86/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 86/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama N I K : : Ardian Aldiano 3578221903890003 Alamat : Cipta Menanggal 01/14, RT 005, RW 005, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 2020 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2020 memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Joko Sutrisno, S.H., dan Totok Surya, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat pada Sitomgum & Co. | Law Office, berkedudukan hukum di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 196/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor 86/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 November 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493], menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076], menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 3 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53], sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat FINAL. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, lebih lanjut ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2. Bahwa, PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 4 pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 3. Bahwa, PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam naungan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 4. Bahwa, merujuk kepada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 5. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby dan dituntut oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan TUNTUTAN [Bukti P-4] sebagai berikut: 5 1) Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara. 3) Menetapkan barang bukti: ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter; ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter; ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter; ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter; ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter; ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter; ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter; ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter; ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 24(dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter; ✓ Kode 26(dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan. 6 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara 6. Bahwa, sebenarnya PEMOHON sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan pada Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS) [Bukti P-5 dan Bukti P-6]; 7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, PEMOHON yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] yang dimohonkan pengujian mempunyai kedudukan hukum (Iegal standing) dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai PEMOHON, dalam Permohonan Pengujian Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062], selanjutnya disebut UU Narkotika. 1) Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika: ”Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang POHON, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”; 2) Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang POHON atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur 7 hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”; BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. III. ALASAN-ALASAN DAN/ATAU POKOK-POKOK PERMOHONAN Ruang Lingkup Pasal yang diuji: Ketentuan Rumusan Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan l dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 8 denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga). Dasar Konstitusional yang digunakan: Ketentuan Rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Alasan-Alasan Permohonan: 1. Bahwa, setelah berdiskusi dengan Tim Kuasa Hukum PEMOHON mengenai nasihat-nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ UU Narkotika terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan Perkara Nomor 86/PUU-XVlll/2020, maka disusunlah perbaikan permohonan ini, sebagai berikut; 2. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang secara spesifik dan aktual sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Perkara Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby dan dituntut oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan TUNTUTAN [Bukti P-4] sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 9 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara. 3) Menetapkan barang bukti: ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter; ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter; ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter; ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter; ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter; ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3(tiga) sentimeter; ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6(enam) sentimeter; ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8(delapan) sentimeter; ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter; ✓ Kode 20 dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter; ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter; ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter; ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 27(dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan. 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara yang sebenarnya sedang menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan dari kecanduan ganja di Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS), Jalan Gunung Raya Nomor 7, RT 004 RW 011, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, Negara Republik Indonesia. [Bukti P-5 dan Bukti P-6]; 10 3. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ UU Narkotika, adalah untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu kebersamaan kedudukan di dalam hukum, sesuai dengan amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai amanah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa, ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON berupa tidak diterapkannya Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika yang mengatur “Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana” juncto Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika yang mengatur “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” juncto Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatur “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” juncto Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” yang seharusnya dapat menjadi Pasal alternatif untuk diterapkan kepada PEMOHON bilamana terdapat tafsir ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Dalam arti, bilamana sudah terdapat tafsir ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, maka barang bukti Narkotika Golongan l Jenis Tanaman yang tidak memenuhi rumusan tafsir ‘POHON’, dapat dihitung gramatur secara manual; 11 5. Bahwa, sebagai akibat dari tidak didapatkannya tafsir kata ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ UU Narkotika, yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang setiap tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga yang berukuran lain-lain, karena semua disebut ‘POHON’. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya batasan tafsir kata ‘POHON’ itu sendiri pada UU Narkotika. Meskipun harus diakui, bahwa pada akhirnya hal yang demikian harus dibuktikan di Pengadilan, akan tetapi, bilamana dari seluruh Aparat Penegak Hukum dari hulu ke hilir tidak dapat menemukan rumusan pemaknaan atau tafsir kata ‘POHON’ dalam UU Narkotika itu sendiri, maka kedudukan di dalam hukum serta untuk mendapatkan hak konstitusional yaitu jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum baik bagi PEMOHON, dan para tersangka, atau terdakwa yang sedang menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidananya karena perbuatan menanam Narkotika Golongan l dalam bentuk tanaman, tidak akan didapatkan, karena berapapun ukuran tanaman tersebut, pendek atau tinggi, sama-sama disebut sebagai ‘POHON’. 6. Bahwa, tidak diberikannya makna atau tafsir kata ‘POHON’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut, jelas telah mengakibatkan hilangnya hak Warga Negara Indonesia untuk kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa, hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 12 8. Bahwa, hak atas jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 9. Bahwa, definisi pohon dalam terang hukum positif Negara Republik Indonesia, dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, “Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah” http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf [BUKTI P-7]; 10. Bahwa, definisi herba, perdu, pohon telah terang dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/ [BUKTI P-8] yang merumuskan bahwa: a. POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler]; b. POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter, https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+ feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF -8) [Baker]; c. POHON adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [Prosea]; 14. Bahwa, definisi pohon juga ditemukan pada Tinjauan Pustaka sebuah Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada: http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%20II.p df?sequence=4&isAllowed=y yang memberikan devinisi, bahwa pohon tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter {(500 sentimeter/16 kaki/16 feet) (Greenaway, 1997)} [BUKTI P-9]; 13 15. Bahwa, dengan bias-nya definisi pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, mengakibatkan tumbuhan ganja atau tanaman Narkotika Golongan l dengan tinggi 0,1 sentimeter pun, disebut sebagai pohon; 16. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang saat ini sebagai pasien rawat jalan Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS) dari kecanduan ganja akibat alternatif pengobatan kejang yang sedang di dudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana atas perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara; 17. PEMOHON kedapatan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik, yang masing-masing tinggi tanamannya sebagai berikut: ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter; ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter; ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter; ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter; ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter; ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter; ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter; ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter; ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter; 14 ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; 18. Bahwa, keseluruhan barang bukti dari kode 1 (satu) hingga kode 27 (dua puluh tujuh) sama sekali tidak ditemukan kesamaan tinggi tanaman yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, “POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah” dan/atau situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tautan: https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/ yang merumuskan bahwa: a. POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler]; b. POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter, https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+ feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF -8) [Baker]; c. POHON adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [Prosea]; dan/atau Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tautan: http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%20II.p df?sequence=4&isAllowed=y yang memberikan devinisi, bahwa POHON adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter {(500 sentimeter/16 kaki/16 feet) (Greenaway, 1997)}. 19. Bahwa, dengan tidak dimaknainya tafsir ‘POHON’ pada Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang MENUNTUT PEMOHON seperti pada tautan: 15 https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020, yaitu sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara. 3) Menetapkan barang bukti: ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter; ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter; ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter; ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter; ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter; ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter; ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter; ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter; ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter; ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter; ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter; ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter; ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter; ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter; 16 ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter dan Handphone warna putih merk iPhone nomor 082335321001 dirampas untuk dimusnahkan. 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). 20. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan FIDELIS ARIE SUDEWARTO alias NDUK anak dari FX SURAJIYO oleh Kejaksaan Negeri Sanggau pada tautan http://sipp.pn-sanggau.go.id/detil_perkara [BUKTI P- 10] yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juli tahun 2017, yang MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Menjatuhkan pidana FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO berupa pidana penjara 05 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara. 3) Menyatakan barang bukti berupa: (1) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik. Diberi kode 1. (2) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik. Diberi kode 2. (3) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik. Diberi kode 3. 17 (4) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 4. (5) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 5. (6) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 6. (7) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 7. (8) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 8. (9) 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 9. (10) 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman diduga narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Diberi kode 10. (11) 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan diduga hasil olahan narkotika jenis tanaman ganja. Diberi kode 11. (12) 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW. (13) 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu. (14) 1 (alat) pengukur suhu ruangan. (15) 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 mililiter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alcohol yang belum digunakan. (16) 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mililiter warna putih yang masing- masing didalamnya terdapat carian alcohol yang sudah terpakai. (17) 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi. (18) 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik. 18 (19) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau. (20) 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai. (21) 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako. (22) 1 (satu) set panik alat kukus terbuat dari steinles. (23) 1 (satu) buah buku dengan judul green flower. (24) 1 (satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible. (25) 1 (satu) buah buku dengan judul marijuana plant care. (26) 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat? (27) 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja. (28) 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana. (29) 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual. (30) 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy. (31) 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7. Dirampas untuk dimusnahkan. (1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto. Dikembalikan kepada Terdakwa. (2) 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY. (3) 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY Dikembalikan kepada saksi TRI RAMAN JAYA. 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 21. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan MISLAN alias LAN oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tautan: http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/index.php/detil_perkara, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Juli tahun 2018, yang MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Perkara Nomor 1512/Pid.Sus/ 2018/PN Lbp [Bukti P-11] memutuskan: 1) Menyatakan terdakwa “Mislan als Lan“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair; 19 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Mislan als Lan“ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: • 126 (seratus dua puluh enam) batang pohon ganja ditanam pada wadahnya Dirampas untuk dimusnahkan; 4) Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebasar Rp2.000.- (dua ribu rupiah); 23. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan ERNANDIE AMIDARMO pada tautan: https://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara, yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Februari tahun 2019, yang MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara dengan perkara Nomor 1203/Pid.Sus/ 2019/PN Dps [Bukti P-12] memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa ERNANDIE AMIDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Ttahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNANDIE AMIDARMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: (1) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja (kode 01) (2) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja (kode 02) (3) 1 (satu) pot beton besar berisi 1 (satu) pohon besar diduga pohon ganja (kode 03) 20 (4) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 2 (dua) pohon besar diduga pohon ganja (kode 04A dan kode 04B) (5) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 2 (dua) pohon besar diduga pohon ganja (kode 05A dan kode 05B) (6) 1 (satu) pot plastik besar warna hitam berisi 3 (tiga) pohon besar diduga pohon ganja (kode 06A, kode 06B, dan kode 06C) (7) 1 (satu) pot plastik kecil warna hijau berisi 1 (satu) pohon kecil diduga pohon ganja (kode 07) (8) 9 (sembilan) pot plastik kecil warna hitam masing-masing berisi satu pohon kecil diduga pohon ganja (kode 08, kode 09, kode 10, kode 11, kode 13, kode 14, kode 15, kode 16, kode 17) (9) 1 (satu) pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) pohon kecil diduga pohon ganja (kode 12) (10) 1 (satu) kotak plastik berisi daun, biji diduga ganja berat bersih 19,10 gram (kode 18) (11) 1 (satu) kotak plastik berisi daun, biji diduga ganja 7,14 gram (kode 19) (12) 1 (satu) toples plastik bening berisi daun, biji diduga ganja berat bersih 2,43 gram (kode 20A) dan 1 (satu) linting rokok diduga rokok ganja berat bersih 0,64 gram (kode 20B) (13) Kertas pelinting rokok (14) 1 (satu) buah cetok (15) 1 (satu) karung pupuk organik (16) 1 (satu) gulung selang (17) 1 (satu) buah ember warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan 4) Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 24. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada Tuntutan IURII CHERNOV pada tautan: http://sipp.pn-denpasar.go.id/index.php/detil_perkara, yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2020, yang MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 21 memeriksa dan mengadili perkara dengan perkara Nomor 513/Pid.Sus/ 2020/PN Dps [Bukti P-13] memutuskan: 1) Menyatakan terdakwa IURII CHERNOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menanam dan memelihara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara; 3) Menyatakan barang bukti berupa: (1) 1 (satu) toples kaca berisi 4 paket bunga kering ganja, berat bersih: 18 gram [kode B1], 9 gram [kode B2], 10 gram [kode B3], 5 gram [kode B4]; (2) 1 (satu) toples kecil berisi daun kering ganja berat bersih 12 gram [kode C]; (3) 1 (satu) toples berisi batang kering berat bersih 1 gram [kode D]; (4) 1 (satu) kardus berisi daun kering ganja berat bersih 197 gram [kode E]; (5) 1 (satu) toples berisi daun kering ganja berat bersih 338 gram [kode F]; (6) 14 (empat belas) pot berisi bibit tanaman ganja [kode G]; (7) 14 (empat belas) kecambah dalam mangkok kaca kecil [kode H]; (8) 2 (dua) timbangan elektrik; (9) 1 (satu) alat press; (10) 1 (satu) saringan; (11) 1 (satu) alat isap; (12) 2 (dua) kotak kertas papir; (13) 2 (dua) korek api gas; (14) 1 (satu) hp Oppo; (15) 2 (dua) hp Vivo; (16) 1 (satu) cerobong; (17) 1 (satu) lampu UV; (18) 2 (dua) kipas angin; (19) 1 (satu) pengukur suhu; (20) 3 (tiga) bungkus pupuk; (21) 1 (satu) mesin air cooler; (22) 5 (lima) lampu sorot; (23) 2 (dua) plastik media tanah; (24) 2 (dua) plastik media campuran tanah; (25) 2 (dua) pipa media tanah; 22 (26) 1 (satu) rangkaian kipas blower; (27) 8 (delapan) pot kecil berongga; (28) 13 (tiga belas) pot kecil warna merah; (29) 15 (lima belas) pot kecil warna coklat; (30) 7 (tujuh) pot sedang warna merah; (31) 17 (tujuh belas) pot sedang warna hitam; (32) 45 (empat puluh lima) pot besar hitam; (33) 2 (dua) kantong tanah; (34) 4 (empat) pot besar berisi tanah; (35) 4 (empat) alat siram tanaman; (36) 1 (satu) cetok; (37) 1 (satu) corong plastik; (38) 3 (tiga) plastik polibag; (39) 1 (satu) takaran air plastik; (40) 2 (dua) keranjang plastik; (41) 2 (dua) blender; (42) 2 (dua) jerigen warna putih; (43) 1 (satu) lemari triplek; [Dirampas untuk dimusnahkan] 4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah); 5) Bahwa, dari kelima perkara pidana para penanam ganja dengan perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, 1512/Pid.Sus/2018/PNLbp, 1203/ Pid.Sus/ 2019/PN Dps, 513/Pid.Sus/2020/PN Dps, dan 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby dapat dilihat dengan terang benderang adanya disparitas hukum dalam tiap-tiap perkara. Termasuk diantaranya mulai dari pemilihan pasal berapa dalam UU Narkotika yang akan diterapkan kepada tersangka dalam pemeriksaan Berkas Perkara pada tingkat Penyidikan POLRI atau BNN, hingga pasal berapa dalam UU Narkotika yang akan diterapkan kepada terdakwa dalam pelimpahan usai P21 di tingkat Kejaksaan. Sedangkan, perbuatan yang diperbuat oleh masing-masing terdakwa adalah sama, yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan l dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang ‘POHON’. Sehingga, kepada setiap masing-masing akan berpengaruh pada lamanya TUNTUTAN yang dimintakan Penutut Umum pada masing-masing perkara; 23 25. Bahwa, hal ini merupakan akibat dari sebuah sebab, karena kata ‘POHON’ itu sendiri tidak diberikan tafsir yang jelas pada UU Narkotika, seperti halnya pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan, “POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah” dan/atau situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tautan: https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/ yang merumuskan bahwa: a. POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler]; b. POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter, https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter +feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=U TF-8) [Baker]; c. POHON adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [Prosea]; dan/atau Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tautan: http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25339/Chapter%20II.p df?sequence=4&isAllowed=y yang memberikan devinisi, bahwa POHON adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi minimal 5 (lima) meter {(500 sentimeter/16 kaki/16 feet) (Greenaway, 1997)}. 26. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan PEMOHON, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan PEMOHON tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari; 27. Dengan merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditafsirkannya kata ‘POHON’ pada Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara Indonesia untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta 24 hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang tidak memberikan tafsir secara pasti terhadap kata ‘POHON’ telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas serta bukti-bukti terlampir, maka PEMOHON dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan/atau POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter; 3. Menyatakan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘POHON’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa POHON adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan/atau POHON adalah tumbuhan berkayu yang 25 mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. - atau - Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Kuasa Perbaikan Permohonan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekam Medis Rehabilitasi Narkotika Yayasan Gagas Tahun 2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekam Medis Rehabilitasi Narkotika Yayasan Gagas Tahun 2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Screenshoot website https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya- herbaperdu-dan-pohon/; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Screenshoot website http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789 /25339/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y 26 10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshoot website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Screenshoot website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1512/Pid.Sus/2018/PN Lbp; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Screenshoot website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1203/Pid.Sus/2019/PN Dps; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Screenshoot website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Dps. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 27 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU 35/2009) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 28 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ UU 35/2009 yang menyatakan: Pasal 111 ayat (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 29 pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti SIM atas nama Ardian Aldiano) yang menjelaskan dirinya memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak-hak tersebut potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon saat ini sedang menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby karena didakwa telah menanam 27 tanaman ganja secara hidroponik yang memiliki tinggi tanaman antara 3 sentimeter sampai dengan 40 sentimeter. Pemohon dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU 35/2009, dan oleh karena itu, Penuntut Umum menuntut Pemohon untuk dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair selama 3 bulan penjara. Selain itu Pemohon juga merupakan pecandu ganja yang sedang melakukan rehabilitasi medis; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak diberikannya batasan tafsir kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon karena keadaan ini menjadi peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang- wenang dalam melakukan penuntutan terhadap orang atau tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga yang berukuran lainnya, karena berapapun tinggi dari tanaman ganja yang ditanam kesemuanya disebut sebagai ’pohon’. Hal ini juga menciptakan disparitas hukum yang dapat dilihat dari beberapa tuntutan hukum maupun putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus-kasus pidana kepemilikan tanaman ganja yang melebihi berat 1 kilogram atau 5 (lima) batang pohon; 30 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Disamping Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon disebabkan karena tidak ditafsirkannya batasan kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yang mengatur pidana bagi setiap orang yang menanam, memiliki, memelihara, membeli, atau menjual tanaman Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon. Sementara itu, anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial juga dialami oleh Pemohon yang saat ini sedang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya akibat dituntut dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang- undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ UU 35/2009, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara); 31 1. Bahwa menurut Pemohon, akibat dari tidak ditafsirkannya kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah memberikan peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap setiap orang atau tersangka yang didapati menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,1 sentimeter hingga ukuran tinggi batang yang lainnya untuk dilakukan penuntutan tanpa melihat tinggi rendahnya tanaman ganja atau tanaman Narkotika Golongan I yang dimiliki tersangka/terdakwa, hal ini disebabkan karena semua tanaman Narkotika Golongan I disebut sebagai ‘pohon’. 2. Bahwa menurut Pemohon, kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian pohon dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU 18/2013) yang menyatakan, “Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah”, dan/atau pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter. 3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan 27 barang bukti berupa batang pohon ganja yang ditemukan oleh Penyidik, kepemilikan tanaman ganja Pemohon tidak memenuhi kriteria kesamaan tinggi batang pohon sebagaimana terdapat pada definisi kata ‘pohon’ dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. 4. Bahwa menurut Pemohon, tidak dimaknainya tafsir kata ‘pohon’ pada Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 mengakibatkan terjadinya disparitas hukum terhadap perkara-perkara kepemilikan tanaman Narkotika Golongan I termasuk dalam hal pemilihan pasal berapa dari UU 35/2009 yang akan diterapkan kepada tersangka dalam pemeriksaan Berkas Perkara pada tingkat Penyidikan Polri atau BNN, hingga pasal berapa yang akan diterapkan kepada terdakwa dalam pelimpahan usai P21 di tingkat Kejaksaan. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa adalah sama yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, hal ini kemudian mempengaruhi berapa lamanya tuntutan yang dimintakan Penuntut Umum pada masing-masing perkara. 32 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan bahwa ‘pohon’ adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah, dan/atau ‘pohon’ adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 (lima) meter. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah (1) Apakah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 dan (2) Apakah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah menciptakan disparitas hukum pidana narkotika. Namun, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa kejahatan atau tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius dan kompleks serta menantang yang dihadapi dunia saat ini. Kejahatan ini merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara karena melingkupi dimensi 33 terdampak yang sangat luas, mulai dari dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan dimensi kesehatan. Kejahatan atau tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih serta menyasar korban dari berbagai golongan sosial, usia, dan jenis kelamin. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan lagi menjadi permasalahan nasional suatu bangsa, tetapi merupakan permasalahan bangsa-bangsa di dunia, oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia telah melakukan pengawasan terhadap peredaran, penggunaan dan kejahatan narkotika melalui United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropics Substances pada tahun 1988. Indonesia yang menjadi negara pihak dan ikut menandatangani hasil konvensi, melakukan ratifikasi konvensi melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropics Substances. Sebagai komitmen terhadap hasil konvensi, Indonesia memberikan perhatian khusus pada penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa mengabaikan manfaat bagi bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan. Komitmen ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di dunia yang terus mengalami peningkatan, sebagaimana juga terjadi di Indonesia, berdasarkan data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat sekurangnya 4,7 juta jiwa generasi bangsa yang terpapar narkotika. Sedangkan, jenis narkotika dengan jumlah pemakai terbanyak di Indonesia maupun di tingkat dunia, pada tahun 2018 sejumlah 192 juta pengguna narkotika (UNODC, World Drug Report 2020, Drug Use and Health Consequences, Second Booklet) menggunakan narkotika jenis cannabis atau di Indonesia dikenal dengan nama ganja. Saat ini, Indonesia bukan lagi sekadar negara transit yang melayani pasar ilegal perdagangan narkotika tapi telah berkembang menjadi pasar bagi pengguna (konsumen), bahkan di ASEAN Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkotika. Sehingga kerjasama internasional diperlukan dalam memberantas peredaran gelap narkotika, karena akan sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika sendiri, meskipun dalam hubungan kerjasama tersebut tetap harus memperhatikan dan menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara lain. 34 [3.11.2] Bahwa narkotika memiliki dampak yang sangat negatif, pengaruhnya tidak hanya merusak secara fisik namun juga secara psikis bagi pemakai apalagi pecandunya, namun di sisi lain narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika sendiri terbagi ke dalam tiga golongan berdasarkan UU 35/2009 dan merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak serta susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti overdosis, penyakit menular HIV atau Hepatitis C serta kematian dini, gangguan kesehatan psikis, dan fungsi sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan mencari dan tetap bekerja serta kemiskinan dalam jangka panjang jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat karena akan menimbulkan ketagihan serta ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang sangat terbatas serta dalam pengawasan yang ketat dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk kepentingan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Hal ini disebabkan karena Narkotika Golongan I memiliki potensi besar menciptakan ketergantungan kepada pemakainya. Adapun yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I adalah tanaman opium dan olahannya, tanaman ganja, tanaman koka dan olahannya, serta berbagai bentuk stereo kimia yang menyerupai ketiga tanaman ini. Sedangkan Narkotika Golongan II dan Golongan III dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan hanya jika menjadi pilihan terakhir dan digunakan dalam jumlah terbatas dan tertentu, sebagai contoh adalah morfin. Oleh karena dampak buruk dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan bagi terwujudnya cita- cita luhur negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata, diperlukan peran negara dalam melindungi sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya. Hal ini yang menjadi tujuan dari dibentuknya UU 35/2009 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 35 [3.12] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata ‘pohon’ sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa yang menjadi permasalahan konstitusionalitas dalam Permohonan a quo adalah apakah benar rumusan kata ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain dari itu, secara lebih spesifik apakah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. Terhadap permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah di dalam mempertimbangkan rumusan kata ‘pohon’ yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009, tidak dapat dipisahkan dan harus memperhatikan pengertian kata ‘pohon’ dari beberapa sumber dan pendapat ahli sebagai berikut: Pertama, arti kata ‘pohon’ menurut KBBI: pohon/po·hon/ n (1) tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu: - - asam; -- mangga; (2) bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar; pangkal; (3) asal mula; pokok sebab. Kedua, pengertian pohon menurut ahli botani bernama Baker dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Silvikultur, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 menyatakan, “pohon merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang dan memiliki bentuk yang jelas dengan tinggi tidak kurang dari 8 kaki (2,438 meter)”. Ketiga, menurut Dengler, pohon diartikan sebagai suatu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang jelas dengan tinggi minimal 5 meter. Keempat, pengertian pohon menurut Kepmenhut 353/Kpts- II/1986 adalah tumbuh-tumbuhan berkayu yang memiliki batang setinggi dada 10 sentimeter atau lebih. Kelima, pohon yang dalam bahasa Inggris disebut tree, menurut kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster diartikan sebagai a. tanaman tahunan berkayu yang memiliki batang utama tunggal yang memanjang, umumnya dengan sedikit atau tidak ada cabang di bagian bawahnya; b. semak atau herba yang memiliki bentuk menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Keenam, pengertian pohon menurut Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 36 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah. Bahwa dengan mendasarkan pada definisi pohon di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan berkayu, yang memiliki bentuk yang jelas yaitu memiliki akar, batang dan daun yang jelas ataupun tumbuhan yang memiliki bentuk yang menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Sedangkan terkait dengan klasifikasi ketinggian pohon berdasarkan rumusan definisi yang diberikan oleh para ahli botani, Kepmenhut maupun oleh UU 18/2013 ternyata adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti untuk dapat menggambarkan klasifikasi ketinggian yang sama persis antara satu pohon dengan pohon lainnya. Selain itu, pengklasifikasian terhadap tinggi pohon dapat terjadi karena kebutuhan dan relevansi secara kontekstual dari perumus definisi tersebut. Lebih lanjut pengertian pohon sebagaimana terdapat dalam UU 18/2013 harus dinyatakan demikian karena undang-undang ini mengatur terkait dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana salah satu fokus utama pengaturannya adalah pencegahan pembalakan liar terhadap hasil hutan kayu berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan. Hasil hutan kayu yang dimaksud dalam UU 18/2013 adalah kayu yang berasal dari pohon yang memiliki definisi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. Sementara itu secara universal, pengertian pohon yang dikenal oleh masyarakat luas adalah tumbuhan yang memiliki struktur dari pucuk, daun, ranting, dahan, bunga, buah, batang serta akar di mana batang memiliki kekerasan tertentu. Pemahaman terhadap beberapa pemaknaan pohon yang berkembang di masyarakat, meski seringkali secara keilmuan tumbuhan tidak sesuai dengan pengklasifikasian tumbuhan namun tetap digunakan dan tidak ada kerancuan pemahaman atau penafsiran lain termasuk persepsi terhadap tumbuhan dimaksud. Sebagai contoh, masyarakat menyebut tanaman pisang dengan sebutan ‘pohon pisang’ meskipun secara pembagian klasifikasi tumbuhan tanaman pisang tidak masuk dalam kategori ‘pohon’ karena batang tanaman pisang bukanlah batang sejati yang berkayu, namun tidak ada suatu keraguanpun apabila menyebutkan batang pohon pisang maka yang dimaksud adalah batang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis serta mengandung banyak air. Pemahaman seperti ini, dalam ilmu 37 botani dikenal dengan istilah ‘pohon semu’, namun tetap saja merupakan bagian dari kualifikasi pohon pada umumnya. [3.12.2] Bahwa selanjutnya penggunaan kata pohon dalam rumusan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 terhadap tanaman Narkotika Golongan I, lebih menekankan kepada pemahaman terhadap penggambaran atau persepsi suatu tumbuhan berkayu yang memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal demikian dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih mengenal kata pohon dibandingkan dengan kata perdu dalam mengklasifikasikan suatu tanaman berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah meskipun tanaman tersebut tidak memenuhi ukuran ketinggian tertentu dari sebuah pohon sebagaimana didefinisikan oleh para ahli botani. Bahwa tanaman Narkotika Golongan I yang meliputi tanaman Papaver Somniferum L, tanaman koka, dan tanaman ganja (Lampiran I UU 35/2009) merupakan tanaman yang batangnya berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tinggi dari tanaman Narkotika Golongan I berkisar dari 1 (satu) meter hingga maksimal 6 (enam) meter, misalnya untuk tanaman ganja atau yang dikenal dengan nama latin cannabis sativa (UNODC, Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products, Manual for Use by National Drug Analysis, New York, 2019). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ciri-ciri, baik secara taksonomi maupun morfologi dari tanaman Narkotika Golongan I, maka perumusan kata pohon sebagaimana yang terdapat dalam UU 18/2013 tidak dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan tanaman jenis ini, karena tanaman Narkotika Golongan I tidak memenuhi rumusan memiliki batang berkayu yang dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah ataupun diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Bahwa dengan uraian argumentasi tersebut di atas, maka apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk mengadopsi pengertian ‘pohon’ dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 sama dengan kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 justru akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pemahaman terhadap tanaman Narkotika Golongan I itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 38 Perundang-undangan dalam Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang- undangan menyatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dan berbeda dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Terlebih berkaitan dengan pengertian ‘pohon’ dalam tanaman Narkotika Golongan I yang secara terminologi dibawa ke dalam pemaknaan yang lebih sederhana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat negara untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang amat membahayakan generasi bangsa, di mana di dalamnya diperlukan langkah-langkah luar biasa salah satunya adalah kemudahan regulasi dan aspek penerapannya, termasuk salah satunya adalah UU 35/2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, telah jelas ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perlunya penafsiran kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah kata ‘pohon’ dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 menurut Pemohon telah menciptakan adanya disparitas hukum pidana narkotika. Terhadap hal demikian, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa negara yang berdasarkan atas hukum pada dasarnya memberikan kebebasan dan independensi kepada hakim dalam mengadili suatu perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun dalam memutuskan perkara. Pengertian disparitas secara universal adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Meskipun demikian, disparitas dalam perspektif putusan hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus, yang mana tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur-unsur 39 dari norma dan ancaman pidana dalam delik pidana yang bersangkutan. Di samping hal tersebut, faktor-faktor mendasar lainnya yang menjadi pertimbangan hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti dalam persidangan, termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian hakim setelah mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Sementara itu, UU 35/2009 sendiri telah memberikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengedar, pengguna, atau pencandu narkotika. Dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakan sarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU 35/2009 pada dasarnya akan mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkoba agar tidak melanggar hukum (deterrent effect). [3.13.2] Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13.1] tersebut di atas, penting ditegaskan juga, dalam mengadili suatu perkara hakim secara universal akan melakukan tahapan masing-masing, mengkonstatir (menemukan peristiwanya), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terjadi) dan mengkonstituir (menemukan/menentukan hukumnya), oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhirnya adalah putusan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan kata pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) telah menyebabkan terjadinya disparitas hukum pidana narkotika adalah kesimpulan yang sumir dan tidak berdasar. Terlebih, banyak faktor penentu yang menjadikan putusan hakim mempunyai strafmaat (berat ringannya masa pemidanaan) yang berbeda-beda, karena di samping hal tersebut sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, hal lain yang bersifat fundamental adalah dikarenakan perbedaan karakter perkara antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu perbedaan jenis dan berat ringannya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim 40 terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak serta-merta dapat dikatakan adanya disparitas, baik dalam hukum pidana pada umumnya maupun dalam hukum pidana narkotika pada khususnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan telah terjadinya disparitas hukum pidana narkotika yang dikarenakan tidak terdapatnya penafsiran kata ‘pohon’ dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 41 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul 42 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca