan Olahan.
4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu,
Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
5) Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan
Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan Siap Saji
b. Edukasi dan literasi tidak hanya dilakukan kepada konsumen
(masyarakat) tetapi juga kepada pelaku usaha.
Bahwa
sebelum
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/301/2026 ditetapkan pada tanggal 14 April 2026,
Kementerian
Kesehatan
telah
melakukan
uji
publik
kepada
Kementerian/Lembaga, Organisasi Profesi/ Akademisi/ Asosiasi/ Ahli/
Organisasi Masyarakat pada tanggal 23 Januari 2026 dan 20 Februari
2026.
Setelah
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/301/2026 ditetapkan pada tanggal 14 April 2026,
Kementerian
Kesehatan
telah
melakukan
sosialisasi
kepada
masyarakat dan pelaku usaha. Saat ini sudah ada 2 (dua) pelaku usaha
yang mencantumkan Nutri-Level pada media informasi produknya, yaitu
Fore Coffee dan Xing Fu Tang.
Berikut adalah tautan mengenai informasi kebijakan pelabelan nutrisi
melalui program Nutri-Level melalui media digital antara lain:
No.
Media
Link/Tautan
207
1.
Website
Kementerian
Kesehatan
https://kemkes.go.id/id/tingkatkan-harapan-hidup-
sehat-kemenkes-ri-gandeng-sektor-swasta-
terapkan-label-nutri-level
2.
Youtube
@TirtoID
https://www.youtube.com/shorts/ygVOhUSFEmY
3.
Instagram
a. https://www.instagram.com/reel/DZ6aEETP7Rr/
?igsh=amlyb2o4ZDVsMTNz
b. https://www.instagram.com/p/DYPMrLyEUxg/?ig
sh=MXc3aHlvZDRzeG5lZw==
c. https://www.instagram.com/reel/DYPEnoxhqnA/
?igsh=dGdhcGRlN3kwOTBo
d. https://www.instagram.com/reel/DXYyVKJjdJA/?i
gsh=MWVkcW16cDgwaXY1NA==
e. https://www.instagram.com/p/DXWXEvrDFj2/?ig
sh=MTZ6c3k0M3dhcjlzNw==
f.
https://www.instagram.com/p/DXPF3w7gRZ_/?ig
sh=MXZrcXF0ZHZudnd4aw==
g. https://www.instagram.com/reel/DXL9h78AclS/?i
gsh=b2YzaXFyb2VoZnJl
Bahwa saat ini masih terdapat masa transisi dalam mewajibkan pencantuman
label gizi yang memuat kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan, di
mana kewajiban akan mulai diterapkan setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan
batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dengan demikian, belum terdapat pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang
tidak mencantumkan nutri level karena saat ini regulasi yang ada masih bersifat
voluntary atau belum bersifat wajib dalam rangka mengedukasi masyarakat dan
mengadvokasi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan informasi kandungan
GGL (dalam bentuk nutri level) pada kemasaan produk pangan yang
diproduksinya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di
persidangan, terbukti bahwa permohonan Para Pemohon merupakan
implementasi
norma,
bukan
persoalan
konstitusionalitas
norma
atau
208
pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK serta
Pasal 148 UU Kesehatan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, menurut
Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon.
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitutional review) ketentuan UUPK dan UU Kesehatan terhadap UUD NRI
1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18
ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45
ayat (1), Pasal 53 UUPK, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), serta
Pasal 148 UU Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.10]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1]
Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut
terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, dan
209
pokok
permohonan
para
Pemohon,
Mahkamah
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan perbaikan permohonan para Pemohon. Bahwa berdasarkan
ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah menggelar
sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, 9 Maret 2026, dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok Permohonan serta memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan. Dalam persidangan tersebut, merujuk pada norma
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki
dan memperjelas sejumlah bagian dalam permohonannya. Hal-hal yang dimaksud
meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, alasan
permohonan atau posita, serta hal-hal yang dimohonkan atau petitum, agar
permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Maret
2026, hlm. 13 s.d. hlm. 22]. Kemudian, pada persidangan tanggal 1 April 2026,
Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda pemeriksaan perbaikan
permohonan. Akan tetapi, para Pemohon menyampaikan naskah perbaikan
permohonan kepada Mahkamah pada hari Kamis, 26 Maret 2026 pukul 11.00 WIB.
Para Pemohon juga menyerahkan naskah perbaikan permohonannya kepada
Mahkamah melalui surat elektronik (e-mail) pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 15.08
WIB. Padahal, batas waktu penyampaian perbaikan permohonan telah ditetapkan
paling lambat pada Rabu, 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang,
tanggal 9 Maret 2026, hlm. 24]. Atas dasar itu, Mahkamah menilai bahwa perbaikan
permohonan para Pemohon telah disampaikan melewati tenggat waktu yang
ditentukan, sehingga naskah perbaikan tersebut tidak dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam pemeriksaan permohonan a quo. Berdasarkan Pasal 41 ayat
(4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan
perbaikan permohonan tersebut dan akan menggunakan permohonan awal
Pemohon bertanggal 2 Maret 2026 sebagai dasar pemeriksaan.
210
Kewenangan Mahkamah
[3.2]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.3]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah
pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU
8/1999)) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
211
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal
31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007,
serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.4], sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya
212
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II
dan Pemohon II sebagai berikut:
a. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap beberapa
ketentuan dalam UU 18/1999, yaitu norma Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa
“menjamin adanya kepastian hukum”, norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf
g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, norma Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa
“pelaku usaha”, serta norma Pasal 53 sepanjang frasa “Daerah Tingkat II”, yang
selengkapnya pasal-pasal a quo menyatakan sebagai berikut:
1. Pasal 1 angka 1:
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g:
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;
3. Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f
Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku
usaha;
4. Pasal 45 ayat (1)
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.
5. Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan
penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat
keputusan menteri.
213
b. Bahwa Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu: Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
c. Bahwa Pemohon I, Bernita Matondang, merupakan konsumen aktif layanan
digital melalui platform Google Play yang secara rutin melakukan pembelian
aplikasi dan layanan berbasis langganan elektronik. Dalam penggunaan layanan
tersebut, Pemohon I mengalami aktivasi layanan berlangganan digital tanpa
adanya kehendak sadar dari Pemohon I, yang kemudian mengakibatkan
pemotongan dana secara otomatis dari metode pembayaran milik Pemohon I.
Keadaan tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi nyata berupa
berkurangnya hak milik pribadi Pemohon I. Setelah mengetahui adanya
pemotongan dana otomatis tersebut, Pemohon I telah mengajukan permohonan
pengembalian dana kepada penyedia layanan melalui mekanisme sistem
elektronik Google Play [vide Bukti P-7]. Namun, permohonan pengembalian
dana tersebut ditolak oleh pelaku usaha [vide Bukti P-8]. Penolakan tersebut
menunjukkan adanya keberlakuan klausula baku sepihak dalam kontrak
elektronik yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang,
khususnya
berkaitan
dengan
kemungkinan
penolakan
pengembalian
pembayaran konsumen sebagaimana terkait dengan norma Pasal 18 ayat (1)
huruf c dan huruf g UU 8/1999. Terhadap penolakan tersebut, Pemohon I telah
menggunakan mekanisme hukum yang secara normatif dijamin oleh norma
Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 dengan mengajukan pengaduan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tanggal 12 Februari 2026 pukul
16.47 WIB. Pengaduan tersebut kemudian ditanggapi pada tanggal 13 Februari
2026 dan 18 Februari 2026. Akan tetapi, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen menyatakan tidak berwenang menangani sengketa dimaksud karena
pelaku usaha berada di luar wilayah hukum Indonesia [vide Bukti P-9]. Bahwa
pernyataan tidak berwenang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
tersebut menunjukkan bahwa frasa “pelaku usaha” dalam norma Pasal 45 ayat
(1) UU 9/1999 belum menjangkau pelaku usaha digital lintas negara. Akibatnya,
hak menggugat yang secara normatif diberikan oleh undang-undang berubah
menjadi hak yang tidak dapat dilaksanakan secara nyata. Dengan demikian,
norma a quo telah menimbulkan hambatan terhadap akses keadilan Pemohon I.
Bahwa setelah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan tidak
214
berwenang, Pemohon I mengajukan pengaduan kepada Badan Perlindungan
Konsumen Nasional pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 15.34 WIB dan
mengisi formulir pengaduan resmi sebagai bentuk penggunaan hak
konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara [vide Bukti
P-10]. Norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999 hanya memberikan
kewenangan kepada BPKN untuk menerima pengaduan dan mendorong
berkembangnya lembaga perlindungan konsumen, tanpa disertai kewenangan
normatif
yang
memadai
untuk
memfasilitasi,
menindaklanjuti,
atau
mengoordinasikan penyelesaian sengketa konsumen, khususnya terhadap
pelaku usaha luar negeri. Akibatnya, pengaduan Pemohon I berhenti pada tahap
administratif tanpa menghasilkan pemulihan hukum yang efektif. Bahwa dengan
keadaan ketika BPSK menyatakan tidak berwenang berdasarkan norma Pasal
45 ayat (1) UU 8/1999 , sedangkan BPKN hanya menerima pengaduan tanpa
kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan norma Pasal 34 ayat (1) huruf
d dan huruf f UU 8/1999, menunjukkan adanya kekosongan perlindungan
hukum. Kekosongan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh praktik
pelaksanaan oleh lembaga, melainkan bersumber dari desain norma Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang belum memberikan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif terhadap pelaku usaha digital lintas negara.
d. Bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa frasa
“menjamin adanya kepastian hukum” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999
belum memiliki daya operasional normatif yang efektif terhadap transaksi digital
lintas negara. Undang-undang memang menjanjikan perlindungan hukum bagi
konsumen, tetapi tidak menyediakan forum penyelesaian sengketa yang secara
nyata dapat diakses oleh konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha
digital yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.
e. Bahwa selanjutnya mengenai norma Pasal 53 UU 8/1999 yang masih
menggunakan terminologi “Daerah Tingkat II”, yaitu istilah yang tidak lagi dikenal
dalam sistem pemerintahan daerah saat ini. Penggunaan istilah tersebut
menimbulkan ketidakjelasan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen
dan berpotensi mempersempit akses Pemohon I terhadap forum pemulihan
hukum yang efektif.
f. Bahwa akibat langsung dari desain norma tersebut, Pemohon I kehilangan akses
terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dijalankan secara nyata dan tidak
215
memperoleh mekanisme pemulihan atas dana elektronik yang telah terpotong.
Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon I atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi.
Ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif tersebut juga
berdampak pada tidak terlindunginya hak milik pribadi Pemohon I berupa dana
elektronik yang berkurang tanpa tersedianya sarana pemulihan hukum yang
efektif. Oleh karena itu, keadaan tersebut berkaitan langsung dengan jaminan
hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945.
g. Bahwa Pemohon II, Gabby Mayang Sari, merupakan konsumen layanan digital
internasional yang melakukan transaksi berlangganan aplikasi melalui sistem
elektronik. Pemohon II telah mengajukan permintaan penghentian langganan
kepada penyedia layanan sebagaimana dibuktikan melalui korespondensi surat
elektronik [vide Bukti P-11]. Namun demikian, posisi hukum Pemohon II
sepenuhnya bergantung pada kebijakan sepihak pelaku usaha luar negeri, tanpa
tersedia mekanisme hukum nasional yang dapat menjamin pemulihan hak
konsumen secara efektif. Bahwa ketentuan norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999
yang menggunakan frasa “pelaku usaha” belum secara jelas menjangkau pelaku
usaha digital lintas negara. Akibatnya, hak menggugat yang secara normatif
diberikan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara nyata oleh
Pemohon II. Keadaan tersebut menyebabkan tertutupnya akses Pemohon II
terhadap forum penyelesaian sengketa yang efektif. Bahwa akibat keberlakuan
norma a quo, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional berupa tidak
terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak terlindunginya hak milik pribadi
atas dana yang telah dibayarkan dalam transaksi elektronik sebagaimana
dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
h. Bahwa Pemohon III, Evelyn Amanda, merupakan konsumen layanan digital
berbasis langganan yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik
internasional. Layanan tersebut menerapkan mekanisme perpanjangan otomatis
sehingga secara potensial dapat menimbulkan pembebanan biaya berulang
tanpa persetujuan sadar konsumen. Bahwa frasa “menjamin adanya kepastian
hukum” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 secara normatif menjanjikan
perlindungan terhadap konsumen. Akan tetapi, dalam praktik transaksi digital
216
lintas negara, Pemohon III tidak memiliki kepastian mengenai mekanisme
pemulihan hak apabila terjadi pembebanan tagihan otomatis. Begitupula dengan
norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999 pada prinsipnya
dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang menolak
pengembalian dana dan perubahan sepihak perjanjian. Namun, norma tersebut
belum memiliki daya jangkau yang efektif terhadap kontrak elektronik
internasional, sehingga konsumen tetap berpotensi dibebani oleh kebijakan
sepihak pelaku usaha digital. Adapun penggunaan frasa “pelaku usaha” dalam
norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 belum mencakup secara jelas pelaku usaha
digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, apabila kerugian akibat tagihan otomatis
terjadi, Pemohon III berpotensi tidak memiliki forum penyelesaian sengketa yang
efektif untuk menuntut pemulihan haknya. Bahwa kondisi tersebut secara
potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III berupa tidak
terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta terancamnya hak milik pribadi atas
dana elektronik sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah,
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan secara spesifik
hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah dapat
menerangkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat
aktual maupun potensial, akibat berlakunya norma-norma UU 8/1999 yang
dimohonkan pengujian. Dalam permohonan a quo, Pemohon I secara konkret telah
beranggapan mengalami kerugian yang bersifat aktual berupa pemotongan dana
secara otomatis atas layanan berlangganan digital, penolakan pengembalian dana
oleh penyedia layanan, serta tidak tersedianya forum penyelesaian sengketa yang
efektif setelah BPSK menyatakan tidak berwenang dan pengaduan kepada BPKN
tidak menghasilkan pemulihan hukum yang nyata. Pemohon II juga menganggap
mengalami kerugian hak konstitusional karena meskipun telah mengajukan
permintaan penghentian langganan kepada penyedia layanan digital internasional,
namun posisi hukumnya tetap bergantung pada kebijakan sepihak pelaku usaha
luar negeri tanpa adanya mekanisme hukum nasional yang dapat menjamin
pemulihan hak konsumen secara efektif. Sementara itu, Pemohon III memiliki
anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial karena sebagai
217
konsumen layanan digital berbasis langganan dengan sistem perpanjangan
otomatis, Pemohon III berisiko mengalami pembebanan biaya berulang tanpa
persetujuan sadar, sedangkan undang-undang a quo belum menyediakan kepastian
forum penyelesaian sengketa yang efektif apabila kerugian tersebut terjadi.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
juga telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian
hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami. Keberlakuan norma-norma
tersebut menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh
kepastian hukum yang adil dalam transaksi digital lintas negara, tidak memiliki forum
penyelesaian sengketa yang efektif, serta tidak memperoleh jaminan perlindungan
yang memadai terhadap hak milik pribadi berupa dana elektronik yang telah atau
berpotensi berkurang akibat mekanisme transaksi digital. Oleh karena itu, apabila
permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan
kerugian hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I, Pemohon II dan
Pemohon III berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal yang dimohonkan
pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan para Pemohon.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 1 angka 1
sepanjang frasa “menjamin adanya kepastian hukum”, norma Pasal 18 ayat (1) huruf
c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, norma Pasal 45 ayat (1)
sepanjang frasa “pelaku usaha”, serta norma Pasal 53 sepanjang frasa “Daerah
Tingkat II” UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
218
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut.
a. Bahwa menurut para Pemohon frasa “menjamin adanya kepastian hukum”
dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 mengandung kewajiban negara untuk
membangun sistem perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Akan
tetapi, jaminan tersebut tidak diikuti dengan konstruksi norma yang mampu
menjangkau pelaku usaha digital lintas negara. Akibatnya, ketika konsumen
Indonesia dirugikan dalam transaksi elektronik lintas yurisdiksi, tidak tersedia
mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar dapat digunakan secara
efektif. Dengan demikian, kepastian hukum yang dijanjikan oleh undang-undang
menjadi tidak operasional. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya
ketidaksinkronan norma dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, rezim
hukum transaksi elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, dan
perpajakan ekonomi digital telah mengakui jangkauan yurisdiksi Indonesia
terhadap pelaku usaha digital luar negeri.
b. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU
8/1999 secara normatif memang melarang klausula baku yang memberikan
hak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian pembayaran atau
mengubah syarat perjanjian secara sepihak. Norma tersebut pada dasarnya
dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kedudukan antara konsumen dan
pelaku usaha. Namun, dalam praktik transaksi digital modern, khususnya
layanan berlangganan otomatis, kontrak elektronik, dan layanan lintas
yurisdiksi, seluruh syarat perjanjian sering kali ditentukan secara sepihak oleh
platform digital. Karena norma tersebut belum secara memadai menjangkau
karakter kontrak elektronik lintas negara, perlindungan yang diberikan menjadi
tidak efektif. Akibatnya, konsumen tetap berada dalam posisi lemah dan tidak
setara di hadapan pelaku usaha digital.
c.
Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 telah
memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pelaku usaha melalui
lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan umum. Namun
permasalahan utamanya adalah terletak pada penggunaan frasa “pelaku
usaha” dalam pasal a quo yang belum secara eksplisit mencakup pelaku usaha
digital lintas negara yang beroperasi melalui sistem elektronik tanpa kehadiran
fisik di Indonesia. Dengan tidak adanya perluasan makna tersebut, hak
219
menggugat konsumen menjadi sulit dilaksanakan secara nyata. Hak yang
secara tekstual dijamin undang-undang akhirnya kehilangan daya laksana,
sehingga menghambat akses konsumen terhadap keadilan. Keterbatasan
tersebut diperkuat oleh pengaturan mengenai BPKN, dimana norma Pasal 34
ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999 hanya menempatkan BPKN pada fungsi
mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dan menerima pengaduan masyarakat. Namun, fungsi penerimaan
pengaduan tersebut tidak dihubungkan secara normatif dengan mekanisme
penyelesaian sengketa atau pemulihan hak konsumen.
d. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 53 UU 8/1999 masih
menggunakan istilah “Daerah Tingkat II”. Istilah tersebut dinilai tidak lagi sesuai
dengan sistem pemerintahan daerah pascareformasi yang menggunakan
nomenklatur
kabupaten/kota.
Ketidaksesuaian
terminologi
tersebut
menimbulkan ambiguitas mengenai kedudukan dan cakupan kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai forum penyelesaian
sengketa. Dalam perspektif kepastian hukum, penggunaan istilah kelembagaan
yang tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan
ketidakjelasan yurisdiksi dan berdampak pada terhambatnya akses konsumen
terhadap forum penyelesaian sengketa.
e. Bahwa menurut para Pemohon hak milik pribadi dalam konteks masyarakat
digital tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga nilai ekonomi yang
tersimpan atau beredar melalui sistem elektronik. Hak tersebut meliputi dana
elektronik, saldo pembayaran digital, layanan berlangganan berbasis aplikasi,
transaksi e-commerce, serta nilai ekonomi lain yang timbul dari perdagangan
melalui sistem elektronik. Namun oleh karena dalam UU 8/1999 tidak
menyediakan sarana hukum nasional yang efektif terhadap layanan digital
berbasis langganan dan transaksi lintas yurisdiksi, maka jaminan perlindungan
terhadap hak milik pribadi menjadi tidak terpenuhi.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah dalam petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 sepanjang frasa “menjamin
adanya kepastian hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen
220
mencakup perlindungan hukum yang efektif dan akses terhadap penyelesaian
sengketa konsumen, termasuk dalam transaksi elektronik dan transaksi digital
lintas negara yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Republik Indonesia;
2. Menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan
klausula baku berlaku pula terhadap kontrak elektronik dan layanan digital yang
menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta
menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik
Indonesia, termasuk yang dilakukan melalui sistem elektronik lintas negara;
3. Menyatakan norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tugas
menerima pengaduan dan melakukan kerja sama internasional memfasilitasi,
menindaklanjuti, dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan konsumen
Indonesia terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah hukum
Republik Indonesia melalui mekanisme kerja sama internasional;
4. Menyatakan norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 sepanjang frasa “pelaku
usaha” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
mencakup setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan akibat
hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk melalui
sistem elektronik atau perdagangan digital lintas negara;
5. Menyatakan norma Pasal 53 UU 8/1999 sepanjang frasa “Daerah Tingkat II”
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai
“kabupaten/kota” sesuai sistem pemerintahan daerah yang berlaku.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-12, serta keterangan tertulis ahli atas nama Tulus Abadi, SH., yang diterima
Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2026. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026 (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
221
[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 12 Mei 2026 dan
juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14
Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang
didengarkan di dalam persidangan pada tanggal 12 Mei 2026, dan juga
menyerahkan keterangan tertulis Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal
11 Mei 2026, serta mengajukan ahli atas nama Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,
LL.M., yang didengar ketarangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2026.
Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada
tanggal 15 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.12]
Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan di dalam
persidangan pada tanggal 8 Juni 2026, dan juga menyerahkan keterangan tertulis
serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.13]
Menimbang bahwa Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen
Indoneisa (YLKI) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan di dalam
persidangan pada tanggal 8 Juni 2026, dan juga menyerahkan keterangan tertulis
serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.14]
Menimbang bahwa Pihak Terkait Asosiasi E-Commerce Indoneisa
(idEA) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan di dalam persidangan
pada tanggal 8 Juni 2026, dan juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara);
[3.15]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan
Pihak Terkait BPKN, YLKI, idEA, keterangan tertulis ahli para Pemohon, keterangan
ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta kesimpulan tertulis
222
para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh
Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “menjamin
adanya kepastian hukum”, norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, norma Pasal
34 ayat (1) huruf d dan huruf f, norma Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku
usaha”, serta norma Pasal 53 sepanjang frasa “Daerah Tingkat II” UU 8/1999
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.
[3.16]
Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas
norma yang dipersoalkan para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu
menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
[3.16.1] Bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian
hukum, keadilan, keamanan, serta keseimbangan kepentingan antara konsumen
dan pelaku usaha. Dalam koteks tersebut, norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah
menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen. Oleh karena itu, rumusan dimaksud menunjukkan bahwa frasa
“menjamin adanya kepastian hukum” tidak dimaksudkan sebagai ketentuan yang
berdiri sendiri ataupun terlepas dari keseluruhan konstruksi UU 8/1999. Dengan kata
lain, frasa tersebut merupakan bagian dari rumusan definisi yang menjadi landasan
dan arah bagi pengaturan, pelaksanaan, serta penegakan berbagai instrumen
perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang a quo;
[3.16.2] Bahwa apabila dicermati secara menyeluruh, perlindungan konsumen
sebagaimana diatur dalam UU 8/1999 tidak semata-mata diarahkan pada
tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa setelah konsumen mengalami
kerugian, tetapi secara filosofis pembentuk undang-undang telah menempatkan
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta
kepastian hukum sebagai fondasi penyelenggaraan perlindungan konsumen [vide
norma Pasal 2 UU 8/1999]. Selanjutnya, pada tingkat tujuan, UU 8/1999
mengarahkan perlindungan konsumen pada peningkatan kesadaran, kemampuan,
dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya, penguatan kemampuan
konsumen untuk memilih dan memperjuangkan haknya, pembentukan sistem
perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan
223
informasi, pembentukan perilaku pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab,
serta peningkatan kualitas barang dan/atau jasa [vide norma Pasal 3 UU 8/1999].
Oleh karena itu, pengertian kepastian hukum dalam norma Pasal 1 angka 1 UU
8/1999 harus dipahami dalam cakupan yang luas, yang tidak hanya mencakup
penyelesaian sengketa, tetapi juga meliputi upaya pencegahan, perlindungan,
penindakan, koreksi, serta pemulihan terhadap kerugian konsumen.
[3.16.3] Bahwa selanjutnya mengenai perkembangan perdagangan yang
memanfaatkan teknologi informasi juga tidak menyebabkan prinsip-prinsip
perlindungan konsumen dalam UU 8/1999 kehilangan relevansi ataupun daya
berlakunya. Bahkan, setelah UU 8/1999 diberlakukan, pembentuk undang-undang
secara bertahap membangun rezim pengaturan yang lebih khusus untuk merespons
perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggaraan sistem
dan transaksi elektronik, pelindungan data pribadi, sistem pembayaran, hingga
transaksi perdagangan elektronik yang mengandung unsur lintas negara. Oleh
karena itu, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional
merespons perubahan teknologi melalui pembentukan norma-norma yang semakin
khusus dan terperinci sesuai dengan karakter transaksi yang berkembang. Dalam
kaitan ini, pengertian dasar mengenai perlindungan konsumen tetap berfungsi
sebagai norma umum, sedangkan kebutuhan operasional yang lebih spesifik diatur
melalui peraturan perundang-undangan sektoral. Dengan demikian, berdasarkan
pemahaman tersebut, frasa kepastian hukum dalam norma Pasal 1 angka 1 UU
8/1999 tidak seharusnya dinilai hanya semata-mata dari ada atau tidaknya
penyebutan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum yang efektif, akses
terhadap penyelesaian sengketa, transaksi elektronik, maupun transaksi digital
lintas negara, namun juga harus dilihat dari telah tersedianya instrumen yang
memberikan konsumen untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta akses
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara nyata dan efektif, termasuk
apabila hubungan hukum dilakukan melalui sistem elektronik atau melibatkan
pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
[3.17] Menimbang
bahwa
selanjutnya
Mahkamah
mempertimbangkan
persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 sepanjang frasa
“menjamin adanya kepastian hukum”, norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g
UU 8/1999, norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999, norma Pasal
224
45 ayat (1) sepanjang frasa “pelaku usaha”, dan norma Pasal 53 UU 8/1999
sepanjang frasa “Daerah Tingkat II”, yang menurut para Pemohon bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sehingga harus diberikan pemaknaan sebagaimana terdapat
dalam petitum para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.
[3.17.1] Bahwa berkenan dengan Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 para Pemohon
mendalilkan pada pokoknya frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam
norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 tidak memberikan jaminan pelaku usaha digital
lintas negara, karena ketika konsumen Indonesia dirugikan dalam transaksi
elektronik lintas yurisdiksi, tidak tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang
benar-benar dapat digunakan secara efektif. Terhadap dalil para Pemohon a quo,
menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 yang ditempatkan
dalam Bab I Ketentuan Umum merupakan norma yang berfungsi memberikan
definisi atau sebagai norma definisional yang memberikan batas pengertian
mengenai perlindungan konsumen yang menjadi dasar untuk memahami
keseluruhan norma dalam undang-undang a quo. Namun demikian, norma yang
memuat definisi atau pengertian pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk
sekaligus
memuat
secara
lengkap
seluruh
bentuk
hak,
kewajiban,
pertanggungjawaban, mekanisme penyelesaian sengketa, forum yang berwenang,
maupun bentuk pemulihan hukum yang tersedia, karena materi demikian pada
dasarnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan substantif yang tersebar dalam bagian-
bagian berikutnya dari undang-undang yang bersangkutan.
[3.17.2] Bahwa jika dicermati lebih lanjut, dalam sistematika UU 8/1999 telah
dijelaskan berkaitan dengan pembagian fungsi norma yang cukup tegas, yakni
norma Pasal 1 memuat pengertian-pengertian dasar; norma Pasal 2 dan norma
Pasal 3 mengatur asas serta tujuan perlindungan konsumen; norma Pasal 4 dan
norma Pasal 5 menentukan hak dan kewajiban konsumen; norma Pasal 6 dan
norma Pasal 7 mengatur hak serta kewajiban pelaku usaha; norma Pasal 8 sampai
dengan norma Pasal 17 mengatur berbagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha; norma Pasal 18 mengatur mengenai klausula baku; sedangkan norma Pasal
19 dan ketentuan setelahnya mengatur bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha.
Sementara itu, Bab X dan Bab XI secara khusus menyediakan kerangka
penyelesaian sengketa konsumen serta kelembagaan BPSK. Oleh karena itu,
225
dengan adanya struktur normatif seperti itu, menurut Mahkamah menunjukkan
bahwa frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU
8/1999 merupakan payung hukum yang secara konseptual memberikan
kelengkapan baik substansi maupun daya operasional melalui keseluruhan norma
yang terdapat dalam UU 8/1999.
[3.17.3] Bahwa dengan adanya struktur normatif UU 8/1999 sebagaimana
pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah, apabila norma
Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 yang merupakan norma yang memuat definisi atau
pengertian ditambahkan dengan substansi yang memuat secara terperinci
pengertian mengenai efektivitas perlindungan hukum, akses terhadap penyelesaian
sengketa, jenis-jenis transaksi elektronik, hingga persoalan yurisdiksi transaksi
lintas negara sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka fungsi norma
Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 justru akan mengalami pergeseran substansi, karena
norma yang seharusnya memberikan pengertian dasar akan berubah sehingga
berpengaruh pada substansi norma pada batang tubuh. Dengan kata lain, jika hal
tersebut diakomodir, maka berpotensi mengaburkan sistematika pengaturan karena
substansi yang hendak ditambahkan tersebut sesungguhnya telah ditempatkan dan
diatur pada norma-norma lain, baik di dalam UU 8/1999 maupun dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan bersifat operasional.
Dengan demikian, dengan tidak dicantumkannya hal-hal yang bersifat terperinci
dalam definisi perlindungan konsumen dalam ketentuan umum, hal tersebut
merupakan sesuatu yang sudah baku dan normatif serta memang seharusnya dan
tidak serta-merta dapat dipandang sebagai suatu kekurangan yang bersifat
konstitusional. Di samping itu, apabila dicermati lebih lanjut dari ruang lingkupnya,
pengertian perlindungan konsumen dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 juga
tidak dikunci atau selesai pada bentuk atau medium transaksi tertentu, atau dengan
kata lain dalam undang-undang a quo tidak terdapat ketentuan yang menyatakan
bahwa perlindungan konsumen hanya berlaku apabila transaksi barang dan/atau
jasa dilakukan melalui pertemuan langsung secara fisik. Bahkan, konsumen
didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan [vide Pasal 1 angka 2
UU 8/1999]. Oleh karena itu, perubahan sarana transaksi dari pola konvensional
atau luring menjadi transaksi elektronik pada prinsipnya tidak menghilangkan
226
kedudukan seseorang sebagai unsur subjek hukum konsumen sepanjang unsur-
unsur yang dipersyaratkan dalam UU 8/1999 tetap terpenuhi. Dengan demikian,
mengenai “kepastian hukum” secara eksplisit yang mencakup perlindungan hukum
yang efektif sekaligus akses terhadap penyelesaian sengketa konsumen, menurut
Mahkamah substansi yang dimaksudkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah
terserap dalam pengaturan yang nyata dalam UU 8/1999 yang secara tegas
memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa; hak untuk memilih serta
memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang
diperjanjikan; hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak agar
pendapat maupun keluhannya didengar; hak memperoleh advokasi, perlindungan,
dan penyelesaian sengketa secara patut; serta hak untuk memperoleh kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya [vide Pasal 4 huruf a
sampai dengan huruf e, huruf h, dan huruf i UU 8/1999]. Oleh karena itu, pengakuan
terhadap hak konsumen tersebut tidak hanya berhenti dalam bentuk pernyataan
normatif semata, melainkan diimbangi dengan kewajiban yang konkret pada pihak
pelaku usaha. Dalam kaitan ini, pelaku usaha juga diwajibkan antara lain untuk
beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, menyampaikan informasi
secara benar, jelas, dan jujur, memperlakukan konsumen dengan benar serta tidak
diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan
memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap kerugian
konsumen yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkannya [vide Pasal 7 UU 8/1999]. Di samping itu, UU 8/1999 juga telah
mengatur tanggung jawab ganti rugi yang juga dirumuskan secara tegas, baik dalam
bentuk pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, perawatan kesehatan, maupun pemberian santunan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU
8/1999].
[3.17.4] Bahwa sementara itu terkait dengan adanya sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha, UU 8/1999 juga telah memberikan mekanisme penyelesaian
sengketa, di mana setiap konsumen yang mengalami kerugian mempunyai hak
untuk menggugat pelaku usaha, baik melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maupun melalui
227
badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum [vide Pasal 45 ayat
(1) UU 8/1999]. Di samping itu, undang-undang a quo telah memberikan pilihan
kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan
atau di luar pengadilan berdasarkan kehendak sukarela para pihak yang
bersengketa [vide Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999]. Dalam kaitan ini, konsumen dapat
mengajukan gugatan secara kelompok yang memiliki kepentingan yang sama,
demikian halnya dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi persyaratan, serta pemerintah dan/atau instansi terkait sepanjang
memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide
Pasal 46 UU 8/1999]. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan
diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti
rugi dan/atau tindakan tertentu yang dimaksudkan agar kerugian serupa tidak
kembali terjadi [vide Pasal 47 UU 8/1999]. Dengan demikian, dengan adanya
keseluruhan norma tersebut dalam UU 8/1999, menurut Mahkamah undang-undang
a quo merupakan landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen
serta membentuk sistem perlindungan yang bersifat integratif dan komprehensif
sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat [vide Penjelasan Umum
UU 8/1999], sehingga efektivitas perlindungan bukanlah konsep yang berada di luar
kehendak pembentuk undang-undang, melainkan telah menjadi salah satu orientasi
mendasar sejak pembentukan UU 8/1999.
[3.17.5] Bahwa selanjutnya mengenai perkembangan transaksi perdagangan
dengan memanfaatkan teknologi informasi setelah berlakunya UU 8/1999, hal
tersebut menurut Mahkamah telah direspons oleh pembentuk undang-undang
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya
disebut
UU
7/2014),
di
mana
Undang-undang
tersebut
secara
tegas
memperkenalkan (mengintrodusir) perdagangan melalui sistem elektronik sebagai
perdagangan yang transaksinya dilaksanakan melalui serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik [vide Pasal 1 angka 24 UU 7/2014]. Sementara itu, pada tataran
kewajiban pelaku usaha, UU 7/2014 bahkan memberikan pengaturan yang lebih
spesifik, yakni pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa melalui
sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan
benar, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
data dan/atau informasi yang disampaikan, serta wajib memenuhi ketentuan di
bidang informasi dan transaksi elektronik [vide Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat
228
(3) UU 7/2014]. Dalam kaitan ini, data atau informasi yang wajib diberikan sekurang-
kurangnya mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau
pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan
teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang
dan/atau jasa, dan cara penyerahan barang [vide Pasal 65 ayat (4) UU 7/2014],
serta apabila dari transaksi perdagangan elektronik tersebut kemudian timbul
sengketa, pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui pengadilan
ataupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya [vide Pasal 65 ayat (5) UU
7/2014]. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kewajiban menyediakan data dan
informasi yang lengkap dan benar serta perdagangan barang dan/atau jasa yang
tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dapat menimbulkan konsekuensi
administratif maupun pidana sebagaimana ditentukan undang-undang [vide Pasal
65 ayat (6) juncto Pasal 115 UU 7/2014]. Dengan demikian, perlindungan terhadap
konsumen dalam transaksi elektronik tidak semata dibangun melalui mekanisme
keperdataan, melainkan juga diperkuat melalui kewajiban informasi, mekanisme
pengawasan, sanksi administratif, dan instrumen pidana terhadap pelanggaran
tertentu. Lebih lanjut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan
pelaksana, pengaturan mengenai perdagangan elektronik tersebut selanjutnya
diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP 80/2019). Peraturan Pemerintah
a quo mengatur secara khusus pihak-pihak yang melakukan Perdagangan Melalui
Sistem elektronik (PMSE), persyaratan penyelenggaraan PMSE, kewajiban pelaku
usaha, bukti transaksi, iklan elektronik, mekanisme penawaran dan penerimaan
secara elektronik, kontrak elektronik, pelindungan data pribadi, pembayaran,
pengiriman, penukaran barang atau jasa, pembatalan pembelian, penyelesaian
sengketa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan [vide Pasal 2 PP 80/2019
dan Penjelasan Umum PP 80/2019]. Bahkan, dalam melakukan PMSE para pihak
diwajibkan memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi,
keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta prinsip adil dan sehat [vide
Pasal 3 PP 80/2019]. Kemudian, PMSE yang menerima pembayaran juga
diwajibkan memiliki atau menyediakan mekanisme yang mampu memastikan
pengembalian dana konsumen apabila pembelian dibatalkan [vide Pasal 71 PP
80/2019]. Selain itu, dalam keadaan di mana pengiriman barang dan/atau jasa
merupakan tanggung jawab PMSE, terdapat kewajiban bagi PMSE untuk
229
menyediakan informasi yang akurat mengenai jangka waktu dan status pengiriman.
Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengiriman yang kemudian
menimbulkan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, PMSE dibebani
kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut [vide Pasal 65 dan Pasal 66
PP 80/2019].
[3.17.6] Bahwa lebih lanjut perkembangan mutakhir terkait dengan transaksi
elektronik, menurut Mahkamah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 1/2024). Dalam
norma Pasal 18A UU 1/2024 mengatur bahwa kontrak elektronik internasional yang
menggunakan klausul baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
tunduk pada hukum Indonesia apabila pengguna layanan sebagai salah satu pihak
berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi
Indonesia, tempat pelaksanaan kontrak berada di wilayah Indonesia, dan/atau
Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan
usaha dalam wilayah Indonesia [vide Pasal 18A ayat (1) UU 1/2024]. Selain itu,
kontrak elektronik tersebut wajib menggunakan bahasa yang sederhana, jelas,
mudah dipahami, serta menjunjung tinggi prinsip iktikad baik dan transparansi [vide
Pasal 18A ayat (2) UU 1/2024]. Lebih jauh lagi, Penjelasan norma Pasal 18A UU
1/2024 secara tegas menyatakan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada pengguna layanan Penyelenggara Sistem
Elektronik di Indonesia dengan menjamin tersedianya akses terhadap sistem hukum
yang efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban serta
penyelesaian sengketa [vide Penjelasan Pasal 18A ayat (1) UU 1/2024]. Dengan
demikian, substansi mengenai akses terhadap sistem hukum yang efektif
sesungguhnya undang-undang dimaksud telah mengakomodir secara khusus yang
mengatur kontrak elektronik internasional.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, tidak terdapat alasan untuk menambahkan rumusan baru ke dalam
norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 dengan dalih memperkuat kepastian hukum,
karena dalam transaksi digital maupun lintas negara, kepastian hukum justru
dibangun melalui pengaturan yang lebih konkret mengenai yurisdiksi, pilihan hukum
dan forum, kewajiban perwakilan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme
pengaduan, ganti rugi, pengawasan, serta sanksi. Oleh karena itu, tidak
230
dicantumkannya secara eksplisit istilah “transaksi digital lintas negara” dalam norma
Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 tidak serta-merta menunjukkan adanya kekosongan
atau ketidakpastian hukum, sebab keseluruhan sistem peraturan perundang-
undangan telah menyediakan dasar yang jelas mengenai hak, kewajiban, tanggung
jawab, hukum yang berlaku, serta forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu,
tujuan untuk menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan lintas
negara pada dasarnya telah diakomodasi oleh norma-norma yang ada, sehingga
tidak terdapat dasar yuridis yang kuat untuk menyatakan norma Pasal 1 angka 1 UU
8/1999 inkonstitusional hanya karena tidak memuat rumusan tersebut secara
eksplisit. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan
frasa “menjamin adanya kepastian hukum” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999
tidak memberikan jaminan kepada pelaku usaha digital lintas negara, karena ketika
konsumen Indonesia dirugikan dalam transaksi elektronik lintas yurisdiksi, tidak
tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar dapat digunakan
secara efektif adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum;
[3.17.7] Bahwa selanjutnya terkait dalil para Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g adalah norma yang belum
secara memadai menjangkau karakter kontrak elektronik lintas negara, karena
perlindungan yang diberikan menjadi tidak efektif dan mengakibatkan konsumen
berada dalam posisi lemah dan tidak setara di hadapan pelaku usaha digital, serta
norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU 8/1999 telah menempatkan BPKN
pada fungsi mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dan menerima pengaduan masyarakat. Namun, fungsi penerimaan
pengaduan tersebut tidak dihubungkan secara normatif dengan mekanisme
penyelesaian sengketa atau pemulihan hak konsumen. Akibatnya, pengaduan
konsumen berpotensi berhenti pada tahap administratif tanpa menghasilkan
pemulihan hukum yang efektif. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo,
sebelum Mahkamah mepertimbangkan lebih jauh, Mahkamah mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
[3.17.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
231
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025:
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. Kedudukan hukum Pemohon;
c. Alasan permohonan (posita); dan
d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.17.7.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal dalil a quo,
in casu bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan petitum para Pemohon,
Mahkamah mendapatkan fakta, terhadap petitum mengenai norma Pasal 18 ayat
(1) huruf c dan huruf g UU 8/1999, menurut Mahkamah kedua norma tersebut
sesungguhnya mengatur hal yang berbeda, yakni huruf c melarang klausul baku
yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian uang
konsumen, sedangkan huruf g melarang klausul yang menundukkan konsumen
pada aturan baru atau perubahan sepihak yang dibuat pelaku usaha selama jasa
dibelinya/digunakan [vide Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g UU 8/1999]. Oleh
karena itu, apabila para Pemohon menilai masing-masing norma tersebut harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, secara bersamaan atau sekaligus
dalam satu pemaknaan, justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian
hukum, karena itu seharusnya pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum dibuat
secara terpisah dan diajukan secara terpisah sesuai konteks atau substansi yang
ada pada norma yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata
petitum para Pemohon menggabungkan kedua norma tersebut dalam satu rumusan
yang pada pokoknya memohon agar larangan klausul baku diperluas terhadap
kontrak elektronik dan transaksi digital lintas negara. Dengan demikian, rumusan
dimaksud menimbulkan ketidakjelasan apakah yang sebenarnya dipermasalahkan
terletak pada penolakan pengembalian uang, perubahan sepihak, ruang lingkup
“pelaku usaha”, pengertian “dokumen dan/atau perjanjian”, atau justru persoalan
yurisdiksi transaksi elektronik lintas negara. Lebih lanjut, ketidakjelasan tersebut
juga terdapat pada petitum berkaitan dengan norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f UU 8/1999, di mana huruf d mengatur tugas BPKN untuk mendorong
berkembangnya
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat,
232
sedangkan huruf f mengatur tugas BPKN antara lain menerima pengaduan
mengenai perlindungan konsumen yang mana kedua tugas tersebut berbeda sifat
dan fungsinya. Dalam kaitan ini, para Pemohon dalam petitum menggabungkan dan
memohon agar kedua norma dimaksud dimaknai dalam satu pemaknaan yang
mencakup kewajiban memfasilitasi, menindaklanjuti, serta mengoordinasikan
penyelesaian pengaduan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah
hukum Republik Indonesia melalui mekanisme kerja sama internasional. Oleh
karena itu, dengan rumusan petitum yang dimohonkan demikian menurut
Mahkamah adalah rumusan petitum yang tidak tepat dan tidak lazim karena
kewenangan BPKN untuk bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional
sesungguhnya tidak diatur dalam norma Pasal 34 ayat (1) huruf d maupun huruf f,
melainkan dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 8/1999. Dengan demikian,
berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas
norma Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g serta norma Pasal 34 ayat (1) huruf d
dan huruf f UU 8/1999 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.17.8] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang pada
pokoknya menyatakan frasa “pelaku usaha” dalam norma Pasal 45 ayat (1) UU
8/1999 belum secara eksplisit mencakup pelaku usaha digital lintas negara yang
beroperasi melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik di Indonesia, sehingga
hak menggugat konsumen menjadi sulit dilaksanakan secara nyata dan
menghambat akses konsumen terhadap keadilan. Berkaitan dengan dalil para
Pemohon a quo, menurut Mahkamah persoalan tersebut pada pokoknya telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.17.1]
sampai dengan Sub-paragraf [3.17.6], khususnya berkenaan dengan jangkauan
perlindungan konsumen terhadap transaksi elektronik dan transaksi digital lintas
negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah sebelumnya sepanjang
berkaitan dengan keberlakuan rezim perlindungan konsumen terhadap pelaku
usaha digital luar negeri, titik taut yurisdiksi, penentuan hukum yang berlaku,
kewajiban penunjukan perwakilan, serta akses terhadap penyelesaian sengketa,
berlaku mutatis mutandis terhadap dalil mengenai norma Pasal 45 ayat (1) UU
8/1999 a quo. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para
Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karena itu harus dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum.
233
[3.17.9] Bahwa sementara itu terkait dengan dalil para Pemohon yang pada
pokoknya menyatakan norma Pasal 53 UU 8/1999 yang masih menggunakan istilah
“Daerah Tingkat II” dinilai tidak lagi sesuai dengan sistem pemerintahan daerah
pascareformasi yang menggunakan nomenklatur kabupaten/kota, sehingga
menimbulkan ambiguitas mengenai kedudukan dan cakupan kewenangan BPSK
sebagai forum penyelesaian sengketa. Berkenaan dengan dalil para Pemohon
a quo, menurut Mahkamah penggunaan istilah “Daerah Tingkat II” dalam norma
Pasal 53 UU 8/1999 tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan
pilihan kata. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam konteks
perubahan sistem pemerintahan daerah yang berpengaruh pada pergeseran
pembagian kewenangan di bidang perlindungan konsumen setelah UU 8/1999
dibentuk. Dalam kaitan ini, secara historis, penggunaan istilah tersebut dapat
dipahami karena UU 8/1999 diundangkan pada tanggal 20 April 1999, ketika sistem
pemerintahan daerah masih berdasarkan UU 5/1974 sebelum berlaku UU 22/1999
tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999 yang sekaligus mencabut
UU 5/1974. Dengan demikian, istilah “Daerah Tingkat II” dalam UU 8/1999 pada
dasarnya merupakan terminologi yang berasal dari sistem pemerintahan daerah
lama dan kemudian ditinggalkan seiring dengan perubahan hukum pemerintahan
daerah [vide Pasal 121 UU 22/1999]. Bahwa perubahan tersebut selanjutnya
memperoleh dasar konstitusional yang selaras dengan perubahan UUD NRI Tahun
1945 dalam norma Pasal 18 ayat (1) yang tidak mengenal pembagian wilayah dalam
bentuk “Daerah Tingkat I” dan “Daerah Tingkat II”, tetapi secara langsung
menggunakan nomenklatur provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, istilah
“Daerah Tingkat II” tidak lagi merupakan nomenklatur yang digunakan dalam sistem
ketatanegaraan untuk menyebut kabupaten/kota.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, frasa “Daerah Tingkat
II” dalam norma Pasal 53 UU 8/1999 menurut Mahkamah memiliki dua dimensi yang
saling berkaitan. Pertama, persoalan nomenklatur, karena istilah “Daerah Tingkat II”
tidak lagi dikenal dalam sistem konstitusional pemerintahan daerah. Kedua,
persoalan kelembagaan oleh karena perubahan pembagian urusan pemerintahan
mengakibatkan BPSK tidak dapat lagi dipahami secara sederhana sebagai lembaga
yang secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena
itu, apabila istilah tersebut disesuaikan menjadi kabupaten/kota, pemaknaannya
harus ditempatkan sebagai bukti adanya relevansi antara wilayah keberadaan dan
234
pelayanan BPSK. Sementara itu, berkenaan dengan aspek pembentukan,
pembiayaan, pengangkatan anggota, sekretariat, dan hubungan administratifnya
tetap mengikuti pembagian kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, pemaknaan demikian diperlukan sebagai penegasan
agar tidak muncul anggapan bahwa penggunaan istilah kabupaten/kota sekaligus
berarti BPSK merupakan lembaga yang secara administratif berada di bawah
pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu, BPSK mempunyai kedudukan penting
dalam perlindungan konsumen di mana dalam UU 8/1999 telah mendefinisikan
BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen [vide Pasal 1 angka 11 UU 8/1999].
Selanjutnya, pembentukan BPSK ditempatkan sebagai salah satu instrumen
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan [vide Pasal 49 ayat (1) UU
8/1999]. Oleh karena itu, kejelasan mengenai di mana BPSK berada, subjek hukum
yang membentuk dan mengelolanya, serta wilayah pelayanan yang menjadi
cakupannya tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, sebab
hal tersebut berkaitan langsung dengan akses konsumen terhadap penyelesaian
sengketa. Dalam kaitan ini, kebutuhan akan kejelasan tersebut juga sejalan dengan
asas dan tujuan UU 8/1999, di mana perlindungan konsumen berasaskan, antara
lain, kepastian hukum dan diarahkan untuk menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum [vide Pasal 2 dan Pasal 3
huruf d UU 8/1999]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kurang selaras apabila
norma yang mengatur salah satu lembaga utama penyelesaian sengketa konsumen
justru tetap menggunakan istilah kewilayahan yang tidak lagi dikenal dalam sistem
pemerintahan daerah yang berlaku.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat berkenaan dengan penggunaan istilah “Daerah Tingkat II” dalam
norma Pasal 53 UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai menjadi “kabupaten/kota”. Dengan demikian, dalil para Pemohon
berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 53 UU 8/1999 sepanjang frasa
“kabupaten/kota” adalah dalil yang berdasar, oleh karena itu harus dinyatakan
beralasan menurut hukum.
235
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 sepanjang frasa
“menjamin adanya kepastian hukum” dan norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999
sepanjang frasa “pelaku usaha”, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum dan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik pribadi
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu
dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu,
dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1)
huruf c dan huruf g UU 8/1999, norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f UU
8/1999 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Sedangkan, dalil para Pemohon
berkenaan dengan frasa “Daerah Tingkat II” dalam norma Pasal 53 UU 8/1999 telah
ternyata menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi dan berdampak pada terhambatnya
akses konsumen terhadap forum penyelesaian sengketa sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan para Pemohon adalah
beralasan menurut hukum.
[3.19]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa “menjamin adanya
kepastian hukum” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 dan frasa
“pelaku usaha” dalam norma Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 adalah tidak
bearalasan menurut hukum;
236
[4.4] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (1)
huruf c dan huruf g UU 8/1999, serta norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f UU 8/1999 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.5] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa “Daerah Tingkat II”
dalam norma Pasal 53 UU 8/1999 adalah beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “Daerah Tingkat II” dalam norma Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “kabupaten/kota”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pengujian norma
Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g dan norma Pasal 34 ayat (1) huruf d dan
huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
237
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili, serta Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
atau yang mewakili, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA-
Indonesian E-Commerce Association) atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
238
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Saiful Anwar
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang selengkapnya sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen yang membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 31 UU 8/1999]. BPKN mempunyai tugas yaitu: a) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; e) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen 147 swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi kewenangan dari BPSK sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam Paragraf [3.13] di atas. Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas BPKN sebatas menerima pengaduan tanpa kewenangan menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999, menurut Mahkamah, harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau 50 riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. 4. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999, terutama pada frasa “pelaku usaha”, tidak secara eksplisit mencakup pelaku usaha digital lintas negara yang beroperasi melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan hak menggugat yang dijamin undang-undang kehilangan daya laksana dan berimplikasi pada terhambatnya akses terhadap keadilan bagi konsumen (vide Permohonan hlm. 14). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan: a. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 merupakan norma yang memberikan jaminan hak bagi konsumen untuk menempuh upaya hukum terhadap pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui peradilan umum, sebagai perwujudan prinsip akses terhadap keadilan dalam perlindungan konsumen. b. Bahwa frasa “pelaku usaha” dalam ketentuan a quo harus dipahami secara sistematis dengan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999, yang mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Rumusan Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelaku usaha tidak hanya ditentukan oleh aspek pendirian atau kedudukan formal, tetapi juga oleh 51 adanya kegiatan usaha yang dilakukan dan menimbulkan hubungan hukum dengan konsumen, sehingga pemaknaannya bersifat fungsional dan tidak terbatas pada keberadaan fisik. c. Bahwa dalam perkembangan transaksi berbasis sistem elektronik, kegiatan usaha dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di suatu wilayah, namun tetap menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di Indonesia, sehingga secara konseptual tetap berada dalam lingkup pengertian pelaku usaha. Dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha melibatkan aspek pilihan hukum (choice of law), pilihan forum (choice of forum), serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan yang merupakan bagian dari rezim hukum perdata internasional. Bahwa keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia berkaitan dengan aspek yurisdiksi dan efektivitas penegakan hukum lintas negara, yang dalam praktik memerlukan dukungan instrumen lain di luar pengaturan UU 8/1999, seperti kerja sama internasional dan mekanisme penegakan lintas batas. Pembentukan norma yang secara sepihak memperluas kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha lintas negara tanpa didukung mekanisme penegakan hukum yang memadai justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha global terhadap kepastian regulasi di Indonesia. Kepastian dan konsistensi regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan keberlanjutan kegiatan ekonomi digital, sehingga perubahan atau penafsiran norma yang tidak proporsional terhadap dinamika hubungan hukum lintas yurisdiksi berpotensi menimbulkan disinsentif bagi pelaku usaha untuk beroperasi atau berinvestasi di Indonesia. d. Bahwa dalam kerangka tersebut, ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 tetap memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, sepanjang terdapat hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di Indonesia. Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999 memberikan pilihan forum bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu dengan mengajukan gugatan melalui BPSK dan melalui 52 mekanisme pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. e. Bahwa dengan demikian, pengertian pelaku usaha dalam UU 8/1999 pada hakikatnya telah mencakup setiap subjek hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia, termasuk pelaku usaha digital lintas negara, sehingga dalil Para Pemohon yang mengaitkan frasa tersebut dengan tidak efektifnya penyelesaian sengketa lintas negara tidak menunjukkan adanya permasalahan pada cakupan normatif norma, melainkan berkaitan dengan dinamika penerapan hukum dalam konteks hubungan hukum lintas yurisdiksi. 5. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 53 UU 8/1999 yang masih menggunakan terminologi “Daerah Tingkat II” menimbulkan ambiguitas kelembagaan dan ketidak
