PUU
Tahun 2026
83/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pemohon: ST Luthfiani, S.H., M.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II), Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. (Pemohon III), Popy Desiyantie, S.H., M.H. (Pemohon IV), Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H. (Pemohon V), Uswatun Hasanah, S.H. (Pemohon VI), Steven Izaac Risakotta, S.H. (Pemohon VII), dan Irfan Wahyudi, S.H. (Pemohon VIII)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:30:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Kewarganegaraan
:
Jalan Perjuangan GG F Nomor 88 RT/RW
009/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pemohon I
2.
Nama
:
Syamsul Jahidin., S.I.Kom., S.H., M.I.Kom.,
M.H.Mil.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Kewarganegaraan
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang
Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon II
3.
Nama
:
Henoch Thomas, S.H., S.E.,M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Kewarganegaraan
:
Jalan Pakin I APT MITRA BAHARI TWR 605
RT/RW 002/004 Penjaringan Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III
4.
Nama
:
Popy Desiyantie, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Kewarganegaraan
:
Kebon Jayanti Nomor 93, RT/RW 002/002,
Kebon Jayanti, Kiaracondong
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon IV
2
5.
Nama
:
Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Kewarganegaraan
:
Jalan Januar Elok VII QG 2/17, RT/RW 003/011,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon V
6.
Nama
:
Uswatun Hasanah, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Kewarganegaraan
:
Jalan Pangkalan Jati IV Nomor 12 RT/RW
011/005 Cipinang Melayu, Makassar
Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon VI
7.
Nama
:
Steven Izaac Risakotta, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Kewarganegaraan
:
Graha Bintaro GR 5/10 RT/RW 004/007, Pondok
Kacang Barat, Pondok Aren
Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon VII
8.
Nama
:
Irfan Wahyudi, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Kewarganegaraan
:
APT Green Pramuka City PI/25/NH Jalan Jend.
A. Yani Kav 49, RT/RW 013/009. Rawasari
Cempaka Putih
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon VIII
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
080/SKK/ANF&ASSOCIATES/
JKT/IV/2026 bertanggal 31 Maret 2026 memberi kuasa kepada Ida Haerani, SH.,
M.H., M.KN. Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Melti Wulandari, S.H., Tri
Stiawan, S.H., Evaningsih Aminullah S.H., dan Meilani Mindasari, S.H., kesemuanya
adalah para advokat, kurator & pengurus, auditor hukum, mediator, paralegal,
penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum ANF & Associates, yang
beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
3
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 22 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 24 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 83/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 25 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 25 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
4
bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk
ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi...”
4. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap
ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan “UU ORMAS” yang berbunyi:
5
Pasal 12 ayat (3), yang berbunyi:
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi
terkait.
TERHADAP:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
5. Bahwa Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang di anggap bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah
juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir konstitutional (the final
interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal undang-undang yang
memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan
demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam
Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,
serta memberikan tafsir konstitutional (the sole interpreter of constitution),
sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai
pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s
constitutional rights).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in
casu pengujian konstitusional Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) “UU ORMAS” terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
6
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
7
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi
terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;”
9. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa “hak
konstitusional” para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma
pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan “UU ORMAS” yang menyatakan:
Pasal 12 ayat (3), yang berbunyi:
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi
terkait.
10. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01-
Identitas Pemohon I), Pemohon II (vide Bukti P02 – Identitas Pemohon II),
Pemohon III (vide Bukti P03 – Identitas Pemohon III), Pemohon IV (vide Bukti
P04 – Identitas Pemohon IV), Pemohon V (vide Bukti P05 – Identitas
Pemohon V), Pemohon VI (vide Bukti P06 – Identitas Pemohon VI), Pemohon
VII (vide Bukti P05 – Identitas Pemohon VII) , Pemohon VIII (vide Bukti P08
8
– Identitas Pemohon VIII) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial
dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS” terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo;
11. Bahwa “hak konstitusional” para Pemohon untuk mendapatkan “persamaan
kedudukan dalam hukum” telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal
12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
12. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 11 (sebelas) tersebut para
Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitutional para
Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – ST LUTHFIANI, S.H., M.H.
13. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon I memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
14. Bahwa Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki profesi Kurator & Pengurus
dengan Nomor AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.
15. Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
9
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
15.1. Bahwa Pemohon I melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
advokat dan tidak terkendalinya pengawasan seorang advokat dalam
menjalankan profesinya, hal tersebut terjadi karena tidak adanya
pembatasan
pendirian
Organisasi
Advokat.
Norma
tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem persamaan di hadapan
hukum karena banyaknya organisasi advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
profesi Advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium
nobile).
15.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
Organisasi Advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya Organisasi Advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah Advokat itu sendiri.
Sumber:
https://www.busertimur.com/2025/04/fragmentasi-organisasi-advokat-
ancaman-nyata-bagi-tegaknya-keadilan.html#google_vignette
15.3. Bahwa banyaknya Organisasi Advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon I sebagai Advokat profesional mengalami kerugian
ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah, luhur bisa
10
runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium nobile)
karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal tersebut
terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon I karena profesi Pemohon
I yang sebagai Advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-
jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon I hal mana ada
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12 ayat
(3)
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2013
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
16. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon II memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
17. Bahwa Pemohon II adalah seorang Advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada Pengadilan Tinggi
Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan
Nomor AHU-249.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data
Direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
18. Bahwa Pemohon II dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
11
18.1. Bahwa Pemohon II melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat dalam
menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak adanya
pembatasan
pendirian
organisasi
Advokat.
Norma
tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan organisasi advokat,
hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi profesi
advokat yang sejatinya adalah Profesi yang mulia (Officium Nobile).
18.2. Bahwa, Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
organisasi advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya organisasi advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah advokat itu sendiri, hal
tersebut terjadi karena yang sebelumnya “Multi Bar” tidak adanya
pengawasan dan pembatasan terkait dengan pembentukan organisasi
advokat itu sendiri.
Sumber:
https://hukumid.co.id/organisasi-advokat-makin-banyak-waketum-ikadin-
dari-multi-bar-jadi-bar-bar/
18.3. Bahwa, Banyaknya organisasi advokat menciptakan Pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon II sebagai Advokat profesional mengalami kerugian
ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah, luhur bisa
runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium nobile)
karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal tersebut
terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon II karena profesi
12
Pemohon II yang sebagai Advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut
telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon II hal mana
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
C. PEMOHON III – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.
19. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon III memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
20. Bahwa Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor 32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada Pengadilan
Tinggi Banten dan Pemohon III juga memiliki profesi Kurator & Pengurus
dengan Nomor AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data
direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
21. Bahwa Pemohon III dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
21.1. Bahwa Pemohon III melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat dalam
13
menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak adanya
pembatasan
pendirian
organisasi
Advokat.
Norma
tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
profesi advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium
nobile).
21.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
Organisasi Advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya Organisasi Advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah Advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peristiwa-kekisruhan-di-organisasi-
profesi-hukum-selama-2024-lt676fe8c113db2/
21.3. Bahwa banyaknya organisasi advokat menciptakan Pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat profesional mengalami kerugian
ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah, luhur bisa
runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium nobile)
karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal tersebut
terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon III karena profesi
Pemohon III yang sebagai Advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut
telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon III hal mana
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
14
D. PEMOHON IV – POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.
22. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon IV memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
23. Bahwa Pemohon IV adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah
dengan
Nomor
834/KPT.W11-U/HK.00/ADV/I/2025
pada
Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
24. Bahwa Pemohon IV dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
24.1. Bahwa Pemohon IV melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat dalam
menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak adanya
pembatasan
pendirian
organisasi
Advokat.
Norma
tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
15
profesi advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium
nobile).
24.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
Organisasi Advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya Organisasi Advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah Advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung dan menciptakan perpecahan.
Sumber:
https://news.detik.com/berita/d-4818689/banyak-organisasi-advokat-malah-
picu-perpecahan
24.3. Bahwa banyaknya organisasi advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai Advokat profesional mengalami
kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan
terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak
hukum, spesifik karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah,
luhur bisa runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium
nobile) karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal
tersebut terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon IV karena profesi
Pemohon IV yang sebagai Advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut
telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon IV hal mana
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
E. PEMOHON V – FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.
25. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
16
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon V memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
26. Bahwa Pemohon V adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor W11.U/40/PS.01/ADV/X/2018 pada Pengadilan
Tinggi Jawa Barat dan Pemohon V juga memiliki profesi Kurator & Pengurus
dengan Nomor AHU-241.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data
Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Pemohon V juga sebagai
Presidium DPD KAI DKJ”, dengan SK Nomor 31/KEPT/DPP-KAI/VI/2025
pada KAI (Kongres Advokat Indonesia).
27. Bahwa Pemohon V dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
27.1. Bahwa Pemohon V melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut
berimplikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile
seorang Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat
dalam menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak
adanya pembatasan pendirian organisasi Advokat. Norma tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah Advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
profesi Advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium
nobile).
17
27.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
organisasi advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya Organisasi Advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah Advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung dan menciptakan perpecahan.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-advokat-demi-
menertibkan-banyaknya-jumlah-organisasi-lt66eb7ff0d218b/
27.3. Bahwa banyaknya organisasi advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya hak Pemohon V sebagai Advokat profesional mengalami kerugian
ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah, luhur bisa
runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai advokat (officium nobile)
karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal tersebut
terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon V karena profesi
Pemohon V yang sebagai Advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut
telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon V hal mana
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
F. PEMOHON VI – USWATUN HASANAH, S.H.
28. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VI yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
18
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VI memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
29. Bahwa Pemohon VI adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah pada 04 Juli 2022 pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan
Pemohon VI juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan Nomor AHU-
277.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jendral
Administrasi Hukum.
30. Bahwa Pemohon VI dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
30.1. Bahwa Pemohon VI melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile
Seorang advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat
dalam menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak
adanya pembatasan pendirian organisasi Advokat. Norma tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
profesi Advokat yang sejatinya adalah Profesi yang mulia (officium
nobile).
30.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
19
Organisasi Advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya organisasi advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung dan menciptakan perpecahan.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/dorong-revisi-uu-advokat--juniver-
girsang--multi-bar-solusi-banyaknya-jumlah-organisasi-lt66b6f4d12b969/
30.3. Bahwa banyaknya Organisasi Advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon VI sebagai Advokat profesional mengalami
kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan
terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak
hukum, spesifik karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah,
luhur bisa runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium
nobile) karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal
tersebut terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon VI karena profesi
Pemohon VI yang sebagai advokat tersumpah. Bahwa dengan hal tersebut
telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon VI hal mana
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 12
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
G. PEMOHON VII – STEVEN IZAAC RISAKOTTA, SH
31. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VII yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
“Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VII memiliki
20
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
32. Bahwa Pemohon VII adalah seorang Advokat tersumpah dengan Berita
Acara
Sumpah
dengan
Nomor
W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023
pada
Pengadilan Tinggi Banten.
33. Bahwa Pemohon VII dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
33.1. Bahwa Pemohon VII melihat norma yang sedang diuji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang ADVOKAT
dalam menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak
adanya pembatasan pendirian organisasi Advokat. Norma tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah advokat dan begitu mudahnya mendirikan organisasi advokat,
hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi profesi
Advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium nobile).
33.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
Organisasi Advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya Organisasi Advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung dan menciptakan perpecahan.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-soal-eksistensi-delapan-
organisasi-advokat-belum-tuntas-hol13024
21
33.3. Bahwa banyaknya organisasi advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon VII sebagai advokat profesional mengalami
kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan
terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas Advokat sebagai penegak
hukum, spesifik karena profesi advokat yang menjadi mahkota atau marwah,
luhur bisa runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai advokat (officium
nobile) karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal
tersebut terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon VII karena
profesi Pemohon VII yang sebagai advokat tersumpah. Bahwa dengan hal
tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon VII
hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
H. PEMOHON VIII – IRFAN WAHYUDI, S.H
34. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VIII yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut,
kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti
polisi, jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VIII memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak
terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
35. Bahwa Pemohon VIII adalah seorang Advokat tersumpah dengan Berita
Acara
Sumpah
dengan
Nomor
W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023
pada
Pengadilan Tinggi Banten.
36. Bahwa Pemohon VIII dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung
22
jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-
undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
36.1. Bahwa Pemohon VIII melihat norma yang sedang di uji bahwa tidak
terkendalinya Organisasi Advokat, yang dimana hal tersebut ber
implikasi pada marwah dan menggeser profesi officium nobile seorang
Advokat dan tidak terkndalinya pengawasan seorang Advokat dalam
menjalankan profesinya, hal tersebut terjadinya karena tidak adanya
pembatasan
pendirian
organisasi
Advokat.
Norma
tersebut
menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan
hukum, karena banyaknya Organisasi Advokat yang menggeser nilai
marwah Advokat dan begitu mudahnya mendirikan Organisasi
Advokat, hal tersebut menimbulkan pergeseran nilai independensi
profesi advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia (officium
nobile).
36.2. Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya harus di sumpah
pada Pengadilan Tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah
Agung sebegai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat
berpraktik sebagai Advokat, akan tetapi tidak berlaku bagi pendirian
organisasi advokat, karena tanpa pengawasan yang signifikan
membuat banyaknya organisasi advokat bermunculan tanpa adanya
pengendalian kualitas dan menggeser marwah advokat itu sendiri dan
terjadi kekisruhan yang tidak berujung dan menciptakan perpecahan.
Sumber:
https://www.neliti.com/publications/229131/organisasi-advokat-dan-urgensi-
peran-pemerintah-dalam-profesi-advokat
36.3. Bahwa banyaknya organisasi advokat menciptakan pergeseran dari
fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas pelayanan hukum.
Akibatnya, hak Pemohon VIII sebagai Advokat profesional mengalami
kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan
terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak
23
hukum, spesifik karena profesi Advokat yang menjadi mahkota atau marwah,
luhur bisa runtuh dan merusak citra dan wibawa sebagai Advokat (officium
nobile) karena di anggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan, hal
tersebut terdapat dampak secara aktual terhadap Pemohon VIII karena
profesi Pemohon VIII yang sebagai advokat tersumpah. Bahwa dengan hal
tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon VIII
hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan “UU ORMAS”.
37. Bahwa norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Pasal 12 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan “UU
ORMAS”, yang berbunyi:
Pasal 12 ayat (3), yang berbunyi:
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi
terkait.
Dengan frasa “perkumpulan” atau ketentuan a quo tidak menjelaskan secara
jelas dan tegas “perkumpulan” yang dimaksud apakah termasuk Organisasi
Advokat atau tidak, karena tidak adanya batasan menciptakan banyaknya
Organisasi Advokat yang timbul akibat pemberlakuan norma a quo, tidak
adanya pembatasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan
ketimpangan pembentukan Organisasi Advokat yang banyaknya organisasi
Advokat menciptakan fragmentasi standar dan pengawasan, yang pada
akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan hukum, yang dimana sejatinya
advokat sebagai profesi (officium nobile).
Dengan frasa “dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.”
ketentuan a quo tidak menjelaskan secara rinci dan jelas serta tegas “Apakah
Pendirian Organisasi Advokat haruskah pertimbangan dan/atau persetujuan
Mahkamah Agung”, karena tidak adanya batasan menciptakan banyaknya
Organisasi Advokat yang timbul akibat pemberlakuan norma a quo, tidak
adanya pembatasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan
ketimpangan pembentukan Organisasi Advokat yang sebelumnya multi bar
menjadi bar-bar. Banyaknya Organisasi Advokat menciptakan fragmentasi
24
standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas
pelayanan hukum, yang dimana sejatinya Advokat sebagai profesi (officium
nobile) maka para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah di
jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
38. Bahwa dengan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional yang dialami para Pomohon dengan berlakunya
Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
116) “UU ORMAS” apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan
a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) “UU ORMAS” terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI
1945”.
40. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) “UU ORMAS” terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerugian hak
konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan
25
potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan
sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS
PENYUMPAHAN
CALON
ADVOKAT
PADA
PENGADILAN TINGGI
1. Bahwa para Pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 12 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116) “UU ORMAS”, karena tidak adanya pembatasan terkait
pendirian Organisasi Advokat yang saat ini aktualnya sangat tidak
terkendali dan dapat begitu mudahnya, tanpa bisa memastikan
perbedaan antara Ormas dengan OA (Organisasi Advokat).
2. Bahwa profesi Advokat atau yang biasa dikenal pengacara adalah salah
satu pilar utama dalam sistem hukum (Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat). Advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela
hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Di negara hukum, kehadiran
Advokat adalah keniscayaan — mereka menjadi suara bagi yang tak
bersuara, pembela bagi yang tertindas. Namun, di tengah tugas mulia itu,
Indonesia menghadapi realitas yang memprihatinkan: fragmentasi
Organisasi Advokat. Jumlah Organisasi Advokat kian banyak, masing-
masing dengan kepentingan, standar, dan arah perjuangan sendiri.
Apakah ini pertanda kemajuan atau justru kemunduran? Sayangnya,
realitas di lapangan menunjukkan bahwa ini lebih banyak membawa
kemunduran daripada perbaikan, terutama dalam konteks tegaknya
keadilan
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak
boleh ada satu-satunya wadah tunggal advokat (Putusan No. 101/PUU-
VII/2009), berbagai Organisasi Advokat mulai bermunculan. Jika dulu
hanya dikenal PERADI sebagai wadah tunggal, kini muncul banyak
organisasi seperti KAI, PERADI RBA, PERADI Suara Advokat Indonesia,
AAI, dan puluhan lainnya. Dalam semangat demokrasi, keberagaman ini
mungkin terlihat positif. Namun, dalam praktiknya, justru menciptakan
kekacauan etik, rivalitas kepentingan, dan disorientasi fungsi.
26
4. Bahwa setiap organisasi mengklaim sebagai yang sah, paling profesional,
dan paling layak merepresentasikan profesi Advokat. Alhasil, terjadi
perebutan legitimasi, dualisme dalam pendidikan Advokat, dan bahkan
konflik dalam hal pelantikan serta pengawasan etik. Dalam suasana
seperti ini, siapa yang benar-benar menjaga integritas profesi? Siapa
yang memastikan bahwa Advokat yang dilantik betul-betul layak? Tak ada
kepastian. Yang ada justru pertarungan kuasa berkedok profesionalisme.
5. Bahwa karena banyaknya Organisasi Advokat menciptakan fragmentasi
standar dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas
pelayanan hukum. Ada organisasi yang longgar dalam seleksi dan
pelantikan, karena lebih mementingkan kuantitas anggota daripada
kualitas integritas. Advokat menjadi sekadar profesi yang bisa dibeli lewat
uang dan koneksi, bukan dipertaruhkan melalui perjuangan dan moralitas.
6. Implikasinya sangat serius. Ketika seseorang yang tidak layak menjadi
Advokat dapat dengan mudah mendapatkan lisensi hanya karena dilantik
oleh organisasi tertentu, maka kualitas bantuan hukum yang diberikan
pada rakyat pun dipertanyakan. Keadilan menjadi komoditas — siapa
yang mampu membayar, bisa mendapatkan pembela yang kuat,
meskipun penuh intrik licik. Sedangkan rakyat kecil yang hanya bisa
mengandalkan bantuan hukum gratis harus menerima bantuan dari
Advokat yang entah berasal dari organisasi mana, dengan standar etika
yang kabur.
7. Bahwa ketika seorang Advokat melakukan pelanggaran etik, mekanisme
penindakannya kerap berbeda-beda di tiap organisasi. Tak ada satu
sistem disiplin etik nasional yang terpadu. Akibatnya, Advokat yang
bermasalah di satu organisasi bisa ‘menyelamatkan diri’ dengan
berpindah ke organisasi lain. Inilah lubang besar dalam sistem, keadilan
bocor karena organisasi saling tumpang tindih dan enggan bekerja sama
dalam menjaga integritas profesinya.
8. Bahwa fragmentasi Organisasi Advokat juga menciptakan arena politik
terselubung. Organisasi Advokat tidak jarang menjadi alat bagi kelompok
tertentu untuk membangun pengaruh hukum-politik. Mereka berlomba-
lomba merekrut anggota sebanyak mungkin demi memperkuat posisi
27
tawar terhadap lembaga negara, seperti Mahkamah Agung atau
Kementerian Hukum dan HAM.
9. Bahwa dengan tanpa adanya pembatasan pembentukan Organisasi
Advokat, timbul pertanyaan moralitas:
siapa yang benar-benar diuntungkan?
Bukan masyarakat. Bukan pencari keadilan. Yang diuntungkan adalah
segelintir elit organisasi yang menguasai struktur kekuasaan, memonopoli
pendidikan profesi, dan mengatur distribusi ‘jasa’ hukum sesuai
kepentingan mereka. Praktik kartel hukum diam-diam terbentuk,
berlindung di balik legitimasi organisasi yang seharusnya independen dan
profesional.
10. Bahwa kondisi ini diperparah oleh norma regulasi yang tidak tegas dan
komprehensif dari negara. Pemerintah seolah melepaskan tanggung
jawab terhadap profesi Advokat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 “Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan” yang tidak
membatasainya pendirian perkumpulan, padahal dalam sistem hukum
yang sehat, profesi hukum tidak bisa dibiarkan mengatur dirinya sendiri
tanpa pengawasan eksternal. Negara tetap harus hadir sebagai
pengendali standar minimum etika.
[Vide Bukti – P11)
11. Bahwa profesi Advokat bukan sekadar profesi bebas, tetapi bagian dari
sistem peradilan yang menyangkut nasib dan hak-hak warga negara. Jika
hakim dan jaksa memiliki standar yang dikontrol oleh negara melalui
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, mengapa Advokat dibiarkan
tanpa kendali terpusat? Ketidakhadiran negara dalam menertibkan
organisasi-organisasi Advokat telah menciptakan ruang abu-abu yang
dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk membangun kekuasaan semu dan
memperlemah profesi itu sendiri.
12. Bahwa negara perlu hadir, bukan untuk memonopoli atau mengontrol
independensi Advokat, melainkan untuk membuat kerangka regulasi
28
nasional yang memaksa semua organisasi tunduk pada satu sistem etik,
satu standar pelatihan, dan satu badan pengawasan etik yang
independen. Tanpa itu, fragmentasi hanya akan terus menciptakan celah
bagi pelanggaran hukum, kolusi, dan permainan kepentingan.
13. Bahwa yang paling terdampak dari kekacauan ini tentu saja adalah
masyarakat pencari keadilan, terutama kalangan menengah ke bawah.
Mereka tak memiliki akses untuk memilih Advokat berdasarkan kualitas,
hanya berdasarkan rekomendasi atau keterjangkauan. Dalam situasi
seperti ini, ketika Organisasi Advokat tidak menjamin mutu anggotanya,
rakyat sering kali tertipu oleh Advokat yang tidak etis, tidak kompeten,
bahkan manipulatif.
14. Bahwa
kasus-kasus
salah
urus
hukum,
manipulasi
dokumen,
penelantaran perkara, hingga penggelapan uang klien menjadi semakin
sering terdengar. Namun sanksi etik terhadap Advokat pelaku jarang
terdengar keras. Mengapa? Karena organisasi yang menaungi mereka
lemah dalam pengawasan atau bahkan enggan menjatuhkan sanksi
karena alasan solidaritas atau politis. Maka keadilan terpinggirkan,
sementara citra profesi Advokat makin terpuruk di mata publik.
15. Bahwa jumlah Organisasi Advokat per 2026 lebih dari 94 organisasi,
berdasarkan data terkini (per akhir 2024-2025) jumlah Organisasi Advokat
di Indonesia dilaporkan telah melebihi 94 organisasi.
16. Bahwa Data AHU Kemenkumham: Data Administrasi Hukum Umum
(AHU) Kementerian Hukum (dulu Kemenkumham) menunjukkan terdapat
lebih dari 50 Organisasi Advokat yang tercatat sah sebagai badan hukum
dan diakui legalitas administrasinya oleh negara. Dengan demikian, tidak
ada angka pasti tunggal, namun total Organisasi Advokat di Indonesia
pada tahun 2026 mencapai puluhan hingga ratusan yang memiliki izin
legalitas dari Kemenkumham.
Sumber:
https://peradiraya.org/berita-hukum/peradi-raya-bantah-tegas-klaim-7-
organisasi-advokat-resmi-dari-pemerintah-melanggar-uu-advokat-dan-
putusan-mahkamah-konstitusi/
29
17. Bahwa menurut menurut Lampiran I Surat Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-HN.04.03-793 tertanggal 28 Mei
2025, terdapat 20 Organisasi Advokat yang secara eksplisit diundang
dalam kegiatan resmi pembinaan hukum nasional.
Sumber:
https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/amp/13416274774/data-
resmi-bphn-ungkap-20-organisasi-advokat-sah-bukan-hanya-7
18. Bahwa terjadi tidak sinkronisasi berapa jumlah Organisasi Advokat yang
ada, hal tersebut bertentangan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung
(S.KMA) RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang mengharuskan Advokat
di ambil sumpahnya sebelumnya menjalankan profesinya, sedangkan
pembentukan organisasi advokat tanpa izin dari Mahkamah Agung, satu-
satunya jalan keluar dari krisis ini adalah menyatukan kerangka etik dan
profesionalisme
Advokat
secara
nasional,
tanpa
mengorbankan
demokrasi organisasi. Mahkamah haruslah mengabulkan permohonan
para Pemohon.
[Vide Bukti – P12]
B. PERBANDINGAN ORGANISASI ADVOKAT, ORGANISASI KURATOR
DAN NOTARIS
19. Bahwa para Pemohon membandingkan dengan Organisasi Advokat
dengan organisasi lainnya, sebagai berikut:
Tabel perbandingan:
No.
Organisasi profesi
Nama organisasi terdaftar
Menkum
JUMLAH
1
ORGANISASI
KURATOR &
PENGURUS
AKPI (ASOSIASI
KURATOR DAN
PENGURUS INDONESIA)
4
Organisasi
HKPI (HIMPUNAN
KURATOR DAN
PENGURUS INDONESIA)
IKAPI (IKATAN KURATOR
DAN PENGURUS
INDONESIA)
PKPI (PERSERIKATAN
KURATOR DAN
PENGURUS INDONESIA
30
2
ORGANISASI
NOTARIS
INI (IKATAN NOTARIS
INDONESIA)
1
Organisasi
3
ORGANISASI
ADVOKAT
(PERADI, DPNI, KAI,
PERADI NUSANTARA,
PERADIN, IKADIN, dll)
TIDAK
DIKETAHUI
PASTI
Bahwa dari tabel perbandingan terlihat ketidakjelasan jumlah Organisasi
Advokat menciptakan tidak adanya kepastian tentang organisasi profesi
Advokat, sekalipun Organisasi Advokat mewadahi profesi advokat yang
sangat mulia.
C. LAHIRNYA ORGANISASI ADVOKAT TANPA PEMBATASAN DAN
PENGAWASAN
20. Bahwa banyaknya Organisasi Advokat yang lahir menciptakan
pergeseran yang tidak terbatas tanpa adanya pengawasan dari negara
dan/atau Lembaga Peradilan Mahkamah Agung yang dimana hal tersebut
membuat seorang Advokat yang di sanksi etik dapat pindah dari satu
organisasi ke organisasi lainnya tanpa adanya kejelasan, para Pemohon
mengutip terkait dengan salah Organisasi Advokat yang bernama
“PEMBASMI”, Organisasi Advokat tersebut di dirikan karena Pendiri
dan/atau Ketua umumnya sebelumnya di sanksi oleh Mahkamah Agung
melalui pengadilan Tinggi Banten dengan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025
Sumber:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1798230-sumpah-advokat-firdaus-
oiwobo-juga-dibekukan-gegara-naik-meja-saat-razman-ngamuk-di-
sidang-pn-jakut.
21. Bahwa setelah dibekukan oleh Mahkamah Agung, terbitlah Organisasi
Advokat yang dimana dinamakan “Pembasmi”, dan karena tidak adanya
pembatasan dan/atau verifikasi dari lembaga Peradilan Mahkamah
Agung, menciptakan pergeseran makna tentang pembentukan organisasi
Advokat,
Sumber:
https://disway.id/read/854777/dipecat-dari-kongres-advokat-indonesia-
firdaus-oiwobo-bikin-pembasmi-apa-itu/15
31
22. Bahwa juga mengutip dari pembentukan Organisasi Advokat “Peradi
Profesional” dengan Nomor pengesahan dari Menteri Hukum RI melalui
Surat Keputusan Nomor AHU-0000086.AH.01.07 Tahun 2026, yang
didasari dan berlandaskan Nomenklatur UU Ormas tersebut tadi.
23. Bahwa timbul pertanyaan publik terkait dengan nama “Peradi
Profesional”, apakah Peradi yang lain tidak profesional..???
Bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan untuk
pembentukan Organisasi Advokat, karena ketika terjadi dualisme antara
pengurus Organisasi Advokat, pengurus Organisasi Advokat bisa
membuat Organisasi Advokat tandingan yang dimana hal tersebut secara
langsung menggeser makna Organisasi Advokat itu sendiri.
Sumber:
https://nasional.kontan.co.id/news/peradi-profesional-dideklarasikan-
usung-penguatan-etika-dan-profesionalisme-advokat
24. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
32
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
25. Bahwa menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-
jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan
setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap
orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang
berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man. (Jimly
Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005)
26. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar,
yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan
(sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai
ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan
dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut
Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam
perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang
adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa
manfaat bagi warga negara.
27. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan,
yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya,
“kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum, 1999).
33
28. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya
tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu
meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human
dignity)
b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian
hukum dan
prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama
dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung
dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
-
Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
-
Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan
pemerintahan;
-
Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan
secara layak;
-
Asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif,
rasional, adil dan manusiawi;
-
Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan
undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
-
Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya
dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.
29. Berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)
dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang
atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau
kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya
jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan
pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan
yang sama bagi semua warga negara.
A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau
34
untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas
demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
-
Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang
diselenggarakan secara berkala;
-
Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung
jawaban oleh badan perwakilan rakyat;
-
Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
politik dan mengontrol pemerintah;
-
Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian
rasional oleh semua pihak;
-
Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
-
Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
-
Rancangan
undang-undang
harus
dipublikasikan
untuk
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
B. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini
terkandung hal-hal sebagai berikut:
-
Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
-
Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
-
Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya,
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya,
pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.
(Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)
30. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan
pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang mengemukakan
konsep “the internal morality of law” atau moralitas internal yang berisi
delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah
satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai
hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu:
35
“(a) failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on
an ad hoc basis: (b) a failure to publicize or at least to make available to
the affected party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of
retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but
undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them
under the threat of retrospective change; (d) a failure to make rules
understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f) rules that
require conduct beyond the powers of the affected party; (g) introducing
such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action
by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as
announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, The Morality of
Law, 1969).
31. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan
fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang
tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
32. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know;
to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature
and effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan
sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh
terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
33. Bahwa model conditionally unconstitutional telah lazim digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai teknik judicial restraint untuk menghindari
kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus memastikan bahwa norma
yang dibiarkan berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi. Pendekatan
ini sejalan dengan prinsip judicial minimalism yang dianut Mahkamah
dalam menjaga keseimbangan antara fungsi negative legislator dan
kebutuhan akan kepastian hukum.
34. Bahwa untuk memperkuat argumen dari para Pemohon maka dengan ini
para Pemohon memberikan Grand Constitusional Argument sebagai
berikut
35. Bahwa permohonan a quo pada hakikatnya bukan sekadar persoalan
teknis perumusan norma, melainkan menyentuh prinsip fundamental
36
konstitusionalisme Indonesia, yakni: bagaimana negara menjamin bahwa
setiap warga negara memperoleh pendampingan hukum yang berkualitas
dalam proses peradilan pidana, sekaligus menjaga kemandirian dan
integritas profesi hukum sebagai pilar penegakan hukum.
36. Bahwa terdapat constitutional tension (ketegangan konstitusional) antara
dua kepentingan konstitusional yang sama-sama sah, yaitu:
a) Kepentingan memperluas akses keadilan (access to justice) bagi
masyarakat miskin dan marjinal, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1).
b) Kepentingan menjaga standar kualitas profesi Advokat dan
independensi Organisasi Advokat, yang dijamin oleh prinsip kepastian
hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
37. Bahwa ketentuan norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) bertentangan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI
1945”, beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.
38. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) (UU Organisasi Masyarakat)
bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”, mohon kepada yang mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili
permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (3) Pengesahan sebagai badan hukum
perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
37
meminta pertimbangan dari instansi terkait. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 116) bertentangan secara
bersyarat (Conditionally Unconstituional) dengan undang-undang dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang sepanjang tidak
dimaknai:
Pasal 12 ayat (3)
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi
terkait dan Termasuk Persetujuan Mahkamah Agung untuk organisasi
advokat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Identitas ST Luthfiani - Pemohon I;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Identitas Syamsul Jahidin - Pemohon II;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Identitas Henoch Thomas - Pemohon III;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Identitas Popy Desiyantie - Pemohon IV;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Identitas Fredy Limantara - Pemohon V;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Identitas Uswatun Hasanah, S.H. - Pemohon VI;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Identitas Steven Izaac Risakotta, S.H. - Pemohon VII;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Identitas Irfan Wahyudi, S.H. - Pemohon VIII;
9. Bukti P-9
: Fotokopi UUD NRI 1945;
10. Bukti P-10
: Fotokopi UU Nomor 17 Tahun 2013;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Permenkum Nomor 18 Tahun 2025;
12. Bukti P-12
: Fotokopi SKMA-NO.-73-2015-SUMPAH-ADVOKAT.
38
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430, selanjutnya disebut UU 17/2013) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
39
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
40
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada
pokoknya, sebagai berikut:
1. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah perorangan warga negara
Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, juga sebagai kurator dan pengurus
(Pemohon I sampai dengan Pemohon V).
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mengajukan pengujian norma
Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013, yang menyatakan sebagai berikut:
“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari
instansi terkait.”
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII menjelaskan memiliki hak
konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa ketentuan norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 menimbulkan ambiguitas
dan merusak sistem persamaan di hadapan hukum karena dengan banyaknya
organisasi advokat telah menggeser marwah dan independensi profesi advokat
yang sejatinya adalah profesi yang mulia atau officium nobile. Frasa
“perkumpulan” dalam norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 tidak menjelaskan
secara tegas “perkumpulan” yang dimaksud apakah termasuk organisasi
advokat atau tidak. Selain itu, frasa “dilakukan setelah meminta pertimbangan
dari instansi terkait” dalam norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 juga tidak
menjelaskan secara rinci dan tegas apakah pendirian organisasi advokat harus
dengan pertimbangan dan/atau persetujuan Mahkamah Agung.
5. Bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus disumpah pada
pengadilan tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah Agung sebagai
pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat berpraktik sebagai advokat.
41
Namun demikian tidak sama halnya dalam pendirian organisasi advokat yang
tanpa izin dari Mahkamah Agung. Akibatnya hak Pemohon I sampai dengan
Pemohon VIII sebagai advokat profesional mengalami kerugian yang bersifat
aktual maupun potensial dipastikan akan terjadi karena hal tersebut
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum. Mahkota atau
marwah luhur advokat dapat runtuh dan rusak citra dan wibawanya karena
dianggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan.
6. Banyaknya organisasi advokat telah menciptakan pergeseran dari fragmentasi
standar dan pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas
pelayanan hukum yang sejatinya advokat sebagai profesi (officium nobile)
sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII kehilangan hak
konstitusional yang sudah di jamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Dengan
demikian,
apabila
Mahkamah
mengabulkan
pengujian
permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I
sampai dengan Pemohon VIII tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum
Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, terlebih dahulu Mahkamah akan
menguraikan berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana
Pemohon VIII dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada
tanggal 6 Maret 2026 tidak hadir di persidangan dan setelah dikonfirmasi oleh
Mahkamah ihwal ketidakhadiran tersebut telah ternyata Pemohon VIII tidak
memberikan alasan yang sah serta tidak memberikan kuasa untuk mewakili
kehadirannya dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Maret 2026, hlm.
9-10]. Berkenaan dengan dengan hal tersebut, sekalipun Pemohon VIII dalam
perbaikan
permohonan
telah
melengkapi
dengan
surat
kuasa,
namun
ketidakhadiran Pemohon VIII dalam sidang pendahuluan dengan agenda
penyampaian pokok-pokok permohonan tanpa alasan yang sah, menurut
Mahkamah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tidak adanya
kesungguhan/keseriusan Pemohon VIII dalam mengajukan permohonan a quo.
Dengan demikian, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon VIII a quo
Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.
Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I
sampai dengan Pemohon VII, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama
42
uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon)
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.5] serta setelah dikaitkan dengan syarat-syarat kedudukan hukum
pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf
[3.4] di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan
jelas persoalan pertautan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon
dengan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian
berkenaan dengan pendirian organisasi advokat yang menurut para Pemohon
dianggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat
(3) UU 17/2013. Berkaitan dengan hal tersebut, jika dicermati lebih lanjut norma
Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 adalah norma yang mengatur berkenaan dengan
pengesahan sebagai badan hukum untuk perkumpulan organisasi kemasyarakatan,
namun para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat mempersoalkan norma
Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 yang sesungguhnya norma dimaksud tidak mengatur
berkaitan dengan para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, karena norma
tersebut mengatur berkaitan dengan organisai kemasyarakatan, bukan mengatur
hal berkaitan dengan organisasi profesi seperti advokat. Oleh karena itu, ketiadaan
keterkaitan hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon mengatur hal-hal yang tidak ada
hubungannya dengan advokat. Terlebih, jika hal tersebut dikaitkan dengan uraian
para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang seolah-olah secara
khusus berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 mengatur
dan berlaku juga untuk organisasi advokat. Padahal, advokat atau organisasi
advokat secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (UU 18/2003), bukan dalam UU 17/2013. Berbagai ketentuan yang
melingkupi profesi advokat, termasuk prinsip kebebasan dan kemandirian advokat,
seperti dalam hal pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan
bagi pengembangan organisasi advokat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan tugas profesinya menegakkan keadilan telah diatur tersendiri
dalam UU 18/2003. Terkait dengan hal ini, meskipun dalam menjelaskan ihwal
kedudukan hukum para Pemohon telah menguraikan tidak jelas dan tidak tegasnya
frasa “perkumpulan” dalam Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 yang dimaksud, apakah
43
termasuk organisasi advokat atau tidak, sehingga menciptakan ambiguitas dan
ketimpangan pembentukan organisasi advokat yang menyebabkan semakin
banyaknya pendirian organisasi advokat, namun penjelasan para Pemohon tersebut
tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak
konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, uraian fakta hukum di atas tidak dapat
memberikan keyakinan bagi Mahkamah bahwa pendirian organisasi advokat juga
tunduk pada norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 yang hakikatnya merupakan
payung hukum bagi organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, Mahkamah
tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian hak konstitusional atau
berpotensi dirugikannya para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (3)
UU 17/2013 sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karenanya tidak terdapat
hubungan sebab akibat (causal verband) antara uraian serta bukti mengenai adanya
anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas dari
terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (3) UU
17/2013 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
44
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 14.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
45
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau
kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430, selanjutnya disebut UU 17/2013) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 39 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 40 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, juga sebagai kurator dan pengurus (Pemohon I sampai dengan Pemohon V). 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mengajukan pengujian norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013, yang menyatakan sebagai berikut: “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.” 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII menjelaskan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa ketentuan norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem persamaan di hadapan hukum karena dengan banyaknya organisasi advokat telah menggeser marwah dan independensi profesi advokat yang sejatinya adalah profesi yang mulia atau officium nobile. Frasa “perkumpulan” dalam norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 tidak menjelaskan secara tegas “perkumpulan” yang dimaksud apakah termasuk organisasi advokat atau tidak. Selain itu, frasa “dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait” dalam norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 juga tidak menjelaskan secara rinci dan tegas apakah pendirian organisasi advokat harus dengan pertimbangan dan/atau persetujuan Mahkamah Agung. 5. Bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus disumpah pada pengadilan tinggi yang berada di dalam wilayah Mahkamah Agung sebagai pengawas dan yang mengesahkan seseorang dapat berpraktik sebagai advokat. 41 Namun demikian tidak sama halnya dalam pendirian organisasi advokat yang tanpa izin dari Mahkamah Agung. Akibatnya hak Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sebagai advokat profesional mengalami kerugian yang bersifat aktual maupun potensial dipastikan akan terjadi karena hal tersebut mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum. Mahkota atau marwah luhur advokat dapat runtuh dan rusak citra dan wibawanya karena dianggap menjadi profesi yang mudah tanpa batasan. 6. Banyaknya organisasi advokat telah menciptakan pergeseran dari fragmentasi standar dan pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan hukum yang sejatinya advokat sebagai profesi (officium nobile) sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana Pemohon VIII dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Maret 2026 tidak hadir di persidangan dan setelah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal ketidakhadiran tersebut telah ternyata Pemohon VIII tidak memberikan alasan yang sah serta tidak memberikan kuasa untuk mewakili kehadirannya dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Maret 2026, hlm. 9-10]. Berkenaan dengan dengan hal tersebut, sekalipun Pemohon VIII dalam perbaikan permohonan telah melengkapi dengan surat kuasa, namun ketidakhadiran Pemohon VIII dalam sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan tanpa alasan yang sah, menurut Mahkamah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tidak adanya kesungguhan/keseriusan Pemohon VIII dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon VIII a quo Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, setelah Mah
