PUU
Tahun 2026
82/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon: Stevent Hutri Tandungan
Tanggal Putusan: 2026-04-29T13:54:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
.
PUTUSAN
NOMOR 82/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Stevent Hutri Tandungan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan
Manyikkoaya,
Sudiang,
Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
24 Februari 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
24 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
80/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 82/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 25
Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24
Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan,
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4316)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
c.
Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang
nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
3
nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa, Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi
4. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan
bahwa:
a. Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan
Konstitusi
berdasarkan
kewenangan
dan
kewajiban
sebagaimana
ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang
yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat
membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian
per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi
juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal,
frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan
nilai-nilai Konstitusi;
6. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil
atas Frasa “jalan yang rusak” pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
a. Pasal 24
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki
Jalan yang rusak mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib
memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
4
terhadap:
7. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”;
8. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, “Setiap orang mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk meperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna menacapai persamaan dan keadilan”
9. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU yang
masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat
(1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9
ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan
MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025) beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
adalah
mereka
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025
tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
5
perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi
untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-
undang, serta menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “hak
konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”
3. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU
III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5
(lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
I.
KUALIFIKASI PEMOHON
4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (vide Bukti P-1) yang berdomisili di
Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai
subjek hukum yang dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6
5. Bahwa Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin (selanjutnya disebut “FH UH”) yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (vide Bukti P-2), sehingga Pemohon
termasuk dalam kategori perseorangan Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55/PUU-XV/2018 pernah memberikan preseden penting
mengenai kedudukan hukum bagi perseorangan yang berstatus sebagai
Pelajar/Mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi
Mahasiswa tersebut yang berkaitan dengan pokok permohonan para
Pemohon. (halaman 30, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum
pada Sub-paragraf [3.5] point 2). Atas dasar tersebut, sudah selayaknya
Pemohon sebagai perorangan dengan status pelajar/mahasiswa patut pula
dipandang memiliki kedudukan hukum, mengingat kondisi dan aktivitas
akademik Pemohon berkaitan erat dengan pokok permohonan a quo.
Karena dalam hal ini, Pemohon memperjuangkan pemenuhan hak atas
akses terhadap jalan yang layak dan memadai sebagai bagian dari jaminan
kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem transportasi dan lalu lintas
di Indonesia.
7. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki
kepentingan konstitusional atas berlakunya ketentuan dalam UU a quo,
karena Pemohon secara langsung tunduk dan terikat pada ketentuan
tersebut. Yang di mana Pemohon secara aktif menggunakan sarana lalu
lintas, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi A (SIM
A) (vide Bukti P-3) dan Surat Izin Mengemudi C (SIM C) (vide Bukti P-4),
sehingga Pemohon merupakan subjek hukum yang secara nyata terdampak
oleh berlakunya norma dalam undang-undang a quo.
8. Bahwa Pemohon dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara
turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan
memperjuangkan kepentingan publik terkait keselamatan dan kenyamanan
penggunaan jalan sebagai bagian dari fasilitas umum melalui berbagai
7
kegiatan masyarakat sipil di lingkungan sivitas akademika. Namun demikian,
Pemohon melihat maraknya kondisi jalan yang rusak, berlubang, atau tidak
terpelihara dengan baik yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas
dan kerugian bagi pengguna jalan, sementara pada saat yang sama
pemohon mencermati frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak
memberikan batasan maupun definisi kriteria yang jelas mengenai standar
kondisi jalan yang dapat dikualifikasikan sebagai jalan yang rusak sehingga
menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum,
yang pada akhirnya berpotensi menghambat partisipasi publik serta
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara
dan pengguna jalan yang berkepentingan untuk memperoleh jaminan
keselamatan, keamanan, serta kepastian hukum dalam penggunaan jalan
sebagai sarana transportasi publik.
9. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon menganggap bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan oleh frasa jalan yang rusak pada pasal 24
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut
Pemohon, frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma yang
berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya,
sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:
a. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
b. Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
pemohon merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan pasal
51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Frasa “Jalan yang rusak”
pada pasal 24 UU LLAJ dan dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
8
11. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana
ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah
sebagai berikut.
II.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
12. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk
menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara
Indonesia,
Pemohon
juga
harus
memiliki
kerugian
konstitusional
sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
13. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan
berdasarkan pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah
menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK,
antara lain:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
14. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu
diuraikan kerugian konstitusional sebagai berikut:
a. Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh
UUD NRI 1945, yaitu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
9
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan yang secara berurutan tertuang dalam pasal
28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945:
“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”
b. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa merujuk pada Pasal 24 UU LLAJ
Pasal 24:
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki
Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu
Lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib
memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
Frasa “jalan yang rusak” merupakan unsur norma (bestanddeel) yang
menentukan lahirnya kewajiban hukum Penyelenggara dan Pengguna
jalan. Berdasarkan ratio legis (penalaran hukum yang wajar), kondisi
jalan yang rusak merupakan sumber bahaya yang bersifat umum dan
mengancam seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk
Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon sebagai pengguna jalan berada
dalam posisi rentan, karena setiap aktivitas mobilitas yang dilakukan
selalu dibayangi oleh potensi kecelakaan yang bersumber dari kondisi
10
jalan yang tidak layak (vide Bukti P-7). Dengan demikian, kerugian yang
dialami Pemohon bukanlah bersifat spekulatif, melainkan risiko nyata
yang secara logis dan rasional dapat terjadi kapan saja sebagai
konsekuensi dari kondisi jalan yang tidak layak.
15. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut sangat nyata dan menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu,
sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, kerugian konstitusional
Pemohon itu timbul (atau secara potensial disebabkan) karena berlakunya
Pasal 24 UU LLAJ khususnya frasa “jalan yang rusak” sehingga terdapat
pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional
pemohon dan berlakunya pasal 24 UU LLAJ.
16. Bahwa dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya terkait jaminan atas rasa aman dan perlindungan
diri, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak konstitusional
Pemohon. Oleh karena itu, kerugian Pemohon harus dipahami sebagai
kerugian potensial yang memenuhi kriteria kerugian konstitusional, karena
secara wajar dapat dipastikan akan terus terjadi apabila kondisi jalan yang
rusak
tersebut
tetap
dibiarkan
sehingga
menimbulkan
kerugian
konstitusional bagi Pemohon.
17. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon merupakan pihak yang
secara langsung berada dalam lingkup keberlakuan norma dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
khususnya terkait penggunaan infrastruktur jalan yang menjadi objek
pengaturan undang-undang a quo. Dengan demikian, terdapat hubungan
kausal (causal verband) antara norma yang diuji dengan posisi Pemohon
sebagai pengguna jalan.
18. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dan
tidak terputus antara keberlakuan norma Pasal 24 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya frasa
“jalan yang rusak”, dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon,
di mana ketidakjelasan dan potensi penafsiran sempit terhadap norma
tersebut telah mengakibatkan tidak optimalnya kewajiban penyelenggara
jalan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur pada Pasal
273 UU a quo dan juga melakukan perbaikan maupun memberikan tanda
11
peringatan secara efektif. Kondisi ini secara langsung menciptakan situasi
faktual berupa tetap berlangsungnya penggunaan jalan dalam keadaan
rusak, yang pada gilirannya menempatkan Pemohon sebagai pengguna
jalan dalam posisi yang terus-menerus terpapar risiko kecelakaan. Dengan
demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukanlah akibat yang berdiri
sendiri atau disebabkan oleh faktor eksternal semata, melainkan merupakan
konsekuensi logis dari tidak memadainya norma dalam menjamin
perlindungan preventif. Oleh karena itu, apabila norma a quo dimaknai
secara lebih luas dan tegas sebagai dasar yang terukur dan objektif serta
untuk mencakup perlindungan terhadap seluruh pengguna jalan tanpa
mensyaratkan adanya korban terlebih dahulu, maka potensi kerugian yang
dialami Pemohon dapat dicegah, sehingga secara nyata menunjukkan
adanya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dengan kerugian
konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Bahwa terhadap berlakunya norma kemungkinan kerugian konstitusional
yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi, sebagai berikut:
a. Bahwa secara konseptual, frasa “jalan yang rusak” sebagaimana termuat
dalam Pasal 24 UU LLAJ seharusnya dipahami sebagai kondisi jalan
yang mengalami kerusakan sedemikian rupa sehingga tidak lagi
memenuhi
standar
keselamatan,
kelayakan
fungsi,
maupun
kenyamanan bagi pengguna jalan, serta berpotensi menimbulkan risiko
kecelakaan lalu lintas.
b. Dengan demikian, keberadaan norma a quo pada hakikatnya
dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar dalam
pertanggung jawaban penyelenggara dan juga bersifat preventif guna
mencegah
terjadinya
kecelakaan
lalu
lintas
akibat
kerusakan
infrastruktur jalan, Juga sebagaimana telah diuraikan pula sebelumnya
untuk menjalankan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon bermaksud
untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan fasilitas
jalan yang layak. Namun demikian, norma Pasal 24 UU LLAJ tidak
memberikan batasan normatif yang jelas mengenai parameter atau
kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kondisi
12
jalan dapat dikualifikasikan sebagai “jalan yang rusak” sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan tersebut. Tidak adanya definisi, standar
teknis, ataupun indikator tingkat kerusakan jalan dalam norma a quo
pada akhirnya menimbulkan ruang penafsiran yang luas dan beragam
dalam menentukan keberadaan kewajiban hukum bagi penyelenggara
jalan. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian
hukum, baik bagi masyarakat sebagai pengguna jalan maupun bagi
penyelenggara jalan itu sendiri, karena tidak terdapat ukuran yang
objektif dan terukur untuk menilai apakah suatu kondisi jalan telah
memenuhi
kualifikasi
sebagai
“jalan
yang
rusak
yang
dapat
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 UU LLAJ.
c. Akibatnya, baik masyarakat sebagai pengguna jalan termasuk pemohon
menghadapi ketidakpastian hukum dalam menilai apakah kewajiban
pemeliharaan jalan telah terpenuhi dan juga masyarakat maupun
pemohon tidak memiliki dasar untuk mengajukan ganti kerugian jika
terjadi kecelakaan lalu lintas (korban luka ringan dan/atau kerusakan
kendaaraan, luka berat, dan meninggal dunia) yang di akibatkan oleh
frasa a quo karena tidak memiliki definisi, sebagaimana juga
pertanggungjawaban penyelenggara jalan yang termaktub pada pasal
273 UU a quo. Kondisi ini memiliki korelasi langsung dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketidakjelasan norma
“jalan yang rusak” berpotensi menghambat hak pemohon untuk
mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan keselamatan dalam
menggunakan jalan, sehingga prinsip perlindungan hukum dan kepastian
hukum bagi setiap warga negara menjadi sulit terpenuhi. Lebih lanjut,
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan hak setiap orang untuk
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan serta tidak berbahaya bagi kehidupan dan kesejahteraan. Jalan
yang rusak, yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, merupakan
ancaman nyata terhadap keselamatan fisik masyarakat dan kualitas
13
lingkungan hidup yang aman. Ketidakjelasan norma dalam UU LLAJ
tentang kriteria jalan rusak mengurangi efektivitas perlindungan,
sehingga hak warga negara atas lingkungan yang aman dan pelayanan
publik yang memadai menjadi tidak sepenuhnya terjamin. Apabila
halangan itu dapat diatasi, maka Pemohon akan sangat berpotensi dapat
mewujudkan harapannya untuk melewati fasilitas publik berupa jalan
dengan layak tanpa menghambat hak-hak konstitusional.
d. Bahwa dengan demikian, pengaturan yang lebih jelas mengenai definisi,
standar teknis, dan indikator kerusakan jalan tidak hanya memperkuat
kepastian hukum, tetapi juga merupakan implementasi konkret dari hak-
hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Penajaman norma ini akan
memastikan bahwa penyelenggara jalan memiliki panduan yang objektif
dalam menanggapi laporan masyarakat dan juga tidak lepas dari untuk
mencegah risiko-risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan publik
secara efektif.
e. Andaikata ketentuan norma pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
atau
setidak-tidaknya
dimaknai
secara
konstitusional
sehingga
memenuhi
prinsip
kepastian
hukum,
maka
potensi
kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon niscaya tidak akan terjadi atau
setidak-tidaknya dapat dicegah dan/atau dihindari, karena adanya
kejelasan norma yang memberikan batasan yang tegas, objektif, dan
tidak multitafsir bagi subjek hukum maupun aparat penegak hukum
dalam penerapannya.
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pemohon memiliki kerugian konstitusional atas
berlakunya Pasal 24 UU LLAJ tepatnya frasa “Jalan yang Rusak” Terhadap
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga,
sepatutnya pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.
14
C. ALASAN PERMOHONAN
I.
PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Ne bis in idem)
1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK jo Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun
2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
a. Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda.”
b. Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam
UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau
terdapat alasan permohonan yang berbeda.”
2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga memiliki
keterkaitan dengan pasal 24 UU LLAJ telah pernah dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi dan telah diputus
berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2022.
Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan juga telah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan telah
memperoleh putusan dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
249/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 19 Januari 2026.
3. Bahwa terhadap ketentuan a quo telah beberapa kali dimohonkan pengujian
konstitusionalitas dan telah diputus dalam putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi, antara lain melalui Putusan Nomor 98/PUU-XX/2022 serta
Putusan Nomor 249/PUU-XXIII/2025, sehingga rangkaian pertimbangan
hukum dalam putusan-putusan tersebut menjadi relevan untuk dicermati
dalam pemeriksaan perkara a quo, yang selengkapnya akan diuraikan
sebagai berikut:
15
Daftar Putusan yang berkaitan dengan perkara Pasal 24 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tabel 1
Nomor Perkara
98/PUU-XX/2022
Objek
Permohonan
Pasal 273 ayat (1) Undang Undang No 22 Tahun 2009
Tentang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan
“Frasa
Penyelenggara jalan”
Amar
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Pertimbangan
Hukum
Bahwa menurut Mahkamah sekalipun Pasal 273 ayat (1)
tidak menjelaskan frasa “penyelenggara jalan” dalam
Penjelasan pasal dan dalam ketentuan umum tidak serta
merta mengakibatkan norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009
menjadi inkonstitusional. Untuk memahami suatu undang
undang secara komprehensif tidaklah dapat dibaca secara
parsial atau terpisah antara norma yang satu dengan lainnya
karena dalam sebuah undang undang norma norma tersebut
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain
4. Bahwa berkenaan dengan prinsip ne bis in idem Pasal 60 UU MK terdapat
klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In
casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda
dari pengujian Pasal Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 sebelumnya. Bahwa
terdapat pengujian konstitusionalitas ketentuan 273 ayat (1) UU LLAJ telah
dilakukan 1 kali pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus
sebanyak 1 kali yakni dalam perkara Nomor 98/PUU-XX/2022. Pemohon
terdahulu beranggapan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1)
yakni pada frasa “penyelenggara jalan” bertentangan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan bertentangan dengan
jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Dalam pokok permohonan, Pemohon memohon kepada
Mahkamah agar memaknai frasa “penyelenggara jalan” menjadi “Bahwa
Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah
Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota adalah
16
Bupati/Walikota.”
Dalam
amar
putusannya
Mahkamah
menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena menurut Mahkamah
pemaknaan demikian justru akan mempersempit subjek hukum dari
ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan
untuk memperbaiki kerusakan jalan, dan juga ancaman sanksi yang diatur
dalam Pasal 273 ayat (1).
5. Bahwa, meskipun Pasal yang diuji memiliki beberapa kesamaan, yaitu
memiliki keterkaitan langsung dengan norma sekundernya pada Pasal 24
dan satu batu uji yaitu pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, namun terdapat
perbedaan fundamental antara Permohonan a quo dengan Perkara Nomor
98/PUU-XX/2022, yaitu:
a. Bahwa, dalam putusan tersebut, Pemohon terdahulu memfokuskan
pengujian pada ketidakjelasan frasa “Penyelenggara Jalan” pada Pasal
273 UU LLAJ. Pemohon terdahulu mendalilkan ketidakpastian mengenai
siapa saja pejabat atau instansi yang harus bertanggung jawab pidana.
Mahkamah menolak permohonan tersebut karena menganggap definisi
penyelenggara jalan sudah jelas diatur secara hierarkis (Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota) dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.
b. Bahwa, Pemohon saat ini tidak mempersoalkan siapa penyelenggara
jalannya dan pasal 273 UU LLAJ. Pemohon memfokuskan pengujian
konstitusionalitas pada frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ.
Frasa “Jalan yang rusak” adalah norma yang bersifat abstrak, dan karet
(rubber article). Ketiadaan batasan definisi yang terukur dalam Frasa
“Jalan yang rusak” menyebabkan ketidakpastian hukum (legal
uncertainty) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6. Bahwa, dengan demikian, isu konstitusional (constitutional issue) yang
diajukan Pemohon saat ini adalah mengenai definisi norma yang kabur,
bukan mengenai ketidakjelasan subjek hukum. Oleh karena itu, kekuatan
hukum tetap (res judicata) dari Putusan Nomor 98/PUU-XX/2022 tidak
berlaku bagi permohonan ini karena alasan permohonan yang sama sekali
baru (nova).
17
Tabel 2
Nomor Perkara
249/PUU XXIII/2025
Objek Permohonan
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 273 ayat
(1) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan.
Frasa
“Penyelenggara Jalan” dan “Tidak dengan segera”
Amar
Menyatakan
permohonan
para
Pemohon
berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273
ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) tidak dapat diterima;
Pertimbangan
Hukum
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas,
ketentuan Pasal 68 huruf (a) PMK 7/2025
menyatakan,
“Mahkamah
dapat
menyatakan
Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil
Permohonan dalam posita dengan Petitum”.
7. Bahwa berkenaan dengan prinsip ne bis in idem Pasal 60 UU MK terdapat
klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In
casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda
dari pengujian Pasal pada perkara nomor 249/PUU XXIII/2025 sebelumnya.
Bahwa terdapat pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan
273 ayat (1) UU LLAJ telah dilakukan 1 kali pengujian ke Mahkamah
Konstitusi dan telah diputus sebanyak 1 kali yakni dalam perkara Nomor
249/PUU XXIII/2025. Pemohon terdahulu beranggapan bahwa ketentuan
Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1) yakni pada frasa “Segera” bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pokok permohonan,
pemohon memohon kepada Mahkamah Menyatakan kata “segera” dalam
Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
18
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “Dalam waktu
paling lambat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, atau
selambat-lambatnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dengan
menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat. Dalam
amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon
berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak dapat diterima.
8. Bahwa, meskipun Pasal yang diuji memiliki beberapa kesamaan, yaitu Pasal
24 ayat (1) dan satu batu uji yaitu pasal 28D ayat (1), namun terdapat
perbedaan fundamental antara Permohonan a quo dengan Perkara Nomor
249/PUU-XXIII/2025, yaitu:
a. Bahwa, dalam putusan tersebut, Pemohon terdahulu memfokuskan
pengujian pada ketidakjelasan frasa “segera.” Pemohon terdahulu
mendalilkan frasa tersebut menimbulkan celah hukum, karena tidak
memberikan kepastian tenggat maksimal pelaksanaan perbaikan jalan
yang rusak, sehingga berpotensi meningkatkan risiko keselamatan
pengguna jalan. Mahkamah menyatakan Permohonan tidak jelas atau
kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil
Permohonan dalam posita dengan Petitum”. Setelah mencermati secara
saksama antara posita dan petitum permohonan para Pemohon
sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf
[3.11.2] dan ketentuan Pasal 68 huruf a PMK 7/2025, oleh karena
terdapat
perbedaan
dan
ketidaksesuaian
antara
alasan-alasan
permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada
Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian
norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
b. Bahwa, Pemohon saat ini tidak mempersoalkan tenggat maksimal
pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak. Pemohon memfokuskan
pengujian konstitusionalitas pada frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal
24 UU LLAJ. Frasa “Jalan yang rusak” adalah norma yang bersifat
19
abstrak, dan karet (rubber article). Ketiadaan batasan definisi yang
terukur dalam Frasa “Jalan yang rusak” menyebabkan ketidakpastian
hukum (legal uncertainty) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa, dengan demikian, isu konstitusional (constitutional issue) yang
diajukan Pemohon saat ini adalah mengenai definisi norma yang kabur,
bukan mengenai tenggat maksimal pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak.
Oleh karena itu, kekuatan hukum tetap (res judicata) dari Putusan Nomor
249/PUU-XXIII/2025 tidak berlaku bagi permohonan ini karena alasan
permohonan yang sama sekali baru (nova).
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2 perkara tersebut
di atas, jika dihubungkan dengan objek permohonan a quo frasa “Jalan yang
rusak” pada Pasal 24 UU LLAJ Menunjukan adanya perbedaan objek
permohonan atau materi muatan dan juga alasan permohonan pada perkara
yang telah diputus dengan permohonan a quo.
II.
POKOK PERMOHONAN
11. (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon
wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang
tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ Pemohon dalam menjalani kesehariannya
yang melihat frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ merupakan
unsur kunci norma yang menentukan lahirnya kewajiban hukum, sekaligus
menjadi dasar untuk pembebanan sanksi pidana dan tanggung jawab ganti
kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UU LLAJ. Menurut Pemohon
norma a quo tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memandang pula
terdapat persoalan konstitusionalitas materi muatan dalam pasal tepatnya
pada Pasal 24 dan keterkaitanya dengan Pasal 273 UU LLAJ mengenai
norma dasar (grundnorm) pada frasa “jalan yang rusak”, khususnya terkait
20
dengan tidak terpenuhinya prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan yang secara berurutan tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
A. Norma “jalan yang rusak” tidak memenuhi asas legalitas dan
prinsip lex certa
Bahwa asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana
Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta dipertegas
kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,
yang secara doktrinal melahirkan prinsip lex certa, yaitu kewajiban
pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma secara jelas,
tegas, dan tidak multitafsir. Dalam konteks tersebut, frasa “jalan yang
rusak” dalam Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(UU LLAJ) merupakan unsur norma yang memiliki implikasi hukum
serius, khususnya karena berkaitan dengan kewajiban penyelenggara
jalan serta potensi sanksi pidana dan ganti kerugian sebagaimana diatur
dalam Pasal 273 UU LLAJ. Namun demikian, Undang-Undang a quo
tidak memberikan definisi maupun parameter yang jelas mengenai frasa
“jalan yang rusak”. Ketiadaan kejelasan tersebut menyebabkan norma
menjadi kabur (vague norm), sehingga tidak memenuhi prinsip lex certa
sebagai turunan dari asas legalitas.
Pada hukum pidana berlaku prinsip fundamental asas legalitas
sebagaimana tercermin dalam adagium nullum crimen, nulla poena sine
lege certa, yang menghendaki bahwa setiap perbuatan yang dipidana
harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir dalam
undang-undang (lex certa) sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya.
Prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan
kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah pula
berulang kali ditegaskan dalam praktik peradilan konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. konsekuensi dari asas
21
tersebut adalah negara tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana
terhadap seseorang tanpa adanya dasar norma yang jelas dan terukur
mengenai perbuatan yang dilarang. Oleh karenanya, rumusan norma
pidana harus memuat parameter objektif yang dapat digunakan sebagai
pedoman baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi subjek hukum
dalam menentukan batasan perilaku yang dilarang sehingga mempunyai
dasar penuntutan.
Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian dikaitkan dengan sanksi
pidana dalam Pasal 273 undang-undang a quo, menggunakan frasa
“jalan yang rusak” sebagai elemen penting dalam menentukan adanya
pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, undang-undang a quo
tidak memberikan definisi maupun parameter yang jelas, objektif, dan
terukur mengenai apa yang dimaksud dengan “jalan yang rusak”.
ketiadaan parameter tersebut mengakibatkan frasa “jalan yang rusak”
menjadi norma yang kabur (vague norm), sehingga membuka ruang
penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan kesewenang-
wenangan dalam penerapan hukum. Dalam kondisi demikian, pemohon
sebagai pengguna jalan tidak memiliki dasar yang objektif yang diatur
dalam undang-undang guna menuntut suatu pertanggungjawaban
kepada penyelenggara jalan dan juga penyelenggara jalan yang dimintai
pertanggungjawaban pidana tidak memiliki kepastian mengenai objek
yang dapat dikenakan sanksi, sehingga bertentangan dengan prinsip lex
certa. Dengan demikian, ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 273 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak memenuhi standar perumusan
norma pidana yang mensyaratkan adanya kejelasan rumusan delik,
karena tidak menyediakan dasar yang kuat dan parameter objektif dalam
menentukan terpenuhinya unsur perbuatan pidana, sehingga berpotensi
melanggar jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dalam hal ini pemohon juga telah mengkaji putusan Mahkamah
Konstitusi yang dalam praktik peradilannya telah berulang kali
memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma atau frasa yang
22
bersifat kabur (vague norm) guna menjamin kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tepat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah
menyatakan bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tidak
memenuhi prinsip lex certa karena membuka ruang penafsiran yang luas
dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan
hukum. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019, Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma,
melainkan memberikan penafsiran konstitusional dengan menetapkan
parameter objektif terhadap frasa “cidera janji”, sehingga norma tersebut
tetap berlaku sepanjang dimaknai tidak memberikan kewenangan secara
sepihak. Berdasarkan kedua putusan tersebut, menjadi terang bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap suatu frasa guna menghindari multitafsir dan
menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, frasa “jalan yang rusak”
dalam Pasal 24 maupun Pasal 273 UU LLAJ yang tidak memiliki
parameter yang jelas merupakan norma kabur yang seharusnya
dimaknai secara konstitusional oleh Mahkamah. Dengan demikian,
permohonan a quo yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk
memberikan penafsiran terhadap frasa “jalan yang rusak” bukanlah
bentuk permintaan pembentukan norma baru, melainkan bagian dari
upaya konstitusional untuk memastikan agar norma tersebut selaras
dengan prinsip negara hukum, asas lex certa, serta jaminan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Oleh sebab itu, frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
B. Ketidakkonsistenan perumusan norma dalam UU LLAJ
Bahwa Undang-Undang a quo dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum
telah memberikan definisi terhadap berbagai istilah yang memiliki
implikasi hukum dalam Pasal 24 UU LLAJ, seperti “Kecelakaan Lalu
Lintas” pada ayat 24 yang berbunyi “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu
23
peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda” dan juga “Pemerintah
Daerah” pada ayat 38 yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah
gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah”. Namun, terhadap frasa “jalan
yang rusak” yang justru memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius,
baik dalam aspek keselamatan publik maupun pertanggungjawaban
pidana, tidak diberikan definisi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan
bahwa
pembentuk
undang-undang
tidak
menerapkan
standar
perumusan norma secara sistematis dan cermat, sehingga menimbulkan
ketidakjelasan dalam penerapan norma hukum.
Oleh sebab itu, norma a quo tidak memenuhi prinsip perumusan hukum
yang jelas, pasti, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
C. Frasa “jalan yang rusak” sebagai norma kabur (vague norm) yang
membuka ruang subjektivitas
Bahwa akibat dari tidak adanya definisi maupun indikator objektif
terhadap frasa “jalan yang rusak” menyebabkan penentuan kondisi jalan
sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif penyelenggara jalan.
Kondisi tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan tidak terukur,
sehingga
berpotensi
menimbulkan
perbedaan
standar
dalam
menentukan apakah suatu jalan dapat dikategorikan sebagai “rusak”
atau tidak. Sehingga kondisi tersebut menempatkan pemohon dalam
posisi tidak memiliki kepastian hukum karena pada akhirnya jalan yang
rusak akan ditentukan oleh penilaian penyelenggara.
Yang menjadi pertanyaan hukum yang mendasar adalah mengenai
indikator objektif untuk menentukan kapan suatu kondisi jalan dapat
dikualifikasikan sebagai “jalan yang rusak”, apakah mencakup jalan
yang memiliki lubang lebar namun dangkal? atau lubang kecil tetapi
dalam? ataukah termasuk pula kondisi jalan yang berbatu? tanah?
maupun berlumpur?; mengingat tanpa adanya parameter yang jelas
dan terukur, penentuan kondisi tersebut berpotensi bersifat subjektif
24
dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penerapan norma terkait kewajiban penyelenggara jalan serta potensi
pertanggungjawaban hukum yang timbul daripadanya.
Bahwa dalam beberapa kasus, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian
hukum yang dimana beberapa teman-teman Pemohon sebagai
pengguna jalan beberapa kali mengalami luka ringan akibat kondisi jalan
yang tidak layak dan tidak memenuhi standar keselamatan. Lebih lanjut,
Pemohon juga kerap berada dalam situasi yang membahayakan, di
mana hampir tertabrak oleh kendaraan lain karena sempitnya akses jalan
serta minimnya fasilitas penunjang keselamatan seperti rambu-rambu.
Pemohon kerap mempertanyakan hal ini
kepada salah satu
penyelenggara jalan yang dimana dalam praktiknya pemasangan rambu-
rambu akan dilakukan ketika dapat dikatakan rusak oleh penyelengggara
jalan yang memiliki pendapat berbeda dengan Pemohon dan juga
masyarakat sebagai pengguna jalan, keadaan ini dibuktikan dengan
aspirasi masyarakat melalui media sosial dibuktikan dengan (vide bukti
P-7). Keadaan tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga
menimbulkan tekanan psikologis bagi Pemohon. Pemohon mengalami
rasa takut dan kecemasan setiap kali harus melintasi jalan tersebut,
bahkan hingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Hal ini
secara nyata mengganggu aktivitas sehari-hari pemohon serta
mengurangi rasa aman dalam menggunakan fasilitas umum yang
seharusnya dijamin oleh negara. Kondisi jalan yang kurang memadai ini
tidak dapat dianggap sebagai permasalahan sepele, melainkan akan
terus merugikan pengguna jalan lainnya termasuk Pemohon baik secara
materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, dengan dikabulkannya
permohonan ini, akan tercipta kejelasan norma hukum yang memberikan
kepastian dan dasar bagi Pemohon dalam memperjuangkan haknya.
Selain itu, hal tersebut juga menjadi bentuk pengakuan bahwa negara,
melalui penyelenggara pemerintahan yang berwenang, memiliki
kewajiban untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
setiap warga negara dalam menggunakan fasilitas umum. Apabila
permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah maka juga akan
memperkuat posisi pemohon maupun pengguna jalan lainnya karena
25
memiliki dasar objektif dan terukur dalam menuntut pertanggungjawaban
atas kerugian yang dialaminya, sehingga tidak hanya memberikan
pemulihan secara individu, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik
terhadap penyelenggaraan infrastruktur publik. Dengan demikian, hak-
hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlindungi
dan terpenuhi secara nyata, khususnya hak atas rasa aman,
perlindungan hukum, serta kesejahteraan dan mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana termaktub
pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
Oleh sebab itu, norma a quo tidak memenuhi prinsip kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
D. Kegagalan negara memenuhi kewajiban positif (positive obligation
of the state)
Bahwa dalam teori positive obligation of the state, negara tidak hanya
berkewajiban untuk tidak melanggar hak warga negara, tetapi juga wajib
mengambil langkah aktif untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut,
termasuk melalui pembentukan norma hukum yang jelas dan dapat
dilaksanakan. Ketidakjelasan norma mengenai “jalan yang rusak”
menunjukkan bahwa negara tidak menyediakan standar keselamatan
yang terukur maupun mekanisme pertanggungjawaban yang efektif bagi
penyelenggara jalan. kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya
perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan sebagai bagian dari
hak konstitusional warga negara.
Dalam doktrin salus populi suprema lex esto, negara berkewajiban
menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama dalam
setiap pembentukan dan penerapan norma hukum; oleh karena itu,
ketidakjelasan indikator mengenai frasa “jalan yang rusak” berpotensi
mengabaikan
perlindungan
keselamatan
pengguna
jalan
sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, sehingga diperlukan
26
perumusan norma yang jelas, tegas, dan terukur guna menjamin
pencegahan kecelakaan lalu lintas serta pemenuhan kewajiban
negara dalam melindungi keselamatan rakyat sebagai hukum
tertinggi.
Oleh sebab itu, norma a quo bertentangan dengan kewajiban
konstitusional negara dalam menjamin perlindungan hukum dan
keselamatan warga negara.
E. Keterkaitan
langsung
dengan
sanksi
pidana
dan
pertanggungjawaban hukum
Bahwa Pasal 24 UU LLAJ memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 273
UU LLAJ yang mengatur sanksi pidana dan kewajiban ganti kerugian
bagi penyelenggara jalan apabila kelalaian terhadap jalan yang rusak
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, frasa “jalan
yang rusak” merupakan unsur penting dalam menentukan terpenuhi atau
tidaknya suatu tindak pidana serta dasar pembebanan tanggung jawab
hukum. Dalam hukum pidana, setiap unsur delik harus dirumuskan
secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan unsur akan membuka ruang
penerapan hukum yang sewenang-wenang dan tidak adil.
F. Parameter konstitusional dalam pengujian norma oleh Mahkamah
Konstitusi
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menilai konstitusionalitas
norma
berdasarkan
parameter
konstitusi,
bukan
berdasarkan
pemahaman umum atau tafsir awam. Meskipun secara harafiah frasa
“jalan yang rusak” dapat dipahami oleh masyarakat, pemahaman
tersebut tidak cukup untuk memenuhi prinsip negara hukum yang
mensyaratkan kejelasan, ketegasan, dan kepastian norma. Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum yang berkesinambungan pula dengan Pasal 28D ayat (1), yang
mengandung konsekuensi bahwa setiap norma harus dirumuskan
secara jelas (lex certa) agar tidak menimbulkan penafsiran sewenang-
wenang.
27
Contoh Kasus:
Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap hari melintasi suatu ruas
jalan untuk berangkat ke kampus. Pada salah satu titik jalan tersebut
terdapat lubang yang tidak terlalu lebar, namun cukup dalam dan tidak
diberi tanda peringatan apa pun karena menurut penyelenggara jalan
jalan tersebut masih layak untuk dilalui. Pada suatu hari, ketika melintas
di malam hari dengan kondisi penerangan yang minim, mahasiswa
tersebut terperosok ke dalam lubang tersebut dan mengalami
kecelakaan yang mengakibatkan luka fisik serta kerugian materiil. Ketika
peristiwa tersebut dipersoalkan, timbul perbedaan penilaian antara pihak
korban, masyarakat sekitar, dan penyelenggara jalan. Korban
menganggap kondisi tersebut sebagai “jalan yang rusak” karena nyata-
nyata membahayakan keselamatan, sedangkan penyelenggara jalan
berpendapat bahwa kerusakan tersebut belum memenuhi kriteria
tertentu karena tidak ada ukuran baku mengenai tingkat kerusakan yang
dimaksud dalam undang-undang.
Dalam situasi lain, pada ruas jalan yang berbeda, terdapat permukaan
jalan yang bergelombang dan berlubang kecil di banyak titik. Kondisi
tersebut secara kasat mata tampak tidak layak, namun tetap digunakan
tanpa perbaikan yang memadai. Ketika terjadi kecelakaan, aparat
penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan apakah kondisi
jalan tersebut dapat dikategorikan sebagai “jalan yang rusak”
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya indikator
yang jelas, frasa “jalan yang rusak” menjadi sangat bergantung pada
penilaian subjektif masing-masing pihak. Akibatnya, tidak hanya
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
perlindungan
keselamatan
pengguna jalan, tetapi juga menciptakan ketidakjelasan dalam
menentukan tanggung jawab hukum penyelenggara jalan. Dalam
konteks demikian, menjadi nyata bahwa pemahaman umum semata
tidak cukup, dan diperlukan penafsiran yang tegas serta terukur agar
norma tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang adil.
Kasus-kasus seperti yang dialami mahasiswa di atas bukanlah contoh
semata, melainkan fenomena yang telah terjadi di berbagai lokasi di
28
Indonesia. Di beberapa daerah, jalan yang rusak dengan lubang dalam
atau permukaan bergelombang telah menimbulkan kecelakaan serius
bagi pengguna jalan, mulai dari luka berat hingga kematian. Misalnya, di
Jawa Timur, sejumlah pengendara motor terperosok ke dalam lubang
yang tidak ditandai dengan jelas sehingga mengalami patah tulang dan
cedera serius bahkan hingga meninggal dunia;
Kecelakaan Tragis saat Hindari Lubang Jalan, Pemotor Tewas Akibat
Luka di Kepala
di Sumatera Utara, beberapa kecelakaan fatal terjadi akibat jalan
berlubang yang terendam air hujan, menimbulkan korban meninggal
dunia.
Tragis! Diduga Terjebak Jalan Berlubang Hantam Angkot, Pengendara
dan Penumpang Sepeda Motor Meninggal Dunia | Metro Online
Fenomena serupa juga tercatat di Kalimantan dan Sulawesi, di mana
pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, terjatuh di jalan berbatu dan
berlumpur yang secara fisik jelas membahayakan keselamatan.
Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma “jalan
yang rusak” tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga
berdampak langsung pada keselamatan rakyat sebagai prinsip hukum
tertinggi. Tanpa indikator hukum yang jelas, perlindungan terhadap
keselamatan warga negara menjadi lemah dan rentan terhadap
pengabaian oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
jalan.
Oleh sebab itu, frasa “jalan yang rusak” dalam UU LLAJ tidak dapat dinilai
konstitusional hanya berdasarkan pemahaman umum, melainkan harus
memenuhi standar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
G. Dampak praktis ketidakjelasan norma terhadap penyelenggaraan
jalan
Bahwa kondisi ketiadaan indikator objektif atas frasa “jalan yang rusak”
tersebut pada akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dari aspek
pengelolaan keuangan negara, khususnya yang bersumber dari pajak
yang secara konsisten dibayarkan oleh pemohon maupun masyarakat
pengguna jalan lainnya. Dalam hal ini, pemohon sebagai warga negara
29
yang taat pajak telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk
berkontribusi
terhadap
pembiayaan
pembangunan,
termasuk
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Namun demikian,
ketika penentuan kondisi kerusakan jalan dilakukan secara subjektif dan
tanpa standar yang jelas, penggunaan anggaran yang berasal dari pajak
tersebut menjadi tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan berpotensi disia-
siakan. Hal ini tercermin dari adanya salah prioritas penanganan,
perencanaan teknis yang tidak efisien, serta pengulangan pekerjaan
pemeliharaan jalan (vide bukti P-7) yang seharusnya dapat dihindari
apabila terdapat indikator yang terukur dan akuntabel. Oleh karena itu,
adanya standar objektif dalam menentukan kondisi jalan menjadi sangat
penting, tidak hanya untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, tetapi
juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak
digunakan
secara
bertanggung
jawab
demi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hak pemohon sebagai warga
negara untuk memperoleh manfaat atas kontribusi pajak yang telah
dibayarkannya dapat terpenuhi secara adil dan proporsional.
H. Pertentangan dengan prinsip negara hukum dan kebutuhan
penafsiran konstitusional
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, frasa “jalan yang rusak”
dalam Pasal 24 UU LLAJ beserta keterkaitannya dengan Pasal 273 UU
LLAJ, sepanjang tidak dimaknai berdasarkan indikator yang objektif, dan
terukur, telah bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip
negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3). Ketidakjelasan frasa
“jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ tidak hanya menimbulkan
ketidakpastian hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak
konstitusional warga negara atas keselamatan dan kesehatan. Pasal
28H ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan dan jaminan mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan norma yang
multitafsir dan tidak jelas mengenai apa yang dimaksud “jalan yang
30
rusak”, penyelenggara jalan dapat mengabaikan kewajibannya, sehingga
risiko kecelakaan dan kerugian bagi pengguna jalan meningkat.
Akibatnya, hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan
hukum dan keselamatan sebagaimana dijamin konstitusi tidak terpenuhi.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, keadilan,
perlindungan konstitusional bagi warga negara serta perlindungan dan
jaminan mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan,
Mahkamah
Konstitusi
perlu
memberikan
penafsiran
konstitusional terhadap frasa “jalan yang rusak”.
12. Bahwa, UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan
kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang harus dijadikan
pegangan dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan negara. Jika prinsip ini
dilanggar, setiap kebijakan atau norma yang bertentangan dengan konstitusi
dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Apabila dikaitkan dengan
frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ, norma tersebut
bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya terkait Pasal 28D ayat (1)
dan 28H ayat (2) yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan
perlindungan
hukum
dan
jaminan
keselamatan
atas
kehidupan.
Ketidakjelasan definisi “jalan yang rusak” menimbulkan potensi kecelakaan,
kerugian, bahkan kematian, sehingga hak konstitusional warga negara untuk
memperoleh lingkungan yang aman dan sehat tidak terlindungi. Oleh sebab
itu, frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU LLAJ patut diuji dan dapat
dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi
karena bertentangan dengan konstitusi.
D. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “jalan yang rusak” pada pasal 24 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31
bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan frasa “jalan yang rusak” pada pasal 24 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Surat Izin Mengemudi A (SIM A) Pemohon;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Surat Izin Mengemudi C (SIM C) Pemohon;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7.
Bukti P-7
:
Print Out Foto-Foto Jalan Yang Rusak dan Print Out Artikel
Berita Dengan Judul “Jalan Perintis Makassar Rusak Usai
Diaspal, Proyek Telan Rp 22 Miliar”.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
32
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian
materiil frasa “jalan yang rusak” dalam norma Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
33
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
34
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “jalan yang
rusak” dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 yang menyatakan:
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang
rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau
rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan berstatus sebagai
mahasiswa [vide Bukti P-2] yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa Pemohon secara aktif menggunakan sarana lalu lintas yang dibuktikan
dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi A (SIM A) [vide Bukti P-3] dan Surat
Izin Mengemudi C (SIM C) [vide Bukti P-4];
5. Bahwa kondisi jalan yang rusak merupakan sumber bahaya yang bersifat umum
dan mengancam seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk Pemohon.
Menurut Pemohon, sebagai pengguna jalan berada dalam posisi rentan, karena
setiap aktivitas mobilitas yang dilakukan selalu dibayangi oleh potensi
kecelakaan yang bersumber dari kondisi jalan yang tidak layak [vide Bukti P-7];
6. Bahwa menurut Pemohon frasa ”jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU 22/2009
tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai parameter atau kriteria
yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kondisi jalan dapat
dikualifikasikan sebagai ”jalan yang rusak”. Tidak adanya definisi, standar
teknis, ataupun indikator tingkat kerusakan jalan dalam norma a quo pada
akhirnya menimbulkan ruang penafsiran yang luas dan beragam dalam
menentukan keberadaan kewajiban hukum bagi penyelenggara jalan, yang
berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai
pengguna jalan maupun bagi penyelenggara jalan itu sendiri;
35
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dan tidak
terputus dengan berlakunya norma Pasal 24 UU 22/2009, khususnya frasa
“jalan yang rusak” dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.
Ketidakjelasan dan potensi penafsiran sempit terhadap norma tersebut telah
mengakibatkan tidak optimalnya kewajiban penyelenggara jalan dalam
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur Pasal 273 UU 22/2009 dan
juga melakukan perbaikan maupun memberikan tanda peringatan secara
efektif. Kondisi ini secara langsung menciptakan situasi faktual berupa tetap
berlangsungnya penggunaan jalan dalam keadaan rusak, yang juga
menempatkan Pemohon sebagai pengguna jalan dalam posisi yang terus
menerus terpapar risiko kecelakaan. Dengan demikian, kerugian yang dialami
Pemohon merupakan konsekuensi logis dari tidak memadainya norma dalam
menjamin perlindungan preventif;
8. Bahwa menurut Pemohon, apabila ketentuan norma pada Pasal 24 UU 22/2009
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat,
atau
setidak-tidaknya
dimaknai
secara
konstitusional sehingga memenuhi prinsip kepastian hukum, maka potensi
kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi atau
setidak-tidaknya dapat dicegah, karena adanya kejelasan norma yang
memberikan batasan yang tegas, objektif, dan tidak multitafsir bagi subjek
hukum maupun aparat penegak hukum dalam penerapannya.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana
diuraikan
pada
Paragraf
[3.5]
di
atas,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.
Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon, berkaitan dengan
frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 UU 22/2009 yang menurut Pemohon tidak
memberikan batasan normatif yang jelas mengenai parameter atau kriteria yang
dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kondisi jalan dapat dikualifikasikan
sebagai
”jalan
yang
rusak”.
Pemohon
dalam
permohonannya
telah
mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] dan berstatus sebagai
mahasiswa [vide Bukti P-2] yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon
36
secara aktif menggunakan sarana lalu lintas yang dibuktikan dengan kepemilikan
Surat Izin Mengemudi A (SIM A) [vide Bukti P-3] dan Surat Izin Mengemudi C (SIM
C) [vide Bukti P-4]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk
memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk
mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pengguna jalan, Pemohon
beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya frasa “jalan yang
rusak” dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 yang menempatkan Pemohon sebagai
pengguna jalan yang rentan karena terus menerus terpapar risiko kecelakaan yang
diakibatkan tetap berlangsungnya penggunaan jalan dalam keadaan rusak.
Anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut
dijelaskan Pemohon disebabkan karena frasa “jalan yang rusak” dalam norma Pasal
24 UU 22/2009 tidak memberikan kejelasan normatif mengenai parameter atau
kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kondisi jalan dapat
dikualifikasikan sebagai “jalan yang rusak” sehingga menimbulkan ketidakjelasan
norma yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Menurut Pemohon, berlakunya norma Pasal 24 UU 22/2009 khususnya frasa “jalan
yang rusak” memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan kerugian hak
konstitusional Pemohon karena menyebabkan ketidakjelasan dan potensi
penafsiran sempit terhadap norma tersebut sehingga mengakibatkan tidak
optimalnya kewajiban penyelenggara jalan dalam melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 273 UU 22/2009.
Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di atas,
setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon tidak dapat
menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialaminya karena berlakunya norma Pasal 24 UU 22/2009 khususnya frasa “jalan
yang rusak”, baik yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya adalah sebagai pengguna jalan yang rentan,
namun tidak secara spesifik menguraikan bentuk kerugian seperti apa yang dialami
Pemohon, baik bersifat aktual maupun setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak dengan jelas
37
menguraikan kegiatan atau aktivitasnya yang menurut Pemohon merupakan
pengguna jalan yang rentan, yang mana hal tersebut juga harus didukung dengan
bukti-bukti yang memadai. Terkait hal ini, Pemohon hanya melampirkan bukti berupa
print out foto-foto jalan yang rusak serta artikel berita dengan judul “Jalan Perintis
Makassar Rusak Usai Diaspal, Proyek Telan Rp 22 Miliar” [vide Bukti P-7], yang
tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterkaitannya dengan
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Dalam hal ini, bukti berupa print
out foto-foto jalan yang rusak tersebut juga disampaikan tanpa uraian atau
keterangan mengenai lokasi, waktu, dan fakta keterkaitannya dengan kegiatan rutin
Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan
keyakinan akan adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya
anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan dalam menjelaskan
kedudukan
hukumnya.
Pemohon
dalam
menguraikan
kerugian
hak
konstitusionalnya lebih bersifat umum sehingga tidak cukup untuk membuktikan
adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut
dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, Pemohon juga tidak
dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, di mana uraian kerugian hak
konstitusional dimaksud merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan
bersifat kumulatif. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
38
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Kamis, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 13.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul
Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
39
Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.5] point 2). Atas dasar tersebut, sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan dengan status pelajar/mahasiswa patut pula dipandang memiliki kedudukan hukum, mengingat kondisi dan aktivitas akademik Pemohon berkaitan erat dengan pokok permohonan a quo. Karena dalam hal ini, Pemohon memperjuangkan pemenuhan hak atas akses terhadap jalan yang layak dan memadai sebagai bagian dari jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem transportasi dan lalu lintas di Indonesia. 7. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional atas berlakunya ketentuan dalam UU a quo, karena Pemohon secara langsung tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut. Yang di mana Pemohon secara aktif menggunakan sarana lalu lintas, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi A (SIM A) (vide Bukti P-3) dan Surat Izin Mengemudi C (SIM C) (vide Bukti P-4), sehingga Pemohon merupakan subjek hukum yang secara nyata terdampak oleh berlakunya norma dalam undang-undang a quo. 8. Bahwa Pemohon dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperjuangkan kepentingan publik terkait keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan sebagai bagian dari fasilitas umum melalui berbagai 7 kegiatan masyarakat sipil di lingkungan sivitas akademika. Namun demikian, Pemohon melihat maraknya kondisi jalan yang rusak, berlubang, atau tidak terpelihara dengan baik yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian bagi pengguna jalan, sementara pada saat yang sama pemohon mencermati frasa “jalan yang rusak” dalam Pasal 24 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan batasan maupun definisi kriteria yang jelas mengenai standar kondisi jalan yang dapat dikualifikasikan sebagai jalan yang rusak sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya berpotensi menghambat partisipasi publik serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara dan pengguna jalan yang berkepentingan untuk memperoleh jaminan keselamatan, keamanan, serta kepastian hukum dalam penggunaan jalan sebagai sarana transportasi publik. 9. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh frasa jalan yang rusak pada pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut Pemohon, frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: a. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; b. Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemohon merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Frasa “Jalan yang rusak” pada pasal 24 UU LLAJ dan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 8 11. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut. II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 12. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 13. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi 14. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 9 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang secara berurutan tertuang dalam pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” b. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa merujuk pada Pasal 24 UU LLAJ Pasal 24: (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Frasa “jalan yang rusak” merupakan unsur norma (bestanddeel) yang menentukan lahirnya kewajiban hukum Penyelenggara dan Pengguna jalan. Berdasarkan ratio legis (penalaran hukum yang wajar), kondisi jalan yang rusak merupakan sumber bahaya yang bersifat umum dan mengancam seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon sebagai pengguna jalan berada dalam posisi rentan, karena setiap aktivitas mobilitas yang dilakukan selalu dibayangi oleh potensi kecelakaan yang bersumber dari kondisi 10 jalan yang tidak layak (vide Bukti P-7). Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukanlah bersifat spekulatif, melainkan risiko nyata yang secara logis dan rasional dapat terjadi kapan saja sebagai konsekuensi dari kondisi jalan yang tidak layak. 15. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut sangat nyata dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, kerugian konstitusional Pemohon itu timbul (atau secara potensial disebabkan) karena berlakunya Pasal 24 UU LLAJ khususnya frasa “jalan yang rusak” sehingga terdapat pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional pemohon dan berlakunya pasal 24 UU LLAJ. 16. Bahwa dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik I
