84/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 84/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H. MIL. Pekerjaan : Mahasiswa/Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gili Gede, Nomor 23, RT/RW 001/223, Lingkungan Suradadi Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai -------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ernawati Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Perdamaian, Nomor 84, RT/RW 003/002 Bara Baraya, Timur Makassar sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Piriada Patrisia Siboro Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan Puspitek, Nomor 83, RT/RW 014/004, Setu, Depok sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89/PUU/PAN.MK/AP3/ 05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK) pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Nomor 84/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan o/eh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai po/itik, dan memutus perse/isihan tentang hasil pemilihan umum"; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..." Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 3 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: "Dalam hak/suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: "Pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..." 2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun 4 putusan inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang- undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU- VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru, terhadap objek uji materiil; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya para Pemohon; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 in casu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara 5 hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 7. Bahwa, Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara. 9. Bahwa, di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 11. Bahwa, selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 12. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Vide KTP Bukti P-01, Bukti P – 02, Bukti P -09) yang hak-hak konstitusionalnya secara potential dan aktual terlanggar dengan keberadaan norma Pasal dalam perkara a quo; 13. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian hak- hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 7 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Vide Bukti P-03 salinan Undang- Undang Dasar 1945) 14. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang- Undang Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” Penjelasan Pasal 18 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” (Vide Bukti P-04 salinan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON A. KERUGIAN KONSTITUIONAL PARA PEMOHON SECARA POTENTIAL DAN AKTUAL 15. Bahwa, Pemohon I merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon I keberlakuan Pasal 18 (1) UU Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan bersesuaian denga isi Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Sehingga Pemohon I dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya akan berpotensi terciderai dengan oknum Polisi yang secara sembarangan memanfaatkan kewenangannya karena adanya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian untuk kepentingan pribadi mereka. 8 16. Bahwa, Pemohon I mengalami kerugian secara Aktual fakta dan nyata karena pemberlakuan Pasal a quo yang diuji konstituionalnya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dengan alasan sebagai berikut: A. Bahwa, Pemohon di rugikan secara actual dan nyata karena pemohon tidak mendapatkan kepastian, kemanfaatan, keadilan dan serta informasi secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum dan /atau institusi kepolisian yang tepat nya Bid.Propam Polda Kalbar, Kalimantan Barat. B. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon atas Oknum Polisi a/n Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 Pengaduan terkait “pelanggaran Prosedur Bripka Samsul Bahri anggota Polsek Nanga Taman Polres Sekadau atas dugaan melakukan Advokasi terduga pelaku penipuan dan penggelapan”, dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon, Nomor: Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025 Pertanggal 24 February 2025., dalam hal ini pengaduan / laporan pemohon di Tindaklanjuti oleh “Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar” dengan pada pokoknya terdapat Pelanggaran kode Etik yang di lakukan oleh Bripka Samsul bahri NRP: 86030908 dan Pemohon mendapatkan Informasi secara berkala dari BID PROPAM POLDA KALBAR.., akan tetapi pemohon sudah tidak mendapatkan informasi lanjutan dari “Akreditor Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar”, Pemohon sudah mempertanyakan dan di informasikan untuk bersurat, Seolah – olah di lindungi institusinya dan hal ini sangat melukai hati pemohon sebagai Masyarakat dan secara tidak langsung merugikan dan di langgarnya secara aktual / nyata hak konstitusional Pemohon karena berlakunya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. (Vide P05 - SP2HP2 Bripka Samsul Bahri) Hal tersebut secara fakta nyata merampas dan merugikan hak konstituional Pemohon I, karena berlakunya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”., hal tersebut jelas merugikan Pemohon I secara konstitutional yang dimana hal tersebut termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang 9 berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 17. Bahwa, Pemohon I mengalami kerugian secara potential karena pemberlakuan Pasal a quo yang diuji konstituionalnya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dengan alasan sebagai berikut: A. Bahwa, Pemohon I di rugikan secara potential karena pemohon I melihat Penegakan Hukum tumpang tindih dan bias dalam tubuh institusi kepolisian karena pemberlakuan norma Pasal 18 Ayat (1). B. Bahwa, Pemohon I melihat dalam berbagai sosial media yang sedang viral mengenai ketimpangan perlakuan yang pemohon I kutip dalam berita tentang dokter Samira als “Doktif’ yang sudah menjadi Tersangka atas laporan Dokter Andreas Henfri Situngkir sejak 17 Maret 2025 Polda Sumatera Utara., akan tetapi sejak di tetapkan sebagai tersangka dokter Samira als “Doktif’., tidak di tahan dan tidak ada kejelasan statusnya hingga bulan juni sekalipun sudah di tetapkan Tersangka. (Vide P10 https://www.grid.id/read/044230041/fix-doktif-jadi-tersangka- atas-laporan-dokter-andreas-situngkir) C. Bahwa, Sekalipun Dokter Samira als “Doktif” Menjadi seorang tersangka dengan penetapan tersangka Nomor: S.TAP/252/III/RES 2.5/RESKRIM Tanggal 17 Maret 2025., tidak ada kejelasan dan kepastian yang di dapatkan oleh korban/pelapor Dokter Andreas Henfri Situngkir., karena mengingat menurut beberapa pemberitaan yang didapatkan bahwa dokter Samira als “Doktif’., dibacking oleh Oknum kepolisian yang berpangkat jendral yang berada dalam tubuh institusi kepolisian, hal tersebut terjadi karena pemberlakuan norma Pasal 18 ayat (1) “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. (Vide P11 - https://medan.tribunnews.com/2025/03/19/reaksi-doktif-usai- jadi-tersangka-tak-takut-dan-malu-akui-sudah-pertimbangkan-risikonya- bangga) D. Bahwa, Fakta nyata Dokter Samira als “Doktif” sudah menjadi tersangka nomor: S.TAP/252/III/RES 2.5/RESKRIM Tanggal 17 Maret 2025, tetapi tidak di tahan dan memiliki perbedaan perlakuan., menurut pemohon I hal 10 tersebut terjadi karena pemberlakuan norma pasal 18 ayat (1) “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. yang membuat terjadinya ketimpangan karena diskresi yang di miliki oleh Institusi Kepolisian dalam batang tubuh kewenangannya, dan karena kewenangan tersebut bertentangan dengan UU No. 8 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang didalamnya mengatur kewenangan institusi kepolisian. “Vide Bukti P12 (Penetapan Tersangka Dokter Samira)” Bahwa, pemberlakuan norma pasal 18 ayat (1) “bertindak menurut penilaiannya sendiri”, yang didalilkan Pemohon I yang diambil dari perkara konkret tentang tumpang tindih dan biasnya norma “penilaiannya sendiri” yang bisa saja berpotensi Pemohon I yang juga berprofesi sebagai advokat dapat dikriminalisasi setiap saat oleh oknum Kepolisian karena pemberlakuan pasal a quo. 18. Bahwa, Pemohon II mengalami kerugian konstitusi secara aktual disebabkan bahwa Pemohon II pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan atas kematian (alm) kakak Pemohon II. 24 Juli 2019 jam Sembilan pagi rumah Pemohon II diketuk pintu oleh teman Wanita alm kakak Pemohon II untuk memberikan kabar bahwa (Alm) kakak Pemohon II ditangkap Polisi dengan 8 Laporan dan laporan tersebut semua curat (pencurian dan pemberatan), sebagai berikut; a. Laporan Polisi Nomor: LP: 178/VII/2019/SPKT tanggal 23 Juli 2019 b. Laporan Polisi Nomor: LP: 174/VII/2019/SPKT tanggal 19 Juli 2019 c. Laporan Polisi Nomor: LP: 150/VI/2019/SPKT tanggal 24 Juni 2019 d. Laporan Polisi Nomor LP: 130/VI/2019 SPKT tanggal 2 Juni 2019 e. Laporan Polisi Nomor: LP: 110/V/2019/SPKT tanggal 9 Mei 2019 f. Laporan Polisi Nomor: LP: 94/IV/2019/SPKT tanggal 25 April 2019 g. Laporan Polisi Nomor: LP: 25/II/2019/SPKT tanggal 12 Febuari 2019 h. Laporan Polisi Nomor: LP: 25/II/2019/SPKT tanggal 12 Febuari 2019 19. Bahwa, pada Jam dua siang Pemohon II bertemu dengan salah satu petugas polisi untuk menanyakan keadaan alm kakak Pemohon II dan Polisi tersebut memberikan keterangan bahwa kakak Pemohon kasusnya sedang dalam pengembangan. Jam tiga sore Pemohon II mendapatkan kabar di RS Bhayangkara bahwa alm kakak Pemohon II telah meninggal dunia, informasi tersebut Pemohon II justru mendapatkannya melalui pemberitaan di Sosial 11 Media Facebook dan tidak diberitahukan kepada Pemohon II atas meninggalnya alm kakak Pemohon II oleh pihak kepolisian. 20. Bahwa, Jam 6 sore Pemohon II datang ke rumah duka, kemudian Pemohon II terkejut melihat jenazah alm kakak Pemohon II terdapat luka-luka lebam di sekujur tubuhnya, Adapun penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berselang hanya 3 Jam. 21. Bahwa, karena Pemohon II mencurigai kejanggalan kematian Kakak (Alm) dari Pemohon II, Maka Pemohon II melakukan beberapa upaya hukum seperti: pelaporan dugaan pelanggaran kode etik ke Sub bag Yaduan Bid Propam Polda Sulsel dengan diterimanya surat tanda terima pada tanggal 17 Desember 2019 (nomor STPL/77-B/XII/2019/Subbag Yaduan), laporan tindak pidana pembunuhan dengan diterimanya surat tanda terima pada tanggal 10 Febuari 2020 (nomor STTPL/54/II/2020/SPKT). Bahwa, Kemudian Pemohon II dihubungi oleh Kepolisian yang menawarkan sejumlah uang damai. Per Tanggal 4 Juni 2020 Pemohon II mendapatkan tawaran oleh pihak kepolisian untuk mencari jalan baik yang belum diketahui Pemohon II secara eksplisit maksud tersebut. Sampai saat ini belum ada informasi kejelasan dan kepastian mengenai maksud dan tujuannya. 22. Bahwa, Pemohon II menjabarkan runtutan peristiwa pelanggaran konstitutional a quo Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri” atas yang di sebutkan pada poin 17 s/d poin 20 di atas sebagai berikut: No Foto Keterangan 1 Foto penangkapan Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., sekitar jam 3 sore WITA., penangkapan oleh pihak kepolisian berjumlah 10 personel. 12 2 Foto penangkapan Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., sekitar jam 3 sore WITA., penangkapan oleh pihak kepolisian berjumlah 10 personel. 3 Foto salah satu anggota kepolisian yang ikut menangkap Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”. 4 Foto Kematian Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., 3 Jam setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan terdapat luka lebam dan tembak di wajah dan sekujur tubuh Almarhum yang sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) setelah ditahan kepolisian. 5 Foto Kematian Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., 3 Jam setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan terdapat luka lebam dan tembak di wajah dan sekujur tubuh Almarhum yang sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) setelah di tahan kepolisian. 13 6 Foto Kematian Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., 3 Jam setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan terdapat luka lebam dan tembak di wajah dan sekujur tubuh Almarhum yang sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) setelah di tahan kepolisian. Bahwa, berdasarakan Foto Kematian Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati”., 3 Jam setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan terdapat luka lebam dan tembak di wajah dan sekujur tubuh Almarhum yang sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) pada saat setelah penangkapan, hal ini termasuk kejahatan serius yang di lakukan oleh pihak kepolisian POLDA Sulawesi Selatan. (Vide P06 - FOTO Penyiksaan Berujung Kematian Kaharuddin DG Sabali) 23. Bahwa, atas kejadian tersebut menggambarkan Pemohon II memiliki kerugian konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal tersebut memberikan penilaian subjektif atas penilaian sendiri dari Tindakan kepolisian yang dianggap perlu dilakukan atau sesuai dengan prosedur. Sehingga acapkali Polisi melakukan suatu prosedur yang melampaui etika. 24. Bahwa, Pemohon II juga sudah mendapatkan surat Rekomendasi Penanganan Perkara Dugaan Penyiksaan Berujung Kematian Sdr. Kaharuddin Dg Sibali, dengan surat rekomendasi KOMNAS HAM RI No: 766/PM.00/R/IX/2024. (Vide P07 – Final Rekomendasi Penyiksaan Berujung Kematian Kaharuddin DG Sabali (1) sign). A. Bahwa, Komnas HAM RI telah menerbitkan Rekomendasi Nomor:766/PM.00/R/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 yang ditujukan kepada KAPOLRI up. IRWASUM POLRI dengan Perihal: Rekomendasi Penanganan Perkara Dugaan Penyiksaan Berujung Kematian Alm. Sdr. Kaharuddin Daeng Sibali, yang mana Rekomendasi Komnas HAM RI. B. Bahwa, merujuk pada poin (1) tersebut di atas, Komnas HAM RI telah menyimpulkan bahwa diduga kuat terjadi praktik pelanggaran HAM berupat tindakan penyiksaandengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Alm. Sdr. Kaharuddin Daeng Sibali.Atas hal tersebut, 14 KOMNAS HAM RI telah menyampaikan Rekomendasi berupa Tindakan dan proses yang harus segera dilaksanakan oleh KAPOLRI melalui jajaranya yaitu Irwasum, Kabareskrim, Karowassidik, dan Kadiv Propam; C. Komnas HAM menduga kuat terjadi praktik pelanggaran HAM berupa tindakan penyiksaan terhadap yang bersangkutan hingga meninggal dunia, karena tidak ada dasar yang kuat dalam penghentian penanganan perkara dimaksud oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: 1. Memerintahkan kepada Biro Wassidik Bareskrim Polri untuk melaksanakan gelar perkara khusus terkait perkara Laporan Polisi Nomor: STPL/54/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 atas dugaan penyiksaan berujung kematian Sdr. Kaharuddin Dg Sabali, dengan melibatkan unsur keluarga/kuasa hukum serta pihak eksternal lainnya), antara lain dengan substansi; 2. Melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap seluruh proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan; 3. Mengevaluasi pokok materi dalam pengumpulan keterangan dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik tanpa mempertimbangkan sejumlah alat bukti permulaan dan fakta-fakta kejadian, yang disampaikan oleh sejumlah saksi terutama Sdri. Ernawati selaku adik kandung korban; 4. Memeriksa kebenaran substansi peristiwa yang berkaitan dengan sejumlah Upaya berupa tindakan/informasi yang diduga dengan sengaja dilakukan untuk mengaburkan, merekayasa, atau bahkan menghilangkan fakta peristiwa. 5. Jika ditemukan proses penyelidikan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan serta disiplin/kode etik serta ditemukan adanya novum baru, maka proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan polisi tersebut harus dibuka kembali dan ditarik penanganannya ke Mabes Polri (Bareskrim dan Div Propam); 15 6. Melakukan proses penegakan hukum secara adil, objektif, transparan dan akuntabel dalam penanganan perkara dimaksud; 7. Jika terbukti, maka perlu adanya sanksi tegas terhadap oknum polisi yang tidak menjalankan mandat profesinya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku, baik berkaitan dengan disiplin/kode etik maupun proses pidana terhadap para terduga pelaku. (Vide P07 – Final Rekomendasi Penyiksaan Berujung Kematian Kaharuddin DG Sabali (1) sign). 25. Bahwa, hingga saat ini Pemohon II tidak mendapatkan kepastian, keadilan dan tidak di indahkan sekalipun sudah terdapat surat rekomendasi Komnas HAM RI No: 766/PM.00/R/IX/2024, karena di anggap oleh kepolisian SP3 (Surat Perintah penghentian Penyidikan) yang dikeluarkan Polda Sulsel Sudah Sah. 26. Bahwa, Pemohon II mendapati fakta peristiwa lebih lanjut pelanggaran konstitusional yang dialami karena berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang masih terhubung dengan Alm Kaharudin Daeng sibali “Kakak Kandung Pemohon II” sebagai berikut: A. Bahwa, berdasarkan keterangan keluarga dan saksi yang menyaksikan penangkapan, ternyata Alm. Kaharuddin Daeng Sibali ditangkap tanpa Surat Perintah Penangkapandan Surat Tugas, karena pada saat itu pihak keluarga meminta Surat Perintah Penangkapan kepada anggota polisi yang melakukan penangkapan, namun tidak diberikan dan hanya memberikan jawaban “nanti keluarga ke Polda Sulsel saja”; B. Bahwa, pihak keluarga Alm. Kaharuddin Daeng Sibali mendapatkan kabar bahwa almarhum telah meninggal bukanlah dari pihak kepolisan yang melakukan penangkapan, melainkan dari tetangga yang menghubungi salah satu keluarga almarhum dengan mengatakan bahwa “Kahar sudah meninggal dan jenazahnya berada di RS Bhayangkara – Makassar”; C. Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Alm. Kaharuddin Daeng Sibali, anggota polisi yang ikut dalam penangkapan tersebut langsung membawa 3 (tiga) unitsepeda motor dari rumah almarhum 16 tanpa ada Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dengan pihak keluarga almarhum; D. Bahwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan, Alm. Kaharuddin tidak langsung dibawa ke Posko Resmob Polda Sulsel, pihak keluarga tidak ada yang mengetahui almarhum dibawa kemana, hanya 3 (tiga) sepeda motor yang dibawa ke Posko Resmob Polda Sulsel; E. Bahwa, pada siang hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Alm. Kaharuddin Daeng Sibali, Humas Polda Sulsel menyampaikan rilis berita kepada banyak media yang isinya menyampaikan bahwa “almarhum ditembak oleh Kanit Resmob Polda Sulsel karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri”; F. Bahwa pihak RS Bhayangkara – Makassar sama sekali tidak memiliki dokumen dan atau data tentang apa penyebab kematian dari Alm. Kaharuddin Daeng Sibali dikarenakan almarhum diterima di RS Bhayangkara – Makassar sudah dalam keadaan meninggal dunia; G. Bahwa, pihak keluarga Alm. Kaharuddin Daeng Sibali sama sekali tidak diperbolehkan melihat kondisi jenazah pada saat di RS Bhayangkara – Makassar, tetapi diminta menandatangani surat yang isinya tidak dijelaskan dan tidak diketahui oleh keluarga almarhum, yang mana dikemudian hari pihak keluarga almarhum mengetahui bahwa surat yang ditandatangani itu adalah surat penolakan autopsi, sehingga pihak keluarga almarhum tertekan dan ketakutan untuk meminta kepada Polisi agar dilakukan proses dan penagakan hukum terhadap penyebab kematian almarhum; H. Bahwa setelah jenazah Alm. Kaharuddin Daeng Sibali sampai di rumah duka, semua keluarga almarhum menyaksikan terdapat banyak luka lebab pada bagian wajah dan kepala, keluar darah segar terus menerus dari mulut, hidung dan telinga, ujung jari tangan pecah, luka tembak dibagian lutut, ujung jari jempol kaki luka sengatan listrik, luka lebam di bagian dada, dan tulang lehar patah; I. Bahwa seluruh mindik atas laporan polisi yang dijadikan dasar penangkapan Alm.Kaharuddin Daeng Sibali sudah tidak ada lagi di Polres Sinjai, berdasarkan keterangan Wakapolres Sinjai, seluruh mindik tersebut sudah diambil oleh Polda Sulsel, sehingga tidak dapat 17 dipastikan apakah pada saat ditangkap almarhum sudah berstatus Tersangka atau tidak, dan kemudian tidak dapat diketahui barang bukti apadan saksi siapa saja yang sudah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai untuk menetapkan almarhum menjadi Tersangka. 27. Bahwa, Pemohon II mengalami kerugian konstitusi secara actual dan nyata disebabkan bahwa Pemohon II dijadikan tersangka hingga terpidana karena tagar #PERCUMA LAPOR POLISI yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sulsel karena mencari keadilan dan kepastian hukum atas kematian Kakak kandung Pemohon II yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 28. Bahwa, Pemohon II yang di jadikan tersangka hingga terpidana karena tagar #PERCUMALAPORPOLISI karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”., yang secara eksplisit memberikan kewenangan tindakan sekalipun merampas hak konstitusi Pemohon II. 29. Bahwa, Pemohon II menjabarkan kerugian konstitusi secara nyata dan aktual karena di jadikan tersangka hingga menjadi terpidana karena adanya pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) “bertindak menurut penilaiannya sendiri” yang menciderai dan merampas hak konstitusi Pemohon II sebagai berikut: No Foto Keterangan 1 Foto saat ibu Ernawati mendatangi RS Bhayangkara untuk mempertanyakan hasil Visum Almarhum Kaharudin Daeng Sibali “Kakak Kandung Ibu Ernawati” pada tahun 2020. 18 2 Foto saat ibu Ernawati Meminta SP2HP bagian DISKRIMUM untuk Meminta SP2SHP, akan tetapi ibu Ernawati hanya mendapatkan Draftnya saja. 3 Foto saat ibu Ernawati mengirimkan Surat Kepada Bapak Kapolda Sulsel, akan tetapi hingga 5 x Ganti KAPOLDA, tidak ada tanggapan dan response. 4 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2021 Meminta SP2HP, akan tetapi Bapak Dirkrimum POLDA SULSEL enggan menemui hingga ibu Ernawati menunggu 3 Jam lamanya. 19 5 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2021 membuat spanduk Demo untuk Hari HAM. 6 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2021 Mengikuti demo menyuarakan hari Hak Asasi Manusia. 7 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di Mabes Polri untuk Melapor kepada KAPOLRI. 8 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di Mabes Polri untuk Melapor kepada KAPOLRI. 20 9 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di Mabes Polri untuk Melapor kepada KAPOLRI. 10 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di Mabes Polri untuk Melapor kepada KAPOLRI, akan tetapi tidak ada Response hingga saat ini dan terkesan di abaikan. 11 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di tahan selama 8 hari karena di duga melakukan penganiayaan yang tidak pernah di lakukan oleh ibu ernawati. 21 12 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di undang menjadi Narasumber dalam acara #Matanajwa karena Tagar yang di gaungkan oleh ibu Ernawati #Percuma Lapor Polisi. 13 Foto saat ibu Ernawati pada tahun 2022 di undang menjadi Narasumber dalam acara #Matanajwa karena Tagar yang di gaungkan oleh ibu Ernawati #Percuma Lapor Polisi. 22 14 Foto saat ibu Ernawati bertemu dengan Kadiv Propam yang tidak mempercayai bukti2 keaslian yang di berikan oleh ibu ernawati. 15 Foto saat ibu Ernawati setelah membuat surat pernyataan di Polres jeneponto tanggal 31 November 2022, akan tetapi setelahnya awal 2023 ibu Ernawati di tetapkan sebagai Tersangka. 16 Foto saat ibu Ernawati di berikn sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000, - Tiga Puluh Lima Juta rupiah oleh kepolisian agar tidak memviralkan pengepungan dan penangkapan terhadap ibu ernawati yang di lakukan hampir 50 Orang Polisi. Akan tetapi ibu ernawati tidak mengambilnya, karena hal tersebut bertujuan untuk membungkam hak konstitusi Ibu Ernawati. 23 17 Kisah ibu Ernawati di angkat menjadi karya ilmiah sebuah buku dengan judul “PAK KAPOLRI, USUT TUNTAS PEMBUNUH KAKAK SAYA! 18 Foto saat ibu Ernawati membuat pengaduan di KOMNAS HAM. 19 Kisah ibu Ernawati Kembali di angkat menjadi karya ilmiah sebuah buku dengan judul “JALAN PRESISI KAPOLRI! 24 20 Ibu Ernawati di tahan dan di penjarakan oleh Kepolisian di Polda SULSEL, karena tagar #PERCUMALAPORPOLISI yang di laporkan oleh polisi sbb: - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1279/X/2022/SPKT POLDA SULSEL, 28 November 2022 Pelapor: Sangkala, S.H “ANGGOTA POLISI POLDA SULSEL” - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1290/XII/2022/SPKT POLDA SULSEL, 01 Desember 2022 Pelapor: Kaharudin “ANGGOTA POLISI POLDA SULSEL” - Laporan Polisi Nomor: LP/B/1301/XII/2022/SPKT POLDA SULSEL, 04 Desember 2022 Pelapor: Andi mapurampa “POLISI POLDA SULSEL” (Vide P08 - Berkas UU ITE Ernawati -Pemohon II) Bahwa, Hal tersebut secara fakta nyata merampas dan merugikan hak konstituional Pemohon II, karena berlakunya Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”., hal tersebut jelas merugikan Pemohon I secara konstitutional yang dimana hal tersebut termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 30. Bahwa, Pemohon III merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon III karena keberlakuan Pasal 18 (1) UU Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan bersesuaian denga isi Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan 25 umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. 31. Bahwa, karena Pemohon III berprofesi sebagai Advokat, Pemohon III pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan karena mendampingi klien nya, Pemohon III tidak dianggap karena tidak diperbolehkan masuk dan intervensi klien Pemohon III untuk mencabut surat kuasanya, hal ini terjadi karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”., yang secara fakta Institusi kepolisian memiliki kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas dan luas sehingga sangat nyata kerugian konstitusi dialami Pemohon III. 32. Bahwa permasalahan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung unsur bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan bahwa Kepolisian pasti menggangap bahwa dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan UU maupun Peraturan Kepolisian sehingga tidak jarang banyak sekali pelanggaran kode etik kepolisian dikarenakan menjalankan tugasnya sudah melampaui batas kewenangannya. Menjadi ironis berkaca kasus Pemohon II dan kasus kasus lainnya sering kali Polisi tidak transparan, koperatif dan mau menggungkap atas kasus yang sedang terjadi. 33. Bahwa, permasalahan pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung unsur bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena banyak kasus yang bukan hanya di alami para Pemohon, salah satu contohnya sebagai berikut: Bahwa, Hal tersebut juga di alami oleh Mantan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Ing Mokoginta , 8 tahun mencari keadilan Delapan tahun sudah berlalu sejak tanahnya di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dirampas secara paksa oleh mafia tanah. Bahwa, Dalam hal ini, ia mengungkapkan nomor laporan yang sudah terdaftar, yakni laporan polisi nomor 541 dan nomor 460 yang ditangani oleh unit-unit yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan ini. Prof Mokoginta mengungkapkan, bahwa dirinya malah mendapat intimidasi. Lebih parah lagi, ia harus menerima kenyataan pahit ketika laporan polisi di Unit I 26 Subdit IV Dittipidum justru mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Sudah tidak terhitung surat permohonan dan aduan yang saya kirimkan, baik ke kepolisian, kementerian terkait, bahkan ke DPR RI dan Presiden sekalipun. Semua itu hanya berujung jadi tumpukan kertas yang menjadi sarang nyamuk saja," Sebagai seorang akademisi yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, ia tak kuasa menahan penyesalan."Ini adalah kesalahan saya, seorang profesor terbodoh sepanjang sejarah, bodohnya saya karena percaya keadilan di Indonesia itu ada. (https://wartakota.tribunnews.com/2025/02/02/8-tahun-cari-keadilan-prof- ing-mokoginta-bodohnya-saya-percaya-keadilan-di-indonesia-itu-ada) Bahwa, Prof Ing Mokoginta Korban Mafia Tanah Merasa Menjadi Badut di Polda Sulut, Narasi demikian, karena dia sudah sejak 2017 hingga 2022 perkara tanah dia ditangani oleh Polda Sulut sebelum limpah ke Mabes Polri, telah 5 Kapolda dan 2 putusan di PTUN dan Pengadilan Negeri namun tidak bisa menyelesaikan perkara dirinya, dirinya merasa dia terlalu bodoh percaya dengan omongan penenang hati Oknum Penyidik di Polda Sulut, setelah dikonfirmasi menyatakan ternyata pada tahun 2021 pihak Kajati Sulawesi Utara telah menerbitkan P16 yang artinya di Polda Sulut telah ada nama- nama tersangka. Namun dari 2021 hingga 2022 sebelum perkara ini limpah ke Mabes Polri, pihak Polda Sulut tidak pernah menerbitkan SP2HP yang berisi nama nama tersangka. Polda Sulut tidak memberitahukan terhadap Prof Ing terkait sudah ada nama nama tersangka., Kejadian yang dialami Prof Ing Mokoginta yang dijadikan Badut oleh Oknum Penyidik Polda Sulut menambah catatan sulitnya mencari keadilan di Indonesia terkhusus di Provinsi Sulawesi Utara. (https://www.tvonenews.com/berita/nasional/319031-prof-ing-mokoginta- korban-mafia-tanah-merasa-menjadi-badut-di-polda-sulut?page=2) 34. Bahwa, pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung unsur bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya merampas dan /atau melanggar konstitusi para pemohon, akan tetapi banyak Masyarakat yang mengalami kerugian atas pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian: “Untuk kepentingan 27 umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON. 35. Bahwa, isi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Mengandung beberapa permasalahan, yaitu: a. Rawan penilaian secara subjektif Dikarenakan terdapat frasa “menurut penilaiannya sendiri” maka membuatkan polisi memiliki legal standing menjalankan tugas dan wewenanganya sesukanya, dan Pasal ini bisa saja digunakan sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap menggangu citra kepolisian atau bisa digunakan oleh elit penguasa untuk membungkam pesaing-pesaing politik/oposisi b. Multitafsir Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sangatlah multitafsir dikarenakan semua pihak dapat menafsirkan tanpa adanya kejelasan yang objektif berdasarkan UU. Sehingga Pasal 18 ayat (1) bisa menimbulkan permasalahan perlakuan berbeda dengan pihak pihak lain yang mengalami kasus serupa c. Tidak adanya Kontrol Bahwa meskipun kepolisian diawasi oleh Kompolnas atau di kepolisian sendiri memiliki Propam maka oknum polisi yang menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan secara sembarangan Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 akan menggunakan alibinya bahwa tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan dikarenakan Pasal tersebut multitafsir menimbulkan kesulitan berbagai pihak apakah tugas yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan UU atau justru melampaui kewenangannya. 36. Bahwa, sangat berkemungkinan terjadi Mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menuntut adanya kepastian hukum yang adil. Frasa "penilaiannya sendiri" menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, yang dapat mengakibatkan 28 perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji. 37. Bahwa, Pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi lainnya, Tidak ada definisi eksplisit dalam UU ini mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, padahal frasa ini menjadi dasar pembenaran tindakan diskresi aparat. Akibatnya, dapat terjadi penyimpangan dalam praktik karena penafsiran kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada aparat, padahal seharusnya itu adalah konsep hukum yang dibatasi dan dikawal oleh norma objektif. 38. Bahwa, istilah "kepentingan umum" adalah konsep hukum yang mesti didefinisikan secara limitatif dan objektif, agar tidak digunakan sebagai dalih untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak dijelaskan secara normatif apa yang dimaksud “kepentingan umum” pakah terkait keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moralitas publik. Tanpa definisi ini, aparat memiliki keleluasaan untuk menafsirkan “kepentingan umum” secara sepihak, yang membuka potensi pelanggaran hak konstitusional warga. 39. Bahwa, Frasa “Kepentingan Umum” Tidak Didefinisikan Secara Tegas, Sehingga Multitafsir dan Berpotensi Disalahgunakan. Dalam Pasal 18 ayat (1), tidak terdapat penjelasan dalam batang tubuh maupun penjelasan UU mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat di lapangan. Hal ini melanggar prinsip lex certa, yaitu hukum harus ditulis dan dirumuskan secara jelas, yang merupakan bagian dari asas negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 40. Bahwa, tanpa pembatasan normatif, aparat dapat menyatakan suatu situasi sebagai “kepentingan umum” hanya berdasar pada ketakutan, kekhawatiran, atau praduga subjektif, bukan pada parameter hukum yang dapat diuji secara objektif. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara aparat dan warga, di mana tindakan pembatasan hak-hak warga tidak dapat dilawan secara hukum karena tidak ada standar yang jelas. 41. Bahwa, dalam negara hukum, tindakan negara yang membatasi hak warga harus tunduk pada legal standing base on regulation, serta dapat diuji melalui lembaga pengadilan atau pengawasan administratif. Tanpa definisi atau 29 batasan “kepentingan umum”, tidak tersedia mekanisme untuk menguji apakah tindakan pejabat Polri tersebut benar-benar didasari kepentingan umum yang sah atau justru didorong oleh kepentingan institusional atau subjektif semata. 42. Bahwa, dua frasa “menurut penilaiannya sendiri” dan frasa “Untuk kepentingan umum” menjadi penyebab Pasal tersebut mengandung permasalahan konstitusi, dua frasa tersebut dapat dimanfaatkan oleh sejumlah oknum polisi dalam menjalankan tugas dan sebagai senjata untuk mengekang pihak-pihak yang menggangu nama kepolisian semakin tercoreng. 43. Bahwa menurut standar United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, tindakan kepolisian: a. Harus dilakukan berdasarkan hukum b. Harus proporsional dan diperlukan c. Harus dapat dipertanggungjawabkan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma internasional yang telah menjadi bagian dari prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab. 44. Bahwa, karena Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian melahirkan segudang masalah, Kepolisian RI justru menodai arti Rastra Sewakottama yang merupakan lambang Kepolisian dan mempunyai arti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sekaligus menodai semangat Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. 45. Bahwa, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Menyimpang dari Semangat Reformasi Kepolisian Pasca 1998. Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republic indonesia adalah untuk memisahkan Polri dari ABRI, agar lebih sipil, demokratis, dan akuntabel. Namun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) yang memberi kewenangan self-assessment action tanpa batas hukum, justru menyerupai pola tindakan militeristik dan koersif masa lalu, yang tidak transparan dan tidak dapat dikontrol. Hal ini menyimpang dari arah Reformasi 30 sektor keamanan dan berpotensi mengembalikan praktik otoritarianisme yang dibungkus dalam bahasa hukum. 46. Bahwa, norma hukum yang memberikan kewenangan luas tanpa pengawasan hukum akan mengurangi legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Kepercayaan publik terhadap polisi sangat penting agar hukum dipatuhi secara sukarela (voluntary compliance), bukan hanya karena takut represif. Ketika publik merasa bahwa tindakan polisi dapat sewaktu-waktu dilakukan atas dasar “penilaian sendiri”, maka rasa hormat terhadap hukum dan aparat akan menurun drastis, dan berpotensi menimbulkan resistensi sipil (civil disobedience). 47. Bahwa, Pasal 18 ayat (1) dapat membuka peluang tindakan sewenang- wenang terhadap seseorang tanpa bukti awal atau proses pembuktian terlebih dahulu, dengan dalih “penilaian sendiri” untuk kepentingan umum. Ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan bagian dari prinsip hukum pidana modern dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Asasi Manusia “HAM”. “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. 48. Bahwa ketentuan yang membolehkan tindakan berdasarkan “penilaian sendiri” cenderung mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi instrumen akuntabilitas dan profesionalisme polisi. Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semua tindakan aparat seharusnya: a. Berdasarkan hukum tertulis, b. Terukur, c. Dapat dipertanggungjawabkan. Pasal ini justru menciptakan ruang impunitas karena pembenaran terhadap tindakan di luar Standard Operasional Prosedure (SOP) 49. Bahwa, dalam negara demokrasi, kewenangan aparatur negara tidak boleh absolut, karena dapat melahirkan praktik abuse of power. Penggunaan frasa “menurut penilaiannya sendiri” menciptakan celah untuk pembenaran tindakan represif, intimidatif, atau diskriminatif, tanpa pertanggungjawaban yang cukup. 31 50. Bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan subjektif kepada pejabat negara tanpa pembatasan hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap marwah supremasi konstitusi. 51. Bahwa, salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Ketentuan yang mengizinkan tindakan sepihak berdasarkan penilaian pribadi pejabat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena: a. Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan); b. Tidak akuntabel (tidak wajib dipertanggungjawabkan secara hukum); c. Tidak memberikan kepastian hukum 52. Bahwa, frasa tersebut berpotensi memungkinkan aparat bertindak represif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dugaan atau kecurigaan subjektif, tanpa didasarkan pada pembuktian yang objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip presumption of innocence yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penghormatan instrumen hak asasi manusia. 53. Bahwa, frasa “menurut penilaiannya sendiri” adalah norma kabur (vague) yang tidak memenuhi prinsip lex certa dalam asas legalitas. Norma hukum harus tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Norma kabur melanggar hak atas kepastian hukum dan membuka peluang: a. Diskriminasi; b. Praktik kekerasan oleh aparat; c. Impunitas atau bebasnya aparat dari tanggung jawab hukum 54. Bahwa, dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan warga negara, asas kesetaraan relasi hukum (legal parity) menjadi krusial. Frasa ini menciptakan potensi relasi vertikal sepihak, di mana aparat bisa menempatkan diri sebagai penafsir tunggal atas "kepentingan umum" dan langsung bertindak. Ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat merendahkan martabat hukum dan warga negara. 55. Etika profesi kepolisian mensyaratkan: a. Objektivitas dalam bertindak, b. Akuntabilitas atas keputusan, 32 c. Kepatuhan pada prosedur. Namun, dengan legitimasi bertindak atas “penilaian sendiri”, pejabat Polri secara de jure diberi ruang untuk mengabaikan pedoman etika profesional, menjadikan aparat lebih tunduk pada pertimbangan subjektif pribadi dan /atau pertimbangan pribadi yang berkeuntungan daripada pada standar etika dan prosedur. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan (Inkonstitutional) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum bertentangan (Inkonstitutional) dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut: 33 1. Bukti P-01 : Fotokopi KTP atas nama Syamsul Jahidin; 2. Bukti P-02 : Fotokopi KTP atas nama Ernawati; 3. Bukti P-03 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; 4. Bukti P-04 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 5. Bukti P-05 : Fotokopi Surat Nomor: B/183/III/HUK.12./2025/Bidpropam perihal SP2HP2 (Bripka Samsul Bahri); 6. Bukti P-06 : Foto Penyiksaan Berujung Kematian Kaharuddin Dg. Sibali; 7. Bukti P-07 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 766/PM.00/R/IX/2024, bertanggal 17 September 2024, perihal Rekomendasi Penanganan Perkara Dugaan Penyikasaan Berujung Kematian Sdr. Kaharuddin Dg. Sibali; 8. Bukti P-08 : Fotokopi Berkas UU ITE Ernawati -PEMOHON II; 9. Bukti P-09 : Fotokopi KTP atas nama Piriada Patrisia Siboro; 10. Bukti P-10 : Fotokopi printout media/berita (Fix! Doktif Jadi Tersangka atas Laporan Dokter Andreas Situngkir) https://www.grid.id/read/044230041/fix-doktif-jadi- tersangka-atas-laporan-dokter-andreas-situngkir; 11. Bukti P-11 : Fotokopi printout media Tribun Medan https:medan.tribunnews.com/2025/03/19/reaksi-doktif- usia-jadi-tersangka-tak-takut-dan-malu-akui-sudah- pertimbangkan-risikonya-bangga; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Penetapan Tersangka Dokter Samira. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 34 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 35 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yang menyatakan: Pasal 18 ayat (1) 36 “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” Penjelasan Pasal 18 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” 2. Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I adalah keberlakuan Pasal 18 (1) UU 2/2002 sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalil telah sesuai prosedur dan sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. 3. Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara aktual dan nyata disebabkan Pemohon II dijadikan tersangka hingga terpidana karena tagar #PERCUMA LAPOR POLISI yang dilakukan oleh Kepolisian Polisi Daerah Sulawesi Selatan karena mencari keadilan dan kepastian hukum atas kematian kakak kandung Pemohon II. Pemohon II dijadikan tersangka hingga terpidana karena tagar #PERCUMALAPORPOLISI karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selain itu, secara fakta ternyata merampas dan merugikan hak konstituional Pemohon II, karena berlakunya Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 merugikan Pemohon II secara konstitutional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Bahwa Pemohon III berprofesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III karena keberlakuan Pasal 18 (1) UU 2/2002 sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalil telah sesuai prosedur dan sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. 37 5. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon), pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebab merampas dan/atau melanggar hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami kerugian atas pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan aktual karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 secara fakta menurut para Pemohon merampas dan merugikan hak konstitusional para Pemohon karena Pasal a quo sangat rawan disalahgunakan oleh oknum polisi dan dapat dijadikan alat bagi untuk melakukan tugas secara sewenang- wenang dengan dalih telah sesuai prosedur dan sesuai dengan materi muatan Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, sehingga secara konstitutional Pasal a quo melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 38 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, materi muatan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 mengandung beberapa permasalahan, antara lain rawan penilaian secara subjektif, multitafsir, dan tidak adanya kontrol sehingga sangat mungkin mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 juga mengandung permasalahan konstitusional, yaitu tidak ada definisi eksplisit dalam UU 2/2002 mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, padahal frasa tersebut menjadi dasar pembenaran tindakan diskresi aparat kepolisian. Akibatnya dapat terjadi penyimpangan dalam praktik karena penafsiran kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, padahal hal tersebut merupakan konsep hukum yang dibatasi oleh norma objektif; 2. Bahwa menurut para Pemohon, istilah "kepentingan umum" adalah konsep hukum yang semestinya didefinisikan secara limitatif dan objektif, agar tidak digunakan sebagai dalil untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, tidak dijelaskan secara normatif apa yang dimaksud “kepentingan umum” apakah terkait keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moralitas publik. Tanpa definisi tersebut, aparat kepolisian memiliki keleluasaan untuk menafsirkan “kepentingan umum” secara sepihak, yang membuka potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “kepentingan umum” tidak didefinisikan secara tegas, sehingga multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak terdapat penjelasan, baik dalam batang tubuh maupun Penjelasan UU 2/2002 mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat kepolisian di lapangan. Hal tersebut melanggar prinsip lex certa, yaitu hukum harus ditulis dan dirumuskan secara jelas, yang merupakan bagian dari asas negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 39 Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, tanpa pembatasan normatif, aparat kepolisian dapat menyatakan suatu situasi sebagai “kepentingan umum” hanya berdasar pada ketakutan, kekhawatiran, atau praduga subyektif, bukan pada parameter hukum yang dapat diuji secara objektif. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara aparat kepolisian dan warga, di mana tindakan pembatasan hak-hak warga tidak dapat dilawan secara hukum karena tidak ada standar yang jelas; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dapat membuka peluang tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang tanpa bukti awal atau proses pembuktian terlebih dahulu, dengan dalih “penilaian sendiri” [sic!] (dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 menggunakan frasa “…penilaiannya sendiri”) untuk kepentingan umum. Hal tersebut bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan bagian dari prinsip hukum pidana modern dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 [selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah telah pernah menerima permohonan 40 dengan isu konstitusionalitas norma yang sama, yaitu dalam permohonan Nomor 42/PUU-XI/2013 dan permohonan Nomor 104/PUU-XX/2022. Namun, setelah dicermati dalam permohonan Nomor 42/PUU-XI/2013, Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan alasan frasa "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" mengakibatkan tidak adanya batas bagi pejabat kepolisian terhadap kepentingan umum dan hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena akan terjadi ketidakpastian hukum, sementara itu dalam permohonan Nomor 104/PUU-XX/2022, Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan alasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan alasan materi muatan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 rawan penilaian secara subjektif, multitafsir, dan tidak adanya kontrol sehingga mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka terhadap permohonan a quo, oleh karena terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya maka permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon lebih lanjut; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut para Pemohon ketentuan norma tersebut inkonstitusional sebagaimana termaktub dalam petitum 41 permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 mengandung beberapa permasalahan, antara lain rawan penilaian secara subjektif, multitafsir, dan tidak adanya kontrol sehingga sangat mungkin mengancam kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menurut para Pemohon frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, yang dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai alat negara, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [vide Pasal 2 UU 2/2002]. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut para Pemohon menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, serta dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dipisahkan dari kewenangan kepolisian secara menyeluruh dalam perspektif menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf c UU 2/2002. Dalam menjalankan 42 tugas tersebut, aparat kepolisian acapkali dihadapkan pada peristiwa yang sangat kompleks yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kompleksitas peristiwa tersebut secara filosofi ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, khususnya frasa “kepentingan umum” dan frasa "penilaiannya sendiri" dalam Pasal tersebut dibentuk. Mahkamah dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 akan dilakukan secara bersamaan. Berkenaan dengan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berpotensi dapat dilakukan tafsir yang tidak tunggal, di mana setiap aparat kepolisian (dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 disebut “pejabat kepolisian”) dapat secara subjektif menggunakan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 sesuai dengan kehendak masing-masing aparat kepolisian yang bersangkutan. Sebab, menurut para Pemohon, pengertian bertindak menurut penilaiannya sendiri tidak terdapat batasan yang pasti dan rigid dan frasa tersebut cenderung memberikan makna terbukanya peluang aparat kepolisian untuk dapat berbuat sekehendak hatinya yang dapat berujung timbulnya kesewenang-wenangan. Dengan demikian, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 harus dinyatakan inkonstitusional ataukah tetap dinyatakan konstitusional, mengingat frasa dalam norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon masih diperlukan dengan alasan terdapatnya kompleksitas dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mencegah dan menangani setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang memiliki esensi yang sama, di mana berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan “kepentingan umum” dan dapat bertindak “penilaiannya sendiri” adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang 43 akan atau mungkin terjadi. Selain itu, frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Di samping itu, terkait dengan frasa “kepentingan umum”, menurut Mahkamah frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umum angka 7 UU 2/2002, yaitu “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah memberikan rambu- rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan “kepentingan umum” dan melakukan tindakan dengan “penilaiannya sendiri” hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Bahwa lebih lanjut, jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut mengandung pula makna “keleluasaan” berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan 44 kewenangan dimaksud benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran dalam menerapkan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) menghormati hak asasi manusia. Terlebih, dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 juga ditegaskan batasan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal tersebut, yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berkenan dengan batasan atau ukuran tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.3], yaitu: “Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma 45 agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian”. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa esensi atau hakikat dari frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002. Dengan demikian, menurut Mahkamah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. 46 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 melanggar prinsip lex certa, dan tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa para Pemohon dalam Petitum permohonannya juga minta kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yang menyatakan “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan sendirinya tetap konstitusional sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-Paragraf [3.12.1], maka berkaitan dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang pada pokoknya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian secara expressis verbis Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan karena hal tersebut menjelaskan makna dari norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 47 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 48 pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto