84/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 84/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Rizky Puguh Wibowo Madiun, 29 Oktober 1986 Wiraswasta Perumahan Graha Kota Blok C8/Nomor 1, RT 075/RW 012, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoardjo, Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Zainal Hudha Purnama Madiun, 29 Maret 1989 Wiraswasta Perum Citraland Green Lake CM 6/II, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur sebagai------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Minggus Umboh Sidoarjo, 20 Desember 1961 Karyawan Swasta Darmo Permai Selatan 11/36 RT 05/RW 01, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur sebagai----------------------------------------------------------------------------Pemohon III; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2022 dan 25 Juli 2022, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., Oktoriusman Halawa, S.H., Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., dan Nikita Johanie, S.H, kesemuanya adalah kuasa hukum para Pemohon, berkedudukan di Jalan Ki Ageng Pemanahan Nomor 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 15 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 18 Agustus 2022 dengan Nomor 84/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 September 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 19 September 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: Pasal 24 (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: 3 Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fnal untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*** 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan: Pasal 29 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fnal untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. memutus pembubaran partai politik; 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang- undang. 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) ---selanjutnya disebut UU MK---, menyatakan: Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fnal untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) selanjutnya disebut UU PPP, menyatakan: Pasal 9 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution) b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi, hukum, dan demokrasi guna menjamin hak konstitusional dan hak asasi manusia melalui pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formiil dan materiil. 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan mekanisme kontrol (check and balances) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu 5 produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang-undang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (rechtsidee), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, prinsip nomokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) yang mana menyatakan sebagai berikut: 6 Pasal 1 angka 5 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. 10. Bahwa UU Perdagangan telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja dimana berdasarkan Putusan Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan keberlakuannya ditangguhkan hingga 2 (dua) tahun kedepan. Namun Pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon tidak mengalami perubahan. Dengan demikian Mahkamah masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon adalah pengujian UU Perdagangan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 7 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”. 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-3 s.d P-5) yang hak- hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengkualifkasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai kapasitas 8 Pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi kualifkasi dan kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, selain sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga harus meguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai berikut: 6.1 Adanya Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1) Bahwa dalam konteks negara hukum yang mengedepankan adanya persamaan kedudukan, keadilan, dan kepastian hukum, Para Pemohon dalam hal ini dilindungi hak konstitusionalnya untuk menggunakan segala sumber daya dan tenaganya dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan/atau ancaman ketakutan karena itu, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: 9 Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6.2 Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. (1) Bahwa para Pemohon merupakan owner dari PT. Trust Global Karya atau lebih dikenal dengan sebutan Viral Blast yang merupakan produsen dari E-book yang berjudul “Money Management” dan Piranti lunak yang dapat difungsikan sebagai Robot Trading. Hak konstitusional Para Pemohon telah terenggut dengan adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan dan ketidakpastian hukum definisi dan ruang lingkup subjek dari keberlakuan Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan. Ketidakpastian hukum tersebut telah menyebabkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dan mengancam kemerdekaan warga negara dalam mengembangkan sistem bisnis yang lebih modern guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan. Perkembangan sistem bisnis dan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah dibatasi dengan ketentuan UU yang ambigu dan menimbulkan ketidakadilan tetapi dipaksakan keberlakuannya oleh aparat penegak hukum dan bahkan diancam dengan sanksi pidana 10 penjara yang secara fisik memenjarakan kebebasan seseorang. Sehingga dengan demikian pasal a quo telah melanggar atau setidak-tidaknya mengancam hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berusaha mengembangkan bisnis dan teknologi berupa piranti lunak “Robot Trading” dan edukasi investasi melalui buku yang tersimpan dan hanya dapat diakses melalui elektronik atau sering disebut “e-book” yang akan membantu masyarakat untuk melakukan analisis dalam perdagangan valuta asing, saham, cryptocurrency, dan sebagainya. 6.3 Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. (1) Bahwa kerugian konstitusioanal Para Pemohon dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: a. Ketidakpastian hukum definis barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan b. Ketidakpastian hukum ruang lingkup keberlakuan Skema Piramida c. Ketidakpastian hukum definisi Skema Piramida (2) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon merupakan kerugian yang telah secara spesifk atau aktual terjadi kepada Para Pemohon karena adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan ketidakpastian hukum tentang definisi dan ruang lingkup subjek dari keberlakuan Skema Piramida yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan. Kerugian aktual yang dimaksud adalah Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Para Pemohon telah melanggar Pasal 105 UU Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam 11 Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” (3) Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana disebut dalam poin nomor 1 huruf a di atas adalah bahwa JPU dalam dakwaannya mendalilkan jika para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang. Berdasarkan dalil tersebut muncul pertanyaan, apakah Robot Trading dan E-book bukan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan yang mengatur tentang definisi barang, sehingga menurut JPU unsur “kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang” telah terpenuhi. Padahal menurut para Pemohon, Robot Trading dan E-book termasuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan bermanfaat bagi manusia sehingga dapat diperdagangkan. Kepemilikan Robot Trading oleh pembeli atau member dibuktikan dengan adanya akun setiap orang yang melakukan pembelian. Akun tersebut berisikan identitas member dan alat (tool) untuk melakukan trading. Sedangkan bukti kepemilikan E-book adalah setiap orang yang telah melakukan pembayaran guna melakukan pembelian akan mendapat kode akses. Selain orang yang tidak memiliki kode akses tidak dapat membuka atau mengakses E-book tersebut. Kepemilikan akun Robot Trading dapat dipersamakan sama dengan kepemilikan akun Instagram, Tiktok, Facebook yang dapat diperjualbelikan apabila telah mendapat banyak pengikut (followers). Selain ketiga contoh tersebut kepemilikan Robot Trading juga dapat dipersamakan dengan Kepemilikan Akun Zoom yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu Jika JPU menganggap bahwa Robot Trading bukan merupakan barang, maka seharusnya segala hal yang memiliki fungsi dalam bentuk elektronik juga tidak dianggap sebagai barang; (4) Bahwa untuk mepertegas Robot Trading dan E-book termasuk kategori barang, maka Para Pemohon melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan yang 12 mengatur tentang definisi barang supaya Robot Trading dan E- book juga dimaknai sebagai barang; (5) Bahwa Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana disebut dalam poin nomor 1 huruf b di atas adalah bahwa ruang lingkup subjek dari keberlakuan larangan Skema Piramida juga perlu dipertegas kembali dalam definisi Skema Piramida. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan ketentuan Pasal 9 yang menyatakan “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.” Artinya, subjek yang ditunjuk dalam Pasal 9 tersebut adalah Pelaku Usaha Distribusi, bukan setiap pelaku usaha, dan juga bukan setiap orang. Dengan demikian bersandar pada asas legalitas maka yang dapat dikenakan Pasal a quo hanya pelaku usaha distribusi. Bahkan dalam Pasal 105 yang merupakan ketentuan pidana dari Pasal 9 kembali mempertegas subjek dari larangan penggunakan Skema Piramida yaitu Pelaku Usaha Distribusi. Oleh karena itu apabila hal ini tidak dimaknai secara jelas maka akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Para Pemohon dituduh melakukan Skema Piramida sedangkan para Pemohon bukan pelaku usaha distribusi, namun para Pemohon merupakan Produsen dari E-Book yang dijual, yang berjudul “Money Management” dan piranti lunak yang difungsikan sebagai Robot Trading. (6) Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana disebut dalam poin nomor 1 huruf c di atas adalah bahwa walaupun para Pemohon bukan pelaku usaha distribusi, namun penting bagi para Pemohon untuk tetap mengkritisi konstitusionalitas dari definisi Skema Piramida yang diatur dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan. Apabila mengikuti alur berpikir dari JPU yang keliru dan tidak tepat karena mendakwa para Pemohon telah melanggar Pasal 105 UU Perdagangan, maka untuk mengantisipasi Pasal a quo dipaksakan keberlakuannya kepada para Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan, maka dengan ini para Pemohon menguji konstitusionalitas definisi dari Skema Piramida. 13 Ketidakpastian hukum terkait definisi Skema Piramida akan diuraikan pada poin nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) berikut: (7) Bahwa Pasal 105 merupakan ketentuan pidana bagi setiap pelaku usaha distribusi yang melanggar ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan, dimana Pasal 9 berbunyi “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Definisi Skema Piramida sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 dijelaskan melalui Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan, yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”. Definisi dari skema piramida tersebut mengandung ketidakpastian hukum terutama pada frasa “kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang” dan frasa “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha” (8) Bahwa unsur “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha” juga mengandung ketidakpastian hukum. Unsur ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada era ini banyak metode promosi yang digunakan oleh pelaku untuk menarik customer, salah satunya adalah menggunakan metode referral. Kode referral adalah kode rujukan yang terdiri dari kombinasi unik dari angka atau huruf atau keduanya yang digunakan untuk mengidentifkasi peserta dalam sebuah program menarik pelanggan baru. Kode referral sendiri bisa didapatkan dari berbagai kanal promosi seperti media sosial. Contohnya, seorang mendapatkan kode referral 14 ketika melihat iklan promosi di media sosial. Dalam iklan tersebut dijelaskan, bahwa seseorang bisa mendapatkan harga khusus untuk pembelian unit produk apabila melakukan pembelian lewat aplikasi dengan memasukan kode referral. Kode referral juga lazim dipakai untuk pelanggan yang mengajak orang lain menjadi pembeli baru atau mereka yang diajak. Karena iming-iming mendapatkan hadiah, maka konsumen tersebut akan mengajak orang lain. Teman atau kerabat yang diajak nantinya harus memasukan kode referral yang diberikan oleh pengajak. Apabila berhasil, seseorang yang diajak sudah ikut bergabung dan memasukan kode referral, maka otomatis sang pengajak akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Dengan menggunakan kode referral pihak pengajak tidak menjual barang, namun ketika dia berhasil merekrut orang dia akan mendapat bonus, baik berupa uang ataupun diskon ketika melakukan pembelian terhadap produk yang dijual oleh perusahaan penyelenggara referral. Artinya unsur memperoleh imbalan dalam definisi Skema Piramida justru terpenuhi pada penggunaan kode referral. Lagi-lagi hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Bukan hanya penggunakan kode referral, pemberian bonus juga diterapkan pada agen asuransi yang berhasil merekrut nasabah baru. jika agen asuranis berhasil merekrut nasabah baru maka agen tersebut akan mendapat bonus/komisi, begitu pula bagi pelaku usaha MLM memiliki kemiripan dengan skema piramida. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Skema Piramida, penggunaan kode referral, agen asuransi memiliki kesamaan dan hampir tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu perlu ada penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah sistem MLM, referral dan skema perekutan nasabah baru yang dilakukan oleh agen asuranis termasuk dalam Skema Piramida; (9) Bahwa perlu diketahui seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Trust Global Karya atau Viral Blast Global telah memiliki perizinan usaha terkait dengan penjualan E-book dan piranti lunak robot trading tersebut, di antaranya: 15 a. Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha Nomor 0220009552496 tertanggal 13 Agustus 2020, termasuk di dalamnya izin penjualan langsung piranti lunak (Bukti P-6), sebagai berikut: - Merek Barang SMARTAVATAR dengan nomor dan jenis izin edar barang 000921.01/DJAI.PSE/06/2021; dan - Merek Barang SMART-GT dengan nomor dan jenis izin edar barang 000921.02/DJAI.PSE/06/2021. b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044616.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Trust Global Karya (Bukti P-7); c. Nomor Induk Berusaha 0220009552496 atas nama PT. Trust Global Karya tertanggal 29 Mei 2020 yang terakhir kali diubah tanggal 13 Juli 2020 terkait dengan penerbitan piranti lunak dengan kode KBLI 58200 (Bukti P-8); d. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Bukti P-9). 6.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; (1) Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan kausalitas kerugian dan keberlakuan UU yang berlaku, perlu terlebih dahulu diuraikan secara singkat latar belakang pelanggaran hak konstitusional para Pemohon. (2) Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta. Para Pemohon merupakan pendiri dan pemilik PT. Trust Global Karya yang berdiri pada tahun 2020. Perusahaan ini memproduksi buku edukasi elektronik (E-book) dan piranti lunak yang difungsikan sebaga robot trading yang telah memperoleh izin usaha (vide Bukti P-6 s/d P-9). (3) Bahwa Robot Trading merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi yang berfungsi membantu masyarakat 16 untuk melakukan analisis sebelum melakukan investasi. Penggunaan Robot Trading memiliki potensi yang sangat besar karena mengembangkan Artifcial Intelligent (AI) seiring dengan program pemerintah yang mendukung dan mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal ini juga merupakan jaminan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, robot trading dapat dipersamakan dengan Penasihat Perdagangan Berjangka. Menurut Pasal 1 angka 18 UU No 10/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Penasihat Perdagangan Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan, artinya secara fungsi dan manfaat, Robot Trading hampir sama dengan penasihat berjangka, perbedaanya hanya pada sistem kerja. (4) Bahwa seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan teknologi serta aktivitas investasi di masyarakat, banyak kasus dimana masyarakat merasa ditipu karena penipuan berkedok investasi bodong, sehingga itu kemudian pemerintah telah memblokir situs web perdagangan berjangka komoditi yang dinilai illegal termasuk memblokir 336 robot trading, termasuk salah satunya milik para Pemohon. (5) Bahwa setelah robot trading milik Viral Blast yang diblokir pemerintah, Para Pemohon ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan dengan Skema Piramida. Para Pemohon diancam dengan Pasal 105 UU Perdagangan. (6) Bahwa dalam proses Pidana, Pasal a quo disangkakan terhadap para Pemohon meskipun perlu diberikan catatan sebagai berikut: “Para Pemohon merupakan produsen dan bukan pelaku usaha distribusi. Para Pemohon tidak pernah melakukan penjualan atau ataupun perdagangan dengan sistem Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU a quo. Dalam suatu 17 kegiatan usaha adalah sesuatu yang wajar untuk menawarkan suatu keuntungan kepada konsumen, akan tetapi para Pemohon juga senantiasa mengingatkan risiko yang potensial terjadi dalam menggunakan piranti lunak Robot Trading yang ditawarkan dan para Pemohon tidak pernah menjanjikan keuntungan yang pasti dengan menggunakan robot trading. Para Pemohon juga selalu mengimbau kepada konsumen agar berhati-hati terhadap pihak- pihak yang mengatasnamakan Viral Blast yang menawarkan Robot Trading dengan iming-iming keuntungan yang besar, namun hal ini tentu diluar kekuasaan Para Pemohon apabila ada konsumen yang menjadi korban tersebut” (7) Bahwa berdasarkan uraian yang demikian, maka secara jelas adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 5; dan Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan yang dimohonkan pengujiannya karena telah menyebabkan kerugian faktual terhadap para Pemohon yaitu para Pemohoh didakwa telah melanggar Pasal 105 UU Perdagangan yang berimplikasi pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon untuk mengembangkan sistem bisnis dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang menjadi bagian hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. 6.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. (1) Bahwa apabila permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dalam perkara a quo, maka tindakan sewenang-wenang pemerintah (aparat penegak hukum) atas dasar penerapan Pasal a quo yang mendakwa para Pemohon melanggar Pasal 105 tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. (2) Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi dasar pembelaan pada proses pemeriksaan perkara Pidana atas penerapa Pasal a quo. 18 (3) Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, maka kerugian terhadap hak konstitusional yang telah dialami oleh para Pemohon, dan berpotensi pula untuk dialami oleh masyarakat luas tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi. 7. Bahwa berdasarkan penjelasan para Pemohon sebagaiman telah disebutkan di atas, maka dalam hal ini para Pemohon telah dirugikan hak- hak konstitusionalnya secara faktual dan sangat potensial terjadi pula terhadap masyarakat yang secara aktif, kreatif, dan inovatif mengembangkan teknologi guna mewujudkan efektivitas dalam industri perdagangan yang berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Penerapan Pasal a quo telah mengancam dan merampas hak konstitusional para Pemohon sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang secara faktula dialami oleh para Pemohon tidak lagi terjadi dan para Pemohon dapat dibebaskan dari segala bentuk pidana atas penerapan Pasal a quo; 8. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi syarat dan kualifkasi sebagai Pemohon yang di kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Apabila Robot Trading dan Buku Elektronik (E-book) Tidak Dikategorikan sebagai Barang 1. Bahwa dalam konsep bernegara yang dianut oleh bangsa Indonesia ialah negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah 19 Negara hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini berimplikasi bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa didasari dan dilandasi oleh hukum positif yang berlaku; 2. Bahwa negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. terdapat tiga prinsip dasar yang berlaku bagi setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law); 3. Selain itu, Prof. Padmo Wahjono, SH. dalam bukunya berjudul "Indonesia Berdasar atas Hukum" menyatakan bahwa ada berbagai pendapat mengenai persyaratan teoritis yang harus dipenuhi suatu negara hukum. Dengan membandingkan rumusan-rumusan yang ada, Prof. Padmo mengemukakan 4 (empat) pokok – pokok prinsip negara hukum Indonesia, yaitu: a. Melindungi dan menghormati hak hak kemanusiaan. b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis c. Adanya suatu tertib hukum d. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. [Prof. Padmo Wahjono. SH, "Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum", Cel. I. (Jakarta: Graha Indonesia. 1983), hal. 10.] 4. Dalam konteks negara hukum, negara berperan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan, dan sarana pendidikan bagi masyarakat. Dengan berlandaskan pada konsep negara hukum yang demikian menghendaki seluruh penyelengaraan negara dan pemerintahan (termasuk aparat penegak hukum) didasarkan dan berdasarkan pada hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku (wet matigheid van bestuur) (Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum dalam Masyarakat”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, Tahun 20 2015, hlm. 278). Selain itu, peran hukum tersebut harus difokuskan pada tiga hal untuk mengoptimalkan fungsi negara hukum, yaitu: hukum sebagai alat penertib (ordering), hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing), dan hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada. [Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, (2011), Hukum, Etika dan Kekuasaan, Yogyakarta: Genta, hlm. 103]; 5. Bahwa mengutip pendapat Von Savigny yang mengemukakan hukum hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan sangat massif memunculkan kebutuhan untuk membuat aturan hukum agar segala proses perubahan terkait perkembangan teknologi tersebut dapat dikendalikan secara teratur. Semakin cepat perkembangan teknologi menuntut semakin cepat pula tuntutan kebutuhan untuk mengadakan pembaharuan terhadap berbagai produk peraturan yang ada, ketidakmampuan untuk itu dapat memicu terjadi banyaknya persengketaan. sebagai akibat terjadinya revolusi teknologi komunikasi, media dan informatika dan makin cepatnya dinamika perubahan terjadi, maka makin meningkat pula kecenderungan untuk memproduksi peraturan-peraturan baru, baik dalam bentuk putusan-putusan hakim maupun dalam bentuk peraturan tertulis (Besse Sugiswati, “Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi di Era Informasi”, Perspektif, Vol. XVI, No. 1, Tahun 2011, hlm. 60).; 6. Bahwa menurut Prof. Franz Magnis Suseno, dengan berdasarkan pada negara hukum, terdapat 4 (empat) tuntutan terhadap negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu: a. Adanya kepastian hukum; b. Adanya perlakuan yang sama (keadilan) dalam arti bahwa hukum berlaku sama bagi setiap penduduk dan warga negara; c. Adanya legitimasi demokrasi dimana dalam proses pembuatan hukum harus mengikutsertakan dan mendapatkan persetujuan rakyat; dan d. Tuntutan akal budi yaitu negara hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat 21 (Tundjung Herning Sitabuana, Berhukum di Indonesia, Cetakan ke-1, Jakarta: Konpress, 2017, hlm. 42). 7. Hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan di bidang bisnis dan teknologi dengan selalu mengantisipasi perkembangan sistem bisnis dan teknologi baru maupun teknologi yang akan datang. Kemampuan hukum dalam mengantisipasi perkembangan sistem bisnis dan teknologi akan memiliki arti yang penting, khususnya dalam memberikan landasan hukum bagi teknologi baru yang belum ada pengaturan hukumnya di dalam masyarakat. Dengan adanya kemampuan hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang demikian pesat dan cepat, diharapkan teknologi yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh umat manusia (masyarakat) akan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia (masyarakat) (F.H. Edy Nugroho, “Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi”. Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hlm. 109). 8. Bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu bidang telah berkembang sangat pesat dalam pemanfaatan teknologi baik perdagangan yang bersifat konvensional atau pun perdagangan berbasis elektronik seperti perdagangan efek, saham, pasar modal, pasar uang, cryptocurrency, dan sebagainya yang dapat diakses menggunakan aplikasi. Kemajuan teknologi tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi dan perdagangan sehingga mendorong pihak penyedia layanan aplikasi investasi berkompetisi uuntuk meningkatkan layanannya kepada konsumen atau pengguna (user) salah satunya dengan mengembangkan “robot trading” untuk membantu pengguna dalam melakukan analisis pasar ketika akan melakukan transaksi saham, emas, valuta asing, cryptocurrency, dan sebagainya. 9. Bahwa robot trading pada dasarnya dikenal dengan Expert Advisor yang merupakan perangkat lunak otomatis yang menghasilkan sinyal perdagangan yang berkeja dalam sistem elektronik. Dalam konteks perdagangan valuta asing, robot trading merupakan suatu algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas perdagangan dimana yang mengeksekusi jual dan beli adalah robot trading tersebut. Robot Trading Forex dirancang untuk menghilangkan elemen psikologis perdagangan, 22 yang dapat merugikan. Cara kerjanya, robot ini akan mencari peluang open trade (harga pembukaan perdagangan), open sell (harga penjualan), dan buy (harga pembelian) di pasar forex yang membantu penggunanya dalam menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata uang pada titik waktu tertentu. Pada praktiknya, Robot Forex menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kinerjanya dalam jangka panjang beragam. Ini terutama karena mereka otomatis bergerak dalam rentang tertentu dan mengikuti tren. Akibatnya, pergerakan harga yang tiba-tiba dapat menghapus keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek dapat diantisipasi. 10. Bahwa Penggunaan robot trading dalam dunia investasi sudah menjadi rahasia umum yang dilakukan di pasar valuta asing (valas) atau foreign exchange (forex). Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan robot trading pernah sangat populer di seputar kalangan trader pada 2007. Kemunculan robot trading forex ini pun menjadi jawaban bagi investor yang ingin praktis berinvestasi atau belum ada waktu untuk belajar analisa teknikal dan fundamental. Robot trading juga bisa membantu investor untuk mengendalikan emosi ketika bertransaksi. Hal ini bisa dilakukan karena robot trading mampu secara otomatis menjalan transaksi dengan analisa yang lebih terukur. Investor pun tidak perlu lagi memantau secara intens pergerakan forex. (Kontan.co.id, https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-main-robot- trading-forex diperlukan-agar-investor-tidak-salah-langkah, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022). Selain keuntungan di atas, dilansir dari beberapa sumber penggunaan robot trading juga memiliki beberapa keuntungan diantaranya: a. Dapat Beroperasi selama 24 jam Robot trading bisa bekerja setiap saat tanpa beristirahat. Robot trading akan mengawasi serta melihat pergerakan pasar setiap saat dan melakukan tindakan yang tepat. Sehingga keuntungan pengguna (trader) tidak akan terlewatkan. b. Menangkap Peluang Lebih Cepat Sebagai manusia memiliki keterbatasan, mempunyai rasa lelah dan perlu beristirahat sehingga sangat sulit untuk melakukan investasi 23 (trading) sendiri. Sedangkan dengan menggunakan robot trading, pengguna (trader) dapat memindai pasar, mendapatkan peluang berdasarkan parameter, melihat pergerakan pasar dan mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. c. Multitasking Robot trading dapat bekerja secara otomatis dan melakukan tugas yang banyak mulai dari target proft, order stop-loss, entry dan exit. Bahkan, robot forex dapat melihat mata uang asing secara bersamaan serta melakukan riset dan membuat operasi yang banyak. d. Tidak Memiliki Emosional (Psikologis) Dengan menggunakan robot trading maka dapat menghapuskan total unsur psikologis (ketakutan, keserakahan, prasangka serta asumsinya sendiri.) yang terlibat dalam trading. Sehingga pada dasarnya diharapkan robot trading bisa menghilangkan kesalahan manusia (human error). e. Fitur-Fitur Baru Terus Diperbarui dan Berkembang Seiring dengan berkembangnya proses pengembangan robot trading maka, semakin banyak juga ftur-ftur baru yang ikut berkembang untuk mengikuti dinamika pasar. Beberapa diantaranya adalah ftur news flter dan invisible mode (untuk menghindari broker yang stop loss – hunting). f. Performa Trading Berkualitas Tinggi Performa dari robot trading dapat diukur dengan jelas karena robot ini selalu konsisten mengikuti standar pemrogramannya. Pada umumnya, performanya dapat diukur dengan metode backtest dan forward testing. (Siti Hadijah, https://www.cermati.com/artikel/robot-trading-pengertian- dan-daftar-aplikasi-robot-trading-forex-yang-cocok-untuk- pemula#:~:text=Pengertian%20Robot %20Trading,pasar%20secara%20teknikal%20atau%20grafk. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 11. Bahwa selain keuntungan sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara faktual robot trading telah membantu banyak pengguna (user) dalam membantu menjalankan eksekusi transaksi investasi seperti: a. Jonathan Karsa yang memberi pengakuan bahwa terselamatkan oleh perdagangan valas yang memanfaatkan kerja 'robot'. (Bayu Pratomo 24 Herjuno Satito, https://www.fortuneidn.com/market/bayu/kisah-pelaku- bisnis-robot-trading, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022); b. Reza Syahrani yang sukses menjadi miliarder dengan penggunaan robot trading (Euis Rita Hartati, https://investor.id/fgure/271355/jadi- miliuner-di-usia-muda-berkat-robot-trading, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022). 12. Bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin mutahir merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan membuka manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, termasuk penggunaan robot trading yang akan membantu analisis pasar untuk menentukan keputusan pembelian atau penjualan saham, forex, emas, cryptocurency. Hal ini juga yang menjadi visi dan tujuan pemerintah untuk mengembangkan teknologi dan mengarahkan kegiatan melalui digitalisasi sehingga kemudian pemerintah harus secara cepat tanggap untuk memberikan ruang dan regulasi untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negaranya untuk mengembangkan inovasi dan kreasi dalam penggunaan teknologi khususnya dalam hal perdagangan. 13. Bahwa pemanfaatan teknologi juga telah menyentuh aspek pendidikan. banyak buku-buku yang diproduksi tidak dalam bentuk fisik yang dapat dipegang dan dilihat secara langsung sebagaimana bentuk buku pada umumnya, namun terdapat buku yang diproduksi melalui pemanfaatan teknologi, buku ini sering disebut dengan istilah “E-book” atau buku elektronik. Pada sistem penjualan E-book yang dilakukan oleh Para Pemohon melalui Perusahaan Viral Blast, pembeli hanya dapat mengakses dan membaca buku (E-book) apabila telah membayarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu, kemudian setelah melakukan pembayaran pembeli akan mendapat kode akses yang dapat digunakan untuk membuka atau mengakses buku. Hal ini merupakan pemanfaatan perkembagan tekonolgi dalam bidang pendidikan; 14. Bahwa dalam dakwaan, JPU mendalilkan jika Para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang. Sehingga muncul pertanyaan apakah Robot Trading dan E-book bukan merupakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan tentang 25 Skema Piramida walaupun Para Pemohon bukan pelaku usaha distribusi dimana penjelasan tentang Skema Piramida diatur dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 105. Bunyi dari masing-masing Pasal a quo adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Pasal 105 Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggapan dari JPU tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidapastian hukum bagi Para Pemohon. Oleh karena itu perlu adanya penegasan terkait dengan definisi barang yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan. Untuk membuktikan argumentasi bahwa dalil JPU keliru karena tidak memasukan Robot Trading dan E-book sebagai barang, maka para Pemohon akan menjelaskannya pada uraian nomor-nomor berikut; 15. Secara prinsip barang termasuk dalam kategori benda. Oleh karena itu untuk mendefinisikan bahwa Robot Trading dan E-book termasuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan maka terlebih dahulu para Pemohon menjelaskan tentang hukum kebendaan secara umum, dengan uraian sebagai berikut: 26 a. Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai obyek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang; b. Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat yaitu hak-hak, misalnya hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam ini yang oleh undang – undang dinamakan “burgerlijke vruchten” sebagai lawan dari “natuurlijke vrechten”. c. Pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) (Djaja S. Meliala, 2015:4). d. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo benda adalah semua barang yang berwujud dan hak kecuali hak milik. Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Menurut Prof. Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut Prof.L.J.van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda (zaak) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif (P.N.H. Simanjuntak, 2015: 176). e. Jadi di dalam KUHPerdata, kata zaak mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk 27 zaak selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sbagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. f. Undang – undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu: 1) Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tak dapat diganti (Contoh: seekor kuda) 2) Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh: jalan – jalan dan lapangan umum) 3) Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda) 4) Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah) (Soebekti, 1979: 50 – 51). g. Menurut Prof.Sri Soedewi Majvhoen Sofwan, benda dapat dibedakan atas: 1) Barang-barang yang berwujud (lichamelijk) dan barang – barang tidak berwujud (onlichamelijk) 2) Barang-barang yang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak 3) Barang-barang yang dapat dipakai habis (verbruikbaar) dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis (onverbruikbaar) 4) Barang-barang yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan barang-barang yang masih aka nada (toekomstige zaken). Barang yang akan ada dibedakan: a) Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang b) Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barangbarang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan 5) Barang-barang yang dalam perdagangan (zaken in de handel) dan barang-barang yang diluar perdagangan (zaken buiten de handel). 6) Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi 28 h. Menurut Djaja S. Meliala, Benda dapat dibedakan atas: 1) Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata) 2) Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata) 3) Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdata) 4) Benda yang sudah ada dan benda yang aka nada (Pasal 1334 KUHPerdata) 5) Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdata) 6) Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata) 7) Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia) 8) Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) (Djaja S. Meliala, 2015: 4-5) i. Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu: (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 36-40) 1) Merupakan hukum memaksa (dwingendrecht). Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yangntelah disebutkan dalam undang-undang. Hak- hak kebendaan tidakan akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak 2) Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwaia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. 29 3) Asas individualiteit. Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (individueel bepaald), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan: rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang- barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. 4) Asas totaliteit Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagianbagiannyayang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu: a) Adanya milik bersama atas barang yang baru (Pasal 607 KUHPerdata) b) Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilk benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain (lihat Pasal 602, 606, 608 KUHPerdata) c) Pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPerdata 5) Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh. 6) Asas prioriteit Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang- wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh 30 karena itu, perlu diatur urutannya, iura in realiena melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realiena didahulukan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUHPerdata) 7) Sekarang timbul pertanyaan, antara iura in realiena yang satu dengan yang lain, mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini, urutannya menurut mana yang lebih dahulu diadakan. Misalnya, atas sebuah rumah dibebani hipotek dan kemudian dibebani dengan hak sewa; maka orang yang mempunyai hak sewa atas rumah itu harus mengalah dengan pemegang hipotek, karena hipotek lebih dahulu diadakan baru timbul hak sewa. Asas prioriteit ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas nemoplus, yaitu bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Ada kalanya asas ini diterobos. Akibatnya, urutan hak kebendaan terganggu. 8) Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda- benda bergerak (roerend) dan tak bergerak (onroerend) berlainan. Demikian juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai (pand) dan hak memungut hasil (vruchtgebruik). Sedang untuk benda tak bergerak adalah erfpacht, postal, vruchtgebruik, hipotek, dan servituut. 9) Asas publiciteit. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (register) umum. Adapun menganai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum 10) Sifat perjanjian. adanya hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai 31 dan hak baru beralih jika ada penyerahan lebih dahulu. Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian, sifat perjanjiannya disini merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk mengandung pengertian, bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian yang zakelijk berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai dan hak baru beralih jika ada penyerahan lebih dahulu. 16. Berdasarkan uraian pada nomor 15 (lima belas) di atas maka Robot Trading dan E-book dikategorikan sebagai benda karena telah memenuhi sifat-sifat dan asas-asas hukum kebendaan. Dengan demikian apabila Robot Trading yang bekerja melalui sistem elektronik dan E-book yang terdapat dalam sistem elektronik tidak dikategorikan sebagai barang maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. B. PENEGASAN RUANG LINGKUP SUBJEK DARI DEFINISI SKEMA PIRAMIDA AKAN MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG TERDAPAT DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 17. Bahwa Pasal 9 UU Perdagangan menyatakan “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang” definisi Skema Piramida diataur dalam Penjelasan Pasal 9 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.” kemudian ketentuan pidana bagi Pelaku Usaha distribusi yang menerapkan Skema Piramida diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan, yang menyaatakan “Pelaku Usaha 32 Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 18. Bahwa subjek dari Pasal 9 dan Pasal 105 UU Perdagangan adalah Pelaku Usaha Distribusi. Oleh karena itu berdasarkan prinsip Lex scripta yang artinya hukum pidana tersebut harus tertulis, Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas, dan Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, serta asas legalitas secara umum maka rumusan delik pidana itu harus jelas dan tidak boleh menggunakan analogi, apa yang tertulis itu yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, diluar dari pada itu apalagi bilamana menimbulkan perampasan hak asasi manusia merupakan pembangkangan terhadap Konstitusi. Hal ini relevan dengan yang dialami oleh para Pemohon, yaitu didakwa dengan pasal yang subjeknya tidak sesuai dengan latar belakang Para Pemohon yang merupaka owner dari Perusahaan yang memproduksi E-book dan piranti lunak berupa Robot Trading, seyogianya subjek dari pasal tersebut adalah pelaku usaha distrtibusi; 19. Bahwa pemaksaan keberlakuan Pasal a quo terhadap para Pemohon merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 UU HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” 20. Bahwa selanjutnya Pasal 34 UU HAM menyatakan “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Apabila pasal ini direfleksikan kepada para Pemohon akan bermakna bahwa para Pemohon tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Penerapan Skema Piramida 33 kepada para Pemohon merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena para Pemohon merupakan produsen dan bukan pelaku usaha distribusi. 21. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU HAM menyatakan “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.” Apabila Pasal ini direfleksikan kepada para Pemohon akan bermakna bahwa Para Pemohon telah dituntut dengan Pasal yang tidak sesuai dengan latar belakang para Pemohon yaitu sebagai Produsen, Pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon merupakan Pasal yang berlaku bagi Pelaku Usaha Distributor, sedangkan Pasal yang mengatur tentang Skema Piramida bagi Produsen (bukan berarti para Pemohon menerapkan Skema Piramida) belum adan aturan hukumnya. Dalam Prinsip hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi; 22. Bahwa Asas Legalitas menjadi dasar legitimasi bagi tindakan pemerintah dan menjamin perlindungan bagi hak-hak rakyat. Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan negara, yang meliputi: a. Efektivitas bahwa kegiatan pemerintah harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan; b. Legimitas bahwa kegiatan pemerintah jangan sampai menimbulkan kehebohan karena tidak dapat diterima oleh masyarakat; c. Yuridikitas bahwa perbuatan pemerintah tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas; d. Legalitas bahwa perbuatan atau keputusan pemerintah tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat” maka keadaan darurat tersebut wajib dibuktikan kemudian; e. Moralitas bahwa pemerintah wajib memperhatikan dan menjunjung tinggi moral dan ethic umum maupun kedinasan f. Efsiensi bahwa pemerintah mengusahakan produktivitas yang setinggi-tingginya dan mengupayakan kehematan biaya; g. teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan dan mepertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya 34 (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2018, hlm. 97). 23. Bahwa dengan memperhatikan dalil yang demikian maka hukum harus mampu memberikan perlindungan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) hal yang menjadi hak bagi warga negara, yang meliputi: a. Pengakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. b. Jaminan yang sama di hadapan hukum, dalam KBBI, jaminan berasal dari kata jamin yang memiliki pengertian menanggung, berjanji akan memenuhi kewajiban, atau menyediakan kebutuhan hidup. Sehingga demikian hukum dan aparat penegak hukum harus mampu mengatur hal-hal yang dapat menjaga kondisi tertentu untuk mempertahankan hak dan kewajiban warga negara c. Perlindungan yang sama di hadapan hukum. Satjipto Rahardjo mengungkapkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan terebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 133). Sementara Philipus M. Hardjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa); dan (2) perlindungan hukum yang bersifat represif (perlindungan hukum 35 yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan) (Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Peradaban, 2007, hlm. 1). Senada dengan itu, menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3) d. Kepastian hukum yang adil, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis (CST Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hal. 35). Namun Jan Michiel Otto memberikan batasan defnisi kepastian hukum yang lebih jauh sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible). (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut. (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. (Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafka, 2011) 36 Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial (Lj Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfkir, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hal. 85) 24. Bahwa Rumusan tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi di dalam hukum apalagi sampai menggunakan hukum sebagai alat kriminalisasi. Sebaliknya hukum harus dijadikan sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya 25. Perlakuan yang sama di hadapan hukum, mengarah bahwa dalam hukum tidak diperbolehkan adanya perlakuan diskriminasi atas perbedaan ras, suku, agama, etnis, jenis kelamin, status sosial, bahasa, agama, kepercayaan, warna kulit, kekayaan, pandangan politik, dan sebagainya. Perlakuan yang sama berupaya menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dimana dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 26. Bahwa dengan demikian apabila terhadap suatu aturan yang subjeknya telah ditentukan secara tegas dan rigid namun diberlakukan terhadap subjek lain maka telah melanggar prinsip dasar legalitas dan tentunya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya tentang kepastian hukum yang adil. Para Pemohon bukan merupakan Pelaku Usaha Distribusi namun para Pemohon merupakan pemilik perusahaan yang memproduksi E-book yang berjudul “Money Management” dan Robot 37 Trading. Oleh karena itu perlu adanya penegasan kembali dalam Penjelasan Pasal 9 tentang Definisi Skema Piramida ruang lingkup subjek dari keberlakuan tentang larangan Skema Piramida. C. DEFINISI SKEMA PIRAMIDA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEADIALAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA HAK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR SEBAGAIMANA TELAH DIJAMIN OLEH PASAL 28C AYAT (1); DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN AKAN MENGHAMBAT PERKEMBANGAN SKEMA BISNIS DI INDONESIA 27. Namun untuk mengantisipasi Pasal tentang larangan Skema Piramida dipaksakan keberlakuannya bagi Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon menguji konstitusionalitas definisi Skema Piramida yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan dengan uraian- uraian sebagai berikut; 28. Bahwa larangan penggunaan skema piramida bagi pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang diatur dalam Pasal 9 UU Perdagangan yang berbunyi: Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Sedangkan definisi tentang skema piramida diatur dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan yang berbunyi: Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang menerapkan skema piramida dalam diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan, yang berbunyi: Pasal 105 Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 38 29. Bahwa definisi skema piramida yang diatur dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perdagangan mengandung ketidakpastian hukum, khusunya pada frasa “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang” dan frasa “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”. Sehingga mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketidakpastian hukum terhadap 2 (dua) frasa tersebut akan diuaraikan secara rinci oleh Para Pemohon pada uraian berikut: KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP FRASA “ISITILAH/NAMA KEGIATAN USAHA YANG BUKAN DARI HASIL KEGIATAN PENJUALAN BARANG” 30. Frasa ini mengandung beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara jelas dan ajeg supaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan bagi seluruh pelaku usaha distribusi di Indonesia. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: a. Apakah skema piramida merupakan kegiatan usaha? Pertanyaan ini muncul lantaran kata awal dalam frasa a quo menggunakan istilah “kegiatan usaha” b. Jika skema piramida merupakan suatu kegiatan usaha, maka apa bidang usaha yang dijalankan? c. Jika bukan merupakan suatu kegiatan usaha, maka apa yang dimaksud dengan “skema piramida tersebut”? d. Apa yang menjadi parameter untuk menentukan ‘bukan hasil dari 39 penjualan barang’? Beberapa pertanyaan ini penting untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan lebih lengkap terlebih dahulu karena menjadi inti dari penerapan Pasal a quo. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan bagi masyarakat dan ketentuan ini juga menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat Pidana pelaku usaha yang mengembangkan skema bisnis baru untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. 31. Bahwa ketidapastian hukum terhadap definisi skema piramida semakin mengemuka apabila pertanyaan huruf d pada nomor 3 (tiga) di atas tidak dijawab secara jelas dan rasional. Pertanyaan pada huruf d tersebut menimbulkan 4 (empat) interpretasi, yaitu: a. Pelaku usaha tidak menjual barang sama sekali namun tetap mendapat penghasilan atau keuntungan b. Melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat tinggi namun manfaat yang didapat dari barang tersebut sangat sedikit atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Barang yang dijual hanya sebagai kamuflase, dan c. Usaha yang dijalankan justru di bidang perdagangan jasa karena tidak ada barang yang dijual, atau d. Kegiatan agen asuransi yang mendapat bonus/komisi apabila berhasil mendapat nasabah baru (beberapa asuransi menerapkan skema ini dalam memasarkan produk asuransinya). Bukan hanya asuransi, beberapa aplikasi penyedia layanan investasi juga menerapkan skema ini, apabila berhasil meyakinkan orang untuk menggunakan aplikasi tersebut dan memakai kode referral yang mengajak, maka orang yang mengajak akan mendapat komisi/bonus Bahwa para Pemohon melakukan penjualan barang dan harga penjualan barang yang dijual kepada para member sesuai dengan manfaat yang didapat. Member membeli robot trading dengan harga tertentu dan manfaat yang didapat sesuai dengan harga yang dikeluarkan (worth it), oleh karena itu apabila parameter skema piramida sebagaimana dimaksud pada uraian nomor 4 (empat) maka penjualan barang yang dilakukan oleh para Pemohon tidak memenuhi skema piramida dan 40 seharusnya para Pemohon tidak didakwa dengan Pasal 105 UU Perdagangan. Oleh karena itu pertanyaan berikut juga perlu dijawab, yaitu Apakah harga yang tinggi terhadap suatu barang menjadi tolak ukur skema piramida walaupun manfaat yang didapat sangat sesuai dengan harga (worth it)? 32. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap frasa “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang” berkorelasi dengan materi pengujian Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan sebagaimana alasan-alasan pengujiannya telah diuraikan oleh Para Pemohon. Karena apabila pemaknaan terhadap frasa ini tidak dimaknai secara jelas akan berpengaruh pada intepretasi yang keliru, yaitu apakah maksud frasa tersebut ada barang yg dijual namun harganya sangat tinggi atau tidak ada barang yang dijual namun pelaku usaha tetap mendapat penghasilan. Untuk mencegah anggapan bahwa tidak ada barang yang dijual oleh Para Pemohon dalam menjalankan usahanya maka Para Pemohon perlu mempertegas definisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan agar robot trading dan e- book termasuk kategori barang. KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP FRASA “KEGIATAN USAHA ITU MEMANFAATKAN PELUANG KEIKUTSERTAAN MITRA USAHA UNTUK MEMPEROLEH IMBALAN ATAU PENDAPATAN TERUTAMA DARI BIAYA PARTISIPASI ORANG LAIN YANG BERGABUNG KEMUDIAN ATAU SETELAH BERGABUNGNYA MITRA USAHA TERSEBUT” 33. Frasa ini mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dan bahkan mengambat inovasi para pelaku usaha dalam mengembangkan metode marketing dalam memasarkan barang yang dijual. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi, berbagai cara untuk melakukan pemasaran dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan jumlah konsumen, misalnya: a. Kode referral Kode referral sering digunakan sebagai salah satu instrumen promosi atau strategi marketing. Kode referral adalah kode rujukan yang terdiri dari kombinasi unik dari angka atau huruf atau keduanya yang digunakan untuk mengidentifkasi peserta dalam sebuah program 41 menarik pelanggan baru. Kode referral sendiri bisa didapatkan dari berbagai kanal promosi seperti media sosial. Contohnya, seorang mendapatkan kode referral ketika melihat iklan promosi di media sosial. Dalam iklan tersebut dijelaskan, bahwa seseorang bisa mendapatkan harga khusus untuk pembelian unit produk apabila melakukan pembelian lewat aplikasi dengan memasukan kode referral. Kode referral juga lazim dipakai untuk pelanggan yang mengajak orang lain menjadi pembeli baru atau mereka yang diajak. Karena iming-iming mendapatkan hadiah, maka konsumen tersebut akan mengajak teman-temannya atau keluarganya. Sang teman atau kerabat yang diajak nantinya harus memasukan kode referral yang diberikan oleh pengajak. Apabila berhasil, seseorang yang diajak sudah ikut bergabung dan memasukan kode referral, maka otomatis sang pengajak akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Metode promosi menggunakan kode referral juga banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan investasi b. Agen asuransi Agen asuransi akan mendapat bonus apabila berhasil merekrut nasabah baru (tertanggung), bonus/komisi yang dijanjikanpun sangat menggiurkan. Semakin banyak nasabah yang direkrut maka akan semakin besar bonus/komisi yang didapat oleh agen tersebut 34. Bahwa salah satu hal yang harus terpenuhi dalam skema piramida adalah adanya korban yang timbul akibat dari dijalankannya skema tersebut. Apabila penyedia barang atau jasa dan konsumen sama-sama diuntungkan dengan penerapan skema piramida ini apakah tetap dikategorikan sebagai suatu perbuatan Pidana, mengingat tujuan pengaturan dalam norma ini ialah untuk menghindari konsumen menjadi korban penipuan berkedok investasi. Perlu ditegaskan bahwa bilamana pemerintah tidak gegabah dalam melakukan penindakan kepada pelaku usaha robot trading maka member tidak akan menjadi korban, karena selama ini para Pemohon secara khusus dan para pelaku usaha robot trading secara umum menjalankann kegiatan usahanya selalu mengedepankan komitmen sehingga banyak meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia; 42 35. Bahwa oleh karena telah banyak skema promosi yang memberikan bonus/komisi kepada pihak yang berhasil merekrut nasabah atau member lain untuk bergabung, maka hal ini dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengah hukum sepanjang tidak menimbulkan korban dan merupakan perkembangan dari skema promosi dalam dunia usaha dan pada faktanya usaha para Pemohon tidak akan menimbulkan korban apabila Pemerintah tidak gegabah dalam mengambil tindakan berupa kriminalisasi para Pemmohon; 36. Bahwa apabila ditinjau dari tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, keberlakuan pasal a quo tidak mencerminkan ketiga nilai tersebut karena sebagai berikut: (Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19). a. Keadilan (Gerechtigkeit) 1) Bahwa Gustaf Radbruch mengemukakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan karena keadilan memiliki sifat normative sehingga keadilan menjadi pangkal dari hukum positif dan sifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum (Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 117). 2) Bahwa Keadilan yang hendak diwujudkan ialah keadilan proporsional yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak bukannya menyamakan apa yang harus diperlakukan sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Pendapat tersebut nyatanya sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-II/2004 dan 22/PUU-V/2007 terkait dengan keadilan. Mahkamah berpendapat bahwa: “keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal- hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal- hal yang memang berbeda. Perlakuan yang sama dalam realitas akan dimaknai sebagai keadilan, jika di implementasikan dalam satu formula bahwa yang sama akan 43 diperlakukan sama, sedang yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Memperlakukan yang tidak sama secara sama, akan melahirkan ketidakadilan, yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi. 3) Pendapat serupa disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hakikat keadilan yang meliputi: (a) memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima; (b) memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya; (c) kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya; (d) memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang; (e) persamaan pribadi; (f) pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya; (g) pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran; (h) memberikan sesuatu secara layak. [Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 56.] 4) Bahwa sifat norma yang multitafsir dan mengandung ambiguitas serta tidak adanya rujukan yang menjadi pedoman yuridis yang ajeg dan pasti mengenai skema piramida telah menimbulkan ketidakadilan dan kriminalisasi bagi Para Pemohon. Dalam sistem pemasaran yang digunakan oleh Para Pemohon memberikan bonus/komisi kepada orang yang berhasil merekrut member baru dikenakan skema piramida sedangkan di sisi lain hal tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha asuransi dan pelaku usaha yang menggunakan kode referral dalam merekrut nasabah atau customer baru. hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan di atas. b. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) 1) Bahwa asas kepastian hukum Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (a) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 44 perundang-undangan. (b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. (c) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. (d) hukum positif tidak boleh mudah diubah 2) Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (certainty) meliputi dua hal, yaitu: (a) Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. (b) Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma- norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut 3) Faktor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian hukum bagi masyarakat adalah: [Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 55] (a) Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Sebagai perangkat hukum cenderung dapat ditafsirkan berlainan baik di antara para penegak hukum itu sendiri maupun di antara pihak yang dikenai sanksi menurut selera dan keuntungannya sendiri. (b) Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari para pejabat negara dan penegak hukum adalah bagian yang menentukan dari transparansi hukum. Pertentangan dalam tindakan dan ucapan di antara mereka akan semakin memperdalam ”kebingungan normatif” dikalangan rakyat, karena di negara mana pun juga, rakyat memandang (dan acapkali mengingat) ucapan dan perilaku dari para pejabat 45 negara dan penegak hukum sebagai acuannya. (c) Kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa akan datang. Jika seorang pejabat negara pada suatu ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan campur tangan dalam proses hukum, namun dalam kenyataannya kemudian pemerintah melakukan campur tangan, dia akan menghasilkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kesinambungan tertib hukum. c. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 1) Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Baik buruknya hukum harus dilihat dari dan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. (Hyrinomus Rhiti, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 159). 2) Bahwa mengutip pendapat Jeremy Bentham bahwa prinsip-prinsip kemanfaatan hukum terdiri dari: (a) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). (b) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. 46 (c) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (5) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) (6) To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah) (7) To provide security (untuk memberikan perlindungan) (8) To attain equity (untuk mencapai persamaan). (Muh. Erwin, Filsafat Hukum: Refeksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179). 3) Dengan penerapan Pasal a quo memang memiliki tujuan yang sangat baik, akan tetapi tujuan yang baik tanpa prosedur dan penormaan yang tepat telah menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam masyarakat. Ancaman Pidana melalui penerapan pasal a quo yang sumir dan tidak pasti mengakibatkan ketakukan bagi masyarakat untuk berinonasi dan berkreasi dengan segenap akal pikirannya untuk mengembangkan skema bisnis dan memanfaatkan kemajuan teknologi. 37. Bahwa Ketiadaan landasan hukum yang jelas dan pasti terhadap perkembangan skema atau sistem bisnis dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi menimbulkan kerugian dan kekhawatiran dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan pengayoman, penegasan, dan perlindungan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya menggunakan hukum untuk merepresi masyarakat. Sehingga diharapkan perkembangan sistem atau skema bisnis dan pemanfaatan teknologi akan terwujud secara maksimal. IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil disertai dengan bukti-bukti pendukung, maka dengan ini para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon berkenan untuk menetapkan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk buku elektronik dan robot trading” 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha bagi pelaku usaha distribusi yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) sepanjang frasa “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 48 sepanjang tidak dimaknai “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang harus memenuhi 2 (dua) indikator, yaitu tidak ada barang yang dijual dan/atau harga barang yang dijual sangat tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh” 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) sepanjang frasa “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan berdasarkan itikad baik” 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 49 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha Nomor 0220009552496 tertanggal 13 Agustus 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Mentetri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044616.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trust Global Karya; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha 0220009552496 atas nama PT. Trust Global Karya tertanggal 29 Mei 2020 yang terakhir kali diubah tanggal 13 Juli 2020 terkait dengan penerbitan piranti lunak dengan kode KBLI 58200; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 50 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 selanjutnya disebut UU 7/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 51 Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. 52 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-5]. Para Pemohon merupakan owner dari PT. Trust Global Karya dan lebih dikenal dengan nama Viral Blast yang merupakan produsen dari e-book yang berjudul “Money Management” serta peranti lunak yang dapat difungsikan sebagai robot trading; 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah terenggut dengan adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 serta ketidakpastian hukum ruang lingkup subjek dari berlakunya “Skema Piramida” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014; 5. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dibagi 3 bagian yaitu, pertama, ketidakpastian hukum dari definisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014. Kedua, ketidakpastian hukum ruang lingkup keberlakuan Skema Piramida; Ketiga, ketidakpastian hukum definisi Skema Piramida. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang secara spesifik dan aktual terjadi kepada para Pemohon karena akibat ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 105 UU 7/2014 yang menyatakan, “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah”. Bahwa JPU dalam dakwaannya mendalilkan jika para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang, sehingga para Pemohon mempertanyakan apakah robot trading dan e-book bukan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014; 6. Bahwa robot trading milik para Pemohon diblokir oleh Pemerintah, kemudian para Pemohon dijadikan tersangka dan ditangkap karena diduga melakukan 53 penipuan dengan Skema Piramida yang diancam dengan Pasal 105 UU 7/2014. Menurut para Pemohon, dalam suatu kegiatan usaha adalah sesuatu yang wajar untuk menawarkan suatu keuntungan kepada konsumen; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut para Pemohon disebabkan karena adanya ketidakpastian hukum dari definisi barang dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 dan ketidakpastian hukum dari ruang lingkup Skema Piramida dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014. Sementara itu, anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial juga dialami oleh para Pemohon yang saat ini sedang menjadi tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan dengan agenda pembacaan dakwaan akibat dituntut dengan ketentuan Pasal 105 UU 7/2014 yang merupakan aturan pemidanaan terkait pelanggaran terhadap Pasal 9 UU 7/2014; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Pemohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. 54 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa menurut para Pemohon, kegiatan perdagangan merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam pemanfaatan teknologi, salah satu perkembangan tersebut adalah penggunaan robot trading yang merupakan perangkat lunak otomatis yang menghasilkan sinyal perdagangan yang bekerja dalam sistem elektronik. Dalam konteks perdagangan valuta asing, robot trading merupakan suatu algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas perdagangan dimana yang mengeksekusi jual dan beli adalah robot trading tersebut. Selain itu juga, pemanfaatan teknologi menyentuh aspek pendidikan dengan diproduksinya buku-buku dalam bentuk elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-book; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan jika para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang, sehingga para Pemohon mempertanyakan apakah robot trading dan e-book bukan termasuk dalam kategori barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 9 UU 7/2014 tekait dengan skema piramida meskipun para Pemohon bukan pelaku usaha distribusi melainkan produsen dari robot trading dan e-book; 3. Bahwa menurut para Pemohon, robot trading dan e-book telah memenuhi sifat- sifat dan asas-asas hukum kebendaan, sehingga apabila robot trading yang bekerja melalui sistem elektronik dan e-book yang terdapat dalam sistem elektronik tidak dikategorikan sebagai barang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, subjek dari Pasal 9 dan Pasal 105 UU 7/2014 adalah pelaku usaha distribusi, sehingga berdasarkan asas lex scripta, lex certa, lex stricta dan asas legalitas secara umum maka rumusan delik pidana itu harus jelas dan tidak boleh menggunakan analogi, apa yang tertulis itu yang harus 55 ditegakkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu penegasan terkait subjek dari norma Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014; 5. Bahwa menurut para Pemohon, definisi skema piramida yang diatur dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 mengandung ketidakpastian hukum yaitu sepanjang frasa “istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang” karena frasa tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah skema piramida merupakan kegiatan usaha? Jika termasuk ke dalam kegiatan usaha, apa bidang usaha yang dijalankan? Dan apa parameter untuk menentukan bukan hasil dari penjualan barang?; 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakpastian hukum juga ditimbulkan dari Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 sepanjang frasa “kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”. Hal ini dikarenakan frasa tersebut menghambat inovasi para pelaku usaha dalam mengembangkan metode marketing dalam memasarkan barang yang dijual, padahal seiring dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi, berbagai cara untuk melakukan pemasaran dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan jumlah konsumen; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk buku elektronik dan robot trading” b. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha bagi pelaku usaha distribusi yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra 56 usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. c. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 sepanjang frasa “istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang harus memenuhi 2 (dua) indikator, yaitu tidak ada barang yang dijual dan/atau harga barang yang dijual sangat tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh” d. Menyatakan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 sepanjang frasa “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut” bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan berdasarkan itikad baik”. [3.8] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada Selasa, 6 September 2022 dan dalam persidangan tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang di antaranya berkaitan dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, para 57 Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan a quo (vide risalah Sidang Perkara Nomor 84/PUU-XX/2022 tanggal 6 September 2022). Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel tersebut, para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 19 September 2022 yang kemudian pada 19 September 2022 dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan; [3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 meminta pemaknaan yang tidak lazim dalam perumusan suatu Petitum berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, yang mengakibatkan rumusan Petitum demikian tidak konsisten, koheren, dan berkorelasi antara satu Petitum dengan Petitum lainnya. Hal demikian menyebabkan apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, padahal fungsi Penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud; [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 adalah kabur atau tidak jelas; [3.9] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 yang menurut para Pemohon norma tersebut telah berkorelasi dengan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 khususnya terkait dengan definisi kata “Barang”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, norma yang diujikan oleh para Pemohon merupakan ketentuan umum dalam UU 7/2014 yang terkait dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata yaitu kata “Barang” yang akan berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan menjadi payung hukum terhadap norma-norma di bawahnya sehingga pemaknaan terhadap norma dalam bagian ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang di mana jika norma dasar tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan juga keharmonisannya dengan 58 pasal-pasal di bawahnya yang memiliki keterkaitan, apakah pemaknaan yang baru tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal terkait berikutnya; Bahwa dikaitkan dengan Permohonan para Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 dengan menambahkan frasa “termasuk buku elektronik dan robot trading”, menurut Mahkamah hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh UU 7/2014 khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata “Barang”. Selain itu, secara doktriner penambahan frasa a quo dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, bukanlah rumusan yang tepat untuk dimasukkan dalam bagian ketentuan umum, hal ini dikarenakan frasa a quo bukan merupakan uraian yang bersifat umum dari batasan pengertian maupun suatu definisi, bahkan rumusan frasa a quo membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait apakah yang dimaksud dengan buku elektronik maupun robot trading. Dengan demikian, penambahan frasa “termasuk buku elektronik dan robot trading” dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kata “Barang” itu sendiri; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 menjadi “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk buku elektronik dan robot trading” adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait pengujian Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 1 angka 5 UU 7/2014, menurut Mahkamah, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 59 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 adalah kabur atau tidak jelas; [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, 60 Suhartoyo, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo 61 ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca