85/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 85/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Mei 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Ahmad Soffan Aly, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 April 2025, memberikan kuasa kepada Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H., Misbahul Munir Ali., S.H., M.H., Dr. Dewa Krisna Prasada, S.H., M.H., I.G. Druvananda Abhiseka, S.H., M.H., I.G. Sadian Dwi Ratmadja, S.H., M.H., Sunarto Efendi, S.H., Ferdian Zakiy Saputra, S.H., dan Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Nomor 85/PUU-XXIII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 85.85/PUU/TAP.MK/Panel/05/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Mei 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 85.85/PUU/TAP.MK/HS/05/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Mei 2025; c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel pada tanggal 27 Mei 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 17 Juni 2025, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya pada pukul 11.00 WIB, padahal perbaikan permohonan paling lambat diserahkan pada tanggal 10 Juni 2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Mei 2025, hlm.29], sehingga perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu. Terhadap hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Panel kepada Pemohon, dan Pemohon telah pula mengakui perihal 3 perbaikan permohonannya yang telah lewat waktu [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Juni 2025, hlm.3 s.d. hlm.5]; e. bahwa pada tanggal 19 Juni 2025, Mahkamah menerima surat Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025, dengan alasan bahwa terdapat kekurangan yang harus disempurnakan oleh Pemohon karena berkaitan dengan legal standing Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki permohonannya. Selain itu, pada bagian Petitum juga perlu disempunakan karena terdapat kesalahan tata letak kalimat yang akan menjadi norma yang berlaku secara umum atau erga omnes jika dikabulkan. f. bahwa terhadap surat Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan Perkara a quo, Mahkamah membuka sidang kembali dengan agenda Konfirmasi Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan, yang dilaksanakan pada hari Senin, 23 Juni 2025, pukul 08.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan, pada pokoknya membenarkan perihal pencabutan perkara a quo dengan alasan salah satunya adalah karena masih terdapat hal yang perlu disempurnakan dari permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Juni 2025, hlm.1]; g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Juni 2025, telah berkesimpulan 4 perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 6 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait