84/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 84/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Sholeh, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Magersari Nomor 82 RT/RW 003/001, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 2. Nama : Ruli Nugroho, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jati Waringin Asri, Jalan Kamojang I Blok C4 Nomor 09, Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 176/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 84/PUU-XIII/2015 pada tanggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 8 Juli 2015, yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Agustus 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang- Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 d. lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia. 4. Bahwa, Pemohon (Muhammad Sholeh, SH.) adalah seorang Advokat mendapat ijin beracara dari organisasi advokat PERADI dengan Nomor Register 02.11552. 5. Bahwa, Pemohon (Ruli Nugroho, SH., M.Hum.) adalah seorang Advokat mendapat ijin beracara dari organisasi advokat PERADI dengan Nomor Register 02.12483. 6. Bahwa, profesi Advokat adalah profesi yang mulia yang membutuhkan konsentrasi tenaga dan pikiran dalam bekerja. 7. Bahwa, dengan diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat merugikan para Pemohon, sebab pasal a quo tidak membatasi usia maksimal bagi calon advokat yang akhirnya para pensiunan polisi, jaksa dan hakim bisa mendaftar menjadi advokat. 8. Bahwa, dengan tidak ada batasan usia maksimal menjadi Advokat menyebabkan pensiunan polisi, jaksa dan hakim boleh jadi Advokat, hal ini rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Advokat dari pensiunan polisi, jaksa dan hakim. Sebab mereka masih memiliki keterkaitan psikologis dengan aparat penegak hukum asal mereka bekerja, tentu mengakibatkan pembelaan terhadap klien tidak independen lagi. 9. Bahwa, benar pasal a quo sudah pernah dimohonkan dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003. Meskipun akhirnya dalam putusan a quo MK menolak permohonan pembatalan pasal 3 ayat 1 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2003. Tetapi setelah membaca putusannya baru Para Pemohon mengerti antara perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dengan perkara para Pemohon materi permohonannya tidak sama. Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 meminta kepada MK membatalkan seluruh frasa Pasal 3 ayat (1) huruf d dianggap merugikan Para Pemohon, sebab lulusan sarjana hukum rata-rata usia 22 tahun. Sedangkan pasal a quo calon Advokat minimal berusia 25 tahun. Artinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 menurut permohonan perkara Nomor 019/PUU-I/2003, lulusan sarjana hukum tidak bisa langsung menjadi Advokat dan itu sangat merugikan. 10. Sementara para Pemohon perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 meminta pasal a quo dinyatakan konstitusional bersyarat, harus dimaknai juga mengatur batas usia calon Advokat. Sehingga menurut para Pemohon Permohonan Para Pemohon tidak nebis in idem. 11. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. 12. Bahwa, para Pemohon khawatir jika Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dirugikan oleh adanya pasal a quo. C. Pokok Permohonan Bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Selanjutnya UUD 1945 berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut 1. Bahwa, profesi Advokat adalah profesi terhormat dan mulia (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum undang-undang dan Kode Etik. Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. 2. Bahwa, wilayah kerja Advokat adalah di seluruh wilayah hukum negara Indonesia, maka seorang advokat idealnya tidak hanya memiliki kecapakan pikiran, tapi juga memiliki kecakapan fisik. Sebab tidak mungkin seorang Advokat yang tua renta, atau Advokat yang mengalami sakit dan tidak bisa bekerja keluar kota lalu menangani perkara di luar kota. 3. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam UU Advokat frasa sekurang- kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun adalah dimaksudkan agar ada batasan usia minimal, sebab usia di bawah 25 tahun menurut pembuat Undang-Undang belum memiliki kematangan dalam berfikir dan bertindak. Pasal ini juga sejalan dengan UU tentang kepolisian, Kejaksaan dan peradilan umum semuanya juga mengatur batas minimal usia untuk bisa diangkat sebagai polisi, jaksa dan hakim. 4. Pertanyaannya jika UU Advokat mengatur batasan usia minimal menjadi Advokat, kenapa pasal a quo tidak mengatur batasan usia maksimal untuk diangkat menjadi Advokat. Bahwa, Dengan tidak diaturnya batasan usia maksimal menunjukkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para Pemohon. Yang dimaksud perlindungan hukum bagi para Pemohon adalah, agar profesi Advokat benar-benar diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan fisik dan psikis. Dan kecakapan a quo bisa dilihat dari usia seseorang. Seharusnya pasal a quo secara limitatif memberi batasan usia maksimal untuk bisa diangkat menjadi Advokat. Tidak diaturnya batasan usia maksimal menyebabkan para pensiunan kepolisian, kejaksaan dan hakim bisa menjadi Advokat hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa, untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bukankah mantan polisi, Jaksa dan hakim masih mempunyai hubungan psikologis dengan pejabat masa lalu mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya conflic of interest dikalangan mereka. Apakah tidak berbahaya dan rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum. Bagaimana bisa merdeka dan mandiri jika antara Advokat dengan kepolisian, kejaksaan dan hakim jika Advokatnya pernah menjadi atasan mereka. Hal ini tentu juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menyatakan; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini banyak pensiunan petinggi Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim yang mereka menjadi Advokat tetapi mereka tidak pernah beracara di pengadilan, alias hanya pasang nama kebesaran di dalam surat kuasa dan surat gugatan. 7. Masa pensiun adalah dimana seseorang sudah dianggap tidak cakap lagi bekerja baik dari segi fisik dan psikis. Negara mengatur usia pensiun bagi polisi, jaksa dan hakim bertujuan justru secara konstitusi memberikan perlindungan kepada hak masyarakat agar dilayani oleh aparat penegak hukum secara cakap dan maksimal. Tidak mengatur batas usia maksimal menjadi Advokat oleh Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat membuktikan jika pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum bagi para Advokat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 dalam bekerja, dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelaan hukum secara maksimal oleh Advokat. Dan menjadi hal yang aneh, jika sudah tidak dianggap cakap di lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan justru beralih menjadi advokat. Sehingga Para Pemohon menganggap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Usia pensiun diatur oleh pembuat Undang-Undang dalam UU Kepolisian, Kejaksaan, dan UU Mahkamah Agung, merupakan batasan kecakapan seseorang baik fisik dan psikis di dalam bekerja. Maka seharusnya setelah mereka pensiun dari kepolisian, kejaksaan dan hakim, tidak menjadi Advokat. Profesi Advokat bukanlah sampah, yang menjadi buangan para pensiunan dari penegak hukum lain. Bukankah Advokat statusnya hukumnya sama sebagai penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim? (Pasal 5 UU Advokat). Pertanyaannya, jika polisi dan jaksa setelah pensiun bisa menjadi Advokat, apakah Advokat setelah puluhan tahun bekerja bisa berpindah menjadi polisi, jaksa atau hakim pengadilan negeri, bukankah seharusnya Undang- Undang tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negaranya? 9. Bahwa, usia kematangan sesorang adalah antara usia 35 sampai 45 tahun, idealnya pembatasan usia maksimal calon advokat adalah 40 tahun. 10. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menayatakan; berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. 11. Undang-undang kepolisian Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan untuk bisa diangkat menjadi kepolisian berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun tetapi dalam pendaftaran calon taruna Akpol tahun 2014 dinyatakan usia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pembukaan pendidikan (http://www.penerimaan.polri.go.id/ utama.php? menu=konten/konten&id_hal=50). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 12. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan; syarat menjadi hakim berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 13. Bahwa, jika para pensiunan kepolisian, kejaksaan dan hakim, ingin memberikan sumbasih pemikiran dalam bidang hukum tidak harus menjadi Advokat, mereka bisa mengajar, mengisi seminar atau menulis karya-karya ilmiah dibidang hukum untuk kemajuan hukum Indonesia. Apabila ini dilakukan tentu tidak mengandung conflic off interest, berbeda jika mereka jadi advokat. Bahwa, hal ini jelas sekali jika Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 14. Bahwa, berlakunya pasal a quo ada 2 (dua) kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat. Pertama, berlakunya pasal a quo menjadikan posisi Advokat tidak mulia, tidak berwibawa lagi. Sebab para pensiunan Polisi, Jaksa dan haki yang sudah tidak cakap di intsansi asal, mereka bisa berbondong-bondong menjadi Advokat. Profesi Advokat yang seharusnya punya nilai tinggi dan dicita-citakan sejak masih kuliah di fakultas hokum, menjadi tidak terhormat karena seperti keranjang sampah bagi orang-orang yang sudah dianggap tidak cakap di instansi kepolisian, kejaksaan dan peradilan. 15. Kedua, kerugian hak konstitusional yang ke dua adalah, posisi para Pemohon menjadi tidak setara atau tidak seimbang dimata para klien dengan Advokat yang berasal dari pensiunan Polisi, Jaksa dan Hakim. Sebab para klien menganggap para pensiunan Polisi, Jaksa dan Hakim akan lebih mudah memenangkan perkara dari pada Para Advokat tulen yang berkarya merangkak mulai dari nol. Karena Advokat yang berlatar belakang pensiunan Polisi, Jaksa dan Hakim bisa mempengaruhi rekan- rekan kerja masa lalu. 16. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap Para Pemohon. Bukankah kalo sudah begitu wajar para Pemohon menganggap apabila Pasal a quo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap diberlakukan jelas merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 18. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus dinyatakan Konstitusional Bersyarat sepanjang dimaknai dengan calon Advokat berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun. E. Petitum Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan calon Advokat berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun. 3. Menyatakan: Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Konstitusional Bersyarat sepanjang dimaknai dengan calon Advokat berusia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Anggota PERADI atas nama Muhammad Sholeh, S.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Anggota PERDAI atas nama Ruli Nugroho, S.H., M.Hum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), yang menyatakan: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;” terhadap UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai advokat yang merasa dirugikan karena ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat mengatur syarat usia minimal seseorang untuk menjadi advokat namun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 tidak mengatur usia maksimal seseorang untuk dapat menjadi advokat. Tidak diaturnya syarat usia maksimal dimaksud, menurut para Pemohon membuka kemungkinan bagi pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat, yang mengakibatkan rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penegakan hukum karena advokat dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki ikatan psikologis dengan institusi asalnya. Apalagi menurut para Pemohon, status pensiun sebenarnya adalah pernyataan/penilaian dari negara bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kecakapan dalam bekerja baik secara psikis maupun fisik. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan a quo mengakibatkan jabatan advokat tidak lagi mulia karena menjadi semacam keranjang sampah untuk orang-orang yang sudah dianggap tidak cakap di institusi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Kerugian konstitusional berikutnya adalah klien menganggap advokat pensiunan polisi, jaksa, dan hakim lebih unggul daripada para Pemohon yang merupakan advokat ”tulen”, karena para advokat pensiunan dimaksud dapat mempengaruhi rekan kerja mereka di masa lalu. Menurut para Pemohon tidak adanya batasan usia maksimal bagi calon advokat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.7] Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon benar merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat (vide fotokopi KTP para Pemohon, bukti P-3, dan bukti P-4). Terkait dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai tidak adanya batasan usia maksimal bagi orang- orang yang ingin menjadi advokat memang secara relatif menimbulkan kerugian, baik bagi sesama calon advokat, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat, maupun terhadap penegakan hukum di Indonesia pada umumnya. Bahwa kerugian yang bersifat relatif demikian, karena dapat terjadi pada semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 advokat, termasuk kepada para Pemohon, menurut Mahkamah telah menunjukkan adanya kerugian konstitusional atau setidaknya potensi kerugian konstitusional sekaligus hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat. Lebih lanjut, Mahkamah juga menilai dengan dikabulkannya permohonan a quo terdapat kemungkinan bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon akan dapat dihindari atau tidak lagi terjadi. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut. Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat karena ketentuan tersebut hanya mengatur batas usia minimal bagi seseorang untuk menjadi advokat, tanpa disertai pengaturan batas maksimal seseorang untuk menjadi advokat. Ketiadaan batas maksimal demikian mengakibatkan terbukanya peluang bagi para pensiunan, terutama pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat. Padahal menurut para Pemohon, pensiunnya seseorang dari jabatan semula menunjukkan bahwa yang bersangkutan oleh negara telah dinilai tidak memiliki lagi kemampuan fisik maupun psikis untuk memberikan pelayanan tertentu. Ketidakmampuan inilah yang didalilkan para Pemohon akan merugikan klien ketika para pensiunan ini menjadi advokat. Namun di sisi lain, status para advokat yang berasal dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, menurut Pemohon akan membuat klien lebih memilih mereka dengan asumsi advokat bersangkutan mampu mempengaruhi rekan kerja mereka di masa lalu. Pilihan klien inilah yang turut menimbulkan kerugian terhadap advokat yang sejak awal memang berprofesi sebagai advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah cukup jelas, sehingga dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk Undang- Undang, in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden; [3.12] Menimbang bahwa permasalahan konstitusionalitas mengenai batasan usia maksimal bagi calon advokat, yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah dapat ditelisik dari tiga sudut pandang (perspektif) sebagai berikut. a. perspektif kompetisi sesama advokat yang berbeda latar belakang; b. perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia profesi lain; dan c. perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis advokat. [3.13] Menimbang bahwa mengenai isu kompetisi sesama advokat, Mahkamah mempertimbangkan bahwa isu ini muncul sebagaimana para Pemohon uraikan bahwa secara kategoris advokat dibedakan oleh para Pemohon menjadi dua kategori, yaitu pertama, advokat yang menjadi advokat sejak usia muda (advokat sebagai profesi pertama, yang selanjutnya disebut sebagai advokat tulen); dan kedua, advokat yang menjadi advokat setelah pensiun dari profesi polisi, jaksa, dan hakim (advokat sebagai profesi lanjutan pascapensiun, yang selanjutnya disebut sebagai advokat pensiunan). Menurut para Pemohon, klien lebih memilih menggunakan jasa para advokat yang merupakan pensiunan/mantan jaksa, polisi, dan hakim karena menilai para advokat tersebut lebih mampu menyelesaikan masalah atau memenangkan perkara karena masih memiliki hubungan baik dengan rekan-rekan bahkan institusi mereka dulu. Pilihan klien demikian menurut para Pemohon adalah konsekuensi rasional akibat Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang menciptakan ketidaksetaraan posisi antara advokat tulen dengan advokat pensiunan. Ketidaksetaraan demikian menurut para Pemohon mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), serta bersifat diskriminatif, yang karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 [3.13.1] Setelah mencermati pasal yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur syarat berupa batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat menjadi advokat, yaitu berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, secara gramatikal (secara harfiah) tidak mengandung tafsir yang menimbulkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Pasal 3 ayat (1) UU Advokat jelas ditujukan bagi semua calon advokat tanpa membeda-bedakan atau melakukan kategorisasi tertentu. Syarat batasan usia dimaksud diberlakukan kepada semua calon advokat tanpa terkecuali. Kompetisi yang terjadi akibat syarat huruf d ini adalah sebuah kompetisi sederhana, yaitu calon advokat yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun akan mengalahkan calon advokat yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam kompetisi sederhana seperti ini, pembedaan atau kategorisasi antara “advokat tulen” dengan “advokat pensiunan” tidak relevan untuk dijadikan isu konstitusionalitas, karena terhadap keduanya dikenai syarat yang sama, yaitu batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Konstitusionalitas batasan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, akan menjadi lebih relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Hal demikian membuka ruang penafsiran konstitusionalitas tersendiri, namun tidak menjadi pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini karena bukan merupakan norma yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon. [3.13.2] Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dari perspektif kompetisi antar advokat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Apalagi karena diberlakukan bagi semua calon advokat, maka ketentuan dimaksud justru merupakan wujud dari kesetaraan kedudukan serta perlakuan bagi semua calon advokat. Atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak memiliki relevansi dengan persaingan antar advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 [3.14] Menimbang bahwa dari perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia profesi lain, Mahkamah merasa perlu untuk mempertimbangkan dua hal berikut, yaitu i) apakah diatur atau tidaknya batas usia maksimal calon bagi profesi tertentu membuka potensi diskriminasi dan ketidakadilan; serta dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah, ii) apakah diatur atau tidaknya batas usia maksimal calon bagi profesi tertentu berkaitan dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Terhadap pertanyaan pertama demikian, Mahkamah berpendapat bahwa diatur atau tidaknya batas usia maksimal calon bagi suatu profesi memang dapat menimbulkan potensi diskriminasi dan ketidakadilan. Namun potensi yang sama menurut Mahkamah dapat terjadi juga dalam hal dibuat ketentuan yang mengatur batas usia maksimal calon bagi profesi tertentu. Dalam konteks UU Advokat, seandainya ditetapkan batas usia maksimal tertentu bagi calon advokat, hal demikian tentu akan menimbulkan pertanyaan lanjutan, yaitu mengapa angka tersebut dan bukan angka lainnya yang dijadikan batas maksimal usia calon advokat. Warga negara yang berada di atas (melampaui) batas usia maksimal tentu meminta perlindungan bagi hak mereka untuk berprofesi sebagai advokat. [3.14.1] bahwa dalam mempertimbangkan isu konstitusionalitas batas usia maksimal bagi calon advokat, harus diingat bahwa parameter penilaian yang dipergunakan adalah norma-norma UUD 1945. Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada pembentuk Undang- Undang, maka hal demikian menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu, selama tidak mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945. Tentu saja hal demikian dilakukan dengan tetap memperhatikan sifat khas masing- masing profesi, yang harus dikaji secara akademis terlebih dahulu oleh pembentuk Undang-Undang. [3.14.2] Bahwa berkaitan dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan, Mahkamah sependapat dengan para Pemohon dan menemukan fakta hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 bahwa tidak ada pengaturan batas usia maksimal bagi calon advokat, sementara terdapat Undang-Undang mengenai profesi lain yang mengatur pembatasan usia maksimal, antara lain profesi jaksa dan hakim [vide Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Peradilan Umum]. Adanya fakta hukum demikian, menurut Mahkamah memperkuat indikasi bahwa harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, terutama harmonisasi antar Undang-Undang yang mengatur batasan maksimal usia calon bagi profesi tertentu, masih belum menjadi perhatian pembentuk Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat bahwa ketika terhadap profesi lain diatur mengenai batas usia minimal dan batas usia maksimal untuk mengajukan/mendaftarkan diri menjadi calon, maka seyogyanya pembentuk Undang-Undang juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk advokat. Seandainya pun pembentuk Undang-Undang tidak mengatur secara sama, dasar argumentasi pilihan yang demikian seharusnya ditegaskan melalui naskah akademik atau setidaknya melalui uraian dalam jawaban/keterangan pembentuk Undang-Undang. [3.14.3] Bahwa namun demikian isu harmonisasi a quo haruslah tetap dinilai dari sisi konstitusionalitasnya. Menurut Mahkamah, meskipun tidak adanya pengaturan batas usia maksimal dalam UU Advokat memunculkan disharmoni, atau setidaknya indikasi disharmoni dengan pengaturan profesi lain, pengaturan usia maksimal yang demikian bukan merupakan perintah UUD 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum UUD 1945, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa dari perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi advokat, menurut Mahkamah hal demikian memang memiliki korelasi dengan permasalahan para Pemohon mengenai perlunya batasan usia maksimal bagi calon advokat. Kecakapan para advokat, baik secara fisik terutama psikis, relevan untuk dipersyaratkan atau diatur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 lebih lanjut, mengingat profesi advokat haruslah menjamin kualitas layanan kepada warga negara dan/atau penduduk demi tujuan yang lebih mulia, yaitu memajukan kualitas kehidupan berhukum di Indonesia. Advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat], selain polisi, jaksa, dan hakim, yang memiliki kedudukan dan peran signifikan dalam menentukan kualitas hukum Indonesia, sehingga layak untuk diatur keberadaannya secara khusus seperti penegak hukum lainnya, terutama mengenai masa pensiun atau batas usia untuk menjabat sebagai advokat. [3.15.1] Bahwa pensiun secara umum dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang memasuki usia yang dinilai kurang atau bahkan tidak lagi cakap dalam berkarya, sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya. Dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon, pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah ketika terhadap penegak hukum selain advokat, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, dikenai batasan usia maksimal jabatan (pensiun) lantas mengapa batasan yang sama tidak diberlakukan bagi advokat [vide Pasal 30 ayat (2) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Peradilan Umum]. [3.15.2] Bahwa menurut Mahkamah perbedaan spesifikasi atau jenis profesi/ pekerjaan yang memang membawa konsekuensi pada batas usia pensiun. Adalah argumentasi yang dapat diterima manakala pekerjaan atau profesi yang mengandalkan kemampuan fisik memiliki batas usia pensiun yang lebih rendah/ cepat dibanding pekerjaan lain karena secara alamiah kemampuan fisik manusia relatif lebih cepat menurun dibandingkan kemampuan psikis. Dalam kategori profesi penegak hukum, tentu terdapat perbedaan aktivitas antara polisi, jaksa, hakim, serta advokat, yang dapat membuat batasan usia pensiun masing-masing berbeda. Namun demikian, semua profesi dimaksud seharusnya tetap dikenai ketentuan batasan usia (pensiun). [3.16] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah tidak boleh bertindak sebagai pembentuk Undang-Undang yang merumuskan suatu ketentuan atau norma hukum dari sebelumnya tidak ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 menjadi ada (positive legislator). Fungsi Mahkamah sebagai penjaga UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang tidak melanggar UUD 1945, dan bukan merancang Undang- Undang yang sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah tidak berwenang untuk mengambil alih tugas pembentuk Undang-Undang dalam hal perancangan Undang-Undang, meskipun menurut Mahkamah, terdapat hal tertentu yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang namun tidak diatur oleh pembentuk Undang-Undang. Seandainya pun dalam praktik selama ini Mahkamah memberikan penafsiran, yang dimaknai oleh beberapa pihak sebagai perluasan makna norma Undang-Undang, hal demikian bukan dalam konteks membuat norma baru dari yang sebelumnya tidak ada, melainkan Mahkamah sekadar “meluruskan” makna rumusan norma suatu Undang-Undang agar tidak dimaknai menyimpang dari UUD 1945. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menyatakan, “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”. Rumusan frasa yang demikian menurut Mahkamah jelas menunjukkan bahwa hanya terdapat satu norma hukum dalam ketentuan dimaksud, yaitu norma mengenai batas minimal usia calon advokat. Ketentuan huruf d dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat tidak menunjukkan sedikitpun indikasi pengaturan batas usia maksimal bagi calon advokat. Meskipun Mahkamah berpendapat diperlukan pengaturan berupa pembatasan usia maksimal bagi calon advokat, namun karena pembentuk Undang-Undang tidak mengaturnya dalam UU a quo, maka Mahkamah tidak memiliki pijakan untuk menguji batasan usia maksimal dan karenanya Mahkamah tidak dapat menyatakan bahwa tidak diaturnya batasan usia maksimal bagi calon advokat adalah bertentangan dengan UUD 1945. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 12.57 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Pemohon/Kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id