83/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 83/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Wenro Haloho, S.H. Pekerjaan : Advokat Magang Alamat : Jalan Setiabudi I, Gang E Nomor 5, Setiabudi, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2020 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Dora Nina Lumban Gaol. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor 83/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar…”; 3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa selain itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hieraki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; 3 5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi demikian: Pasal 3 ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas 4 yang tinggi; 7. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon melakukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji; 5 c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa terdapat hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 6. Bahwa Pemohon adalah lulusan S-1 Fakultas Hukum yang telah menyelesaikan studinya dan ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang Advokat; 6 7. Bahwa Pemohon saat ini sudah menjadi Advokat magang yang telah lulus ujian advokat (Bukti P-4). Pemohon telah melakukan magang secara terus- menerus pada kantor Advokat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 (Bukti P-5) dan Pemohon akan selesai melakukan magang selama 2 (dua) tahun pada tanggal 23 Februari 2021 dan ingin melanjutkan karir sebagai seorang Advokat; 8. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidak-tidaknya potensi kerugian bagi Pemohon untuk menjadi seorang Advokat karena norma Pasal a quo setidak-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk menjadi seorang Advokat oleh karena pengangkatan menjadi seorang Advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun; 9. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d berpotensi memberikan kerugian bagi Pemohon untuk menjadi Advokat karena Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang Advokat, jadi dengan terpenuhinya pun melakukan magang di kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat, sehingga terdapat 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan/pengangguran; 10. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi karena pengangkatan Pemohon menjadi Advokat tidak akan terhambat saat selesai menyelesaikan magang di kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut- turut. Jika permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon untuk tidak memiliki pekerjaan/pengangguran selama 9 (sembilan) bulan tidak akan terjadi; 11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi; 7 12. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU- V/2007. III. POKOK PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; 2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda; 3. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal Advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003, batasan maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan batas usia minimal Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 tetapi dalam permohonan ini Pemohon memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan a quo; 8 4. Bahwa dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 Pemohon mendalilkan: “Pembatasan usia untuk menjadi advokat adalah 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” [vide halaman 25 Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003]; 5. Bahwa permohonan ini menggunakan alasan pokok permohonan yang yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003. Selain itu permohonan menggunakan dasar konstitusionalitas yang berbeda yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga sudah jelas uraian alasan serta bukti yang diajukan berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU- I/2003. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan Permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003 dan tidak ne bis in idem; 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para Pemohon karena pasal a quo hanya mengatur batasan usia minimal untuk menjadi Avokat akan tetapi tidak memberi limitasi mengenai batasan usia maksimal sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 [vide halaman 5 dan 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XIII/2015]; 7. Bahwa walaupun permohonan ini dan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 sama-sama melakukan uji konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945 dan sama-sama menggunakan dasar konstitusionalitas Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945, namun memiliki substansi yang berbeda. permohonan yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang hanya mengatur batasan usia minimal untuk menjadi Avokat akan tetapi tidak memberi limitasi mengenai batasan usia maksimal 9 sedangkan Pemohon dalam permohonan ini mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon untuk menjadi advokat dan menghambat Pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai advokat. Dengan substansi yang berbeda maka alasan dan bukti yang digunakan berbeda. Selain itu permohonan ini juga tidak hanya menggunakan dasar konstitusionalitas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan 28I ayat (2) UUD 1945 akan tetapi juga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 dan tidak ne bis in idem; 8. Bahwa terhadap pokok permohonan a quo, juga telah terdapat Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo sebab usia para Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo telah berusia 23 tahun yang apabila dilanjutkan dengan magang dua tahun terus-menerus berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka para Pemohon sesungguhnya telah memenuhi persyaratan usia untuk mendaftar sebagai advokat, sehingga pokok permohonan terkait pengujian Pasal 3 ayat (1) UU Advokat tidak dipertimbangkan. [vide Paragraf [3.5] angka 6 halaman 18 Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018]; 9. Bahwa di dalam permohonan ini Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang Advokat walaupun terpenuhinya pun melakukan magang di kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat karena belum berusia 25 tahun sehingga terdapat 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Dalam Permohonan ini terdapat legal standing yang berbeda dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018 untuk menunjukkan kerugian konstitusional yang terjadi terhadap Pasal yang diujikan. Lebih lanjut, dengan tidak dipertimbangkannya permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, ketentuan ne bis in idem tidak berlaku. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diputus dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan tidak ne bis in idem; 10 10. Bahwa dengan alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda permohonan yang diajukan pemohon, perkara ini tidak ne bis in idem serta permohonan ini dapat diterima; 11. Bahwa dari argumentasi di atas Pemohon berpendapat bahwa jika Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan secara faktual maupun potensial oleh pasal a quo; 12. Bahwa apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat dipastikan kerugian tersebut tidak akan dialami Pemohon. IV. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi; 2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat a quo menyatakan syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”; 3. Bahwa dalam Paragraf ketiga poin [3.13.1] Putusan Nomor 84/PUU- XIII/2015 Mahkamah menyatakan bahwa: 11 “…konstitusionalitas batasan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, akan menjadi relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Hal demikian membuka ruang penafsiran konstitusionalitas tersendiri…”; 4. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon adalah calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang merasa kedudukan hukumnya tidak sama dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun; 5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 6. Bahwa dengan ada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat jelaslah telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun; 7. Bahwa keadaan demikian tidak sesuai dengan persamaan di depan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 Mahkamah berpendapat bahwa: “…pembatasan semacam itu dibenarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan semacam itu dibenarkan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/ Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan 12 untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun…”; 9. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik [vide Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019, hlm. 63] sebagai berikut: “[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya 13 dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara”; 10. Bahwa dari uraian Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 Mahkamah pada poin 7 dapat disimpulkan adanya tujuan pembatasan usia minimal bagi calon advokat ada dua yaitu perlunya kematangan emosional (psikologi) dan kematangan akademik; 11. Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Leah H. Sommerville (Professor dari Department of Psychology and Brain Science, Harvard University) dalam penelitiannya menyatakan: “How the brain process information and orchestrates behavior is central to claims about maturity.” (Jurnal Neuroview, Volume 92, ISSUE 6, P 1164- 1167, December 21, 2016); 12. Bahwa memantapkan kemampuan akademiknya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan akan tetapi pengalaman dan praktek di lapangan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat; 13. Bahwa Pemohon tidak hanya telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjadi Sarjana Hukum, akan tetapi juga sedang memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperolehnya dengan melakukan magang secara terus menerus mulai pada tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan permohonan ini diajukan; 14 14. Bahwa sungguhpun Pemohon telah memenuhi magang selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus sampai dengan 23 Februari 2021, pemohon belum juga bisa diangkat menjadi seorang Advokat karena pada tanggal 23 Februari 2021 mendatang pemohon masih menginjak usia 24 (dua puluh empat) tahun oleh karena Pemohon harus menunggu sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun; 15. Bahwa jika tujuan adanya pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kematangan akademik maka yang menjadi perhatian adalah lama waktu magang bukan usia minimal calon advokat sebab kematangan akademik tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat; 16. Bahwa Pasal 3 huruf g UU Advokat telah mengatur persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; 17. Bahwa selain pembatasan usia yang tidak relevan seperti yang telah dipaparkan di atas perlu juga melihat hakikat advokat sebagai profesi; 18. Bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang advokat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat; 19. Bahwa merujuk kepada definisi profesi menurut KBBI yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu; 20. Bahwa pembatasan usia advokat berdasarkan sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak lagi relevan jika calon advokat telag dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) untuk berprofesi sebagai advokat; 21. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 Mahkamah berpendapat bahwa: “…lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang…”; 22. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan hak atas pekerjaan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: 15 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; 23. Bahwa dengan adanya jaminan perlindungan hak demikian di dalam UUD 1945 menimbulkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin warga negara memperoleh pekerjaan yang layak; 24. Bahwa hak yang dijamin UUD 1945 kiranya mencakup seluruh komponen masyarakat baik secara umum maupun khusus, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai keahlian bagi lulusan S-1 Fakultas Hukum yang ingin menjadi advokat; 25. Bahwa dengan adanya pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 tahun. Hal ini menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak karena menimbulkan dampak pengangguran. Padahal tujuan adanya pasal ini untuk menjamin kematangan emosional (psikologi) dan kematangan akademik tidak terbukti seperti yang telah diuraikan sebelumnya; 26. Bahwa dari uraian di atas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 27. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 28. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat; 29. Bahwa di Amerika juga terdapat batas usia minimum bagi calon Advokat yaitu 21 tahun. Pada tahun 1986 terdapat seorang bernama Stephen A. Baccus yang lulus dari sekolah hukum University of Miami pada tahun 1986 pada usia 16 tahun. Baccus yang merupakan partner di firma hukum Miami, mengajukan permohonan ujian pengacara di New York pada Februari 1987. Pada kasusnya, lamarannya ditolak karena saat itu ia masih berusia 17 16 tahun dan mulai belajar hukum pada usia 14 tahun. Baccus melakukan pengujian aturan tersebut dengan alasan melanggar klausul perlindungan dalam Amandemen ke-14 Konstitusi. Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Gerard L. Goettel di White Plains menegakkan persyaratan bahwa orang yang ingin mengikuti ujian pengacara harus berusia setidaknya 21 tahun namun menyatakan inkonstitusional aturan yang mengharuskan siswa harus berusia minimal 18 tahun sebelum memulai studi hukum; 30. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai usia minimal dalam berbagai aspek merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang; 31. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah menyatakan: “…Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas- jelas melangar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable…”; 32. Bahwa diskriminasi dengan adanya pasal a quo merupakan pembatasan yang tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun tidak memiliki rasionaliasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun sehingga harus menganggur; 33. Bahwa dengan penjelasan di atas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas kami memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 17 3. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Inodnesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Lulus Ujian Advokat; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Magang Advokat. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 525/DPN/PERADI/X/2020 bertanggal 6 November 2020, perihal Permohonan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Pihak Terkait Perkara Registrasi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2020. [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 18 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) huruf d Undag- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 19 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang rumusannya adalah sebagai berikut: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 20 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon adalah lulusan S-1 Fakultas Hukum yang sedang melaksanakan magang untuk menjadi advokat sejak tanggal 23 Februari 2019 dan akan selesai melaksanakan magang selama dua tahun pada tanggal 23 Februari 2021; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mensyaratkan seorang Advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon karena jikapun Pemohon telah menyelesaikan magang selama dua tahun secara terus- menerus sampai dengan 23 Februari 2021, Pemohon belum juga bisa diangkat menjadi seorang Advokat karena pada tanggal 23 Februari 2021 mendatang Pemohon masih menginjak usia 24 tahun sehingga Pemohon harus menunggu sampai berusia 25 tahun pada tanggal 29 November 2021, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan selama sembilan bulan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga potensial menyebabkan tertundanya rencana Pemohon untuk segera menjadi advokat ketika menyelesaikan magangnya sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 21 permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 dan Nomor 79/PUU-XVI/2018, serta tentang batas usia maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, tetapi dalam permohonan a quo Pemohon mendalilkan memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan tersebut; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun; 3. Bahwa menurut Pemohon, kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur. Kemampuan akademik seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik di lapangan, akan tetapi menurut Pemohon, hal tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang diatur Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003; 4. Bahwa menurut Pemohon, jika tujuan adanya pembatasan tersebut adalah untuk meningkatkan kematangan akademik maka yang menjadi perhatian adalah lama waktu magang bukan usia minimal calon advokat sebab kematangan akademik tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat; 5. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan usia advokat sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak lagi relevan jika calon advokat telah 22 dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) untuk berprofesi sebagai advokat; 6. Bahwa menurut Pemohon, adanya pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak; 7. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diajukan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2020, karena permohonan a quo berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.9] sehingga tidak perlu mendengar pihak-pihak termasuk untuk menerima permohonan menjadi Pihak Terkait. [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana 23 diuraikan pada Paragraf [3.8], dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pokok permohonan a quo pernah diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 06/PMK/2005), untuk dapat dilakukan pengujian kembali. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 yang telah diputus pada tanggal 7 Desember 2015, dan perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 26 November 2018. Substansi dalam permohonan Nomor 019/PUU- I/2003 adalah mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat, sedangkan substansi dalam permohonan Nomor 84/PUU-XIII/2015 adalah mengenai tidak diaturnya batas usia maksimal bagi calon advokat. Adapun permohonan Nomor 79/PUU-XVI/2018 telah diputus tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon pada saat mengajukan permohonan telah memenuhi persyaratan usia untuk menjadi advokat ketika dirinya menyelesaikan magang selama dua tahun terus-menerus, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat. Bahwa dengan uraian di atas, dari ketiga putusan Mahkamah tersebut, substansi yang memiliki kesamaan dengan permohonan Pemohon a quo adalah permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 mengenai batas usia minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, dalam permohonan a quo Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga jika dibandingkan dengan permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 terdapat dasar pengujian baru yang berbeda dengan permohonan a quo yaitu Pasal 27 ayat (2) dan 24 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, meskipun Pemohon mendalilkan permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun sesungguhnya substansi alasan permohonan Pemohon yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus Mahkamah yaitu berkenaan dengan usia minimal untuk menjadi advokat. Oleh karena itu, Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 (hlm. 25 sampai dengan hlm. 26), bertanggal 18 Oktober 2004 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut: “... Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun. Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat bahwa lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang”. (Catatan: batas usia melakukan pernikahan bagi perempuan telah dilakukan perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017) Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 25 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon Pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kondisi menyelesaikan magang di usia sebelum 25 (dua puluh lima) tahun justru menjadi keuntungan tersendiri bagi calon advokat jika dipergunakan dengan sebaik- baiknya. Masa tunggu sebelum diangkat menjadi advokat dapat dimanfaatkan oleh calon advokat dengan memperpanjang masa magangnya ataupun menggunakan waktu tersebut dengan pelatihan lainnya yang mendukung kesiapannya menjadi advokat. Lagipula magang bukanlah berarti tidak bekerja, karena magang yang dijalani oleh calon advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya [vide Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003], mengingat advokat adalah suatu profesi dan bukanlah sekadar pekerjaan semata. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tidaklah beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon pasal a quo menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- V/2007, bertanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013]. Peraturan yang bersifat diskriminatif 26 adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017, bertanggal 12 Desember 2017]. Menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Adanya syarat usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar seorang advokat memiliki kematangan emosional atau psikologis, selain kemampuan di bidang akademik. Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terlepas dari alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon, petitum Pemohon yang memohon agar “Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, justru akan menyebabkan tidak adanya pengaturan mengenai batas usia minimal untuk dapat menjadi advokat. Padahal sebagaimana dikemukakan di atas dan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, batasan usia minimal tersebut diperlukan seperti batasan minimal usia bagi profesi penegak hukum lainnya dalam kerangka adanya kesetaraan kemampuan dalam criminal justice system. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 27 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 16.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta 28 dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan