85/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 85/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sumali, S.H., M.H. Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar; Alamat : Perum IKIP Tegalgondo Asri Blok 3F/19, RT. 043/RW. 009, Kelurahan Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Hartono, S.H. Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar; Alamat : Dusun Prejengan II, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi; sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2020, memberi kuasa kepada Nova Harmoko, S.H., M.H. dan Ahmad Fauzi, S.H., M.H., adalah para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Harmoko & Partners, beralamat di Komplek Bumyagara Blok D4/7A, Mustika Jaya, Bekasi Timur, baik bersama- sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 8 Oktober 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 194/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 19 Oktober 2020 dengan Nomor 85/PUU- XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 November 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Bahwa bedasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar…”. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khusunya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. 3 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”… 3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika terjadi maka ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 4. Bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang- Undang, in casu terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) untuk kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan UUD 1945. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON. 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 4 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya yang memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan batasan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya norma undang-undang, yakni: a. Adanya hak/kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji; c. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon adalah “Perorangan Warga Negara Indonesia” yang juga dalam kedudukannya dan jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dengan bukti sebagai berikut: a. Pemohon I: atas nama Sumali yang pengangkatan periodesasi masa jabatan ke I (Pertama), dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P Tahun 2011, tertanggal 2 Maret 2011 tentang Mengangkat Sdr. Sumali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan dengan Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011, tertanggal 12 April 2011. 5 Selanjutnya untuk pengangkatan periodesasi masa jabatan ke II (Kedua) dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Mengangkat Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Sumali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanggal 10 Februari 2016 dan dikuatkan dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang penetapan pengangkatan kembali hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama untuk masa jabatan yang kedua tertanggal 26 Februari 2016 (vide: bukti P-3). b. Pemohon II: atas nama Hartono yang pengangkatan periodesasi masa jabatan ke I (Pertama), dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P Tahun 2011, tertanggal 2 Maret 2011 tentang Mengangkat Sdr. Hartono, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan dengan Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011, tertanggal 12 April 2011. Untuk pengangkatan periodesasi masa jabatan ke II (Kedua), dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Mengangkat Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Hartono, S.H., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanggal 10 Februari 2016 dan dikuatkan dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016, tentang Penetapan Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua, tertanggal 26 Februari 2016 (vide: bukti P-4). 4. Bahwa para Pemohon sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan sebagai hakim yang bertugas sebagai pelaksana 6 kekuasaan kehakiman yang kekuasaanya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (vide: bukti P-1). Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 yang secara prinsipnya mengatur “susunan, kedudukan, keanggotan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Adapun maksud badan peradilan di bawahnya adalah peradilan di lingkup peradilan umum yang memiliki pengadilan khusus, dalam hal ini adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Indonesia (MARI). 5. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk peradilan khusus berada di wilayah peradilan umum dan satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi, kewenangan tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan undang-undang pelaksana bagi keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. 6. Bahwa sebagai badan peradilan khusus maka pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka oleh karena itu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah prinsip mutlak yang harus diberikan kepada hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi. 7. Bahwa berjalannya sistem peradilan pada pengadilan tindak pidana korupsi, maka komposisi majelis hakimnya terdiri dari dua komposisi majelis yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Khusus berkaitan dengan kedudukan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan” (vide: bukti P-2). 7 8. Bahwa berkaitan dengan frasa dalam pasal ini menunjukan adanya periodesasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan, frasa periodesasi masa jabatan ini secara prinsip bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Di mana perlindungan terhadap prinsip kekuasaan kemerdekaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada hakim-hakim dalam menjalankan tugasnya yakni dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 9. Bahwa terhadap perlindungan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap hakim dari intervensi baik dari luar ataupun dari dalam lingkup lembaga kehakiman. Sikap merdeka atau independen dari kekuasaan kehakiman ini merupakan “benteng” dari diri si hakim dari adanya intervensi atau pengaruh dari pihak- pihak yang berkepentingan, sehingga kekuasaan kehakiman dalam hal ini peradilan dapat menjalankan fungsi kekuasaannya dengan baik dan benar. 10. Bahwa kemudian prinsip independensi kekuasan kehakiman bukan semata-mata berkaitan dengan kemandirian hakim bebas dari intervensi dari luar badan peradilan saja, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah fokus kemandirian hakim dari aspek internal diri si hakim. Salah satu bentuk aspek internal kemandirian hakim yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan adanya jaminan terhadap kesejahteraan hakim dan jaminan masa jabatan hakim. 11. Bahwa kemandirian hakim berkaitan dengan kesejahteraan dan jaminan masa jabatan hakim merupakan faktor internal inilah yang sangat memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman yang bersumber dari dalam dirinya, di mana dengan adanya kemandirian dalam internal diri si hakim maka akan menciptakan keberanian untuk menengakan kebenaran, keteguhan, dan ketahanan dalam menghadapi intervensi. 12. Bahwa indepedensi kekuasaan kehakiman bukan hanya berkaitan dengan independensi dalam hal memutus perkara, tetapi selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan independensi personal hakim yang berkaitan dengan adanya jaminan kerja dan jabatan hakim, dibanyak 8 negara di Eropa dan Amerika dan Kanada adanya masa jabatan dan jaminan kerja bagi hakim yang panjang atau tidak terbatas dipandang sebagai salah satu syarat esensial sebagai adanya jaminan kemerdekaan kekuasan kehakiman. 13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka periodesasi masa jabatan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bentuk ancaman terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman terutama bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, periodesasi masa jabatan ini bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari sisi personal independence yakni indepensi kekuasaan kehakiman dalam hal jaminan masa kerja dan jabatan hakim. 14. Bahwa secara prinsip hakim harus dijamin independesi dan masa jabatannya karena karakter khas dari profesi hakim itu sendiri yang syarat profesinya adalah harus memiliki kemampuan teknis yang bermutu tinggi untuk merealisasikan tugas hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 15. Bahwa syarat kemampuan teknis inilah yang kemudian yang membentuk profesi hakim sebagai profesi yang profesional yang menuntut hakim fokus dalam menjalankan profesinya dan tidak boleh menjalankan profesi lain selain profesi hakim itu sendiri. Oleh karenanya karena fokus hakim sebagai profesi yang profesional menuntut hakim tidak boleh menjabat atau menjalankan profesi lain maka sudah seharusnya profesi hakim harus dijamin masa tugas dan masa jabatannya agar tercipta jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 16. Bahwa sifat profesi hakim yang khas inilah kemudian menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang teknis yang semakin mahir dalam menjalankan tugasnya karena ditempa oleh pengalaman dan “jam terbang” pada diri hakim, semakin sering hakim memutus perkara maka akan semakin teruji kemampuan, kebijaksanaan, dan sikap negarawan dalam diri si hakim. Oleh karenanya jaminan atas masa kerja dan jaminan karir bagi hakim merupakan suatu jaminan mutlak bagi hakim, karena dengan adanya jaminan masa kerja dan jaminan karir akan membentuk kompetensi profesi 9 dalam diri hakim, sehingga akan membuat hakim akan semakin menguasai jabatan dan profesinya. 17. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, keharusan adanya jaminan masa kerja dan jabatan bagi hakim merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan jaminan profesi hakim yang profesional. Tetapi kemudian dengan adanya periodesasi masa jabatan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi membuat hakim ad hoc tindak pidana korupsi berada dalam situasi ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya. 18. Bahwa situasi ini tentu saja mengancam independensi kekuasaan kehakiman bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sehingga ketentuan periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 19. Bahwa kemudian ketentuan pasal tentang periodesasi masa jabatan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi telah melampaui batas kewenangan yuridis terhadap undang-undang. Di mana ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang payung kekuasaan kehakiman di Indonesia. 20. Bahwa dalam ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodesasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga norma tentang periodesasi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kerugian bagi para Pemohon, yang melampaui peraturan dasarnya. 21. Bahwa dengan demikian ketentuan tentang periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memberikan ketidakpastian karir bagi hakim ad hoc tindak pidana korupsi, padahal untuk melakukan 10 seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan dengan proses yang rumit dan memakan waktu yang lama. Pola rekrutmen hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan dengan proses yang sangat ketat dari seluruh peserta dengan berbagai macam latar belakang profesi. Proses seleksi melibatkan dan diawasi sepenuhnya oleh Presiden, oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 22. Bahwa periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi menciptakan kerugian hak konstitusional, adanya perlakuan diskriminatif bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang akan berdampak pada kerugian konstitusional warga negara Indonesia dalam hal ini hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 23. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional para Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi jika: a. Dilakukan penghapusan terhadap periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi; b. Menetapkan norma baru berkaitan dengan pengaturan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi; c. Memberikan jaminan prinsip indepedensi kekuasaan kehakiman khususnya bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 24. Bahwa pemberlakuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 25. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini. 11 III. ALASAN PARA PEMOHON Ruang Lingkup Ketentuan Pasal yang Diuji 1. Bahwa dalam permohonan a quo berkaitan dengan ketentuan pasal yang dilakukan permohonan pengujiannya adalah Pasal 10 ayat (5) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa ruang lingkup pasal yang diuji adalah: Ketentuan Pasal Rumusan Pasal Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan” 3. Bahwa dasar konstitusi yang digunakan adalah: Ketentuan Pasal Rumusan Pasal Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Ayat 1: “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Ayat 2: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 12 Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna persamaan dan keadilan” Jaminan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 1. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, di mana dalam pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara prinsip menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, oleh karena itu pengaturan pengadilan tindak pidana korupsi harus diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuklah pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan ini merupakan bentuk suatu pengadlian khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Tujuan utama dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi karena dorongan publik terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan konvensional yang ada dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan juga merupakan tekad pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini diatur tentang komposisi majelis hakim yakni hakim karir dan hakim ad hoc, khusus berkaitan dengan bentuk dan kedudukan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan: “hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, dengan ketentuan 13 pasal ini maka ditentukan periodesasi jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan. 4. Bahwa norma pasal tentang periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tersebut jika dikaji secara ontologis maka akan memiliki 2 (dua) implikasi yuridis yang secara implikasinya merugikan bagi hakim ad hoc dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 5. Bahwa secara ontologis implikasi yuridis yang pertama adalah: berkaitan dengan makna ad hoc bagi kedudukan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, dalam Black Law Dictionary Ad Hoc didefinisikan sebagai: “(latin “for this”): Formed a particular purpose; the board created an ad hoc commite to discuss funding for the new arena. Dalam Law Dictionary, Steven H. Gifis kata ad hoc diartikan sebagai: “for this, for particular pupose”. Oleh Sudarsono dalam kamus hukum ad hoc diartikan sebagai: “untuk masalah/urusan itu, panitia ad hoc adalah panitia yang ditunjuk khusus untuk urusan itu. Khusus diadakan untuk suatu keperluan penelitian yang menjadi persoalan”. Bahwa dari ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna ad hoc adalah berarti “untuk ini/tujuan khusus”, tetapi dalam realitasnya pengertian ad hoc dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara dogmatis diartikan sebagai sementara atau perdilan yang tidak tetap. Tafsir dogmatis ini merupakan kaidah yang bertentangan dan missleading dari makna sebeneranya dari kata ad hoc itu sendiri yang secara terminologi diartikan sebagai untuk ini, untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus dan bukan diartikan sebagai sementara atau tidak tetap. Bahwa pengertian ad hoc bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang diartikan sebagai hakim yang bertugas sementara atau hakim yang tidak tetap bertentangan dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebagai undang-undang payung bagi penyelenggaran peradilan di Indonesia. Karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tidak 14 memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc, tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak memberikan tafsir ataupun definisi bagi peradilan ad hoc atau peradilan sementera atau peradilan yang tidak tetap, tetapi hanya memberikan tafsir pengertian tentang peradilan khusus. Bahwa makna khusus bagi makna ad hoc dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut telah sesuai dengan makna kata ad hoc yang diatur dalam Black Law Dictionary, Law Dictionary, dan juga dalam Kamus Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan: (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. 6. Bahwa secara ontologis implikasi yuridis yang kedua adalah: Berkaitan dengan periodesasi masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bahwa menurut Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul Prasyarat Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX Nomor 348 November 2014. Hlm. 6 menyatakan bahwa masa jabatan yang panjang atau tidak terbatas dipandang sebagai salah satu syarat esensial menjamin kemerdekaan kekuasan kehakiman, pada banyak negara (seperti Inggris, Canada, Belanda) masa jabatan hakim adalah during good behaviour (selama bertingkah laku baik). Di negara Canada pengertian “during good behaviour” adalah sampai usia 75 tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh Gubernur Jenderal atas resolusi 15 parlemen (senate dan house of commons). Demikian juga di Amerika Serikat, seorang Hakim Agung dan hakim di bawahnya menjabat “during good behaviour” tetapi berhak meminta pensiun ketika usianya mencapai 70 tahun. Sedangkan di Jerman, hakim diangkat untuk seumur hidup, tetapi undang-undang dapat mengatur usia pensiun. 7. Berkaitan dengan jaminan kerja dan jabatan hakim telah dijamin dalam Beijing Statement Of Principless of The Independence Of The Judiciary tahun 1995 yang menyatakan: 1. Art. 18: Judges have security of tenure. 2. Art. 19: its recognised that, in some countries, the tenure of judges is subject to confirm from time to time by vote or the people or other formal procedures. 3. Art. 20: however, it is recomended that all judges exercicing the same jursdiction be appointed for a period to expire upon the attainment of a particular age. 4. Art. 21: Judge tenure must no be altered to the disanvatage of the judge during his or he term of office. 8. Kemudian diatur juga dalam New Delhi Code Of Minimum Standars Of Judicial Independence tahun 1982 yang menegaskan akan perlunya masa jaminan masa jabatan hakim dengan masa jabatan yang lama, hal tersebut diatur dalam Article 22: (a) Judicial appoitment should generally be for life, subject to removal for cause and compulsory retirement, at an age fixed by law and date of appointment; (b) Reteriment age shall not be reduce for existing judge. 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jaminan masa jabatan hakim merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka, menurut Farid Wadji dalam bukunya, Independensi, dan Akuntabilitas Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Menyatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan hanya berkaitan dengan indepedensi kekuasaan kehakiman disaat memutus perkara yang bebas dari tekanan baik dari dalam ataupun luar pengadilan, tetapi kekuasaan kehakiman yang merdeka lain yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan independensi hakim dalam hal jaminan kerja dan jabatan hakim. 16 10. Bahwa dari penjelasan di atas menunjukan jaminan kerja dan jabatan hakim merupakan prinsip hukum universal yang berlaku sebagai bentuk jaminan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, apabila jaminan kerja dan jabatan hakim dibatasi maka akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Kondisi ini bisa mengakibatkan adanya intervensi atau penyimpangan dalam pengisian jabatan hakim, sehingga menempatkan hakim ad hoc tindak pidana korupsi berada dalam situasi ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya. 11. Bahwa dalam perspektif kebebasan kekuasaan kehakiman sudah seharusnya mewujudkan kesetaraan (equal) bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, harusnya sesuai realitasnya kedudukan hakim ad hoc tindak pidana korupsi dapat dipersamakan seperti halnya hakim ad hoc pajak, hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan juga hakim Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa persamaan (equality) bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sudah seharusnya merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 dalam amar putusannya menghapus periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan pajak dan mempersamakan usia pensiun hakim ad hoc pajak dengan usia pensiun hakim tinggi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan menghapus periodesasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dalam amar putusannya menyatakan “masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang secara prinsip juga kedudukannya sebagai hakim ad hoc 17 yang dinyatakan “hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 13. Bahwa prinsip persamaan (equal) dengan mendasari kepada yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas menunjukkan adanya persamaan paradigma berkaitan dengan periodesasi masa jabatan hakim ad hoc khususnya kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 14. Bahwa yang menjadi catatan adalah pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 halaman 103. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa: “pengangkatan kembali hakim ad hoc tidak boleh menghilangkan kesempatan warga negara menjadi hakim ad hoc”. 15. Bahwa atas hal tersebut dengan menghapus periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak akan menghapus kesempatan warga negara lain untuk menjadi hakim ad hoc hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena hakim yang diusulkan kembali dan menjabat dapat diberhentikan dengan sebab karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan pelanggaran, memasuki masa usia pensiun, dan tidak diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga atas kondisi ini terbuka kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 16. Bahwa kondisi tidak menutupi hak warga negara lain untuk memiliki kesempatan sebagai hakim ad hoc terjadi ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 yang dalam amar putusannya menghapus periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI), dalam prakteknya hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) yang diperpanjang tidak menutup kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti seleksi hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) selama alasan natura conditio sebagaimana tersebut di atas terpenuhi. 18 Yakni dikarenakan adanya alasan hakim yang menjabat mengalami sebab karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan pelanggaran, memasuki usia pensiun, atau tidak diperpanjang kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 17. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016, dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi setidaknya menjadi rujukan yang paling kuat dan menjadi pertimbangan dalam memutus permohonan ini, khususnya berkaitan dengan paradigma persamaan perlakuan dan non diskriminasi bagi hakim ad hoc khususnya hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Jaminan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 1. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di wilayah peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. 2. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya, keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3. Dengan adanya hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka diharapkan perannya bisa disebut sebagai “duta perubahan”, disebut sebagai “duta perubahan” karena dahulu lembaga pengadilan sudah tidak memiliki lagi kepercayaan dari masyarakat, sehingga dengan adanya hakim 19 ad hoc maka pengadilan dapat dipercaya kembali oleh masyarakat pencari keadilan khususnya dalam tindak pidana korupsi. 4. Bahwa dalam ketentuan komposisi majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi antara hakim karir dan hakim ad hoc secara empiris menunjukan realitas tidak ada perbedaan makna antara hakim ad hoc dan hakim karir dalam komposisi majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. 5. Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme dan tata cara seperti hakim karir pada umumnya, maka atas hal tersebut secara nyata menunjukan tidak ada perbedaan berkaitan dengan proses pengangkatan dan pengesahan antara hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan hakim karir. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim ad hoc sama kedudukannya dengan hakim karir. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya persamaan (equal) dalam proses pengangkatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi antara kedudukan hakim ad hoc dan hakim karier, tetapi kemudian dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru menghilangkan adanya persamaan (equal) antara hakim ad hoc dengan hakim karir pengadilan tindak korupsi dengan adanya periodesasi jabatan hakim ad hoc tersebut. 8. Bahwa jika dikaji secara epistimologis maka ketentuan pasal tentang periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan kebenaran formal yang berlaku umum dan universal, yakni prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Tafsir periodesasi masa ini tidak memberikan jaminanan kemerdekaan bagi hakim ad hoc 20 pengadilan tindak pidana korupsi, akibatnya menimbulkan diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan dan pensiun hakim ad hoc. 9. Bahwa periodesasi masa jabatan hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 yang disahkan pada tanggal 25 Juni 1958. 10. Bahwa dalam Preambule tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 dinyatakan bahwa bentuk diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. 11. Bahwa dalam Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 dinyatakan: tidak diperbolehkan diskriminasi atas dasar apapun dalam hal memperoleh pekerjaan dan jabatan, dalam konvensi ini dinyatakan bahwa yang dimaksud diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan adalah (vide: bukti P-5): A. Setiap perbedaan, pengecualian atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau jabatan. B. Perbedaan, pengecualian, atau pilihan dalam pekerjaan tertentu yang didasarkan pada persyaratan khusus untuk pekerjaan tertentu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi. C. Untuk tujuan konvensi ini, istilah pekerjaan atau jabatan mencakup akses untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu serta syarat dan ketentuan kerja. 12. Bahwa periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi menunjukan perlakuan yang diskriminatif terkait angka 2 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1959, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip kemerdekaan hakim terutama hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 13. Bahwa selain berpotensi bertentangan dengan tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1959, kemudian Pasal 10 ayat (5) Undang- 21 Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kententuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, hal ini menunjukan bahwa ketentuan pasal ini sangat diskriminatif bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. 14. Bahwa dalam relitasnya kedudukan hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim ad hoc dan hakim karir dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Untuk mencapai kedudukan sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, hakim ad hoc juga menjalani rekrutmen dan pengangkatan melalui prosedur yang sama sebagaimana hakim karier. Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga menjalani seleksi dan pendidikan hakim seperti hakim karir pada umumnya, jadi tidak ada perbedaan berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan serta pendidikan antara hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi. 15. Bahwa kemudian kedudukan status sebagai hakim, hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang menjadi bukti keabsahan hakim ad hoc merupakan hakim yang kedudukannya sama dengan hakim karir pada umumnya sehingga tidak ada perbedaan status antara hakim ad hoc dan hakim karir. 16. Bahwa hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga diseleksi, dipilih, dan juga diawasi menjadi objek pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakim-hakim di seluruh Indonesia, dengan demikian hakim ad hoc hakim tindak pidana korupsi merupakan hakim yang memiliki kedudukan yang sama sama dengan hakim karir pada umumnya. 17. Oleh karena itu kemudian makna periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jelas bertentangan dengan kententuan Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ketentuan pasal ini menempatkan hakim ad hoc 22 pengadilan tindak pidana korupsi dalam situasi diskriminasi, ketidakpastian, dan ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya. Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil dan Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum Bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 1. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri adanya negara demokrasi, dimana negara harus menjamin adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak. Jaminan indepedensi hakim yang merdeka merupakan salah satu bentuk adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi profesi hakim, jaminan kepastian hukum bagi hakim merupakan implementasi dari prinsip persamaan hukum dimana semua orang sama kedudukannya di dalam hukum (equallity before the law) termasuk juga untuk hakim. 2. Bahwa salah satu konsep negara hukum adalah menjamin adanya jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama di hadapan hukum, konsep ini merupakan suatu bentuk payung hukum yang umum yang memunculkan wajah hukum itu sendiri. Konsep ini memberikan gambaran baik secara sosial dan ekonomi harus adanya persamaan tanpa adanya perbedaan-perbedaan perlakukan di hadapan hukum, adanya kesetaraan dan persamaan bagi setiap individu tanpa adanya pengecualian yang akan menghasilkan keadilan bagi semua orang (access to justice). 3. Bahwa prinsip persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan wujud jaminan kepastian hukum bagi semua orang, dalam adegium hukum dari Aristoteles dinyatakan bahwa, “suatu keadilan akan tercapai, apabila terdapat keseimbangan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan hubungan hukum”. Artinya hukum harus memberikan perlindungan yang seimbang kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk hakim sebagai pihak yang terlibat dalam memutus suatu perkara. 4. Bahwa dalam konstitusi diberikan jaminan adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun tafsir dari pasal ini 23 adalah menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau bukan, rakyat jelata atau kaya raya berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5. Bahwa maksud dan tujuan dari prinsip ini adalah guna penegakan prinsip keadilan dan persamaan sebagai entitas yang tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan, sehingga dapat mengenyampingkan diskriminasi dan terciptanya penegakan supremasi hukum. 6. Bahwa kemudian periodesasi jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki implikasi aksiologis yakni periodesasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi menimbulkan diskriminasi, tidak adil, dan tidak memberikan persamaan hak bagi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Karena seharusnya hukum sejatinya harus memberikan manfaat yang seimbang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, tidak terkecuali kepentingan hakim ad hoc tindak pidana korupsi. 7. Bahwa akibat penerapan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equallity before the law) terutama kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 8. Bahwa seharusnya kedudukan hakim ad hoc dan hakim karir dalam pengadilan tindak pidana korupsi memiliki persamaan (equal) guna menghindari adanya perbedaan dan menghindari ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum antara hakim ad hoc dan hakim karir, karena sejatinya hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi sama-sama memiliki kewenangan dan memiliki kompetensi sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi. 9. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equallity before the law) membuat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam wilayah ketidakpastian dan ketidaksamaan (unequal) dalam menjalani masa jabatannya berupa: 24 A. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. B. Ketidakpastian karir, terutama masa pensiun bagi hakim karir ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. C. Hakim ad hoc akan mengalami pensiun dini di usia yang masih produktif. D. Hakim ad hoc akan kehilangan karir karena pencapaian usia pensiun yang masih di usia yang sangat muda, sehingga tidak ada kepastian karir bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. E. Perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi. F. Perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi. G. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi karena masa kerja hakim ad hoc dibatasi oleh periodesasi masa jabatan. 10. Bahwa periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi setidak-tidaknya memiliki potensi menurut penalaran wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equallity before the law) kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya. Jaminan Kemudahan dan Perlakuan Khusus Untuk Memperoleh Kesempatan dan Manfaat Yang Sama Guna Mencapai Persamaan dan Keadilan Bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 1. Hak asasi manusia adalah hak kodrati sebagai anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, agar setiap manusia dapat hidup sebagai insan bermartabat sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Hak asasi manusia bukan pemberian dari penguasa atau suatu rezim kekuasaan, manusia lain, atau undang-undang, sehingga tidak seorangpun atau pihak manapun yang boleh merampas hak-hak yang melekat pada manusia itu. 2. Bahwa konsep negara hukum salah satu syaratnya adalah adanya jaminan penegakan hak asasi manusia dalam cakupan yang lebih luas dan 25 komprehensif, bahwa jaminan penegakkan hak asasi manusia tersebut harus diatur dan dijamin dalam konstitusi secara tertulis. 3. Bahwa kemudian dalam konstitusi diatur berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia dalam Pasal 28A – Pasal 28J UUD 1945 yang secara khusus mengatur jaminan hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan. 4. Bahwa jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Pasal 28A – Pasal 28J UUD 1945 mengatur jaminan hak asasi manusia dari berbagai macam aspek kehidupan, yakni mengatur aspek hak sipil dan politik, hak kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karenanya jaminan hak tersebut dalam konstitusi menunjukkan adanya jaminan bentuk negara hukum. 5. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 secara prinsip merupakan aturan hukum berkaitan dengan adanya jaminan terhadap kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. 6. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dimana ketentuan pasal ini bertentangan dengan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan keadilan yang sama khususnya bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 7. Bahwa jaminan memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan keadilan seharusnya diberikan kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan kontribusi hakim ad hoc dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi selama masa jabatannya 2 (dua) kali periode. 8. Bahwa atas kontribusi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sudah seharusnya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudian melanjutkan pekerjaan dan jaminan karir tanpa perlu dibatasi oleh periodesasi masa kerjanya. 26 9. Bahwa dalam kontribusinya hakim ad hoc mencurahkan segala kemampuan, waktu, dan tenaganya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, fokus hakim ad hoc ini juga menuntut hakim tidak boleh merangkap jabatan lain dalam bentuk apapun. Tetapi kemudian dengan adanya periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak memberikan adanya kemudahan dan perlakuan khsus untuk memperoleh kesempatan dan keadilan bagi hakim ad hoc. 10. Bahwa hakim ad hoc terpaksa berhenti dan pensiun di usia yang masih produktif, padahal secara kompetensi kemampuan, usia, dan kesehatan masih sangat memungkinkan untuk tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tetapi kemudian kesempatan ini terhalangi oleh adanya periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Kesimpulan 11. Bahwa berdasarkan argumentasi filosofis, yuridis, dan konstitusional di atas, maka dengan ini para Pemohon menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi didiskualifikasi karena bertentangan dengan: A. Hak atas jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. B. Hak atas jaminan hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. C. Hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. D. Hak atas jaminan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 27 12. Bahwa oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan pasal yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. 13. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi setidaknya menjadi rujukan yang paling kuat dan menjadi pertimbangan dalam memutus permohonan ini, khususnya berkaitan dengan paradigma persamaan perlakuan dan non diskriminasi bagi hakim ad hoc khususnya hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 14. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai “the sole interpretation of the constitution” yang secara umum disebut sebagai lembaga yang berwenang untuk menafsir UUD 1945 kiranya dapat memberikan penafsiran terhadap norma yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal yang potensial untuk didiskualifikasi karena tidak memberikan keadilan, diskriminatif, tidak memberikan kepastian hukum dalam memberikan jaminan prinsip kemerdekaan kehakiman, prinsip anti diskriminasi, dan prinsip persamaan atas kepastian di hadapan hukum khususnya bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 15. Bahwa penafsiran UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 diharapkan akan menghasilkan tafsir frasa yang baru atas ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sepanjang dimaknai: “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”. 28 16. Bahwa tafsir otoritas dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo merupakan wujud sebagai “Negarawan yang memahani konstitusi” berguna untuk menghindari adanya salah tafsir atau juga multitafsir dan akan memperjelas norma berkaitan dengan kedudukan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, selain itu juga menghindari diskriminasi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sebagai bagian dari kemerdekaan hakim dan menjamin adanya persamaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum berkaitan dengan periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesa untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang frasa sebelumnya: “hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: “masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 29 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P Tahun 2011, bertanggal 2 Maret 2011 tentang Mengangkat Sdr. Hartono, S.H. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan dengan Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011, bertanggal 12 April 2011 sebagai dasar legalitas adanya periode jabatan ke I bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi atas nama Pemohon I; Untuk pengangkatan periodesasi masa jabatan ke II dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdr. Hartono, S.H. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, bertanggal 10 Februari 2016 dan dikuatkan dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua, bertanggal 26 Februari 2016; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P Tahun 2011, bertanggal 2 Maret 2011 tentang Mengangkat Sdr. Sumali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan dengan Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011, bertanggal 12 April 2011 untuk periodesasi masa jabatan ke I atas nama Sdr. Sumali, S.H., M.H. sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi atas nama Pemohon II. Untuk pengangkatan periodesasi masa jabatan ke II dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Mengangkat Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdr. Sumali, S.H., M.H. sebaagi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, bertanggal 10 Februari 2016 30 dan dikuatkan dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang Penetapan Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua, bertanggal 26 Februari 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 yang disahkan pada tanggal 25 Juni 1958. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PENGADILAN TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor: Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2): (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 31 Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Para Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal a quo yang mengatur periodesasi jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman (vide Perbaikan Permohonan Halaman 5, Angka 8). Menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo memberikan kerugian konstitusional bagi para Pemohon berupa ketidakpastian karir dan diskriminatif bagi para Pemohon selaku hakim ad hoc tindak pidana korupsi (vide Perbaikan Permohonan halaman 8 angka 21 dan angka 22). Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 10 angka (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang frasa sebelumnya “hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 32 Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam Undang- Undang a quo, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. • Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan mengatur mengenai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sehingga tidak relevan dijadikan dasar pengujian UU a quo. • Pembatasan periodesasi hakim ad hoc tidak menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan apapun untuk mencapai penghidupan yang layak sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Jika periodesasi hakim ad hoc tidak dibatasi justru menghambat warga negara lain yang memenuhi kualifikasi untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi hakim ad hoc dan berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. • Selain itu, para Pemohon selaku hakim ad hoc bukan merupakan kelompok tertentu yang karena kondisinya membutuhkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 33 • Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan pasal a quo. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. • Para Pemohon yang berprofesi sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi mendalilkan ketentuan tentang periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, memberikan ketidakpastian karir, dan menyebabkan perlakuan diskriminatif bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (vide Perbaikan Permohonan, halaman 5 – 8, angka 8 – 22). • Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan bahwa hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak terkurangi ataupun dilanggar dengan adanya ketentuan pasal a quo karena para Pemohon tetap memiliki profesi atau pekerjaan sebagai hakim ad hoc dan mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya tersebut. • Para Pemohon juga tidak tepat menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Dalam hal ini karena ketentuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena justru memberikan kepastian batas waktu yang jelas bagi periodesasi masa jabatan hakim ad hoc. Oleh karena itu, tidak tepat apabila ketentuan pasal yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon tersebut dipertautkan dengan berlakunya pasal a quo. • Bahwa para Pemohon mendalilkan berlakunya pasal a quo bersifat diskriminatif terhadap pekerjaan hakim ad hoc, namun justru para Pemohon mencantumkan Pasal 28H ayat (2) UUD 34 1945 sebagai batu uji yang pada intinya mengatur mengenai perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusional yang dikemukakan para Pemohon. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. • Para Pemohon mendalilkan periodesasi masa jabatan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bentuk ancaman terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari sisi personal independence jabatan hakim sehingga tidak memberikan kepastian karir. • Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa ancaman terhadap personal independence yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi karena para Pemohon sudah seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip independensi hakim tanpa terancam ketentuan mengenai masa jabatan dimaksud, sebab para Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui sedari awal adanya resiko jabatan yang tidak memiliki jenjang karir tersebut pada saat mengajukan dirinya selaku hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi. Para Pemohon seharusnya memahami bahwa dalam kode etik profesi hakim ad hoc tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus dijunjung tinggi. Independensi setiap pejabat negara merupakan suatu yang tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun, termasuk pembatasan masa jabatan, oleh karena itu periodesasi masa jabatan hakim tidak akan mengganggu independensi seorang hakim ad hoc. Oleh karenanya dalil yang dikemukakan para Pemohon hanya merupakan kekhawatiran dan asumsi para Pemohon karena tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 35 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. DPR berpandangan bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan kerugian yang tidak ada relevansinya dengan pengaturan tentang masa jabatan hakim ad hoc sebagaimana diatur pasal a quo, selain itu hal tersebut merupakan asumsi Pemohon dan belum pernah terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan a quo tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. DPR berpandangan bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun pada para Pemohon, justru akan memberikan rasa ketidakadilan bagi warga negara yang lain yang memiliki kualifikasi sebagai hakim ad hoc. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’ interest point d’ action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal 36 tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR memohon kepada Yang Mulia Hakim dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. B. PANDANGAN UMUM KETERANGAN DPR 1. Bahwa dari segi historis pengaturan di Indonesia, keberadaan hakim ad hoc pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian diatur pula dalam pengaturan mengenai pengadilan khusus yang dibentuk seperti pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, dan pengadilan hubungan industrial. Keberadaan hakim ad hoc di lingkungan Mahkamah Agung juga diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Black Laws Dictionary istilah “ad hoc” berarti formed for a particular purpose (diadakan untuk suatu tujuan khusus). 2. Bahwa dalam UU Pengadilan Tipikor, diatur bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. 37 3. Bahwa secara umum, alasan diperlukannya hakim ad hoc selain karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan juga karena kebutuhan akan spesialisasi atau keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan hakim ad hoc dimaksudkan juga sebagai representasi dari kepentingan masyarakat agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Struktur hukum ini juga diadopsi dalam sistem peradilan di negara- negara Eropa, misalnya dalam sistem peradilan pidana di Belanda, dimungkinkan adanya hakim ad hoc yang berasal dari universitas atau pengacara yang telah berpengalaman sebagai bagian dari representasi masyarakat. (Marijke Malsch, PhD “Law Participation in The Netherlands Criminal Law System”, dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) 4. Bahwa keberadaan hakim ad hoc dapat juga disebut sebagai sistem “semi juri”, artinya hakim dimaksud bukan saja dipilih karena dasar pengetahuan yang dimilikinya, tetapi juga bertindak mewakili kepentingan publik untuk memastikan jaminan keberpihakan hukum pada kedaulatan rakyat serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, halaman 35). 5. Dengan demikian, hakim ad hoc adalah hakim yang berasal dari luar pengadilan yakni orang yang mempunyai pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu dalam menangani perkara tertentu. Oleh karena hakim ad hoc bukan merupakan hakim karier, maka kesempatan untuk menjadi hakim ad hoc harus diberikan kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim ad hoc. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Pandangan DPR terhadap dalil para Pemohon mengenai jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 38 a. Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc, tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang tidak memberikan tafsir ataupun definisi bagi peradilan ad hoc atau peradilan sementara atau peradilan yang tidak tetap, tetapi hanya memberikan tafsir pengertian tentang peradilan khusus (vide Perbaikan Permohonan, halaman 11, angka 5, paragraf 5). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut: 1) bahwa para Pemohon sangat keliru karena seolah-olah menyamakan makna ad hoc yakni ketika pada suatu peradilan terdapat hakim ad hoc, maka peradilan tersebut dinyatakan sebagai peradilan ad hoc. Adapun pengaturan hakim ad hoc adalah hakim yang bertugas sementara telah tegas diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang- undang. Pembatasan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang sifatnya sementara. Bahwa jika tidak ada pengaturan mengenai batas waktu masa jabatan dimaksud justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum, dikarenakan tidak ada penjelasan terkait berapa lama seseorang menjadi hakim ad hoc. Berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka perbedaan antara hakim ad hoc dengan hakim karir pada umumnya adalah berkaitan dengan sifatnya yang dibatasi oleh masa periode tertentu serta memiliki keahlian dan 39 pengalaman di bidang tertentu sesuai Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor. 2) Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. DPR menerangkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU a quo memang sama sekali tidak mengatur perihal peradilan sementara atau peradilan yang tidak tetap. Bahwa yang dimaksud kata “ad hoc” dalam kedua undang-undang adalah kepada salah satu struktur hakim yang terdiri atas hakim karier (hakim tetap) dan hakim ad hoc (hakim sementara atau hakim dengan pembatasan masa jabatan) (vide Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Tipikor dan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman), makna ad hoc dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditujukan kepada makna peradilan tetap atau tidak tetap, serta bukan ditujukan kepada makna peradilan untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon ini adalah salah objek (error in objecto). b. Para Pemohon mendalilkan pada intinya menyatakan adanya periodesasi akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman (vide Perbaikan Permohonan, halaman 13, angka 10). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa yang dimaksud Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 40 • Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. • Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” • Kemudian Pasal 3 ayat (3) UU Kekusaan Kehakiman menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3) Maka dengan demikian tidak ada kaitannya dengan dalil para Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan justru pembatasan masa jabatan hakim ad hoc yang diatur dalam ketentuan pasal UU a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang sifatnya sementara. 41 4) Adapun UU Kekuasaan Kehakiman juga tidak mengatur periodesasi (masa jabatan) bagi hakim, namun para Pemohon tidak memahami adanya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yakni pada frasa “hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara …”, maka ketentuan pasal a quo yang membatasi masa jabatan bagi hakim ad hoc justru sesuai atau sejalan dengan frasa tersebut. Periodesasi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak melampaui peraturan dasarnya, ketentuan pasal a quo justru melengkapi substansi Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat dijadikan alasan/dalil kerugian konstitusional para Pemohon. 5) Definisi hakim ad hoc terdapat pada Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman, “Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Bahwa yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, dan telematika (cyber crime). 6) Selain itu hakim ad hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, misalnya hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, atau Pengadilan Niaga. 42 7) DPR berpandangan bahwa sudah seharusnya independensi kekuasaan kehakiman hakim ad hoc tidak akan terganggu dengan adanya pembatasan masa jabatan karena adanya salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Pasal 12 huruf g UU a quo yang mengharuskan calon hakim ad hoc harus jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim ad hoc yang dilantik tetap memiliki integritas profesional yang kuat untuk menjamin keberlangsungan independensi kekuasaan kehakiman. c. Para Pemohon menyatakan pada intinya seharusnya kedudukan yang setara (equal) kedudukan hakim ad hoc tindak pidana korupsi dapat dipersamakan seperti halnya hakim ad hoc pajak, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan juga hakim Mahkamah Konstitusi (vide Perbaikan Permohonan, halaman 13, angka 11). Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagai berikut: 1) DPR berpandangan bahwa kedudukan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir pada pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena design UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Pengadilan Tipikor mengenal kedua terminologi tersebut adalah berbeda apabila dilihat dari segi strukturnya. Bahwa dalil para Pemohon tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/PUU-XIV/2016. 2) DPR berpandangan bahwa Putusan MK Nomor 6/PUU- XIV/2016 yang kemudian memutus masa jabatan hakim pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan masa jabatan bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah adalah 43 karena kewenangan yang dimiliki pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain (vide Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016, Paragraf 3.13.1). Sedangkan dalam permohonan uji materi ini, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah berbeda dengan kewenangan yang ada pada pengadilan pajak tersebut. Dalam pengadilan tindak pidana korupsi meskipun bersifat pengadilan khusus, namun kewenangannya hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama karena kewenangan memeriksa dan memutus perkara tingkat banding tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengadilan tinggi (vide Pasal 30 UU Pengadilan Tipikor). 3) Kemudian mengenai keterkaitan dengan hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial, DPR merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016, bahwa komposisi susunan majelis hakim pada pengadilan hubungan industrial berbeda dengan komposisi susunan pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki hakim ad hoc, hal tersebut dikarenakan terdapat sifat kekhususan terhadap pengadilan hubungan industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa pengadilan hubungan industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial (vide pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016, Paragraf [3.9.5]). 44 2. Pandangan DPR terhadap dalil para Pemohon mengenai jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. a. Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme dan tata cara seperti hakim karir pada umumnya, Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim ad hoc sama kedudukannya dengan hakim karir (vide Perbaikan Permohonan, halaman 15, angka 6). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU a quo telah membedakan persyaratan penetapan hakim karier dan pengangkatan hakim ad hoc, sebagai berikut: Syarat Hakim Karier (Pasal 11 UU a quo) Syarat Hakim Ad Hoc (Pasal 12 UU a quo) a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; b. Berpengalaman menangani perkara pidana; c. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi, serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas; d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana; e. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan f. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, 45 dan 50 (lima puluh) tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi, serta reputasi yang baik; h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. Melaporkan harta kekayaannya; j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Kemudian, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) UU a quo hakim karier menggunakan mekanisme penetapan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc menggunakan mekanisme pengangkatan oleh Presiden. Oleh karena syarat maupun mekanisme penetapan atau pengangkatan keduanya berbeda, maka DPR berpandangan dalil para Pemohon tidak tepat. b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 (vide Perbaikan Permohonan, halaman 16, angka 9 – 12). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa: 1) Ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) Tahun 1958 dinyatakan: tidak diperbolehkan diskriminasi atas dasar apapun dalam hal 46 memperoleh pekerjaan dan jabatan, dalam konvensi ini dinyatakan bahwa yang dimaksud diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal hakim ad hoc dan hakim karir, karena ketentuan UU a quo telah mengatur keduanya berbeda. 2) Pandangan MK tentang diskriminasi bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu Mahkamah telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang menyatakan bahwa diskriminasi sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. [vide Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights]. Berdasarkan pengaturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 47 adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. 3) Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa, “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan, hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU- X/2012, hlm. 84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, hlm.57) c. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor juga berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan, halaman 16 – 17, angka 13). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa kesejahteraan hakim ad hoc seperti halnya hakim karier yang berstatus pejabat negara yang mendapat hak dan fasilitas sesuai PP Nomor 94 Tahun 2012, hakim ad hoc juga memiliki hak dan fasilitas yang hampir serupa sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc 48 yang ditetapkan Presiden pada 10 Januari 2013. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim ad hoc memiliki hak keuangan dan fasilitas seperti tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan. Dengan demikian, ketentuan adanya diskriminatif atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sangat tidak berdasar. Oleh karena itu tidak ada pertentangan pasal a quo dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. d. Para Pemohon menyatakan bahwa kemudian kedudukan status sebagai hakim, hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang menjadi bukti keabsahan hakim ad hoc merupakan hakim yang kedudukannya sama dengan hakim karir pada umumnya (vide Perbaikan Permohonan, halaman 17, angka 15). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merupakan wadah profesi hakim Indonesia yang menampung dan menyalurkan aspirasi, inovasi, kajian ilmiah, publikasi, hubungan dengan lembaga-lembaga negara, hubungan kedalam maupun keluar, dan lain-lain kegiatan keorganisasian profesi hakim, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) IKAHI, dalam keikutsertaannya berkontribusi pada pembangunan hukum di Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, IKAHI hanya merupakan wadah organisasi bagi profesi hakim, tidak ada kaitannya dengan status dan kedudukan hakim ad hoc Tipikor, sehingga dalil para Pemohon tersebut adalah keliru. 49 3. Pandangan DPR terhadap dalil para Pemohon mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. a. Para Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) membuat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam wilayah kepastian dan ketidaksamaan (unequal) dalam menjalani masa jabatannya (vide Perbaikan Permohonan, halaman 19, angka 9). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalil para Pemohon mengenai adanya “perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim ad hoc dan hakim karir” dan “perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim ad hoc dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi” adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU a quo menjamin bahwa hak keuangan dan administratif tersebut diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim, yakni hakim karir maupun hakim ad hoc. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. b. Para Pemohon menyatakan bahwa periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi setidak-tidaknya memiliki potensi menurut penalaran wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya (vide Perbaikan Permohonan, halaman 19, angka 10). Terhadap apa yang disampaikan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah salah satu dari 12 prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 50 dalam bukunya berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”. Prof. Jimly Asshidiqie menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. Dan bahwa hakim ad hoc bukanlah kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusional yang dikemukakan para Pemohon. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih pada Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Pengadilan Tipikor terkait relevansi antara UU a quo dengan UU Kekuasaan Kehakiman, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa pada awalnya ketentuan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tercantum pada Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 51 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Konsiderans UU Pengadilan Tipikor juga menyebutkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai rujukan yang menyebutkan: “bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pengaturan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu diatur kembali dengan undang-undang yang baru”. 2. Selanjutnya, terdapat putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, putusan a quo pada pokoknya adalah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi ketentuan Pasal a quo sebagai berikut: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. 3. Sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, maka UU Pengadilan Tipikor dibentuk. Ketentuan mengenai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur kembali dalam UU Pengadilan Tipikor. Adapun UU Kekuasaan Kehakiman lahir untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. 4. Oleh karena itu, ketentuan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan pada UU Pengadilan Tipikor. UU Pengadilan Tipikor lahir sebagai amanat putusan Mahkamah Konsitutusi serta UU Kekuasaan 52 Kehakiman lahir guna lebih menjamin independensi hakim, baik hakim karier maupun hakim ad hoc. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon Pada pokoknya, para Pemohon menguji ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang berbunyi sebagai berikut, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 tahun dan diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan”. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. a. Para Pemohon menginginkan dihapusnya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi karena dapat 53 menimbulkan terganggunya independensi hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman atau adanya jaminan kerja dan jabatan hakim. b. Antara hakim karier dan hakim ad hoc memiliki kedudukan sama dan tidak ada satu pun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim ad hoc dan hakim karier dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, begitu juga tidak ada perbedaan berkaitan dengan seleksi, dan pengangkatan, serta pendidikan. Dengan adanya ketentuan periodisasi masa jabatan hanya pada hakim ad hoc menyebabkan para Pemohon berada dalam situasi ketidakpastian karier berupa ketidakpastian dan kesamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa penghentiannya, serta adanya diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan dan pensiun hakim ad hoc. c. Bahwa dengan menghapus periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak akan menghapus kesempatan warga negara lain untuk menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena hakim yang diusulkan kembali dan menjabat dapat diberhentikan dengan sebab: a. Karena meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran. d. Memasuki masa usia pensiun dan tidak diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga atas kondisi ini, terbuka kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. d. Sebagai hakim ad hoc, para Pemohon ingin disamakan dengan hakim ad hoc pajak, hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/PUU-XIV/2016 terkait pengaturan masa jabatan hakim ad hoc. Putusan tersebut sebagai yurisprudensi yang menunjukkan adanya persamaan paradigma berkaitan dengan periodisasi 54 masa jabatan hakim ad hoc khususnya kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. e. Selain itu, dalam ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung RI sehingga norma tersebut merupakan suatu bentuk kerugian bagi para Pemohon yang melampaui peraturan dasarnya. f. Pasal a quo bertentangan dengan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan keadilan sama yang seharusnya diberikan kepada hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi, karena berkaitan dengan kontribusi hakim ad hoc dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi selama masa jabatannya 2 kali periode. Atas kontribusi tersebut sudah seharusnya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudian melanjutkan pekerjaan dan jaminan karier tanpa perlu dibatasi oleh periodisasi masa kerjanya. g. Para Pemohon ingin menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Mahkamah Agung. II. Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah 55 Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang merasa dirugikan dengan adanya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali jabatan yang bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan berupa ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. 4. Bahwa ketentuan a quo sangat merugikan para Pemohon karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut. 56 1. Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tipikor? Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan agar terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji? 2. Para Pemohon tidak dapat mendalilkan atas kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut. a. Pasal 24 ayat (1) bukan merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan. b. Pasal 27 ayat (1) bukan merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dalam bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan. c. Begitu juga terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) bukan merupakan hak konstitusional bagi para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Namun, berdasarkan kedudukan hukum para Pemohon yang mendudukkan dirinya sebagai hakim ad hoc harus berdasarkan hak konstitusionalnya pada Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 24A ayat (5), Pasal 24 ayat (3), “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Bahwa hakim ad hoc berada dalam badan peradilan di Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman. 57 b. Dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, sehingga jika setiap kedudukan hakim ad hoc telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang, maka telah sesuai dengan hak konstitusionalnya Pasal 24A ayat (5), “Susunan kedudukan keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dapat dijelaskan sebagai berikut. a) Bahwa hakim ad hoc dibentuk berdasarkan hukum acara Mahkamah Agung sebagai fungsi penyelenggara peradilan. b) Dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, sehingga jika setiap hakim ad hoc yang ditugaskan sebagai pelaksana hukum acara di setiap peradilan dan diatur dengan undang- undang, maka telah memiliki hak konstitusional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan hukum para Pemohon tidaklah tepat jika dilandaskan pada Pasal 24 ayat (1). Namun, menjadi tepat jika dilandaskan pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. 4. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24A ayat (5), maka segala hak, wewenang, dan kewajiban para Pemohon telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para Pemohon dapat dinyatakan hak konstitusionalnya dirugikan jika, baik secara pengangkatan dan fungsinya tidak diatur dengan undang-undang. Sehingga, Pemerintah berkeyakinan para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena baik kedudukan dan fungsinya para Pemohon yang kedudukan hukumnya sebagai hakim ad hoc telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 5. Selain itu, para Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya sebagai hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial tidak pernah alami ataupun mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahkan, para Pemohon telah menjalani masa jabatan hampir dua kali periode. Dan sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya sebagai hakim ad hoc dan para Pemohon masih diberikan kesempatan kembali untuk dapat 58 mengajukan diri sebagai calon hakim ad hoc pada periode berikutnya melalui seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (clausul verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal a quo yang diuji serta yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum Pemohon. III. Penjelasan Pemerintah atas materi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon, Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Terkait Pengadilan Tipikor. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa kekuasan kehakiman merupakan kekuasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan 5 peradilan umum, 5 peradilan agama, 5 peradilan militer, 5 peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain peradilan tersebut, dapat pula dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya diatur dalam undang-undang. Peradilan khusus tersebut antara lain: pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak. 59 b. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan yang satu-satunya memiliki kewenangan mengadili tindak pidana korupsi (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 8 dan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 2. Terkait hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor. a. Pada pengadilan-pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan kejahatan telematika atau cyber crimes sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dibentuknya hakim ad hoc bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad hoc di tengah hakim non-karier yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karier menangani suatu perkara. b. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengertian hakim ad hoc, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 60 c. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan pengertian hakim ad hoc, yaitu pengertian hakim ad hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga hakim ad hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, seharusnya hakim ad hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadili (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012). d. Keberadaan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang sama dengan hakim ad hoc pada pengadilan-pengadilan khusus lainnya, mengingat keahliannya dalam bidang yang sifatnya khusus dan tugasnya dalam menangani perkara-perkara yang juga bersifat khusus. Berdasarkan pengaturan hakim ad hoc yang tertuang, baik dalam undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka hakim ad hoc yang dibentuk di pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tindak pidana korupsi dalam jangka waktu tertentu. e. Seiring dengan perkembangan perkara korupsi yang makin meluas dan masih diperlukan proses hukum yang cepat untuk mengatasi perkara korupsi tersebut, maka timbul kebutuhan untuk mengadili perkara-perkara dengan prosedur khusus, baik materiil maupun formilnya yang diatur secara khusus dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi. Konsekuensi atas kebutuhan tersebut, maka kebutuhan pula hakim khusus atau hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan atas keahliannya demi menunjang efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan juga dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor bahwa hakim ad hoc sangat diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. 61 Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, pengadilan tipikor harus memenuhi syarat yang tidak mudah dan hanya dapat diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian khusus pula. f. Berdasarkan pengertian di atas yang menyatakan bahwa hakim ad hoc bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, maka semakin mempertegas bahwa karena hal tersebut ditambah dengan karakter kekhususan dan keahlian serta kebutuhan atas jabatannya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi, maka merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dan selanjutnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam mengatur mengenai masa tugas hakim ad hoc bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi dibutuhkan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan keahlian khusus, sehingga hakim ad hoc keberadaannya memang tidak tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi perlu dibatasi, yaitu selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. g. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dengan adanya frasa dan diusulkan untuk diangkat setiap lima tahun oleh Mahkamah Agung bermakna bahwa tidak adanya batasan sampai kapan pengusulan pengangkatan itu berlanjut dan akan memberi perubahan makna dari arti hakim ad hoc itu sendiri yang bersifat sementara. 3. Periodisasi hakim ad hoc. a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai masa tugas hakim ad hoc. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai masa tugas hakim ad hoc yang berbeda-beda dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 37 Tahun 2004 62 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. b. Bahwa tidak diaturnya masa jabatan hakim ad hoc dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 selain dikarenakan sebagai suatu norma dasar atau ground norm kuranglah tepat manakala mengatur suatu hal yang bersifat teknis dan itu uraian permohonan para Pemohon yang juga membandingkan antara masa jabatan hakim ad hoc dengan hakim karier di pengadilan tindak pidana korupsi serta perbandingan masa jabatan hakim ad hoc pada pengadilan pajak, penyelesaian hubungan industrial, dan Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat karena baik persyaratan, rekrutmen, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian maupun pola kerja adalah berbeda, begitu juga dengan undang-undang yang mengaturnya berbeda. Sehingga terhadap hal tersebut dalam permohonan ini pengangkatan/pembatasan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pindana korupsi dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sebelumnya merupakan (suara tidak terdengar jelas) pembentuk undang-undang, sehingga sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi jabatan tersebut dan terhadap pilihan kebijakan tersebut tidak dapat diuji. c. Selain itu, dengan adanya sifat kekhususan hakim ad hoc yang telah diatur dalam masing-masing undang-undang sehingga antara syarat hakim ad hoc yang satu dengan lainnya memiliki syarat dan kekhususan yang berbeda-beda atau terkait persyaratan maupun tata cara pengangkatan dan pemberhentian. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang membandingkan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dengan hakim pada pengadilan khusus lainnya seperti pengadilan hubungan 63 industrial, pengadilan pajak, dan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berdasar dan tidak relevan, apalagi hal-hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian. d. Adanya periodesasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada masyarakat yang memiliki keahlian dibidang tertentu untuk mendaftar menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi selanjutnya. Berdasarkan dalil para Pemohon yang menganggap ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah tidak sependapat karena justru dengan adanya periodesasi jabatan sesuai dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan malah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas untuk menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi selanjutnya. e. Pembatasan masa jabatan merupakan prosedur konstitusional untuk menghindari kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan di dalam menjabat pada masa jabatan tersebut. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak dirugikan dengan ketentuan pasal a quo karena para Pemohon pada dasarnya tetap mendapat kesempatan sama untuk turut serta sebagai calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada periode berikutnya apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perekrutan calon hakim yang baru untuk periode berikutnya. Padahal pembatasan justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. f. Bahwa dengan kedudukan hakim ad hoc yang bersifat sementara yang ditempatkan pada pengadilan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah dirasakan adil dan berdasarkan hukum apabila masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Terhadap alasan para Pemohon yang beranggapan ketentuan a quo menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian pemeriksaan pemutusan perkara tindak korupsi dan ketidakpastian kariernya 64 adalah sangat tidak relevan, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum mengingat bahwa sudah jelas dan tegas bahwa hakim ad hoc bukanlah hakim karier, tapi hakim yang bersifat sementara. g. Bahwa hakim merupakan ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum, maka hakim dituntut profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim, baik hakim karier maupun hakim ad hoc. IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). 4. Menyatakan Ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 65 KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Berkenaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juni 2021, dengan Nomor Perkara 85/PUU-XVlll/2020 atas pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pertanyaan dari Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. kepada pemerintah bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 pada saat pembahasan karena tanggal pengesahannya sama yaitu 29 Oktober 2009? Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tidak menjadi dasar dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 karena belum disahkan/disahkan secara bersamaan. Meminta dilengkapi dengan risalah sidang dan naskah akademik (jika ada). Hal ini didasari karena dalam ketentuan Mengingat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar/rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang belum mengatur mengenai hakim ad hoc bukan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2009 keluar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang memberi definisi hakim ad hoc pada Pasal 1 ayat ( 9) yaitu hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pengertian hakim ad hoc yang ada dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. erhadap pertanyaan hakim tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa naskah akademis terhadap rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disusun dan diterbitkan pada bulan Januari 2008 oleh Tim Taskforce, selanjutnya naskah akademis yang telah disusun kemudian diterbitkan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) yang cetakan pertama diterbitkan tahun 2008. 66 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan perwujudan pengaturan susunan dan kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 kemudian baru ditentukan adanya eksistensi pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum beserta ketentuan adanya hakim ad hoc di lingkungan pengadilan khusus tersebut. Sebagai undang-undang yang memayungi semua lingkungan pengadilan khusus, maka sudah sewajamya apabila definisi berkenaan dengan hakim ad hoc yakni di dalam Pasal 1 angka 6 bersifat umum yakni: Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang- undang . Bahwa dari rumusan yang bersifat umum tersebut, ada satu titik taut yang harus dipedomani oleh pembentuk undang-undang pengadilan khusus dalam pengaturan berkenaan dengan kedudukan hakim ad hoc yakni ada sifat sementara hakim ad hoc tersebut. 3. Dalam kaitan dengan pengadilan khusus tindak pidana, berkenaan dengan adanya ketentuan bahwa hakim ad hoc bersifat sementara itulah yang kemudian dirumuskan dalam undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 angka 3 yang mengatur bahwa: Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan persyaratan hakim ad hoc ini kemudian diatur lebih rinci dalam rumusan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) bahwa: Ayat (4) : Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ayat (5) : Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 67 4. Bahwa berkenaan dengan masa jabatan hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, sebagaimana dinyatakan dalam catatan kaki naskah akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (poin 56 halaman 48-49) diterangkan bahwa dalam perdebatan di DPR dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampaknya hal ini memang kurang mendapat perhatian, walaupun dari perdebatan di tingkat Panja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan rancangan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan dua hal yang menjadi bahan rujukan perdebatan khususnya pada pembahasan bab mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian kebijakan pembentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menetapkan masa jabatan hakim ad hoc adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan adalah sudah mempertimbangkan sifatnya yang sementara sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 68 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, selanjutnya disebut UU 46/2009), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 69 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009: Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 70 2. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat mengajukan permohonan a quo sedang menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Denpasar, yang dibuktikan dengan Petikan Keputusan Presiden Nomor 22/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 10 Februari 2016 serta Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua, bertanggal 26 Februari 2016 [vide bukti P-3 dan bukti P-4]; 4. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan adanya frasa periodisasi jabatan hakim ad hoc Tipikor selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan hak atas persamaan kedudukan dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945. Padahal prinsip tersebut merupakan ‘benteng’ bagi hakim dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Selain itu, prinsip independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya berkaitan dengan kemandirian hakim yang bebas dari intervensi dari luar badan peradilan saja, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah kemandirian hakim dari aspek internal diri si hakim, salah satu bentuknya adalah berkaitan dengan adanya jaminan terhadap kesejahteraan hakim dan jaminan masa jabatan hakim; 5. Bahwa adanya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor bertentangan pula dengan independensi kekuasaan kehakiman, dalam hal ini jaminan masa kerja dan jabatan hakim serta akan menyulitkan untuk mendapatkan hakim yang memiliki pengalaman “jam terbang” dan kemampuan teknis yang bermutu tinggi untuk merealisasikan tugas hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karenanya, jaminan masa kerja dan jaminan karier bagi hakim merupakan suatu jaminan yang bersifat mutlak, karena dengan adanya jaminan tersebut akan membentuk kompetensi profesi dalam diri 71 hakim, sehingga akan membuat hakim semakin menguasai jabatan dan profesinya; 6. Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalitasnya untuk mendapatkan jaminan masa kerja dan jabatan hakim dengan berlakunya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009. Oleh karenanya, apabila permohonan a quo dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; 7. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan para Pemohon bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum karena adanya 72 ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan konvensional yang ada dalam memberantas Tipikor; 2. Bahwa menurut para Pemohon, secara ontologis makna ad hoc bagi hakim pada Pengadilan Tipikor dapat dikaji dengan merujuk pada Black Law Dictionary, Law Dictionary, atau pun pendapat ahli yang diartikan sebagai “for this, for particular purpose”, yakni dibentuk untuk masalah/urusan itu. Artinya, panitia yang ditunjuk khusus untuk urusan itu. Atas dasar pengertian tersebut, menurut para Pemohon, makna ad hoc dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 berarti ‘untuk ini/tujuan khusus’, namun dalam realitanya dimaknai ‘sementara atau peradilan yang tidak tetap’. Tafsir tersebut bertentangan dengan makna sebenarnya dari kata ad hoc itu sendiri, yang secara terminologi diartikan sebagai ‘untuk tujuan tertentu/khusus’, bukan diartikan sebagai ‘sementara’ atau ‘tidak tetap’; 3. Bahwa menurut para Pemohon, antara hakim karier dan hakim ad hoc memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara keduanya dalam penyelesaian perkara Tipikor, begitu juga tidak ada perbedaan berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan serta pendidikan. Namun, dengan adanya ketentuan periodisasi masa jabatan hanya bagi hakim ad hoc dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 menyebabkan para Pemohon berada dalam situasi ketidakpastian karier karena adanya ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan adanya diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan dan pensiun hakim ad hoc; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan dihapuskannya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan Tipikor tidak akan menutup kesempatan bagi warga negara lain untuk menjadi hakim ad hoc pada pengadilan Tipikor. Sebab, hakim yang diusulkan kembali dan menjabat dapat diberhentikan dengan alasan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan pelanggaran, memasuki masa usia pensiun dan tidak diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung sehingga atas kondisi ini terbuka kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai hakim ad hoc para Pemohon ingin disamakan dengan Hakim Ad Hoc Pajak atau Hakim Ad Hoc Pengadilan 73 Hubungan Industrial sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menurut para Pemohon sebagai yurisprudensi yang menunjukkan adanya persamaan paradigma berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc; 6. Bahwa menurut para Pemohon, jika merujuk ketentuan dalam UUD 1945 dan UU 48/2009 tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan manapun dan di Mahkamah Agung sehingga norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 merupakan suatu bentuk kerugian bagi para Pemohon karena melampaui peraturan dasarnya; 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus serta hak memperoleh kesempatan dan keadilan yang sama yang seharusnya diberikan kepada hakim ad hoc pengadilan Tipikor karena berkaitan dengan kontribusi hakim ad hoc dalam pemberantasan perkara Tipikor selama 2 (dua) kali masa jabatannya. Atas kontribusi tersebut sudah seharusnya hakim ad hoc diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudian melanjutkan pekerjaan dan jaminan karier tanpa perlu dibatasi oleh periodisasi masa kerjanya; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 September 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. 74 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021, dan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Juli 2021, sedangkan Keterangan pokok tertulis Presiden sendiri baru diserahkan melalui e-mail pada 30 September 2021 pukul 11.25 WIB. Namun, oleh karena keterangan tersebut diserahkan melewati tenggat waktu yang seharusnya paling lama pada Rabu, 8 September 2021, pukul 11.00 WIB, sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 (vide Risalah Sidang 2 Juni 2021) dan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 19 Juli 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana kesemuanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa ihwal kedudukan hakim ad hoc dalam sistem peradilan di Indonesia telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian hakim ad hoc; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian hakim ad hoc sebagai pejabat negara; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan hakim pengadilan pajak. Dalam kaitan dengan putusan-putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada prinsipnya untuk memenuhi 75 tuntutan kebutuhan penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada dasarnya karena mempertimbangkan faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus maka diperlukan adanya hakim ad hoc. Jika dirunut dari sejarah pembentukannya hakim ad hoc pertama dibentuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 1986 (vide Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang kemudian disusul dalam lingkungan peradilan umum yaitu pada pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), Pengadilan Niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan pada Pengadilan Negeri untuk perkara perusak hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan); [3.12.2] Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan status jabatan hakim ad hoc apakah sebagai pejabat negara atau bukan karena adanya ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang memberikan pengecualian, telah diputus oleh Mahkamah yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai pengecualian tersebut sebagai berikut: [3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim ad hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim ad hoc dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang; 76 Dengan demikian, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada dengan mempertimbangkan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan hakim ad hoc dapat dilakukan perubahan; [3.12.3] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 UU 46/2009); Sementara, berkaitan dengan komposisi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc [vide Pasal 10 ayat (1) UU 46/2009]. Adapun tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc tersebut adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara Tipikor. Keberadaan Hakim ad hoc sebagai hakim non-karier diperlukan karena dipandang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus dengan kompleksitas yang menyertainya baik yang menyangkut aspek modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan Tipikor, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah (vide Pasal 1 angka 9 dan Penjelasan Umum UU 46/2009). Oleh karena itu, komposisi hakim ad hoc dalam pengadilan Tipikor didesain untuk memberikan dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karier menangani perkara Tipikor. Hal ini relevan dengan ide dasar perlunya dibentuk pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus karena akibat dari tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga diperlukan cara penanganan yang luar biasa. Di samping itu, pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang didukung salah satunya dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat ditumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi (vide Penjelasan Umum UU 46/2009); 77 [3.12.4] Bahwa secara doktriner periodisasi masa jabatan hakim, termasuk hakim ad hoc berkorelasi erat dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam praktik pelaksanaan kekuasaan yudisial secara internasional, prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditemukan pula dalam The United Nations Human Rights, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, Number 11 yang menyatakan “The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age retirement shall be adequately secured by law (masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum atau undang- undang)”. Selanjutnya, pada Angka 12 disebutkan juga, “Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka)”. Selain itu, dalam The International Bar Association Minimum Standards of Judicial Independence (Adopted 1982) huruf C mengenai Terms and Nature of Judicial Appointments angka 22 menyatakan, "“judicial appointments should generally be for life, subject to removal for cause and compulsory retirement at an age fixed by law at the date of appointment (Pengangkatan hakim pada umumnya untuk seumur hidup, dapat diberhentikan hanya karena mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh hukum pada saat pengangkatan)”. Sementara pada angka 30 menyatakan, “A judge shall not be subject to removal unless by reason of a criminal act or through gross or repeated neglect or physical or mental incapacity he/she has shown himself/herself manifestly unfit to hold the position of judge (seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena ketidakmampuan dirinya secara nyata tidak layak untuk menjabat sebagai hakim)”. 78 [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya bermuara pada satu persoalan, yaitu apakah benar dengan adanya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman, kesamaan kedudukan hakim, serta telah menimbulkan ketidakadilan yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar norma a quo dimaknai secara bersyarat bahwa masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung. Terhadap dalil para Pemohon a quo, pada prinsipnya memiliki kesamaan isu dengan Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang telah diputus Mahkamah pada 21 Februari 2017. Dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.9.4] putusan a quo Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan dan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai berikut: [3.9.4] Bahwa keberadaan Hakim Ad-Hoc di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Di mana Hakim Ad-Hoc diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus, misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan. Hakim Ad-Hoc merupakan hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan mempunyai keahlian dan pengalaman, profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia serta persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang menyatakan“...Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karir menangani sebuah perkara” (paragraf [3.18]). Khusus pengaturan tentang Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial baik tata cara pengangkatan, tugas dan wewenangnya untuk memeriksa perkara hubungan industrial telah diatur dalam UU 2/2004.” Selanjutnya, berkenaan dengan tata cara pengangkatan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, termasuk jangka waktu masa jabatannya juga telah 79 dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.9.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: [3.9.5] Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon memohonkan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dimaknai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) menjadi “masa jabatan Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Bahwa terhadap Permohonan a quo, menurut Mahkamah, kedudukan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan sebagaimana Hakim Ad-Hoc yang ada pada pengadilan khusus lainnya adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu susunan Majelis Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Tata cara pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha, dimana yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan hukum khususnya di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan serta mempunyai pengalaman di dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun di bidang kepengusahaan. Susunan majelis hakim yang memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu hakim Karir sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai hakim anggota yang masing- masing satu Hakim Ad-Hoc anggota dari unsur serikat pekerja/atau serikat buruh dan satu Hakim Ad-Hoc anggota dari unsur organisasi pengusaha. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi susunan majelis hakim yang ada pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki Hakim Ad-Hoc, hal tersebut dikarenakan ada sifat kekhususan terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Bahwa sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan representasi unsur-unsur dari lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskannya keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan dari masing-masing lembaga pengusul tersebut, sehingga meskipun masa jabatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya maka untuk pengusulannya kembali haruslah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul, mengingat lembaga tersebut adalah yang dipandang paling tahu tentang calon Hakim Ad-Hoc yang akan duduk pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik dari kemampuan, integritas dan rekam jejak serta dipandang dapat memahami suasana kebatinan masalah ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan, yang kemudian diusulkan kepada menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden. Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan dalam 80 memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, “…, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya”. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, “…bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus… Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekruitmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya” (Paragraf [3.18]). Maka oleh karena itu menurut Mahkamah pengusulan kembali Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap Hakim Ad- Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah menjalankan tugas selama dua periode dan telah mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah cukup dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim Ad-Hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan yang juga diusulkan oleh lembaga pengusul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk mengikuti seleksi pencalonan sebagai calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan kata lain bahwa antara calon Hakim Ad-Hoc yang telah pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden. [3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan yang berkaitan dengan periodisasi dan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang menentukan hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut Mahkamah telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim ad hoc untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya. Padahal esensi pokok adanya hakim ad hoc adalah karena pertimbangan keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki dan independensi 81 serta integritas sebagai hakim ad hoc sehingga dapat bersinergi dengan hakim karier dalam memutus berbagai jenis perkara yang dihadapi. Sementara, hakim ad hoc Tipikor yang telah menjalani masa jabatan pertama dan kedua setidak-tidaknya telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah teruji sehingga dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor pada periode masa jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang sama terhadap hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan dalam pertimbangannya bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon hakim ad hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan kembali hakim ad hoc Tipikor juga tidak boleh menyebabkan tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU 46/2009. Artinya, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor bagi hakim ad hoc yang telah menjabat untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan dari awal sebagai calon hakim ad hoc Tipikor bersama-sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.15] Menimbang bahwa dengan dibukanya peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang telah menjabat pada jabatan atau periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.14] di atas tidaklah bertentangan dengan sifat kesementaraan hakim ad hoc yang diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Pentingnya dibuka peluang bagi hakim ad hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang tidak membuka peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor untuk mencalonkan 82 kembali pada jabatan berikutnya tidak sejalan dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan termasuk dalam pengadilan Tipikor serta prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, dalam perkara a quo harus dimaknai “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah ternyata menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 83 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Sehingga Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 84 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 85 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi