83/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 83/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Mohammad Arijal Aqil Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gema Pesona Estate Blok Y Nomor 5, RT 006/RW 010, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Nova Auliyanti Faiza Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Mayor Dasuki, Gg. Jaya Nomor 13 RT 012/RW 002 Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Shanteda Dhiandra Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Karangwuni RT 3/RW 1, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Bisma Khayla Syifa Pramuji Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Srikunining, RT 001/RW 007, Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Berliana Anggita Putri, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Legundi RT 001/RW 001, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon V Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 83/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 16 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 – yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”; 3 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang menyatakan “dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa: A. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka kewenangan menguji Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun Tahun 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formil) dan pengujian materi Undang- Undang (Uji Materiil); 4 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab sebagai Lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan constitution (the sole and the highest interpreter of the conditioning) dan sebagai Lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution). Maka apabila dalam proses pembentukan Undang-Undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi bahkan hingga menciderai hak konstitusional Warga Negara Indonesia, maka dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruhnya atau sebagian Undang-Undang terkait, sebagaimana hal ini disampaikan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil Undang-Undang diatur dalam 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan"; 10. Bahwa yang menjadi objek pengujian uji formil yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan Undang-Undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 51 butir A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Bahwa dalam suatu permohonan pengujian formil untuk memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menggunakan tolak ukur atau batu uji tertentu sebagai dasar penilaian. Batu uji ini menjadi penting untuk memastikan bahwa permohonan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam koridor konstitusional. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, paragraf [3.19], halaman 82 – 83 yang berbunyi: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan Perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-Undang itu dapat 6 dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil; ” 12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (LNRI Tahun 2025 No. 35; TLNRI 7104) – selanjutnya disebut UU TNI – diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan Perundang- undang yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-Undang yaitu diantaranya: A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 No. 82; TLNRI 5234); B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2019 No. 183; TLNRI 6398); C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2022 No. 143; TLNRI 6801); 13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang telah dijabarkan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini; II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang telah mengatur sebagai berikut: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 2. Bahwa UU TNI diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2025; 7 3. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh para Pemohon didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2025, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara. III. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”; 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu adanya penjelasan terkait kualifikasi dan kerugian konstitusional dari para Pemohon. A. Kualifikasi Sebagai Permohonan Perseorangan 1). Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276051506020013 [vide bukti P-1]; Pemohon I saat ini masih tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C100200043 [vide bukti P-6]. Bahwa pemohon merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang sangat gencar dan kritis menyuarakan isu-isu konstitusional dan Ketatanegaraan, termasuk Pembentukan UU TNI, sebagaimana [bukti vide P-17] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/ruu-tni-cermin- 8 kemunduran-semangat-reformasi-dan-demokrasi/ dan [bukti vide P- 18] https: //news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni-hilangnya- partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi/; Pemohon I merupakan Paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-162 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional [bukti vide P-20]; Bahwa selain dari hal diatas Pemohon I juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen terhadap isu-isu konstitusional Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta aktif pada forum forum Advokasi HTN-HAN yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif komunitas [vide bukti P-24]; Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon I merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2). Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3212135607030004 [vide bukti P-2]; Pemohon II saat ini masih tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C100220321 [vide bukti P-7]. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sangat gencar dan kritis menyuarakan isu- isu konstitusional dan Ketatanegaraan, termasuk Pembentukan UU TNI, sebagaimana [bukti vide P-17] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/ ruu-tni-cermin-kemunduran-semangat-reformasi-dan-demokrasi/ dan [bukti vide P-18] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni- hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap- demokrasi/; 9 Pemohon II merupakan Paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-1146 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional [bukti vide P-21]; Bahwa selain dari hal di atas Pemohon II juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen terhadap isu-isu konstitusional Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta aktif pada forum forum Advokasi HTN-HAN yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif komunitas [vide bukti P-24]; Sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon II merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3). Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3308180701050002 [vide bukti P-3] Pemohon III saat ini masih tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C100230489 [vide bukti P-8]. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sangat gencar dan kritis menyuarakan isu- isu konstitusional dan Ketatanegaraan, termasuk Pembentukan UU TNI, sebagaimana [bukti vide P-17] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/ ruu-tni-cermin-kemunduran-semangat-reformasi-dan-demokrasi/ dan [bukti vide P-18] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni- hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap- demokrasi/; Bahwa selain menjadi Mahasiswa Pemohon III juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen terhadap isu-isu konstitusional Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta aktif pada 10 forum forum Advokasi HTN-HAN yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif komunitas [vide bukti P-24]; Pemohon III telah berusaha mengaspirasikan pendapatnya terhadap UU TNI melalui Demonstrasi yang dilaksanakan bersama-sama dan serentak oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan para aktivis di wilayah surakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025 sebagaimana [vide bukti P-19]; Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon III merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4). Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315110706050002 [vide bukti P-4]; Pemohon IV saat ini masih tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C100230062 [vide bukti P-9]. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sangat gencar dan kritis menyuarakan isu- isu konstitusional dan Ketatanegaraan, termasuk Pembentukan UU TNI, sebagaimana [bukti vide P-17] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/ ruu-tni-cermin-kemunduran-semangat-reformasi-dan-demokrasi/ dan [bukti vide P-18] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni- hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap- demokrasi/; Pemohon IV merupakan Paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-1167 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional [bukti vide P-22]; Bahwa selain dari hal diatas Pemohon IV juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen terhadap isu-isu konstitusional Hukum 11 Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta aktif pada forum forum Advokasi HTN-HAN yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif komunitas [vide bukti P-24]; Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon IV merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5). Pemohon V merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3521196809020001 [vide bukti P-5]; Pemohon V saat ini merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C100210087 [vide bukti P-10]. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta, sangat gencar dan kritis menyuarakan isu- isu konstitusional dan Ketatanegaraan, termasuk Pembentukan UU TNI, sebagaimana [bukti vide P-17] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/ ruu-tni-cermin-kemunduran-semangat-reformasi-dan-demokrasi/ dan [bukti vide P-18] https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni- hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap- demokrasi/; Pemohon V merupakan Paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-11 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional [bukti vide P-23]; Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon V merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 12 6). Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah memberikan mandat kepada DPR RI sebagai wakil rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI seharusnya menjalankan tugas pembentukan Undang-Undang dengan benar, transparan, dan bertanggung jawab. Namun dalam hal yang menjadi pokok perkara ini, DPR RI diduga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon yang telah memberikan kewenangan politik melalui mekanisme perwakilan tersebut. B. Kerugian Konstitusional Pemohon 1). Bahwa proses pembentukan UU TNI telah menyebabkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon. Perubahan tersebut berpotensi melanggar hak-hak konstitusional yang seharusnya dilindungi, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pemenuhan hak dasar Pemohon yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; 2). Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), terdapat beberapa persyaratan agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu: a. Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon terganggu akibat pemberlakuan Undang-Undang atau Perpu yang sedang diuji; c. Kerugian konstitusional tersebut harus spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya potensial yang, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi; 13 d. Harus ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan pemberlakuan Undang-Undang atau Perpu yang diuji; dan e. Harus ada kemungkinan bahwa dengan diterimanya permohonan, kerugian konstitusional yang diajukan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3). Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan Undang-Undang a quo yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sebagai warga negara, para Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti proses pembahasan Undang-Undang tersebut, namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik. Tindakan ini jelas telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon dan merugikan kepentingan mereka sebagai warga negara; 4). Bahwa kerugian yang dirasakan oleh Pemohon juga dirasakan oleh semua warga sipil negara republik Indonesia, dimana dalam Undang- Undang ini dapat membuka peluang besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menyebabkan potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil; 5). Bahwa para Pemohon sebagai masyarakat yang peduli terhadap negara dan menginginkan pemerintahan yang baik merasa haknya dirampas dikarenakan indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil, namun dengan disahkannya Undang- Undang ini hak-hak yang seharusnya digunakan oleh para Pemohon yang notabene nya adalah warga sipil namun saat ini militer pun diberikan haknya, sehingga bagi para Pemohon masa depan demokrasi kami dirampas secara perlahan; 6). Bahwa berdasarkan hal yang sudah Pemohon sebutkan diatas, para Pemohon diharuskan untuk memenuhi kriteria kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan uji materi terhadap UUD NRI 14 Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon akan menguraikan kerugian yang bersifat konstitusional sebagai berikut: a. Bahwa terdapat hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi landasan pengujian ini antara lain sebagai berikut: i. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” ii. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang.” iii. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” iv. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.)” b. Bahwa terdapat hak konstitusional para Pemohon berdasarkan UUD NRI 1945 yang dirugikan terhadap pengesahan UU TNI sebagai berikut: 15 i. Bahwa proses penyusunan UU TNI berlangsung secara tertutup sehingga terjadi penyimpangan prinsip representasi dan akuntabilitas demokratis yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.; ii. Bahwa dalam proses penyusunan UU TNI memiliki permasalahan pada tahapan perencanaan dan penyusunan, dimana tahapan perencanaan dan penyusunan Undang- Undang ini dilewati begitu saja sehingga dalam hal ini telah terjadi penyimpangan prosedural dalam pembuatan Undang- Undang dikarenakan sebuah Undang-Undang yang dibuat harus sesuai dengan tata cara pembentukannya sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. iii. Bahwa dalam proses penyusunan UU TNI Presiden selaku inisiator tidak memperhatikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat sipil, sehingga para Pemohon merasa penyusunan UU TNI tidak diperhatikan kepentingannya yang mengakibatkan para Pemohon merasa ada disparitas antara pemerintah dan masyarakat, bangsa, dan negara dalam pembentukan Undang-Undang ini yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD TNI Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. iv. Bahwa proses pembentukan UU TNI tidak menghormati Hak Asasi Manusia sebab dalam proses pembuatannya kurang transapan dan minimnya keterlibatan partisipasi publik. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia para Pemohon telah terdegradasi dengan diabaikannya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia para 16 Pemohon. Hal ini tercantum dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 7). Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah karena adanya kepentingan langsung atas norma yang diuji. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena norma yang dipermasalahkan dalam Undang-Undang tersebut secara langsung berdampak pada hak-hak konstitusional para Pemohon serta berimplikasi luas terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya. IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum; 2. Bahwa konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dengan menggunakan istilah Jerman “Rechsstaat”. Menurut Julius 17 Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dalam istilah “Rechsstaat” mencakup empat elemen diantaranya: a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; b. Pembagian kekuasaan; c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam tradisi Hukum Kebiasaan (Common Law), Konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “the Rule of Law”. Menurut Dicey, Rule of Law artinya harus ada setidak-tidaknya kesewenang- wenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum; 3. Bahwa selanjutnya dalam konteks Negara Republik Indonesia harus bersandar pada dua belas asas atau prinsip pokok yang menyokong berdirinya negara modern antara lain: a. Supremasi Hukum (supremacy of law); b. Persamaan Dimata Hukum (equality before the law); c. Asas Legalitas (due process of law); d. Pembatasan Kekuasaan; e. Organ-Organ eksekutif independent; h. Peradilan bebas dan tidak memihak; i. Peradilan Tata Usaha Negara; j. Peradilan Tata Negara (constitutional court); k. Perlindungan Hak Asasi Manusia; l. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); m. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); n. Transparansi dan kontrol sosial. Menurut Jimly Asshidiqqie dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam bentuk apapun, bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan Perundang-undang yang sah dan tertulis. Peraturan Perundang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administratif 18 yang dilakukan, dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures”; 4. Bahwa berdasarkan hal yang telah disampaikan pada posita ke dua dan ke tiga, maka sudah sepantasnya sebuah Undang-Undang menjamin kepastian hukum, menjamin rasa keadilan dan menciptakan rasa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Bahwa dengan demikian dalam merencanakan, menyusun sampai dengan mengesahkan suatu Undang-Undang harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya. Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai pengujian formil Suatu Undang-Undang yaitu: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan.”; 6. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga memutus dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang telah menyatakan sebagai berikut: “......menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka Perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”; 7. Bahwa UU TNI terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 F, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 19 8. Untuk itu para pemohon akan menguraikan apakah pembentukan UU TNI telah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil dalil sebagai berikut: A. Proses Pembentukan UU TNI Tidak Sah Karena Presiden Selaku Inisiator Telah Melanggar Prosedur Dalam Proses Perencanaan Dan Perancangan UU TNI Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal tersebut memberikan landasan konstitusional agar proses pembentukan undang-undang diatur secara lebih teknis dan sistematis melalui undang-undang tersendiri. Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang--Undang”. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Artinya, DPR memiliki fungsi legislatif utama, yaitu menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan”. Berdasarkan isi pasal tersebut, Pemerintah sebagai pembuat Undang- 20 Undang layaknya melalui tahapan-tahapan pembuatan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal tersebut karena sebagai syarat mutlak dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan; 12. Bahwa sudah selayaknya proses pembentukan Undang-Undang sesuai dengan aturan dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”. 13. Bahwa Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan tujuan. Namun, dalam proses pembentukan UU TNI yang dimaksud, tidak ditemukan penjabaran yang memadai mengenai alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi urgensi perubahan undang-undang tersebut. Bahwa proses pembentukan UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa tanpa disertai Naskah Akademik yang memuat kajian yang komprehensif mengenai kebutuhan dan arah kebijakan perubahan. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 menerangkan bahwa “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas” pasal tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam Pasal 17 yang menerangkan “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional”. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR RI mengeluarkan keputusan dengan Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 21 15. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menerangkan bahwa “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan ketentuan pengecualian tersebut tidak dapat dipahami secara sewenang-wenang atau tanpa batas. Pengecualian tersebut harus dimaknai secara ketat (strict interpretation) dengan merujuk pada penalaran hukum yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional sehingga tidak serta-merta bertindak diskresioner; 16. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwa “Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD, wajib disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan instrumen perencanaan hukum nasional bersifat sistematis, terukur, dan memiliki kedudukan konstitutif dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan. Norma ini juga mencerminkan asas legalitas (the principle of legality) dan asas kepastian hukum (rechtszekerheid), yang menuntut agar setiap tahapan dalam proses pembentukan Undang-Undang dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan rencana legislasi nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan kata lain, tidak dibenarkan secara hukum apabila suatu RUU diproses dan dibahas di luar kerangka Prolegnas tanpa justifikasi yang sah secara konstitusional dan hukum positif serta sebagai 22 bentuk legitimasi awal dan jaminan kesesuaian dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi masyarakat; 17. Bahwa proses pembentukan Rancangan UU TNI, telah terjadi deviasi atau penyimpangan prosedural yang signifikan dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan tahapan perencanaan dan penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 18. Bahwa berdasarkan fakta legislasi, Surat Presiden (Surpres) Nomor R12/pres/02/2025 yang menunjuk perwakilan Pemerintah untuk mengikuti dan mewakili dalam pembahasan RUU Revisi UU TNI telah diterbitkan dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025 sebagaimana dikutip dalam berita dari situs https://news.detik.com/berita/d-7783548/dpr-terima-surpres-penunjukan- wakil-pemerintah-di-ruu-tni-jadi-prioritas-2025. (Vide Bukti P-11). Padahal Rancangan UU TNI baru secara resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025-sebagai bagian dari tahap perencanaan pembentukan peraturan Perundang-undangan-pada tanggal 18 Februari 2025. Hal tersebut menimbulkan kekacauan tata urutan proses legislasi, dan menciptakan presiden yang merusak sistem hukum yang menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan tertib administrasi pemerintahan serta melanggar asas due process of law dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan; 19. Bahwa pembentukan UU TNI telah diputuskan untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. Namun demikian, keputusan tersebut diambil tanpa melalui proses pertimbangan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 66 huruf f Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (Tatib DPR), yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Badan Legislasi (Baleg) DPR adalah memberikan pertimbangan terhadap dapat atau tidak dapatnya suatu RUU dimasukkan ke dalam Prolegnas Perubahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama dalam situs (https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-kritis- 23 pshk-untuk-ruu-tni-lt67db8c4673184/). (Video Bukti P-12). Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR, yang menegaskan bahwa Baleg memberikan pertimbangan terhadap perubahan Prolegnas berdasarkan kebutuhan hukum nasional dan urgensi pengaturan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk memasukkan pembentukan UU TNI ke dalam Prolegnas Tahun 2025 tanpa terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Baleg DPR merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan mekanisme legislasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, khususnya yang mengatur tata tertib pembentukan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 20. Bahwa sesuai Pasal 5 huruf b UU 12/2011, pembentukan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Presiden dan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 15 UU 12/2011. Namun dalam hal ini, proses pembentukan UU TNI dilakukan dengan melibatkan institusi-institusi non-legislatif secara tidak proporsional dan tanpa mekanisme formal, serta terindikasi tidak melalui prosedur penyusunan yang sah menurut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari: a. Tidak adanya penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas) secara jelas yang mencantumkan Rancangan UU TNI, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU 12/2011. b. Tidak melalui proses internal DPR sesuai mekanisme Tata Tertib, termasuk pembahasan di Baleg. Dengan demikian, pembentukan UU TNI ini melalaikan prosedur yang ditentukan undang-undang, sehingga menimbulkan cacat formil dari sisi kewenangan lembaga pembentuknya. 21. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta dan kondisi objektif yang ada, penyusunan rancangan UU TNI tidak memenuhi kategori sebagai RUU dalam keadaan darurat atau mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan 24 tersebut. Tidak terdapat keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, ataupun urgensi nasional yang nyata dan tidak dapat ditunda, sebagai dalih yang ingin dijadikan justifikasi untuk menuntut segera dibentuknya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di luar mekanisme Prolegnas yang lazim; 22. Bahwa UU TNI juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai RUU carry over dikarenakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menerangkan “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”, dikarenakan berdasarkan dokumen dan fakta legislasi yang ada, Rancangan UU TNI pada periode DPR 2019–2024 tidak pernah sampai pada tahap pembahasan DIM karena Presiden tidak pernah mengirimkan Surat Presiden maupun DIM sebagai prasyarat konstitusional untuk memulai pembahasan bersama DPR. Maka dari itu, seharusnya RUU tersebut diproses dari awal sesuai tahapan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, yaitu dimulai dari tahap penyusunan oleh Pemerintah, disertai naskah akademik, serta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), meskipun pada faktanya proses penyusunannya RUU tersebut terlalu cepat untuk disahkan, tertutup, dan minim partisipasi publik; 23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, proses pembentukan UU TNI telah mengabaikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Asas ini mewajibkan agar materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan bentuk atau jenis peraturannya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 25 yang lebih tinggi atau sederajat, serta berada dalam ruang lingkup kewenangan normatif yang tepat. Dalam hal ini, pembentukan UU TNI dilakukan tanpa kejelasan batas antara materi yang semestinya diatur oleh undang-undang dengan materi yang secara hierarkis seharusnya menjadi bagian dari peraturan pelaksana atau kebijakan teknis. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih norma, pelebaran cakupan pengaturan yang melampaui jenis undang-undang, dan ketidakharmonisan dengan sistem hukum nasional. 24. Bahwa penyimpangan terhadap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut, khususnya pengabaian terhadap tahap penyusunan dan pendahuluan yang sah, telah mereduksi legitimasi prosedural dari pembentukan UU TNI, yang pada akhirnya dapat dinilai bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 15 menyatakan secara tegas bahwa “Pembentuk Undang- Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 12/2011...”. Dengan demikian, apabila Presiden selaku inisiator dalam pembentukan UU TNI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur yang ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2011, maka pembentukan undang-undang tersebut secara formil melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai cacat formil. 26. Bahwa penyimpangan terhadap prosedur, termasuk tidak disusunnya naskah akademik, tidak masuknya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), atau pengajuan dan pembahasan yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011, merupakan pelanggaran formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan “Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat (rakyat)”. Dengan demikian, apabila pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dilakukan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam 26 peraturan perundang-undangan, maka undang-undang tersebut cacat formil dan tidak sah secara konstitusional. 27. Bahwa rangkaian proses perencanaan pembentukan UU TNI tersebut di atas mencerminkan pola perencanaan yang tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang seharusnya menjadi pondasi dalam setiap proses legislasi. Diterbitkannya Surat Presiden sebelum UU TNI masuk secara sah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah tidak menunggu selesainya tahap perencanaan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tidak hanya menyalahi tata urutan tahapan pembentukan Undang-Undang, tetapi juga mencerminkan lemahnya penalaran legislasi dalam merancang suatu produk hukum strategis yang menyangkut institusi pertahanan negara. Ketergesa-gesaan tersebut berpotensi menciptakan norma yang cacat secara prosedural dan substantif, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan tertib hukum, partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas proses pembentukan peraturan Perundang- undangan; B. Penyusunan UU TNI telah melanggar hak warga negara karena bertentangan dengan prinsip Partisipasi Yang Bermakna (Meaningful Participation). Yang mana dengan tidak terpenuhinya prinsip tersebut telah melanggar Prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 28. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menjelaskan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” atas dasar tersebut sudah seharusnya seluruh warga negara tanpa terkecuali bisa/dapat berkontribusi dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan Perundang- undangan termasuk dalam Penyusunan UU TNI; 27 29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan amanat dengan bunyi, “Pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”; 30. Bahwa proses pembentukan UU TNI telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum pada 3, 4, 10, 18 Maret 2025 https://www.mediajustitia.com/ berita/revisi-uu-tni-disahkan-menuai-pro-kontra-dan-gugatan-ke-mk/#:~:text =%E2%80%9CPelaksanaan%20meaningful%20participation%20dilakukan %20melalui,TNI%20masih%20akan%20terus%20berlanjut (video Bukti P- 13). Bahwa berdasarkan catatan waktu, Undang-Undang tersebut telah disahkan hanya dalam kurun waktu 2 hari terhitung sejak RDPU terakhir pada tanggal 18 maret 2025, sampai dengan Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 20 Maret 2025 https://nasional.kompas.com/read/2025/03/ 20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin perubahannya (video bukti P-14), sehingga jarak waktu yang demikian singkat tidak mencerminkan adanya proses pertimbangan yang benar-benar matang dan terkesan terburu buru, sehingga tidak melakukan pertimbangan yang maksimal atas masukan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 31. Bahwa terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut DPR hanya melaksanakan konsultasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan mengesampingkan prosedur konsultasi publik lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan huruf b, c, dan d yang berbunyi “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: “a. Rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; 28 dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya” Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prosedur atau tahapan-tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang tersebut tidak dilandasi oleh proses pertimbangan yang matang dan prosedur yang menyeluruh sebagaimana mestinya, sehingga sudah selayaknya prosedur pembentukan dalam Undang-Undang ini perlu dikaji ulang karena mengandung cacat formil; 32. Bahwa dengan singkatnya pelaksanaan Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dan diabaikanya berbagai bentuk konsultasi publik dalam pembentukan UU TNI, telah menunjukan dengan jelas bahwa keterlibatan masyarakat telah diabaikan dan hanya dianggap sekedar formalitas belaka, yang mana dengan begitu masyarakat tidak didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga menyeleweng dari amanat Mahkamah Konstitusi sebagaimana yurisprudensi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan bahwa “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)”. 33. Bahwa sebagaimana para Pemohon uraikan diatas, dikarenakan Proses pembentukan UU TNI tidak secara maksimal melibatkan Publik (termasuk Para Pemohon) untuk berdiskusi dalam proses pembentukanya, sehingga Pemohon III mencoba memberikan aspirasi dan gagasannya melalui demonstrasi dan aksi bersama yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah surakarta bersama aktivis di wilayah solo raya pada 20 maret 2025, yang dilakukan di depan gedung DPRD surakarta, dengan tujuan untuk memberikan berbagai kritik dan saran dalam pembentukan Undang-Undang ini sebagaimana [bukti vide P-19]; 34. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, mengatur bahwa pembentukan peraturan Perundang- undangan layaknya dapat melaksanakan konsultasi publik melalui kunjungan kerja, sebagai sarana untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat di berbagai daerah, sehingga memperkuat relevansi dan keberterimaan materi muatan dalam peraturan Perundang-undangan yang dibentuk, namun pada faktanya Penyusunan UU TNI tidak melalui konsultasi publik berupa Kunjungan kerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang; 35. Bahwa penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan diskusi sebagai bentuk konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk membuka ruang analisis kritis, pertukaran pendapat, dan penyampaian saran dari berbagai pemangku kepentingan secara sistematis terhadap rancangan peraturan, hal ini wajib dilakukan untuk menjamin substansi Undang-Undang disusun secara partisipatif dan demokratis. Konsultasi publik tersebut bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen partisipasi masyarakat yang bersifat substantif dan harus dilakukan secara nyata, luas, terbuka, serta terdokumentasikan secara sah, agar proses pembentukan peraturan Perundang-undangan memperoleh legitimasi demokratis yang memadai dan juga guna memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, karena dengan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan sama halnya dengan mencederai kedaulatan rakyat dan hak Konstitusional warga negara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020, yang menjelaskan bahwa “masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty)”; 36. Bahwa dalam penyusunan UU TNI, tidak ditemukan adanya bukti konkrit, dokumentasi kegiatan kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, atau bentuk konsultasi publik lainnya yang dilakukan secara nyata, terbuka, dan terstruktur, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan cacat prosedural dalam pembentukan Undang- Undang tersebut; 37. Bahwa bentuk lain dari konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) huruf d UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti penggunaan forum daring, penyebaran kuesioner, maupun pelaksanaan sosialisasi digital, juga tidak secara memadai dilaksanakan dalam proses pembentukan UU TNI, sehingga membatasi akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi tersebut, keadaan tersebut bukan hanya membatasi masyarakat dalam berpartisipasi akan tetapi juga mendegradasi hak masyarakat untuk turut serta membangun pemerintahan, padahal seharusnya Pembentukan peraturan Perundang-undang wajib berdialog dan melibatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat (Meaningful Participation), yang apabila pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan tidak melibatkan partisipasi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut cacat formil, sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang 31 dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil….” dan “penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang- undang”; 38. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan konsultasi publik melalui kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya dalam pembentukan UU TNI bertentangan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah telah mengabaikan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang tersebut, dikarenakan Pemerintah tidak secara maksimal dalam pelaksanaan mekanisme konsultasi publik sebagaimana diatur dan diwajibkan dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang tersebut; 39. Bahwa dalil-dalil diatas telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Proses atau prosedur pembentukan UU TNI telah bertentangan dengan prinsip meaningful participation dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 40. Bahwa dengan segala ketidaksesuaian yang ada sudah selayaknya UU TNI ditangguhkan dan dikaji ulang pembentukanya, karena adanya cacat prosedural atau cacat formil dalam proses pembentukannya; 32 C. Penyusunan UU TNI dilaksanakan secara tertutup, sehingga ketidakterbukaan ini melanggar Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 41. Bahwa Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menjelaskan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dengan demikian maka perlu digaris bawahi bahwa para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi sehingga para Pemohon memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya dan dalam hal ini juga mengembangkan kapabilitas lingkungan sosial para Pemohon; 42. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan “pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”. Dengan demikian maka UU TNI sepantasnya patuh pada asas keterbukaan sebagaimana dicantumkan dalam posita ini; 43. Bahwa dalam halaman 5 penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”. Dengan demikian maka selayaknya proses pembentukan UU TNI dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk para Pemohon; 44. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2022 “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana pada ayat (1), setiap naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan 33 Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” dengan demikian maka hak masyarakat guna mengembangkan lingkunganya serta mendapatkan informasi dapat dipenuhi melalui pasal ini, dengan demikian maka sepantasnya DPR RI selaku legislator UU TNI tunduk pada Pasal ini; 45. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU/VII/2009 halaman 127-128 menjelaskan bahwa asas keterbukaan memberikan peluang agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya selama proses pembentukan Undang-Undang, sehingga dapat mempengaruhi isi undang-undang tersebut. Pemberian kesempatan ini untuk memenuhi pertimbangan utama bagi procedural fairness dengan pertimbangan utama: a. pertama penghormatan atas kemuliaan manusia (human dignity), yang intinya individu tidak seharusnya dibebani dengan keputusan yang menyangkut kepentingan vital mereka, jika tidak ada kesempatan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan (individuals should not have decisions made about their vital interests, without having an opportunity to influence the outcomes itselves); b. Kedua dengan adanya keterbukaan untuk partisipasi, maka bagi mereka yang terkena ketentuan hukum, merupakan kesempatan yang tepat memberikan bahan serta alasan yang diperlukan, sehingga akan tersedia berbagai keterangan akurat dalam mengambil suatu keputusan bagi para pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkannya; c. Ketiga partisipasi dalam pengambilan keputusan membantu terbukanya peluang memperoleh keadilan (access to justice); d. Keempat, keadilan prosedural diperlukan dalam rangka melindungi harapan harapan yang sah (to protect legitimate expectation) karena adanya ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya kekecewaan; 46. Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang menyatakan “(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang . (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” 34 dengan demikian maka perlu digarisbawahi dua hal yaitu DPR RI memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi dalam setiap rangka proses dibuatnya Undang-Undang, dan juga tujuan dari penyebarluasan informasi adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat; 47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan para Pemohon dalam berbagai publikasi yang dilakukan oleh beberapa media massa menunjukan bahwa perencanaan dan penyusunan RUU TNI menunjukan bahwa penyusunan dan pembahasan RUU a quo tertutup; 48. Bahwa pada faktanya dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum pada 3, 4, 10, 18 Maret 2025 (video bukti P-18)’ kendatipun Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan suatu rapat yang dilaksanakan guna menyempurnakan konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam tahapan pembahasan dan perancangan undang- undang yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 88 UU P3 yang menyatakan Penyebarluasan dilakukan dalam tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, namun DPR selaku legislatif tidak melaksanakan hal ini dengan tidak ada satu laporan yang menjelaskan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum (video bukti P-16); 49. Bahwa Pembentukan Undang-Undang a quo melanggar pertimbangan human dignity sebagaimana dicantumkan dalam Posita 38. Tidak terpenuhinya pertimbangan ini disebabkan para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi hasil akhir dari pembentukan Undang- Undang a quo sebagaimana proses pembentukan Undang-Undang a quo dilaksanakan dengan terburu-buru, kendatipun Undang-Undang a quo menyangkut vital interest dari para Pemohon selaku lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan tata negara bangsa Indonesia; 50. Bahwa Pembentukan Undang-Undang a quo melanggar pertimbangan accuracy sebagaimana dicantumkan dalam Posita 38. Tidak terpenuhinya prinsip accuracy disebabkan dalam Pembentukan Undang-Undang a quo tidak memberikan keterbukaan untuk partisipasi, sehingga para Pemohon memiliki kesempatan untuk memberikan opininya sehingga DPR RI dalam proses perumusan undang-undang memiliki pertimbangan lebih dalam kemaslahatan masyarakat. Hal ini disebabkan dalam Perumusan dan 35 Pembentukan Undang-Undang DPR RI tidak mempublikasikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sehingga tidak ada keterbukaan yang diterapkan sehingga keterangan yang akurat yang seharusnya diberikan oleh para Pemohon dikarenakan Undang-Undang ini menyangkut ketentuan hukum para Pemohon selaku mahasiswa tidaklah tercapai; 51. Bahwa berikutnya Pembentukan Undang-Undang a quo legislator telah melanggar pertimbangan to protect legitimate expectation, hal ini sebagaimana keadilan prosedural diperlukan untuk melindungi harapan yang sah. Namun pada faktanya proses pembentukan Undang-Undang a quo tidaklah sesuai dengan prosedural dengan dilanggarnya ketentuan carry over sebagaimana dijelaskan dalam Posita A; 52. Bahwa pembentukan Undang-Undang a quo tidak memenuhi tiga pertimbangan agar seseorang dapat mengajukan pengujian formil karena unsur keterbukaan sebagaimana dijelaskan dalam halaman 127-128 Putusan Nomor 27/PUU/VII/2009, adapun pertimbangan yang tidak dipenuhi dalam perumusan Undang-Undang a quo adalah human dignity, accuracy, to protect legitimate expectation. Dengan dipenuhinya ketiga pertimbangan yang diuraikan diatas maka Hak Konstitusional para Pemohon telah dilanggar dalam Proses Pembentukan dan Perancangan Undang-Undang a quo; 53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukan bahwa proses pembahasan Undang-Undang a quo telah melanggar prinsip keterbukaan dalam penyusunan Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 36 tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan Pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Arijal Aqil; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nova Auliyanti Faiza; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shanteda Dhiandra; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bisma Halyla Syifa Pramuji; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berliana Anggita Putri; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Mohammad Arijal Aqil; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Nova Auliyanti Faiza; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Shanteda Dhiandra; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Bisma Halyla Syifa Pramuji; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 199/FH/A.4- II/II/2025 atas nama Berliana Anggita Putri; 37 11. Bukti P-11 : Print out tangkapan layar detikNews “DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU TNI, Jadi Prioritas 2025” pada Selasa, 18 Februari 2025; 12. Bukti P-12 : Print out tangkapan layar “3 Catatan Kritis PSHK Untuk RUU TN” pada 20 Maret 2025; 13. Bukti P-13 : Print out tangkapan layar artikel berita Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 3,4, 10, dan 18 Maret 2025; 14. Bukti P-14 : Print out tangkapan layar Kompas.com “RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya” pada 20 Maret 2025; 15. Bukti P-15 : Print out tangkapan layar berita yang diakses melalui link https://www.dpr.go.id/search?keyword=RUU%20TNI pada Kamis, 1 Mei 2025, pukul 18.35; 16. Bukti P-16 : Print out tangkapan layar berita yang diakses melalui link https://www.dpr.go.id/search?keyword=RUU%20TNI pada Kamis, 1 Mei 2025, pukul 18.34; 17. Bukti P-17 : Print out tangkapan layar ums.ac.id “RUU TNI Cermin Kemunduran Semangat Reformasi dan Demokrasi” pada Rabu, 26 Maret 2025; 18. Bukti P-18 : Print out tangkapan layar ums.ac.id “Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi” pada Senin, 24 Maret 2025; 19. Bukti P-19 : Print out foto aksi bersama yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama aktivis di wilayah Solo Raya pada 20 Maret 2025, yang dilakukan di depan gedung DPRD Surakarta; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-162 atas nama Mohammad Arijal Aqil yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-1146 atas nama Nova Auliyanti Faiza yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional; 38 22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-1167 atas nama Bisma Halyla Syifa Pramuji yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Paralegal Nomor: PHN.HN.04.03-161 atas nama Berliana Anggita Putri, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor: 07.013.015.016.017/FTN/VI/2025 atas nama Bisma Halyla Syifa Pramuji, Mohammad Arijal Aqil, Shanteda Dhiandra, dan Nova Auliyanti Faiza yang di keluarkan oleh Komunitas Forum Kajian dan Advokasi HTN-HAN (Forthana). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 39 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat 40 karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendirian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun berkenaan dengan permohonan para Pemohon a quo diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 41 kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut. 42 1. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat dan kerap membantu masyarakat kurang mampu dalam masalah hukum dan memperjuangkan hak- hak masyarakat. Selain itu, Pemohon I juga aktivis yang memiliki perhatian dan konsen atas isu konstitusional hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN), serta aktif pada forum advokasi HTN-HAN [vide Bukti P-1, Bukti P-6, Bukti P-20, dan Bukti P-24]; 2. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, Pemohon II juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen atas isu konstitusional hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN), serta aktif pada forum advokasi HTN-HAN [vide Bukti P-2, Bukti P-7, Bukti P-21, dan Bukti P-24]; 3. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan aktivis yang memiliki perhatian dan konsen atas isu konstitusional hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN), serta aktif pada forum advokasi HTN-HAN. Selain itu, Pemohon III telah mengaspirasikan pendapatnya terhadap UU 3/2025 melalui demonstrasi yang dilaksanakan bersama-sama dan serentak oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan para aktivis di wilayah Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 [vide Bukti P-3, Bukti P-19, dan Bukti P-24]. 4. Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, Pemohon IV juga menjadi aktivis yang memiliki perhatian dan konsen atas isu konstitusional hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN), serta aktif pada forum advokasi HTN-HAN [vide Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-22, dan Bukti P-24]; 43 5. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan paralegal yang memiliki kepedulian kepada lingkungan masyarakat, dan kerap membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami permasalahan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. [vide Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P- 23]. 6. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan Undang-Undang a quo yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Sebagai warga negara, para Pemohon seharusnya memiliki hak mengikuti proses pembahasan undang-undang tersebut, namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik. Tindakan ini jelas telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon dan merugikan kepentingan mereka sebagai warga negara. Kerugian tersebut juga dirasakan oleh semua warga sipil negara republik Indonesia, di mana dalam UU 3/2025 dapat membuka peluang besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil berbagai kementerian dan lembaga negara yang menyebabkan potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil; 7. Bahwa para Pemohon sebagai masyarakat yang peduli terhadap negara dan menginginkan pemerintahan yang baik, dengan disahkannya UU 3/2025 merasa haknya dirampas dikarenakan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil, hak-hak yang seharusnya digunakan oleh para Pemohon yang notabene adalah warga sipil saat ini pun diberikan kepada militer, sehingga bagi para Pemohon masa depan demokrasi merasa dirampas secara perlahan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Pada uraian kedudukan hukum, para Pemohon hanya menguraikan adanya pembahasan 44 rancangan undang-undang a quo yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan atau aktivitasnya meskipun para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan masalah ketetanegaraan selama proses pembentukan UU 3/2025. Misalnya, menunjukkan kegiatan nyata antara lain berupa seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang- undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahkan, khusus Pemohon III, meskipun dalam menjelaskan ihwal kedudukan hukum dengan menyatakan telah berusaha mengemukakan aspirasi pendapatnya melalui demonstrasi, namun telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon III berupa print out foto kegiatan aksi bersama yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama aktivis di wilayah Solo Raya pada 20 Maret 2025 yang dilakukan di depan Gedung DPRD Surakarta [vide Bukti P-19] tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterlibatan Pemohon III. Dalam hal ini, Bukti P-19 tersebut tanpa uraian atau keterangan serta fakta yang menunjukkan Pemohon III merupakan bagian dari kegiatan dimaksud. Dengan fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti konkret berupa kegiatan yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki 45 kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan pengujian formil para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 46 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih 47 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah