85/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 85/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Leonardo Siahaan, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Taman Alamanda, Blok B7, Nomor 24, Tambun Utara, Bekasi Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 85/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang 3 bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau d. setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam Perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945) 6. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 5 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Bukti P-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki 2 adik kandung laki- laki. Adik kandung pertama bernama Simon Fransisco Siahaan ( baru lulus SMA ) dan adik kandung kedua bernama Yoel Riski Siahaan (berusia 16 Tahun, pelajar SMK kelas 10 ) (bukti P-4 Kartu Keluarga). Kerugian konstitusional terletak kepada adik kandung Pemohon memiliki trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru, trautama ini muncul ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada akhirnya adik kandung Pemohon atas keputusan orangtua Pemohon lebih memilih sekolah swasta. Sistem zonasi penerimaan siswa baru merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Realita yang sebenarnya sistem zonasi telah menyebabkan banyaknya masyarakat mengalami kerugian konstitusional yang bukan hanya terjadi pada 2 adik kandung saya. Seperti kasus yang terjadi tanggal 13 Juli 2023 mengutip berita TribunNew.com berjudul: "Kecewa Anaknya Gagal Lolos PPDB Zonasi, Pria Ini Ukur Jarak Rumah ke Sekolah Pakai Meteran". Pengakuan dari orangtua korban zonasi sekolah, “Kami sengaja membawa meteran, biar puas sekalian kita cari itu nama siswa yang tertera dari 59 meter hingga 100 meter dan hasilnya nihil tidak ada satupun nama siswa didekat dekat sekolah itu,” III. ALASAN PERMOHONAN Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 11 ayat (1) Undang- 6 Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa putusannya terdapat bersifat Positive Legislator. Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Positive Legislator a) Bahwa Mahkamah konstitusi sendiri beberapa putusannya bila ditelusuri lebih dalam terdapat bersifat Positive Legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislator sebagai berikut: • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Yang semulanya: Pasal 28 berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Sehingga amar putusannya Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Yang semula Para Pemohon meminta: Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 UU Perkoperasian [Paragraf 3.24] meskipun Permohonan Para Pemohon hanya mengenai Pasal tertentu, namun oleh karena Pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jikapun hanya Pasal-Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat maka akan menjadi Pasal-Pasal yang lain dalam UU 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan berasalan menurut hokum untuk seluruh materi muatan UU 17/2012 • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Yang semula: Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: 2) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); 3) perintah kepada pembuat undang-undang; dan 4) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8 [Paragraf 3.13] Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; • Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Yang semula Pasal 18 ayat 2 huruf a “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social”; huruf b “berbentuk lembaga berbadan hukum; amar putusan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang” 2. Bahwa Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: • Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; • Situasi yang mendesak; • Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. 3. Bahwa pada putusan yang mengandung open legal policy tersebut di atas, MK sering terjebak pada pemaknaan negative legislature maupun positive 9 legislature, bahkan dalam tubuh MK sendiri terlihat tidak jelas dalam meletakkan pondasi keberpihakan apakah pada judicial activism atau judicial restraints; 4. Bahwa dilematisnya kandungan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kebingungan di Masyarakat sendiri, Pemohon sendiri melakukan penelusuran dan pembedahan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan-permohonan sebelumnya dengan dasar Permohonan yang diajukan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang seperti contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 284 KUHP yang menolak perluasan makna zina yang selama ini hanya menjerat pelaku perzinahan laki-laki beristri dan perempuan bersuami, padahal perzinahan di luar itu (misalnya di kalangan remaja) faktanya telah merusak sistem tatanan sosial dan keluarga. Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusannya, lima hakim konstitusi berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya. “Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah ‘criminal policy’. Dalam Putusan tersebut MK memiliki argumentasi bahwa kewenangan perluasan pidana adalah kewenangan pembentuk undang-undang, yang intinya menyerahkan pengaturan pidana kepada pembentuk undang- undang (open legal policy); Sedangkan dari putusan MK mengandung Positive Legislator atau Open Legal Policy sebagaimana diuraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan menambah norma baru dengan pertimbangan: a. mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses 10 pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; b. melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Bahwa sistem zonasi penerimaan siswa baru kerap kali terjadi kasus jual beli bangku atau titipan siswa. Hal ini pernah terjadi dan kasus ini baru hangat hangatnya di SMAN unggulan di Bekasi. Laporan temuan titipan siswa ini dinyatakan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Pemohon mengutip dari laman berita medcom.id yang berjudul "Sekolah Unggulan di Bekasi Disinyalir Terima Siswa 'Titip KK". berikut penyampaiannya: "mayoritas kejanggalan dalam pelaksanaan PPDB daring di Kota Bekasi terjadi di sekolah-sekolah unggulan Jadi semakin sekolah itu difavoritkan, angka dugaan pelanggarannya semakin tinggi" 6. Bahwa sistem Zonasi penerimaan siswa baru sudah tidak relevan dan menimbulkan kerugian domino effect ke Masyarakat: a. permasalahannya banyak orangtua yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri untuk anaknya padahal sekolah tersebut sangatlah dekat dengan tempat tinggal; b. Sering terjadi gelap mata, permainan curang, korup dan sebagainya sebagai bentuk dimanfaatkan oleh oknum orangtua siswa dengan sekolah. 7. Bahwa dengan sistem zonasi, sudah kurang relevan lagi. Sebab, hal ini justru merusak sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem prestasi yang selama ini telah dibangun. Di samping itu di lihat dari sisi siswa sistem zonasi mematikan motivasi berprestasi, siswa tidak tertantang untuk semangat belajar. Dari sisi orang tua/wali, sistem zonasi menimbulkan kebingungan orang tua/wali, mendorong orang tua/wali berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan. Sedang dari perspektif kualitas pendidikan lambat pencapaiannya. 8. Bahwa dengan hadirnya dan dipertahankannya sistem zonasi penerimaan siswa baru akan berkelanjutan menumbuhkan lahan basah praktik gelap mata atau perbuatan curang lain, sehingga ini dapat pula menimbulkan 11 orangtua traumatik yang semakin tinggi dan tepaksa mensekolahkan anaknya di sekolah swasta padahal secara ekonomi tidak sanggup membayar uang spp. Hal ini didukung dengan pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya berdasarkan temuan Penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi di Bogor diwarnai oleh 300 aduan masyarakat. Walikota Bogor, Bima Arya segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya manipulasi data PPDB. Sejumlah modus manipulasi data dan kecurangan pun ditemukan diantaranya ialah pindah KK, numpang KK hingga pemalsuan data. 9. Bahwa sistem zonasi hanya akan terus membuat minat orangtua semakin berkurang mensekolahkan anaknya ke sekolah negeri hal ini dapat berakibat akan banyak sekolah-sekolah negeri kekurangan murid. Selain itu Kekurangan sistem zonasi dapat dijabarkan sebagai berikut: Peta Koordinat Kurang Tepat Mengingat sistem ini mengutamakan ‘kedekatan jarak’, maka dalam prakteknya sistem tersebut memanfaatkan aplikasi peta Google. Sayangnya, titik koordinat acapkali disebut tidak akurat, sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB lantaran perbedaan selisih beberapa meter saja. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat. Rentan Kelebihan Kapasitas Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan PPDB di daerah, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan persentase yang cukup besar. Berdasarkan pelaksanaan PPDB melalui sistem ini yang sudah dilaksanakan sebelumnya, data menunjukkan bahwa jumlah daya tampung sekolah negeri tidak cukup untuk menerima seluruh siswa yang mendaftar pada sekolah jenjang berikutnya melalui PPDB. Hal ini mendorong Pemda memberikan intervensi dalam pemenuhan layanan pendidikan di daerahnya, karena pada dasarnya pendidikan adalah layanan dasar sebagaimana ketentuan dalam UU Pemerintah Daerah. 12 Manipulasi Wali Murid Sistem ini disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. 10. Bahwa Seharusnya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui sistem non zonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan dan relevan dengan kebijakan konsep merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal yang penting untuk dijadikan dasar pertimbangan masuk ke tingkat pendidikan berikutnya. Ini sebagai upaya memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar dan mencapai nilai yang semaksimal mungkin. Mengingat ada opini sinis yang menyatakan, bahwa belajar rajin mendapat nilai tinggi akan sia-sia, karena tidak diperhitungkan untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Jika diperhitungkan, maka secara psikologis anak akan semangat belajar dan dari sisi orang tua ada dorongan untuk tetap melakukan pengawasan, pendampingan dan memotivasi anaknya dalam belajar. 11. Bahwa zonasi penerimaan siswa baru merupakan sebagai kacamata kuda, dikarenakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tidak mempertimbangkan faktor jumlah populasi penduduk sehingga sering terjadi sekolah di pelosok pelosok desa yang jumlah penduduknya sedikit mengalami kekurangan murid. sistem zonasi dibentuk menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Dari tujuan sistem zonasi ini saja sudah jelas bahwa tidak mempertimbangkan keadaan keadaan pelosok pelosok daerah yang minim penduduk. Karena sistem zonasi mengutamakan terlebih dahulu kepada calon siswa yang dekat dengan sekolah negeri. 12. Kelemahan sistem zonasi cukup banyak sekali. Tidak semua sekolah siap dengan sistemini. Tujuan utama sistem zonasi untuk menyamaratakan kualitas pendidikan, tapi hal ini akan sulit jika sarana dan prasarana serta fasilitas belum merata. Kondisi mayoritas sekolah di Indonesia belum memenuhi standar yang layak ataupun berkualitas. 13 Sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah terkesan tergesa-gesa tanpa mengkaji dampak lain dari penerapan sistem ini. Sistem zonasi akan tepat diterapkan apabilan sistem pendidikan Indonesia sudah bagus, baik dari kualitas tenaga pengajar, fasilitas, saran dan prasarana serta akses yang mendukung. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang fisik saja, tetapi bagaimana tenaga pengajar berkualitas, tenaga pengajar bisa rolling ke sekolah lain sebagaimana yang diterapkan di Jepang. Maka dari itu pemerintah harusnya lebih fokus untuk memperbaiki fasilitas dan kualitas guru. Sistem zonasi ini bagus, tapi ironi bila sebuah sistem yang bagus akan berakhir sia-sia. Terakhir, dalam pengambilan kebijakan, pemerintah harus melibatkan pihak lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar sistem ini berjalan dengan baik dan memiliki progres setiap tahunnya. Pemerintah juga harus memetakan keadaan geografis, kependudukan dan perekonomian dengan melibatkan stakeholder agar sistem ini saling berkesinambungan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 14 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardo Olefin’s Hamonangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 15 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian 16 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003, yang menyatakan: Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. 2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon dan digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki 2 (dua) adik kandung laki-laki. Adik kandung pertama bernama Simon Fransisco Siahaan yang baru lulus SMA, dan adik kandung kedua bernama Yoel Riski Siahaan yang berusia 16 tahun, sebagai pelajar SMK kelas 10 (Bukti P-4 Kartu Keluarga). Kerugian konstitusional terletak kepada adik kandung Pemohon memiliki trauma akibat 17 sistem zonasi penerimaan siswa baru, terutama muncul ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada akhirnya adik kandung Pemohon atas keputusan orang tua Pemohon lebih memilih sekolah swasta; 4. Bahwa sistem zonasi penerimaan siswa baru merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yaitu Pemohon sebagai kakak kandung [vide Bukti P-4 Kartu Keluarga] yang sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai wali dari adik kandungnya. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, jika permohonan dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003, Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, sistem zonasi merusak sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem prestasi yang selama ini telah dibangun. Di samping 18 itu, dari sisi siswa sistem zonasi mematikan motivasi berprestasi, siswa tidak tertantang untuk semangat belajar. Dari sisi orang tua/wali, sistem zonasi menimbulkan kebingungan orang tua/wali dan mendorong orang tua/wali berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan; 2. Bahwa menurut Pemohon, sistem zonasi penerimaan siswa baru juga menumbuhkan lahan basah praktik gelap atau perbuatan curang lain, sehingga dapat pula menimbulkan orang tua traumatik yang semakin tinggi dan terpaksa mensekolahkan anaknya di sekolah swasta padahal secara ekonomi tidak sanggup membayar uang SPP; 3. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui sistem non zonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan dan relevan dengan kebijakan konsep merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan “Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 bertentangan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pemaknaan 19 terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon dimaksud tidak dapat dilepaskan dari esensi materi muatan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Materi muatan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945. Ketentuan norma dimaksud tidak dapat dipisahkan dari “Dasar Mengingat” UU 20/2003 yang menjadi roh terbentuknya norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 tersebut. Di samping itu, secara hierarki Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu UUD 1945 juga mengamanatkan kepada Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (vide Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c UU 20/2003); 20 [3.11.2] Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati, Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 perlu dimaknai supaya tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistem zonasi. Terhadap keinginan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang menggunakan pembatasan wilayah yang dikaitkan minimal dan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, apapun pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik baru, termasuk dengan menggunakan cara lain seperti jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan] adalah hanya sebuah metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah sistem penerimaan peserta didik baru. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dimaksud, menurut Mahkamah sesungguhnya dalil Pemohon tidak terdapat keterkaitan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Sebab, ketentuan dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena permasalahan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah sejalan dengan semangat dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon perihal ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan jika yang dipersoalkan Pemohon itu benar, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 21 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------- 22 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja selesai dibacakan, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya Permohonan Pemohon tidak ditolak namun dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Sehingga, tidak masuk pada penilaian terhadap norma yang diujikan sebagaimana termaktub pada pokok Permohonan. Adapun alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, sebagai berikut: 1. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003, yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”. 2. Bahwa penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 23 c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan. 3. Bahwa apabila diperhatikan, memang benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Namun Pemohon tidak cukup hanya memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan sebagai warga negara Indonesia saja, tetapi Pemohon juga harus membuktikan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, secara faktual atau potensial. Terhadap hal ini, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberi penegasan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 Dalam praktiknya, tolok ukur suatu perkara dinyatakan memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan pada 5 (lima) syarat kerugian konstitusional tersebut di atas, namun seiring berjalannya waktu mendudukkan 5 (lima) syarat tersebut dalam setiap perkara tidak mudah, baik karena karakteristik perkara atau pun pertimbangan lain, sehingga penilaian kedudukan hukum seringkali mengalami fluktuasi in casu terkadang ketat dan pada kasus yang lain terlihat longgar dalam menilai kedudukan hukum Pemohon. Oleh karena itu, perlu direkonstruksi parameter kedudukan hukum yang lebih ajeg, terukur, konsisten, dan bertaat asas. Sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai pintu masuk (entry point) dalam menilai kedudukan hukum Pemohon secara pasti dan jelas tolak ukurnya pada setiap perkara. 4. Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Namun demikian, setelah saya mencermati secara saksama Permohonan dan bukti yang diajukan, Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kerugian konstitusional baik yang secara spesifik, aktual, ataupun potensial menurut penalaran yang wajar. Sebab, Kerugian konstitusional yang di dalilkan oleh Pemohon adalah kerugian konstitusional yang bukan terletak pada diri Pemohon sendiri melainkan pada keluarga Pemohon yakni adik kandung Pemohon yang trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru. Hal ini diakui oleh Pemohon sendiri dalam angka 6 Perbaikan Permohonan halaman 5 - 6 sebagai berikut: “Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki 2 adik kandung laki- laki. Adik kandung pertama bernama Simon Fransisco Siahaan (baru lulus SMA) dan adik kandung kedua bernama Yoel Riski Siahaan (berusia 16 Tahun, pelajar SMK kelas 10) (bukti P-4 Kartu Keluarga). Kerugian konstitusional terletak kepada adik kandung Pemohon memiliki trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru, trautama ini muncul ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada akhirnya adik kandung Pemohon atas keputusan orangtua Pemohon lebih memilih sekolah swasta.” 25 5. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian konstitusional adik kandungnya sebagai kerugian konstitusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa mewakili kepentingan adik kandungnya tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Andaipun adik kandung Pemohon menguasakan kepada Pemohon, -quad non-, maka harus dilihat pula apakah adik Pemohon sudah cakap membuat surat kuasa tersebut kepada Pemohon. Jika adik Pemohon belum cakap, maka adik Pemohon melalui orang tua atau walinya dapat menguasakan kepada Pemohon. Namun dalam Permohonan ini, sekali lagi, Pemohon justru mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat berlakunya Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Terlebih Pemohon bukanlah berada pada usia sekolah. 6. Bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional Pemohon, maka demikian (eo ipso), menurut saya, secara terang benderang, tidak nampak adanya kerugian yang disebabkan oleh Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 atas Permohonan a quo. Dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. Sehingga, sekali lagi, Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima (N.O/ niet ontvankelijke verklaard) *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera 26 Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto