84/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 84/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hj. Rosmanidar Alamat : Jalan Mochamad Toha, Gang Empang, Nomor 68/204A RT/RW 002/006 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-MYH&R/VII/2020, bertanggal 11 September 2020 memberi kuasa kepada i) Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.; ii) Irfandi, S.H.; iii) Afandi Arief Harahap, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan, yang beralamat di Jalan Penganten Ali Nomor 80, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 2 Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor 84/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 November 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3 3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 5. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenanan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 4 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: 5 Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan karena Pemohon tidak mendapatkan haknya selaku Ahli Waris Debitur Almarhum Mardi Can karena berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diantaranya berbunyi sebagai berikut: “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, karena tidak memiliki kejelasan dalam hal terkait dengan meninggalnya Debitur, apakah seluruh ahli waris yang bertanggung jawab atas utang tersebut atau penunjukan ahli waris diberikan kewenangan secara mutlak kepada kreditur terhadap ahli waris debitur untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban debitur, meskipun ada beberapa ahli waris atau bukan ahli waris tunggal. Sehingga sejak berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 6 6. Bahwa jika dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diantaranya berbunyi sebagai berikut: Ayat (1): “Jika piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru”. Ayat (2): “Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan”. Bahwa jika kreditur yang meninggal dunia atau piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan beralih karena pewarisan, maka Hak Tanggungan tersebut beralih ke kreditor baru dan wajib di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Namun jika Debitor yang meninggal dunia maka peralihan secara hukum terhadap ahli waris Debitor tidak di atur dengan tegas oleh Undang-Undang untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Yang mana disatu sisi kreditur mendapatkan kepastian hukum sedangkan Pemohon sebagai ahli waris debitor tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 7. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. III. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon 1. Bahwa Pemohon adalah istri dari debitur sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tertanggal 25 Agustus 2010 antara Debitor atas nama Alm. Mardi Can dengan PT. BPR Pundi Kencana Makmur selaku kreditor yang dibuat di hadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H., M.H. untuk memperoleh kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam masa tenor selama 12 (dua belas) bulan terhitung 25 Agustus 2010 sampai dengan 25 Agustus 2011 dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik 7 No. 692 Kelurahan Ciseureuh, seluas 178 m2 atas nama Alm. Mardi Can, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 759/2010, tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Elisa Kurniati, S.H., M.H., dan dikeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.9582/2010, yang mana kredit tersebut dilengkapi dengan Asuransi Jiwa Askrida (yang berubah nama menjadi baru PT. Asuransi Jiwa Nusantara). 2. Bahwa semasa hidupnya Debitor memiliki tunggakan kredit berdasarkan Surat Peringatan 1 tertanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp31.976.916,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah), Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp32.655.393,-(tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), Surat Peringatan 3 tertanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp43.284.866,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). 3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Debitor telah meninggal dunia berdasarkan kepada Surat Kematian No. 12/KM/CSR/II/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Ciseureuh pada tanggal 22 Pebruari 2011 di Ciseureuh, yang mana meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang, yang salah satunya adalah Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 September 2011. 4. Bahwa kemudian setelah Debitor meninggal dunia dan klaim asuransi cair untuk pelunasan kredit debitor, tiba tiba PT BPR Pundi Kencana Makmur selaku kreditor melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, yang mana berdasarkan Surat No. 368/BPRPKM/LG/SPL/VI/2012 perihal: Pemberitahuan Lelang ditujukan kepada debitor yang telah meniggal dunia. Padahal kreditur telah mengetahui seluruh ahli waris debitor berdasarkan surat keterangan ahli waris dimaksud. 5. Bahwa oleh karena UU 4/1996 tidak mengenal atau mengatur secara khusus mengenai ahli waris debitor dan/atau tata cara yang harus dilakukan setelah debitor meninggal dunia, maka tindakan kreditor pun dalam penerapan hukumnya yang melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan milik debitor 8 yang meninggal dunia dapat dibenarkan oleh hukum. Padahal jika kreditur yang meninggal dunia atau piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan beralih karena pewarisan, maka Hak Tanggungan tersebut beralih ke kreditor baru dan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Dengan demikian terdapat perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris Debitur dengan ahli waris kreditor (kreditor baru), di mana ahli waris debitor tidak ada pengakuan dan jaminan hukum atas kepemilikan Objek Hak Tanggungan yang dimiliki oleh debitor sebagai pemberi hak tanggungan. Sehingga dengan berlakunya Pasal 6 UU 4/1996, Pemohon sebagai ahli waris debitor tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Sehingga Pasal 6 UU 4/1996 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 6. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan berdasarkan waris terhadap objek Hak Tanggungan. Meskipun objek tersebut dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang kreditor. Namun tidak serta merta pengakuan tersebut menjadi tidak ada, dikarenakan Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud tidak secara tegas mengatur mengenai ahli waris debitor, padahal ahli waris debitor dengan debitor dimaksud subyek hukumnya berbeda, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 7. Bahwa selanjutnya Pemohon akibat berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud tidak secara tegas mengatur mengenai ahli waris debitor, singkat cerita Pemohon kehilangan kepemilikan atas waris yang ditinggalkan oleh Pewaris yaitu debitor berupa Sertifikat Hak Milik No. 692 Kel Ciseureuh, seluas 178 m2 atas nama Alm. Mardi Can yang saat ini sudah dilelang pada KPKNL di Bandung dengan demikian Pasal tersebut sudah sepatutnya diuji kelayakannya terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hukum berkembang dan berproses di masyarakat (law in action dan das sein). 8. Bahwa Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud tidak memuat ketegasan pengaturan tentang apabila debitor meninggal dunia, di sana dalam subtansi Pasal dimaksud hanya berbicara tentang debitor hal ini jika dikaitkan dengan 9 norma atau aturan hukum yang menjadikan kebiasaan, implementasi pasal dimaksud akan diinterplestasikan tanpa ada batasan-batasan yang pada akhirnya akan melewati bahkan akan bertentangan dengan norma norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jika debitor tidak meninggal maka mungkin Pasal tersebut tidak akan bermasalah dan bertentangan dengan UUD. 9. Bahwa Pemohon dalam Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud menguji kelayakan pada norma materill, di mana kerugian Pemohon oleh rumusan yang sudah tampak jelas namun senyatanya membuka ruang interprestasi sebagaimana diadopsi oleh mahkamah Agung yakni menafsirkan tanpa diskriminasi ‘apple to apple pareto principle’ yakni memperlakukan debitor awal dengan ahli waris debitor sejajar dan memiliki aturan hukum yang jelas. Terlebih norma hukum di Indonesia harus disesuaikan dengan norma dasar (grundnorm) sebagaimana teori Hans Kelsen. 10. Bahwa dalam kaidah tertulis sejelas apapun rumusan norma tertulis, tampaknya selalu terkandung pemaknaan baik pemaknaan secara sempit maupun pemaknaan secara luas terutama dalam Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud di mana menyebutkan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dimana kata debitor membuat batasan yang tidak berujung dan jika debitor ada penggantian dengan ahli waris apabila debitor meninggal, dan tidak dapat dipersamakan prosedur pelelangan untuk debitor dengan ahli waris debitor meskipun kedudukan hukumnya dapat dipersamakan, namun pelaksanaan dan teknisnya tentu berbeda karena adanya penggantian subjek hukum yang berbeda, namun kedudukannya secara hukum sama. Jika pasal tersebut dipertahankan akan menimbulkan pertentangan dalam norma-norma yang sudah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya norma tersebut haruslah diuji kelayakannya terhadap Undang-Undang karena berpotensi akan melanggar dan bertentangan dengan norma hukum pada umumnya yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dikarenakan substansi pasal terkait hanya mengatur debitor yang wanprestasi berkenaan dengan pelunasan utangnya bukan berkenaan dengan ahli waris debitor yang mana 10 kedua frase tersebut mempunyai kedudukan hukum sama, namun dua subjek hukum yang berbeda. 11. Bahwa sebagai Pemohon mohon agar hak-haknya yang diberikan oleh UUD 1945 diberikan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan hukum yang disebabkan karenanya berlaku Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud, di mana Pemohon merasa dirugikan akibat pemberlakuan pasal tersebut yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga dengan adanya permohonan ini kedudukan hukum pemohon sebagai ahli waris kreditor tetap ada dan dilapisi oleh ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan pasal inilah yang melekat pada pribadi Pemohon. 12. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mencerminkan hak asasi manusia yang berlaku di negara Indonesia namun pada kenyataannya Pemohon belum memperoleh hak tersebut di atas, dikarenakan berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud tidak secara tegas mengatur mengenai ahli waris debitor sehingga kreditor dapat mengunakan Pasal tersebut untuk serta merta melakukan tindakan pelelangan meskipun debitur telah meninggal dunia tanpa memperhatikan batasan batasan kepemilikan dan tanggung jawab ahli waris tunggal maupun beberapa ahli waris debitor sebagai pengganti debitor yang telah meninggal dunia yaitu disebut sebagai Pemohon. 13. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi. 14. Bahwa dalam suatu negara hukum yang terpenting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak dasar manusia di mana perlindungan hak dasar manusia sebagai bagian penting dalam konsep negara hukum yang dianut di Indonesia dengan adanya perlindungan tentunya akan timbul suatu kepastian hukum yang semuanya tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian hukum sebagai dasar dan landasan utama Pemohon yang merasa hak-haknya dan 11 kedudukannya sebagai ahli waris serta pengakuan secara legitimasi hukum tidak dipenuhi akibat berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud yang tidak mengatur secara tegas mengenai peran, fungsi, dan kedudukan ahli waris debitor sebagai pengganti debitor yang telah meninggal dunia sehingga berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya layak dan patut permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konsitusi dan merupakan hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 6 Undang-Undang dimaksud sebagaimana yang sudah dijelaskan dan terurai pada poin-poin di atas dimaksud. 16. Bahwa apabila Pasal 6 UU 4/1996 tidak berlaku maka Pemohon tidak mungkin mengalami kerugian konstitusional. Pemohon menganggap hak- hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 6 UU 4/1996. Tentang Pasal 28G ayat (1) perihal perlindungan terhadap benda kepemilikan Pemohon di mana pasal tersebut membuat frasa dan arti debitor kepada suatu frasa yang dapat dipahami namun tidak terbatas maknanya atau tidak ada batasan yang kecenderungan akan bertabrakan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD apabila ada penggantian apabila debitor meninggal dunia. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 12 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tertanggal 25 Agustus 2010 antara debitor atas nama Alm. Mardi Can dengan PT. BPR Pundi Kencana Makmur selaku kreditor yang dibuat dihadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H., M.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 692 Kelurahan Ciseureuh, seluas 178 m2 atas nama Alm. Mardi Can; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 759/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Elisa Kurniati, S.H., M.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 9582/2010; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Peringatan 1 tertanggal 24 Januari 2011; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Januari 2011; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Peringatan 3 tertanggal 8 Februari 2011; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kematian No. 12/KM/CSR/II/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Ciseureuh pada tanggal 22 Pebruari 2011; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 September 2011. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 13 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 14 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 15 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 6 UU 4/1996 yang menyatakan, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 karena Pasal a quo tidak mengatur mengenai peralihan obyek hak tanggungan dari almarhum H. Mardi Can (suami Pemohon) kepada Pemohon sebagai ahli waris. Sementara di sisi lain, menurut Pemohon, dapat terjadi peralihan hak tanggungan dari kreditor lama kepada kreditor baru bila terjadi cessie, subrogasi, pewarisan, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 4/1996; 3. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia dan berstatus ahli waris dari almarhum H. Mardi Can (vide Bukti P-11). Pemohon merasa dirugikan karena tanah yang diagunkan (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6) oleh almarhum suaminya yang bernama H. Mardi Can (vide Bukti P- 10) ternyata dilelang oleh kreditor tanpa sepengetahuan Pemohon dan ahli waris yang lain dari debitor H. Mardi Can; 4. Bahwa menurut Pemohon kerugian demikian disebabkan UU 4/1996 terutama Pasal 6 tidak mengatur adanya peralihan status atas obyek hak tanggungan dari debitor asal kepada debitor baru (in casu Pemohon sebagai ahli waris debitor asal); 5. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk dilindungi kepemilikannya atas suatu properti tertentu, in casu tanah. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 selengkapnya menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 16 dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 6. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional untuk diberi perlindungan atas “harta benda yang di bawah kekuasaannya” sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di atas, potensial dirugikan ketika pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 4/1996 (yang dimohonkan pengujian) ternyata melakukan penjualan obyek hak tanggungan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan ahli waris lain dari debitor; 7. Bahwa menurut Pemohon Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan bilamana Pasal 6 UU 4/1996 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian dengan berlakunya pasal a quo tidak akan terjadi lagi; 8. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo, yaitu Hj. Rosmanidar, memang terbukti sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Mardi Can yang mengalami perceraian karena kematian, bersama-sama dengan ahli waris lain yaitu enam anak pasangan (alm.) H. Mardi Can dan Hj. Rosmanidar (vide Bukti P-11); 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai istri (ahli waris) dari debitor mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian hak konstitusional karena Pasal 6 UU 4/1996 mengatur bahwa 17 kreditor berhak menjual objek hak tanggungan untuk melunasi piutang dalam hal debitor cidera janji, sementara di sisi lain Pasal 6 UU 4/1996 tidak mengatur peralihan harta (termasuk utang) dari debitor kepada ahli warisnya, sehingga Pemohon sebagai ahli waris merasa kehilangan harta warisan dari debitor; Berdasarkan argumentasi tersebut Pemohon dalam petitum permohonannya memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK mengingat pengujian terhadap pasal a quo pernah dilakukan di Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010. Pasal 60 UU MK menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Adapun Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005) mengatur: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” Bahwa perkara yang sedang diadili Mahkamah ini adalah mengenai pengujian Pasal 6 UU 4/1996. Pasal dimaksud pernah diuji sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Desember 2011, diajukan oleh Advokat bernama Uung Gunawan yang memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 mengenai parate executie terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D 18 ayat (1) UUD 1945, yang diputus oleh Mahkamah dengan amar “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Adapun Perkara yang sedang diadili Mahkamah ini, meskipun juga menguji konstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996, namun tidak langsung mengenai parate executie melainkan mengenai perpindahan hak dari debitor kepada ahli warisnya dan dasar pengujian yang dipergunakan Pemohon bukan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melainkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, yaitu adanya perbedaan dasar pengujian serta alasan yang berbeda, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 6/2005, dan dengan demikian permohonan a quo dapat diajukan kembali dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan norma a quo; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan tertulis yang diajukan Pemohon serta mendengarkan penjelasan lisan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon adalah adanya anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 telah mengakibatkan hilang atau terhalangnya pemenuhan hak ahli waris dari seorang debitor yang telah meninggal; [3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 pada intinya mengatur mengenai penjualan objek hak tanggungan oleh kreditor ketika debitor tidak melunasi pinjamannya. Secara umum menurut Mahkamah ketentuan tersebut, serta ketentuan mengenai hak tanggungan pada umumnya, merupakan pelengkap (accessoir) dari perjanjian perikatan atau perjanjian keperdataan biasa terutama 19 perjanjian utang-piutang atau kredit. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 a quo harus dipahami sebagai bagian dari perikatan perdata yang menjadi induknya. Bahwa perikatan perdata itu sendiri adalah suatu perikatan/kontrak yang pada prinsipnya mengikat hanya bagi pihak-pihak yang bersepakat akan perikatan dimaksud baik secara lisan maupun tertulis (dalam bentuk menandatangani dokumen perjanjian). Di sisi lain dapat dipahami bahwa perikatan perdata tidak mengikat bagi pihak yang tidak terlibat atau tidak mengetahui adanya perikatan perdata dimaksud. Pertanggungjawaban atas suatu perikatan/perjanjian tidak dapat dibebankan kepada pihak yang tidak mengetahui adanya perjanjian dimaksud, kecuali pihak tersebut secara sukarela melibatkan diri dalam pemenuhan isi perikatan/perjanjian dimaksud. Bahwa isi perikatan/perjanjian selalu berupa kewajiban yang berpasangan dengan hak, yaitu kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain, dan demikian pula sebaliknya. Perikatan/perjanjian adalah perimbangan antara prestasi yang kemudian mengharuskan adanya tindakan kontra-prestasi dari pihak yang memperoleh prestasi. [3.13] Menimbang bahwa dalam kaitannya antara perjanjian kredit dengan dengan pewarisan, terdapat pertanyaan yang harus dijawab lebih dahulu oleh Mahkamah apakah utang dapat atau boleh diwariskan. Bahwa selama ini dikenal beberapa skema hukum mengenai pengalihan suatu perikatan utang-piutang kepada pihak lain. Tiga yang lazim di antara beberapa skema pengalihan tersebut adalah cessie, subrogasi, dan novasi. Ketiga skema pengalihan ini pada dasarnya adalah pengalihan hak kreditor (in casu adalah piutang yang memunculkan hak tagih). [3.13.1] Bahwa secara sederhana cessie dipahami sebagai suatu perikatan/perjanjian pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Subrogasi adalah pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru, yang dilakukan dengan cara pihak ketiga melunasi utang debitor kepada kreditor lama sehingga menghapus perikatan/perjanjian utang-piutang yang lama, kemudian dibuat perjanjian utang-piutang baru antara debitor lama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini menjadi kreditor baru. Adapun novasi adalah hapusnya perikatan utang-piutang karena kesepakatan antara debitor dan kreditor, kemudian kedua 20 pihak menyusun perikatan baru sebagai pengganti perikatan utang-piutang yang telah hapus. Bahwa dari sisi kreditor, ketiga bentuk pengalihan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu pengalihan kewajiban debitor atau pengalihan utang. Substansi skema cessie maupun subrogasi, dari perspektif kreditor lama, dapat juga dipahami sebagai beralihnya utang dari debitor lama kepada debitor baru, di mana selanjutnya debitor baru ini bertindak sebagai kreditor baru terhadap debitor lama. [3.13.2] Bahwa sifat pengalihan utang adalah pilihan, di mana pihak yang akan mengambil alih utang debitor berada dalam posisi bebas untuk memilih/menentukan apakah dia akan mengambil alih utang debitor atau tidak. Kebebasan memilih yang demikian dilandasi oleh pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai risiko pengambilalihan utang (borgtocht) yang pada akhirnya akan menempatkan pihak pengambil alih ini sebagai debitor baru terhadap kreditor. Bahwa menurut Mahkamah, kebebasan memilih menjadi hal penting dalam memahami skema peralihan utang-piutang. Pentingnya kebebasan memilih dilandasi pada situasi bahwa piutang memberikan pada pemegangnya suatu hak untuk menagih, hak untuk mendapat prestasi, atau hak untuk memperoleh kenikmatan tertentu. Sementara itu utang adalah sesuatu hal yang berlawanan, yaitu suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, kewajiban untuk memberikan prestasi tertentu, bahkan dapat dikatakan utang adalah suatu nestapa bagi pihak yang mengembannya. Bahwa kebebasan memilih yang dilandasi kesadaran atau pengetahuan demikian tidak selalu terjadi dalam skema pewarisan. Hal inilah yang menurut Mahkamah secara prinsip membedakan antara konsep peralihan hak atau kewajiban dalam perikatan utang-piutang dengan konsep peralihan hak atau kewajiban dalam suatu hubungan waris-mewaris. [3.14] Menimbang bahwa mengenai pewarisan utang (pewarisan yang objek warisnya berupa utang atau kewajiban tertentu) hukum perdata positif Indonesia mengatur sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa dari perspektif Hukum Islam, suatu objek hukum berupa kewajiban (in casu utang) secara umum bukan merupakan objek waris. Dengan kata lain objek waris haruslah berupa suatu hak/kenikmatan tertentu. Objek waris tidak boleh 21 berupa kewajiban yang memberatkan ahli waris. Hal demikian bertolak dari prinsip dasar bahwa manusia hanya menanggung akibat dari suatu peristiwa yang dia lakukan sendiri, dan tidak wajib menanggung akibat dari suatu peristiwa yang tidak dia lakukan maupun turut terlibat di dalamnya. Dalam hal seseorang meninggal dunia, ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan utang pewaris yang meninggal dunia tersebut, namun penyelesaian atau pembayaran ini menggunakan harta peninggalan pewaris dan hanya sebatas nilai harta pewaris yang ditinggalkan. Ketentuan fiqh demikian kemudian dituangkan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: … b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; … (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”. [3.14.2] Bahwa dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku untuk warga negara Indonesia selain yang menundukkan diri pada Hukum Islam, berlaku prinsip bahwa objek waris adalah kesatuan aktiva dan pasiva, hak dan kewajiban, atau piutang maupun utang. KUH Perdata membedakan akibat hukum bagi ahli waris yang menerima warisan secara murni dan di sisi lain ahli waris yang menerima warisan secara beneficier. Ketentuan dalam KUH Perdata, antara lain Pasal 1318, Pasal 123, dan Pasal 1100, pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku mengikat pula bagi ahli waris, dan karenanya ketika orang yang berutang (debitor) meninggal dunia maka utangnya akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Adapun KUH Perdata dalam konteks pewarisan memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau tidak menerima pewarisan. Pilihan demikian diatur antara lain dalam Pasal 1045, Pasal 1057, Pasal 1062, dan Pasal 1023, yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang tidak wajib menerima warisan yang diberikan kepadanya. Seseorang dimaksud boleh memperhitungkan konsekuensi peralihan harta waris bagi dirinya dan kemudian secara bebas memutuskan untuk menerima atau menolak. Bahkan Pasal 1032 KUH Perdata mengatur bahwa dalam hal ahli waris menerima waris secara beneficier (yaitu hak istimewa untuk melakukan pencatatan), ahli waris tersebut hanya menanggung/membayar utang-utang pewaris sebatas dapat dicukupi oleh harta warisan. 22 [3.15] Menimbang bahwa dari dua perspektif hukum waris demikian, yaitu perspektif Hukum Islam dan perspektif KUH Perdata, Mahkamah berpendapat suatu perikatan atau perjanjian kontraktual pada dasarnya tidak mengikat pihak ketiga yang tidak melibatkan diri dalam suatu perjanjian kontraktual, atau setidaknya pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk menolak terlibat dalam suatu perjanjian kontraktual yang dibuat tanpa pengetahuan/persetujuan darinya. Bahwa dalam kaitannya dengan pewarisan, Mahkamah berpendapat suatu perikatan utang-piutang antara debitor dengan kreditor tidak mutlak mengikat ahli waris debitor. Secara a contrario dapat dikatakan keberadaan ahli waris (setelah debitor meninggal) tidak menjadikan ahli waris tersebut secara otomatis dan mutlak sebagai debitor baru yang menggantikan kedudukan debitor yang telah meninggal. Hal demikian bergantung pada pilihan hukum perdata masing-masing Warga Negara Indonesia, apakah menundukkan diri pada Hukum Islam atau menundukkan diri pada KUH Perdata, yang mana dalam perkara a quo kedua ketentuan waris dimaksud bukan merupakan objek pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan prinsip seseorang tidak akan dibebani tanggung jawab atas suatu peristiwa yang dia tidak melakukan, terlibat di dalamnya, dan menyetujui, maka peralihan mutlak status kepemilikan sesuatu dari pewaris kepada ahli waris hanya terjadi dalam hal kepemilikan tersebut menimbulkan prestasi bagi ahli waris. Peralihan mutlak status kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris yang menimbulkan kewajiban, in casu peralihan utang, menurut Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memunculkan kewajiban/beban yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh ahli waris. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya ada ketentuan yang komprehensif mengatur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ketika debitor dalam suatu perjanjian utang- piutang yang dilekati hak tanggungan telah meninggal dunia sebelum dapat menyelesaikan kewajibannya, di mana debitor tersebut mempunyai ahli waris. Ketentuan demikian secara adil harus mempertimbangkan pula kultur berhukum Indonesia, di mana dalam lapangan hukum perdata terdapat keragaman pengaturan mengenai waris. 23 Bahwa hal demikian menurut Mahkamah tidak lain demi memberikan penghormatan atau memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dengan itikad baik menundukkan dirinya dalam suatu perikatan, yaitu kreditor maupun debitor (yang kemudian menjadi pewaris); [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah debitor (H. Mardi Can) meninggal dunia telah terjadi pencairan asuransi untuk pelunasan kredit debitor dimaksud, namun kreditor tetap melakukan penjualan objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU 4/1996 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Akan tetapi terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan maupun membuktikan lebih lanjut mengenai terjadinya pencairan asuransi demikian; Bahwa terhadap peristiwa yang dialami Pemohon, Mahkamah menilai hal demikian bersifat kasuistis yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma. Dengan kata lain Mahkamah berpandangan permasalahan demikian merupakan permasalahan implementasi/penerapan norma undang-undang, yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah; [3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan landasan hukum agar terjadi penggantian debitor oleh ahli warisnya dan/atau peralihan objek hak tanggungan dari debitor yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pemohon berpendapat bahwa hak untuk menggantikan debitor, terutama bagi ahli waris debitor bersangkutan, telah terhalangi oleh keberadaan Pasal 6 UU 4/1996. Bahwa terhadap dalil demikian, Mahkamah berpendapat apabila Pemohon menginginkan adanya pengaturan mengenai hak-hak ahli waris atas harta pewaris yang dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada kreditor, tidaklah serta-merta ketentuan demikian dapat tercipta dengan menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiadaan ketentuan dalam UU 4/1996 yang mengatur mengenai peralihan objek waris dalam kaitannya dengan hak tanggungan seolah-olah merupakan kekosongan hukum, namun sebenarnya tersedia pengaturannya dalam lapangan Hukum Perdata Islam maupun dalam KUH Perdata. Seandainya Pemohon menilai ketentuan dimaksud tidak mencukupi kebutuhan hukum Pemohon, secara hukum dimungkinkan adanya pembentukan hukum baru oleh Pembentuk Undang- 24 Undang. Atau, jika Pemohon menilai norma dalam Hukum Perdata Islam maupun KUH Perdata bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas norma dimaksud. [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 6 UU 4/1996 berlaku umum kepada semua debitor yang cedera janji, baik debitor yang masih hidup maupun debitor yang meninggal dunia dengan atau tanpa ahli waris. Ketentuan a quo mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan, yang ketentuan ini dimaksudkan sebagai perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum bagi kreditor akan terlunasinya piutang kreditor. Ketentuan a quo sama sekali tidak mengatur, atau melarang, mengenai peralihan utang dari debitor kepada pihak lain, atau kepada ahli waris dalam hal debitor meninggal dunia. Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon yang menghubungkan ketentuan eksekusi hak tanggungan dengan terhalangnya Pemohon untuk mewarisi utang (dan segala kewajiban hukum) debitor adalah tidak berdasar. Dalam pandangan Mahkamah, apabila ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 dihilangkan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lain; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 25 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya. KETUA, Ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, Ttd. Aswanto Ttd. Manahan M.P. Sitompul 26 Ttd. Wahiduddin Adams Ttd. Saldi Isra Ttd. Suhartoyo Ttd. Arief Hidayat Ttd. Daniel Yusmic P. Foekh Ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, Ttd. Mardian Wibowo