84/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 84/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anisitus Amanat, S.H., alias Anisitus Amanat Gaham, S.H. Alamat : Jalan Puspogiwang Raya Nomor 18, RT 004/RW 002, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan : Notaris Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 84/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Agustus 2024 2 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan KK (bukti P.1 dan P.2), berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, wilayah jabatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170.AH 02.01. Tahun 2008, tanggal 2 April 2008 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023 Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023 (Bukti P.3 dan bukti P.4). Pemohon dengan ini menyampaikan perbaikan permohonan sesuai saran- saran atau nasihat-nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pendahuluan 1 pada tanggal 01 Agustus 2024 sebagaimana disampaikan di bawah ini. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma hukum tentang perpanjangan jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (selanjutnya ditulis UUJN) yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan notaris sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dengan dasar pengujian beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti berikut: 1. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitias hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 3 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 4. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 5. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan suatu UU terhadap UUD NRI 1945 dapat disimpulkan dalam rumusan pasal-pasal peraturan sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 4 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Pasal 2 ayat (1) PMK RI Nomor 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu. Sementara di ayat (4) PMK tersebut menerangkan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bahwa meskipun MK pada awal didirikan hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma hukum dalam UU hasil proses legislasi di DPR RI (positive legislature), namun dalam perkembangan praktik di Mahkamah, Pemohon ketahui bahwa Mahkamah juga dapat membuat norma hukum baru (positive discretion) yang menyimpang dari norma yang sudah ada atas dasar pertimbangan bahwa norma hukum yang sudah tersedia bertentangan dengan UUD NRI 1945, mengandung anasir ketidakadilan yang intorelable, tidak rasional, dibuat secara sewenang-wenang (willekeur), melampaui kewenangan permbuat UU (detournement de pouvoir) dan/atau sengaja diputus guna memenuhi kebutuhan yang urgent. Bahwa oleh karena intisari permohonan ini berkaitan dengan permohonan untuk mengubah norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan notaris setelah notaris sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan maka putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang mengubah norma hukum ambang batas usia seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu menjadi norma hukum baru diambil dan dipakai Pemohon sebagai salah satu dasar hukum permohonan ini: 5 - Pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membatalkan norma hukum tentang batas minimal usia wanita untuk kawin adalah 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah Mahkamah menjadi norma hukum baru, yaitu usia perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita diberlakukan sama, yaitu setelah berusia 18 (delapan belas) tahun. - Kedua, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah norma masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari norma lama 4 (empat) tahun menjadi norma hukum baru, yaitu masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun (amar putusan halaman 121). - Ketiga, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang membuat norma baru tentang warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat juga ikut serta memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Norma hukum sebelumnya hanya membolehkan WNI yang terdaftar dalam DPT yang bisa ikut gunakan haknya memilih Presiden dan Wakil Presiden. - Keempat, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan norma hukum dalam Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan MK membuat norma baru yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayah biologisnya. - Kelima, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menambah norma baru dalam Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1/1974 dari sebelumnya hanya ada norma tentang perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan dan sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri, perjanjian kawin tidak dapat diubah, namun MK lewat putusan a quo 6 membuat norma hukum baru, yaitu perjanjian kawin dapat diubah sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri atas dasar kesepakatan bersama dan perubahan perjanjian kawin tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan kutipan peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan serta isi ringkas putusan-putusan MK terdahulu di atas yang disertai serba sedikit penjelasannya, maka Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang melakukan pengujian untuk mengubah norma hukum yang sudah ada dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan notaris sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan diubah menjadi norma hukum baru, yaitu “Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negera”. Dasar pertimbangannya adalah norma hukum tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, mengandung anasir ketidakadilan yang intolerable, tidak rasional dan untuk memenuhi kebutuhan urgen Pemohon khususnya dan notaris-notaris lain yang seusia dengan Pemohon. Uraian lebih lanjut akan dipaparkan Pemohon di bagian Alasan Permohonan poin III surat permohonan ini. II. LEGAL STANDING 1. Bahwa legal standing (kedudukan hukum) adalah syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian norma hukum muatan suatu UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU MK Nomor 24/2003 yang diubah terakhir dengan UU Nomor 7/2020 yang mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 7 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Pengertian hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dan perorangan menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. 3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK RI Nomor 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU yang mengatur syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum suatu UU terhadap UUD 1945, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu sebagai berikut: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menerangkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diaggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 8 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi notaris yang diberikan UUD 1945 seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 menurut Pemohon sebagai berikut: 1. Hak bekerja demi mendapat penghasilan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945; 2. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi kesejahteraan sesama manusia yang diatur dalam Pasal 28C UUD NRI 1945; dan 3. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02.01. tahun 2008, tanggal 2 April 2008 dan telah diperpanjang masa jabatan Notaris berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023 akan diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanpa diberi gaji pensiun sebagai pelaksanaan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN oleh karena telah genap berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Bahwa apabila pemberhentian dengan hormat itu dialami Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang maka tak ayal, Pemohon menderita kerugian, yaitu tidak dapat melaksanakan hak-hak konstitusional Pemohon yang sudah diatur dalam UUD 1945 seperti dijelaskan di atas (vide Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK RI Nomor 2/2021). Padahal hak-hak konstitusional 9 tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indoneia dengan profesi notaris untuk bekerja agar dapat menghasilkan uang yang memiliki banyak manfaat, antara lain untuk biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, untuk biaya mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin, membantu sesama demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin seperti pada pegawai khususnya, biaya-biaya yang diperlukan agar dapat bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, aman, bersih dan sehat dan biaya perawatan kesehatan di hari tua (vide Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945). Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai notaris untuk bekerja agar mendapat hasil uang yang multi manfaat tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena pada tanggal tersebut, Pemohon diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pelaksanaan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara pemberhentian Pemohon dengan hormat sebagai notaris dengan berakhirnya hak Pemohon untuk bekerja yang merupakan hak Pemohon yang diatur dalam UUD NRI 1945 (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK RI 2/2021 huruf d). Bahwa Pemohon menaruh keberatan terhadap pemberlakuan norma dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap pribadi Pemohon sebagai notaris yang akan dimulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena Pemohon tidak mendapat uang gaji pensiun dari negara atau pihak lain. Satu-satunya harapan Pemohon agar dapat hidup layak dan wajar seperti orang pada umumnya di hari tua nanti adalah tetap bekerja sebagai notaris untuk menghasilkan uang sampai pada level kesehatan membuktikan secara medis bahwa Pemohon sebagai notaris sudah tidak sehat untuk bekerja. Keberatan Pemohon terhadap pemberlakuan norma Pasal 8 ayat (2) UUJN ini oleh karena akan berakibat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar tak pelak akan dialami Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang (vide Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK RI Nomor 2/2021). Adapun kerugian spesifik dan aktual tersebut sebagai berikut: 10 1. Bahwa Pemohon sejak diangkat menjadi notaris berdasarkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai hak dan/atau wewenang konstitusional yang spesifik untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (vide Pasal 15 ayat (1) UU 30/2004); 2. Bahwa Pemohon sebagai notaris menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN berwenang pula: a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang. Bahwa terkait dengan pelaksanaan wewenang konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik tersebut di atas, Pemohon sebagai notaris berhak menerima honorarium atau jasa hukum yang besarnya dihitung berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) UUJN. Honorarium berdasarkan nilai ekonomis ditentukan dari obyek setiap akta sebagai berikut: 11 a. Sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar 2,5% (dua koma lima persen); b. Di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau c. Di atas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatam antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari obyek yang dibuatkan aktanya. Sedangkan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari obyek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Notaris dapat juga merangkap jabatan PPAT seperti dimaksud dalam Pasal 7 PP 37/1998 jo. PP 24/2016 dengan masa pemberhentian dengan hormat sama seperti notaris di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun (vide Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 10 PP yang sama) maka dengan diberhentikannya Pemohon sebagai notaris dengan hormat mulai tanggal 25 April 2025 yang akan datang, demi hukum Pemohon berhenti juga merangkap jabatan PPAT sehingga ada kerugian spesifik dan aktual juga yang akan dialami Pemohon dari sektor wewenang Pemohon yang merangkap PPAT. Wewenang konstitusional Pemohon sebagai PPAT yang ikut serta dirugikan dengan pemberlakuan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UJN yang bersifat spesifik dan aktual adalah wewenang konstitusional pokok Pemohon sebagai PPAT yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 37/1998, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas sarusun (satuan rumah susun) yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu itu. 12 Perbuatan hukum tertentu yang harus diatur dalam akta PPAT tersebut adalah perbuatan hukum yang obyeknya adalah hak atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggunangan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Kantor pertanahan (Agraria/BPN) menurut Pasal 37 PP 24/1997 hanya boleh mendaftar pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (sarusun), pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik dan pembebanan lain sebagai jaminan pelunasan kredit bank atau lembaga keuangan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas sarusun jika dibuktikan dengan akta yang telah dibuat di hadapan PPAT. Kewajiban Pemohon sebagai notaris yang merangkap jabatan PPAT adalah mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah (balik nama) ke kantor Agraria/BPN supaya nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah (penjual) yang sudah tercatat dalam sertifikat dicoret dan diganti menjadi atas nama pihak yang menerima peralihan hak atas tanah (pembeli) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ditandatangani para pihak secara lengkap (vide Pasal 40 PP 24/1997 jo. Pasal 103 PMNA/KBPN Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 3/1997. Dua dokumen penting yang harus dilampirkan PPAT dalam surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun ke kantor Agraria/BPN adalah surat bukti pelunasan bayar pajak PPH (pajak penghasilan) yang merupakan kewajiban hukum penjual dan bukti pelunasan bayar pajak/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (pajak BPHTB) yang merupakan kewajiban hukum pembeli. Dalam praktek day to day, uang untuk pembayaran kedua jenis pajak tersebut dititip para pihak ke kantor PPAT untuk dibayar ke kantor pajak yang mewilayahi letak tanah berdasar alasan praktis yang bersifat administrasi, yaitu agar pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun dapat dilakukan tepat waktu 7 (tujuh) hari tersebut di atas. Besarnya honorarium Pemohon sebagai PPAT untuk setiap akta yang telah dibuat tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 PP 37/1998). 13 Kerugian spesifik dan aktual Pemohon sebagai notaris maupun PPAT dapat Pemohon ringkas menjadi sebagai berikut: 1. Tidak dapat bekerja lagi untuk mendapat hasil dari wewenang membuat dan menandatangani akta-akta otentik yang dibutuhkan anggota masyarakat umum yang berkepentingan; 2. Tidak dapat hasil dari kerja memberi nasihat atau penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat umum yang membutuhkan terkait dengan pembuatan akta; 3. Tidak dapat hasil kerja menyumbangkan jasa, tenaga, pikiran dan waktu untuk kepentingan negara mengurus dan membayar pajak ke kas negara terkait peralihan hak atas tanah; 4. Tidak ada kesempatan membantu negara menyerap tenaga kerja dan ikut serta membantu negara menyejahterakan rakyat; 5. Tidak dapat hasil dari membuat akta-akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas sarusun yang merupakan wewenang Pemohon yang merangkap PPAT; 6. Tidak dapat hasil dari akta-akta pemberian tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan yang merupakan wewenang Pemohon yang merangkap jabatan PPAT; 7. Tidak dapat hasil dari jasa mengurus izin membangun usaha, mengurus jasa pendaftaran peralihan hak atas tanah dan jasa pendaftaran pemberian hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan kredit bank. Sebagai akibat langsung dan tak terperi dari pelaksanaan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang adalah Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional untuk bekerja guna menghasilkan uang untuk biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, untuk biaya mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin, membantu sesama demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin seperti para pegawai khususnya, biaya-biaya yang diperlukan agar dapat bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, aman dan bersih dan sehat, biaya perawatan kesehatan di hari tua dan lain-lain seperti sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 14 Pemohon berpendapat bahwa apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian-kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas tidak akan dialami Pemohon setelah tanggal 17 April 2025 yang akan datang (vide Pasal 4 ayat (2) huruf 2 PMK 2/2021). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena tak pelak akan menderita kerugian spesifik dengan pemberlakuan norma dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN, yaitu: 1) Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945; 2) Pemohon mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual apabila norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan notaris setelah notaris sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan kandungan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN diberlakukan terhadap Pemohon pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang; 3) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma hukum kandungan Pasal 8 ayat (2) UUJN yang dimohonkan pengujiannya melalui permohonan ini; 4) Pemohon berpendapat bahwa apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi atau tidak akan dialami Pemohon pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya SK perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai notaris seperti telah disebut di atas yang berdampak pula pada hak konstitusional Pemohon yang merangkap jabatan PPAT maka berarti bahwa posisi Pemohon sekarang ini sudah ada dalam rentang waktu memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan permohonan uji materiil norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN terhadap UUD NRI 1945 guna mencegah atau menghindari terjadinya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang dan permohonan ini menurut Pemohon layak dikabulkan Mahkamah atas dasar alasan bahwa Pemohon punya legal standing dan ada dugaan kerugian hak-hak konstitusional yang tak pelak pasti terjadi pada 15 tanggal tersebut. Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tak ayal tidak akan terjadi. III. ALASAN PERMOHONAN Permohonan uji materiil terhadap norma hukum kandungan Pasal 8 ayat (2) UUJN disusun dan didaftar secara online lewat website Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan dua alasan pokok: pertama berdasarkan alasan hukum atau yuridis. Kedua, berdasarkan alasan non-hukum atau non-yuridis. Masing-masing alasan pokok tersebut diuraikan secara rinci dalam beberapa sub bagian yang terangkum dalam beberapa nomor urut tersendiri dan setiap uraian sub bagian dalam nomor urut tersendiri tersebut dikaitkan dan/atau dihadapkan face to face dengan norma dasar kandungan UUD NRI 1945, Peraturan Perundang- undangan, putusan-putusan MK terdahulu, membandingkan norma hukum tentang perpanjangan dengan hormat profesi-profesi lain di Indonesia yang sama-sama tidak mendapat gaji dari uang negara atau dari pihak lain, menyandingkan atau membandingkan dengan data-data statistik tentang usia harapan hidup masyarakat Indonesia di berbagai daerah dan data-data tentang ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang notaris di beberapa negara lain yang semuanya disertai dengan uraian tentang penafsiran latar belakang rasionalitas hukumnya. Sasarannya adalah untuk melihat apakah uraian tentang alasan-alasan hukum dan non-hukum tersebut konsisten atau justru saling bertentangan atau sudah ketinggalan zaman sehingga norma hukum tentang perpanjangan dengan hormat seorang notaris dari jabatannya berdasarkan ambang batas umur masih layak dipertahankan atau sudah saatnya diubah untuk mengakomodasi atau setidak-tidaknya disesuaikan dengan pernyataan empiris bahwa usia pemberhentian dengan hormat profesi-profesi lain yang tidak mendapat gaji dari negara atau dari pihak lain tidak dibatasi oleh UU, usia pensiun pejabat hakim negara sudah ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun, usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon dengan ini memaparkan alasan-alasan permohonan uji materiil ini sebagai berikut. 16 I. Alasan-alasan Hukum Atau Yuridis 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan uji materiil bertanggal 20 November 2023, diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 20 November 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (E-BRPK) pada tanggal 4 Desember 2023 Nomor 165/PUU-XI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2024. 2. Bahwa ada 3 (tiga) obyek norma hukum kandungan UUJN dalam permohonan poin 1 tersebut di atas. Pertama, norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan kandungan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN dengan batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kedua, norma hukum tentang perpanjangan tidak dengan hormat seorang notaris oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan batu uji Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Dan ketiga adalah norma hukum tentang wadah tunggal Notaris Indonesia yang merupakan materi muatan dalam Pasal 82 ayat (1), dayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2004 dengan batu uji Pasal 28 UUD Tahun 1945 dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. 3. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023 antara lain mengatakan di halaman 29 (dua puluh sembilan) bahwa Pemohon memohon inkonstitusional bersyarat, namun perumusan petitum sebelum dan setelah renvoi tidak jelas atau kabur. Selain itu, uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021 antara lain tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal 17 dan/atau ayat yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945, padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dan bertolak dari alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim MK menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya. Dan akhirnya Majelis Hakim MK dalam amar putusannya di halaman 30 (tiga puluh) mengatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 4. Bahwa oleh karena kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon yang sudah diputus Majelis Hakim MK lewat Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023, tanggal 23 Januari 2024 tersebut belum dipertimbangkan maka permohonan ini diajukan kembali dengan tujuan agar Majelis Hakim MK dapat mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain dalam permohonan sebagaimana diuraikan dalam poin 1 tersebut di atas melalui permohonan Pemohon sekarang ini, akan tetapi hanya sebatas obyek permohonan uji materiil norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan di ayat (2) dengan batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon saat ini sudah menderita kerugian faktual seperti yang sudah diuraikan pada bagian legal standing Pemohon ini. Sedangkan norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 dan norma hukum dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 belum ada kerugian faktual karena Pemohon belum pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut, melainkan hanya sebatas kerugian potensial yang belum pasti menjadi kerugian faktual. Demikian juga masalah sengketa pengurus 18 organisasi tidak ikut serta masuk dalam permohonan ini karena surat izin perpanjangan masa jabatan Pemohon sudah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak memerlukan surat rekomendasi dari pengurus organisasi tingkat pusat maupun daerah-daerah. Selain itu, pasal yang menjadi batu uji dalam permohonan ini ditambah Pasal 28I ayat (2) dan batu uji Pasal 28D hanya ayat (1) saja dan tidak ada ayat (2). Alasan-alasan permohonan ini juga lebih banyak jika dibandingkan dengan dua permohonan terdahulu tersebut di atas. 5. Bahwa alasan-alasan hukum permohonan Pemohon sekarang ini melakukan uji materiil norma hukum tentang ambang batas usia seorang notaris untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ketika sudah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan batu uji Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut: 5.1. Batas Usia Pemberhentian Dengan Hormat Profesi Advokat Profesi notaris memiliki norma hukum tentang ambang batas usia untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yaitu setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, demikian sesuai dengan norma hukum kandungan Pasal 8 ayat (1) huruf b dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi provesi advokat berdasarknan UU Nomor 18/2003 tentang Advokat yang sama-sama menjalankan profesi di bidang hukum dan sama-sama tidak mendapat gaji dan lain-lain tunjangan keuangan dari negara sama sekali tidak memiliki norma hukum tentang ambang batas umur untuk diberhentikan dengan 19 hormat dan jabatan advokat. Pasal 9 ayat (1) UU Advokat hanya mengatakan bahwa Advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat tanpa ada norma batas umur yang memastikan seorang advokat dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Adanya norma hukum tentang ambang batas usia notaris untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatan atau profesinya di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, sedangkan seorang advokat tidak ada norma tentang batas usia untuk dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya, menurut Pemohon merupakan bukti perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara notaris dan advokat yang bertentangan dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, norma tentang pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya berdasarkan ambang batas usia tersebut, sementara di sisi profesi Advokat tidak ada norma hukum serupa itu menurut Pemohon mengandung unsur diskriminatif yang bertentangan dengan norma dasar dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pemohon berpendapat bahwa selama norma pemberhentian dengan hormat hanya ada pada profesi notaris dan pada saat bersamaan norma serupa tidak ada pada profesi advokat yang sama-sama tidak mendapat sumbangsih dari uang negara maka selama itu pula profesi notaris belum mendapat perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 20 Oleh karena norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan notaris setelah notaris sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menurut Pemohon bertentangan dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka cukup beralasan apabila di bagian akhir surat permohonan ini, Pemohon menyampaikan permohonan kepada MK agar norma yang menyatakan perpanjangan masa jabatan notaris setelah notaris sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. Apabila permohonan ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum antara profesi notaris dengan profesi advokat yang tidak bersifat diskriminatif seperti sekarang ini. 5.2. Batas Usia Pemberhentian dengan Hormat Profesi Tenaga Medis Ada 2 (dua) kelompok tenaga medis menurut Pasal 198 UU 17/2023 tentang Kesehatan. Pertama tenaga medis dokter yang terdiri atas dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Kedua, tenaga medis dokter gigi yang terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis. Dalam menjalankan praktek profesinya di Indonesia, kedua kelompok tenaga medis ini menurut Pasal 263 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat menjalankan praktek dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (vide Pasal 264 ayat (3)). 21 Akan tetapi tidak ada norma yang membatasi sampai pada usia berapa seorang dokter dan dokter gigi di Indonesia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Tidak adanya norma hukum seperti ini menurut Pemohon merupakan bukti yuridis yang tak terbantahkan bahwa seorang dokter dan dokter gigi di Indonesia dapat berpraktek seumur hidup. Masa praktek dokter dan dokter gigi di Indonesia dapat berpraktek seumur hidup. Masa praktek dokter dan dokter gigi yang tidak dibatasi sampai pada usia tertentu seperti ini jelas tidak adil, diskriminatif dan tidak ada kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara notaris dengan dokter dan dokter gigi di Indonesia yang sangat bertentangan dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka cukup beralasan apabila di bagian akhir surat permohonan ini, Pemohon menyampaikan permohonan kepada MK agar norma yang menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya setelah berusia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: “notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. Apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara notaris dengan tenaga medis dokter dan tenaga medis dokter gigi sehingga tidak bersifat diskriminatif lagi seperti sekarang ini. 22 5.3. Batas Usia Pemberhentian dengan Hormat Profesi Akuntan Publik Dasar hukum praktek profesi Akuntan Publik di Indoniesia saat ini adalah UU Nomor 5/2011 tentang Akuntan Publik yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Mei 2011. Surat Izin praktek Akuntan Publik menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ini diberikan oleh Menteri dengan jangka waktu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, Permohoonan perpanjangan izin praktek Akuntan Publik menurut Pasal 8 ayat (3) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin praktek Akuntan Publik dalam jangka watu 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan terpenuhi maka menurut Pasal 8 ayat (6), izin praktek Akuntan Publik dinyatakan diperpanjang. Dan apabila seorang Akuntan Publik tidak mengajukan surat permohonan perpanjangan izin praktek dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka Akuntan Publik yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin baru. Mekanisme izin praktek profesi Akuntan Publik seperti dikutip di atas tampak bahwa aturan hukum tentang izin praktek profesi Akuntan Publik di Indonesia tidak hanya dipermudah dengan cara dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun dan bagi yang tidak mengajukan izin perpanjangan dalam waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya dapat mengajukan permohonan izin baru serta apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan perpanjangan diajukan tidak diterbitkan oleh Menteri maka izin praktek dinyatakan diperpanjang. Kekosongan mekanisme izin praktek profesi Akuntan Publik dalam UU Nomor 5/2011 adalah tidak ada norma hukum yang menetapkan batas umur seorang Akuntan Publik dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya sehingga tidak dapat diperpanjang lagi oleh Menteri. 23 Kekosongan norma hukum tentang ambang batas usia pemberhentian seorang Akuntan Publik tersebut di atas merupakan bukti ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum antara pelaku profesi Akuntan Publik dengan pelaku profesi notaris yang bersifat diskriminatif sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil sesuai dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga sangat beralasan apabila di bagian petitum nanti, Pemohon menuntut agar norma yang membatasi masa jabatan notaris sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai suaia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: “Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. Apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara notaris dengan pelaku profesi Akuntan Publik sehingga tidak bersifat diskriminatif lagi seperti sekarang ini. 5.4. Batas Usia Pemberhentian dengan Hormat Kurator Kurator adalah profesi hukum yang diintrodusir melalui UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pelaku profesi ini juga melaksanakan jasa dalam bidang hukum dengan tidak mendapat gaji dan lain-lain tunjangan keuangan dari negara. Pasal 69 UU Nomor 37/2004 mengatakan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pihak yang berwenang memangku profesi kurator menurut Pasal 70 UU ini adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya. Untuk menjadi Kurator menurut PP 24 37/2018 antara lain harus berprofesi sebagai Advokat dan/atau Akuntan Publik yang telah dinyatakan lulus dalam ujian pelatihan yang diselenggarakan oleh Komite Bersama yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 poin 1 dilanjutkan pada poin 2 dan huruf f dan huruf g PP 37/2018). Tata cara untuk dapat diangkat menjadi Kurator setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Komite Bersama tersebut adalah mengajukan permohonan pendaftaran Kurator dan Penggurus kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum dan HAM RI melalui laman resmi (vide Pasal 4 ayat (1) PP 37/2018). Apabila semua syarat untuk menjadi curator dan Pengurus dinyatakan lengkap maka Dirjen AHU menerbitkan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya tanpa dibatasi oleh ambang batas umur atau usia (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) PP 37/2018). Dari ulasan sekilas tentang segi hukum prosedur dan masa tugas profesi Kurator tersebut di atas nampak bahwa profesi Kurator diberikan negara untuk jangka waktu seumur hidup. Norma hukum yang memberi ambang batas usia atau umur masa tugas profesi Kurator untuk tidak lagi dapat mengurus perpanjangan kewenangannya sama sekali tidak disediakan negara melalui mekanisme perundang-undangan. Kekosongan norma hukum yang membatasi masa tugas profesi Kurator berdasarkan ambang batas umur di satu sisi, sementara pada sisi lain ada norma hukum yang membatasi masa tugas profesi Notaris berdasarkan ambang batas usia menurut Pemohon merupakan bukti ketidaksamaan kedudukan hukum antara pelaku profesi Kurator dengan pelaku profesi notaris yang bersifat diskriminatif sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil sesuai dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga sangat beralasan 25 apabila di bagian petitum nanti, Pemohon menuntut agar norma yang membatasi masa jabatan notaris sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: “Notaris diherhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah herumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Negara”. Apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara notaris dengan pelaku profesi Kurator yang tidak diskriminatif lagi seperti sekarang ini. 5.5. Batas Usia Pemberhentian dengan Hormat Hakim MK dan Hakim MA Ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang Hakim Mahkamah Agung (Hakim MA) menurut Pasal 11 UU Nomor 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim MK) menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ambang batas usia diberhentikan dengan hormat terhadap Hakim MA dan Hakim MK sama-sama di usia 70 (tujuh puluh) tahun tersebut menurut Pemohon sudah terwujud nyata prinsip-prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif antara Hakim MK dan Hakim MA karena sama-sama merupakan pejabat negara, mendapat gaji dari uang negara dan mendapat gaji pensiun dari uang negara sesuai dengan norma dasar 26 muatan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, norma tentang ambang batas pensiun bagi Hakim MK dan Hakim MA merupakan salah satu cara strategis dari negara untuk memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain untuk ikut serta menjadi pejabat negara dalam bidang hukum sesuai talentanya dan hakim yang pensiun tidak akan berakibat menjadi figur terlantar lantaran negara masih memberi sokongan gaji pensiun yang layak seumur hidup dan bahkan janda atau dudanya masih punya hak mendapat gaji pensiun duda atau janda. Akan tetapi akan tampak sebagai sebuah anomali norma hukum apabila disandingkan dengan norma ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya pada usia lebih rendah dari 70 (tujuh puluh) tahun, yaitu hanya di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menurut Pemohon merupakan ketidakadilan yang sangat nyata yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) oleh karena ambang batas usia pensiun notaris lebih rendah, padahal notaris setelah diangkat negara menjadi notaris tidak mendapat gaji dari keuangan negara dan pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga tidak mendapat gaji pensiun dari uang negara, sehingga ada kemungkinan notaris setelah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya akan menjadi figur terlantar atau pengangguran intelektual, padahal pensiun pada usia tersebut masih produktif untuk berkerja. Maka ada cukup alasan apabila Pemohon menyatakan bahwa norma pemberhetian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya telah terbukti sangat diskriminatif, tidak adil yang tidak dapat ditolerir yang bertentangan dengan norma dasar muatan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga norma yang membatasi masa jabatan notaris sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 27 bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: “Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. Apabila permohonan ini dikabulkan MK maka akan ada keadilan antara Hakim MK dan Hakim MA yang mendapat gaji pensiun dari negara di satu sisi dan pada sisi lain, notaris tidak punya norma ambang batas umur untuk menjalankan jabatannya karena tidak mendapat gaji pensiun dari negara. Notaris dapat bekerja sampai pada usia berapapun selama masih sehat secara fisik dan psikis menurut keterangan dokter yang berwenang oleh karena tidak mendapat gaji pensiun dari negara setelah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Hakim MK dan Hakim MA layak diberhentikan dengan hormat berdasarkan ambang batas umur karena mendapat gaji pensiun dari negara, akan tetapi tidak adil bagi notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak mendapat gaji pensiun dari uang negara. 5.6. Kebijakan Hukum Terbuka Pemohon paham bahwa menambah atau mengubah ambang batas usia untuk kebutuhan perbuatan hukum tertentu merupakan kewenangan konstitusional lembaga pembuat UU (Presiden bersama DPR RI dan DPD untuk UU tertentu) dan bukan kewenangan MK. Akan tetapi sudah ada bukti-bukti dari putusan-putusan Hakim MK terdahulu yang terang benderang mengubah ambang batas usia atau umur untuk memenuhi kepentingan perbuatan hukum tertentu sebagai berikut: Pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membatalkan norma hukum tentang batas minimal usia wanita untuk kawin di usia 16 (enam belas) tahun dan pria di usia 19 (sembilan belas) tahun materi muatan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi norma hukum baru, yaitu usia perkawinan 28 antara seorang pria dan seorang wanita diberlakukan sama, yaitu setelah berusia 18 (delapan belas) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah norma masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari norma lama 4 (empat) tahun menjadi norma hukum baru, yaitu masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun (amar putusan halaman 121). Ketiga, Putusan MK Nomor 102/PPU-VII/2009 yang membuat norma baru tentang warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat juga ikut serta memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Norma hukum sebelumnya hanya membolehkan WNI yang terdaftar dalam DPT yang bisa ikut gunakan haknya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan norma hukum dalam Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan MK membuat norma baru yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayah biologisnya. Kelima, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menambah norma baru dalam Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1/1974 dari sebelumnya hanya ada norma tentang perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan dan sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri, perjanjian kawin tidak dapat diubah namun MK lewat putusan a quo membuat norma hukum baru, yaitu perjanjian kawin dapat diubah sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri atas dasar kesepakatan bersama dan perubahan perjanjian 29 kawin tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pendapat Hakim MK terkait kebijakan hukum terbuka (open legal policy) ada dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Pertama, di halaman 42 yang dilanjutkan ke halaman 43 antara lain mengatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sehingga tidak dapat diuji oleh MK, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, di halaman 116 yang antara lain mengatakan bahwa pada prinsipnya pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Maka dengan berpijak dan beranjak pada uraian dalam 5.1 sampai dengan uraian dalam 5.5 tersebut di atas sudah jelas terlihat bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “Notaris diherhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. 5.7. Usia Harapan Hidup Orang Indonesia Berpedoman pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diketahui bahwa umur harapan hidup (UHH) orang Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah UHH yang dihitung sejak lahir pada tahun 2022 adalah 73,7 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun. Berdasarkan wilayahnya, 30 Jakarta menjadi provinsi dengan UHH tertinggi 2023, yakni 75,81 tahun. Diikuti Jogyakarta sebesar 75,18 tahun. Jawa Barat dan Kepulauan Riau berturut-turut sebesar 74,91 tahun dan 74,9 tahun. Bali sebesar 74,88 tahun. Jawa Timur sebesar 74,87 tahun. Provinsi Banten sebesar 74,77 tahun. Sedangkan Provinsi Papua paling rendah, yakni 68,17 tahun. Provinsi Papua Barat dan Maluku berturut- turut sebesar 68,51 tahun dan 70,45 tahun. Data-data tentang UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir dan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun, BPS melakukan pemutakhiran untuk mengukur UHH tahun 2020-2023 berdasarkan data dari basil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020). Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir (sumber: https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran- umur-harapan-hidup-di-indonesia- menurut-provinsi-pada-2023). Dari data-data tentang UHH orang Indonesia sumber BPS tersebut di atas dapat Pemohon simpulkan bahwa UHH orang Indonesia kurang layak digunakan sebagai parameter untuk menentukan ambang batas umur untuk diberhentikan dengan honnat seorang pelaku profesi lembaga negara maupun lembaga swasta semisal notaris oleh karena UHH orang Indonesia tiap tahun senantiasa dinamis sebagai dampak positif dari proses pembangunan yang dilangsungkan secara terencana, mencakup seluruh wilayah daerah dan berkelanjutan (development substainable). Maka menurut Pemohon, parameter yang layak digunakan untuk menetapkan ambang batas umur seorang pelaku profesi yang tidak digaji negara atau pihak lain untuk diberhentikan dengan hormat dari profesinya hanya berdasarkan parameter tidak sehat jasmani dan/atau rohani. Negara menurut Pemohon sudah sangat bijak tidak menetapkan ambang batas umur untuk diberhentikan dengan hormat pelaku profesi yang tidak digaji negara seperti Advokat, tenaga medis dan 31 Akuntan Publik. Sementara norma hukum yang memberhentikan dengan hormat seorang notaris pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67(enam puluh tujuh) tahun menurut Pemohon tidak adil, diskriminatif dan tidak ada kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara pelaku profesi notaris dengan profesi Advokat, kurator, dokter dan Akuntan Publik yang sama-sama tidak digaji negara yang bertentangan dengan norma dasar kandungan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris kandung Pasal 8 ayat (1) huruf dan ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai "Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. 5.8. Usia Pensiun Notaris di Luar Negeri Ambang batas usia seorang notaris Indonesia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan jika dibandingkan dengan ambang batas usia pensiun notaris-notaris lain di luar negeri dapat dikatakan bahwa norma hukum tentang ambang batas usia pensiun notaris Indonesia sudah sangat tertinggal. Sebagai perbandingan adalah notaris di negeri Belanda pensiun di usia 70 tahun (https://www.kroesnotarissen.nl/adutchnotary/#:~:text=Like%20an%2 0attorney%2C%20a%20notary,age%20of%20retirement%20at%207 0), Austria pensiun di usia 70 tahun (dikutip dari sumber halaman website https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2014/pkl1167#:~:text= Grunds%C3%A4tzl%20ich%20ist%20f%C3%BCr%20Notarlnnen%20 32 laut,mit%2067%20Jahren%20m%C3%B6%20glich%20gewesen), Colombia pensiun di usia 70 tahun (dari sumber halaman website: https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/notarios-y- registradores-estan-sujetos-la-edad-maxima-para-el-retiro-forzoso), Korea pensiun di usia 75 tahun (dikutip dari sumber halaman website: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part& key=7, Jepang pensiun di usia 70 tahun (dikutip dari sumber halaman website: https://www.koshonin.gr.jp/tps://www-soleil-- lojp.translate.goog/blog/euiine/2995/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ja&_x _tr_tl=id&_r_hl=id&_x_tr_pto=sc), Italia pensiun di usia 70 tahun (dikutip dari sumber halaman website: httpps://www- a1lifeit.translate.goog/2014/04/pensione- deinootai/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc), dan Spanyol pensiun di usia 72 tahun (dikutip dari sumber halaman website: https://www-abces.translate.goog/economia/abci-notarios-y- registradores-podran-jubilar-72- anos202111251402_noticia.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=i d&_x_tr_pto=sc). Namun kalau ambang batas usia pensiun notaris di Indonesia dilakukan dengan cara antara lain mengambil contoh yang sudah berlangsung di negara lain tentu bisa ditafsirkan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum negara kita belum mandiri dan hanya sebatas mampu melakukan transplantasi. Norma pensiun notaris-notaris di luar negeri tersebut di atas diambil Pemohon hanya sekedar memberi gambaran tentang ambang batas umur pensiun notaris di Indonesia sudah sangat tertinggal jika dibandingkan dengan notaris lain di negara-negara tersebut di atas. Pemohon berpendapat bahwa kemampuan seorang manusia untuk bekerja tidak ditentukan oleh umur yang hanya berguna untuk mengetahui sudah berapa tahun seorang manusia menjalani kehidupan di dunia ini dan sama sekali tidak menjadi representasi seseorang mampu bekerja atau tidak. Kemampuan seorang manusia untuk bekerja tidak diukur dari 33 umurnya tetapi diukur dari sisi kesehatannya. Manusia pada dasarnya dapat berkarya selama masih sehat jasmani dan/atau rohaninya. Sebaliknya, manusia pada dasarnya tidak dapat bekerja apabila tidak sehat jasmani dan/atau rohaninya pada tingkat usia berapapun. Maka norma hukum yang membatasi kesempatan notaris menjalankan profesinya di usia maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut tidak saja sudah tertinggal dengan ambang batas usia pensiun notaris di negara-negara lain tersebut di atas tadi tetapi juga bertentangan secara diametral dengan norma dasar kandungan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Sehingga norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai di usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “Notatris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Negara”. 5.9. Pensiun Berdasarkan Ambang Batas Umur Pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya di usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 34 diusia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan merupakan parameter pembehentian dengan hormat berdasarkan ambang batas umur. Pertanyaannya adalah apakah orang Indonesia semuanya sudah tidak produktif bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat umum, bangsa dan negara setelah melewati ambang batas umur yang sudah dibakukan dalam wujud norma hukum? Apabila ambang batas umur Hakim MA dan Hakim MK yang pensiun diusia 70 (tujuh puluh) tahun dipakai sebagai parameter maka konklusinya bahwa orang Indonesia lain yang tidak berprofesi sebagai Hakim MK atau Hakim MA semisal notaris yang pensiun di usia maksirnal 67 (enam puluh tujuh) tahun rnasih dalam rentang usia produktif untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, para pegawai, masyarakat umum, bangsa dan negara. Konklusi tersebut di atas ada korelasinya dengan data-data dari BPS yang mengelompokan manusia usia lanjut berdasarkan tiga kategori rentang umur. Pertama, kelompok usia muda yang rentang umurnya antara 60 (enam puluh) tahun hingga 69 (enam puluh sernbilan) tahun. Kedua, kelornpok usia madya yang memiliki rentang usia antara 70 (tujuh puluh) tahun hingga 79 (tujuh puluh sembilan) tahun. Ketiga, kelompok usia tua yang berumur 80 (delapan puluh) tahun ke atas. Berdasarkan data BPS tersebut di atas maka usia pensiun notaris sekarang ini masih ada dalam rentang usia muda (antara 60 (enam puluh) tahun sampai 69 (enam puluh sembilan). Walaupun BPS tidak menjelaskan bahwa setiap tiga rentang usia manusia tersebut masih dapat bekerja atau tidak, namun dengan bertolak dari pandangan hidup manusia universal yang mengatakan bahwa selama seorang manusia masih sehat maka pada usia berapapun masih bisa bekerja. 35 Sekedar ilustrasi tertulis yang mungkin bisa dipakai Mahkamah sebagai bukti petunjuk adalah firman Nabi Musa dalam Kitab Mazmur yang merupakan salah satu bagian dalam kitab Injil Perjanjian Lama kaum Kristiani yang ditulis Nabi Daud dalam Pasal 90 ayat 10 yang mengatakan bahwa hidup manusia 70 (tujuh puluh) tahun dan jika kuat dapat mencapai 80 (delapan puluh) tahun). Kata kuat yang dimaksudkan oleh Nabi Daud yang hidup kurang lebih 1000 (seribu) tahun sebelum Yesus Kristus atau Nabi Isa atau hidup kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) tahun sebelum Nabi Muhammad ini tentulah kuat dalam arti masih sehat. Usia pensiun Hakim MA dan Hakim MK yang efektif sekarang ini adalah 70 (tujuh puluh) tahun maka dalam konteks narasi iman Nabi Musa yang ditulis Nabi Daud, ayahanda Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo tersebut merupakan isyarat bahwa firman Nabi Musa yang ditulis Nabi Daud tersebut sudah degenapi secara murni dan konsekwen. Sementara notaris yang pensiun sebelum usia antara 70 (tujuh puluh) sampai usia 80 (delapan puluh) tahun merupakan isyarat bahwa firman Nabi Musa belum digenapi dan baru digenapi kalau Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, yaitu notaris pensiun kalau sudah tidak kuat atau sehat berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang. Sehingga norma hukum tentang pensiun notaris di usia maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut tidak selaras dengan firman Nabi Musa, sudah tertinggal jika dibandingkan dengan usia pensiun notaris-notaris di luar negeri dan bertentangan dengan norma dasar kandungan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa dibatasi oleh ambang batas umur yang hanya merupakan akumulasi angka secara kronologis sejak lahir yang tidak ada korelasinya dengan kemampuan bekerja. Kemampuan bekerja untuk mendapat penghasilan ditentukan oleh kesehatan dan tidak ditentukan oleh usia atau umur. 36 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon berpendirian bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. 5.10. Ne Bis In Idem Asas ne bis in idem atau non bis in idem umumnya diterjemahkan sebagai sebuah obyek perkara yang sudah diputus tidak dapat diperkarakan lagi dikemudian hari (not twice for the same thing). Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2/2021 secara singkat mengatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Dan Pasal 60 ayat (2) UU MK Nomor 8/2011 secara singkat mengatakan bahwa asas ne bis in idem dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Norma dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo. UU Nomor 2/2014 sudah pernah diuji berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU- VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 dan Putusan MK Nomor 165/PUU- XXl/2023, tanggal 31 Januari 2024. Akan tetapi pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dan alasan-alasan permohonan sekarang ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut: 37 1. Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 menggunakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 sebagai dasar pengujian terhadap norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004. 2. Putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 menggunakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 945 sebagai dasar pengujian terhadap norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo. UU Nomor 2/2014. 3. Permohonan Pemohon sekarang ini menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk menguji konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo. UU Nomor 2/2014. Pasal 28A UUD 1945 tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini. Pasal UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini yang tidak ada dalam Putusan MK Nomor 52/PUU- VIII/2010 maupun Putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 adalah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 4. Alasan permohonan dalam putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 adalah pensiun notaris pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai di umur 67 (enam puluh tujuh) tahun bertentangan dengan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sesuai dengan norma dasar kandungan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Sedangkan alasan-alasan pokok Permohonan dalam Putusan MK 165/PUU-XXI/2023 belum diperiksa oleh Majelis Hakim MK karena dinilai tidak jelas menguraikan pertentangan norma dalam UU Nomor 30/2004 jo. UU Nomor 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (halaman 26). Sedangkan alasan-alasan permohonan Pemohon sekarang ini ada yang bersifat hukum dan ada yang bersifat non-hukum. 38 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Permohonan ini tidak masuk kategori ne bis in idem dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 oleh karena terdapat alasan dan dasar pengujian yang berbeda. Dan juga tidak ne bis in idem dengan Putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 oleh karena pokok permohonan dalam permohonan tersebut belum diperiksa karena dinilai tidak jelas menguraikan pertentangan norma dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo. UU Nomor 2/2014 terhadap norma dasar kandungan UUD 1945 sebagai dasar pengujian. Dasar pengujian permohonan sekarang ini ada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang tidak ada pada perkara Permohonan 165/PUU-XXI/2023. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dipakai sebagai dasar pengujian dalam perkara Permohonan 165/PUU-XX:l/2023, sedangkan permohonan sekarang ini tidak menggunakan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar pengujian. Pasal 28A UUD NRI 1945 dipakai sebagai dasar pengujian dalam perkara Permohonan 52/PUU-VIII/2011 tetapi permohonan sekarang ini tidak menggunakan Pasal 28A UUD NRI 1945 tersebut. 5.11. Alasan Rasionalitas Salah satu poin yang ada dalam Putusan MK Nomor 112/PUU- XX/2022 mengatakan bahwa meskipun kebijakan hukum terbuka (open legal policy) merupakan wewenang pembentuk UU, akan tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan prinsip rasionalitas (disaring dari bahan pertimbangan Majelis Hakim MK di halaman 116 putusan). Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut maka Pemohon berpendapat bahwa norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan notaris hanya 2 (dua) tahun adalah tidak memenuhi syarat rasionalitas atas dasar setidak-tidaknya beberapa alasan: Pertama, norma hukum pemberhentian dengan honnat pofesi notaris setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan 39 mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebab profesi lain seperti Akuntan Publik, Kurator dan Dokter, masa jabatannya dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun serta advokat tidak memiliki ambang batas usia pensiun. Kedua, norma hukum pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya pada ambang batas usia maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 tentang hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrirninatif itu, sebab profesi lain seperti Akuntan Publik, Kurator dan Dokter, masa jabatannya dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun serta advokat tidak memiliki ambang batas usia pensiun. Ketiga, norma hukum tentang perpanjangan dengan horrnat umumnya hanya berlaku antara pemberi gaji selaku pemberi kerja dengan pihak penerima gaji yang melaksanakan pekerjaan sebagai kompensasi terhadap tugas-tugas yang telah dimandatkan pemberi gaji telah dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab oleh penerima gaji. Pemberlakuan norma hukum “pemberhentian dengan hormat” dalam konteks ini adalah rasional. Sebaliknya, tidak rasional jika norma hukum seperti ini diberlakukan kepada pihak yang tidak ada hubungan hukum saling memberi dan menerirna gaji seperti antara negara yang memberhentikan notaris dengan hormat, padahal negara tidak pernah memberi gaji kepada notaris setelah diangkat negara menjadi notaris. Keempat, bahwa umumnya pertimbangan pemberhentian dengan hormat dilakukan pemberi gaji kepada penerima kerja atas dasar pertimbangan bahwa penerima gaji sudah pada ambang batas usia yang sudah ditentukan, tidak sehat jasmani dan/atau rohani atau 40 penerima gaji mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia. Sebagai konsekwensi logis dari pemberlakuan norma hukum “pemberhentian dengan hormat” terhadap penerima kerja adalah kewajiban pemberi gaji untuk memberi kompensasi berupa uang dan/atau jenis lain yang setara dengan uang yang dibayar secara lump sum atau secara berkala. Sebab norma “pemberhentian dengan hormat” tanpa kompensasi apapun menurut Pemohon bukan “pemberhentian dengan hormat” melainkan “pemberhentian tidak dengan hormat” yang merupakan norma hukum terpisah atas dasar alasan yang berbeda. Kesimpulan dari penjelasan tersebut sebagai berikut: Pertama, norma hukum “pemberhentian dengan hormat” menurut Pemohon adalah rasional sepanjang sesuai norma dasar dalam UUD NRI 1995 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), dimaknai ada hubungan kontrak memberi dan menerima gaji antara pihak yang mengeluarkan keputusan (beleid) pemberhentian dengan hormat dengan pihak yang menerima keputusan pemberhentian dengan hormat. Sebaliknya tidak rasional apabila antara pihak yang mengeluarkan beleid pemberhentian dengan hormat tidak memberi gaji kepada pihak yang menerima beleid pemberhentian dengan hormat. Kedua, norma hukum “pemberhentian dengan hormat” menurut Pemohon adalah rasional sepanjang dimaknai pihak yang mengeluarkan beleid pemberhentian dengan hormat memberi kompensasi berupa apapun yang bernilai ekonomi kepada penerima beleid “pemberhentian dengan hormat”. Sebaliknya tidak rasional apabila pihak yang menerbitkan beleid pemberhentian dengan hormat tidak memberi kompensasi apapun kepada penerima beleid pemberhentian dengan hormat seperti pemberlakuan norma “pemberhentian dengan hormat” notaris oleh negara sebagai implementasi norma hukum kandungan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014. 41 II. Alasan Non-Hukum Atau Non-Yuridis Alasan-alasan non-hukum atau non-yuridis yang Pemohon maksudkan dalam bagian ini adalah uraian sekitar hak dan kewajiban konstitusional Pemohon setelah diangkat menjadi notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Hak dan kewajiban konstitusional Pemohon tersebut akan berakhir pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena pada tanggal tersebut, Pemohon masuk ambang batas usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun walaupun Pemohon sejatinya masih sehat dan kuat bekerja. Akibatnya, bahwa mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon kehilangan kesempatan untuk memberi sumbangsih pikiran dan tenaga kepada negara untuk: 1. Menyerap Tenaga Kerja Notaris diangkat oleh negara cq. Kementerian Hukum dan HAM RI dengan syarat antara lain berijasah sarjana hukum, lulus jejang pendidikan strata dua kenotariatan dan telah bekerja sebagai karyawan notaris selama setahun yang dihitung setelah lulus strata dua kenotariatan atas prakarsa sendiri atau berdasarkan rekomendasi organisasi notaris. Setelah mendapat SK pengangkatan, seorang notaris wajib mempekerjakan minimal dua orang tenaga kerja yang digaji oleh notaris itu sendiri yang berfungsi sebagai saksi untuk setiap akta yang dibuat di hadapan notaris. Dua orang saksi atau pegawai tetap notaris tersebut harus tidak punya hubungan keluarga dengan notaris yang memberi kerja (vide Pasal 3 huruf e dan huruf f jo. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU 30/2004). Sekarang ini saja jumlah notaris di seluruh Indonesia 19.019 (sembilan belas ribu sembilan belas) atau jumlah serapan tenaga kerja tidak kurang dari 40.000 (empat puluh ribu) orang. Apabila dalam satu tahun negara mengangkat limaratus orang notaris yang ditempatkan di berbagai wilayah kabupaten atau kota seluruh Indonesia maka notaris langsung membantu negara menyerap tenaga kerja tidak kurang dari seribu orang. Semakin lama seorang notaris bertugas maka besar kemungkinan menambah jumlah serapan tenaga kerja. Ini berarti bahwa notaris punya kewajiban hukum ikut serta membantu negara menyerap tenaga kerja dan menyejahterakannya karena diberi gaji minimal 42 sesuai standar UMR daerah dan kewajiban seperti itu tidak ada pada profesi- profesi lain seperti Advokat, kurator, Akuntan Publik, Dokter dan Dokter Gigi. Maka pemberlakuan norma dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 UUJN kepada Pemohon mulai pada tangga 17 April 2025 yang akan datang mengakibatkan kerugian Pemohon, yaitu kerugian berupa kehilangan kesempatan ikut serta membantu negara menyerap tenaga kerja dan menyejahterakannya khususnya pegawai. 2. Tidak Ada Kesempatan Memanfaatkan Ilmu Hukum Persyaratan minimal pengangkatan notaris berdasarkan basis pendidikan hukum strata dua tersebut di atas dapat Pemohon simpulkan bahwa notaris punya hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan hukum melalui proses kerja sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani tanpa ambang batas umur demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi kesejahteraan sesama umat manusia seperti para pegawai khususnya sesuai dengan amanat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi kesejahteraan sesama umat manusia seperti para pegawai khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun norma hukum yang membatasi Pemohon menjalankan profesinya di usia maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan maka pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon menderita kerugian spesifik dan aktual karena pada tanggal tersebut, Pemohon sudah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014 meski Pemohon masih sehat bekerja sebagai notaris. Pemohon menderita kerugian spesifik oleh karena tidak dapat mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan hukum melalui proses kerja demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan ikut serta membantu negara 43 menyerap tenaga kerja dan menyejahterakannya meski Pemohon masih merasa sehat dan kuat bekerja. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka Pemohon berpendirian bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 jo. UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. 3. Membantu Negara Membayarkan Pajak Bahwa Pemohon sebagai notaris dapat juga merangkap jabatan PPAT. Wewenang PPAT yang dirangkap notaris antara lain adalah mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah (balik nama) ke kantor Agraria/BPN supaya nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah (penjual) yang sudah tercatat dalam sertipikat dicoret dan diganti menjadi nama pihak yang menerirna peralihan hak atas tanah (pembeli) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ditandatangani para pihak secara lengkap di hadapan PPAT yang dirangkap notaris (vide Pasal 40 PP 24/1997 jo. Pasal 103 PMNA/KBPN= Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional). Kantor Agraria/BPN hanya dapat mendaftar peralihan hak atas tanah atau sarusun apabila dilampirkan surat bukti pelunasan bayar pajak PPH dan surat bukti pelunasan bayar pajak BPHTB yang merupakan kewajiban hukum penjual dan pembeli tanah dan/atau bangunan. Oleh karena ada protap (prosedur tetap) dari instansi Agraria/BPN yang menetapkan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akta peralihan hak atas tanah ditanggali maka dalam implementasi day to day, uang untuk pembayaran kedua jenis pajak tersebut 44 dititip para pihak ke kantor PPAT untuk dibayar ke kantor pajak yang mewilayahi letak tanah berdasar alasan praktis yang bersifat administrasi, yaitu agar pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun dapat dilakukan tepat waktu 7 (tujuh) hari tersebut di atas. Dengan demikian, tugas dan kewajiban PPAT yang dirangkap notaris tidak sebatas membuat dan menandatangani akta-akta otentik untuk masyarakat umum tetapi juga bertugas membantu negara membayarkan pajak PPH dan pajak BPHTB tanpa kontra prestasi apapun dari negara. Kewajiban membantu negara tersebut tidak ada pada profesi-profesi lain seperti Advokat, Akuntan Publik, Kurator dan dokter serta dokter gigi. Sehingga menurut Pemohon bahwa norma yang membatasi masa jabatan notaris berdasarkan ambang batas umur tersebut adalah tidak rasional, tidak adil dan diskriminatif jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain tersebut yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini menyimpulkan bahwa Pemohon pada dasamya tidak keberatan dengan usia pensiun minimal notaris di usia 65 (enam puluh lima) tahun. Pemohon hanya menaruh keberatan terhadap perpanjangan usia pensiun notaris yang hanya (dua) tahun. Alasannya: Pertama, usia harapan hidup orang Indonesia pada umumnya sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Kedua, usia pensiun notaris di negara lain seperti Korea Selatan sudah 75 (tujuh puluh) tahun dan Spanyol 72 (tujuh puluh dua) tahun dan ketiga, Hakim MK dan Hakim MA pensiun di usia 70 (tujuhpuluh) tahun. Dan ketiga bahwa profesi Akuntan Publik, Kurator dan Dokter hanya menetapkan perpanjangan jabatan di lakukan setiap lima tahun dan profesi Advokat tidak ada batasan usia pensiun atau pemberhentian dengan hormat dari profesinya. Sehingga tambahan usia pensiun notaris Indonesia sekarang ini yang hanya dua tahun menurut Pemohon sangat bersifat diskriminatif, ada unsur ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi, sangat tidak rasional, tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan profesi-profesi lain tersebut di 45 atas yang sangat merugikan Pemohon. Maka dari itu, Pemohon sangat menaruh harapan agar Mahkamah ini berkenan mengubah dan/atau menambah usia pensiun atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 30/2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagai conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa Notaris pensiun atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, Mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Anisitus Amanat S.H.; 46 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374071312056889 Atas Nama Anisitus Amanat S.H., sebagai Kepala Keluarga; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 170.AH.0201.Tahun 2008 tentang Pengangkatan Notaris; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00018.AH.02.03.Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 47 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Potongan Artikel mengenai Usia Harapan Hidup di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Potongan Artikel berjudul “A Dutch Notary”, dari https://www.kroesnotarissen.nl/adutchnotary, mengenai umur pensiun Notaris di Belanda; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Potongan Artikel berjudul “Sozialausschuss: Notarversicherungsgesetz wird novelliert”, dari https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2014/pk116 7#:~:text=Grunds%C3%A4tzl%20ich%20ist%20f%C3%BC r%20Notarlnnen%20laut,mit%2067%20Jahren%20m%C3 %B6%20glich%20gewesen, mengenai umur pensiun Notaris di Austria; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Potongan Artikel berjudul dari https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/notarios-y- registradores-estan-sujetos-la-edad-maxima-para-el-retiro- forzoso, mengenai umur pensiun Notaris di Kolombia; 48 23. Bukti P-23 : Fotokopi Potongan Article 15 Term of Office and Ipso Facto Retirement, dari https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&t ype=part&key=7, mengenai umur pensiun Notaris di Korea Selatan; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Potongan Article 15 (1) dari https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/download /2619/09/m41Aa000530206en8.0_h23A74.pdf, mengenai umur pensiun Notaris di Jepang; Fotokopi Notary Act Number 53 of April 14, 1908, Chapter I General Provisions dan Chapter III General Rules for Performance Duties. 25. Bukti P-25 : Fotokopi Potongan Article 7 Law Number No 1365/1926, dari https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=cli:ECLI%3AEU%3AC%3A2021 %3A430, mengenai umur pensiun Notaris di Italia; Fotokopi Report Cases, Judgement Of The Court (Second Chamber), 3 June 2021, Minister Della Giustizia (Notaries); 26. Bukti P-26 : Fotokopi Potongan Artikel dari https://Los.notarios.y.registradores.se.podran.jubiler.a.los. 72.anos.(abces), mengenai umur pensiun Notaris di Spanyol; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 49 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 50 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 51 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk bekerja demi mendapat penghasilan yang layak yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak meningkatkan kualitas hidup pribadi demi kesejahteraan sesama manusia yang diatur dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945; jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02.01. tahun 2008, tanggal 2 April 2008 [vide Bukti P-3] dan telah diperpanjang masa jabatan Notaris berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 52 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU- 00018.AH.02.03 Tahun 2023, tanggal 11 April 2023 [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, potensial menyebabkan kerugian konstitusional karena Pemohon akan diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM tanpa digaji sebagai Notaris saat Pemohon berumur 67 tahun pada tanggal 17 April 2025. Padahal Pemohon masih membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di hari tua. 5. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi mulai pada tanggal 17 April 2025 saat Pemohon genap berumur 67 tahun. Kerugian dimaksud dianggap memiliki hubungan kausalitas dengan norma yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang saat ini berumur 66 tahun (Pemohon lahir pada tanggal 17 April 1958), dan akan segera berhenti dari jabatannya sebagai Notaris saat berumur 67 tahun pada tanggal 17 April 2025 [vide Bukti P-1]. Dalam kualifikasinya sebagai Notaris tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 53 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang membatasi umur pensiun Notaris hanya sampai umur 67 tahun bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena memperlakukan secara berbeda dari profesi lainnya seperti Advokat, Tenaga Medis, Akutan Publik, Kurator yang tidak memiliki batasan umur, serta jabatan Hakim MK dan Hakim Agung yang batasan umur pensiunnya sampai 70 tahun. 2. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah dapat mengesampingkan kebijakan yang menentukan ambang batas umur adalah kebijakan hukum terbuka melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intorelable dan nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usia harapan hidup orang Indonesia semakin meningkat hingga mencapai 75.18 tahun. Seharusnya tidak ada batasan umur bagi profesi yang tidak digaji oleh negara, kecuali berdasarkan kualifikasi kesehatan jasmani dan/atau rohani. 4. Bahwa menurut Pemohon, ambang batas umur di Indonesia sudah sangat tertinggal jika dibandingkan negara lain. Batas umur Notaris di Belanda adalah 70 tahun, di Kolombia 70 tahun, di Korea Selatan 75 tahun, di Jepang 70 tahun, di Italia 70 tahun, dan di Spanyol 70 tahun. 5. Bahwa menurut Pemohon, rentang usia produktif orang Indonesia di atas 67 tahun, sebagaimana batas umur Hakim MK dan Hakim Agung adalah 70 tahun, karena dipandang umur tersebut masih produktif. Selain itu, menurut BPS 54 rentang usia tua adalah umur 80 tahun ke atas dan batas usia muda adalah 1-70 tahun, sehingga umur 67 tahun masih masuk ke dalam rentang usia muda. 6. Bahwa menurut Pemohon, norma hukum tentang perpanjangan masa jabatan Notaris hanya 2 tahun tidaklah memenuhi syarat rasionalitas karena tidak setara dengan profesi lain seperti Akuntan Publik, Kurator, Tenaga Medis dan Advokat yang tidak memiliki ambang batas umur, aturan demikian bersifat diskriminatif bagi profesi yang sama-sama tidak menerima gaji dari negara, tidak rasional untuk diberhentikan dengan hormat namun tidak mendapat kompensasi apapun. 7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat alasan non-yuridis yaitu dengan tidak adanya batas umur pensiun akan menyerap tenaga kerja, memberi kesempatan untuk memanfaatkan ilmu hukum, dan dapat membantu negara membayarkan pajak. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Notaris pensiun atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh negara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan berkenaan 55 dengan permohonan a quo, yang juga terdapat permohonan lain dengan isu yang beririsan dengan permohonan a quo, yaitu Permohonan Nomor 14/PUU-XXII/2024 yang menguji salah satunya adalah konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004. Oleh karena permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 memiliki argumentasi, dalam batas penalaran yang wajar, lebih fokus dibandingkan Permohonan Nomor 14/PUU-XXII/2024 sehingga sekalipun terhadap permohonan a quo tidak dilakukan sidang pembuktian dalam persidangan pleno, namun oleh karena Mahkamah menilai permohonan telah jelas, maka tidak perlu mendengar para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK di atas. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat 56 dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXl/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXl/2023 menguji Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah inkonstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 mengenai batasan umur jabatan Notaris yang hanya dapat diperpanjang sampai 67 57 tahun, yang Pemohon anggap tidak memenuhi prinsip rasionalitas karena tidak setara dengan profesi lain yang tidak ada pembatasan umur, yang karenanya bersifat diskriminatif, tidak rasional bagi profesi yang sama-sama tidak menerima gaji dari negara. Hal ini menurut Pemohon akan mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lain [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UU 2/2014]. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Notaris memiliki peran untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum keperdataan. Negara memberikan sebagian kewenangannya untuk melayani masyarakat dalam bidang keperdataan khususnya dalam pembuatan akta autentik. Kewenangan Notaris diperoleh secara atribusi dari undang-undang Jabatan Notaris, oleh karenanya maka segala tindakan Notaris harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka profesi Notaris merupakan profesi hukum yang penting, karena akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Karena itu profesi Notaris penting bagi masyarakat karena membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Dalam ranah hukum perdata, Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena profesi ini menyangkut urusan pokok dan sangat mendasar dalam perbuatan hukum perdata, yaitu akta autentik yang dibuat Notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (volledig bewijs). Oleh karena itu Notaris dituntut dapat memberikan perlindungan hukum 58 kepada warga yang melimpahkan kewenangannya untuk membuat akta autentik, sehingga pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. [3.12.2] Bahwa Pasal 15 UU 2/2014 telah mengatur kewenangan-kewenangan Notaris yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; d. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau h. membuat Akta risalah lelang. c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Notaris juga memiliki kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 2/2014 yang selengkapnya sebagai berikut. (1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; 59 e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan n. menerima magang calon Notaris. Selain kewenangan dan kewajiban yang diatur UU 2/2014, Notaris juga harus menjaga kerahasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014, yang menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh Notaris, maka jelas bahwa Notaris adalah profesi hukum yang penting karena menjalankan sebagian tugas negara. Untuk itu, persyaratan menjadi Notaris pun bukanlah persyaratan yang mudah. Notaris harus terlebih dahulu mengenyam pendidikan sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua (magister) bidang khusus kenotariatan, selain itu juga memenuhi syarat pernah menjalani magang atau 60 bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut- turut pada kantor Notaris [vide Pasal 3 UU 2/2014], yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya [vide Pasal 4 UU 2/2014]. Karena pentingnya jabatan Notaris, dan terkait erat dengan fungsi hukum yang berkaitan juga dengan negara, di mana Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum [vide Pasal 2 UU 2/2014]. [3.12.3] Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 mengatur bahwa salah satu alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat yaitu karena telah berumur 65 tahun. Atau dengan kalimat lain, jabatan Notaris terbatas sampai dengan umur 65 tahun. Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 mengatur bahwa terhadap ketentuan batasan umur 65 tahun dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Ketentuan perpanjangan batas umur Notaris inilah yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon dan dianggap sebagai ketentuan yang tidak mengandung rasionalitas karena berbeda dengan ketentuan yang mengatur profesi lainnya yang sejenis. [3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, maka persoalan yang akan Mahkamah jawab dalam pertimbangan hukum a quo yaitu apakah perpanjangan batas umur sampai 67 tahun yang diatur Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil apabila tidak diperpanjang sebagaimana termaktub dalam petitum Pemohon. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Pasal 8 ayat (2) UU 3/2004 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum di antaranya sebagai berikut. [3.12.2] Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diberhentikan bila telah berakhir masa 61 jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (vide Pasal 22) atau telah mencapai usia 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c]. Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) pensiun setelah berusia 65 tahun [vide Pasal 11 ayat (1) huruf b] dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun [vide Pasal 11 ayat (2)]. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) ditentukan Hakim Agung pensiun dalam usia 70 tahun. Usia pensiun Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) dalam Pasal 12 huruf c menentukan, “c. Telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi”. Kemudian usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang. Menurut Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), usia pensiun Jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang- undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. [3.12.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review. Dari kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa menyangkut perubahan umur pensiun seorang pejabat negara merupakan ranah legislative review, termasuk mengenai batasan umur Notaris. Namun demikian, berkenaan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah menganggap perlu untuk kembali mempertimbangkan mengenai rasionalitas dari pembatasan umur Notaris yang dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun. Tanpa mengesampingkan putusan Mahkamah terdahulu mengenai kebijakan hukum terbuka pada ketentuan mengenai 62 umur pensiun, namun Mahkamah juga telah berpendirian dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan. Mahkamah beberapa kali mengesampingkan prinsip kebijakan hukum terbuka yang terkait dengan batasan umur, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018, mengenai batas minimal umur untuk kawin; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2022, mengenai masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah sebagaimana putusan-putusan terdahulu berpendirian bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. [3.14] Menimbang bahwa untuk menilai dalil Pemohon, Mahkamah membandingkan batasan umur Notaris dengan jabatan atau profesi lain yang sejenis, salah satunya yaitu profesi Advokat yang tidak dibatasi masa jabatannya padahal merupakan profesi bidang hukum yang tidak digaji dan tidak mendapat tunjangan lainnya dari negara, sama seperti profesi Notaris. Selain itu, profesi lain yang sama-sama juga tidak mendapat gaji dan tunjangan dari negara seperti Kurator, Tenaga Medis dan Akuntan Publik juga tidak memiliki batasan umur, namun dengan syarat perpanjangan setiap 5 (lima) tahun. Padahal, sebagaimana dalil Pemohon, negara tidak mengalami kerugian untuk terus membayarkan gaji Notaris jika umur pensiun Notaris dinaikkan atau bahkan tidak dibatasi seperti profesi lainnya. Ketika profesi lain dapat terus berkarya tanpa batasan umur, namun Notaris harus berhenti menjalankan profesinya di umur 67 tahun, dan menghentikan pula pendapatannya yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berkenaan dengan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan prinsip rasionalitas mengapa untuk jabatan Notaris diperlukan pembatasan masa jabatan sampai umur 65 tahun, tidak seperti Advokat, Kurator, Tenaga Medis, dan Akuntan Publik yang tidak dibatasi masa jabatannya. Terhadap pertanyaan ini, menurut Mahkamah, Notaris memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan profesi lain yang Pemohon jadikan pembanding dalam dalil permohonannya. Notaris adalah jabatan 63 umum yang menjalankan sebagian fungsi negara bidang hukum keperdataan, yaitu kewenangan membuat akta autentik termasuk terkait tanah dan bangunan yang bersinggungan juga dengan hak menguasai negara. Tugas Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berhenti saat akta itu sudah selesai ditandatangani dan Notaris memperoleh honorarium. Notaris akan terus bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya, menyimpan, dan menjilid akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris. Kumpulan dari minuta akta ini harus dijaga oleh Notaris yang bersangkutan selama dirinya menjabat dan menyerahkannya kepada Notaris lain setelah Notaris yang bersangkutan pensiun [vide Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 UU 30/2004]. Karena bagaimanapun akta-akta autentik tersebut merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang sewaktu-waktu dapat dicari kembali untuk keperluan pembuktian. Dengan demikian, Notaris bukan hanya perlu menyimpan, namun harus dapat menemukenali akta-akta yang dibuatnya, memastikan keaslian akta dan memberi keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tugas demikian sangat penting dan terkait erat dengan autentisitas dari dokumen hukum resmi. Karena jika Notaris lupa dan tidak dapat menerangkan mengenai akta yang dibuatnya maka akta autentik tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Bahkan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti untuk pemalsuan ataupun penipuan. Oleh karena pentingnya tugas Notaris inilah maka Notaris dituntut untuk selalu berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang prima bukan hanya dalam membuat akta, namun juga menyimpan dan menemukenali akta-akta yang telah lama disimpannya. Notaris harus memiliki ingatan yang baik yang juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang memadai, sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Karena itu menurut Mahkamah, pembatasan umur Notaris tetaplah diperlukan bukan hanya dengan syarat masih sehat jasmani/dan rohani. [3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan umur Notaris masih diperlukan, kemudian Mahkamah akan menilai rasionalitas dari pembatasan umur Notaris yang saat ini berlaku dan ditentukan 64 dalam UU 30/2004, yaitu umur 65 tahun. Dengan Batasan demikian maka saat berumur 65 tahun Notaris akan diberhentikan dengan hormat, namun dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004. Terhadap ketentuan ini, Mahkamah menilai umur 65 tahun sebagai titik batas umur pensiun sudah tepat, karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang berbeda, demikian juga dengan kondisi ingatan dan ketajaman berpikir yang akan memengaruhi kecakapan seseorang dalam bekerja. Umur 65 tahun merupakan batas umur yang juga digunakan sebagai batasan umur pensiun bagi beberapa profesi lainnya seperti Pilot, Dosen, jabatan fungsional ASN, dan lainnya. Namun demikian, Mahkamah menilai Notaris senior masih dibutuhkan terutama di daerah-daerah, selain untuk transfer of knowledge juga untuk peralihan dari Notaris generasi senior kepada Notaris generasi muda sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Untuk itu, Mahkamah menilai perpanjangan masa jabatan Notaris masih dibutuhkan tentunya dengan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi oleh Notaris yang akan memperpanjang masa jabatannya. Batasan umur dalam perpanjangan jabatan Notaris haruslah memenuhi prinsip rasionalitas. Jika dibandingkan dengan profesi lain seperti Dosen dan Hakim perpanjangan umur pensiun profesi-profesi ini dibatasi sampai umur 70 tahun. Seperti umur pensiun dosen yang 65 tahun, namun untuk guru besar bisa mencapai umur 70 tahun. Demikian juga Hakim, jika Hakim Pengadilan Negeri dibatasi sampai umur 65 tahun, namun Hakim Agung bisa mencapai umur 70 tahun, sebagaimana juga dengan Hakim Konstitusi. Selain itu, usia harapan hidup orang Indonesia juga semakin meningkat menjadi rata-rata 73,93 tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/-metode- baru--umur-harapan-hidup-saat-lahir--uhh-.html]. Demikian juga jika dibandingkan dengan negara lain, seperti di Belanda, Kolombia, Korea Selatan, Jepang, Italia, dan Spanyol, di mana umur Notaris mencapai umur 70 tahun atau lebih. Bahkan BPS juga menggolongkan umur 70 tahun sebagai usia produktif orang Indonesia [Badan Pusat Statistik, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023, Volume 20, Jakarta; Badan Pusat Statistik. 2023]. 65 Secara normatif, pembentuk undang-undang sudah membuat ruang atau celah untuk memperpanjang batasan umur Notaris dari batasan maksimal 65 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004. Kesempatan untuk tetap menjabat sebagai Notaris yang melewati batas umur 65 tahun dimaksud, juga telah diberikan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan batas umur 67 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang pun telah membuka katup pembatasan sampai umur 65 tahun untuk dapat dimungkinkan ditambah atau diperpanjang sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena pembentuk undang-undang sudah membuka katup untuk memperpanjang, dengan alasan memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan Notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, batasan umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Berbeda halnya dengan perpanjangan dari umur 65 tahun menjadi umur 67 tahun yang hanya memerlukan pemeriksaan kesehatan satu kali ketika hendak diperpanjang, namun untuk perpanjangan dari umur 67 tahun menjadi umur 70 tahun, pemeriksaan kesehatan dimaksud harus dilakukan setiap tahun sampai dengan Notaris berumur 70 tahun. Artinya, setelah seorang Notaris menyelesaikan perpanjangan pada umur 67 tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang ke umur 68 tahun harus melengkapi syarat hasil pemeriksaan kesehatan. Begitu pula, dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun dan seterusnya dari umur 69 tahun ke umur 70 tahun. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 adalah tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 harus 66 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang berdasar, sehingga terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan- putusan sebelumnya. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan Pemohon dan juga melanggar prinsip rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Namun, oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 67 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 68 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani 69 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani