83/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[83/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **Tanggal Putusan**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[83 PUU 2017_KUHAP-TOLAK-telahucap-12Des2017. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Ketua) - [[Anwar Usman]] ## Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap [[UUD 1945]] ## Timeline - **2017-10-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-12-12**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[3/PUU-XI/2013]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, terhadap [[UUD 1945]], maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pem... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] - [[Pasal 374]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**