PUU Tahun 2014

85/PUU-XII/2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .

Pemohon: Sutrisno dan H. Boyamin, kuasa kepada Arif Sahudi., S.H., M.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2014-09-03

Tanggal Putusan: 2015-03-24

UU Diuji: UU 17/2014

Majelis Hakim: ["Patrialis Akbar (K) Anwar Usman (A)", "Aswanto (A)", "Ery Satria Pamungkas (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 376 ayat (2)]] - [[Pasal 354 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 7]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Teks Putusan

# Putusan [[85/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang Majel... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[85/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Tidak Dapat Diterima - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-03-24 - **Significance**: Medium  **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[85/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[117/PUU-VII/2009]] - [[146/PUU-VII/2009]] - [[21/PUU-IX/2011]] - [[59/PUU-VI/2008]] - [[73/PUU-XII/2014]] - [[76/PUU-XII/2014]] - [[79/PUU-XII/2014]] - [[82/PUU-XII/2014]] ### Perkara yang Merujuk - [[35/PUU-XII/2014]] - [[35/PUU-XIV/2016]] - [[93/PUU-XIV/2016]] ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Sutrisno, S.T., M.M]] - **Pemohon 2**: [[H. Boyamin]] - **Pemohon 3**: [[Arif Sahudi, S.H., M.H]] - **Pemohon 4**: [[Imron Supomo, S.H]] - **Pemohon 5**: [[Rus Utarayono, S.H., M.H]] - **Pemohon 6**: [[Rohmat Mulyadi, S.Pd.I]] ## Timeline - **2014-09-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-03-24**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku anggota [[DPRD]] tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;” 5.3.. Bahwa mengenai pemilihan umu... - Menimbang bahwa [[Pasal 354 ayat (2)]] UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan [[DPRD]] berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain.. Anggota dari semua Parpol yang... - Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 376 ayat (2)]], ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Daerah]], dan Dew... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 376 ayat (2)]] - [[Pasal 354 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 7]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku anggota [[DPRD]] tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;” 5.3.. Bahwa mengenai pemilihan umu... - Menimbang bahwa [[Pasal 354 ayat (2)]] UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan [[DPRD]] berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain.. Anggota dari semua Parpol yang... - Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 376 ayat (2)]], ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Daerah]], dan Dew... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ##