PUU
Tahun 2026
84/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Pemohon: Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili oleh Yumnawati, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Umum dan Angga Priatna selaku Wakil Ketua II
Tanggal Putusan: 2026-04-29T13:54:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 84/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
I.
FORUM ASPIRASI INTELEKTUAL NUSANTARA (FAIN), yang
diwakili oleh:
1. Nama
: Yumnawati
Jabatan
: Ketua Umum
Alamat
: Jalan Tengiri Nomor 59, RT.001/RW.001, Desa
Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama
: Supriaman
Jabatan
: Wakil Ketua I
Alamat
: Kompleks Zaujati Resedence 6 Blok A Nomor 24
RT/RW, 002/019, Kel/Desa Saigon, Kec. Pontianak
Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
II. Nama
: Rizalul Akram, S.T., M.Kom.,
Pekerjaan
: Dosen PPPK
Alamat
: Jalan Syiah Kuala Lr.1 Berdan, RT/RW: 000/000,
Kelurahan Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa
Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari, 20, 21 dan 25 Maret 2026
memberi kuasa kepada Supriyadi, S.HI., M.H., Abdul Basit, S.H., M.H., Meidi Asri,
S.H., M.H., Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H., Husna Nuramalia F, S.H., Midun
Ahmad, S.H., M.H., Muhamad Arfan, S.H., M.H., dan Dicky Supermadi, S.H., M.H.,
2
kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat Law Firm
Supriyadi & Partners yang beralamat di Jalan RC Veteran Raya Gedung Business
Center Nomor 1i, Suite 412, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 18 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 25 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 82/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 84/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 25 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24
Maret 2026 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945
menyatakan:
Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau
badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2.
Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD Perubahan Ketiga UUD NRI
1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, yang
selengkapnya berbunyi:
Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
3
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3.
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4316)
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU Mahkamah
Konstitusi)” juga menegaskan hal yang sama, yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;”
4.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 (UU Kekuasaan Kehakiman),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;”
5.
Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) (PUU), berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (1) UU PUU
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4
Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagai
satu-satunya
lembaga
yang
berwenang
untuk
menguji
konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
6.
Bahwa dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025) menyatakan:
Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025
“Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.”
7.
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki
fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), yang
berarti menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI
1945 tidak bertentangan dengan komstitusi. Apabila terdapat UU yang
berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan
UUD NRI 1945 (unconstitutional), maka MK dapat menganulirnya.
8.
Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),
Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan penafsiran terhadap
ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diajukan agar selaras
dengan nilai-nilai konstitusi. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan
satu-satunya penafsiran yang memiliki kekuatan hukum (the sole
interpreter of the constitution). Dengan demikian, terhadap pasal-pasal
yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi dapat dimohonkan
penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
9.
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil
terhadap pasal-pasal berikut:
Pasal 34 UU ASN
(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
diutamakan diisi dari PNS.
(2) Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi
dari PPPK.
Pasal 52 ayat (3) huruf c UU ASN
Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN
dilakukan apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
5
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
meninggal dunia; c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau
berakhirnya masa perjanjian kerja;
Pasal 34 ayat (1) dan (2), dan Pasal 52 ayat (3) hurf c UU ASN secara
Bersama-sama disebut sebagai Pasal-Pasal Yang Diajukan karena
bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yakni:
Pasal 28D UUD NRI 1945
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
Pasal 27 UUD NRI 1945
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
10.
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan pengujian UU ASN,
khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2), dan pasal 52 ayat (3) huruf
c UU No. 20 Tahun 2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3), Pasal
27 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka
dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan
mengadili Permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat.
A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD NRI 1945 yang Dijadikan
Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda
11.
Bahwa penting untuk para Pemohon sampaikan, saat Permohonan ini
diajukan, setidaknya telah ada 8 (delapan) permohonan judicial review
terhadap UU ASN ke Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus oleh
Mahkamah Konstitusi, yakni:
a. Permohonan Nomor Perkara: 268/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh
Pemohon: Evy Susanti, S.H., M.H. (Pemohon I), dr. Ria Merryanti A.P.,
M.H. (Pemohon II), Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
6
M.H.MIL (Pemohon III) dan dr Hapsari Indrawati, Sp.KN(K) (Pemohon
IV) yang telah diputus dengan Amar Putusan: Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
b. Permohonan dengan Nomor Perkara: 223/PUU-XXIII/2025 yang
diajukan oleh Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, dengan
Putusan: (1) menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat
diterima dan (2) menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.
c.
Permohonan dengan Nomor Perkara: 121/PUU-XXII/2024 dengan
Para Pemohon: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati
selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku
Bendahara Pengurus Yayasan Perludem (Pemohon I); Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dalam hal ini
diwakili oleh Herman N. Suparman selaku Direktur Eksekutif
(Pemohon II); dan Indonesia Corruption Watch, yang dalam hal ini
diwakili oleh Agus Sunaryanto selaku Koordinator Badan Pekerja
(Pemohon III). Dengan putusan akhir yang Amar Putusan: Dalam
Provisi Menolak permohonan Provisi para Pemohon; Dalam Pokok
Permohonan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
Sebagian.
d. Permohonan dengan Nomor Perkara: 165/PUU-XXIII/2025 yang
diajukan oleh Pemohon: SRI DARMANTO yang sudah diputus dengan
Amar Putusan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
e. Permohonan dengan Nomor Perkara: 36/PUU-XXIII/2025 yang
diajukan oleh Pemohon: Lucky Permana, M.Si. dengan Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
f.
Permohonan dengan Nomor Perkara: 12/PUU-XXIII/2025 yang
diajukan oleh Pemohon: ERWIN FEBRIANSYAH yang sudah diputus
dengan Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.
g. Permohonan dengan Nomor Perkara: 159/PUU-XXII/2024 yang
diajukan oleh Pemohon: Hanter Oriko Siregar, S.H. dengan Amar
Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
7
h. Permohonan dengan Nomor Perkara: 119/PUU-XXII/2024 yang
diajukan oleh Pemohon: Dhisky, S.S., M.Pd., M.Si. dengan Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
12.
Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi dapat
kembali menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang
sebelumnya telah diuji dengan perbedaan pada materi muatan, ayat,
dan/atau bagian dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang
dijadikan dasar pengujian diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72
PMK 7/2025 yang berbunyi:
Pasal 60 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang
berbeda.
13.
Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, Permohonan Pemohon
dengan 8 (delapan) permohonan judicial review tersebut di atas memiliki
perbedaan yang cukup signifikan, lebih lengkap Pemohon jelaskan dalam
tabel di bawah, sebagai berikut:
No.
Perkara Lain
Perkara A quo (Perkara
Nomor 84/PUU-
XXIV/2026)
Letak
Perbedaan
1.
Perkara
No.
119/PUU-XXII/2024
Pasal
yang
diuji:
Pasal 66;
Batu uji: Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal
28D ayat (2).
Pasal yang diuji: Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 52 ayat (3) huruf c
Batu uji:
Pasal 28D ayat (1), (2), dan
(3), Pasal 27 ayat (1), serta
Pasal 28I ayat (2)
Perbedaan
terletak
pada
norma
(pasal)
yang
diuji,
sehingga
tidak
memenuhi unsur
ne bis in idem.
2. Perkara
No.
121/PUU-XXII/2024
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan objek
norma yang diuji,
8
Pasal
yang
diuji:
Pasal 26 ayat (2)
huruf d dan Pasal 70
ayat (3).
Batu uji: Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28D
ayat (3).
sehingga tidak ne
bis in idem.
3. Perkara
No.
159/PUU-XXII/2024
Pasal
yang
diuji:
Pasal 37 UU ASN dan
Pasal 35 ayat (1) UU
No. 13 Tahun 2003;
Batu uji: Pasal 27
ayat (1) dan (2); Pasal
28C ayat (1); Pasal
28D ayat (1) dan (2);
Pasal 28H ayat (2);
dan Pasal 28I ayat
(2).
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan norma
yang
diuji,
sehingga tidak ne
bis in idem.
4. Perkara
No.
165/PUU-XXIII/2025
Pasal
yang
diuji:
Pasal 55 huruf a;
Batu uji: Pasal 27
ayat (1), Pasal 28C
ayat (2), dan Pasal
28D ayat (1).
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan norma
yang
diuji,
sehingga tidak ne
bis in idem.
5. Perkara No. 36/PUU-
XXIII/2025
Pasal
yang
diuji:
Pasal 52 ayat (3)
huruf i dan ayat (4);
Batu uji: Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), (2), dan (3);
Sama dengan perkara a
quo
Meskipun terdapat
kesamaan
pada
Pasal 52 ayat (3),
namun huruf yang
diuji
berbeda
(huruf
c
dalam
perkara a quo dan
huruf
i
dalam
perkara ini), serta
terdapat
tambahan
pengujian ayat (4),
sehingga tidak ne
bis in idem.
6. Perkara
No.
223/PUU-XXIII/2025
Pasal
yang
diuji:
Pasal 19 ayat (2)
huruf b, ayat (3), dan
ayat (4);
Batu uji: Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal
28C ayat (2).
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan norma
yang
diuji,
sehingga tidak ne
bis in idem.
7. Perkara No. 12/PUU-
XXIII/2025
Pasal
yang
diuji:
Ketentuan batas usia
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan objek
pengujian
(tidak
spesifik
pada
norma
yang
9
CPNS dalam UU ASN
(tanpa
menyebut
pasal tertentu);
Batu uji: Pasal 28D
ayat (1), (2), (3), dan
(4); serta Pasal 28I
ayat (1) s.d. (5).
sama), sehingga
tidak ne bis in
idem.
8. Perkara
No.
268/PUU-XXIII/2025
Pasal
yang
diuji:
Pasal 19 ayat (2)
huruf b, ayat (3), dan
ayat (4);
Batu uji: Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28D
ayat (3).
Sama dengan perkara a
quo
Perbedaan norma
yang
diuji,
sehingga tidak ne
bis in idem.
Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara Permohonan a quo dengan 8 (delapan)
permohonan lainnya. Perbedaan tersebut secara nyata terletak pada
norma (pasal) yang diuji dalam masing-masing perkara, sehingga objek
pengujian konstitusionalnya tidaklah sama.
Khusus terhadap Perkara Nomor 36/PUU-XXIII/2025, meskipun terdapat
kesamaan pada Pasal 52 ayat (3), namun norma yang diuji tetap berbeda,
karena Permohonan a quo menguji Pasal 52 ayat (3) huruf c, sedangkan
perkara tersebut menguji Pasal 52 ayat (3) huruf i serta ayat (4). Dengan
demikian, tidak terdapat kesamaan objek pengujian secara substansial.
Oleh karena itu, Permohonan a quo tidak memenuhi unsur ne bis in idem,
sehingga tetap memiliki kedudukan untuk diperiksa dan diputus oleh
Mahkamah Konstitusi.
14.
Bahwa Permohonan a quo tidak hanya berbeda secara normatif, tetapi
juga menghadirkan konstruksi argumentasi baru yang menempatkan
norma a quo dalam perspektif pelanggaran sistem merit dan diskriminasi
struktural yang sebelumnya belum diuji secara komprehensif oleh
Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan a quo merupakan
permohonan pengujian materiil UU ASN yang diajukan dengan
menggunakan batu uji konstitusional serta alasan-alasan permohonan
yang berbeda dari 8 (delapan) permohonan sebelumnya yang pernah
diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Permohonan a quo
tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang bersifat ne bis in
10
idem. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 72 PMK 7/2025 yang pada
pokoknya memberikan pengecualian terhadap pengujian kembali suatu
norma Undang-Undang sepanjang diajukan dengan batu uji konstitusional
yang berbeda atau dengan alasan permohonan yang berbeda. Dengan
demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan konstitusional
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1.
Bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu
Para Pemohon perlu menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon guna menunjukkan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
2.
Bahwa Permohonan ini tidak diajukan oleh pihak yang bersifat hipotetik,
melainkan oleh subjek hukum yang secara langsung berada dalam rezim
norma a quo dan mengalami pembatasan hak konstitusional.
3.
Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
(UU MK) juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor
7 Tahun 2025 menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan
permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
Pasal 51 ayat (1) UU MK
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a) Perorangan warga negara Indonesia;
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c) Badan hukum publik atau privat; atau
d) Lembaga negara.
Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu), yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
11
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c.
Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
4.
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dimaksud
dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
5.
Bahwa kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang
kualifikasi pemohon atau pihak yang dapat dikatakan telah mengalami
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yakni:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah
dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6.
Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), para
Pemohon jelaskan sebagai berikut:
B.1. Alasan dan Kepentingan Hukum Pemohon I
7.
Bahwa Pemohon I adalah Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN), yaitu
perkumpulan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor
150 tanggal 13 Januari 2026 [vide Bukti P-1] dan telah memperoleh
pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0000367.AH.01.07 Tahun 2026 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 15 Januari 2026 [vide Bukti
P-2].
12
8.
Bahwa Pemohon I merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk dosen dan
tenaga kependidikan, yang secara langsung terdampak oleh kebijakan dan
pengaturan dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
9.
Bahwa Pemohon I bukan sekadar organisasi formal, melainkan merupakan
hasil dari proses perjuangan kolektif yang berawal dari pembentukan Forum
PPPK Dosen dan Tendik Indonesia (FOPDITI) pada bulan Juli 2025, dan
selanjutnya bertransformasi menjadi Forum Aspirasi Intelektual Nusantara
(FAIN) sebagai badan hukum.
10. Bahwa sejak awal pembentukannya, Pemohon I secara aktif telah melakukan
berbagai upaya advokasi [Bukti P-7], antara lain:
a. Konsolidasi nasional “ASN PPPK Menggugat” pada tanggal 29 Agustus
2025;
b. Audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) tanggal 9 Oktober 2025;
c. Penyampaian aspirasi kepada DPR RI melalui BAM DPR tanggal 26
Desember 2025; dan
d. Konsolidasi nasional lintas 16 (enam belas) aliansi PPPK tanggal 30
Januari-1 Februari 2026.
Bahwa seluruh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PPPK
bersifat nyata, sistemik, dan secara langsung dialami oleh anggota Pemohon,
serta bahwa Pemohon telah menempuh upaya non-litigasi sehingga
permohonan a quo merupakan upaya konstitusional terakhir (ultimum
remedium).
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I sebagaimana tertuang dalam Anggaran
Dasar [vide Bukti P-1] adalah memperjuangkan hak, kepastian karier, serta
kesejahteraan PPPK, Dosen dan Tendik melalui advokasi berbasis data, riset
kebijakan, dan dialog konstruktif pemangku kebijakan serta mendorong
penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I yang tertuang di Pasal 5 Anggaran
Dasar yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-1];
13
Dengan demikian tujuan Pemohon I adalah memperjuangkan hak, kepastian
karier, dan kesejahteraan PPPK serta mendorong penerapan sistem merit
dalam manajemen ASN.
13. Bahwa keberlakuan norma a quo secara nyata menghambat fungsi organisasi
Pemohon dalam memperjuangkan hak anggota, karena anggota Pemohon
berada dalam kondisi ketidakpastian status dan keterbatasan karier akibat
norma tersebut.
14. Bahwa akibat berlakunya norma a quo, Pemohon I sebagai organisasi
mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya pelaksanaan tujuan
organisasi serta tidak efektifnya fungsi advokasi yang dijalankan.
15. Bahwa dengan demikian, terdapat keterkaitan yang langsung dan erat antara
tujuan organisasi Pemohon I dengan norma yang diuji dalam permohonan a
quo, sehingga Pemohon I memiliki kepentingan konstitusional terhadap
berlakunya norma tersebut.
16. Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ASN yang pada pokoknya mengatur pembatasan akses PPPK dalam
pengisian jabatan ASN serta pemberhentian ASN tidak atas permintaan
sendiri, termasuk karena berakhirnya masa perjanjian kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c.
1. Perkumpulan mempunyai maksud yaitu Menjadi wadah kolaboratif dan
inovatif bagi PPPK Dosen dan Tendik Indonesia dalam memperjuangkan
keadilan, menguatkan profesionalisme, serta melahirkan ekosistem
pendidikan tinggi yang berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Perkumpulan mempunyai tujuan sebagai berikut:
Memperjuangkan hak, kepastian karier, dan kesejahteraan PPPK Dosen
dan Tendik melalui advokasi berbasis data, riset kebijakan, dan dialog
konstruktif dengan pemangku kepentingan;
Mendorong peningkatan kapasitas akademik, manajerial, dan
kompetensi teknis anggota melalui program pelatihan, sertifikasi,
serta pengembangan digital learning dan knowledge sharing;
Membangun jaringan sinergis antara dosen, tendik, pemerintah,
industri, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi pendidikan, riset,
serta layanan administrasi yang modern dan adaptif;
Mengembangkan platform digital forum sebagai pusat informasi,
aspirasi, advokasi, dan kolaborasi berbasis teknologi, sehingga
mendukung transformasi pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0
dan society 5.0;
Menumbuhkan rasa persatuan, gotong royong, serta solidaritas
antaranggota dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan,
dan integritas;
14
17. Bahwa pembedaan perlakuan antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil dalam
norma a quo tidak didasarkan pada kualifikasi objektif, rasional, dan
proporsional, melainkan semata-mata pada status kepegawaian, sehingga
secara konstitusional merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas
kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak atas kesempatan
yang sama dalam memperoleh jabatan publik, sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Bahwa ketentuan tersebut secara nyata berdampak langsung terhadap
anggota Pemohon I sebagai PPPK, yang mengalami keterbatasan dalam
pengembangan karier serta ketidakpastian keberlanjutan status kepegawaian.
19. Bahwa keberlakuan norma a quo tidak hanya berdampak terhadap anggota
Pemohon, tetapi juga secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional
bagi Pemohon I sebagai organisasi, yaitu:
a. Terhambatnya pelaksanaan tujuan organisasi dalam memperjuangkan
hak, kepastian karier, dan kesejahteraan PPPK;
b. Tidak efektifnya fungsi advokasi organisasi karena anggota Pemohon
berada dalam kondisi ketidakpastian status dan keterbatasan karier akibat
norma a quo;
c. Terganggunya program-program organisasi yang berkaitan dengan
pengembangan kapasitas, karier, dan profesionalitas anggota;
d. Berkurangnya kepastian dalam keberlanjutan keanggotaan akibat potensi
berakhirnya status PPPK anggota secara langsung karena berakhirnya
masa perjanjian kerja, ketentuan mengenai berakhirnya masa perjanjian
kerja PPPK secara langsung berdampak pada anggota Pemohon,
sehingga berdampak pula terhadap eksistensi dan keberlangsungan
perjuangan organisasi.
20. Bahwa kerugian tersebut bersifat nyata dan/atau setidak-tidaknya potensial
menurut penalaran yang wajar, serta sedang berlangsung (ongoing harm),
mengingat norma a quo secara terus-menerus mempengaruhi kedudukan dan
keberlanjutan status anggota Pemohon dalam sistem ASN.
21. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I memiliki
hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dengan berlakunya norma
a quo, di mana hambatan dalam pelaksanaan tujuan organisasi serta
terganggunya fungsi advokasi Pemohon secara langsung bersumber dari
15
pembatasan dan ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang ASN.
22. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I berpotensi untuk
dihilangkan atau setidak-tidaknya diminimalisir, khususnya dalam hal
efektivitas perjuangan organisasi, kepastian status anggota, serta penerapan
sistem merit dalam manajemen ASN.
23. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan actio popularis, melainkan
didasarkan pada kerugian konstitusional nyata yang dialami oleh Pemohon I
melalui anggota-anggotanya yang secara langsung terdampak oleh norma a
quo.
24. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1)
Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian FAIN, pengurus berwenang mewakili
perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahwa selanjutnya,
Ketua bersama dengan seorang anggota pengurus berwenang mewakili untuk
dan atas nama Pemohon I.
25. Bahwa semula Pemohon I dalam perkara a quo diwakili oleh Ketua;
Yumnawati, bersama dengan anggota pengurus Wakil Ketua II; Angga
Prayitna, sesuai Anggaran Dasar tersebut. Sebagaimana nasihat Majelis
Hakim
dalam
sidang
pendahuluan
tanggal
6
Maret
2026
untuk
penyempurnaan legal standing Pemohon I, maka Pemohon I diwakili oleh
Ketua; Yumnawati, bersama dengan anggota pengurus Wakil Ketua I;
Supriaman.
26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah mengakui bahwa
organisasi berbadan hukum dapat bertindak sebagai Pemohon dalam
pengujian Undang-Undang sepanjang terdapat keterkaitan antara tujuan
organisasi dengan norma yang diuji serta adanya kerugian konstitusional,
sebagaimana antara lain ditegaskan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005,
Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
27. Bahwa dengan demikian, Pemohon I memenuhi seluruh persyaratan
kedudukan hukum (legal standing), yaitu:
a.
Memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD
1945;
16
b.
Hak dan/atau kewenangan tersebut telah dirugikan oleh berlakunya
norma a quo;
c.
Kerugian tersebut bersifat spesifik, nyata, dan/atau setidak-tidaknya
potensial menurut penalaran yang wajar;
d.
Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
norma yang diuji; serta
e.
Terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila
permohonan ini dikabulkan.
28. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah mengakui bahwa
organisasi berbadan hukum dapat bertindak sebagai Pemohon dalam
pengujian Undang-Undang, sepanjang dapat membuktikan adanya keterkaitan
antara tujuan organisasi dengan norma yang diuji serta mengalami atau
berpotensi mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana antara lain
ditegaskan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020.
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi
syarat sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, serta memenuhi syarat kerugian
konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.
30. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi,
sehingga tidak terdapat alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
B.2. Alasan dan Kepentingan Hukum Pemohon II
31. Bahwa penting untuk dijelaskan, terdapat penambahan Pemohon II dalam
Perbaikan permohonan a quo merupakan bagian dari penyempurnaan
permohonan sebagaimana nasihat Majelis Hakim dalam sidang pendahuluan,
dan tidak mengubah pokok permohonan, melainkan untuk memperjelas dan
memperkuat dalil kerugian konstitusional yang diajukan dalam perkara a quo.
32. Bahwa selanjutnya, Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang saat ini
telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
yang secara konstitusional merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara
17
(ASN), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan
Pemohon II sebagai PPPK [Bukti P-8], yang oleh karenanya Pemohon II
secara langsung memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan secara setara
dan adil dalam sistem kepegawaian ASN.
33. Bahwa sebagai warga negara dan bagian dari ASN, Pemohon II memiliki hak
konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan
kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 28D ayat (1) mengenai
jaminan kepastian hukum yang adil; Pasal 28D ayat (2) mengenai hak
pelakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; Pasal 28D ayat (3)
mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
serta Pasal 28I ayat (2) mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif, yang
dalam perkara a quo telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh keberlakuan
norma a quo.
34. Bahwa pembedaan perlakuan antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil dalam
norma a quo tidak didasarkan pada kualifikasi objektif, rasional, dan
proporsional, melainkan semata-mata pada status kepegawaian, sehingga
secara konstitusional merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas
kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak atas kesempatan
yang sama dalam memperoleh jabatan publik, sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
35. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3)
huruf c Undang-Undang ASN (norma a quo) secara nyata menimbulkan
ketidakpastian hukum yang serius, ketidaksetaraan, serta perlakuan
diskriminatif terhadap Pemohon II sebagai PPPK, khususnya karena adanya
ketentuan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri akibat berakhirnya
masa perjanjian kerja, yang secara langsung menempatkan Pemohon II dalam
kondisi ketidakpastian keberlanjutan status kepegawaiannya sebagai ASN.
36. Bahwa Pemohon II sebagai PPPK yang saat ini aktif, secara nyata telah
dan/atau
sedang
mengalami
kondisi
ketidakpastian
hukum
terkait
keberlanjutan hubungan kerja sebagai ASN, yang berdampak langsung pada
kedudukan dan pengembangan karier Pemohon II, antara lain:
a.
Keterbatasan dalam mengakses jabatan tertentu dalam struktur ASN
yang secara faktual lebih terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
18
b.
Terhambatnya pengembangan karier, termasuk dalam hal promosi dan
mobilitas jabatan;
c.
Tidak diperolehnya pengakuan yang setara atas kompetensi, kualifikasi,
dan kinerja yang dimiliki Pemohon II;
d.
Terbatasnya akses terhadap hak-hak yang melekat pada jabatan tertentu,
termasuk aspek kesejahteraan;
e.
Adanya kondisi ketidakpastian yang sedang berlangsung (ongoing harm)
terkait keberlanjutan status kepegawaian Pemohon II sebagai PPPK,
yang sewaktu-waktu dapat berakhir semata-mata karena berakhirnya
masa perjanjian kerja tanpa jaminan perpanjangan berbasis evaluasi
kinerja yang objektif.
37. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon II tersebut bukanlah bersifat insidental,
melainkan merupakan akibat langsung dari keberlakuan norma a quo yang
secara nyata membedakan perlakuan antara PPPK dan PNS, yang tidak
sepenuhnya didasarkan pada alasan objektif, rasional, dan proporsional,
sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon II yang
bertentangan
dengan
prinsip
persamaan
di
hadapan
hukum
dan
pemerintahan.
38. Bahwa selain kerugian aktual sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon II juga
secara rasional dan beralasan kuat berpotensi mengalami kerugian
konstitusional (potential loss), yaitu:
a.
Kehilangan kesempatan yang setara untuk mengikuti dan/atau
menduduki jabatan tertentu dalam struktur ASN;
b.
Terhambatnya jenjang karier secara berkelanjutan;
c.
Terbatasnya akses terhadap peningkatan kesejahteraan yang berkaitan
dengan jabatan;
d.
Terus berlanjutnya perlakuan tidak setara dalam sistem birokrasi ASN;
e.
Potensi kehilangan status sebagai ASN secara langsung akibat
diberhentikan semata-mata karena berakhirnya masa perjanjian kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, tanpa adanya
jaminan perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dan
transparan.
39. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami dan/atau berpotensi dialami oleh
Pemohon II tersebut memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang
19
jelas dan langsung dengan berlakunya norma a quo, di mana seluruh bentuk
pembatasan, ketidaksetaraan, serta ancaman berakhirnya hubungan kerja
Pemohon II sebagai PPPK bukan merupakan akibat dari kebijakan
administratif semata, melainkan secara langsung bersumber dari rumusan
norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-
Undang ASN.
40. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II berpotensi untuk
dihilangkan atau setidak-tidaknya diminimalisir, khususnya dalam hal
terjaminnya kepastian hukum atas keberlanjutan status kepegawaian,
perlakuan yang setara dalam sistem ASN, serta kesempatan yang sama dalam
pengembangan karier berdasarkan prinsip merit dan evaluasi kinerja yang
objektif.
41. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon II telah diupayakan
penyelesaiannya melalui berbagai jalur non-yudisial, baik melalui cabang
kekuasaan eksekutif maupun legislatif, namun tidak menghasilkan perubahan
terhadap norma yang diuji, sehingga pengujian Undang-Undang ke Mahkamah
Konstitusi merupakan upaya terakhir (last resort).
42. Bahwa dengan demikian, Pemohon II memenuhi seluruh persyaratan
kedudukan hukum (legal standing), yaitu:
a.
Memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945;
b.
Hak tersebut telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma
a quo;
c.
Kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, dan/atau setidak-tidaknya
potensial menurut penalaran yang wajar, yang secara nyata dialami
dan/atau sedang berlangsung (ongoing harm) pada diri Pemohon II;
d.
Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara
kerugian dan norma yang diuji; serta
e.
Terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila
permohonan ini dikabulkan.
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki hubungan
langsung dengan norma yang diuji, mengalami kerugian konstitusional yang
nyata dan relevan, serta memiliki keterkaitan yang erat antara tujuan,
kepentingan, dan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma
20
a quo, sehingga permohonan ini tidak dapat dipandang sebagai actio
popularis, melainkan sebagai upaya konstitusional yang sah untuk melindungi
dan memulihkan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
C. POKOK PERMOHONAN
C.1. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial diutamakan diisi dari PNS
(Pasal 34 ayat 1) bertentangan dengan UUD 1945
1.
Bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah mengenai apakah
frasa “diutamakan” diisi oleh PNS dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, karena menimbulkan perlakuan yang tidak
setara, tidak berbasis sistem merit, serta tidak memiliki dasar rasional terhadap
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari
Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga secara langsung menghilangkan
kesempatan konstitusional para Pemohon untuk memperoleh jabatan
pemerintahan secara adil dan setara.
2.
Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjamin prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di
hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta larangan diskriminasi.
Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (2) menjamin hak untuk bekerja dan
memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, dan Pasal 28I ayat
(2) secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi.
3.
Bahwa oleh karena itu, setiap kebijakan kepegawaian negara, termasuk
pengisian jabatan ASN, harus didasarkan pada prinsip objektivitas,
kesetaraan, dan rasionalitas, serta tidak boleh semata-mata mendasarkan
perbedaan perlakuan pada status administratif yang tidak relevan dengan
tujuan jabatan.
4.
Bahwa norma a quo yang menggunakan frasa “diutamakan” dalam pengisian
jabatan ASN berpotensi menimbulkan penafsiran yang tidak sepenuhnya
sejalan dengan prinsip sistem merit, apabila dimaknai sebagai pemberian
prioritas berdasarkan status kepegawaian semata tanpa mempertimbangkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
21
5.
Bahwa Inkonsistensi Normatif dalam UU ASN, Undang-Undang ASN secara
tegas mendefinisikan ASN sebagai satu profesi yang terdiri dari PNS dan
PPPK yang sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan, serta menegaskan
penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pasal 1 ayat (15) yang
berbunyi “Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN
sesuai dengan prinsip meritokrasi”. Namun demikian, Pasal 34 ayat (1) yang
menyatakan bahwa jabatan manajerial dan nonmanajerial “diutamakan” diisi
oleh PNS justru menciptakan preferensi berbasis status administratif.
Hal tersebut juga bertentangan dengan asas Non diskriminasi dan keadilan
serta kesetaraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU ASN
menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus
berlandaskan pada asas-asas fundamental, yaitu: j. nondiskriminatif; dan l.
keadilan serta kesetaraan
6.
Bahwa kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi internal dalam UU ASN,
karena pada satu sisi mengakui kesatuan profesi ASN dan sistem merit, tetapi
pada sisi lain memberikan keistimewaan kepada PNS.
7.
Bahwa menurut doktrin pembentukan peraturan perUndang-Undangan,
sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, suatu norma harus
disusun secara konsisten dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian,
kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa norma a quo tidak memiliki
rasionalitas legislasi yang utuh (irrational law) dan bertentangan dengan
prinsip negara hukum.
8.
Bahwa frasa “diutamakan” dalam norma a quo tidak hanya menimbulkan
persoalan inkonsistensi normatif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
tetapi secara substantif juga menciptakan pembedaan perlakuan antara
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dalam pengisian jabatan ASN. Bahwa pembedaan tersebut tidak
didasarkan pada parameter objektif seperti kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
yang merupakan esensi sistem merit melainkan semata-mata pada status
administratif, sehingga mengakibatkan perlakuan yang tidak setara terhadap
subjek hukum yang berada dalam kondisi yang sama sebagai bagian dari
Aparatur Sipil Negara.
9.
Bahwa menurut Bagir Manan, setiap pembedaan perlakuan hanya dapat
dibenarkan apabila memiliki dasar yang rasional dan proporsional. Namun
22
dalam norma a quo, tidak terdapat hubungan rasional antara status PNS
dengan kelayakan dalam menduduki jabatan, sehingga preferensi tersebut
bersifat diskriminatif.
10. Bahwa dengan demikian, norma a quo telah menyimpang dari prinsip
persamaan di hadapan hukum (equality before the law), karena memberikan
keistimewaan kepada PNS tanpa dasar konstitusional yang sah, sementara
PPPK yang berada dalam kondisi setara justru ditempatkan pada posisi yang
tidak menguntungkan.
11. Bahwa hingga saat ini, tidak terdapat justifikasi konstitusional yang dapat
menjelaskan mengapa status Pegawai Negeri Sipil harus diutamakan dalam
pengisian jabatan ASN, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang setara justru
dikesampingkan, sehingga norma a quo bersifat sewenang-wenang (arbitrary)
dan tidak memenuhi standar rasionalitas dalam pembentukan Undang-
Undang.
12. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengenai hak atas
perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, bertentangan dengan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945 mengenai larangan diskriminasi.
13. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di
dalam hukum dan pemerintahan, yang dalam doktrin hukum tata negara
dimaknai tidak hanya sebagai equality before the law, tetapi juga sebagai
equality of opportunity dalam akses terhadap jabatan publik. Prinsip ini
mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap akses tersebut harus
didasarkan pada kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional.
14. Bahwa norma a quo yang menggunakan frasa “diutamakan” bagi Pegawai
Negeri Sipil dalam pengisian jabatan ASN secara inheren menciptakan
diferensiasi perlakuan yang tidak berbasis pada merit (kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja), melainkan semata-mata pada status administratif kepegawaian,
sehingga bertentangan dengan esensi persamaan kedudukan tersebut.
15. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian
hukum yang adil, yang dalam konteks ini mengandung kewajiban bagi
23
pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan norma yang tidak diskriminatif
dan tidak memberikan keistimewaan tanpa dasar rasional. Namun demikian,
norma a quo justru menginstitusionalisasikan preferensi normatif terhadap
PNS tanpa justifikasi konstitusional yang memadai, sehingga menciptakan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi PPPK.
16. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja serta
memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang dalam
konteks ASN harus dimaknai sebagai jaminan atas kesempatan yang setara
dalam pengembangan karier dan akses jabatan. Namun norma a quo secara
nyata membatasi ruang tersebut bagi PPPK.
17. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas melarang segala bentuk
perlakuan diskriminatif, sehingga pembedaan berbasis status administratif
tanpa dasar objektif dalam norma a quo merupakan bentuk diskriminasi
konstitusional.
18. Bahwa oleh karena itu, frasa “diutamakan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang ASN perlu dimaknai secara konstitusional sebagai pengutamaan yang
tetap berada dalam kerangka sistem merit, yaitu berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja, sehingga tidak membatasi kesempatan PPPK secara
tidak proporsional.
19. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh
melegitimasi ketidakadilan. Dalam konteks ini, frasa norma a quo secara
sistemik menciptakan struktur birokrasi yang menempatkan PPPK dalam
posisi subordinatif, yang pada akhirnya berdampak pada pembatasan akses
terhadap jabatan secara tidak adil, serta mengesampingkan sistem merit.
20. Bahwa dengan demikian, permasalahan konstitusional dalam norma a quo
bukan terletak pada keberadaan norma secara keseluruahan, melainkan frasa
“diutamakan” pada norma a quo menimbulkan penafsiran norma yang tidak
sejalan dengan prinsip kesetaraan, kepastian hukum yang adil, dan sistem
merit sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
21. Bahwa PNS dan PPPK merupakan bagian dari ASN yang sama-sama
menjalankan fungsi pemerintahan, memiliki standar kompetensi, serta beban
kerja yang setara. Namun, norma a quo memberikan preferensi kepada PNS
semata-mata berdasarkan status administratif. Bahwa menurut doktrin yang
dikemukakan oleh Bagir Manan, setiap pembedaan perlakuan hanya dapat
24
dibenarkan apabila memiliki dasar rasional dan proporsional. Dalam perkara
a quo, tidak terdapat hubungan rasional antara status PNS dengan kualitas
pelaksanaan jabatan, sehingga pembedaan tersebut bersifat diskriminatif.
22. Bahwa frasa a quo juga tidak dapat dibenarkan sebagai affirmative action,
karena tidak dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan, melainkan justru
menciptakan preferensi struktural yang merugikan PPPK tanpa dasar objektif.
23. Bahwa hal ini sejalan dengan Naskah Akademik UU ASN yang menyatakan
bahwa perbedaan PNS dan PPPK tidak didasarkan pada sifat pekerjaan dan
berpotensi melanggar asas keadilan dan kesetaraan.
24. Bahwa frasa a quo Penyimpangan terhadap Sistem Merit, sistem merit
merupakan prinsip fundamental dalam manajemen ASN yang mengharuskan
pengisian jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Namun, frasa “diutamakan” dalam norma a quo telah menggeser sistem merit
menjadi preferensi administratif berbasis status.
25. Bahwa menurut Eko Prasojo, sistem merit bertujuan menempatkan individu
dalam jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan status administratif.
Dengan demikian, frasa a quo secara langsung menegasikan sistem merit
yang justru diwajibkan oleh UU ASN itu sendiri, sehingga menimbulkan cacat
normatif yang bersifat mendasar apabila frasa a quo dimaknai prioritas absolut
tanpa sistem merit.
26. Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit yang lebih optimal dan terukur,
pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi bersama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
telah melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem merit. Evaluasi tersebut
menghasilkan indeks sistem merit yang kemudian dijadikan sebagai salah satu
indikator dalam penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi
pemerintah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Aparatur
Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah, yang
mengatur 8 (delapan) aspek penilaian, yaitu perencanaan kebutuhan,
pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja,
penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem
informasi.
25
27. Dampak Konstitusional dan Sosiologis Bahwa penerapan frasa a quo secara
nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon berupa:
Tertutupnya akses jabatan manajerial dan non manajerial secara adil;
Ketidakpastian dalam pengembangan karier;
Perlakuan tidak setara dalam sistem ASN.
28. Bahwa secara sosiologis, frasa tersebut juga menimbulkan stigma PPPK
sebagai ASN kelas kedua, melemahkan integrasi ASN sebagai satu profesi,
serta menurunkan profesionalitas birokrasi.
29. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara
frasa a quo dan kerugian konstitusional para Pemohon, yaitu penggunaan
frasa “diutamakan” dalam pengisian jabatan ASN secara langsung menutup
atau setidak-tidaknya mengurangi kesempatan PPPK untuk mengakses
jabatan, yang berujung pada hilangnya hak atas kesempatan yang sama
dalam pemerintahan serta perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja.
30. Bahwa lebih lanjut, penggunaan frasa “diutamakan” dalam norma a quo secara
nyata telah menciptakan preferensi struktural berbasis status kepegawaian
yang tidak memiliki dasar rasional dan objektif, sehingga berakibat pada
perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
31. Bahwa frasa a quo dalam perspektif Naskah Akademik RUU ASN halaman 31
[Bukti P-9], mengatakan Ketidakjelasan dasar pembagian manajemen
kepegawaian ke dalam manajeman PNS dan PPPK, selanjutnya membawa
implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada di
dalam sistem PPPK, yaitu:
Sistem PPPK tidak mengenal kenaikan pangkat, pengembangan karier,
atau promosi. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat seumur hidupnya
dikontrak untuk pangkat dan pekerjaan yang sama. Karena pangkat dan
pekerjaan ini pada akhirnya akan terkait dengan tunjangan dan gaji, maka
orang tersebut dapat memperoleh tunjangan dan gaji yang sama (tanpa
peningkatan) seumur hidupnya! Lebih dari itu, sebaik apa pun seorang
pegawai PPPK bekerja, hal itu tidak akan mempengaruhi karier dan
kenaikan pangkatnya, karena memang PPPK tidak berhak atas kenaikan
pangkat, pengembangan karier, dan promosi. Dengan demikian, sistem
merit yang merupakan tulang punggung pengelolaan ASN, tidak berlaku
bagi pegawai PPPK.
32. Bahwa hal tersebut sejalan sebuah kesimpulan Naskah Akademik RUU ASN
halaman 57 [Vide Bukti P-9], sebagai berikut:
26
Perbedaan PNS dan PPPK yang tidak didasarkan pada sifat dan jenis
pekerjaan telah melanggar asas keterpaduan yang mengamanatkan
dibuatnya pengelolaan pegawai ASN yang terpadu secara nasional.
Perbedaan PNS dan PPPK telah melahirkan perbedaan hak yang
melanggar asas keadilan dan kesetaraan. Hak yang akan diperoleh oleh
seorang pegawai PNS tidak bisa diperoleh oleh sejawatnya yang
berstatus PPPK. Kesempatan dan hak tersebut adalah kesempatan dan
hak
untuk
berkompetisi
menjadi
pejabat
pimpinan
tinggi,
pengembangan karier, kenaikan pangkat, promosi, dan pensiun.
Perbedaan
status
kepegawaian
tersebut
bukan
karena
sifat
pekerjaannya tetapi semata-mata karena negara menginginkannya
berbeda.
33. Bahwa Dengan demikian, frasa a quo tidak hanya bertentangan dengan UUD
1945, tetapi juga bertentangan dengan original intent pembentuk Undang-
Undang sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademik tersebut diatas.
34. Bahwa dalam perspektif negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Bagir
Manan, setiap pembedaan perlakuan harus didasarkan pada alasan yang
rasional dan proporsional. Namun dalam perkara a quo, tidak terdapat
hubungan yang rasional antara status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan
kualitas atau kelayakan dalam menduduki jabatan, sehingga preferensi
tersebut bersifat sewenang-wenang (arbitrary).
35. Bahwa oleh karena itu, frasa a quo secara langsung meniadakan hak
konstitusional Para Pemohon:
Meniadakan prinsip kesetaraan dalam pengisian jabatan ASN;
Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PPPK;
Serta menyimpang dari prinsip meritokrasi yang menjadi dasar sistem
manajemen ASN.
36. Bahwa dengan demikian, frasa “diutamakan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara tidak hanya bertentangan dengan prinsip sistem
merit, tetapi juga secara langsung melanggar prinsip kesetaraan, kepastian
hukum yang adil, dan larangan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga
frasa a quo tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk dipertahankan apabila
dimaknai prioritas absolut pada PNS dalam pengisian Jabatan ASN tanpa
mengedepankan sistem merit.
27
C.2. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari
PPPK (Pasal 34 ayat 2) bertentangan dengan UUD 1945
1.
Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan
bahwa jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial tertentu dapat diisi oleh
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2.
Bahwa penggunaan frasa “dapat” dan “tertentu” dalam norma a quo
menunjukkan sifat fleksibilitas pengisian jabatan, namun berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai dalam kerangka
pemberian kesempatan yang setara bagi PPPK berdasarkan sistem merit.
3.
Bahwa dalam doktrin hukum administrasi negara, norma yang bersifat “dapat”
tidak menciptakan hak yang dapat dituntut (enforceable rights), melainkan
hanya memberikan ruang diskresi kepada pejabat administrasi. Hal ini sejalan
dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan
hukum terhadap warga negara mensyaratkan adanya norma yang
memberikan kepastian hak, bukan sekadar kemungkinan melalui diskresi.
4.
Bahwa ketentuan tersebut menjadi semakin problematik apabila dibaca secara
sistematis dengan Pasal 34 ayat (1) yang mengutamakan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), sehingga secara normatif menempatkan PPPK hanya sebagai alternatif
dalam pengisian jabatan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki
kedudukan setara dalam sistem ASN.
5.
Bahwa merujuk Pasal 2 UU ASN menegaskan bahwa penyelenggaraan
kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan pada asas-asas
fundamental, yaitu:
a. Kepastian hukum;
b. Profesionalitas;
c. Proporsionalitas;
d. Keterpaduan;
e. Pendelegasian;
f. Netralitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas dan efisiensi;
i. Keterbukaan;
j. Nondiskriminatif;
k. Persatuan dan kesatuan;
28
l. Keadilan dan kesetaraan; dan
m. Kesejahteraan.
Asas-asas tersebut merupakan prinsip dasar yang wajib menjadi pedoman
dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian negara
guna menjamin terciptanya sistem manajemen ASN yang adil, objektif, dan
berorientasi pada kepentingan publik. Bahwa dalam konteks pengaturan
manajemen ASN, keberadaan asas-asas tersebut seharusnya memastikan
tidak adanya perlakuan yang diskriminatif serta menjamin adanya kepastian
hukum dan keadilan bagi seluruh aparatur negara tanpa terkecuali. Namun
demikian, pengaturan yang membedakan secara tidak proporsional antara
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK), menunjukkan adanya penyimpangan dari asas-asas dimaksud.
Bahwa kondisi tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya asas kepastian
hukum, asas nondiskriminatif, serta asas keadilan dan kesetaraan dalam
manajemen ASN, karena PPPK ditempatkan dalam posisi yang lebih rentan
tanpa dasar objektif yang rasional. Oleh karena itu, pengaturan a quo tidak
sejalan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan ASN sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 2 UU ASN.
6.
Bahwa
konstruksi
norma
tersebut
secara
langsung
menimbulkan
ketidakpastian hukum, karena akses PPPK terhadap jabatan tidak dijamin oleh
Undang-Undang, melainkan diserahkan pada kebijakan administratif yang
bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi.
7.
Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, norma
a quo perlu dimaknai sebagai kewenangan yang harus dilaksanakan secara
objektif dan terukur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga
tidak menimbulkan perlakuan yang tidak setara.
8.
Bahwa menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan norma
yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Demikian pula Sudikno
Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara tegas
agar
tidak
menimbulkan
ketidakpastian
hukum.
Dengan
demikian,
penggunaan frasa “dapat” dan “tertentu” dalam norma a quo nyata-nyata tidak
memenuhi prinsip kepastian hukum.
29
9.
Bahwa lebih lanjut, norma a quo menimbulkan perlakuan yang tidak setara
antara PNS dan PPPK dalam akses jabatan, padahal keduanya merupakan
bagian dari ASN yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sama.
10. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan
hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945, karena membedakan perlakuan terhadap subjek hukum yang
berada dalam kondisi yang setara tanpa dasar yang objektif dan rasional.
11. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menuntut adanya kesetaraan dalam akses
terhadap jabatan pemerintahan, yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga
substantif. Dalam kerangka tersebut, norma yang menggunakan frasa
"tertentu” dan “dapat” tidak memberikan jaminan hak yang setara, melainkan
hanya membuka kemungkinan tanpa kepastian, sehingga secara substantif
menempatkan PPPK dalam posisi inferior dibandingkan PNS.
12. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki adanya kepastian hukum
yang adil, yang menuntut norma hukum dirumuskan secara tegas dan tidak
ambigu dalam memberikan hak. Namun penggunaan frasa “tertentu” dan
“dapat” dalam norma a quo justru menciptakan ketidakpastian hukum karena
tidak memberikan jaminan yang dapat dituntut secara yuridis oleh PPPK.
13. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas perlakuan
yang adil dalam hubungan kerja, yang dalam konteks ASN harus
mencerminkan sistem merit yang memberikan kesempatan setara bagi setiap
ASN. Namun norma a quo secara struktural tidak menjamin hal tersebut.
14. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang diskriminasi dalam bentuk apa
pun, sehingga norma yang hanya memberikan peluang normatif tanpa jaminan
hak kepada PPPK, sementara secara bersamaan memberikan preferensi
kepada PNS, merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect
discrimination) yang tetap bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian,
konstruksi norma dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang ASN tidak
memenuhi standar konstitusional dalam hal kesetaraan, kepastian hukum, dan
perlindungan terhadap diskriminasi.
15. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang
menggunakan kata “dapat” telah banyak diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum
dan ketidakadilan, khususnya dalam putusan-putusan sebagai beriku:
30
No.
Putusan MK
Pokok Pertimbangan terkait
Kesimpulan/Putusan
1.
Putusan MK
No. 18/PUU-
XII/2014
Kata
“dapat”
menimbulkan
ketidakpastian hukum karena
memberi
pilihan
yang
seharusnya
bersifat
wajib
(koordinasi dalam penegakan
hukum lingkungan)
“dapat”
dinyatakan
menimbulkan
ketidakpastian hukum dan
bertentangan
dengan
UUD 1945
2.
Putusan MK
No. 57/PUU-
IX/2011
“dapat”
menimbulkan
ketidakjelasan
kewajiban
negara dalam menyediakan
tempat khusus merokok
Permohonan dikabulkan;
“dapat”
menimbulkan
ketidakpastian hukum
3.
Putusan MK
No. 34/PUU-
VIII/2010
“dapat”
dalam
penjelasan
norma
kesehatan
menimbulkan multitafsir dan
ketidaktegasan kewajiban
Menimbulkan
ketidakjelasan norma dan
harus dimaknai tegas
4.
Putusan MK
No.
137/PUU-
VII/2009
“dapat”
dalam
pelimpahan
kewenangan
menimbulkan
diskresi
tanpa
kepastian
hukum
Dinilai
bertentangan
dengan UUD 1945 karena
tidak pasti
5.
Putusan MK
No. 25/PUU-
XIV/2016
Kata “dapat” dalam norma
yang
diuji
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
penerapan
kewenangan/penegakan
norma karena membuka ruang
pilihan
yang
seharusnya
bersifat mengikat
Mahkamah menegaskan
“dapat”
berpotensi
inkonstitusional
jika
menimbulkan
ketidakpastian hukum dan
harus
dimaknai
tegas/imperatif
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut diatas telah
menegaskan bahwa penggunaan kata “dapat” dalam norma Undang-Undang
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD
1945. ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XII/2014,
57/PUU-IX/2011,
34/PUU-VIII/2010,
137/PUU-VII/2009,
serta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa kata “dapat” menimbulkan sifat diskresioner, multitafsir,
dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan norma, khususnya ketika norma
tersebut seharusnya bersifat imperatif. Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat bahwa penggunaan kata “dapat” yang berimplikasi pada
ketidakpastian hukum harus dimaknai secara tegas atau diubah menjadi
bersifat wajib (imperatif) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan dalam penerapannya.
16. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh melegitimasi
ketidakadilan struktural. Norma yang secara sistemik menempatkan PPPK
sebagai alternatif dalam pengisian jabatan merupakan bentuk ketidakadilan
struktural dalam birokrasi ASN.
31
17. Bahwa dalam konteks hubungan kerja, Adrian Sutedi menegaskan bahwa
setiap pekerja yang memiliki kualifikasi dan beban kerja yang sama berhak
memperoleh perlakuan yang setara, sehingga pembatasan akses jabatan bagi
PPPK merupakan bentuk diskriminasi dalam hubungan kerja publik.
18. Bahwa secara konseptual, sistem ASN didasarkan pada prinsip merit system,
yaitu pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Namun norma a quo justru menggeser prinsip tersebut menjadi preferensi
administratif berbasis status kepegawaian.
19. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)
yang jelas, yaitu norma yang bersifat permisif membuka ruang diskresi
administratif PPPK tidak memperoleh jaminan akses jabatan timbul
ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif berujung pada kerugian
konstitusional para Pemohon.
20. Bahwa oleh karena itu, ketentuan kata “dapat” dan “tertentu” pada Pasal 34
ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara nyata menimbulkan
ketidakpastian hukum, menciptakan diskriminasi administrative, serta
bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem ASN apabila dimaknai
tidak memberikan jaminan akses setara bagi PPPK.
21. Bahwa dengan demikian, permasalahan konstitusional dalam norma a quo
bukan terletak pada keberadaan frasa “dapat” dan “tertentu”, melainkan pada
penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan
yang tidak setara apabila tidak dibatasi oleh prinsip sistem merit.
22. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
C.3. Pemberhentian pegawai ASN tidak atas permintaan sendiri Ketika
mencapai batas usia pension dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja
(pasal 52 ayat (3) huruf c) bertentangan dengan UUD 1945
1.
Bahwa ketentuan mengenai frasa “berakhirnya masa perjanjian kerja” dalam
norma a quo merupakan bagian dari pengaturan hubungan kerja PPPK,
namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dimaknai
sebagai
dasar
pemberhentian
yang
bersifat
otomatis
tanpa
mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
32
2.
Bahwa frasa a quo secara nyata menciptakan perbedaan perlakuan dalam
hubungan kerja aparatur negara antara PNS dan PPPK, di mana PNS
memperoleh jaminan keberlanjutan hubungan kerja hingga batas usia pensiun,
sedangkan PPPK dapat diberhentikan berdasarkan berakhirnya kontrak kerja
meskipun masih memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi.
Perbedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada alasan objektif yang
rasional dalam kerangka satu profesi ASN, melainkan semata-mata
didasarkan pada status administratif.
3.
Bahwa Dalam konteks frasa a quo, tidak didasarkan pada alasan yang
proporsional dalam kerangka satu profesi ASN, sehingga menimbulkan
diskriminasi normatif terhadap PPPK, hal ini sejalan sebuah kesimpulan
Naskah Akademik RUU ASN halaman 57, sebagai berikut:
Perbedaan PNS dan PPPK yang tidak didasarkan pada sifat dan jenis
pekerjan telah melanggar asas keterpaduan yang mengamanatkan
dibuatnya pengelolaan pegawai ASN yang terpadu secara nasional.
Perbedaan PNS dan PPPK telah melahirkan perbedaan hak yang
melanggar asas keadilan dan kesetaraan. Hak yang akan diperoleh oleh
seorang pegawai PNS tidak bisa diperoleh oleh sejawatnya yang
berstatus PPPK. Kesempatan dan hak tersebut adalah kesempatan dan
hak untuk berkompetisi menjadi pejabat pimpinan tinggi, pengembangan
karier, kenaikan pangkat, promosi, dan pensiun. Perbedaan status
kepegawaian tersebut bukan karena sifat pekerjaannya tetapi semata-
mata karena negara menginginkannya berbeda.
4.
Bahwa UU ASN sama sekali tidak menguraikan alasan dan kriteria mengenai
pembagian manajeman kepagawaian menjadi manajeman PNS dan PPPK.
Menurut Pemohon seharusnya terdapat pembedaan berdasarkan sifat dan
jenis pekerjaan. Sebagai pembanding prinsip perlindungan hubungan kerja
tetap, Jika dikaitkan dengan rezim UU Ketenagakerjaan, berikut:
Pasal 59 ayat (2)
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap (bersifat sementara).
Sifat kesementaraan tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi
pegawai kontrak. UU Ketenagakerjaan dalam hal ini mengatur bahwa
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang
1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dengan demikian,
seseorang hanya dapat menjadi pegawai kontrak untuk masa keseluruhan
paling lama 3 (tiga) tahun. Batas waktu 3 (tiga) tahun inilah yang menjadi
33
ukuran dari sifat kesementaraan sebuah pekerjaan, sehingga apabila sebuah
pekerjaan dianggap tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun, maka pekerjaan itu menjadi bersifat tetap. Oleh Karena UU ASN tidak
memberikan jenis dan sifat pekerjaan bagi PPPK, bisa saja seseorang dengan
status PPPK nantinya menjadi pegawai kontrak namun untuk pekerjaan yang
sebenarnya bersifat tetap. Karena sama-sama dapat diterapkan kontrak untuk
pekerjaan yang sifatnya tetap (tidak sementara).
5.
Bahwa tentu saja hal demikian bukanlah sebuah sistem yang baik. Dalam
perspektif filosofis, Pembedaan Hak PNS dan PPPK, pada dasarnya telah
melanggar beberapa asas penyelenggaraan ASN yang dianut oleh UU ASN
sendiri, yaitu asas keadilan hukum dan kepastian hukum serta asas
nondiskriminasi, karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap PPPK
dibandingkan dengan PNS.
6.
Bahwa untuk menilai konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah Konstitusi
secara konsisten menggunakan uji rasionalitas dan proporsionalitas (rationality
and proportionality test), yakni apakah pembedaan perlakuan memiliki dasar
objektif, tujuan yang sah, dan hubungan yang seimbang antara sarana dan
tujuan. Dalam perkara a quo, pembedaan antara PNS dan PPPK tidak
memenuhi ketiga unsur tersebut.
7.
Bahwa menurut Naskah Akademik RUU ASN halaman 29 mengatakan
Pembagian pegawai tetap dan kontrak menurut UU ASN lebih buruk dan
menyimpang dari pembagian pegawai tetap dan kontrak yang selama ini
dikenal dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia menurut UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan 2003:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.
Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”
8.
Bahwa naskah Akademik RUU ASN tersebut diatas menjelaskan lebih jauh,
UU Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk
waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”. Hal
ini menegaskan bahwa satu-satunya dasar bagi pembuatan pegawai kontrak
34
menurut UU Ketenagakerjaan adalah adanya sifat dan jenis pekerjaan yang
sementara, sehingga menurut Pemohon pengaturan system kontrak PPPK
yang mencakup seluruh sifat dan jenis pekerjaan termasuk Dosen dan tenaga
Pendidikan lainya merupakan bentuk penyimpangan Naskah awal Akademik
RUU ASN.
9.
Bahwa lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum
mensyaratkan adanya kejelasan norma dan perlindungan terhadap hak-hak
warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Norma a quo yang
memberikan prioritas kepada PNS berpotensi menimbulkan perlakuan yang
tidak proporsional terhadap PPPK, sehingga tidak mencerminkan jaminan
kepastian hukum yang adil, tersebut sejalan apa yang menjadi kesimpulan
Naskah Akademik RUU ASN halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:
10. UU ASN melanggar asas kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan
kejelasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai PPPK. UU ASN
telah membuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai
PPPK secara terus menerus, tanpa batas, tanpa ada kepastian hubungan kerja
yang lebih pasti yaitu menjadi pegawai tetap.
11. Bahwa sekalipun pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan dalam
merumuskan kebijakan kepegawaian negara sebagai bagian dari open legal
policy, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Menurut praktik Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, suatu kebijakan legislasi tidak boleh melanggar
hak konstitusional warga negara, tidak boleh bersifat diskriminatif tanpa dasar
rasional, serta harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian
hukum. Oleh karena itu, pembedaan antara PNS dan PPPK dalam
keberlanjutan hubungan kerja harus diuji apakah memiliki dasar objektif yang
sah dan proporsional.
12. Bahwa untuk menilai konstitusionalitas pembedaan tersebut, perlu diuji apakah
terdapat perbedaan keadaan yang relevan antara PNS dan PPPK, apakah
pembedaan tersebut memiliki tujuan yang sah, serta apakah terdapat
hubungan rasional antara pembedaan dan tujuan tersebut. Dalam perkara a
quo, tidak terdapat perbedaan sifat pekerjaan antara PNS dan PPPK, karena
keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan ASN yang menjalankan fungsi
pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, pembedaan dalam
35
keberlanjutan hubungan kerja yang hanya didasarkan pada status administratif
kehilangan dasar rasionalitasnya dan karenanya bersifat diskriminatif.
13. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga
negara di dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD
1945 secara tegas melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif. Dalam
konteks ini, PNS dan PPPK berada dalam satu rezim kepegawaian yang sama,
sehingga perlakuan yang berbeda dalam hal keberlanjutan hubungan kerja
tanpa dasar objektif merupakan bentuk diskriminasi normatif yang
bertentangan dengan konstitusi. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja, namun norma a quo justru menempatkan PPPK dalam
posisi yang lebih rentan dibandingkan PNS.
14. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan dalam
pemerintahan, yang dalam konteks hubungan kerja ASN harus dimaknai
sebagai adanya perlakuan yang setara dalam keberlanjutan hubungan kerja
antara sesama aparatur negara.
15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil,
yang menghendaki adanya kepastian status hukum dalam hubungan kerja.
Namun norma a quo yang memungkinkan pemberhentian PPPK semata-mata
karena berakhirnya masa perjanjian kerja tanpa mekanisme yang menjamin
keberlanjutan yang setara, menciptakan ketidakpastian hukum yang inheren.
16. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin perlakuan yang adil dalam
hubungan kerja, yang dalam sistem ASN seharusnya memberikan
perlindungan terhadap keberlanjutan kerja berdasarkan kinerja dan kebutuhan
organisasi, bukan semata-mata berdasarkan skema kontraktual yang rigid.
17. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang diskriminasi, sehingga
pembedaan perlakuan dalam hal keberlanjutan hubungan kerja antara PNS
yang memiliki jaminan lebih kuat dan PPPK yang rentan terhadap penghentian
kerja tanpa dasar substantif yang setara, merupakan bentuk diskriminasi
konstitusional.
18. Bahwa oleh karena itu, norma dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang
ASN tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga bertentangan
dengan prinsip keadilan dalam hubungan kerja serta larangan diskriminasi
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
36
19. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Naskah Akademik Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pembentukan
sistem ASN bertujuan mewujudkan tata kelola kepegawaian yang berbasis
sistem merit, profesional, dan berkeadilan. Naskah Akademik tersebut juga
menekankan
bahwa
pembedaan
status
kepegawaian
tidak
boleh
menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang bersifat struktural, serta
harus tetap menjamin kepastian pengembangan karier dan perlindungan hak
aparatur negara. Namun demikian, norma a quo justru menimbulkan
konsekuensi berupa ketidakpastian keberlanjutan kerja bagi PPPK, sehingga
bertentangan dengan ratio legis pembentukannya sebagaimana termuat
dalam Naskah Akademik tersebut.
20. Bahwa frasa “berakhirnya masa perjanjian kerja” berpotensi membatasi
kepastian hukum apabila dimaknai sebagai penghentian hubungan kerja
secara otomatis, tanpa mekanisme evaluasi kinerja yang objektif dan
transparan
21. Bahwa selain melanggar prinsip persamaan dan non-diskriminasi, norma
a quo juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Frasa “berakhirnya
masa perjanjian kerja” menyebabkan keberlanjutan hubungan kerja PPPK
sepenuhnya bergantung pada perpanjangan kontrak yang tidak dijamin secara
normatif, sehingga masa depan karier PPPK tidak dapat diprediksi, tidak
terdapat jaminan keberlanjutan pengabdian sebagai aparatur negara, serta
menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan kehidupan profesional.
Dalam doktrin hukum, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa kepastian
hukum mensyaratkan norma yang jelas, logis, dan dapat memberikan
prediktabilitas bagi subjek hukum, yang dalam hal ini tidak terpenuhi oleh
norma a quo.
22. Bahwa dalam perspektif perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menegaskan
bahwa kepastian hukum harus memberikan perlindungan terhadap warga
negara dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Sementara itu, dalam
perspektif hukum ketenagakerjaan, Lalu Husni dan Adrian Sutedi menjelaskan
bahwa hubungan kerja kontraktual tidak dapat diterapkan pada pekerjaan yang
bersifat tetap, karena akan menghilangkan kepastian kerja dan perlindungan
hukum bagi pekerja. Dalam konteks ASN, pekerjaan PPPK dalam praktiknya
37
seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan jabatan fungsional lainnya
merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan sebagai bagian
dari fungsi inti pemerintahan (core state functions), sehingga penempatannya
dalam skema hubungan kerja yang tidak pasti merupakan penyimpangan dari
prinsip perlindungan kerja.
23. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya,
antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, telah menegaskan
bahwa hubungan kerja yang tidak tetap tidak boleh menghilangkan hak-hak
dasar pekerja, serta bahwa pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat
ditempatkan dalam hubungan kerja yang tidak pasti. Prinsip tersebut relevan
dalam perkara a quo, karena PPPK menjalankan fungsi pemerintahan yang
bersifat terus-menerus, namun ditempatkan dalam hubungan kerja yang tidak
memiliki jaminan keberlanjutan.
24. Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang ASN sendiri menganut prinsip sistem
merit yang menekankan pengelolaan aparatur negara berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja. Namun demikian, norma a quo justru menempatkan
PPPK dalam hubungan kerja yang tidak pasti, sehingga bertentangan dengan
prinsip merit tersebut dan menimbulkan inkonsistensi internal dalam Undang-
Undang ASN.
25. Bahwa dengan demikian, norma a quo perlu dimaknai sebagai pengaturan
yang tetap membuka kemungkinan keberlanjutan hubungan kerja PPPK
berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, sehingga tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum.
26. Bahwa akibat berlakunya norma a quo, para Pemohon mengalami kerugian
konstitusional berupa tidak adanya jaminan keberlanjutan hubungan kerja
sebagai aparatur negara, hilangnya kepastian dalam perencanaan karier dan
penghidupan yang layak, serta perlakuan yang tidak setara dibandingkan PNS
dalam hubungan kerja publik. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, serta memiliki hubungan
sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo. Dengan
demikian, kerugian yang dialami Pemohon memenuhi unsur adanya hak
konstitusional, adanya kerugian akibat berlakunya norma, sifat kerugian yang
38
spesifik dan potensial, adanya hubungan sebab akibat, serta kemungkinan
kerugian tersebut akan hilang apabila permohonan dikabulkan.
27. Bahwa oleh karena itu, frasa a quo tidak hanya menimbulkan ketidakpastian
hukum, tetapi juga merusak prinsip kesetaraan dalam satu sistem aparatur
negara yang seharusnya tunduk pada prinsip merit dan non-diskriminasi.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, frasa “dan/atau berakhirnya masa
perjanjian kerja” dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan perlakuan
yang tidak setara dalam hubungan kerja aparatur negara, serta mengandung
diskriminasi. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Bahwa oleh karena itu, permasalahan konstitusional dalam norma a quo bukan
terletak pada keberadaan norma, melainkan pada penafsiran yang tidak
sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, kesetaraan, dan
perlindungan terhadap perlakuan yang tidak proporsional sebagaimana
dijamin dalam UUD 1945.
D. PETITUM
Berdasarkan seluruh posita di atas, para Pemohon dengan hormat memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk memutuskan:
1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan frasa “diutamakan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit
berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan
status kepegawaian;
3.
Menyatakan frasa “dapat” dan “tertentu” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian
jabatan ASN berdasarkan sistem merit;
39
4.
Menyatakan frasa “dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja” dalam Pasal
52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian PPPK harus
didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif;
5.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Akta Notaris Nomor 150 tanggal 13 Januari 2026
tentang Pendirian Forum Aspirasi Intelektual Nusantara
(FAIN);
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0000367.AH.01.07 Tahun
2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pengesahan
Pendirian
Perkumpulan
Forum
Aspirasi
Intelektual
Nusantara;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Yumnawati selaku Ketua Umum Forum Aspirasi Intelektual
Nusantara (FAIN);
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
SUPRIAMAN, selaku Wakil Ketua I Forum Aspirasi
Intelektual Nusantara (FAIN);
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizalul
Akram;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 34 ayat (1), ayat
(2), dan Pasal 52 ayat (3) huruf c;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Dokumentasi kegiatan advokasi Pemohon I,
meliputi:
Konsolidasi nasional “ASN PPPK Menggugat” (29
Agustus 2025)
Audiensi dengan Kantor Staf Presiden (9 Oktober 2025)
Penyampaian aspirasi ke DPR RI (26 Desember 2025)
40
Konsolidasi nasional lintas aliansi PPPK (30 Januari –
1 Februari 2026)
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset,
dan
Teknologi
Republik
Indonesia,
Nomor
52216/M/01/2024
tentang
Pengangkatan
Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Atas nama Rizalul
Akram;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi kutipan Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
41
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897,
selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap Pasal 28D, Pasal 27, Pasal 28I UUD NRI
Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Jumat, tanggal 6 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal
36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan,
yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
[vide Risalah Sidang, tanggal 6 Maret 2026, hlm. 12-22]. Terhadap nasihat tersebut,
para Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima
Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 11.22 WIB.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1]
tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a
dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
42
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal
10 ayat (3) PMK 7/2025. Dalam hal ini, secara formil permohonan para Pemohon
telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum). Tidak hanya itu, sebelum menguraikan sistematika tersebut,
telah diuraikan pula identitas para Pemohon dalam pengujian undang-undang.
Namun demikian, sekalipun permohonan a quo secara formil telah disusun dan
memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, dalam menilai ihwal
keterpenuhan syarat formil suatu permohonan Mahkamah tidak hanya berdasarkan
pada sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi atau
substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa selanjutnya, keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan
dapat pula dinilai berdasarkan keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan
permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum).
Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai
berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
43
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan
alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah
dikemukanan pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di
atas, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan a quo, dalam
petitum para Pemohon antara lain memohon hal-hal sebagai berikut:
1.
…;
2.
Menyatakan frasa “diutamakan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit
berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan
status kepegawaian;
3.
Menyatakan frasa “dapat” dan “tertentu” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian
jabatan ASN berdasarkan sistem merit;
4.
Menyatakan frasa “dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja” dalam Pasal
52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian PPPK harus
didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif;
5.
...
Bahwa setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan para
Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa dalam rumusan petitum angka 2
dan angka 3 permohonan a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk
memaknai inkonstitusional bersyarat berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023 dengan pemaknaan masing-masing, yaitu
terhadap frasa “diutamakan” dalam norma Pasal 34 ayat (1) UU 20/2023 dimaknai
44
bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian.
Selanjutnya, terhadap frasa “dapat” dan “tertentu” dalam norma Pasal 34 ayat (2)
UU 20/2023 dimaknai bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam
pengisian jabatan ASN berdasarkan sistem merit. Secara substansial, norma Pasal
34 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023 yang dimohonkan inkonstitusional bersyarat
oleh para Pemohon dalam rumusan petitum angka 2 dan angka 3, telah ternyata
sama-sama mengatur ihwal pengisian jabatan dalam struktur organisasi aparatur
sipil negara (ASN), baik terhadap jabatan manajerial maupun nonmanajerial, namun
keduanya memiliki penekanan norma yang berbeda dan bersifat saling melengkapi.
Bahwa dalam rumusan petitum angka 2 dan angka 3 tersebut, para
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional
bersyarat norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023. Berkenaan dengan hal
tersebut,
Mahkamah
menemukan
adanya
ketidakkonsistenan
konstruksi
argumentasi yang diuraikan dan didalilkan oleh para Pemohon (posita) dengan
petitum para Pemohon. Pada rumusan petitum angka 2 permohonan a quo, para
Pemohon menghendaki agar pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial tidak
membedakan status kepegawaian antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga frasa “diutamakan diisi oleh
PNS” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 20/2023 dianggap bertentangan dengan prinsip
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan menimbulkan perlakuan
yang diskriminatif. Sementara itu, pada rumusan petitum angka 3, para Pemohon
tetap memohon agar PPPK diberikan kesempatan yang setara dalam pengisian
jabatan manajerial dan nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) UU 20/2023. Menurut Mahkamah, kedua petitum demikian menunjukkan adanya
pertentangan internal (innerlijke tegenstrijdigheid). Hal ini dikarenakan, di satu sisi
para Pemohon menghendaki agar pengisian jabatan ASN, baik manajerial maupun
nonmanajerial, tidak lagi membedakan status kepegawaian antara PNS dan PPPK.
Namun di sisi lain, para Pemohon tetap memohon adanya penegasan mengenai
pemberian kesempatan yang setara bagi PPPK. Mahkamah menilai, secara logika,
apabila pembedaan status kepegawaian dihapuskan dalam mekanisme pengisian
jabatan, maka tuntutan mengenai kesetaraan kesempatan bagi PPPK menjadi tidak
relevan lagi, karena kesetaraan tersebut telah inheren dalam ketiadaan pembedaan
status kepegawaian antara PNS dan PPPK sebagai ASN. Dengan demikian, kedua
45
petitum a quo tidak hanya tumpang tindih, tetapi juga saling menegasikan antara
satu sama lain.
Bahwa selain adanya petitum yang saling kontradiktif sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, Mahkamah selanjutnya akan menilai rumusan petitum angka
4 permohonan para Pemohon, yang berkaitan dengan frasa “dan/atau berakhirnya
masa perjanjian kerja” dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf c UU 20/2023. Dalam
rumusan petitum angka 4 a quo, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada
Mahkamah agar norma Pasal a quo dimaknai bahwa pemberhentian PPPK harus
didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif. Berkenaan dengan hal tersebut,
setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan
permohonan (posita), para Pemohon tidak menguraikan secara memadai, jelas, dan
terperinci ihwal apa yang dimaksud dengan “evaluasi kinerja yang objektif” apabila
diletakkan dalam konteks pemberhentian PPPK. Seharusnya, para Pemohon
menguraikan dasar argumentasi yang komprehensif, yang setidak-tidaknya
mencakup indikator yang digunakan, parameter penilaian yang terukur, dan metode
evaluasi yang jelas, serta mekanisme pengukuran kinerja yang dapat diuji secara
rasional. Padahal, dalam menilai norma undang-undang yang bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945, argumentasi yang komprehensif sebagai dasar yang jelas
dalam alasan-alasan permohonan (posita) yang menjadi dasar bagi Mahkamah
untuk menilai perihal ada atau tidaknya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, uraian perihal hal-hal yang dimohonkan dimaksud (posita) harus memiliki
ketersambungan atau kesesuaian dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum).
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan
Pasal 68 PMK 7/2025, ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita)
dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) menjadi sesuatu yang esensial dalam
menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan demikian, oleh
karena rumusan petitum yang saling kontradiktif dan ketiadaan uraian pada bagian
alasan-alasan permohonan (posita) yang tidak kompatibel dengan petitum, maka
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para
Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
46
oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
47
diucapkan pukul 13.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri
Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fenny Tri Purnamasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap Pasal 28D, Pasal 27, Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Maret 2026, hlm. 12-22]. Terhadap nasihat tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 11.22 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 42 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Dalam hal ini, secara formil permohonan para Pemohon telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Tidak hanya itu, sebelum menguraikan sistematika tersebut, telah diuraikan pula identitas para Pemohon dalam pengujian undang-undang. Namun demikian, sekalipun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, dalam menilai ihwal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan Mahkamah tidak hanya berdasarkan pada sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi atau substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai berdasarkan keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; 43 c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukanan pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di atas, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan a quo, dalam petitum para Pemohon antara lain memohon hal-hal sebagai berikut: 1. …; 2. Menyatakan frasa “diutamakan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian; 3. Menyatakan frasa “dapat” dan “tertentu” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan ASN berdasarkan sistem merit; 4. Menyatakan frasa “dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja” dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian PPPK harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif; 5. ... Bahwa setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa dalam rumusan petitum angka 2 dan angka 3 permohonan a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai inkonstitusional bersyarat berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2023 dengan pemaknaan masing-masing, yaitu terhadap frasa “diutamakan” dalam norma Pasal 34 ayat (1) UU 20/2023 dimaknai 44 bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian. Selanjutnya, terhadap fra
