86/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 86/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : dr. Ludjiono Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Alamat : Kampung KOM RT 3/RW 1, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 86/PUU-XXI/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan UUD NKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2014 serta perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Pasal 24 ayat (1), "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” Ayat (2), "Kekuasaan Kehakiman oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 3. Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945"; 4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945"; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NKRI 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, serta 5 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NKRI 1945; 3 7. Dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK, yang tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang berisi 20 Pasal, tidak ada satupun yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36C dan Pasal 36 UUD NKRI 1945 sehingga undang-undang a quo bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak terkait dengan UUD NKRI 1945; 9. Pasal 25 frasa "Bahasa Indonesia" ... bersumber pada Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, multi interpretasi bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seharusnya dibaca, "Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta ditulis dengan Aksara Indonesia"; 10. Pasal 26 frasa "Bahasa Indonesia" tanpa menggunakan Bahasa lisan dan Bahasa tulis dan tanpa Aksara Indonesia bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 11. Dan seterusnya, seluruh Pasal yang ada di Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak memenuhi atau tidak menjalankan amanat Pasal 36 dan Pasal 36C UUD NKRI 1945 sehingga frasa Bahasa Indonesia dalam undang-undang a quo tanpa mempunyai bunyi dan tanpa bisa dituliskan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Bukti P7, P8, P9, P10 terlampir); 12. Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa indonesia serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia, tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4 13. Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang menggunakan Bahasa tanpa aturan Bahasa Pokrol) bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 14. Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang menggunakan bahasa obrolan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Dimiliki kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipahami oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. badan hukum publik; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945”. 2. Berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang untuk bertindak yaitu: 1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa oleh karena itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut: 5 Pertama kualifikasi sebagai Pemohon perorangan Warga Negara Republik Indonesia. Kedua kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 sebagai berikut: a. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945; b. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi berdasar Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945; c. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain berdasar Pasal 28G ayat (2); Mengenai parameter kerugian konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-VI/2007 dan/atau sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi, Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; c) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK karena undang-undang a quo tidak mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36C UUD NKRI 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang”, melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dapat hak konstitusional ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". 5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang a quo Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia", tidak dapat digunakan komunikasi secara lisan atau tulis, kecuali memakai Bahasa Pokrol atau Bahasa tanpa aturan "Simbol Negara" dibuatkan undang- undang dengan aturan Bahasa Pokrol melanggar hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" 6. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara 7 Indonesia" karena tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia", undang-undang a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi secara lisan dan tulis, karena tidak mempunyai bunyi dan tidak mempunyai "Aksara", kecuali menggunakan aturan Pokroi (aturan Pokok e). Ijasah dan surat identitas diri Pemohon yang berupa kartu tanda penduduk yang merupakan harta benda yang dibawa kekuasaan Pemohon yang sangat berharga untuk segala aktifitas, untuk kehormatan, harkat martabat ditulis berdasar undang-undang a quo yang menggunakan aturan Pokrok melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” 7. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" atau tanpa Bahasa lisan dan Bahasa tulis atau tanpa bunyi dan tanpa Aksara. Bahwa tanpa Bahasa lisan dan Bahasa tulis atau tanpa bunyi dan tanpa Aksara undang-undang a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan komunikasi tulis. Bahwa yang digunakan untuk menulis ijazah dan surat identitas diri Pemohon serta identitas negara dan jati diri bangsa adalah berdasar Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang tidak taat asas dan tanpa ada nama Aksara melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi. 8 1. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" 2. ayat (1), "Setiap orang berhak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya dan berhak atas, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"; 3. ayat 2, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 8. Bahwa Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap Pemohon pengujian undang- undang terhadap UUD NKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang untuk bertindak yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang; Diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara ndonesia; 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan/atau Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditulis sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945. b. Bahwa hak dan/atau kewenanan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 dan penjelasan Pasal 27 Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 9 Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis". c. Bahwa ijazah dan surat identitas diri Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan menggunakan aturan Bahasa Pokrol dan ditulis dengan Bahasa obrolan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dengan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Bahwa Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa Pasal simbol negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis" mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945, "untuk mendapat hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia" ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Bahwa dengan adanya Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" pada Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalillkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo 10 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-VI/2007 dan/atau Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e bersama penjelasanya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional Pemohon. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAB III BAHASA INDONESIA UU 24/2009 TENTANG BBLNLK YANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA YANG BERBUNYI "BAHASA NEGARA IALAH BAHASA INDONESIA BERBENTUK BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS SERTA AKSARA NEGARA IALAH AKSARA INDONESIA” Kerangka Acuan mengapa Permohonan pengujian Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" dilakukan Ada enam (6) alasan utama mengapa Pemohon berkali-kali mengajukan yudisial review terkait undang-undang a quo yaitu: 1. pembuat undang-undang a quo kurang mencermati bunyi pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945; 2. pembuat undang-undang a quo tidak mengikuti contoh-contoh pada undang-undang yang sama; 3. pembuat undang-undang tidak mengikuti definisi-definisi baku; 4. pembuat undang-undang tidak taat asas; 5. pembuat undang-undang tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah; 6. undang-undang a quo menurut Pemohon undang-undang yang cacat hukum; 1. Bunyi pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 harus dicermati, dalam Pasal 36C berbunyi, “…diatur dengan undang-undang” berarti harus undang- undang yang membuat ketentuan lebih lanjut Pasal 36C tidak boleh dibuat oleh hierarki dibawahnya atau peraturan perundang-undangan; 2. Contoh-contoh dalam undang-undang yang sama harus diikuti Bab II Bendera Negara membuat Pasal 4 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 35 UUD NKRI 1945. 11 Bab IV Lambang Negara membuat Pasal 46 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36A UUD NKRI 1945. Bab V Lagu Kebangsaan membuat Pasal 58 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36B UUD NKRI 1945. Bab III Bahasa Negara tidak membuat ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD NKRI 1945. 3. Definisi-definisi baku harus diikuti Penggunaan Aksara Latin tidak mengikuti difinisi dan tidak menyebut asal dan modelnya. 4. Undang-undang yang dibuat harus taat asas Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tidak taat asas, ejaan adalah istilah baku untuk Aksara judul yang benar adalah "Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia". 5. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penggunaan "Aksara Latin" dan penggunaan judul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”. 6. Pemohon merasa resah bertahun-tahun bangsa Indonesia memakai undang-undang untuk simbol Negara yang cacat hukum karena tidak terkait dengan UUD NKRI 1945. Pemohon khawatir Bangsa Indonesia akan memakai undang-undang tentang simbol negara yang cacat hukum ini selama-lamanya sampai ada pakar yang bisa membenahi perkara a quo. 2. Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis, serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia” Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK mengabaikan dan/atau tidak menjalankan dan/atau meniadakan Pasal 36 dan Pasal 36C UUD NKRI 1945 sebagaimana dimaksud dengan bab mengingat yang berbunyi, "mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C" 3. Bahwa bentuk Bahasa lisan memerlukan sarana bunyi dan bentuk Bahasa tulis memerlukan sarana Aksara (Bukti P8 terlampir); 4. Bahwa tanpa menggunakan bentuk Bahasa lisan dengan sarana bunyi dan tanpa menggunakan bentuk Bahasa tulis dengan sarana Aksara, Bab III 12 Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK merupakan undang-undang tanpa bunyi atau undang-undang bisu dan undang-undang tanpa Aksara atau undang-undang buta Aksara. 5. Bahwa undang-undang bisu dan undang-undang buta Aksara tidak dapat digunakan komunikasi, kecuali menggunakan Bahasa "Pokrol Pokok e". 6. Bahasa Pokrol yang digunakan Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK saat ini adalah menggunakan Aksara Latin dan berpedoman pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 7. Bahwa walau sudah menggunakan Bahasa Pokrol, Bahasa Pokrolnya salah lagi. 8. Bahwa penggunaan Aksara Latin juga tidak jelas asalnya dan modelnya, Permendikbudnya juga tidak mengikuti asas, ejaan adalah istilah baku untuk Aksara, ejaan Bahasa Indonesia melanggar asas. 9. Bahwa undang-undang Simbol Negara dibuat sebagai undang-undang bisu dan buta Aksara serta digunakan dengan Bahasa Pokrol dan ditulis dengan Bahasa obrolan merendahkan dan bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Penjelasan Umum UU 24/2009 tentang BBLNLK. POSITA 1. Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C, Pasal 36, Pasal 27 ayat (3), pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). 2 Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia", Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak mempunyai Bahasa lisan yang menggunakan sarana bunyi atau tidak berbunyi atau bisu dan tidak mempunyai Bahasa tulis yang menggunakan sarana Aksara atau tidak berAksara atau buta Aksara. 13 3 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tidak mempunyai Bahasa lisan dan Bahasa tulis tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis. 4 Bahwa tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis", Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK hanya dapat dipakai komunikasi dengan Bahasa isyarat atau dengan Bahasa Pokrol (Bahasa tanpa aturan atau dengan aturan Pokok e). 5 Bahwa Bahasa Pokrol yang digunakan Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK saat ini adalah Bahasa Pokrol yang menggunakan Aksara latin dan berpedoman pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 6 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK juga tidak jelas asal dan model Aksara Latin yang digunakan serta kaidah Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah untuk Aksara Judul yang benar adalah "Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia" Dalil 1 Bahwa Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi "baik komonikasi lisan maupun komunikasi tulis". Dalil 2 Bahwa dengan penalaran tidak wajar Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia ditulis dengan menggunakan Aksara Latin dan berpedoman pada "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia". Dalil 3 Penggunaan Aksara Latin menggunakan kaidah/aturan "Bahasa tulis tidak baku atau Bahasa tulis obrolan" dan penggunaan Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia "tidak taat asas" 14 Dalil 4 Bahwa ijazah dan surat identitas diri Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk serta jati diri bangsa dan identitas Negara dibuat dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis" merugikan hak konstitusional Pemohon untuk: 1. dapat hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” 2. untuk dapat hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekusaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. untuk dapat hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain yang dijamin Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. PETITUM Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan yudisial review/uji materi Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" terhadap UUD NKRI 1945. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan 15 bukti P-16 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. H. Ludjiono; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Definisi Bahasa menurut Felicia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Definisi Bahasa Tulis dan Bahasa Lisan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengertian Bahasa; 10. Bukti P-10 : Fotokopi 8 Arti Lambang Bunyi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Definisi Ejaan Menurut KBBI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Definisi Tata Bahasa Menurut KBBI; 13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel “Ejaan Van Ophuijsen”; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Definisi Aksara Melayu. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 16 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma BAB III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035), selanjutnya disebut UU 24/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa pokok 17 permohonan pada tanggal 30 Agustus 2023. Dalam persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal 39 UU MK, Panel Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Selain itu, Panel Hakim memberikan nasihat lebih lanjut berkenaan dengan permohonan yang dapat diajukan kembali sepanjang memiliki dasar pengujian atau alasan yang berbeda [vide Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2023, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 September 2023. Dalam perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon telah menyusun permohonan sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana PMK 2/2021, namun Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas, antara lain, mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang dikaitkan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian, alasan permohonan Pemohon sehingga dapat diajukan kembali, serta dasar dan alasan bahwa norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan norma yang terdapat dalam UUD 1945. Lebih lanjut, pada bagian petitum, Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan judicial review/uji materi Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia” terhadap UUD 1945. Susunan petitum dimaksud tidaklah sesuai dengan susunan petitum yang lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 PMK 2/2021]. Kemudian, masih terkait dengan petitum tersebut, Pemohon melalui surat yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2023, menjelaskan tentang petitum dalam permohonan a quo, yaitu: 18 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Undang-undang a quo bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terhadap penjelasan tersebut, oleh karena surat dimaksud diterima setelah pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 September 2023 sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 19 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 20 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia