85/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 85/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Gelatik Griya Bintaro Blok E5, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Rayam II No. 62B, RT 002/RW 014, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Mario Angkawidjaja, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kampung Lembursawah, RT 006 RW 001, Kelurahan Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Miko Susanto Ginting, S.H., M.A., adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat dan berkedudukan hukum di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, 2 Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Bank Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan ahli Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan; Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Bank Indonesia, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan, dan Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 85/PUU-XXII/2024 pada 17 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1 Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 1.2 Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU No. 24/2003”) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU No. 8/2011”) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48/2009”) (Bukti P-03, P-04, dan P-05), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.3 Bahwa Pasal 9 ayat (2) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 15/2019”) (Bukti P-06 dan P-07), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.4 Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 2/2021”) (Bukti P-08), menyatakan: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 1.5 Bahwa UU No. 4/2023 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur 4 dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”; 1.6 Bahwa sebagai “the guardian and the sole interpreter of constitution”, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan atau pasal, kata, atau frasa di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan norma dan nilai-nilai konstitusi. Sehingga, terhadap pasal, kata, atau frasa di dalam undang-undang yang memiliki makna yang bertentangan dengan desain ketatanegaraan, yang menjadikan desain atau struktur ketatanegaraan menjadi tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Penafsiran ini penting guna memastikan desain atau struktur ketatanegaraan Indonesia bersifat koheren sehingga menimbulkan kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materil UU No. 4/2023 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 2.1. Kedudukan Hukum PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau 5 d. lembaga negara.”; 2. Bahwa, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON terlebih dahulu menguraikan kualifikasi PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi sebagai pengajar Hukum Tata Negara yang juga mengajar materi perkuliahan berkaitan dengan hukum lembaga negara pada badan hukum perguruan tinggi Universitas Djuanda, Bogor yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, serta mempunyai perhatian besar terhadap aspek-aspek lembaga negara independen (Bukti P-09 dan P-10); b. Bahwa PEMOHON II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi sebagai pengajar Hukum Tata Negara yang juga mengajar materi perkuliahan berkaitan dengan hukum lembaga negara pada badan hukum perguruan tinggi Universitas Islam Bandung yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, serta mempunyai perhatian besar terhadap aspek-aspek lembaga negara independen (Bukti P-11 dan P-12); 6 c. Bahwa PEMOHON III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-13 dan Bukti P- 14) sekaligus juga merupakan nasabah Bank Perkreditan Rakyat; 2.2 Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON 1. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (Bukti P-15 dan P- 16); 2. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang 7 concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995) (Bukti P-17, P-18, dan P-19); 3. Bahwa 5 (lima) syarat munculnya kerugian hak konstitusional sebagaimana dipersyaratkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di dalam angka 1 di atas, akan diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai kepentingan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 berupa kepentingan akan adanya suatu sistem perbankan dan moneter yang independen, serta pembagian urusan yang tepat diantara lembaga-lembaga tersebut berdasarkan doktrin constitutional monetary (monetary constitutionalism). Secara teoritik, lembaga constitutional monetary ini adalah lembaga-lembaga yang menjalankan tata kelola sistem moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, dan LPS, yang berdasarkan konstitusi Indonesia haruslah independen, dan dijauhkan dari intervensi eksternal, sehingga tata kelola sistem moneter dapat dilakukan melalui pertimbangan teknokratik, tanpa intervensi politik, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” PARA PEMOHON juga mempunyai hak konstitusional untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepentingan dan hak konstitusional tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 8 Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. yang mana kepentingan dan hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar karena keberadaan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU 24/2004, Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004, dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016; 2. Bahwa PEMOHON I adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Djuanda, Bogor dalam bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Negara Indonesia atas nama diri PEMOHON I (Bukti P-20); 3. Bahwa salah satu fokus kajian dari PEMOHON I adalah terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga regulator independen, yang menurut PEMOHON I adalah salah satu capaian dalam reformasi kelembagaan pasca jatuhnya Soeharto pada 1998; 4. Bahwa PEMOHON II adalah seorang dosen dan peneliti Universitas Islam Bandung dalam bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Central Asia (Bukti P-21); 5. Bahwa salah satu aspek ketatanegaraan yang menjadi fokus kajian dari PEMOHON II adalah terkait dengan kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia; 6. Bahwa PEMOHON III sebagai Perorangan WNI juga merupakan nasabah yang memiliki tabungan atau simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (NBP) 31 Jatinangor (Bukti P-22); 7. Bahwa kepentingan dan hak PEMOHON III sebagai nasabah sebuah Bank Perkreditan Rakyat dapat terdampak secara langsung oleh pelaksanaan kewenangan LPS. Secara empiris, 9 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang paling banyak dilikuidasi oleh LPS. Hanya dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 29 April 2024 saja, terdapat 10 Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi oleh LPS dengan pembayaran klaim sebesar Rp237 miliar terhadap 42.248 nasabah (Bukti P-23). Mengingat besarnya kewenangan LPS tersebut, maka PEMOHON III memiliki kepentingan untuk langsung untuk memastikan agar pengambilan keputusan oleh LPS dilakukan secara independen berdasarkan pertimbangan professional judgement, yang tidak dipengaruhi kepentingan politik. Kepentingan dan hak PEMOHON III sangat rentan tercederai apabila pengambilan keputusan LPS dalam melaksanakan kewenangannya tidak dilakukan secara independen; 8. Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh PARA PEMOHON dalam pengujian materiil berpotensi merugikan kepentingan maupun hak konstitusional PARA PEMOHON, baik sebagai warga negara maupun sebagai nasabah bank, berupa jaminan atas suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 23D UUD 1945. Selain itu, ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh PARA PEMOHON juga berpotensi merugikan kepentingan maupun hak konstitusional PARA PEMOHON, yakni hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimuat dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud di atas terjadi karena terganggunya atau setidak-tidaknya berpotensi mengganggu independensi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga regulator independen, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada alasan-alasan permohonan; 10 9. Bahwa kepentingan PARA PEMOHON sebagai nasabah penyimpan di Bank adalah pihak yang paling terdampak secara langsung jika pengambilan keputusan LPS diambil secara tidak profesional dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengetahuan (evidence based decision making), tetapi melalui pengambilan keputusan berbasis pada intervensi politik. Hal ini tidak terlepas dari fungsi LPS yang melakukan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A pada UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang berbunyi : “Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.” Sebagai nasabah Bank, PARA PEMOHON merupakan pihak yang akan terdampak secara langsung oleh keputusan LPS di dalam melaksanakan fungsi penjaminan tersebut di atas. Oleh karenanya, PARA PEMOHON memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa keputusan LPS dan tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan harus didasarkan pada keputusan berbasis bukti dan keahlian (teknokratik) semata; 10. Bahwa bank pada esensinya merupakan himpunan dana dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan. Uang yang terdapat di Bank pada dasarnya bukan milik pemilik bank, tetapi milik nasabah (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, jelas bahwa kepentingan dan kerugian pada nasabah lebih besar dibandingkan dengan kepentingan dari pemilik bank; 11. Bahwa PARA PEMOHON sebagai nasabah juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembayaran Premi Penjaminan LPS yang dilakukan oleh Bank, melalui berbagai pungutan- pungutan, biaya-biaya, dan bunga-bunga pinjaman yang 11 dibebankan oleh Bank kepada PARA PEMOHON dan nasabah- nasabah Bank lainnya. Oleh karenanya, PARA PEMOHON memiliki hubungan kerugian dan kepentingan sebab akibat yang kuat, apabila LPS sebagai lembaga penjamin simpanan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara Independen, dimana PARA PEMOHON sebagai nasabah, memiliki ekspektasi bahwa pengambilan keputusan LPS dilaksanakan secara independen sesuai dengan jaminan independensi pada lembaga- lembaga constitutional monetary yang dijamin oleh Pasal 23D UUD 1945; 12. Bahwa LPS merupakan lembaga independen sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 7 angka 2 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 2 ayat (3) UU No. 24/2004 sebagai berikut: “Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”; 13. Bahwa jaminan atas tabungan atau simpanan yang dilakukan oleh LPS yang merupakan sebuah lembaga independen merupakan jaminan hukum bahwa tabungan atau simpanan PARA PEMOHON akan dilindungi dan dikembalikan kepada PARA PEMOHON dalam bentuk pembayaran klaim penjaminan (vide Pasal 7 angka 12 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 17 ayat (1) UU No. 24/2004), manakala bank tempat PARA PEMOHON menyimpan tabungan atau simpanan mengalami kegagalan sehingga harus dilakukan penutupan; 14. Bahwa jaminan atas simpanan PARA PEMOHON oleh LPS dilakukan dengan dasar pembayaran premi penjaminan yang dilakukan oleh bank dengan memotong dari dana simpanan PARA PEMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (BUKTI P-24) yang menyebutkan: Pasal 3 ayat (1) huruf d “1) Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib: ….. d. membayar premi Penjaminan.” 12 Pasal 11 ayat (2) “Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode”; 15. Bahwa status LPS sebagai sebuah lembaga independen melahirkan pengharapan yang wajar (legitimate expectation) pada diri PARA PEMOHON bahwa seluruh permasalahan perbankan yang berpotensi membahayakan tabungan atau simpanan PARA PEMOHON pada bank akan ditangani oleh LPS secara independen atau tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga seluruh tindakan penanganan permasalahan perbankan yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan best practices yang diakui di dunia perbankan (pendekatan teknokratik); 16. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 yang mewajibkan Dewan Komisioner LPS mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional guna mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan telah mengakibatkan atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar berpotensi mempengaruhi independensi LPS. 17. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 4/2004 dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016 yang memberikan wewenang bagi LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort. Apalagi kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan memiliki syarat yang berbeda yang lebih mudah, dalam hal ini yang tidak memenuhi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah yang dipunyai BI. Akibat ketidakjelasan dan tumpang tindih ini, maka timbul potensi 13 membebani LPS, dalam hal ini menurunkan kemampuan LPS dan mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap simpanan PARA PEMOHON; 18. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh PARA PEMOHON telah mengakibatkan pengharapan yang wajar (legitimate expectation) bahwa pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan yang baik dan penanganan permasalahan perbankan akan dilakukan secara independen berpotensi menjadi hilang, dan oleh karenanya melanggar jaminan atas kepastian hukum bagi diri PARA PEMOHON sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 19. Bahwa selain sebagai warga negara dan nasabah bank, PEMOHON I dan PEMOHON II juga merupakan seorang dosen dan peneliti yang bergerak pada fokus kajian lembaga-lembaga regulator independen dan kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia. PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan dua kegiatan utama, yakni penelitian terhadap lembaga-lembaga regulator independen dan publikasi hasil penelitian tentang lembaga-lembaga regulator independen, khususnya di Indonesia; 20. Bahwa pada kegiatan penelitian terkait lembaga-lembaga regulator independen, PEMOHON I dan PEMOHON II telah melakukan serangkaian penelitian dalam rangka reformasi kelembagaan dan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini pada pokoknya bertujuan untuk memperkuat eksistensi lembaga- lembaga regulator independen yang ada di Indonesia; 21. Bahwa PEMOHON I secara konsisten telah memproduksi pengetahuan dan melakukan publikasi tentang lembaga regulator independen dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh publikasi yang telah diterbitkan oleh PEMOHON I berkaitan dengan persoalan independensi dari perspektif ketatanegaraan adalah karya ilmiah berjudul The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on 14 Independent Regulatory Agencies yang diterbitkan di Australian Journal of Asian Law pada 2020 (Bukti P-25); 22. Bahwa PEMOHON II secara konsisten telah memproduksi pengetahuan dan melakukan publikasi tentang kelembagaan negara pasca reformasi di Indonesia dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh publikasi yang telah diterbitkan oleh PEMOHON II berkaitan dengan persoalan kelembagaan negara adalah karya ilmiah berjudul Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi pada 2021 (Bukti P-26); 23. Bahwa pada konteks ini, selain karena adanya kepentingan konstitusional yang terlanggar atau berpotensi terlanggar, PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan permohonan a quo juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai seorang dosen dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 60 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU No. 14/2005”), yang menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk: a. melaksanakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” (Bukti P-27); 24. Bahwa oleh karenanya, PEMOHON I dan PEMOHON II beranggapan permohonan judicial review ini juga merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan hasil kajian keilmuannya, yang melihat potensi kerugian konstitusional yang luas pada nasabah perbankan, dan masyarakat luas jika norma yang diajukan tidak dibatalkan; 25. Bahwa berdasarkan pada penjelasan aktivitas PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut, keberadaan pasal-pasal yang diuji oleh PEMOHON I dan PEMOHON II dalam permohonan a quo akan melemahkan LPS sebagai salah satu lembaga regulator independen dan menjadi sebuah kemunduran dalam reformasi kelembagaan dan ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karenanya, PEMOHON I dan PEMOHON II memiliki hak konstitusional 15 sebagai dosen dan peneliti yang selama ini memperjuangkan hak dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 60 UU No. 14/2005. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji UU No. 4/2023 dari sisi kapasitas PARA PEMOHON sebagai ‘Perorangan WNI’ maupun dari sisi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” UU No. 24/2004, Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 4/2004, dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016 yang dihadapkan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal a quo yang telah secara faktual, atau setidak-tidaknya potensial, melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka independensi LPS akan dikembalikan sebagai sebuah lembaga regulator independen, yang dengan demikian akan memulihkan pula kepastian hukum bahwa LPS dapat menjalankan fungsinya dalam menjamin simpanan nasabah, yang pada akhirnya dapat memenuhi hak konstitusional PARA PEMOHON. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN INKONSTITUSIONALITAS PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OPERASIONAL LPS OLEH MENTERI KEUANGAN (Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 tentang LPS bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 2 ayat (4) UU No. 24/2004 dinyatakan secara tegas bahwa “Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang 16 independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”; 3.2 Bahwa Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 telah memperkecil independensi LPS sekaligus membuka ruang intervensi politik terhadap fungsi dan kewenangan LPS, yakni dengan memberikan kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran operasional LPS kepada Menteri Keuangan. Adapun rumusan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), (6) dan (7) huruf a UU No. 24/2004 adalah sebagai berikut: Pasal 86 ayat (4) menyebutkan: “Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.” Pasal 86 ayat (6) menyebutkan: “Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Pasal 86 ayat (7) huruf a menyebutkan: “Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: 1. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan 2. … ditetapkan oleh Dewan Komisioner.”; 3.3 Bahwa dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS, dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik, sehingga telah mengikis hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3.4 Bahwa hubungan antara konsep independensi LPS dan jaminan konstitusional terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tidak terlepas dari 17 konsep dan perkembangan hukum ketatanegaraan modern kontemporer yang melihat adanya kebutuhan akan lembaga negara keempat, di luar lembaga tradisional yang digariskan dalam trias politica Montesquieu. Bruce Ackerman (2000) di dalam tulisannya the New Separation of Powers, melihat adanya kebutuhan “spesialisasi fungsional” untuk menghadapi tantangan pengaturan yang semakin kompleks dan terspesialisasi pada area-area pemerintahan tertentu, termasuk di dalamnya adalah area pemerintahan menyangkut ekonomi, moneter, perbankan, dan keuangan dimana LPS masuk sebagai salah satu regulator. Pada area-area pemerintahan terspesialisasi tersebut, keputusan lembaga regulator harus dapat diprediksi dan diantisipasi oleh para stakeholders, dalam kasus a quo adalah nasabah. Untuk mencapai hal ini, maka model keputusan dari lembaga independen haruslah bersifat teknokratik, diisi oleh para profesional dalam bidangnya, yang memiliki pengalaman, keahlian dan kemampuan, serta integritas tinggi. Lebih dari itu juga harus bersifat independen dalam makna terisolasi dari pengaruh/intervensi politik (Bukti P-28); 3.5 Bahwa kehadiran lembaga negara dengan spesialisasi fungsional dan independen ini adalah untuk memastikan keputusan lembaga negara tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan teknokratik dengan berbasis pada professional judgment yang berbasis pada ilmu dan fakta (evidence based decision making). Pada model keputusan teknokratik, keputusan yang diambil memiliki derajat kepastian, yang dapat diprediksi dan diantisipasi oleh para pemangku kepentingan, dalam kasus a quo PARA PEMOHON sebagai nasabah. Kontras dengan model keputusan teknokratik adalah model keputusan politik, yang didasarkan pada agregasi kepentingan kelompok-kelompok politik. Model keputusan politik, memiliki derajat ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan keputusannya tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pemangku kepentingan; 3.6 Bahwa berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, PARA PEMOHON melihat dengan adanya pelibatan Menteri Keuangan, sebagai lembaga yang sifatnya politis, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS, maka jaminan akan adanya suatu sistem 18 perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya sebagaimana Pasal 23D UUD 1945, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana Pasal 28C ayat (2) serta hak kepastian hukum yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar atau berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi terlanggar, mengingat persetujuan tersebut dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) di dalam keputusan-keputusan LPS; 3.7 Bahwa hadirnya lembaga negara independen di Indonesia, termasuk LPS, tidak terlepas dari aspirasi pada saat reformasi, dimana keputusan- keputusan lembaga ekonomi dan moneter sering kali dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan para predator pencari rente (rent-seeking predatory) dari elite yang berkuasa pada saat itu. Salah satu contoh dalam sektor perbankan adalah terkait dengan keputusan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997-1998. Dimana keputusan untuk mengucurkan dana BLBI sebagai bagian dari langkah penyelamatan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia diambil secara tidak independen dan didasarkan pada motif pencarian rente. Pada akhirnya, keputusan tersebut menimbulkan penyalahgunaan dari para bankir dan pemilik bank penerima BLBI yang menyisakan persoalan hingga hari ini. Berdasarkan data Menteri Keuangan, tercatat kewajiban obligor BLBI kepada negara masih tersisa sebesar 110,4 triliun rupiah (Bukti P-29); 3.8 Bahwa keputusan pengucuran dana BLBI pada 1997-1998 tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik pencarian rente yang kuat, dimana bank- bank yang diselamatkan merupakan bank-bank yang memiliki afiliasi politik yang kuat dengan penguasa saat itu, yakni Presiden Soeharto. Masuknya kepentingan politik predator ini tidak terlepas dari desain kelembagaan yang ada pada saat itu, yang tidak memberikan independensi terhadap Bank Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral berada di bawah kekuasaan Presiden serta diberikan kekuasaan yang besar bagi Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Demikian pula pengangkatan Dewan Direksi yang masih dilakukan oleh Presiden, atas rekomendasi Dewan Moneter, dimana 19 Ketua Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan dan anggota-anggotanya sebagian besar adalah anggota kabinet yang merupakan bawahan Presiden; 3.9 Bahwa dengan adanya kasus BLBI akibat tidak independennya sistem moneter, keuangan, dan perbankan tersebut telah memberikan refleksi mendalam kepada para pengambil kebijakan dan mendorong langkah politik reformasi untuk menjamin independensi bank sentral secara konstitusional di dalam Pasal 23D sebagai hasil amandemen keempat UUD 1945. Pencantuman bank sentral dan independensinya ke dalam konstitusi telah mendapatkan dukungan yang luas pada pembahasan Amandemen UUD pada saat itu. Salah satu refleksi mendalam terhadap kebutuhan adanya independensi lembaga di dalam mengelola sistem moneter, keuangan, dan perbankan disampaikan oleh Abdul Khaliq Ahmad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan memberikan pernyataan sebagai berikut (Lihat Buku VII Naskah Komprehensif Halaman 174-175): “Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan di bidang penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. BI juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Dengan demikian, kedudukan BI akan menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah ada. Oleh karena itu, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, dengan dimasukkannya pengaturan tentang BI di dalam Undang-Undang Dasar, maka independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan akan makin kukuh dan terbebas dari intervensi kekuatan lain. Merebaknya kasus-kasus besar perbankan akhir-akhir ini makin menyadarkan kita bahwa saatnya sekarang meningkatkan kinerja BI dengan pengaturannya secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar” (Bukti P-30); 3.10 Bahwa kehadiran LPS yang bersifat independen tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungannya dengan independensi bank sentral sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 23D UUD 1945. Bahkan, pada Penjelasan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU No. 23/1999”) telah disebutkan secara eksplisit bahwa LPS merupakan salah satu badan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas BI. Dengan demikian, meskipun independensi LPS tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, independensi LPS merupakan suatu konsekuensi logis dalam rangka mendukung tugas bank sentral yang independen sebagaimana pertimbangan MK dalam Putusan 20 Nomor 25/PUU-XII/2014 yang mengaitkan urgensi independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan independensi bank sentral walaupun OJK tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945 (Bukti P-31 dan P-32); 3.11 Bahwa eksistensi LPS selayaknya OJK tidak dapat dipisahkan dari tugas BI sebagai bank sentral, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan bank dan penjaminan simpanan. Dalam perjalanannya, fungsi tersebut dipecah kepada lembaga-lembaga lain, antara lain fungsi pengawasan bank oleh OJK dan fungsi penjaminan simpanan oleh LPS yang sesuai dengan best practices di berbagai negara dan sesuai dengan doktrin constitutional monetary. Oleh karena itu, frasa ‘bank sentral’ dalam Pasal 23D UUD 1945 perlu dibaca secara lebih luas sebagai satu kesatuan sistem tata kelola moneter dan perbankan independen yang di dalamnya mencakup BI, OJK, dan LPS, mengingat fungsi moneter, keuangan, dan perbankan tidak akan optimal tanpa kehadiran OJK dan LPS. Dengan bahasa lain, Pasal 23D UUD 1945 sejatinya tidak hanya dibaca dalam konteks “bank sentral” melainkan dalam pemaknaan monetary constitution yang menunjukkan lembaga-lembaga di bidang moneter dan perbankan, baik BI, OJK, dan LPS harus memiliki karakter yang sama, yakni independen; 3.12 Bahwa LPS sebagai lembaga regulator independen, yang secara bersama-sama dengan BI dan OJK untuk menjaga kestabilan sistem moneter, keuangan, dan perbankan Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting secara konstitusional (constitutionally important). Sejak 2006, MK sudah berpegang pada pendirian bahwa posisi constitutional importance suatu lembaga tidak selalu ditandai dengan diaturnya lembaga tersebut di dalam UUD 1945 [vide Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU- VI-2006]. MK menekankan bahwa lembaga yang mempunyai sifat constitutional importance tersebut tercermin pada pertalian fungsi yang dijalankannya dengan ketentuan di dalam konstitusi [vide Putusan MK Nomor 30/PUU-XX/2022]; 3.13 Bahwa salah satu contoh dari lembaga constitutional importance di atas ialah lembaga OJK, yang meskipun tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, OJK memiliki kedudukan yang penting secara konstitusional (constitutionally important) mengingat fungsi yang dijalankannya berkaitan erat dengan fungsi Bank Sentral yang diatur di dalam Pasal 23D UUD 1945 21 [vide Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022]. Oleh karena itu, perlakuan yang sama harus pula diterapkan kepada LPS sebagai lembaga independen yang fungsinya berhubungan erat dengan fungsi bank sentral. Hal ini juga dapat mengacu kepada pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh yang menyebutkan LPS sebagai salah satu lembaga yang mempunyai sifat constitutional importance [vide Putusan MK Nomor 26/PUU-XXII/2024]; 3.14 Bahwa tindakan intervensi politik kepada LPS sebagai lembaga independen yang mempunyai kedudukan constitutional importance secara nyata bertentangan dengan semangat Pasal 23D UUD 1945 yang menjamin independensi bank sentral secara khusus dan tata kelola sistem moneter, keuangan, dan perbankan secara umum serta dapat turut menyebabkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3.15 Bahwa sebelum pembentukan UU No. 4/2023, LPS telah memiliki dan menjalankan kewenangannya dengan independen karena UU No. 24/2004 mengatur secara koheren dan konsisten independensi LPS baik secara fungsional, kelembagaan, maupun keuangan; 3.16 Bahwa pengaturan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 yang mempersyaratkan persetujuan Menteri Keuangan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS merupakan kebijakan yang menggerogoti jaminan independensi kelembagaan dan keuangan yang dimiliki oleh LPS. Meskipun persetujuan Menteri pada dua dokumen (rencana operasional dan anggaran) tersebut tidak tampak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi LPS, tetapi sejatinya keberadaan kewenangan Menteri Keuangan dapat mempengaruhi LPS dalam melaksanakan fungsinya secara independen. Persetujuan Menteri Keuangan di dalam ketentuan a quo dapat menjadi instrumen kontrol yang represif dari Pemerintah untuk menekan kemandirian LPS dalam memilih kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah (vide Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (2) huruf 22 b UU No. 24/2004). Padahal Pemerintah dan Menteri Keuangan merupakan pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan atas pilihan kebijakan LPS pada bidang-bidang tersebut. Misalnya, Menteri Keuangan dapat saja menolak rencana kerja dan anggaran tahunan apabila rencana dalam dua rancangan dokumen tersebut mengindikasikan kebijakan yang bertentangan dengan preferensi Pemerintah. Bahkan jika dikaitkan dengan Pasal 276 angka 28 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 36C ayat (1) UU No. 9/2016 yang berisi pengaturan "Dalam hal terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah pada Bank dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional", maka menunjukkan bahwa kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran LPS secara potensial dapat diarahkan pada kepentingan pemerintah semata. Dengan demikian, potensial ada perlakuan yang berbeda antara dana milik Pemerintah pada bank dengan dana yang dimiliki oleh nasabah. Padahal anggaran penjaminan LPS bersumber dari kontribusi masyarakat atau nasabah. Belum lagi persoalan Pasal 276 angka 28 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 36C ayat (1) UU No. 9/2016 yang menggunakan frasa "ancaman krisis" yang potensial multitafsir menjadi berupa "ancaman" semata, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena LPS dapat dipaksa memberikan jaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah pada Bank padahal baru bersifat ancaman, belum kondisi faktual krisis; 3.17 Bahwa intervensi Pemerintah dalam bentuk persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kerja dan anggaran tahunan LPS dalam pasal a quo menimbulkan keraguan yang sah pada sisi nasabah mengenai kepastian hukum bahwa LPS akan melaksanakan kewenangannya secara profesional dan berdasarkan expertise semata, tanpa campur tangan politik; 3.18 Bahwa meskipun independensi memiliki batas akuntabilitas, tetapi kewenangan persetujuan Menteri Keuangan pada ketentuan a quo tidak 23 memiliki dasar kebutuhan (necessary) dan keseimbangan (balancing). Dari sisi kebutuhan dan keseimbangan, ketentuan yang sangat intervensionis pada perencanaan kerja dan keuangan untuk kegiatan operasional LPS tidak memiliki alasan yang kuat, menimbang desain kelembagaan LPS yang dipimpin secara kolektif kolegial oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, dimana seluruh keputusan LPS harus diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat (vide Pasal 7 angka 46 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 72 ayat (1) UU No. 24/2004). Konsep kepemimpinan kolektif kolegial merupakan bentuk internal checks and balances yang menjadi ciri lembaga-lembaga independen berdasarkan teori ketatanegaraan modern, seperti yang disebutkan dalam “The New Separation of Powers – Bruce Ackerman” adalah bentuk mereduksi kebutuhan pengawasan eksternal dari Pemerintah sehingga dapat memurnikan tujuan pembentukan lembaga independen untuk mengelola suatu kewenangan secara profesional dan berbasis expertise; 3.19 Bahwa dari sudut pandang akuntabilitas, penghapusan kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS berdasarkan Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004, tidak akan mengurangi akuntabilitas dari LPS. LPS memiliki mekanisme akuntabilitas lain yang secara proporsional tetap menjaga aspek independensi LPS, mulai dari: pelaporan kinerja kelembagaan triwulanan dan tahunan kepada Presiden dan DPR (vide Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (2) dan (3) UU No. 24/2004), penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan LPS tahun berakhir dan rencana kebijakan tahun mendatang (vide Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (7) UU No. 24/2004), dan pelaporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR (vide Pasal 7 angka 58 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 88 ayat (8) dan (9) UU No. 24/2004). Berbeda dengan mekanisme akuntabilitas tersebut, kewenangan Menteri Keuangan pada pasal a quo dapat secara tidak proporsional mengintervensi independensi LPS; 24 3.20 Bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan pesetujuan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS pada pasal a quo menimbulkan pengawasan ganda, mengingat pula dalam komposisi Dewan Komisioner LPS sendiri telah terdapat 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I dari Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 7 angka 39 UU No. 4/2023 tentang PPSK yang mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a UU No. 24/2004); 3.21 Bahwa keberadaan persetujuan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bagi LPS merupakan anomali yang tidak ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga independen lainnya, khususnya yang lingkup pekerjaannya berada di sektor keuangan, seperti halnya OJK; 3.22 Bahwa International Association of Deposit Insurers (IADI) pada 2014 telah mengeluarkan IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Salah satu prinsip utama yang dinyatakan adalah governance atau tata kelola dengan menyebutkan bahwa "the deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference" atau lembaga penjamin simpanan harus independen secara operasional, memiliki tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan terisolasi dari campur tangan eksternal. Terdapat 9 (sembilan) kriteria penting dari Prinsip Governance ini yang 3 (tiga) diantaranya memiliki relevansi dengan independensi. Ketiga kriteria penting dari Prinsip Governance yang relevan adalah: “(1) The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer; (2) The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority; dan (3) The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate.” Ketiga kriteria tersebut menunjukkan badan seperti the deposit insurer atau lembaga penjamin simpanan secara 25 operasional harus independen, yakni tanpa campur tangan dari pihak eksternal, tidak ada campur tangan pemerintah, bank sentral, pengawas atau industri yang membahayakan dan dapat mengganggu operasional lembaga penjamin simpanan. Kalaupun lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab, maka ia bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Terlebih lagi, hal yang penting karena memiliki relevansi dalam pengujian ini, yakni lembaga penjamin simpanan harus memiliki kapasitas dan kapabilitas, baik dalam sumber daya manusia, anggaran operasional, dan skala gaji yang memadai (guna mempertahankan staf yang berkualitas) sebagai dukungan kemandirian dan independensi operasional dan pemenuhan tugas dan fungsinya (Bukti P-33); 3.23 Bahwa dengan demikian, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU No. 24/2004 yang menyebutkan mengenai persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS tidak sesuai dengan Prinsip Governance dalam IADI Core Principles. Frasa "untuk mendapatkan persetujuan" seolah-olah menunjukkan Lembaga Penjamin Simpanan berada di bawah kendali dan supervisi Kementerian Keuangan. Desain tersebut nyata-nyata bertentangan pula dengan IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems; 3.24 Bahwa kalaupun Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara memiliki kebutuhan untuk mengetahui rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS, maka seharusnya cukup dengan memberikan pemberitahuan untuk kemudian dicatat oleh Bendahara Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4) UU No. 24/2004 sepanjang frasa "untuk mendapatkan persetujuan" seharusnya dicabut dan dibatalkan. Dengan demikian pula, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (6) UU No. 4/2024 yang berbunyi: "Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan" juga harus turut dicabut dan dibatalkan. Selanjutnya, Pasal 7 angka 57 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a UU No. 4/2024 yang menyebutkan bahwa "rencana kerja 26 dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)" khusus frasa "yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan" juga harus turut dicabut dan dibatalkan; INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN LPS DALAM PENEMPATAN DANA PADA BANK (Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004 dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), serta 28D ayat (1) UUD 1945) 3.25 Bahwa Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2004 telah menggeser fungsi Bank Indonesia sebagai “lender of last resort” kepada LPS. Lebih jelas, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: … l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan”; 3.26 Bahwa kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan selanjutnya dioperasionalisasikan dalam Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang mengubah sebagian UU No. 9/2016 sebagai berikut: Pasal 276 angka 13 yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D UU No. 9/2016, menyebutkan: “Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” Pasal 20B (1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan. (2) Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank. (3) …. (4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, 27 yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia. (5) …. (6) …. (7) …. (8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana. Pasal 20C (1) Terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan penggunaan dana; b. melarang Bank Sistemik untuk melakukan tindakan tertentu; c. menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan teknis; d. memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris; dan e. menunjuk pihak lain sebagai pengelola statuter dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D. (2) Setelah Bank Sistemik menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima penempatan dana secara lebih intensif sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 20D (1) Selama jangka waktu penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau selama Bank Sistemik belum mengembalikan penempatan dana, Bank Sistemik dilarang: a. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank Sistemik, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya; b. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank Sistemik; dan c. melakukan pembagian dividen. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 28 (3) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang menggunakan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan untuk pencairan dana dan mendapatkan manfaat keuangan untuk diri sendiri. (4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji pegawai Bank Sistemik. 3.27 Bahwa ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa penempatan dana oleh LPS hanya dapat dilakukan apabila bank yang berstatus sebagai “bank dalam penyehatan” tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; 3.28 Bahwa syarat agar Bank dapat memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia diatur di dalam Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 9/2016, sebagai berikut: Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016, menyebutkan: “Untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik harus memenuhi persyaratan: 1. solvabilitas; 2. agunan yang cukup; 3. proyeksi arus kas yang memadai.”; Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (4) UU No. 9/2016, menyebutkan: “Pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa: a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi; b. aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan c. aset tetap yang dimiliki Bank Sistemik dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup.”; 3.29 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, dapat dilakukan tafsir secara sistematis bahwa yang dimaksud dengan frasa “Bank Sistemik …., yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek 29 berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia”, yang dapat menerima penempatan dana dari LPS adalah Bank yang tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari Bank Indonesia, tidak memiliki agunan yang cukup, dan tidak memiliki proyeksi arus kas yang memadai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016; 3.30 Bahwa penempatan dana maupun pinjaman/pembiayaan jangka pendek berkaitan erat dengan fungsi lender of last resort dalam konsep perbankan disebut sebagai Emergency Liquidity Assistance (ELA). Dalam praktik perbankan di dunia, ELA ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada bank sentral sebagai pilihan terakhir ketika perbankan kesulitan mendapatan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya, khususnya saat periode gejolak keuangan yang menyebabkan nasabah menarik uangnya dari bank (bank run). Selain itu, jika merujuk pada konsep pencegahan terjadinya bank run, ada tiga solusi yang dimungkinkan, yakni lender of last resort, suspension of convertibility, dan deposit insurance. Khusus untuk lender of last resort dan deposit insurance ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa penarikan dana yang dilakukannya akan dapat dipenuhi bank sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas perbankan. Dari konsepsi ini, maka menggabungkan lender of last resort yang seharusnya di bank sentral dengan deposit insurance (pada Lembaga Penjamin Simpanan) akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan yang tidak sesuai dengan konsepsi perbankan tersebut; 3.31 Bahwa berdasarkan uraian penambahan kewenangan LPS berupa penempatan dana, menjadikan LPS difungsikan sebagai ‘lender of last resort’ yang secara desain seharusnya dilaksanakan fungsinya oleh Bank Indonesia. Bahkan, ketentuan a quo memberikan fungsi tersebut kepada LPS disertai dengan risiko yang sangat besar, yakni melakukan penempatan dana pada bank yang menurut Bank Indonesia tidak layak mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah; 30 3.32 Bahwa desain kebijakan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan, secara jelas memperlihatkan bahwa pembentuk undang- undang memberikan standar yang berbeda antara Bank Indonesia dengan LPS untuk dapat memberikan fasilitas berupa bantuan likuiditas bagi bank dalam penyehatan, dimana standar bagi LPS diatur lebih rendah daripada standar yang ditetapkan bagi Bank Indonesia. Adapun standar lebih rendah tersebut tercermin dari perbedaan syarat pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia dengan syarat penempatan dana dari LPS. Pada syarat pemberian pinjaman atau pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia, syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh bank adalah pemenuhan syarat solvabilitas, memiliki agunan yang cukup, dan memiliki proyeksi arus kas yang memadai (vide Pasal 276 angka 11 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 20 ayat (2) UU No. 9/2016). Di sisi lain, syarat yang harus dipenuhi oleh bank untuk mendapatkan penempatan dana LPS cukup dengan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana, tanpa ada syarat solvabilitas dan proyeksi arus kas yang memadai (vide Pasal 276 angka 13 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (8) UU No. 9/2016); 3.33 Bahwa syarat yang lebih rendah bagi bank untuk dapat mengakses fasilitas penempatan dana dari LPS, berdasarkan penalaran yang wajar, akan turut meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh LPS. Misalnya, ketika bank yang diberikan fasilitas penempatan dana dari LPS tetap mengalami kegagalan, hal ini tentu akan mempengaruhi kemampuan finansial dari LPS dalam melakukan resolusi (penyelamatan ataupun likuidasi) terhadap bank tersebut, apalagi jika bank tersebut berstatus sebagai bank sistemik yang potensial berdampak luas pada sistem perbankan dan keuangan nasional; 3.34 Bahwa risiko sebagaimana diuraikan di atas, juga potensial berdampak pada kemampuan penjaminan LPS terhadap dana nasabah yang menjadi salah satu kewenangan LPS (vide Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A UU No. 24/2004). Terlebih, di dalam UU a quo tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara tegas memisahkan antara 31 anggaran untuk penjaminan nasabah dengan anggaran untuk melakukan penyehatan dan melakukan tindakan resolusi terhadap bank; 3.35 Bahwa kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana sejatinya sudah pernah terjadi khususnya pada saat pandemi COVID-19. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (“UU No. 2/2020”), khususnya pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) memberikan tugas bagi “Pemerintah untuk dapat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui …, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah…, yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk”. Atas dasar yang ada dalam UU No. 2/2020, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (“PP No. 33/2020”) yang di dalamnya memuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana dan/atau menyediakan likuiditas kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajibannya; 3.36 Bahwa mengenai pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS berdasarkan PP No. 33/2020, M. Fajar Marta dalam Opini Harian Kompas pada 17 Juli 2020 yang berjudul “BI yang Bukan Lagi Lender of the Last Resort” telah mengingatkan bahwa pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana selain menggeser tugas dan fungsi Bank Indonesia juga sejatinya “pedang bermata dua”, mengingat risiko penempatan dana yang sebelumnya ada di Bank Indonesia berpindah ke LPS. Menurut Fajar Marta, penempatan dana di bank oleh LPS memiliki risiko, khususnya jika kredit yang diagunkan bank ternyata bermasalah sehingga menyebabkan LPS menderita kerugian (Bukti P-34); 32 3.37 Bahwa pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS berdasarkan PP No. 33/2020 adalah disebabkan adanya krisis COVID- 19. Timbul pertanyaan, apakah kewenangan penempatan dana kepada LPS tersebut dapat terus dilanjutkan meski tidak ada krisis? Pertanyaan inilah yang menjadikan dasar bahwa pemberian kewenangan penempatan dana kepada LPS dalam kondisi yang normal sejatinya telah keluar dari prinsip pembagian kewenangan antara BI, OJK, dan LPS yang berimbang, tidak overlap, apalagi dengan syarat yang berbeda sehingga berpotensi menurunkan kemampuan LPS dalam menjamin simpanan, termasuk simpanan PARA PEMOHON; 3.38 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2003 dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016 yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan merupakan ketentuan yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan Bank Indonesia dan LPS terkait entitas mana diantara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai ‘lender of last resort’. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 sebagai dasar hukum constitutional monetary dimana lembaga-lembaga dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan seharusnya diberikan kewenangan yang tepat, tidak tumpang tindih, dan memungkinkan masing-masing lembaga bekerja profesional dan independen. Selain itu, kewenangan penempatan dana oleh LPS pada Bank dalam penyehatan berpotensi melemahkan kemampuan finansial LPS dalam melakukan penjaminan dana nasabah, yang berdasarkan asas pengharapan yang wajar (legitimate expectation), seharusnya dilakukan secara optimal bagi seluruh nasabah bank, termasuk PARA PEMOHON; 3.39 Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PEMOHON mendalilkan bahwa Pasal 7 angka 6 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU No. 24/2003 dan Pasal 276 angka 13 UU No. 4/2023 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU No. 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan akan sistem perbankan yang independen dan 33 pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya, hak atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta hak kepastian hukum bagi diri PARA PEMOHON. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus uji materiil ini sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 sebagai berikut: 1. Bukti P- 01 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 2. Bukti P- 02 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 03 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P- 04 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P- 05 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P- 06 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; 7. Bukti P- 07 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 35 8. Bukti P- 08 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 9. Bukti P- 09 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giri Ahmad Taufik; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia No. 47/SK/YSPIAI/II/2023 tentang Pengangkatan Sdr. Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Dosen (Tenaga Pendidik) Tetap pada Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wicaksana Dramanda; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung No. 102/p-Y-UNISBA/SK/2/2024 tentang Pengangkatan Status Sdr. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H., sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Islam Bandung; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mario Angkawidjaja; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Padjadjaran atas nama Mario; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Halaman depan buku tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Giri Ahmad Taufik; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Halaman depan buku tabungan Bank Central Asia atas nama Wicaksana Dramanda; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Halaman depan buku tabungan Bank BPR NBP 31 atas nama Mario Angkawidjaya; 36 Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Zulkarnain Sitompul dan Indra Perwira yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Berita CNBC Indonesia terkait Pembayaran LPS sebesar total Rp237 miliar kepada puluhan ribu nasabah di 10 BPR Bangkrut, tertanggal 2 Mei 2024; 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan; 25. Bukti P- 25 : Fotokopi Karya ilmiah berjudul The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on Independent Regulatory Agencies yang diterbitkan di Australian Journal of Asian Law pada 2020; 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Karya ilmiah berjudul Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi pada 2021; 27. Bukti P- 27 : Fotokopi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; 28. Bukti P- 28 : Fotokopi Karya ilmiah berjudul The New Separation of Powers oleh Bruce Ackerman yang diterbitkan di Harvard Law Review pada 2000; 29. Bukti P- 29 : Fotokopi Berita dari situs Kementerian Keuangan terkait dengan piutang oleh para obligor BLBI sebear Rp110,4 triliun, tertanggal 5 Juni 2021; 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Amandemen UUD 1945, Buku VII terkait Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial; 31. Bukti P- 31 : Fotokopi UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 32. Bukti P- 32 : Fotokopi Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014; 33. Bukti P- 33 : Fotokopi Dokumen International Association of Deposit Insurers (IADI) terkait Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems yang diterbitkan pada November 2014; 34. Bukti P- 34 : Fotokopi Artikel M. Fajar Amarta pada Harian Kompas pada 17 Juli 2020 yang berjudul “BI Yang Bukan Lagi Lender of the Last Resort”. 37 1. Zulkarnain Sitompul A. Independensi Otoritas Moneter dan Keuangan Dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 15 Agustus 1998, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyatakan bahwa "Bank Indonesia harus dijauhkan dari berbagai bentuk intervensi, sehingga seluruh kebijakannya secara bulat diarahkan untuk proses peningkatan kualitas dan stabilitas nilai mata uang Rupiah. Seperti yang telah saya sebutkan pada kesempatan Iain, kita ingin Bank Indonesia menjadi bank sentral yang mandiri agar dapat melaksanakan fungsi utamanya dengan sebaik-baiknya dan kegiatannya dilindungi undang undang dari pengaruh luar, termasuk pengaruh Pemerintah atau Presiden." Pidato Kenegaraan Presiden tersebut menandai awal kelahiran lernbagalernbaga independent di sektor keuangan yang dimulai dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI sebagai lembaga independen diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Melalui UU tersebut, Gubernur Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari kabinet, melainkan suatu institusi yang otonom dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai bank sentral yang independen, BI memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa intervensi dari pernerintah. Tugas utama BI adalah menjaga stabilitas rupiah, baik dari Sisi stabilitas harga maupun stabilitas nilai tukar. Independensi BI diharapkan dapat memperbaiki kredibilitas kebijakan moneter dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan bank sentral yang independen cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dan lebih stabil. Hal ini karena bank sentral yang independen dapat fokus pada tujuan utama kebijakan moneter, yakni stabilitas harga, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik untuk mendanai defisit anggaran melalui pencetakan uang atau pengaturan suku bunga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar (Alex Cukierman, Steven B. Webb, dan Bilin Neyapti, "Measuring the Independence of Central Banks and lts Effect on Policy Outcomes", The World Bank Economic Review Vol. 6, 1992.) & (Christopher 38 Crowe dan Ellen E. Meade, "Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness", IMF Working Paper 2008.)] Lembaga independen selanjutnya adalah LPS yang dibentuk melalui UndangUndang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Pembentukan LPS dimaksudkan untuk mencegah krisis perbankan yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di bank serta berperan dalam proses penyelamatan dan penutupan bank gagal. LPS memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa kepentingan nasabah tetap terlindungi bahkan ketika bank mengalami kesulitan keuangan dan kemudian dicabut ijin usahanya. Signifikansi peran LPS tersebut bahkan sudah disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) UU Bl, yang menegaskan perlu dibentukan sebuah lembaga penjamin simpanan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Lembaga independen berikutnya adalah OJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (untuk bank) dan kementerian keuangan (untuk lembaga keuangan non-bank). Kehadiran OJK bertujuan untuk mengintegrasikan pengawasan sektor keuangan sehingga lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi risiko sistemik. Seperti halnya Bl, OJK juga didesain sebagai lembaga yang independen sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011. Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa campur tangan politik. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-Xll/2014 yang menekankan pentingnya independensi OJK. Berdasarkan uraian di atas, eksistensi Bl, OJK, dan LPS yang masing- masing mempunyai kedudukan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan yang independen tidak dapat dilepaskan dari konteks krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia, dimana saat itu otoritas moneter dan keuangan dipengaruhi oleh kepentingan dan tekanan politik. Setiap upaya untuk melemahkan independensi ketiga lembaga tersebut bukan saja bertentangan 39 dengan Pasal 23D UUD 1945, tetapi juga membuka lebar kemungkinan untuk mengulang krisis keuangan yang pernah terjadi di Indonesia. "Independence for financial regulatory agencies matters for financial stability for many of the same reasons that central bank independence matters. An independent regulator can ensure that the rules of the regulatory game are applied consistently and objectively over time. If bankers know in advance that insolvent banks will be closed—and that lobbying to keep them open will fail— they will behave more prudently, thereby reducing the likelihood of a full-blown banking crisis. (Udaibir S. Das, et.al. "Financial Regulators Need Independence" International Monetary Fund, Finance & Development, December 2002, Volume 39, Number 4) B. Best Practices Internasional Menyangkut Independensi dan Tata Kelola LPS Karakter independen dari LPS merupakan praktik umum dijumpai di berbagai negara dengan sistem keuangan dan perbankan yang baik. Praktik baik ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu core principles yang dibuat oleh International Association of Deposit Insurers (IADI). Dalam core principles ke-3 mengenai tata kelola (governance), "the deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference". Lantas, apakah kriteria yang dapat mencerminkan prinsip tersebut? Tiga diantaranya ialah: (1) LPS harus beroperasi secara independen dalam hal mampu menggunakan kewenangannya tanpa intervensi dari pihak eksternal, termasuk intervensi dari pemerintah, bank sentral, lembaga pengawas, atau industri; (2) LPS bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi; dan (3) LPS harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung independensi operasionalnya dan pelaksanaan tugasnya, termasuk kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan mengatur anggarannya sendiri. Berdasarkan tiga kriteria di atas, LPS sepatutnya memiliki independensi baik dalam hal menjalankan kewenangan maupun dalam hal mengatur anggarannya sendiri. Ketentuan Pasal 86 angka 57 UU P2SK yang mengharuskan RKAT LPS memperoleh persetujuan Menteri Keuangan tidaklah sesuai dengan IADI Core Principles. Bahkan, ketentuan tersebut bukanlah praktik umum di negara-negara dengan sistem keuangan dan 40 perbankan yang baik. Beberapa negara yang mengikutsertakan Menteri Keuangan dalam mengawasi LPS-pun tidak sampai masuk terlalu jauh kepada persetujuan anggaran LPS, seperti yang terjadi di Korea Selatan [berdasarkan Depositor Protection Act] dan Amerika Serikat [berdasarkan Federal Deposit Insurance Act]. Intervensi anggaran LPS oleh Kernenterian Keuangan dalam proses ini tidak sejalan dengan independensi LPS sebagaimana yang diatur dalam UU P2SK itu sendiri. Tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT LPS sekalipun, mekanisme akuntabilitas dan transparansi saat ini sejatinya sudah memadai karena menerapkan mekanisme pengawasan berlapis, antara lain: pelaporan kinerja kelembagaan per triwulan dan per tahun kepada Presiden dan DPR; penyampaian informasi kepada publik menyangkut pelaksanaan kebijakan LPS tahun kebelakang dan rencana kebijakan tahun mendatang; pelaporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR serta BPK; keberadaan satu orang perwakilan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan di dalam komposisi Dewan Komisioner LPS; dan keberadaan Badan Supervisi LPS yang antara lain berwenang menerima tembusan laporan keuangan tahunan LPS dan melakukan telaahan atas anggaran operasional LPS dan meminta penjelasan dan tanggapan LPS atas hasil telaahan Badan Supervisi dimaksud. Oleh sebab itu, ketentuan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT LPS merupakan bentuk campur tangan yang tidak memenuhi dasar kebutuhan (necessary) dan keseimbangan (balancing) mengingat anggaran yang dipergunakan LPS tidak bersumber dari APBN. Alih-alih memperkuat akuntabilitas LPS, ketentuan tersebut justru menimbulkan efek kontra produktif terhadap independensi LPS, dan pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap simpanannya di bank dan terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Perlu pula dikemukan bahwa kedudukan Ketua DK LPS dalam KSSK adalah setara dengan kedudukan anggota KSSK lainnya. Jika pengaturan sebelumnya Ketua Dk LPS tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK, pengaturan tersebut telah diubah oleh UU P2SK dengan diberikannya hak suara kepada Ketua DK LPS. 41 C. Kewenangan LPS dalam Menempatkan Dana Persoalan selanjutnya yang perlu diketengahkan di sini ialah ketentuan Pasal 7 angka 6 dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK, yang menambah kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan. Kewenangan penempatan dana tersebutjuga diberikan untuk bank bukan bank sistemik dalam penyehatan. Pada faktanya, kewenangan penempatan dana tersebut sudah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 (PP 33/2020), sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang- Undang. Dalam Pasal 33 PP 33/2020 disebutkan bahwa LPS dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penempatan dana oleh LPS perlu dimaknai sebagai respons terhadap krisis keuangan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Dengan kata Iain, kewenangan tersebut muncul dalam konteks situasi kedaruratan, bukan dalam situasi yang normal. Kendati demikian, pada perkembangan selanjutnya, kewenangan penempatan dana oleh LPS tersebut dimasukkan kembali di dalam UU P2SK. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewenangan tersebut tetap relevan untuk dipertahankan meski dalam situasi normal, dan apakah kewenangan tersebut sudah tepat sesuai dengan pembagian tupoksi antara BI, OJK, dan LPS? Pembagian tupoksi antara BI, OJK, dan LPS, kewenangan penempatan dana oleh LPS tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dengan fungsi BI sebagai lender of last resort (LOLR). Dalam praktik perbankan di dunia, bank sentral mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan likuidasi (Emergency Liquidity Assistance) kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan dalam jangka pendek. Dalam konteks Indonesia, BI diberikan kewenangan serupa untuk memfasilitasi bank-bank dalam memperoleh pernbiayaan likuiditas jangka pendek (PI-JP). Fungsi penyelesaian masalah likuiditas ini perlu dibedakan dari masalah solvabilitas, yaitu ketika bank mengalami kesulitan pendanaan dalam jangka panjang yang disebabkan oleh ketidakmampuan seluruh aset yang dimiliki oleh bank 42 tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam praktik yang umum, fungsi penyelesaian solvabilitas tersebut dilakukan oleh OJK dan LPS. OJK berperan penting dalam meregulasi dan mengawasi kegiatan perbankan secara mikroprudensial, dari mulai perizinan untuk pendirian bank, penilaian terhadap Kesehatan bank, sampai dengan pencabutan izin bank. Kesulitan pendanaan suatu bank yang tidak dapat diselesaikan melalui fasilitas likuiditas dari BI karena mengalami persoalan solvabilitas akan diambil oleh OJK sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, OJK akan menentukan tindakan penyelamatan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaiakan persoalan solvabilitas suatu bank. Apabila langkahlangkah penanganan yang dilakukan oleh OJK tidak pula berhasil, maka OJK akan menetapkan bank tersebut sebagai bank dalam resolusi dan menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS sebagai Otoritas Resolusi. Kewenangan penempatan dana pada bank dalam penyehatan juga menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam hal bank dimana LPS menempatkan dananya ditetapkan sebagai bank dalam resolusi. Benturan kepentingan tersebut timbul pada saat LPS akan menetapkan kebijakan menyelamatkan atau tidak menyelematkan bank tersebut mengingat sejumlah dana LPS berada di bank dimaksud. Potensi benturan kepentingan ini krusial khususnya pada bank bukan bank sistemik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran LPS sepatutnya ditempatkan pada rangkaian akhir dalam rangka menyelesaikan masalah solvabilitas pada bank yaitu pada saat bank ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam resolusi. Penambahan kewenangan penempatan dana oleh LPS melalui UU P2SK telah menggeser fungsi LPS menjadi "neo-lender of last resort". LPS ditempatkan sebagai risk minimizer yang dapat melakukan tindakan early intervention manakala terjadi gangguan pada stabilitas keuangan. Disamping berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dengan fungsi BI, kewenangan penempatan dana tersebut menimbulkan risiko benturan kepentingan dengan fungsi LPS sebagai otoritas resolusi. Sebagai otoritas resolusi LPS berwenang menetapkan apakah bank dalam resolusi diselamatkan atau tidak diselamatkan. Tidak menyelematkan berarti dana penempatan LPS pada bank tersebut akan menjadi problamatik. 43 Tambahan pula, bank yang dapat memperoleh penempatan dana dari LPS ialah bank yang memiliki kualifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kualifikasi bank yang dapat menerima bantuan likuidasi dari BI, dengan kata Iain, pembentuk undang-undang telah memberikan standar yang berbeda antara BI dan OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 276 angka 11 UU P2SK, yang menyatakan bahwa Bank Sistemik harus memenuhi tiga persyaratan untuk memperoleh pinjaman likuiditasjangka pendek dari BI, antara Iain 1) solvabilitas; 2) agunan yang cukup; dan 3) proyeksi arus kas yang memadai. Sedangkan, Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B pada UU PPKSK, membolehkan Bank Sistemik yang tidak memenuhi tiga persyaratan di atas dan sedang dalam status pengawasan untuk memperoleh penempatan dana dari LPS. Jika melihat kondisi bank yang menerima penempatan dana oleh LPS maka berpotensi akan menimbulkan risiko yang besar terhadap kemampuan finansial LPS baik dalam menjamin simpanan nasabah maupun dalam melakukan resolusi bank, yang dapat membawa kerugian kepada LPS, akan tetapi juga membawa kerugian bagi nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS. Penempatan dana oleh LPS tersebut juga dapat mengurangi makna pendekatan bail-in yang digunakan dalam penyelamatan bank. Hal di atas terkonfirmasi oleh Laporan Financial Sector Assessment Program untuk Indonesia dari International Monetary Fund yang dipublikasikan pada bulan agustus 2024. Di dalam laporan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa "LPS should not provide liquidity for banks under recovery and should be used only to recapitalize banks in a resolution as a last resort and subject to safeguards". Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa: "...liquidity support granted to a bank under recovery by LPS raises questions of moral hazard; dilutes primary responsibilities of management and owners; and creates overlaps with OJK's supervisory mandate during the recovery phase. Banks with liquidity needs should instead rely on Bl's Emergency Liquidity Assistance (ELA). Solvency support by LPS for banks in resolution in the form of temporary capital placements pose considerable risks to the balance sheet of the deposit insurance system (DIS); can generate conflict of interests between LPS's responsibility of running the DIS and its role as owner/creditor of its deposittaking member institutions; and brings competition concerns vis-a-vis other privately owned institutions." 44 Untuk itu, penambahan kewenangan LPS ini harus dilihat secara hati-hati dalam konteks peran masing-masing lembaga dan dampak sistemiknya kepada sistem keuangan. Penambahan kewenangan penempatan dana oleh LPS kepada Bank Sistemik yang ditetapkan dalam penyehatan telah secara terang-terangan mengaburkan pembagian penyelesaian permasalahan keuangan bank antara likuiditas dan solvabilitas, serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan saat terjadi krisis keuangan. Penutup Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa dalil-dalil pemohon yang menggugat Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK) yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS), serta Pasal 276 angka 13 Undang-Undang P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Undang-Undang PPKSK), beralasan dan dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Indra Perwira Pendahuluan Pasca reformasi, untuk memperkuat demokrasi dan konstitusionalisme, muncul gelombang untuk meng-urangi konsentrasi kewenangan pada kekuasaan pernerintahan di bawah Presiden. Salah satu manifestasi dari upaya mengurangi konsentrasi kekuasaan tersebut adalah dengan membentuk berbagai lembaga atau komisi independen, khususnya pada bidang yang dinilai perlu ditangani dengan secara independen, bebas dari campur tangan politik, dan membutuhkan pengambilan keputusan dengan pendekatan keahlian. Pembentukan LPS pasca reformasi melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagai pelajaran dari krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, merupakan bagian dari upaya mengurangi konsentrasi kekuasaan pernerintah tersebut, serta menjamin penjaminan simpanan nasabah perbankan dilakukan oleh lembaga independen dengan pertimbangan teknokratis semata. Pembentukan LPS beserta formulasi kedudukan dan kewenangannya dalam LTU No. 24 Tahun 2004, diwarnai kesadaran yang penuh dan ingatan yang terang dari pernbentuk UU, bahwa fungsi penjaminan simpanan nasabah bank dan 45 penyelesaian/penanganan bank gagal harus dilakukan oleh sebuah lembaga yang independen baik secara kewenangan maupun keuangan. Keberadaan UU No. 4 Tahun 2023 yang melalui Pasal 7 angka 57 mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) huruf a UU LPS, dengan memfasilitasi Menteri Keuangan melakukan kontrol atas rencana kerja dan anggaran operasional LPS, bertentangan dengan tujuan awal pernbentukan LPS dan cita reformasi. Pembentukan LPS didasarkan pada politik hukum konstitusionalisme, membatasi kekuasaan pemerintah dengan menjamin independensi kelembagaan dan administrasi LPS. Keterangan ini disusun untuk mendukung permohonan bahwa Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) huruf a UU LPS yang mengatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran operasional LPS bersifat inkonstitusional. Keterangan ini didasarkan pada tiga dalil akademis yang beralur, mulai dari pertimbangan bahwa pasal a quo: 1) Merupakan isu konstitusional yang dapat berdampak pada pelanggaran hak konstitusional khususnya nasabah bank; 2) Bertentangan dengan prinsip independensi gang secara internal terkandung di dalamnya independensi operasional, serta tumpang tindih dengan skema checks and balances yang sudah ada; dan 3) Bagian dari kecenderungan pernerintahan pada demokrasi semu Indonesia saat ini, untuk mengakumulasi kembali dan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada pemerintahan. Pembahasan 1. Pasal a quo merupakan isu konstitusional yang dapat berdampak pada pelanggaran hak konstitusional setiap orang, khususnya nasabah bank. Keberadaan ketentuan persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran operasional LPS merupakan sebuah isu konstitusional yang apabila tidak diluruskan akan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para nasabah bank. Meski tidak ada norma konstitusional yang secara eksplisit dan langsung mengatur mengenai independensi LPS, bahkan keberadaan LPS, dalam UUD 1945, bukan berarti pengaturan kelembagaan atas fungsi penjaminan simpanan nasabah bank dan penanganan/penyelesaian bank gagal tidak mengandung isu konstitusional. Persoalan ini bukan sebuah persoalan pilihan desain semata yang, terlepas 46 bagaimana pun pembentuk undang-undang mengatur, tidak akan berpengaruh pada perlindungan hak konstitusional nasabah bank. Bagian ini akan menjawab pertanyaan, apakah pasal a quo merupakan isu konstitusional gang memiliki relevansi dengan perlindungan/ pelanggaran hak konstitusional? Pertama, secara kelembagaan, LPS merupakan lembaga independen yang lahir dari proses reformasi, dan tidak terlepas secara politik hukum dari rangkaian arnandemen Ul-JD 1945. Kelahiran LPS memiliki konteks yang satu garis dengan kelahiran berbagai komisi dan lembaga negara independen Iain pasca reformasi, seperti KomnasHAM, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, dan lernbaga/komisi Iain. Politik hukum itu adalah menguatkan sendi konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara dengan mengurangi konsentrasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan pada Pernerintah. Cita hukum dari pembentukan LPS adalah agar fungsi penjaminan simpanan nasabah bank dan penanganan/penyelesaian bank gagal dilaksanakan oleh lembaga yang independen berdasarkan pendekatan expertise, bukan politik. Oleh karena itu, perubahan keempat UUD 1945 menambahkan Pasal 23D yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang memiliki independensi. Latar belakang dari Pasal 23D tersebut, bukan semata independensi bank sentral sebagai Bank Indonesia, melainkan independensi fungsi kebijakan moneter, termasuk pengawasan Bank, dari intervensi Pernerintah dan kepentingan politik. Beberapa tahun setelah amandemen UUD 1945 tersebut, dibentuk LPS untuk melaksanakan sebagian fungsi pengawasan Bank, kewenangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Maka independensi bank sentral harus dibaca bukan semata independensi Bank Indonesia, melainkan juga lembaga Iain yang melaksanakan fungsi bank sentral, termasuk OJK dan LPS. Kedua, isu kelembagaan yang melaksanakan fungsi penjaminan simpanan nasabah bank dan penanganan/penyelesaian bank gagal merupakan isu yang berkaitan dengan hak dan kepentingan setiap orang yang menyimpan dana di bank. Setiap orang yang memiliki simpanan di bank berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa simpanannya dikelola melalui proses dan kelembagaan yang 47 sesuai dengan praktik terbaik (best practices). Bagi sistem perbankan, adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum itu penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, karena sistem perbankan hanya dapat bekerja dengan baik, bila nasabah memiliki rasa percaya (confidence) pada bank (Michael Leach, 2015: 33). Keberadaan norma pada UU LPS sebagaimana diubah UU PPSK, yang memungkinkan Menteri melakukan kontrol pada rencana kerja dan anggaran operasional LPS, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Desain kelembagaan tersebut dapat membuat fungsi penjaminan simpanan dan penanganan/penyelesaian bank gagal yang dilaksanakan oleh LPS menjadi tidak independen Iagi. Pada akhirnya, memberikan ketidakpercayaan pada sisi nasabah bank, karena sistem perbankan tidak dikelola melalui proses dan lembaga sesuai dengan praktik terbaik. Berdasarkan dua uraian di atas malca datil pertama dari keterangan ini, bahwa keberadaan persetujuan Menteri Keuangan pada penyusunan rencana kerja dan anggaran operasional LPS, akan berdampak pelanggaran pada: a. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 mengenai independensi bank sentral yang menyiratkan independensi sistem moneter dan pengawasan bank; b. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenaijaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dalam hal ini terhadap nasabah bahwa penjaminan simpanannya di bank, dan penanganan/penyelesaian bank yang gagal, alcan ditangani secara independen, berbasis expertise, dan tidak politis; dan c. Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai halc atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaannya, karena desain kewenangan LPS dapat mempengaruhi kualitas pengawasan bank tempat nasabah menitipkan harta benda. 2. Pasal a quo bertentangan dengan prinsip independensi yang secara internal terkandung di dalamnya independensi operasional, serta tumpang tindih dengan skema checks and balances yang sudah ada. Secara normatif, LPS masih diposisikan sebagai sebuah lembaga independen berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS maupun setelah diubah terakhir kali dengan Pasal 7 angka 2 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK menjadi berbunyi: 48 "Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya". Namun, pada UU yang sama, Pasal 7 angka 57 UU PPSK mengatur bahwa LPS dalam menyusun rencana kerja dan anggaran operasional harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Pada satu norma adajaminan independensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, pada norma yang lain kewenanangannya dalam menyusun rencana kerja dan anggaran operasional dikontrol melalui mekanisme persetujuan Menteri Keuangan. Bila hukum, dalam hal ini UU LPS dan UU PPSK, adalah sebuah kesatuan norma yang sistematis dan koheren, maka dua norma ini hanya bisa dianggap koheren apabila dibaca independensi LPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran operasional. Bagian ini alcan menJawab pertanyaan, apakah independensi LPS mencakup independensi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran operasional? Bagaimana dampak keberadaan persetujuan Menteri Keuangan terhadap skema checks and balances yang sudah ada? Pertama, sejarah reformasi dan krisis moneter 1998 menekankan pentingnya independensi lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Michael Leach (2015) dalam sebuah tesis berjudul "From Recklessness to Prudence: A Study of Regulatory Space Change in Indonesian Banking from 1997 to 2008" menguraikan bagaimana krisis moneter 1998 mengekspos kecerobohan (recklessness) sistem perbankan di Indonesia, namun juga menjadi pernbelajaran berharga yang membuat Indonesia berbenah menghasilkan sistem perbankan yang keberhati-hatian (prudence). Studi tersebut mengungkap bahwa, sebelum reformasi dan krisis 1998, kepercayaan pada sistem perbankan identik dengan kepercayaan pada Negara. Pada masa itu bank sentral tidak memiliki independensi, dan Negara memegang kontrol pada sistem perbankan termasuk dalam menangani dan menyelesaikan bank bermasalah. Pola ini membuat situasi politik memperburuk dampak krisis, karena sistem perbankan tidak dipisahkan dari politik. Namun, Michael Leach (2015) menyatakan bahwa Indonesia berbenah dengan baik dengan pasca krisis 1998. Lernbaga yang memegang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan (saat ini BI, OJK dan LPS) 49 dipisahkan dari fungsi pemerintah dan diberi independensi. Meski sejumlah aktor dalam pemerintahan pasca orde baru berupaya melakukan intervensi pada lembaga pengawas perbankan, namun independensi kelembagaan membuat upaya tersebut tidak efektif. Hal ini membuat Indonesia mampu melalui krisis keuangan 2007 — 2008 dengan lebih baik. Kedua, dalam hukum tata negara independensi sebuah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu diikuti independensi Iain, yang menjadi pra-kondisi sehingga independensi tugas dan kewenangan dapat efektif dilaksanakan. Hal ini menjadi pendapat yang secara urnum diterima, oleh para sarjana hukum tata negara. Alexander Hammilton (1788) dalam Federalist Paper #73 [Alexander Hamilton, "The Provision For The Support of the Executive, and the Veto Power", 1788, https://guides.loç.gov/federalist-papers/text-71-80, diakses 4 November 2024] dan Federalist Paper #79 bahwa faktor yang bersifat administratif seperti penetapan gaji menjadi komposisi dari independensi lembaga kepresidenan dan lernbaga peradilan. Dalam Bangalore Principles (2007), perihal administrasi dan keuangan diakui sebagai "conditions forjudicial independence". Aharon Barak (2006: 78-80) [Aharon Barak, Human Dignity: The Constitutional Value and The Constitutional Right, Cambridge: Cambridge University Press, 2015] dalam konteks badan peradilan, menyatakan bahwa untuk membangun independensi diperlukan "protective wall" untuk mencegah kekuatan politik memberikan tekanan, termasuk menjamin independensi dalam hal administrasi dan keuangan. Sebagai contoh, pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi independensi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Namun, karena pada masa itu urusan organisasi, administrasi dan keuangan diurusi oleh Departemen Kehakiman, maka independensi dalam melaksanakan kewenangannya pun menjadi tidak efektif. Terlepas dari LPS bukan badan peradilan, namun prinsip desain independensi kelembagaannya sama, bahwa independensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan membutuhkan independensi pada Sisi lain yang sifatnya lebih operasional. Bila pada Sisi operasional sebuah lembaga dependen 50 pada lembaga lain, maka itu dapat mengganggu efektivitas lembaga dalam melaksanakan independensi substansialnya. Ketiga, dalam perkara ini, independensi LPS dalam menyusun rencana kerja dan anggaran operasional pun menjadi pra-kondisi agar LPS dapat melaksanakan independensi pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara efektif. Prinsip independensi dalam Bangalore Principles pun ditemukan dalam International Association of Deposit Insurers (IADI) "Core Principles for Effective Deposit Insurance System" bahwa sebuah lembaga penjamin simpanan harus "operationally independent". Labih lanjut diterangkan, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, lembaga penjamin simpanan harus dapat melaksanakan kewenangannya tanpa intervensi kekuasaan lain, dan tidak ada lembaga lain baik pemerintah, bank sentral, pengawas, maupun industri yang dapat mempengaruhi independensi operasionalnya. Keberadaan kontrol yang bersifat "veto" dari Menteri Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran operasional, dapat menganggu independensi LPS dalam melaksanakan fungsi penjaminan simpanan nasabah bank dan resolusi bank. Keputusan substansial LPS dalam kegiatan penjaminan simpanan nasabah bank dan penanganan/penyelesaian bank gagal dapat dipengaruhi oleh kondisi rencana kerja dan anggaran operasional. Dengan kata lain, Menteri Keuangan dapat secara tidak proporsional mempengaruhi keputusan-keputusan substansial LPS melalui kontrol pada Sisi rencana kerja dan anggaran operasional. Keempat, tanpa keberadaan mekanisme persetujuan Menteri Keuangan untuk rencana kerja dan anggaran operasional LPS, desain kelembagaan LPS sudah mengatur berbagai skema checks and balances yang menjamin kewenangan LPS dilaksanakan secara akuntabel. Susunan jabatan dan mekanisme pengambilan keputusan LPS sendiri sudah bersifat kolektif kolegial, secara otomatis menghilangkan kebutuhan pengawasan eksternal dan hierarkis (Bruce Ackerman, 2000). Terdapat berbagai mekanisme akuntabilitas mulai dari pelaporan kinerja pada Presiden dan DPR, pengumuman informasi kepada publik mengenai kinerja dan rencana kebijakan, hingga pelaporan keuangan kepada Presiden dan DPR. Di dalam Dewan Komisioner LPS pun ada representasi (pejabat eselon I) dari Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sendiri. 51 Keberadaan kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan pada rencana kerja dan anggaran operasional akan berdampak problematik pada Sisi ini, karena representasi Menteri Keuangan pada Dewan Komisioner LPS dapat menggunakan kewenangan ini sebagai "pressure" untuk secara disproporsional "mendominasi" organisasi dan pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Hal ini akan membuat surnir posisi representasi Menteri Keuangan yang seharusnya bersifat horizontal terhadap anggota Dewan Komisioner lain. Berdasarkan empat uraian di atas, maka dalil kedua pada keterangan ini, bahwa: 1) Dalam independensi sebuah lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara internal terkandung independensi administrasi dan keuangan — termasuk dalam hal ini independensi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran operasional; 2) Ketentuan mengenai kewenangan Menteri Keuangan melakukan kontrol pada rencana kerja dan anggaran operasional LPS melalui mekanisme persetujuan secara internal mengandung kontradiksi dan inkoherensi dengan ketentuan independensi kelembagaan LPS; dan 3) Ketentuan a quo pun menghadirkan tumpang tindih dengan, dan membuat sumir, berbagai skema checks and balances yang sudah ada termasuk posisi representasi Menteri Keuangan pada Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial. Maka dari itu, keberadaan pasal yang diuji mengenai kewenangan Menteri Keuangan datam penyusunan rencana kerja dan operasional LPS, bertentangan dengan: 1) Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 mengenai independensi bank sentral yang menyiratkan independensi fungsi pengawasan bank, karena pasal a quo menderogasi independensi LPS; 2) Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum, karena pasal a quo menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status independensi LPS; dan 3) Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaannya, karena inefektivitas LPS dalam 52 melaksanakan kewenangan dapat mempengaruhi kualitas bank dalam menjamin harta benda nasabah. 3. Pasal a quo merupakan bagian dari kecenderungan pemerintahan pada demokrasi semu Indonesia saat ini, untuk mengakumulasi kembali dan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir muncul gelombang pemusatan ulang kekuasaan yang menandai kemunduran demokrasi dan konstitusi. Berbagai studi sudah menunjukan gejala ini, seperti studi Marcus Mietzner (2024); Melissa Crouch (2023); Tom Ginsburg (2018); Abdurrachman Satrio (2018). Bagian ini akan menjawab pertanyaan, apakah norma mengenai persetujuan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kemunduran konstitusi? Bila iya, bagaimana relevansi kewenangan judicial review dari Mahkamah Konstitusi terhadap fenomena tesebut? Pertama, hukum tata negara pada negara modern selalu berupaya memfragemtasi kekuasaan sehingga kekuasaan tersebar kepada berbagai lembaga, mencegah konsentrasi kekuasaan, dan menghasilkan limited government. Reformasi dan rangakaian amandemen UUD 1945 membawa gelombang perubahan untuk memanifestasikan paham konstitusionalisme ini. Salah satunya politik hukum yang dilakukan adalah membentuk lembaga baru yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan tertentu yang sebelumnya terkonsentrasi pada lembaga lain. Oleh karena itu, pasca reformasi lahir berbagai lembaga negara baru, baik yang bersifat main state organ seperti Mahkamah Konstitusi, maupun auxilliary organ yang bersifat independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KomnasHAM, Komisi Yudisial, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta pada fungsi pengawasan perbankan ada OJK dan LPS. Kedua, selalu terdapat nature atau dorongan alamiah pada penguasa untuk mengakumulasi kekuasaan dan melemahkan pihak lain berfungsi "menghambat" kekuasaannya. Bila tidak dibarengi dengan kesadaran konstitusionalisme, kecenderungan itu bisa dimanifestasikan oleh penguasa dengan mengkonsentrasikan kembali kekuasaan pada dirinya. Sayangnya, itu yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, berbagai undang-undang dibentuk dengan tujuan mengkonsentrasikan kembali kekuasaan. 53 Berbagai fakta menunjukan gejala besar ini. Mulai dari resentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sebelumnya sudah didesentralisasi, baik melalui perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, UndangUndang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Minerba. Pada badan peradilan, terdapat berbagai upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi melalui "politicization of the judiciary" — baik yang sudah dilakukan maupun masih berbentuk "rancangan" (perubahan UU Mahkamah Konstitusi). Pada komisi dan lernbaga independen, ada pula tendensi untuk mereduksi independensinya. Di antaranya, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai perubahan desain kelembagaan dan organisasi, yang membuat independensi lernbaga tersebut melemah. Ketiga, pasal a quo merupakan bagian dari kecenderungan mengakumulasi dan mengkonsentrasikan kekuasaan. Kewenangan yang ada pada LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan melakukan resolusi bank gagal merupakan kewenangan yang besar, dengan mana Pemerintah berpotensi memiliki konflik kepentingan atas preferensi kebijakan LPS, dan preferensi itu dapat tersurat maupun tersirat pada rencana kerja dan anggaran operasional. Misalkan, dalam hal kebijakan penjaminan dalam ancaman krisis dengan ketersediaan resource yang terbatas. Pemerintah berpotensi "memaksa" LPS melakukan prioritasi penjaminan pada Bank milik Pernerintah dibanding swasta. Padahal anggaran penjaminan LPS bersumber dari kontribusi masyarakat atau nasabah, terlepas dari bank pernerintah atau swasta. Keempat, berbagai arus perubahan di atas tentu bertentangan tujuan UUD 1945 sebagaimana diubah empat kali pada masa reformasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai "the guardian of the constitution" perlu menggunakan kewenangannya dalam melakukan constitutional review untuk meluruskan berbagai penyimpangan ini, pada saat ada pengujian undang-undang bernuansa otoritarian, kembali ke garis amanat perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil terakhir pada keterangan ini, bahwa: Pasal a quo merupakan bagian dari kecenderungan pemerintahan pada demokrasi semu Indonesia saat ini, untuk mengakumulasi kembali dan menciptakan 54 konsentrasi kekuasaan pada pemerintahan. Dalam hal, ada pengujian dari undang-undang yang menyalahi prinsip konstitusionalisme dan semangat reformasi sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 pasca perubahan, maka Mahkamah Konstitusi perlu menggunakan kewenangan constitutional review dengan kembali pada semangat perubahan UUD 1945. Penutup Dalam keterangan ini, ahli telah menguraikan bahwa perkara yang ada di hadapan Mahkamah saat ini, merupakan perkara konstitusional yang dapat berdampak pada pelanggaran hak konstitusional setiap orang, khususnya nasabah perbankan. Keberadaan norma yang memberikan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan kontrol yang bersifat "veto" pada rencana kerja dan anggaran operasional LPS bertentangan dengan prinsip independensi LPS yang terkandung di dalamnya independensi operasional. Kewenangan ini pun tumpang tindih, dan membuat sumir, posisi representasi Menteri Keuangan pada Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegial yang seharusnya berelasi horizontal menjadi bersifat vertikal. Krisis moneter dan reformasi 1998 serta rangkaian amandemen UUD 1945 merupakan proses pernbelajaran Indonesia membangun sistem perbankan yang baik. Dengan pola kelembagaan yang mengedepankan independensi dan pengambilan keputusan berbasis expertise, terbukti Indonesia mampu melalui krisis 2007-2008 dengan lebih baik. Kini, ada gelombang kemunduran demokrasi, ditandai dengan upaya pemerintah melakukan reakumulasi dan rekonsentrasi kekuasaan. Maka, ahli mendukung Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution untuk mengambil putusan sesuai dengan cita perubahan UUD 1945. Dalam pandangan ahli, indepensi LPS adalah jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah bank bahwa harta benda yang mereka simpan di bank, dikelola secara prudent. Oleh karena itu, keberadaan norma mengenai persetujuan Menteri Keuangan pada perencanaan operasional LPS bertentangan dengan: 1) Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 mengenai independensi bank sentral yang menyiratkan independensi fungsi pengawasan bank; 2) Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum; dan 3) Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan harta benda. 55 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 dan keterangan tertulis bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan DPR bertanggal 11 September 2024 I. KETENTUAN UU 4/2023 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24/2004), Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU 24/2004, Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU 9/2016) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l UU 24/2004: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan” Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (4) UU 24/2004: “Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.” Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (6) UU 24/2004: “Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan” Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a UU 24/2004: 56 “Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) UU 9/2016: “Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l UU24/2004, Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU 24/2004, Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) UU 9/2016 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l UU 24/2004 memberikan wewenang bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan yang tidak mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah (PLJP/PLJPS) berdasarkan permintaan dari OJK. Kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of last resort dan berpotensi menurunkan kemampuan 57 LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap simpanan Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hal. 19). b. Bahwa dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik (vide Perbaikan Permohonan hal. 24). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang 58 (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 59 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 tidaklah mengatur terkait dengan hak konstitusional melainkan penegasan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang memiliki susunan, kewenangan, tanggung jawab dan kedudukan yang independen. Pengaturan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 4/2023. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang ini. Dengan demikian Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat untuk dijadikan batu uji dalam permohonan a quo. 2) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tetap melekat pada Para Pemohon selaku dosen dan mahasiswa yang menjalankan tugas fungsinya. Ketentuan pasal a quo tidak melarang atau menghalangi Para Pemohonn dalam menjalankan tugas keprofesionalnnya sebagai dosen dan mahasiswa. 3) DPR RI berpandangan bahwa secara normatif Pasal-Pasal a quo UU 4/2023 merupakan dasar hukum bagi penegasan fungsi, tugas, dan wewenang LPS dalam menjalankan stabilitas sistem keuangan. Melalui rumusan Pasal-Pasal a quo, jelas Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa bukanlah subjek (addressat norm) yang berhubungan langsung dengan pengaturan tersebut. Bahwa berdasarkan 60 Pasal 2 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang termasuk dalam peserta penjaminan LPS adalah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah dan bukan nasabah perbankan. Oleh karena itu, kewajiban untuk membayar premi penjaminan sepenuhnya berada pada bank yang terdaftar sebagai peserta LPS, bukan pada nasabah atau Para Pemohon. Dengan demikian, tidak ada keterkaitan langsung antara Para Pemohon dengan ketentuan pasal yang sedang diujikan, karena tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada nasabah terkait pembayaran premi penjaminan. Kewajiban tersebut hanya berlaku kepada bank selaku peserta LPS yang memiliki hubungan hukum langsung dengan LPS. 4) Bahwa Sebagaimana diatur Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Para Pemohon tetap dapat menjalankan tugas keprofesionalannya di atas, khususnya untuk mengajar materi perkuliahan ilmu hukum sesuai asas, teori, peraturan perundang-undangan, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku. Selain itu, Para Pemohon berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku saat ini. Para Pemohon sebagai dosen tetap perlu memperhatikan dinamika perkembangan hukum yang berlaku termasuk pasca terbitnya UU 4/2023 dan adaptif melihat pengaturan-pengaturan yang baru berlaku tersebut. 61 Para Pemohon tetap memiliki kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan untuk memberikan pandangan-pandangannya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan, termasuk dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Para Pemohon tetap dapat mengkritisi dan menjelaskan kepada mahasiswa secara pasti dan benar sesuai prinsip yang berlaku terkait dengan pembentukan dan fungsi LPS. Andaipun Para Pemohon berpendapat terdapat kerugian atas keberlakuan Pasal-Pasal a quo, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual langsung terjadi terhadap Para Pemohon. 5) Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan kerugian atas kedudukan hukum sebagai seorang nasabah dari bank di Indonesia apabila syarat yang lebih rendah bagi bank untuk dapat mengakses fasilitas penempatan dana dari LPS akan turut meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh LPS dan berdampak pada kemampuan penjaminan LPS terhadap dana nasabah yang menjadi salah satu kewenangan LPS. DPR RI menanggapi hal tersebut adalah asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar dan tidak spesifik sehingga argumentasi Para Pemohon kabur/obscuur libels karena tidak ada keadaan spesifik terkait hal tersebut yang terjadi. 6) Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal- Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. 7) Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para 62 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal-Pasal a quo. 8) Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, 63 inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan pelindungan investor dan konsumen. 3. UU 4/2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, UU 4/2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, LPS dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. 4. LPS merupakan salah satu lembaga penyokong kestabilan ekonomi melalui perannya dalam dunia perbankan juga diberikan penguatan 64 kewenangan dalam Undang-Undang ini. Di samping memperkuat kewenangan LPS dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, LPS juga mendapatkan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. LPS merupakan lembaga negara yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. 2. Sebagai lembaga independen, LPS memiliki tugas penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Prinsip penjaminan LPS mengacu pada Core Principle International Association of Deposit Insurers (IADI) ke-9 tentang cakupan penjaminan yang menjadi pedoman dalam menerapkan penjaminan yang terbatas. Prinsip tersebut menekankan, institusi penjamin simpanan harus mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (insurable deposit), nilai simpanan yang dijamin, dan mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negaranya. Pedoman IADI menyebutkan tiga hal pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan. Pertama, penjaminan simpanan dalam jumlah terbatas, Kedua, program penjaminan disesuaikan dengan kondisi sistem perbankan, dan Ketiga, penjaminan simpanan menjadi bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety nets/FSN). 3. FSN dibatasi hanya meliputi jaring pengaman sistem perbankan. FSN sendiri memiliki peranan untuk mendorong dan mengawasi perbankan untuk mengelola keuangan dengan penuh kehati-hatian (prudent). FSN sendiri bisa menjadi resolusi (penyehatan) dan pelaksana penjamin penuh simpanan saat bank gagal menjalankan kewajibannya. FSN bisa dikatakan sebagai jalan keluar untuk menangani krisis saat 65 permasalahan melanda perbankan. FSN secara proaktif memelihara stabilitas sistem perbankan karena sumber permasalahannya diidentifikasi sehingga pencegahan permasalahannya dapat dilakukan sejak dini. Penyelesaian masalahnya pun tidak dilakukan hanya satu lapis. Jika tidak mampu diselesaikan pada tahap awal, upaya penyelesaiannya akan dilakukan pada jenjang selanjutnya dan disesuaikan dengan level masalahnya. Hasilnya, jika krisis tidak dapat dicegah atau dihindari, dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalisasi. 4. Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bekerjasama dan berkoordinasi dengan OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Setiap lembaga memiliki peran masing-masing sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. OJK berperan mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai tujuan, yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal. Selanjutnya, BI berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang tercapainya tujuan. Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia. 5. LPS berperan menyelenggarakan penjaminan terhadap simpanan nasabah bank untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Dengan sistem perbankan yang stabil dan kokoh, maka akan terbentuk perekonomian yang kuat, kokoh dan stabil. Sebaliknya jika sistem keuangan tidak stabil akan menyebabkan kemampuan sektor perusahaan dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa serta untuk melakukan investasi berkurang, tingkat bunga kredit sangat tinggi, dana yang dapat dipinjamkan jumlah yang terbatas, total pengeluaran berkurang, pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi terganggu dan mengalami penurunan. Oleh 66 karena itu LPS sangat diperlukan untuk pengelolaan stabilitas sistem keuangan. 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal-pasal a quo yang memberikan kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan yang tidak mendapatkan PLJP/PLJPS berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan BI sebagai lender of last resort dan berpotensi menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah (vide Perbaikan Permohonan hal. 19). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pandemi COVID-19 telah membuat kondisi perekonomian global dan nasional mengalami tekanan. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional mengalami kontraksi, sehingga resesi ekonomi pun tidak dapat dihindari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menerbitkan: - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan; - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah 67 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. b. Bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan mandat baru kepada LPS untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, LPS telah mengesahkan Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 (PLPS 3/2020), yang mengatur bahwa LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (forward looking) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (Vide Pasal 16 PLPS 3/2020). c. Kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas masih dipertahankan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kewenangan ini tetap relevan meskipun kondisi ekonomi sudah membaik, dikarenakan potensi risiko terhadap stabilitas keuangan masih ada, seperti krisis likuiditas yang dapat memengaruhi sektor perbankan, sehingga sistem keuangan masih memerlukan dukungan preventif. Selain itu, perluasan kewenangan LPS memberikan fleksibilitas bagi LPS untuk merespon kondisi- kondisi keuangan yang berpotensi mengganggu sistem keuangan secara menyeluruh, bahkan setelah masa pandemi. d. Bahwa melalui UU 4/2023, kewenangan LPS terkait penempatan dana pada bank menjadi bersifat permanen yang dapat dilakukan 68 kapanpun manakala diperlukan. Kewenangan tersebut diberikan kepada LPS untuk dapat menangani bank sebelum kondisi bank menjadi lebih buruk. Dalam UU 4/2023, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer dimana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilance dan early intervention. Artinya, LPS tidak hanya berupaya untuk meminimalkan jumlah kerugian ketika menjalankan fungsi resolusi, namun juga akan berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan pada stabilitas sistem keuangan nasional. LPS saat ini memiliki berbagai macam opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut diputuskan opsi resolusinya, salah satunya melalui penempatan dana pada bank dalam penyehatan [Lembaga Penjamin Simpanan, Jurus Baru LPS dalam Mengoptimalkan Penanganan Bank, https://lps.go.id/jurus-baru-lps-dalam-mengoptimalkan- penanganan-bank/]. e. DPR RI perlu menjelaskan bahwa dalam financial dictionary, lender of last resort didefinisikan sebagai: Central bank of a country that has the authority and financial resources to act as the ultimate source of credit. In emergencies (such as a run on banks), it extends loans to solvent but illiquid depository institutions whose failure to obtain credit would have a destabilizing effect on the national or regional economy. Central banks have their government's backing to make such loans for retaining the public's confidence in the country's financial system. When central banks themselves get into difficulties, the IMF may act as a lender of last resort” [http://www.businessdictionary.com/definition/lender-of-last- resort.html, diakses pada tanggal 13 April 2010]. (Bank sentral suatu negara yang memiliki kewenangan dan sumber daya keuangan untuk bertindak sebagai sumber kredit utama. Dalam keadaan darurat (seperti penarikan dana secara besar-besaran dari bank), bank sentral memberikan pinjaman kepada lembaga penyimpanan yang solven tetapi tidak likuid yang kegagalannya untuk memperoleh kredit akan berdampak tidak stabil pada ekonomi nasional atau regional. Bank sentral mendapat dukungan pemerintah untuk memberikan pinjaman tersebut guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Ketika bank sentral sendiri 69 mengalami kesulitan, IMF dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir). Lender of last resort merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas keuangan dengan memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. BI sebagai Bank Sentral selaku otoritas di sektor keuangan menjalankan fungsi lender of last resort melalui penyediaan dana PLJP kepada bank umum konvensional dan PLJPS kepada bank umum syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam hal ini, kesulitan likuiditas didefinisikan sebagai kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (mismatch) sehingga bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM). f. Bahwa penempatan dana oleh LPS tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan fungsi lender of last resort karena tujuan dan sifatnya berbeda. LPS melakukan penempatan dana sebagai langkah untuk memperkuat permodalan dan stabilitas bank yang merupakan pelaksanaan fungsi risk minimizer dan early intervention. LPS berwenang melakukan penempatan dana pada Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan Bank. Bank yang dapat menerima penempatan dana dari LPS merupakan Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP/PLJPS dari BI. Penempatan dana oleh LPS bukanlah merupakan langkah pengganti atau terakhir yang diterapkan jika bank tidak memperoleh pinjaman likuiditas dari BI. Jika BI menilai bank masih dapat disehatkan dan belum memenuhi untuk mendapatkan PJLP/PJLPS, BI bersama OJK dapat mendukung penyelamatan bank melalui penempatan dana atau tindakan penyelamatan lainnya yang dilakukan oleh LPS. g. DPR RI perlu menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan sistematika penempatan dana oleh LPS pada bank dalam 70 penyehatan. Bahwa penempatan dana pada Bank oleh LPS dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank didasarkan atas permohonan bank kepada OJK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PLPS 3/2020, OJK melakukan analisis kelayakan permohonan Bank dan menyampaikan pemberitahuan dan permintaan kepada LPS disertai paling sedikit: 1) hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank mengembalikan penempatan dana, termasuk penilaian atas aset yang menjadi jaminan atas penempatan dana dan analisis bahwa permasalahan likuiditas Bank bukan disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan pegawai, pengurus, dan/atau pemegang saham secara tidak wajar (fraud); 2) proyeksi cashflow dari Bank dimaksud, termasuk kebutuhan penggunaan penempatan dana dari LPS; 3) data dan/atau informasi yang memuat kondisi terkini Bank, termasuk analisis action plan untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank dan going concern Bank; 4) dampak permasalahan pada sistem perbankan; dan 5) fotokopi perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS dengan saham dan/atau aset lain yang dianggap layak milik pemegang saham pengendali, yang berlaku efektif dalam hal LPS telah melakukan penempatan dana. h. Bahwa Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan berdasarkan pemberitahuan dari OJK dan menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada LPS. Hasil asesmen kondisi sistem keuangan paling kurang terdiri dari contagion effect di pasar uang antar bank. (vide Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) PLPS 3/2020) i. Bahwa analisis kelayakan permohonan Bank dari OJK dan hasil asesmen dari Bank Indonesia menjadi dasar pertimbangan LPS untuk 71 memutuskan melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada Bank. (vide Pasal 20 PLPS 3/2020) j. Perlu dipahami bahwa LPS dalam melakukan penempatan dana pada Bank telah melewati serangkaian prosedur yang ketat dan terukur serta telah melewati analisis yang dilakukan oleh BI dan OJK. Rangkaian prosedur tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa penempatan dana dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga risiko kegagalan dalam penempatan dana menjadi sangat minim. k. DPR RI menyimpulkan diaturnya penempatan dana pada Bank dalam penyehatan justru membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam situasi di mana Bank menghadapi masalah likuiditas. Penempatan dana oleh LPS merupakan langkah untuk memperkuat permodalan dan stabilitas Bank yang merupakan pelaksanaan fungsi risk minimizer dan early intervention, sehingga memungkinkan LPS mendukung Bank yang menghadapi kesulitan dan menghindari terjadinya kegagalan yang dapat berdampak lebih luas bagi stabilitas keuangan nasional. Di sisi lain, BI sebagai lender of last resort memberikan PLJP/PLJPS kepada bank yang merupakan tahap operasi moneter terakhir untuk menghindari kegagalan likuiditas yang dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas perbankan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak terdapat tumpang tindih fungsi antara LPS dan BI, keduanya beroperasi dalam kerangka saling mendukung untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa risiko-risiko sistemik bisa diminimalkan dan dampak kegagalan bank terhadap ekonomi dapat dihindari. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan penambahan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan BI sebagai lender of last resort dan menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah adalah tidak berdasar. 72 7. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS, serta membuka ruang intervensi politik. (vide Perbaikan Permohonan hal. 24). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pada 22 September 2005, LPS resmi beroperasi dengan modal awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4 triliun yang berasal dari aset negara yang dipisahkan (vide Pasal 81 UU 24/2004). Dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI akan menutup kekurangan tersebut. (Vide Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (1) UU 24/2004) b. Selama prosesnya, Pemerintah turut memfasilitasi operasional LPS dengan mewajibkan setiap bank untuk menjadi anggota LPS dan membayar premi asuransi. (Vide Pasal 2 PLPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan) Selain itu, apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. (Vide Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (3) UU 24/2004.) c. Bahwa makna independensi tersebut bukan berarti LPS tidak memiliki akuntabilitas. LPS memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsinya, yakni menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan namun tetap diperlukan peran negara untuk memastikan bahwa LPS mampu menjalankan amanahnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melakukan pengawasan dan regulasi secara kredibel dan efektif. d. Bahwa modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga terhadap LPS 73 berlaku ketentuan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). LPS atau lembaga negara lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada LPS. e. Bahwa berdasarkan UU 17/2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut terdiri dari kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. f. Bahwa untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. g. Dengan demikian, persetujuan rencana kerja dan rencana anggaran oleh Menteri Keuangan merupakan legitimasi hukum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin stabilitas serta kelancaran operasional LPS dan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap 74 menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 8. Bahwa penting bagi DPR RI untuk mempertegas kembali diubahnya Pasal-Pasal a quo dalam UU 24/2004 melalui UU 4/2023 adalah sebagai upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, yang dilakukan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Mengingat untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus melalui UU 4/2023, antara lain dengan penguatan kelembagaan LPS. 9. Dengan demikian, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal-Pasal a quo UU 4/2023 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon. Sehingga ketentuan pasal UU a quo tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. D. RISALAH PEMBAHASAN UU 4/2023 Berikut disampaikan risalah yang relevan terkait dengan pembahasan pasal undang-undang a quo sebagai berikut: • Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Koperasi/UKM, serta Menteri Hukum dan HAM dengan acara Pengantar Atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 10.00 s.d 11.19 WIB. 75 … MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D): … Agar kepercayaan dan stabilitas keuangan tetap terus terjaga dan makin kuat maka penting bagi kita semua untuk terus memberikan signal bahwa independensi dan kredibilitas dari institusi-institusi yang ada di dalam KSSK terutama Bank Indonesia, OJK, dan LPS tetap kita bisa perkuat dan pertahankan, karena ini adalah aset yang paling utama dan penting di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan-penguatan yang akan kita lakukan di sini tidak berarti bahwa independensi tidak memiliki akuntabilitas, namun tetap menunjukkan bahwa kemampuan dari institusi untuk melaksanakan amanahnya menjaga stabilitas dan mengawasi serta meregulasi secara kredibel dan efektif perlu untuk menjadi perhatian kita. • Rapat Panja RUU tentang PPSK Komisi XI DPR RI, hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 10.40 s.d. 14.39 WIB ... PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): 5188, ini mengenai penempatan dana oleh LPS. Dalam hal bank ditetap, 5188, dalam hal bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan dan bank mengajukan permintaan kepada OJK, OJK dapat meminta kepada LPS untuk melakukan penempatan dana kepada bank setelah OJK melakukan analisis kelayakan permohonan bank, 5188. 5189, OJK menetapkan bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama satu tahun, sejak tanggal permintaan tertulis OJK kepada Bank, LPS, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, ayat (4), untuk selanjutnya, ini perubahan redaksional dan tetap. KETUA RAPAT: Setuju? Iya, silahkan. 76 F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Mau clarity ini, karena kita sepakat tadi bahwa permasalahan bank itu ada dua tuh, ada likuiditas, ada solvabilitas. Likuiditas itu menjadi ranahnya Bank Indonesia, solvabilitas ranahnya LPS. Lah penempatan dana ini, berarti apakah bisa untuk penanganan likuiditas? PEMERINTAH (KEPALA BKF/FEBRIO N. KACARIBU): Enggak? F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Enggak? PEMERINTAH (KEPALA BKF/FEBRIO N. KACARIBU): Bukan likuiditas Pak. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Lah kalau demikian kenapa ini masukin aja di penanganan solvabilitas. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Jadi. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Saya tidak lanjut. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Jadi penempatan dana oleh LPS merupakan bentuk early intervention dari LPS, dan LPS sebagai risk minimazer. Jadi penempatan dana itu dilakukan pada kondisi bank yang bank dalam penyehatan tadi, liquidity problem leading to solvability, yakni dia mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh PLJP PLJPS dari, dari BI, namun OJK melihat bahwa bank ini masih memiliki going concern, sehingga sebelum ke BDR, LPS dapat memberikan penempatan dana. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Ini Pimpinan, maaf ini. Ini namanya big grey area. KETUA RAPAT: Ya 77 F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Bisa masuk likuiditas bisa solvabilitas, inilah yang sebetulnya yang, kalau tadi, kemarin kita bicara market sensitif, ini sensitif pak. Jangan sampai LPS menjadi the second lander of the last resort, artinya udah lakukan assessment nih di OJK, enggak memenuhi likuiditas, disuruh LPS nanti. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Mohon izin Pak Ketua. Kami sampaikan bahwa dalam hal ini Pemerintah sudah sama dengan draf nya DPR, ya. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) Ya kita kan sambil me-review ini pak, tidak berarti kalau ini kita ini, KETUA RAPAT: Bukan, Pak Andreas, jadi misalnya ada going concern soal moral hazard, nah bagaimana membatasi norma itu supaya tidak moral hazard, begitu aja pak rumusannya, kalau enggak, enggak selesai ini kita. F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): Mau ini pak, menguatkan. Pak Minto, kan pada saat dia permasalahan likuiditas, unsolvabilitas, itu kan LPS masuk, LPS masuk ini kan dengan mengambil alih kepemilikan kan? KETUA RAPAT: Betul. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): LPS mengambil alih kepemilikan ketika sudah BDR. F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): Ini belum? F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): Belum Pak Misbhakun, belum resolusi Pak Misbakhun. F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): Ini kan, maksud saya mau mengklarifikasi itu, belum sampai pada tahap itu kan? 78 F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): Pimpinan, usul Pimpinan. Kalau yang ini mungkin di-pending dulu, karena ini memang kita memang, saya mengakui bahwa usulan DPR sudah seperti itu, tapi kita ketika me-review memang di sini ada grey area-nya itu. Jadi sebetulnya, kira-kira begini, apakah BI ini memang tidak mau, kan logika sederhana gini, ketika BI tidak mau kan ya, kok LPS dipaksa, kira-kira kalau usul likuiditas, padalah itu sama- sama punya going concern. Apakah ada ketidakcukupan di dalam agunan, apakah arus kasnya tidak realible. Nah, ini sesungguhnya kita, kalau bisa di-pending dulu, tetapi ruhnya saya mengerti Pimpinan, ruhnya justru sebetulnya ini menyelamatkan bank itu sendiri kan, gitu kan, supaya tidak jatuh ke resolusi, ya akan lebih besar dari risiko finansial bagi LPS. Kira kira begitu ya Pak Suminto? Ini early intervention kan? PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Jadi ini bagian dari early intervention LPS. F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): Betul, nah cuma koridornya yang memisahkan mana bagian daripada BI dan bagian daripada LPS. Mungkin Pimpinan karena ini, ya kita sih gampang, kalau gampangnya kita serahkan saja ke KSSK dalam artian kembali ke koordinator tadi. Jadi artinya tidak menjadi norma gitu ya, bisa juga begitu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya ini tahapannya memang enggak jelas ini early intervention atau last intervention, ya kan, itu yang enggak jelas di sini Pak Minto rumusannya, karena tadi dari penjelasan Pak Minto apabila BI, menurut BI yang sudah disuntik terus tidak memungkinkan lagi, kemudian kenapa minta LPS, nah ini jumping-nya itu. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Ini sebenarnya masih bagian dari juga mekanisme bail in yang disampaikan oleh Pak Andreas. Jadi, tadi kapan bank itu tidak 79 memenuhi syarat PLJP PLJPS, tapi masih eligible penempatan dana, belum nyebrang ke resolusi, yakni diantaranya adalah di situ tadi kan persoalannya adalah agunan, ketika bank sudah tidak memiliki agunan yang cukup untuk mendapatkan PLJP PLJPS, namun PSP, misalnya menggunakan saham dari PSP, sebagai mekanisme bail in, jadi, jadi, F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Itu bukan konsep bail in-nya pak, ketika ini karena udah diambil alih loh pak, penempatan dana itu ketika BI sebagai the lender of the last resort, inget loh BI the lender of the last resort udah give up, mengatakan enggak cukup ini, enggak memenuhi syarat, yaitu harus ke dalam resolusi langsung kepada LPS. LPS-nya memiliki istilahnya kewenangan banyak, mau dalam istilahnya dikatakan sebagai bank mau di strict A, mau dijadikan segala macam, komponen LPS dan resolusi tuh ada pak, tapi enggak jadi grey area pak. Nanti siapa yang bertanggung jawab kalau LPS memberikan itu, kemudian bank itu masuk di dalam tenggelam, itu konsekuensi ini loh karena BI mengatakan enggak, sebagai the lender of the last resort saya udah selesai kok, karena itu enggak memenuhi. Nah, ini nih pak supaya kita tahulah pak ini, ini dulu kan ada di undang-undang yang ini, Undang-undang Nomor 2 dan maksudnya dipakai untuk itu kita tahu gitu. Jadi jangan kemudian dinormakan, bahaya menurut saya, terima kasih. F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): Interupsi Pimpinan. Tadi konkritnya adalah Pimpinan, konkritnya adalah kalau tidak dinormakan berarti kan kembali kepada kesimpulan dari masing- masing di KSSK itu, jadi silahkan berdebat di situ gitu Pimpinan, atau kita mau membatasi secara strictly, mana yang memang betul-betul menjadi domain BI, mana yang betul-betul ke LPS, tapi kan itu menjadi rigit. Contoh saya kasih konkrit misalnya begini, ketika misalnya ada agunan tambahan di luar yang aset perbankan yang ada ter-state di dalam asset perbankan dalam konsep bail in, di mana para pemilik saham itu ingin memasukkan asset-aset bank yang non di bank, 80 nonbank, BI menganggap tidak eligible, BI tidak menganggap tidak layak begitu, apakah LPS akan dipaksa menganggap itu layak sebagai konsep bail in. Nah, itu kan perdebatannya di situ. Kalau kita mau aman, memang ya udah kita serahkan kepada KSSK, itu mau aman seperti itu, demikian Pimpinan, tidak membuat sebuah norma, tidak sebuah norma itu adalah mana yang LPS, mana yang BI. Demikian Pimpinan, terima kasih, mungkin ini perlu pemikiran tersendiri pimpinan. KETUA RAPAT: Ya jadi Pemerintah sudah tahu kan aspirasi yang dari komisi, jadi kita pending dulu yang ini, PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Tapi mungkin kalau sudah, KETUA RAPAT: Sudah dulu pak, enggak merubah keputusan juga penjelasan bapak. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Iya. KETUA RAPAT: Jadi kita pending dulu untuk merumuskan yang lebih jelas untuk menghindari moral hazardnya, saya kira itu poinnya ya. Kita pending ini, maju dulu ke satu lagi tinggal 5374, 5374, habis kita break, 5374, 5374 … F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Status penempatan dana itu apa ini, tadi kan masih bicara di situ nih, karena kalau itu udah jelas, ke sininya juga sudah jelas, karena kan mekanisme di dalam resolusi itu ada, kan ada PMS. KETUA RAPAT: Itu tadi Pak Andreas yang DIM sebelumnya, tadi kita masukkan ke, ke yang koordinasi KSSK itu masuk dalam penjelasannya. 81 F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Ya tapi yang saya minta penegasan itu adalah untuk masalah likuiditas bank sentral di mana-mana termasuk Bank Indonesia sebagai the lender the last resort, apakah penempatan dana ini juga dipakai untuk permasalahan likuiditas? Pertanyaannya di situ. Nah, berarti ada bukan last resort lagi Bank Indonesia. KETUA RAPAT: DIM berapa Pak Andreas? F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Yang kaitannya tadi masalah skema penempatan dana tadi, kalau keputusannya bisa lewat KSSK, tetapi apakah penempatan dana itu merupakan skema baru resolusi, itu perlu, perlu, ini yang sebetulnya kelihatannya tadi. KETUA RAPAT: Enggak, ini DIM berapa coba. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Kenapa? KETUA RAPAT: DIM berapa yang Pak Andeas sampaikan, tadi kita yang terakhir itu, itu kan mengenai soal Lembaga Penjamin Simpanan menjual seluruh saham. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Oh ya. KETUA RAPAT: Itu tadi. Nah kemudian F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Ya tadi kan kita setuju pending tadi kan mengenai penempatan dana itu, kan tadi pending penempatan dana ini. KETUA RAPAT: Kita belum kembali ke situ pak, masih, F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Enggak tapi ini kaitannya dengan itu. KETUA RAPAT: Yang mana nih? 82 PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Bukan, ini yang perbandingan antara biaya resolusi dengan pengembalian kepada LPS. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Kalau kembalian bedanya dengan yang dulu apa pak, di dalam Undang-Undang PPSK yang sebelumnya, karena itu, PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Merapikan pengaturannya aja pak. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Apa? PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Merapikan pengaturan. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Kalau merapikan Tim Perumus saja, kan tidak ada perubahan substansi. KETUA RAPAT: Di sini karena keterangannya perubahan substansi, makanya kita coba cek, ini benar perubahan substansi atau hanya perubahan perumusan, ternyata kan perubahan perumusan. PEMERINTAH (DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO/SUMINTO): Jadi mohon izin, ini merapikan, merapikan pengaturan ayat (1) dan ayat (2) itu adalah terkait dengan ayat (1)-nya. Kalau dulu perbandingan antara biaya resolusi dan dengan biaya penanganan, itu kan dari sisi LPSnya untuk biaya penanganan, itu kan belum termasuk penempatan dana, karena pada waktu itu belum ada penempatan dana di Undang-undang 9. Nah sekarang karena bagian dari penanganan oleh LPS itu penempatan dana, maka menghitung selisih kurang selisih lebih itu juga termasuk yang penempatan dana tadi. 83 F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Itu bukan substansi pak, itu hanya pengaturannya sajalah udah, Tim Perumus saja itu. KETUA RAPAT: Ya makanya di sini karena ditulisnya perubahan substansi, karena ini hanya perubahan redaksional. Jadi perumusan, bisa sepakati ya. Lanjut Pak Minto. • Rapat Timus/Timsin RUU tentang PPSK Komisi XI DPR RI, hari Senin tanggal 5 Desember 2022 pukul 14.00 s.d. 17.12 WIB … PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., PH.D.): … Lalu yang Nomor Empat terkait dengan anggaran, DPR, persetujuan DPR, DIM Pemerintah persetujuan Menkeu, ini khususnya memang untuk anggaran operasional saja. Dalam Panja Tanggal 15 ini pending, kami mengusulkan ini tetap anggaran operasional persetujuan Kemenkeu tanpa konsultasi DPR. … PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Lanjut ke poin Nomor Empat, anggaran. Ini ada di DIM 806 sampai 812. Kami mulai mohon izin dari 804, Pasal 86, dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Anggota Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisioner. Lalu di DIM 805, ayat (2), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kegiatan operasional; b) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuiditas likuidasi perusahaan asuransi. Lalu di ayat (3), DIM 806, bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Anggota Dewan Komisioner 84 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pula Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan kepada Dewan Komisioner. Lalu dilanjutkan DIM 809, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kegiatan operasional yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf A kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Ayat (5), penyampaian kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Ayat (6), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat Tanggal 30 November tahun berjalan. Ayat (6) A, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagai dimaksud pada ayat (6); b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Lalu ayat (7), ketentuan mengenai pembentukan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner. Demikian Pak, kami kembalikan. KETUA RAPAT: Nah ini, geleng-geleng semua kita pass dulu Pak. Ini, ini agak pajang ini ya, lanjut dulu pak, lanjut yang lain, ini masih pass ini pak. Ini perlu Pak Minto turun tangan ini. • Rapat Timus/Timsin RUU tentang PPSK Komisi XI DPR RI, hari Kamis tanggal 6 Desember 2022 pukul 13.24 s.d. 15.36 WIB ... 85 KETUA RAPAT: Iya setuju ya? Terakhir, terakhir kita nanti di ruang Pimpinan saja ini yang Pak Febrio yang LPS masih pending itu, mungkin ada pencerahan- pencerahan pak. Jadi jadwal pembahasan kita, besok kita akan membahas peraturan pelaksana dan sanksi. Kemudian Hari Kamis kita jadwalkan Raker, Kamis pagi Panja, Kamis siang Raker. Oh iya selesai. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM): Tolong belajar dari waktu Undang-Undang Cipta Kerja jadi setiap fraksi itu harus betul-betul sudah membaca semuanya, kalaupun tidak harus dinyatakan sudah membaca karena itu ini penting ya. Jangan seperti waktu di... (suara tidak jelas) loh, kemarin kita enggak sempat membaca, itu bukan ini. Jadi kalaupun tidak ada yang dibahas, karena itu saya tetap supaya ini di catat, kalau tidak dibahas kemudian setelah membaca menemukan bisa saja Timus melaporkan ke Panja, Timsin. Ini, ini penting ya jadi jangan sampai kemudian oh kita enggak anu, enggak pernah membahas itu, itu sangat critical makanya nanti dalam proses yang ditanyakan yang pasal-pasal ini iya ketok. Kalau kemudian ada yang didaftarkan oh ini kita menemukan ini enggak apa-apa itu dilaporkan ke Panja, tapi berarti itu otomatis sudah dilakukan pembahasan. Ini penting untuk apa tata cara nanti dan itu harus di masukkan dalam note notulen plus catatannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi besok Pak Febrio dokumen clean-nya kita sudah dapat untuk dibagikan ke Anggota, untuk sebagai pernyataan sudah membaca seluruh dokumen sehingga pada Hari Kamis Panja lagi untuk mengkonfirmasi itu, sehingga kamis siang kita bisa Raker. F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM): Karena itu penting dokumen kapan bisa kita terima, draft RUU. 86 KETUA RAPAT: Pagi bisa pak F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM): Pagi KETUA RAPAT: Oke ya besok pagi draft kita dapatkan nanti penyesuaiannya apabila terhadap peraturan pelaksana dan sanksi ada penyesuaian kan itu enggak banyak berubah, gampang merubahnya maksud saya bukan redaksional, gitu. Begitu Bapak Ibu jadwal dan agenda kita ke depan. Kepada Bapak Ibu Anggota Panja, Bapak Ibu Panja Pemerintah. Iya jadi rapat ini kita tutup, eh skors saja ya, skors karena besok kita masih ini. Kita skors sampai besok Jam 10 Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. • Rapat Panja RUU tentang PPSK Komisi XI DPR RI, hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.35 s.d. 11.57 WIB … PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU, S.E., MIDEC., PH.D.): Memuat rencana kerja anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank dan likuidasi perusahaan asuransi, bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan anggota dewan komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada dewan komisioner. Ayat berikutnya, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Lima, penyampaian kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. 87 ayat (6), Menteri keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 November tahun berjalan. Demikian pak untuk yang RKA untuk LPS. KETUA RAPAT: Ya. Lanjut. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 7 angka 6 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l, Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (6), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a, Pasal 276 angka 13 dalam Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan DPR bertanggal 4 Desember 2024 I. KETENTUAN UU 4/2023 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 88 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24/2004), Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a UU 24/2004, Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU 9/2016) yang berketentuan sebagai berikut: (vide Perbaikan Permohonan hal. 4-5) Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l UU 24/2004: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (4) UU 24/2004: Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (6) UU 24/2004: Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a UU 24/2004: Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) UU 9/2016: 89 Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan. Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 7 angka 6 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l UU 24/2004 memberikan wewenang bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan yang tidak mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah (PLJP/PLJPS) berdasarkan permintaan dari OJK. Kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of last resort dan berpotensi menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap simpanan Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hal. 19). b. Bahwa dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik (vide Perbaikan Permohonan hal. 24). 90 Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 91 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI Sebelumnya DPR RI sampaikan bahwa Keterangan ini merupakan perbaikan dari Keterangan DPR RI yang telah disampaikan dan diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 92 Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 tidaklah mengatur terkait dengan hak konstitusional melainkan penegasan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang memiliki susunan, kewenangan, tanggung jawab dan kedudukan yang independen. Pengaturan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 4/2023. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang ini. Dengan demikian Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat untuk dijadikan batu uji dalam permohonan a quo. 2) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetap melekat pada Para Pemohon selaku dosen dan mahasiswa yang menjalankan tugas fungsinya. Ketentuan pasal a quo tidak melarang atau menghalangi Para Pemohon dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai dosen dan mahasiswa. 3) DPR RI berpandangan bahwa secara normatif Pasal-Pasal a quo UU 4/2023 merupakan dasar hukum bagi penegasan fungsi, tugas, dan wewenang LPS dalam menjalankan stabilitas sistem keuangan. Melalui rumusan Pasal-Pasal a quo, jelas Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa bukanlah subjek (addressat norm) yang berhubungan langsung dengan pengaturan tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang termasuk dalam peserta penjaminan LPS adalah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank 93 konvensional maupun bank syariah dan bukan nasabah perbankan. Oleh karena itu, kewajiban untuk membayar premi penjaminan sepenuhnya berada pada bank yang terdaftar sebagai peserta LPS, bukan pada nasabah atau Para Pemohon. Dengan demikian, tidak ada keterkaitan langsung antara Para Pemohon dengan ketentuan pasal yang sedang diujikan, karena tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada nasabah terkait pembayaran premi penjaminan. Kewajiban tersebut hanya berlaku kepada bank selaku peserta LPS yang memiliki hubungan hukum langsung dengan LPS. 4) Begitu pula terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS yang dianggap Para Pemohon dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik. Bahwa permasalahan tersebut berkaitan erat dengan hubungan kelembagaan antara Menteri Keuangan dan LPS dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas karena konstitusi tidak mengatur mengenai hubungan kelembagaan tersebut. Selain itu, permasalahan ini tidak memiliki relevansi dengan Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen dan mahasiswa dan bukan merupakan adressat norm sehingga Para Pemohon tidak mengalami kerugian yang bersifat faktual maupun dalam penalaran yang wajar bersifat potensial. 5) Bahwa sebagaimana diatur Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar 94 belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Para Pemohon tetap dapat menjalankan tugas keprofesionalannya di atas, khususnya untuk mengajar materi perkuliahan ilmu hukum sesuai asas, teori, peraturan perundang-undangan, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku. Selain itu, Para Pemohon berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku saat ini. Para Pemohon sebagai dosen tetap perlu memperhatikan dinamika perkembangan hukum yang berlaku termasuk pasca terbitnya UU 4/2023 dan adaptif melihat pengaturan-pengaturan yang baru berlaku tersebut. Para Pemohon tetap memiliki kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan untuk memberikan pandangan-pandangannya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan, termasuk dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Para Pemohon tetap dapat mengkritisi dan menjelaskan kepada mahasiswa secara pasti dan benar sesuai prinsip yang berlaku terkait dengan pembentukan dan fungsi LPS. Andaipun Para Pemohon berpendapat terdapat kerugian atas keberlakuan Pasal-Pasal a quo, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual langsung terjadi terhadap Para Pemohon. 6) Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan kerugian atas kedudukan hukum sebagai seorang nasabah dari bank di Indonesia apabila syarat yang lebih rendah bagi bank untuk dapat mengakses fasilitas penempatan dana dari LPS akan turut meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh LPS dan berdampak pada kemampuan penjaminan LPS terhadap dana nasabah yang menjadi salah satu kewenangan LPS. DPR RI menanggapi hal tersebut adalah asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar dan tidak spesifik sehingga argumentasi Para Pemohon kabur/obscuur libels karena tidak ada keadaan spesifik terkait hal tersebut yang terjadi. 7) Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal 95 verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal- Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. 8) Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal-Pasal a quo. 9) Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- 96 Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan pelindungan investor dan konsumen. 3. UU 4/2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, UU 4/2023 mengatur penguatan 97 hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan. 4. Bahwa dalam jaring pengaman sistem keuangan terdapat lembaga- lembaga yang memiliki fungsi dalam mengamankan sistem keungan. Pertama, Jaring I dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan otoritas mikroprudensial. OJK memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi, serta melakukan penanganan permasalahan perbankan dengan mengedepankan mekanisme bail-in. Kedua, Jaring II dilakukan oleh BI, yang merupakan otoritas makroprudensial dan otoritas moneter. BI memiliki fungsi dalam mengelola sistem pembayaran, serta menyediakan likuiditas (PLJP/PLJPS). Ketiga, Jaring III dilakukan oleh LPS, yang merupakan otoritas resolusi bank dalam uapaya menyelesaikan permasalahan solvabilitas. LPS memiliki fungsi sebagai risk minimizer, melaksanakan program penjaminan simpanan, penjaminan polis, dan penempatan dana oleh LPS. LPS juga melakukan early intervention dan resolusi Bank dalam penanganan permasalahan Bank. Keempat, Jaring IV dilakukan oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan, yang merupakan otoritas fiskal. Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai pengelola keuangan negara, kebijakan umum sektor keuangan, dan penambahan modal (LPS dan BI) dan pinjaman kepada LPS dalam rangka stabilitas sistem keuangan pada saat terjadi krisis. 5. Fungsi atau peran LPS sebagai risk minimizer adalah dalam melakukan early intervention terkait dengan fungsi Kementerian Keuangan dalam melakukan pengelolaan fiskal. Upaya early intervention yang terwujud dalam penempatan dana oleh LPS dalam rangka penanganan permasalahan bank, dapat meminimalisir kemungkinan bank untuk langsung dilikuidasi. Upaya penyehatan bank melalui penempatan dana oleh LPS, diharapkan agar Kementerian Keuangan melalui APBN, tidak perlu melakukan tambahan modal LPS dalam rangka melakukan resolusi bank. Sebagaimana diketahui, bahwa penempatan dana oleh LPS merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan bank yang berasal dari dana LPS, bukan APBN. 98 6. LPS merupakan salah satu lembaga penyokong kestabilan ekonomi melalui perannya dalam dunia perbankan juga diberikan penguatan kewenangan dalam Undang-Undang ini. Di samping memperkuat kewenangan LPS dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, LPS juga mendapatkan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi yang akan diiringi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi. 7. LPS merupakan lembaga negara yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. 8. Sebagai lembaga independen, LPS memiliki tugas penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Prinsip penjaminan LPS mengacu pada Core Principle International Association of Deposit Insurers (IADI) ke-9 tentang cakupan penjaminan yang menjadi pedoman dalam menerapkan penjaminan yang terbatas. Prinsip tersebut menekankan bahwa institusi penjamin simpanan harus mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (insurable deposit), nilai simpanan yang dijamin, dan mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negaranya. Pedoman IADI menyebutkan tiga hal pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan. Pertama, penjaminan simpanan dalam jumlah terbatas, kedua, program penjaminan disesuaikan dengan kondisi sistem perbankan, dan ketiga, penjaminan simpanan menjadi bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety nets/FSN). 9. FSN dibatasi hanya meliputi jaring pengaman sistem perbankan. FSN sendiri memiliki peranan untuk mendorong dan mengawasi perbankan untuk mengelola keuangan dengan penuh kehati-hatian (prudent). FSN sendiri bisa menjadi resolusi (penyehatan) dan pelaksana penjamin penuh simpanan saat bank gagal menjalankan kewajibannya. FSN bisa 99 dikatakan sebagai jalan keluar untuk menangani krisis saat permasalahan melanda perbankan. FSN secara proaktif memelihara stabilitas sistem perbankan karena sumber permasalahannya diidentifikasi sehingga pencegahan permasalahannya dapat dilakukan sejak dini. Penyelesaian masalahnya pun tidak dilakukan hanya satu lapis. Jika tidak mampu diselesaikan pada tahap awal, upaya penyelesaiannya akan dilakukan pada jenjang selanjutnya dan disesuaikan dengan level masalahnya. Hasilnya, jika krisis tidak dapat dicegah atau dihindari, dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalisasi. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa terlebih dahulu DPR RI akan menyampaikan keterangan terkait dengan aspek historis dari lembaga LPS sebagai berikut: a. LPS didirikan pada tahun 2004 melalui UU 24/2004 sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1998 yang mengakibatkan keruntuhan sejumlah besar lembaga keuangan di Indonesia. Krisis tersebut menunjukkan perlunya perlindungan yang memadai terhadap deposan serta kerangka kelembagaan yang kokoh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS mulai beroperasi secara penuh pada September 2005, mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah melalui program penjaminan blanket guarantee. b. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, membuat kebijakan penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang merupakan sistem perlindungan secara menyeluruh baik terhadap nasabah penyimpan bank maupun kreditor. c. Bahwa penjaminan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Selain itu, penerapan penjaminan 100 secara luas yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. d. Untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dana, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan 1998) yang mengamanatkan pembentukan badan hukum yang melakukan penjaminan simpanan masyarakat yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 37B (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 37B Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan: a. skim dana bersama; b. skim asuransi; atau c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain: a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan; b. struktur organisasi; c. pilihan skim penjaminan; d. kewajiban bank untuk menjadi anggota. e. Pasal 37B UU Perbankan 1998 mengamanatkan pembentukan LPS melalui Peraturan Pemerintah. Namun, dalam implementasinya, LPS akhirnya dibentuk melalui UU 24/2004 karena berbagai pertimbangan hukum, teknis, dan kebutuhan 101 sistem keuangan nasional yang lebih kompleks. Berikut adalah alasan utama mengapa LPS dibentuk melalui undang-undang dan bukan sekadar peraturan pemerintah: 1) Kebutuhan Dasar Hukum yang Lebih Kuat a) Dasar Konstitusional Undang-undang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Pembentukan LPS yang memiliki peran vital dalam sistem keuangan membutuhkan dasar hukum yang kokoh agar memiliki legitimasi yang tidak mudah digugat. b) Kepastian Hukum Pada saat itu, Indonesia masih dalam fase pemulihan dari krisis moneter 1997-1998. Salah satu pelajaran dari krisis tersebut adalah perlunya instrumen hukum yang kuat untuk menangani risiko sistemik dan melindungi deposan. Dasar hukum berupa UU memberikan kepastian dan keberlanjutan fungsi LPS dibandingkan hanya Peraturan Pemerintah. 2) Kompleksitas Fungsi dan Peran LPS LPS memiliki peran strategis dalam sistem keuangan yang melibatkan kepentingan publik luas. Hal ini sulit dicapai jika hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersifat teknis dan lebih terbatas cakupannya untuk fungsi-fungsi seperti: a) Penjaminan simpanan deposan b) Resolusi bank gagal baik berdampak sistemik maupun tidak. (berdasarkan UU 4/2023: Resolusi bank dalam resolusi baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik). c) Pengelolaan dana penjaminan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh. 3) Memitigasi Moral Hazard dalam Sistem Perbankan Sebelum LPS didirikan, Pemerintah menerapkan skema blanket guarantee melalui Keputusan Presiden pada 1998 102 untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pasca-krisis. Namun, skema ini menyebabkan moral hazard karena: a) Bank cenderung tidak beroperasi secara hati-hati (prudent). b) Nasabah tidak mempertimbangkan kesehatan bank dalam memilih tempat menyimpan dana. Dengan undang-undang, LPS mendapatkan dasar yang jelas untuk: a) Menetapkan batas maksimal penjaminan (saat ini Rp2 miliar per nasabah per bank). b) Mengatur mekanisme yang transparan dan bertanggung jawab dalam melindungi simpanan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada negara. 4) Sesuai dengan Standar Internasional Pengalaman global menunjukkan bahwa lembaga penjamin simpanan yang kredibel umum diatur dengan undang-undang. Contoh: a) Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di Amerika Serikat diatur oleh Federal Deposit Insurance Act (1933). b) Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) diatur oleh Canada Deposit Insurance Corporation Act (1967). c) Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) diatur oleh the Deposit Insurance Act (1971) d) Hal serupa juga berlaku di banyak negara lain seperti Korea Selatan, dan Uni Eropa. Indonesia mengadopsi praktik serupa untuk memastikan bahwa LPS memiliki legitimasi dan kerangka operasional yang setara dengan lembaga internasional. 5) Dinamika Proses Legislasi Dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR RI pasca- krisis, muncul konsensus bahwa pembentukan LPS membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif. Akhirnya, keputusan untuk membentuk LPS melalui UU 24/2004 disepakati, menggantikan opsi pembentukan melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37B UU 103 Perbankan 1998. LPS dibentuk melalui UU 24/2004 untuk memberikan dasar hukum yang kuat, mengatur peran yang lebih kompleks, memastikan independensi, dan memenuhi standar internasional. Hal ini juga merupakan respons atas pelajaran dari krisis 1997-1998, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang terjamin. f. Berdasarkan hal tersebut di atas, LPS dibentuk dengan UU dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah (as an arm of the government) atau Presiden dalam melaksanakan kewenangan negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Di samping itu, dalam historinya sebelum UU 4/2023, LPS tidak memiliki hak suara (voting right) dalam pengambilan keputusan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana diatur dalam UU 9/2016. LPS memiliki peran utama sebagai pelaksana penjaminan simpanan dan resolusi bank, yang fokusnya adalah melindungi dana masyarakat di bank dan menjaga kepercayaan dalam sistem perbankan. LPS menggunakan dana dari premi yang bersumber dari premi perbankan. Tetapi dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengakses dana dari APBN. LPS memiliki potensi konflik kepentingan jika diberikan hak suara dalam keputusan strategis KSSK, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelamatan bank gagal. Sebagai pelaksana, LPS bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh KSSK. g. Perubahan yang memberikan hak suara kepada LPS di KSSK melalui UU 4/2023 mencerminkan peningkatan peran strategis LPS dalam arsitektur stabilitas keuangan. Sebagai risk minimizer dengan kewenangan early intervention, LPS kini menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan di KSSK, memastikan bahwa semua aspek dari kebijakan hingga pelaksanaan operasional dapat dipertimbangkan secara holistik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Bahwa dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bekerja sama dan berkoordinasi dengan OJK, BI, dan Kementerian 104 Keuangan, yang merupakan anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Setiap lembaga memiliki peran masing-masing sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. OJK berperan mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai tujuan, yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal. Selanjutnya, BI berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang tercapainya tujuan. Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia. 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal-pasal a quo yang memberikan kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan yang tidak mendapatkan PLJP/PLJPS berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan BI sebagai lender of the last resort dan berpotensi menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah (vide Perbaikan Permohonan hal. 19). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pandemi COVID-19 telah membuat kondisi perekonomian global dan nasional mengalami tekanan. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional mengalami kontraksi, sehingga resesi ekonomi pun tidak dapat dihindari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk menerbitkan: - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 105 yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan; - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. b. Bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan mandat baru kepada LPS untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, LPS telah mengesahkan Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 (PLPS 3/2020), yang mengatur bahwa LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (forward looking) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (vide Pasal 16 PLPS 3/2020). 106 c. Kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada Bank dalam status bank dalam penyehatan masih dipertahankan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kewenangan ini tetap relevan meskipun kondisi ekonomi sudah membaik, dikarenakan potensi risiko terhadap stabilitas keuangan masih ada, seperti krisis likuiditas yang dapat memengaruhi sektor perbankan, sehingga sistem keuangan masih memerlukan dukungan preventif. Selain itu, perluasan kewenangan LPS memberikan fleksibilitas bagi LPS untuk merespons kondisi- kondisi keuangan yang berpotensi mengganggu sistem keuangan secara menyeluruh, bahkan setelah masa pandemi. d. Bahwa melalui UU 4/2023, kewenangan LPS terkait penempatan dana pada bank menjadi bersifat permanen yang dapat dilakukan kapan pun manakala diperlukan. Kewenangan tersebut diberikan kepada LPS untuk dapat menangani permasalahan solvabilitas bank sebelum kondisi bank menjadi lebih buruk. Dalam UU 4/2023, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer di mana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilance dan early intervention. Artinya, LPS tidak hanya berupaya untuk meminimalkan jumlah kerugian ketika menjalankan fungsi resolusi, namun juga akan berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan pada stabilitas sistem keuangan nasional. e. DPR RI perlu menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan sistematika penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan. Bahwa penempatan dana pada Bank oleh LPS dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank didasarkan atas permohonan bank kepada OJK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PLPS 3/2020, OJK melakukan analisis kelayakan permohonan Bank dan 107 menyampaikan pemberitahuan dan permintaan kepada LPS disertai paling sedikit: 1) hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank mengembalikan penempatan dana, termasuk penilaian atas aset yang menjadi jaminan atas penempatan dana dan analisis bahwa permasalahan likuiditas Bank bukan disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan pegawai, pengurus, dan/atau pemegang saham secara tidak wajar (fraud); 2) proyeksi cashflow dari Bank dimaksud, termasuk kebutuhan penggunaan penempatan dana dari LPS; 3) data dan/atau informasi yang memuat kondisi terkini Bank, termasuk analisis action plan untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank dan going concern Bank; 4) dampak permasalahan pada sistem perbankan; dan 5) fotokopi perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS dengan saham dan/atau aset lain yang dianggap layak milik pemegang saham pengendali, yang berlaku efektif dalam hal LPS telah melakukan penempatan dana. f. Bahwa Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan berdasarkan pemberitahuan dari OJK dan menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada LPS. Hasil asesmen kondisi sistem keuangan paling kurang terdiri dari contagion effect di pasar uang antar bank (vide Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) PLPS 3/2020). Analisis kelayakan permohonan Bank dari OJK dan hasil asesmen dari Bank Indonesia menjadi dasar pertimbangan LPS untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada Bank (vide Pasal 20 PLPS 3/2020). g. Bahwa LPS dalam melakukan penempatan dana pada Bank telah melewati serangkaian prosedur yang ketat dan terukur serta telah melewati analisis dan koordinasi dengan BI dan OJK. Rangkaian prosedur tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa penempatan dana dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan 108 ketentuan yang berlaku, sehingga risiko kegagalan dalam penempatan dana menjadi sangat minim. UU 4/2023 mengatur bahwa dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, LPS melalukan koordinasi melalui forum koordinasi yang terdiri dari BI, OJK, dan LPS (vide Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (5) UU 9/2016). Kebijakan penempatan dana ini diamanatkan untuk diatur lebih dalam peraturan pemerintah dan materi muatan dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain akan mengatur lebih lanjut mengenai koordinasi antara LPS, OJK, dan BI (vide Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (9) UU 9/2016 dan penjelasannya). Hakikatnya kewenangan penempatan dana oleh LPS merupakan hasil pembahasan dan koordinasi bersama antara LPS, OJK, dan BI. Tindakan penempatan dana ini merupakan salah satu upaya early intervention dalam menangani bank bermasalah. h. BI sebagai Bank Sentral selaku otoritas di sektor keuangan menjalankan fungsi lender of last resort melalui penyediaan dana PLJP kepada bank umum konvensional dan PLJPS kepada bank umum syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam hal ini, kesulitan likuiditas didefinisikan sebagai kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (mismatch) sehingga bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM). Bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJP/PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU 4/2023. i. Bahwa penempatan dana oleh LPS tidak tumpang tindih dengan kewenangan BI sebagai lender of last resort karena tujuan dan sifatnya berbeda. LPS memberikan penempatan dana kepada bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan solvabilitas, sedangkan BI memberikan PLJP/PLJPS kepada 109 bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi GWM. LPS berwenang melakukan penempatan dana pada Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan Bank. Bank yang dapat menerima penempatan dana dari LPS merupakan Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan solvabilitas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP/PLJPS dari BI. j. Bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara PLJP/PLJPS dengan penempatan dana yang dilakukan oleh LPS, yaitu kondisi bank penerima. PLJP/PLJPS diberikan terhadap bank yang masih dalam pengawasan normal dan belum mengalami permasalahan solvabilitas melainkan kesulitan likuiditas yang lebih dikarenakan kondisi mismatch. Di lain sisi LPS melakukan penempatan dana terhadap bank yang sudah masuk dalam status penyehatan karena memiliki kondisi likuiditas yang lebih fundamental dan berpotensi terjadinya insolven yang dapat berujung pada status bank dalam resolusi. k. DPR RI menyimpulkan diaturnya penempatan dana pada Bank dalam penyehatan justru membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam situasi di mana Bank menghadapi permasalahan solvabilitas. Penempatan dana oleh LPS merupakan langkah untuk memperkuat permodalan dan stabilitas Bank yang merupakan pelaksanaan fungsi risk minimizer dan early intervention, sehingga memungkinkan LPS mendukung Bank yang menghadapi kesulitan dan menghindari terjadinya kegagalan yang dapat berdampak lebih luas bagi stabilitas keuangan nasional. l. Oleh karena itu tidak terdapat tumpang tindih fungsi antara LPS dan BI, keduanya beroperasi dalam kerangka saling mendukung untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa risiko-risiko sistemik bisa diminimalkan dan dampak kegagalan bank terhadap ekonomi dapat dihindari. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan penambahan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan menimbulkan tumpang tindih (overlap) dengan 110 kewenangan BI sebagai lender of last resort dan menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah adalah tidak berdasar. 4. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS, serta membuka ruang intervensi politik (vide Perbaikan Permohonan hal. 24). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Independensi LPS mengandung arti bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam UU 4/2023 (vide Penjelasan Pasal 7 Angka 2 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 2 ayat (3) UU 24/2004). b. Pada 22 September 2005, LPS resmi beroperasi dengan modal awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4 triliun yang berasal dari aset negara yang dipisahkan (vide Pasal 81 UU 24/2004). Dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI akan menutup kekurangan tersebut (vide Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (1) UU 24/2004). Dengan demikian Pemerintah perlu menjaga modal LPS agar tidak kurang dari Rp 4 triliun sehingga tidak perlu melakukan penambahan modal LPS. c. Bahwa modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga terhadap LPS berlaku ketentuan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003). LPS atau lembaga negara lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan 111 Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada LPS. d. Selama prosesnya, Pemerintah turut memfasilitasi operasional LPS dengan mewajibkan setiap bank untuk menjadi anggota LPS dan membayar premi asuransi (vide Pasal 2 PLPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan). Selain itu, apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah (vide Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (3) UU 24/2004). Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas yang dimaknai dalam hal perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan LPS tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh LPS. Dengan demikian Pemerintah perlu menyediakan sumber permodalan dan likuiditas untuk memastikan LPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat undang- undang. e. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak dapat dilepaskan dari Pasal 86 ayat (2) UU 24/2004 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang mengatur adanya dua jenis rencana kerja dan anggaran tahunan, yaitu a) rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional; dan b) rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (4) UU 24/2004 bahwa Dewan Komisioner hanya menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional kepada 112 Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Dengan kata lain persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS hanya berlaku untuk anggaran operasional yang mencakup biaya umum dan administrasi. Adapun untuk rencana kerja dan anggaran tahunan LPS yang berkaitan dengan kebijakan LPS ditetapkan oleh dewan komisioner tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana terlihat dalam konstruksi Pasal 86 ayat (7) UU 24/2004 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 berikut: Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Dengan demikian, persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS tidak berkaitan dengan keputusan, kebijakan, atau tindakan yang diambil oleh LPS dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya, sehingga independensi LPS terkait kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tetap terjaga. f. Bahwa makna independensi LPS bukan berarti LPS tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. LPS memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsinya, yakni menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan namun tetap diperlukan peran negara untuk memastikan bahwa LPS mampu menjalankan amanahnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Persetujuan anggaran operasional LPS oleh Menteri Keuangan tidak menghilangkan independensi LPS dalam menjalankan kebijakannya, terlebih Menteri Keuangan juga mengatur anggaran lembaga independen lainnya melalui penyusunan APBN. 113 g. Berdasarkan UU 17/2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut terdiri dari kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga. Dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. h. Bahwa tugas dan fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Dengan demikian persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS sejalan dengan peran Menteri Keuangan selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini juga berkesesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) sebagai berikut: “...Menurut Mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara yang karenanya seakan-akan OJK merupakan negara dalam negara. ... Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.” (vide Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 hal. 290-291) i. Upaya Menteri Keuangan memberikan persetujuan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS, juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam rangka menjaga agar modal LPS 114 tidak kurang dari yang ditetapkan dalam UU 4/2023. Hal ini dikarenakan apabila modal LPS kurang dari yang ditetapkan, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI akan menutup kekurangan tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar LPS dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya sehingga apabila diperlukan, Pemerintah akan memberikan pinjaman kepada LPS (vide Pasal 85 ayat (5) UU 24/2004 dalam Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023). Dengan demikian Menteri Keuangan sebagai jaring terakhir dalam JPSK merupakan penyedia likuiditas dan permodalan LPS dengan menggunakan instrumen fiskal agar LPS dapat menjalankan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan dan polis serta otoritas resolusi. Persetujuan Menteri Keuangan tersebut merupakan mekanisme check and balances bagi keberlangsungan LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan tetap menjaga dan memitigasi risiko APBN. j. Bahwa bentuk persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan sebenarnya bukan dalam bentuk persetujuan tertulis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran operasional LPS, melainkan merupakan hasil keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan LPS dalam forum-forum diskusi dan dituangkan dalam berita acara rapat. Pemberian persetujuan didasarkan pada proses pembahasan yang dilakukan dengan mengacu pada nota kesepahaman antara kedua lembaga dengan pendekatan principle based. Dalam implementasi sejak keberlakuan UU 4/2023 hingga saat ini (dua tahun anggaran), tidak terdapat permasalahan dan penolakan dari Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran operasional LPS dan hubungan kelembagaan di antara kedua instansi tersebut berjalan tanpa kendala. k. Dengan demikian, persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional oleh Menteri Keuangan merupakan legitimasi hukum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin 115 stabilitas serta kelancaran operasional LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 5. Bahwa pada pokoknya sistem penganggaran LPS serupa dengan BI dan OJK yang mencerminkan mandat, peran, dan independensi masing- masing lembaga serta terdapat mekanisme check and balances yang akan diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU 23/1999 dalam Pasal 9 angka 32 UU 4/2023, anggaran tahunan BI terdiri dari anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Anggaran tahunan BI untuk kegiatan operasional disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, sedangkan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial hanya dilaporkan secara khusus kepada DPR RI. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat peran DPR RI untuk mengontrol anggaran tahunan BI yang hanya untuk kegiatan operasional sedangkan anggaran untuk kebijakan tidak membutuhkan persetujuan DPR RI. b. Terhadap pelaksanaan anggaran tahunan BI juga terdapat mekanisme check and balances dari lembaga lain, yaitu Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BI menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. Selain itu BI juga menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan BPK kepada DPR RI (vide Pasal 58 ayat 116 (8), ayat (9), dan ayat (10) UU 23/1999 dalam Pasal 9 angka 29 UU 4/2023). c. Bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya (vide Pasal 34 ayat (2) UU 21/2011 dalam Pasal 8 angka 12 UU 4/2023 jo. Pasal 35 UU 21/2011 dalam Pasal 8 angka 13 UU 4/2023). Berbeda halnya dengan BI yang membutuhkan kebijakan anggaran untuk membiayai operasi moneter dan LPS yang juga membutuhkan kebijakan anggaran untuk resolusi bank seperti penempatan dana pada bank, anggaran OJK seluruhnya merupakan anggaran untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu seluruh anggaran OJK dibahas bersama dengan DPR RI untuk mendapat persetujuan DPR RI (vide Pasal 34 ayat (3) UU 21/2011 dalam Pasal 8 angka 12 UU 4/2023 jo. Pasal 36 UU 21/2011). d. Sebagaimana halnya dengan BI, juga terdapat mekanisme check and balances terhadap pelaksanaan anggaran OJK. Paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah berakhirnya tahun anggaran, OJK menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR RI. Selain itu OJK juga menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR RI oleh BPK (vide Pasal 38 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) UU 21/2011 dalam Pasal 8 angka 17 UU 4/2023). e. Selain adanya juga mekanisme pelaporan penyampaian laporan keuangan tahunan LPS kepada Presiden dan DPR RI dan pemeriksaan oleh BPK (vide Pasal 88 ayat (8), ayat (9), dan ayat (1) UU 24/2004 dalam Pasal 7 angka 58 UU 4/2023), Dewan Komisioner LPS menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui kepada Presiden dan DPR RI (vide Pasal 87 UU 24/2004). f. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat mekanisme kontrol terkait dengan penyusunan anggaran untuk kegiatan operasional ketiga lembaga tersebut, dimana anggaran operasional BI disetujui 117 oleh DPR RI, anggaran OJK dibahas dengan DPR RI, dan anggaran operasional LPS disetujui oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan mekanisme ini ditujukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari perencanaan anggaran ketiga lembaga tersebut. Adapun persetujuan anggaran operasional LPS diberikan oleh Menteri Keuangan karena LPS bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. 6. Bahwa penting bagi DPR RI untuk mempertegas kembali diubahnya Pasal-Pasal a quo dalam UU 24/2004 melalui UU 4/2023 adalah sebagai upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, yang dilakukan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Mengingat untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus melalui UU 4/2023, antara lain dengan penguatan kelembagaan LPS. 7. Dengan demikian, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal-Pasal a quo UU 4/2023 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon. Sehingga ketentuan pasal UU a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Desember 2024, terkait persetujuan Menteri Keuangan hanya terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, DPR RI memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: 118 1. Bahwa persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS untuk kegiatan operasional merupakan langkah moderat yang diambil oleh pembentuk undang-undang agar tetap menjaga akuntabilitas dengan adanya kontrol dari Menteri Keuangan tanpa menghilangkan independensi dari LPS. Persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS hanya untuk kegiatan operasional juga merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian agar Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap kewenangan LPS terkait dengan kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. 2. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep persetujuan Menteri Keuangan hanya untuk kegiatan operasional LPS merujuk pada konsep persetujuan DPR RI terhadap rencana anggaran dan tahunan untuk kegiatan operasional BI. Pasal 60 UU 23/1999 dalam Pasal 9 angka 32 UU 4/2023, anggaran tahunan BI terdiri dari anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Anggaran tahunan BI untuk kegiatan operasional disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, sedangkan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial hanya dilaporkan secara khusus kepada DPR RI. 3. Bahwa dalam pembahasan pembentukan RUU a quo, salah satu hal yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang adalah diperlukannya pemisahan yang jelas antara anggaran operasional dan anggaran kebijakan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BI untuk menjaga keleluasaan BI dalam pengambilan kebijakan. Berikut adalah kutipan pembahasan tersebut dalam Rapat Panja yang bersifat tertutup pada tanggal 15 November 2022 pukul 10.00 s.d. 15.01 WIB: Pemerintah/Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D.): “... Namun demikian, kami sependapat bahwa tentunya clear cut antara anggaran kebijakan dan anggaran operasional itu diperlukan. Sehingga, gambarannya tidak ada anggaran operasional yang dititip- 119 titipkan, misalnya di anggaran kebijakan. Sehingga saya kira, menurut hemat kami, anggaran kebijakan tetap tidak memerlukan persetujuan DPR, cukup dilaporkan secara khusus, namun diperlukan adanya mekanisme disiplin bahwa memang Bank Indonesia juga memberikan clarity yang clear cut antara kebijakan operasional dan kebijakan, dan anggaran kebijakan.” Pemisahan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU 30/1999 dalam Pasal 9 angka 32 UU 4/2023 yang menetapkan bahwa anggaran kebijakan terdiri dari anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Adapun untuk pengaturan LPS juga tertuang dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b UU 24/2004 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang menetapkan bahwa anggaran kebijakan terdiri dari kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Penggunaan kata “dan” dalam kedua rumusan tersebut memberikan makna bahwa hal yang termasuk dalam anggaran kebijakan hanya sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian telah terdapat clear cut yang jelas antara anggaran operasional dan anggaran kebijakan dalam UU 4/2023. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 7 angka 6 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l, Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (6), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a, Pasal 276 angka 13 dalam Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) 120 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2024 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2024 I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL A. Bahwa Para Pemohon memohonkan pengujian materill UU P2SK, terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU P2SK, sebagai berikut: a. Pasal 7 angka 57 UU P2SK, yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU LPS) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan” serta Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, dengan bunyi Pasal selengkapnya sebagai berikut: Pasal 86 ayat (4) UU LPS “Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.” 121 Pasal 86 ayat (6) UU LPS “Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 November tahun berjalan.” Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS “Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6): dan b. ... ditetapkan oleh Dewan Komisioner.” b. Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. ... b. .. l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 276 angka 13 UU P2SK, yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) “Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” B. Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut menurut Para Pemohon melanggar hak konstitusional Para Pemohon serta bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 87 ayat (7) huruf a UU LPS telah mengakibatkan atau setidak-tidaknya berpotensi mempengaruhi independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta membuka 122 ruang intervensi politik terhadap fungsi dan kewenangan LPS, yakni dengan memberikan kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) operasional kepada Menteri Keuangan, karena persetujuan Menteri dimaksud dapat mempengaruhi LPS dalam melaksanakan fungsinya secara independen serta membuka ruang intervensi politik yang dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) dalam keputusan-keputusan LPS. Eksistensi LPS sebagai constitutional importance selayaknya diberikan sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak dapat dipisahkan dari tugas Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral sebagai satu kesatuan pemaknaan doktrin constitutional monetary dalam frasa ”bank sentral” pada Pasal 23D UUD 1945. Kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT LPS menimbulkan pengawasan ganda terhadap LPS, mengingat salah satu Anggota Dewan Komisioner LPS secara ex-officio berasal dari pejabat setingkat Eselon 1 Kementerian Keuangan. Frasa ”untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, tidak sesuai dengan prinsip governance dalam IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance System karena memberikan arti bahwa seolah-olah menunjukan LPS berada di bawah kendali dan supervisi Kementerian Keuangan. 2. Ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK yang mengatur kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan antara LPS sebagai deposit insurance dengan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of last resort. Hal demikian, menimbulkan ketidakjelasan kedudukan entitas yang difungsikan sebagai lender of last resort. Ketentuan dimaksud memberikan kewenangan kepada LPS dengan risiko yang sangat besar, yakni melakukan penempatan pada bank yang menurut BI tidak layak mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur secara tegas pemisahan antara 123 anggaran untuk penjaminan nasabah dengan anggaran untuk melakukan penyehatan dan melakukan tindakan resolusi terhadap bank. Selain itu, ketentuan tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan standar yang berbeda antara BI dengan LPS untuk dapat memberikan bantuan likuiditas bagi bank dalam penyehatan, karena kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan memiliki standar yang lebih rendah dan lebih mudah daripada syarat penempatan dana oleh BI. Hal demikian, berpotensi menimbulkan peningkatan resiko yang ditanggung oleh LPS dan menurunkan kemampuan LPS untuk menjamin simpanan nasabah bank. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 124 (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 125 c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berkaitan dengan syarat pada huruf b) tersebut di atas, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual” adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang- undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU- XXI/2023). Sementara itu, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial” adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). 4. Bahwa hak yang diklaim oleh Para Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum dan pengelolaan LPS yang independen, tidak bersifat spesifik atau aktual, melainkan bersifat abstrak dan hipotetis. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus bersifat nyata dan dapat dipastikan akan terjadi, bukan sekedar potensi kerugian. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 126 6. Bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional (yang diberikan UUD 1945) akibat diterbitkannya UU P2SK, sehingga Para Pemohon menurut Pemerintah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil UU P2SK terhadap UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Sesuai asas universal point d’interest point d’action bahwa syarat pengajuan uji materiil adalah adanya kepentingan hukum secara langsung dari Para Pemohon. Para Pemohon yang mendalilkan sebagai nasabah bank tidak secara otomatis memberikan legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap seluruh aspek regulasi perbankan atau lembaga penjamin. Legal standing harus didasarkan pada kerugian konstitusional yang spesifik, nyata, dan berhubungan langsung dengan norma yang diuji. b. Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS, karena: 1) Secara substansial tidak terdapat hubungan kausal (causal verband) sebab akibat, antara hak konstitusional Para Pemohon dengan RKAT operasional LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS, sebab independensi LPS telah dijamin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU LPS yang menyebutkan, “Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa independensi LPS memiliki arti bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun, termasuk oleh Pemerintah. 2) Hak yang diklaim oleh para Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum dan pengelolaan LPS yang independen, tidak bersifat spesifik atau aktual, melainkan bersifat abstrak dan hipotetis. Pengaturan mengenai persetujuan RKAT operasional LPS oleh Menteri Keuangan tidak berdampak langsung pada hak-hak Pemohon sebagai nasabah bank. Hal demikian, membuktikan 127 bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS dan tidak memberikan dampak kerugian secara langsung bagi hak konstitusional Para Pemohon. 3) Sebaliknya, pemberian persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS merupakan perwujudan sistem check and balances untuk menjaga tata kelola atau good governance serta kewajaran operasional LPS. Hal demikian justru memberikan perlindungan dan kepastian atas penggunaan premi penjaminan yang berasal dari industri untuk dana operasional LPS. Persetujuan Menteri Keuangan tersebut juga dapat menjadi alat untuk memastikan kecukupan dana operasional LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 4) Hak konstitusional Para Pemohon sebagai nasabah bank tidak serta merta terkait dengan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS. Hak konstitusional Para Pemohon lebih terkait dengan independensi LPS untuk menetapkan RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank serta likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang secara substansial telah diberikan perlindungan dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (2) huruf b UU LPS. 5) Kekhawatiran Para Pemohon terhadap independensi LPS dalam menetapkan kebijakan terkait penyelamatan bank dan/atau nasabah telah mendapat kepastian hukum dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (2) huruf b UU LPS. Lebih lanjut, telah dibentuk pula Badan Supervisi LPS yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas kelembagaan LPS (vide Pasal 89A ayat (2) jo. ayat (3) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. c. Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil terhadap kewenangan LPS untuk 128 melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan sebagaimana Pasal 7 angka 6 UU P2SK, yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK, yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU P2SK, karena: 1) Pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan justru bertujuan agar LPS berperan lebih awal (early intervention) dalam menangani bank bermasalah. 2) Hak Para Pemohon sebagai nasabah bank tetap terlindungi oleh LPS melalui ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 4 UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK yang mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara penjaminan simpanan, LPS membayar klaim penjaminan simpanan dari bank yang dicabut izin usahanya, sehingga terlihat bahwa ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya, tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. d. Uraian tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil dimaksud karena Para Pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak akan terjadi. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diuji. Selain itu, tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum Para Pemohon, yaitu terkait dengan tepat/tidaknya dalil para pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. III. KETERANGAN PRESIDEN TERHADAP POKOK PERMOHONAN MATERIIL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK) 129 A. Peran LPS dalam Skema Jaring Pengaman Sistem Keuangan sesuai UU P2SK 1. Pembentukan LPS melalui UU LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan UU P2SK memberikan penguatan fungsi LPU untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan; melakukan resolusi bank; dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Selain itu, UU P2SK juga mengatur penguatan penanganan permasalahan bank mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengatur penguatan peran dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI, OJK, dan LPS. Penguatan peran dan wewenang dicapai melalui penguatan instrumen pencegahan dan penanganan permasalahan bank seperti rencana pemulihan dan resolusi bank, pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS), penempatan dana oleh LPS, penegasan peran LPS sebagai lembaga resolusi dengan mandat pengurangan risiko (risk minimizer), serta penguatan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial dan makroprudensial-mikroprudensial resolusi. 3. LPS sebagai salah satu anggota KSSK mempunyai peran melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau yang disebut sebagai Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bersama dengan OJK, BI dan Kementerian Keuangan, dengan skema sebagai berikut 130 4. Berdasarkan skema JPSK tersebut, dapat dijelaskan siklus Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai berikut: a. Jaring Pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan oleh otoritas mikroprudensial, yang meliputi OJK yang diberi mandat pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan. b. Jaring Kedua, fungsi BI sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yang menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah penyebaran krisis likuiditas yang dapat berdampak sistemik. c. LPS berdasarkan UU P2SK diberi mandat sebagai risk minimizer yang memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Jaring Ketiga yang di antaranya termasuk asesmen risiko bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini (early intervention) dan resolusi Bank dalam penanganan permasalahan Bank. Sebelum UU P2SK, keterlibatan dini (early intervention) tidak dapat dilakukan, di mana LPS hanya dapat melakukan kewenangan untuk menangani bank setelah bank ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan oleh OJK ke LPS. Early intervention adalah kewenangan LPS pada saat bank masih belum ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, di 131 antaranya kewenangan untuk melakukan uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi bank secara keseluruhan (due diligence), pemeriksaan bank dalam rangka persiapan penanganan permasalahan bank dan penempatan dana. d. Jaring keempat, melibatkan kehadiran negara melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara, melalui Kementerian Keuangan, dapat memberikan dukungan keuangan kepada lembaga seperti BI dan LPS untuk menstabilkan sistem keuangan jika terjadi krisis. 5. Berdasarkan skema tersebut, LPS mempunyai peran risk minimizer untuk melakukan early intervention sekaligus sebagai barrier APBN agar tidak langsung digunakan dalam penyelamatan bank gagal sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 paragraf 1 halaman 74, sebagai berikut: “…Jika ada bank gagal dan harus diselamatkan maka tidak langsung menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis…”. 6. Peran Negara melalui Kementerian Keuangan dalam JPSK merupakan konsekuensi logis dianutnya konsep negara hukum sekaligus konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep welfare state memberikan tugas kepada Negara yang lebih luas tidak sebatas sebagai “penjaga malam” semata, akan tetapi negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Dalam kaitannya dengan JPSK, Negara melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal sekaligus koordinator Financial Safety Nets (FSN) sebagai jaring keempat mempunyai peran vital sebagai regulator untuk mewujudkan tujuan JPSK sekaligus menjadi jaring terakhir memberikan dukungan APBN untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil apabila LPS sebagai jaring ketiga tidak mampu menyelesaikan permasalahan bank dalam penyehatan. 132 7. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa LPS dengan Negara melalui Kementerian Keuangan mempunyai hubungan timbal balik dalam siklus JPSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia serta satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Norma Pasal yang Diujikan 1. Kewenangan Menteri Keuangan Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Operasional LPS a. Para Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap keberlakuan Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) huruf a UU LPS. b. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, dapat Pemerintah jelaskan bahwa pemberian persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS, secara filosofis dilandasi doktrin pembagian kekuasaan (distribution of power) yang dianut Indonesia pasca perubahan UUD 1945 mempunyai konsekuensi logis adanya sistem check and balance antar lembaga negara. Hal demikian, sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi, halaman 281) yang menyatakan, sebagai berikut: “…Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain”. c. Berdasarkan Pasal 62 UU LPS diatur bahwa organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Selanjutnya dalam Pasal 64 UU LPS, diatur bahwa tugas Kepala Eksekutif untuk melaksanakan kegiatan operasional LPS. Kepala Eksekutif merupakan anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan Presiden dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, yang dibantu oleh 5 (lima) orang direktur. d. Sebelum diberlakukannya UU P2SK, UU LPS mengatur bahwa RKAT merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara RKAT 133 untuk kegiatan operasional dan untuk RKAT untuk kebijakan. Dalam proses penyusunan, sampai dengan penetapan RKAT dalam bentuk keputusan Dewan Komisioner LPS, seluruhnya dilaksanakan oleh internal LPS. Dengan demikian tidak terlihat mekanisme check and balance dalam penyusunan RKAT operasional LPS. e. Setelah diberlakukannya UU P2SK, tidak dikenal lagi jabatan Kepala Eksekutif dalam organisasi LPS. Dalam UU P2SK, bentuk dan organ LPS mengikuti bentuk dan organ seperti organisasi OJK dan BI. Perubahan tersebut berdampak pada perlunya mekanisme baru dalam penyusunan anggaran LPS. Hal demikian, menimbulkan konsekuensi logis bahwa pembentuk UU P2SK mempunyai kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme check and balance penggunaan dana penjaminan simpanan yang diperoleh dari industri perbankan untuk membiayai operasional LPS. f. Setelah berlakunya UU P2SK, mekanisme check and balance tercermin melalui kewenangan Menteri Keuangan dalam pemberian persetujuan RKAT operasional LPS. Namun, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS hanya diperuntukkan bagi anggaran operasional yang terdiri dari beban umum dan administrasi yang terdiri atas beban kepegawaian, beban perjalanan dinas, beban konsultan dan narasumber, beban rapat, beban prublikasi, kehumasan dan hubungan lembaga, beban perkantoran, beban perlengkapan kantor, beban komunikasi, korespondensi, dan internet, beban transportasi dan kendaraan, beban pelengkapan dan pemeliharaan IT, beban badan supervisi dan beban umum serta kebijakan lainnya (vide Pasal 86 ayat (2) UU P2SK). g. Di sisi lain RKAT LPS berkaitan dengan kebijakan, meliputi kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah, yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Dengan demikian, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS, tidak berkaitan dengan keputusan/kebijakan/tindakan yang diambil LPS dalam pelaksanaan 134 tugasnya sebagai penyelenggara penjaminan simpanan, penjaminan polis, dan penyelenggara program restrukturisasi perbankan. h. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS dilakukan setelah melalui serangkaian reviu yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan pada tahap perencanaan, sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan rencana strategis, standar biaya dan/atau peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip terkait dengan tugas dan fungsi LPS sebagai bagian dari JPSK. i. UU P2SK memberikan mandat kepada LPS sebagai risk minimizer, yang mencakup fungsi untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Mandat ini termasuk penempatan dana pada bank yang dalam kondisi penyehatan untuk mencegah agar bank tersebut tidak memburuk dan menjadi Bank dalam resolusi. Penempatan dana ini merupakan bentuk keterlibatan dini (early intervention) yang memungkinkan LPS untuk bertindak sebelum suatu bank menjadi tidak layak (non-viable). j. Peran LPS sebagai jaring ketiga sebagai risk minimizer mempunyai konsekuensi logis adanya kebutuhan reviu Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS sebagai salah satu opsi untuk memastikan agar sumber daya keuangan LPS senantiasa dalam kondisi aman dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat bahwa LPS dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. k. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS bukanlah sebagai bentuk upaya memperkecil independensi LPS dan `tidak membuka ruang intervensi politik terhadap fungsi dan kewenangan LPS. Dalam pembahasan pembentukan UU P2SK, salah satu pertimbangan keputusan anggaran operasional LPS disetujui oleh Menteri Keuangan dikarenakan LPS sebagai lembaga yang secara fungsional merupakan derivasi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. l. Untuk itu penting untuk LPS menjaga kondisi keuangannya dan Pemerintah dalam hal ini juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan 135 masyarakat terhadap LPS. Salah satu upaya memastikan LPS memiliki sumber daya keuangan yang cukup adalah melalui kewenangan Pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada LPS, dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka menjalankan mandat dan tugasnya (vide Pasal 85 ayat (3) huruf d dan ayat (5) UU LPS). m. Selain memastikan kecukupan likuiditas, LPS harus menjamin ketersediaan sumber daya keuangan dan permodalan yang memadai. Untuk itu Pemerintah perlu bersiaga dengan kewenangan menutup kekurangan dalam hal modal LPS kurang dari modal awal (vide Pasal 85 ayat (1) UU LPS). Adapun modal dasar LPS dalam hal ini adalah sekurangnya adalah sebesar 4 triliun rupiah dan sebesar- besarnya 8 triliun rupiah (Pasal 81 UU LPS). n. Pertimbangan lain kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS didasarkan pada Pasal 4 UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, yang mengatur bahwa Menteri keuangan adalah Koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS. Hal demikian, Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK memiliki kepentingan yang cukup untuk memastikan LPS memiliki likuiditas yang cukup dan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional dialokasikan secara efisien. o. Kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas RKAT Operasional LPS adalah bagian dari tugas pengawasan fiskal negara yang lebih luas, untuk memastikan bahwa seluruh entitas negara, termasuk LPS, menggunakan anggaran secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara. Hal ini tidak mengurangi independensi LPS, melainkan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik. p. Mekanisme persetujuan anggaran ini juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penjaminan simpanan nasional. Dengan adanya pengawasan dari Menteri Keuangan, publik dapat 136 diyakinkan bahwa penggunaan dana LPS dikelola secara prudent dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik. q. Sesuai uraian tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) kebijakan hukum UU P2SK memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS, yaitu: Pertama, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS sebagai bentuk check and balance Pemerintah melalui Menteri Keuangan terhadap LPS. Kedua, Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Operasional LPS untuk memastikan Sumber Daya Keuangan Dalam Kondisi Baik untuk menjalankan perannya dalam JPSK. Ketiga, Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Operasional LPS Untuk Menjaga Akuntabilitas dan Good Governance LPS. r. Selain pertimbangan diperlukannya persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS, perlu Pemerintah sampaikan tanggapan mengenai independensi LPS. Persetujuan RKAT operasional LPS oleh Menteri Keuangan hanya terkait aspek administratif dan tidak mencakup kebijakan atau keputusan strategis LPS. Independensi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan simpanan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU LPS yang menegaskan bahwa LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS, yang menyatakan bahwa LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun, termasuk oleh Pemerintah, kecuali atas hal yang dinyatakan jelas dalam UU. Selain itu, telah dibentuk Badan Supervisi LPS yang membantu DPR dalam melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS (vide Pasal 89A ayat (2) jo. ayat (3) UU LPS). s. Selanjutnya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Eksistensi LPS sebagai constitutional importance selayaknya diberikan sama dengan OJK yang tidak dapat dipisahkan dari tugas BI sebagai bank 137 sentral sebagai satu kesatuan pemaknaan doktrin constitutional monetary dalam frasa ”bank sentral” pada Pasal 23D UUD 1945. t. Secara substansial tidak tepat membandingkan LPS dengan OJK karena mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Hal demikian, dikarenakan OJK merupakan otoritas yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK). u. Mencermati Pasal 34 ayat (2) UU OJK sebagaimana telah diubah dalam UU P2SK yang mengatur bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada APBN, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam UU OJK mengenai mekanisme reviu oleh Menteri Keuangan. Hal demikian secara substansial justru menegaskan kewenangan Menteri Keuangan dalam proses penganggaran OJK. Hal tersebut, berbeda dengan LPS. v. Terhadap dalil Para Pemohon bahwa persetujuan Menteri Keuangan tidak sesuai dengan prinsip governance dalam IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance System, dapat Pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) UU OJK dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI) juga mengatur bahwa OJK dan BI adalah lembaga yang bersifat independen. Namun demikian, dalam UU OJK dan BI tersebut juga mengatur bahwa diperlukan pihak eksternal dari OJK dan BI untuk memberikan persetujuan antara rencana anggarannya sebagai mekanisme check and balance serta transparansi anggaran. 2) Secara substansial pengaturan terkait LPS penting untuk memperhatikan prinsip internasional, namun terdapat kepentingan setiap negara dalam “mengorkestrasi” kebijakan terkait LPS, yang pilihan kebijakannya dapat sedikit berbeda dengan prinsip internasional. Meskipun anggaran operasional 138 LPS disetujui oleh Menteri Keuangan, LPS tetap independen dan bebas campur tangan pihak lain dalam melakukan tugas dan fungsinya. w. Selain itu terhadap kekhawatiran Para Pemohon terhadap pengawasan berganda oleh Menteri Keuangan, dapat Pemerintah jelaskan bahwa secara filosofis jabatan Ex-officio adalah untuk memaksimalkan kinerja dari keterwakilan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan lembaga sui generis. Pejabat eselon 1 dari Kementerian Keuangan sebagai Ex-officio pada LPS tidak berfungsi sebagai pengawas LPS. Hal demikian, telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS, sebagai berikut: “Mengingat bahwa kebijakan Penjaminan dan penjaminan polis dapat berdampak pada sektor perbankan, perasuransian, dan fiskal maka di dalam Lembaga Penjamin Simpanan terdapat wakil dari setiap otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan dan penjaminan polis yang dapat mendukung kebijkan pada masing-masing sektor. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan otoritas masing-masing”. x. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS telah jelas bahwa wakil dari masing-masing otoritas, dalam hal ini Ex-officio dari Kementerian Keuangan, justru adalah untuk membantu LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan sebagai media bagi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk melakukan pengawasan terhadap LPS. Dengan demikian, proses reviu dan pemberian persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Operasinal LPS tidak menimbulkan pengawasan berganda. 2. Kewenangan LPS Dalam Penempatan Dana pada Bank Dalam Penyehatan Sebagai Risk Minimizer a. Para Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap keberlakuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK 139 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf I UU LPS dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK. b. Menurut Para Pemohon kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan antara LPS sebagai deposit insurance dengan BI sebagai lender of last resort. Selain itu, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan resiko, karena penempatan dana pada bank dalam penyehatan oleh LPS memiliki standar yang lebih rendah dan lebih mudah daripada syarat penempatan dana oleh BI. c. Sebagaimana yang telah Pemerintah jelaskan sebelumnya, Kewenangan LPS dalam penempatan dana merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan bersama-sama dengan BI, OJK, dan Negara (melalui Menteri Keuangan). Kewenangan tersebut merupakan “early involvement” dan risk minimizer yang dimiliki LPS dalam mencegah kondisi Bank semakin memburuk. Kewenangan penempatan dana dari LPS timbul setelah adanya permintaan dari OJK (vide Pasal 6 (1) huruf l UU LPS). Dengan adanya analisis kelayakan dari OJK, pelaksanaan kewenangan ini terdapat kontrol dan akuntabilitas yang ketat dari OJK sehingga tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pengalihan peran secara tidak wajar. d. Fungsi penempatan dana oleh LPS berbeda dengan fungsi “lender of last resort” oleh BI, antara lain: 1) Penempatan dana oleh LPS didasarkan pada permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan Bank, sedangkan pinjaman likuiditas oleh BI didasarkan pada permintaan Bank secara langsung. 2) Penempatan dana oleh LPS tidak hanya dengan jaminan dari bank saja, tetapi juga jaminan dari pemegang saham pengendali, berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana. 3) Pasal 35 ayat (1) huruf d UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, BI tetap menjadi lender of the last resort melalui penyediaan dana pembiayaan likuiditas jangka pendek (PLJP) 140 atau pembiyaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS). 4) Sebelum pelaksanaan mekanisme “penempatan dana”, bank dalam penyehatan tersebut harus terlebih dahulu meminta kepada Bank Indonesia sebagai lender of the last resort untuk mendapatkan penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiyaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS). Dalam hal Bank Indonesia menolak PLJP atau PLJPS maka baru dapat diupayakan pelaksanaan mekanisme “penempatan dana”. Dengan demikian, “penempatan dana” oleh LPS tidak menggeser fungsi BI sebagai lender of last resort dan justru memberikan kesempatan bagi bank yang mengalami permasalahan keuangan untuk meneruskan upaya penyehatan. e. Dalam memberikan penempatan dana, LPS telah memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang ketat. LPS melakukan koordinasi dengan OJK, untuk memeriksa penggunaan dana, melarang bank dari tindakan tertentu, memerintahkan pemegang saham untuk mengganti anggota Direksi dan/atau Komisaris, dan menunjuk pengurus menurut undang-undang. Sampai dana dikembalikan, bank penerima penempatan dana dilarang oleh undang-undang untuk mencairkan pinjaman baru, termasuk kepada pihak terkait, mengembalikan dana pihak terkait dan membagikan dividen. OJK akan mengintensifkan pengawasan bank. f. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank yang sedang dalam penyehatan tidak bertentangan dengan kewenangan BI sebagai lender of last resort. BI tetap berperan dalam penyediaan likuiditas jangka pendek untuk bank yang memenuhi syarat, sedangkan LPS fokus pada penanganan bank yang berpotensi mengalami masalah solvabilitas. Pemisahan peran ini memperjelas fungsi masing- masing lembaga dan memperkuat sistem Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 141 g. Terkait dengan peran LPS tersebut, perlu pula untuk melihat adanya kemungkinan di mana kesulitan likuiditas di satu bank dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi bank lain atau bahkan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu, perlunya peran LPS sebagai risk minimizer salah satunya dengan memberikan penempatan dana bagi Bank dengan status pengawasan Bank dalam penyehatan yang tidak dapat memenuhi syarat PLJP/S, namun dapat memberikan jaminan untuk pengembalian penempatan dana yang dimohonkan dan memenuhi penilaian kelayakan dari OJK. h. Menurut IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, mandat risk minimizer memberikan otoritas kepada LPS untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang proaktif guna meminimalkan risiko terhadap sistem keuangan. IADI mengklasifikasikan mandat ini sebagai berikut: 1) Risk Minimizer Mandate LPS dengan mandat ini memiliki kewenangan yang luas termasuk penilaian risiko, intervensi dini, dan resolusi bank bermasalah. Fungsi ini mencakup kemampuan untuk melakukan asesmen terhadap risiko bank, intervensi sebelum bank menjadi non- viable, serta keterlibatan dalam penanganan dan resolusi bank yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik. 2) Principle 13 – Early Detection and Timely Intervention Early Detection LPS sebagai bagian dari safety-net keuangan (JPSK) harus mampu mendeteksi masalah pada bank sejak dini melalui mekanisme pengawasan bersama dengan otoritas lain seperti OJK dan BI. Penempatan dana pada bank yang sedang dalam penyehatan oleh LPS merupakan salah satu bentuk intervensi dini untuk menjaga stabilitas keuangan. 3) Timely Intervention LPS harus memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara tepat waktu sebelum bank menjadi tidak layak secara keuangan. Penempatan dana ini dilakukan berdasarkan analisis 142 yang dilakukan oleh OJK dan disetujui oleh LPS, memastikan bahwa penanganan risiko dilakukan sebelum situasi memburuk. IADI menyatakan bahwa mandat risk minimiser mencakup asesmen risiko dan tindakan pencegahan yang komprehensif. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja yang jelas dan kriteria kuantitatif untuk pemicu intervensi dini (IADI Core Principles). i. Kewenangan LPS untuk menempatkan dana pada bank dalam penyehatan adalah bentuk strategi early intervention yang penting untuk mencegah eskalasi risiko. Proses ini dimulai dengan penilaian kelayakan dari OJK dan kemudian dilanjutkan dengan keputusan oleh LPS untuk melakukan penempatan dana guna memastikan likuiditas dan solvabilitas bank tersebut tetap terjaga. Hal ini tidak hanya melindungi deposan, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. j. LPS memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen risiko pada bank dalam pengawasan intensif. Ini mencakup analisis terhadap kualitas aset, likuiditas, profitabilitas, dan potensi kerugian yang bisa berdampak sistemik. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi LPS untuk melakukan penempatan dana sebagai upaya mitigasi risiko. k. Dalam pelaksanaan penempatan dana oleh LPS, terdapat mekanisme dan analisis yang harus dilakukan oleh LPS dengan memperhatikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari OJK dan BI. LPS tetap memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan penempatan dana bank yang diajukan oleh bank melalui OJK (Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK jo. UU P2SK). Selain itu, pelaksanaan penempatan dana juga harus melibatkan forum koordinasi antara LPS, OJK, dan BI untuk mengoordinasikan kebijakan makroprudential, mikroprudential, termasuk penanganan permasalahan perbankan. l. Penempatan dana oleh LPS tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan suatu bank, tetapi juga untuk mencegah dampak sistemik yang lebih luas pada sektor keuangan. Dengan demikian, fungsi risk minimiser yang dijalankan oleh LPS tidak hanya berfokus 143 pada bank individual, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan nasional. m. Kerangka kerja tersebut secara hukum telah diatur dalam UU LPS dan UU P2SK, yaitu: 1) Pasal 16C UU P2SK memberikan LPS kewenangan untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan OJK. Ini adalah bentuk keterlibatan dini yang memungkinkan LPS untuk bertindak sebelum bank memasuki tahap resolusi yang lebih parah. 2) Pasal 85 UU LPS juga memastikan bahwa kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan tambahan modal kepada LPS jika diperlukan untuk menutupi kebutuhan dana terkait penempatan atau intervensi lainnya. n. Hal tersebut ditujukan agar kondisi bank tidak semakin memburuk dan masuk kepada status pengawasan bank dalam resolusi. Pada bank dalam resolusi, bank tidak lagi memiliki kendali atas bank, karena kendali berada pada LPS (vide Pasal 6 (2) UU LPS) dan LPS harus segera melakukan opsi kebijakan yang dimilikinya, seperti: a. Purchase and Assumption b. Bridge Bank (Bank Perantara) c. Penyertaan modal sementara d. Likuidasi (untuk Bank selain Bank Sistemik) (Peraturan LPS 1/2017 dan Peraturan LPS 2/2017) o. Adapun pemberian penempatan dana harus didasarkan pada permintaan OJK dan hal tersebut dilakukan setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan bank yang ditempatkan dalam bank dalam penyehatan dan telah dilakukan forum koordinasi dengan melibatkan BI, OJK dan LPS (vide Pasal 20B ayat (2) UU PPKSK). Namun, keputusan pemberian penempatan dana tetap sepenuhnya merupakan kewenangan LPS. Hal ini menunjukkan adanya kontrol dan akuntabilitas yang ketat dalam pelaksanaan kewenangan ini, sehingga tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pengalihan peran secara tidak wajar serta persyaratan penempatan dana oleh LPS tidak lebih mudah dari PLJP yang diberikan oleh BI. 144 p. Menurut Pemerintah kekhawatiran Para Pemohon tidak beralasan karena: 1) Pasal 85 ayat (2) UU LPS mengatur mengenai pinjaman antar program yang dapat dilakukan oleh LPS dalam hal satu program LPS mengalami kekurangan dana. Dengan demikian, jelas bahwa masing-masing program memiliki anggaran tersendiri dan dimungkinkan adanya pinjaman antar program LPS. 2) UU LPS dan UU PPKSK telah mengantisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan seperti LPS kekurangan dana untuk menjalankan fungsinya dengan pengaturan bahwa investasi yang dilakukan LPS hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang ditempatkan oleh Pemerintah Indonesia, BI, dan/atau Pemerintah Negara Asing (dengan maks. 10% dari total kekayaan LPS, untuk pemerintah negara asing) (vide Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UU LPS). Hal tersebut ditujukan agar pada saat LPS membutuhkan tambahan dana, ketentuan sebagai berikut dapat dilaksanakan: i. Pasal 36A ayat (1) huruf b UU PPKSK, yakni Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS dibeli oleh BI untuk penanganan permasalahan bank. ii. Pasal 36B ayat (1) huruf c, yakni pinjaman Pemerintah kepada LPS. iii. Opsi lainnya dalam Pasal 85 ayat (3) UU LPS. C. Peranan dan Manfaat Ketentuan yang diuji Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS bertujuan agar penggunaan dana LPS dikelola secara prudent dan transparan sehingga akan menjaga kepercayaan publik khususnya terhadap LPS (sistem penjaminan simpanan nasional) maupun terhadap industri perbankan nasional pada umumnya. Adapun pemberian Kewenangan Penempatan dana oleh LPS sebagai bagian dari strategi risk minimizer, tidak hanya membantu bank yang sedang dalam masalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dengan mandat ini, LPS dapat: 145 1. Mengurangi Risiko Sistemik Penempatan dana sebagai tindakan mitigasi risiko memastikan bahwa bank tidak mengalami masalah solvabilitas yang bisa memicu krisis kepercayaan di sektor perbankan. 2. Meningkatkan Stabilitas Keuangan Tindakan ini memberikan kepastian bahwa ada mekanisme yang tersedia untuk mendukung bank sebelum mereka mencapai titik kritis yang dapat memicu intervensi yang lebih drastis seperti likuidasi. Kesulitan likuiditas di satu bank dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi bank lain atau bahkan sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu, perlunya peran LPS sebagai risk minimizer salah satunya dengan memberikan penempatan dana bagi Bank dengan status pengawasan Bank dalam penyehatan yang tidak dapat memenuhi syarat PLJP/S, namun dapat memberikan jaminan untuk pengembalian penempatan dana yang dimohonkan dan memenuhi penilaian kelayakan dari OJK, sehingga dengan penempatan dana dimaksud bank bersangkutan tidak masuk kepada status pengawasan Bank dalam resolusi yang lebih berisiko. 3. Perlindungan Terhadap Depositor. Dengan keterlibatan dini, LPS dapat melindungi deposan dari kerugian yang lebih besar dan memberikan jaminan terhadap simpanan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. D. Dampak Apabila Pasal yang Diujikan dikabulkan Ketentuan pasal-pasal yang dilakukan pengujian memiliki arti strategis dalam kerangka jaminan sistem keuangan. Dikabulkannya permohonan Para Pemohon atas pengujian ketentuan pasal-pasal a quo akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut: 1. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, 146 apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penempatan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 20B menjadi salah satu kondisi pada Pasal 28 dan Pasal 31A UU PPKSK. Dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diatur: “Selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk: (a) penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dan pengembalian penempatan dana dari Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan baik melalui eksekusi jaminan maupun cara lainnya; dan atau (b) … merupakan biaya dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan biaya untuk penanganan dan resolusi Bank, dan bukan merupakan kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.” Kemudian dalam Pasal 31A ayat (1) UU PPKSK, Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana sesuai Pasal 20B UU PPKSK dan memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU PPKSK, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sehingga, apabila Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B UU PPKSK dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan tersebut. 2. Menurunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap LPS dan Industri Perbankan. Mekanisme persetujuan RKAT Operasional LPS oleh Menteri Keuangan berfungsi guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penjaminan simpanan nasional, khususnya pengelolaan keuangan LPS. Dengan adanya pengawasan dari Menteri Keuangan, publik dapat 147 diyakinkan bahwa penggunaan dana LPS dikelola secara prudent dan transparan. Dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon yang menghilangkan mekanisme check and balances terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Operasional LPS, maka akan menurunkan kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Selain itu, kepercayaan masyarakat dalam industri perbankan tentu akan sangat dipengaruhi oleh adanya kepastian hukum. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa dikabulkannya permohonan Para Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 31A UU PPKSK yang tentunya akan berdampak pada menurunkan tingat kepercayaan masyarakat dalam industri perbankan. Dengan demikian, kedua hal tersebut yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPS dan industri perbankan akan menimbulkan domino effect terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya pada lembaga perbankan, padahal tingkat kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam memelihara stabilitas industri perbankan. 3. Meningkatkan Risiko Stabilitas Sistem Keuangan Dibatalkannya ketentuan yang memberikan kewenangan LPS dalam Penempatan dana pada bank, yang merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan, akan berdampak pada berkurangnya lapisan pengaman dalam menjaga stabilitas keuangan. Dengan tidak adanya kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada bank akan menghilangkan instrumen “early involvement” dan “risk minimizer” yang dimiliki LPS dalam mencegah kondisi Bank semakin memburuk yang secara khusus dapat berdampak pada stabilitas industri perbankan maupun pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sebagaimana pernah dialami oleh Indonesia pada krisis keuangan tahun 1998. E. Kesimpulan 1. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal verband) sebab akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan 148 oleh Para Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujiannya oleh Para Pemohon. 2. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS bertujuan agar penggunaan dana LPS dikelola secara prudent dan transparan sehingga akan menjaga kepercayaan publik khususnya terhadap LPS (sistem penjaminan simpanan nasional) maupun terhadap industri perbankan nasional pada umumnya. 3. Kewenangan LPS dalam penempatan dana merupakan salah satu bagian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang merupakan “early involvement” dan “risk minimizer" yang dimiliki LPS dalam mencegah kondisi Bank semakin memburuk dan dapat meningkatkan risiko pada stabilitas sistem perbankan maupun sistem keuangan nasional. 4. Dikabulkannya permohoan Para Pemohon a quo dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan krisis perbankan, serta dapat meningkatkan risiko penurunan tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas industri perbankan nasional maupun stabilitas sistem keuangan nasional. 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6 dan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Materiil Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (constitutional review) Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6, dan Ketentuan Pasal 276 angka 13 UU P2SK terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 149 A. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; B. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); C. Menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); D. Menyatakan ketentuan Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6, dan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN I. Sumber Pendanaan Kegiatan Operasional dan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Hakim Arsul Sani Bagaimana sumber pendanaan RKAT operasional dan kebijakan LPS? Apakah berasal dari iuran yang dikenakan LPS atau keterlibatan dari APBN? Di mana posisi APBN terkait operasional dan kebijakan LPS? Bagaimana keterkaitannya dengan sumber pendanaan? Hakim Suhartoyo Mohon dijelaskan kewenangan LPS melakukan investasi? Tanggapan Pemerintah 1. Sumber dana RKAT LPS tidak berasal dari APBN. Sumber pendanaan RKAT LPS berasal dari pendapatan LPS yang diperoleh dari pendapatan premi, pendapatan investasi, pendapatan denda, pendapatan kontribusi kepesertaan, pendapatan pengembalian klaim, dan pendapatan lain-lain. Sebagian dari pendapatan LPS tersebut digunakan untuk membiayai anggaran kegiatan operasional dan anggaran kebijakan. Posisi APBN terhadap LPS adalah memberikan modal awal LPS yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. Selain itu, APBN berperan menutup kekurangan atau memberikan pinjaman dari APBN apabila anggaran LPS kurang dari modal awal yang ditetapkan. 150 2. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut UU LPS), diatur bahwa modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 4 Triliun dan sebesar-besarnya Rp 8 Triliun. Pemerintah telah menetapkan modal awal LPS sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) yang berasal dari rekening Menteri Keuangan Nomor 502.000002 dengan nama Bendaharawan Umum negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut PP 32 Tahun 2005). Selanjutnya, sesuai Pasal 85 UU LPS mengatur “Bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU LPS, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan modal awal LPS tersebut.” 3. Keterlibatan APBN dapat dimungkinkan dalam situasi tertentu yang dialami oleh LPS terutama pada saat LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya atau modal LPS turun di bawah modal awal yang ditetapkan. Dalam keadaan tersebut, APBN dapat menjadi sumber dukungan dana LPS melalui 2 mekanisme, yaitu: Pertama, sesuai Pasal 85 ayat (3) huruf d UU LPS sebagaimana diubah dengan UU P2SK, LPS berhak meminjam kepada Pemerintah. Kedua, sesuai Pasal 85 ayat (1) UU LPS sebagaimana diubah dengan UUU P2SK, mengatur bahwa apabila modal LPS turun di bawah modal awal minimum yang telah ditetapkan, Pemerintah dengan persetujuan DPR, dapat menutup kekurangan modal tersebut. 4. Selain itu, pada setiap undang-undang APBN terdapat pengaturan mengenai sumber dana pemberian pinjaman kepada LPS, untuk tahun 2025 telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (UU APBN 2025), yaitu: Pasal 43 ayat (1) (1) “Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.” 151 Penjelasan Pasal 43 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas” adalah dalam hal perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tidak mencukupi pada saat kebutuhan dan harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. 5. Dengan demikian, keterlibatan APBN terhadap pendanaan LPS sebagai modal awal dan melalui pinjaman atau tambahan modal yang diberikan oleh Pemerintah dalam situasi krisis keuangan atau kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh LPS. 6. Selain itu, sumber utama yang berasal dari iuran yang dikenakan kepada bank peserta penjaminan dalam bentuk penjaminan, serta dari kontribusi awal bagi bank dan perusahaan asuransi yang menjadi peserta penjaminan. LPS merupakan lembaga independen dan sebagian besar dananya dihasilkan dari sektor keuangan yang berpartisipasi dalam skema penjaminan. Berdasarkan laporan keuangan LPS (terakhir tahun 2023), pendapatan LPS setiap tahunnya bersumber dari pendapatan premi, pendapatan investasi, pendapatan denda, pendapatan kontribusi kepesertaan, pendapatan pengembalian klaim dan pendapatan lain-lain. 7. Mendasarkan pada Pasal 7 angka 53 UU P2SK yang mengubah Pasal 82 ayat (1) UU LPS, dana yang digunakan oleh LPS untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya berasal dari kekayaan LPS itu sendiri, yang terdiri dari beberapa sumber sebagai berikut: 1) Premi penjaminan yang dibayarkan oleh Bank Peserta (Pasal 6 ayat (1) huruf a). 2) Kontribusi kepesertaan yang dibayarkan oleh bank dan perusahaan asuransi saat pertama kali menjadi peserta penjaminan (Pasal 6 ayat (1) huruf b). 3) Hasil pengelolaan kekayaan LPS, termasuk hasil investasi yang dilakukan oleh LPS (Pasal 82 ayat (3)). 4) Penerbitan surat utang atau pinjaman dari pemerintah atau pihak lain, jika diperlukan dalam menjalankan tugasnya (Pasal 85 ayat (3)). 8. Selain itu, kekayaan LPS tersebut terdapat dalam bentuk, Pertama, aset investasi yang ditempatkan pada surat berharga; dan Kedua, aset kekayaan non-investasi LPS berupa giro, gedung kantor dan 152 perlengkapannya (vide Pasal 7 angka 53 UU P2SK yang mengubah Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU LPS). 9. Dalam konteks kekayaan LPS berupa aset investasi, LPS memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaannya melalui investasi dengan syarat dan tujuan utama, sebagai berikut: a. Menjaga Likuiditas Investasi LPS harus berada dalam bentuk yang mudah dicairkan untuk memastikan bahwa LPS selalu memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim penjaminan simpanan nasabah atau untuk menjalankan resolusi bank. b. Mengedepankan prinsip kehati-hatian Investasi LPS harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudence), dengan kata lain investasi yang dilakukan oleh LPS harus memiliki tingkat risiko yang sangat rendah dan aman. c. Menghasilkan pendapatan untuk menambah kekayaan LPS Investasi yang dilakukan oleh LPS juga bertujuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk memperkuat cadangan dana penjaminan LPS, sehingga LPS dapat terus memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. 10. Kewenangan LPS melakukan investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempunyai batasan bahwa LPS tidak diizinkan melakukan investasi dalam instrumen yang berisiko tinggi seperti obligasi swasta. LPS diharuskan melalukan investasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti Deposito dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Negara Asing. Deposito dan SBN dianggap sebagai instrumen investasi paling aman dan likuid karena mendapat jaminan penuh dari Pemerintah dan risiko gagal bayar sangat kecil. 11. UU P2SK memberikan batasan penempatan investasi pada surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah negara asing paling banyak 10% dari total kekayaan LPS (Pasal 82 ayat (4) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). 153 II. Rasionalitas Open Legal Policy Persetujuan Menteri Keuangan Terhadap RKAT Operasional LPS Hakim Arsul Sani Bagaimana open legal policynya Pembentuk UU P2SK berdasarkan prinsip rasionalitas terhadap lembaga yang tidak tergantung dengan APBN dan pendapatannya mencari sendiri, akan tetapi RKAT operasional harus disetujui oleh Menteri Keuangan? Tanggapan Pemerintah 1. Secara filosofis, persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS merupakan manifestasi check and balance system atau control system. Hal demikian, dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan pengawasan secara eksternal terhadap LPS, sehingga kegiatan operasional LPS untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kebijakan penjaminan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. 2. Kewenangan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS diberikan oleh Menteri Keuangan didasarkan pada alasan, yaitu: a. Dari aspek historis pembentukan LPS yang merupakan derivasi fungsi Pemerintah dalam tugas penjaminan dan secara kelembagaan, LPS bertanggung jawab terhadap Presiden (vide Pasal 2 ayat (4) UU LPS). Secara substansial, LPS melaksanakan fungsi penjaminan yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah dapat terlihat pada Penjelasan Umum UU LPS alinea 4, sebagai berikut: “Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang”. 154 b. Penggunaan Keputusan Presiden untuk melakukan program penjamin perbankan (blanket guarantee) sebagaimana Penjelasan Umum UU LPS tersebut, dalam konteks penafsiran historis mencerminkan bahwa pelaksana program penjaminan perbankan dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden dan kemudian dilaksanakan oleh LPS berdasarkan UU LPS. c. Selain itu, Kedudukan LPS sebagai bagian dari rezim keuangan negara dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu: Pertama, kekayaan LPS sebagai kekayaan negara dipisahkan. Kekayaan LPS sebagai aset/kekayaan negara yang dipisahkan telah ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (2) UU LPS, yang mengatur bahwa kekayaan LPS adalah aset negara yang dipisahkan. Hal demikian, dikuatkan dengan pemberian modal awal LPS yang berasal dari APBN sesuai PP Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan (vide Pasal 81 ayat (1) UU LPS). Dengan kata lain, secara hukum kekayaan LPS termasuk dalam rezim keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. Konsekuensi logis LPS sebagai bagian dari keuangan negara menuntut penganggaran LPS harus sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara. Dalam tataran practice, kekayaan LPS sebagai bagian kekayaan negara ditunjukkan dengan dimuatnya kekayaan LPS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terakhir tercantum dalam LKPP Tahun 2023 Audited [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited, diunduh dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP_Tahun_2023_au dited_plus_opini.pdf]. Kedua, meskipun anggaran operasional LPS berasal dari premi perbankan dan tidak berasal dari APBN, akan tetapi Pemerintah memberikan fasilitas kepada LPS untuk memungut premi dari perbankan dan secara tidak langsung dari masyarakat. Hal demikian, menunjukkan bahwa meskipun anggaran operasional LPS berasal dari premi perbankan, akan tetapi termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 155 diberikan Pemerintah”. (vide Keterangan DPR tanggal 4 Desember 2024). Kondisi memberikan konsekuensi logis harus ada kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan dana masyarakat yang digunakan sebagai anggaran operasional LPS. Dengan kata lain, persetujuan Menteri Keuangan dalam konteks Pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara adalah agar dana publik yang dihimpun oleh LPS dengan menggunakan fasilitas dari negara, tidak disalahgunakan atau diakses tanpa kendali yang ketat, sehingga pengelolaan anggaran LPS perlu dipastikan berjalan secara efisien dan terencana sejak awal melalui persetujuan RKAT oleh Menteri Keuangan. d. Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Keuangan Negara yang mengatur bahwa Menteri Keuangan sebagai kuasa Presiden dalam bidang pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dipisahkan. Pengaturan tersebut mempunyai makna bahwa Menteri Keuangan mempunyai kekuasaan pengelolaan negara sebagai kuasa Presiden, maka sangat rasional apabila Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT Operasional LPS. e. Pertimbangan lain pengaturan kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS didasarkan pada alasan bahwa Menteri Keuangan adalah koordinator KSSK (vide Pasal 4 UU PPKSK). Hal demikian, mempunyai konsekuensi logis bahwa Menteri Keuangan memiliki cukup kepentingan untuk memastikan anggaran operasional LPS memiliki kecukupan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari JPSK. f. Berdasarkan hal-hal tersebut, rasionalitas pemberian kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS didasarkan pada kondisi, yaitu: Pertama, LPS merupakan derivasi fungsi atau kepanjangan tangan pemerintah. Kedua, LPS termasuk dalam rezim UU Keuangan Negara karena kekayaan LPS merupakan kekayaan negara dipisahkan dan LPS menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam menerima iuran yang berasal dari premi perbankan. Ketiga, Menteri Keuangan sebagai kuasa presiden mempunyai kewenangan bidang pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam 156 kepemilikan kekayaan negara dipisahkan. Keempat, Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK memiliki cukup kepentingan untuk memastikan anggaran operasional LPS memiliki kecukupan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari JPSK. 3. Lebih lanjut berkaitan dengan rasionalitas open legal policy pembentuk UU, Mahkamah Konstitusi batasan-batasan open legal policy sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 halaman 25 dan 26 sebagai berikut: “...Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 4. Dalam konteks kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 dapat dipahami bahwa pengaturan tersebut masih dalam koridor open legal policy, dengan penjelasan: Pertama, pengaturan kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS masih menjadi kewenangan penuh pembentuk UU P2SK untuk memilih kebijakan reviu RKAT operasional LPS. Kedua, kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap RKAT masih dalam koridor Menteri Keuangan sebagai Kuasa Presiden dalam bidang pengelolaan fiskal dan Wakil Pemerintah terhadap Kekayaan Negara Dipisahkan. Ketiga, UUD 1945 tidak mengatur mengenai bentuk kebijakan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS oleh UUD 1945, akan tetapi menjadi open legal policy dari pembentuk UU P2SK. III. Implementasi Kewenangan Menteri Keuangan Memberikan Persetujuan terhadap RKAT operasional LPS 157 Hakim Arsul Sani Apa saja cakupan RKAT Operasional? Apakah meliputi belanja pegawai, barang, modal, atau juga termasuk penempatan dana dalam hal dibutuhkan? Hakim Enny Nurbaningsih Apakah selama ini ada persetujuan dari Menteri Keuangan yang bersifat penolakan terhadap RKAT? Jika ada, faktor apa yang menjadi penyebabnya? Apakah terdapat supervisi dari Kementerian Keuangan dan sejauh mana supervisi dilakukan? Atau ada bentuk kendali dari Menteri Keuangan terhadap LPS sebagai subordinate? Hakim M. Guntur Hamzah Apakah ada SOP (Standard Operating Procedure) atau MoU (Memorandum of Understanding) yang mengatur persetujuan RKAT oleh Menteri Keuangan? Hakim Saldi Isra Apabila Menteri Keuangan keberatan dengan RKAT, apakah ada mekanisme agar keberatan tersebut disampaikan kepada LPS untuk didiskusikan dan diperbaiki, sehingga tidak langsung diberikan keputusan persetujuan atau penolakan? Tanggapan Pemerintah 1. Norma persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 87 ayat (7) huruf a UU LPS telah diimplementasikan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan LPS Nomor NK-9/MK.010/2024 dan Nomor MOU-7/DK01/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Dalam perspektif hubungan antar lembaga, Nota Kesepahaman tersebut dapat dimaknai: Pertama, sebagai landasan hukum bagi Kementerian Keuangan dengan LPS dalam melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan reviu RKAT operasional LPS. Kedua, Nota Kesepahaman 158 secara substansial mempunyai konsekuensi logis bahwa Kementerian Keuangan dengan LPS telah mencapai kesepakatan dalam hal tata cara pelaksanaan reviu RKAT operasional LPS. Oleh karena itu, tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 87 ayat (7) huruf a UU LPS. 3. Dalam Nota Kesepahaman telah diatur secara detail mengenai materi pengaturan/ruang lingkup mengenai penyampaian RKAT untuk kegiatan operasional, pelaksanaan reviu RKAT kegiatan operasional LPS, jangka waktu proses reviu dan juga hasil pelaksanaan reviu yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan reviu atas RKAT operasional LPS dilakukan serangkaian rapat pembahasan baik dalam internal Kementerian Keuangan maupun dengan LPS, termasuk pembahasan high level meeting antara Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Selanjutnya, persetujuan Menteri Keuangan dituangkan dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan operasional LPS. 4. Dalam Nota Kesepahaman telah diatur beberapa hal yang menjadi pedoman pelaksanaan proses reviu RKAT operasional LPS oleh Kementerian Keuangan, antara lain: rencana strategis dan target yang ingin dicapai oleh LPS, untuk tahun yang bersangkutan; perbandingan anggaran, evaluasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional pada tahun sebelumnya; relevansi kegiatan dengan beban umum dan administrasi serta target LPS; benchmark dengan instansi/lembaga lain dan/atau kegiatan sejenis dan pendekatan pertumbuhan historis; dan prinsip RKAT operasional LPS berupa prinsip keberlanjutan, prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip kewajaran dan prinsip kepatutan. 5. Berdasarkan Pasal 86 ayat (2) UU LPS sebagaimana diubah dengan UU P2SK, RKAT LPS dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a. RKAT untuk kegiatan operasional; dan b. RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. 6. Sesuai Penjelasan Pasal 86 ayat (2) huruf a UU LPS sebagaimana diubah dengan UU P2SK, cakupan RKAT operasional LPS memuat beban umum 159 dan administrasi untuk tahun anggaran berikutnya. Norma tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan LPS Nomor NK-9/MK.010/2024 dan Nomor MOU-7/DK01/2024 tanggal 10 Oktober 2024, bahwa RKAT beban umum dan administrasi kegiatan operasional LPS terdiri atas: (a) beban kepegawaian; (b) beban perjalanan dinas; (c) beban konsultan dan narasumber; (d) beban rapat; (e) beban publikasi, kehumasan, dan hubungan lembaga; (f) beban perkantoran; (g) beban perlengkapan kantor; (h) beban komunikasi, korespondensi, dan internet; (i) beban transportasi dan kendaraan; (j) beban perlengkapan dan pemeliharaan informasi dan teknologi; (k) beban Badan Supervisi LPS; dan (l) beban umum dan administrasi lainnya, yaitu beban untuk kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam beban sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k. 7. Dengan demikian, pembedaan atau pemisahan anggaran operasional LPS dengan anggaran kebijakan LPS (sebagai contoh beban transportasi untuk konsultan kegiatan pelaksanaan resolusi bank) sudah dipisahkan secara jelas dan spesifik. 8. UU P2SK telah memberikan kepastian hukum linimasa (timeline) terhadap pelaksanaan reviu dan pemberian persetujuan terhadap RKAT operasional LPS, sebagai berikut: Penjelasan: a. Siklus pertama Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan usulan RKAT operasional LPS kepada Ketua Dewan Komisioner LPS 160 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku dimulai (vide Pasal 86 ayat (1) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). b. Penyampaian RKAT operasional oleh LPS oleh Ketua Dewan Komisioner LPS kepada Menteri Keuangan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku dimulai (vide Pasal 86 ayat (5) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). c. Persetujuan Menteri Keuangan terhadap usulan RKAT operasional LPS paling lambat diberikan pada tanggal 30 November tahun berjalan (vide Pasal 86 ayat (6) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). d. Menteri Keuangan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan reviu dan analisis atas RKAT operasional yang diusulkan oleh LPS. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan dengan LPS melakukan rapat koordinasi atau pembahasan untuk mendapatkan informasi dari LPS terkait data dan informasi pendukung usulan RKAT operasional LPS. 9. Mekanisme persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS adalah bagian dari upaya memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Dalam proses penelaahan atas rancangan RKAT yang akan diberikan persetujuan, Menteri Keuangan melakukan pembahasan dengan LPS sesuai dengan mekanisme reviu yang disepakati. Dari hasil pembahasan tersebut, Menteri Keuangan dan LPS dapat menyepakati untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan atas awal berdasarkan kebutuhan untuk memastikan efisiensi anggaran, standar biaya yang wajar. 10. Dalam praktiknya, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS tahun 2024 dan 2025. Pemberian persetujuan oleh Menteri Keuangan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan LPS. Pemberian persetujuan didasarkan pada proses pembahasan yang dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman dan dengan pendekatan principle based. 11. Hal demikian, menunjukkan adanya persetujuan Menteri Keuangan pada RKAT Operasional LPS tidak mengganggu Independensi LPS sehingga tidak terdapat kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 161 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 87 ayat (7) huruf a UU LPS. 12. Secara konseptual, Pasal 89A ayat (1), (2) dan (3) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK memberikan pengaturan bahwa supervisi LPS dilakukan oleh Badan Supervisi LPS yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja dan independensi LPS dengan melakukan tindakan: Pertama, membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS. Kedua, melakukan pemantauan untuk meningkat akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas kelembagaan LPS. Ketiga, menyusun laporan kinerja. Hal demikian, menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif kelembagaan LPS tidak berada di bawah kendali atau subordinate dari Kementerian Keuangan. 13. Di samping itu, secara hukum Pasal 2 ayat (3) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK telah menjamin independensi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tanpa campur tangan pihak manapun termasuk Pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Persetujuan Menteri Keuangan dikonseptualisasikan hanya memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk operasional dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. IV. Praktik Penggunaan “Persetujuan” terhadap Anggaran Operasional Lembaga Negara di Indonesia dan Negara Lain Hakim Enny Nurbaningsih Apakah persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT ini merupakan hal lazim, atau apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu anomali dalam tata kelola lembaga independen? Sejauh mana keterkaitannya dengan prinsip IADI? Hakim Daniel Yusmic P. Foekh Apakah ada contoh dari negara lain yang bisa dijadikan referensi oleh Indonesia dalam mengatur hubungan antara lembaga keuangan independen dan pemerintah? Tanggapan Pemerintah 1. Prinsip-prinsip atau Core Principles for Effective Deposit Insurance System International Associaion of Deposit Insurers (IADI) secara substansial 162 menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik terhadap anggaran LPS terutama anggaran operasional LPS. Salah satu prinsip IADI “The deposit insures should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable and insulated from external interference”, yang mengandung 3 (tiga) kriteria dalam prinsip tersebut, yang telah diadopsi dalam UU P2SK. sebagai berikut: a. “The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer” telah sejalan dengan norma Pasal 2 ayat (3) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, yang mengatur bahwa LPS merupakan lembaga independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. b. “The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority” telah sejalan dengan norma Pasal 2 ayat (4) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK yang mengatura bahwa LPS bertanggung jawab kepada Presiden. c. “The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate” telah sejalan dengan Pasal 76 UU LPS yang mengatur bahwa gaji, tunjangan lainnya dan fasilitas bagi Ketua dan Anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Dewan Komisioner. Kemudian dalam Pasal 78 UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK mengatur bahwa Dewan Komisioner, melalui Peraturan Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS. 2. Sebagai perbandingan dengan negara lain, antara lain: a. Inggris Pada negara Inggris terdapat program penjaminan simpanan yang serupa dengan LPS, yang dilaksanakan oleh lembaga bernama Financial 163 Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS merupakan lembaga publik independen yang dibentuk oleh Parlemen Inggris atas dasar Financial Services and Market Act 2000 (UU Jasa dan Pasar Keuangan Tahun 2000). Adapun FSCS didanai melalui iuran tahunan (annual levies) yang diperoleh dari industri keuangan atas persetujuan lembaga-lembaga pengawas industri keuangan (dikenal dengan istilah regulators), yakni Financial Conduct Authority (FCA) dan Prudential Regulation Authority (PRA). Dalam ketentuan yang berlaku di Inggris, FSCS bertanggung jawab kepada FCA dan PRA selaku dua lembaga regulator untuk menyampaikan pelaksanaan fungsinya (discharge of functions) melalui Laporan Tahunan yang memuat informasi keuangan dan transaksi- transaksi FSCS untuk setiap kelas skema penjaminan. Selain itu, FSCS juga harus menyampaikan laporan keuangan tahunannya (annual accounts) kepada Comptroller dan Audit General (sejenis dengan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia), dan HM Treasury (setara dengan Kementerian Keuangan di Indonesia). FSCS sebagai lembaga yang memiliki fungsi penjaminan simpanan di negara lain juga bersifat independen, namun mereka tetap tidak terlepas dari adanya checks and balances oleh lembaga pengawas dan lembaga eksekutif. Hal demikian, dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas lembaga-lembaga negara independen di Inggris. b. Jepang Pada negara Jepang terdapat program penjaminan simpanan yang serupa dengan LPS di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Deposit Insurance Company of Japan (DICJ). DICJ merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan Deposit Insurance Act 1971 (Undang-Undang Penjaminan Simpanan Jepang Nomor 34 Tahun 1971). Adapun DICJ didanai melalui iuran premi (insurance premium) yang diperoleh dari lembaga keuangan yang besarannya ditetapkan berdasarkan persetujuan Perdana Menteri Jepang dan Menteri Keuangan Jepang sesuai ketentuan Section 2 dari DPA 1971. 164 Dalam ketentuan Pasal 39 Section 39 Chapter II DPA 1971, telah diatur ketentuan bahwa “The DICJ must prepare a budget and funding plan for each business year and obtain the authorization of the Prime Minister and the Minister of Finance before the start of that business year. The same applies when the DICJ intends to amend the budget and/or funding plan.” Artinya, DICJ wajib menyusun rencana anggaran setiap tahun yang disetujui oleh Perdana Menteri Jepang dan Menteri Keuangan Jepang. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Section 7 Chapter II DPA 1971 juga telah mengatur bahwa “The DICJ will be supervised by the Prime Minister and the Minister of Finance.” Ini menunjukkan bahwa DICJ tetap memiliki tanggung jawab kepada lembaga eksekutif yang diwakili oleh Perdana Menteri Jepang dan Menteri Keuangan Jepang. 3. Namun demikian, tidak terdapat desain sebuah lembaga negara independen yang sama antar negara, akan tetapi pengaturannya didasarkan pada kondisi dan kebutuhan negara masing-masing. Sebaliknya, apabila diterapkan pendekatan one size fits all (satu kebijakan yang dianggap cocok untuk semua negara) justru berpotensi menimbulkan permasalahan dan belum tentu cocok diterapkan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena karakteristik dan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. 4. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS bukanlah suatu anomali, akan tetapi dimaksudkan sebagai lembaga check and balance system atau control system yang sudah lazim diterapkan pada lembaga-lembaga negara, terutama lembaga-lembaga negara yang mengelola dana yang berasal dari publik atau industri. Tata kelola keuangan yang baik menuntut adanya akuntabilitas, dan mekanisme persetujuan anggaran ini merupakan cara untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran operasional LPS sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi serta untuk menilai kesesuaian dengan rencana kerja strategis LPS. 5. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS merupakan manifestasi check and balance system terhadap LPS, secara substansial dan dalam penafsiran sistematis sejalan dengan kaidah hukum dalam 165 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 paragraf [3.23.2], sebagai berikut: “...Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma check and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan”. 6. Praktik ketatanegaraan pemberian “persetujuan” terhadap RKAT operasional LPS secara prinsip juga digunakan dalam proses penganggaran lembaga negara independen di Indonesia lainnya yaitu Bank Indonesia dan OJK. Sebagai perbandingan penggunaan “persetujuan” dalam penetapan anggaran, sebagai berikut: a. Bank Indonesia Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK, sebagai berikut: “(2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia. (3) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. anggaran untuk kegiatan operasional; dan b. anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran dan makroprudensial. (4) Anggaran untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan”. Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4) UU BI sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, telah membagi anggaran tahunan Bank Indonesia menjadi anggaran operasional dan anggaran untuk kebijakan. Anggaran operasional Bank Indonesia disampaikan kepada DPR untuk mendapat pesetujuan, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. b. OJK Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (4) serta Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, sebagai berikut: 166 Pasal 34 ayat (2) “Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Pasal 35 ayat (1) dan (4) “(1) Anggaran otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya. (4) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR”. Pasal 36 Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (4) serta Pasal 36 UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK mengatur bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari APBN, yang digunakan untuk kegiatan operasional OJK. Penetapan anggaran operasional OJK ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. 7. Berdasarkan pengaturan anggaran operasional BI dan OJK tersebut, dapat diperbandingkan dengan pengaturan anggaran operasional LPS sebagai berikut: No. Lembaga Jenis Anggaran Mekanisme Penetapan Anggaran 1. LPS RKAT: a. RKAT operasional; b. RKAT kebijakan. Ditetapkan oleh Dewan Komisioner setelah RKAT operasional mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (Pasal 86 ayat (7) UU LPS yang diamandemen dalam UU P2SK). 2. BI Anggaran Tahunan: Ditetapkan oleh Dewan Gubernur setelah anggaran 167 a. Anggaran tahunan operasional; b. Anggaran tahunan kebijakan operasionalnya mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 60 ayat (2) UU BI yang diamandemen dalam UU P2SK). 3. OJK Anggaran operasional, administrasi pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya Menjadi bagian dari BA BUN pada APBN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 34 dan 36 UU OJK yang diamandemen alam UU P2SK). 8. Bahwa pemisahan antara anggaran operasional dengan kebijakan juga diterapkan kepada BI. Selain itu, pengaturan “persetujuan” terhadap lembaga negara independen selain LPS menjadi norma yang lazim dalam penetapan anggaran pada BI dan OJK. Hal demikian, dimaksudkan sebagai check and balance system atau control system terhadap anggaran operasional dari lembaga negara independen yang mendapatkan dana dari publik. 9. Mendasarkan pada kaidah hukum dalam Pasal 23C UUD 1945 “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”, dalam konteks a quo, mengingat LPS merupakan derivasi fungsi pemerintah dan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, pemilihan kebijakan Menteri Keuangan yang memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS merupakan kewenangan penuh pembentuk UU P2SK (open legal policy). V. Kedudukan UU P2SK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh Bagaimana keterkaitan UU P2SK dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 yang terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga independen di sektor keuangan seperti BI, OJK, dan LPS? Dalam Perpu No. 4 Tahun 2008, muncul pertanyaan mengenai posisi Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), sementara BI, OJK, dan LPS merupakan lembaga independen. 168 Bagaimana posisi UU P2SK dapat dijelaskan dari sudut pandang ketatanegaraan? Tanggapan Pemerintah 1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (yang selanjutnya Perpu JPSK) belajar dari pengalaman penanganan krisis tahun 1997/1998 dan merupakan tanggapan atau respon terhadap krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perpu JPSK menjadi landasan hukum untuk penanganan krisis keuangan melalui pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang pada awalnya beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan BI sebagai anggota. 2. Perpu JPSK menjadi landasan hukum dan memberikan keyakinan bagi otoritas untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan sistem keuangan secara transparan, kredibel, akuntabel dan taat azas. Namun demikian, Perpu JPSK tidak mendapat persetujuan dari DPR untuk dijadikan UU, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tenttang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 3. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang merupakan transformasi dari Perpu JPSK. Penyelenggaraan JPSK menjadi tanggung jawab KSSK yang beranggotakan: a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; c. Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota dengan hak suara; dan d. Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota tanpa hak suara. 4. UU PKKSK memberikan tugas kepada KSSK meliputi: Pertama, melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; Kedua, melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan Ketiga, melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam 169 kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. 5. Beberapa negara telah membentuk lembaga KSSK dengan menyesuaikan pengalaman, kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Terdapat benchmarking pembentukan KSSK dibeberapa negara, yaitu [Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang kemudian menjadi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Naskah Akademik UU PPKSK), (2015), hlm. 27-29, diunduh dari https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20161201-102758-5644.pdf]: a. Amerika Serikat memiliki suatu komite koordinasi yang berfungsi untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Financial Stability Oversight Council (FSOC) dengan Secretary of The Treasury bertindak sebagai koordinator FSOC. b. Inggris memiliki forum koordinasi yang beranggotakan HM Treasury, Bank of England dan subsidiarinya The Prudential Regulation Authority (PRA), yang dibentu berdasarkan nota kesepahaman. c. Korea Selatan memiliki Macroeconomic Financial Meeting (MEFM) yang beranggotakan Ministry of Strategy and Finance (MOSF) sebagai Ketua, Financial Supervisory Service (FSS), Financial Services Commission (FSC), Bank of Korea (BOK) dan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) sebagai anggota. MEFM memiliki mandat untuk pencegahan dan penanganan krisis di Korea Selatan [International Monetary Fund, “Republic of Korea Financial Sector Assesment Program Crisis Preparedness and Crisis Management Framework-Technical Note”, IMF Country Report, (2015), Hlm. 7]. 6. Berdasarkan perbandingan struktur KSSK pada beberapa negara lain, menempatkan Pemerintah cq. Menteri Keuangan sebagai Ketua atau Koordintor KSSK. Konsep tersebut, kemudian digunakan oleh Indonesia dalam pembentukan KSSK dengan menetapkan Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK, dengan beberapa pertimbangan [Naskah Akademik UU PKKSK, hlm. 29-30]: 170 a. Menteri Keuangan menanggung risiko dampak sistemik dari sektor keuangan yang menyangkut kemungkinan terjadinya risiko fiskal (risiko keuangan negara); b. Menteri Keuangan sebagai pembantu kepala negara/pemerintahan dan atas nama Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian nasional; dan c. Menteri Keuangan berdasarkan akuntabilitas fiskal harus mampu mempertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat selaku pembayar pajak atas setiap biaya fiskal yang dikeluarkan. 7. KSSK berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang menyatukan respons pemerintah dan lembaga independen untuk mencegah dan menangani krisis secara lebih efektif. KSSK tetap memiliki peran sentral dalam stabilisasi sektor keuangan, dengan Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK Namun, kewenangan operasional BI, OJK, dan LPS tetap tidak terganggu, karena KSSK secara kelembagaan bersifat forum koordinasi. KSSK berfungsi untuk memastikan beberapa hal, yaitu: Pertama, kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan keuangan bergerak selaras untuk menangani masalah keuangan, terutama dalam kondisi krisis sistem keuangan. Kedua, koordinasi antara lembaga-lembaga independen tersebut dengan pemerintah berjalan dengan baik, terutama dalam penanganan krisis keuangan yang dapat berdampak sistemik. 8. UU P2SK telah membagi beberapa layer dan/atau skema dalam pencegahan dan penanganan krisi. OJK menjadi jaring I yang melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan. Jaring II dilaksanakan oleh BI dengan menyediakan pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Jaring III dilaksanakan oleh LPS untuk menangani permasalahan solvabilitas bank dengan cara antara lain melakukan penempatan dana. Jaring IV dilaksanakan oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dan menjadi jaring terakhir dengan melibatkan APBN, apabila BI dan LPS sudah tidak mampu melakukan penanganan krisis. 171 9. Penerbitan UU P2SK pada tahun 2023 yang secara substansial melanjutkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Perpu Nomor 4 tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa perspektif ketatanegaraan, sebagai berikut: a. Pertama, UU P2SK memperkuat peran lembaga-lembaga independen dalam menjaga stabilitas sektor keuangan salah satunya memberikan hak suara kepada LPS dalam forum koordinasi KSSK. b. Kedua, UU P2SK menyediakan instrumen hukum bagi otoritas dalam mengambil kebijakan baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. c. Ketiga, UU P2SK mengatur penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui berbagai instrumen kebijakan yang mengkoordinasikan peran lembaga-lembaga independen seperti BI, OJK, dan LPS dengan pemerintah. UU P2SK mengandung semangat harmonisasi otoritas fiskal dan moneter dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis keuangan. d. Keempat, UU P2SK berusaha mencapai keseimbangan antara independensi lembaga keuangan dan koordinasi dengan pemerintah. Independensi adalah prinsip penting yang dijaga, khususnya untuk lembaga seperti BI, OJK, dan LPS, tetapi independensi ini tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan yang bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan negara. e. Kelima, negara melalui KSSK memastikan bahwa setiap kebijakan lembaga independen berjalan selaras dengan kebijakan fiskal dan makroekonomi yang lebih luas. Hal ini menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan, yang penting untuk mengatasi krisis keuangan secara efektif tanpa melibatkan perdebatan antar-lembaga. VI. Jaminan Independensi LPS Terkait Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS Hakim Enny Nurbaningsih Mengapa (dari Perspektif Pemohon) LPS sebagai lembaga negara independen, seharusnya tidak berada di bawah pengaruh atau campur tangan Kementerian Keuangan? 172 Apa yang membedakan independensi LPS dengan OJK? Tanggapan Pemerintah 1. Mekanisme persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS tidak ditujukan untuk mengurangi independensi LPS, melainkan merupakan bagian dari mekanisme check and balances atau control system yang penting untuk memastikan tata kelola yang baik (good governance). Persetujuan tersebut hanya mencakup aspek anggaran operasional, bukan kebijakan strategis terkait penjaminan simpanan atau resolusi bank serta penjaminan polis asuransi dan penyelesaian permasalahan asuransi yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Oleh karena itu, independensi LPS dalam menjalankan tugasnya tetap terjaga dan terlindungi. 2. Independensi LPS secara hukum juga telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (3) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. Namun, independensi ini tidak berarti bahwa LPS bebas dari akuntabilitas. Sebagai lembaga yang menggunakan dana yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh bank peserta—sektor swasta—penting bagi LPS untuk menerapkan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran operasional. Pasal 2 ayat (4) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK menjadi sangat jelas bagaimana posisi LPS sebagai lembaga independen dalam hubungan kelembagaan negara di mana disebutkan bahwa LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks a quo, persetujuan Menteri Keuangan sebagai Kuasa Presiden di bidang pengelolaan fiskal dan Wakil Pemerintah di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan bertindak sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran operasional LPS tetap efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance dan manajemen keuangan publik yang sehat. 3. Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dalam memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS secara filosofis untuk menjaga dana publik yang digunakan oleh LPS karena karena ada potensi keterlibatan dana publik ketika LPS menangani permasalahan bank termasuk bank sistemik dan penanganan tersebut berdampak pada keuangannya sehingga mempengaruhi kondisi likuiditas LPS. Dalam situasi tersebut, negara melalui 173 APBN berpotensi memberikan dukungan keuangan kepada LPS, sesuai yang diatur dalam Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. Oleh karena itu, agar dana publik tidak disalahgunakan atau diakses tanpa kendali yang ketat, pengelolaan anggaran LPS perlu dipastikan berjalan secara efisien dan terencana sejak awal melalui persetujuan RKAT oleh Menteri Keuangan. Dengan kata lain, persetujuan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga operasional LPS dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi stabilitas keuangan negara dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. 4. Selanjutnya, dalam perspektif perbandingan antara LPS dengan OJK, secara substansial tidak tepat apabila membandingkan antara LPS dan OJK karena memiliki fungsi yang berbeda, sehingga secara langsung mempengaruhi bentuk independensinya masing-masing. OJK secara umum menjalankan fungsi: 1) penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan; 2) aktif memelihara stabilitas sistem keuangan; dan 3) memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat (vide Pasal 5 UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). Sedangkan LPS secara umum menjalankan fungsi: 1) menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; 2) menjamin polis asuransi; 3) turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; 4) melakukan resolusi Bank; dan 5) melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK (vide Pasal 4 UU LPS). 5. Independensi LPS diatur secara ketat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan dan resolusi bank serta penjaminan polis asuransi, di mana LPS harus bertindak cepat dan independen tanpa campur tangan pemerintah. Namun, independensi ini tidak mencakup anggaran operasionalnya secara penuh, yang tetap memerlukan persetujuan Menteri Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas fiskal. Dengan kata lain, independensi LPS adalah dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank serta penjaminan polis asuransi, sedangkan anggaran operasionalnya tetap tunduk pada persetujuan Menteri 174 Keuangan, terutama dalam hal penggunaan dana yang berasal dari kontribusi sektor swasta (premi penjaminan dan polis asuransi) untuk membiayai kegiatan operasional LPS. 6. OJK bertindak sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan. Independensi OJK dalam regulasi dan pengawasan adalah mutlak karena OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan, termasuk menetapkan regulasi dan standar pengawasan, tanpa campur tangan langsung dari Pemerintah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK dan Pungutan di Sektor Keuangan, OJK dapat mengajukan anggaran tambahan yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) untuk pengembangan lebih lanjut. Pengajuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Keuangan, yang berarti bahwa meskipun OJK memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran hasil pungutan industri keuangan, ada interaksi dengan Kementerian Keuangan dalam pengajuan tambahan anggaran yang bersumber dari dana negara. 7. Namun demikian, LPS dengan OJK mempunyai kesamaan secara substansial melaksanakan fungsi pemerintah. Hal demikian, dapat terlihat pada alasan bahwa secara historis LPS merupakan derivasi fungsi pemerintah dalam fungsi penjaminan, kekayaan LPS merupakan kekayaan negara dipisahkan dalam lingkup keuangan negara dan LPS bertangung jawab kepada Presiden. Pada saat yang sama, OJK mempunyai keterkaitan dengan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 halaman 290, sebagai berikut: “...Menurut Mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan...”. 8. Terlepas dari berbagai perdebatan independensi lembaga negara independen, Pemerintah perlu menegaskan bahwa independensi suatu lembaga tidak dapat dikaitkan dengan kewenangan pengelolaan sepenuhnya terhadap anggaran, terlebih lembaga tersebut seperti LPS masih termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara dan merupakan derivasi fungsi dari Pemerintah. Hal demikian, sejalan dengan kaidah hukum dalam 175 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- IX/2011 halaman 43, sebagai berikut: “....independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran, tanpa terikat sama sekali dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran...”. 9. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, secara hukum Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS telah menjelaskan, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini”. 10. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS dapat dimaknai bahwa independensi LPS berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan LPS, dengan kata lain UU P2SK tetap menjamin bahwa independensi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPS terkait kebijakan atau keputusan strategis LPS. Di sisi lain, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS sebagai pengecualian telah dilegitimasi oleh Pasal 2 ayat (3) UU LPS dan bertujuan untuk menjaga good governance dan memastikan kecukupan anggaran operasional LPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. VII. Makna Substansial “Persetujuan” Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS Hakim M. Guntur Hamzah Apakah pengawasan terhadap LPS tidak cukup tanpa persetujuan RKAT dari Menteri Keuangan? Hakim Saldi Isra Apakah frasa "persetujuan" dalam proses RKAT bisa diganti dengan "mendapat pertimbangan" dari Menteri Keuangan? Bagaimana implikasinya terhadap independensi LPS, mekanisme tata kelola RKAT Operasional LPS dan kepercayaan publik? 176 Tanggapan Pemerintah 1. Secara teoretis, mengganti frasa “persetujuan” dengan “pertimbangan” mempunyai perubahan konsekuensi besar terhadap tata kelola LPS serta mengubah pola atau praktik-praktik pemberian persetujuan anggaran operasional lembaga sejenis. 2. Frasa “persetujuan” mempunyai makna penegasan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak RKAT yang diajukan oleh LPS, sementara frasa "pertimbangan" mempunyai derajat yang lebih rendah dari pada kata “persetujuan” dan memberikan makna bahwa LPS hanya perlu meminta pertimbangan tanpa berkewajiban untuk mengakomodir pertimbangan dari Menteri Keuangan, dengan kata lain frasa “pertimbangan” hanya bersifat formalitas. 3. Politik hukum penggunaan frasa “persetujuan” mendasarkan pada praktik- praktik ketatanegaraan berupa pengaturan anggaran operasional BI dan OJK, sebagai berikut: Pasal 60 ayat (4) UU BI sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK “Anggaran untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan”. Pasal 36 UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK “Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan DPR”. 4. Penggunaan “pertimbangan” terhadap RKAT operasional LPS, akan berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi logis yang bersifat negatif, yaitu: a. Frasa “pertimbangan” justru menurunkan kualitas check and balance system atau control system terhadap RKAT operasional LPS. Dengan kata lain, Menghilangkan persetujuan formal dari Menteri Keuangan dapat menurunkan standar tata kelola karena kurangnya kontrol dari otoritas fiskal utama negara. Hal ini bisa memberikan sinyal bahwa LPS tidak terikat pada asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara. Persetujuan Menteri Keuangan selama ini merupakan 177 bagian dari mekanisme pengawasan keuangan publik yang berlaku di Indonesia. b. Dalam hal pertimbangan Menteri Keuangan tidak digunakan oleh LPS, tentu hal ini memperkecil fungsi dan peran Menteri Keuangan, yang dapat berpotensi “mengganggu” hubungan kelembagaan antara Kementerian Keuangan dan LPS. c. Penggunaan frasa “pertimbangan” akan berpotensi berlawanan dengan semangat dan tujuan penerbitan UU P2SK antara lain memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas serta memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas dan fungsi regulator sektor keuangan (vide Pasal 3 ayat (2) huruf j dan l UU P2SK). d. Penggunaan “pertimbangan” akan mengubah praktik-praktik ketatanegaraan terhadap pemberian persetujuan anggaran operasional lembaga lain seperti BI dan OJK oleh DPR. 5. Selanjutnya, dalam perspektif UU P2SK, persetujuan RKAT oleh Menteri Keuangan ditujukan untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran LPS. Tanpa persetujuan RKAT, pengawasan saja tidak akan cukup untuk menjaga disiplin keuangan publik yang dikelola LPS dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik. Jika hanya dilakukan pengawasan tanpa persetujuan, ada risiko bahwa anggaran operasional dapat digunakan tanpa pengawasan yang ketat, yang dapat mengarah pada pemborosan atau ketidakefisienan dalam alokasi dana serta duplikasi (redundancy) anggaran. VIII. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS Untuk Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap LPS Hakim Enny Nurbaningsih Apakah mekanisme persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT berdampak pada munculnya keraguan dari nasabah dalam menggunakan layanan bank yang dijamin oleh LPS? Hakim M. Guntur Hamzah Faktor apa yang membuat kepercayaan publik dalam konteks LPS naik atau turun? Apa faktor-faktornya dalam konteks penjaminan simpanan, apa yang menimbulkan penurunan kepercayaan publik? 178 Apakah pengawasan saja tanpa persetujuan tidak bisa mencegah tergerusnya kepercayaan publik? Faktor apa membuat kepercayaan publik terhadap LPS, apakah kehadiran Pemerintah menaikkan kepercayaan publik atau justru menurunkan kepercayaan publik? Tanggapan Pemerintah 1. Kepercayaan publik terhadap LPS sangat penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam hal penjaminan simpanan nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap LPS adalah sebagai berikut: a. Efektivitas dan Kredibilitas Penjamin Simpanan Salah satu faktor utama yang meningkatkan kepercayaan publik adalah keyakinan bahwa simpanan masyarakat akan aman jika terjadi kegagalan bank. LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas yang ditetapkan oleh undang-undang, dan jika jaminan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan publik akan meningkat. Namun jika terjadi kegagalan dalam penjaminan atau lambatnya proses pembayaran klaim simpanan, publik akan meragukan efektivitas LPS sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan publik. b. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Transparansi dalam pengelolaan anggaran operasional LPS merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Publik cenderung lebih percaya pada lembaga yang menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, shingga dapat memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara bijak dan sesuai dengan mandat lembaga. Akuntabilitas LPS juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan. Dengan adanya persetujuan RKAT oleh Menteri Keuangan, akan meningkatkan kepercayaan publik bahwa operasional LPS telah melalui proses reviu yang ketat dan transparan. Persetujuan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efesien, tepat sasaran, dan tidak ada pemborosan atau penyimpangan yang dapat mengurangi kredibilitas LPS di mata publik. 179 c. Kemampuan dalam Menangani Permasalahan Perbankan Kemampuan LPS untuk menangani bank yang gagal dengan cepat dan efektif menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik. Jika LPS gagal dalam menangani bank bermasalah atau terkesan lambat, kepercayaan publik terhadap lembaga penjamin simpanan ini dapat berkurang. Namun, dengan adanya pengawasan yang baik atas penggunaan anggaran operasional melalui persetujuan RKAT, LPS dapat memastikan dana yang cukup dan tepat sasaran untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penyelesaian krisis sistem keuangan bersama-sama dengan lembaga anggota KSSK. d. Stabilitas Sistem Keuangan yang Didukung oleh Pemerintah Dukungan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan LPS, termasuk melalui persetujuan anggaran operasional oleh Menteri Keuangan, juga berkontribusi terhadap kepercayaan publik. Ketika publik melihat bahwa ada keterlibatan pemerintah dalam memastikan LPS dikelola dengan baik, hal ini menciptakan jaminan tambahan bahwa negara mendukung stabilitas lembaga penjamin simpanan dalam melaksanakan mandatnya agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Dalam keadaan di mana LPS memerlukan dukungan APBN, publik akan merasa lebih yakin bahwa LPS tetap memiliki akses ke sumber dana yang memadai untuk menjaga penjaminan simpanan berjalan lancar. 2. Persetujuan RKAT operasional LPS oleh Menteri Keuangan memberikan jaminan bahwa anggaran LPS tidak hanya diawasi tetapi juga disetujui secara transparan. Proses persetujuan ini memberikan keyakinan kepada publik bahwa setiap penggunaan anggaran operasional LPS telah melalui proses reviu yang cermat dan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 3. Pengawasan tanpa persetujuan bisa dianggap tidak cukup transparan karena tidak ada otoritas yang memvalidasi anggaran sebelum digunakan. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran publik terkait bagaimana dana operasional LPS dikelola, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi ini. 4. Dalam situasi di mana LPS membutuhkan dukungan APBN, terutama dalam hal kesulitan likuiditas (sesuai Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah 180 dengan UU P2SK), persetujuan RKAT operasional LPS oleh Menteri Keuangan memberikan jaminan bahwa penggunaan dana publik akan dikelola secara hati-hati dan efisien. Tanpa persetujuan RKAT operasional LPS, ada potensi risiko bahwa penggunaan dana publik bisa disalahgunakan, yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik, baik terhadap LPS maupun pemerintah. 5. Kepercayaan publik akan semakin kuat jika mereka yakin bahwa pemerintah, melalui Menteri Keuangan, ikut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa dana yang dikelola oleh LPS, termasuk yang mungkin berasal dari APBN, digunakan dengan cara yang paling efisien dan akuntabel. 6. Persetujuan RKAT operasional LPS tidak hanya mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga menciptakan persepsi positif kepada publik dan industri bahwa LPS mengikuti protokol pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan saja tanpa persetujuan formal juga berisiko menciptakan persepsi bahwa LPS dapat bertindak tanpa kendali fiskal yang memadai, yang dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait integritas pengelolaan keuangan lembaga ini. 7. Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan LPS dan asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara secara hukum memberikan kepastian mengenai hal-hal dan batasan materi reviu serta mempunyai standar metode yang jelas, sehingga kekhawatiran Para Pemohon terkait dengan intervensi politik oleh Menteri Keuangan terhadap LPS dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. IX. BUKTI SURAT PRESIDEN No. Dokumen Kode 1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan LPS Nomor NK-9/MK.010/2024 dan Nomor MOU-7/DK01/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan. P-1 181 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan. P-2 Demikian Keterangan Tambahan Presiden ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu W. Riawan Tjandra dan Zainal Arifin Mochtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Raden Pardede yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. W. Riawan Tjandra Pertama, kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diajukan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS (Pasal 86 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) dan persetujuan itu (hanya) sebatas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan manifestasi dari fungsi Ordonansi Kementerian keuangan yang mengelola sub bidang Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) secara tekhnis birokratik karena keuangan yang dikelola oleh LPS termasuk dalam lingkup keuangan negara yang berdasarkan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 memiliki sifat luas dan komprehensif (lata et comprehensiva) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sehubungan dengan lingkup keuangan negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut [W. Riawan Tjandra, 2023, Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang LIngkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara, PT Kanisius, Yogyakarta, hal. 30-31]. 182 Gambar 1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Negara Penjelasan: 1. Procuratio publica omnio (pengelolaan oleh sektor publik sepenuhnya) kewenangan mengeluarkan ijin-ijin, mengelola keuangan negara, dan lain-lain; 2. Administratione a non-publica sector (pengelolaan oleh sektor non publik) misalnya pengelolaan dana hibah dari pemerintah/negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Administratione secundum imperium expeditio (pengelolaan berdasarkan fasilitasi pemerintah), misalnya pengelolaan dana oleh LPS, pengelolaan dana oleh OJK dan lembaga-lembaga yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah dan DPR. 4. Administratione secundum statum imperium (pengelolaan berdasarkan penguasaan oleh negara), misalnya penguasaan atas Sumber Daya Alam, minyak bumi, tambang, mineral, dan lain-lain; Historisitas lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia tak dapat dilepaskan dari desain besar kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1998, yang menghantam Indonesia ditandai dengan likuidasi atas 16 (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat 183 kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee) [Abu Samman Lubis, Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman SistemPerbankan Nasional, 2014 artikel pada: https: //bppk.kemenkeu.go.id/balai -diklat-keuan gan-]. Hal itu sejalan dengan salah satu dari 3 (tiga) fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh P. de Haan, dkk selain fungsi normatif (normative functie) dan fungsi instrumental (instrumentele functie), yaitu fungsi jaminan pemerintahan (bestuurlijke waarborgen) [PM Hadjon sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, hal. 26]. Maka, tujuan dari didirikannya LPS merupakan derivat dari fungsi jaminan pemerintahan (bestuurlijke waarborgen guna mencegah terulangnya krisis moneter. Pada 22 September 2004, LPS lahir melalui Undang- Undang RI Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pada 22 September 2005 LPS resmi beroperasi dengan modal awal Rp. 4 triliun yang diambil dari APBN. Persetujuan Menteria Keuangan a quo merupakan manifestasi dari tangung jawab negara untuk memastikan pelaksanaan fungsi jaminan negara melalui fungsi LPS. Kedua, kata “persetujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK, yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang Undang tak harus dimaknai mengganggu independensi LPS. Terminologi persetujuan tersebut tidak bermakna “intervensi” eksternal terhadap LPS, karena kata menyetujui memiliki makna yang luas: Terminologi “persetujuan” atau “menyetujui” bisa bermakna: pernyataan setuju atau menyetujui pembenaran, pengesahan, atau perkenan, kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, 184 persesuaian, kecocokan, atau keselarasan [Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)]. Jika mencermati implementasi dari frase: persetujuan Menteri Keuangan secara empiris, sesungguhnya jauh dari isu, tetapi lebih memiiki makna teknis birokratis agar Pemerintah cq Menteri Keuangan dapat memastikan kecukupan anggaran bagi kegiatan operasional LPS vide Pasal Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasa 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tetap konsisten mengatur secara eksplisit independensi LPS karena: (1). Persetujuan Menteri Keuangan hanya sebatas yang diatur pada Pasal 86 ayat (2) huruf a yaitu mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional; dan (2). Pasal 86 UU P2SK tersebut dikunci dengan norma yang tetap menunjukkan karakter independensi LPS yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (8) UU P2SK bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.” Berkaitan dengan pemaknaan frasa persetujuan Menteri Keuangan dalam ketentuan-ketentuan normatif di atas perlu mengacu pada prinsip-prinsip interpretasi teks Undang-Undang, yaitu: A rubro ad nigrum valet illation: “Menarik kesimpulan mulai dari judul yang tercetak merah sampai kepada teks yang tertulis dengan warna hitam” , Ubi lex non distunguit, nec nos distinguere debernus: “Jika UU tidak membuat distingsi, kitapun tidak harus melakukan distingsi”. Juga, verba clara non admittunt interpretationem, neque voluntatis conlecturam: “Kata yang sudah jelas tidak memerlukan interpretasi, dan juga tidak memerlukan penafsiran kehendak.” Memahami kata “persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan uji materi Pemohon, harus dikaitkan dengan konsep, norma dan konteksnya secara holistik dan komprehensif dengan memahami maksud dikeluarkan UU P2SK. Ketiga, skema pertahanan tiga lapis dalam perlindungan terhadap simpanan dapat ditunjukkan berikut ini. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada pada posisi belakang/bertahan, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu korporasi untuk membayar 185 utang-utangnya, baik utang pokok maupun bunganya, dengan menggunakan asset sebagai penjamin utang. Solvabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh harta suatu korporasi dengan utang atau perbandingan antara utang dan modal sendiri. Pelaksanaan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator FSN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). FKSSK adalah Operasionalisasi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan anggota terdiri atas:1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordnator; 2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota; 3. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan 4. Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota. Mengacu pada skema pertahanan tiga lapis tersebut, kiranya Pemerintah cq Menteri Keuangan tetap perlu melaksanakan amanah Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 86 ayat (4) UU LPS, Pasal 86 ayat (6) UU LPS, dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS. 186 Gambar 2. Pola Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran LPS Keempat, upaya untuk mereduksi independensi LPS melalui norma pengaturan tentang “persetujuan Menteri Keuangan” terhadap rencana kerja dan anggaran LPS saja kiranya tidak pernah ada, apalagi untuk mengeliminasinya. Guna tetap menghargai independensi LPS, mekanisme persetujuan dari Menteri Keuangan hanya ditentukan oleh Pasal 86 ayat (2) huruf a UU P2SK jo. Pasal 86 ayat (4) UU P2SK hanya difokuskan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, bukan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah (Pasal 86 ayat (2) huruf b). Implementasi pada ranah empiris juga dilaksanakan secara hati-hati dengan membuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Tata Cara Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan. MoU tersebut dalam Hukum Administrasi disebut sebagai Beleidsovereenkomst Bevoegdheden (Perjanjian Mengenai Penggunaan Wewenang) antara Kementerian Keuangan RI dengan LPS.Pembuatan MoU tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas kehati-hatian principium cautelae/principle of prudence), asas kecermatan (principium diligentiae/principle of diligence) dan asas kepastian hukum (principium certitudinis iuris/principle of legal certainty) dalam implementasi norma hukum Pasal 86 ayat (2) huruf a UU LPS. MoU tersebut rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sesbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan (P l 86 4 Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjamnan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan likuiditas Perusahaan Asuransi Syariah Ranah Tekhnis Admini stratif untuk memas tikan kecukup an anggara n kegiatan operasi onal Independensi Kebijakan LPS Ranah Kewenangan mandiri LPS MoU Antara Ketua LPS dan Menkeu Menghormati dan menjaga independensi LPS 187 ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI dan Ketua LPS pada tanggal 10-10- 2024 yang masing-masing bertindak berdasarkan Keppres RI No. 113/P Tahun 2019 oleh Menteri Keuangan RI sebagai pihak pertama Keppres RI No. 58/M Tahun 2020 sebagai pihak kedua. Muatan Rencana Kerja dan Anggaran yang dimintakan persetujuan dari Menteri Keuangan yang telah disepakati dengan Ketua LPS hanya berada di ranah Anggaran Tahunan untuk Kegiatan Operasional seperti: beban kepegawaian; beban perjalanan dinas; beban konsultan dan narasumber; beban rapat; beban publikasi, kehumasan dan hubungan Lembaga; beban perkantoran; beban perlengkapan kantor; beban komunikasi; korespondensi dan internet; beban transportasi dan kendaraan; beban perlengkapan dan pemeliharaan informasi dan teknologi; beban Sadan Supervisi LPS; dan beban umum dan administrasi lainnya, yaitu beban untuk kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam beban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k. 2. Zainal Arifin Mochtar A. LPS dan Independensi Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (disingkat LPS) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 2 UU 24 Tahun 2024). LPS dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat mengeluarkan peraturan LPS yang terkait dengan tugas dan wewenangnya. Umumnya, lembaga negara independen (disingkat LNI) menjalankan tugas dan fungsi khusus yang dulunya berasal dari cabang kekuasaan eksekutif, namun kedudukannya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif dan pada saat yang sama juga di luar dari legislatif dan yudikatif. Pun ketika pada lembaga itu disematkan pertanggungjawaban kepada Presiden, belum dan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai tidak independen. Pertanggungjawaban kepada Presiden tidak dapat dikatakan ketergantungan pada Presiden. Biasanya, yang jauh lebih mempengaruhi independensi adalah manakala lembaga tersebut langsung diletakkan di bawah Presiden. Hal itulah yang berpotensi mengganggu independensi lembaga negara independen. 188 Demikian juga dengan keberadaan pejabat Pemerintahan yang dijadikan ex officio penjabat di dalam suatu lembaga negara independen tidaklah serta merta dapat dikatakan mengganggu independensi suatu lembaga negara. Biasanya, jabatan ex officio tersebut lebih bersifat kordinatif dan tidak bersifat mayoritas. Oleh karenanya, prinsip kolegial kolektif, selalu dianggap sebagai salah satu ciri utama yang akan menjaga suatu lembaga tetap dapat bekerja secara independen. Hal ini dapat dilihat misalnya melalui salah satu Putusan MK terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MK menegaskan bahwa adanya komisioner OJK yang merupakan ex officio wakil menteri keuangan, oleh MK dianggap sama sekali tidak merupakan ciri yang mengganggu independensi OJK. OJK pun dianggap sebagai satu-satunya lembaga independen yang memiliki kewenangan pengaturan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal serta bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, juga semakin memperkuat kedudukan OJK sebagai sebuah lembaga yang hadir akibat constitutional importance. (Putusan MK No. 25/PUU-X11/2014). Sebelum dijelaskan lebih lanjut, maka menarik untuk melihat ciri dan karakter utama dari independensi suatu lembaga negara independen. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh para ahli untuk mengenali lembaga-lembaga negara independen (Zainal Arifin Mochtar, 2019:62). Pendekatan-pendekatan itu adalah sebagai berikut: Pertama, ada yang mengatakan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga yang dasar pembentukannya menggunakan peraturan perundang- undangan, otomatis termasuk pada lembaga yang dibentuk menggunakan beleid (pemerintah) atau bahkan peraturan presiden. Sepanjang aturan tersebut menyematkan independensi kelembagaan tersebut di dalam aturannya. Kedua, ada yang memandang bahwa lembaga negara yang dibentuk menggunakan undang-undang disebut lembaga negara independen, sedangkan lembaga negara yang dibentuk menggunakan beleid pemerintah masuk ke dalam golongan lembaga negara eksekutif (executive branch agencies). Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa untuk mendefinisikan suatu lembaga negara independen harus dilihat secara komprehensif, baik dari 189 bentuk aturan hukum apa yang membentuk dan menyebutkannya, sekaligus melihat ciri independensinya. Keempat, melalui pembedaan dari lembaga negara primer dan lembaga negara sekunder atau penunjang. Lembaga primer adalah lembaga yang disebutkan dalam konstitusi, tanpa lembaga negara primer, maka negara tak dapat berjalan. Sedangkan lembaga penunjang bersifat membantu pelaksanaan tugas lembaga negara primer, yang mana kedudukan lembaga negara penunjang ini bisa diatur di dalam undang-undang dasar maupun di bawah undang-undang dasar. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa pengertian “lembaga negara independen” sangat sulit untuk di definisikan, dan masih tergantung lewat pendekatan mana yang digunakan. Dari serangkaian pendekatan di atas, dirangkumlah beberapa karakteristik yang bisa dijadikan sebagai ciri-ciri dari lembaga negara independen, yakni: Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee atau dalam kaidah khsusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara dalam kerangka fungsi checks and balances. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik. Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya; Keempat, meski memegang kuasa sebagai alat negara tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen. Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena 190 tuntutan masa transisi mupun kebutuhan ketatanagaraan yang semakin kompleks. Ketujuh, memiliki kewenangan yang lebih devolutif, yakni bersifat self-regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum. Kedelapan, memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah untuk lembaga yang ada di undang- undang. (Zainal Arifin Mochtar, 2019:64). Tentu tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa ketiadaan satu hal saja dari ciri-ciri yang ada maka langsung dapat disimpulkan kehilangan independensi. Oleh karena itu, salah satu ciri utama lembaga negara independen yang selalu paling ditonjolkan ialah terpisah secara bebas dari kontrol politik, serta mempunyai kewenangan khusus dalam menjalankan kekuasaannya (Fabrizio Gillardi, 2008: 13). Karakteristik lembaga negara independen adalah memiliki fungsi pengawasan dan mengatur sendiri (Andrew Knapp and Yves Meny, 1998: 281). Sesungguhnya, wilayah independensi yang harusnya dimiliki oleh lembaga negara independen itu paling utama ada tiga hal. Pertama, independensi institusional/struktural dapat dilihat dari hubungan eksternal dengan lembaga-lembaga negara lain. Kedua, independensi fungsional dilihat dari ketika menjalankan fungsi apakah ia akan tergantung pada lembaga lainnya atau tidak. Ketiga, independensi secara administratif adalah merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi, termasuk - independensi dalam menentukan anggaran dan pengangkatan/pemberhentian pegawai sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2008: 879). Jika dibaca, maka sesungguhnya ciri independen suatu lembaga negara sebenarnya tidak dikaitkan pada secara langsung pada hal yang berkaitan anggaran. Namun, ketika melihat jalannya fungsi suatu lembaga negara independen, maka independensi administratif adalah hal yang harus ada, dalam hal ini termasuk anggaran. Sehingga ketika lembaga negara independen mau melaksanakan kewenangannya, maka anggarannya jangan sampai dilakukan pembatasan. Itu sebabnya, berdasar ciri teoritik di atas, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keleluasaan 191 anggaran dalam melaksanakan kewenangan tidaklah boleh mendapatkan halangan oleh lembaga lain, terkhusus oleh Pemerintah. Jika ditilik pada aturan UU yang sedang diujikan, menarik untuk diurai lebih detail. Kewenangan menteri keuangan dalam memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang dimaksud pada ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK itu hanya sebatas pada rencana kerja dan anggaran yang bersifat operasional (Pasal 86 Ayat 4 jo Pasal 86 Ayat (2) huruf a UU P2SK). Sedangkan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank dan likuiditas perusahaan asuransi Syariah haruslah tetap menjadi ranah kewenangan mandiri yang hanya dimiliki oleh LPS dan merupakan bagian dari independensi kebijakan LPS (Pasal 86 Ayat (2) huruf b UU P2SK). Secara konsep, artinya LPS tetap dijaminkan independensi dalam rangka menjalankan fungsinya. LPS sebagai lembaga negara independen setidaknya tetap terjaga pada dua hal penting: Pertama, LPS dalam menjalankan fungsi sebagai independen bebas dari intervensi maupun kontrol serta terpisah dari sruktur lembaga kekuasaan eksekutif,. Kedua, LPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi sendiri (self regulatory agencies) yang berkaitan dengan kewenangannya. Fitur institusional seperti independensi anggaran merupakan salah satu turunan dari prinsip utama independensi lembaga negara independen dan hal itu masih terjaminkan. Sederhananya, LPS tetap independen dalam menyelenggarakan fungsi kebijakan oleh karena itulah ciri melekat sebagai independensinya, namun pada saat yang sama oleh karena dana yang dikelola oleh LPS tetaplah bersumber dari iuran yang pada dasarnya juga merupakan kumpulan dari dana masyarakat, maka peran negara tetap harus ada untuk mengontrol penggunaannya. Peran negara harus digaris bawahi oleh karena dapat dalam fungsi yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif sesuai yang ditetapkan di dalam UU. Itulah yang menjadi dasar mengapa dibedakan antara operasional dan pelaksanaan kebijakan. Kontrol negara hanya mungkin dan bisa ada dalam kerangka operasional dan tidak boleh masuk dalam pelakanaan fungsi. Begitu masuk 192 ke pelaksanaan fungsi maka dengan seketika independensi akan sangat terganggu. Adalah benar bahwa ada hal yang bisa jadi membingungkan antara LPS sebagai kerangka operasional dan LPS dalam kerangka pelaksanaan kebijakan. Bisa jadi di sinilah letak utamanya yakni pelaksanaan penyusunan kerangka rencana kerja dan anggaran pada wilayah mana yang bersifat operasional murni, mana yang bersifat operasional dalam rangka menjalankan fungsi kebijakan dan mana yang merupakan pelaksanaan kebijakan murni. B. Isu Administratif atau Isu Konstitusionalitas Pemaknaan terhadap frasa kata “persetujuan menteri keuangan” in casu a quo haruslah ditafsirkan berdasarkan metode penafsiran hukum. Sesungguhnya ada begitu banyak metode tafsir, baik yang berkaitan dengan tafsir undang-undang maupun tafsir konstitusi. Philip Bobbit dalam bukunya berjudul Constitutional Interpretation menulis teori six modalities of constitutional argument: Pertama, historical, metode penafsiran ini secara sederhana diterjemahkan sebagai interpretasi yang berbasis pada keinginan pembentuk undang-undang atau konstitusi; Kedua, textual, lebih melihat pada bunyi teks undang-undang atau konstitusi secara langsung; Ketiga, structural adalah metode penafsiran yang melihat relasi struktur antara mandat UUD dengan bangunan yang terbangun pada aturan; Keempat, doctrinal, lebih melihat pada doktrin yang ada; Kelima, ethical, penafsiran ini menekankan pada komitmen moral dan etos dari undang-undang dan konstitusi; dan Keenam, prudential adalah metode penafsiran yang melihat antara cost and benefit dari suatu aturan (Philip Bobbit, 1991:12-13). Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS, memang juga memiliki makna yang harus diletakkan secara berhati-hati. Makna persetujuan, biasanya memindahkan kewenangan ke arah lembaga lain. Jika memang dimaksudkan untuk dibuat secara bersama, maka biasanya frasa yang digunakan adalah "persetujuan bersama". Kata "persetujuan bersama" inilah yang tidak bersifat memindahkan kewenangan ke lembaga yang memberikan persetujuan, tetapi dijalankan secara bersama. Biasanya, 193 konteks persetujuan juga digunakan sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan atas kerja yang mau dilakukan. Tentunya, frasa "persetujuan" di atas tidaklah berniat memindahkan kewenangan itu secara penuh. Sehingga hal yang paling mungkin adalah dibaca dalam kerangka yang kedua, yakni bagian dari kontrol. Itu sebabnya, yang boleh dikontrol hanya yang bersifat operasional dan bukan pada yang bersifat pelaksanaan kebijakan. Hal itulah yang menjadi peletak dasar untuk mengatakan bahwa frasa "persetujuan" memang tidaklah diniatkan untuk memindahkan kewenangan. Jika dibandingkan dengan lembaga sejenis yang berperan di dalam industri jasa keuangan, semisal OJK dan BI, maka hal sejenis sebenarnya juga diterapkan pada lembaga-lembaga yang disebutkan tersebut. Jika memperhatikan pengaturan rencana kerja di lembaga BI dan OJK, frasa yang digunakan juga “persetujuan”. Pasal 36 UU OJK “Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Begitu juga Pasal 60 UU BI (Amandemen Kedua) bahwa “Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidanginya, untuk mendapatkan persetujuan”. Menariknya, persetujuan untuk operasional itu ditempatkan ke DPR untuk kedua lembaga tersebut. Itu sebabnya, membacanya sangat mungkin dikaitkan dengan "kontrol" dan bukan untuk memindahkan kewenangan. Kontrol yang dilakukan oleh negara karena anggaran tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga warga negara agar penggunaan pungutan ataupun iuran yang ada tidaklah digunakan secara serampangan. tetapi sekali lagi, tidak bersifat mengganggu independensi dalam menjalankan fungsi. C. Meletakkan Kontrol tanpa Mengganggu Independensi Maka yang wajib dipikirkan kemudian adalah bagaimana menempatkan fungsi kontrol tersebut tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu independensi. Dalam penalaran hukum yang dapat dilakukan ada beberapa hal yang harus digaris bawahi. 194 Pertama, harus dilakukan pemaknaan ulang terhadap beberapa hal agar tidak mengubah itikad kontrol menjadi pengganggu atas independensi. Frasa "persetujuan" ada baiknya untuk ditafsirkan kembali untuk menghilangkan kesan berpindahnya kewenangan. Dalam hal ini, dibanding menafsirkannya menjadi "petimbangan", maka jauh lebih pas jika ditafsirkan menjadi "persetujuan bersama". Selain untuk menghilangkan kesan bahwa ada intervensi eksekutif ke lembaga negara independen, namun juga untuk meneguhkan praktik yang sebenarnya sudah dilakukan selama ini. Dalam keterangan Pemerintah sudah disampaikan adanya Nota Kesepahaman (MOU) bersama antara Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh Sri Mulyanu dan Lembaga Penjamin Simpanan oleh Purbaya Yudhi Sadewa bertanggal 10 Oktober 2024. Adanya MOU ini sebenarnya, sudah meneguhkan frasa "persetujuan" ini sebagai "persetujuan bersama". Sehingga relatif menjadi mudah jika ke depan, frasa "persetujuan" harus dibaca sebagai "persetujuan bersama". Maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah meneguhkan mana batas antara operasional murni, operasional yang menunjang kerja-kerja kebijakan dan mana yang merupakan pelaksanaan kebijakan murni. Ada baiknya, untuk segera melakukan revisi atas MOU yang ada agar yang benar- benar dilakukan persetujuan bersama hanyalah rencana kerja dan anggaran tahunan yang bersifat operasional murni. Sehingga yang bersifat operasional tapi dalam rangka menjalankan kewenangan dan yang merupakan kewenangan murni tidaklah dilakukan persetujuan. Sekali lagi, karena persetujuan pada hal itu sangat berpotensi untuk merusak independensi LPS itu sendiri karena menciptakan intervensi pemerintah atas lembaga negara independen. Juga penting untuk dipertimbangkan, pengawasan yang lebih bersifat makro operasional dibanding yang benar-benar teknis operasional. Sekali lagi, hal itu dapat dituangkan dalam bentuk MOU yang diatur bersama. Serta hal itulah yang akan menjelaskan bahwa persoalan dasar dari permohonan ini sesungguhnya bukanlah pada konstitusionalitas norma murni, tetapi berkisar pada administrasial pelaksanaan. 195 3. Raden Pardede Keterangan yang ahli ajukan berkaitan dengan relevansi kebijakan Penempatan Dana untuk konteks Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penanganan permasalahan perbankan yang mengiringi situasi krisis yang pernah dialami Indonesia dari masa ke masa. Berbagai krisis yang terjadi memberikan pelajaran penting tentang perlunya instrumen yang fleksibel dan efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam menghadapi permasalahan bank yang semakin kompleks. Untuk memahami urgensi dan kebutuhan instrumen Penempatan Dana dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Indonesia, berikut ini diuraikan bagaimana perjalanan krisis perbankan telah membentuk kerangka kebijakan stabilitas sistem keuangan saat ini. Krisis Perbankan di Indonesia Bank sentral yang independen dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) sebagai salah satu rekomendasi IMF sebagai salah satu pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998. Untuk perbankan konvensional diperkenalkan pemberian kredit dan untuk perbankan syariah diperkenalkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Selanjutnya, pada amandemen pertama UU BI melalui UU Nomor 3 Tahun 2004, diperkenalkan kebijakan pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diberikan Oleh Bank Indonesia sebagai lender of last resort kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) LJU 23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 3/2024 tersebut disebutkan "Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.” Dalam perjalanannya, lahir Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Krisis 1997/1998 menjadi lesson learnt dan melatarbelakangi pembentukan LPS dalam 196 Pasal 37B UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU tersebut mengamanatkan pembentukan LPS melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, dalam implementasinya, LPS dibentuk melalui UU Nomor 4 Tahun 2004. Hal ini dilakukan karena berbagai pertimbangan hukum, teknis, dan kebutuhan sistem keuangan nasional yang lebih kompleks). Pembentukan lembaga ini juga merupakan lesson learned dari krisis dimana sebelumnya diterapkan kebijakan blanket guarantee penjaminan oleh Pemerintah (Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum). Selanjutnya, karena ruang lingkup penjaminan blanket guarantee yang terlalu luas berpotensi menimbulkan moral hazard baik dari Sisi pengelola bank maupun masyarakat maka sesuai ketentuan Pasal 11 UU LPS, penjaminan yang dilakukan LPS dibatasi hanya 100 juta. Hal tersebut ditujukan untuk tetap menciptakan rasa aman bagi masyarakat/nasabah penyimpan, serta untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan oleh Pemerintah kemudian dilanjutkan dengan program penjaminan LPS. Untuk itu, pemerintah Indonesia memandang perlu kehadiran sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dan resolusi bank di Indonesia, yang dibentuk melalui LJU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24/2004). Dalam ULJ pendirian LPS ini, LPS memiliki peran dalam penjaminan simpanan dan resolusi bank dengan menjalankan fungsi pay-box yakni untuk membayar klaim simpanan nasabah bank yang ditutup, serta turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan. Selain itu, dalam UU 24/2004 tersebut mekanisme koordinasi diperkuat melalui pembentukan Komite Koordinasi yang melibatkan LPS. Komite Koordinasi dalam ULJ LPS ini juga berperan untuk melakukan koordinasi terkait penanganan bank gagal. Selanjutnya, pada situasi krisis keuangan global tahun 2008 yang berimbas ke perekonomian dan sistem keuangan Indonesia, UU BI kembali diamandemen melalui Perppu 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU BI, dimana pengaturan Pasal 11 ayat (2) yang mempersyaratkan agunan pernberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus mudah dicairkan, dihapus. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2008, saat dampak krisis keuangan global mulai terasa di Indonesia, Pemerintah merespon krisis tersebut dengan menerbitkan 3 (tiga) Perppu yakni: 1) Perppu 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU BI, 2) Perppu 3/2008 tentang Perubahan UU 24/2004 tentang LPS, yang menambah kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin dengan memasukan 197 kriteria apabila terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan; dan 3) Perppu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dari ketiga Perppu tersebut, Perppu 4/2008 ditolak oleh DPR dan dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2015 UU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Adapun Perppu 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU BI ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2009. Dałam situasi krisis global yang berdampak ke sistem keuangan Indonesia pada tahun 2008, salah satu Bank yakni Bank Century mengalami permasalahan yang mengakibatkan bank tersebut perlu diberikan penguatan modal oleh LPS guna mencegah risiko sistemik terhadap sektor perbankan. Pada situasi saat iłu, permasalahan sistemik bank tidak bisa dilihat secara idiosyncratic. Mengingat pada saat itu perbankan berada dalam kondisi kritis dimana terjadi kemerosotan likuiditas di bank-bank kecil. Saat itu juga terjadi penurunan kepercayaan nasabah dimana apabila Bank Century yang memiliki 65.000 nasabah ditutup, diperkiraan akan memicu kepanikan masyarakat. Bank Indonesia sebagai pengawas bank menilai bahwa penutupan Bank Century akan berdampak terhadap pasar keuangan karena keadaan perekonomian yang sedang labil. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa penutupan Bank Century bisa mengancam sistem pembayaran. Oleh karena iłu keputusan bail-out Bank Century diambil berdasarkan analisis situasi mendesak pada saat iłu dan ditujukan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Kompleksitas & Urgensi Pengambilan Kebijakan di Tengah Krisis Kebijakan penyelamatan Bank Century ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di tengah krisis keuangan global, dengan tujuan mencegah dampak sistemik yang lebih luas terhadap stabilitas perbankan nasional. Keputusan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat iłu menjadi subjek kontroversi dan tuduhan adanya pelanggaran hukum. Tekanan hukum yang timbul kemudian menciptakan keraguan kolektif di kalangan pembuat kebijakan, yang pada akhirnya menghambat langkahlangkah cepat dalam penanganan masalah di sektor keuangan. 198 Secara keseluruhan, keputusan penyelamatan Bank Century menggambarkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam situasi perekonomian yang memburuk dan mengancam sistem keuangan Indonesia serta tantangan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bertindak cepat demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan risiko potensi kriminalisasi atas keputusan diambil. Sejak pengaturan Bank Indonesia berdasarkan UU 23/1999, dałam ketentuan Pasal 34 UU tersebut telah diamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2002. Namun, sampai dengan UU BI diamandemen melalui UU 3/2004, lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen tersebut belum berdiri. Untuk itu, dalam UU 3/2004 tersebut, diatur perpanjangan jangka waktu pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut menjadi paling lambat Desember 2010. Namun demikian, sampai dengan batas waktu tahun 2010 tersebut, lembaga pengawas bank dimaksud masih belum terbentuk juga. Lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian lahir sebagai bagian dari lesson learned pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 yang mempengaruhi sistem keuangan Indonesia saat itu. Krisis keuangan ini mengakibatkan kegagalan Bank Century, beserta kontroversi kebijakannya yang dipermasalahkan. Permasalahan Bank Century juga mengungkap perlunya pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi dibawah satu atap otoritas pengawas. Sebelum pembentukan OJK, pengawasan sektor keuangan di Indonesia terfragmentasi antara berbagai lembaga. BI bertanggung jawab atas pengawasan perbankan, sementara Bapepam-LK mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Fragmentasi ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan pengawasan yang tidak efektif terhadap konglomerasi keuangan yang beroperasi di berbagai sektor. Permasalahan Bank Century juga mengungkap permasalahan Antaboga Delta Sekuritas yang menawarkan produk investasi reksa dana yang dipasarkan melalui jaringan Bank Century. Nasabah Bank Century diarahkan untuk berinvestasi dalam produk Antaboga dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Namun, produk ini ternyata tidak memiliki izin 199 resmi dari Bapepam-LK, dan penjualannya melalui bank seharusnya diawasi ketat Oleh BI. Hal ini menjadi momentum untuk segera membentuk lernbaga independen yang melakukan pengawasan perbankan, lepas dari otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Sesuai amanahnya, pembentukan lernbaga pengawasan sektor jasa keuangan dibentuk dengan Undang-Undang, sehingga diterbitkanlah Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan munculnya OJK sebagai otoritas di sektor keuangan, mekanisme koordinasi keuangan antar lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga turut berevolusi. Awalnya, koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama untuk penanganan krisis sektor keuangan, dilaksanakan antara Bank Indonesia dan Kemenkeu berlandaskan pada Nota Kesepahaman antara kedua institusi tersebut untuk koordinasi pemberian Fasilitas Pinjaman Darurat (FPD) yang diperkenalkan dalam amandemen LTU BI tahun 2004. Mekanisme koordinasi penanganan permasalahan bank juga berevolusi dengan lahirnya OJK. Dalam UU 21/2011 dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang anggotanya terdiri dari Menkeu selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Peran FKSSK diperkuat tidak hanya untuk koordinasi penanganan bank gagal, tetapi lebih luas lagi yaitu untuk koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. UU OJK ini setidaknya mengisi kekosongan koordinasi jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) yang dasar hukum sebelumnya melalui Perppu 4/2008 ditolak oleh DPR. Upaya memperkuat JPSK dengan memberikan landasan hukum di tingkat UndangUndang muncul pada tahun 2016 dengan terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Jika pada amandemen UU BI sebelumnya diperkenalkan kebijakan pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang pendanaannya menjadi beban Pernerintah, ketentuan tersebut dihapus Oleh UU 9/2016 tentang PPKSK sehingga tidak ada lagi fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. 200 Penguatan Jaring Pengaman Sistem Keuangan melalui UU PPKSK Dengan membawa sejarah trauma krisis, UU PPKSK ini mengambil lesson learned dengan memperkenalkan instrumen bail-in dan tidak memperkenankan bail-out. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPKSK, dimana apabila Bank Sistemik mengalami permasalahan solvabilitas, OJK melakukan penanganan permasalahan solvabilitas termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun Bank Sistemik. Dalam UU PPKSK dimaksud juga diatur penguatan peran LPS, yaitu tidak hanya menjalankan fungsi pay-box dalam resolusi tetapi juga diberikan kewenangan untuk memilih opsi resolusi dengan metode Purchase and Assumption dan Bridge Bank. Selain itu peran LPS dalam penanganan bank juga diperkuat dengan adanya akses lebih awal ke permasalahan perbankan (early access) untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan bank termasuk resolusi, dan menjalankan program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Diperkenalkannya instrumen bail-in mechanism untuk meminimalisir penggunaan tax payers' money Dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPKSK, dimana apabila Bank Sistemik mengalami permasalahan solvabilitas, OJK melakukan penanganan permasalahan solvabilitas termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun Bank Sistemik. Salah satu pendekatan yang diatur adalah kewajiban bagi Bank Sistemik untuk mengkonversi kewajiban tertentu menjadi modal guna memperkuat struktur permodalan bank. Konversi kewajiban ini dapat dilakukan melalui instrumen seperti convertible bonds, yaitu instrumen utang yang dapat diubah menjadi saham. Instrumen ini dirancang untuk memberikan kemampuan bank dalam menyerap kerugian (loss absorption capacity) secara langsung melalui peningkatan modal. Dengan demikian, konversi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk menghindari penggunaan dana publik (bail-out) sekaligus meningkatkan buffer permodalan bank secara mandiri. UU PPKSK ini juga mengatur fasilitas pinjaman kepada bank misalnya melalui pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangan pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJP/PLJPS) oleh BI yang dilakukan tanpa 201 jaminan Pemerintah, namun bank harus memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan. Dengan tidak adanya jaminan pemerintah, maka UU ini menegaskan bahwa tidak ada penggunaan tax payers' money untuk penyelamatan bank. Dalam hal ini, BI bertindak sebagai LoLR dan untuk akuntabilitas dan memastikan penggunaan dananya tidak menimbulkan moral hazard, maka persyaratan agunan dari PLJP harus berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan. Terjadinya permasalahan bank dapat bersifat dinamis, sehingga terkadang juga terdapat kondisi dimana suatu bank mengalami permasalahan likuiditas dengan solvabilitas yang masih mencukupi (illiquid but solvent) namun tidak dapat mengakses PLJP karena tidak adanya agunan berkualitas tinggi. Kondisi dapat terjadi misalnya ketika bank yang sudah masuk dalam status penyehatan karena memiliki kondisi likuiditas yang lebih fundamental dan berpotensi terjadinya insolven (illiquid leading to insolvency) yang dapat berujung pada status bank dalam resolusi. Mekanisme pencegahan dan penanganan permasalahan bank diuji misalnya pada saat pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Penurunan aktivitas ekonomi secara mendadak akibat pernbatasan sosial berskala besar (PSBB) dan gangguan rantai pasok global menciptakan tekanan yang besar pada sektor riil dan sektor keuangan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kinerja berbagai industri, tetapi juga memunculkan potensi risiko besar pada sektor perbankan yang merupakan salah satu Pilar utama stabilitas sistem keuangan. Dalam situasi krisis seperti pandemi, sektor perbankan menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, diantaranya: peningkatan risiko kredit yang disebabkan gangguan terhadap pendapatan rumah tangga dan perusahaan sehingga banyak debitur kesulitan memenuhi kewajiban kredit mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan kredit bermasalah (Non-Performing Loans), yang dapat melemahkan kualitas aset perbankan secara keseluruhan. Risiko kredit yang meningkat menjadi tantangan utama bagi bank, terutama yang memiliki portofolio kredit besar di sektorsektor yang terdampak langsung oleh pandemi, seperti pariwisata, transportasi, dan UMKM. 202 Permasalahan likuiditas bank yang dapat mengarah ke solvabilitas Bank mungkin menghadapi tekanan likuiditas akibat beberapa faktor, seperti penurunan simpanan nasabah atau meningkatnya permintaan pencairan kredit restrukturisasi baik karena pengaruh ketidakpastian kondisi perekonomian maupun idiosyncratic problem. Bank yang berada di segmen menengah atau kecil cenderung lebih rentan terhadap tekanan ini, terutama jika mereka memiliki akses terbatas ke sumber likuiditas tambahan. Kondisi-kondisi illiquid but solvent tersebut misalnya terjadi pada beberapa skenario sebagai berikut: a. Bank tidak memiliki agunan yang layak untuk mendapatkan PLJP. b. Bank illiquid but solvent mungkin memiliki portfolio aset yang sehat misalnya aset dalam bentuk kredit UMKM yang tersebar di berbagai sektor produktif, namun mungkin dianggap tidak cukup memenuhi kriteria agunan karena sifatnya yang kurang likuid dan berisiko tinggi dalam situasi kondisi erekonomian an uncertain baik karena sentimen lobal maupun domestik, atau terjadinya pandemi yang mempengaruhi aktivitas perekonomian. Contoh situasi: Sebuah bank daerah dengan fokus pada pembiayaan UMKM memiliki portofolio kredit yang mendukung sektor-sektor pertanian dan perikanan. Ketika pandemi melanda, permintaan pasar menurun, menyebabkan banyak nasabah UMKM mengalami penurunan pendapatan. Kredit mereka tetap layak dalam jangka panjang, tetapi bank tidak memiliki aset Iain yang dapat dijadikan agunan untuk memenuhi persyaratan PLJP. c. Adanya penurunan nilai pasar aset agunan. Dalam krisis ekonomi, nilai pasar aset sering kali terdepresiasi meskipun aset tersebut tetap. Dalam krisis ekonomi, nilai pasar aset sering kali terdepresiasi meskipun aset tersebut tetap memiliki nilai fundamental yang layak. Bank yang bergantung pada surat berharga atau aset tetap sebagai sumber likuiditas dapat menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan agunan PLJP akibat depresiasi sementara ini. Contoh situasi: sebuah bank menengah memiliki portofolio surat utang korporasi yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi sebagai bagian dari pengelolaan likuiditasnya. Selama pandemi, volatilitas pasar menyebabkan penurunan nilai pasarnya, 203 sehingga aset ini tidak lagi memenuhi nilai agunan minimum yang disyaratkan untuk mendapatkan PLJP. d. Pemburukan kesehatan bank dapat berlangsung secara cepat, sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas mendasar yang mengarah ke solvabilitas, dan terjadi sebelum bank dapat mengajukan PLJP/S. Misalnya, situasi ini terjadi pada permasalahan Silicon Valley Bank (SVB) yang dipicu liquidity shortfall akibat rush di tengah tekanan portfolio aset dan menciptakan efek domino, terutama ke bagian Iain dari sektor teknologi. Selain SVB, pada tahun 2023, beberapa bank di Amerika seperti Signature Bank, Silvergate Bank, dan First Republic Bank juga mengalami permasalahan di antaranya akibat pengaruh kebijakan kenaikan suku bunga yang cepat, portofolio obligasi jangka panjang yang tidak fleksibel, serta permasalahan idiosyncratic diantaranya karena pengelolaan risiko yang tidak efektif akibat konsentrasi nasabah pada sektor teknologi yang saat itu sedang mengalami penurunan performa. Untuk mengatasi situasi-situasi tersebut, Pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, yang selanjutnya ditetapkan dalam UU 2/2020. Perppu 1/2020 yang ditetapkan dalam UU 2/2020 tersebut memberikan landasan hukum kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS dalam rangka mendukung KSSK dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan diantaranya melalui early involvement dengan Penempatan Dana. Implementasi kewenangan LPS ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP 33/2020). Dalam PP 33/2020 diatur kewenangan LPS untuk melakukan Penempatan Dana pada bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sisten keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. Penempatan Dana dalam UU 2/2020 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan fungsi early involvement LPS, yang dalam UU PPKSK baru sebatas early access ke permasalahan bank. Selain itu, LPS juga diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank 204 selain bank sistemik yang gagal berdasarkan berbagai pertimbangan serta tidak hanya berdasarkan pertimbangan least cost test (LCT). Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal, LPS juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, antara lain penjualan/repo SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain; dan/atau pinjaman kepada Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUUXVIII/2020, diputuskan bahwa Perppu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 tersebut hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan (yaitu tanggal 18 Mei 2022). Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden menetapkan Keppres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara otomatis menyebabkan UU 2/2020 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk PP 33/2020) menjadi tidak berlaku, sehingga kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dalam UU 2/2020 perlu dimuat kembali dalam peraturan setingkat UU. Kewenangan LPS untuk melakukan Penempatan Dana dan penguatan fungsi dan peran LPS lainnya yang sebelumnya diatur dalam Perppu 1/2020 jo. PP 33/2020 sebagaimana disebutkan di atas kemudian diatur kembali secara 'permanen' dalam amandemen UU PPKSK dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sesuai ketentuan dalam Pasal 20B UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK tersebut diatur bahwa LPS berwenang melakukan Penempatan Dana pada bank yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan. Dalam amandeman UU PPKSK dalam UU P2SK tersebut, peran LPS dalam pengambilan keputusan KSSK juga diperkuat dengan memberikan hak suara (voting rights) bagi Ketua Dewan Komisioner LPS dalam pengambilan keputusan rapat KSSK. Sebagai bagian dari evolusi kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Penempatan Dana oleh LPS menjadi instrumen strategis yang ditujukan untuk menangani bank bermasalah secara proaktif. Penempatan Dana ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan likuiditas pada bank yang masih 205 memiliki prospek solvabilitas (illiquid but solvent), terutama ketika bank tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari Bank Indonesia. Framework JPSK menekankan koordinasi lintas-lembaga, dengan LPS sebagai salah satu pilar utama. LPS bertindak sebagai risk minimizer, memastikan bank yang mengalami tekanan likuiditas tidak menjadi pemicu instabilitas yang lebih luas. Dalam situasi-situasi dimana industri perbankan mengalami tekanan likuiditas misalnya ditengah ketidakpastian perekonomian global dan bencana pandemi COVID-19, kebijakan ini terbukti relevan karena memungkinkan tindakan pencegahan yang fleksibel tanpa harus menunggu kondisi bank memburuk hingga menjadi gagal total. Fleksibilitas Kebijakan dałam Konteks Standar Internasional Dalam pengalaman internasional, mekanisme serupa dengan Penempatan Dana oleh LPS sering kali tidak diatur secara eksplisit tetapi dijalankan dałam bentuk dukungan likuiditas darurat oleh otoritas keuangan dan biasanya dengan jaminan pemerintah melalui APBN. Namun, penting untuk dicatat bahwa konteks domestik Indonesia berbeda dengan banyak negara maju. Pelajaran dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan rekomendasi IMF/World Bank menunjukkan bahwa: 1. Tidak Ada Standar Internasional Tunggal Rekomendasi dari FSAP bersifat panduan, bukan kewajiban. Setiap negara harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan kebutuhan domestik, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia pada krisis 1998, di mana implementasi kebijakan IMF tanpa mempertimbangkan konteks lokal memperburuk situasi. 2. Fleksibilitas Kebijakan Domestik Penempatan dana adalah kebijakan inovatif yang dirancang untuk mengatasi kelemahan dałam mekanisme likuiditas darurat yang ada. Dałam banyak hal, kebijakan ini melampaui pendekatan internasional dengan menyediakan solusi yang spesifik untuk konteks Indonesia. Sesuai UU P2SK, diatur bahwa Penempatan Dana dilakukan berdasarkan permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis permintaan bank. Bank yang dapat menerima Penempatan Dana LPS merupakan bank yang ditetapkan sebagai bank dałam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP/PLJPS dari Bank Indonesia. 206 Dengan demikian, pada bank yang mengalami permasalahan likuiditas namun tidak memenuhi persyaratan menerima PLJP/PLJPS (misalnya karena agunan tidak mencukupi dan/atau permasalahan likuiditas yang dihadapinya mengarah ke permasalahan solvabilitas), maka Penempatan Dana merupakan kesempatan untuk dapat memulihkan kesehatan bank. Namun bagi bank, pemulihan kesehatan bank menggunakan mekanisme penempatan dana menempatkan pemegang saham pengendali dałam posisi dengan pilihan terbatas; jika mengajukan penempatan dana maka harus siap memenuhi komitmen pengembalian dana karena pada saat pengajuan penempatan dana, agunan bank yang dipersyaratkan (surat berharga peringkat tinggi, aset kredit/pembiayaan kualitas lancar, dan/atau aset tetap) juga mencakup penyerahan jaminan pribadi pemegang saham pengendali. Sehingga, meskipun penempatan dana diajukan oleh bank kepada OJK (untuk selanjutnya OJK mengajukan permintaan penempatan dana pada bank tersebut kepada LPS), opsi penempatan dana dapat digunakan sebagai alat ancaman oleh OJK kepada bank. Apabila bank tidak segera mengatasi permasalahan likuiditasnya secara mendasar, maka bank akan dihadapkan pada 2 (dua) pilihan terbatas yaitu menggunakan opsi pengajuan penempatan dana atau ditetapkan statusnya menjadi bank dałam resolusi. Relevansi Penempatan Dana dałam Konteks Penerapan di Indonesia Penempatan Dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki relevansi yang sangat tinggi dałam konteks permasalahan likuiditas bank di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan solusi atas kompleksitas tantangan likuiditas yang dihadapi oleh bank yang masih solven tetapi mengalami tekanan likuiditas mendesak tanpa memiliki agunan yang memadai untuk mengakses Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari Bank Indonesia. 1. Kompleksitas Permasalahan Likuiditas Bank yang Masih Solvent Bank yang berada dałam kondisi illiquid but solvent sering kali menghadapi tantangan yang berasal dari dinamika pasar atau tekanan sistemik yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan internal. Dałam situasi ini, bank masih memiliki prospek solvabilitas yang baik dałam jangka panjang, tetapi tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek mereka. 207 Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika bank yang mengalami kesulitan adalah bagian dari jaringan antar-bank atau memiliki peran penting dałam perekonomian lokal atau nasional. Tekanan likuiditas yang tidak tertangani dengan cepat dapat memicu eskalasi permasalahan menjadi insolvensi, yang berujung pada resolusi atau bahkan penutupan bank. Kondisi semacam ini tidak hanya meningkatkan biaya penanganan bagi LPS tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. 2. Pentingnya Pencegahan untuk Menghindari Dampak Sistemik Ketika satu bank menghadapi masalah likuiditas yang tidak segera ditangani, risiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada bank iłu sendiri, tetapi juga berpotensi menyebar ke bank lain melalui berbagai mekanisme, termasuk: a. Rush dan Panic Ketika nasabah kehilangan kepercayaan pada satu bank, kepanikan dapat menyebar ke bank lain, terutama bank dengan karakteristik yang mirip atau berada di wilayah yang sama. b. Market Confidence Memburuk Jatuhnya kepercayaan pasar terhadap satu bank dapat menimbulkan kekhawatiran lebih luas terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Kejadian seperti ini terlihat dałam permasalahan Silicon Valley Bank (SVB), di mana kegagalan bank tersebut memicu kekhawatiran yang meluas terhadap bank-bank regional di AS, meskipun banyak dari bank tersebut memiliki fundamental yang sehat. c. Efek Domino pada Sektor Riil Ketidakstabilan sektor perbankan dapat memengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan kredit bagi sektor riil. Hal ini berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya daya beli masyarakat. d. Beban Resolusi yang Lebih Besar bagi LPS Jika permasalahan likuiditas berkembang menjadi insolvensi, LPS akan menghadapi beban yang jauh lebih besar untuk menutup simpanan nasabah melalui mekanisme resolusi bank. Biaya ini tidak hanya membebani LPS tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. 208 Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, namun tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut: [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Bank Indonesia (BI) memberikan keterangan tertulis bertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan bertanggal 28 Oktober 2024 I. PENDAHULUAN Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan perkara permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang (PUU) No. 85/PUU-XXII/2024 tanggal 7 Oktober 2023 bahwa Bank Indonesia (BI) perlu memberikan keterangan perihal pokok perkara a quo, pada kesempatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur BI No. 26/30/DG- DHk/Srt.K/B tanggal 18 Oktober 2024, izinkan kami atas nama Dewan Gubernur BI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada BI sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara PUU atas UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimohonkan Sdr. Giri Ahmad Taufik, Sdr. Wicaksana Dramanda, Sdr. Mario Angkawidjaja melalui Kuasa Hukum dari Para Pemohon yaitu Sdr. Miko Susanto Ginting, SH., MA, CTLC, CCA. Berkenaan dengan permohonan PUU tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI) yang dikaitkan dengan peran BI sebagai lender of the last resort. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Nota Kesepahaman Kemenkeu dan LPS; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 2005. 209 II. PEMBERIAN KETERANGAN BI DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) ATAS UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UUD 1945 YANG DIMOHONKAN SDR. GIRI AHMAD TAUFIK, SDR. WICAKSANA DRAMANDA, SDR. MARIO ANGKAWIDJAJA 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon a. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kepentingan konstitusional yang cukup untuk mengajukan permohonan a quo, karena meskipun Para Pemohon menyatakan: 1) mempunyai kepentingan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 berupa kepentingan akan adanya suatu sistem perbankan dan moneter yang independen; dan 2) status Pemohon I dan Pemohon II sebagai dosen dan peneliti serta memiliki kepentingan akademik terkait lembaga regulator independen, namun, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan adanya dampak langsung dari perubahan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) berdasarkan ketentuan dalam UU P2SK terhadap hak-hak pribadi atau kolektif Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang." b. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan secara spesifik bagaimana kepentingan konstitusional Para Pemohon terancam atau dilanggar oleh ketentuan yang diubah dalam UU P2SK. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan terhadap legal standing Para Pemohon. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa "kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi". Dalam konteks ini, klaim Para Pemohon bahwa kepentingan dan hak konstitusional tersebut telah terlanggar atau 210 berpotensi terlanggar karena keberadaan UU P2SK tidak dapat dipertahankan. c. Bahwa di samping itu, argumen Para Pemohon yang merujuk pada keberadaan bank sentral dan sistem moneter yang independen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23D UUD 1945 bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang", menunjukkan bahwa Para Pemohon hanya menggantungkan pada konsep-konsep teoritis untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional tanpa menyatakan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang dialami oleh Para Pemohon. d. Bahwa terkait pernyataan Pemohon III sebagai nasabah sebuah Bank Perekonomian Rakyat yang dapat terdampak secara langsung oleh pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka pernyataan ini perlu dievaluasi dalam konteks eksistensi lembaga yang bersangkutan. LPS sebagai lembaga independen memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel (vide Pasal 7 angka 2 UU P2SK), termasuk untuk menjamin simpanan Pemohon III selaku nasabah (vide Pasal 7 angka 3 UU P2SK). Dengan demikian, pernyataan Para Pemohon yang mengindikasikan adanya potensi intervensi politik pada pengambilan keputusan LPS dan potensi kerugian yang dialami oleh Para Pemohon perlu didukung dengan bukti yang konkrit. e. Bahwa lebih jauh lagi, meskipun Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan PUU ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat, hal ini tidak dapat mengubah fakta bahwa dalam permohonan PUU a quo, Para Pemohon tidak memiliki atau memenuhi syarat legal standing yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk mengklaim adanya pelanggaran konstitusi, tanpa adanya bukti yang mendukung klaim tersebut. f. Bahwa apa yang dimohonkan pemohon dalam perkara ini merupakan perkara PUU atas UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang-Undang 211 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), namun apabila diteliti lebih dalam esensi dari permohonan tersebut merupakan sengketa kewenangan lembaga negara karena dalam PUU yang diajukan oleh Pemohon, Para Pemohon menganggap bahwa LPS tidak berwenang “melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan”. Sebaliknya Para Pemohon mendalilkan bahwa lembaga yang berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan adalah BI (vide Pasal 7 angka 6 UU P2SK). g. Bahwa sebagai kesimpulan, ketidakjelasan dalil dan argumen yang disampaikan oleh Para Pemohon menunjukkan bahwa permohonan a quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menimbulkan kebingungan dalam penerapan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, permohonan a quo seharusnya ditolak. 2. Penjelasan terkait Lender of the Last Resort (LoLR) a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS dengan menambah kewenangan LPS, sehingga menjadi berbunyi: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LPS berwenang: a. … dst. b. … dst l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK”; dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan beberapa ketentuan mengenai penambahan kewenangan LPS yang dapat melakukan penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan (BDP) dalam UU LPS a.l. : 1) Pasal 20B ayat (1) yang berbunyi: “LPS berwenang melakukan penempatan dana pada Bank sistemik yang ditetapkan sebagai BDP”; 2) Pasal 20C ayat (4) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan LPS terhadap Bank Sistemik yang 212 menerima penempatan dana LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”; bertentangan dengan konstitusi sebab hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 karena hal tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan LPS dengan kewenangan BI sebagai lender of the last resort. Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan LPS dalam penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan (BDP) memiliki syarat yang berbeda yang lebih mudah, berpotensi membebani LPS dan menurunkan kemampuan LPS dan mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara a quo. b. Berkenaan dengan hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon khususnya terkait lender of the last resort, perlu diluruskan sebagai berikut: 1) Cikal bakalnya istilah “lender of the last resort” (LoLR) bersumber dari Sir Francis Baring yang me-refer pada Bank of England (BoE) sebagai “the dernier resort”, bahwa semua bank dapat memperoleh likuiditas pada saat krisis. Namun, konsep yang mendalam mengenai LoLR pertama kali dielaborasi oleh Henry Thornton (1802) dan Walter Bagehot (1873). 2) Fungsi bank sentral sebagai LoLR telah dikenal sejak akhir abad ke- 19 dengan “Bagehot Principle” yaitu “lend freely to solvent but illiquid firms against good collateral at a high rate of interest” yang menekankan pada empat pilar dalam LoLR, yaitu: a. Bank sentral sebagai LoLR harus mencegah terjadinya kebangkrutan bank yang sehat akibat kekurangan likuiditas sementara; b. Bank sentral harus memberikan pinjaman dengan bebas tetapi disertai dengan pengenaan penalty; c. Bank sentral harus mengakomodir pihak yang memiliki jaminan (collateral) dengan nilai berkualitas tinggi; dan d. Bank sentral harus menyatakan kesiapannya dalam memberikan pinjaman. 213 Pilar pertama LoLR diistilahkan juga sebagai pemberian LoLR kepada bank yang illiquid but solvent yaitu hanya institusi keuangan yang dalam kondisi illiquid tapi solvent yang berhak menerima LoLR. Pilar kedua LoLR adalah terkait dengan jaminan yaitu bahwa institusi keuangan yang dapat menerima bantuan likuiditas harus menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, agar tidak menjadi sarana arbitrage (bank memanfaatkan sumber dana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi), maka pilar LoLR ketiga yaitu penalty rate harus dikenakan lebih tinggi dari suku bunga pasar serta pilar keempat terkait kesiapan bank sentral dalam memberikan pinjaman. 3) Pada dasarnya LoLR adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Mengingat risiko sistem yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian maka diperlukan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya krisis tersebut dengan intervensi langsung dari bank sentral dengan menyediakan LoLR kepada bank dalam rangka menutupi liquidity mismatch. 3. Area Likuiditas vs. Solvabilitas a. Untuk memperoleh pemahaman yang tetpat mengenai “Bagehot Principle” yaitu “lend freely to solvent but illiquid firms against good collateral at a high rate of interest” dalam LoLR, perlu dilakukan telaah terhadap ketentuan yang mengatur mengenai area likuiditas vs. solvabilitas bank. b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 memberikan definisi bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 214 kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. c. Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha bank, secara inheren mengandung risiko yang salah satunya risiko likuiditas yang dapat bersumber dari mismatch / gap jangka waktu maupun jumlah antara aset dan kewajiban, atau peristiwa bank runs, sehingga diperlukan pengelolaan aset dan liabilitas yang baik bagi bank untuk dapat mengelola risiko likuiditas. Dalam hal ini, likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. d. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas disebut dalam kondisi illiquid dimana bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena tidak terdapatnya / tidak mencukupinya aset yang bersifat likuid. Aset yang bersifat likuid merupakan aset yang mudah dikonversi menjadi dana tunai tanpa kehilangan nilainya secara signifikan. e. Sementara dari sisi solvabilitas, hal ini mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya termasuk kewajiban jangka panjang. Salah satu indikator solvabilitas bank adalah rasio kecukupan modal yang tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan profil risiko. Fungsi modal bagi bank adalah merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, bank yang kekurangan modal atau tidak dapat memenuhi persyaratan permodalan mencerminkan kondisi bank yang sudah insolvent. f. Kesulitan likuiditas yang berkelanjutan akan menjadi kesulitan likuiditas mendasar yang dapat mengarah menjadi insolvent. Contohnya, dalam kondisi kekurangan likuiditas, bank dapat melakukan firesales atas asetnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank atau kesulitan likuiditas yang bersumber dari kurangnya pendapatan bank karena kualitas asetnya memburuk pada akhirnya berpengaruh pada kecukupan modal bank. g. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan PPKSK (UU PPKSK) mengatur bahwa penanganan 215 permasalahan bank meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik. Dalam hal ini, untuk mencegah penyebaran akibat bank bermasalah, maka layer pertama adalah penanganan permasalahan likuiditas bank untuk bank yang masih solvent, sehingga tidak memburuk menjadi insolvent. Dalam hal bank menjadi insolvent dan tidak dapat membaik, maka bank yang bersangkutan menjadi masuk ke area resolusi dimana otoritas terkait akan melakukan penanganan solvabilitas. h. Kondisi bank dapat tercermin dari status pengawasan bank dimana berdasarkan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) UU PPKSK terdapat status bank yang diatur dan ditetapkan oleh OJK yaitu terdiri atas: (1) Bank dalam pengawasan normal; (2) Bank dalam penyehatan; dan (3) Bank dalam resolusi. Berikut gambaran dari masing-masing status pengawasan bank serta bagaimana bentuk penanganan dari otoritas. i. Dalam hal ini, area BI terkait dengan penanganan permasalahan bank berada di area bank dengan status pengawasan normal. Dalam hal kondisi bank sudah mulai mengarah ke permasalahan solvabilitas yang dapat dimulai dari status pengawasan bank dalam penyehatan, maka hal tersebut menjadi kewenangan otoritas terkait yaitu OJK dan LPS. 1 Bank dinyatakan OJK: a. Mengalami kesulitan keuangan yg membahayakan kelangsungan usahanya b. Tidak dapat disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya Bank tdk memenuhi ketentuan OJK mengenai: a. Tingkat Kesehatan b. Tingkat Likuiditas; dan/atau c. Tingkat Permodalan dengan memperhitungkan risiko (Jk. waktu BDP maks 1 tahun) - Kriteria Penanganan Permasalahan Bank (khususnya yang terkait dengan Bank Indonesia) a. OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK utk melaporkan penetapan BS sebagai BDR. b. KSSK mengoordinasikan langkah otoritas a. BDP dapat mengajukan penempatan dana LPS kepada OJK b. OJK dapat meminta LPS melakukan penempatan dana setelah melakukan analisis kelayakan permohonan Bank BDN dapat mengajukan instrument likuiditas kpd Bank Indonesia (a.l FLI, Repo, LF, PLJP) Bank Sistemik tidak dilaporkan ke KSSK Bank Selain Bank Sistemik Solvent Kondisi Bank Insolvent PenangananPermasalahanBank BerdasarkanUU P2SK Bank Dalam pengawasan Normal BDN 1. Purchase and Assumption 2. Bank Perantara 3. Penyertaan Modal Sementara 1. Purchase and Assumption 2. Bank Perantara 3. Penyertaan Modal Sementara 4. Likuidasi Bank Dalam Penyehatan BDP Bank Dalam Resolusi BDR RESOLUSI BANK a. Status pengawasan bank ditetapkan OJK. b. OJK memberitahukan status pengawasan secara tertulis kpd bank, BI, dan LPS. BDP beralih menjadi BDR apabila: i. Sebelum Jk. waktu BDP berakhir, Bank mengalami pemburukan dan tidak memenuhi ketentuan permodalan minimum dan/atau giro wajib minimum; ii. S.d Jk. waktu BDP berakhir, Bank blm dpt memenuhi ketentuan tingkat permodalan dan/atau menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau iii. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan. 216 j. Adapun tentang rencana aksi pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) Dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Dari sisi bank, dikaitkan dengan prinsip bail-in, sesuai dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UU PPKSK serta memperhatikan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) yang terkait, telah diatur bahwa bank wajib menyusun rencana aksi pemulihan yang paling sedikit memuat opsi pemulihan untuk disetujui oleh OJK. Penyusunan dan penetapan opsi pemulihan tersebut wajib memuat antara lain indikator permodalan, serta kewajiban pemegang saham pengendali (PSP) dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal bank. Selain itu, bank juga wajib menyusun dan menyampaikan rencana resolusi kepada LPS untuk mendapat persetujuan yang paling sedikit memuat: a) struktur bank, kondisi keuangan, lini bisnis utama, fungsi ekonomi penting, dan pihak terafiliasi; serta b) keterkaitan dengan sistem seuangan. Dalam hal terjadi permasalahan keuangan, bank menerapkan rencana aksi pemulihan atau langkah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2) Selanjutnya, dari sisi OJK dilakukan pemantauan untuk memastikan rencana aksi pemulihan telah dilaksanakan. 4. Tugas dan Kewenangan BI terkait fungsi Lender of the Last Resort a. Bahwa ketentuan terkait Bank Sentral di Indonesia, dalam konstitusi diamanatkan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Dasar hukum berikutnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI). b. Berdasarkan Pasal 7 UU BI tersebut, BI merupakan bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara 217 stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU BI tersebut, BI mempunyai tugas yaitu: 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; 2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. c. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c UU BI, BI berwenang melakukan antara lain “penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort” (vide Pasal 35B ayat (1) huruf d UU BI). Dalam penjelasan Pasal 35B ayat (1) huruf d UU BI dijelaskan bahwa: “Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort dilakukan di antaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah.” Hal ini menegaskan bahwa fungsi BI dalam melaksanakan LoLR dilakukan melalui penyediaan dana Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS). d. Pelaksanaan tugas dan wewenang BI sebagai bank sentral dilakukan dengan mengedepankan independensi, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU BI (vide Pasal 4 ayat (2) UU BI). e. Berkaitan dengan fungsi BI sebagai LoLR, dalam hal terdapat bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas, bank sistemik tersebut dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI untuk memperoleh PLJP atau PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK (vide Pasal 20 ayat (1) UU PPKSK). Yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibanding dengan arus dana keluar (mismatch), sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum (vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PPKSK). Adapun pengajuan permohonan tertulis untuk 218 memperoleh PLJP atau PLJPS dilakukan oleh bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank umum konvensional (bank) memenuhi giro wajib minimum (GWM) (vide Pasal 2 ayat (3) UU PPKSK). f. likuiditas tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) solvabilitas; (2) memiliki agunan yang cukup; dan (3) proyeksi arus kas yang memadai; (vide Pasal 20 ayat (2) UU PPKSK). Lebih lanjut, pengaturan mengenai persyaratan bagi bank sistemik untuk memperoleh PLJP diatur dalam Pasal 2 Peraturan BI (PBI) No. 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana diubah dengan PBI No. 10 Tahun 2023, yaitu: 1) persyaratan solvabilitas menunjukkan bank menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (going concern) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent events). 2) memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP; dan 3) memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP atau Bank Umum memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJP. g. Dalam pemberian PLJP atau PLJPS oleh BI (vide Pasal 20 ayat (3) UU PPKSK): 1) OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank sistemik; dan 2) BI bersama OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas. Adapun Penilaian dilakukan untuk memastikan bank mempunyai agunan yang cukup. Apabila PLJP atau PLJPS tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, BI sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Dari sisi agunan, sebagaimana “Bagehot Principle”, pemberian LoLR dan PLJP / PLJPS harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa: 1) surat berharga yang memiliki peringkat tinggi; 2) aset kredit atau aset pembiayaan dengan kualitas lancar dalam hal bank sistemik tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud 219 dalam huruf a dalam jumlah yang cukup; dan 3) aset tetap yang dimiliki bank sistemik dalam hal bank sistemik tersebut tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jumlah yang cukup, dengan jangka waktu pemberian PLJP atau PLJPS kepada bank sistemik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode PLJP atau PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode (vide Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UU PPKSK). i. Dalam pemberian PLJP atau PLJPS, OJK berkoordinasi dengan BI dalam melakukan pengawasan terhadap bank sistemik yang menerima PLJP atau PLJPS untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian. j. Terkait pemberian PLJP atau PLJPS, BI mengenakan bunga secara harian kepada bank atas baki debit PLJP. Bunga tersebut dihitung dengan rumus yang menggunakan tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 100 (seratus) basis poin. Penjelasan: Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP: X = P x R x t/360 Keterangan: X: besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia. P: baki debit PLJP. R: tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (lending facility) + 100 (seratus) basis poin. t: jumlah hari kalender perhitungan bunga. Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah" adalah tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (lending facility) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter. k. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait fungsi BI sebagai LoLR yang diamanatkan oleh UU BI, UU P2SK, dan UU PPKSK yang diuraikan lebih teknis dalam PBI terkait PLJP dan/atau PLJPS sejalan dengan teori 220 klasik yang diperkenalkan oleh Thornton dan Bagehot. Teori klasik di atas telah diterapkan dalam implementasi PLJP oleh BI dimana persyaratan bank yang menerima PLJP antara lain adalah solvent dan memiliki agunan yang cukup. Dari sisi bunga juga telah dikenakan penalty rate untuk PLJP yaitu rate suku bunga di atas fasilitas BI lainnya yaitu suku bunga lending facility + 100 basis poin.[ Saat ini lending facility BI sebesar 6,75% maka bunga PLJP adalah 6,75% + 1% = 7,75%] 5. Fungsi, Tugas, dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) a. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU LPS), fungsi LPS adalah: 1) menjamin simpanan nasabah penyimpan; 2) menjamin polis asuransi; 3) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK) sesuai dengan kewenangannya; 4) melakukan resolusi bank; dan 5) melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Berdasarkan fungsi tersebut, LPS memiliki tugas yang ditujukan untuk mewujudkan fungsi dimaksud antara lain untuk Pasal 4 huruf c UU LPS, LPS merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya menurut Pasal 5 ayat (3) UU LPS. Untuk menjalankan fungsi resolusi bank sesuai Pasal 4 huruf d UU LPS, Pasal 5 ayat (4) UU LPS yang berbunyi sebagai berikut: a) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada bank serta penjajakan kepada bank atau investor lain; dan b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi. b. Dalam melaksanakan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan LPS, Penjelasan Pasal 4 huruf c UU LPS menyebutkan bahwa: 221 LPS memelihara SSK bersama dengan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang ini diberi mandat sebagai risk minimizer yang memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk asesmen risiko Bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini (early intervention) dan resolusi Bank dalam penanganan permasalahan Bank. Keterlibatan dini (early intervention) LPS di antaranya dilakukan melalui pemeriksaan Bank dalam rangka persiapan penanganan permasalahan Bank dan penempatan dana. c. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, melalui UU P2SK peranan LPS telah diperkuat yang salah satunya menegaskan kewenangan LPS dalam penempatan dana sebagai bentuk early intervention yang sudah ditetapkan sejak Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah- Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP 33/2020). Kewenangan LPS dalam melaksanakan early intervention sejalan dengan prinsip risk minimizer dilakukan dengan tujuan menekan risiko yang lebih besar jika bank harus diresolusi yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, LPS dapat melakukan penempatan dana untuk mendukung (going concern) individual bank dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan semakin kompleknya tugas LPS yang tidak hanya terkait penjaminan dan resolusi, maka LPS saat ini juga memiliki hak suara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga LPS lebih berperan dalam pengambilan keputusan di KSSK. d. Seiring dengan semakin kompleksnya pelaksanaan tugas LPS, Pasal 85 UU LPS memberikan mandat bahwa dalam hal LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugasnya, LPS berwenang: 1) menjual dan/atau repo (repurchase agreement) surat berharga negara yang dimiliki kepada BI dan/atau pihak lain; 222 2) menerbitkan surat utang; 3) meminjam kepada pihak lain; dan/atau 4) meminjam kepada pemerintah. Dikaitkan dengan pelaksanaan tugas LPS untuk penanganan permasalahan bank berupa penempatan dana pada bank, jika LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas, maka BI tetap dapat membantu dengan pelaksanaan repo/pembelian surat berhaga negara (SBN) milik LPS. e. Ketentuan mengenai kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pertama kali diatur dalam Pasal 11 PP 33/2020 sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (2) UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPS dapat melakukan penempatan dana pada bank selama pemulihan ekonomi sebagai akibat Covid-19 yang bertujuan untuk: 1) mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau 2) mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. Dalam hal LPS melakukan penempatan dana pada bank sebagai bentuk penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank, LPS menempatkan dana dengan skenario sebagai berikut [Pasal 11 ayat (3) PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan]: 1) total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar 30% dari jumlah kekayaan LPS; 2) penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS; dan 3) setiap periode penempatan dana paling lama 1 bulan dan dapat 223 diperpanjang paling banyak 5 kali. f. Dalam perkembangannya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, saat ini LPS dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih kepada debitur bank selama berkaitan dengan kondisi krisis. Dalam menangani bank bermasalah LPS perlu diperkuat untuk dapat melakukan early intervention, termasuk dengan penempatan dana. Penguatan dari sisi pengambilan keputusan menjadi bagian dari bahan kajian, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan. Dengan penguatan tersebut diharapkan perangkat kebijakan dan instrumen yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan [Draf NA RUU P2SK 17 Juni 2021 Badan Keahlian DPR RI, halaman 74-75]. g. LPS diberikan mandat sebagai risk minimizer dalam menangani permasalahan perbankan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Dengan kewenangan tersebut, LPS dapat melakukan penanganan permasalahan bank lebih awal sebelum kondisi bank memburuk dan berubah status menjadi bank dalam resolusi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan langsung pada bank, melakukan penjajakan kepada pihak lain yang akan mengambil alih bank, dan melakukan penempatan dana. Dengan pendekatan risk minimizer, diharapkan biaya penanganan permasalahan bank menjadi lebih efisien dan tidak berpotensi membebani fiskal [Draf NA RUU P2SK 17 Juni 2021_Badan Keahlian DPR RI, halaman 87]. h. Untuk mendukung kewenangan tersebut, independensi LPS juga diperkuat dengan menempatkan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota KSSK dengan hak suara sesuai Pasal 4 UU P2SK. 6. PLJP dan Penempatan Dana LPS a. Dikaitkan dengan PLJP maupun penempatan dana LPS yang sama-sama ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank, maka memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat perbedaan karakteristik antara PLJP dan penempatan dana LPS pada bank yatu sebagai berikut: 1) Kondisi bank penerima PLJP umumnya masih dalam pengawasan 224 normal dimana bank masih solvent dan kesulitan likuiditas lebih dikarenakan kondisi mismatch (bukan merupakan kesulitan likuiditas yang mendasar/fundamental). 2) Penempatan dana LPS diberikan kepada bank dengan status bank dalam penyehatan dimana ada potensi mulai terganggunya kecukupan permodalan dan/atau kondisi likuiditas yang lebih severe yaitu bersifat kesulitan likuiditas mendasar, sehingga jika tidak ditangani dapat mengarah ke insolvent yang kemudian masuk ke bank dalam resolusi. Oleh karena itu, langkah LPS dalam melaksanakan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya yang dapat melakukan penempatan dana sebagai perwujudan early intervention yang dilakukan dengan tujuan risk minimizer untuk menekan risiko yang lebih besar jika bank kemudian masuk sebagai bank dalam resolusi. b. BI telah melaksanakan fungsi LoLR melalui pemberian PLJP yang telah dilandaskan dasar hukum yang kuat dan teori mengenai LoLR bahwa bantuan likuiditas diberikan kepada institusi keuangan yang solvent dikenakan penalty rate yang tinggi untuk mencegah arbitrase dan harus didukung oleh jaminan yang berkualitas tinggi untuk menekan moral hazard. Selain itu, BI juga memiliki fasilitas likuiditas lainnya seperti Fasilitas Likuditas Intrahari (FLI), repo dalam rangka operasi pasar terbuka, dan lending/financing facility. BI juga dapat membantu kesulitan likuiditas LPS dimana jika LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas maka BI dapat membantu dengan pelaksanaan repo/pembelian SBN milik LPS. c. Penerbitan UU P2SK mengedepankan fungsi bail-in, sehingga mengutamakan penanganan permasalahan bank yang dilakukan dengan konversi hutang menjadi modal, penambahan modal dari pemilik, dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan. Oleh karena itu, bank wajib menyusun rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi sebagai langkah antisipasi jika terdapat permasalahan. d. Dalam pembahasan rancangan UU P2SK, materi pengaturan telah dibahas dan disepakati oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) termasuk soal mendudukkan pengaturan mengenai 225 penanganan permasalahan bank. Untuk implementasinya juga telah didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan/atau juklak, baik mengenai kewenangan BI terkait PLJP / PLJPS maupun pelaksanaan repo oleh LPS dalam pelaksanaan tugas LPS dalam rangka apabila membutuhkan dana untuk penyehatan. Dengan demikian, pembagian tugas antar lembaga dan atau otoritas mengenai penanganan bank dalam rangka proses penyehatan yang telah ditetapkan dalam UU P2SK (vide Pasal 7 angka 6 UU P2SK) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU LPS merupakan open legal policy dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan DPR yang dalam proses pembahasannya melibatkan BI, OJK, dan LPS. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, BI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PUU atas UU P2SK terhadap UUD 1945 yang dimohonkan Para Pemohon yaitu Sdr. Giri Ahmad Taufik, Sdr. Wicaksana Dramanda, Sdr. Mario Angkawidjaja melalui Kuasa Hukum yaitu Sdr. Miko Susanto Ginting dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan BI secara keseluruhan; 2. Menolak permohonan Para Pemohon mengenai PUU atas UU P2SK terhadap UUD 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 276 angka 13 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan BI bertanggal 12 November 2024 I. PENDAHULUAN Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Oktober 2024 pada persidangan perkara permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) No. 85/PUU-XXII/2024 bahwa Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS perlu memberikan keterangan tambahan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, pada kesempatan ini berdasarkan Surat 226 Kuasa Gubernur BI No. 26/30/DG-DHk/Srt.K/B tanggal 18 Oktober 2024, izinkan kami atas nama Dewan Gubernur BI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada BI sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 yang lalu dan kembali hadir pada hari ini untuk dapat memberikan keterangan atau penjelasan tambahan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara PUU atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimohonkan Sdr. Giri Ahmad Taufik, Sdr. Wicaksana Dramanda, Sdr. Mario Angkawidjaja melalui Kuasa Hukum dari Para Pemohon yaitu Sdr. Miko Susanto Ginting, SH., MA, CTLC, CCA. Menindaklanjuti penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara a quo tanggal 28 Oktober 2024 yang lalu, izinkan kami memberikan keterangan tambahan untuk merespon arahan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA mengenai tanggapan masing-masing lembaga atau otoritas di sistem keuangan di Indonesia (dalam hal ini BI, OJK, dan LPS) terkait peran Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan. II. PENJELASAN TAMBAHAN BI Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berikut kami menyampaikan penjelasan BI mengenai peran Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia: A. Kedudukan Kementerian Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan diatur bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 227 a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. B. Tanggung Jawab Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Latar Belakang Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 1. Bahwa sesuai Pasal 23D UUD 1945, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, dan independensinya diatur dengan undang- undang”. Mandat konstitusi tersebut, selanjutnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU P2SK (UU BI) yang dalam Pasal 7 disebutkan bahwa salah satu tujuan BI adalah turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Kata ”turut” pada Pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga agar sistem keuangan tetap stabil dan berfungsi dengan semestinya, tidak dapat diserahkan menjadi tanggung jawab 1 (satu) lembaga atau otoritas saja. Tugas tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama yang erat antara otoritas 228 moneter, otoritas fiskal, otoritas lembaga keuangan, dan otoritas penjaminan simpanan dan resolusi perbankan. 3. Kesadaran mengenai perlunya kerjasama antar otoritas namun tetap menjaga independensi masing-masing otoritas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, lahir dari pengalaman bangsa dan negara Indonesia dalam menangani krisis sistem keuangan yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Pada saat itu, belum ada mekanisme koordinasi yang baik antara BI sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, dan Pemerintah juga belum mempunyai landasan hukum yang memadai untuk melakukan langkah-langkah penanganan krisis. 4. Upaya pembenahan infrastruktur hukum yang diperlukan dalam rangka penanganan krisis sistem keuangan, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penguatan dan pendirian lembaga-lembaga yang akan bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengundangan undang-undang (UU) yang terkait. Langkah tersebut diawali dengan penerbitan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan mengenai independensi BI, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan selanjutnya dengan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menjamin independensi antara lembaga-lembaga tersebut dan adanya konstruksi hukum pelaksanaan tugas masing-masing lembaga serta check and balance yang baik, maka lembaga-lembaga tersebut di-design merupakan lembaga yang independen antara satu dengan yang lainnya. 5. Untuk memastikan terciptanya koordinasi dan/atau kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga tersebut di atas dalam koridor tatanan kenegaraan, maka dibentuklah wadah koordinasi berupa Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pembentukan peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, melalui 229 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU P2SK), wadah koordinasi tersebut disempurnakan dan diubah menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Perlu kami tambahkan, LPS yang pada pengaturan awal merupakan anggota Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) tanpa hak suara, dengan diundangkannya UU P2SK, LPS ini menjadi anggota KSSK dengan hak suara. C. Tujuan, Keanggotaan, Tugas dan Kewenangan serta Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Tentang tujuan, keanggotaan, tugas dan kewenangan serta sekretariat KSSK diatur dalam Pasal 4 ayat (2) - Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 4 ayat (2): KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. 2. Pasal 4 ayat (3) KSSK beranggotakan: a. Menteri keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; c. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota dengan hak suara. 230 3. Pasal 4 ayat (4): Setiap anggota KSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 5: KSSK bertugas: a. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemerliharaan Stabilitias Sistem Keuangan; b. Melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan c. Melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. 5. Pasal 6: KSSK berwenang: a. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan sekretariat KSSK; b. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas KSSK; c. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan; d. Melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan informasi pendukungnya; e. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan/atau kesepakatan dari anggota KSSK; f. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal; g. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan; h. Mengoordinasikan langkah yang harus didlakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan pemasalahan Bank 231 Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank Sistemik; dan i. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan. 6. Pasal 7: - Ayat (1): Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KSSK dibantu oleh Sekretariat KSSK yang dipimpin oleh Sekretaris KSSK. - Ayat (2): Organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK ditetapkan oleh Menteri Keuangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Ayat (3): Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK, sekretariat KSSK melakukan analisis, riset dan/atau asesmen Stabilitas Sistem Keuangan. D. Peran Koordinator dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 1. Sebagai koordinator KSSK, Menteri Keuangan memiliki peran penting untuk memastikan terciptanya sinergi dan koordinasi antar lembaga- lembaga independen yang menjadi bagian dari KSSK tersebut, serta menjadi jembatan dalam komunikasi antara KSSK dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSSK dibantu oleh sekretariat KSSK yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan. Organisasi dan tata kerja sekretariat KSSK tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KSSK tersebut, sekretariat KSSK ini melakukan analisis, riset, dan/atau asesmen stabilitas sistem keuangan 3. Proses pengambilan keputusan dalam KSSK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dimana apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 232 4. Mengingat bahwa anggota KSSK terdiri dari 4 (empat) lembaga/otoritas/instansi yang saling independen antara satu dengan yang lainnya, maka terdapat kemungkinan adanya kebuntuan apabila proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai. Untuk menjamin tetap terlaksananya fungsi KSSK, maka UU P2SK memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK mengambil keputusan atas nama KSSK. 5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, keberadaan Kementerian Keuangan dalam KSSK yang direpresentasikan oleh Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan adalah sebagai Koordinator KSSK merangkap anggota dengan hak suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Kementerian Keuangan dalam KSSK sangat strategis, penting, dan menentukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang merupakan tanggung jawab bersama antar otoritas/lembaga anggota KSSK tersebut. E. Kedudukan Setiap Anggota dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 1. Sebagaimana disebutkan di atas, KSSK merupakan wadah koordinasi dimana setiap anggotanya yaitu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS merupakan pihak yang mewakili lembaga yang independen antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, meskipun Menteri Keuangan merupakan Koordinator KSSK, namun keputusan KSSK yang akan dilaksanakan oleh setiap anggota tetap yang sesuai atau yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab anggota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Mandat konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU P2SK (UU BI) yang dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 233 bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini”. b. Pasal 2 ayat (2) UU OJK: “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. c. Pasal 2 ayat (2) UU LPS: “Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. 2. Walaupun ketiga lembaga negara dan/atau otoritas anggota KSSK tersebut di atas masing-masing independen, namun dari sisi hubungan kelembagaan antara anggota KSSK, keberadaan Menteri Keuangan sebagai kepala/pemimpin otoritas perumusan dan pemberian kebijakan fiskal dan sektor keuangan Negara/Pemerintah dan sebagai Koordinator merangkap anggota KSSK diharapkan dapat memastikan terciptanya koordinasi yang efektif antara: a. BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; b. OJK sebagai otoritas jasa keuangan; c. LPS sebagai otoritas penjaminan simpanan nasabah; dengan Kementerian Keuangan selaku pelaksana fungsi perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan Negara/Pemerintah. 3. Dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan yang merupakan faktor penting dalam kelangsungan negara dan bangsa sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), keberadaan Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK dan merangkap anggota, secara yuridis formal dan secara praktikal dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas penanganan Stabilitas Sistem Keuangan oleh: (i) BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, (ii) OJK yang merupakan otoritas sistem keuangan, dan (iii) LPS yang merupakan otoritas penjamin simpanan dan resolusi 234 perbankan di Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan usuran pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (vide Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan) yang antara lain memiliki fungsi perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan (otoritas fiskal). 4. Keberadaan Menteri Keuangan dalam KSSK lebih dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing otoritas/lembaga anggota KSSK antara lain dalam memantau interkoneksi risiko di sistem keuangan dan risiko fiskal, namun dengan tetap mengedepankan prinsip independensi atas kewenangan masing-masing anggota KSSK baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan krisis di sistem keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk memperjelas posisi hukum BI dalam hal ini, meskipun Menteri Keuangan berperan sebagai Koordinator KSSK, namun Kementerian Keuangan tidak berwenang untuk mengarahkan, mengintervensi, atau mengubah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang secara eksklusif merupakan kewenangan BI. 5. Keberadaan Menteri Keuangan sebagai pembantu Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam forum KSSK pada dasarnya adalah untuk memudahkan Presiden dalam mengambil kebijakan dan tindakan di bidang sistem keuangan apabila diperlukan khususnya apabila situtasi dalam keadaan krisis sistem keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, Presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan diharapkan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi keuangan nasional apabila situasi dalam keadaan krisis keuangan. Oleh karena itu, kedudukan Menteri Keuangan dalam forum KSSK sejalan dengan kebutuhan Pemerintah untuk dapat mengakses informasi secara cepat, lengkap, dan komprehensif di sistem keuangan dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan 235 sesuai dengan dinamika perkembangan sistem keuangan. Dengan demikian, peran Menteri Keuangan dalam KSSK merupakan jembatan koordinatif yang menghubungkan antara Pemerintah dan otoritas/lembaga di sistem keuangan, sehingga memungkinkan Presiden merespons dinamika sistem keuangan nasional secara cepat dan efektif. F. Kesimpulan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, perwakilan Pemerintah, OJK, LPS dan Pemohon, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan beberapa kesimpulan penjelasan tambahan BI mengenai peran Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu sebagai berikut: 1. Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tugas yang sangat penting karena memiliki dampak langsung kepada kehidupan serta kemaslahatan masyarakat secara luas. 2. Tugas tersebut tidak dapat hanya menjadi tanggungjawab 1 (satu) lembaga atau institusi, namun menjadi tugas bersama antara otoritas fiskal dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, otoritas moneter dalam hal ini BI, otoritas jasa keuangan dalam hal ini OJK, dan otoritas penjamin simpanan serta resolusi perbankan dalam hal ini LPS. 3. Untuk menjamin terwujudnya sinergi di antara otoritas tersebut, diperlukan adanya wadah koordinasi yang memungkinkan terjadinya sinergi kebijakan yang koordinatif guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam menjaga stabiltias sistem keuangan. 4. Penunjukan Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK merupakan kebijakan negara yang tepat mengingat Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang merupakan mandataris rakyat yang bertanggung jawab akhir dalam memastikan kemaslahatan kehidupan masyarkat. 5. Sebagai wadah koordinasi yang masing-masing anggotanya merupakan lembaga yang independen antara satu dengan yang lain, setiap keputusan KSSK adalah menjadi tanggung jawab masing-masing anggota, sehingga fungsi Koordinator KSSK yang berada pada Menteri 236 Keuangan merupakan konsolidator, organisator dan fasilitator yang akan memastikan terciptanya sinergi antara keempat lembaga yaitu Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS dalam upaya mewujudkan terciptanya stabilitas sistem keuangan. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal yang diuji yaitu: 1) Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan”, Pasal 86 ayat (6), Pasal 86 ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, yang mewajibkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pimpinan lembaga independen untuk meminta persetujuan Menteri Keuangan, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS, yang berbunyi: Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4) UU LPS, menyebutkan: “Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.” Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (6) UU LPS, menyebutkan: “Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.” Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS, menyebutkan: “Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: 237 a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);” b. ... ditetapkan oleh Dewan Komisioner.” 2) Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, yang menambah kewenangan LPS untuk “melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, yang berbunyi: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. … b. … l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;” 3) Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK, yang menambah kewenangan bagi LPS untuk melakukan penempatan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan, yang menyebutkan: “Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II. KETERANGAN OJK TERHADAP POKOK PERMOHONAN Sebelum OJK menyampaikan tanggapan terhadap norma materi yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, terlebih dahulu OJK akan menyampaikan tanggapan secara umum dengan menguraikan terlebih dahulu sebagai berikut: 1. Fungsi dan Kedudukan OJK A. Penegasan OJK sebagai Lembaga Negara yang Independen 1) Fungsi dan kedudukan OJK sebagai lembaga negara yang independen telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), UU P2SK, serta oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 238 Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018. 2) Pembentukan OJK merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. 3) UU OJK pada dasarnya telah memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. 4) Tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (vide Penjelasan Umum UU OJK). 5) Dengan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi (vide Penjelasan Pasal 4 UU OJK). 6) OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness) (vide Penjelasan Umum UU OJK). 7) Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, 239 dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex- officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan (vide Penjelasan Umum UU OJK). 8) Pemaknaan independensi OJK tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri (vide Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014): ”…Dengan demikian, pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen” sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.” 9) Lebih lanjut lagi, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan keberadaan OJK sebagai Lembaga Negara Independen serta signifikansi keberadaan OJK dalam perekonomian negara sebagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018: “… Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan permohonan 240 para Pemohon a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa OJK adalah lembaga negara independen. Namun demikian, sebelum lebih jauh membahas kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.” 10) Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa OJK merupakan constitutional importance karena dianggap penting sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan- pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014: ”Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang- Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi perintah 241 suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang- Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 “Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki constitutional importance karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014).” 11) Bahwa sektor jasa keuangan merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional terutama sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena fungsi dan kelahiran OJK dimaksudkan sebagai "guardian anchor” bagi sektor jasa keuangan, maka OJK dapat dikelompokkan sebagai lembaga yang memiliki sifat constitutional importance; 12) Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang 242 tepat, UU OJK mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, BI, dan masyarakat sektor jasa keuangan. 13) UU OJK mengatur salah satu upaya menjaga independensi OJK antara lain persetujuan anggaran OJK oleh DPR dan laporan keuangan tahunan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (vide Pasal 36 dan Pasal 38 ayat (8) UU OJK). 14) Dalam perkembangannya, keberadaan OJK diperkuat dalam UU P2SK yang menegaskan keberadaan OJK sebagai lembaga negara independen, semula OJK disebutkan sebagai lembaga independen dalam UU OJK kemudian diubah menjadi Lembaga negara independen, dimana kata “independen” secara konsisten muncul di kedua UU tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK dan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 UU P2SK. 15) UU P2SK juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi OJK yang membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK, untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK (vide Pasal 39A dalam Pasal 8 angka 19 UU P2SK). 16) Berbeda dengan lembaga yang tidak bersifat independen khususnya lembaga yang erat kaitannya dengan kekuasaan eksekutif, Anggaran OJK dibahas oleh OJK bersama dengan DPR, setelah itu hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. (vide Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK). Disamping dari pengaturan yang terdapat dalam UU P2SK, tidak terlibatnya Menteri Keuangan dalam pemberian persetujuan terhadap RKA OJK juga merupakan suatu konsekuensi logis, dalam hal OJK tidak 243 menggunakan anggaran APBN, sehingga mekanisme terkait APBN sepenuhnya tidak diberlakukan. 17) Sifat independen OJK sebagai otoritas pengawas perbankan bukan hanya diatur dalam UU OJK, UU P2SK, dan ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan sifat yang harus ada berdasarkan standar internasional yang berlaku di seluruh dunia. Salah satu standar internasional yang digunakan dalam penilaian atas kepatuhan yaitu Basel Core Principles for Effective Banking Supervision yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya. B. Pungutan Sebagai Sumber Anggaran Tidak Mengganggu Independensi OJK 1) Berdasarkan Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK, diatur bahwa terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dikenai pungutan. Pungutan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara (vide Ayat (2) Pasal yang sama). 2) Bahwa pemikiran mengenai pungutan sebagai bagian dari keuangan negara dan tidak mempengaruhi independensi OJK, juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014 Angka 4 Halaman 283: “Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan memperhatikan kemampuannya. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK yang kemudian dikelola dan diadministrasikan oleh OJK secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal jumlah pungutan telah melebihi 244 kebutuhan pembiayaan OJK maka kelebihan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. Selain itu, praktik pungutan dan nama lainnya seperti iuran atau premi telah dikenal juga dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta lazim dipraktikkan di banyak negara. Dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945;” 3) Dengan demikian sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan telah dinyatakan konstitusional dan tidak mengganggu independensi OJK melainkan merupakan karakteristik dari pendanaan OJK secara mandiri. APBN hanya diperlukan berdasarkan permintaan OJK sepanjang anggaran OJK tidak mencukupi. C. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai Salah Satu Forum Koordinasi Sekaligus Mekanisme Check and Balance terhadap Independensi OJK, LPS, dan BI 1) KSSK dilatarbelakangi adanya krisis keuangan global termasuk yang terjadi di Indonesia di tahun 2008. Dari pengalaman penanganan krisis tersebut di Indonesia, mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan (vide Penjelasan Umum UU PPKSK). Dengan penerbitan UU PPKSK dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS (vide Pasal 4 UU PPKSK). 245 2) BI, OJK, dan LPS merupakan lembaga independen, namun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga menurut pandangan OJK seyogyanya tidak terjadi tumpang tindih. Kedudukan OJK dalam KSSK merupakan otoritas pengaturan dan pengawasan terkait aspek prudensial dan terkait aspek integrasi di sektor jasa keuangan. OJK, berfungsi sebagai jaring pengaman pertama atau front line dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 3) KSSK bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. 4) Lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa KSSK sejak awal merupakan suatu bentuk implementasi dari prinsip Checks and Balances yang menghendaki adanya pencegahan terhadap timbulnya dominasi cabang kekuasaan pemerintah dalam sendi bernegara dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sektor keuangan (vide Pasal 5 UU PPKSK). 5) Hal tersebut didasarkan atas mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rapat KSSK secara musyawarah untuk mufakat dimana seluruh anggota memiliki hak suara. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan hak suara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BI, dan OJK, sementara LPS hanya berhak menyampaikan pendapat tanpa hak suara (vide Pasal 9 UU PPKSK). 6) Kemudian sejak berlakunya UU P2SK yang memberikan hak suara kepada LPS, maka jumlah hak suara menjadi genap sehingga berpotensi terjadi deadlock. Berdasarkan hal tersebut kemudian UU P2SK menambahkan mekanisme 246 pengambilan keputusan KSSK dengan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai koordinator untuk mengambil keputusan dalam hal pengambilan suara imbang atau tidak tercapai. 7) Terdapat mekanisme pengambilan keputusan dalam KSSK dimana LPS memiliki hak suara dan Menteri Keuangan dapat mengambil keputusan ketika mekanisme voting tidak tercapai. 8) Bahwa di samping itu, forum pengambilan keputusan KSSK tersebut juga merupakan wujud check and balance antara OJK, BI, LPS, serta Kementerian Keuangan terhadap segala bentuk pelaksanaan atas penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi KSSK. 9) Dengan kata lain, fungsi check and balance terhadap lembaga independen dilekatkan pula pada pelaksanaan atas permasalahan stabilitas sistem keuangan bukan hanya pada anggaran. Adapun check and balance terhadap anggaran OJK diwujudkan dalam bentuk persetujuan DPR yang akan diuraikan pada bagian berikutnya. 10) Selain KSSK, check and balance juga terjadi melalui mekanisme koordinasi BI, OJK, dan LPS. Koordinasi mencakup kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan bank (vide Pasal 15A dalam Pasal 276 angka 1 UU P2SK). 2. Rencana Kerja dan Anggaran OJK A. Perbandingan Skema RKA OJK Sebelum dan Sesudah UU P2SK 1) Bahwa terdapat perubahan skema RKA OJK pada saat sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK, khususnya terkait pihak yang memberi persetujuan, kaitan anggaran OJK dengan APBN, keterlibatan pemerintah c.q Menteri Keuangan, dan sumber anggaran. 247 2) Adapun secara ringkas perbandingan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut: Sebelum UU P2SK (UU OJK) Setelah UU P2SK Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Catatan: frasa ”menetapkan” hapus dari Pasal 34, namun merujuk pada Pasal 36, ”penetapan” RKA dilakukan setelah meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada ketentuan bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari APBN Anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada APBN Sebelum penetapan anggaran, OJK terlebih dahulu meminta persetujuan DPR Anggaran dibahas OJK bersama DPR dan dimintakan persetujuan DPR. Hasil pembahasan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan RUU APBN setiap tahun. Sumber anggaran: APBN dan/atau Pungutan (Pungutan tidak ditetapkan sebagai PNBP) Sumber anggaran: Pungutan dan penerimaan lainnya (ditetapkan sebagai PNBP) diserahkelolakan kepada 248 OJK sebagai mitra instansi pengelola PNBP. OJK dapat mengajukan Rupiah Murni dengan menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Acuan RKA: UU 21/2011 Acuan Pungutan: UU 21/2011 dan PP 11/2014 Acuan RKA: UU OJK jo UU P2SK OJK dan PP 41/2024, peraturan terkait PNBP. Apabila terdapat Rupiah Murni, maka merujuk pada peraturan di bidang keuangan negara kecuali diatur secara khusus dalam PP 41/2024. Acuan Pungutan: UU OJK jo UU P2SK dan PP 41/2024. Standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan PDK (Ps. 35 ayat (4)) Standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, organisasi, dan remunerasi diatur dalam PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Catatan: untuk ketentuan lebih lanjut mengenai “organisasi” dan “tata kerja OJK” (Ps. 26 ayat (4)), serta “kepegawaian” (Ps. 27 ayat (4)) diatur dengan PDK. 249 3) Pasal 36 jo. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK semula mengatur bahwa penyusunan dan penetapan RKA OJK dilakukan oleh Dewan Komisioner. Selanjutnya atas RKA tersebut, OJK harus memperoleh persetujuan DPR. Pasal 36 Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 34 (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 4) Berdasarkan ketentuan di atas, adanya persetujuan oleh lembaga negara terhadap RKA merupakan konsekuensi logis dari kedudukan OJK sebagai lembaga independen. Persetujuan diperlukan untuk menjaga independensi OJK baik dari intervensi pihak lain maupun dari risiko moral hazard dalam pengelolaan anggaran. Dalam hal ini persetujuan dilakukan oleh DPR sebagai perwakilan rakyat sehingga check and balances terhadap anggaran OJK telah terpenuhi. 5) Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan RKA OJK yang telah diatur dalam UU OJK dan diubah dalam UU P2SK, yang akan berlaku pada Tahun 2025. Dalam perubahan tersebut, konsep check and balances tetap ada bahkan ditambah dengan adanya peran DPR dalam pembahasan anggaran dan penyampaian kepada Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dalam pada angka 12, Pasal 35 pada angka 13, dan Pasal 36A pada angka 14 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK. 250 Pasal 34 ayat (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR. Pasal 34 ayat (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunanl rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pasal 35 ayat (1) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Pasal 35 ayat (4) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Pasal 36A Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 mulai berlaku untuk tahun anggaran 2025. 6) Berdasarkan ketentuan dalam UU P2SK di atas, persetujuan terhadap RKA OJK tetap dilakukan oleh DPR. Sementara keterlibatan pemerintah untuk menerima penyampaian informasi hasil pembahasan OJK dan DPR. Dalam hal ini tidak terdapat peran Menteri Keuangan untuk menolak atau menyetujui hasil pembahasan tersebut. 7) Perubahan selanjutnya terkait dengan kaitan anggaran OJK dengan APBN. UU OJK sebelumnya tidak mengatur bahwa anggaran OJK merupakan bagian dalam APBN. Sedangkan Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK mengatur anggaran OJK merupakan bagian dari APBN dan pungutan 251 OJK merupakan bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 34 ayat (2) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, anggaran OJK secara tegas dinyatakan merupakan bagian dari APBN. Meskipun penempatan anggaran OJK dalam APBN secara khusus ditempatkan pada Bagian Anggaran Bendaraha Umum Negara, tidak bercampur dengan anggaran Kementerian lain. Hal tersebut juga berlaku bagi DPR, MPR dan BPK yang masuk ke dalam anggaran BUN. 9) Perubahan selanjutnya terkait dengan keterlibatan pemerintah c.q Menteri Keuangan dalam RKA OJK sebagai konsekuensi logis dari pengaturan anggaran OJK sebagai bagian dalam APBN dan pungutan sebagai bagian dari PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK. Pasal 36B Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36A diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 37 ayat (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan: a. hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 252 ayat (1) dan untuk meningkatkan kualitas layanan; dan b. dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 37 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata kelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Penerimaan lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari sanksi administratif. Pungutan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan Pajak. 10) Selanjutnya Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK mengamanatkan agar RKA OJK dan Pungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP 41/2024). 11) Bahwa kedudukan RKA OJK sebagai bagian dari APBN juga ditegaskan dalam Pasal 4 PP 41/2024. Selanjutnya, terkait APBN, untuk anggaran OJK dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP 41/2024. Adapun tata cara koordinasi tersebut kemudian didelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN. Pasal 5 ayat (2) Dalam rangka menyusun RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan 253 Komisioner melakukan koordinasi dengan Menteri pada awal tahun perencanaan mengenai: a. gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana untuk tahun yang direncanakan; dan b. gambaran umum rencana kerja, prakiraan kebutuhan anggaran, dan prakiraan sumber dana, untuk 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun yang direncanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Menteri. 12) Berdasarkan ketentuan di atas, peran pemerintah c.q Menteri Keuangan dalam anggaran OJK sejak tahap sebelum pembahasan dengan DPR (penyusunan anggaran) dan setelah dibahas dengan DPR (untuk penyusunan RUU APBN). 13) Selanjutnya, peran Kementerian Keuangan juga terdapat pada tahap pengelolaan pungutan dimana OJK menyusun laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PP 41/2024. Pasal 39 ayat (1) PP 41/2024 Selain menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan laporan kinerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola menyusun laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan laporan penerimaan negara bukan pajak terutang. 14) Namun demikian terdapat kekhususan pengelolaan PNBP pungutan OJK dengan PNBP pada umumnya, yaitu PNBP pungutan OJK tidak masuk ke dalam kas negara melainkan tetap ada pada kas OJK. Selain itu pengelolaan PNBP 254 diserahkan sepenuhnya kepada OJK sebagai mitra instansi pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP 41/2024. Pasal 20 PP 41/2024 Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkelolakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pasal 25 PP 41/2024 Pungutan dan penerimaan lainnya disetor ke rekening Otoritas Jasa Keuangan. 15) Dengan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, diharapkan tidak terdapat perubahan proses bisnis terkait pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang telah berjalan oleh Otoritas Jasa Keuangan (vide Alinea 4 Penjelasan Umum PP 41/2024). 16) Selanjutnya OJK juga memerlukan persetujuan Menteri Keuangan untuk memperoleh tambahan anggaran dalam rangka selain pengembangan yang diberikan dalam bentuk Rupiah Murni sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) PP 41/2024. Pasal 33 ayat (2) PP 41/2024 Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan Rupiah Murni untuk selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan Menteri. 17) Selanjutnya perbedaan skema anggaran OJK sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK terdapat pada pengaturan mengenai standar biaya dan operasional, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi. Sebelum berlakunya UU P2SK hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner (vide Pasal 35 ayat (4) UU OJK). Sesudah berlakunya UU P2SK diatur dalam Peraturan Pemerintah 255 yang penyusunannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR (vide Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 8 angka 13 UU P2SK). Pasal 35 ayat (4) UU OJK Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner. Pasal 35 ayat (3) UU P2SK Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi. Pasal 35 ayat (4) UU P2SK Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. 18) Berdasarkan uraian atas ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas, OJK berpandangan bahwa mekanisme check and balances dalam pengelolaan anggaran telah berjalan sejak keberadaan UU OJK, antara lain dengan persetujuan DPR dalam RKA, peran BPK sebagai auditor negara, internal auditor dan pelaporan sebagai perwujudan transparansi. Dalam UU P2SK check and balance tersebut dipertebal melalui peran Badan Supervisi OJK. Selanjutnya diperlukan pemahaman bersama dan komitmen untuk menentukan sejauh mana OJK dapat mengelola sendiri penggunaan anggaran yang diperoleh OJK dari pungutan di sektor jasa keuangan. Menjadi penting adanya kriteria dan norma yang lebih menjamin independensi OJK dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai standar biaya, proses pengadaan dan remunerasi OJK, sehingga OJK 256 dapat menjalankan fungsi dengan baik seluruh amanat yang semakin luas diberikan undang-undang. Amanat yang semakin luas tersebut yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya dan memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat (vide Pasal 5 UU OJK) serta untuk mewujudkan salah satu tujuan penting OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. B. Financial Services Assessment Program (FSAP) Sebagai Best Practice secara Internasional bagi Otoritas Pengawas Sektor Keuangan di Seluruh Dunia 1) Berkenaan dengan aspek independensi, izinkan kami menyampaikan pandangan FSAP yang mencerminkan penilaian atas praktik secara internasional. Tingkat independensi OJK dinilai bukan hanya atas ketentuan hukum di Indonesia, namun juga konteks standar pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan secara global, mengingat sistem jasa keuangan di Indonesia juga terhubung dengan sistem keuangan secara global. 2) Basel Core Principles merupakan salah satu standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). BCBS adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlements yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Basel Core Principles merupakan referensi dasar pengawasan perbankan yang efektif dan diterapkan oleh seluruh negara dalam mewujudkan pengawasan bank yang efektif. Basel Core Principles memuat 29 (dua puluh sembilan) prinsip yang antara lain terkait dengan prinsip independensi, akuntabilitas, sumber daya, dan perlindungan 257 hukum bagi pengawas (independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors). 3) Adapun prinsip independensi OJK sebagai lembaga pengawas perbankan dalam Basel Core Principle dinilai sebagai hal yang esensial bagi lembaga pengatur dan pengawas bank untuk dapat melakukan fungsinya secara efektif. Independensi tersebut mencakup anggaran yang tidak mengurangi otonomi dan independensi secara operasional. Adapun kutipan utuh Prinsip Independensi yang diatur dalam Basel Core Principle dalam Principle 2 - Independence sebagai berikut: Principle 2 – Independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors 40.6 Principle 2:[4] The supervisor possesses operational independence, transparent processes, sound governance, budgetary processes that do not undermine autonomy, and adequate resources, and is accountable for the discharge of its duties and use of its resources. The legal framework for banking supervision includes legal protection for the supervisor. 40.7 Essential criteria: “(1) The operational independence, accountability and governance of the supervisor are prescribed in legislation and publicly disclosed. There is no government or industry interference that compromises the operational independence of the supervisor. The supervisor has full discretion to set prudential policy and take any supervisory actions or decisions on banks under its supervision. (2) The process for the appointment and removal of the head(s) of the supervisory 258 authority and members of its governing body is transparent. The head(s) of the supervisory authority is (are) appointed for a minimum term and is (are) removed from office during their term only for reasons specified in law or if they are not physically or mentally capable of carrying out the role or have been found guilty of misconduct. The reason(s) for removal is (are) publicly disclosed. (3) The supervisor publishes its objectives and is accountable through a transparent framework for the discharge of its duties in relation to those objectives. The supervisor regularly communicates its supervisory priorities publicly. (4) The supervisor has effective internal governance and communication processes that enable timely supervisory decisions to be taken at a level appropriate to the significance of the issue and expedited procedures in the case of an emergency. The allocation of responsibilities within the organisation as well as the delegation of authority for particular tasks or decisions are clearly defined. Supervisory processes include internal checks and balances to support effective decision-making and accountability. The governing body is structured to avoid any real or perceived conflicts of interest. (5) The supervisor and its staff have credibility based on their professionalism and integrity. There are rules on how to avoid 259 conflicts of interest and on the appropriate use of information obtained through work, with sanctions in place if these are not followed. (6) The supervisor has adequate resources for the conduct of effective supervision and oversight. It is financed in a manner that does not undermine its autonomy or operational independence. This includes: (a) a budget that provides for staff in sufficient numbers and with skills commensurate with the risk profile and systemic importance of the banks supervised; (b) salary scales that allow it to attract and retain qualified staff; (c) the ability to commission external experts with the necessary professional skills and independence to conduct supervisory tasks subject to the necessary confidentiality restrictions; (d) a budget and programme for the regular training of staff; (e) a technology budget sufficient to equip its staff with the tools needed to supervise the banking industry and assess individual banks; and (f) a travel budget that allows appropriate on-site work, effective cross-border cooperation and participation in domestic and international meetings of significant relevance (eg supervisory colleges). 260 (7) As part of their annual resource planning exercise, supervisors regularly take stock of existing staff skills and projected requirements/needs over the short and medium term, considering relevant emerging risks and practices as well as supervisory developments. Supervisors review and implement measures to bridge any gaps in numbers and/or skillsets identified. (8) In determining supervisory programmes and allocating resources, supervisors consider the risk profile and systemic importance of individual banks and the different risk mitigation approaches available. (9) Laws provide protection to the supervisor and its staff against lawsuits for actions taken and/or omissions made while discharging their duties in good faith. The supervisor and its staff are adequately protected against the costs of defending their actions and/or omissions made while discharging their duties in good faith.” (Halaman 21 s.d. halaman 23 Core Principles for effective banking supervision) 4) Untuk menilai pemenuhan Basel Core Principles, dilakukan melalui mekanisme Financial Sector Assesment Program (FSAP) yang merupakan suatu joint program yang dikembangkan oleh World Bank dan IMF sebagai lesson learned dari krisis keuangan di berbagai negara. Lesson learned tersebut yaitu adanya contagion effect dari kondisi kesehatan dan fungsi sektor keuangan yang berimbas pada kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. Tujuan lain 261 FSAP juga sebagai mekanisme untuk menilai stabilitas dan perkembangan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif, khususnya potensi risiko sistemik (systemic risk) dan interkoneksitas (interconnectedness) antar sektor. 5) FSAP dapat memprediksi atau mencegah krisis keuangan, mengidentifikasi kerentanan utama yang mencegah krisis keuangan sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko secara dini. 6) Bagi Indonesia, pelaksanaan FSAP memiliki beberapa keuntungan strategis: a) FSAP telah membantu mengidentifikasi kerentanan utama sektor jasa keuangan suatu negara yang berpotensi menyebabkan krisis. Hal ini mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintah serta Otoritas di suatu negara dalam rangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta formulasi kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi krisis. b) Penerbitan hasil FSAP suatu negara dalam website IMF dan World Bank dapat meningkatkan pemahaman atas kondisi sektor jasa keuangan negara tersebut oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat baik di level domestik maupun internasional terhadap sektor jasa keuangan negara sehingga investasi meningkat termasuk capital inflow serta memberikan kemudahan bagi industri jasa keuangan negara tersebut untuk bertransaksi dengan pihak luar negeri dan pengembangan bisnis ke luar negeri. 7) Dalam kaitan dengan anggaran, OJK terdapat hasil assessment FSAP yang secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa Indonesia tidak memenuhi standar internasional terkait otonomi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena: a) anggaran OJK sebagai bagian dari APBN; 262 b) tidak ada ketentuan yang secara eksplisit dalam UU P2SK mengenai ketiadaan kendali Kementerian Keuangan terhadap anggaran OJK; c) Indonesia dianggap tidak memenuhi standar internasional terkait otonomi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan; dan d) tidak ada ketentuan yang secara eksplisit dalam UU P2SK mengenai tidak adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengurangi anggaran OJK. Adapun kutipan hasil assessment FSAP terhadap Indonesia tersebut sebagai berikut: “The elucidation of Article 34 of the (Financial Services Omnibus Law) 2023 (FSOL) states that the use of the state budget does not reduce the independence of OJK in carrying out its functions, duties, and authorities. FSOL 2023 has introduced numerous safeguards: ● the levies will be deposited directly into OJK’s account (not the Ministry of Finance account); ● levies are not spent until the end of the fiscal year can be used by OJK in the following fiscal year; ● levies collected and deposited into OJK’s account can be directly used to fund OJK’s activities as determined in OJK’s budget plan; and ● OJK’s budget is discussed by the OJK with the House of Representatives and the budget based on the results of these discussions is submitted to the Ministry of Finance.” … the law has not explicitly indicated that the Ministry of Finance having no control over the OJK budget or the power to reduce or cut this budget. The Law states that general Government Regulation is applied regarding the OJK budget. Despite the OJK budget being discussed in the House of Representatives, ultimate responsibility for it still 263 rests with the Ministry of Finance. The integration of OJK’s budget into the State Budget may not provide OJK with sufficient budgetary flexibility to effectively perform its functions, particularly prudential banking supervision vital for financial stability, in a sufficiently autonomous manner. (hal 41 FSAP 2024)”. 8) Dalam laporan FSAP tahun 2024, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK yang mengatur anggaran OJK sebagai bagian APBN dinilai sebagai risiko terhadap independensi OJK. Oleh karena itu keterlibatan pemerintah terhadap anggaran OJK harus sedemikian dibatasi dan tidak dapat mengurangi atau mempengaruhi operasional OJK. 9) Bahwa keberadaan anggaran OJK sebagai bagian dari APBN serta tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit dalam UU P2SK mengenai ketiadaan kendali Kementerian Keuangan terhadap anggaran OJK maupun kewenangan untuk tidak mengurangi anggaran OJK, merupakan isu krusial yang menjadi perhatian dalam laporan FSAP sehingga Indonesia dianggap tidak memenuhi standar internasional terkait otonomi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan kutipan dalam laporan FSAP sebagai berikut (vide halaman 41 FSAP 2024). Additionally, OJK in implementing the FSOL 2023 mandates and conducting effective supervision of the financial sector, particularly the banking sector, requires a significantly larger budget. The FSOL 2023 introduced several new responsibilities for the OJK and strengthened its powers, such as for banks’ recovery, mergers and acquisitions, investigation, consumer protection, etc. There is potential risk associated with relying on the Government, which could result in the prioritization of national interests over the safety and 264 soundness mandate, which potentially could undermine the autonomy of OJK.” 10) Implikasi bagi Indonesia dengan adanya pernyataan tidak memenuhi prinsip tersebut (Materially Non-Compliant/MNC) dalam pandangan OJK dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat baik di level domestik maupun internasional pada sektor jasa keuangan di Indonesia sehingga berpotensi sebagai hal yang diperhitungkan secara negatif dalam kaitan tingkat investasi domestik dan global termasuk capital inflow ke Indonesia. C. Kekhususan Pengaturan RKA OJK dalam PP 41/2024 1) Sebagai pelaksanaan dari pengaturan RKA dan Pungutan OJK dalam UU P2SK, Pemerintah menerbitkan PP 41/2024 yang memuat beberapa kekhususan terkait dengan pungutan antara lain: a) OJK sebagai Mitra Instansi Pengelola penerimaan negara bukan pajak berwenang untuk mengelola pungutan dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak (vide Pasal 20 PP 41/2024) Di satu sisi, PP 41/2024 menyerahkan pengelolaan PNBP pungutan kepada OJK namun di sisi lain pengelolaan tersebut terikat pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Dalam kaitan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai PNBP, PP 41/2024 belum cukup memadai untuk disebutkan sebagai ketentuan “PNBP khusus bagi OJK”. Kekhususan PNBP bagi OJK perlu diperkuat dalam suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undang lainnya yang secara eksplisit mengatur kekhususan tersebut. b) Penyesuaian penetapan besaran Pungutan sampai dengan 0% untuk Pihak yang sedang mengalami 265 kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 PP 41/2024); OJK dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran pungutan yang dikenakan terhadap pelaku usaha jasa keuangan hanya setelah Menteri Keuangan menyetujui penyesuaian tersebut. c) Pengajuan Rupiah Murni untuk kebutuhan anggaran OJK dalam rangka selain pengembangan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan (vide Pasal 33 ayat (2) PP 41/2024); Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam APBN yang tidak berasal dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman / hibah luar negeri, pinjaman / hibah dalam negeri, hibah langsung, dan surat berharga syariah negara berbasis proyek (vide Pasal angka 9 PP 41/2024). Oleh karena itu, dalam hal OJK mengajukan penambahan kebutuhan anggaran maka persetujuannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan. d) Pungutan dan penerimaan lainnya disetor ke rekening OJK, yang tata cara mengenai pengelolaan rekening dan penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 25 ayat (2) PP 41/2024). Adapun yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam jenis dan hirarki yang diatur dalam UU P3. 2) Bahwa kekhususan OJK yang telah diatur dalam PP 41/2024 tersebut dalam hal tertentu masih memerlukan persetujuan Menteri Keuangan dan perlu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain, seperti Peraturan 266 Menteri Keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi keleluasaan anggaran bagi OJK untuk secara efektif dapat menjalankan fungsinya dan dapat mempengaruhi penilaian Basel Core Principles For Effective Banking Supervision terkait prinsip independensi, sebagaimana diuraikan tersebut pada bagian B. Financial Services Assessment Program (FSAP) Sebagai Best Practice secara Internasional bagi Otoritas Pengawas Sektor Keuangan di Seluruh Dunia, yang telah diuraikan sebelumnya. 3. Penempatan Dana LPS pada Bank Merupakan Buffer Untuk Menjaga Kepentingan Publik 1) Penempatan dana LPS pada bank pada dasarnya merupakan buffer untuk menjaga kepentingan publik termasuk nasabah penyimpan dana, dari risiko kegagalan bank yang dapat memicu gangguan stabilitas sistem keuangan. 2) Risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dapat diilustrasikan sebagai berikut: a) Berdasarkan laporan keuangan publikasi salah satu bank selain bank sistemik per Desember 2023, tercatat aset sebesar Rp141,49 Triliun memiliki jumlah dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp116,59 Triliun. Sementara itu berdasarkan laporan keuangan publikasi salah satu bank sistemik per Desember 2023 memiliki aset sebesar Rp1.835,24 Triliun memiliki jumlah DPK sebesar 1.352,68 Triliun. b) Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia per Desember 2023, total dana pihak ketiga di seluruh bank umum di Indonesia sebesar Rp8.457,93 Triliun, Dari ilustrasi tersebut, apabila satu bank umum dinyatakan sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR) dan diserahkan kepada LPS, maka terdapat risiko penjaminan LPS terhadap dana masyarakat dan risiko kegagalan penempatan aset bank (termasuk kredit) yang dapat mengeskalasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan sangat signifikan. 267 3) Sebagai front line dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK mengatur dan menetapkan status pengawasan bank yang terdiri atas: a) bank dalam pengawasan normal; b) bank dalam penyehatan; dan c) bank dalam resolusi, yang diberitahukan secara tertulis kepada Bank, LPS, dan BI. 4) Selain menetapkan status pengawasan bank, OJK menetapkan Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan BI dan LPS (vide Pasal 17 dalam Pasal 276 pada angka 3 UU P2SK). Penetapan Bank Sistemik berdasarkan ukuran bank (size), kompleksitas kegiatan usaha (complexity), dan keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness). Adapun yang dimaksud dengan Bank Sistemik yaitu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 5) Bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik wajib membentuk capital surcharge sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh OJK, dan harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama. 6) Adapun keharusan pemenuhan modal berupa capital surcharge merupakan tanggung jawab bank yang sepenuhnya bersumber dari dana pemegang saham pengendali/pemegang saham pengendali terakhir. 7) Bank Sistemik juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Pemulihan (recovery plan) yang memuat opsi pemulihan (recovery option) yaitu pilihan tindakan bank untuk mencegah, memulihkan, maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usahanya (viability). 8) Opsi pemulihan didasarkan atas indikator yang mewakili dan mengidentifikasi kerentanan utama (key vulnerabilities) terkait 268 permasalahan keuangan yang dihadapi bank, apakah itu permodalan, likuiditas, profitabilitas, dan/atau kualitas aset. 9) Berkaitan dengan permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan penempatan dana oleh LPS, merupakan salah satu opsi pemulihan permasalahan likuiditas bank. 10) Opsi utama bagi Bank Sistemik maupun Bank Selain Bank Sistemik (BSBS) yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJP/PLJPS). 11) Bahwa PLJP/PLJPS dan penempatan dana oleh LPS tidak tumpang tindih karena merupakan 2 (dua) opsi pemulihan permasalahan likuiditas yang tidak dilakukan secara bersamaan. 12) Bank sebagai calon penerima PLJP/PLJPS dinilai oleh OJK. Penilaian tersebut mencakup penilaian pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik maupun BSBS. Sementara itu BI bersama OJK melakukan penilaian pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas. 13) Opsi penempatan dana oleh LPS merupakan mekanisme baru yang disediakan oleh negara dalam merespon pemulihan ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP LPS). 14) Mekanisme penempatan dana oleh LPS dilakukan untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (forward looking) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (vide Penjelasan Umum PP LPS). 15) Opsi penempatan dana oleh LPS kemudian diperkuat dengan UU P2SK yaitu pada pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil dan juga pada bagian lain dalam Pasal 276 angka 3 dalam Pasal 16C ayat (3) dan Pasal 276 angka 24 dalam Pasal 30 UU P2SK. Sementara itu 269 penguatan dalam UU P2SK yang terkait dengan pengawasan bank, antara lain: a) Memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta koordinasi sesuai dengan kewenangan antar lembaga. b) Memperkuat pengaturan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat. 16) Bahwa untuk melaksanakan penguatan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) yang mengatur mengenai tindak lanjut pengawasan bank umum, termasuk Bank Sistemik. Sedangkan terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR), OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (POJK 28/2023). 17) Bahwa dalam POJK 5/2024 terdapat tiga opsi Rencana Pemulihan bank, di dalam salah satu opsi tersebut terdapat opsi untuk pengajuan penempatan dana kepada LPS dalam hal memenuhi persyaratan. Dengan kata lain penempatan dana bank oleh LPS hanya merupakan salah satu upaya pemulihan berdasarkan penilaian OJK. 18) Bahwa opsi pemulihan tersebut ditentukan setelah OJK menganalisis permasalahan utama bank, sebagai berikut: a) Pemulihan untuk permasalahan permodalan yaitu (i) PSP atau PSPT melakukan penambahan modal bank; (ii) Mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal bank yang merupakan kewajiban PSP dan/atau PSPT dan/atau mengikutsertakan pihak lain; (iii) Penambahan modal bank yang mengikutsertakan pihak lain, baik dalam bentuk penerbitan salah melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum (private placement). 270 b) Pemulihan untuk permasalahan likuiditas, opsi pemulihan, yaitu (i) Pengajuan PLJP/PLJPS kepada BI; (ii) Pengajuan permintaan penempatan dana kepada LPS; dan/atau (iii) Opsi pemulihan lain. c) Pemulihan untuk permasalahan rentabilitas yaitu: (i) program efisiensi biaya; (ii) penjualan aset tetap; dan/atau (iii) opsi pemulihan lain. d) Pemulihan untuk permasalahan kualitas aset yaitu: (i) restrukturisasi kredit; (ii) hapus buku aset produktif; dan/atau (iii) opsi pemenuhan lain. 19) Dengan demikian permintaan OJK sebagai dasar penempatan dana LPS pada bank bertujuan agar rencana aksi pemulihan bank dapat berjalan efektif, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga. 20) Bahwa apabila ketentuan mengenai penempatan dana LPS pada bank yang diuji materilkan dikabulkan, maka opsi untuk penyehatan bank semakin terbatas, sehingga risiko suatu bank dinyatakan sebagai bank dalam resolusi semakin besar. Demikian pula semakin besar risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. 21) Bahwa dampak bank dalam resolusi terhadap stabilitas sistem keuangan akan semakin besar dalam hal bank tersebut merupakan Bank Sistemik mengingat interconnectedness bank yang sangat tinggi terhadap sektor jasa keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. III. PERMOHONAN MENGENAI AMAR PUTUSAN Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK sebagai Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, memutus, permohonan uji materiil a quo memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan OJK sebagai Pihak Terkait; 2. Menyatakan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK tidak bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 271 Terhadap pengujian pasal-pasal lainnya dalam Permohonan a quo, OJK menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dalam pengujian UU P2SK terhadap UUD 1945. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Keterangan Tambahan OJK I. KETERKAITAN SISTEM KEUANGAN INDONESIA DENGAN SISTEM KEUANGAN GLOBAL 1. Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai manfaat keikutsertaan Indonesia dalam sistem keuangan global khususnya bagi sektor jasa keuangan dapat kami sampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang ekonominya sedang berkembang, memerlukan dukungan sistem keuangan global. 2. Keikutsertaan tersebut bertujuan agar Indonesia mendapatkan dukungan sumber daya, informasi, dan praktik terbaik (best practices) yang dapat membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan nasional (vide Pertimbangan Huruf A Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional dan Percepatan Keanggotan Indonesia Dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization For Economic Co-Operation and Development). 3. Bagi sektor perbankan terdapat 2 (dua) alasan utama keikutsertaan Indonesia pada sistem keuangan global, yaitu: a. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) Sistem perbankan Indonesia memanfaatkan penggunaan sistem pembayaran melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) untuk dapat melakukan transfer dana lintas negara. SWIFT adalah organisasi yang mengelola jaringan komunikasi global untuk transaksi keuangan internasional. Jaringan komunikasi yang dikelola oleh SWIFT merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan transaksi keuangan antar negara karena setiap bank yang menjadi anggota SWIFT diberikan kode yang 272 berfungsi untuk memverifikasi identitas bank dan memastikan bahwa dana diterima oleh pihak yang benar. Dengan memanfaatkan jaringan SWIFT, baik individu maupun organisasi bisnis dapat melakukan pembayaran elektronik maupun kartu kepada konsumen maupun kepada pemasoknya/rekan bisnisnya. b. Perputaran Modal Asing Dalam Bentuk Investasi Perputaran modal asing dalam bentuk investasi juga menyebabkan sebagian besar dari bank yang ada di Indonesia merupakan bagian dari grup perbankan Internasional. Saat ini, terdapat 7 (tujuh) Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN). KCBLN tersebut tunduk pada ketentuan hukum perbankan di Indonesia jika melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sebagai timbal balik dari hal tersebut, Indonesia juga memiliki 18 (delapan belas) kantor cabang bank di luar negeri sehingga dalam operasionalnya tunduk pada ketentuan perbankan di luar negeri. 4. Interconnectedness antara perbankan nasional dan sistem keuangan global, sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui penanaman modal maupun pinjaman luar negeri. Di samping itu, peran perbankan nasional dan hubungannya dengan perbankan global juga mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor riil (ekspor-impor) yang transaksinya dilakukan melalui perbankan. Interconnectedness tersebut menggunakan SWIFT sebagai sistem transaksi nilai tukar. 5. Untuk tergabung dalam sistem keuangan global dan dapat diterima dengan baik oleh komunitas perbankan internasional, diperlukan standar yang dapat menilai kualitas sistem keuangan nasional serta dapat dikomparasikan dengan sistem keuangan negara lain. Standar internasional yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia yaitu Basel Core Principle, yang juga merupakan international best practices [Komitmen untuk menerapkan standar dan best practice internasional menguat setelah Indonesia tergabung sebagai anggota dari G-20. Pada KTT yang di adakan di Los Cabos pada Juni 2012, para pemimpin negara G-20 mendukung kerja Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 273 dalam memantau implementasi global standarnya, dan mendesak yurisdiksi untuk memenuhi komitmen mereka]. 6. Beberapa manfaat dan urgensi implementasi standar dan best practices internasional antara lain: a. Stabilitas keuangan nasional dan global: Penerapan standar dan best practices international dapat mendukung upaya penguatan stabilitas keuangan nasional dan global. Misalnya, penerapan standar manajemen risiko dan tata kelola yang baik diharapkan dapat menciptakan industri keuangan yang beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian. Sejak krisis 1997-1998, pengaturan dan pengawasan perbankan telah banyak mengadopsi standar internasional yang lebih rigid. Konsistensi dengan standar internasional diperlukan untuk menghindari regulatory arbitrage antar negara. Regulatory arbitrage adalah pemanfaatan yurisdiksi negara dengan pengaturan yang lebih longgar untuk menghindari pengaturan yang lebih ketat di negara lain untuk kepentingan bisnis perusahaan. Regulatory arbitrage dapat berpotensi menimbulkan instabilitas pada negara yang menerapkan peraturan prudensial yang lebih longgar yang dapat berdampak pada negara lain. Selain itu, Basel Core Principle dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara komprehensif dan lebih dini. b. Integrasi ke dalam sistem keuangan global: Penerapan standar internasional yang konsisten dapat mempermudah ekspansi bisnis ke negara lain karena telah menerapkan standar yang sama. Selain itu, konsistensi penerapan standar bermanfaat dalam negosiasi kerja sama internasional agar komitmen yang disepakati dibangun dalam posisi yang setara dan memberi manfaat bagi masing-masing negara. c. Peningkatan daya saing: Penerapan standar internasional dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inovasi dalam industri jasa keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan penempatan investasi di Indonesia yang dinilai memenuhi standar internasional. 274 7. Dengan penerapan Basel Core Principle sebagai international best practices dalam pandangan OJK perbankan Indonesia akan semakin setara dengan perbankan global agar mampu berinteraksi dengan baik dan mendapat manfaat dari sistem keuangan global untuk menghadapi berbagai tantangan di tingkat nasional maupun global. 8. Basel Core Principles memuat standar minimum pengaturan dan pengawasan prinsip kehati-hatian yang baik bagi perbankan. Prinsip ini berlaku secara universal bagi sistem perbankan secara global dan spektrum bank yang luas. 9. Indonesia, sebagai salah satu dari negara yang dikategorikan oleh IMF sebagai SIFS (Systemically Important Financial Sector) serta merupakan anggota G20, berkomitmen untuk menjalankan FSAP (Financial Sector Assessment Program) sebagai cara mengukur stabilitas serta kesehatan sektor keuangan suatu negara melalui assessment komprehensif oleh IMF dan World Bank, dalam periode 5 tahun sekali. 10. Komitmen Indonesia untuk mengikuti FSAP ditegaskan pula dalam Deklarasi Washington tahun 2008: “... each country or region pledges to review and report on the structure and principles of its regulatory system to ensure it is compatible with a modern and increasingly globalized financial system. To this end, all G20 members commit to undertake a Financial Sector Assesment Program (FSAP) report and support the transparent assesment of countries’ national regulatory system.” 11. Menurut pandangan OJK, hal-hal di atas dilaksanakan dengan tetap sejalan dengan visi Indonesia Emas Tahun 2045, dari aspek sebagai berikut (vide Halaman 61-64 Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045): a. Mandiri yaitu Indonesia mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain); b. Aman yaitu Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, kepercayaan, agama, dan politik maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan 275 yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif); dan c. Berkelanjutan yaitu Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. 12. Terkait dengan FSAP, dapat kami sampaikan bahwa sebelum adanya UU P2SK, tidak terdapat komentar dalam uraian assessment FSAP yang mempersoalkan independensi OJK dalam kaitannya dengan anggaran OJK. Dengan kata lain, FSAP tidak memiliki catatan khusus terhadap independensi OJK dalam menjalankan fungsinya secara efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 13. Namun demikian dengan adanya UU P2SK, hasil assessment FSAP terhadap Indonesia pada tahun 2024 menyatakan bahwa Indonesia dinilai tidak memenuhi standar internasional (Materially Non-Compliant). Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK yang mengatur anggaran OJK sebagai bagian dari APBN. Ketentuan tersebut dinilai sebagai risiko terhadap independensi OJK dan kemunduran (backward) dari sifat independensi OJK yang telah diatur sebelumnya. 14. Bagi Indonesia, implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip Independensi dalam assesment FSAP 2024 menjadikan Indonesia mendapatkan predikat Materially Non-Compliant. Penilaian Materially Non-Compliant [Monetary and Exchange Department IMF. Experience with Basel Core Principle Assessments. April 2000. https://www.imf.org/external/np/mae/bcore/exp.htm] artinya regulasi dan/atau praktik di Indonesia memiliki kelemahan sehingga menimbulkan keraguan terkait kemampuan OJK untuk mencapai kepatuhan terhadap prinsip independensi sesuai standar internasional. 15. Berdasarkan studi yang ada, semakin baik suatu negara memenuhi Basel Core Principle khususnya Principle 2 – Independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors, maka bank pada negara tersebut cenderung tumbuh secara kuat [International Monetary Fund 276 Working Paper: Good Supervision: Lessons From The Field, Tobias Adrian, Marina Moretti, Ana Carvalho, Hee Kyong Chon, Katharine Seal, Fabiana Melo, and Jay Surti (September 2023)]. 16. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. David Llewellyn [Llewellyn, D.T., Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic Issues. Juni 2006. World Bank Seminar: https://letr.org.uk/references/storage/QW6PBIDS/Llewellyn%20- %202005%20%20Institutional%20structure%20of%20financial%20 regulation%20an.pdf] (Ahli Hukum Perbankan Internasional), dimana independensi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting yang harus melekat pada financial services authority (in casu OJK). Financial services authority perlu memiliki ruang independensi yang baik agar mampu membangun kredibilitas publik dan industri atas kebijakan dan proses pengawasan yang dilakukan, mencegah intervensi politik yang mungkin digunakan untuk tujuan non-regulasi, seperti mengarahkan kredit ke sektor tertentu atau mendapatkan keuntungan politik jangka pendek, serta menjamin konsistensi arah kebijakan dan perlakuan terhadap objek pengawasannya, tanpa terpengaruh oleh perubahan kebijakan atau prioritas politik. Tingkat independensi tersebut dinilai baik dalam hal financial services authority mampu secara independen menyusun regulasi dan menyelesaikan berbagai persoalan dan isu-isu yang muncul termasuk penegakan hukum, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar atau campur tangan dari politik, pemerintah maupun industri yang lebih sering mempertimbangkan kepentingan jangka pendek (Llewellyn, 2006, hal. 9, 39-41). 17. Sebagai gambaran, berdasarkan pengalaman krisis keuangan/ekonomi sebelumnya, gangguan terhadap independensi financial services authority dapat berdampak pada krisis yang terjadi di Asia dan Amerika Latin (Quintyn dan Taylor, 2002, hal. 3, 6, 7) [https://www.semanticscholar.org/paper/Regulatory-and-Supervisory- Independence-and-Quintyn- Taylor/d681fc58e3a8c289ff010787a63bdd92d787f534]. Campur tangan politik pada pengaturan sektor keuangan memperburuk kondisi krisis. Tekanan politik menghalangi regulator dan pengawas untuk menegakkan 277 peraturan dalam mengambil tindakan terhadap bank bermasalah. Contohnya, pada krisis perbankan di Venezuela (Quintyn dan Taylor, 2002, hal. 3, 7, 33) dimana campur tangan politik membuat regulasi dan pengawasan bank tidak efektif sehingga melemahkan perbankan pada periode menuju krisis. Contoh lainnya, pada krisis Asia 1997-1998, kurangnya independensi menghalangi pengawasan perbankan yang efektif di Korea Selatan dan Jepang. Pengalaman krisis tersebut telah menyadarkan bahwa independensi pengawas perbankan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga integritas otoritas dan kepercayaan masyarakat pada saat krisis, dan dari pengalaman krisis tersebut Jepang dan Korea Selatan termasuk negara-negara yang kemudian mengubah tatanan hukumnya untuk membentuk lembaga pengawas sektor keuangan yang terintegrasi dan independen. 18. Dari sisi pasar investasi, hasil dari assesment FSAP menjadi rujukan bagi lembaga pemeringkat untuk menentukan rating investasi suatu negara. Rating tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan negara tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap pasar investasi dan program pendanaan dari World Bank atau IMF. Selain itu, hasil FSAP dapat berpengaruh terhadap program asistensi (Technical Assistant) dari World Bank atau IMF untuk mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, seperti pemberian pinjaman dan/atau pendanaan. 19. Dalam pandangan OJK, keterkaitan sistem keuangan nasional dengan sistem keuangan global serta pemenuhan standar internasional di sektor jasa keuangan merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945 khususnya tujuan penyelenggaraan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 20. Bahwa sistem ekonomi di Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. 21. OJK berpandangan bahwa sistem keuangan global tidak menggerus kedaulatan Indonesia sepanjang Indonesia tetap memiliki kedaulatan untuk memilih sistem keuangan yang sesuai dengan kepentingan nasional. 278 22. Dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan rekomendasi FSAP sebagai bagian dari menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. 23. Rekomendasi FSAP walaupun tidak mengikat tetapi bermanfaat memperkuat pengaturan dan pengawasan perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan mengimplementasikan standar dan best practices internasional secara konsisten. Implementasi rekomendasi FSAP juga memperkuat persepsi pasar keuangan global, menjaga kepercayaan investor, menjaga stabilitas sektor perbankan, mencegah risiko terhadap krisis keuangan, menjaga reputasi dan integrasi perbankan Indonesia, meningkatkan akses yang besar terhadap sistem keuangan global, mengantisipasi diversifikasi risiko, dan potensi naiknya biaya pinjaman dari komunitas internasional. 24. FSAP tidak mengevaluasi kesehatan lembaga keuangan secara individu. FSAP melakukan assessment sektor keuangan dengan mengidentifikasi kerentanan utama yang bisa memicu krisis keuangan. Identifikasi yang lebih dini atas potensi kerentanan di sektor jasa keuangan akan meningkatkan kemampuan untuk memitigasi risiko secara lebih baik sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan industri jasa keuangan dapat optimal menopang pertumbuhan ekonomi. 25. Hasil assesment FSAP justru diperlukan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan kedaulatan Indonesia, untuk mempertahankan kepentingan nasional di sektor jasa keuangan, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: a. Hasil penilaian dan Rekomendasi: Hasil penilaian FSAP memberikan gambaran mengenai keselarasan kebijakan dan praktik pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan. Dalam hal terdapat deviasi, asesor akan menyatakan deviasi tersebut dan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki deviasi ataupun mengurangi potensi risiko yang terdeteksi. Dalam proses assessment, negara-negara dapat memberikan masukan dan bernegosiasi mengenai draf rekomendasi, terutama agar rekomendasi sesuai dengan konteks Indonesia. 279 b. Fokus pada Stabilitas dan Ketahanan: FSAP bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan. Tujuan dari kebijakan ini bukanlah untuk menerapkan kontrol eksternal, namun untuk menyediakan alat dan kerangka kerja yang dapat memperkuat regulasi keuangan dalam negeri, yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan nasional. c. Keahlian Teknis: Penilaian dilakukan oleh para ahli teknis yang memberikan wawasan berdasarkan international best practices. Keahlian ini dapat mendukung untuk meningkatkan kerangka peraturan sektor keuangan di Indonesia tanpa melemahkan kewenangan suatu otoritas (in casu OJK). d. Kepemilikan Nasional: Proses penilaian menekankan kepentingan dan kolaborasi di lingkup nasional, dimana dalam proses FSAP biasanya melibatkan pemangku kepentingan di dalam negeri untuk memastikan bahwa setiap reformasi selaras dengan prioritas nasional dan kerangka hukum. e. Kedaulatan dalam Implementasi: Meskipun rekomendasi mungkin menyarankan perubahan pada kerangka hukum, implementasi perubahan ini tetap sepenuhnya berada dalam lingkup pemerintahan dan proses legislatif negara tersebut, dengan tetap menjaga kedaulatannya. Dalam hal ini, Indonesia masih mempunyai ruang diskresi untuk menilai rekomendasi mana yang merupakan paling sesuai (best fit) untuk sektor jasa keuangan Indonesia. Paling sesuai bagi OJK berarti bahwa OJK dalam menerapkan standar internasional, OJK telah memperhatikan kompleksitas, tingkat risiko, dan perkembangan sistem keuangan, serta kepentingan nasional. f. Transparansi dan Keterlibatan: Dalam pelaksanaan FSAP senantiasa melibatkan konsultasi pemangku kepentingan dalam negeri, yang dapat mendorong transparansi dan inklusivitas yang akan tetap dapat membawa kepentingan nasional dalam assessment sektor keuangan di Indonesia. g. Adaptasi Kerangka Hukum: Indonesia dapat mengadaptasi kerangka hukum Indonesia dengan cara yang selaras dengan konteks 280 ekonomi, budaya, dan politik Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap perubahan sejalan dengan kedaulatan nasional. h. Kolaborasi Internasional: Terlibat dalam FSAP dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan suatu negara untuk berkolaborasi dengan negara lain dan badan internasional, sehingga dapat mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan yang lebih baik tanpa mengorbankan kedaulatan hukum. 26. Perlu ditekankan juga bahwa OJK sebagai anggota Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ikut terlibat dalam proses penyusunan standar internasional sehingga standar tersebut telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia. 27. Berdasarkan pengalaman OJK, salah satu wujud dari kedaulatan Indonesia untuk mengedepankan kepentingan nasional yaitu dengan menyampaikan pendapat pada saat proses pembuatan standar dan pada pertemuan BCBS. Contohnya, BCBS berencana untuk menerapkan positive neutral countercyclical buffer (PCN CCyB), sementara Indonesia selama ini selalu menetapkan besaran buffer tersebut sebesar 0% sehingga adanya peningkatan buffer dapat menyebabkan kontraksi kredit di pasar. Pada pertemuan, OJK menyampaikan bahwa PCN CCyB tidak sejalan dengan marwah dari buffer tersebut yang harus disesuaikan dengan kondisi siklus keuangan di setiap negara. Pada pembahasan terakhir, BCBS akhirnya tidak menerapkan PCN CCyB sebagai suatu standar yang wajib melainkan hanya berupa praktik yang dapat diambil oleh para anggota BCBS sehingga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. 28. Dari pengalaman OJK, hasil penilaian FSAP memang sangat diperlukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun, OJK tetap mengedepankan dan memprioritaskan kepentingan nasional dalam menyusun kebijakan sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. OJK mengedepankan keseimbangan antara manfaat dari integrasi sistem keuangan Indonesia dalam sistem keuangan global, termasuk dalam mengambil keputusan kebijakan di sektor jasa keuangan yang independen. Dengan demikian, menurut pandangan OJK, hasil FSAP walau tidak terkait langsung dengan 281 kedaulatan hukum pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia, namun sangat bermanfaat untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung perekonomian nasional. Selain itu, hasil penilaian FSAP akan menjadi acuan dari lembaga pemeringkat internasional dan organisasi internasional seperti IMF dan World Bank, yang menjadi pertimbangan investor global. 29. Atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan BRICS, dapat kami sampaikan bahwa hal ini merupakan perwujudan kedaulatan Indonesia dalam keikutsertaan Indonesia dalam sistem keuangan global sebagaimana pilihan Indonesia yang bermaksud untuk bergabung dalam Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). 30. Politik luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas aktif mengupayakan agar Indonesia dapat berpartisipasi di berbagai forum internasional, termasuk BRICS. Pada prinsipnya, OJK sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU OJK tentunya mendukung langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut dalam mencapai kepentingan nasional. 31. Sesuai dengan kepentingan nasional, posisi Indonesia sebagai salah satu anggota forum kerjasama baru seperti BRICS, berpotensi membawa manfaat dan perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. BRICS dapat memberikan dampak signifikan terhadap tatanan sistem keuangan global. Adapun dampak signifikan tersebut yaitu: a. Mendorong diversifikasi sumber pendanaan dan investasi, yang berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada sistem keuangan yang didominasi negara barat. b. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota BRICS dapat mengurangi dominasi dolar AS, menciptakan kemungkinan sistem mata uang alternatif yang lebih stabil bagi negara-negara berkembang. 282 c. Mempercepat perdagangan antaranggota BRICS, yang pada gilirannya dapat mengubah dinamika perdagangan global secara keseluruhan. d. Membuka peluang investasi dari negara-negara anggota BRICS, yang berpotensi memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. e. Mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, termasuk fintech dan sistem pembayaran lintas negara. Dengan demikian, jika dikelola dengan baik, keikutsertaan Indonesia pada BRICS tidak hanya dapat mempengaruhi tatanan sistem keuangan global tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor jasa keuangan di Indonesia. 32. BRICS memberikan alternatif forum kerjasama internasional bagi Indonesia. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia khususnya perbankan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sistem transaksi antar negara selain SWIFT. Keanggotaan pada BRICS memberikan Indonesia peluang untuk memperluas akses ke pasar baru dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara berkembang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi serta diversifikasi mitra dagang, demi mengurangi ketergantungan pasar pada negara Barat. BRICS menawarkan potensi besar bagi Indonesia dalam hal perdagangan, investasi, dan pembiayaan infrastruktur. Negara-negara BRICS, terutama Tiongkok dan India, menawarkan pasar yang luas bagi komoditas ekspor Indonesia. 33. Secara umum, dalam pandangan OJK, partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama internasional dan mengikuti standar internasional, membawa manfaat bagi Indonesia, antara lain: a. Peningkatan kualitas regulasi dan pengawasan serta daya saing sektor jasa keuangan: 1) OJK memiliki akses terhadap standar dan international best practices dalam mengatur sektor jasa keuangan, meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan, meningkatkan stabilitas sektor keuangan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi risiko global. 283 2) OJK dapat memastikan bahwa kualitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan Indonesia sesuai dengan standar global sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat bagi lembaga jasa keuangan (LJK), meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan stakeholder internasional. b. Pengakuan stakeholders dan potensi kerja sama internasional: 1) OJK dapat memperoleh pengakuan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari investor dan regulator global, sehingga kredibilitas Indonesia di sektor jasa keuangan internasional meningkat. Selanjutnya, hal ini juga dapat membantu menarik investasi asing dan meningkatkan reputasi Indonesia di pasar global. 2) Forum internasional juga memungkinkan OJK membangun hubungan dan kerja sama dengan regulator dari negara-negara lain. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan yang bersifat global, seperti risiko keuangan lintas batas dan kejahatan finansial internasional. c. Penguatan stabilitas keuangan: Menjaga stabilitas di lembaga jasa keuangan namun juga sistem keuangan secara keseluruhan, Indonesia in casu OJK dapat lebih efektif dalam mengelola risiko sistemik dan memperkuat stabilitas keuangan nasional. d. Akses terhadap informasi, inovasi, dan peningkatan kapasitas: 1) OJK memiliki kesempatan untuk saling berbagi informasi dan strategi tentang penanganan isu-isu tertentu, antara lain digitalisasi, pelindungan konsumen, keuangan berkelanjutan, termasuk mengenai inovasi terkini sektor jasa keuangan, mitigasi risiko dan kebijakan baru yang diterapkan oleh negara lain. 2) OJK juga dapat mendapatkan akses atas expert (tenaga ahli) maupun pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kapasitas tidak hanya bagi regulator namun juga bagi pelaku sektor jasa keuangan. 284 34. Adapun dampak lainnya bagi Indonesia in casu OJK dengan mengikuti beberapa forum kerjasama internasional yaitu dapat menyuarakan posisi Indonesia sehingga penerapan standar internasional dapat mengakomodir kepentingan nasional. Keikutsertaan Indonesia tersebut juga dapat memengaruhi prioritas regulasi nasional jika berpotensi bertentangan dengan kepentingan nasional. 35. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah dimungkinkan bagi Indonesia untuk mengatur sistem keuangan nasional yang berbeda dengan sistem keuangan global serta apa risiko dari pengaturan tersebut? 36. Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk merumuskan regulasi yang paling sesuai dengan kepentingan nasional. Kebebasan tersebut memungkinkan Indonesia melakukan adaptasi standar internasional agar selaras dengan kondisi dan prioritas ekonomi nasional. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam kebijakan nasional dan penerapan standar internasional yang diawasi oleh komunitas global. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat posisinya di pasar global tanpa mengorbankan kedaulatan regulasi nasional. 37. Dengan penerapan standar internasional yang paling sesuai (best fit), Indonesia dapat meminimalisir risiko jika standar pengaturan dan pengawasan nasional mempunyai gap yang signifikan dengan standar internasional. Adapun risiko tersebut antara lain: a. Mengatur sektor keuangan nasional secara berbeda dari standar internasional dapat membuat investor asing melihat Indonesia sebagai negara dengan risiko yang lebih tinggi. Terutama jika pengaturan tersebut terlihat tidak konsisten dengan standar internasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan risiko beban biaya modal bagi pemerintah dan sektor swasta. b. Lembaga pemeringkat internasional umumnya menilai negara berdasarkan kepatuhan terhadap standar internasional, seperti Basel Core Principles untuk perbankan. Penyimpangan dari standar ini 285 dapat berdampak negatif terhadap credit rating Indonesia, yang pada akhirnya bisa meningkatkan biaya pinjaman internasional. c. Standar internasional dirancang untuk mencegah risiko sistemik. Jika Indonesia tidak mematuhi prinsip dasar ini, sektor keuangan akan lebih rentan terhadap krisis. II. PANDANGAN OJK TERHADAP POSISI MENTERI KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN LEMBAGA INDEPENDEN 1. Secara internasional, independensi anggaran (Budgetary Independence) tergantung pada peran lembaga eksekutif atau legislatif dalam menentukan anggaran otoritas pengawasan serta cara penggunaan anggaran tersebut. 2. Otoritas pengawasan semestinya tidak boleh tunduk pada tekanan politik dalam merumuskan anggarannya dan harus memiliki kebebasan untuk mengelola kebutuhan anggarannya. Kebebasan tersebut diperlukan untuk merespon dengan cepat kebutuhan atas peran otoritas yang muncul di sektor jasa keuangan. 3. Jika pendanaan harus berasal dari anggaran pemerintah, anggaran pengawasan harus diusulkan dan dijustifikasi oleh badan itu sendiri, mengikuti kriteria objektif yang terkait dengan perkembangan di pasar. Mekanisme ini pun tetap dengan mengedepankan tata kelola yang baik termasuk check and balance. 4. Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan OJK pada tanggal 28 Oktober 2024, terdapat perubahan fundamental terkait anggaran OJK dalam UU P2SK. Perubahan fundamental tersebut khususnya terkait pihak yang memberi persetujuan, kaitan anggaran OJK dengan APBN dan PNBP, keterlibatan pemerintah c.q Menteri Keuangan, dan sumber anggaran. 5. Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai pandangan OJK terkait peran Menteri Keuangan dalam penyusunan anggaran OJK, dapat OJK uraikan sebagai berikut. 6. Jika dicermati norma dalam UU P2SK, tidak ada satupun norma dalam UU P2SK yang mengatur adanya mekanisme persetujuan Menteri Keuangan terhadap anggaran OJK, baik dalam hal anggaran OJK 286 menggunakan sepenuhnya pungutan maupun dalam hal anggaran OJK memerlukan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni). 7. UU P2SK mengatur keterlibatan DPR dan Menteri Keuangan sebagai perwujudan dari check and balances. Wujud konkret dari check and balances tersebut tercermin dari adanya pembahasan anggaran yang dilakukan bersama antara OJK dan DPR (vide Pasal 34 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Menteri Keuangan, semata-mata untuk menjadi bahan penyusunan RUU mengenai APBN (Pasal 34 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK). Dengan kata lain, peran Menteri Keuangan mengemuka sebagai tindak lanjut setelah pembahasan anggaran OJK selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, UU P2SK mengatur bahwa Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran OJK. 8. Kemudian konsep persetujuan Menteri Keuangan terhadap anggaran OJK, pertama kali disebutkan dalam konteks OJK memerlukan tambahan anggaran dalam rangka selain pengembangan, yang diberikan dalam bentuk Rupiah Murni (vide Pasal 33 ayat (2) PP 41/2024). Persetujuan Menteri Keuangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara (vide paragraf 3 PP 41/2024). Dengan demikian apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan, maka Menteri Keuangan berwenang untuk tidak menyetujui penggunaan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) untuk tambahan anggaran OJK. 9. Bentuk persetujuan Menteri Keuangan terhadap anggaran OJK muncul pula dalam konteks ketika OJK melakukan penyesuaian nilai pungutan, antara lain dalam kondisi pihak yang dikenakan pungutan mengalami kesulitan keuangan (vide Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP 41/2024). 10. Sementara itu, dalam hal OJK memerlukan tambahan anggaran dari APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) dalam rangka pengembangan, keterlibatan Menteri Keuangan hanya dalam bentuk koordinasi (vide Pasal 33 ayat (1) PP 41/2024). Adapun mekanisme koordinasi antara OJK dan Menteri Keuangan tersebut, yaitu koordinasi yang sama yang 287 dilakukan pada awal tahun perencanaan, dalam rangka menyusun RKA OJK (vide Pasal 5 PP 41/2024). 11. Adanya risiko intervensi terhadap OJK dan kelangsungan anggaran OJK semakin terlihat, karena PP 41/2024 bahkan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai koordinasi dengan Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan (vide Pasal 5 ayat (3) PP 41/2024). Sebagaimana dalam hirarki peraturan perundang-undangan, keberadaan Peraturan Menteri Keuangan berada di bawah hirarki Peraturan Pemerintah. 12. Selain itu substansi dan kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan, sehingga dapat diubah sewaktu-waktu apabila menurut Menteri Keuangan diperlukan. 13. Konstruksi pengaturan yang demikian, berdampak pada ketergantungan anggaran OJK sepenuhnya pada kewenangan Menteri Keuangan. Baik dalam hal OJK memerlukan tambahan APBN maupun tidak memerlukan tambahan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni). Persetujuan Menteri Keuangan diperlukan dalam hal tambahan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) untuk tujuan selain pengembangan diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (2) PP 41/2024. Sedangkan untuk pengembangan maupun dalam rangka penyusunan anggaran OJK diatur secara implisit dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 5 PP 41/2024 dalam bentuk koordinasi yang tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. 14. Sebelum adanya UU P2SK, keterlibatan Pemerintah dalam bentuk check and balances telah dilaksanakan dengan adanya mekanisme audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap OJK. Audit tersebut telah berjalan sejak awal berdirinya OJK. Selain itu, check and balances juga dilakukan oleh DPR melalui mekanisme persetujuan DPR terhadap RKA OJK dan laporan keuangan OJK yang secara berkala disampaikan kepada DPR. Di internal OJK sendiri terdapat first line of defense yang dilakukan oleh auditor internal. UU P2SK juga telah mengatur Badan Supervisi OJK sebagai upaya untuk mempertebal check and balances terhadap OJK. 15. OJK sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen memiliki kekhususan karakteristik jika dibandingkan dengan lembaga negara lain 288 khususnya dalam aspek sumber anggaran. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU OJK ditentukan bahwa sumber anggaran OJK dapat berasal dari beberapa hal yaitu: a. APBN; dan/atau b. Pungutan. 16. Terkait dengan Pungutan sebagai sumber anggaran OJK, perlu terlebih dahulu untuk disampaikan mengenai aspek konstitusionalitas pungutan sebagai sumber keuangan negara dan tidak mempengaruhi independensi OJK sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Angka 4 Halaman 283. 17. Selanjutnya, Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata Kelola atas pungutan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 18. Adanya mekanisme persetujuan Menteri Keuangan dalam hal OJK memerlukan tambahan anggaran dari APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) untuk keperluan selain pengembangan, pada dasarnya merupakan tafsir dari pemerintah yang dituangkan dalam PP 41/2024. Dalam hal OJK tidak memerlukan tambahan anggaran dari APBN (dalam bentuk Rupiah Murni), secara a contrario, tidak memerlukan mekanisme persetujuan Menteri Keuangan. 19. Kekhususan anggaran OJK diakui oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RKA OJK pada tanggal 8 November 2023. Dalam pembahasan tersebut, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati bahwa penggunaan PNBP diserahkelolakan ke OJK melalui mekanisme Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP. PNBP yang diserahkelolakan kepada OJK, dikelola dalam sistem APBN. Dalam penyusunan nota keuangan APBN, RKA dibahas terlebih dahulu antara OJK dan DPR sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Adapun penggunaan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) diprioritaskan untuk pembiayaan pengembangan, in casu pengadaan aset. 20. Diaturnya mekanisme Rupiah Murni dalam PP 41/2024 merupakan delegasi pengaturan dalam Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK. UU P2SK juga menegaskan berlakunya ketentuan peraturan perundang- 289 undangan di bidang keuangan negara terhadap pengelolaan pungutan OJK (vide Pasal 37 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK). 21. Namun demikian perlu dicermati maksud dari pembuat undang-undang yang menekankan kekhususan OJK sebagai lembaga negara independen dalam UU PPSK. Dalam pandangan kami, kekhususan tersebut perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat khusus, mengingat tidak seluruh norma pengaturan keuangan negara saat ini dapat serta merta diterapkan dalam pengelolaan anggaran OJK. 22. Sementara itu interpretasi pemerintah dalam memaknai pengaturan anggaran OJK sebagai bagian dari APBN sebagai berikut: a. Dewan Komisioner OJK melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan mengenai rencana kerja dan kebutuhan anggaran tahun yang direncanakan dan sumber dana dalam rangka penyusunan RKA OJK. b. Dalam hal RKA OJK sepenuhnya bersumber dari pungutan: 1) Koordinasi Dewan Komisioner OJK dengan Menteri Keuangan dilakukan pada awal tahun anggaran, untuk membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran tahun yang direncanakan, serta sumber dana dalam rangka penyusunan RKA OJK. 2) Pembahasan dan persetujuan RKA OJK tidak melalui Menteri Keuangan melainkan langsung kepada mekanisme pembahasan dan persetujuan dengan Komisi XI DPR RI. 3) Hasil pembahasan dan persetujuan RKA antara OJK dan Komisi XI DPR RI dijadikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan. 4) Selanjutnya Rancangan APBN Tahun Anggaran direncanakan berbarengan dengan pembahasan APBN Kementerian/Lembaga oleh DPR RI. c. Dalam hal RKA OJK bersumber dari APBN berupa Rupiah Murni: 1) Sebelum dilakukan pembahasan dan persetujuan dengan Komisi XI DPR RI, OJK harus melalui mekanisme koordinasi dengan Menteri Keuangan (dalam hal menggunakan Rupiah Murni untuk pengembangan) serta persetujuan Menteri 290 Keuangan (dalam hal penggunaan Rupiah Murni untuk selain pengembangan). 2) Dalam rangka koordinasi atau perolehan persetujuan Menteri Keuangan, RKA OJK disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian Keuangan. 3) Satuan kerja Bendahara Umum Negara menerima RKA OJK dari Kuasa Pengguna Anggaran BUN untuk selanjutnya direviu di internal Kementerian Keuangan. 4) Setelah proses reviu, RKA OJK diajukan Menteri Keuangan untuk pembahasan dan persetujuan RKA dengan Komisi XI DPR RI. Selanjutnya menjadi bahan penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan setiap akhir tahun untuk disetujui DPR. 5) Rupiah Murni dialokasikan dalam anggaran BUN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Rincian APBN dengan DIPA BUN. Dengan demikian baik RKA OJK bersumber dari APBN maupun tidak bersumber dari APBN tetap melalui pembahasan bersama OJK, DPR, dan Menteri Keuangan dalam rangka pembahasan Rancangan APBN. Perbedaannya, jika menggunakan Rupiah Murni, maka RKA OJK direviu oleh satuan kerja di internal Kementerian Keuangan untuk pembahasan anggaran BUN. 23. Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, menurut hemat kami keterlibatan Menteri Keuangan terhadap anggaran OJK dalam hal tidak menggunakan Rupiah Murni, yaitu hanya dalam rangka penyusunan Rancangan APBN. Dalam hal ini, Menteri Keuangan tidak dalam kapasitas melakukan reviu, menyetujui, atau tidak menyetujui RKA OJK. Mekanisme check and balances diwujudkan dalam mekanisme pembahasan OJK, DPR, dan Menteri Keuangan. Mekanisme lainnya yaitu dalam bentuk laporan kinerja kelembagaan yang terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan OJK kepada DPR, Pemerintah, dan Masyarakat, adanya audit dari BPK, serta peran dari Badan Supervisi OJK. 24. Sedangkan dalam hal OJK menggunakan Rupiah Murni, keterlibatan Menteri Keuangan diwujudkan dalam bentuk penetapan pagu anggaran 291 BUN. Reviu terhadap BUN oleh satuan kerja terkait di Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui penetapan alokasi anggaran OJK dalam BUN. Dengan demikian, ketentuan Rupiah Murni dalam PP 41/2024 menyiratkan bahwa penggunaan Rupiah Murni baik untuk pengembangan maupun selain pengembangan, memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan dalam PP 41/2024 tersebut menjadi tidak sejalan dengan UU P2SK. 25. Jika dikaitkan dengan laporan FSAP, dalam laporan FSAP tahun 2024, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK yang mengatur anggaran OJK sebagai bagian APBN, dinilai berisiko mengurangi independensi OJK. Oleh karena itu keterlibatan pemerintah terhadap anggaran OJK harus sedemikian dibatasi dan tidak dapat mengurangi atau mempengaruhi operasional OJK. 26. Dengan memperhatikan UU P2SK, dalam hal ini perlu dipertimbangkan agar keterlibatan Menteri Keuangan, dalam penyusunan anggaran lembaga negara independen khususnya OJK hanya dalam bentuk memberikan pertimbangan bukan memberikan persetujuan, baik dalam hal menggunakan atau tidak menggunakan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni), mengingat persetujuan diberikan oleh DPR. 27. Isu krusial yang menjadi perhatian dalam laporan FSAP, yaitu adanya ketentuan dalam UU P2SK yang mengatur bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari APBN. Selain itu FSAP juga menyoroti UU P2SK, tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai: a. ketiadaan kendali Kementerian Keuangan terhadap anggaran OJK; dan b. ketiadaan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengurangi anggaran OJK. Isu tersebut menyebabkan Indonesia dianggap tidak memenuhi standar internasional terkait otonomi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (vide halaman 41 FSAP 2024). 28. Oleh karena itu, menurut hemat kami diperlukan pemahaman bersama dan komitmen untuk menentukan sejauh mana OJK dapat mengelola sendiri penggunaan anggaran yang diperoleh OJK dari pungutan di sektor jasa keuangan, termasuk Rupiah Murni. Menjadi penting adanya kriteria 292 dan norma yang lebih menjamin independensi OJK dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai standar biaya, proses pengadaan dan remunerasi OJK, sehingga OJK dapat menjalankan fungsi dengan baik seluruh amanat yang diberikan Undang-Undang. Amanat yang semakin luas tersebut yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya dan memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat (vide Pasal 5 UU OJK) serta untuk mewujudkan salah satu tujuan penting OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Bahwa untuk membuktikan keterangannya, PT OJK mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-12 sebagai berikut: 3. Bukti PT- 01 : Fotokopi Core Principles for Effective Banking Superivision, April 2024 (Basel Core Principle); 4. Bukti PT - 02 : Fotokopi IMF Country Report No. 24/273. Indonesia Financial Sector Assessment Program: Detailed Assessment Of Observance—Basel Core Principles For Effective Banking Supervision (August 2024) (Laporan FSAP) 5. Bukti PT - 03 : Fotokopi Monetary and Exchange Department IMF: Experience with Basel Core Principle Assessments. April 2000; 6. Bukti PT - 04 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP 41/2024); 7. Bukti PT - 05 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (POJK 28/2023); 8. Bukti PT - 06 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024); 293 Selain alat bukti surat atau tulisan di atas, PT OJK juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli, yaitu Satya Arinanto dan Bayu Dwi Anggono yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, masing-masing sebagai berikut: 1. Satya Arinanto A. Pengantar Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M, Ph.D dkk. sebagai para advokat dari Kantor Hukum Miko Ginting & Partners melakukan permohonan uji materiil yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara: 85/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6, dan Pasal 276 angka 13 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan Keterangan Tertulis Ahli ini. 9. Bukti PT - 07 : Fotokopi Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy (Deklarasi Washington); 10. Bukti PT - 08 : Fotokopi Adrian, Tobias, et. al, Good Supervision: Lessons From The Field. September 2023 (IMF Working Paper); 11. Bukti PT - 09 : Fotokopi Llewellyn, D.T., Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic Issues. Juni 2006 (Paper David T Llewellyn); 12. Bukti PT - 10 : Fotokopi Marc Quintyn and Michael W. Taylor, Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability. Maret 2002 (Paper Quintyn dan Taylor); 13. Bukti PT - 11 : Fotokopi Tangkapan Layar atas Daftar Jaringan Kantor Bank Umum dan Syariah Indonesia di Luar Negeri pada laman resmi OJK (Daftar Jaringan Kantor Bank); 14. Bukti PT - 12 : Tangkapan Layar atas Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum Dan Syariah pada laman resmi OJK (Daftar Alamat Kantor Pusat); 294 B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Suatu Lembaga Negara Independen 1. Suatu lembaga negara, yang terkadang disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen (LPND) [Yang saat ini disebut sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian (LPNK)] atau lembaga negara saja; ada yang dibentuk berdasarkan dan/atau mendapatkan dari Undang-Undang Dasar (UUD); ada yang dibentuk berdasarkan dan/atau mendapatkan mandat dari undang-undang (UU); dan ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, hierarki atau ranking kedudukan antarlembaga negara tersebut ditentukan berdasarkan hierarki dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan dan/atau mendapatkan mandat dari UUD merupakan organ konstitusi; yang dibentuk berdasarkan dan/atau mendapatkan mandat dari UU merupakan organ UU; dan yang dibentuk berdasarkan Keppres atau Perpres merupakan organ Keppres [Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 37]. atau Perpres. 2. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law & State, dalam bagian yang berjudul “The Organs of the State”, khususnya subbagian “The Concept of the State-Organ”, menyatakan sebagai berikut [Hans Kelsen, General Theory of Law & State (New Brunswick (USA): Transaction Publishers, 2006), hal. 192-193]: “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction. The parliament that enacts the penal code, and the citizens who elect the parliament, are organs of the State, as well as the judge who sentences the criminal and the individual who actually executes the punishment”. 3. Walaupun Hans Kelsen dalam bukunya sebagaimana tersebut di muka menggunakan istilah “organ negara”, namun dalam kenyataannya juga ada istilah lain yang dipergunakan di berbagai peraturan perundang- undangan Indonesia seperti “badan negara” dan “lembaga negara”. 295 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang asli misalnya menggunakan istilah “badan negara” sebagai berikut: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat menggunakan istilah “lembaga negara” sebagai berikut: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Untuk pembahasan selanjutnya, dalam Keterangan Tertulis Ahli ini, saya akan menggunakan istilah “lembaga negara” [Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)]. 4. Seiring dengan perkembangan jaman, kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, lembaga negara independen – atau yang antara lain sering disebut sebagai lembaga negara penunjang (state auxiliary agencies) - mulai eksis lebih banyak di Indonesia. Dari perspektif historis, lembaga-lembaga semacam ini sebenarnya juga sudah pernah eksis sebelumnya dalam dunia ketatanegaraan Indonesia, namun jumlahnya semakin bertambah dalam Era Reformasi dan Era Pasca Reformasi. Dalam UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga misalnya, muncul lembaga negara independen seperti Komisi Pemilihan Umum [Lihat Pasal 22E UUD 1945] dan Komisi Yudisial [Lihat Pasal 24 B UUD 1945]. Pada umumnya, lembaga- lembaga negara independen tersebut hadir karena kinerja lembaga- lembaga negara yang sudah ada dianggap tidak memuaskan [lihat Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amendemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017)]. Salah satu ciri yang melekat adalah bahwa lembaga-lembaga negara independen tersebut berhak mengatur dirinya sendiri (self regulatory bodies). 5. Salah satu lembaga negara independen yang dilahirkan dalam Era Pasca Reformasi tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Latar 296 belakang kelahiran OJK ini antara lain bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan Perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. 6. Eksistensi OJK sebagai lembaga negara independen tersebut kemudian dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam UU tersebut OJK didefinisikan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini [Pasal 1 angka 1 dari Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011]. Meskipun hanya dibentuk dengan UU, namun kedudukan Meskipun hanya diatur dengan UU, namun kedudukan OJK sangat strategis dan memiliki constitutional importance dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari pembagian kekuasaan negara, yaitu fungsi keuangan negara (finance atau financie) bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 7. Meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai OJK, namun kedudukan OJK dapat dikatakan memiliki suatu constitutional importance, dan pembentukan OJK dapat dimaknai sebagai salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 tersebut menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang” [Lihat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945]. Pembentukan UU mengenai OJK merupakan salah satu pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (5) tersebut. 297 8. Dalam UU OJK [Pasal 36 UU OJK] antara lain diatur bahwa salah satu upaya untuk menjaga independensi OJK adalah bahwa dalam penetapan anggaran OJK harus terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan bahwa laporan keuangan tahunan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 38 ayat (8) UU OJK]. 9. Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan suatu otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas-otoritas yang lain, dalam hal ini adalah otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, dalam lembaga ini dilibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut adalah secara ex-officio. Keberadaan unsur-unsur ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan unsur-unsur ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan [Lihat bagian Penjelasan Umum UU OJK]. C. Penegasan tentang Independensi OJK dalam Putusan MK 10. Hal-ikhwal independensi OJK juga ditegaskan oleh MK melalui 2 (dua) putusannya, yaitu Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 ”…Dengan demikian, pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen” sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal- hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.” 298 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 “… Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan permohonan para Pemohon a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa OJK adalah lembaga negara independen. Namun demikian, sebelum lebih jauh membahas kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.” D. Penguatan Kedudukan OJK dan Kaitannya dengan Penetapan Anggaran OJK 11. Dalam perkembangannya, independensi OJK semakin dipertegas dalam UU P2SK [Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023, LN Nomor 4 Tahun 2023, TLN Nomor 6845] yang menegaskan kembali dan bahkan memperkuat kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen. Semula, dalam UU OJK, OJK didefinisikan sebagai “lembaga yang independen”; sedangkan dalam UU P2SK frasa tersebut kemudian diubah menjadi ”lembaga negara yang independen”. Kata “independen” tersebut secara konsisten muncul di kedua UU tersebut. Dalam UU OJK, kata tersebut muncul dalam Pasal 1 angka 1; sedangkan dalam UU P2SK, kata tersebut juga muncul dalam Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1. 12. UU P2SK juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi OJK yang membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK, untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38A dalam Pasal 8 angka 19 UU P2SK. E. Wewenang Menteri Keuangan dalam Penentuan Anggaran OJK 13. Dalam kaitannya dengan Anggaran, Anggaran OJK dibahas bersama dengan DPR, setelah itu hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan [Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK]. Ketentuan tersebut menunjukkan maksud dari pembuat Undang-Undang untuk menjamin independensi OJK namun dengan tetap adanya check 299 and balances (pengawasan dan keseimbangan) dari DPR sebagai pengemban fungsi anggaran (budgeting). 14. Adapun wewenang Menteri Keuangan sebenarnya adalah untuk mengatur pengalokasian keseluruhan anggaran negara ke dalam berbagai pos anggaran untuk menjalankan pembangunan, agar anggaran negara tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, sudah ada alokasi wajib (mandatory spending) yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian total anggaran negara yang dapat dialokasikan penggunaannya oleh Menteri Keuangan untuk sektor-sektor di luar kepentingan pendidikan maksimal adalah sebesar 80% (delapan puluh persen). 15. Pembagian dari sisa APBN tersebut, yakni sebesar 80% merupakan bagian dari kewenangan Menteri Keuangan agar negara dapat berjalan dengan baik di semua sektor, termasuk sektor keuangan (dalam hal ini OJK) dan sektor-sektor lainnya. 16. Kewenangan Menteri Keuangan dalam penyusunan anggaran lembaga negara independepen seperti OJK seharusnya sebatas pada pengalokasian anggaran. Setelah anggaran dialokasikan, maka penggunaan rincian alokasi pada masing-masing lembaga merupakan kewenangan masing-masing lembaga terkait, dengan syarat bahwa alokasi tersebut dapat dibenarkan, dijustifikasi, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam hal ini, peran DPR diperlukan untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan anggaran (budgeting), yaitu memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan lembaga. Bahkan apabila OJK memerlukan penambahan anggaran dalam bentuk Rupiah Murni, mekanismenya adalah dengan terlebih dahulu memperoleh Persetujuan DPR-RI, dan bukan persetujuan dari Menteri Keuangan RI. Hal tersebut mempertegas politik hukum anggaran lembaga negara independen yang sebagian terbesar berada pada DPR-RI daripada pemerintah. 300 17. Permasalahan dalam Uji Materi ini mengemuka karena peraturan pelaksanaan dari UU P2SK mengatur adanya mekanisme Persetujuan Menteri Keuangan dalam hal penggunaan Rupiah Murni dari APBN untuk OJK. Oleh karena itu, dalam hal OJK mengajukan penambahan kebutuhan anggaran, maka persetujuannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan. 18. Terlebih lagi Persetujuan Menteri Keuangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara [Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, PP Nomor 41 Tahun 2024, LN Nomor 210 Tahun 2024, TLN Nomor 6993]. Dengan demikian apabila kondisi keuangan negara dinilai tidak memungkinkan, maka Menteri Keuangan berwenang untuk tidak menyetujui penggunaan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) untuk tambahan anggaran OJK. Konsep Persetujuan tersebut berpotensi menganggu independensi OJK. Intervensi Pemerintah terhadap OJK juga terjadi apabila tata cara koordinasi untuk memperoleh persetujuan tersebut diatur oleh Menteri Keuangan. 19. Disamping dari pengaturan yang terdapat dalam UU P2SK, tidak terlibatnya Menteri Keuangan dalam pemberian persetujuan terhadap RKA OJK juga merupakan suatu konsekuensi logis, dalam hal OJK tidak menggunakan anggaran APBN, sehingga mekanisme terkait APBN sepenuhnya tidak diberlakukan. 20. Check and balances terhadap OJK juga diwujudkan melalui mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (8) UU OJK dan adanya Badan Supervisi OJK dalam Pasal 38A dalam Pasal 8 angka 19 UU P2SK sebagaimana telah dijelaskan di muka. Ketentuan mengenai BPK dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G Perubahan Ketiga UUD 1945. Dengan adanya audit oleh BPK ini maka hal tersebut akan semakin memperkuat kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen karena proses auditing-nya juga dilakukan oleh BPK sebagaimana lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga negara independent yang sejenis. 21. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Mantan Ketua Mahkamah Agung 301 menyatakan bahwa pembahasan terkait lembaga negara menyangkut beberapa aspek, yaitu: (1) pengertian lembaga negara; (2) kedudukan lembaga negara; (3) jenis lembaga negara; (4) tugas dan wewenang lembaga negara; dan (5) hubungan antar lembaga negara. Dari perspektif aspek yang kedua (kedudukan lembaga negara) dan keempat (tugas dan wewenang lembaga negara), berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, maka dikatakan bahwa kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen cukup kuat dan juga sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang sejenis dan khususnya yang berwenang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan demikian tidak diperlukan adanya Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKA OJK. F. Independensi OJK dan Penggunaan Pungutan 22. Berdasarkan Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK, diatur bahwa terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dikenai pungutan. Pungutan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara (vide Ayat (2) Pasal yang sama). 23. Bahwa pemikiran mengenai pungutan sebagai bagian dari keuangan negara dan tidak mempengaruhi independensi OJK, juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. 24. Dengan demikian, sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan telah dinyatakan konstitusional dan tidak mengganggu independensi OJK, melainkan merupakan karakteristik dari pendanaan OJK secara mandiri. 25. Meskipun pungutan OJK sebagai bagian dari PNBP namun perlakuan dari pungutan OJK tidak dapat dipersamakan dari Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah Presiden. Oleh karena itu pemaknaaan independensi OJK, bukan hanya mengenai hubungan kelembagaan melainkan juga mengenai hubungan pengelolaan anggaran. 26. Pelaksanaan kebijakan penjaminan atau moneter dapat dilakukan sebagaimana anggaran BI dan LPS, sehingga tidak ada justifikasi Persetujuan Menteri Keuangan terhadap anggaran OJK. 302 27. Karena kedudukan OJK dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah diperkuat dan memiliki kategori sebagai lembaga negara independen, dan MK sendiri dalam Putusannya Nomor: 25/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan telah dinyatakan konstitusional dan tidak mengganggu independensi OJK, melainkan merupakan karakteristik dari pendanaan OJK secara mandiri, maka menurut pendapat Ahli OJK berwenang untuk mengunakan pungutan secara mandiri dan dipertanggungjawabkan secara transparan, G. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) 28. Dalam kaitannya dengan hubungan antar lembaga negara sebagaimana disampaikan oleh Prof. Bagir Manan, hubungan antara lembaga independen dan lembaga eksekutif (pemerintah) dapat dilihat dalam perspektif menjaga stabilitas sistem keuangan. 29. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengatur adanya perwujudan checks and balances antara lembaga independen dan pemerintah. Lembaga independen yang diatur dalam UU PPKSK meliputi OJK, BI, dan LPS; sedangkan pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan. 30. KSSK bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. 31. Lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa KSSK sejak awal merupakan suatu bentuk implementasi dari prinsip checks and balances yang menghendaki adanya pencegahan terhadap timbulnya dominasi cabang kekuasaan pemerintah dalam sendi bernegara dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sektor keuangan (vide Pasal 5 UU PPKSK). 32. Penggunaan kewenangan pemerintah dan hubungan antar lembaga negara dapat diwujudkan dalam forum KSSK pada saat dilakukan pengambilan keputusan. Koordinasi mencakup kebijakan 303 makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan bank (vide Pasal 15A dalam Pasal 276 angka 1 UU P2SK). 33. Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan dalam forum KSSK secara musyawarah untuk mufakat dimana seluruh anggota memiliki hak suara. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan perhitungan hak suara dari Menteri Keuangan, BI, dan OJK, dan LPS (vide Pasal 4 dalam Pasal 6 UU P2SK). 34. Bahkan dalam UU P2SK, terdapat kewenangan Menteri Keuangan sebagai koordinator untuk mengambil keputusan dalam hal pengambilan suara imbang atau tidak tercapai. Dengan kata lain, tidak ada dasar untuk mengintervensi anggaran lembaga independen seperti BI, OJK, dan LPS untuk alasan checks and balances. 35. Bahwa disamping itu, sejak awal pembentukan UU OJK, semangat checks and balances telah diwujudkan melalui keberadaan Ex-officio dari unsur Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Dewan Komisioner OJK (vide Pasal 10 ayat (4) UU OJK). Hal tersebut juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan (vide Penjelasan Umum UU OJK). 36. Bahwa adanya tambahan mekanisme persetujuan Menteri Keuangan dalam RKA untuk lembaga negara independepen seperti OJK tidak diperlukan lagi sebagai checks and balances, karena justru bertentangan dengan semangat independensi. 2. Bayu Dwi Anggono Selanjutnya dalam affidavit ini: UU 21/2011 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan UU P2SK : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (berbentuk omnibus dan mengubah sebagian ketentuan dalam UU 21/2011) 304 UU P3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 PP 41/2024 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan PMK : Peraturan Menteri Keuangan Beberapa Isu Hukum yang perlu diterangkan: 1. Apakah makna ‘disampaikan’ dalam Pasal 34 ayat (4) pada angka 12 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK yang mengatur “Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara”?’ 2. Pasal 5 PP 41/2024 mengatur bahwa tata cara koordinasi diatur lebih lanjut dalam PMK. Bagaimana sifat pendelegasian kewenangan tersebut? Seberapa jauh PMK dapat mengatur mekanisme koordinasi? 3. Perihal kepatuhan norma UU dalam regulasi pelaksana, yaitu: a. Bagaimana menjaga konsistensi pengaturan UU, PP dan PMK dalam hal terdapat delegasi pengaturan lebih lanjut? b. Bagaimana untuk memastikan bahwa muatan PMK yang akan disusun tunduk pada PP 41/2024 dan UU P2SK? Pendahuluan Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, suatu norma dalam regulasi diharuskan memenuhi “tertib substansi”. Yaitu, muatan normanya bersesuaian dan tidak bertentangan dengan norma yang ada dalam hierarkis atasnya. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State (1949, hlm. 123-161) terkait dengan validitas hukum, substansi norma suatu peraturan harus bersesuaian secara hierarkis dan peraturan yang lebih rendah tidak menyimpangi yang lebih tinggi. Bahwa tertib substansi berhubungan dengan kepastian hukum, serta merupakan bagian dari 8 (delapan) prinsip hukum dari Lon Fuller dalam The Morality of Law (1963, hlm. 33-94), yaitu dalam hal “contradictions in the laws”, 305 yang pokoknya berisikan kaidah bahwa aturan-hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan prinsip “clarity of laws” yang pokoknya menyatakan hukum harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Bahwa patut untuk disampaikan pada konteks kelembagaan, OJK adalah lembaga independen yang kedudukannya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan 102/PUU- XVI/2018, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 UU P2SK. Kedudukan independensi kelembagaan OJK juga diperkuat dengan adanya mekanisme check and balances melalui Badan Supervisi OJK yang diatur dalam UU P2SK. Bahwa berdasarkan pada UU P2SK, UU OJK dan PP 41/2024, sejauh terkait dengan RKA, disusunlah cascading penormaan serta skema tahapan, pihak, dan pola hubungannya, sebagaimana nampak dalam tabel sebagai berikut di bawah: Tabel 1. Penyusunan RKA UU P2SK PP 41/2024 Catatan Ps. 34 ayat (1) Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 ayat (1) Dewan Komisioner menyusun RKA Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Ketentuan dalam UU menyatakan bahwa RKA disusun oleh Dewan Komisioner. Ketentuan tentang anggaran diatur dalam Pasal 35 UU P2SK Dalam PP, penyusunan 306 Pasal 5 ayat (2) Dalam rangka menyusun RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner melakukan koordinasi dengan Menteri pada awal tahun perencanaan mengenai: […] RKA dilakukan oleh Dewan Komisioner dengan berkoordinasi pada Menteri Keuangan. Atau dengan kata lain, Terdapat penambahan pihak dalam penyusunan RKA, yaitu Menteri Keuangan dalam hubungan koordinatif. Pasal 5 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Ps. 34 ayat (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama Pasal 6 ayat (1) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Setelah RKA disusun oleh Dewan Komisioner, dilakukan pembahasan bersama dengan DPR. Penetapan anggaran kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR. Pasal 36 UU OJK Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Paragraf 2 Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah ini memberikan kejelasan [...] termasuk mekanisme koordinasi dengan Menteri sebagai BUN. [...] 307 Tabel 2. Hasil Penyusunan RKA Pasal 34 ayat (4) pada angka 12 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK Pasal 6 ayat (2) PP 41/2024 Catatan Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RKA Otoritas Jasa Keuangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang RKA hasil pembahasan OJK dan DPR disampaikan kepada Menteri. Tabel 3. Dasar turunan regulasi pelaksana Dari UU P2SK kepada PP Dari PP 41/2024 kepada PMK Catatan Pasal 36B Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36A diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 34 UU P2SK mengatur subyek Dewan Komisioner OJK dalam menyusun RKA. Ketentuan tentang Ps. 5 ayat 2 dan ayat 3 mengatur dua subyek, yaitu Dewan Komisioner bersama dengan Menteri Keuangan dalam hubungan yang sifatnya koordinatif. 308 Karena norma induknya dalam UU tidak mengatur tentang Menteri Keuangan, maka hubungan “koordinatif” in casu adalah bermakna bahwa Dewan Komisioner OJK sebagai pihak yang otoritatif sebagai penyusun RKA. Adapun sifat “koordinatif” dengan Menteri Keuangan adalah semata-mata hubungan koordinasi yang tidak menimbulkan suatu persyaratan. Skema Tahapan, Pihak, dan Pola Hubungan *Warna kuning menunjukkan pengaturan melalui PP, yaitu menambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam penyusunan RKA dalam hubungan yang sifatnya koordinatif dengan OJK. 309 I. Perihal pemaknaan “disampaikan” Pasal 34 ayat (4) UU P2SK dengan Pasal 6 ayat (2) PP 41/2024 Bahwa “disampaikan” dalam Pasal 34 ayat (4) UU P2SK dan Pasal 6 ayat (2) PP 41/2024 merupakan suatu tahapan. Dari gramatikalnya, frasa “disampaikan” memuat: (i) Pihak yang menyampaikan, in casu yaitu OJK; (ii) Ikhwal yang disampaikan, in casu yaitu RKA hasil pembahasan OJK bersama dengan DPR; dan, (iii) Pihak yang mendapatkan penyampaian, in casu yaitu Menteri Keuangan. Bahwa norma Pasal 34 ayat (1) UU P2SK menyatakan bahwa pihak yang menyusun RKA adalah Dewan Komisioner OJK. Adapun berdasarkan Pasal 36 UU OJK, penetapan anggarannya dimintakan persetujuan kepada DPR. Bahwa dalam UU P2SK, Kementerian Keuangan baru diatur dalam Pasal 34 ayat (4), bahwa RKA hasil pembahasan antara OJK dan DPR untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dimana “hasil pembahasan” a quo menjadi bahan penyusunan rancangan UU mengenai APBN. Bahwa dalam rangkaian tahapan yang demikian, maka Menteri Keuangan adalah pihak yang mendapatkan RKA hasil pembahasan antara OJK bersama DPR. Bahwa ketentuan ini kemudian telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) PP 41/2024, yang pada pokoknya menyatakan ikhwal yang sama, yaitu pihak OJK “menyampaikan” hasil bahasan bersama DPR kepada Menteri Keuangan. Bahwa dengan demikian hubungan “koordinasi” dalam PP 41/2024 adalah hubungan yang tidak menimbulkan suatu persyaratan/akibat hukum tertentu. Sebagai pembanding, hal ini berbeda dengan hubungan OJK dengan DPR dalam UU P2SK, dimana OJK memintakan persetujuan kepada DPR (yang menimbulkan syarat/akibat hukum). Bahwa sebagai pembanding, ketentuan “disampaikan” dalam Pasal 34 UU P2SK memiliki makna yang berbeda dari “menyampaikan” dalam Pasal 38 UU P2SK. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU P2SK menyatakan pada pokoknya tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja tahunan dan triwulanan kepada Presiden dan DPR. Bahwa 310 kewajiban OJK melakukan penyampaian laporan tersebut kemudian dilengkapi dengan norma dalam Pasal 38 ayat (4) dan (5) yang pokoknya menyatakan laporan tersebut untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja. Artinya, “menyampaikan” dalam Pasal 38 UU P2SK menimbulkan syarat/akibat hukum, dibandingkan dengan frasa “disampaikan” dalam Pasal 34 UU P2SK yang tidak menimbulkan syarat/akibat hukum. Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 34 UU P2SK hanya menyatakan “cukup jelas”. Bahwa UU telah terang benderang memberikan koridor norma dan tidak perlu lagi ditafsirkan lebih jauh (interpretatio cessat in claris). II. Perihal “Koordinasi” dalam Pasal 5 PP 41/2024 selaku regulasi pelaksana dari Pasal 34 UU P2SK Bahwa terkait penyusunan RKA, ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU P2SK menyebutkan bahwa Dewan Komisioner menyusun RKA. Berdasarkan pada Pasal 36B UU P2SK pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 34 UU P2SK untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 41/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa penyusunan RKA dilakukan oleh Dewan Komisioner dengan “koordinasi” kepada Menteri Keuangan. Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara aksiomatik dapat diuraikan pihak- pihak terkait dengan RKA OJK pada regulasi tingkat UU, yaitu: OJK - DK OJK Menyusun RKA (Ps. 34 UU P2SK) - Membahas RKA bersama DPR (Ps. 34 UU P2SK) - Meminta persetujuan DPR terkait anggaran RKA (Ps. 36 UU OJK) - Menyampaikan hasil pembahasan kepada Menteri (Ps. 34 UU P2SK) DPR - Membahas RKA bersama OJK (Ps. 34 UU P2SK) - Memberi persetujuan anggaran RKA (Ps. 36 UU OJK) Menteri - Mendapatkan RKA yang disampaikan oleh OJK setelah melalui hasil pembahasan bersama dengan DPR sebagai bahan menyusun RUU APBN (Ps. 36B UU P2SK) 311 Bahwa selanjutnya, dari regulasi tersebut, terdapat regulasi pelaksana yaitu PP 41/2024 yang memuat ketentuan berupa “koordinasi” dengan Menteri Keuangan. Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam norma induknya melalui UU P2SK berarti telah terang bahwa “pihak utama” (Main Stakeholder) yang melakukan penyusunan RKA adalah Dewan Komisioner OJK. RKA tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan DPR, dan penetapan anggarannya dimintakan persetujuan DPR. Bahwa dengan demikian, mengikuti norma induknya melalui UU P2SK berarti telah terang bahwa Menteri Keuangan merupakan “pengguna” (user), yaitu mendapatkan RKA hasil pembahasan OJK bersama DPR, dan menggunakannya sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Bahwa maka daripada itu, kedudukan Menteri Keuangan dan hubungannya yang koordinatif dalam PP 41/2024 haruslah selaras dengan UU P2SK. Yaitu, selaku pihak yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dalam koridor norma yang terdapat dalam Pasal 34 UU P2SK. III. Menjaga konsistensi pengaturan pada tingkat UU-PP-PMK dan Memastikan ketentuan dalam UU dipatuhi oleh PP dan PMK Bahwa perihal regulasi pada tingkat PP, Ketentuan dalam Pasal 12 UU P3 menyatakan bahwa: Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Bahwa bagian penjelasan Pasal 12 UU P3 menyatakan yang dimaksud menjalankan UU sebagaimana mestinya adalah: […] untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang- Undang yang bersangkutan. Bahwa ketentuan delegasi dari UU kepada peraturan pelaksana diatur dalam Pasal 36 UU P2SK yang pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34, 35, dan 36A UU P2SK untuk diatur lebih lanjut dalam PP. Bahwa sepanjang ketentuan dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36A, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai pihak yang mendapatkan penyampaian hasil RKA yang telah dibahas antara OJK bersama DPR. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, OJK adalah pihak 312 penyusun, dan Menteri Keuangan adalah user yang mendapatkan penyampaian RKA dan menggunakannya untuk bahan RUU APBN. Bahwa sesuai dengan asas “lex superior legi inferior” maka idealnya regulasi pada tingkat PP dan juga PMK menggunakan frasa yang telah diatur dalam UU. Bahwa dengan demikian, adapun PP 41/2024 yang menyebutkan kedudukan Menteri Keuangan dalam hubungan “koordinasi” pada penyusunan RKA sudah seharusnya dimaknai mengikuti kedudukan para pihak yang terdapat pada tingkat UU. Bahwa dengan demikian, dalam PMK yang hendak disusun berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3) PP 41/2024, mengikuti logika lex superior legi inferior maka juga harus tunduk dalam logika kedudukan para pihak yang tercantum dalam norma UU. Kesimpulan Bahwa dari uraian yang telah disampaikan, ditarik kesimpulan pada tiap isu hukum yang perlu diterangkan dalam poin sebagai berikut: Pertama, Penyusunan RKA adalah berpedoman pada UU P2SK, OJK sebagai pihak penyusun (sebagai main stakeholder) RKA dan Menteri Keuangan adalah pihak yang mendapatkan (sebagai user) penyampaian RKA hasil pembahasan OJK bersama DPR. Menteri Keuangan menggunakan RKA tersebut sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Dengan demikian “koordinasi” dalam Pasal 5 PP 41/2024 bermakna bukan dalam hubungan yang menimbulkan suatu persyaratan tertentu. Kedua, OJK adalah main stakeholder dalam penyusunan RKA. Adapun “koordinasi” bersama dengan Menteri Keuangan selaku user sebagaimana diatur dalam PP 41/2024 seharusnya dimaknai dalam koridor norma Pasal 34 UU P2SK. Ketiga, untuk koherensi norma secara hierarkis, maka seharusnya dilakukan penyesuaian dari regulasi pelaksana terhadap UU. Maka ketentuan dalam regulasi pelaksana baik itu PP 41/2024 maupun PMK yang hendak dibentuk sudah seharusnya tunduk pada logika para pihak dan kedudukannya dalam norma UU P2SK. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan keterangan tertulis yang diterima 313 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 8 November 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Posisi Pemohon dan Pemerintah 1. Kami mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada Pemohon dan Pemerintah, yang sama-sama punya komitmen bersama menjaga independensi LPS walau dengan posisi yang berbeda. Kami berpandangan bahwa baik Pemohon maupun Pemerintah sejatinya memiliki cara pandang yang sama bahwa LPS yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal (bank resolution), baik yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik, harus dijaga independensinya sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Ini penting karena merupakan salah satu elemen kunci memelihara stabilitas industri perbankan nasional. 2. Adapun mengenai Legal Standing atau Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional para Pemohon, LPS menyerahkan kepada para Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menilai dan menentukan karena adanya kausalitas atau sebab-akibat pokok permohonan dengan kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar mengingat Para Pemohon adalah dari akademisi sekaligus nasabah. B. Pokok Perkara Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Operational LPS oleh Menteri Keuangan 1. Sebelum kami menguraikan terkait dengan pokok perkara yang dipersoalkan oleh pemohon atas perkara aquo, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu perbedaan proses bisnis terkait dengan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh LPS, yaitii: a. Penyusunan dan persetujuan RKAT LPS sebelum UU P2SK; dan b. Penyusunan dan persetujuan RKAT LPS setelah UU P2SK. Penyusunan dan Persetujuan RKAT LPS sebelum UU P2SK 2. Bahwa terkait dengan pengaturan RKAT diatur dalam Bab IX, Pasal 86 UU LPS, yang intinya menyatakan: 314 a. Kepala Eksekutif (berdasarkan nomenklatur dalam UU LPS) wajib menyampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisioner; b. Bersamaan dengan penyampaian RKAT, Kepala Eksekutlf menyampaikan pula Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner; c. Bentuk dan susunan RKAT sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kepala Eksekutif berdasarkan UU LPS merupakan Anggota Dewan Komisioner yang diangkat oleh Presiden untuk menjalankan kegiatan operasional LPS (fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi) (uide Pasal 66 ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (3) UU LPS). b. Sedangkan Dewan Komisioner yang memberikan persetujuan adalah Anggota Dewan Komisioner yang diangkat oleh Presiden yang terdiri dari: 1) 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 2) 1 (satt) orang unsur pimpinan OJK yang ditunjuk oleh pimpinan OJK; 3) 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia; 4) 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS, yang terdiri dari: 1) Ketua Dewan Komisoner merangkap sebagai Anggota Dewan Komisoner; 2) Kepala Eksekutif LPS merangkap sebagai Anggota Dewan Komisioner; 3) Anggota Dewan Komisioner. c. Bahwa konsep struktur organisasi di atas, dikenal dengan istilah “one- tier board system’ atau yang dikenal “unitary system’, dimana keseluruhan fungsi berada dalam satu dewan. Pelaksanaan fungsi operasional yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif diawasi oleh 315 Anggota Dewan Komisioner lainnya. Dalam struktur organisasi LPS, anggota Dewan Komisioner sudah ada perwakilan dari Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia, yang dinamakan ADK ex-officio. d. Hal ini merupakan bagian dari ehecks & balances yang inheren dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPS, termasuk dalam melakukan evaluasi dan persetujuan RKAT LPS. Dengan kata lain, evaluasi dan persetujuan Dewan Komisioner, termasuk persetujuan dari ADK ex- officio yang merupalcan representasi resmi di dalam organisasi LPS dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Konsep checks & balances ini sudah berlangsung sejak LPS didirikan, yaitu sejak tahun 2005. 3. Bahwa terkait dengan pola pertanggungjawaban dan akuntabilitas LPS diatur dalam Bab X, Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 UU LPS, yang menyatakan sebagai berikut: a. Dewan Komisioner menyampaikan RKAT yang telah disetujui serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (vide Pasal 87 UU LPS); b. LPS wajib menyusun Laporan Tahunan yang terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan, yang berakhir pada tanggal 31 December untuk dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) (vide Pasal 88 UU LPS); c. LPS wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden dan DPR paling lambat 30 April tahun berikutnya serta mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas (vide Pasal 89 UU LPS). Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Adanya pengawasan dari Dewan Komisioner (yang didalamnya ada ADK ex-officio) dalam forum yang namanya Rapat Dewan Komisioner (“RDK”) untuk melakukan review dan persetujuan atas RKAT yang diajukan oleh Kepala Eksekutif untuk menjamin akuntabilitas LPS. b. Adanya audit tahunan yang dilakukan BPK sebagai auditor negara untuk menjamin akuntabilitas LPS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPS. c. Adanya penyampaian Laporan Kegiatan Kerja dan Keuangan Tahunan 316 yang telah diuji oleh BPK kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada Presiden (vide Pasal 2 ayat (4) UU LPS) dan kepada DPR sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik; d. Atas laporan yang disain alkan oleh LPS kepada DPR, maka sesuai dengan tugas dan fungsi DPR, DPR dapat meminta keterangan atau penjelasan kepada LPS melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat setiap saat sebagai bentuk pengawasan kepada lembaga negara atau badan hukum negara yang dilakukan oleh wakil rakyat; e. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, LPS juga mengumumkan laporan keglatan kerja dan laporan keuangan kepada publik dalam 2 (dua) surat kabar nasiorial yang berperedaran luas. f. Bentuk pelaporan dan akuntabilitas di atas merupakan bentuk pertanggungjawaban LPS sebagai lembaga yang independen. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 2 ayat (3} UU LPS bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel, sebagaimana dijelaskan juga mengenai arti “independensi” dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu bahwa LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk pemerintah, kecuali hal-hal yang dinyatakan secara jelas didalam UU LPS 4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka bentuk pengawasan dan akuntabilitas LPS telah diatur secara jelas dalam UU LPS dan telah berjalan dengan baik selama ini dalam menjaga stabilitas sistem keuangan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, BI dan OJK, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku. Penyusunan dan Persetujuan RKAT LPS setelah UU P2SK 5. Sebagaimana Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 telah ditetapkan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal dan mengubah 17 UU di sektor keuangan. Undang- undang ini dikenal dengan Ominibus Law Sektor Keuangan, yang mengatur pengembangan dan penguatan kelembagaan di sektor keuangan, salah satunya adalah 317 LPS. 6. Undang-undang yang diubah oleh Omnibus Law Sektor Keunngan terkait dengan permohonan perkara a quo adalah: a. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2008 (UU LPS); dan b. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). 7. Salah satu yang diubah dalam Omnibus Law Sektor Keuangan adalah mengenai penyusunan RKAT LPS, sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga, Pasal 7 angka 57, yaitu mengubah Pasal 86 UU LPS, dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut: a. RKAT LPS memuat 2 (dua) hal, yaitu (i) RKAT untuk kegiatan operasional (“RKAT Operasional”); dan (ii) RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syarlah (“RKAT Kebijakan”); b. Wakil Ketua Dewan Komisioner menyampaikan RKAT LPS kepada Dewan Komisioner, dimana terhadap draft RKAT Operasional yang telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisioner, harus diajukan terlebih dulu oleh Ketua Dewan Komisioner kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan; c. Menteri Keuangan, memberikan persetujuan RKAT Operasional LPS paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan (side Pasal 86 ayat (6) UU LPS); d. RKAT yang memuat (i) RKAT Operasional yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan (ii) RKAT Kebijakan kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisioner (vide Pasal 86 ayat (7) UU LPS). 8. Bahwa Struktur Organisasi Dewan Komisioner LPS sama seperti dengan struktur organisasi sebelumnya, yaitu terdapat ADK ex-officio (perwakilan pejabat dari Kementerian Keuangan, Bank Indoriesia, dan OJK), yang melakukan pembahasan dan persetujuan RKAT, baik RKAT Operasional maupun RKAT Kebijakan. Namun, untuk RKAT Operasional sebelum disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner, “Draft RKAT Operasional” yang telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner LPS 318 tersebut, harus diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan barn kemudian ditetapkan kembali dalam Rapat Dewan Komisioner. 9. Selain itu, terkait dengan akuntabilitas LPS sehubungan dengan pelaksanaan RKAT, terdapat juga perubahan berdasarkan UU P2SK, yaitu sebagai berikut: a. LPS diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, dimana laporan kinerja terdiri dari (i) laporan triwulan; dan (ii) laporan tahunan (vide Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS). b. Laporan triwulan dan laporan tahunan LPS dievaluasi oleh DPR sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner, dan Lembaga Penjamin Simpanan (uide Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) UU LPS). c. Dalam hal DPR memerliakan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan triwulan dan laporan tahunan, LPS wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis (vide Pasal 88 ayat (5) UU LPS). d. LPS wajib menyampaikan bagian dari laporan triwulan dan laporan tahunan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara (uide Pasal 88 ayat (6) UU LPS). e. LPS juga wajib pada setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat (i) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan LPS pada tahun sebelumnya, dan (ii) rencana kebijakan dan penetapan sasaran LPS nutuk tahun yang akan datang (mide Pasal 88 ayat (7) UU LPS). f. Kewajiban lainnya, adalah (i) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR; dan (ii) menyampaikan laporan keuangan nutuk diaudit oleh BPK (vide Pasal 88 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU LPS). 10. Dalam UU P2SK, juga terdapat ketentuan baru terkait Badan Supervisi LPS (“BSLPS"), yang diatur dalam Bagian Ketiga, Pasal 7, angka 61 UU P2SK, yang pokok pokok pengaturannya sebagai berikut: 319 a. Berdasarkan UUP2SK dibentiik BSLPS yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS (side Pasal 89A ayat (1) dan ayat (2) UU LPS). b. BSLPS bertugas membantu DPR dalam (uide Pasal 89A ayat (3) UU LPS); 1) Membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS; 2) Melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS; dan 3) Menyusun laporan kinerja. 11. Dengan demikian, terkait dengan akuntabilitas LPS, dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Adanya evaluasi dari Dewan Komisioner LPS mengenai pelaksanaan anggaran tahun berjalan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisioner yang beranggotakan; (i) Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota (ADK Internal); (ii) Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota (ADK Internal); (iii) Anggota Dewan Komisioner bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank; (ADK Internal) (iv) Anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan; (v) Anggota Dewan Komisioner ex-o//cio dari Bank Indonesia; (vi) Anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan. b. Adanya audit BPK atas laporan Keuangan Tahunan LPS. c. Adanya penyampaian laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden (laporan triwulan dan laporan tahunan) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden. d. Sebagai pertanggungjawaban publik, adanya penyampaian bagian dari laporan triwulan dan laporan tahunan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. e. Adanya penyampaian informasi setiap awal tahun kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa terkait (i) evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan (ii) rencana kebijakan dan penetapan sasaran LPS. 320 f. Adanya evaluasi dari DPR atas laporan Kinerja LPS (laporan triwulan dan laporan tahunan). g. Adanya Badan Supervisi LPS yang bertugas membantu DPR dalam melakukan fungsi pengawasan yang dapat meminta penjelasan langsung kepada LPS. 12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa kami menyadari kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT Operasional LPS adalah kewenangan baru yang didesain dalam usulan Rancangan UU P2SK yang merupakan inisiatif DPR RI. Apabila dibaca Naskah Akademik RUU P2SK khususnya dalam Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang khususnya sub-bab Materi Muatan Kelembagaan halaman 303, maka disampaikan salah satu penyempurnaan pengaturan kelembagaan LPS adalah mengenai rencana kerja dan anggaran dan pembahasan dengan DPR terkait perubahan ketentuan RKAT LPS dilakukan sepenuhnya antara Pemerintah c. q. Kementrian Keuangan dan DPR. b. Bahwa jika membandingkan konsepsi penyusunan RKAT berdasarkan Undang-Undang sebelum UU P2SK, dengan One-tier Board System atau Unitary System diharapkan dapat menjaga independensi LPS - karena dalam organ Dewan Komisioner sudah terdapat ADK ex-offcio - sehingga eksposure terkait penanganan resolusi bank, baik dalam keadaan normal maupun krisis, menjadi tanggung jawab LPS secara independen dan kementerian atau otoritas sektor keuangan lain tidak terpapar risiko mengingat masing-masing otoritas memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. c. Bahwa UU P2SK merupakan inisiatif DPR dan telah dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam rapat Panitia Kerja RUU tentang pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di Komisi XI DPR, yang didalamnya terkait perubahan ketentuan penyusunan RKAT LPS yang menjadi obyek permohonan perkara a quo. 321 d. Bahwa kaml memahami materi muatan pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam UU P2SK tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner LPS yang saat ini harus melalui fit & proper test DPR sebelum diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Selain itu juga, melalui pembentukan BSLPS, DPR juga melakukan pengawasan yang lebih intens dengan melakukan evaluasi setiap triivulan. Oleh karenanya, kami juga memahami ini merupakan bagian dari checks and balances yang dilakukan oleh DPR untuk menjadikan LPS sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. e. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban independen, setiap tahun LPS juga dilakukan audit oleh BPK atas laporan Keuangan Tahunan, dimana dalam kegiatan operasional selama ini, LPS sudah mendapatkan 13 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Tahunan, tahun 2005 — 2007 dan tahun 2014 — 2023. 13. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat kami sampaikan dalam keterangan kami dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat sebagai berikut: a. Berdasarkan penjelasan tersebut, LPS mempunyai struktur organ Dewan Komisioner dengan one-tier board syytem, dimana pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui Rapat Dewan Komisioner untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner sesuai dengan pembidangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Dimana didalam organ Dewan Komisioner LPS terdapat representasi dari masing-masing otoritas sektor keuangan (Kementerian Keuangan, BI dan OJK). Sehingga kami meyakini bahwa penguatan kelembagaan LPS yang dilakukan berdasarkan UU P2SK bukan diartikan bahwa selama ini tidak ada proses checks and balances untuk menjamin akuntabilitas LPS. Hal ini dibuktikan bahwa kami selalu menjaga tata kelola yang baik dengan meraih 13 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Tahunan, tahun 2005 — 2007 dan tahun 2014 — 2023. b. Bahwa dipahami, Kementerian Keuangan, BI dan OJK memiliki tugas 322 dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya kewenangan persetujuan RKAT Operasional oleh Menteri Keuangan, dikhawatirkan Kementerian Keuangan berpotensi dapat terpapar risiko operasional akibat pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPS, khususnya dalam penanganan resolusi Bank yang berskala besar, karena pada praktiknya sulit memisahkan antara RKAT Operasional dengan RKAT Kebijakan secara sempurna. Dalam keadaan tekanan yang cukup besar pada kondisi perbankan dan perekenomian, LPS membutuhkan pengaturan/kebijakan yang lebih jelas. c. Bahwa UU P2SK terkait penyusunan RKAT LPS tidak mengatur proses persetujuan yang karena suatu hal, melewati batas akhir pemberian persetujuan yaitu paling lambat 30 November pada tahun berjalan (tidak mengatur mekanisme exit clauyej. Mengingat, jika kita bandingkan dengan Undang-undang mengenai Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dalam UU P2SK terkait penyusunan RKAT Bank Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Bank Indonesia menyatakan bahwa “.... apabila setelah tanggal 31 Desember belum mendapat persetujuan, “anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun anggaran sebelumnya”. Meskipun hal ini dapat dimitigasi secara operasional, tetapi untuk memberikan kepastian hukum, sebalknya ada exit cfause jika hal itu terjadi. d. Namun demikian, kami juga memahami dengan ketiadaan aturan itu, diharapkan tidak akan menghambat pemberian persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan sesuai jangka waktu yang ditentukan Undang-undang. e. Bahwa dalam UU P2SK tidak mengatur “ketentuan transisi” dalam penyusunan RKAT LPS. Sehingga otomatis sejak UU P2SK diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, LPS dan Kementerian Keuangan harus segara membuat proses bisnis atau mekanisme baru mengenai pengajuan persetujuan RKAT Operasional kepada Menteri Keiiangan untuk penyusunan RKAT Operasional tahun 2024. Hal ini berbeda dengan pengaturan ketentuan penyusunan RKAT yang berlaku bagi OJK dalam UU P2SK, dimana penyusunan RKAT OJK 323 berdasarkan UU P2SK baru berlaku sejak tahun 2025 [berdasarkan Pasal 8 angka 14 UU P2SK yang menambahkan Pasal 36A menyatakan bahwa, Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 mulai berlaku untuk tahun anggaran 2025”]. f. Namun demikian, terkait dengan persetujuan RKAT Operasional 2024, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar- besarnya kepada Ibu Menteri Keuangan, meski pada saat itu belum ada ketentuan yang mengatur mekanisme atau tata cara pengajuan persetujuan RKAT Operasional, persetujuan RKAT Operasional 2024 telah diberikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 November 2024, sesuai dengan batas akhir pemberian persetujuan yang diatur dalam UU P2SK 14. Bahwa selain hal diatas, LPS juga merupakan anggota International Association of Deposit Insurers (IADI). Keanggotaan LPS dalam IADI adalah dalam rangka saling kerja sama dan berbagi pengalaman antar negara dalam fungsi utamanya menjamin dana nasabah. Dalam hal ini, LPS berbagi pengalaman terbaik Indonesia, dan sebaliknya LPS mengambil pengalaman terbaik negara-negara lain dalam persoalan penjaminan simpanan sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada best practices pengalaman terbaik yang ada di dunia perbankan dan keuangan. 15. Bahwa memang benar jika dikatakan bahwa LPS merupakan bagian anggota IADI, dimana IADI pernah mengeluarkan Core Principles for Effective Deposit insurance System tahun 2014 yang salah satu core principles dari IADI ini adalah prinsip ketiga yakni Governance, yang dikatakan bahwa lembaga penjamin simpanan harus dioperasikan secara independen, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan terisolasi dari intervensi luar. Dengan adanya pengawasan yang efektif, baik dari dalam, yang tercermin dari keanggotaan ADK Ex-Officio dalam setiap Rapat Dewan Komisioner, maupun dari luar melalui (i) pengawasan DPR dan/ atau melalui Badan Supervisi LPS, (ii) Audit BPK atas laporan keuangan tahunan LPS; serta (iii) evaluasi dan rencana kebijakan dan sasaran LPS serta laporan keuangan tahunan yang di piiblish melalui 324 media massa, maka diharapkan LPS dapat menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangan lembaga sesuai peraturan perundang-undangan. 16. Bahwa sebagai catatan, LPS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus memperhatikan international standars dan best practices yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya meskipun terdapat catatan Financial Sector Assessment Program (FSAP) terkait Fincanctial Safety Net and Crisis Management for Indonesia pada Februari 2024, yang menyatakan bahwa: “The operational autonomy of OJK and LPS could be further underlined by, among others, giving LPS the power to adopt its wrork plan and annnual budget without the Ministry of Finance's (MOF) approval”, yang berarti bahwa “Otonomi OJK dan LPS dapat ditegaskan lebih lanjut, antara lain memberikan kewenangan LPS untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan”, diharapkan independensi LPS tetap terjaga. Namun demikian, dalam tataran best practices sesuai standar internasional, sebaiknya Indonesia tetap memperhatikan catatan dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) C. Pokok Perkara Kewenangan Penempatan Dana LPS 1. Bahwa, kewenangan penempatan dana LPS sudah ada pengaturannya sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coroiia Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (“UU No. 2 Tahun 2020”) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (“PP No. 33 Tahun 2020) 2. Kewenangan Penempatan Dana LPS untuk mengantisipasi jika ada suatu Bank yang mengalami kesulitan likuiditas namun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Panjang (“PLJP”) dan 325 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (“PLJPS”) dari Bank Indonesia sebagai akibat dari COVID-19. Namun demikian, penempatan dana oleh LPS pada masa COVID-19 tidak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan bersama semasa COVID-19 antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS berjalan baik dan efektif sehlngga mampu menjaga stabilitas perbankan. 3. Bahwa selepas masa pandemi (COVID-19), DPR kemudian mengajukan inisiatif untuk melakukan pengembangan dan penguatan sector keuangan, dengan mengajukan RUU P2SK untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Salah satu penguatan kelembagaan LPS (bersama OJK) adalah terkait kewenangan penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan (BDP) 4. Bahwa kebijakan kewenangan penempatan dana oleh LPS adalah bagian dari tindakan early involvement untuk meminimalkan risiko (risk minimizer), yaitu melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah kegagalan bank. Dengan demikian, kewenangan penempatan dana adalah bagian dari jaring pengaman sistem keuangan. Desain penempatan dana LPS harus didasarkan pada permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis kelayakan bank. Hal ini berbeda dengan lender of last resort BI dalam bentuk penyediaan PLJP atan PLJPS yang didasarkan pada permintaan bank kepada BI secara langsung 5. Bahwa berdasarkan UU P2SK, kewenangan LPS dalam masa BDP (early involvement), terdiri dari: a. Uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan; b. Penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank; dan/ atau c. Penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank. Serta melakukan penempatan dana berdasarkan permintaan dari OJK. 6. Bahwa persyaratan bagi Bank untuk mendapatkan penempatan dana LPS adalah: (i) ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan; (ii) Mengalami permasalahan likuiditas; (iii) tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP atau PLJPS (vide Pasal 20B ayat (4) UU PPKSK). 7. Bahwa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kewenangan 326 penempatan dana oleh LPS adalah agunan yang memadai yang dapat diajukan oleh Bank kepada LPS, mengingat salah satu persyaratan bagi Bank nutuk mendapatkan PLJP/ PLJPS dari Bank Indonesia adalah kecukupan agunan. Sehingga, apabila Bank yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kecukupan agunan kepada BI sebagai lender of the last resort, maka dapat terjadi Bank atan pemegang saham dari Bank juga akan kesulitan memenuhi persyaratan agunan nutuk jaminan penempatan dana kepada LPS. 8. Bahwa fungsi BI sebagai lender of the last resort juga menjadi catatan dari Financial Sector Assessment Program (FSAP), yang menyatakan bahwa “..... Deposit insurance reyourcez shoufd not be inrofred during the recovery stage.”, yang berarti bahwa LPS seharusnya tidak diperkenankan untuk menyediakan likuiditas kepada bank yang sedang dalam masa pemulihan, karena bantuan likuiditas pada tahap ini merupakan tanggung jawab BI. Dan oleh karenanya, harus ada kejelasan pengaturan lebih lanjut antara kewenangan LPS dan kewenangan BI dalam pemberian kebutuhan likulditas kepada Bank Dalam Penyehatan. 9. Bahwa Financial Sector Assessment Program (FSAP) juga menegaskan “The Involvement of LPS during the recovery phase also creates unnecessary overlaps with the supervisor (for example, currently both agencies huge the power to install a statutory manager) and may dilute the authorify of OJK as a the authority in charge during this phase”. yang berarti keterlibatan LPS selama fase pemulihan menciptakan tiimpang tindih yang tidak perlu dengan pengawas dalam hal ini OJK dan dapat melemahkan otoritas OJK sebagal otoritas yang bertanggung jawab selama fase ini. 10. Namun demikian, dalam hal ternyata penempatan dana yang dapat didukung dengan aset jaminan yang memadai dapat menyelamatkan nutuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, mungkin dapat mencegah keluarnya biaya penyelamatan yang lebih besar jika bank ini masuk sebagai Bank Dalam Resolusi (“BDR”) 11. Bahwa, konsep penempatan dana dalam UU P2SK adalah tindakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi Bank, namun Bank yang mengajukan permohonan penempatan dana kepada OJK seharusnya masih layak 327 untuk diselamatkan karena memiliki prospek usaha yang bagus dan kelayakan usaha, sehingga diharapkan konsep penempatan dana bukan berarti mengubah konsep bail-in menjadi burt-out. Dengan kata lain penempatan dana kepada Bank harus didukung dengan aset jaminan yang cukup dan pengawasan yang ketat, agar penempatan dana yang dilakukan dapat secara efektif menyelamatkan Bank. Keterangan tertulis tambahan bertanggal 8 November 2024 A. Penjelasan atas Tanggapan dan/atau Pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Tanggapan dan/atau Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Asrul Sani 1. Bahwa terkait dengan tanggapan dari Yang Mulia Hakim Bapak Asrul Sani mengenai pos pendapatan LPS, berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan dan/atau RKAT yang diumumkan didalam website LPS atas RKAT Anggaran Operasional LPS Tahun 2023, dapat kami sampaikan konfirmasi dan klarifikasi sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Audit 2023), pendapatan LPS bersumber dari premi industri perbankan sebesar Rp16,69 Triliun (55,73%), pendapatan investasi di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp13,09 Triliun (43,74%), dan pendapatan lainnya Rp0,17 Triliun (0,53%) [Laporan Keuangan LPS Tahun 2023/https://ppid.lps.go.id/informasi- berkala/akses tanggal 04 November 2024]; b. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, kekayaan LPS yang bersumber pada pendapatan huruf a, hanya dapat diinvestasikan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, dan/atau pemerintah negara asing. Oleh karenanya, pendapatan LPS ada yang bersumber dari hasil investasi SBN. c. Bahwa pada saat pendirian LPS, sebagai lembaga sue generis yang independen, terdapat modal awal sebesar Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) yang merupakan aset/kekayaan negara yang dipisahkan, dan selanjutnya kekayaan LPS bersumber dari penerimaan premi industri perbankan, yang digunakan untuk 328 pelaksanaan program penjaminan sesuai Pasal 83 ayat (1) UU LPS [Pasal 83 ayat (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut: a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan; b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan]. d. Bahwa terkait dengan tanggapan yang mulia Bapak Asrul Sani yang merujuk pada Bagian B, butir 13, huruf f, halaman 14, yang menyampaikan salah satu frasa kalimat “....telah diberikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 November 2024 ...”, Dengan ini kami mohon maaf dan klarifikasi, yang dimaksud dalam frasa kalimat itu seharusnya menyebut “...tanggal 30 November 2023”. Artinya harus dibaca sebagai berikut “... kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri Keuangan, meski pada saat itu belum ada ketentuan yang mengatur atau tata cara pengajuan persetujuan RKAT Operasional, persetujuan RKAT Operasional 2024 telah diberikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 November 2023...”, mengingat persetujuan tersebut digunakan untuk RKAT tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Tanggapan dan/atau Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Guntur Hamzah 2. Bahwa terkait dengan tanggapan dan/atau pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Guntur Hamzah mengenai apakah ada penilaian dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) terhadap LPS? Dapat kami sampaikan keterangan dan klarifikasi sebagai berikut: a. Terkait dengan asessement dari FSAP, kami telah menyampaikan pada halaman 15, butir 16 Keterangan LPS pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024), yang pada intinya menyatakan bahwa adanya Otonomi Otoritas Jasa Keuangan dan LPS untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Sekilas mengenai penilaian FSAP, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Program FSAP didirikan tahun 1999 dengan memberikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai ketahanan 329 sektor keuangan suatu negara. Sebagai bagian penting dari pengawasan keuangan International Monetary Fund (IMF), hal ini mencakup “stress test” terhadap lembaga-lembaga keuangan termasuk LPS, evaluasi kualitas pengawasan dan regulasi dalam sektor keuangan, dan penilaian terhadap kerangka manajemen krisis. Tujuan FSAP adalah untuk membantu negara-negara anggota meminimalisir terjadinya krisis keuangan di negaranya. 2) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website IMF, “In 2010, the IMF made it mandatory for 25 countries with systemically important financial sectors to undergo FSAP assessments every five years”. (Terjemahan: “Pada tahun 2010, IMF menetapkan bahwa asesmen FSAP yang semula bersifat sukarela menjadi wajib. Terdapat 25 (dua puluh lima) negara dengan sektor keuangan yang penting secara sistemik untuk menjalani asesmen FSAP setiap lima tahun”). 3) Selanjutnya dinyatakan juga bahwa “The IMF chose the 25 economies (see box) based on the size of their financial sectors and their connections with financial sectors in other countries”, (Terjemahan: “IMF memilih 25 (dua puluh lima) negara tersebut berdasarkan ukuran sektor keuangannya dan hubungannya dengan sektor keuangan di negara lain”). Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara dari 25 (dua puluh lima) negara yang termasuk kategori tersebut, sehingga asesmen FSAP bersifat wajib untuk dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun kepada Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia telah menjalani asesmen FSAP secara sukarela (2008) dan secara wajib (2013, 2018, dan 2024). 4) Pada tahun 2023, Indonesia masuk ke dalam negara anggota the Group of Twenty (G20) dan Financial Stability Board (FSB) karena Indonesia termasuk negara urutan ke-17 yang memiliki perekonomian terbesar dunia dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 1,34 Triliun USD. 330 5) Sebagai anggota G20 dan FSB, IMF menilai Indonesia dikategorikan memiliki sektor keuangan yang berdampak sistemik atau Systemically Important Financial Sector (SIFS), sehingga Indonesia termasuk ke dalam negara yang wajib dilakukan asesmen melalui FSAP oleh IMF dan World Bank. 6) Konsekuensi apabila Indonesia tidak mengikuti asesmen FSAP berpotensi pada kredibilitas negara yang akan mempengaruhi pada turunnya tingkat kepercayaan investor dan/atau negara-negara peserta G20 dan FSB terhadap komitmen Indonesia atas pemenuhan komitmen pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank sesuai dengan standard internasional. c. Terkait dengan fungsi LPS sebagai risk minimizer berdasarkan UU P2SK serta hubungannya antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan: 1) Berdasarkan UU P2SK, status pengawasan Bank ada tiga, yaitu (vide Pasal 16A ayat (2) UU P2SK): (i) Bank Dalam Pengawasan Normal (Bank Normal); (ii) Bank Dalam Penyehatan (BDP); dan (iii) Bank Dalam Resolusi (BDR). 2) Terhadap status Bank Normal dan BDP, pengawasan dan pembinaan terhadap bank berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk memastikan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau menjual bank, atau agar melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain atau tindakan pemulihan lainnya sesuai dengan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (vide Paragraf kedelapan Penjelasan Umum UU LPS jo. Pasal 18A UU P2SK). 3) Sedangkan Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai Lender of the Last Resort (LOLR) (vide Paragraf 331 ketujuh Penjelasan Umum UU LPS) dalam bentuk Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). 4) LPS selaku lembaga resolusi akan melakukan tindakan penyelesaian dan penanganan Bank saat bank dinyatakan status BDR yang diserahkan penanganannya dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LPS. Sebelum UU P2SK, tindakan resolusi bank yang dilakukan LPS baru dilakukan setelah didahului dengan tindakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan (3) di atas. Namun, berdasarkan UU P2SK, LPS diberikan mandat untuk melakukan fungsi risk minimizer, yaitu melakukan tindakan lebih awal (early involvement) sebelum Bank diserahkan penanganannya oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LPS dengan status BDR. Kewenangan tersebut yaitu melakukan tindakan uji tuntas, penjajakan kepada bank/investor, termasuk kewenangan penempatan dana kepada bank yang berstatus BDP untuk mencegah agar bank tidak ditetapkan sebagai BDR (vide “Lampiran 1: Keterangan Tambahan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Resolusi LPS berdasarkan Status Bank”). 5) Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal merupakan bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama-sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan LPS, dimana Menteri Keuangan bertindak selaku Koordinator merangkap anggota, sedangkan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota KSSK yang semuanya memiliki hak suara yang sama. Setiap Anggota KSSK bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide “Lampiran 2: Keterangan Tambahan mengenai Financial Safety Net”). 332 Tanggapan dan/atau Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Daniel Yusmic P. Foekh 3. Bahwa terkait dengan tanggapan dan/atau pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Daniel Yusmic P. Foekh mengenai perbandingan independensi dari lembaga yang sejenis LPS di negara lain, dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Amerika Serikat. Berdasarkan informasi melalui website Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) disebutkan bahwa “The Board of Directors of the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) today approved a 2024 Operating Budget of $2.96 billion, a 6.3% decrease from the previous year’s budget”. (Terjemahan: “Dewan Direksi FDIC telah menyetujui Anggaran Operasional U$2,96 miliar atau 6,3% dari anggaran tahun lalu”). RKAT FDIC tahun 2024 telah disetujui oleh Board of Directors FDIC untuk kemudian dilaporkan setiap tahun ke Parlemen AS. Berdasarkan informasi tersebut persetujuan RKAT FDIC hanya disetujui oleh pimpinan FDIC. b. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Merujuk pada Section 11 Paragraph 1 Malaysia Deposit Insurance Act 2011: Duties and Composition, halaman 31, terkait kewenangan Dewan Direksi PIDM memiliki kewenangan penuh dalam melakukan segala tindakan termasuk pelaksanaan bisnis PIDM. “There shall be a board of directors which shall be responsible for the conduct of the business and affairs of the Corporation and shall exercise all powers and do all acts which may be exercised or done by the Corporation....”. (Terjemahan: “Adanya Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bisnis dan pengurusan PIDM yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan mewakili PIDM....”) (vide “Lampiran 6: Malaysia Deposit Insurance Act 2011”). Selanjutnya, merujuk pada Section 12 Paragraph 1(a) Malaysia Deposit Insurance Act 2011 yang mengatur bahwa Dewan Direksi PIDM memiliki kewenangan membuat peraturan terkait hal-hal 333 operasional PIDM. “The Board may make such by-laws as are necessary of expedient in relation to the administration, management, control, business, assets and affairs of the Corporation including – (a) the function, powers, duties, remuneration, benefits and terms and conditions of service, code of conduct or surcharge on officers, employees and agents of the Corporation...”. (Terjemahan: “Dewan Direksi dapat membuat peraturan yang diperlukan atau dianggap penting sehubungan dengan administrasi, manajemen, pengendalian, bisnis, aset, dan urusan Perusahaan, termasuk – (a) fungsi, wewenang, tugas, remunerasi, manfaat, syarat serta ketentuan pelayanan, kode etik atau biaya tambahan untuk pejabat, karyawan, dan agen Perusahaan....”). Di samping itu, merujuk pada Section 28 paragraph (2) Malaysia Deposit Insurance Act 2011: Funds and Sources of Funds yang menyatakan “The Corporation is empowered to credit all direct operating income to, and charge all expenses, costs and losses against the relevant particular fund or funds, and where such expenses, costs or losses cannot be specifically attributed to a particular fund or funds, such charge— (a) shall be allocated among the funds in accordance with a formula prescribed by the Corporation; or (b) if the Corporation has not prescribed a formula, shall be allocated among the funds in proportion to the amount of Islamic and conventional premiums and levies collected in the assessment year prior to the year in which such credit or charge is made”. (Terjemahan: “PIDM memiliki kewenangan untuk mengelola semua pendapatan operasional secara langsung, dan membebankan semua pengeluaran, biaya, dan kerugian terhadap dana tertentu yang relevan. Apabila pengeluaran, biaya, atau kerugian tersebut tidak dapat secara spesifik dialokasikan ke dana tertentu, maka beban tersebut— (a) akan dialokasikan di antara dana-dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIDM; atau (b) jika belum ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut, maka dana-dana tersebut akan dialokasikan di antara 334 dana premi dan pungutan Islam/Konvensional yang dikumpulkan pada tahun penilaian sebelum tahun di mana penghasilan atau beban tersebut dibukukan”). Berdasarkan benchmark di PIDM, diketahui bahwa RKAT PIDM Malaysia diputuskan oleh Pimpinan (Chairman) dan setiap tahun laporan keuangannya diaudit untuk kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat (Parlemen) sebagai informasi. Dalam struktur Board of Director PIDM terdapat kesamaan dengan struktur organisasi dengan LPS, yaitu memiliki Dewan Komisioner ex-officio dari Kementrian Keuangan Malaysia. c. Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). Berdasarkan benchmark pada KDIC, bahwa RKAT KDIC juga diputuskan oleh Financial Supervisory Commission (FSC). FSC adalah Komisi yang dibentuk secara independen dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, sehingga bebas dari campur tangan politik. 4. Sebagai catatan tambahan, Malaysia dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia yaitu sama-sama memiliki mandat sebagai pelaksana integrated protection schemes yang menjamin simpanan nasabah perbankan dan menjamin polis asuransi. Tanggapan dan/atau Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Saldi Isra 5. Berdasarkan tanggapan dan/atau pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak Saldi Isra mengenai peran Menteri Keuangan sebagai representasi Presiden dan upaya apa saja yang telah dilakukan LPS dalam menyusun naskah RUU P2SK, khususnya terkait dengan norma Kewenangan Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional, dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan Menteri Keuangan, adalah 335 kuasa dari Presiden selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. b. Peranan Menteri Keuangan dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan mekanisme koordinasi di antara otoritas keuangan lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan LPS, melalui peran KSSK, yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan (vide Pasal 5 UU PPKSK). c. Pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, LPS, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (vide Penjelasan Umum Paragraf 5 UU PPKSK, halaman 2). d. Dalam penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Dan oleh karenanya dalam penanganan resolusi bank, LPS mewajibkan kepada peserta program penjaminan untuk membayar premi dari industri perbankan sebesar 0,2% per-tahun dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode sebelumnya. e. Dalam hal, LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas, LPS berwenang: 1) Menjual dan/atau repo (repurchase agreement) Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; 2) Menerbitkan surat utang; 336 3) Meminjam kepada pihak lain; dan/atau 4) Meminjam kepada Pemerintah. f. Bahwa opsi meminjam kepada Pemerintah dilakukan sebagai upaya terakhir, dan jika diperlukan maka pinjaman kepada pemerintah wajib dibayarkan kembali oleh LPS melalui premi yang dipungut dari industri perbankan (vide Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas LPS (PP 49/2017)). g. Bahwa terkait dengan keterlibatan LPS dalam penyusunan naskah RUU P2SK dapat disampaikan klarifikasi sebagai berikut: 1) Dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait tanggapan atas RUU P2SK, secara kelembagaan LPS dimintakan tanggapan dan pembahasan untuk memberikan masukan atas DIM. Dalam pembahasan DIM tidak terdapat perubahan norma terkait RKAT, khususnya terkait dengan norma “Kewenangan Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional” yang menjadi pokok perkara a quo. Sehingga, adanya perubahan norma “Kewenangan Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional” tersebut tidak melibatkan LPS dalam perumusannya. 2) Bahwa selanjutnya, tanggapan DIM RUU P2SK dari pemerintah c.q Kementerian Keuangan dilakukan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Komisi XI DPR dan rapat paripurna, termasuk Norma “Kewenangan Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional”. Dalam pembahasan dengan DPR baik di tingkat Komisi maupun Paripurna, LPS tidak diundang dan/atau dilibatkan dalam pembahasan di DPR. Berdasarkan informasi yang LPS peroleh dari media, RUU P2SK telah disetujui menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 15 Desember 2022 [https://www.antaranews.com/berita/3306003/dpr-setujui-ruu- p2sk-jadi-undang-undang]. 3) Bahwa berdasarkan hasil Paripurna atas draf RUU P2SK yang kami peroleh kemudian, secara operasional bagi LPS terdapat 337 beberapa hal yang menjadi kendala, misal tidak ada transisi dampak dari perubahan RKAT, dan tidak ada exit clause apabila persetujuan RKAT melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam halaman 10 angka 12 huruf a dan c pada Keterangan LPS pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024). Langkah-langkah LPS setelah Mengetahui di dalam RUU P2SK terdapat Pasal-pasal yang Dapat Mengganggu Independensi LPS 6. Bahwa pada saat diketahui terdapat usulan perubahan ketentuan mengenai RKAT yang menyatakan terdapat norma persetujuan Menteri Keuangan terhadap Anggaran Operasional, langkah-langkah yang dilakukan oleh LPS, yaitu sebagai berikut: a. Dalam pembahasan DIM RUU P2SK, LPS telah menanyakan beberapa kali terkait dengan adanya usulan yang menyisipkan adanya norma persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Anggaran Operasional, namun hal itu tidak pernah dilakukan pembahasan dengan LPS. b. Pimpinan LPS juga telah meminta rumusan pasal terkait persetujuan Menteri Keuangan untuk anggaran operasional, namun mendapat informasi bahwa rumusan pasal RKAT yang akan dituangkan dalam draf RUU P2SK sama dengan apa yang dibahas dan diputuskan sesuai Rapat Terbatas dengan Presiden pada tanggal 21 Oktober 2022 (“Ratas”). c. Pimpinan LPS kemudian mencari kembali notulen Ratas yang membahas mengenai usulan pasal perubahan dalam draf RUU P2SK, dan hasil kesimpulan Ratas diketahui terdapat 5 (lima) arahan dan yang terkait perkara a quo mengenai RKAT LPS ada pada butir 5 (lima) yang berbunyi sebagai berikut: “5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tidak melalui persetujuan DPR. Selain itu, tidak perlu dibuat Badan Supervisi khusus untuk LPS karena selama ini DPR telah menjalankan fungsi pengawasan”. Yang ternyata berbeda dengan apa yang tertuang dalam hasil final draft RUU P2SK yang disampaikan kepada LPS dan tidak terdapat 338 arahan anggaran operasional LPS harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. d. Berdasarkan Risalah Ratas dalam high level meeting tersebut, Pimpinan LPS meminta pertemuan secara khusus kepada Menteri Keuangan dan/atau menanyakan melalui Whatsapp/ media elektronik untuk meminta konfirmasi agar terkait dengan RKAT Operasional LPS sebaiknya tidak perlu melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk menjaga independensi, namun upaya tersebut tidak ditanggapi lebih lanjut. e. Bahwa dengan tidak adanya arahan Presiden terkait RKAT Operasional LPS harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, seharusnya yang diusulkan dan dibahas bersama dengan DPR adalah usulan rumusan pasal sesuai dengan hasil Ratas dengan Presiden. B. Pandangan dan Sikap Terhadap Pokok Perkara A Quo Terkait Pokok Perkara Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional LPS oleh Menteri Keuangan 1. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, prinsip independensi merupakan bagian dari mandat yang diberikan Undang-undang yang menjadi tujuan dibentuknya LPS sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS, yang bunyinya: “Independensi bagi Lembaga Penjamin Simpanan mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini”. Bahwa independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU LPS tidak diubah dalam UU P2SK. Hal ini menegaskan bahwa prinsip independensi tetap menjadi prinsip yang dianut oleh LPS sebagai lembaga independen. 2. Independensi LPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas sejalan dengan international best practices sebagaimana diatur dalam Principle-3 International Association of Deposit Insurers (IADI) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (“CPEDIS”), yang menyatakan: “The deposit insurer should be operationally 339 independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference.” (vide prinsip Governance, halaman 21). (Terjemahan: “Lembaga penjamin harus dioperasionalkan secara independen, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi pihak eksternal”) (“Lampiran 3: IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, Nov. 2014”), dengan essential criteria sebagai berikut: a. “The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer”. (Terjemahan: “Lembaga penjamin merupakan independen secara operasional. Dalam melaksanakan mandatnya, Lembaga penjamin dapat menggunakan kewenangannya tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pemerintah, bank sentral, pengawas atau industri yang dapat mengganggu independensi operasional lembaga penjamin itu sendiri”); b. “The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority”. (Terjemahan: “Lembaga penjamin bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi”); c. “The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate”. (Terjemahan: “Bahwa lembaga penjamin memiliki kapasitas dan kewenangan (dalam hal: sumber daya manusia, anggaran operasional, remunerasi yang memadai untuk mendapatkan staf yang berkualitas) guna mendukung independensi dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan mandat yang diberikan”). Bahwa ketiga Essential Criteria yang tercantum dalam IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPEDIS) yang 340 apabila tidak dilaksanakan, melanggar prinsip independensi yang paling dasar (holy-grail). 3. LPS sebagai anggota dari IADI dilakukan asesmen secara berkala yaitu umumnya setiap 5 (lima) tahun sekali. Proses asesmen yang dilakukan meliputi: (i) self assessment yaitu penilaian mandiri oleh anggota IADI yang bersangkutan terhadap sistem penjaminan simpanan dengan menggunakan kerangka kerja IADI Core Principles; dan (ii) peer review, yang dimana tim peninjau yang terdiri dari Para Ahli melakukan validasi terhadap asesmen dan memberikan rekomendasi untuk memastikan sistem penjaminan simpanan anggota IADI memenuhi standar internasional yang ditetapkan dalam IADI Core Principles. 4. Dalam hal hasil asesmen tidak sesuai dengan atau melanggar standar internasional yang ditetapkan dalam IADI Core Principles, maka LPS sebagai otoritas resolusi dapat dinilai tidak memenuhi IADI Core Principles dan tidak memenuhi standar best practices internasional. 5. Oleh karenanya, dengan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan IADI Core Principles, maka terdapat catatan dari FSAP pada Technical Note Financial Safety Net and Crisis Management, (“Lampiran 4: Technical Note Finansial Safety Net and Crisis Management, Feb. 2024”), yaitu sebagai berikut: a. “The operational autonomy of OJK and LPS could be further underlined by, among others, giving LPS the power to adopt its work plan and annual budget without the Ministry of Finance’s (MOF) approval” (vide Paragraph 2 Executive Summary, halaman 5). (Terjemahan: “Kewenangan operasional OJK dan LPS secara penuh dapat ditegaskan lebih lanjut, antara lain, memberikan kewenangan LPS untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan”). b. “Both OJK and LPS should have their operational autonomy strengthened. OJK’s and LPS’s Boards should be able to execute their authority’s mandate without interference… To ensure its operational independence as called for in the international standards, LPS should not be required to send its proposed annual work plan and operational budget for approval to the MOF. Instead of 341 requiring approval from another safety net agency, LPS should be accountable only to the HoR…” (vide Butir 15 Institutional Framework, halaman 11). (Terjemahan: “Dewan Komisioner OJK maupun Dewan Komisioner LPS harus memperkuat otonomi operasional mereka dan dapat menjalankan mandat kewenangannya tanpa campur tangan...Untuk memastikan independensi operasionalnya, sesuai dengan standar internasional, LPS tidak boleh diwajibkan untuk mengirimkan rencana kerja tahunan dan anggaran operasional yang diusulkannya untuk disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebaliknya, LPS seharusnya hanya bertanggung jawab kepada DPR tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga jaring pengaman lainnya...”). 6. Ketidakpatuhan pada IADI Core Principles dan FSAP dapat berakibat antara lain: (i) penurunan sovereign credit rating’s Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional; (ii) menurunnya tingkat kepercayaan anggota negara IADI lainnya untuk melakukan kerjasama internasional dengan LPS; dan (iii) dapat mengurangi kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia atau menyebabkan capital out-flow. 7. Berdasarkan benchmark terkait penyusunan dan penetapan RKAT oleh lembaga sejenis seperti LPS di negara lain, persetujuan dan penetapan RKAT yang selama ini dilakukan sebelum berlakunya UU P2SK telah sesuai dengan prinsip independensi sesuai best practices dalam praktik internasional dan juga sudah mengadopsi prinsip check & balances dengan adanya ADK ex-officio dalam struktur Dewan Komisioner LPS pada setiap pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) serta pengawasan DPR dan audit BPK (hal mana secara lengkap telah kami sampaikan pada Keterangan LPS pada persidangan 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024). 8. Selain itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya kewenangan persetujuan RKAT Operasional oleh Menteri Keuangan, dikhawatirkan Kementerian Keuangan selaku koordinator KSSK berpotensi dapat terpapar risiko operasional akibat pelaksanaan kegiatan 342 operasional yang dilakukan oleh LPS, khususnya dalam penanganan resolusi Bank yang berskala besar, karena pada praktiknya sulit memisahkan antara RKAT Operasional dengan RKAT Kebijakan secara sempurna. Dalam keadaan tekanan yang cukup besar pada kondisi perbankan dan perekenomian, LPS membutuhkan pengaturan/kebijakan yang lebih jelas. 9. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Norma Kewenangan Menteri Keuangan terhadap persetujuan RKAT Anggaran Operasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU LPS merupakan usulan pasal tambahan, dimana pengusulan norma tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian Keuangan tanpa dilakukan pembahasan dan persetujuan dari LPS. 10. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan butir 9 di atas, dengan ini kami menyampaikan sebagai berikut: a. Bahwa LPS sebagai lembaga negara pada dasarnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian norma pemberian persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional LPS tidak sesuai dengan international best practices mengenai independensi lembaga penjamin sebagaimana dinyatakan dalam: 1) IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPEDIS) pada tahun 2014; dan 2) Hasil asesmen FSAP yang tertuang dalam Technical Note: Financial Safety Net and Crisis management pada Februari 2024; sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan/atau tingkat kepercayaan LPS di tingkat internasional. b. Selain hal di atas, perlu adanya pemisahan yang tegas antara pelaksanaan kegiatan operasional LPS dengan Kementerian Keuangan untuk menghindari agar Kementerian Keuangan tidak terpapar resiko operasional. Dalam penanganan permasalahan bank, khususnya dalam kondisi krisis, independensi masing-masing institusi atau otoritas yang satu dengan yang lain diperlukan agar tidak terganggunya jaring pengaman sistem keuangan, dimana 343 Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas perbankan, dan LPS selaku otoritas resolusi bank. Terkait Pokok Perkara Kewenangan Penempatan Dana LPS 11. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Keterangan LPS pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024) dan hal-hal di atas, kewenangan penempatan dana LPS pada dasarnya lahir untuk mengantisipasi ancaman krisis akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang] jo. PP No. 33 Tahun 2020 [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan]. 12. Bahwa kewenangan baru yang diberikan oleh UU P2SK kepada LPS, yaitu kewenangan penempatan dana pada masa Bank Dalam Penyehatan (BDP), dapat kami tambahkan keterangan sebagai berikut: a. Secara teoretis, untuk memitigasi risiko krisis keuangan yang parah diperlukan jaring pengaman yang disebut financial safety net (Schich, 2009) [Schich, S. (2009). Financial crisis: Deposit insurance and related financial safety net aspects. OECD Journal: Financial Market Trends, 2008(2), 1-39]. Tanpa financial safety net (FSN) yang efektif, rumor sekecil apapun tentang permasalahan solvabilitas atau likuiditas atas suatu institusi keuangan memiliki potensi untuk menjadi swawujud (self-fulfilling) dan menjelma menjadi krisis keuangan berskala penuh. 344 b. Menurut Schich, FSN terdiri dari 4 elemen kunci, yaitu (i) fungsi LOLR, (ii) pengaturan prudensial dan kerangka pengawasan, (iii) penjaminan simpanan yang terbatas, dan (iv) mekanisme penyelesaian/penanganan atas kegagalan institusi keuangan (failure resolution mechanisms for financial institutions). c. FSN yang efektif setiap elemennya perlu didesain dengan memperhatikan dua sisi. Di satu sisi, elemen FSN perlu didesain untuk memitigasi disrupsi dalam sistem keuangan yang berakar dari kegagalan institusi keuangan. Di sisi lain, elemen FSN perlu didesain untuk mengurangi risiko ex-ante moral hazard, yang jika tidak dimitigasi dengan baik justru akan dapat menimbulkan kerentanan pada FSN. d. Dalam FSN, bank sentral sebagai otoritas moneter secara teoretis berperan penting sebagai LOLR. Ini adalah best practice dalam kebanksentralan sebagaimana diperkenalkan oleh ekonom Walter Bagehot pada tahun 1873. Teori yang kemudian disebut sebagai “Bagehot Principle” ini menyatakan bahwa untuk mengatasi tekanan likuiditas sementara yang dihadapi suatu bank, bank sentral (bukan penjamin simpanan) seharusnya menyediakan fasilitas pinjaman bagi bank tersebut asalkan bank memiliki permodalan yang cukup (solvent), dengan asset berkualitas tinggi sebagai jaminannya, namun dikenakan bunga tinggi sebagai bentuk penalty [Bagehot, W. (1873). Lombard street. King]. 13. Berdasarkan pertimbangan teoritis sebagaimana dalam butir 12 dan dalam misi FSAP di tahun 2024, IMF merekomendasikan secara tersurat dalam sub bab “Crisis Management and Financial Safety Net”, pada IMF Country Report (“Lampiran 5: IMF Country Report 24/272, Indonesia: Financial Sector System Stability Assessment, August 2024”), yaitu sebagai berikut: a. Poin 15 halaman 11: “LPS should not provide liquidity for banks under recovery and should be used only to recapitalize banks in a resolution as a last resort and subject to safeguards”. (Terjemahan: “LPS seharusnya tidak menyediakan likuiditas bagi bank-bank yang 345 sedang dalam masa penyehatan dan hanya digunakan untuk merekapitalisasi bank-bank dalam resolusi sebagai upaya terakhir dan disertai pengamanan”). b. Penjelasan poin 54 halaman 45: “Banks with liquidity needs should instead rely on BI’s Emergency Liquidity Assistance (ELA)” (Terjemahan: “bahwa Bank-bank yang membutuhkan likuiditas sebaiknya bergantung pada Bantuan Likuiditas Darurat dari BI”). Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat kami penempatan dana (Liquidity Support) oleh LPS dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, mendilusi tanggung jawab utama manajemen dan pemilik bank, serta dapat menimbulkan tumpang tindih dengan mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selama fase recovery (penyehatan) bank. Wewenang Penempatan Dana ini jangan sampai digunakan untuk mencegah kegagalan bank yang prospeknya buruk (unviable bank) dan menimbulkan proses bail-out (open bank assistance) yang tidak efisien. 14. Selain itu, terkait dengan kewenangan penempatan dana LPS, berdasarkan Technical Note Financial Safety Net and Crisis Management - Februari 2024 (“Lampiran 4: Technical Note Finansial Safety Net and Crisis Management, Feb. 2024”) juga memberikan catatan sebagai berikut: a. Pada butir 20 halaman 14 dinyatakan sebagai berikut: “Deposit insurance resources should not be involved during the recovery stage”. (Terjemahan: “LPS seharusnya tidak diperkenankan untuk menyediakan likuiditas kepada bank yang sedang dalam masa pemulihan”), karena bantuan likuiditas pada tahap ini merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI). b. Pada butir 20 halaman 14 juga dinyatakan sebagai berikut: “The involvement of LPS during the recovery phase also creates unnecessary overlaps with the supervisor (for example, currently both agencies have the power to install a statutory manager) and may dilute the authority of OJK as a the authority in charge during this phase”. (Terjemahan: “keterlibatan LPS selama fase pemulihan menciptakan tumpang tindih yang tidak perlu dengan pengawas dalam hal ini OJK dan dapat melemahkan 346 otoritas OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab selama fase ini”). 15. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dalam butir 11 s.d butir 14, kami menyampaikan pendapat kami sebagai berikut: a. Bahwa norma kewenangan penempatan dana pada dasarnya dibuat sebagai respons atas pandemi Covid-19, yaitu kondisi dimana terjadi ancaman krisis keuangan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai antisipasi agar krisis tidak terjadi, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2020 jo. PP No. 33 Tahun 2020. Sehingga kewenangan LPS melakukan tindakan early intervention dalam bentuk penempatan dana dalam kondisi normal menjadi tidak relevan, karena catatan FSAP menyebutkan bahwa dalam fase recovery bukan merupakan tanggung jawab LPS. b. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya catatan dari FSAP dan prinsip IADI di atas, dalam hal quod non, kewenangan penempatan dana untuk membantu Bank Dalam Penyehatan diperlukan, maka perlu ada kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi tersebut apakah diterapkan pada kondisi normal atau (lebih tepatnya) digunakan pada kondisi ancaman krisis sebagaimana terjadi pada saat pandemi Covid-19. C. Penutup 1. Bahwa UU P2SK ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, dimana terdapat 2 (dua) norma yang menjadi obyek perkara a quo, yaitu (i) Kewenangan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT LPS Anggaran Operasional; dan (ii) Kewenangan penempatan dana LPS pada masa BDP. 2. Bahwa Indonesia selaku negara anggota the Group of twenty (G20), Finansial Stability Board (FSB), dan dikategorikan IMF memiliki sektor keuangan yang berdampak sistemik atau systemically important finansial sector (SIFS), telah menyelesaikan FSAP pada tanggal 26 Agustus 2024, dimana terdapat catatan yang cukup penting terkait 2 (dua) norma yang dijadikan pokok perkara a quo. Hasil FSAP ini diterbitkan setelah ditetapkan dan diundangkannya UU P2SK, sehingga menurut hemat kami catatan FSAP tersebut perlu juga dipertimbangkan untuk menjaga komitmen Indonesia terhadap pemenuhan 347 institutional framework dalam praktek internasional guna menjaga kredibilitas Indonesia di mata Internasional. 3. Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut, LPS sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil UU P2SK, kiranya dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan LPS secara keseluruhan; b. Menerima Permohonan Para Pemohon Mengenai Pengujian UU P2SK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan argumentasi LPS dalam Keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024) dan pada Keterangan Tambahan ini; c. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU LPS sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan ketentuan pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B UU PPKSK, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau apabila Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). Selain memberikan keterangan, Pihak Terkait LPS juga mengajukan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli yaitu Irwan Trinugroho dan Dian Puji Nugraha Simatupang yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024, masing- masing sebagai berikut: 1. Irwan Trinugroho A. Pengantar Keterangan Ahli ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 berdasarkan Permohonan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Keterangan ahli ini disampaikan secara independen berdasarkan pada pengetahuan/keilmuan dan peraturan perundangundangan sesuai dengan 348 prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin Undang- undang Guru dan Dosen. B. Sumber Ketentuan IADI (International Association of Deposit Insurers) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (2014) C. Analisa/Pendapat Independensi LPS Ditiniau Dari Literatur, Best Practice dan Perbandingan di Negara Lain Sebagai peneliti di bidang perbankan dan keuangan yang sering menulis tentang penjaminan simpanan di jurnal internasional, mengapa independensi anggaran penting bagi suatu penjamin simpanan dalam menjalankan tugasnya? apakah ada teori yang menjelaskan hal ini? bagaimana best practice dari negara-negara lainnya? Independensi dari Deposit Insurer (Penjamin Simpanan) merupakan salah satu dari IADI (International Association of Deposit Insurers) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (2014) yaitu prinsip utama No. 3 mengenai tata kelola (governance) sebagai berikut: Principle 3 - GOVERNANCE The deposit insurer should be operationally independent, well- governed, transparent, accountable, and insulatedfrom external interference. Essential criteria 1. The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interferencefrom external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer. Di dalam kriteria tersebut dinyatakan bahwa penjamin simpanan harus independen secara operasional sehingga mampu menggunakan kekuatannya tanpa intervensi dari pihak-pihak eksternal dalam menjalankan mandatnya. Selain itu, juga tidak ada campur tangan pemerintah, bank sentral, pengawas perbankan, dan industri yang kemudian berpotensi menyebabkan adanya kompromi terkait dengan independensi operasional dari penjamin simpanan. Dari kriteria tersebut secara jelas dapat dimaknai bahwa organisasi penjaminan simpanan harus memiliki independensi yang kuat secara 349 operasional sehingga terbebas dari intervensi. Independensi disini termasuk di dalamnya adalah independensi dalam penganggaran yang secara eksplisit termuat pula dalam salah satu prinsip utama (core principles) dari IADI yaitu: Prinsip 2: Mandate and Powers, kriteria esensial no. 4 (poin g) bahwa: The powers of the deposit insurer include, but are not limited to: (g) setting operating budgets, policies, systems, and practices LPS di Indonesia atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) merupakan anggota dari IADI, sehingga seyogya nya penerapan dari prinsip- prinsip utama merupakan hal yang perlu untuk dipenuhi. Selain itu, independensi termasuk dalam hal ini adalah penganggaran, akan memastikan bahwa pelaksanaan mandat penjaminan simpanan oleh LPS akan dilakukan secara independen, memiliki fleksibilitas yang kuat dalam rangka pencapaian tujuan dan mandat namun tetap memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Berbagai kajian telah pula menyampaikan pentingnya independensi dari organisasi penjaminan simpanan di suatu negara. Bernet dan Walter (2009) menjelaskan bahwa salah satu syarat dari adanya pemberlakuan skema penjaminan simpanan di suatu sistem keuangan di suatu negara adalah prinsip Independen dimana skema penjaminan merupakan salah satu elemen integral dari jaring pengaman keuangan nasional (national financial safety net), tetapi independen dari penggunaan pengaruh eksternal. Hal yang sama juga disampaikan oleh Garcia (2000) dan Kahn dan Santos (2001). Meskipun demikian, ada suatu studi teoretis yang dilakukan oleh So et al. (2024), dengan pendekatan Honey Badger Algorithm, real options approach dan expected loss pricing model, menyimpulkan bahwa model organisasi penjaminan simpanan bertipe cooperative institution lebih menguntungkan untuk diterapkan secara spesifik di China dibandingkan dengan tipe independent institution. Namun demikian, seperti yang diargumentasikan oleh peneliti tersebut, kecocokan model cooperative institution di China lebih disebabkan karena lingkungan sosial ekonomi yang unik dan sistem politik yang berlaku. Dalam konteks antar negara (cross-country), Demirgüc-Kunt et al. (2015) telah menyusun suatu rangkuman mengenai fitur dan karakteristik dari penjaminan simpanan di negaranegara yang telah memiliki penjaminan simpanan. Dalam kaitannya dengan independensi dari organisasi 350 penjaminan simpanan (i.e. entitas yang terpisah dari bank sentral, pengawas perbankan, dan Kementerian/ pemerintah), mayoritas negara menerapkan konsep independensi tersebut yang dapat dilihat secara lengkap di tabel di bawah ini. Tabel ini secara implisit menunjukkan bahwa agensi penjaminan simpanan yang independent mentpakan praktik terbaik yang ada di dunia. Model Organisasi Penjaminan Simpanan Negara yang menerapkan Negara yang menerapkan 1 Legally separate (independen) Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Rep. of Bahamas, The Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Bosnia- Herzegovina, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cameroon, Canada, Central African Rep., Chad, Colombia, Congo, Rep. Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, 351 Rep. of Korea, Kosovo, Kyrgyz Republic, Laos, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia FYR, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sudan, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Ukraine United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Republic of Zimbabwe 2. Under the jurisdiction of central bank, supervisory bodies, governmental ministry (di bawah yurisdiksi bank sentral, lembaga pengawas, atau kementrian) Australia, Bangladesh, Belarus, Chile, Guatemala, 352 Ireland, Kenya, Latvia, Morocco, Netherlands, Oman, Paraguay, Slovenia, Sri Lanka, Sweden, Uganda Sumber: Demirgüc-Kunt et al. (2015) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menguatkan peran dan wewenang dari LPS diantaranya 1) LPS dikuatkan perannya menjadi risk minimizer, tidak hanya loss minimizer, 2) Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota dengan hak suara di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penguatan independensi dari LPS seharusnya termasuk di dalamnya adalah independensi dalam penganggaran, sehingga melengkapi tambahan kewenangan yang telah diatur dalam UU PPSK, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keleluasaan gerak LPS dalam mandatnya sebagai penjamin simpanan dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Terlebih lagi mekanisme pengendalian berdasarkan UU PPSK dilakukan secara berjenjang dan terstruktur dengan baik di antaranya dengan keberadaan Badan Supervisi LPS, pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan lain-lain. Penempatan Dana Oleh LPS Sebagai peneliti di bidang perbankan dan keuangan yang sering menulis tentang penjaminan simpanan di jurnal internasional, apakah penempatan dana cocok atau tidak cocok dilakukan oleh suatu penjamin simpanan dalam menjalankan tugasnya? apakah ada teori yang menjelaskan hal ini? bagaimana best practice dari negaranegara lainnya? Diskusi terkait dengan penempatan dana ke bank oleh penjamin simpanan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan terkait dengan pembagian wewenang (power) dari para regulator perbankan yang pada prinsipnya 353 terbagi menjadi tiga fungsi yaitu lending of last resort (LLR), supervisory (pengawasan) dan deposit insurance (DI). Pada prinsipnya fungsi LLR dan DI diperlukan untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya guncangan likuiditas karena adanya mismatch maturity antara liquid liabilities dengan illiquid asset yang dimiliki oleh bank, yang potensial terjadi karena nature dari proses bisnis perbankan adalah mengambil dana dari masyarakat yang dapat ditarik kembali dalam waktu yang cepat (atau bahkan dapat diambil sewaktu-waktu) dan menyalurkan nya dalam bentuk pinjaman yang berjangka waktu relatif panjang. Namun demikian, antara LLR dan DI bukan merupakan hubungan yang sifatnya mutually exclusive (Kahn dan Santos, 2005; Santos 2006; Sleet dan Smith, 2000). DI, sesuai dengan tujuan dibentuknya, dapat mencegah bank dari potensi terjadinya bank runs yang dilakukan oleh deposan, tetapi DI tidak dapat melindungi bank dari liquidity shocks yang lainnya misalnya ketika suatu bank tidak memperoleh pinjaman dari interbank market, bank tersebut akan menghadapi masalah likuiditas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan keberadaan DI di dalam sistem keuangan. Meskipun demikian Calomiris et al. (2016) menemukan bahwa negara yang memiliki LLR yang kuat di periode 1960-an cenderung mengatur DI nya, di periode 1980-an, menjadi cenderung less generous, sebagai suatu mekanisme substitusi. Dari penjelasan di atas, meskipun DI telah ada di suatu sistem keuangan suatu negara, fungsi dari LLR tetap diperlukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang berwenang menjalankan fungsi LLR? Apakah fungsi LLR dan DI dapat dilakukan oleh institusi yang sama? Apakah deposit insurer dapat juga melaksanakan fungsi LLR? Melalui suatu kajian teoritis, Kahn dan Santos (2005) menemukan bahwa pemisahan antara fungsi lending of last resort dengan deposit insurance (penjaminan simpanan) merupakan pengalokasian wewenang yang paling optimal dalam pengaturan perbankan (banking regulation). Dalam perspektif ini, dapat ditafsirkan bahwa agensi yang berfungsi sebagai deposit insurer sebaiknya tidak diberikan tugas pula untuk menjadi lender of last resort. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Garcia (2000) yang menjelaskan bahwa meminjamkan dana ke bank yang sedang tidak likuid 354 tetapi masih solvent merupakan tugas dari lender of last resort dan bukan merupakan kewenangan dari deposit insurer. Studi dari kahn dan Santos (2005) ini mengkoreksi studi sebelumnya yang dilakukan oleh Repullo (2000). Melalui kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan Incomplete Contracts Model, Repullo menunjukkan bahwa ketika di dalam suatu sistem keuangan terdapat bank sentral dan lembaga penjamin simpanan, maka keduanya dapat berfungsi sebagai lender of last resort dengan pembagian nya adalah bank sentral menangani guncangan likuiditas kecil (small liquidity shocks), sedangkan agensi yang melakukan penjaminan simpanan menangani guncangan likuiditas besar (large liquidity shocks). 2. Dian Puji Nugraha Simatupang A. Pengantar Keterangan Ahli ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 berdasarkan Permohonan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keterangan ahli ini disampaikan secara independen berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin Undang-undang Guru dan Dosen. B. Peraturan Perundang-undangan 1. Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan C. Pendapat Hukum I. Pengaruh Hukum Persetujuan Menteri Keuangan terhadap Anggaran Operasional Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap Independensi kelembagaannya. 1. Persetujuan terhadap anggaran kelembagaan apabila ditetapkan sebagai badan hukum yang independen tidak lazim menjadi 355 wewenang badan atau pejabat administrasi pemerintahan di luar lembaga tersebut, kecuali memiliki kewenangan hak budget sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Dalam badan hukum yang independen, persetujuan anggarannya dilakukan dengan pilihan kebijakan (policy alternative), yaitu (1) badan atau pejabat di luar lembaga masuk sebagai organ tertinggi dalam lembaga tersebut, baik secara ex officio atau secara organisatoris langsung, sehingga memiliki wewenang menyetujui adalah organ tersebut dan (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. 3. Oleh sebab itu, tidak lazim jika suatu lembaga yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang sebagai badan hukum, kemudian rencana kerja dan anggaran tahunannya dimintakan persetujuan badan atau pejabat pemerintahan lain di luar lembaga tersebut, sehingga menyebabkan karakter hukum lembaga menjadi sama sebagaimana kementerian/lembaga atau instansi lain yang tidak berstatus sebaga badan hukum. Dengan kata lain, adanya persetujuan badan atau pejabat pemerintahan lainnya menjadi contrarius in terminis dengan penetapan lembaga sebagai badan hukum. 4. Secara hukum keuangan publik sebagaimana diuraikan dalam bahan kuliah Hukum Keuangan Publik mengenai "Perihal Badan Hukum dan Pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangannya," kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa pengelolaan fiskal dan wakil negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, termasuk di dalamnya dalam Lembaga Penjamin Simpanan bukanlah sebagai otoritas, tetapi sebagai wakil negara, sehingga representasinya dilakukan dalam organ lembaga badan hukum yang memperoleh kekayaan negara yang dipisahkan. 5. Kedudukannya sebagai wakil negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk dalam Lembaga Penjamin Simpanan, Menteri Keuangan tidak dapat direpresentasikan dalam jabatan Menteri Keuangan karena akan menyalahi prinsip dan nilai badan hukum, 356 tetapi direpresentasikan keterwakilannya dalam organ dalam Lembaga Penjamin Simpanan yang mempunyai wewenang menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, apakah sebagai ex officio jabatan atau sebagai organ khusus yang mewakili kepentingan pengelola fiskal. 6. Dengan demikian, adanya ketentuan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan diajukan Ketua Dewan Komisioner kepada Menteri Keuangan bertentangan dengan prinsip badan hukum yang melekat dalam Lembaga Penjamin Simpanan, yang memiliki regulasi, tata kelola, dan mitigasi risikonya sendiri yang berbeda dengan regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga justru menimbulkan ketidakpastian terhadap pemaknaan badan hukum yang melekat pada Lembaga Penjamin Simpanan. 7. Dalam hal pembentuk undang-undang menginginkan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa pengelolaan fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan melakukan pengendalian terhadap badan hukum yang independen sebaiknya tetap dilakukan menurut karakter tata kelola badan hukum independen tersebut, dan bukan kemudian mengatur badan atau pejabat pemerintahan lainnya untuk masuk menjadi otoritas yang menentukan operasionalisasi badan hukum independen tersebut. 8. Adanya kewenangan Menteri Keuangan dałam memberikan persetujuan terhadap anggaran operasional Lembaga Penjamin Simpanan secara hukum keuangan publik berpotensi menganggu independensi lembaga tersebut karena mengesampingkan karakter hukum (rechtkarakter) tata kelola Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diatur dałam regulasinya sendiri yang sedari awal didesain sebagai lembaga independen dałam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. 9. Selain itu, pelibatan Menteri Keuangan dałam memberikan persetujuan anggaran operasional Lembaga Penjamin Simpanan menurunkan reputasi dan wewenang Menteri Keuangan hanya 357 sebatas memberikan persetujuan semata, padahal dałam kedudukannya sebagai wakil negara dałam kekayaan negara yang dipisahkan dapat diwujudkan dalam pengaturan kebijakan dan arah pedoman perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dałam kedudukanya sebagai Ketua komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) atau dalam posisinya secara ex officio dalam organ Lembaga Penjamin Simpanan. 10. Pemaknaan "persetujuan” sebagai consent guna memperoleh check and balances tidak dilakukan oleh sesama organ cabang kekuasaan eksekutif, tetapi dilakukan organ cabang kekuasaan lainnya. Dałam hal dibutuhkan koordinasi dan pengendalian oleh sesama organ eksekutif lainnya dapat dilakukan dałam bentuk pilihan (1) koordinasi (2) pertimbangan (3) memperhatikan pendapat, sehingga yang dilakukan adalah upaya korektif administrasi pemerintahan, dan bukan melakukan persetujuan atau penolakan. 11. Jika persetujuan dianggap pembentuk undang-undang perlu dilakukan oleh Menteri Keuangan guna memperoleh check and balance, sebaiknya politik hukumnya tidak menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum, dan tidak perlu memisahkan tata kelolanya dałam tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga kewenangan pengelola fiskal sangat kuat sebagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan anggaran di Kementerian/lembaga. 12. Dalam hal argumentasi perlunya Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan adalah memastikan pengelolaan lembaga berjalan sesuai dengan tujuan, politik hukum pengaturan sudah sebaiknya ditempuh melalui organ di mana Menteri Keuangan menjadi anggota secara ex officio dan bukan menggunakan badan atau pejabat di luar badan hukum, sehingga bertentangan dengan pemaknaannya sebagai badan hukum. Dalam hal ini Menteri Keuangan atau pihak yang ditunjuk sebagai wakil negara dałam organ Lembaga Penjamin Simpanan dapat 358 menjadi penghubung antar-wewenang dan antar-prosedur dałam rangka pengendalian dan penguasaan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga menjaga dan menjamin risiko dałam Lembaga Penjamin Simpanan agar suatu saat tidak menjadi risiko anggaran pendapatan dan belanja negara. 13. Pemisahan persetujuan Menteri Keuangan dałam rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan sebatas pada anggaran yang tidak terkait fungsi Lembaga Penjamin Simpanan juga secara teori hukum keuangan publik sebagaimana dikemukakan dalam buku Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, justru menimbulkan keanehan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan banyak salah kira (dwaling) dałam memaknai alokasi yang fungsi dan alokasi yang fungsional, bahkan pemisahan ini akan mendorong multitafsir yang memperumit aspek tata kelolanya, sehingga memperumit pola penjaminan simpanan. 14. Pemisahan persetujuan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya memberikan dampak kerumitan dałam pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi juga menurunkan reputasi Menteri Keuangan seakan-akan hanya berada pada dua bayang-bayang Sisi yang berbeda dan menunjukkan potensi inkonsistensi dalam pengambilan keputusan sebagai Menteri Keuangan dan sebagai pejabat ex officio dalam organ Lembaga Penjamin Simpanan. 15. Keuangan dan kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang modal awalnya berasal clari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana badan hukum lainnya. baik publik maupun privat, tidak ada yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan secara an Sich sebagai Menteri Keuangan, tetapi łazimnya dilakukan persetujuan organ di badan tersebut, yang dapat diisi secara ex officio atau direpresentasikan oleli pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan. 359 16. Pengendalian yang dilakukan pemegang kewenangan fiskal terhadap kekayaan negara yang dipisahkan łazimnya dilakukan dengan mekanisme tata kelola badan hukum penerima kekayaan yang dipisahkan, sebagai bentuk pengendalian dan penguasaan, dan tidak pernah dilakukan langsung melalui mekanisme lainnya yang mengurangi independensi dan tata kelola badan hukum iłu sendiri. 17. Apalagi jika kemudian pelaporan dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kinerja disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga kembali pada karakter hukum (rechtkarakter) Lembaga Penjamin Simpanan untuk rencana kerja dan anggaran tahunan disampaikan kepada organ dałam badan hukum itu sendiri, sesuai dengan karakter tata kelolanya yang tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. 18. Dengan konsep tersebut, sudah tepat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan karakter hukumnya sendiri, yaitu Dewan Komisioner di mana Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi ex officio yang mempengaruhi dan mengendalikan norma kebijakan dan norma pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. 19. Karakter hukum persetujuan tersebut sudah tepat dengan karakter hukum Lembaga Penjamin Simpanan karena memiliki kemampuan koordinatif dan simplikatif terhadap kecepatan dan kehati-hatian pengambilan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan agar tetap efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 20. Pelibatan badan atau pejabat administrasi pemerintahan lainnya dalam bentuk apapun justu mendistigmasi dan mendistorsi Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum independen yang menjadi badan yang pertama kali melakukan pencegahan krisis dan risiko dalam sektor keuangan. 360 II. Kewenangan Penempatan Dana Lembaga Penjamin Simpanan 1. Kewenangan sebagai kekuasaan publik yang mengikat semua pihak berdasarkan undang-undang tidak boleh bertentangan atau menimbulkan konflik antarwewenang, antar-regulasi, dan antar- norma, sehingga rumusannya harus sejalan secara sistematis, konsisten, dan akutabel. 2. Dalam hal terjadi wewenang diatur menjadi wewenang suatu badan _hukum, tetapi ternyata bukan menjadi fungsi dan tugas pokoknya, idealnya wewenang tersebut selalu melekat pada tugas dan fungsi badan atau pejabat administrasi pemerintahan, sehingga wajar pengaturan dalam administrasi pemerintahan selalu diawali dengan (1) tugas; (2) ñingsi, dan (3) wewenang, sehingga beralur pada konsistensi administrasi pemerintahan. 3. Dalam hal pengaturan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur lebih mudah dibandingkan Bank Indonesia justru berpotensi menimbulkan konflik antar-norma dan antar- regulasi yang membawa kerumitan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan, sehingga harus dilakukan secara konsisten dan sistematis dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan wewenang badan hukum masing-masing dan upaya koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kemanfaatan dan asas umum pemerintahan yang baik. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Bank Indonesia, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan, dan Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: PARA PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah, DPR, Pihak Terkait diantaranya Bank Indonesia (BI), yang menolak legal standing PARA PEMOHON tidaklah beralasan dan tidak dapat menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional, kecuali 361 menyatakan bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki legal standing sebagai nasabah, karena “sebagai nasabah tidak secara otomatis memberikan legal standing untuk mengajukan uji materi terhadap seluruh aspek regulasi perbankan atau lembaga penjaminnya. Bahkan Para Pemohon sebagai nasabah tetap terlindungi oleh LPS melalui ketentuan dalam Undang-Undang LPS …” (vide risalah Sidang Keterangan Pemerintah, hlm. 3); 2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, PARA PEMOHON menegaskan kembali bahwa PARA PEMOHON mengajukan 2 (dua) kualifikasi kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional (legal standing), yakni sebagai 1) Dosen Hukum Tata Negara (Akademisi) (PEMOHON I dan PEMOHON II) dan 2) sebagai nasabah bank (PARA PEMOHON); 3. Bahwa Pemerintah dan Pihak Terkait tidak membantah kualifikasi PARA PEMOHON, yang memiliki legal standing dengan kualifikasi sebagai Dosen Hukum Tata Negara, yang memiliki “concern terhadap suatu Undang-Undang demi Kepentingan Publik”, sebagaimana ditegaskan melalui melalui Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Legal standing dalam kapasitas suatu profesi terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, secara konsisten telah diterima oleh Mahkamah dalam berbagai perkara pengujian undang-undang; 4. Bahwa Pemerintah dan Pihak Terkait yang membantah adanya keterkaitan antara hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai Nasabah, merupakan sebuah bentuk distorsi, bahkan reduksi dalam memahami peran sentral Nasabah sebagai konsumen akhir, yang merupakan kelompok paling terdampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan diberikan oleh regulasi-regulasi di dalam bidang perbankan. Dalam struktur dan sistem perbankan yang ada, fungsi dari keseluruhan sistem yang ada, hanya berperan sebagai intermediary (penguhubung), dimana pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang mengatur Bank akan diteruskan/dibebankan kepada Nasabah, tidak diserap oleh perbankan sendiri. Sebagai contoh, kebijakan Premi LPS, walaupun dibayarkan oleh Bank tidak sepenuhnya dibayarkan oleh alokasi dari keuntungan Bank, tetapi tetap dibebankan kepada Nasabah dalam berbagai bentuk beban administrasi yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON perbulannya, dengan besaran tergantung pada produk yang dipunyai oleh Nasabah; 362 5. Bahwa dalam konteks perkara a quo, PARA PEMOHON sebagai nasabah memiliki legitimate expectation (pengharapan yang wajar), yang merupakan asas dalam Hukum Administrasi Negara untuk melindungi kepentingan hukum dari warga negara yang digariskan di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dalam rangka untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan kesewenang-wenangan penguasa; 6. Bahwa sebagai Nasabah, pengharapan yang wajar (legitimate expectation), PARA PEMOHON dasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: a. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan) dan oleh karenanya berkewajiban untuk membayar premi penjaminan yang dikalkulasikan untuk setiap periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode; b. Jaminan atas simpanan PARA PEMOHON oleh LPS dilakukan dengan dasar pembayaran premi penjaminan yang dilakukan oleh bank dengan memotong dari dana simpanan, dengan berbagai biaya administrasi yang dibebankan oleh Bank kepada PARA PEMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (Bukti P-24); c. Jaminan atas tabungan atau simpanan yang dilakukan oleh LPS yang merupakan sebuah lembaga independen merupakan jaminan hukum bahwa tabungan atau simpanan PARA PEMOHON akan dilindungi dan dikembalikan kepada PARA PEMOHON dalam bentuk pembayaran klaim penjaminan (vide Pasal 7 angka 12 UU No. 4/2023 yang mengubah Pasal 17 ayat (1) UU No. 24/2004), manakala bank tempat PARA PEMOHON menyimpan tabungan atau simpanan mengalami kegagalan sehingga harus dilakukan penutupan; 7. Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, PARA PEMOHON menyimpulkan argumen bahwa terkait dengan Persetujuan RKAT Operasional LPS oleh Menteri Keuangan dan Penempatan Dana dalam Tahapan Penyehatan secara aktual atau setidak- tidaknya berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional PARA 363 PEMOHON yang digariskan di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana diuraikan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan dalam Perkara a quo; 8. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut, PARA PEMOHON beranggapan, bahwa penolakan legal standing dari Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait Bank Indonesia tidak beralasan dan haruslah ditolak. Bahwa kualifikasi PARA PEMOHON sebagai Dosen Hukum Tata Negara serta Nasabah dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh PARA PEMOHON telah mengakibatkan hilangnya pengharapan yang wajar (legitimate expectation) bahwa pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan yang baik dan penanganan permasalahan perbankan akan dilakukan secara independen, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang kredibel dan berpihak kepada Nasabah tanpa turun campur tangan pemerintah. Dalam konteks penempatan dana pada tahap penyehatan, pengharapan yang wajar (legitimate expectation) terhadap LPS yang memiliki dana yang cukup untuk menjamin dana PARA PEMOHON pada tahapan resolusi, menjadi hilang karena dana yang seharusnya menjamin simpanan PARA PEMOHON sudah digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan yang memiliki potensi gagal yang besar sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian pokok permohonan. Hilangnya pengharapan yang wajar (legitimate expectation) ini telah melanggar jaminan atas kepastian hukum bagi diri PARA PEMOHON sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; B. POKOK PERMOHONAN Dalam rangkaian persidangan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ini, PARA PEMOHON menyampaikan KESIMPULAN ini dengan menitikberatkan pada poin-poin utama yang telah terungkap selama proses persidangan. Kesimpulan ini sekaligus berkesusaian dengan argumen utama PARA PEMOHON sebagai berikut: 9. Bahwa persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS adalah bentuk kontrol terhadap LPS yang berakibat pada terganggunya independensi LPS bertentangan dengan Pasal 23D dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 364 10. Bahwa dalam tanggapan Pemerintah, DPR, Keterangan Ahli Pemerintah dapat disimpulkan terungkap bahwa posisi Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan terhadap RKAT Operasional LPS tidak lahir secara kebetulan. Sebagaimana diakui oleh Pemerintah dan DPR serta dikuatkan oleh Keterangan Ahli Pemerintah, dapat disimpulkan motivasi utama dari persetujuan RKAT Operasional LPS oleh Menteri Keuangan adalah bentuk kontrol untuk mengendalikan/mendominasi Keputusan LPS, karena diberikannya hak suara kepada LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); 11. Bahwa apabila dilihat dari konteks tersebut, pada satu sisi terdapat penambahan peran dan kewenangan LPS dalam KSSK, yang merupakan bentuk pemisahan kekuasaan di antara institusi-institusi keuangan. Namun, di sisi lain, terdapat tendensi sentripetal (re-sentralisasi) dimana Pemerintah ingin tetap memiliki kontrol dan mendominasi LPS melalui ketentuan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS; 12. Bahwa disampaikan oleh Ahli Pemerintah bahwa persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS dianggap sebagai bentuk kontrol yang dapat dibenarkan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan LPS. Namun, apabila melihat mekanisme akuntabilitas existing, beragam mekanisme yang berlapis yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan (utamanya UU PPSK) sudah lebih dari cukup untuk memastikan agar pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan LPS akuntabel, antara lain: i) pelaporan kinerja kelembagaan per triwulan dan per tahun kepada Presiden dan DPR; ii) penyampaian informasi kepada publik menyangkut pelaksanaan kebijakan LPS tahun kebelakang dan tahun mendatang; iii) pelaporan keuangan tahunan kepada Presiden, DPR dan BPK; iv) keberadaan satu orang perwakilan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan di dalam komposisi Dewan Komisioner LPS; dan v) keberadaan Badan Supervisi LPS yang dibentuk oleh DPR. Bahwa dengan demikian, penambahan ketentuan persetujuan menteri keuangan atas RKAT operasional LPS adalah bentuk kontrol yang melampaui batas (excessive). Alih-alih memperkuat akuntabilitas LPS, ketentuan tersebut justru dapat menghasilkan dampak yang kontraproduktif, yakni terganggunya independensi LPS; 365 13. Bahwa independensi suatu lembaga tidak seharusnya diperlakukan dengan standar yang berbeda-beda. Mengurangi derajat independensi dalam bentuk dan skala apapun pada hakikatnya mengakibatkan suatu lembaga menjadi tidak independen. Hal ini tercermin pada ketentuan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional yang hanya diberlakukan kepada LPS, sedangkan lembaga keuangan dan moneter lainnya seperti BI dan OJK tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud. Keterangan Ahli Pemohon yang disampaikan oleh Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. telah mengingatkan bahwa ketentuan persetujuan Menteri Keuangan tersebut perlu dibaca sebagai gejala (tren) re-sentralisasi kekuasaan, yang apabila tidak dikoreksi, maka sangat mungkin hal serupa akan dialami oleh BI, OJK, dan lembaga-lembaga independen lainnya. Bahkan di dalam Keterangan Ahli Pemerintah, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, bahwa filosofi mendasar yang digunakan untuk menjustifikasi bentuk persetujuan ini didasarkan pada konsepsi “menyeluruh dan total”, yang merupakan paradigma totalitarianisme, yang umum diadopsi oleh rezim-rezim fasis otoriter, termasuk Orde baru, yang bertentangan dengan perubahan UUD 1945 sebagai sebuah UUD yang bertujuan untuk mencapai kehidupan konstitusional demokratis, yang dalam konteks Permohonan a quo, mengadopsi pemisahan kekuasaan; 14. Bahwa berbeda dengan pemaknaan Pemerintah dan Keterangan Ahli Pemerintah tersebut, PARA PEMOHON berkeinginan agar justru aspek pengelolaan organisasi negara harus didadasarkan pada semangat pemisahan kekuasaan. Oleh karenanya, pemaknaan pengelolaan keuangan negara yang “menyeluruh dan total” yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan tersebut haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan konstitusi, utamanya dalam Perkara a quo, Pasal 23D dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 15. Bahwa paradigma keuangan negara, yang diadopsi oleh rezim keuangan negara adalah menempatkan Menteri Keuangan hanya sebagai “pengelola fiskal”, yang dilaksanakan dengan instrumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dimana salah satunya adalah fungsi Bendahara Umum (vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU Keuangan Negara); 366 16. Bahwa dengan paradigma di atas, kita dapat memahami bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan terbatas, yakni hanya sebagai manajer (bendahara umum) dalam alokasi anggaran, bukan sebagai pemilik total dan menyeluruh sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah dan Ahli Pemerintah tersebut di atas. PARA PEMOHON memahami fungsi ini dalam konteks setiap lembaga negara yang anggarannya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi ini tentu saja keliru apabila dipahami bahwa Menteri Keuangan merupakan pemilik anggaran tersebut, tetapi Menteri Keuangan hanya sebagai administrator keuangan negara, karena adanya keterbatasan di dalam hal pendapatan negara untuk memastikan agar belanja negara dalam APBN tidak melampaui pendapatan yang didapat negara (agar APBN tidak jebol); 17. Bahwa menempatkan LPS sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sama halnya seperti BUMN, yang mana keuangan operasionalnya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, karena tidak ada kepentingan dari Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum, terhadap anggaran LPS, karena anggaran LPS bukan merupakan bagian dari anggaran yang dialokasikan dalam APBN; 18. Bahwa argumen Pemerintah yang menyatakan bahwa hubungan keuangan Pemerintah dengan LPS timbul karena adanya kewajiban Pemerintah untuk membantu keuangan LPS apabila terjadi kekurangan, tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk mencampuri RKAT Operasional Tahunan LPS. Argumen ini justru tidaklah tepat dan Pemerintah telah mengingkari hukum dan praktek keuangan negara. Hal ini dikarenakan praktik keuangan negara terkait dengan hal ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga Pemerintah, c.q., Menteri Keuangan, hanya memiliki kewenangan apabila terdapat kebutuhan yang bersumber dari APBN. Seperti halnya BUMN memerlukan penyertaan modal atau OJK memerlukan bantuan belanja modal. Dalam konteks penyertaan modal BUMN, maka Pemerintah hanya membahas dan menyetujui besaran penyertaan modal yang akan dibahas dan dialokasikan dalam APBN ke DPR, tidak kemudian memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk menyetujui RKAT tahunan BUMN. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks OJK, yang pembahasan dengan Menteri Keuangan hanya terbatas pada “anggaran rupiah murni”, yakni terbatas pada anggaran 367 belanja modal yang dimintakan oleh OJK untuk dialokasikan di dalam APBN, sedangkan belanja-belanja lainnya yang didasarkan pada pendapatan iuran OJK, OJK menganggarkannya secara mandiri/independen; B.1. Persetujuan Menteri Keuangan yang dimaknai sebagai “Persetujuan Bersama” tidaklah beralasan dan membawa kekacauan dalam pelaksanannya. 19. Bahwa dalam keterangan Pemerintah dan Keterangan Ahli Pemerintah, terdapat pemaknaan baru yang diberikan oleh Pemerintah dan Keterangan Ahli Pemerintah. Pemaknaan ini tidak menyelesaikan isu konstitusional yang diajukan PARA PEMOHON, yakni pengurangan independensi LPS, dan sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Pemerintah bahwa tujuan dari Persetujuan tersebut adalah keinginan untuk mengkontrol/mendominasi LPS; 20. Bahwa ketentuan persetujuan Menteri Keuangan menjadi ‘persetujuan bersama antara menteri keuangan dan LPS’, memperumit mekanisme penyusunan RKAT operasional LPS yang akan menghambat kinerja LPS, khususnya apabila persetujuan bersama yang dimaksud tidak tercapai. Pemaknaan baru tersebut juga tidak kompatibel untuk diterapkan di dalam konteks operasional, berbeda halnya apabila diterapkan di dalam konteks kebijakan seperti pembentukan undang-undang; 21. Bahwa apabila ditarik lebih jauh, kata “persetujuan” telah menjadi sebuah istilah teknis hukum administrasi negara, yakni mengandung makna tindakan hukum bersegi satu (unilateral). Tindakan hukum bersegi satu ini adalah tindakan pemerintah sebagai penguasa, untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan dari warga negara. Bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Persetujuan justru dinyatakan dalam bentuk Keputusan pemerintah, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, atas sebuah permohonan peninjauan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan oleh warga negara. Oleh karenanya, Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa Persetujuan adalah bentuk kesepakatan antara pihak yang setara, sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan dari Ahli Pemerintah Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. adalah tidak beralasan. Bahkan keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. menegaskan bahwa persetujuan pada hakikatnya 368 merupakan perpindahan kewenangan dari yang sebelumnya ada pada Dewan Komisioner LPS menjadi kewenangan Menteri Keuangan; 22. Bahwa pemaknaan baru atas ketentuan persetujuan Menteri Keuangan menjadi ‘pertimbangan Menteri Keuangan’ harus disikapi secara hati-hati. Ahli Pemohon dalam keterangannya sudah mewanti-wanti bahwa perubahan makna yang dimaksud sangat berpotensi menjelma menjadi perdebatan semantik semata, jika tidak diatur secara jelas dan lengkap bagaimana konsekuensi dari mekanisme tersebut. Misalnya, apa konsekuensinya jika Menteri Keuangan tidak memberikan pertimbangan? Atau apa konsekuensinya jika LPS tidak mengakomodir pertimbangan dari Menteri Keuangan? Jika pemaknaan baru tersebut tidak memperhatikan hal-hal di atas, maka hanya akan menimbulkan pemaknaan yang sumir dan pada akhirnya boleh jadi terlepas dari perubahan pemaknaan, yang pada hakikatnya dalam praktik ia tetap memiliki konsekuensi yang sama dengan persetujuan. Oleh sebab itu, PARA PEMOHON meyakini bahwa penghapusan ketentuan persetujuan Menteri Keuangan adalah satu- satunya jalan yang secara signifikan dapat menjawab problem konstitusional dalam Perkara a quo, yaitu mengembalikan independensi LPS; 23. Bahwa setelah mendengar keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli dalam rangkaian persidangan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS yang disandarkan pada dalih untuk memperkuat akuntabilitas LPS adalah argumentasi yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. PARA PEMOHON telah membuktikan bahwa ketentuan persetujuan Menteri Keuangan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas LPS, melainkan memperlihatkan keinginan Pemerintah untuk memilki kontrol/mendominasi keputusan LPS, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan lembaga independen seperti LPS, terlebih setelah LPS mempunyai peran yang lebih besar pasca diberikannya hak suara di dalam KSSK; B.2. RKAT operasional dan RKAT kebijakan adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai hubungan yang saling memengaruhi. 369 24. Bahwa dalam rangkaian persidangan, Pemerintah kerap mendalilkan bahwa ketentuan persetujuan Menteri Keuangan tersebut tidak akan mengganggu independensi LPS karena hanya diberlakukan terhadap RKAT operasional semata, bukan terhadap RKAT kebijakan. Dalil tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa demarkasi antara RKAT operasional dan RKAT kebijakan dapat dibuat secara jelas seakan-akan tidak terdapat hubungan yang saling memengaruhi di antara keduanya. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, RKAT operasional dan RKAT kebijakan memang dapat dibedakan, tetapi keduanya tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Ahli PARA PEMOHON, pelaksanaan RKAT kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh RKAT operasionalnya. Bahkan, Keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. mengamini sulitnya membuat demarkasi yang tegas antara keduanya; 25. Bahwa jikalau RKAT operasional dianggap sebagai sesuatu yang tidak fundamental dan oleh sebab itu persetujuan atas RKAT operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi suatu lembaga dalam menjalankan kebijakannya, lantas mengapa RKAT operasional LPS masih memerlukan persetujuan pihak eksternal, dalam hal ini Menteri Keuangan? Bahwa jikalau persetujuan Menteri Keuangan dipandang sebagai kehadiran Pemerintah atau Negara dalam mengawasi keuangan negara, maka pandangan ini keliru mengingat dana yang dikelola oleh LPS tidak berasal dari APBN, melainkan berasal dari iuran (premi) bank yang di dalamnya terdapat uang nasabah; B.3. Ketentuan penempatan dana oleh LPS berpotensi akan menimbulkan konflik kepentingan antara kewenangan likuidasi dan solvabilitas LPS. 26. Bahwa keterangan Pemerintah yang menyatakan penempatan dana adalah konstitusional dalam kerangka protolol penanganan krisis tidaklah beralasan. Pada dasarnya, dalam penanganan krisis perbankan, dalam konteks persoalan krisis keuangan bank, hanya terdiri dari 2 (dua) persoalan, yakni: (i) persoalan likuiditas keuangan dan (ii) persoalan solvabilitas; 27. Bahwa terkait persoalan likuiditas, umumnya terjadi ketika Bank mengalami gangguan terhadap arus kas (cash flow), tetapi masih memiliki fundamental 370 bisnis yang kuat, sehingga hanya memerlukan suntikan dana yang bersifat sementara. Umumnya, dalam tahapan persoalan likuiditas, peran ini jatuh pada BI untuk memasok likuiditas bank dan OJK yang melakukan langkah- langkah penyehatan, termasuk mengundang investor baru untuk menyuntik modal kepada Bank. Persoalan solvabilitas adalah gangguan terhadap keuangan Bank secara mendasar, dimana aset Bank tidak lagi mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiaban dari Bank. Pada tahapan ini, maka umumnya Bank sudah mengalami fase kebangkrutan, pada tahap inilah resolusi bank yang dikomandoi oleh LPS dilakukan, termasuk membayarkan uang nasabah yang dijamin oleh LPS; 28. Bahwa penempatan dana sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan a quo, memaksa LPS untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan likuiditas, yang seharusnya merupakan peran dari BI. Bahwa memaksa LPS untuk masuk ke dalam persoalan likuiditas ini berpotensi untuk mengurangi kemampuan LPS di dalam menghadapi persoalan solvabilitas, jika penanganan penyehatan Bank gagal pada tahapan penyelesaian likuditas. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa LPS dipaksa menangani Bank bermasalah, dimana BI tidak mau ikut menangani/memberikan pinjaman karena kualitas aset Bank bermasalah tersebut tidak memenuhi syarat penerima jaminan likuiditas jangka pendek. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 276 angka 13, yang menyisipkan Pasal 20 B ayat (4) yang berbunyi “Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia”. Oleh karenanya, dengan konstruksi seperti ini, jelas bahwa ketentuan penempatan dana ini berpotensi untuk memaksa LPS untuk menempatkan dananya kepada Bank yang akan gagal dan dalam hal Bank yang ditempatkan dana tersebut gagal (tidak dapat sehat), LPS harus mengeluarkan dana lagi untuk membiayai ongkos resolusi terhadap Bank gagal tersebut; 371 29. Bahwa dalam skenario terburuk bahwa penempatan dana LPS di dalam Bank yang sedang krisis, menjadi gagal, maka terdapat risiko keuangan yang besar bagi LPS. Dalam hal penempatan dana besar, LPS telah kehilangan kemampuan dana untuk mendukung program resolusi, dimana salah satu komponen resolusi adalah untuk membayarkan dana jaminan simpanan kepada nasabah yang dijamin. Oleh karenanya, menyebabkan LPS tidak mampu membayar dana jaminan kepada Nasabah, karena dana yang ada sudah habis digunakan untuk menempatkan dana kepada Bank yang tidak sehat, pada tahap penyehatan, yang seharusnya menjadi bagian dari kewenangan BI; 30. Bahwa risiko sebagaimana diuraikan di atas, juga potensial berdampak pada kemampuan penjaminan LPS terhadap dana nasabah yang menjadi salah satu kewenangan LPS (vide Pasal 7 angka 3 UU No. 4/2023 yang menambahkan Pasal 3A UU No. 24/2004). Terlebih, di dalam UU a quo tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara tegas memisahkan antara anggaran untuk penjaminan nasabah dengan anggaran untuk melakukan penyehatan dan melakukan tindakan resolusi terhadap Bank. C. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. PARA PEMOHON memiliki legal standing, baik sebagai Dosen Hukum Tata Negara (HTN) dan Nasabah Bank di Indonesia. Argumentasi Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait khususnya BI telah gagal membuktikan bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki legal standing, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diikuti oleh Mahkamah selama ini. 2. Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait khususnya BI, telah gagal menjelaskan keabsahan secara konstitusional terkait dengan Persetujuan RKAT operasional LPS oleh Menteri Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam UU PPSK. Hal yang terungkap dari Pemerintah maupun DPR sendiri di persidangan adalah bahwa persetujuan Menteri Keuangan tersebut ditujukan untuk mendominasi/mengendalikan Keputusan LPS. Tindakan pemerintah untuk mendominasi/mengendalikan Keputusan LPS adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23D UUD 1945, terkait dengan independensi “bank 372 sentral”, dimana LPS merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi sebagai “bank sentral” tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan serta bertentangan dengan hak atas jaminan dan kepastian hukum dari PARA PEMOHON sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait khususnya BI, dan OJK, telah gagal menjelaskan konstitusionalitas dari ketentuan penempatan dana dalam perkara a quo, yang mana menjadi inkonstitusional jika dihadapkan pada kepentingan konstitusional PARA PEMOHON agar LPS memiliki dana yang cukup dan hanya fokus pada perannya sebagai lembaga penjamin simpanan, jika terjadi kegagalan Bank. Fase penyehatan terkait dengan krisis likuditas merupakan kewajiban dari BI sebagai lender of the last resort, pemegang saham/pemilik bank (melalui mekanisme bail in), dan Pemerintah sebagai investor of the last resort. LPS seharusnya hanya diposisikan sebagai penjamin dana nasabah di tahap resolusi. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus uji materiil ini sebagai berikut: 1. PARA PEMOHON memiliki legal standing/kepentingan konstitusional terhadap permohonan a quo; 2. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 3. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” pada Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 373 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada Pasal 7 angka 57 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 96), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 374 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 143), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 276 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 276 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang mengubah Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 70), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). PRESIDEN I. Para Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing 375 1. Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (yang selanjutnya disebut PMK 2/2021) serta syarat kerugian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. 2. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat penerbitan dan keberlakukan UU P2SK, dengan beberapa alasan: Pertama, Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian (asas point d’interest point d’action). Kedua, tidak terdapat causal verband sebab akibat antara hak konstitusional dengan kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Operasional LPS dan kewenangan LPS melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan. Ketiga, hak konstitusional Para Pemohon sebagai nasabah tidak serta merta terkait dengan RKAT operasional LPS, akan tetapi lebih terkait dengan RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank serta likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. (vide Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah Pasal 86 ayat (2) huruf b UU LPS). Keempat, hak konstitusional Para Pemohon sebagai nasabah perbankan tidak dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang diuji sebaliknya Para Pemohon tetap mendapat perlindungan oleh LPS (vide Pasal 16 jo. Pasal 4 UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK). Justru pemberian kewenangan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan semakin memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Para Pemohon sebagai nasabah. 3. Kedudukan Para Pemohon yang memposisikan sebagai dosen dan nasabah perbankan secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum (legal standing) 376 dengan Pasal-Pasal yang diujikan. Sebaliknya, Para Pemohon tetap mendapatkan jaminan atas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) karena Para Pemohon selaku dosen dan mahasiswa maupun sebagai nasabah perbankan tetap dapat menjalankan profesinya tanpa terhalang oleh keberlakuan Pasal-Pasal dalam UU P2SK yang diujikan dan mendapat perlindungan atas simpanannya. Hal demikian, sebagaimana kaidah hukum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXI/2023 angka [3.6.2] dan [3.6.3], sebagai berikut: “Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai dosen yang tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain OJK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak kepada mahasiswa yang diajar oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah menggambarkan kerugian hak konstitusional secara faktual atau potensial merugikan Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai dosen. Sehingga, seandainyapun memang norma yang diuji benar sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian bukanlah kerugian konstitusional Pemohon yang berprofesi sebagai dosen. Justru dengan berprofesi sebagai dosen, Pemohon dapat menjelaskan perkembangan OJK saat ini menjadi diskursus atau wacana bagi mahasiswa yang diajarnya. Bahwa mengenai kualifikasi Pemohon sebagai nasabah, sama dengan kualifikasi Pemohon sebagai dosen tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hakhak konstitusionalnya sebagai nasabah. Dalam hal sebagai nasabah, baik sebagai nasabah kreditur maupun nasabah debitur, telah terdapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang lembaga penjaminan simpanan serta undang- undang tentang perbankan itu sendiri. Sementara itu, oleh karena pengawasan mikroprudensial OJK berfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, maka dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, ketidakpastian landasan hukum OJK yang dijelaskan Pemohon hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi lembaga jasa keuangan sebagai objek pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang merupakan fungsi, wewenang, dan tugas OJK”. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan keterangan terdahulu, Para Pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak 377 langsung dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. II. Permasalahan a quo Bukan Permasalahan Konstitusionalitas Norma 1. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas dalam ketentuan mengenai persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS dalam UU P2SK. 2. Kewenangan Menteri Keuangan yang memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS merupakan permasalahan administrasi atau implementasi norma, bukan permasalahan konstitusionalitas norma dalam UU P2SK. Hal demikian, sesuai keterangan Ahli Presiden a.n. Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum dalam persidangan tanggal 4 Desember 2024 dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dalam persidangan tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. “Jika mencermati implementasi dari frase: persetujuan Menteri Keuangan secara empiris, sesungguhnya jauh dari isu konstitusionalitas, akan tetapi lebih memiliki makna teknis birokratis...”. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. “...Persoalan dasar dari permohonan ini sesungguhnya bukanlah pada konstitusionalitas norma murni, tetapi berkisar pada administrasial pelaksanaan”. 3. Bahwa norma pengaturan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS dan pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan merupakan kebijakan kewenangan terbuka (open legal policy) pembuat UU dalam merumuskan UU P2SK, sehingga hal tersebut bukanlah menjadi objek pengujian dalam judicial review, dimana hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 378 Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa ketentuan dalam UU P2SK yang mengatur mengenai persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS merupakan pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. III. Kehendak Awal (Original Intent) Pembentukan LPS untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemerintah 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1998 yang mengakibatkan keruntuhan sejumlah besar lembaga keuangan di Indonesia. Krisis tersebut menunjukkan perlunya perlindungan yang memadai terhadap deposan serta kerangka kelembagaan yang kokoh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS mulai beroperasi secara penuh pada September 2005, mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah melalui program penjaminan blanket guarantee. 2. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan keruntuhan sejumlah besar lembaga keuangan di Indonesia. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, membuat kebijakan penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang merupakan sistem perlindungan secara menyeluruh baik terhadap nasabah penyimpan bank maupun kreditor. 379 3. Penjaminan blanket guarantee berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, kebijakan penjaminan ini memiliki kelemahan signifikan, yaitu: a. Beban fiskal yang besar. Penjaminan menyeluruh ini menimbulkan tekanan berat pada anggaran negara, yang saat itu sedang berjuang pulih dari krisis ekonomi. b. Moral hazard. Program tersebut mendorong perilaku tidak berhati-hati baik di kalangan pengelola bank maupun nasabah. Pengelola bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudent banking), sementara nasabah tidak memperhatikan kesehatan bank dalam memilih mitra keuangan. c. Kekuatan hukum yang lemah. Program yang hanya berbasis Keputusan Presiden tidak memiliki landasan hukum kuat, sehingga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya. 4. Untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dana, Pembentuk UU menerbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Pasal 37B ayat (1) dan (4) UU Perbankan 1998 mengamanatkan pembentukan LPS untuk menjamin menjamin simpanan masyarakat melalui Peraturan Pemerintah. 5. Dalam perkembangannya untuk memperkuat tataran implementasinya, pembentukan LPS diperkuat landasan hukumnya yaitu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Hal demikian, dilandasi beberapa pertimbangan, sebagai berikut: a. Kebutuhan Dasar Hukum yang Lebih Kuat LPS memiliki peran vital dalam sistem keuangan, membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk memberikan legitimasi setiap tindakan LPS. Hal demikian, pembentuk UU memutuskan untuk memilih UU sebagai pilihan bentuk peraturan. Pada perspektif historis, pelajaran dari penanganan krisis moneter 1997-1998 adalah perlunya instrumen 380 hukum yang kuat untuk menangani risiko sistemik dan melindungi deposan. b. Kompleksitas Fungsi dan Peran LPS Peran LPS yang strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang melibatkan kepentingan publik secara luas, memiliki kompleksitas fungsi seperti: 1) penjaminan simpanan deposan; 2) resolusi bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak memberikan dampak sistemik; 3) pengelolaan dana penjaminan membutuhkan pengaturan yang lebih rindi dan menyeluruh. c. Mitigasi Moral Hazard dalam Sistem Perbankan Sebelum pembentukan LPS, Pemerintah menerapkan skema blanket guarantee melalui Keputusan Presiden pada 1998 untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pasca krisis. Skema ini menimbulkan moral hazard berupa: 1) Operasional bank cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2) Nasabah tidak mempertimbangkan kesehatan bank dalam memilih tempat menyimpan dana. d. Sesuai dengan Standar Internasional. Indonesia membentuk LPS dengan bentuk UU dengan mengadopsi praktik-praktik ketatanegaraan di beberapa negara yang membentuk LPS dengan UU, antara lain: 1) Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di Amerika Serikat diatur dengan Federal Deposit Insurance Act (1933). 2) Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) diatur dengan Canada Deposit Insurance Corporation Act (1967). 3) Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) diatur dengan Deposit Insurance Act (1971). 6. LPS sebagai derivasi fungsi penjaminan pemerintah atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dengan kata lain LPS melaksanakan fungsi eksekutif. Hal demikian, telah mendapat legitimasi hukum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 halaman 107 dan 108, sebagai berikut: “Mahkamah, sependapat jika doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negra dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk 381 mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kiat kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (main state organs), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (auxiliary state organs) untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut.” 7. LPS sebagai pelaksana fungsi pemerintah dalam program penjaminan juga ditegaskan oleh Ahli Presiden a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam persidangan tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut: “Historisitas lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia tak dapat dilepaskan dari desain besar kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1998, yang menghantam Indonesia ditandai dengan likuidasi atas 16 (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal itu sejalan dengan salah satu dari 3 (tiga) fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh P. de Haan, dkk selain fungsi normatif (normative functie) dan fungsi instrumental (instrumentele functie), yaitu fungsi jaminan pemerintahan (bestuurlijke waarborgen). Maka, tujuan dari didirikannya LPS merupakan derivat dari fungsi jaminan pemerintahan (bestuurlijke waarborgen guna mencegah terulangnya krisis moneter”. 8. Selain itu, juga dijelaskan oleh Ahli Presiden a.n. Dr. Raden Pardede, sebagaimana keterangan tertulisnya tanggal 23 Desember 2024 halaman 2, sebagai berikut: “Dalam perjalanannya, lahir Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembentukan lembaga ini juga merupakan lesson learned dari krisis dimana sebelumnya diterapkan kebijakan blanket guarantee penjaminan oleh Pemerintah. Selanjutnya, karena ruang lingkup penjaminan blanket guarantee yang terlalu luas berpotensi menimbulkan moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat maka sesuai Ketentuan pasal 11 UU LPS, penjaminan yang dilakukan LPS dibatasi hanya 100 juta. Hal tersebut ditujukan untuk tetap menciptakan rasa aman bagi masyarakat/nasabah penyimpan, serta untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, 382 program penjaminan oleh Pemerintah kemudian dilanjutkan dengan program penjaminan LPS...”. 9. Berdasarkan hal-hal demikian, LPS dibentuk dengan UU dan mempunyai fungsi sebagai derivasi fungsi penjaminan pemerintah (eksekutif) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau Presiden dalam dalam melaksanakan kewenangan negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. IV. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 1. Salah satu tujuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain adalah “memajukan kesejahteraan umum” dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Tujuan negara tersebut menjadi pedoman sekaligus menjadi legitimasi yuridis upaya negara untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang melanda Indonesia, antara lain krisis moneter pada tahun 1997-1998, krisis reksa dana domestik tahun 2005, krisis keuangan global yang dipicu krisis US subprime mortgage tahun 2008 dan permasalahan perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi cukup dalam pada kuartal kedua tahun 2020. 2. Belajar dari pengalaman penanganan krisis tersebut, Pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tanggung dan lebih siap dalam menghadapi kondisi tidak normal. Upaya perbaikan tersebut, melalui upaya penataan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. 3. Berangkat dari pengalaman pada penanganan krisis 1997-1998, yang belum ada mekanisme koordinasi yang baik antara BI sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan dengan Pemerintah cq. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, maka diatur mekanisme koordinasi antara Menteri Keuangan dengan BI dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan dan menangani permasalahannya secara terpadu dan 383 efektif, yang kemudian diterbitkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK). 4. Perpu JPSK telah memberikan keyakinan bagi otoritas untuk mengambil keputusan secara transparan, kredibel, akuntabel dan taat azas. Hal ini dapat diakukan untuk menghindarkan sistem perbankan nasional dari tekanan kondisi tidak normal. Namun demikian, dalam perkembangannya Perpu JPSK tidak mendapat persetujuan DPR untuk menjadi UU pada rapat paripurna tanggal 18 Desember 2008 dan kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 5. Namun demikian, secara substansial materi dalam Perpu JPSK masih diperlukan untuk memelihara stabilitas sistem kuangan dan menangani permasalahannya dalam keadaan tidak normal. Selain itu, mendasarkan perkembangan kelembagaan dengan dibentuknya OJK dengan UU OJK, maka Pemerintah bersama-bersama dengan DPR pada tahun 2016 menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang membawa paradigma baru tata kelola stabilitas sistem keuangan Indonesia. 6. UU PPKSK memperbaiki skema JPSK dalam Perpu JPSK sesuai perkembangan pembentukan lembaga negara independen seperti OJK dan LPS. Skema JPSK dibangun atas dasar kondisi filosofis dan sosiologis bahwa sektor perbankan mempunyai korelasi dengan sektor keuangan, maka perlu terdapat upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil pada sektor perbankan. Upaya tersebut dibangun melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan terarah oleh para pemegang otoritas yang memiliki fungsi berbeda serta suatu sistem yang terintegrasi. 7. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU PPKSK yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 384 Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1 Tahun 2020) yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 202). Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpu 1 Tahun 2020, memperkuat kelembagaan KSSK dengan memberikan kewenangan untuk menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan (vide PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perluasan Kewenangan LPS Dalam Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan). Namun demikian, Perpu 1 Tahun 2020 keberlakuannya hanya bersifat sementara atau terbatas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020). 8. Pada perkembangannya, UU PPKSK membutuhkan penguatan terutama penguatan kelembagaan dan harmonisasi dengan UU lainnya yang terkait serta keberlakuan sementara dari Perpu 1 Tahun 2020, maka Pembentuk UU menerbitkan UU P2SK. Penguatan kelembagaan antara lain adalah penguatan akuntabilitas LPS melalui pengaturan kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS serta pemberian kewenangan LPS melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan sebagai risk minimizer. 9. UU PPKSK yang telah diamandemen dalam UU P2SK telah mengatur skema JPSK, sebagai berikut: a. Jaring Pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif Fungsi jaring Pertama dilaksanakan oleh otoritas mikroprudensial, yang meliputi OJK yang diberi mandat pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan. b. Jaring Kedua, Lender of Last Resort (LoLR) Fungsi jaring kedua sebagai LoLR dilaksanakan oleh BI yang menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah penyebaran krisis likuiditas yang dapat berdampak sistemik. Pada prinsipnya, 385 LoLR untuk kondisi normal hanya diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih solven dengan agunan yang likuid dan bernilai tinggi. c. Jaring Ketiga, Penjaminan Simpanan yang Memadai LPS berdasarkan UU P2SK diberi mandat sebagai risk minimizer yang memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Jaring Ketiga yang di antaranya termasuk asesmen risiko bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini (early intervention) dan resolusi Bank dalam penanganan permasalahan Bank. Sebelum UU P2SK, keterlibatan dini (early intervention) tidak dapat dilakukan, di mana LPS hanya dapat melakukan kewenangan untuk menangani bank setelah bank ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan oleh OJK ke LPS. Early intervention adalah kewenangan LPS pada saat bank masih belum ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, di antaranya kewenangan untuk melakukan uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi bank secara keseluruhan (due diligence), pemeriksaan bank dalam rangka persiapan penanganan permasalahan bank dan penempatan dana. d. Jaring keempat, Penanganan Kondisi Tidak Normal yang Efektif Jaring keempat melibatkan kehadiran negara melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara, melalui Kementerian Keuangan, dapat memberikan dukungan keuangan kepada lembaga seperti BI dan LPS untuk menstabilkan sistem keuangan jika terjadi krisis. 10. Mendasarkan pendapat Schich bahwa dengan adanya JPSK, para pemegang otoritas cenderung memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam menghadapi krisis keuangan, sehingga potensi terjadinya krisis keuangan menjadi lebih kecil. Tanpa adanya JPSK, permasalahan kecil di sektor keuangan dapat menjadi pemicu krisis (full-blown crisis) [Sebastian Schich, “Financial Crisis: Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects, Financial Market Trends”, OECD, (2008) dalam Naskah Akademik RUU JPSK, (2015), hlm. 16]. 386 11. Perlu dicermati bahwa penanganan permasalahan bank diutamakan dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan LPS untuk penanganan masalah solvabilitas. 12. Skema JPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperkuat upaya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan menangani permasalahannya, namun juga dapat mencegah timbulnya biaya yang lebih besar pada perekonomian apabila terjadi kondisi tidak normal dan adanya permasalahan bank. V. Kesimpulan Pemerintah terhadap frasa “untuk mendapat persetujuan” dalam Pasal 86 ayat (4) dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. 1. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS bertujuan agar penggunaan dana LPS dikelola secara prudent dan transparan sehingga akan menjaga kepercayaan publik khususnya terhadap LPS (sistem penjaminan simpanan nasional) maupun terhadap industri perbankan nasional pada umumnya. 2. Pemberian persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS, secara filosofis dilandasi doktrin pembagian kekuasaan (distribution of power) yang dianut Indonesia pasca perubahan UUD 1945 mempunyai konsekuensi logis adanya sistem check and balance antar lembaga negara. Sebelum diberlakukannya UU P2SK, UU LPS mengatur bahwa RKAT merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara RKAT untuk kegiatan operasional dan untuk RKAT untuk kebijakan. Dalam proses penyusunan, sampai dengan penetapan RKAT seluruhnya dilaksanakan oleh internal LPS. Dengan demikian tidak terlihat mekanisme check and balance dalam penyusunan RKAT operasional LPS. Sehingga pembentukan UU P2SK mempunyai kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme check and balance penggunaan dana penjaminan simpanan yang diperoleh dari industri perbankan untuk membiayai operasional LPS. 387 3. Hal demikian, Ahli Presiden a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, pada persidangan tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut: “Dalam hukum administrasi negara, salah satu landasan fundamental di dalam hukum administrasi adalah asas negara hukum. Nah, di dalam negara hukum tidak boleh ada kekuasaan yang tanpa pengawasan. Apakah itu suatu negara yang independen sekalipun tetap di dalamnya harus ada pengawasan….”. 4. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah (vide Pasal 7 Angka 56 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (3) UU 24/2004). Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas yang dimaknai dalam hal perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan LPS tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh LPS. Sehingga LPS sebagai lembaga yang difasilitasi Pemerintah dan menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. 5. Bahwa kekayaan LPS adalah kekayaan negara dipisahkan dan mendapat fasilitas dari negara cq. Pemerintah, sehingga LPS termasuk dalam ruang lingkup UU Keuangan Negara. Hal demikian, juga dijelaskan oleh Ahli Presiden a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. pada persidangan tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut: Keterangan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. ”... secara tekhnis birokratik karena keuangan yang dikelola oleh LPS termasuk dalam lingkup keuangan negara yang berdasarkan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 memiliki sifat luas dan komprehensif (lata et comprehensiva) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah)”. Keterangan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. “Saya ingin mengatakan, saya ingin memakai doktrin Undang- Undang 17 Tahun 2003 untuk mengatakan walaupun dia kekayaan 388 negara yang sudah dipisahkan, tapi tetap saja tentu saja dia bagian dari keuangan negara. Enggak bisa dilepaskan sepenuhnya. Karena menurut saya, Undang-Undang 17 Tahun 2003, tetap saja memberikan doktrin bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu masih menjadi bagian dari keuangan negara. Makanya, tetap saja menurut saya, harus ada peran kontrol negara”. 6. Persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS hanya diperuntukkan bagi anggaran operasional yang terdiri dari beban umum dan administrasi. Sedangkan anggaran dalam RKAT LPS yang berkaitan dengan kebijakan, meliputi kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah, yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Dengan demikian, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT operasional LPS, tidak berkaitan dengan keputusan/kebijakan/tindakan yang diambil LPS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga tetap menjaga independensi LPS dalam pengambilan kebijakan. 7. Terdapat beberapa kebijakan hukum UU P2SK terkait pengaturan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS, yaitu: Pertama, persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Operasional LPS sebagai bentuk check and balance Pemerintah melalui Menteri Keuangan terhadap LPS. Kedua, Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Operasional LPS untuk memastikan Sumber Daya Keuangan Dalam Kondisi Baik untuk menjalankan perannya dalam JPSK. Ketiga, Persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT Operasional LPS untuk menjaga akuntabilitas dan good governance LPS. Keempat, LPS termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, maka Menteri Keuangan selaku Kuasa Presiden dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara berwenang memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS. 8. Politik Hukum pembentuk UU P2SK yang mengatur pemberian kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT operasional LPS dan bukan terhadap RKAT kebijakan LPS, secara umum sebagai berikut: 389 a. Pembentuk UU mengedepankan prinsip keseimbangan (principle of balance) dalam melakukan check and balance terhadap LPS. Pada satu sisi tetap perlu melakukan check and balance atau kontrol terhadap akuntabilitas LPS. Pada sisi yang lain, pembentuk UU P2SK tetap mempertahankan independensi LPS terhadap RKAT kebijakan LPS, sehingga pemilihan RKAT operasional LPS menjadi objek persetujuan Menteri Keuangan adalah pilihan yang rasional. Pilihan tersebut, semakin ditegaskan keterangan Ahli Presiden a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, pada persidangan tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut: “…Nah, saya kalau mencermati Undang-Undang P2SK yang dapat dikatakan, ya, sebenarnya mirip-mirip omnibus law juga, ya, yang mengubah beberapa ketentuan dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor kuangan. Di situ untuk lembaga-lembaga independen bukan hanya LPS, tapi juga OJK, di situ dibentuk badan supervisi. Artinya, tanpa mengurangi kualitas independensi dari badan-badan yang memang dinisbahkan sebagai lembaga yang mandiri, otonom dalam mengambil kebijakan, tetapi juga di dalamnya harus ada saling uji dan saling pengawasan. Check and balances the system. Nah, logika berpikir ini yang kiranya tepat untuk kita letakkan terhadap pentingnya peran dari Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan persetujuan terhadap saya singkat aja anggaran operasional, kegiatan operasional.”. b. “Persetujuan” terhadap anggaran operasional LPS, merupakan praktik yang lazim yang diterapkan terhadap lembaga negara independen di Indonesia sebagaimana pengaturan pemberian “persetujuan” terhadap anggaran operasional BI dan OJK oleh DPR. Hal demikian, juga ditegaskan oleh Ahli Presiden a.n. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dalam persidangan tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut: “Nah, pertanyaannya barangkali yang menarik, pertanyaan dari Prof. Saldi Isra. Kenapa kemudian harus persetujuan?Kenapa harus tetap kepada eksekutif, tetap kepada Menteri Keuangan? Saya kira, ini hanya untuk menyamakan saja dengan yang lain. Saya kira dibuat lebih sama saja. Karena untuk anggaran operasional, disamakan BI dan OJK juga melalui pertimbangan, tapi pertimbangannya … bukan pertimbangan. Persetujuan, tapi persetujuannya di DPR. Kalau ini, di eksekutif.” 9. Implementasi kewenangan Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas RKAT operasional LPS mengedepankan pada prinsip kehati-hatian, bentuk persetujuan yang diberikan sebenarnya bukan dalam bentuk 390 persetujuan tertulis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran operasional LPS, melainkan merupakan hasil keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan LPS. Pemberian persetujuan didasarkan pada proses pembahasan yang dilakukan dengan mengacu pada nota kesepahaman tanggal 10 Oktober 2024 antara kedua lembaga dengan pendekatan principle based. Implementasi sejak keberlakuan UU 4/2023 hingga saat ini (selama 2 (dua) tahun anggaran), tidak terdapat permasalahan dan penolakan secara substantif dari Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran operasional LPS dan hubungan kelembagaan di antara kedua instansi tersebut berjalan tanpa kendala. 10. Frasa “persetujuan” dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK mempunyai beberapa makna, sebagai berikut: a. Frasa “persetujuan” mempunyai makna penegasan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak RKAT yang diajukan oleh LPS, sementara frasa "pertimbangan" mempunyai derajat yang lebih rendah dari pada kata “persetujuan” dan memberikan makna bahwa LPS hanya perlu meminta pertimbangan tanpa berkewajiban untuk mengakomodir pertimbangan dari Menteri Keuangan, dengan kata lain frasa “pertimbangan” hanya bersifat formalitas. b. Frasa “persetujuan” dalam norma Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, apabila ditafsirkan secara sistematis dengan Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan LPS, dapat dimaknai sebagai hasil pembahasan dan kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan LPS. c. Secara teoritis, pemaknaan frasa “persetujuan” dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS telah dijelaskan Ahli Presiden a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. pada persidangan tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut: 391 Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. “Terminologi persetujuan tersebut tidak bermakna “intervensi” eksternal terhadap LPS, karena kata menyetujui memiliki makna yang luas: Terminologi “persetujuan” atau “menyetujui” bisa bermakna: pernyataan setuju atau menyetujui pembenaran, pengesahan, atau perkenan, kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, persesuaian, kecocokan, atau keselarasan. Jika mencermati implementasi dari frase: persetujuan Menteri Keuangan secara empiris, sesungguhnya jauh dari isu konstitusionalitas, tetapi lebih memiliki makna teknis birokratis agar Pemerintah cq Menteri Keuangan dapat memastikan kecukupan anggaran bagi kegiatan operasional LPS”. Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. “Tentunya, frasa "persetujuan" di atas tidaklah berniat memindahkan kewenangan itu secara penuh. Sehingga hal yang paling mungkin adalah dibaca dalam kerangka yang kedua, yakni bagian dari kontrol. Itu sebabnya, yang boleh dikontrol hanya yang bersifat operasional dan bukan pada yang bersifat pelaksanaan kebijakan. Hal itulah yang menjadi peletak dasar untuk mengatakan bahwa frasa "persetujuan" memang tidaklah diniatkan untuk memindahkan kewenangan.” 11. Persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional oleh Menteri Keuangan merupakan legitimasi hukum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin stabilitas serta kelancaran operasional LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa frasa “untuk mendapat persetujuan” dalam Pasal 86 ayat (4) dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7) huruf a UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945. VI. Kesimpulan Pemerintah terhadap Kewenangan LPS Melakukan Penempatan Dana dalam Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK 1. Berdasarkan Keterangan Pihak Terkait baik dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat disimpulkan sependapat dengan Keterangan Pemerintah yang menyatakan kewenangan penempatan dana 392 oleh LPS sebagai bentuk early intervention dan risk minimizer dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dengan BI sebagai the lender of the last resort. UU P2SK memperkuat peran LPS yang berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK sebagai Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 2. Fungsi penempatan dana oleh LPS berbeda dengan fungsi “lender of last resort” oleh BI, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Penempatan dana oleh LPS didasarkan pada permintaan OJK setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan Bank, sedangkan pinjaman likuiditas oleh BI didasarkan pada permintaan Bank secara langsung. b. Penempatan dana oleh LPS tidak hanya dengan jaminan dari bank saja, tetapi juga jaminan dari pemegang saham pengendali, berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana. c. Pasal 35 ayat (1) huruf d UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, menyatakan BI tetap menjadi lender of the last resort melalui penyediaan dana pembiayaan likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiyaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS). d. Sebelum pelaksanaan mekanisme “penempatan dana”, bank dalam penyehatan tersebut harus terlebih dahulu meminta kepada Bank Indonesia sebagai lender of the last resort untuk mendapatkan penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiyaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS). Dalam hal Bank Indonesia menolak PLJP atau PLJPS maka baru dapat diupayakan pelaksanaan mekanisme “penempatan dana” sehingga penempatan dana tidak tumpang-tindih dengan kewenangan dan fungsi BI sebagai lender of the resort. 3. Penempatan dana oleh LPS tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan suatu bank, tetapi juga untuk mencegah dampak sistemik yang lebih luas pada sektor keuangan. Dengan demikian, fungsi risk minimiser yang 393 dijalankan oleh LPS tidak hanya berfokus pada bank individual, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan nasional. 4. Pendapat Ahli Pemohon Dr. Zulkarnain Sitompul sejalan dengan keterangan Pemerintah yang dalam persidangan menyatakan "Tugas dan kewenangan LPS mencapai puncaknya setelah diterbitkannya UU P2SK, LPS dikategorikan sebagai otoritas resolusi dengan fungsi kewenangan yang lebih besar dan LPS adalah juga ikut mengatur sistem perbankan. Jika pengawasan itu sudah berubah dan bank itu dinyatakan dalam resolusi, maka Pemerintah dalam hal ini LPS, akan melakukan kewenangannya untuk bagaimana menyelamatkan bank itu. Apakah dengan penyertaan modal sementara atau dengan mendirikan bank perantara atau melakukan dengan transaksi purchase and assumption, mana yang lebih baik untuk keselamatan bank yang kalau dia bank sistemik yang wajib diselamatkan oleh negara." 5. Pemberian Kewenangan Penempatan dana oleh LPS sebagai bagian dari strategi risk minimizer, tidak hanya membantu bank yang sedang dalam masalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dengan mandat ini, LPS dapat mengurangi risiko sistemik, meningkatkan stabilitas keuangan dan perlindungan terhadap depositor. 6. Urgensi pemberian kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan juga telah dijelaskan oleh Ahli Presiden a.n. Dr. Raden Pardede melalui keterangan tertulisnya tanggal 23 Desember 2024 halaman 7 dan 8, sebagai berikut: ”... Perpu 1/2020 yang ditetapkan dalam UU 2/2020 tersebut memberikan landasan hukum kewenangan dan pelaksanaan kebijakan LPS dalam rangka mendukung KSSK dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan diantaranya melalui early involvement dengan Penempatan Dana. Implementasi kewenangan LPS ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (PP 33/2020). Dalam PP 33/2020 diatur kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas sistem permasalahan keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. 394 Penempatan dana dalam UU 2/2020 merupakan salah satu bagian dari pelaksaan fungsi early involvement LPS, yang dalam UU PPKSK baru sebatas early acces ke permasalahan bank... Sebagai bagian dari evolusi kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Penempatan Dana oleh LPS menjadi instrumen strategis yang ditujukan untuk menangani bank bermasalah secara proaktif. Penempatan Dana ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan likuiditas pada bank yang masih memiliki prospek solvabilitas (illiquid but solvent), terutama ketika bank tersebut tidak memenuhi syarat unntuk menerima Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari Bank Indonesia... Penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks permasalahan likuiditas bank di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan solusi atas kompleksitas tantangan likuiditas yang dihadapi oleh bank yang masih solven tetapi mengalami tekanan likuiditas mendesak tanpa memiliki agung yang memadai untuk mengakses Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari Bank Indonesia. 1. Kompleksitas Permasalahan Likuiditas Bank yang Masih Solvent Bank yang berada dalam kondisi illiquid but solvent sering kali menghadapi tantangan yang berasal dari dinamika pasar atau tekanan sistemik yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan internal. Dalam situasi ini, bank mash memiliki prospek solvabilitas yang baik dalam jangka panjang, tetapi tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek mereka. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika bank yang mengalami kesulitan adalah bagian dari jaringan antar-bank atau memiliki peran penting dalam perekonomian lokal atau nasional. Tekanan likuiditas yang tidak tertangani dengan cepat dapat memicu eskalasi permasalahan menjadi insolvensi, yang berujung pada resolusi atau bahkan penutupan bank. Kondisi semacam ini tidak hanya meningkatkan biaya penanganan bagi LPS tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.”. 7. Berdasarkan uraian tersebut, tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas terhadap kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan sebagaimana Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. 8. Selain itu, jelas dalil Para Pemohon yang menyatakan penambahan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan menimbulkan tumpang tindih (overlap) dengan kewenangan BI sebagai lender of last resort dan menurunkan kemampuan LPS untuk 395 menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah adalah tidak berdasar. 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, menunjukkan bahwa Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tambahan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (constitutional review) Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6, dan Ketentuan Pasal 276 angka 13 UU P2SK terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 angka 57, Pasal 7 angka 6, dan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). PIHAK TERKAIT BANK INDONESIA I. PENDAHULUAN Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Desember 2024 pada persidangan perkara permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) No. 85/PUU-XXII/2024 bahwa 396 Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (Bank Indonesia/BI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) perlu menyampaikan Kesimpulan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada kesempatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur BI No. 26/30/DG-DHk/Srt.K/B tanggal 18 Oktober 2024, izinkan kami atas nama Dewan Gubernur BI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada BI sebagai pihak terkait untuk menyampaikan Kesimpulan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara PUU atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimohonkan Sdr. Giri Ahmad Taufik, Sdr. Wicaksana Dramanda, Sdr. Mario Angkawidjaja melalui Kuasa Hukum dari Para Pemohon yaitu Sdr. Miko Susanto Ginting, SH., MA, CTLC, CCA. II. KESIMPULAN BI Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, keterangan Para Pihak, dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pemerintah dalam persidangan perkara a quo, BI menyatakan tetap pada keterangan sebagaimana Penjelasan dan Keterangan Tambahan yang telah disampaikan BI pada persidangan tanggal 28 Oktober dan 12 November 2024 serta menyatakan tetap menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon yang terkait dan ditujukan kepada BI. Selanjutnya, BI sebagai pihak terkait dalam perkara a quo menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: A. Tugas dan Kewenangan BI terkait fungsi Lender of the Last Resort Dikaitkan dengan Fungsi, Tugas, dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan 1. Bahwa sesuai penjelasan para pihak dalam persidangan, diperoleh keterangan mengenai tugas dan kewenangan BI terkait fungsi lender of the last resort dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan peranan LPS, sebagai berikut: a. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2024, Pemerintah antara lain menyampaikan keterangan bahwa fungsi penempatan dana oleh LPS berbeda dengan lender of last resort oleh BI karena LPS menempatkan dana atas permintaan 397 OJK setelah melakukan analisis kelayakan, sedangkan BI memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS) langsung atas permintaan bank. Penempatan dana oleh LPS juga mensyaratkan jaminan dari bank dan pemegang saham pengendali berupa aset yang layak. Mekanisme ini tidak menggeser fungsi BI sebagai lender of last resort, melainkan mendukung upaya penyehatan bank. b. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2024, OJK yang ditetapkan sebagai pihak terkait antara lain menyampaikan keterangan bahwa PLJP atau PLJPS dari BI dan penempatan dana oleh LPS merupakan 2 (dua) opsi pemulihan permasalahan likuiditas yang tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak tumpang tindih. Mekanisme penempatan dana oleh LPS dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi atau forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. c. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2024, LPS yang ditetapkan sebagai pihak terkait antara lain menyampaikan keterangan bahwa penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan merupakan tindakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank. Bank yang mengajukan permohonan dana kepada OJK adalah masih layak untuk diselamatkan karena memiliki prospek usaha yang bagus dan kelayakan usaha. Konsep penempatan dana oleh LPs pada bank dalam penyehatan tidak mengubah konsep bail-in menjadi bail-out karena penempatan dana LPS dimaksud tetap harus didukung dengan aset jaminan yang cukup dan pengawasan yang ketat agar dapat dilakukan secara efektif. d. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2024, DPR antara lain menyampaikan keterangan bahwa penempatan dana oleh LPS tidak tumpang tindih dengan kewenangan BI sebagai lender of last resort karena tujuan dan sifatnya berbeda. LPS melakukan penempatan dana kepada bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan solvabilitas, sementara BI 398 memberikan PLJP kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi GWM. 2. Bahwa sementara itu, sesuai penjelasan dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara a quo yaitu: Dr. Zulkarnain Sitompul, SH., LLM. dan Dr. Indra Perwira, SH., MH. serta penjelasan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah yaitu: Dr. W. Riawan Tjandra, SH., Mhum. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM., tidak ada satupun keterangan mengenai tugas dan kewenangan BI terkait fungsi lender of the last resort dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan peranan LPS. 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BI menegaskan pokok keterangan BI mengenai tugas dan kewenangan BI terkait fungsi lender of the last resort jika dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan peranan LPS yaitu sebagai berikut: a. Peran BI sebagai lender of the last resort adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas sementara, namun masih solvent. Fungsi ini penting dijaga agar ketidakmampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek bank tidak sampai berdampak memicu krisis. b. Sebagai otoritas moneter, BI memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort yaitu bahwa BI diberikan kewenangan untuk dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, namun solvable. Dalam menjalankan tugas ini, BI harus memastikan bahwa pinjaman likuiditas jangka pendek tersebut dilakukan dengan hati-hati dan hanya diberikan kepada bank yang memiliki prospek pemulihan yang jelas. c. LPS bertugas melindungi simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan, terutama ketika suatu bank mengalami masalah solvabilitas. LPS diberi kewewenangan untuk menyelamatkan atau melikuidasi bank yang gagal berdasarkan evaluasi atas prospek kelangsungan usaha bank. d. Dalam konteks lender of the last resort, perbedaan likuiditas dan solvabilitas menjadi sangat krusial. Likuiditas adalah kemampuan 399 bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sementara solvabilitas adalah kemampuan jangka panjang bank untuk memenuhi semua kewajibannya dengan aset yang dimiliki. BI sebagai lender of the last resort hanya memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang likuiditasnya terganggu, namun tetap dianggap solvent. Jika bank tersebut tidak lagi solvent, intervensi akan melibatkan peran LPS. e. PLJP diberikan oleh BI untuk mengatasi masalah likuiditas jangka pendek pada bank. Jika bank tersebut juga mengalami masalah solvabilitas, LPS akan melakukan penempatan dana melalui mekanisme penyelamatan bank. Dalam hal ini, LPS bekerja sama dengan BI untuk memastikan bahwa bantuan likuiditas yang diberikan hanya diperuntukkan bagi bank yang masih layak secara solvabilitas, sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. B. Peran Kementerian Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 1. Bahwa mandat konstitusi kepada BI diatur dalam Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Kemudian, mandat konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU P2SK (UU BI). Bagi BI, keberadaan Kementerian Keuangan dalam sistem keuangan khususnya dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK bahwa Menteri Keuangan diberi kedudukan atau peran sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merangkap anggota, sangat penting mengingat bahwa tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan sinergi antar otoritas/lembaga. Dari sisi hubungan antara BI dan Pemerintah, kedudukan Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah akan memudahkan koordinasi yang efektif antara BI sebagai otoritas moneter, 400 makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Pengaturan kedudukan Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK, secara yuridis formal maupun secara praktikal dimaknai sebagai bagian dari upaya dari Pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk dapat melakukan koordinasi penanganan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) bersama dengan BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, OJK dan LPS yang masing-masing merupakan lembaga negara yang independen. Dalam hal ini, pada hakikatnya walaupun BI merupakan suatu lembaga negara yang independen, namun dalam hubungannya dengan lembaga negara lain membutuhkan mekanisme koordinasi dan sinergi antar lembaga. Untuk memperjelas posisi hukum BI dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa independensi BI bukan berarti menghilangkan fungsi koordinatif dalam KSSK, namun justru memperkuat batasan agar kebijakan BI tetap objektif dan bebas dari intervensi yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. 2. Keberadaan Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK lebih dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing otoritas/lembaga anggota KSSK antara lain dalam memantau interkoneksi risiko di sistem keuangan dan risiko fiskal, namun dengan tetap mengedepankan prinsip independensi atas kewenangan masing-masing anggota KSSK baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperjelas posisi hukum BI dalam hal ini, meskipun Menteri Keuangan berperan sebagai Koordinator, Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan, mengintervensi, atau mengubah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang secara eksklusif merupakan kewenangan BI. 3. Keberadaan Menteri Keuangan sebagai Pembantu Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam forum KSSK bertugas untuk memudahkan Presiden dalam mengambil kebijakan dan tindakan di bidang sistem keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 401 undangan dan sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia, Presiden sebagai Kepala negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan diharapkan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi keuangan nasional. Untuk itu, kedudukan Menteri Keuangan sebagai Koordinator dalam forum KSSK sejalan dengan kebutuhan Pemerintah untuk dapat mengakses informasi secara cepat, lengkap, dan komprehensif dari sistem keuangan dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan fiskal, sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan dinamika perkembangan sistem keuangan. Dengan demikian, peran Menteri Keuangan sebagai Koordinator dalam KSSK merupakan jembatan koordinatif yang menghubungkan antara Pemerintah dan otoritas/lembaga di sistem keuangan sehingga memungkinkan Presiden merespons dinamika sistem keuangan nasional secara cepat dan efektif. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, BI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PUU atas UU P2SK terhadap UUD 1945 yang dimohonkan Para Pemohon yaitu Sdr. Giri Ahmad Taufik, Sdr. Wicaksana Dramanda, Sdr. Mario Angkawidjaja melalui Kuasa Hukum yaitu Sdr. Miko Susanto Ginting dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan BI secara keseluruhan; 2. Menolak permohonan Para Pemohon mengenai PUU atas UU P2SK terhadap UUD 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 276 angka 13 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 402 PIHAK TERKAIT OTORITAS JASA KEUANGAN I. FUNGSI DAN KEDUDUKAN OJK SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN BERSIFAT KONSTITUSIONAL 1. Penegasan OJK sebagai Lembaga Negara yang Independen a. Fungsi dan kedudukan OJK sebagai lembaga negara yang independen telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). b. Pemaknaan independensi OJK tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal- hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri (vide Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014). c. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan keberadaan OJK sebagai Lembaga Negara Independen serta signifikansi keberadaan OJK dalam perekonomian negara sebagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XVI/2018. d. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa OJK merupakan constitutional importance karena dianggap penting sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022. e. Keberadaan OJK sebagai lembaga independen yang konstitusional juga ditegaskan dalam Keterangan Tertulis Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. pada angka 6 halaman 5 menyatakan bahwa kedudukan OJK sangat strategis dan memiliki constitutional importance karena menjalankan salah satu fungsi dari pembagian kekuasaan negara, yaitu fungsi keuangan negara (finance atau financie) bersama- sama dengan BI dan LPS. 403 f. Independensi OJK tersebut berimplikasi pada independensi dalam aspek anggaran OJK. Terkait hal ini UU OJK mengatur bahwa DPR memberikan persetujuan atas anggaran OJK, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit atas laporan keuangan tahunan OJK, dan OJK wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik (vide Pasal 36 dan Pasal 38 ayat (8) UU OJK) sebagai alat kontrol atas independensi OJK dan menjaga akuntabilitas OJK dari aspek anggaran. g. Untuk menjaga akuntabilitas OJK sebagai lembaga independen, UU P2SK juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi OJK yang membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK, untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK (vide Pasal 38A dalam Pasal 8 angka 19 UU P2SK). h. Berbeda dengan lembaga yang tidak bersifat independen khususnya lembaga yang erat kaitannya dengan kekuasaan eksekutif, anggaran OJK dibahas hanya oleh OJK bersama dengan DPR, setelah itu hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. (vide Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK). i. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU P2SK, Menteri Keuangan tidak terlibat dalam pemberian persetujuan terhadap RKA OJK, merupakan konsekuensi logis dari anggaran OJK yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga mekanisme terkait APBN tidak sepenuhnya diberlakukan. j. Dalam kedudukan OJK sebagai lembaga negara yang independen, dalam Keterangan Tertulis Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. pada angka 20 dan 21 halaman 11 menyampaikan bahwa: 1) Dengan adanya audit oleh BPK ini maka audit tersebut akan semakin memperkuat kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen karena proses auditing-nya juga dilakukan oleh BPK sebagaimana lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga negara independen yang sejenis. 2) Kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen cukup kuat dan juga sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang sejenis dan khususnya yang berwenang dalam menjaga stabilitas sistem 404 keuangan, dengan demikian tidak diperlukan adanya Persetujuan Menteri Keuangan terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) OJK. 2. Pungutan sebagai Sumber Anggaran Tidak Mengganggu Independensi OJK a. Berdasarkan Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK, diatur bahwa terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dikenai pungutan. Pungutan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara (vide Ayat (2) Pasal yang sama). b. Pandangan bahwa pungutan sebagai bagian dari keuangan negara dan tidak mempengaruhi independensi OJK, juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Angka 4 Halaman 283. c. Dengan demikian sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan telah dinyatakan konstitusional dan tidak mengganggu independensi OJK melainkan merupakan karakteristik dari pendanaan OJK secara mandiri. APBN hanya diperlukan berdasarkan permintaan OJK sepanjang anggaran OJK tidak mencukupi. d. Keberadaan pungutan yang tidak mengganggu independensi OJK juga dipertegas dalam Keterangan Tertulis Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. pada angka 24 s.d 27 halaman 11 menyampaikan pendapat yang menyatakan OJK berwenang untuk menggunakan pungutan secara mandiri dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan pungutan OJK sebagai bagian dari PNBP tidak dapat dipersamakan dari Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah Presiden. 3. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai Salah Satu Forum Koordinasi Sekaligus Mekanisme Check and Balances Terhadap Independensi OJK, LPS, dan BI a. Bahwa KSSK sejak awal merupakan suatu bentuk implementasi dari prinsip checks and balances dalam sendi bernegara dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sektor keuangan (vide Pasal 5 UU PPKSK). 405 b. KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS (vide Pasal 4 UU PPKSK). c. Kedudukan OJK dalam KSSK merupakan jaring pertama yang melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh otoritas mikroprudensial yang diberi mandat pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan (vide Keterangan Pemerintah tanggal 4 Oktober 2024 angka 4 huruf a halaman 11). d. Semangat check and balances antara pemerintah dengan ketiga lembaga independen, dapat terlihat dari mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat KSSK yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dimana seluruh anggota memiliki hak suara. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana semua anggota KSSK memiliki hak suara dan Menteri Keuangan dapat mengambil keputusan ketika mekanisme voting tidak tercapai. Forum pengambilan keputusan KSSK tersebut juga merupakan wujud check and balance antara OJK, BI, LPS, serta Kementerian Keuangan. e. OJK sependapat dengan posisi pemerintah yang pada pokoknya menyatakan Menteri Keuangan merupakan perwujudan peran negara sebagai jaring keempat Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), dapat memberikan dukungan keuangan kepada lembaga seperti BI dan LPS untuk stabilitas sistem keuangan jika terjadi krisis dan memberikan dukugan APBN apabila LPS sebagai jaring ketiga tidak mampu menyelesaikan permasalahan bank dalam penyehatan (vide Keterangan Presiden tanggal 4 Oktober 2024 pada angka 4 huruf d halaman 12 dan angka 6 halaman 13). f. Bahwa Keterangan Presiden tersebut sejalan dengan posisi DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggaran OJK seluruhnya merupakan anggaran kegiatan operasional administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 13 UU P2SK. Berbeda halnya dengan BI yang membutuhkan kebijakan anggaran untuk pembiayaan operasional moneter dan LPS yang membutuhkan kebijakan anggaran 406 untuk resolusi bank (vide Halaman 14 Risalah Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024). g. Bahwa pada Keterangan Tertulis Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. pada angka 34 s.d angka 36 halaman 12 dan halaman 13 menyampaikan tidak ada dasar bagi Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK untuk mengintervensi anggaran lembaga independen seperti BI, OJK, dan LPS untuk alasan checks and balances. Adanya tambahan mekanisme persetujuan Menteri Keuangan dalam RKA untuk lembaga negara independepen seperti OJK tidak diperlukan lagi sebagai checks and balances karena justru bertentangan dengan semangat independensi. h. Dengan demikian, fungsi check and balance terhadap lembaga independen dilekatkan pula pada pelaksanaan atas permasalahan stabilitas sistem keuangan, sehingga anggaran OJK tidak memerlukan tambahan mekanisme check and balances berupa persetujuan Menteri Keuangan karena anggaran OJK seluruhnya untuk kegiatan operasional. II. KONSISTENSI PENGATURAN TERKAIT RKA OJK PADA SAAT SEBELUM MAUPUN SESUDAH UU P2SK YAITU ADANYA PERSETUJUAN DPR UNTUK CHECK AND BALANCES DAN MENJAGA INDEPENDENSI 1. Perbandingan Skema RKA OJK Sebelum dan Sesudah UU P2SK a. Bahwa terdapat perubahan skema RKA OJK pada saat sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK, khususnya terkait pihak yang memberi persetujuan, kaitan anggaran OJK dengan APBN, keterlibatan pemerintah c.q Menteri Keuangan, dan sumber anggaran. b. Adapun beberapa perubahan tersebut sebagai berikut: 1) Perubahan pertama yaitu Pasal 36 jo. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK, semula mengatur bahwa penyusunan dan penetapan RKA OJK dilakukan oleh Dewan Komisioner. Selanjutnya atas RKA tersebut, OJK harus memperoleh persetujuan DPR. Atas ketentuan tersebut, adanya persetujuan oleh DPR sebagai wakil rakyat terhadap RKA OJK, merupakan konsekuensi logis dari kedudukan OJK sebagai lembaga independen. Persetujuan diperlukan bukan hanya untuk menjaga independensi OJK dari intervensi pihak lain 407 namun sekaligus merupakan check and balances agar anggaran dikelola secara tepat. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan RKA OJK yang telah diatur dalam UU OJK kemudian diubah dalam UU P2SK, yang akan berlaku pada Tahun 2025. Dalam perubahan tersebut, konsep check and balances tetap ada, pembahasan dilakukan bersama DPR dan dimintakan persetujuan DPR. Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan APBN, sebagaimana diatur Pasal 34 pada angka 12, Pasal 35 pada angka 13, dan Pasal 36A pada angka 14 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK. 2) Perubahan kedua terkait dengan anggaran OJK dan APBN. UU OJK sebelumnya tidak mengatur, bahwa anggaran OJK merupakan bagian dalam APBN. Sementara Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK, mengatur anggaran OJK merupakan bagian dari APBN dan pungutan OJK merupakan bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan ketentuan UU P2SK, anggaran OJK secara tegas dinyatakan merupakan bagian dari APBN. Meskipun penempatan anggaran OJK dalam APBN secara khusus ditempatkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, namun tidak bercampur dengan anggaran Kementerian lain. 3) Perubahan ketiga terkait dengan keterlibatan pemerintah c.q Menteri Keuangan dalam RKA OJK sebagai konsekuensi logis dari pengaturan anggaran OJK sebagai bagian dalam APBN dan pungutan sebagai bagian dari PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK. Selanjutnya Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 14 UU P2SK mengamanatkan agar RKA OJK dan Pungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut PP 41/2024). Bahwa kedudukan RKA OJK sebagai bagian dari APBN juga ditegaskan dalam Pasal 4 PP 41/2024. Selanjutnya terkait 408 APBN, untuk anggaran OJK dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP 41/2024. Adapun tata cara koordinasi tersebut kemudian didelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Menteri Keuangan. 4) Selanjutnya, perbedaan skema anggaran OJK sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK terdapat pada pengaturan mengenai standar biaya dan operasional, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi. Sebelum berlakunya UU P2SK hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner (vide Pasal 35 ayat (4) UU OJK). Namun sesudah berlakunya UU P2SK, diatur dalam Peraturan Pemerintah yang penyusunannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR (vide Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 8 angka 13 UU P2SK). c. Lebih lanjut terdapat kekhususan pada anggaran OJK sebagaimana diakui oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RKA OJK pada tanggal 8 November 2023. Dalam pembahasan tersebut, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati bahwa penggunaan PNBP diserahkelolakan ke OJK melalui mekanisme Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP. PNBP yang diserahkelolakan kepada OJK, dikelola dalam sistem APBN. Dalam penyusunan nota keuangan APBN, RKA dibahas terlebih dahulu antara OJK dan DPR sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Adapun penggunaan APBN (dalam bentuk Rupiah Murni) diprioritaskan untuk pembiayaan pengembangan, in casu pengadaan aset. Dengan demikian, pembuat undang-undang telah mengamanatkan dalam skema APBN pun persetujuan terhadap RKA OJK diberikan oleh DPR bukan oleh Pemerintah c.q Menteri Keuangan. 2. MEKANISME PENYAMPAIAN RKA OJK KEPADA PEMERINTAH DINILAI SEBAGAI KETIDAKPATUHAN PADA STANDAR INTERNASIONAL DAN DINYATAKAN MATERIALLY NON-COMPLIANT DALAM PENILAIAN FINANCIAL SECTOR ASSESMENT PROGRAM a. Keterkaitan Sistem Keuangan Indonesia Dengan Keuangan Global 1) Bahwa keikutsertaan Indonesia ke dalam sistem keuangan global bertujuan agar Indonesia mendapatkan dukungan sumber daya, 409 informasi, dan praktik terbaik (best practices) yang dapat membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan nasional (vide Pertimbangan Huruf A Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional dan Percepatan Keanggotan Indonesia Dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization For Economic Co-Operation and Development). 2) Bagi sektor perbankan terdapat 2 (dua) alasan utama keikutsertaan Indonesia pada sistem keuangan global, yaitu pemanfaatan sistem pembayaran melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) serta berputarnya modal asing dalam bentuk investasi. 3) Interconnectedness antara perbankan nasional dan sistem keuangan global, sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui penanaman modal maupun pinjaman luar negeri. Di samping itu, peran perbankan nasional dan hubungannya dengan perbankan global juga mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor riil (ekspor- impor) yang transaksinya dilakukan melalui perbankan. Interconnectedness tersebut menggunakan SWIFT sebagai sistem transaksi nilai tukar. 4) Di sisi lain, partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama internasional dan upaya Indonesia untuk mengikuti standar internasional membawa manfaat bagi Indonesia yaitu peningkatan kualitas regulasi dan pengawasan serta daya saing sektor jasa keuangan, pengakuan stakeholders dan potensi kerja sama internasional, penguatan stabilitas keuangan, dan akses terhadap informasi, inovasi, dan peningkatan kapasitas, dan kesempatan Indonesia untuk menyuarakan posisi Indonesia sehingga penerapan standar internasional dapat mengakomodir kepentingan nasional. b. Basel Core Principle dan Financial Sector Assesment Program 1) Basel Core Principle sebagai international best practices diperlukan sebagai suatu standar internasional perbankan untuk menilai kualitas sistem perbankan suatu negara. 410 2) Dengan diterapkannya Basel Core Principle yang merupakan international best practice, perbankan Indonesia akan semakin setara dengan perbankan global agar mampu berinteraksi dengan baik dan mendapat manfaat dari sistem keuangan global untuk menghadapi berbagai tantangan di tingkat nasional maupun global. 3) Basel Core Principles memuat standar minimum pengaturan dan pengawasan prinsip kehati-hatian yang baik bagi perbankan. Prinsip ini berlaku secara universal bagi sistem perbankan secara global dan spektrum bank yang luas. 4) Untuk menilai pemenuhan Basel Core Principles, dilakukan melalui mekanisme Financial Sector Assesment Program (FSAP) yang merupakan suatu program yang dikembangkan oleh World Bank dan International Monetary Fund (IMF) sebagai lesson learned dari krisis keuangan di berbagai negara. Lesson learned tersebut yaitu adanya contagion effect dari kondisi kesehatan dan fungsi sektor keuangan yang berimbas pada kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. Tujuan lain FSAP juga sebagai mekanisme untuk menilai stabilitas dan perkembangan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif, khususnya potensi risiko sistemik (systemic risk) dan interkoneksitas (interconnectedness) antar sektor. c. Temuan Materially Non-Compliant oleh Financial Sector Assesment Program 1) Bahwa ketentuan terkait RKA OJK dalam UU P2SK, termasuk dalam objek assessment FSAP terhadap Indonesia pada tahun 2024, dengan hasil assesment bahwa Indonesia dinilai tidak memenuhi standar internasional (Materially Non-Compliant). Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU P2SK yang mengatur anggaran OJK sebagai bagian dari APBN. Ketentuan tersebut dinilai sebagai risiko terhadap independensi OJK dan kemunduran (backward) dari sifat independensi OJK yang telah diatur sebelumnya. 2) Bagi Indonesia, implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip Independensi dalam assesment FSAP 2024 menjadikan Indonesia mendapatkan predikat materially non-compliant. Penilaian 411 materially non-compliant [Monetary and Exchange Department IMF. Experience with Basel Core Principle Assessments. April 2000. https://www.imf.org/external/np/mae/bcore/exp.htm] artinya regulasi dan/atau praktik di Indonesia memiliki kelemahan sehingga menimbulkan keraguan terkait kemampuan OJK untuk mencapai kepatuhan terhadap prinsip independensi sesuai standar internasional (Bukti PT OJK – 3). 3) Isu krusial yang menjadi perhatian dalam laporan FSAP, yaitu adanya ketentuan dalam UU P2SK yang mengatur bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari APBN. Selain itu FSAP juga menyoroti UU P2SK, tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai: i. ketiadaan kendali Kementerian Keuangan terhadap anggaran OJK; dan ii. ketiadaan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengurangi anggaran OJK. Isu tersebut menyebabkan Indonesia dianggap tidak memenuhi standar internasional terkait otonomi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (vide halaman 41 FSAP 2024). 4) Bahwa penekanan terhadap pentingnya financial services authority (in casu OJK) dalam memenuhi prinsip independensi dan akuntabilitas telah ditekankan dalam berbagai studi yaitu Adrian, Tobias, et. al, Good Supervision: Lessons From The Field. September 2023 (IMF Working Paper) (Bukti PT OJK – 8), Llewellyn, D.T., Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic Issues. Juni 2006 (Paper David T Llewellyn) (Bukti PT OJK – 9), dan Marc Quintyn and Michael W. Taylor, Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability. Maret 2002 (Paper Quintyn dan Taylor) (Bukti PT OJK – 10). 3. DIPERLUKAN KOMITMEN BERSAMA AGAR KOORDINASI OJK DAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN RKA OJK TIDAK MENGANGGU INDEPENDENSI a. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, independensi OJK telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 412 Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), UU P2SK, serta oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018. b. Pentingnya independensi OJK tidak dapat dilepaskan dari semangat pembentukan OJK sebagai salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. Dengan demikian keberadaan OJK bersifat constitutional importantance karena adanya amanat konstitusi yang dijalankan oleh OJK. c. Keberadaan OJK sebagai lembaga independen yang tidak merupakan bagian dari pemerintah, dipertegas oleh ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Menurut ahli, keberadaan OJK bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Meskipun di dalam susunan Dewan Komisioner OJK terdapat unsur pemerintah dan bank sentral sebagai ex-officio dari Kementerian Keuangan, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan (vide Halaman 6 angka 9 Keterangan Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.). d. Keberadaan Ex-officio bukan untuk melakukan intervensi melainkan diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan (vide Penjelasan Umum UU OJK). e. Selanjutnya, independensi OJK juga berimplikasi pada independensi dalam konteks hubungan kelembagaan serta pada pengelolaan anggaran. Dalam kaitannya dengan koordinasi OJK dan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKA OJK, maka koordinasi tidak dapat dimaknai OJK harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. f. Menurut ahli ilmu peraturan perundang-undangan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., koordinasi OJK dengan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKA telah diatur dalam UU P2SK dimaknai bahwa penyusunan RKA dilakukan oleh Dewan Komisioner (Pasal 34 UU 413 P2SK), pembahasan bersama RKA dilakukan oleh OJK bersama dengan DPR untuk memperoleh persetujuan dari DPR (Pasal 34 dan Pasal 36 UU P2SK), sedangkan Menteri Keuangan mendapatkan dokumen RKA hasil pembahasan OJK dan DPR sebagai bahan penyusunan RUU APBN (Pasal 36B UU P2SK). Dengan kata lain, makna koordinasi OJK dengan Menteri Keuangan yang diatur lebih lanjut dalam PP 41/2024 mengikuti logika dalam UU P2SK, yaitu koordinasi OJK dengan Menteri Keuangan tersebut adalah hubungan hukum yang tidak menimbulkan suatu persyaratan/akibat hukum tertentu, yang berbeda dengan koordinasi dengan DPR yang menimbulkan persyaratan/akibat hukum tertentu berupa persetujuan (vide Halaman 8 dan Halaman 9 Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H). g. Implikasi lebih lanjut dari independensi OJK yang bukan bagi dari kekuasaan eksekutif, yaitu pengelolaan pungutan OJK sebagai bagian dari APBN tidak dapat disamakan dengan pengelolaan APBN Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah presiden, melainkan berlaku ketentuan khusus yang mengikuti logika independensi anggaran dalam UU P2SK. h. Menurut pendapat ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, diperlukan tertib substansi ketentuan dalam regulasi pelaksanaan UU P2SK yaitu PP 41/2024 dan PMK seharusnya tunduk pada logika dalam norma UU P2SK (vide Halaman 12 Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H). i. Koordinasi dengan Menteri Keuangan hanya sebatas untuk penyusunan RUU APBN untuk penentuan alokasi APBN yang diperuntukan bagi OJK, bukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran OJK. Dalam konteks ini, Menteri Keuangan berperan sebatas pada penentuan alokasi anggaran dalam kapasitas sebagai Bendahara Negara. Hal tersebut juga dipertegas oleh Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H yang menyatakan: “Adapun wewenang Menteri Keuangan sebenarnya adalah untuk mengatur pengalokasian keseluruhan anggaran negara ke dalam berbagai pos anggaran untuk menjalankan pembangunan, agar anggaran negara tersebut bisa dimanfaatkan untuk 414 kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, sudah ada alokasi wajib (mandatory spending) yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian total anggaran negara yang dapat dialokasikan penggunaannya oleh Menteri Keuangan untuk sektor- sektor di luar kepentingan pendidikan maksimal adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) (Halaman 9 angka 14 Keterangan Tertulis Ahli Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H). j. Dengan demikian, OJK tidak sependapat dengan pandangan yang mengaitkan kedudukan Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT LPS, diperluas pemaknaannya berlaku untuk terhadap RKA OJK, karena baik dalam UU OJK maupun dalam UU P2SK, persetujuan terhadap RKA OJK diberikan oleh DPR, bukan Menteri Keuangan (vide Halaman 16 Keterangan Presiden). k. Peran DPR dalam pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap RKA OJK merupakan perwujudan dari fungsi anggaran (budgeting) oleh DPR. Hal tersebut sejalan dengan semangat dalam UU P2SK dan juga dipertegas oleh Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Menurut ahli: “Dalam kaitannya dengan Anggaran, Anggaran OJK dibahas bersama dengan DPR, setelah itu hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut menunjukkan maksud dari pembuat Undang- Undang untuk menjamin independensi OJK namun dengan tetap adanya check and balances (pengawasan dan keseimbangan) dari DPR sebagai pengemban fungsi anggaran (budgeting).” (vide Halaman 8 dan Halaman 9 Keterangan Ahli Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H). l. Anggaran OJK yang bersumber dari pungutan tidak mengganggu independensi melainkan merupakan karakteristik anggaran OJK yang pendanaanya bersifat mandiri. Kemandirian anggaran OJK didasarkan pada Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK, diatur bahwa terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan 415 dikenai pungutan. Pungutan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara (vide Ayat (2) Pasal 37 dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK). m. Bahwa pemikiran mengenai pungutan sebagai bagian dari keuangan negara dan tidak mempengaruhi independensi OJK, juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Dengan demikian sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan telah dinyatakan konstitusional dan tidak mengganggu independensi OJK melainkan merupakan karakteristik dari pendanaan OJK secara mandiri. APBN hanya diperlukan berdasarkan permintaan OJK sepanjang anggaran OJK tidak mencukupi. n. Terkait dengan mekanisme penyusunan RKA OJK sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK menurut pandangan OJK, salah satu perbedaan tersebut yaitu anggaran OJK merupakan bagian dari APBN. Namun demikian, penempatan anggaran OJK dalam APBN terpisah dari anggaran Kementerian lain, dimana anggaran OJK secara khusus ditempatkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal tersebut juga berlaku bagi DPR, MPR dan BPK yang masuk ke dalam anggaran BUN. Sedangkan pungutan OJK sebagai bagian dari PNBP diatur secara khusus berbeda dengan PNBP Kementerian/Lembaga lainnya. o. Kekhususan anggaran dan pungutan OJK juga ditegaskan oleh ahli Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H yang menyatakan: ”Meskipun pungutan OJK sebagai bagian dari PNBP namun perlakuan dari pungutan OJK tidak dapat dipersamakan dengan Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah Presiden. Oleh karena itu pemaknaaan independensi OJK, bukan hanya mengenai hubungan kelembagaan melainkan juga mengenai hubungan pengelolaan anggaran. (vide Halaman 11 dan Halaman 12 Keterangan Ahli Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H). p. Mekanisme check and balances terhadap independensi OJK khususnya dalam pengelolaan anggaran telah berjalan sejak keberadaan UU OJK, antara lain dengan persetujuan DPR dalam RKA, peran BPK sebagai auditor negara, internal auditor dan pelaporan sebagai perwujudan 416 transparansi. Dalam UU P2SK check and balance tersebut dipertebal melalui peran Badan Supervisi OJK. Oleh karena itu tambahan mekanisme persetujuan Menteri Keuangan dalam RKA untuk lembaga negara independepen seperti OJK tidak diperlukan lagi sebagai checks and balances, karena justru bertentangan dengan semangat independensi (vide Halaman 13 Keterangan Ahli Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H). q. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Independensi OJK sangat terkait dengan kewenangan OJK untuk dapat mengelola sendiri penggunaan anggaran yang diperoleh OJK dari pungutan di sektor jasa keuangan. Peraturan Pemerintah dan PMK yang mengatur mengenai standar biaya, proses pengadaan dan remunerasi OJK sudah sepatutnya mendukung agar OJK dapat menjalankan fungsi dengan baik seluruh amanat yang semakin luas diberikan undang-undang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya dan memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat (vide Pasal 5 UU OJK) serta untuk mewujudkan salah satu tujuan penting OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. III. PENEMPATAN DANA LPS PADA BANK MERUPAKAN BUFFER TAMBAHAN UNTUK MENJAGA KEPENTINGAN PUBLIK 1. Terkait dengan substansi permohonan mengenai ketentuan penempatan dana LPS pada Bank, OJK berpandangan bahwa pada dasarnya penempatan tersebut merupakan buffer tambahan untuk menjaga kepentingan publik termasuk nasabah penyimpan dana, dari risiko kegagalan bank yang dapat memicu gangguan stabilitas sistem keuangan. 2. Dalam kerangkan stabilitas sistem keuangan, penempatan dana LPS pada bank, hal tersebut merupakan salah satu opsi pemulihan permasalahan likuiditas bank. 3. OJK berpendapat bahwa kewenangan penempatan dana LPS pada bank merupakan ketentuan yang tidak bersifat tumpang tindih dengan 417 kedudukan BI sebagai lender of last resort khususnya dalam memberikan PLJP/PLJPS. 4. Untuk melaksanakan kewenangan terkait penempatan dana pada LPS, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) (Bukti PT OJK – 5) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (POJK 28/2023) (Bukti PT OJK – 6). 5. Kedua POJK tersebut mengatur bahwa penempatan dana LPS pada bank hanya merupakan salah satu opsi pemulihan berdasarkan penilaian OJK. Opsi pemulihan tersebut ditentukan setelah OJK menganalisis permasalahan utama bank yang terdiri atas permasalahan permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Adapun penempatan dana LPS pada bank dan PLJP/PLJPS merupakan salah satu opsi pemulihan permasalahan likuiditas (vide Pasal 38 POJK 5/2024) (Bukti PT OJK – 5). 6. Dengan demikian apabila ketentuan mengenai penempatan dana LPS pada bank yang diuji materilkan dikabulkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka opsi untuk penyehatan bank menjadi lebih terbatas. IV. PERMOHONAN MENGENAI AMAR PUTUSAN Sebagai penutup, sebagaimana telah kami jabarkan melalui poin-poin di atas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, memutus, permohonan uji materiil a quo memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan OJK sebagai Pihak Terkait secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK, tidak bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan Pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU PPKSK tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap pengujian pasal-pasal lainnya dalam Permohonan a quo, OJK menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim 418 Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dalam pengujian UU P2SK terhadap UUD 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, atau ex aequo et bono. PIHAK TERKAIT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN A. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Operasional LPS (“RKAT Operasional”) oleh Menteri Keuangan 1. Prinsip independensi merupakan bagian dari mandat yang diberikan Undang-undang yang menjadi tujuan dibentuknya LPS sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU LPS, yang bunyinya: “Independensi bagi Lembaga Penjamin Simpanan mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang- Undang ini”. Bahwa independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU LPS tidak diubah dalam UU P2SK. Hal ini menegaskan bahwa prinsip independensi tetap menjadi prinsip yang dianut oleh LPS sebagai lembaga independen. 2. Prinsip indepedensi LPS ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Zulkarnain Sitompul dalam pernyataan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2024, sebagai berikut: ”…langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mencegah agar tidak terulangnya krisis keuangan yang kita alami di tahun 1997 dan 1998. Khusus tentang LPS, yang juga dikatakan sebagai lembaga independen, …..khususnya dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.” 3. Dari perspektif keuangan negara, sebagaimana yang disampaikan dalam affidavit ahli Dr. Dian Puji Simatupang halaman 1-2 (terlampir), menegaskan hal-hal pokok sebagai berikut: a. Bahwa persetujuan terhadap anggaran kelembagaan apabila ditetapkan sebagai badan hukum yang independen tidak lazim menjadi wewenang badan atau pejabat administrasi pemerintahan di luar lembaga tersebut, kecuali memiliki kewenangan hak budget sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). b. Bahwa dengan bentuk LPS sebagai badan hukum, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunannya diberikan oleh 419 badan atau pejabat pemerintahan lain, menyebabkan karakter hukum lembaga menjadi sama sebagaimana Kementerian/lembaga atau instansi lain yang tidak berbadan hukum. Dengan kata lain, adanya persetujuan badan atau pejabat pemerintahan menjadi contrarius in terminis dengan penetapan lembaga sebagai badan hukum. c. Bahwa ketentuan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan diajukan Ketua Dewan Komisioner kepada Menteri Keuangan bertentangan dengan prinsip badan hukum yang melekat dalam Lembaga Penjamin Simpanan, yang memiliki regulasi, tata kelola, dan mitigasi risikonya sendiri yang berbeda dengan regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. d. Bahwa pemaknaan “persetujuan” sebagai consent guna memperoleh check and balances tidak dilakukan oleh sesama organ cabang kekuasaan eksekutif, tetapi dilakukan organ cabang kekuasaan lainnya. e. Bahwa check & balances terhadap Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum dilakukan dalam bentuk (i) pelaporan dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kinerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat; serta (ii) dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga kembali pada karakter hukum (rechtkarakter) Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum. 4. Bahwa pada praktiknya, LPS berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melakukan penyusunan RKAT Anggaran Operasional, yaitu melalui hal-hal sebagai berikut: a. Adanya evaluasi dari Dewan Komisioner LPS mengenai pelaksanaan anggaran tahun berjalan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisioner yang beranggotakan; (i) Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota (ADK Internal); (ii) Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota (ADK Internal); (iii) Anggota Dewan Komisioner bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank (ADK Internal) [Anggota Dewan Komisioner bidang program penjaminan polis baru diangkat paling lambat satu tahun sebelum programn penjamin polis berlaku efektif (tahun 2028)]; (iv) Anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan; (v) Anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Bank Indonesia; (vi) Anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan; 420 b. Adanya audit BPK atas laporan Keuangan Tahunan LPS, di mana selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, LPS selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Adanya penyampaian laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden (laporan triwulan dan laporan tahunan) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden; d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, adanya penyampaian bagian dari laporan triwulan dan laporan tahunan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa; e. Adanya penyampaian informasi setiap awal tahun kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa terkait (i) evaluasi pelaksanaan kebijakan; (ii) rencana kebijakan; dan penetapan sasaran LPS; f. Adanya evaluasi dari DPR atas laporan Kinerja LPS (laporan triwulan dan laporan tahunan); g. Adanya Badan Supervisi LPS yang bertugas membantu DPR dalam melakukan fungsi pengawasan yang dapat meminta penjelasan langsung kepada LPS. 5. Independensi LPS sebagaimana dimaksud di atas sejalan dengan international best practices sebagaimana diatur dalam Principle-3 International Association of Deposit Insurers (IADI) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (“CPEDIS”), yang menyatakan: “The deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference.” (Terjemahan: “Lembaga penjamin simpanan harus dioperasionalkan secara independen, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi pihak eksternal”) (“Lampiran 3 berkas Keterangan Tambahan LPS: IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, Nov. 2014, prinsip Governance, halaman 21), dengan essential criteria sebagai berikut: a. “The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer”. (Terjemahan: “Penjamin simpanan merupakan independen secara operasional. Dalam melaksanakan mandatnya, penjamin simpanan dapat menggunakan kewenangannya tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Tidak diperkenankan adanya 421 campur tangan dari pemerintah, bank sentral, pengawas atau industri yang dapat mengganggu independensi operasional lembaga penjamin itu sendiri”); b. “The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority”. (Terjemahan: “Lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi”); c. “The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate”. (Terjemahan: “Bahwa penjamin simpanan memiliki kapasitas dan kewenangan (dalam hal: sumber daya manusia, anggaran operasional, remunerasi yang memadai untuk mendapatkan staf yang berkualitas) guna mendukung independensi dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan mandat yang diberikan”). Bahwa ketiga Essential Criteria yang tercantum dalam IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPEDIS) yang apabila tidak dilaksanakan, melanggar prinsip independensi yang paling dasar (holy- grail). 6. LPS sebagai anggota dari IADI dilakukan asesmen secara berkala yaitu umumnya setiap 5 (lima) tahun sekali. Proses asesmen yang dilakukan meliputi: (i) self assessment; dan (ii) peer review oleh Para Ahli. Dalam hal hasil asesmen tidak sesuai dengan atau melanggar standar internasional yang ditetapkan dalam IADI Core Principles, maka LPS sebagai otoritas resolusi dapat dinilai tidak memenuhi IADI Core Principles dan tidak memenuhi standar best practices internasional. 7. Oleh karenanya, akibat adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku saat ini dengan IADI Core Principles, maka terdapat catatan dari FSAP pada Technical Note Financial Safety Net and Crisis Management, (vide. Lampiran 4 Berkas Keterangan Tambahan LPS Tanggal 12 November 2024: Technical Note Financial Safety Net and Crisis Management, Feb. 2024”), yaitu sebagai berikut: a. “The operational autonomy of OJK and LPS could be further underlined by, among others, giving LPS the power to adopt its work plan and annual budget without the Ministry of Finance’s (MOF) approval” (vide Paragraph 2 Executive Summary, halaman 5). (Terjemahan: “Kewenangan operasional OJK dan LPS secara penuh dapat ditegaskan lebih lanjut, antara lain, memberikan kewenangan LPS untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan”). b. “Both OJK and LPS should have their operational autonomy strengthened. OJK’s and LPS’s Boards should be able to execute 422 their authority’s mandate without interference… To ensure its operational independence as called for in the international standards, LPS should not be required to send its proposed annual work plan and operational budget for approval to the MOF.…” (vide Butir 15 Institutional Framework, halaman 11). (Terjemahan: “Dewan Komisioner OJK maupun Dewan Komisioner LPS harus memperkuat otonomi operasional mereka dan dapat menjalankan mandat kewenangannya tanpa campur tangan...Untuk memastikan independensi operasionalnya, sesuai dengan standar internasional, LPS tidak boleh diwajibkan untuk mengirimkan rencana kerja tahunan dan anggaran operasional yang diusulkannya untuk disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....”). 8. Ketidakpatuhan pada IADI Core Principles dan FSAP dapat berakibat antara lain: (i) penurunan sovereign credit rating’s Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional; (ii) menurunnya tingkat kepercayaan anggota negara IADI lainnya untuk melakukan kerja sama internasional dengan LPS; dan (iii) dapat mengurangi kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia atau menyebabkan capital out-flow. 9. Berdasarkan benchmark terkait penyusunan dan penetapan RKAT oleh lembaga sejenis seperti LPS di negara lain, persetujuan dan penetapan RKAT yang selama ini dilakukan sebelum berlakunya UU P2SK telah sesuai dengan prinsip independensi sesuai best practices dalam praktik internasional dan juga sudah mengadopsi prinsip check & balances dengan adanya ADK ex-officio dalam struktur Dewan Komisioner LPS pada setiap pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) serta pengawasan DPR dan audit BPK. 10. Bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya kewenangan persetujuan RKAT Operasional oleh Menteri Keuangan, dikhawatirkan Kementerian Keuangan selaku koordinator KSSK berpotensi terpapar risiko operasional akibat pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPS, khususnya dalam penanganan resolusi Bank yang berskala besar, mengingat pada praktiknya sulit memisahkan antara RKAT Operasional dengan RKAT Kebijakan secara sempurna, dikarenakan RKAT Operasional merupakan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan LPS; 11. Selain itu, mengutip affidavit dari ahli Dr. Dian Puji Simatupang halaman 3, yang menyatakan “pelibatan Menteri Keuangan dalam memberikan 423 persetujuan anggaran operasional Lembaga Penjamin Simpanan menurunkan reputasi dan wewenang Menteri Keuangan hanya sebatas memberikan persetujuan semata, padahal dalam kedudukannya sebagai wakil negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan dapat diwujudkan dalam pengaturan kebijakan dan arah pedoman perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) atau dalam posisinya secara ex officio dalam organ Lembaga Penjamin Simpanan. Pemisahan persetujuan Menteri Keuangan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan sebatas pada anggaran yang tidak terkait fungsi Lembaga Penjamin Simpanan juga secara teori hukum keuangan publik menimbulkan keanehan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan banyak salah kira (dwaling) dalam memaknai alokasi yang fungsi dan alokasi yang fungsional, bahkan pemisahan ini akan mendorong dualisme yang memperumit aspek tata kelolanya.” 12. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Keterangan Tambahan LPS tanggal 12 November 2024, Halaman 11-12, norma Kewenangan Menteri Keuangan terhadap persetujuan RKAT Anggaran Operasional merupakan usulan pasal tambahan, dimana pengusulan norma tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian Keuangan tanpa dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan LPS. 13. Bahwa prinsip independensi dalam penyusunan RKAT Anggaran Operasional LPS turut dikuatkan dengan pernyataan Ahli Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM, yaitu: “Salah satu ukuran independensi itu adalah anggaran. Dengan menyatakan bahwa anggaran LPS masih harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, itu menandakan bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatannya, LPS masih bergantung kepada lembaga yang lain. Padahal untuk LPS, itu sudah disediakan perlengkapan untuk pengawasannya, sehingga independensinya juga dilengkapi dengan akuntabilitas yang cukup, seperti laporan secara berkala ke Dewan Perwakilan Rakyat dan LPS juga memiliki dewan supervisi yang merupakan perpanjangan tangan DPR untuk mengawasi kegiatan LPS sehari-hari. Dan juga laporan keuangan LPS itu diperiksa oleh BPK. Dengan akuntabilitas seperti itu, sudah cukup sebenarnya jika LPS disamakan kedudukannya dengan Anggota KSSK yang lain, seperti BI, OJK....”. 424 14. Sebagaimana disampaikan pula oleh Prof. Irwan Trinugroho S.E., M.Sc., Ph.D., dalam (affidavit) keterangan tertulisnya halaman 6, bahwa: “UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menguatkan peran dan wewenang dari LPS di antaranya 1) LPS dikuatkan perannya menjadi risk minimizer, tidak hanya loss minimizer, 2) Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota dengan hak suara di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penguatan independensi dari LPS termasuk di dalamnya adalah independensi dalam penganggaran akan melengkapi tambahan kewenangan yang telah diatur dalam UU PPSK tersebut guna meningkatkan keleluasaan gerak LPS dalam mandatnya sebagai penjamin simpanan dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tentu saja keleluasaan tersebut diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang berjenjang dan terstruktur dengan baik di antaranya dengan keberadaan Badan Supervisi LPS, pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan lain-lain.” 15. Bahwa terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ibu Enny Nurbaningsih mengenai: a. apakah sejauh ini ada/tidak keterlibatan (intervensi) dari Menteri Keuangan dalam proses penyusunan atau penetapan RKAT Anggaran Operasional LPS?; b. bagaimana batasan dari anggaran kegiatan operasional dan anggaran kebijakan yang ada di dalam LPS?; c. dalam praktiknya apakah sudah ada MoU yang dilakukan antara Menteri Keuangan dengan LPS berkaitan dengan RKAT?; maka dapat kami sampaikan konfirmasi dan klarifikasi sebagai berikut: a. Bahwa salah satu materi yang diubah dalam UU LPS melalui UU P2SK, sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga, Pasal 7 angka 57, yang mengubah Pasal 86 UU LPS yaitu mengenai penyusunan RKAT LPS, dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut: (i) RKAT LPS memuat 2 (dua) hal, yaitu RKAT Operasional dan RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah (“RKAT Kebijakan”); (ii), Wakil Ketua Dewan Komisioner menyampaikan RKAT LPS kepada Dewan Komisioner, dimana terhadap draft RKAT Operasional yang telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisioner, namun harus diajukan terlebih dulu oleh Ketua Dewan Komisioner 425 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan; (iii) Menteri Keuangan memberikan persetujuan RKAT Operasional LPS paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan; (iv) RKAT Operasional yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan RKAT Kebijakan, untuk kemudian ditetapkan kembali oleh Dewan Komisioner LPS. Dengan demikian, keterlibatan (intervensi) dari Menteri Keuangan dalam proses penyusunan atau penetapan RKAT Operasional LPS baru berlangsung sejak UU P2SK disahkan, yakni sejak penyusunan RKAT Operasional Tahun 2024. Namun ketika UU P2SK disahkan, belum terdapat pengaturan yang jelas terkait anggaran operasional dan anggaran kebijakan. b. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan LPS tentang Tata Cara Pelaksanaan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: NK-9/MK.010/2024 – MOU-7/DK01/2024 tanggal 10 Oktober 2024 (“Nota Kesepahaman”) sebagaimana terlampir. Nota Kesepahaman tersebut pada intinya menyepakati mekanisme Kementerian Keuangan dalam melakukan reviu atas anggaran kegiatan operasional dan anggaran belanja modal LPS sebagai turunan dari UU P2SK. Dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman tersebut juga telah diatur mengenai bagian-bagian yang termasuk ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional di antaranya terhadap beban umum dan administrasi yaitu beban kepegawaian, beban perjalanan dinas, beban konsultan dan narasumber, beban rapat, beban publikasi, kehumasan dan hubungan lembaga, beban perkantoran, perlengkapan kantor dan lainnya. Bahwa pada praktiknya, pengklasifikasian beban umum dan beban administrasi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena dalam kegiatan resolusi bank atau penjaminan simpanan (RKAT Kebijakan) tetap membutuhkan dukungan dari beban umum dan administrasi (RKAT Operasional) yang mendukung pelaksanaannya. 426 c. Dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman, juga telah diatur mengenai teknis pelaksanaan reviu atas RKAT Operasional LPS yang tidak bersifat micro-managing, namun reviu anggaran oleh Menteri Keuangan tetap diberlakukan pada teknis penggunaan anggaran operasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (8) jo. Pasal 8 ayat (6), yaitu selain memberikan persetujuan atas RKAT Operasional LPS, Menteri Keuangan juga berhak mendapat laporan atas pengelolaan anggaran dalam tahun berjalan di antaranya melalui pergeseran anggaran operasional. Selain itu, meskipun LPS diberikan kewenangan untuk membentuk cadangan anggaran biaya tak terduga sebagai buffer atas anggaran operasional yang telah disetujui, namun penggunaan cadangan anggaran dimaksudpun tetap harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. 16. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini kami menyampaikan sebagai berikut: a. Bahwa LPS sebagai lembaga negara pada dasarnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian norma pemberian persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional LPS tidak sesuai dengan international best practices mengenai independensi lembaga penjamin sebagaimana dinyatakan dalam: 1) IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPEDIS) pada tahun 2014; dan 2) Hasil asesmen FSAP yang tertuang dalam Technical Note: Financial Safety Net and Crisis Management pada Februari 2024; sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan/atau tingkat kepercayaan LPS di tingkat internasional. b. Selain hal di atas, perlu adanya pemisahan yang tegas antara pelaksanaan kegiatan operasional LPS dengan Kementerian Keuangan untuk menghindari agar Kementerian Keuangan tidak terpapar resiko operasional. Dalam penanganan permasalahan bank, khususnya dalam kondisi krisis, independensi masing-masing institusi atau otoritas yang satu dengan yang lain diperlukan agar tidak terganggunya jaring pengaman sistem keuangan, dimana Kementerian Keuangan 427 bertanggung jawab terhadap pengelolaan fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas perbankan, dan LPS selaku otoritas resolusi bank. c. Bahwa resiko operasional akibat tidak adanya pemisahan yang tegas antara pelaksanaan kegiatan operasional LPS dengan Kementerian Keuangan juga sejalan dengan pendapat Ahli Indra Perwira pada Persidangan tanggal 12 November 2024, yang menyatakan: “Dalam 10 tahun terakhir, saya melihat ada semacam refocusing kekuasaan, kembali kepada penguatan presiden, dan itu mulai kelihatan pengaruh-pengaruhnya melalui politik-politik perundang-undangan mereka yang mencoba untuk meraih kembali kekuasaan itu pada satu tangan. Inilah saya lihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dimana ada intervensi kewenangan yang semula, misalkan Menteri Keuangan terhadap rencana anggaran operasional tadi. Dan ini saya kira, kalau dibiarkan, ini bisa saja terjadi kepada lembaga-lembaga yang merdeka sekalipun, ya. Lembaga-lembaga yang independent yang lain. Bisa terjadi pada BI, bisa terjadi. Kalau kita membenarkan ini, ini bisa terjadi suatu saat kepada Bank Indonesia, pada OJK, bahkan mungkin kepada lembaga peradilan. Karena itu, Yang Mulia, saya sangat riskan karena LPS itu fungsinya sangat konstitusional. Terkait dengan jaminan hak warga negara, khususnya nasabah. Jaminan bagi nasabah bank untuk kepastian mendapatkan uangnya jika sesuatu terjadi, misalkan fraud di suatu bank. Saya kira itu message daripada Undang-Undang LPS.” B. Kewenangan Penempatan Dana LPS 1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Keterangan LPS yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024) dan Keterangan Tambahan LPS pada persidangan tanggal 12 November 2024, kewenangan penempatan dana LPS pada dasarnya lahir untuk mengantisipasi ancaman krisis akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 428 Undang-Undang] jo. PP No. 33 Tahun 2020 [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan]. 2. Bahwa kewenangan baru yang diberikan oleh UU P2SK kepada LPS, yaitu kewenangan penempatan dana pada masa Bank Dalam Penyehatan (BDP), dapat kami tambahkan keterangan sebagai berikut: a. Secara teoretis, untuk memitigasi risiko krisis keuangan yang parah diperlukan jaring pengaman yang disebut financial safety net (Schich, 2009) [Schich, S. (2009). Financial crisis: Deposit insurance and related financial safety net aspects. OECD Journal: Financial Market Trends, 2008(2), 1-39]. Tanpa financial safety net (FSN) yang efektif, rumor sekecil apapun tentang permasalahan solvabilitas atau likuiditas atas suatu institusi keuangan memiliki potensi untuk menjadi swawujud (self-fulfilling) dan menjelma menjadi krisis keuangan berskala penuh. b. Menurut Schich, FSN terdiri dari 4 elemen kunci, yaitu (i) fungsi Lender of the Last Resort (LOLR), (ii) pengaturan prudensial dan kerangka pengawasan, (iii) penjaminan simpanan yang terbatas, dan (iv) mekanisme penyelesaian/penanganan atas kegagalan institusi keuangan (failure resolution mechanisms for financial institutions). c. FSN yang efektif setiap elemennya perlu didesain dengan memperhatikan dua sisi. Di satu sisi, elemen FSN perlu didesain untuk memitigasi disrupsi dalam sistem keuangan yang berakar dari kegagalan institusi keuangan. Di sisi lain, elemen FSN perlu didesain untuk mengurangi risiko ex-ante moral hazard, yang jika tidak dimitigasi dengan baik justru akan dapat menimbulkan kerentanan pada FSN. d. Dalam FSN, bank sentral sebagai otoritas moneter secara teoretis berperan penting sebagai LOLR. Ini adalah best practice dalam kebanksentralan sebagaimana diperkenalkan oleh ekonom Walter Bagehot pada tahun 1873. Teori yang kemudian disebut sebagai “Bagehot Principle” ini menyatakan bahwa untuk mengatasi tekanan likuiditas sementara yang dihadapi suatu bank, bank sentral (bukan penjamin simpanan) seharusnya menyediakan fasilitas pinjaman bagi bank tersebut asalkan bank memiliki permodalan yang cukup (solvent), 429 dengan aset berkualitas tinggi sebagai jaminannya, namun dikenakan bunga tinggi sebagai bentuk penalti [Bagehot, W. (1873). Lombard street. King]. 3. Berdasarkan pertimbangan teoretis sebagaimana dalam butir 2 huruf b dan dalam misi FSAP di tahun 2024, IMF merekomendasikan secara tersurat dalam sub bab “Crisis Management and Financial Safety Net”, pada IMF Country Report (“Lampiran 5 Berkas Keterangan Tambahan LPS: IMF Country Report 24/272, Indonesia: Financial Sector System Stability Assessment, August 2024”), yaitu sebagai berikut: a. Poin 15 halaman 11: “LPS should not provide liquidity for banks under recovery and should be used only to recapitalize banks in a resolution as a last resort and subject to safeguards”. (Terjemahan: “LPS seharusnya tidak menyediakan likuiditas bagi bank-bank yang sedang dalam masa penyehatan dan hanya digunakan untuk merekapitalisasi bank-bank dalam resolusi sebagai upaya terakhir dan disertai pengamanan”). b. Penjelasan poin 54 halaman 45: “Banks with liquidity needs should instead rely on BI’s Emergency Liquidity Assistance (ELA)” (Terjemahan: “bahwa Bank-bank yang membutuhkan likuiditas sebaiknya bergantung pada Bantuan Likuiditas Darurat dari BI”). Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat kami penempatan dana (Liquidity Support) oleh LPS dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, mendilusi tanggung jawab utama manajemen dan pemilik bank, serta dapat menimbulkan tumpang tindih dengan mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selama fase recovery (penyehatan) bank. Wewenang Penempatan Dana ini jangan sampai digunakan untuk mencegah kegagalan bank yang prospeknya buruk (unviable bank) dan menimbulkan proses bail-out (open bank assistance) yang tidak efisien. 4. Bahwa penempatan dana yang dilakukan oleh LPS akan menyebabkan inkonsistensi pada administrasi pemerintahan karena terdapat potensi tumpang tindih dengan kewenangan otoritas lainnya. Hal ini sejalan dengan affidavit ahli hukum keuangan negara, Dr. Dian Puji Simatupang halaman 6: “Dalam hal terjadi wewenang diatur menjadi wewenang suatu badan hukum, tetapi ternyata bukan menjadi fungsi dan tugas pokoknya, idealnya 430 wewenang tersebut selalu melekat pada tugas dan fungsi badan atau pejabat administrasi pemerintahan, sehingga wajar pengaturan dalam administrasi pemerintahan selalu diawali dengan (1) tugas; (2) fungsi, dan (3) wewenang, sehingga beralur pada konsistensi administrasi pemerintahan”. 5. Selain itu, berdasarkan Technical Note Financial Safety Net and Crisis Management - Februari 2024 (“Lampiran 4 Berkas Keterangan Tambahan LPS: Technical Note Finansial Safety Net and Crisis Management, Feb. 2024”) juga memberikan catatan sebagai berikut: a. Pada butir 20 halaman 14 dinyatakan sebagai berikut: “Deposit insurance resources should not be involved during the recovery stage” (Terjemahan: “sumber daya yang dimiliki penjamin simpanan tidak seharusnya digunakan pada masa penyehatan (bank)”), karena bantuan likuiditas pada tahap ini merupakan tanggung jawab Lender of the Last Resort (LoLR) atau dalam hal ini Bank Indonesia (BI). b. Pada butir 20 halaman 14 juga dinyatakan sebagai berikut: “The involvement of LPS during the recovery phase also creates unnecessary overlaps with the supervisor (for example, currently both agencies have the power to install a statutory manager) and may dilute the authority of OJK as a the authority in charge during this phase”. (Terjemahan: “keterlibatan LPS selama fase penyehatan (bank) menciptakan tumpang tindih yang tidak perlu dengan otoritas pengawas dalam hal ini OJK dan dapat melemahkan otoritas OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab selama fase ini”). 6. Dalam affidavit Prof. Irwan Trinugroho., M.Sc, Ph.D., halaman 6-7 turut menyatakan: “Namun demikian, antara Lender of the Last Resort (LLR) dan Deposit Insurance (DI) bukan merupakan hubungan yang sifatnya mutually exclusive (Kahn dan Santos, 2005; Santos 2006; Sleet dan Smith, 2000). DI, sesuai dengan tujuan dibentuknya, dapat mencegah bank dari potensi terjadinya bank runs yang dilakukan oleh deposan, tetapi DI tidak dapat melindungi bank dari liquidity shocks yang lainnya.... ....Melalui kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan Incomplete Contracts Model, Repullo menunjukkan bahwa ketika di dalam suatu sistem keuangan terdapat bank sentral dan lembaga penjamin simpanan, maka 431 keduanya dapat berfungsi sebagai lender of last resort dengan pembagiannya adalah bank sentral menangani guncangan likuiditas kecil (small liquidity shocks), sedangkan agensi yang melakukan penjaminan simpanan menangani guncangan likuiditas besar (large liquidity shocks).” 7. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dalam huruf B angka 1 s.d 6 di atas, kami menyampaikan Kesimpulan kami sebagai berikut: a. Bahwa norma kewenangan penempatan dana pada dasarnya dibuat sebagai respons atas pandemi Covid-19, yaitu kondisi di mana terjadi ancaman krisis keuangan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai antisipasi agar krisis tidak terjadi, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2020 jo. PP No. 33 Tahun 2020. Dengan demikian, kewenangan LPS melakukan tindakan early intervention dalam bentuk penempatan dana dalam kondisi normal menjadi tidak relevan, karena catatan FSAP menyebutkan bahwa bank dalam fase recovery bukan merupakan tanggung jawab LPS. b. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya catatan dari FSAP dan prinsip IADI di atas, dalam hal quod non, kewenangan penempatan dana untuk membantu Bank Dalam Penyehatan diperlukan, maka perlu ada kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi tersebut apakah diterapkan pada kondisi normal atau (lebih tepatnya) digunakan pada kondisi ancaman krisis sebagaimana terjadi pada saat pandemi Covid- 19. C. Kesimpulan 1. Bahwa UU P2SK ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, dimana terdapat 2 (dua) norma yang menjadi obyek perkara a quo, yaitu (i) Kewenangan persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT LPS Anggaran Operasional; dan (ii) Kewenangan penempatan dana LPS pada masa BDP. 2. Bahwa pemberlakuan norma persetujuan Menteri Keuangan atas RKAT Anggaran Operasional LPS akan menimbulkan risiko, di antaranya yaitu: a. menurunnya kredibilitas dan/atau tingkat kepercayaan LPS di tingkat internasional karena tidak sesuai dengan international best practices mengenai independensi lembaga penjamin sebagaimana dinyatakan dalam (i) IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPEDIS) pada tahun 2014; dan (ii) hasil asesmen FSAP yang tertuang 432 dalam Technical Note: Financial Safety Net and Crisis Management pada Februari 2024; b. Menteri keuangan akan terpapar risiko operasional akibat dari tidak adanya pemisahan yang tegas antara pelaksanaan kegiatan operasional LPS dengan Kementerian Keuangan, karena dalam penanganan permasalahan bank, khususnya dalam kondisi krisis, independensi masing-masing institusi atau otoritas yang satu dengan yang lain diperlukan agar tidak terganggunya jaring pengaman sistem keuangan, dimana Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas perbankan, dan LPS selaku otoritas resolusi bank. 3. Bahwa kewenangan LPS dalam melakukan tindakan early intervention (dhi. penempatan dana pada masa BDP) menjadi tidak relevan dengan tujuan UU No. 2 Tahun 2020 jo. PP No. 33 Tahun 2020, serta tidak sesuai dengan catatan FSAP yang menyebutkan bahwa fase recovery bukan merupakan tanggung jawab LPS. 4. Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut, LPS sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil UU P2SK, kiranya dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan dan Kesimpulan LPS, termasuk affidavit (keterangan tertulis) Para Ahli yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, secara keseluruhan; b. Menerima Permohonan Para Pemohon Mengenai Pengujian UU P2SK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan argumentasi LPS dalam Keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 (Keterangan LPS tertulis tertanggal 21 Oktober 2024), Keterangan Tambahan LPS tanggal 12 November 2024, dan pada Kesimpulan ini; c. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 angka 57 UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU LPS sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dinyatakan 433 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 angka 6 UU P2SK yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l UU LPS, dan ketentuan pasal 276 angka 13 UU P2SK yang menyisipkan Pasal 20B UU PPKSK, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau apabila Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang- 434 Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 435 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023: … “(4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. … (6) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.” (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: 436 a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. … ditetapkan oleh Dewan Komisioner.” Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 UU 4/2023: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: … l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;” Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023: “(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti 9, Bukti P-11, dan Bukti P-13], terdiri atas: a. Pemohon I adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Djuanda, Bogor sekaligus merupakan nasabah di Bank Negara Indonesia [vide Bukti P-9 dan Bukti P-20]; b. Pemohon II adalah seorang dosen dan peneliti Universitas Islam Bandung sekaligus merupakan nasabah di Bank Central Asia [vide Bukti P-12 dan Bukti P-22]; c. Pemohon III selain sebagai perorangan warga negara Indonesia juga merupakan nasabah yang memiliki tabungan atau simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (NBP) 31 Jatinangor [vide Bukti 23]. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III baik sebagai warga negara maupun nasabah bank berupa jaminan atas suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya, hak untuk memajukan dirinya 437 dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikarenakan terganggung atau setidak-tidaknya berpotensi terganggunya independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berimplikasi bagi perbankan di mana Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai nasabah bank; 5. Bahwa demikian juga dalam kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai dosen dan peneliti termasuk sebagai nasabah bank, di mana permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan hasil kajian keilmuannya yang melihat adanya potensi kerugian yang luas pada nasabah perbankan dan masyarakat luas jika norma yang diajukan tersebut tidak dibatalkan Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah menguraikan secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan LPS yang diharapkan menjamin simpanan para Pemohon sebagai nasabah bank terganggu atau setidak-tidaknya berpotensi terganggu karena LPS yang seharusnya memiliki independensi dalam pengambilan keputusan dapat diintervensi secara politik serta terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan dengan Bank Indonesia, sehingga dapat mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah, in casu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari 438 terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, ayat (6), dan ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sejatinya tidak hanya dibaca dalam konteks “bank sentral” melainkan dalam pemaknaan monetary constitution yang menunjukkan lembaga-lembaga di bidang moneter dan perbankan, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS yang harus memiliki karakter yang sama, yakni independen. LPS mempunyai kedudukan yang penting secara konstitusional (constitutionally important) karena terdapat pertalian fungsi yang dijalankannya dengan ketentuan dalam konstitusi; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat mempengaruhi independensi LPS karena ada ruang intervensi politik yang bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 23D, Pasal 28D, dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengingat persetujuan tersebut dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) 439 dalam keputusan LPS yang bersifat teknokratik serta dibuat oleh para profesional dalam bidangnya, berpengalaman, dan berintegritas. Terlebih, adanya persetujuan tersebut menimbulkan pengawasan ganda karena salah satu Dewan Komisioner LPS adalah pejabat setingkat eselon I dari Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehingga tidak perlu ada persetujuan tetapi cukup dengan memberitahukan yang kemudian dicatat oleh Bendahara Negara; 3. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan persetujuan Menteri Keuangan dalam Pasal 86 ayat (4) UU 4/2023 tidak memiliki dasar kebutuhan (necessary) dan keseimbangan (balancing) karena desain kelembagaan LPS dipimpin secara kolektif kolegial oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, di mana seluruh keputusan LPS harus diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya, penghapusan kewenangan Menteri Keuangan tidak akan mengurangi akuntabilitas dari LPS karena LPS memiliki mekanisme akuntabilitas lain yang secara proporsional tetap menjaga aspek independensi LPS, mulai dari pelaporan kinerja kelembagaan triwulanan dan tahunan kepada Presiden dan DPR, penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan LPS tahun berakhir dan rencana kebijakan tahun mendatang, serta pelaporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR; 4. Bahwa menurut para Pemohon, persetujuan Menteri Keuangan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU 4/2023 dapat menjadi instrumen kontrol yang represif dari Pemerintah untuk menekan kemandirian LPS dalam memilih kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Terlebih, Pemerintah dan Menteri Keuangan merupakan pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan atas pilihan kebijakan LPS pada bidang-bidang tersebut; 5. Bahwa menurut para Pemohon, penambahan kewenangan LPS berupa penempatan dana, menjadikan LPS difungsikan sebagai “lender of the last resort’ yang secara desain seharusnya merupakan fungsi BI, sehingga akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan dengan BI. Fungsi yang diberikan kepada LPS memiliki risiko yang sangat besar karena melakukan penempatan dana pada bank yang menurut BI tidak layak mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek 440 berdasarkan prinsip syariah; 6. Bahwa menurut para Pemohon, desain kebijakan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan, secara jelas memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan standar yang berbeda antara BI dengan LPS untuk dapat memberikan fasilitas berupa bantuan likuiditas bagi bank dalam penyehatan, di mana standar bagi LPS diatur lebih rendah daripada standar yang ditetapkan bagi BI yang cukup dengan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana, tanpa ada syarat solvabilitas dan proyeksi arus kas yang memadai; 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 angka 6 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 276 angka 13 yang menyisipkan Pasal 20B ayat (1) UU 4/2023 memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan merupakan ketentuan yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana di antara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai “lender of the last resort”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum constitutional monetary di mana lembaga- lembaga dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan seharusnya diberikan kewenangan yang tepat, tidak tumpang tindih, dan memungkinkan masing-masing lembaga bekerja profesional dan independen. Selain itu, kewenangan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan berpotensi melemahkan kemampuan finansial LPS dalam melakukan penjaminan dana nasabah, yang berdasarkan asas pengharapan yang wajar (legitimate expectation), seharusnya dilakukan secara optimal bagi seluruh nasabah bank, termasuk para Pemohon; Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, ayat (6), dan ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 441 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Zulkarnain Sitompul dan Indra Perwira yang telah menyerahkan keterangan tertulis diterima Mahkamah pada tanggal 8 November 2024 dan telah didengar pula keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 November 2024. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 yang diperbarui dengan keterangan tertulis bertanggal 4 Desember 2024 dan telah didengar pula dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 yang keterangan tersebut diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2024. Selain itu, Presiden telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama W. Riawan Tjandra dan Zainal Arifin Mochtar yang telah menyerahkan keterangan tertulis diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024 dan 13 Desember 2024 dan telah didengar pula keterangannya dalam persidangan Mahkamah masing- masing pada tanggal 4 Desember 2024 dan 16 Desember 2024. Selain itu, Presiden juga mengajukan keterangan tertulis ahli bernama Raden Pardede yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait BI telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2024. Pihak Terkait BI juga telah 442 menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait OJK telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 8 November 2024. Selain itu, Pihak Terkait OJK telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 serta keterangan tertulis ahli bernama Satya Arinanto dan Bayu Dwi Anggono yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024. Pihak Terkait OJK juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait LPS telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 8 November 2024. Selain itu, Pihak Terkait LPS juga mengajukan keterangan tertulis ahli bernama Irwan Tri Nugroho dan Dian Puji Nugraha Simatupang yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024. Pihak Terkait LPS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan; keterangan DPR; keterangan Presiden, ahli, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait BI dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait OJK, alat-alat bukti surat/tulisan dan keterangan tertulis ahli, serta kesimpulan; keterangan LPS, keterangan tertulis ahli, dan kesimpulan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 443 [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Apakah norma Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa “untuk mendapat persetujuan”, ayat (6), dan ayat (7) huruf a sepanjang frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 bertentangan dengan prinsip independensi lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara dalam Pasal 28C ayat (2), serta kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dengan adanya persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS, maka dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) dalam keputusan LPS. 2. Apakah norma Pasal 6 ayat (1) huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 tidak sesuai dengan asas pembagian kewenangan yang tepat dan menimbulkan tumpang tindih antar lembaga moneter sehingga tidak berkepastian hukum, serta tidak sejalan dengan hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan antara kedudukan BI dan LPS yang difungsikan sebagai “lender of the last resort”. [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa sektor keuangan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sebab, pertumbuhan ekonomi salah satunya bergantung pada seberapa optimal bekerjanya sektor keuangan suatu negara. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan, perbankan memerlukan pengawasan yang ketat agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko sistemik. Dalam kaitan dengan pengawasan sektor keuangan, 444 khususnya perbankan, dilaksanakan oleh BI sebagai bank sentral dan OJK, serta LPS dalam hal menangani bank bermasalah. Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian, telah dibentuk pula Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar dapat mencegah dan menangani bank sistemik dari sistem keuangan [vide Pasal 4 dalam Pasal 6 angka 2 UU 4/2023]. Berkenaan dengan pengawasan dimaksud, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu keberadaan BI sebagai bank sentral yang ditegaskan dalam Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Dengan landasan konstitusional ini, BI merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini [vide Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 9 angka 1 UU 4/2023]. Sebagai bank sentral, BI memiliki tujuan utama untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan [vide Pasal 7 dalam Pasal 9 angka 2 UU 4/2023]. Untuk mencapai tujuan dimaksud, BI mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial [vide Pasal 8 dalam Pasal 9 angka 3 UU 4/2023]. Artinya, sejak diberlakukan UU 23/1999 pasca reformasi, salah satu tugas BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Sementara itu, untuk kebijakan mikroprudensial yang semula dipegang oleh BI diserahkan kepada lembaga baru yaitu OJK yang juga ditetapkan sebagai lembaga negara yang bersifat independen, di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi manapun, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang [vide Pasal 2 ayat (2) dalam Pasal 8 angka 2 UU 4/2023]. Dengan memfokuskan pada kebijakan mikroprudensial OJK berfungsi: a) menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan; b) memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai 445 dengan kewenangannya; dan c) memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat [vide Pasal 5 dalam Pasal 8 angka 3 UU 4/2023]. Sementara itu, terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan BI yang telah dialihkan ke OJK meliputi pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; d. kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Instrumen Jasa Keuangan (IJK) lainnya; e. kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; dan g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan [vide Pasal 6 dalam Pasal 8 angka 4 UU 4/2023]. Selain OJK dan BI, terdapat LPS yang juga merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya [vide Pasal 2 ayat (3) dalam Pasal 7 angka 2 UU 4/2023]. Sebagaimana halnya OJK, pembentukan LPS yang dilakukan setelah reformasi dimaksudkan agar dapat mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan setelah krisis ekonomi pada tahun 1998. Sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah bank keberadaan lembaga dimaksud sangat penting dan strategis untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh serta sistem perbankan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, sejak awal LPS didesain sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya [vide konsiderans Menimbang UU 24/2004]. Adanya penjaminan oleh LPS bertujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah [vide 3A dalam Pasal 7 angka 3 UU 4/2023]. Berdasarkan tujuan tersebut, LPS memiliki fungsi: a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; b. menjamin polis asuransi; c. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya; d. melakukan resolusi bank; dan e. melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK [vide Pasal 4 dalam Pasal 7 angka 4 UU 4/2023]. Berkenaan dengan tugas LPS dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas: a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan 446 penjaminan; dan b) melaksanakan penjaminan. Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi dimaksud LPS bertugas: a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan b) melaksanakan program penjaminan polis. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, LPS bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi bank, LPS bertugas: a) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi bank termasuk uji tuntas pada bank serta penjajakan kepada bank atau investor lain; dan b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi bank yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi. Sedangkan, dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, LPS bertugas: a) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah; dan b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK [vide Pasal 5 dalam Pasal 7 angka 5 UU 4/2023]. Peran strategis terhadap masing-masing lembaga tersebut di atas, in casu BI, OJK, dan LPS tidak hanya tercermin dari fungsi dan kewenangan utamanya, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana ketiga lembaga tersebut melaksanakan penyusunan RKAT. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar dalam proses penyusunan dan persetujuan RKAT di antara BI, OJK, dan LPS. Terkait dengan tata kelola anggaran di BI, dalam hal ini BI wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan UU ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR [vide Pasal 58 ayat (2) dalam Pasal 9 angka 29 UU 4/2023]. Anggaran tahunan BI tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu: a) anggaran untuk kegiatan operasional; dan b) anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial [vide Pasal 60 ayat (3) dalam Pasal 9 angka 29 UU 4/2023]. Khusus terhadap anggaran untuk kegiatan operasional BI dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalannya disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan [vide Pasal 60 ayat (4) dalam Pasal 9 angka 29 UU 4/2023]. Sementara itu, terkait dengan rencana kerja dan anggaran OJK, Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12 UU 4/2023 menentukan, “(1) Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan; (2) Anggaran Otoritas Jasa 447 Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR; (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Selanjutnya, untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, OJK terlebih dahulu meminta persetujuan DPR [vide Pasal 36 UU 21/2011]. Sedangkan, berkenaan dengan mekanisme penyusunan dan persetujuan RKAT LPS hal tersebut ditentukan dalam norma Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 86: (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Wakil Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisioner. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional; dan b. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi SYariah. (3) Bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan, Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. (4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. (5) Penyampaian kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. (6) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, ditetapkan oleh Dewan Komisioner. 448 (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner. Berdasarkan ketentuan di atas, tahapan penyusunan dan persetujuan RKAT LPS dimulai dengan penyampaian RKAT oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner kepada Dewan Komisioner paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku dimulai. RKAT tersebut harus memuat dua komponen utama, yaitu rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional, serta untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah. Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. Tahap selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan RKAT untuk kegiatan operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas RKAT untuk kegiatan operasional paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan dan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, RKAT kegiatan operasional LPS ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberadaan dan fungsi BI, OJK, dan LPS sebagai pilar utama sistem keuangan nasional didesain untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Hal tersebut tercermin dalam salah satu tujuan pembentukan UU 4/2023, yaitu mereformasi sektor keuangan yang diatur dalam berbagai undang-undang serta mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan untuk pengembangan dan penguatan industri. Dalam hal ini, UU 4/2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan, in casu BI, OJK, LPS, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah KSSK dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Dalam kaitan ini, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk tetap dapat menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 4/2023]. 449 [3.17] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “untuk mendapat persetujuan” pada norma Pasal 86 ayat (4), frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” pada norma ayat (6) dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 bertentangan dengan prinsip independensi lembaga perbankan, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut para Pemohon dengan adanya “persetujuan Menteri Keuangan” dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi politik di atas keputusan LPS. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.17.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan tahapan penyusunan dan persetujuan RKAT LPS, termasuk akuntabilitas LPS dalam melaksanakan RKAT. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip rumusan norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023: … “(4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. … (6) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.” (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. … ditetapkan oleh Dewan Komisioner.” Berdasarkan ketentuan di atas, terkait dengan norma Pasal 86 ayat (6) dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang didalilkan para Pemohon terdapat frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan”, setelah Mahkamah 450 mencermati secara utuh norma a quo telah ternyata tidak terdapat bunyi frasa yang dimaksud. Sebab, frasa yang dimaksud terdapat dalam Pasal 86 ayat (7) dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023, sedangkan dalam norma Pasal 86 ayat (6) dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 terdapat frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan”. Namun demikian dalam konteks ini, karena norma ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) saling beririsan/berkelindan dalam hal isu konstitusionalitas perihal kata “persetujuan” oleh Menteri Keuangan, sehingga Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan dan dipersoalkan para Pemohon, pada pokoknya berkaitan dengan adanya kata “persetujuan”. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT untuk kegiatan operasional LPS. Dalam kaitan dengan RKAT LPS pada pokoknya terbagi 2 (dua), yaitu (i) RKAT untuk kegiatan operasional (RKAT Operasional) [vide Pasal 86 ayat 2 huruf a dalam Pasal 7angka 57 UU 4/2023]; dan (ii) RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah (RKAT Kebijakan) [vide Pasal 86 ayat 2 huruf b dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023]. Khusus terkait dengan RKAT operasional LPS UU 4/2023 mengharuskan adanya persetujuan Menteri Keuangan [vide Pasal 86 ayat (4) dalam Pasal 57 UU 4/2023]. Sedangkan, terkait dengan RKAT kebijakan ditetapkan oleh Dewan Komisioner LPS [vide Pasal 86 ayat 7 huruf b dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023]. Jika dilihat dari khususnya tahapan dalam penyusunan RKAT operasional LPS dimulai dengan Ketua Dewan Komisioner menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, RKAT untuk kegiatan operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas RKAT untuk kegiatan operasional paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, RKAT yang mencakup kegiatan operasional ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Apabila dibandingkan dengan norma sebelum dilakukan perubahan, in casu Pasal 86 UU 24/2004, berkenaan dengan penetapan RKAT LPS ditentukan bahwa: “(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner; 451 (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner; (3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.” Berdasarkan perbandingan penetapan RKAT LPS antara sebelum perubahan norma Pasal 86 UU 24/2004 dan setelah diubah dengan Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023, menunjukkan adanya perubahan mengenai proses penyusunan dan persetujuan RKAT LPS, yang tidak hanya memengaruhi struktur pengambilan keputusan internal LPS tetapi juga melibatkan koordinasi dengan pihak eksternal, in casu Menteri Keuangan. Pengaturan dalam Pasal 86 UU 24/2004, mekanisme penyusunan RKAT lebih bersifat internal, di mana Kepala Eksekutif menyampaikan RKAT kepada Dewan Komisioner untuk mendapatkan persetujuan. Kepala Eksekutif dimaksud semula ditentukan sebagai organ LPS yang ditetapkan dari salah seorang anggota Dewan Komisioner LPS dengan tugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Artinya, proses penyusunan RKAT pada saat berlaku UU 24/2004 sepenuhnya berada di bawah pengawasan dan pengendalian internal LPS, tanpa melibatkan pihak eksternal, in casu Menteri Keuangan. Namun, dengan adanya perubahan pada Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan RKAT kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan, sekaligus keberadaan kepala ekskutif dihapus dari organ LPS [vide Pasal 62 dalam Pasal 7 angka 36 UU 4/2023]. Proses penyampaian RKAT tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku di mana Menteri Keuangan harus memberikan persetujuan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Setelah RKAT memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, dokumen tersebut baru dapat ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Dalam konteks ini, jika disandingkan dengan OJK dan BI yang sama-sama sebagai lembaga di bidang sektor keuangan yang bersifat independen, pengaturan terkait dengan mekanisme penetapan RKAT dan kegiatan operasionalnya berbeda dengan LPS, sebab penyusunan dan penetapan RKAT dan kegiatan operasional OJK dan BI tidak berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan, tetapi dilakukan dengan persetujuan DPR [vide Keterangan DPR bertanggal 4 Desember 2024, hlm. 30]. Dalam kaitan ini, peran DPR dalam pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap RKA baik OJK maupun BI 452 dilakukan sebagai perwujudan dari fungsi anggaran (budgeting) DPR. Berkenaan dengan adanya pembedaan penetapan antara RKA OJK dan BI dengan RKAT operasional LPS, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam UU 4/2023 mengenai ihwal yang melatarbelakangi pembedaan di antara ketiga lembaga sektor keuangan dimaksud, in casu OJK, BI dan LPS. Sementara itu, berkenaan dengan akuntabilitas LPS terkait pelaksanaan RKAT, terdapat juga perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dalam Pasal 7 angka 58 UU 4/2023, yang menyatakan bahwa LPS dalam menjalankan UU 4/2023 wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. LPS wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan UU 4/2023 secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan. Laporan triwulanan dan laporan tahunan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Komisioner, Anggota Dewan Komisioner, dan LPS. Dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan tersebut, LPS wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis. Bagian dari laporan triwulanan dan laporan tahunan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, setiap awal tahun anggaran, LPS juga diwajibkan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan LPS pada tahun sebelumnya serta rencana kebijakan dan penetapan sasaran LPS untuk tahun yang akan datang. LPS juga menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Penyusunan laporan keuangan tahunan tersebut harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, dan laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan selesai disusun. Selanjutnya, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat 90 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan. Selain itu, LPS wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa. [3.17.2] Bahwa para Pemohon dalam mempersoalkan konstitusionalitas frasa “persetujuan Menteri Keuangan” dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf 453 a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 mengaitkan dengan keberadaan LPS sebagai lembaga yang independen sehingga dikhawatirkan persetujuan dimaksud membuka ruang intervensi politik terhadap keputusan LPS. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sebagaimana BI dan OJK, LPS merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, LPS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam undang-undang [vide Pasal 2 ayat (3) dalam Pasal 7 angka 2 UU 4/2023 dan Penjelasannya]. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS, UU 4/2023 juga mengamanatkan untuk membentuk Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, BS LPS bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS, serta menyusun laporan kinerja [vide Pasal 89A dalam Pasal 7 angka 61 UU 4/2023]. Independensi LPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas sejalan dengan International Association of Deposit Insurers (IADI) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, yang menyatakan: “The deposit insurer should be operationally independent, well-governed, transparent, accountable, and insulated from external interference” [vide IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, November 2014]. Prinsip tersebut pada pokoknya menyatakan lembaga penjamin harus dioperasionalkan secara independen, memiliki tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak eksternal. Prinsip tersebut juga dilengkapi dengan kriteria yang esensial (essential criteria), antara lain sebagai berikut. 1. The deposit insurer is operationally independent. It is able to use its powers without interference from external parties to fulfil its mandate. There is no government, central bank, supervisory or industry interference that compromises the operational independence of the deposit insurer,”; 454 2. The governing body of the deposit insurer is held accountable to a higher authority,”; and 3. The deposit insurer has the capacity and capability (e.g. human resources, operating budget, and salary scales sufficient to attract and retain qualified staff) to support its operational independence and the fulfilment of its mandate,” [vide IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, November 2014]. Selain itu, LPS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus mendapatkan penilaian (assessment) melalui Financial Sector Assessment Program (FSAP) oleh IMF dan World Bank. Program ini memberikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai ketahanan sektor keuangan suatu negara yang mencakup “stress test” terhadap lembaga-lembaga keuangan termasuk LPS, evaluasi kualitas pengawasan dan regulasi dalam sektor keuangan, dan penilaian terhadap kerangka manajemen krisis. Tujuan FSAP adalah untuk membantu negara-negara anggota meminimalisir terjadinya krisis keuangan di negaranya. Berdasarkan catatan FSAP terkait dengan Fincancial Safety Net and Crisis Management for Indonesia pada Februari 2024 menyatakan, Otonomi OJK dan LPS dapat ditegaskan lebih lanjut, antara lain memberikan kewenangan LPS untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan [vide Risalah Sidang, tanggal 28 Oktober 2024, hlm. 31]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, independensi LPS merupakan suatu keharusan untuk memastikan efektivitas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam penjaminan simpanan nasabah. Independensi ini tidak hanya diperlukan untuk menghindari potensi campur tangan yang tidak semestinya dari pihak eksternal, tetapi juga untuk mematuhi standar internasional. Dengan demikian, independensi LPS sebagaimana ditentukan di atas bertujuan tidak hanya memperkuat peran LPS tetapi juga menjamin kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, termasuk kepercayaan nasabah bank. [3.17.3] Bahwa berkenaan dengan keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (4) dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah untuk memastikan kecukupan anggaran bagi kegiatan operasional LPS serta sinkronisasi antara kebijakan LPS dengan kebijakan fiskal nasional guna menjamin stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Di samping itu, keharusan melibatkan Menteri Keuangan dikaitkan dengan posisi Menteri keuangan sebagai Koordinator KSSK, 455 di mana unsur KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS [vide Pasal 4 UU 9/2016]. Dalam konteks ini, Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK memiliki kepentingan untuk memastikan LPS memiliki likuiditas yang cukup dan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional dialokasikan secara efisien. Dalam kaitan ini, sekalipun diperlukan peran atau keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS, Mahkamah berpendapat tidak tepat apabila bentuk keterlibatan Menteri Keuangan dimaksud berupa “persetujuan”. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang mengharuskan adanya “persetujuan” Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS potensial mengurangi independensi LPS dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada kata “persetujuan” atau “menyetujui” yang bermakna: 1) pernyataan setuju (atau penyataan menyetujui); pembenaran (pengesahan, perkenan, dsb); 2) kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dsb) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dsb; 3) persesuaian; kecocokan; keselarasan [vide Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima Tahun 2018, hlm. 1782]. Selain itu, kata “persetujuan” dapat dimaknai sebagai tindakan hukum bersegi satu (unilateral). Sehingga, jika diletakkan dalam konteks ini maka terdapat kewenangan Menteri Keuangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui RKAT yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS. Terlepas dari adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan LPS tentang Tata Cara Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Untuk Kegiatan Operasional dan Anggaran Belanja Modal Lembaga Penjamin Simpanan dan tanpa bermaksud menilai legalitas Nota Kesepahaman dimaksud, menurut Mahkamah dengan adanya persetujuan tersebut tetap menunjukkan kedudukan yang tidak seimbang di antara keduanya karena Kementerian Keuangan melakukan review/pengujian atas RKAT yang disusun oleh LPS dapat berujung pada disetujui atau tidak disetujui RKAT operasional LPS, sehingga disadari atau tidak disadari akan mengurangi atau mereduksi derajat independensi LPS. Terlebih, Nota Kesepahaman dimaksud berada di ranah implementasi norma yang dengan materi/substansi apapun yang diatur dalam Nota Kesepahaman tersebut tetap tidak dapat menghilangkan adanya keharusan atau perintah persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS. 456 Bahwa jika diletakkan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS dalam konteks perwujudan sistem checks and balances [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Oktober 2024, hlm 6 dan Risalah Sidang, tanggal 4 Desember 2024, hlm. 14-15], menurut Mahkamah hal tersebut adalah tidak tepat. Sebab, meskipun Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK tetapi tetap saja tidak boleh mengintervensi anggaran LPS sebagai lembaga independen dengan alasan checks and balances. Dengan kata lain, adanya keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional lembaga independen seperti LPS tidak diperlukan sebagai mekanisme checks and balances karena hal tersebut justru bertentangan dengan semangat independensi itu sendiri. Demikian juga sekalipun LPS pada saat pendirian mendapatkan modal awal sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan [vide Pasal 81 UU 24/2004], hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional LPS. Sebaliknya, terdapat ketentuan yang menentukan dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal maka pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut [vide Pasal 85 ayat (1) dalam Pasal 7 angka 56 UU 4/2023]. Persetujuan DPR tersebut merupakan perwujudan dari fungsi anggaran (budgeting) DPR. Sehingga, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan anggaran LPS termasuk dalam penyusunan RKAT operasional LPS lebih tepat dilakukan melalui persetujuan DPR sebagaimana BI dan OJK, yang secara konstitusional memiliki fungsi anggaran (budgeting) dan pengawasan. Hal tersebut sejalan pula dengan maksud UU 4/2023 untuk menjamin independensi LPS namun dengan tetap adanya checks and balances dari DPR yang secara konstitusional di antaranya memiliki fungsi anggaran (budgeting) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, dengan adanya persetujuan DPR terhadap RKAT operasional LPS akan menciptakan perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya di sektor keuangan, yakni BI dan OJK. Artinya, di antara ketiga lembaga sektor keuangan tersebut tidak terdapat diskriminasi dalam penyusunan RKAT operasional tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing lembaga. Namun demikian, Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” pada Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” pada ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” pada ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 457 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR”, sebab, ihwal RKAT operasional LPS tidak hanya mengenai persetujuan, namun terkait dengan tahapan lainnya. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi norma yang terkait dengan yang dimohonkan pengujian. Hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian lain dalam UU 4/2023 yang berkaitan dengan RKAT operasional LPS. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu yang dianggap cukup yaitu selambat- lambatnya 2 (dua) tahun sejak putusan a quo selesai diucapkan kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan norma berkenaan dengan keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS menjadi persetujuan DPR sebagaimana amar putusan a quo. Artinya, sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan UU 4/2023 maka frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 harus diberlakukan sebagai persetujuan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mengkhawatirkan terganggungnya independensi LPS disebabkan adanya keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS telah dapat dibenarkan dan berdasar. Namun, oleh karena petitum para Pemohon tidak sama dengan amar putusan a quo maka dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa selain dalil di atas, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 terhadap Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam 458 penyehatan sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana di antara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai “lender of the last resort” (LoLR). Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.18.1] Bahwa kewenangan LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank yang dipersoalkan para Pemohon di atas berkaitan dengan ihwal pengawasan pada sektor keuangan, khususnya perbankan yang dilaksanakan oleh BI sebagai bank sentral dan OJK, serta LPS dalam hal menangani bank bermasalah. Bahkan untuk menghindari krisis sistem keuangan sistemik, dibentuk KSSK yang salah satunya bertujuan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian secara terkoordinasi. Dalam konteks koordinasi antar lembaga tersebut, LPS merupakan bagian dari KSSK yang memiliki peran penting dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bersama dengan OJK, BI, dan Pemerintah, in casu Kementerian Keuangan [vide Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal 6 angka 2 UU 4/2023]. Mekanisme perlindungan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam JPSK meliputi 4 (empat) lapis sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Pertama, OJK berfungsi sebagai pengawas terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan untuk mencegah timbulnya risiko sejak dini. Kedua, BI bertindak sebagai lender of the last resort dengan menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Ketiga, LPS bertindak sebagai risk minimizer untuk meminimalkan risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan melalui upaya penjaminan simpanan dan penyelesaian bank bermasalah. Keempat, Menteri Keuangan sebagai representasi pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan kepada LPS dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika LPS tidak mampu menyelesaikan masalah bank dalam rangka penyehatan [vide Risalah Sidang tanggal 7 Oktober 2024, hlm. 4]. Dengan mekanisme ini, setiap lembaga yang terintegrasi dalam KSSK memiliki kewenangan yang saling melengkapi untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi potensi krisis. Koordinasi antarlembaga dalam KSSK menjadi kunci untuk memastikan setiap lapisan JPSK berfungsi secara optimal dan efektif sesuai mandatnya masing- masing. Sementara itu, berkenaan dengan kewenangan LPS untuk “melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK” 459 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, terhadap hal tersebut menurut Mahkamah apabila dicermati secara saksama kewenangan masing-masing lembaga dalam KSSK ternyata memiliki kewenangan yang berbeda dalam memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi situasi krisis. Dalam kaitan ini, untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, BI berwenang melakukan penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort [vide Pasal 35B ayat (1) huruf d dalam Pasal 9 angka 22 UU 4/2023]. Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, yang berawal dari gagasan Sir Francis Baring dalam Observations on the Establishment of the Bank of England (1797), yang kemudian dielaborasi secara mendalam oleh Henry Thornton (1802) dan Walter Bagehot (1873). Konsep ini mengacu pada Prinsip Bagehot (Bagehot Principle), yang menyatakan: “lend freely to solvent but illiquid firms against good collateral at a high rate of interest”. Prinsip tersebut menekankan pada 4 (empat) hal utama dalam fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, yaitu: (i) kewajiban untuk mencegah terjadinya kebangkrutan bank yang sehat akibat kekurangan likuiditas sementara, (ii) memberikan pinjaman secara bebas tetapi disertai pengenaan denda (penalty), (iii) mengakomodir pihak yang memiliki jaminan (collateral) bernilai kualitas tinggi, dan (iv) menyatakan kesiapannya dalam memberikan pinjaman [vide Risalah Sidang tanggal 28 Oktober 2024, hlm. 5]. Dalam perkembangan di Indonesia, fungsi lender of the last resort tersebut dijalankan oleh BI sebagai bank sentral melalui pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistemik. Namun, pemberian fasilitas pinjaman ini tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang sehingga harus didasarkan pada kondisi bank yang bersangkutan. Kondisi bank tersebut dapat terlihat dari status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) dalam Pasal 276 angka 3 UU 4/2023, yang menentukan bahwa OJK mengatur dan menetapkan status pengawasan bank dalam tiga kategori: (a) bank dalam pengawasan normal; (b) bank dalam penyehatan; dan (c) bank dalam resolusi. Penetapan status bank dalam penyehatan dilakukan oleh OJK apabila bank tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, likuiditas, dan/atau pemodalan dengan mempertimbangkan risiko 460 [vide Pasal 16C ayat (1) dalam Pasal 276 angka 3 UU 4/2023]. Setelah OJK menetapkan bank sebagai bank dalam penyehatan, bank tersebut wajib melaksanakan sejumlah kewajiban, yaitu: 1) menerapkan rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh OJK; 2) melaksanakan langkah-langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK apabila rencana aksi pemulihan belum disetujui; dan 3) menyampaikan realisasi dari langkah-langkah tersebut kepada OJK [vide Pasal 16C ayat (6) dalam Pasal 276 angka 3 UU 4/2023]. [3.18.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa BI menangani permasalahan bank dalam area pengawasan normal. Sedangkan, OJK dan LPS menangani bank yang mengarah ke permasalahan solvabilitas (bank dalam penyehatan dan bank dalam resolusi). Dalam kaitan ini, harus diperhatikan likuiditas bank yang mencerminkan kemampuan bank untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, maka bank tersebut berada dalam kondisi illiquid. Sedangkan, solvabilitas berkaitan dengan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, termasuk jangka panjang. Berkenaan dengan penempatan dana oleh LPS dimaksud merupakan salah satu opsi dalam melakukan pemulihan permasalahan likuiditas bank. Opsi penempatan dana oleh LPS tersebut tidak tumpang tindih karena merupakan 2 (dua) opsi pemulihan permasalahan likuiditas yang pelaksanaannya tidak bersamaan. Untuk melaksanakan secara teknis mekanisme pemulihan, tanpa Mahkamah bermasuk menilai legalitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Bank Umum (POJK 5/2024), dalam POJK telah ditentukan ada 3 (tiga) opsi rencana pemulihan bank, yang salah satunya berupa pengajuan penempatan dana kepada LPS sepanjang memenuhi persyaratan. Artinya, penempatan dana LPS bertujuan agar rencana aksi pemulihan bank dapat berjalan efektif, berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Terlebih lagi, sebelum terlaksananya mekanisme penempatan dana oleh LPS, bank dalam penyehatan wajib terlebih dahulu meminta penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS) kepada BI. Jika kemudian permintaan tersebut ditolak oleh BI, maka mekanisme yang dapat dilakukan adalah penempatan dana oleh LPS. Dengan demikian, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara BI sebagai lender of the last resort dengan LPS 461 yang dapat menempatkan dana pada bank dalam penyehatan sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon sebab kewenangan BI dan LPS dalam rangka penyehatan bank ditentukan secara berbeda. Terlebih, perlunya penempatan dana oleh LPS sepanjang memenuhi syarat dimaksudkan sebagai bentuk intervensi awal (early intervention) dan peminimal risiko (risk minimizer) untuk melindungi salah satunya kepentingan nasabah bank. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma antara kewenangan LPS untuk “menempatkan dana pada bank dalam penyehatan” dengan kewenangan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Keberadaan kewenangan LPS dimaksud justru akan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap nasabah bank untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta memberikan jaminan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai “lender of the last resort” adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023, telah ternyata tidak sejalan dengan Pasal 23D dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon sepanjang Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 telah sejalan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para 462 Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan 463 persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR” berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bank Indonesia, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan, dan Pihak Terkait Lembaga Penjamin Simpanan. KETUA, ttd. Suhartoyo 464 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari