83/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 83/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si. Tempat, tanggal lahir : Moro, 7 Juli 1957 Pekerjaan : Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Alamat : Kantor Bupati, Jalan Sudirman Tanjung Balai, Karimun Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juni 2015, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., yakni para advokat dan advokat magang pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30E Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2015 dengan Nomor 83/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 9 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; I.3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-3), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4), maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; I.5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011; I.6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 terhadap UUD 1945; II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon II.1 Pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU 24/2003. Mahkamah merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi); Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (legal standing); Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD 1945; II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 II.3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [Bukti P-5] sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003; Pemohon, yang saat ini adalah Bupati Karimun Periode 2011-2016, [Bukti P-6, P-6a] berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 berpasangan dengan H.M. Sani sebagai Calon Gubernur [Bukti P-7]. Pasangan Calon Gubernur H.M. Sani (incumbent) dan Calon Wakil Gubernur Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si (Pemohon) telah dideklarasikan dalam pertemuan dengan masyarakat Karimun di Masjid Agung Karimun pada Hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 [Bukti P-7]. Namun, keinginan Pemohon untuk maju dalam Pemilukada dihambat dengan adanya ketentuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo. Ketentuan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015 ditafsirkan oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajudin bahwa, “.... kepala daerah yang maju di Pilgub mendatang diwajibkan untuk mengundurkan diri sehari sebelum mendaftar ke KPU, yakni tanggal 25 Juli. ‘Saat daftar harus mundur dari jabatan” [Bukti P-8]. Dengan pernyataan Ketua KPU Kepri tersebut, maka Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Karimun sebelum mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Kepri Tahun 2015. Pernyataan Ketua KPU Kepri itu telah menambah ketidakpastian dan multi- tafsir atas norma Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Sebagai akibatnya, Pemohon akan dirugikan dengan ketidakjelasan norma Pasal 7 huruf p UU 8/2015; Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 berbunyi: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: .................. o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”; .................. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 berbunyi: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: .................. p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”; ..................” II.4. Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan a quo, Pemohon memiliki hak- hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945; Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan a quo pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 disebabkan adanya kerugian konstitusonal akibat pemberlakuan ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015; III. DALIL-DALIL PERMOHONAN III.1. Bahwa hambatan terhadap Pemohon untuk menjadi Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 adalah pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945; Bahwa “hak untuk dipilih dan hak untuk memilih” merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Uraian landasan yuridis akan dikemukakan berikut ini; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; Dengan mengikuti ketentuan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 a quo, maka setiap warga negara, in prinsip, memiliki “hak untuk dipilih dan hak untuk memilih” pada Pemilu dengan hanya batas-batas administratif belaka seperti pengaturan domisili dan batasan usia – yang mengatur batas usia untuk dapat bertindak dan dikategorikan sebagai “dewasa” dan/atau dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga; III.2. Bahwa sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warganegaranya. Ide ajaran negara hukum menjadi panutan banyak sarjana hukum di Indonesia, Jimly Asshiddiqie. Dalam konteks pemenuhan hak-hak warga negara itulah, maka setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Adanya perbedaan perlakuan bagi calon yang memiliki latar belakang sebagai petahana, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; III.3. Bahwa dalam sebuah negara hukum yang demokratis, negara harus menjamin hak politik warga negara termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah haruslah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 dilakukan secara demokratis. Pelaksanaan pemilihan secara demokratis, tidak hanya terkait dengan cara pemilihannya saja tetapi juga mencakup keseluruhan pemilihan termasuk penentuan syarat pencalonan. Dalam pemilihan yang demokratis, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpastisipasi baik untuk memilih maupun dipilih tanpa terkecuali, hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; III.4. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan norma “Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015” yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Bupati” dimana dalam penjelasannya hanya dinyatakan “cukup jelas”. Rumusan norma pasal a quo tidak memuat batasan yang jelas, yaitu dalam hal jabatan apa yang dimaksud, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan atau Wakil Walikota”; Bahwa ketidakjelasan tafsir pasal a quo menghalangi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Pemohon menjadi terhalangi untuk dapat mengabdikan dirinya sebagai Wakil Kepala Daerah di daerahnya. Padahal Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Bupati Karimun, mendapat banyak dukungan dari masyarakat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur dengan harapan dapat berperan kembali dalam skala lebih luas dalam membangun dan memajukan daerah Provinsi Kepualaun Riau; Bahwa rumusan norma “Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015” yang menyatakan: “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon” dimana dalam penjelasannya hanya dinyatakan “cukup jelas”; Rumusan norma pasal a quo juga tidak memuat batasan yang jelas, yaitu dalam hal jabatan apa yang harus berhenti, yaitu “Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan/atau Wakil Walikota” untuk menjadi “Calon Gubernur, atau Calon Wakil Gubernur, atau Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota, dan/atau Calon Wakil Walikota”. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan dalam rumusan frasa “daerah lain” dalam pasal a quo, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 apakah yang dimaksud adalah kabupaten/kota lain atau provinsi lain, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa Ketentuan “Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015” “hanya pukul rata saja”, karena tidak menunjuk jabatan spesifik apa. Ketidakjelasan norma a quo itu membingungkan, karena bersifat “multi-tafsir”, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan, termasuk Pemohon; Bahwa rumusan norma yang tidak jelas pada Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi norma tersebut diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, yang mana di dalamnya ditafsirkan dengan rincian sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) huruf menyatakan: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ............ o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”; ............. Pasal 4 ayat (10) menyatakan: Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi: a. Bupati atau Wakil Bupati Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati, walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/ kota lain; b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama; c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; Kemudian juga rumusan frasa “daerah lain” Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 menjadi tidak logis, karena selama ini yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dipersoalkan “kepala daerah” yang mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama di daerahnya berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu, apa pengaruh sang calon kepala daerah incumbent itu untuk “daerah lain.” Larangan menjadi “Calon” tersebut tidak logis dan ahistoris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pada akhirnya ketidakadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali hanya dipersyaratkan mengambil cuti, bukan berhenti sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Dengan demikian, ketentuan “frasa mengundurkan diri” a quo juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008; III.5. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih terhadap calon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015 merupakan suatu bentuk diskriminasi dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Bahwa selain dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut, hak politik warga negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; Bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa dalam resolusi 217 A (III). Didalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan pengakuan secara tegas atas hak asasi manusia, termasuk salah satunya mengenai hak untuk turut serta dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 pemerintahan atau hak politik. Ketentuan perlindungan hak politik dinyatakan dalam artikel 21 yang menyatakan: (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives; (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country; (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures; Selain ditetapkannya UDHR sebagai pernyataan dunia internasional atas hak asasi manusia, jaminan hak politik diatur lebih spesifik melalui Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Perlindungan hak politik tersebut secara rinci diatur dalam artikel 25 yang menyatakan “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors”; Bahwa jelas kiranya dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima secara universal, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilihan yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan kepala daerah tidak boleh dilanggar. Dengan demikin pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015 serta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia memang dimungkinkan sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, yakni dalam pasal 28J yang menyatakan: 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Pembatasan hak asasi manusia juga terdapat dalam Pasal 69, 70, dan 73 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 69 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”; Pasal 70 menyatakan UU 39/1999, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, kemanusiaan, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis”; Pasal 73 UU 39/1999 menyatakan, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”; Bahwa dalam Universal Declaration of Human Right juga terdapat klausul yang mengatur kondisi yang memungkinkan pembatasan pelaksanaan hak asasi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan hak tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembatasan hak asasi memang dimungkinkan melalui Undang-Undang sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Adanya pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Bahwa pembatasan hak-hak Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengaturan mengenai pembatasan a quo hanya didasarkan pada kekhawatiran yang bersifat asumtif. Membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian pasal-pasal yang dimohon pengujian a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa pembatasan hak asasi juga harus dilakukan secara objektif dan bukan bertujuan memberikan kewenangan kepada negara untuk memberangus hak asasi seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 UU 39/99 yang menegaskan bahwa “Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah. partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini”; Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian, merujuk pada Putusan Mahkamah a quo, maka rintangan untuk menjadi calon kepala daerah dalam sebuah pemilukada sebagaimana diatur dalam I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU 8/2015 bertentangan dengan hak fundamental warga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi; III.6. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa “Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015” tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum; Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peratuan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: • Jelas dalam perumusannya (unambiguous); • Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang- undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah- kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang- undangan; • Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimegerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 III.7. Bahwa terkait fakta ketidakjelasan tafsir Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p yang merefleksikan pembuatan peraturan perundang- undangan kurang baik menjadi benar adanya pendapat yang dikemukakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara lain mengatakan: “Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memilih konsep prismatik atau ontegratif dari dua konsepsi rechtstaats dengan prinsip “keadilan” dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasikan kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan; Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, “this regressus is terminated by highest, the basic norm...” (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspekif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (concretiserung process); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel; Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum (karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, seringkali peraturan perundang-undangan yag dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat; Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik, sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah: 1. Generality (generalitas Undang-Undang); 2. Promulgation (Undang-Undang harus diumumkan); 3. Prospectivity (Undang-Undang tidak berlaku surut); 4. Clarity (rumusan Undang-Undang harus jelas); 5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi dalam konsepsi hukum); 6. Possibility of obendience (Undang-Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan); 7. Constanty trough time or avoidance of frequent change (Undang-Undang tidak boleh terlalu sering diubah); 8. Cobgruence between official action and declared rules (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/Undang-Undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; Pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut membenarkan fakta bahwa ketidakjelasan tafsir Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan p telah membuka celah atau membuat potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam permohonan a quo; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon” dimaknai sebagai “mengundurkan diri sementara dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sejak ditetapkan sebagai calon”; 4. Menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon” tidak dimaknai sebagai mengundurkan diri sementara dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sejak ditetapkan sebagai calon”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si. (Pemohon); 6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-142 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Karimun dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau; 7. Bukti P-6a Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Karimun, yakni Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si., bertanggal 23 Maret 2011, yang mengambil sumpah adalah Gubernur Kepulauan Riau; 8. Bukti P-7 Kliping berita berjudul “Gubernur Sani Resmi Meminang Bupati Karimun Maju Pilgub Kepri”, bertanggal 6 Juli 2015; 9. Bukti P-8 Kliping Berita Batam Pos berjudul “Pilkada 2015 Aturan Ganjal Ismeth Abdulla”, bertanggal 4 Juli 2015; Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Ahli menyampaikan keterangannya dari perspektif hukum administrasi negara terkait dengan pengujian Pasal I angka 6 Perubahan Pasal 7 huruf o dan p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (yang selanjutnya disebut Pasal 7 huruf o dan p UU Nomor 8 Tahun 2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana berikut ini; 1. Bahwa Pasal 7 huruf o dan p UU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai syarat menjadi calon kepala daerah, baik calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota memenuhi syarat, (o) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, serta (p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 2. Bahwa norma dalam Undang-Undang, khususnya yang akan dilaksanakan secara konkret dalam suatu ketetapan administrasi negara, dalam hal ini ketetapan sebagai calon kepala daerah, harus menjamin asas kepastian hukum. A.D. Belifanthe dan Borhanoeddin Soetan Batoeah dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara menyatakan maksud kepastian hukum adalah,” memberikan dukungan agar warga negara harus mempercayai apa yang terlihat olehnya tidak lain daripada pedoman tingkah laku penguasa yang tepat. Ia (warganegara) berhak agar pemerintah dengan jelas menetapkan kedudukan hukum yang pasti bagi dirinya, dan jangan membiarkan dalam keadaan tidak menentu”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf o dan p UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai norma peraturan dasar yang memuat ketentuan syarat (voorwaarde bepalingen) yang umum menurut hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Belifanthe dan Batoeah sudah lama ditinggalkan, karena penggunaan satu atau beberapa kata dalam suatu ketentuan syarat menimbulkan banyak tafsir dan kebingungan. Oleh sebab itu, ketentuan syarat selalu dilekatkan secara terperinci dalam tempat, waktu, atau keadaan; 4. Bahwa Pasal 7 huruf o UU Nomor 8 Tahun 2015 menimbulkan salah kira mengenai maksud pembuat Undang-Undang (zelfstandigheid deer zaak) dalam praktik administrasi pencalonan kepala daerah yang menafsirkan secara meluas, padahal maksud norma tersebut adalah seseorang yang pernah menjadi kepala daerah tidak bertukar tempat menjadi calon wakil kepala daerah. Misalnya, seorang gubernur yang telah terpilih dan telah menjabat selama dua periode, tetapi kemudian rela turun jabatan menjadi wakil gubernur pada periode berikutnya. Atau Misalnya, seorang bupati yang menjabat dua periode, kemudian dia mencalonkan sebagai wakil bupati pada periode berikutnya. Kehendak menjabat terus-menerus tanpa jeda waktu seperti itu tentu bukan merupakan tujuan pemilihan kepala daerah yang demokratis, sehingga politik hukum pemerintah dan DPR merumuskan norma Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 tersebut sebagai politik hukum bersama mencegah anomali berkuasa. Akan tetapi, sayangnya, perumusan norma yang tidak tepat sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, telah menyebabkan perluasan maksud, sehingga seseorang dalam jabatan lain dan tidak pernah bertukar jabatan dan kesempatan pada periode berlanjut sebagaimana digambarkan tadi ikut terkena akibatnya; 5. Bahwa Pasal 7 huruf o UU Nomor 8 Tahun 2015 apabila dikonkretkan dalam keputusan administrasi justru akan menimbulkan salah kira (dwaling) yang permanen yang melahirkan ketidakpastian dalam memahami maksudnya, sehingga dihindari kemungkinan risiko salah kira (dwaling) dalam penerapan hukumnya kemudian pada administrasi negara; 6. Bahwa Pasal 7 huruf p UU Nomor 8 Tahun 2015 juga menimbulkan salah kira terhadap maksud pembuat Undang-Undang (zelfstandigheid deer zaak) pada penerapan praktik administrasi negara, khususnya saat pemeriksaan kelengkapan calon kepala daerah, yang memperluas maksud norma tersebut. Frasa “daerah lain” pada kepala daerah yang dijabat calon, tidak memiliki batasan karena bersifat meluas menjadi seluruh daerah manapun, sehingga jauh atau dekat sama saja, harus berhenti. Padahal maksud pembuat undang- undang mungkin saja menghindari kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang menjabat mencalonkan untuk jabatan kepala daerah lain di luar wilayah provinsinya guna menghindari pengabaian atas tugas dan wewenang. Misalnya, seorang walikota yang mencalonkan diri sebagai gubernur di provinsi yang lain atau seorang gubernur yang mencalonkan diri untuk gubernur di provinsi yang lain tentu harus berhenti sebagai konsekuensinya untuk fokus dalam pemilihan kepala daerah di luar tempat tinggal dan tempat tugasnya. Dengan demikian, ada pembatasan tempat wilayah dalam pemberhentian dengan maksud tetap menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; 7. Bahwa berhenti sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah untuk “daerah lain” dalam Pasal 7 angka p UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi diperluas oleh pelaksana undang-undang menjadi seluruh daerah manapun, padahal politik hukum pemerintah dan DPR adalah menghendaki pembatasan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang menginginkan jabatan yang sama atau berbeda pada daerah yang jangkauan pelaksanaan tugas dan wewenangnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 tidak mungkin dapat dikendalikan karena faktor keterjangkauan atau faktor biaya; 8. Bahwa secara rasionalitas kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri pada daerah lain dalam satu provinsi, baik untuk jabatan yang sama atau berbeda, calon yang bersangkutan tetap berada dan tetap tinggal di daerah provinsi tersebut. Jika merujuk pada Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah dalam satu provinsi berperan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada gubernur, sehingga ada batasan pengendalian yang masih rasional jika berada dalam satu wilayah administrasi provinsi. Apabila merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus wilayah kerja yang sama atau batasan wilayah wewenang yang sama sebagai dasar pembatas penyelenggaraan pemerintahan umum; 9. Bahwa norma Pasal 7 huruf p UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi tepat apabila dirumuskan sama dengan Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di mana kepala daerah yang mencalonkan diri tidak perlu berhenti, tetapi meminta izin kepada Presiden dalam rangka etika penyelenggaraan pemerintahan. Apabila merujuk secara mutatis mutandis dengan ketentuan tersebut, norma Pasal 7 huruf p UU Nomor 8 Tahun 2015 dimaknai (1) “Meminta izin Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon” atau (2) “Mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Mengajukan permohonan cuti kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/dan Wakil Walikota sejak ditetapkan sebagai calon” sebagaimana konsistensi dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013; 10. Bahwa rasionalitas “izin” atau “permohonan cuti di luar tanggungan negara” dimaksudkan guna efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghindari risiko pergeseran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan akibat ditetapkan pejabat pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 penyelenggaraan pemerintahan, meskipun mendapatkan pelimpahan wewenang. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri daripada mengeluarkan wacana peraturan yang memperluas wewenang pejabat pelaksana tugas lebih baik pemerintah mengatur izin cuti kepada kepala daerah yang mencalonkan diri, kemudian diangkat pejabat pelaksana harian selama tiga bulan guna menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal ini akan lebih efektif dan lebih menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 11. Bahwa pertimbangan utama pengujian norma a quo yang dimohonkan hakikatnya merupakan bentuk perlindungan warganegara dari kemungkinan kekurangan yuridis dalam keputusan administratif yang dihasilkan berdasarkan peraturan dasarnya, yaitu dalam bentuk salah kira (dwaling), baik dalam bentuk perluasan makna norma maupun membatasinya. E. Utrecht menyebut salah kira sebagai bayangan (voorstelling) atau persepsi atas sesuatu yang salah, sehingga dikhawatirkan keputusan administrasi yang dilahirkan berdasarkan peraturan dasarnya yang salah kira akhirnya menyebabkan keputusan administrasi yang dilahirkan ditetapkan dengan alasan yang salah (valse oorzaak); [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sesuai dengan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi; II. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon 1. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan lebih lanjut atas pengujian ketentuan Pasal 7 huruf o undang-undang a quo, Pemerintah hendak mengutip kembali keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang sidangnya telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2015 karena Pemerintah menganggap keterangan tersebut sangat relevan dengan pengujian ketentuan pasal a quo; 2. Bahwa terhadap pengujian ketentuan pasal a quo mengenai larangan bagi mantan kepala daerah untuk maju menjadi wakil kepala daerah, Pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya penataan mendalam dan bijaksana. Pengaturan tersebut tentunya telah melalui tahapan dan pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Adapun beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa posisi wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan kepala daerah, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam memimpin pemerintahan di daerah. Apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, maka pasangan kepala daerah, wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai empat kesempatan untuk menduduki lembaga pimpinan daerah, yaitu dua kali menjadi kepala daerah dan dua kali menjadi wakil kepala daerah secara bergantian. Tentunya keadaan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim pemerintahan di daerah. Dari aspek etika moral kemasyarakatan, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat karena apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata; 3. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil- dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal a quo telah memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon. Sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik, atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip do of process law dalam negara hukum yang demokratis; 4. Bahwa terkait Pengujian ketentuan Pasal 7 huruf p undang-undang a quo yang pada intinya menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus berhenti dari jabatannya, Pemerintah berpendapat bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang semestinya harus ada karena hal ini justru bermakna untuk menjamin hak dari seseorang untuk lebih fokus dalam pencalonan dirinya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dan tidak terganggu dengan tugas-tugas jabatan yang saat ini sedang disandangnya. Selain itu juga untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang disebabkan karena kedudukannya sebagai calon kepala daerah; 5. Selain itu, ketentuan a quo juga memberikan jaminan kepastian hukum atas tugas-tugas jabatan yang seharusnya dilaksanakan dalam memimpin roda pemerintahan di daerah, jangan sampai tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut menjadi terganggu dan terhambat oleh karena yang bersangkutan sibuk dengan urusan pencalonan dirinya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan demikian, sesungguhnya objek permohonan a quo merupakan alternatif terbaik bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerah lain, dan bagi pemerintah daerah yang akan ditinggalkannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya; 6. Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 7. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan pilkada di Indonesia, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus berproses. Oleh karenanya pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam reformasi dan perbaikan hidup bernegara; 8. Bahwa meskipun negara telah memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa dalam menguji ketentuan peraturan perundang- undangan melalui lembaga yang terhormat ini (Mahkamah Konstitusi), diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengujian tersebut hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan hak-haknya, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut hanya semata-mata mengedepankan sisi egosentris semata; 9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah seperti tercantum dalam ketentuan tersebut adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan dan karenanya menurut Pemerintah, pilihan hukum yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang; 10. Bahwa secara prinsip, setiap pembatasan yang terdapat dalam satu aturan adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 11. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada tersebut. Merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan a quo merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menjawab masalah yang selama ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 terjadi dan menyebabkan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga menyebabkan pilkada tidak berlangsung dalam kondisi fairness; III. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal I angka 6 yang terkait dengan Pasal 7 huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (NO); 2. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 3. menyatakan ketentuan Pasal I angka 6 yang terkait dengan Pasal 7 huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya; [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas beberapa ketentuan undang-undang sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 1. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p UU Pilkada Pasal 7 “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”; Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum; 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis; 3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 4. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 7 HURUF O DAN P UU PILKADA Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 huruf o dan p UU Pilkada, menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015; 2. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Pilkada menimbulkan perbedaan perlakuan bagi calon yang memiliki latar belakang sebagai petahana; 3. Bahwa dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak- hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara; 4. Bahwa dengan adanya Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Pilkada, maka bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan bagi Pemohon sebagai petahana yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015; C. KETERANGAN DPR RI Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Mengenai kedudukan hukum Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji; Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007; 2. Pengujian Atas UU Pilkada Terhadap permohonan pengujian UU Pilkada yang diajukan oleh Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. Pengaturan dalam tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf n, huruf p, dan huruf q UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 7 huruf n: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”; Pasal 7 huruf p: “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”; Pasal 7 huruf q: “tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota”; Klausul ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q UU Pilkada memiliki semangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 yang sama yaitu untuk membatasi masa jabatan seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan yang terlalu lama. Ketentuan ini dimaksudkan agar seseorang yang telah menjadi pejabat publik yang dipilih rakyat selama dua kali masa jabatannya tidak lagi dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam periode berikutnya. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik, justru jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah; Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q memiliki semangat yang sama yakni untuk membatasi lamanya seseorang menduduki jabatan pemerintahan karena sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”; Secara kronologis, pemikiran yang mendasari dibuatnya ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada dapat disampaikan sebagai berikut: a. Praktik empiris yang terjadi selama ini, pejabat yang setelah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali dalam masa jabatan dalam jabatan yang sama, karena dilarang untuk kembali menjabat pada periode ketiga masa jabatannya, maka pejabat tersebut mencalonkan diri sebagai menduduki jabatan wakil; b. Posisi jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Hal ini sesuai pengaturan dalam UU Pemda sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 3 tentang perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Wakil kepala daerah mempunyai tugas: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah; (2) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan”; Ketentuan Pasal I angka 3 tentang perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengandung semangat yang sama dan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga, sehingga dapat ditafsirkan bahwa seseorang kepala daerah dapat tidak dapat maju kembali dengan posisi sebagai wakil kepala daerah. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik, yaitu justru jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu adalah tepat bahwa ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada yang melarang Gubernur, Bupati, dan Walikota maju dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, hal ini berkesesuian dengan norma dalam UU Pemda sebagaimana diatur Pasal I angka 3 tentang perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengandung semangat bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket; 2) Bahwa ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Pilkada yang menyatakan bagi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon, ketentuan ini dibuat dengan maksud bahwa bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berhenti dari jabatannya maka pencalonannya itu tidak akan melanggar etik dari masa jabatan yang ditetapkan kepadanya selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 58 yang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur asas profesionalitas. Selain itu dengan berhenti dari jabatannya maka yang bersangkutan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah asal karena proses pencalonannya sebagai calon kepala daerah di daerah lain; 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU Pilkada yang didalilkan Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-5). Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 yang menyatakan “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;” Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sebagai Bupati Karimun periode 2011-2016 (vide bukti P-6, bukti P-6a) terhambat hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Hal ini dikarenakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau menafsirkan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur harus mundur dari jabatannya sehari sebelum mendaftar ke KPU. Oleh karena itu, Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015; [3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-5) secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015, sehingga Pemohon harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Karimun sebelum mendaftar ke KPU untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.5.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 8/2015 dengan alasan rumusan pasal tersebut tidak memuat batasan yang jelas mengenai maksud “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan/atau Wakil Walikota”, sehingga menghalangi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, menurut Pemohon, rumusan norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 tidak memuat batasan yang jelas dalam hal jabatan apa seseorang (Pemohon) yang harus berhenti, yaitu “Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan/atau Wakil Walikota” untuk menjadi “Calon Gubernur, atau Calon Wakil Gubernur, atau Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota, dan/atau Calon Wakil Walikota”. Selain itu, terdapat ketidakjelasan rumusan frasa “daerah lain” dalam Pasal 7 huruf p UU 8/2015, apakah yang dimaksud adalah kabupaten/kota lain atau provinsi lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta mengajukan seorang ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,M.H. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.7] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan posisi wakil kepala daerah berada dalam satu lembaga yang sama dengan kepala daerah, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Warga negara lainnya diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam memimpin pemerintahan di daerah. Apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, maka pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai empat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan daerah, yaitu dua kali menjadi kepala daerah dan dua kali menjadi wakil kepala daerah secara bergantian. Keadaan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim pemerintahan di daerah. Dari aspek etika moral kemasyarakatan, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat karena apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 [3.8] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q UU 8/2015 memiliki semangat untuk membatasi masa jabatan seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan yang terlalu lama. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar seseorang yang telah menjadi pejabat publik yang dipilih rakyat selama dua kali masa jabatannya tidak lagi dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam periode berikutnya. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik karena jika tidak dibatasi akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yaitu belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, serta berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945? [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015, khususnya mengenai tidak adanya pembatasan masa jabatan seseorang yang pernah menjadi Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, Mahkamah sependapat dengan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015 dan keterangan tertulis DPR, bertanggal 20 Agustus 2015, hal mana berkaitan dengan etika jabatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (open legal policy); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai Bupati Karimun, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 pelaksanaan tugasnya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terganggu apabila Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Juli 2015 (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XIII/2015, bertanggal 30 Juli 2015, halaman 2); [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015, menurut Mahkamah, ketentuan pasal a quo berbeda dengan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya”, yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, karena Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak mensyaratkan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di “daerah lain”. Oleh karena itu, Pemohon harus memilih apakah Pemohon tetap mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah di daerah lain dengan menerima konsekuensi harus mundur dari jabatan yang sedang diembannya, atau Pemohon tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya sebagai Bupati Karimun dan tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerah lain. Oleh karena ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, Pemohon adakalanya meninggalkan wilayahnya dimana ia sedang bertugas sebagai Bupati Karimun, sehingga kondisi tersebut menghambat Pemohon untuk melaksanakan tugasnya secara optimal; Dalam konteks penyusunan APBD, hal tersebut bukanlah hak Pemohon, melainkan tugas yang harus diemban oleh Pemohon sebagai Bupati Karimun. Apabila Pemohon cuti atau diberhentikan sementara dari jabatannya maka Pemohon pun tidak dapat menyusun APBD yang merupakan kewajibannya sebagai Bupati Karimun. Pencalonan diri Pemohon dalam pemilihan kepala daerah tidak semestinya menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal I Angka 6 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 tidak bertentangan dengan UUD 1945; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id