86/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 86/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Robiyanto Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta Alamat : Bukti Balai Permai, RT 001 RW 002, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/K-JAP/MK-VIII/2022, bertanggal 20 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Yusty Riana P, S.H., dan Nani Idaroyani Purba, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Jhon Asron Purba dan Rekan (JAP), beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F Nomor 3 Lantai II Nagoya Hill, Kota Batam, bertindak baik bersama- sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan DPR; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 83/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 86/PUU-XX/2022 pada tanggal 1 September 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 98, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: 3 a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengeketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang- Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi; 6. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) atau yang dikenal dengan KUHP, yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: … 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.” terhadap: 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 4 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”; 3) Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”; 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon". KEDUDUKAN HUKUM 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu”: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”; 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 5 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Makamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat, yaitu: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pemohon bernama Robiyanto untuk hak konstitusionalnya sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia dan Kartu Keluarga, memiliki hak konstitusional yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”; 3) Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 6 pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; 5. Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari korban yaitu orang tuanya bernama Taslim alias Cikok yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang pelakunya diancam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana, atas laporan kematian Taslim alias Cikok dengan laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022 (Kepolisian Resor Karimuan), menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang diantaranya 2 (dua) orang sudah terpidana (ingkrah) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak diketahui perkembangan penanganan hukumnya, serta 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 2 (dua) terpidana tersebut melalui Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003, yang kemudian Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa atau disebabkan oleh Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana); 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma, yang merugikan hak konstitusional Pemohon; 7 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonannya telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, maka kedudukan hukum Pemohon adalah tepat dan dapat mengajukan permohonan ini. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pemohon bernama Robiyanto sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia (P6), Kartu Keluarga (P7) dan maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari orang tuanya Almahrum Taslim alias Cikok (P.8) dimana Almahrum Taslim alias Cikok telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kejadian itu dilaporkan keluarga Pemohon kepada Kepolisian Resor Karimun dengan Laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022; 2. Atas laporan itu; 1) Kepolisian Resor Karimun menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dengan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana; 2) 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) tersangka telah diadili Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terpidana (ingkrah) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yaitu bernama Jufri bin H. Mhd Saleh (P.11) dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin (P12); 3) 5 (lima) orang lainya dari 7 (tujuh) tersangka masing-masing a.n. Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodi dan Andi tidak ada perkembangan penanganan hukumnya; 4) 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Jufri bin H. Mhd Saleh dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin yaitu melalui: i. Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung Alias Cun Heng tersangka (P.9); ii. Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 yang menetapkan Afu Alias Kau Fu tersangka (P.10); 8 3. Terhadap 5 (lima) orang tersangka yang tidak ada perkembangan penanganan hukumnya dan terhadap 2 (dua) Tersangka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tahun 2002 hingga 2020 tidak ada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Penegakan Hukum menyurati Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Februari 2020 (P13) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003; 4. Pemohon karena tidak ada perkembangan penanganan terhadap 5 (lima) orang tersangka dan tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadap 2 (dua) Tersangka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tahun 2002 hingga 2020 mengirimkan surat permohonan perkembangan hukum (Dumas) atas perkara pembunuhan Alm. Taslim Alias Cikok kepada Kepolisian Resor Karimun tertanggal 7 Agustus 2020 (P14) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung Alias Cun Heng; 5. Kuasa hukum Pemohon juga mengirimkan Surat Laporan Pengaduan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 16 September 2020 perihal Laporan Pengaduan atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terlapor Dwi Untung Alias Cun Heng (P15); 6. Atas surat pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Penegakan Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, adanya surat permohonan perkembangan hukum (Dumas) Pemohon yang ditujukan kepada Kepolisian resor Karimun serta surat Laporan Pengaduan dari Kuasa hukum Pemohon kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia perihal Laporan Pengaduan atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terlapor Dwi Untung Alias Cun Heng, telah dilakukan; 1) Atas Dumas Pemohon, Kepolisian Resor Karimun membuat laporan Polisi Nomor: LP-A/82/IX/2020/KEPRI/RESKRIM-RES KARIMUN tanggal 8 September 2020 (P16); 2) Kepolisian Resor Karimun dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) tanggal 5 November 2020 (P17) dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUWARSA; 3) Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 (P18) Perihal 9 Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020; 4) Kemudian atas SP3 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau melimpahkan berkas kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 November 2020 (P19); 5) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: R-252/KK.P/10/2020 (P20) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM.6079-0706) proses perkara Dwi Untung Alias Cun Heng menurut ketentuan hukum acara pidana; 6) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 5 Mei 2021 mengeluarkan surat penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/729.2a/V/2021/Dittipidum untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan berencara yang diduga dilakukan Dwi Untung Alias Cun Heng (P21); 7) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 28 Oktober 2021 Mabes Polri mengirimkan SPDP kepada Jaksa Agung (P22); 8) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor: S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA (P23); 7. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (P24) maka Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi Repblik Indonesia, mengajukan uji materiil Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma; 10 8. Kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat Pemohon jelaskan; 1) Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki: i. hak konstitusional bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P1); ii. hak konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P2); iii. hak konstitusional dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P3); dan iv. hak konstitusional diperlakuan sama dan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) (P4); 2) Hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan yaitu tidak diberlakukan bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis serta keadilan sosial tidak terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dengan diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) (P5), yang akibat berlakunya pasal 11 tersebut terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat ditutut diperadilan karena daluwarsa masa penuntutannya; 3) Kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia maupun sebagai keluarga korban atau salah satu ahli waris dari korban pembunuhan berencana pada tanggal 14 April 2002 akibat diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) adalah bersifat spesifik atau khusus dan aktual yaitu; i. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia sebagai pelapor, korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh Negara dan Pemerintahan (Kepolisian dan Kejaksaan) sebagai penyidik dan penuntut dalam sistim peradilan pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat ditutut diperadilan dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutannya yaitu setelah delapan belas tahun. Aktualnya, terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 tidak dapat dituntut diperadilan dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian resor Karimun tanggal 5 November 2020 dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUWARSA dan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 Nomor; S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA; ii. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia sebagai pelapor, korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh Negara dan Pemerintahan (Kepolisian dan Kejaksaan) sebagai penyidik dan penuntut dalam sistim peradilan pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat ditutut diperadilan dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutannya yaitu setelah delapan belas tahun. Aktualnya, terhadap 1 (satu) tersangka 12 yang ditetapkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 dipastikan tidak dapat dituntut diperadilan dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang terjadi dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dan termaksud terhadap 5 (lima) orang tersangka lainnya juga tidak dapat dituntut diperadilan; iii. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia dalam sebuah peristiwa hukum pidana baik sebagai pelapor, korban atau keluarga korban, sebagai tersangka yang telah diadili dan menjadi terpidana, maupun sebagai tersangka lainnya yang tidak dapat dituntut dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutan adalah tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan masa daluwarsa penuntutan untuk pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang daluwarsanya hanya 18 (delapan belas) tahun tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman segaimana perbuatannya karena tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sangat jelas perbuatan sengaja, terencana terlebih dahulu lalu merampas nyawa orang lain seyokyanya daluwarsa penuntutannya adalah seumur hidup dari pelakunya sehinga setimpal dan berkeadilan. Aktualnya, terhadap 2 (dua) tersangka pembunuhan berencana dengan korban Taslim Alias Cikok (orang tua Pemohon) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) yaitu bernama Jufri bin H. Mhd Saleh dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin, terhadap 1 tersangka melalui penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa masa penuntutannya, terhadap 1 tersangka melalui penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 dipastikan tidak dapat dituntut diperadilan maupun terhadap 5 (lima) tersangka lainnya juga tidak dapat dituntut diperadilan; 13 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang dimohonkan untuk diuji Pemohon yaitu; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003; ii. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melakukan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya surat Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020; iii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang masih belum ditemukan atau ditangkap dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan 14 aktual terhadap 5 (lima) orang tersangka pelaku pembunuhan orang tua Pemohon yang belum ditemukan atau ditangkap; iv. Tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaku atau tersangka kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa penuntutannya, sedangkan pelaku atau tersangka lainnya telah terpidana, ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi yang sudah terpidana, maupun bagi pelapor, korban atau keluarga korban, serta berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman segaimana perbuatannya; 5) Dikabulkannya permohonan Pemohon Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana), yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: … 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku” maka kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi yaitu; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) walaupun setelah delapan belas tahun dikarenakan daluwarsa masa penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidana itu sendiri; ii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang belum ditemukan atau ditangkap walaupun setelah delapan belas tahun 15 dikarenakan daluwarsa masa penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidan itu sendiri; iii. Dikemudian hari (mencegah agar tidak terjadi), tidak ada tersangka (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim, tersangka penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau tersangka yang menurut Undang- Undang merupakan kewenangannya) pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang tidak dapat dituntut diperadilan selama tersangka masih hidup dikarenakan daluwarsa penuntutannya adalah seumur hidup dari tersangka pelaku itu sendiri, secara khusus agar tidak terjadi lagi peristiwa hukum pembunuhan berencana (seperti Cikok alias Taslim/orang tua Pemohon) yang tersangka pelaku pembunuhannya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut karena pembatasan daluwarsa penuntutannya, sehingga setiap pelaku kejahatan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi jera dan tidak mau melakukan tindak pidana seperti itu; 9. Menurut Pemohon kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa seperti pada frase “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” sebagaimana dimaksudkan pada pokok Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”. Permohonan Pemohon “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”, sesuai dengan; 1) Doktrin; i. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau dikenal dengan KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa (E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas 16 Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, 1982, hal. 426), sehingga semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana (Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173, hal. 176); ii. Terhadap pokok permohonan Pemohon adalah daluwarsa penuntutan untuk pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 jo Pasal 55 (KUHP), menurut Mitchell tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya dan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa (Mitchell & Roberts, 2013, hal. 517), hal ini senada dengan pendapat Abidin dalam bukunya (Abidin & Hamzah, 2010, hal. 304-305), pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional; iii. Pada dasarnya seluruh sistem hukum pidana memiliki komitmen untuk membebaskan orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah (George P. Fletcher, Basic Concepts Of Criminal Law, New York: Oxford University Press, 1998, hal. 25), dan secara rasional hukum pidana bersandar pada 3 konsep yaitu: pelanggaran (offense), kesalahan (guilt), dan pidana (punishment) (Herbert L. Packer, The Limit of The Criminal Sanction, California: Stanford University Press, 1968, hal. 17); iv. Menurut Hazeminkel Suringa tuntutan ius puniendi (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu (Alfira, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012, hal. 151); v. Van Feuerbach menegaskan bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan kedaluwarsa dalam hukum pidana. Demikian pula Van Hamel yang berpendapat bahwa kedaluwarsa tidak pada tempatnya bagi 17 kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan penjahat professional (Alfira, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012, hal. 151); vi. Beccaria dalam tulisannya “The Right to Punish” menyatakan bahwa hak negara untuk menghukum dibangun atas dasar kebutuhan untuk membela kebebasan publik, yang dipercayakan kepadanya, dari perampasan individu, dan hukuman itu bersifat adil. Hak atau kewenangan negara berkenaan dengan penegakan ketentuan-ketentuan pidana lebih terbatas dibandingkan dengan haknya untuk membuat hukum pidana itu sendiri. Bagi terciptanya ius puniendi, diperlukan lebih dari sekedar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan memenuhi perumusan delik dan tidak ada alasan-alasan yang meniadakan pidana (Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge Texts In The History of Political Thought, hal. 10); vii. Konsep hukum pidana tersebut selanjutnya ada ius puniendi, hak negara dan organ-organnya untuk mengaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu untuk menciptakan ius poenale atau hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif) (Jan Remmelink, Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 1); viii. Tulisan Marshaal Semuel Bawole yang berjudul “Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia)”. Dalam tulisannya Marshaal mengkaji hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena kedaluwarsa dalam sistem hukum pidana serta mengkaji hapusnya hak tersebut ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Marshaal, ketentuan daluwasa dalam KUHP bertentangan dengan konsep dari hukum pidana itu sendiri, baik dari segi tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dasar pemidanaan serta alasan pemidanaan. Marshaal menyebutkan bahwa hukum pidana seharusnya melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Ketentuan kedaluwarsa seakanakan melindungi penjahat sehingga pada akhirnya korban tidak mendapat keadilan dan kepastian hukum. Jaminan 18 akan keadilan dilindungi dalam regulasi hak asasi manusia di Indonesia dan daluwarsa yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana Indonesia tidak mencerminkan jaminan akan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Marshaal Semuel Bawole, “Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia)”, Lex et Societatis, Vol. 4, No. 4. April 2016, hal. 5 – 13); 2) Asas-asas; i. Asas-asas pidana yang menurut para ahli terdiri dari; 1) strafbaar feit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97); 2) legalitas formal atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada {Pasal 1 ayat (1) KUHP}; 3) teritorial yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 KUHP) dan perluasan asas teritorial dapat ditemukan dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia; 4) Geen straf zonder schuld yaitu tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana dan; 5) asas nasionalitas aktif (ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada maupun asas nasional pasif (hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau menitikberatkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan di mana pun); 19 ii. Tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif) dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 16); iii. Dari asas-asas dan tujuan pemidaan ini sangatlah tepat permohonan Pemohon bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum di Indonesia dan diperoleh pelakunya, maka pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pelanggaran perbuatan itu telah diatur dalam Undang-Undang sehingga asas-asas pemidanaan dan tujuan pemidanaan itu dapat tercapai, dimana pelaku tidak dapat dipidana dikarenakan adanya ketentutan pasal dalam Undang-Undang yang membatasi masa daluwarsa penuntutan sudah patut untuk diperbaiki sesuai kebutuhan saat ini untuk tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan, 3) Teori i. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, teori didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) (Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11); ii. Teori Relatif atau Teori Tujuan berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 28); 20 iii. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari (Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal. 47); iv. Secara teori sangatlah tepat permohonan Pemohon bahwa setiap pelaku tindak pidana haruslah mendapatkan hukumannya yang bertujuan tidak hanya memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan untuk melindungi masyarakat dan suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah; 4) Perbandingan daluwarsa penuntutan di beberapa Negara i. Korea tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100); ii. Filipina tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina hanya menentukan mengenai pemberian amnesti, pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan dan ketentuan mengenai pemaafan bersyarat (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100); iii. Malaysia tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya dan tidak menentukan kedaluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Malaysia mengatur mengenai kewenangan penguasa negara bagian untuk menangguhkan, melonggarkan, memperingan pidana atau mengampuni (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100); 21 iv. China tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya; (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100); v. Argentina tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya, dalam KUHPnya adanya ketentuan yang mengatur bahwa pengadu dalam hal delik aduan dapat mengampuni terpidana, dan menghapuskan pidananya (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100); vi. Belanda tidak membatasi masa penuntutan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en- maatregelen/verjaringstermijn-misdrijven); 5) Tinjauan daluwarsa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP) i. Ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP akan menjadi tidak sinkron. Pasal 51 RUU KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana; ii. Dari tujuan pemidanaan tersebut maka tujuan pidana memiliki makna tidak hanya melindungi kepentingan orang-perorangan ataupun negara melainkan juga masyarakat serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela. Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam RUU KUHP tersebut didasarkan pada berbagai ide dasar atau prinsip mengenai ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu serta adanya keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”. Dengan demikian ketentuan kedaluwarsa justru tidak konsisten dengan tujuan pidana yang seharusnya melindungi kepentingan hukum orang perseorangan, masyarakat, dan negara. 22 Ketentuan kedaluwarsa seakan-akan melindungi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya masyarakat terutama korban tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan terkait dengan apa yang dinyatakan Beccaria yang menyatakan hukuman itu bersifat adil. Dengan kata lain menegakan hukum adalah menegakan keadilan tanpa dibatasi oleh kedaluwarsa. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan hak negara untuk menghukum yang menurut Hazeminkel, hak menghukum ini tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu; iii. Selain tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, beberapa ahli juga mengemukakan mengenai tujuan pemidanaan. John Gardner misalnya menyebutkan, the criminal law exixts to deter or incapacitate potential criminal offenders, say, or to give actual criminal offenders their just deserts. Upaya pencegahan sebagai tujuan pemidanaan juga dikemukakan Beccaria yang menegaskan “the purpose, therefore, is nothing other than to prevent the offender from doing fresh harm to his fellows and to deter others from doing likewise” (Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge Texts In The History of Political Thought, 1995, hal. 31) iv. Agar pemidanaan dapat diterima secara moral sebagai alternatif perlindungan, negara harus memastikan bahwa tidak saja langkah pemidanaan mengendalikan balas dendam sekaligus menghentikan pelembagaan ekses atau akibat buruk dari pembalas dendam, tetapi juga bahwa pemidanaan itu menegaskan (mengafirmasi), dan bukan justru mengingkari, status orang yang dipidana sebagai manusia yang berpikir dan berperasaan. Dengan demikian hal-hal tersebut akan bisa memastikan bahwa pengadilan dan hukuman untuk pelanggaran pidana menguatkan atau menegaskan kewajiban dan tanggungjawab moral si pelaku, dan dalam prosesnya mengafirmasi kemanusiaan pelaku. Oleh karena itu, Gardner menganggap afirmasi (penegasan) ini sebagai sine qua non legitimasi hukum pidana (John Gardner, Crime: in Proportion and in Perspective, dalam buku Andrew Ashworth dan Martin Wasik (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory, New York: Oxford University Press, 2004, hal. 35); 23 v. Pembenaran hukum pidana juga terkait dengan dasar pembenaran balas dendam atau hutang nyawa dibayar nyawa (tit for tat) terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan kelanjutan dari semangat balas dendam. Artinya, adanya pemidanaan erat kaitannya dengan tidak dibenarkannya kita untuk melakukan balas dendam kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Orang cenderung membalas orang yang berbuat jahat, seringkali dengan alasan yang baik tapi jarang dengan dasar pembenaran atau justifikasi yang memadai (John Gardner, Crime: in Proportion and in Perspective, dalam buku Andrew Ashworth dan Martin Wasik/Ed, Fundamentals of Sentencing Theory, New York: Oxford University Press, 2004, hal. 31) vi. Mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP dan makna yang terkandung dari tujuan pemidanaan serta beberapa pemikiran mengenai tujuan pemidanaan tersebut maka menjadi tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan kedaluwarsa penuntutan pidana. Tujuan pemidanaaan tidak akan tercapai apabila terpidana tidak dapat dituntut karena adanya kedaluwarsa; vii. Dalam RUU KUHP tidak tampak perubahan sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memenuhi hak-hak kostitusional Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon di atas, bahwa Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan 24 yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya “ex aequo et bono”. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Preambule UUD 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 78 ayat 1 angka (4) KUHPidana; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KK Pemohon; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Waris; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan No: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK; 25 10. Bukti P-10 : Fotokopi Penetapan No: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Petikan Putusan Pidana No: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 4 Juni 2003 atas nama Jufri Bin H. Mhd. Saleh; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Petikan Putusan Pidana No: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 4 Juni 2003 atas nama Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengaduan LSM Peduli Penegakkan Hukum kepada Kejaksaan Agung RI tangal 3 Februari 2020; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Permohonan Perkembangan Hukum (Dumas) Robiyanto kepada Polres Karimun tanggal 7 Agustus 2020; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Pengaduan kepada Komisi Kejaksaan oleh Kuasa Hukum Robiyanto tanggal 16 September 2020; 16. Bukti P-16 : Fotokopi LP Model A No: LP-A/82/IX/2020/KEPRI/ KEPRI/RESKRIM-RES KARIMUN tanggal 8 September 2020; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polisi Resor Karimun tanggal 5 November 2020; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kajari Karimun No: B-2542/L.10.12/ Eoh.1/12/2020 tentang pengembalian SPDP tanggal 16 Desember 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat melimpahkan berkas Perkara ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 November 2020; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R- 252/KK.P/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat penyidikan lanjutan No: SP.Sidik/729.2a/V/2021/Dittipidum Polri tanggal 5 Mei 2021; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat SPDP kepada Jaksa Agung dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 28 Oktober 2021; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Ketetapan (SP3) No: S.Tap/142. 4c/X/2021/ Dittipidum dari Polri tanggal 29 Oktober 2021; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3); 25. Bukti P-25 : Fotokopi Screenshoot Gugatan Perdata Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Tbk tanggal 30 November 2021; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Bukti Tergugat I dan II (Kejaksaan Agung RI) pada Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/ PN.Tbk; 26 27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Bukti Tergugat III (Kapolri) pada Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Tbk. [2.3] Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2022, yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945; 2. Bahwa dalam melakukan perancangan dan pembentukan Undang-Undang, perancangan dan pembentukan itu tidak boleh melampaui hierarki yang telah ditentukan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Bahwa apabila Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Undang-Undang tersebut dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bahwa KUHP merupakan Undang-Undang sebagaimana dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sehingga apabila KUHP diduga melanggar ketentuan UUD NRI 1945 maka dapat diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP mengatur tentang Daluwarsa atau alasan hapusnya kewenangan penuntut pidana atas sebab kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup memiliki tenggang waktu selama 18 (delapan belas) tahun); II. IDENTIFIKASI MASALAH HUKUM 1. Apakah Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 Pasal 28D? 27 III. INVENTARISASI DASAR HUKUM 1. UUD NRI 1945; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007; 10. Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; IV. PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Rektor Universitas Jayabaya Jakarta tanggal 11 November 2022 No. 22.205/Rek.7/XI/2022, perihal Penunjukkan Saksi Ahli Pidana yang ditandatangani oleh Bapak Rektor Prof. H. Amir Santoso, P.h.D, maka dengan ini dengan segala kerendahan hati, Kami menyampaikan Legal Opinion atau Pendapat Hukum sebagaimana Permintaan dari Sdr. Jhon Asron Purba, SH. dari Kantor Hukum “JAP” Jhon Asron Purba & Rekan melalui Surat No. 24/JAPS/S-XI/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Permohonan Ahli terkait Permohonan Uji Materi pada Mahkamah Konstitusi Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 Pasal 28D dalam Perkara Nomor: 85/PUU-XX/2022, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak 28 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 1) Perorangan warga negera Indonesia, 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Rapublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, 3) Badan hukum publik dan privat, atau 4) Lembaga negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi syarat, yaitu: a) Adanya hak konstisuonal Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, c) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, d) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, e) Kemungkinan bahwa dengan adanya dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. V. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN OLEH PEMOHON 1. Adanya Laporan Polisi di Kepolisian Resor Karimun menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dengan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPerdata; 29 2. 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) tersangka telah diadili Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terpidana (inkracht) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yaitu Jufri bin H. Mhd Saleh dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin; 3. 5 (lima) orang lainnya dari 7 (tujuh) tersangka masing-masing a.n. Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodi, dan Andi, tidak ada perkembangan penanganan hukumnya; 4. 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Jufri bin H. Mhd Saleh dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin, yaitu melalui: a) Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung alias Cun Heng tersangka. b) Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 yang menetapkan Afu Alias Kau Fu tersangka. 5. Terhadap 5 (lima) orang tersangka yang tidak ada perkembangan penanganan hukumnya dan terhadap 2 (dua) tersangka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tahun 2002 hingga 2020 tidak ada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pedulu Penegakan Hukum menyurati Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Februari 2020 dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003. 6. Pihak Kepolisian Polres Karimun mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 5 November 2020 dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUWARSA. 7. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan Surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.I/12/2020 perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim disangka melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian Resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan Surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020. 8. Kemudian atas SP3 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau melimpahkan berkas kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 November 2020. 30 9. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: R-252/KK.P/10/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM.6079-0706) Proses perkara Dwi Untung Alias Cun Heng menurut ketentuan hukum acara pidana. 10. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 5 Mei 2021 mengeluarkan surat penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/729/2a/V/2021/Dittippidum untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang diduga dilakukan Dwi Untung alias Cun Heng. 11. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan surat ketettapan tentang penghentian penyidikan Nomor: S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA. VI. Bahwa melalui Legal Opinion atau Pendapat Hukum ini menerangkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 adalah sebagai berikut: Pasal 78 (1) Hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena kedaluwarsa: Angka 4: “Dalam waktu delapan belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengna hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup”. 1. Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 78 KUHP di atas, maka kesimpulan bahwa hapusnya penuntutan atas suatu tindak pidana, baik jenis kejahatan maupun pelanggaran, disebabkan lewat tenggang daluwarsa penuntutan yang ditetapkan dalam pasal di atas. 2. Wewenang Jaksa dapat untuk mengeksekusi seseorang berdasarkan putusan pidana dapat dihapus karena daluwarsa (Pasal 84 ayat (1). Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 85 ayat (1) KUHP, menyatakan: “Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran hanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 (lima) tahun dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga” jo. “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan”. 31 3. Contohnya, A diputus bersalah melakukan Penggelapan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukum penjara selama 4 tahun tertanggal 2 September 2020 dan putusan sudah dapat dijalankan pada tanggal 3 September 2020. Maka mulai 4 September 2020 sampai dengan 4 September 2036 (Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 84 ayat (2), berlakulah tenggang daluwarsa menjalankan hukum pidana tersebut. Dan setelah tanggal 4 September 2036 maka wewenang melaukan eksekusi oleh Jaksa hapus karena Daluwarsa. 4. Daluwarsa atau lewat waktu (verjaring) dalam hukum pidana sering diterjemahkan sebagai adanya lewat waktu-waktu mana ditetapkan oleh undang-undang maka jaksa kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana. Sebagaimana umum mengetahui, bahwa posisi jaksa penuntut umum dalam suatu proses peradilan pidana adalah sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan atas dasar asas Ius puniendi yang artinya hak negara untuk memidana. Pengertian daluwarsa secara umum adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tujuan adanya daluwarsa ini adalah untuk memutuskan suatu perkara sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi. 5. Titik permulaan tenggang daluwarsa penuntutan selalu dimulai pada keesokan haRinya atau pada hari sesudah tindak pidana itu dilakukan, tetapi menuntut ketentuan Pasal 79 KUHP terdapat pengecualian terhadap suatu tindak pidana sebagai berikut: a. Tindak pidana pemalsuan atau perusahaan mata uang dan uang kertas, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 244 sampai Pasal 252 KUHP, maka tenggang daluwarsa penuntutan dimulai pada keesokan harinya sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. b. Tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP (penculikan), Pasal 329 KUHP (melarikan orang yang telah terikat perjanjian untuk bekerja disuatu tempat tertentu), Pasal 320 KUHP (melarikan orang yang belum cukup umum) dan Pasal 333 KUHP (merampas kemerdekaan orang lain), maka tenggang daluwarsa 32 penuntutan dimulai pada keesokan harinya sesudah si korban dibebaskan atau meninggal dunia. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan akan terjadi tindak pidana akan daluwarsa sebelum diketahui. c. Tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a KUHP, maka tenggang daluwarsa penuntutan dimulai pada keesokan harinya sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah dilimpahkan ke kantor panitera suatu pengadilan, karena sejak itu akan diketahui pelanggaran-pelanggarannya. 6. Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seesorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut dimuka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. 7. Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang asas ne bis in idem ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia utuk selalu bersikap waspada kepala setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaksenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidupnya yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penederitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. 8. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu itu, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus 33 perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (materiele waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Semakin lama lewatnya waktu aan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersbut. Selama lama ingatan seseorang saksi akan semakin berkurang, bahwa lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengna waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi masalah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan. 9. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. Penggolongan jenis-jenis delik di dalam KUHP, terdiri atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Penggolongan untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undang (Mvt) yang terdapat di negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah "rechtdelicten", sedangkan pelanggaran adalah "wetsdelicten." Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa rechtsdelicten merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan wetsdelicten merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. 10. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). 11. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten). 34 12. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis). 13. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus 14. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; 15. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); 16. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten); 17. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 18. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; 19. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). VII. KESIMPULAN Beberapa rumusan mengenai keadilan: ✓ Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. (justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ulpianus). 35 ✓ Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dan peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. (Aristoteles). ✓ Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. (Keadilan Justinian). ✓ Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dan orang lain. (Herbert Spencer). ✓ Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. (Nelson). Some formulation of justice: ✓ Justice is the willingness that is permanent and continuous to give to everyone what should be her. (Justitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi Ulpianus). ✓ Justice is a political policy that the rules are the basis and state regulations and rules is a measure of what is right. (Aristotle). ✓ Justice is a virtue that gives results that everyone gets what which are a part. (Justice Justinian). ✓ Everyone is free to decide what he will do, as long as he does not violate the same freedom and others. (Herbert Spencer). ✓ Ther is no other meaning for justice except personal equation. (Nelson). Bahwa berdasarkan asas-asas keadilan tersebut diatas khususnya dari Aristoteles maka menurut pendapat Ahli adalah Daluwarsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP haruslah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi demi menegakan keadilan karena Daluwarsa tersebut bukanlah Daluwarsa 18 Tahun melainkan Daluwarsa seumur hidup terhadap tersangka atau terdakwa. VIII. SARAN Bahwa menurut Pendapat Ahli Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang telah dilakukan uji materi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 Pasal 28D haruslah direvisi dari daluwarsa 18 tahun menjadi daluwarsa seumur hidup sebab tidak sesuai dengan asas keadilan sebagaimana yang Ahli sebutkan dalam kesimpulan di atas. 36 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah membacakan keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2022, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan dijamin dalam ketentuan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat kalimat terakhir, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat memuat mengenai tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia sehingga jelas tidak memuat mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara maka tidak relevan apabila ketentuan dijadikan dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal a quo. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur perihal warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak dilanggar dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP karena ketentuan Pasal a quo diberlakukan sama terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, 37 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur adanya kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP justru jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dikarenakan adanya limitasi waktu dalam kewenangan menjalankan penuntutan. Bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan secara penuh hak dan kewenangan konstitusional dalam menjalankan hak dan kebebasannya orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dimaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur dalam undang- undang, dengan demikian tidak tepat apabila ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan batu uji terhadap Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Ketentuan Pasal 78 KUHP, mengatur mengenai hapusnya kewenangan menjalankan penuntutan melalui daluwarsa. Dalam pengaturan daluwarsa telah terdapat asas kepastian hukum, dalam daluwarsa terdapat jangka waktu kewenangan menjalankan penuntutan dan asas keadilan dalam hal kualitas keterangan saksi jika suatu perkara tidak ada limitasi jangka waktu untuk kewenangan menjalankan penuntutan. Maka dari itu, Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP telah sinkron secara konstitusional dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak berkurang ataupun terhalangi. 38 Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertautan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini secara faktual in casu kasus yang diuraikan oleh Pemohon, beberapa pelaku kejahatan telah dijatuhkan putusan pemidanaan serta masih menjalankan hukumannya, hal ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum telah bekerja secara maksimal untuk terwujudnya keadilan. Sedangkan terhadap beberapa orang lainnyayang diduga turut serta melakukan perbuatan pidana telah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejak tahun 2003. Oleh karena itu menjadi tidak jelas dimana letak kerugian konstitusional Pemohon sebagai ahli waris korban, terlebih ketentuan Pasal a quo ada untuk menjamin kepastian hukum. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan daluwarsa dalam penuntutan untuk pemenuhan kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu Pemohon sebagai ahli waris korban dalam perbaikan permohonannya tidak menjelaskan pertautan antara kerugian konstitusional baik secara formil atau materiil yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, yang mengakibatkan tidak jelas juga letak kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai 3 di atas, dalil Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dengan keberlakuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP tidaklah benar. Bahwa rasio dari masing-masing daluwarsa berdasarkan lamanya ancaman pidana yang akan dijatuhkan diatur pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP sudah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon sehingga sudah tidak jelas hubungan 39 sebab akibat (causal verband) atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal a quo. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan pertautan antara dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, maka jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar maupun dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan pokok perkara, dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no actionwithout legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. 40 B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa menurut Andi Hamzah Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Hal tersebut sebagai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dalam KUHP seseorang tidak dapat dipidana dengan alasan hapusnya kewenangan penuntutan. 2. Alasan penghapusan penuntutan adalah alasan-alasan yang memungkinkan sifat perbuatan dan sifat pelaku tindak pidana memenuhi syarat, tetapi pemerintah tidak mengadakan penuntutan. Pada perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya daluwasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. 3. Latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai alasan yang mengugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Bukti yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain. Atas dasar inilah maka pembentuk undang-undang harus memilih satu kebijakan yakni kewenangan untuk melakukan suatu penuntutan pidana menjadi gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu tertentu. 41 C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hak untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana hapus karena daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi: (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga 2. Bahwa secara doktriner, menurut Andi Hamzah, daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (Terminologi Hukum Pidana hal. 42). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak untuk menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Selanjutnya, menurut Adami Chazawi, dasar dari daluwarsa sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang asas ne bis in idem ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negaraSelain alasan untuk kepastian hukum prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara (Pelajaran Hukum Pidana bagian 2: hal. 173). 3. Bahwa selanjutnya dalam sistem hukum pidana terdapat asas litis finri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas litis finri oportet dalam daluwarsa merupakan pemenuhan kepastian hukum. Maka dari itu, daluwarsa merupakan perwujudan limitasi jangka waktu kewenangan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan guna menjamin kepastian hukum. 42 4. Bahwa dalam Pasal 78 KUHP terdapat rasio daluwarsa dalam penuntutan, perlu diketahui, rasio lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindakan pidana yang diperbuat adalah bertitik tolak dari pandangan, semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap peristiwa pidana itu, yang artinya juga lamanya penderitaan yang dirasakan korban dan/atau saksi sebagai akibat dari berat ringannya macam dan jenis pidana yang diperbuat oleh terdakwa. 5. Memperhatikan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 84 KUHP maka jelas lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana lebih pendek, perbedaan itu adalah wajar dan logis sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana oleh pelaku telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan, sedangkan pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, pelaku belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan. 6. Perlu juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva berpendapat sebagai berikut: “Menurut saya, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (daluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas kadaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang. Dalam hukum pidana, misalnya diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, dan angka ke-4, serta ayat (2) KUH Pidana, yaitu batas kadaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai batas kapan masa daluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk, menentukan, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tindak bertentangan dengan prinsip- 43 prinsip konstitusi. Penentuan masa kadaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya.” Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya gradasi masa daluwarsa dalam menjalankan kewenangan penuntutan merupakan bentuk jaminan kepastian hukum baik bagi korban maupun pihak yang akan dituntut. 7. Bahwa selain alasan untuk kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkapkan kasus perkara. Pengajuan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (materie waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam- macam maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama, ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihat atau dialaminya. Oleh karena itu berlalunya waktu yang lama akan mempengaruhi kualitas pembuktian saat persidangan maka dari itu pengaturan gradasi lamanya daluwarsa pada Pasal 78 ayat (1) KUHP guna menjaga kualitas pembuktian di persidangan dan hal ini merupakan pemenuhan keadilan bagi para pihak. 8. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang rasio lamanya daluwarsa tuntutan pidana sebagaimana Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dianggap tidak setara atau tidak adil dalam Pasal a quo bukan merupakan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi melainkan dengan Pasal 78 ayat (1) KUHP justru memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lazim dalam sistem hukum pidana. 9. Bahwa saat ini DPR dan Pemerintah sedang dalam tahap pembahasan rancangan RUU KUHP, di dalam RUU KUHP ini ketentuan mengenai kadaluwarsa masih tetap diatur di dalam RUU KUHP tersebut. Sehingga mengenai kadaluwarsa dalam hal kewenangan penuntutan masih dianggap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan di masa yang akan datang. 44 D. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 November 2022, selain itu Presiden telah juga memberikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang mengatur sebagai berikut: Pasal 78 ayat (1) (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. …; 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. yang dianggap bertentangan dengan beberapa ketentuan pada UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: 45 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pembukaan UUD 1945 “Pada alenia keempat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” di atas, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan yaitu tidak diberlakukan bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis serta keadilan sosial tidak terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dengan diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, sepanjang tidak dimaknai “Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup mereka”. 46 Adapun alasan-alasan yang disampaikan Pemohon antara lain sebagai berikut: a. Pemohon merasa hak konstitusionalnya berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dilanggar oleh undang-undang yang diujikan. b. Ketentuan dalam Pasal 78 ayat 1 angka (4) KUHP dirasa pemohon tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. c. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dimohonkan untuk diuji Pemohon yaitu: 1) Kepolisian NRI tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan sesudah 18 tahun terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN. TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003. 2) Kejaksaan Agung RI tidak dapat melakukan penuntutan di peradilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) karena adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan, dengan adanya pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim pada tanggal 4 Desember 2020; 3) Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan terhadap 5 (lima) orang tersangka pelaku pembunuhan orangtua Pemohon yang belum ditemukan atau ditangkap dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun. 4) Hal ini tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaku atau tersangka kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tidak dapat dituntut di peradilan karena daluwarsa penuntutannya, sedangkan pelaku atau tersangka lainnya telah terpidana, dan merupakan ketidakadilan pula bagi yang sudah terpidana, maupun bagi pelapor, korban, atau keluarga korban, serta berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji, dan biadap tidak memperoleh hukuman sebagaimana perbuatannya. 47 Dari seluruh uraian pokok Permohonan di atas, Pemerintah pada kesimpulannya menganggap bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dilanggar oleh ketentuan dalam Pasal 78 ayat 1 angka (4) KUHP, yang menurut Pemohon terjadi karena adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 ayat 1 angka (4) KUHP. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mengacu pada dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat: Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon terhadap ketentuan a quo lebih ke arah penerapan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yang secara substansi permohonan Pemohon adalah penerapan norma secara in concreto atau setidaknya terkait dengan upaya-upaya korektif terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam melaksanakan masing-masing kewenangannya. Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang, yang berarti menguji kesesuaian antara materi undang-undang tertentu dengan materi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon adalah penerapan norma (implementasi) suatu ketentuan pasal dan bagian (bab) undang-undang, dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa: 48 Pasal 51 ayat (1): “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Bahwa ketentuan di atas, dipertegas di dalam penjelasannya yang berbunyi: Penjelasan Pasal 51 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945.” Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak terbitnya Putusan Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 49 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi”. Dengan demikian, apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi legal standing sebagai pemohon. Oleh karenanya, Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan kualifikasinya (bertindak sebagai pemohon) dan dalam kualifikasi tersebut terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang, khususnya mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangannya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 3. Bahwa Pemohon telah mendalilkan keduduka hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada halaman 4 hingga halaman 5, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: “ - Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari korban yaitu orang tuanya bernama Taslim alias Cikok yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang pelakunya diancam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana, atas laporan kematian Taslim alias Cikok dengan laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022 (Kepolisian Resor Karimuan), menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang diantaranya 2 (dua) orang sudah terpidana (ingkrah) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan 5 (lima) org lainnya tidak diketahui perkembangan penanganan hukumnya, serta 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 2 (dua) terpidana tersebut melalui Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003, yang kemudian Penetapan Nomor 30/Pen.Pid.B/2003/PN. TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Negara Republik 50 Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa atau disebabkan oleh Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana); - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma, yang merugikan hak konstitusional Pemohon.” 4. Pemerintah telah mempelajari kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 78 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat disampaikan sebagai berikut: a. Bahwa atas uraian kedudukan hukum (legal standing) yang disampaikan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma, yang diajukan oleh Pemohon sebagai batu uji, yang kemudian menurut anggapan Pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional. b. Selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tidak dapat terpenuhi, in casu terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka anggapan kerugian konstitusional Pemohon tetap saja tidak dapat tercegah ataupun dipulihkan, yang tidak lain diakibatkan karena adanya Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur “Bilamana ada perubahan dalam perundang- undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”, sehingga 51 kualifikasi 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dipertegas dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi. c. Bahwa Pemohon yang kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dari korban yaitu orangtuanya bernama Taslim alias Cikok yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang pelakunya diancam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (l) ke-l KUHPidana. d. Kasus konkrit sebagai dalil kerugian: Dimulai dari laporan kematian TASLIM Alias CIKOK dengan laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022 (Kepolisian Resor Karimuan), yang menetapkan: 1) 7 (tujuh) orang tersangka, yang 2 (dua) di antaranya telah diadili dan dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun; 2) 5 (lima) orang lainnya tidak diketahui perkembangan penanganan hukumnya; 3) 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 2 (dua) terpidana tersebut melalui Penetapan Nomor 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TP1.TBK teflanggal 10 Maret 2003 dan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TP1.TBK tanggal 17 April 2003, yang kemudian Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TP1. TBK tertanggal 10 Maret 2003 dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa; 4) Alasan dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa atau disebabkan oleh Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. e. Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon yang dikaitkan dengan kasus kongkrit proses pidana sebagaimana dalil Pemohon, Pemerintah dapat memberikan pandangannya sebagai berikut: 52 1) Bahwa terhadap perkara pidana yang melibatkan keluarga Pemohon sebagai korban, telah dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan berupa pemidanaan. 2) Terhadap putusan a quo, negara juga telah menyediakan sarana upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka /terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum. 3) Di sisi lain terhadap pelaku lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan berlandaskan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. 4) Alasan penghentian penyidikan dalam perkara pidana a quo merupakan penetapan yang sah yang didasarkan atas ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. 5) Dalam hal terdapat anggapan bahwa penghentian penyidikan karena daluwarsa adalah tidak sah, maka telah tersedia lembaga praperadilan, di mana Hakim pada lembaga praperadilan dapat memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau bahkan tentang permintaan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap perkara pidana yang melibatkan keluarga Pemohon sebagai korban telah dilaksanakan proses peradilan yang telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga keadilan dan kepastian hukum dalam perkara pidana a quo telah dipenuhi, sehingga baik secara spesifik dan potensial serta secara hubungan hukum pemohon tidak mengalami kerugian secara konstitusional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 53 IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah menyampaikan bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan KUHP yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disahkan pada 1915 melalui Staatblad No. 732 dan diberlakukan pada 1918. KUHP yang berjudul asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indie (WvS NI) ini kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP yang diberlakukan di Indonesia ini (saat itu bernama Hindia Belanda) pada dasarnya merupakan modifikasi dari KUHP yang berlaku di Belanda yang disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881 dan diberlakukan pada 1886. 2. Bahwa dalam KUHPidana (Belanda dan Indonesia) dikenal 2 (dua) jenis daluwarsa yakni yang berkenaan dengan dengan acara pidana, daluwarsa penuntutan (Pasal 70-73 Sr., Pasal 78-81 KUHP) yang berkenaan dengan kewenangan untuk mengeksekusi pidana, daluwarsa pemidanaan (Pasal 76 Sr., Pasal 84 KUHP). 3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alenia keempat terakhir setelah tanda koma, sepanjang tidak dimaknai “Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup mereka”, di mana norma tersebut di atas adalah terkait dengan jus puniendi (kewenangan mengajukan penuntutan). 4. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam Bab VIII Buku I adalah, jika: a. Telah ada putusan hakim yang tetap (de kracht van een rechterlijk gewijsde) mengenai tindakan feit yang sama (Pasal 76 KUHP); b. Terdakwa meninggal (Pasal 77 KUHP); c. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP); d. Terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP). 5. Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada: a. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 9 yang tertulis: 54 Halaman 9 angka 2) “Hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan yaitu tidak diberlakukan bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis serta keadilan sosial tidak terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dengan diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) (P5), yang akibat berlakunya pasal tersebut terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut di peradilan karena daluwarsa masa penuntutannya;” Halaman 9 angka 3) “Kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia maupun sebagai keluarga korban atau salah satu ahli waris dari korban pembunuhan berencana pada tanggal 14 April 2002 akibat diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) adalah bersifat spesifik atau khusus.” Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas konstruksi hubungan sebab akibat (causal verband) antara diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, ketentuan pada UUD 1945 yang menjadi batu uji dan anggapan kerugian konstitusional Pemohon. Selanjutnya sebagaimana asas hukum “omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem” (setiap perkara terdapat batas waktu untuk diajukan tuntutannya), maka daluwarsa haruslah dimaknai sebagai suatu bentuk pelaksanaan dari prinsp “due process of law” yang merupakan salah satu karakteristik dari Indonesia sebagai negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tidak hanya diperuntukkan bagi tersangka dan terdakwa, namun juga bagi korban dan/atau keluarga korban yang artinya sejalan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap warga Negara Indonesia. 55 Pengaturan daluwarsa dalam KUHP, in casu Pasal 78 ayat (1) angka 4 sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum merupakan postulat dari asas legalitas, yang fungsinya menurut Eddy O.S Hiariej adalah dalam rangka melaksanakan fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi, adapun yang pertama dapat diartikan bahwa undang- undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang tanpa batas, sehingga pembatasan daluwarsa dalam jangka waktu tertentu selama 18 tahun harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan dengan melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui sistem peradilan pidana. b. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 11 angka 4) yang tertulis: “Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang dimohonkan untuk diuji Pemohon yaitu: i. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPL.TBK tertanggal 10 Maret 2003; ii. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melakukan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya surat Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B- 2542/1.10.12/Eoh.1/12/2020 Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020; iii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan 56 terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang masih belum ditemukan atau ditangkap dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual terhadap 5 (lima) orang tersangka pelaku pembunuhan orang tua Pemohon yang belum ditemukan atau ditangkap: Tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaku atau tersangka kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa penuntutannya, sedangkan pelaku atau tersangka lainnya telah terpidana, ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi yang sudah terpidana, maupun bagi pelapor, korban atau keluarga korban, serta berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman sebagaimana perbuatannya; Pemerintah berpendapat bahwa dalil dan permohonan yang disampaikan Pemohon adalah kabur, yakni apabila masa daluwarsa terhadap kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana seumur hidup atau hukuman mati yang ditentukan 18 tahun menjadi seumur hidup pelaku, maka frasa “seumur hidup” tersebut merupakan suatu contradictio in terminis dan menderogasi makna dan tujuan dari daluwarsa itu sendiri. Pengaturan daluwarsanya kewenangan penuntutan (verval van de strafvordering) adalah ditujukan agar kewenangan penuntutan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bukan dilakukan dengan tanpa batas waktu seperti apa yang dikehendaki oleh Pemohon untuk menjadikan jangka waktu daluwarsa terhadap kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana seumur hidup atau hukuman mati menjadi seumur hidup pelaku yang berarti tidak ada jangka waktu yang pasti dan dapat dijadikan sebagai ukuran kapan daluwarsanya. Selanjutnya terdapat permasalahan apabila ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP dirumuskan dalam waktu “seumur hidup”, yakni tidak dapat diberlakukannya ketentuan pada ayat (2) pada Pasal 78 KUHP yang mengatur: “Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.” 57 Apabila dicermati, Pasal 78 ayat (2) KUHP merupakan suatu ketentuan lanjutan dari Pasal 78 ayat (1), yang secara substansi mengatur suatu reduksi dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang usianya 18 tahun, yang tenggang daluwarsanya dikurangi menjadi sepertiga. Jika Pasal 78 ayat (1) angka 4 dilakukan perubahan terhadap frasa 18 tahun menjadi seumur hidup, maka dengan sendirinya peradilan pidana dan masyarakat hukum tidak dapat menentukan kapan tenggat waktu daluwarsa (dengan reduksinya) terhadap kejahatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 yang melibatkan pelaku yang belum berusia 18 tahun. Hal tersebut bertentangan “asas dapat dilaksanakan” dan “asas kejelasan rumusan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf d dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keduas Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana perumusan frasa “seumur hidup” pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 membuat norma a quo menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya bahkan membuat daluwarsa sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 78 ayat (2) tidak dapat diterapkan. Hal tersebut didasarkan atas penalaran hukum terhadap pertanyaan besar atas konsekuensi jika norma tersebut mengalami perubahan yakni bagaimana menentukan sepertiga dari seumur hidup seseorang. Di sisi lain, harus diakui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memang telah mengatur setiap anak dalam peradilan pidana memiliki hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup atau pidana seumur hidup dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 3 huruf f jo. Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak), namun 58 pengaturan tersebut dalam undang-undang a quo adalah ditujukan terhadap penghindaran pemidanaan (sentencing) berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, dan tidak memiliki raisone d’etre mengenai pengaturan daluwarsa atau dengan pengertian lain undang-undang a quo sama sekali tidak melakukan pengaturan mengenai daluwarsa terhadap tindak pidana yang mengandung ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, sehingga pengaturannya tetap tunduk pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. c. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 12 angka 5) yang tertulis: Dikabulkannya permohonan Pemohon Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana), yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: … 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun" sepanjang tidak dimaknai "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku" maka kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi…” Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru memahami anggapan kerugian konstitusional Pemohon dalam konteks pengujian KUHP, in casu ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 yang mengatur terkait dengan daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Pemohon pada halaman 4 angka 3: “Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat, yaitu: 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji; 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; 59 5) Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;” Kelima syarat hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus dimaknai secara kumulatif atau dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan materi muatan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku.”, maka anggapan kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak dapat cegah, oleh karena terhadap perkara pidana yang melibatkan orangtua Pemohon sebagai korban telah daluwarsa dan terhadap pengabulan permohonan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana a quo yang tidak lain karena adanya asas legalitas, secara khusus yang diatur melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur: “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sehingga terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang menjadi anggapan Pemohon tidak terpenuhi. Di sisi lain Negara juga telah mengatur hak dan sarana bagi korban ataupun pihak ketiga untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan dan/atau penuntutan melalui lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 jo. Pasal 80 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana atau hak saksi atau korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 60 d. Dalam permohonannya, Pemohon juga menguatkan dalilnya dengan mengutip berbagai doktrin, asas, teori, studi komparasi dan tinjauan futuristik. Atas hal tersebut Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, dalam memori penjelasan disebutkan bahwa sebagai dasar dari pendaluwarsaan ialah: a) Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis; dan b) Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut. 2) Menurut Satochid Kartanegara dasar hukum kedaluwarsa adalah: a) Dengan lampaunya waktu yang agak lama, setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan maka ingatan seseorang terhadap delict itu makin lama makin lemah, dan karena itu: (1) Keperluannya untuk mengadakan penuntutan akan menjadi lemah pula dengan sendirinya; dan (2) Apabila dipandang dari sudut hukuman, keperluan untuk prevensi lemah pula, jadi keperluan untuk mengadakan vergelding lemah juga. b) Untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertuduh, terlebih-lebih bila si tertuduh telah menyingkirkan itu sendiri sudah dianggap sebagai hukuman oleh karenanya padanya harus diberikan ketentraman hati. c) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka pada umumnya bila dilakukan sesuatu delict dan beberapa tahun setelah delict itu dilakukan baru diadakan penuntutan, maka barang bukti dari delict itu sulit untuk dikumpulkan, karena telah hilang, rusak, dsb., demikian juga saksi-saksi sulit didapat, karena pindah, meninggal atau sebab-sebab lainnya. 3) Menurut Adami Chazawi, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (Pasal 78 ayat 1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang asas ne bis in idem ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, 61 mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (materiele waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan perisitiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat tersebut. Semakin ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan. 4) Menurut Van Bemmelen, tujuan adanya lembaga daluwarsa adalah untuk memutus suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi. Mungkin juga, segala bukti-bukti di dalam perkaranya sudah hilang atau menjadi kabur karena terlalu lama, sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Namun demikian ia menghimbau, justru daluwarsa dalam delik-delik yang sifatnya berbahaya atau mereka yang berstatus recidive. 5) Menurut Jan Remmelink: a) Pengaitan jus puniendi (kewenangan mengajukan tuntutan) yang diberikan kepada OM pada suatu tenggat waktu sebenarnya bukanlah kondisi serta merta. b) Kenyataan perputaran waktu yang tidak saja secara perlahan meniadakan akibat tindak pidana namun juga sekaligus jejak- jejaknya. c) Bilamana perilaku yang bersangkutan malah sudah terlupakan, maka sekaligus hilang pula keinginan melakukan retribusi, 62 termasuk kebutuhan untuk mewujudkan prevensi umum atau khusus dari penuntutan dan pemidanaan. d) Kalaupun kenangan akan tindakan-tindakan menyimpang tersebut masih hidup, kesulitan pembuktian kiranya akan menghalangi pencapaian tujuan prevensi umum ataupun khusus tersebut di atas. e) Argumen lain yang kerap diajukan adalah bahwa pelaku tindak pidana yang selama bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan tidak tenang dan penuh kecemasan. f) Punire non (semper) necesse est: menghukum tidak selamanya perlu. Juga di sini waktu akan menyembuhkan luka-luka yang diderita tertib hukum. g) Dalam konteks hukum pidana materiil; tiadanya kebutuhan pemidanaan lagi dari masyarakat hukum, dan dalam konteks hukum pidana prosesuil; kesulitan pembuktian adalah argumen pendukung keberlakuan pranata hukum daluwarsa penuntutan, setidaknya di Belanda. h) Satu pengecualian kiranya dapat dibuat bagi kejahatan-kejahatan di bidang hukum (perang atau humaniter) dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Terutama yang disebut terakhir meninggalkan tidak saja duka dan derita yang begitu dalam bagi jutaan manusia, namun juga menunjukkan rendahnya moralitas bagi para pelaku, sedemikian sehingga keyakinan hukum dari manusia bernurani baik pada umumnya akan terguncang. Bila suatu saat tidak diberikan reaksi apapun terhadap peristiwa tersebut. i) Jangka waktu daluwarsa akan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan (harmness). 6) Selanjutnya sebagai suatu bentuk perbandingan hukum, dapat pula disampaikan pengaturan mengenai daluwarsa dalam United Nations Convention Againts Corruptions (“UNCAC”) sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang diatur pada Pasal 29: “Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance 63 with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.” “Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluwarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluwarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan.” Di mana dalam ketentuan Pasal 29 tersebut, UNCAC tetap menghendaki agar daluwarsa tetap dipertahankan dan diatur dalam jangka waktu tertentu serta bukan ditetapkan dalam jangka waktu seumur hidup pelaku. 7) Sebagai suatu tinjauan ius constituendum, Rancangan Undang- undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) juga tetap mempertahankan norma terkait dengan gugurnya kewenangan penuntutan, sebagaimana yang diatur pada BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 132-139. In casu, terhadap kedaluwarsa diatur secara expressive verbis pada Pasal 136 (pengelompokan jangka waktu berdasarkan ancaman pidana dan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku), Pasal 137 (dimulainya penghitungan jangka waktu kedaluwarsa), Pasal 138 dan Pasal 139 (Stuiting van de verjaring dan Schorsing van de verjaring (Penangguhan). Dalam RKUHP tersebut, sebagai politik hukum, terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup, jangka waktu daluwarsa-nya diubah dari 18 tahun menjadi 20 tahun, penentuan waktu tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk mempertahankan norma daluwarsa dengan jangka waktu tertentu bukan seumur hidup pelaku, yang dalam Naskah Akademik RUU KUHP dijelaskan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai kedaluwarsa yang terdapat dalam Pasal 49 RUU dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan. Dan tenggang waktu kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, hal ini disesuaikan dengan 64 prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu.” Penentuan jangka waktu daluwarsa tersebut adalah sejalan dengan pendapat Jan Remmelink yang menyatakan waktu daluwarsa akan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan (harmness), yang secara prinsip hal tersebut juga merupakan fokus pembentuk KUHP terkait dengan diskursus daluwarsa, sebagaimana yang tergambarkan dalam Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie: “Tersisa di sini adalah ihwal daluwarsa. Pemilahan ke dalam tiga kategori berpengaruh terhadap penentuan jangka waktu daluwarsa (Pasal. 459 vgg. KUHAP Belanda.), namun hal ini juga dapat diatur dengan baik tanpa perlu merujuk pada pemilahan tersebut. Tentu berat-ringan kejahatan termasuk jangka waktu pidana yang diancamkan harus turut diperhitungkan untuk menentukan jangka waktu dari daluwarsa penuntutan dan pertanggungjawaban pidana.” Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah telah menguraikan alasan-alasan yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis bahkan alasan aksiologis mengapa ketentuan mengenai daluwarsa harus tetap dipertahankan, in casu yang diatur pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tujuan diberlakukannya Pasal a quo justru untuk melaksanakan asas “due process of law”, dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tidak lain adalah sebagai pelaksanaan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sebagai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap warga negara Indonesia. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP terhadap UUD 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 65 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”, Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden Kami sampaikan dengan hormat keterangan tambahan tertulis Presiden dan jawaban atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut: a. “Terhadap ganti kerugian mengenai tindak pidana umum, yang dapat diakomodir di Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, yang secara teknis diperlukan penggabungan antara tuntutan ganti rugi dengan requisitoir atau surat tuntutan, yang akan menjadi kesulitan jika perkaranya daluwarsa karena kewenangan penuntutannya gugur.” Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam buku “Compensation of The Victims of Crime”, yang merupakan hasil survey mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian terkait tindak pidana di beberapa negara-negara Eropa, Amerika Latin maupun negara Asia Timur Jauh, disimpulkan ada 5 (lima) sistem ganti kerugian, yang meliputi: 1. “Ganti kerugian dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata”, dalam sistem ini dilakukan suatu pemisahan antara ganti kerugian dan penyelesaian pidananya. Tindak pidana dipandang semata- mata hanya kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, dan kepentingan korban sebagai individu diselesaikan menurut acara perdata. 2. “Ganti kerugian bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana”, sistem ini telah memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana, maka korban diberikan cara-cara mudah untuk mendapat ganti kerugian dengan cara menggabungkan perkara perdatanya kepada 66 perkara pidananya. Sistem ini kemudian diadopsi dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang mengintrodusir kepentingan korban, dan sekaligus menggeser corak hukum acara pidana yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). 3. “Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana”, pada sistem ini permintaan ganti kerugian harus ditentukan oleh pengadilan pidana lebih bersifat hukuman, dalam bentuk: a. Denda pengganti (fine like restitution atau boete); b. Dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban, maka perkaranya tidak dituntut (misalnya di Amerika Serikat). 4. “Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tetapi pembayarannya menjadi tanggung jawab negara”, dalam situasi ini negara seakan-akan menanggung tanggung jawab dari terpidana untuk membayar ganti kerugian, tetapi negara dapat meminta kembali (reimburse) dari negara. 5. “Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus pula”, sistem ini diterapkan di Swiss, di mana korban adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil alih beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi si korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur perdata tetapi juga tidak prosedur pidana. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian pada Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP merupakan perwujudan dari pendekatan ganti kerugian pada angka 2, di mana prinsip keseimbangan dan perlindungan hak korban telah diatur secara proporsional melalui ketentuan tersebut. Penggabungan gugatan ganti kerugian pada Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP adalah bertujuan agar saksi atau korban dalam tindak pidana tersebut sesegera mungkin mendapatkan ganti kerugian, serta tidak lagi dibebani melalui prosedur dan proses perdata yang terpisah dan memakan waktu lama serta hal lainnya adalah untuk dapat diadilinya gugatan ganti kerugian tersebut tanpa terikat dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi, in casu terhadap kasus konkrit yang menjadi latar belakang permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon, yakni dalam hal penyidikan atau penuntutan pidananya dihentikan karena daluwarsa, maka tuntutan ganti kerugian tersebut secara mutatis 67 mutandis tidak dapat dilakukan penggabungan dengan tuntutan pidana (requisitoir) (vide Pasal 98 ayat (2) KUHAP). Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka sarana yang dapat dilakukan oleh korban adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selain melalui pendekatan afdoening buiten process, yang tentunya membutuhkan kesepahaman (perdamaian) antara korban dan pelaku. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum, korban dapat meminta pemenuhan ganti kerugian yang tidak hanya terbatas mengenai biaya-biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (vide Pasal 99 ayat (2) KUHAP), melainkan juga kerugian yang bersifat immateriil. b. “Penggabungan gugatan ganti kerugian dengan tuntutan pidana atau requisitoir yang nilainya sangat terbatas.” Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP telah diatur: (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) tersebut di atas, jumlah besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan atau pihak korban hanya terbatas pada kerugian materiil yakni tuntutan ganti kerugian yang telah nyata-nyata (riil) dikeluarkan. Menurut R. Soeparmono dalam buku Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (2003), maksud pembuat undang-undang sengaja membatasi hanya terhadap kerugian materiil didasarkan pada alasan: 1. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan sesegera mungkin direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana, misalnya: hanya membuktikan bukti-bukti surat, kuitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan dan lain-lain. 2. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya. 68 3. Karena hanyalah kerugian materiil saja yang dapat diterima, berarti kerugian yang immateriil tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dengan demikian KUHAP telah memberikan pengaturan bahwa kerugian yang dapat dimintakan dalam penggabungan gugatan perdata dan tuntutan pidana adalah hanya terbatas pada kerugian materiil saja. c. “Pandangan pemerintah atau negara ke depan terkait dengan keseimbangan perlindungan umum dengan perlindungan tersangka dalam peradilan pidana, in casu terkait dengan ganti kerugian.” Bahwa pada saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia, secara aktif, melakukan berbagai upaya transformasi paradigma penegakan hukum pidana, yang salah satu di antaranya adalah dengan mengintrodusir pendekatan restorative justice ke dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana. Transformasi tersebut dilakukan adalah tidak lain untuk memulihkan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, sebagaimana yang tertera dalam salah satu konsideran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: “bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.” Transformasi paradigma penegakan hukum pidana tersebut juga sejalan dengan perlindungan terhadap hak-hak korban untuk sedapat mungkin dipulihkan yang di antaranya adalah terkait dengan ganti kerugian. Dalam tinjauan ius constituendum, dapat disampaikan kepada Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“RKUHP”) telah dirumuskan pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu pidana tambahan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 66 RKUHP: (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: 1. pencabutan hak tertentu; 2. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; 3. pengumuman putusan hakim; 4. pembayaran ganti rugi; 69 5. pencabutan izin tertentu; dan 6. pemenuhan kewajiban adat setempat. Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam politik hukum Indonesia akan mengalami perubahan, yang awalnya kedudukan ganti kerugian bersifat pelengkap (jika ada gugatan ganti kerugian) menjadi bersifat penghukuman (sentencing) yang ditentukan oleh peradilan pidana. Kebutuhan pengaturan pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu bentuk pidana tambahan adalah tidak lain untuk memulihkan keseimbangan dalam rangka menyelesaikan konflik sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 RKUHP: Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konsitusi, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum mengenai ganti kerugian sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP, Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang perdata dan tata usaha negara secara aktif melaksanakan fungsi Pelayanan Hukum, yang dalam Pengertian Umum angka 28 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, diatur: Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah. Pelayanan Hukum tersebut dilakukan di setiap level satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yakni pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga pada cabang Kejaksaan Negeri dengan menggunakan sarana konvensional maupun melalui sistem jaringan elektronik. Apabila terdapat permintaan Pelayanan Hukum yang secara khusus berkaitan dengan ganti kerugian dari suatu tindak pidana, tentunya Jaksa Pengacara Negara akan memberikan pemahaman kepada 70 masyarakat, baik mengenai ketentuan yang bersifat yuridis normatif maupun teknis pengajuan gugatan ganti kerugian, yang tidak terbatas pada mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan tuntutan pidana maupun hal-hal yang bersifat teknis dalam pengajuan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perbuatan melawan hukum perdata. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Pemberi Keterangan. Pemberi Keterangan LPSK telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dalam KUHP dan KUHAP Hal-hal yang diatur dalam KUHP dalam hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana, yakni diatur mulai dari Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f, namun ada 1 (satu) yang menarik yaitu dalam Pasal 14c KUHP, yang menyebutkan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terhukum tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Dari pasal ini sangatlah jelas bahwa ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus. Selanjutnya dalam KUHAP juga telah mengakomodir mengenai ganti kerugian, tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (korban) yang dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara mudah dan cepat, dengan dimungkinkannya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada 71 pemeriksaan perkara pidananya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana. Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah. 2. Dalam KUHPerdata Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata biasa digunakan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pasal ini juga merupakan satu-satunya ketentuan dalam seluruh KUHPerdata yang menentukan bahwa si pelaku wajib memberikan penggantian kepada orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang timbul karena kesalahannya. Hanya mereka yang bersalahlah yang wajib memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Berdasarkan pasal ini, penggugat dapat mengajukan penggantian atas kerugian yang dideritanya tidak hanya terbatas pada kerugian nyata yang timbul akibat kematian. KUHPerdata tidak mengatur mengenai ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sehingga aturan yang dipakai untuk ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum adalah peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata, di samping pemulihan kembali ke dalam keadaan semula. Penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama karena wanprestasi, dengan cara menerapkan secara analogis Pasal 1243 KUHPerdata (pendapat Pitlo sebagaimana dituangkan oleh M. A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”). 72 Penerapan analogis Pasal 1246 KUHPerdata terkait kerugian yang harus diganti akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, berupa kerugian yang diderita oleh penderita dan juga keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan, telah diterima masyarakat dan pengadilan. Penerimaan ini menimbulkan pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Pasal 1247 KUHPerdata juga telah memberikan petunjuk kerugian materil yang dapat dimintakan penggantian, yaitu kerugian yang nyata dialami dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang semuanya itu berkaitan dengan penggantian kerugian dengan sejumlah uang. Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata biasa digunakan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian142 akibat perbuatan melawan hukum. Pasal ini juga merupakan satu-satunya ketentuan dalam seluruh KUHPerdata yang menentukan bahwa si pelaku wajib memberikan penggantian kepada orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang timbul karena kesalahannya. Hanya mereka yang bersalahlah yang wajib memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Berdasarkan pasal ini, penggugat dapat mengajukan penggantian atas kerugian yang dideritanya tidak hanya terbatas pada kerugian nyata yang timbul akibat kematian (menunjukkan bahwa kerugian immaterial juga menjadi salah satu komponen penghitungan kerugian). 3. Ganti Kerugian untuk Korban Salah Tangkap Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban, baik bersifat materil maupun immateril. Kerugian materil berupa kerugian harta benda dalam bentuk usaha, seperti berdagang, bertani dan lainnya yang tidak dapat dikerjakan selama dalam masa tahanan, sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita oleh keluarga korban, selama korban ditahan tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga dan keluarga korban merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk pandangan masyarakat bahwa korban adalah pelaku kejahatan, padahal hanya merupakan korban salah tangkap. 73 Korban salah tangkap dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau pengentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Besarnya ganti kerugian yang akan diajukan juga telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yang diatur sebagai berikut: a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah). b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. Berdasarkan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian 74 paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam sidang pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983. 4. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban terkait ganti kerugian adalah dalam bentuk kompensasi atau restitusi. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menajdi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan Restusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban. 75 Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal, yaitu Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Konsep Restitusi dalam UU adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Untuk kompensasi, dalam UU telah dibatasi yakni hanya untuk korban tindak pidana terorisme dan korban tindak pidana pelanggaran ham yang berat, serta dalam perkembangannya juga telah menjangkau untuk korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya mengatur mekanisme pemberian selisih jumlah ganti rugi antara nilai kerugian yang diputuskan oleh hakim dengan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku. Konsep pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk dana bantuan korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian untuk kompensasi baru ada diatur jelas untuk korban tindak pidana terorisme yakni melalui pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta pengaturan lebih lanjutnya dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. 76 Mekanisme permohonan restitusi telah diatur dalam Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib mengajukan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK. Tidak hanya itu, dalam ketentuan Pasal 7A ayat (5) juga telah diatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi dalam hal diajukan setelah putusan pengadilan maka selanjutnya dapat mengajukan restitusi melalui mekanisme penetapan pengadilan, yang selanjutnya telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan mandat dari PP Nomor 7 Tahun 2018 Jo PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Perma tersebut terdapat syarat tambahan yang diberlakukan, yaitu bahwa “Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” Dari penjelasan di atas, sebenarnya memperlihatkan bahwa negara sebenarnya telah menjamin hak korban tindak pidana melalui berbagai regulasi yang telah ada, pelaku memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang diharapkan melalui ganti kerugian akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2022 dan 8 Desember 2022, namun oleh karena kesimpulan tertulis diserahkan paling lambat 7 Desember 2022, sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh Presiden tidak dipertimbangkan. Adapun kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 77 1. Kesimpulan Pemohon bertanggal 7 Desember 2022 A. Permohonan Pemohon I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pengujian Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “…, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah sudah benar dan tepat dimohonkan Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari korban yaitu orang tuanya bernama Taslim alias Cikok yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 yang dibunuh secara terencana, memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji, dengan demikian kedudukan hukum pemohon adalah sudah benar dan tepat. III. Alasan-alasan Pemohon (Posita) sebagaimana dalam Permohonan Pemohon adalah berdasar, memiliki bukti-bukti dan sesuai dengan keterangan ahli yaitu; 1. Bahwa Pemohon bernama Robiyanto sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia (Bukti P6), Kartu Keluarga (Bukti P7) dan maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari orang tuanya Almahrum Taslim alias Cikok (Bukti P.8) dimana Almahrum Taslim alias Cikok telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kejadian itu dilaporkan keluarga Pemohon kepada Kepolisian Resor 78 Karimun dengan Laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022. Atas Laporan Polisi tersebut Kepolisian Resor Karimun menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dengan penaggaran Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana dimana 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) tersangka telah diadili Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terpidana (ingkrah) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yaitu bernama Jufri bin H. Mhd Saleh (Bukti P.11) dan Lukman Hakim alias Lukman bin M. Yasin (Bukti P12), 5 (lima) orang lainya tersangka masing-masing atas nama Donal Siregar, Bambang, Kahar, Dodi dan Andi tidak dapat diadili karena daluwarsa masa penuntutannyan serta 2 orang tersangka berdasarkan Peentapan Pengadilan yaitu Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung alias Cun Heng tersangka (Bukti P.9) dan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 yang menetapkan Afu alias Kau Fu tersangka (Bukti P.10) tidak dapat diadili karena daluwarsa masa penuntutannya. 2. Pemohon dalam upayanya telah melakukan segala bentuk cara agar penegakan hukum terhadap tersangka lainnya dapat diadili yaitu berupa adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Penegakan Hukum menyurati Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Februari 2020 (Bukti P13) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003, mengirimkan surat permohonan perkembangan hukum (Dumas) atas perkara pembunuhan Alm. Taslim Alias Cikok kepada Kepolisian Resor Karimun tertanggal 7 Agustus 2020 (Bukti P14) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung alias Cun Heng, Kuasa hukum Pemohon mengirimkan Surat Laporan Pengaduan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 16 September 2020 perihal Laporan Pengaduan atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terlapor Dwi Untung alias Cun Heng (Bukti P15); 79 3. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan Pemohon tersebut Kepolisian resor Karimun membuat laporan Polisi Nomor: LP- A/82/IX/2020/KEPRI/RESKRIM-RES KARIMUN tanggal 8 September 2020 (Bukti P16), Kepolisian resor Karimun dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) tanggal 5 November 2020 (Bukti P17) dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUWARSA, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 (Bukti P18) Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020, Kemudian atas SP3 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau melimpahkan berkas kepada Kepala Kepolisian Negara Republi Indonesia tanggal 13 November 2020 (Bukti P19), Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: R-252/KK.P/10/2020 (Bukti P20) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM.6079-0706) Proses Perkara Dwi Untung alias Cun Heng menurut ketentuan hukum acara pidana, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 5 Mei 2021 mengeluarkan surat penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/729.2a/V/2021/Dittipidum untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan berencara yang diduga dilakukan Dwi Untung alias Cun Heng (Bukti P21), Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 28 Oktober 2021 Mabes Polri mengirimkan SPDP kepada Jaksa Agung (Bukti P22) dan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor; S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA (Bukti P23); 80 4. Pemohon tidak memperoleh keadilan atas kematian orang tuanya dan para tersangka tidak dapat diadili seolah negara Indonesia tidaklah negara hukum, sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Bukti P24) sehingga Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma. 5. Kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P1), hak konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P2), hak konstitusional dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P3) dan hak konstitusional diperlakuan sama dan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma Pembukaan 81 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) (Bukti P4). 6. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang dimohonkan untuk diuji Pemohon yaitu; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003; ii. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melakukan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya surat Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian Resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020; iii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan dan 82 penuntutan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang masih belum ditemukan atau ditangkap dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual terhadap 5 (lima) orang tersangka pelaku pembunuhan orang tua Pemohon yang belum ditemukan atau ditangkap; iv. Tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaku atau tersangka kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa penuntutannya, sedangkan pelaku atau tersangka lainnya telah terpidana, ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi yang sudah terpidana, maupun bagi pelapor, korban atau keluarga korban, serta berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman segaimana perbuatannya; 7. Dikabulkannya permohonan Pemohon Pasal 78 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana), yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: … 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku” maka kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi yaitu; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) walaupun setelah delapan belas tahun dikarenakan daluwarsa masa 83 penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidan itu sendiri; ii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang belum ditemukan atau ditangkap walaupun setelah delapan belas tahun dikarenakan daluwarsa masa penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidan itu sendiri; iii. Dikemudian hari (mencegah agar tidak terjadi), tidak ada tersangka (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim, tersangka penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau tersangka yang menurut Undang-Undang merupakan kewenangannya) pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang tidak dapat dituntut diperadilan selama tersangka masih hidup dikarenakan daluwarsa penuntutannya adalah seumur hidup dari tersangka pelaku itu sendiri, secara khusus agar tidak terjadi lagi peristiwa hukum pembunuhan berencana (seperti Cikok alias Taslim/orang tua Pemohon) yang tersangka pelaku pembunuhannya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut karena pembatasan daluwarsa penuntutannya, sehingga setiap pelaku kejahatan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi jera dan tidak mau melakukan tindak pidana seperti itu. B. Pemeriksaan Persidangan I. Pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 September 2022, Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Pemohon melalui kuasanya dan juga oleh Pemohon Bernama Robiyanto. Tampak sangat sedih, kecewa dan sangat berharap permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan untuk perbaikan penerapan hukum di Indonesia. 84 II. Perbaikan permohonan pada tanggal 26 September 2022, Majelis Hakim telah mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon melalui kuasanya dan telah sesuai dengan arahan-arahan untuk memperbaiki permohonan, sehingga permohonan sudahlah sesuai dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku. III. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 24 Oktober 2022 telah memberikan keterangan yang pada intinya; 1. Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” adalah sudah tepat. 2. Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” jika diubah sehingga diperpanjang menjadi “seumur hidup pelakunya” berakibat tidak tercapainya kepastian hukum dikarenakan lamanya masa daluwarsa yang mengakibatkannya sulit untuk diadili dikarenakan hilangnya bukti, lemahnya ingatan saksi dan lain sebagainya. 3. Dalam RUU KUHP yang baru telah diakomodir permohonan Pemohon yaitu masa daluwarsa untuk mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. Atas pendapat DPR RI ini, Majelis Hakim menyarankan agar DPR RI lebih kreatif dalam memberikan pendapat, semisal negara bertanggungjawab terhadap kerugian materiil korban pembunuhan, kerugian materiil dapat ditanggung negara untuk korban pembunuhan atau lain sebagainya. IV. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2022 telah memberikan keterangan yang pada intinya; 85 1. Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” masih relefan dipergunakan hingga saat ini. 2. Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” jika di ubah sehingga diperpanjang menjadi “seumur hidup pelakunya” berakibat tidak tercapainya kepastian hukum dikarenakan lamanya masa daluwarsa yang mengakibatkannya sulit untuk diadili dikarenakan hilangnya bukti, lemahnya ingatan saksi dan lain sebagainya. 3. Dalam RUU KUHP yang baru telah diakomodir permohonan Pemohon yaitu masa daluwarsa untuk mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. 4. Kedudukan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak ada kerugian yang relefan yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) ini. 5. Kerugian terhadap korban telah diakomodir dalam bentuk kerugian kumulatif yang dituangkan dalam penuntutan kerugian korban yaitu dalam perkara praperadilan. Atas pendapat Presiden ini, Majelis Hakim menyarankan agar Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat mencari solusi untuk dapat mengakomodir kerugian-kerugian korban seperti Pemohon ini, apakah dapat menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau si tersangka tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum perdata. Pemerintah seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya. V. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) pada tanggal 14 November 2022 telah memberikan keterangan yang pada intinya; 86 1. Belum adanya sebuah ketentuan untuk dapat melindungi korban dari kerugian jika terdapat hal seperti yang terjadi kepada Pemohon. 2. Kerugian terhadap korban telah diakomodir dalam bentuk kerugian kumulatif yang dituangkan dalam penuntutan kerugian korban yaitu dalam perkara praperadilan. 3. Semestinya sudah dapat memperoleh perhatian khusus kepada korban-korban tindak pidana agar daapt memperoleh keadilan khususnya mengganti kerugian materiilnya. VI. Keterangan Ahli Pemohon Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA pada tanggal 29 November 2022 secara lisan telah memberikan keterangan yang pada intinya; 1. Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang daluwarsa hanya 18 tahun untuk tindak pidana pembunuhan Pasal 340 dan 338 rasanya sangat tidak adil, karena tersangka sampai saat ini belum pernah diadili dan dengan terbitnya SP3, sehingga ada kesengajaan tersangka untuk mempergunakan masa daluwarsa ini untuk tidak dapat diadili. 2. Alangkah bijaknya jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam masalaha daluwarsa dapat diperpanjang seumur hidup tersangka mengingat adanya asas-asas keadilan dari teoritis dan perbandingan dengan negara-negara yang tidak ada masa daluawarsa penuntutannya, atau setidak-tidaknya ada kebijakan sehingga daluwarsa tadi diperpanjang setidaknya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidana tersebut. 3. Letak ketidakadilan dengan daluwarsanya penuntutan akan ada kasus-kasus lain atau sejenis, jadi pelaku-pelaku lain menunggu masa penuntutannya daluwarsa, jadi ini sangat adil dimana ada pihak-pihak keluarga yang meninggal atau teraniaya tetapi pelakunya berlindung didalam masa daluwarsa penuntutannya. 4. Kesimpulan Ahli Pemohon berupa mengenai beberapa rumusan tentang keadilan yaitu; Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang 87 semestinya untuknya (Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi Ulpianus), Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dan peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles), Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. (Keadilan Justinian), Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dan orang lain (Herbert Spencer), dan Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson). 5. Saran Ahli Pemohon yaitu; Bahwa menurut Pendapat Ahli Pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP yang telah dilakukan uji materi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 Pasal 28D haruslah direvisi dari daluwarsa 18 tahun menjadi daluwarsa seumur hidup sebab tidak sesuai dengan Asas Keadilan sebagaimana yang Ahli sebutkan dalam kesimpulan diatas. 6. Ahli juga menyampaikan keterangan secara tertulis terkait dengan frase "Dalam waktu delapan belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengna hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup" yang dalam kesimpulan ini tidak dimuat Pemohon namun apa yang diserahkan ahli Pemohon adalah termaksud dalam kesimpulan ini. C. Kesimpulan Pemohon Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang 88 tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”. D. Permohonan Putusan (Petitum) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 89 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 90 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP: “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. .... 2. dst. 91 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-6] dan juga sebagai ahli waris dari korban tindak pidana pembunuhan, yaitu orang tua Pemohon yang bernama Taslim alias Cikok [vide bukti P-8]. Alm. Taslim meninggal dunia dengan cara dibunuh dan atas tindakan pembunuhan tersebut dicatat dalam Laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002, bertanggal 14 April 2002 serta telah menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang 2 (dua) orang diantaranya telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan 5 (lima) orang tersangka lainnya masuk kedalam daftar pencarian orang; 4. Bahwa sebagai ahli waris, Pemohon melalui Laporan Polisi Nomor: LP- A/82/IX/2020/KEPRI/RESKRIM-RES Karimun, bertanggal 8 September 2020. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari tahu perkembangan kasus hukum terhadap 5 (lima) orang tersangka lainnya atas tindak pidana pembunuhan Alm. Taslim. Namun pada tanggal 4 November 2020 penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan dengan alasan demi hukum. Menurut Pemohon, dirinya mengalami kerugian secara aktual menurut penalaran yang wajar dirugikan dengan tidak dilanjutkannya penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. Taslim karena ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP; 5. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan Pemohon a quo, maka kerugian hak konstitusional yang di dalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 92 menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Disamping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, serta ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, daluwarsa masa penuntutan 18 (delapan belas) tahun setelah tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, tidak memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nlai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 93 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, mengakibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan dalam proses hukum terhadap 5 (lima) orang tersangka lainnya. Pemberhentian penyidikan dan penuntutan ini menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon selaku keluarga korban, karena seharusnya 5 (lima) tersangka lainnya juga menerima hukuman yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan; 3. Bahwa menurut Pemohon, daluwarsa masa penuntutan 18 (delapan belas) tahun setelah tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, seharusnya dirubah menjadi daluwarsa penuntutan seumur hidup, hal ini dilakukan agar setiap pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi jera dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah “seumur hidup pelaku”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 7 Desember 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah membacakan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2022, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah ada 11 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 14 November 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 94 Perkara]. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 8 Desember 2022. Namun demikian, kesimpulan yang disampaikan oleh Presiden telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu paling lambat pada 7 Desember 2022, sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon a quo, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Presiden, serta keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pemberi keterangan sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea Keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena jangka waktu daluwarsa penuntutan selama 18 (delapan belas) tahun adalah jangka waktu yang tidak cukup dalam menangkap dan mengungkap tindak pidana terhadap tersangka yang berstatus dalam pencarian orang. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan selengkapnya, sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyatakan “kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” adalah norma yang mengatur mengenai pambatasan jangka waktu penuntutan yang berkaitan erat dengan hak negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu hal yang dilarang atau ius puniendi yaitu pembatasan jangka waktu terhadap hak negara dalam melakukan proses penuntutan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana atau yang lebih dikenal sebagai pembatasan hak negara dalam menjatuhkan pidana. Oleh karenanya, daluwarsa (kedaluwarsa) masa penuntutan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip due process of law dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik dari 95 sebuah negara hukum yang konstitusional. Selain itu, kehadiran ketentuan Pasal a quo, merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh peraturan perundang- undangan, in casu KUHP yang bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma a quo dapat menjadi tanpa batas. Bahwa tersangka atau terdakwa pada dasarnya ditempatkan pada posisi sebagai subyek hukum yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dapat dibuktikan dan putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap, atau sering dipahami sebagai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Oleh karena itu, esensi dari asas dimaksud, terlepas tersangka atau terdakwa yang telah disangkakan atau didakwakan telah melakukan tindak pidana dan sepanjang belum terbukti kesalahannya, penting bagi negara tetap mengutamakan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasinya. Demikian halnya dengan pihak yang dirugikan akibat adanya peristiwa pidana tersebut yaitu korban tindak pidana, tidak kalah pentingnya juga untuk tetap diberi perlindungan hukum, atas kerugian yang dideritanya. Terlebih, korban tindak pidana sesungguhnya bukan hanya korban langsung semata, akan tetapi juga masyarakat luas, karena masyarakat mengalami gangguan ketentraman dan keamanan dalam menikmati kehidupannya di tengah masyarakat. Hal demikian sebenarnya sebagai wujud implementasi riil dan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali, yaitu tersangka/terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat sebagai representasi dari kepentingan umum. [3.12.2] Bahwa dalam perspektif implementasi perlindungan kepastian dan keadilan hukum, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan bagian esensial yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP ditegaskan bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan berat/ringan ancaman pidananya (strafmaat). Adapun ketentuan Pasal 78 KUHP, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 96 (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Dengan mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 78 KUHP tersebut maka apabila dicermati isu yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan masa penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana yang terkait dengan ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. Berkaitan dengan dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat masa daluwarsa penuntutan tindak pidana secara universal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi korban dan/atau keluarga korban serta masyarakat pada umumnya. Penegasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan negara dalam melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana dimaksud hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi dengan jangka waktu yang tanpa batas. Secara doktrinal, daluwarsa memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, agar tersangka atau terdakwa tidak selamanya terganggu ketentraman hidupnya tanpa adanya batas waktu dari ancaman penuntutan oleh negara yang mewakili kepentingan umum. Tersangka/terdakwa yang berada dalam masa tunggu untuk dilakukan penuntutan pidana, sesungguhnya tidak semata-mata karena melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana, akan tetapi juga karena proses hukum yang dialaminya mengalami kendala di dalam proses penyidikan ataupun penuntutan. Dengan demikian, bagi tersangka/terdakwa yang berada dalam masa penantian untuk dilakukan proses penuntutan tersebut merupakan masa menjalani ‘hukuman’ tersendiri, baik secara moral (stigma) dan kadang secara fisik juga, sebab tidak sedikit tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian telah dilakukan upaya paksa (pro justitia) oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perampasan kemerdekaan 97 badan maupun harta benda, misalnya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri. [3.12.3] Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara dalam mewakili kepentingan umum yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di dalam mengungkap adanya peristiwa pidana harus melakukan tahapan-tahapan, di antaranya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang kesemua tahapan tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Terlebih, terhadap peristiwa pidana yang mempunyai dimensi pembuktian rumit dan melibatkan banyak pihak, baik tersangka/terdakwa maupun saksi-saksi. Dengan demikian, hakikat daluwarsa di samping dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/terdakwa, sebagimana telah dipertimbangkan di atas, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi korban tindak pidana dan masyarakat umum. Sebab, dengan adanya masa daluwarsa dapat dijadikan acuan waktu bagi korban tindak pidana untuk mengambil langkah-langkah konstitusional di dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat-alat bukti [vide Pasal 184 KUHAP] yang valid, baik cara perolehan alat-alat bukti dimaksud, maupun keterangan-keterangan para saksi dan tersangka/terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, peniadaan jangka waktu daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo, di mana masa daluwarsa berlaku “seumur hidup” pelaku tindak pidana bagi pelaku pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat berakibat negara, in casu aparat penegak hukum akan menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang valid, baik di dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum yang harus digali dari keterangan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa serta 98 barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi. Bahwa secara konkret tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia. Demikian halnya dengan keterangan tersangka/terdakwa yang juga berpotensi tidak ingat lagi dengan pasti akan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, oleh karena persesuaian alat bukti, baik keterangan saksi, tersangka/terdakwa dan keberadaan barang bukti yang menjadi bagian dari alat bukti merupakan syarat yang fundamental dan sebagai kunci keberhasilan hakim yang mengadili perkara pidana untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan guna memperoleh kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan yang adil. Dengan demikian, pembuktian suatu perkara pidana yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diragukan validitasnya, hal tersebut justru akan menghasilkan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai lagi dengan peristiwa pidana yang sebenarnya, sehingga hal tersebut akan menghasilkan putusan hakim yang tidak objektif dan tidak mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan. [3.12.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat argumentasi berkenaan dengan masa daluwarsa penuntutan pidana dengan tenggang waktu yang lamanya disesuaikan dengan berat/ringannya ancaman pidana (strafmaat), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP masih tetap relevan untuk diberlakukan. Dengan demikian, pendirian Mahkamah a quo sekaligus sebagai bentuk penegasan, bahwa Mahkamah tidak dapat menerima dalil Pemohon yang memohon agar daluwarsa penuntutan pidana dalam ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP diberlakukan hingga “seumur hidup” pelaku tindak pidana. Sebab, dengan pembatasan waktu daluwarsa penuntutan pidana maksimal 18 99 tahun untuk pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup saja, hal tersebut sudah menimbulkan persoalan berkenaan dengan validitas alat-alat bukti di dalam mengungkap adanya tindak pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Terlebih lagi, apabila masa daluwarsa penuntutan pidana diberlakukan lebih lama dari yang sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 78 KUHP, termasuk dalam hal ini ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yaitu masa daluwarsa “seumur hidup” bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, sebagaimana yang didalikan Pemohon. Oleh karena itu, jika dalil Pemohon diikuti, hal tersebut jelas semakin berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, bagi tersangka/terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat berkaitan dengan masa daluwarsa yang ada saat ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah konstitusional. Namun demikian, apabila berkenaan dengan masa tenggang waktu daluwarsa tersebut akan dilakukan perubahan tentang lama tenggang waktunya, maka takaran rasa keadilan menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yang merupakan representasi dari politik hukum negara dalam merepresentasikan kehendak rakyat yang menjadi bagian dari criminal policy yang secara konsisten menjadi pendirian Mahkamah selama ini. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan jangka waktu daluwarsa dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstitusional yang merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana. [3.13] Menimbang bahwa dengan tetap relevan memberlakukan daluwarsa masa penuntutan dalam Pasal 78 KUHP, dan ketentuan norma dimaksud dinyatakan konstitusional, maka permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana dengan adanya rasa ketidakadilan bagi korban peristiwa pidana yang 100 secara riil tersangka/terdakwanya ditemukan baik yang kemudian diajukan dalam persidangan pengadilan maupun tidak dilakukan penyidikan/penuntutan dengan alasan telah melewati masa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP. Terhadap hal yang demikian, Mahkamah berpendapat, penerapan ketentuan norma Pasal 78 KUHP tidak berarti menghilangkan hak korban dan/atau keluarga korban untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang terhindarkan dari tuntutan pidana karena diuntungkan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 78 KUHP. Bentuk pertanggungan jawab dimaksud sesungguhnya bisa ditempuh oleh korban tindak pidana dengan tuntutan ganti rugi dengan penggabungan bersama-sama dengan tuntutan pidana [vide Pasal 98 ayat (1) KUHAP]. Namun, oleh karena terhadap perkara pidana yang bersangkutan telah dinyatakan tidak dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah daluwarsa, dan oleh karenanya hak untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi telah tertutup, maka bagi korban pelaku tindak pidana sebenarnya masih dapat menempuh cara dengan mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun, oleh karena tuntutan secara keperdataan demikian diperlukan biaya yang tidak murah/ringan, maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil terkait pertanggungjawaban ini, pada waktu yang akan datang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur kewajiban negara dalam memberikan pertanggungjawabannya tersebut berupa kompensasi yang sesuai terhadap korban dan/atau keluarga korban. Sehingga, dengan demikian negara dapat menciptakan kesetimpalan dan keadilan yang berujung pada terciptanya rasa aman, dan damai serta menumbuhkan rasa percaya terhadap kinerja negara dalam upaya penegakan hukum pidana. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai daluwarsa masa penuntutan tindak pidana sebagaimana Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, serta ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 terhadap Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. 101 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, 102 serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah tttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa