83/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 83/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Leonardo Siahaan Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B.7 Nomor 24, Tambun Utara, Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PUU/PAN.MK/ AP3/08/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 83/PUU-XX/2022 pada 15 Agustus 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 September 2022 dan diterima Mahkamah pada 19 September 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 3 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan pemohon judicial review Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 4 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 5 Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (bukti P-2 salinan UUD 1945 ) 6. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon dalam mengajukan judicial review Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan alasan adanya kerugian potensial yang akan dialami pemohon apabila suatu saat yang akan mendatang Pemohon melangsungkan pernikahan dan Pemohon menjadi terhambat dalam melakukan pengangkatan anak/adopsi terhadap anak yang berbeda keyakinan dari agama Pemohon. Padahal melihat demikian Pemohon mempunyai tujuan adopsi anak/pengangkatan anak terhadap anak yang berbeda agama dengan Pemohon, untuk merawat anak yang akan Pemohon adopsi dan memenuhi kebutuhan hidupnya begitu juga dalam pemenuhan pendidikannya. Dalam pandangan Pemohon, pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan sebagai kebutuhan yang dimiliki beberapa pasangan suami istri yang belum mampu mempunyai anak atau karena keprihatinan krisis penelantaran anak. Memang pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat sendiri tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dirumuskan oleh undang-undang. Termasuk salah satu syaratnya adalah Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.” (bukti P-3 salinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 6 Menjadi suatu yang aneh, dalam tujuan mulia membantu anak telantar dan mengangkat nya menjadi seperti anak kandung sendiri akan tetapi substansi pasal tersebut melihat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat ” didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menimbulkan kerugian potensial yang dialami pemohon bila pemohon sudah berkeluarga nanti dan terutama bila belum mempunyai anak sedangkan kebutuhan atau keinginan mempunyai anak merupakan impian terbesar setiap pasangan suami istri. Adapun landasan pemohon menyatakan bahwa frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat ” didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah bertentangan terhadap: a. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” bahwa sangat jelas bila diterapkan secara terus-menerus mengenai syarat formal utama dalam mengadosi/pengangkatan anak dengan memperhatikan Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat jelas bertentangan terhadap bunyi Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti bunyi diatas. Mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hasil biologis dari pasangan suami istri akan tetapi tidak semua pasangan suami istri beruntung bisa memiliki anak dari hasil biologis mereka ini disebabkan karena adanya mandul yang dijelaskan secara ilmiah. Melihat hal demikian kekhawatiran pemohon secara potensial saat berkeluarga akan tetapi belum takdir nya mempunyai anak yang bisa disebabkan karena kemandulan kemudian ingin mengadopsi anak yang tidak mempermasalahkan agama sang anak angkat apa tetapi terbentur secara 7 persyaratan formal harus seagama dengan anak angkat. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa dengan terciptanya dan dipertahankannya frasa“Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menciptakan ketidakpastian hukum dengan beralasan bahwa dalam perkembangan hukum adopsi yang modern semata-mata diutamakan kepentingan terbaik anak yang secara mulia mendidik anak angkat layaknya anak kandung sendiri. Sehingga penerapan frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” demikian dapat berdampak luas bukan hanya berdampak terhadap Pemohon. Bahwa bila melihat perbandingan hukum mengenai adopsi anak Indonesia dengan Amerika Serikat, Pemohon memperoleh informasi dari laman artikel online yang berjudul “Although all adoptions are unique, each one has to follow special laws”. Adapun beberapa kriteria adopsi anak di Amerika Serikat sebagai berikut: • Adoption Requirements Adopting infants is not something that everyone can do. One must first be found eligible for this. Before placement, adoptive parents have to complete a home study with licensed professionals. • Receiving Financial Assistance Prospective financial assistance may be given to prospective birth parents in order to lighten the pregnancy-related financial burden. State adoption laws will determine the exact assistance amount. • Consent from Prospective Birth Parent The prospective birth parents will have to consent to their child being placed for adoption. Every prospective birth parent must receive legal consent to understand what all of this means. The mother can wait for 8 a while before deciding to sign a consent so she can think about the decision. • Post-Placement Visits and Finalization All adoptive parents have to go through post-placement visits when adopting an infant. This is in order to make sure everyone adjusts to the placement. Then, at the courthouse, the adoption finalization will take place. A judge will look over the paperwork for the adoption and give the adoptive parents a decree of adoption. Berdasarkan tulisan dari laman artikel online tersebut tidak ada tersirat mengenai adopsi anak di Amerika Serikat harus dari kulit pulih, golongan tertentu atau agama tertentu. Maka dalam persyaratan demikian menjadi sepatutnya cerminan didalam adopsi anak angkat guna memberikan kepastian hukum sesuai Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 di atas. 2. Bahwa setelah pemohon mencari tau filosofi pada frasa “calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat ” pemohon melihat didalam putusan yurisprudensi salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 292/Pdt.P/2016/PN.Smg memberikan penjelasan sebagai berikut: “bahwa filosofi syarat calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, supaya tidak ada pemaksaan dan merubah aqidah dari calon anak angkat tersebut” Bahwa berdasarkan filosofi menjadi dasar dibentuknya frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.” di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dapat dikritik bahwa bila terjadi persoalan memaksa anak angkat berpindah keyakinan mengikuti agama orang tua angkat maka dapat dikatakan ada yang salah dalam kepribadian sang orang tua angkat atau orang tua angkat yang sangat fanatik terhadap agamanya tetapi tidak berlaku kepada orang tua yang sangat mulia tujuannya benar-benar secara tulus mengadopsi anak dilandaskan merawat anak angkat tersebut dan membesarkan berdasarkan kepentingan terbaik anak angkat. 9 3. Bahwa menjadi suatu pertanyaan hukum bagaimana bila asal usul calon anak angkat tidak diketahui atau tidak jelas? Setelah Pemohon melakukan pembedahan menjadi suatu hal yang aneh bila merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi: “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. ” Suatu peraturan hukum yang sangat aneh apabila anak tersebut tidak diketahui asal usulnya harus mengikuti atau disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Sebagai contoh yang Pemohon dapat tulis: Si A dan B merupakan pasangan suami istri bertempat tinggal di daerah Bekasi kemudian ingin mengadopsi anak angkat yang merupakan anak tersebut keseharian mengamen dipinggir jalan akan tetapi calon anak angkat nya tidak mengetahui orang tua kandung seperti apa karena sudah dari kecil ia telantar. Maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas ditempat anak angkat itu ditemukan maka sudah jelas adanya pelanggaran konstitusi hak untuk memilih agama yang melekat kebebasannya didalam anak angkat tersebut. 4. Bahwa melihat dalam historis di dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1973 mengenai Pengangkatan Anak tidak mempersoalkan agama yang dianut oleh sang anak a. syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon): I. pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan II. pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan b. syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat. I. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun II. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang 10 dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat Meskipun Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1973 merupakan sebagai regulasi lama yang tidak berlaku lagi akan tetapi dalam isi aturan justru sangat mengedepankan dan tidak menghambat orang tua dalam mengadopsi anak sangat mengedepankan syarat mutlaknya ialah kepentingan terbaik anak angkat. 5. Bahwa dalam penjelasan dari Pemohon dari sebelumnya pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan sebagai kebutuhan yang dimiliki beberapa pasangan suami istri yang belum mampu mempunyai anak. Cara seperti ini lah yang paling general atau alasan umum pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak angkat. Meskipun ada alasan-alasan lainnya seperti: • Mengadopsi dari keluarga yang tidak mampu Alasan seperti ini sering terjadi, karena adanya permasalahan ekonomi dari keluarga kandung sang anak angkat maka menjadi keputusan seseorang mengadopsi anak tersebut menjadi anak angkatnya. Memang bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sang anak dan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak • Keprihatinan krisis penelantaran anak Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menerima lebih dari empat ribu laporan kekerasan terhadap anak sepanjang 1 Januari hingga 24 Juli 2020. Dalam laporan tersebut terdapat pula sebanyak 346 anak menjadi korban penelantaran . Jumlah tersebut dalam laporan penelantaran anak menandakan bahwa terdapat permasalahan yang sangat serius kasus penelantaran anak. Dan karena demikian menjadi alasan pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat • Adanya pertumbuhan pesat anak yatim piatu Data Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan per September 11 2021, jumlah diperkirakan mencapai 28.000 anak melihat data demikian tidak telepas karena disebabkan pandemi covid-19. Sekaligus karena adanya pertumbuhan pesat anak yatim piatu menjadi alasan pula untuk melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat. 6. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat sendiri tidak dilarang didalam peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam konstitusi pun pengangkatan anak angkat menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Tepatnya dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar, Pasal 14 dan Pasal 21 Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi: Pasal 28B UUD 1945: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Pasal 14 dan Pasal 21 Pasal 14 “Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orang tua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.” Pasal 21 “Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi”. Akan tetapi mengenai frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” dalam Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan suatu jaminan hukum yang sebagaimana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 7. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat menandakan bahwa pengangkatan anak angkat 12 sebagai kebutuhan yang terus berlangsung dan sebagai hak pula yang bersifat universal. Apabila melihat dalam pernyataan Ann Stuart Diamond, dalam konstitusi harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi dan cita-cita yang timbul lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan dalam segala bidang kehidupan. Hal ini semata-mata dilakukan agar pemerasan dan perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat dihilangkan Merujuk pernyataan dari Ann Stuart Diamond tersebut maka dapat dikatakan pengangkatan anak angkat merupakan bagian dari jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah jaminan perlindungan dalam aspek hukum. Ini dilakukan supaya tidak ada menimbulkan pelanggaran hak seseorang atau pasangan suami-istri yang hendak ingin melakukan pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat. 8. Bahwa menjadi suatu permasalahan hukum atau dapat dikatakan menjadi suatu hal yang aneh apabila melakukan pengangkatan anak diutamakan melihat seagama dengan calon orang angkat. Selain itu dapat menjadi terhambatnya bagi siapapun yang secara mulia peduli terhadap anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu yang dimana tidak peduli agama apapun yang dianut oleh anak tersebut. 9. Bahwa tidak sesuai terkait diterapkannya syarat “harus seagama” antara orang tua angkat dan anak angkat apabila diukur dengan parameter perlindungan anak. Perlindungan anak terkait pendidikan, perlu disesuaikan syarat “harus seagama” nya dengan materi pendidikan yang diberikan. Perlindungan anak terhadap kesehatan, hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum tidak sesuai jika terdapat syarat “harus seagama”. Pengaturan pengangkatan anak di masa mendatang perlu memberikan alasan pengangkatan anak mengutamakan syarat harus seagama dan solusi apabila tidak ada yang mengangkat anak angkat. Calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan 13 kesejahteraan dan perlindungan anak angkat dan agar syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak. 10. Bahwa tidak sesuai atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang tidak jelas melihat syarat “harus seagama” dalam melakukan pengangkatan anak sebagai konteks perlindungan anak. Padahal melihat definisi pengangkatan anak sebagaimana yang dirumuskan di Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat). 11. Bahwa sudah semestinya melihat dari segi tanggung jawab orang tua apabila melihat di dalam Konvensi Hak Anak memberikan rumusan kembali didalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) nya sebagai berikut: (1) Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawwab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka. (2) 2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak Perumusan isi pasal tersebut jelas memberikan tanggung jawab kepada negara peserta perjanjian Konvensi Hak Anak untuk melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk menjamin prinsip bahwa orang tua dapat secara penuh menjalankan perannya sebagai orang tua dalam bertanggungjawab secara rohani, jasmani, budaya dan lain-lain. Bila dihubungkan frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” yang diatur didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diatas maka negara harus melakukan upaya bentuk apapun demi tercipta 14 kemampuan orang tua dalam menjalankan perannya dan kewajibannya bukan lebih diperhatikan konteks seagama yang dianut oleh calon anak angkat. Pasal 21 Konvensi Hak Anak berbunyi: “Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak” selaras dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 12. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang tidak terpenuhi terhadap korelasinya dengan frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah asas asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pengertiannya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ketentuan formal harus seagama dengan calon anak angkat tidak mencerminkan tujuan pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 13. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 15 dihadapan hukum” bila ditinjau terhadap frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” tidak mencerminkan teori kepastian hukum berarti tindakan hukum yang diambil dan diundangkan karena diatur secara jelas dan logis. Masuk akal dalam arti merupakan suatu sistem norma dengan norma lain tanpa menimbulkan keraguan (multitafsir), sehingga jelas dalam arti tidak ada konflik atau konflik norma. Konflik norma akibat ambiguitas peraturan dapat berupa kesulitan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma. Selanjutnya secara formal didalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak terpenuhinya materi muatan yang mencerminkan asas kemanusiaan pada Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai asas kemanusiaan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.” 14. Bahwa Pasal 28B UUD 1945 menyatakan, (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila dihubungkan dengan frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” maka sangat jelas adanya bertolak belakang dengan teori keadilan seperti pendapat ST. Agustinus (354-430 M). Keadilan itulah yang mesti menjadi dasar hukum. Tanpa keadilan, apapun tidak layak disebut hukum (lex esse von vadatur, quae justa non fuerit). Sudah sepatutnya pula dalam mencerminkan materi muatan yang mencerminkan asas keadilan. Pada penjelasan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai asas keadilan sebagai berikut: “Yang 16 dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.” 15. Selain itu dalam pembentukan norma Peraturan Perundang-Undangan maupun muatan dalam pembentukan norma nya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan sebagai hukum dasar yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan pembentukan peraturan Perundangan-Undangan. Ini sangat jelas termaktub didalam Pasal 3 Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang- undangan. Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ayat (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Selain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dari pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun landasan pembentukan norma peraturan Perundang-Undangan. Maka penjelasan lainya bahwa Pancasila merupakan sumber dari proses pembentukan Peraturan Perundang- Undangan maupun landasan pembentukan norma peraturan Perundang- Undangan. Ini berasalan karena Pancasila merupakan sebagai Ideologi Negara Indonesia untuk itulah pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. 17 16. Bahwa kehadiran frasa “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” didalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan jaminan Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara diharapkan dapat menjawab suatu pemenuhan hukum dalam masyarakat. Pemenuhan hukum dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam tata negara Indonesia dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang- undangan baik pasal per pasal, ayat per ayat bahkan secara formil nya tidak luput dari materi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. apabila tidak adanya suatu pemenuhan hukum dalam masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka menjadi persoalan konflik menciderai teori kontrak sosial dan tidak berjalan sebagaimana mestinya nilai-nilai Konstitusi. 17. Bahwa merujuk kepada awal alasan Pemohon, berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas sudah dapat dinilai dapat merugikan secara potensional Pemohon. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; PETITUM: Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 3. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 18 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 September 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardo Olefins Hamonangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU 35/2014) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang 20 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma dalam 39 ayat (3) UU 35/2014 yang menyatakan “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 21 3. Bahwa potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 yaitu Pemohon setelah menikah akan kesulitan untuk mengadopsi anak yang memiliki agama yang berbeda dengan Pemohon; 4. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka potensi kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, ternyata anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, dengan mendasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dalam hal melanjutkan keturunan dapat dimungkinkan pasangan suami istri karena suatu sebab tertentu memilih untuk mengadopsi anak namun terbentur persyaratan formal yakni harus seagama dengan anak angkat yang diadopsinya; b. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian 22 hukum sebab dalam perkembangannya, yang diutamakan dalam adopsi adalah semata-mata kepentingan terbaik anak dengan mendidik anak angkat layaknya anak kandung sendiri. Sehingga, penerapan frasa Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat dapat berdampak luas; c. Bahwa menurut Pemohon, ada yang salah dengan orang tua angkat jika mereka memaksa anak angkat untuk berpindah keyakinan mengikuti agama orang tua angkat tersebut; d. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anak angkat atau adopsi anak tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi pun pengangkatan anak angkat menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia [Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 14 serta Pasal 21 Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)]; e. Bahwa menurut Pemohon, calon orang tua angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak meskipun keduanya (calon orang tua angkat dan calon anak angkat) memiliki agama yang berbeda mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat sehingga syarat tersebut seharusnya tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak; f. Bahwa menurut Pemohon, syarat “harus seagama” dalam pengangkatan anak tidak dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam konteks perlindungan anak; g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. 23 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pembentukan UU 35/2014 tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana dimaktubkan dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap segenap masyarakat Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak. Dalam hal ini, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak- hak anak [vide Konsideran Menimbang huruf a dan huruf b UU 35/2014]. Bahwa anak, di samping merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang nantinya akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Dalam kaitan inilah, anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dalam pemenuhan hak-hak anak tidak diperbolehkan adanya perlakuan yang diskriminatif. Hal ini sejalan dengan pengertian “Perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [vide Pasal 1 angka 2 UU 35/2014]. Oleh karena itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, 24 dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XV/2017]. Dalam kaitan dengan perlindungan anak, Indonesia sebagai negara pihak (state party) dalam Konvensi tentang Hak- Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) telah meratifikasi Konvensi dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Konvensi dimaksud ditegaskan adanya sejumlah kewajiban atau tugas negara peserta (state parties) untuk menghormati, melindungi, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak. Satu di antaranya ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi yang menyatakan: (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini kepada setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, etnis atau asal-usul keturunan, hak milik, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau wali yang sah dari anak yang bersangkutan (States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status); (2) Negara-negara Pihak harus mengambil segala langkah yang diperlukan guna menjamin bahwa anak yang bersangkutan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi atau penghukuman yang didasarkan atas status, aktivitas, pandangan-pandangan yang dikemukakan, atau keyakinan dari orang tua, wali yang sah, atau anggota keluarga anak itu (States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members). Dengan telah diratifikasinya Konvensi dimaksud, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tetapi sekaligus menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional (international legal obligation). Dalam hal ini adalah kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian (contractual international legal obligation). Artinya, UU 35/2014 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo merupakan implementasi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasional negara guna 25 menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XV/2017]. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok Pemohon yang mempersoalkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengangkatan anak, yaitu calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat sebagaimana ketentuan norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa untuk memahami secara komprehensif esensi norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 tidaklah dapat dibaca berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya di mana secara lengkap Pasal 39 UU 35/2014 a quo menyatakan: (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat. (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pada pokoknya UU 35/2014 menghendaki pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika hal tersebut sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”. Artinya, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [vide Penjelasan Pasal 2 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002)]. Bahkan, kepentingan terbaik bagi anak tersebut dilakukan tanpa meninggalkan adat kebiasaan setempat. Hal demikian dimaksudkan agar hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat tetap dijamin dan dilindungi. Sekalipun, anak diangkat oleh orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan namun pengangkatan tersebut tidak pula boleh menghilangkan atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sebab, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan [vide Pasal 1 angka 9 UU 35/2014]. Oleh karenanya, kedudukan orang tua angkat sebagai keluarga pengganti menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak. Lebih lanjut, sekalipun anak diangkat oleh keluarga pengganti, namun pengangkatan anak yang dicatatkan dalam akta kelahirannya tidak diperbolehkan sampai menghilangkan identitas awal anak. Salah satu identitas tersebut adalah asal usul orang tua anak yang diangkat. Bahkan, menjadi kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya kepada anak angkatnya. Lebih dari itu, dalam hal misalnya anak yang diangkat tersebut proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya juga tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian [vide Pasal 40 UU 23/2002 dan Pasal 27 ayat (4) UU 35/2014]. Dalam upaya mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terkait dengan pengangkatan anak telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah, kebutuhan pembentukan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut persyaratan pengangkatan anak, termasuk syarat bagi calon orang tua angkat ditegaskan kembali dalam UU 35/2014 [vide Pasal 41A UU 35/2014]. Berdasarkan Pasal 13 PP 54/2007 a quo ditentukan persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yaitu: 27 a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Dengan demikian, dalam pengangkatan anak, harus memperhatikan syarat- syarat kumulatif secara ketat yang harus dipenuhi bagi calon orang tua angkat. Hal demikian dimaksudkan untuk memenuhi hakikat dari pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat yang menjadi karakter khusus pengangkatan anak dalam sistem pengangkatan anak di Indonesia. [3.12.2] Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat disandingkan begitu saja dengan negara lain yang sekuler sebagaimana dalil Pemohon. Dalam hal ini, pengangkatan anak yang merupakan bagian dari pengaturan perlindungan anak bertujuan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia tidak hanya dilihat secara universalitas tetapi juga harus melihat karakteristik yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun hak asasi manusia diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal, namun pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mempertimbangkan pula kekhususan-kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional maupun yang timbul karena faktor-faktor sejarah, budaya, dan agama (partikularitas). Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di setiap negara dapat 28 berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural, termasuk agama, dan juga sistem hukum negara yang bersangkutan sebagai esensi dari prinsip partikularitas. Dalam kaitan ini, pengaturan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bukan untuk mengekang hak asasi manusia yang satu dengan mengabaikan hak yang lainnya. Ketentuan norma Pasal a quo pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai filosofis-ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila karena Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai- nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009). Dengan demikian, pengaturan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama calon orang tua angkat tetapi justru melindungi kepentingan agama masing-masing pihak, in casu calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Dalam kaitan ini, UU 35/2014 juga menyatakan jika hak asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Maksudnya, untuk anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab maka penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian mendalam dan sungguh-sungguh [vide Pasal 39 ayat (5) dan Penjelasannya UU 35/2014]. [3.12.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama norma Pasal 39 UU 35/2014 telah terang adanya ketentuan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat [vide Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014] yang saat ini sedang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan norma yang sesungguhnya telah dirumuskan sejak awal mula dibentuknya UU 23/2002 dan tetap dipertahankan dalam undang-undang perubahannya (UU 29 35/2014). Norma Pasal a quo, menurut Mahkamah sama sekali tidak menghalangi, menghambat, atau membatasi hak orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Keberadaan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 justru merupakan pengejawantahan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian pula, menurut Mahkamah Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 juga tidak menghalangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, norma Pasal a quo justru merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar anak mendapatkan hak-haknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat pertentangan norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 terhadap UUD 1945 sebagai berikut: Bahwa berdasarkan uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat Pemohon benar adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang belum menikah [vide bukti P-1], yang memiliki hak- hak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan menganggap hak-hak konstitusional tersebut terabaikan karena berlakunya norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, sehingga menghalangi Pemohon untuk mengangkat anak sebab diharuskan anak yang diangkat seagama dengan orang tua yang mengangkatnya. 30 Bahwa Pemohon dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata tidak mengaitkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemohon tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa Pemohon telah memenuhi keseluruhan persyaratan calon orang tua angkat yang bersifat kumulatif sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.12.1]. Meskipun persyaratan tersebut diatur dalam peraturan pelaksana, namun peraturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari UU a quo [vide UU 23/2002 dan UU 35/2014]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, quod non, telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, quod non, 31 telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera 32 Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia