82/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 82/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Almizan Ulfa, S.E., M.Sc. Alamat : Bojong Gede Indah B/12 RT 001/RW 018, Bojong Gede, Bojong Gede, Bogor Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 September 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah” atau “MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman dan norma ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memuat ketentuan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah, dengan bunyi pasal: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 1.3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 1.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU KK”) juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” atau disebut juga sebagai “UU PPP”), MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 1.6. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (vide Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK); 1.7. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”; 1.8. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan 4 ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 1.9. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang a quo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon; 1.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang --- selanjutnya disebut PMK PUU --- menyatakan: “objek pengujian PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 1.11. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 1.12. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu...” yaitu: 2.1.1. (a) perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”. 2.1.2. (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 2.1.3. (c) badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 5 2.1.4. (d) lembaga negara. 2.1.5. Adapun hak dan atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan: 2.1.5.1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusonal Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2.1.5.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusonal Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 2.1.5.3. Kerugian konstitusonal yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 2.1.5.4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 2.1.5.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2.1.6. Mengenai hak konstitusional tersebut di atas, telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang. 2.2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitus, perlu di jelaskan, bahwa Pemohon adalah sebagai berikut: 2.2.1. Perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) (Bukti P-1). 6 2.2.2. Pensiunan Peneliti Utama Aparatur Sipil Negara (ASN, Bukti P-2) Kementerian Keuangan dengan motto “Peneliti Tidak Pernah Pensiun.” 2.2.3. Content Creator di beberapa media elektronik seperti pada: 2.2.3.1. Kompasiana (Bukti P-18, dan Lampiran 1) Kompasiana adalah sebuah platform blog dan publikasi online yang dikembangkan oleh Kompas Cyber Media sejak 22 Oktober 2008. Setiap konten (artikel, foto, komentar) dibuat dan ditayangkan langsung oleh Pengguna Internet yang telah memiliki Akun Kompasiana (disebut Kompasianer). Keunikan Kompasiana terletak pada sisi pengelolaan konten yang dilakukan secara simultan. Setiap konten yang dibuat Kompasianer dapat langsung tayang sekaligus memberikan ruang kepada pengguna untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan melalui fitur pelaporan guna membantu kami dalam proses pengelolaan sehingga dapat memastikan tidak ada konten yang melanggar Syarat dan Ketentuan. Untuk setiap konten terbaik, Kompasiana mengelola dan mempromosikannya 7x24 jam agar dibaca oleh lebih banyak orang. Selain sebagai wadah membuat konten bagi semua warga, Kompasiana telah menghubungkan banyak produk dan institusi untuk berinteraksi dengan Kompasianer dan khalayak lainnya lewat beragam kegiatan online dan offline seperti kompetisi blog, Kompasiana Nangkring, Visit, Blogtrip, Drive & Ride, dan sebagainya. 2.2.3.2. MasyumiTV (Bukti P-19 dan Lampiran 2) Media komunikasi antar identitas yang akan menyatukan misi dan visi bersama. Playlist utama: (i) Pendidikan; (ii) Politik: (iii) Demokrasi; (iv) Kebijakan Publik; (v) Ekonomi, dan (vi) Pemilihan Umum. 7 2.2.3.3. Parlemen Bikameral Indonesia (Lampiran 3) Wadah pengembangan inisiatif pembentukan Parlemen Bikameral Indonesia. Kamar Pertama: Majelis Rakyat (MR) (DPR sekarang). Kamar kedua: Majelis Negara Republik Indonesia (MNRI). MNRI terdiri dari unsur: (i) Utusan Golongan, dan (ii) Hasil Undian (lotre). Masing-masing MR dan MNRI memiliki kewenangan legislasi. Setiap UU harus lolos kedua kamar ini. Presiden diberikan hak veto atas RUU yang sudah disetujui oleh kedua kamar ini. Setiap warga negara berhak mengajukan rancangan undang- undang. 2.2.4. Dosen pada beberapa PTS terkemuka di DKI Jakrata dengan Home Base Universitas Persada Indonesia (UPI), YAI, Jakarata, sebagai dosen Koordinator dan dosen Pengampu untuk mata kuliah ilmu-ilmu ekonomi dan metode kuantitatif. (Bukti P-20) 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 2.4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 2.5. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atas pemberlakukan UU a quo. 2.6. Dengan berlakunya UU a quo, terdapat tiga norma yang tertuang pada Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9)-nya yang merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON. Ketiga ayat-ayat termaksud dan ayat-ayat lainnya, selengkapnya adalah sebagai berikut. 8 2.6.1. Pasal 96 ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2.6.2. Pasal 96 ayat (2) “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.” 2.6.3. Pasal 96 ayat (3) “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 2.6.4. Pasal 96 ayat (4) “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” 2.6.5. Pasal 96 ayat (5) “Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.” 2.6.6. Pasal 96 ayat (6) “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.” 2.6.7. Pasal 96 ayat (7) “Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 2.6.8. Pasal 96 ayat (8) “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 9 2.6.9. Pasal 96 ayat (9) “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” KERUGIAN KONSTITUSIONAL POTENSIAL (NORMATIF) 2.6.10. Pasal 96 ayat (6) UU a quo selengkapnya berbunyi “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.” 2.6.10.1. Ini ayat recehan, trivial, dan jauh dari strategis, serta pada prinsipnya tidak mengatur apa-apa, atau, merupakan norma hukum yang sangat lemah dan tentu saja dengan demikian tidak akan dapat menyelesaikan masalah sehingga akan merugikan masyarakat dan negara termasuk Pemohon. 2.6.10.2. Opsi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan lain sebagainya adalah opsi umum yang tidak ada ristriksi hukumnya (no legal aspect) dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh entitas yang mana saja serta kapan saja. Walaupun memang betul, opsi tersebut perlu dimaknai sebagai minimal satu yang harus dipilih. 2.6.10.3. Pasal 96 ayat (6) UU a quo tidak mengandung marwah atau semangat konsultasi publik yang bermakna dan efisien yang perlu menghadirkan norma-norma standar dan berlaku umum, terkait dengan tetapi tidak terbatas pada: (i) materi/substansi; (ii) metode dan teknik konsultasi atau pembahasan termasuk lamanya waktu konsultasi yang dibutuhkan ; (iii) undangan dan eligibilitas peserta:(iv) pilihan media konsultasi (daring dan/atau luring); (v) risalah dan publikasi konsultasi (semacam seminar proceedings), dan (vi) peliputan media (media coverage). 10 2.6.10.4. Beberapa kerugian konstitusional potensial Pemohon mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 2.6.10.4.1. Gagal untuk menjadi narasumber, pembicara, pakar, walaupun memenuhi kriteria eligibilitas sehingga hilangnya kesempatan untuk mendapatkan apresiasi pecuniary dan/atau non-pecuniary dari pembentuk peraturan perundangan. Kegagalan itu disebabkan tidak tersedianya undangan yang terbuka untuk umum, atau, penempatan undangan tidak pada media yang seharusnya, atau, pihak penyelenggara memang dengan sengaja hanya mengundang orang- orang dan/atau pihak-pihak tertentu saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau, adanya konflik kepentingan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Kesemua ini bersumber dari Pasal 96 ayat (6) UU a quo tidak mengandung norma yang mewajibkan pembentuk peraturan perundang- undangan untuk menyelenggarakan konsultasi publik termaksud secara bermakna dan efisien sedemikian rupa sehingga mengabaikan norma-norma standar yang berlaku umum seperti yang terkait dengan (i) materi/substansi; (ii) metode dan teknik konsultasi atau pembahasan termasuk lamanya waktu konsultasi yang dibutuhkan; (iii) undangan dan eligibilitas peserta: (iv) pilihan media konsultasi (daring dan/atau luring); (v) risalah dan publikasi konsultasi (semacam seminar proceedings), dan (vi) peliputan media (media coverage). 2.6.10.4.1.1. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD1945 antara lain adalah: 2.6.10.4.1.2. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: 11 2.6.10.4.1.2.1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 2.6.10.4.1.2.2. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 2.6.10.4.1.2.3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 2.6.10.4.1.2.4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 2.6.10.4.2. Pemohon berhasil menjadi peserta tetapi gagal (mengalami kerugian konstitusional) untuk menjadi lebih cerdas dan dengan demikian juga mengalami kegagalan untuk berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa melalui beberapa media elektronik seperti disebutkan diatas. Kegagalan ini bersumber dari buruknya tata kelola sebagian dari unsur-unsur konsultasi termaksud seperti unsur pilihan media, metode dan teknik konsultasi termasuk lamanya waktu yang dibutuhkan, dan, kesemua ini bersumber dari Pasal 96 ayat (6) UU a quo tidak mengandung norma yang mewajibkan pembentuk 12 peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan konsultasi publik termaksud secara bermakna dan efisien sesuai dengan elaborasi diatas. 2.6.10.4.2.1. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 antara lain adalah: 2.6.10.4.2.2. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... yang berkedaulatan rakyat…” 2.6.10.4.2.3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2.6.10.4.2.4. Pasal 28F UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 2.6.11. Pasal 96 ayat (8) UU a quo selengkapnya berbunyi “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada 13 masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 2.6.11.1. Norma ini tidak memiliki kepastian hukum sebab penjelasan kepada masyarakat termaksud bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan); 2.6.11.2. Selain itu, norma ini melegalisasi para pembentuk undang- undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, semacam seminar proceedings, sehingga gagalnya diskusi publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat termaksud. 2.6.11.3. Hal tersebut di atas merugikan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi lebih cerdas karena tidak tersedianya publikasi tersebut dan tersedianya diskusi publik yang lebih luas dan dengan demikian juga mengalami kegagalan untuk berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa melalui beberapa media elektronik seperti disebutkan diatas. 2.6.11.4. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 antara lain adalah: 2.6.11.4.1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... yang berkedaulatan rakyat…” 14 2.6.11.4.2. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2.6.11.4.3. Pasal 28F UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 2.6.12. Pasal 96 ayat (9) UU a quo selengkapnya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” 2.6.12.1. Norma ayat (9) ini tidak memiliki (tidak mengandung) kepastian atas norma tenggat waktu (due date, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud. Hal ini memberikan celah, legalitas bagi pembentuk undang- undang (DPR, DPD, dan Presiden), untuk kapan saja, atau, tidak memiliki kendala waktu, menerbitkan Prinsip-prinsip dan Tata Kelola (platforms) Pelaksanaan Komunikasi Publik termaksud (norma ayat (1) hingga ayat (8); bisa dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun hal termaksud baru diterbitkan, atau, bahkan tidak akan pernah diterbitkan. 2.6.12.2. Bahwa dalam hal belum atau bahkan tidak diterbitkannya peraturan-peraturan termaksud, maka hal ini akan lebih kuat lagi, membengkakkan ketidakpastian hukum, semangat diskriminatif, tidak adil, nepotisme, dan konflik kepentingan 15 atas tafsir/interpretasi utamanya pada Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU a quo. 2.6.12.3. Berdasarkan elaborasi di atas Pemohon mengalami kerugian konstitusional potensial berupa kegagalan untuk menjadi peserta diskusi publik dan kegagalan untuk menjadi lebih cerdas dan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa misalnya melalui beberapa media elektronik yang Pemohon termasuk content creator nya. 2.6.12.4. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 antara lain adalah: 2.6.12.4.1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... yang berkedaulatan rakyat…” 2.6.12.4.2. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2.6.12.4.3. Pasal 28F UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 16 mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 3. POKOK PERMOHONAN (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI) 3.1. Bahwa pada 16 Juni 2022 telah diundangkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [Bukti P-17] 3.2. Bahwa UU a quo mengikat secara hukum bagi setiap warga negara termasuk Pemohon sejak saat diberlakukanya. 3.3. Bahwa Pokok Permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU a quo yang masing-masing, dan, ayat (1) serta ayat-ayat selebihnya, selengkapnya berbunyi: 3.3.1. Pasal 96 ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3.3.2. Pasal 96 ayat (2) “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.” 3.3.3. Pasal 96 ayat (3) “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 3.3.4. Pasal 96 ayat (4) “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” 3.3.5. Pasal 96 ayat (5) “Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” 3.3.6. Pasal 96 ayat (6) “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- 17 undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.” 3.3.7. Pasal 96 ayat (7) “Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 3.3.8. Pasal 96 ayat (8) “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 3.3.9. Pasal 96 ayat (9) “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” PASAL 96 AYAT (6) DAN AYAT (8) BERTENTANGAN DENGAN AYAT (1) UU A QUO 3.4. Bahwa terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan Pasal 96 ayat (1) dengan ayat (6) dan ayat (8) UU a quo dengan mencermati dua kata kunci yaitu kata kunci BERHAK, ayat (1) dan DAPAT, ayat (6) dan ayat (8). Kata BERHAK menurut KBBI berarti mempunyai hak. Contoh penggunaannya seperti pada kalimat Masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Dengan kata lain pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Secara prinsipil, kata berhak bernuansa atau mengandung unsur kepastian. Kata DAPAT menurut KBBI berarti mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin. Contoh penggunaan kata dapat, misalnya pada kalimat berikut “Kita dapat berlibur ke luar negeri tahun ini loh.” Dengan kata lain kita memiliki kapasitas atau resources untuk berlibur ke luar negeri namun tidak ada kepastian untuk berlibur ke luar negeri tahun ini; mungkin jadi dan mungkin juga tidak jadi tergantung situasi dan kondisi nantinya yang 18 belum dapat dipastikan saat ini. Secara prinsipil, kata dapat mengandung unsur atau bernuansa ketidakpastian atau bernuansa opsional. 3.5. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) bertentangan dengan ayat (1) UU a quo. Selanjutnya pengujian konstitusionalitas Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU a quo disajikan di bawah ini. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 96 AYAT (6) UU A QUO 3.6. Bahwa Pasal 96 ayat (6), yang selengkapnya berbunyi “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.” Interpretasi dan analisis. Ini ayat recehan, trivial, dan jauh dari strategis, tidak memiliki kepastian hukum serta pada prinsipnya tidak mengatur apa-apa, atau, merupakan norma hukum yang sangat lemah sebab antara lain opsi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan lain sebagainya adalah opsi umum yang tidak ada ristriksi hukumnya (no legal aspect) dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh entitas yang mana saja serta kapan saja. Memang betul, opsi tersebut perlu dimaknai sebagai minimal satu yang dipilih. Walaupun demikian, rambu-rambu (norma hukum) Ini selain terlalu umum, terlalu lemah, multi tafsir, juga memberikan kesempatan kepada para Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan kegiatan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil serta melenceng jauh dari semangat Partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam melaksanakan kewajiban konsultasi publik dalam satu atau beberapa dan bahkan semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik yang bermakna dan efisien perlu menghadirkan norma-norma standar dan berlaku umum terkait: (i) materi/substansi; (ii) metode dan teknik konsultasi atau pembahasan; (iii) undangan dan 19 eligibilitas peserta: (iv) pilihan media konsultasi (daring dan/atau luring); (v) risalah dan publikasi konsultasi (semacam seminar proceedings), dan (vi) peliputan media (media coverage). Norma Pasal 96 ayat (6) UU a quo, membuka celah, memberikan legalitas kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan kegiatan diskriminatif seperti hanya mengundang orang-orang dan/atau pihak- pihak tertentu saja, adanya konflik kepentingan, dalam melakukan konsultasi publik pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Dengan demikian semangat norma ayat (6) ini pada prinsipnya memungkinkan menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian atau bahkan sebagian besar masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian serta isi RUU, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian norma ini dapat dikatakan merugikan hak konstitusioanal warga negara, termasuk Pemohon, dan selanjutnya dengan demikian melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pertentangan norma ini mencakup dengan beberapa pasal dan ayat UUD1945, seperti berikut ini. 3.6.1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 3.6.2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 3.6.2.1. Frasa di dalam hukum itu adalah sinonim atau mempunyai arti yang sama dengan budaya berhukum yang artinya membuat hukum (legislasi) dan melaksanakan/menegakan hukum (Prof. Mahfud M.D). Sedangkan membuat hukum (legislasi) itu adalah kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mewajibkan, kehadiran partisipasi masyarakat yang 20 bermakna (meaningful participation), dan, melarang perlakuan diskriminatif pembentuk peraturan perundang- undangan terhadap masyarakat yang berkepentingan untuk dan hendak memberikan masukan, dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 3.6.3. Pasal 28C ayat (2) UUD1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 3.6.4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3.6.4.1. Interpretasinya adalah Peraturan perundang-undangan, baik secara implisit (interpretatif) apa lagi secara eksplisit (nyata-nyata dan tertulis dengan tegas) harus memiliki kepastian hukum yang adil dan memperlakukan setiap orang secara sama. 3.6.5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 3.6.5.1. Norma ini menjamin hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan mencakup hak untuk ikut serta mengawal tercapainya tujuan negara, berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, dalam berbagai jalur dan format, termasuk dalam format memberikan masukan, lisan dan/atau tertulis, secara bermakna, meaningful participation, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan 3.6.6. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 21 3.6.7. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (6) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. BUKTI INKONSTITUSIONALITAS FAKTUAL PASAL 96 AYAT (6) UU A QUO 3.7. Bahwa norma hukum Pasal 96 ayat (6) UU a quo yang membuka pintu, celah, diskriminatif, konflik kepentingan seperti argumentasi diatas terbukti secara faktual berpola terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Beberapa diantaranya adalah dalam kegiatan Konsultasi Publik RUU: (i) PPP a quo yang dilakukan oleh DPR R.I; (ii) Kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan; (iii) Penilai (Appraisal) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan (iv) APBN yang juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 3.7.1. Konsultasi Publik RUU PPP a quo 3.7.1.1. Bahwa DPR menyatakan telah melakukan serangkaian kegiatan konsultasi publik dalam tahapan pembentukan UU PPP a quo (butir 3.e halaman 118 sampai halaman 127 Putusan MK No 82/PUU-XX/2022). Kegiatan ini mencakup Diskusi Pakar dalam Tahap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai 28 Januari 2022 dengan menghadirkan sembilan orang guru besar (profesor), lima orang bergelar doktor, dan satu orang Peneliti PSHK. Namun, tidak ada penjelasan tentang kriteria (eligibilitas) peserta Diskusi Pakar termaksud dan tentang bisnis proses penunjukan para pakar termaksud. Pemohon yakin banyak sekali, dalam skala ribuan orang, pakar yang lain, yang setara atau bahkan lebih baik dari para pakar yang ditunjuk oleh DPR seperti termaksud diatas, dan mereka itu termasuk, Pemohon, dan, kelima Pemohon Perkara Uji Formil UU PPP a quo yang terdaftar dengan Nomor 82/PUU-XX/2022, telah dihilangkan dan 22 dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjadi nara sumber dan/atau peserta Diskusi Pakar termaksud. Dengan demikian proses dan mekanisme konsultasi publik DPR ini nyata-nyata bersifat nepotisme, tidak adil, diskriminatif, dan, telah menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian atau bahkan bagian besar masyarakat, utamanya yang terdampak langsung, termasuk Pemohon, untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isi RUU a quo, utamanya isi (substansi) Naskah Akademisnya, dan proses dan mekanisme yang demikian merupakan indikasi bahwa DPR R.I. turut memberikan tafsir/interpretasi sesat Pasal 96 ayat (6) UU a quo jo. Pasal 96 ayat (6) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai mana dielaborasi diatas. 3.7.2. Konsultasi Publik RUU Kesehatan 3.7.2.1. Laman (website) Ditjen Nakes Kementerian Kesehatan tayang artikel dengan judul “Partisipasi Publik Memberi Masukan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.” Ini merupakan siaran pers tentang kegiatan konsultasi itu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023. (lihat Lampiran 6), atau, klik link https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/berita/partisipas- 64112ea17eb9d. 3.7.2.2. Siaran pers ini tidak menyentuh sama sekali isu-isu partisipasi masyarakat yang bermakna. Pemohon mencoba untuk mencari semacam risalah Konsultasi Publik ini di laman (website) Kementerian Kesehatan namun tidak menemukannya. 3.7.2.3. Konsultasi Publik RUU Kesehatan Kementerian Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena proses dan mekanismenya menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat, termasuk Pemohon, untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (people 23 souvereingnity). Proses dan mekanisme yang demikian merupakan indikasi bahwa Kementerian Kesehatan memberikan tafsir/interpretasi Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) UU a quo sebagai mana dielaborasi diatas. 3.7.3. Konsultasi Publik RUU Penilai (Appraisal) 3.7.3.1. Laman (website) Kementerian Keuangan tayang artikel dengan judul “Konsultasi Publik RUU Penilai dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Ini meruapakan opini pribadi pegawai DJKN Kementerian Keuangan, Hadyan Iman Prasetyo), tayang 23 September 2022. Lihat https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15405/Konsultasi- Publik-RUU-Penilai-dan-Urgensinya-dalam-Pembentukan- Peraturan-Perundang-Undangan. 3.7.3.2. Di sini dilaporkan bahwa DJKN Kemenkeu telah melakukan 18 kali (dalam waktu 18 tahun) Konsultasi Publik dalam rangka pembahasan RUU Penilai (Apraisal) dalam format daring dan/atau luring di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Tidak disampaikan urgensi melakukan konsultasi ini hingga 18 kali dan diberbagai wilayah tersebut. Juga tidak disampaikan substansi, peserta, mekanisme perekrutan peserta dan/atau narasumber/pembicara, serta kesimpulan dan/atau hasil dari konsultasi publik termaksud. 3.7.3.3. Selanjutnya, Pemohon mencoba menelusuri lebih jauh ke website DJKN untuk melihat seberapa jauh kegiatan ini didokumentasikan dan/atau dikelola DJKN Kemenkeu. Ternyata tidak tersedia menu dan/atau laman terkait Konsultasi Publik, atau, Partisipasi Masyarakat, atau, Transparansi. Memang tersedia menu Informasi Publik yang terdiri dari tiga kelompok Daftar Informasi Publik: (i) Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; (ii) Diumumkan Secara Serta Merta, dan (iii) Disediakan Setiap Saat. Namun, seperti dinyatakan sebelumnya, tidak tersedia menu yang dicari termaksud. 24 3.7.3.4. Bahwa sesuai argumentasi diatas Konsultasi Publik DJKN Kementerian Keuangan atas RUU Penilai (Apraisal) merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana disampaikan diatas karena proses dan mekanismenya menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian atau bahkan seluruh masyarakat, utamanya yang terdampak langsung, termasuk Pemohon, untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, dan ini nyata-nyata melanggar prinsip- prinsip kedaulatan rakyat, yang proses dan mekanisme yang demikian merupakan indikasi bahwa DJKN Kementerian Keuangan memberikan tafsir/interpretasi bebas, sesuka hati, atas Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU a quo seperti dielaborasi diatas. 3.7.4. Konsultasi Publik RUU APBN 3.7.4.1. RUU APBN 2023 Siaran pers Kementerian Keuangan, 25 Juli 2022, tentang kegiatan Konsultasi Publik RUU APBN 2023 dengan pembicara dan nara sumber yang terdiri dari kalangan pejabat internal Kementerian Keuangan dan dua orang dosen Universitas Indonesia (FEB dan FH UI) dan satu orang dosen FH Universitas Padjadjaran (Unpad), selebihnya adalah peserta dari kalangan internal Kementerian Keuangan sendiri. Lihat, misalnya, https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/409d98fe- 68eb-41e4-b2c7-e32ff3b20cf4. Disini dilaporkan juga substansi pokok yang dibicarakan yaitu yang terkait dengan: (i) DEFISIT APBN; (ii) REFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN NASIONAL; (iii) TURBULENSI EKONOMI GLOBAL, dan (iv) SISTEM KEUANGAN NEGARA YANG LEBIH EFEKTIF, TRANSPARAN dan AKUNTABEL. Selanjutnya, dilaporkan bahwa substansi pokok itu merupakan landasan untuk menetapkan Kebijakan Belanja, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan APBN 2023. Ini merupakan topik-topik yang besar dan sophisticated yang memerlukan keahlian atas, tetapi tidak terbatas pada, keseimbangan parsial (partial equilibrium) dan keseimbangan umum (general 25 equlibiium), designing effcient and sustainable fiscal rules, managing souvereign debts, efficient and sustainable revenue tax systems, dan fixing government bereaucracies. Membutuhkan waktu lebih dari 60 jam untuk dapat membahas topik-topik tersebut secara tuntas dan bermakna, dengan pra syarat nara sumber/pembicara baik dari Kementerian Keuangan maupun dari pihak Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, masing-masing sudah memiliki semacam kertas kerja (working papers), dalam format software dan print out, yang sudah dibagikan (sharing) secara timbal balik sekitar satu atau dua bulan sebelumnya. Pemohon sejauh ini tidak melihat kisi-kisi (clues), dari siaran pers itu, bahwa persyaratan keahlian termaksud sudah terpenuhi, baik untuk speaker (pembicara/nara sumber) dari Kementerian Keuangan sendiri maupun yang berasal dari UI dan Unpad. Hal yang serupa terkait dengan tidak terpenuhinya prasyarat kertas kerja (working papers) termaksud. Dengan demikian, Konsultasi Publik ini, dan ini satu-satunya yang Pemohon berhasil akses, untuk pembentukan RUU APBN 2023, mustahil untuk dapat mencapai tujuan-tujuan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan RUU APBN 2023 seperti: (i) terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi RUU UU APBN 2023 untuk kualitas hasil APBN 2023 yang lebih tinggi secara keseluruhan, dan, (ii) tersedianya kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dalam tahapan legislasi di Kementerian Keuangan ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konsultasi Publik RUU APBN 2023 Kementerian Keuangan ini merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dielaborasi diatas karena proses dan mekanismenya menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi sebagian atau seluruh masyarakat, utamanya yang terdampak langsung, termasuk Pemohon, untuk turut serta mendiskusikan dan 26 memperdebatkan isinya yang proses dan mekanisme yang demikian merupakan indikasi bahwa Kementerian Keuangan memberikan tafsir/interpretasi opsional, kebebasan penuh, Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU a quo sebagai mana dielaborasi pada diatas. 3.7.4.2. RUU APBN 2024 3.7.4.2.1. Hal yang relatif sama dengan kondisi Konsultasi RUU APBN 2023 seperti dielaborasi diatas juga tetap berlangsung pada kegiatan Konsultasi Publik RUU APBN 2024. 3.7.4.2.2. Lihat, https://www.youtube.com/watch?v=m- PdfDlTSgU, atau, https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/konsultasi- publik-ruu-apbn-ta-2024:-tingkatkan-partisipasi- publik-dalam-proses-penyusunan-apbn PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 96 AYAT (8) UU A QUO 3.8. Bahwa Pasal 96 ayat (8), yang selengkapnya berbunyi “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 3.8.1. Norma ini tidak memiliki kepastian hukum sebab penjelasan kepada masyarakat termaksud bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan). 3.8.2. Selain itu, norma ini melegalisasi para pembentuk undang-undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, semacam seminar proceedings, sehingga gagalnya diskusi publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat termaksud. 3.8.3. Hal tersebut diatas merugikan hak konstitusional Pemohon, untuk menjadi lebih cerdas karena tidak tersedianya publikasi tersebut dan tersedianya diskusi publik yang lebih luas. Selain itu Pemohon, termasuk sebagian warga negara yang lain, berpotensi mengalami 27 kegagalan untuk lebih berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa media elektronik seperti disebutkan diatas Batu Uji Alinea Keempat Pembukaan UUD1945 3.8.4. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... yang berkedaulatan rakyat…” 3.8.4.1. Norma Alinea Pembukaan ini mencakup memerintahkan negara dan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di satu sisi, dan di sisi lain, norma Pasal 96 ayat (8) UU a quo memungkinkan pembentuk undang- undang untuk tidak melakukan perintah ini dan dengan demikian Pasal 96 ayat (8) UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD1945. 3.8.4.2. Berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (8) UU a quo bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3.9. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3.9.1. Norma hukum ini menghendaki setiap peraturan perundang- undangan, baik secara implisit (interpretatif) apa lagi secara eksplisit (nyata-nyata dan tertulis dengan tegas) harus memiliki kepastian hukum yang adil dan memperlakukan setiap orang secara sama. 28 3.9.2. Berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (8) UU a quo, mengandung unsur ketidakpastian hukum sehingga bertentangan, dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945, yang menghendaki hadirnya kepastian hukum. 3.9.3. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (8) UU a quo bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki keuatan hukum yang mengiikat. Batu Uji Pasal 28F UUD1945 3.10. Bahwa Pasal 28F UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 3.10.1. Frasa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi” perlu diartikan bahwa Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan termasuk DPR bukan saja dilarang menolak tetapi juga perlu atau wajib menyediakan informasi yang mencakup informasi tentang status masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan membuka aksesnya kepada masyarakat. 3.10.2. Kewajiban menyediakan dan membuka akses informasi termaksud perlu dimaknai sebagai mempublikasikan informasi publik. Masyarakat perlu tahu apa masukan mereka itu sudah, sedang, dan akan dipertimbangkan dan akan ditanggapi. Dalam era digital dewasa ini, media publikasi yang wajib digunakan termasuk media internet. 3.10.3. Elaborasi diatas mengatakan bahwa norma Pasal 96 ayat (8) UU a quo yang melegalisasi pembentuk undang-undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, semacam seminar proceedings, kegiatan konsultasi publik termaksud bertentangan dengan Pasal 28F UUD1945. 29 3.10.4. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (8) UU a quo bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data Faktual Tafsir/Interpretasi Opsionalitas Pasal 96 ayat (8) UU a quo 3.11. Beberapa data faktual tentang norma Pasal 96 ayat (8) UU a quo yang membuka pintu atau celah, melegalkan, pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan jawaban, apa lagi mempublikasikan, atas masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang- undang, dapat dilihat, misalnya, pada: (i) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (ANRKHUP) tanggal 14 November 2022 dan (ii) Konsultasi Publik Pembentukan UU APBN Kementerian Keuangan. 3.11.1. Kasus Komisi III DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (ANRKHUP), Senin, 14 November 2022, (Bukti P-16), atau, URL Link: https://www.ksi- indonesia.org/id/mitra/detail/19-pshk. Dalam RDPU ini Ketua Komisi III DPR menyatakan bahwa DPR sebagai wakil rakyat tidak memiliki kewajiban dan tidak memiliki waktu untuk memberikan jawaban atas masukan yang diberikan Aliansi (ANRKHUP), serta, RDPU yang diadakan sekarang lebih bersifat kemurahan hati DPR saja. Patut diduga pernyataan ini dibuat setelah merujuk Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo, atau, dapat juga dikatakan bahwa pernyataan Ketua Komisi III DPR itu konsisten dengan narasi dan semangat opsional Pasal 96 ayat (8) UU PPP a quo, yang sudah dijelaskan diatas. 3.11.2. Tiga Tahapan Pembentukan UU APBN 3.11.2.1. Bahwa ada Tiga Tahapan Pokok Pembentukan UU APBN, yaitu: 3.11.2.2. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran: Januari - Juli 3.11.2.2.1. Konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro (PPKF dan EM); 30 3.11.2.2.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 3.11.2.2.3. Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan 3.11.2.3. Pembahasan APBN: Agustus - Oktober 3.11.2.3.1. Pengesahan UU APBN 3.11.2.4. Penetapan APBN: Akhir Oktober 3.11.2.4.1. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN Bukti (P3) Diolah dari website DJPb Kementerian Keuangan R.I. (https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kpp n/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus- apbn.html 3.11.3. Kementerian Keuangan adalah koordinator pembentukan UU APBN yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam setiap tahun juga Kementerian ini selalu mengadakan konsultasi publik seperti misalnya yang dilakukan pada tahun 2022 (vide Lampiran (4)) dan tahun 2023 (vide Lampiran (5)). Walaupun demikian jawaban kementerian ini, jika ada, termasuk yang dalam format Risalah Sidang Konsultasi Publik, juga jika ada, atas masukan masyarakat dalam pembentukan UU APBN, tidak dipublikasikan pada websitenya, atau, patut diduga juga hal yang sama pada media yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan meyakini bahwa adalah opsional, atau, tidak wajib untuk memberikan jawaban atas masukan masyarakat termaksud dengan merujuk ke semangat norma opsional, pilihan, Pasal 96 ayat (8) UU a quo. 31 3.11.4. MENU di WEBSITE KEMENTERIAN KEUANGAN Profil Informasi Publik Eselon I Mall Pelayanan Transpormasi Kemenkeu Topik Konsultasi Publik atau Partisipasi Masyarakat paling mungkin ada di Menu Informasi Publik. Namun ternyata ada delapan sub menu dan yang paling mungkin adalah klik sub menu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan muncul banyak submenu seperti instagram dan facebook tetapi tidak tersedia menu yang terkait dengan dengan Konsultasi Publik atau Partisipasi Masyarakat atau Transparansi. Jangan berhenti dulu dan coba cari di submenu Informasi Peraturan dan submenu Publikasi. Menu informasi peraturan kita harapkan tersedia submenu peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Partisipasi Masyarakat, atau, Konsultasi Publik, atau, Transparansi. Sedang untuk menu publikasi, kita mencoba mencari submenu terkait kegiatan Partisipasi Masyaralat dan lain-lain tersebut termasuk terkait dengan agendanya, risalah kegiatan, dan rekrutmen narasumber atau pembicara dalam kegiatan konsultasi publik. Namun, Pemohon tidak menemukan hal-hal yang dicari termaksud. Hal ini mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan yang setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik RUU APBN meyakini bahwa adalah tidak wajib untuk memberikan jawaban atas masukan masyarakat atas RUU itu. Patut diduga bahwa hal ini disebabkan Menteri Keuangan berpegang pada norma opsional Pasal 96 ayat (8) UU a quo. Seandainya tafsir atas ayat ini adalah sebaliknya, yaitu wajib untuk memberikan jawaban, mempublikasikan, secara bermakna, atas masukan masyarakat termaksud, maka hal ini dapat dilakukan dengan mengingat tersedianya resources yang berlimpah di Kementerian Keuangan. 32 PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 96 AYAT (9) UU A QUO 3.12. Bahwa Pasal 96 ayat (9) UU PPP a quo, yang selengkapnya berbunyI “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” 3.12.1. Bahwa norma ayat (9) ini tidak memiliki (tidak mengandung) kepastian hukum atas norma tenggat waktu (due date, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud. Hal ini memberikan celah, legalitas bagi pembentuk undang-undang (DPR, DPD, dan Presiden), untuk kapan saja, atau, tidak memiliki kendala waktu, menerbitkan Prinsip-prinsip dan Tata Kelola (platforms) Pelaksanaan Komunikasi Publik termaksud (norma ayat (1) hingga ayat (8); bisa dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun hal termaksud baru diterbitkan, atau, bahkan tidak akan pernah diterbitkan. 3.12.2. Bahwa dalam hal belum atau bahkan tidak diterbitkannya peraturan-peraturan termaksud, maka hal ini akan lebih kuat lagi, membengkakkan ketidakpastian hukum, semangat diskriminatif, tidak adil, nepotisme, dan konflik kepentingan tafsir/interpretasi utamanya pada Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU a quo. 3.12.3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Norma hukum ini menghendaki setiap peraturan perundang- undangan, baik secara implisit (interpretatif) apa lagi secara eksplisit (nyata-nyata dan tertulis dengan tegas) harus memiliki kepastian hukum yang adil dan memperlakukan setiap orang secara sama. 3.12.4. Bahwa berdasarkan elaborasi diatas Pasal 96 ayat (9) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 33 Peraturan DPR, DPR, dan Presiden tentang Pedoman Umum Konsultasi Publik 3.13. Narasi di atas tidak mengatur tenggat waktu (due date, batas waktu terakhir) penerbitan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud sehingga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (DPR, DPD, dan Presiden) baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif (peraturan bersama) memiliki kebebasan penuh, kapan saja, atau, tidak memiliki kendala waktu untuk menerbitkan Prinsip-prinsip dan Tata Kelola (platforms) Pelaksanaan Komunikasi Publik termaksud; terbukti sudah lebih dari dua tahun belum diterbitkan, dan tidak ada kepastian kapan wajib diterbitkan. Sebagai catatan, Pemohon tidak menemukan Perpres termaksud diantara 134 Perpres Tahun 2022 dan diantara 158 Perpres tahun 2023 (hingga Juni 2023). Selanjutnya, Pemohon mencoba mengakses, jika ada, untuk jenis Peraturan DPR, dengan Googling menggunakan kata kunci Peraturan DPR tentang Konsultasi Publik dan ternyata hasilnya nihil atau tidak ada. Lanjut mengunjungi website DPR dan menemukan menu JDIH (jendela arsip peraturan perundang-undangan) dan ternyata sayangnya yang tersedia hanya untuk tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan DPR termaksud tidak dapat diakses atau memang belum pernah diterbitkan sama sekali. Dapat diduga bahwa peraturan termaksud yang seharusnya juga perlu diterbitkan oleh institusi DPD juga belum pernah diterbitkan sejauh ini. KAPASITAS PENGELOLAAN KONSULTASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN 3.14. Kapasitas Kementerian Keuangan untuk Pengelolaan Konsultasi Publik Kementerian Keuangan memiliki kapasitas yang berlimpah untuk mengelola kegiatan Konsultasi Publik termasuk kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan UU APBN. Hal ini terlihat dari kualitas dan kuantitas SDM, peralatan dan jaringan inter/intranet, teknologi IT, dan dukungan pendanaan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu sebagai dapur dan koordinator Penyusunan APBN memiliki 531 orang pegawai (SDM) dengan rincian pendidikan: (i) S3 (35 orang); (ii) S2 (205 orang); (iii) (S1 34 (204 orang); dan (iv) lebih rendah dari S1 (93 orang). Vide Sumber Daya Manusia, https://fiskal.kemenkeu.go.id/profil/sumber-daya-manusia. Setiap orang diberikan akses minimal satu komputer/laptop yang terhubung ke server inter/intranet Kemenkeu. Semua pekerjaan utamanya yang terkait APBN sudah dikomputerisasi dan didigitalisasi. Literasi digital pegawai BKF sangat tinggi. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan terdiri dari 11 Unit Kerja setingkat Eselon I seperti Setjen, BKF, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran yang kesemuanya terhubung dalam jaringan internet dan intranet serta berpola satu pegawai minimal satu komputer/laptop. Sebagian besar pekerjaan sudah menggunakan teknologi IT dan komputer. Komunikasi antar unit kerja hampir seluruhnya berbasis digital. Potret prima Kementerian Keuangan yang demikian tentu saja akan dapat mengelola kegiatan Konsultasi Publik RUU APBN setiap tahunnya secara efisien. Kegiatan konsultasi termaksud mencakup kegiatan untuk memberikan dan mempubilkasikan jawaban Kementerian Keuangan atas masukan yang diberikan masyarakat dalam setiap tahapan Pembentukan UU APBN. Dengan demikian, dukungan SDM yang tangguh, peralatan hardware dan software tekonologi IT berbasis inter/intranet yang canggih dan cukup serta tingkat kesejahteraan pegawai yang tinggi sangat memungkin untuk dapat memberikan dan mempublikasikan jawaban yang bermakna atas masukan masyarakat dalam setiap tahapan Pembentukan UU APBN dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dalam waktu yang singkat. Jawaban termaksud sebetulnya dapat diselesaikan dalam waktu satu dua hari saja tetapi untuk berjaga-jaga terjadinya hal yang tidak diantisipasi, maka waktu maksimal, paling lama, satu minggu untuk merampung tugas termaksud adalah norma yang wajar bagi Kementerian Kuangan. Sebagai tambahan informasi, berikut ini disajikan Tiga Tahapan Pembentukan UU APBN. 35 KAPASITAS LEGISLATIF DALAM PENGELOLAAN KONSULTASI PUBLIK 3.15. Bahwa perlu koordinasi antar instansi DPR, DPD, dan Presiden dalam menyiapkan penerbitan peraturan masing-masing terkait partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU a quo. Untuk Presiden, Pemerintah, tugas ini didistribusikan melalui Sekretariat Kabinet (Setkab), Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing instansi Menteri Koordinator tersebut memiliki kualitas dan kuantitas SDM yang baik dan tangguh dilengkapi dengan sarana dan prasana modern termasuk software dan hardware komptuer dan IT yang canggih. Komunikasi antar kementerian koordinator ini sebagian besar dilakukan secara elektronik dan digital melalui jaringan internet berkecepatan tinggi melebihi 500 MBPs. Kondisi yang serupa juga berlaku untuk kegiatan koordinasi kementerian koordinator dengan masing-masing kementerian dan lembaga negara (K/L) dibawahnya. Merujuk ke kapasitas dan kapabilitas pengelolaan Partisipasi Masyarakat yang bermakna Kementerian Keuangan sebagaimana dijelas terdahulu, yang pada prinsipnya dapat menjelaskan dan mempublikasikan jawabannya atas masukan masyarakat termaksud dalam waktu satu dua hari saja tetapi untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya, waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas termaksud adalah waktu yang wajar. Dengan demikian tenggat waktu, batas akhir, due date, satu minggu pengundangan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud adalah norma waktu yang wajar untuk diberlakukan pada kementerian dan lembaga pemerintahan. Untuk poros kekuasaan legislatif negara (DPR dan DPD) diuraikan seperti dibawah ini. 3.16. Bahwa dari 575 orang anggota DPR R.I. terdapat 51 anggota Komisi III yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Bidang Kesekretariatan Komisi III terdiri dari 12 orang. Juga, Komisi ini dilengkapi dengan lima orang Tenaga Ahli dengan pendidikan S2 Hukum dan S2 Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, masing-masing anggota Komisi juga dilengkapi dua orang tenaga sekretariat. 36 Gedung dan masing-masing anggota DPR termasuk anggota Komisi IIInya dilengkapi dengan sarana dan prasarana IT termasuk komputer/laptop canggih/modern/mutakhir, jaringan intra/internet kecepatan tinggi, sofware dan hardware komputer. Literasi digital anggota DPR umumnya sangat baik dan begitu juga halnya dengan staff sekretariat dan tenaga ahli, dan, diatasnya tingkat kesejahteraan anggota DPR dan staf pendukung termaksud adalah baik. Dengan demikian, standar waktu satu minggu untuk pengelolaan Partisipasi Masyarakat termaksud termasuk untuk pengundangan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud pada Peraturan DPR adalah norma waktu yang wajar. 3.17. Bahwa dari 136 orang anggota DDD R.I. terdapat 30 anggota Panitia Perancang undang-undang dengan jenjang pendidikan S2 dan lebih tinggi walaupun ada berapa orang dengan tingkat pendidikan S1. Selain itu, DPD yang terdiri dari empat Komite dan masing-masing komite dilengkap tenaga ahli sebanyak lima orang sehingga jumlah tenaga ahli DPD adalah 20 orang dengan pendidikan S2 dan lebih tinggi. Gedung dan masing-masing anggota DPD dilengkapi dengan sarana dan prasarana IT termasuk komputer/laptop canggih/modern/mutakhir, jaringan intra/internet kecepatan tinggi, software dan hardware komputer. Literasi digital anggota DPD umumnya sangat baik dan begitu juga halnya dengan staff sekretariat dan tenaga ahli, dan, diatasnya tingkat kesejahteraan anggota DPD dan staf pendukung termaksud adalah baik. Dengan demikian, standar waktu satu minggu untuk pengelolaan Partisipasi Masyarakat termaksud termasuk untuk pengundangan Ketentuan Lebih Lanjut termaksud pada Peraturan DPD adalah norma waktu yang wajar. 37 PANDANGAN INDOKTRINER ATAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI 3.18. Secara indoktriner, International Association for Public Participation (IAP) menyatakan nilai-nilai hakiki Partisipasi Publik (Core Values for Public Participation) adalah sebagai berikut. 3.18.1. Partisipasi masyarakat didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang potensial akan terkena dampak, RUU misalnya, mempunyai hak untuk terlibat dalam proses pembentukanya. 3.18.2. Partisipasi masyarakat berada pada jalur untuk turut serta memberikan kontribusi positif atas rancangan kebijakan pemerintah dan parlemen seperti yang tertuang dalam suatu RUU. 3.18.3. Partisipasi masyarakat mendorong tercapainya pengambilan keputusan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan seluruh stakeholder yang mencakup pengambil keputusan (pemerintah dan parlemen). 3.18.4. Partisipasi masyarakat mengupayakan dan memfasilitasi keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi dipengaruhi oleh atau tertarik pada suatu keputusan. 3.18.5. Partisipasi masyarakat pada prinsipnya juga merupakan upaya untuk mencari masukan dari stakeholder, pemangku kepentingan, terkait dengan pembangunan dan pengembangan pola dasar, platforms, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). 3.18.6. Partisipasi masyarakat memfasilitasi stakeholder dengan informasi yang dibutuhkan agar mereka dapat melakukanya secara bermakna (meaningful participation). . 3.18.7. Partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang tindaklajut para pengambil keputusan (pemerintah dan parlemen) atas masukan (feedbacks) masyarakat. 3.19. Dalam nuansa yang sama Open Parliament Indonesia (OPI) mewadahi kegiatan dan upaya untuk mendorong peningkatan akses dan 38 keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan publik termasuk melalui penggunaan teknologi informasi demi terciptanya Lembaga Legislatif modern yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel. Selanjutnya dilaporkan juga disini bahwa Open Parliament Indonesia dideklarasikan pada 29 Agustus 2018 dalam rangka HUT Parlemen Indonesia. Deklarasi tersebut juga meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Parlemen Terbuka Indonesia (OPI) pertama 2018-2020, yang memperkuat dukungan OPI dari Parlemen Indonesia. Sumber ini kemudian mengangkat pertanyaan tentang urgensi keterlibatan publik, masyarakat madani, dalam proses legislasi. Langsung diberikan jawaban juga oleh sumber ini bahwa penyusunan perundang- undangan atau proses legislasi harus berlandaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya juga dikatakan disini bahwa proses legislasi pada akhirnya menghasilkan produk hukum sebagian besar menyasar dan berdampak pada masyarakat. Proses legislasi yang melibatkan masyarakat akan meningkatkan dukungan dan ownership masyarakat pada RUU yang disusun. Akhirnya dikatakan disini bahwa penyusun perundang-undangan baik dari DPR RI dan Pemerintah memiliki kewajiban menyebarluaskan setiap rancangan mulai dari penyusunan program legislasi, pembahasan, hingga pengundangan. Sumber: OPI, Beranda,https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/- Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI-Partisipasi-Publik-Dalam- Legislasi-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T-1622102422.pdf 3.20. Dalam nuansa yang sama tetapi dalam perspektif akademis, Joko Riskiyono, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR, menerbitkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN,” yang diterjemahkannya dalam bahasa Inggris sebagai “Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity.” Jurnal DPR (2015), https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511. Ringkasn eksekutif artikel ini sepenuhnya disajikan di bawah ini. 39 Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo (1986: 114), suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif dan partisipatif, apabila dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat-sifat yang khusus dan terbatas; 2. bersifat universal, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan 3. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali Konsepsi Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Aspirasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun “perlawanan” terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tujuannya untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, dan media konvensional lainnya yang secara konstitusional dijamin dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan undang- undang di tengah-tengah masyarakat. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas. Gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum ini, menuntut adanya lembaga legislatif yang sifat otonom 1 dan independen. 2 Asshidiqie (2005:315) berpendapat bahwa pada pokoknya semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, DPR melalui 40 alat kelengkapan yang sedang melakukan penyusunan undang-undang, biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan sejenis, dan kunjungan. Metode penyerapan aspirasi yang paling sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, DPRD, dan perguruan tinggi. 3.21. Semangat partisipasi masyarakat yang bermakna juga terkait hak-hak konstitusional warga negara yang tertuang pada pasal-pasal UUD 1945 yang diperkuat dan dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 butir [3.17.18] selengkapnya berbunyi “Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).” Catatan pemohon. Dengan analogi, apabila materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian serta isi peraturan perundang-undangan yang semangatnya atau prinsipnya menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkanya, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan peraturan perundang-undangan tersebut merugikan hak konstitusioanal 41 warga negara dan dengan demikian melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Selanjutnya hal ini diperkuat lagi oleh Yurisprudensi UU PPP a quo sebagaimana tertuang dalam Bagian Menimbangnya, yang selengkap berbunyi "Menimbang a. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3.22. Sebetulnya Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna adalah marwah Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain berbunyi: ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam… suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …,” Dengan demikian tujuan negara Indonesia adalah: (i) melindungi segenap/seluruh bangsa dan tumpah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan negara termaksud, rakyat secara tidak langsung, mendelegasikan haknya termaksud melalui melalui poros kekuasaan eksekutif dan yudikatif negara, dan, secara langsung melalui perwakilannya yang berada di poros kekuasaan legislatif negara. Agar hak dan wewenang rakyat yang sudah didelegasikan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan, setiap warga negara masih tetap memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif, di dalam dan di luar pemerintahan, dalam berbagai format termasuk dalam format untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, di satu sisi, dan di sisi lain, pembentuk peraturan perundang-undangan wajib mendengarkan, 42 mempertimbangkan, dan menjelaskan (menanggapi) masukan (suara, concern) masyarakat termaksud, sedemikian rupa sehingga kegiatan legislasi, kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, berada dalam koridor atau jalur untuk: 3.22.1.1. terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; 3.22.1.2. terbangunnya lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; 3.22.1.3. terangkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warganegara terhadap lembaga legislatif; 3.22.1.4. terbangunnya legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama yang tangguh untuk setiap keputusan dan tindakan; 3.22.1.5. terbentuknya pemahaman yang dalam (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; 3.22.1.6. tersedianya kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, dan, 3.22.1.7. terciptanya parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). 4. PETITUM Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan- alasan yang telah diuraikan diatas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon 43 kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut: MENGADILI DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk SELURUHNYA; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentuk Peraturan Perundang- undangan wajib menghadirkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.”. 3. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pembentuk Peraturan Perundang- undangan wajib menjelaskan dan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat, atau, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang- undangan.” 4. Menyatakan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat 44 (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden, yang wajib diundangkan (diterbitkan) paling lama, atau, selambat-lambatnya, satu minggu sejak Putusan Mahkamah ini ditetapkan.” 5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almizan Ulfa S.E., M.S.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 109/ No Dosir: 41.929 atas nama Almizan Ulfa S.E., M.Sc.; 3. Bukti P-3 : Tangkapan Layar Info Publik dari laman Kementerian Keuangan berjudul “Perencanaan dan Penganggaran”; 4. Bukti P-4 : Tangkapan Layar Berita dari Laman setkab.go.id, berjudul Sri Mulyani: Pemerintah Fokus Program Prioritas dalam Penyusunan APBN 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaela; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, atas nama Radiek Akbar Ulfa; 7. Bukti P-7 : Tangkapan Layar Berita online dari portal berita Databoks, berjudul “Ada 673 Ribu Pengangguran Lulusan Universitas pada Agustus 2022”; 8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar dari laman Transparency International berjudul “Corruption Perceptions Index 2022, Korupsi Konflik dan Keamanan”; 45 9. Bukti P-9 : Tangkapan Layar Berita online dari detiknews.com berjudul “Mahfud: Gilanya Korupsi di Negara Kita, Noleh Kemana Saja Ada”; 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Berita online dari laman tempo.co berjudul “Breaking News: Menkominfo Johny G. Plate Ditetapkan jadi Tersangka Korupsi BTS, Langsung Ditahan”; 11. Bukti P-11 : Tangkapan Layar Berita online dari portal berita cnbcindonesia.com berjudul “Baru Diresmikan Jokowi, Proyek Kereta Sulawesi Kena OTT KPK”; 12. Bukti P-12 : Tangkapan Layar dari Video Rosi Ekslusif di KOMPASTV berjudul “Angelina Sondakh: Saya Takut...”; 13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Berita online dari portal berita detikfinance berjudul “KPK: Anggaran Negara Bocor Hingga 40% Sejak Zaman Soemitro”; 14. Bukti P-14 : Tangkapan Layar Berita online dari portal berita cnbcindonesia.com berjudul “Mahfud MD Bentuk Tim Reformasi Hukum Anggotanya Ngeri Semua!”; 15. Bukti P-15 : Tangkapan Layar dari Laman dpr.go.id tentang Agenda Acara tanggal 20 Juli 2023, “RDP Konsiyering: RUU ASN Komisi II dengan Kemenpan”; 16. Bukti P-16 : Tangkapan Layar Berita online dari laman pshk.or.id, berjudul “DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RUKHP”; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 18. Bukti P-18 : Tangkapan Layar Berita online dari laman kompasiana.com, berjudul “Melihat Sisi Blessing Hiruk Pikuk Kons Perppu UU Cipta Kerja”; 19. Bukti P-19 : Tangkapan Layar Video dari youtube kanal MASYUMITV berjudul “Pejuang Pendidikan Melangkah ke DPR”; 46 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 001/K-DOS/Y.A.I/III/2006 a.n. Drs. Almizan Ulfa, M.Sc. dan Fotokopi Surat dari dari Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indinesia Y.A.I Nomor 070/D/FEUP Y.A.I/II/2009, Perihal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 9 Februari 2009. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, 47 selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 48 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022: “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”. Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022: “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022: “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022 bertentangan dengan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), 49 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara, terakhir menjabat sebagai Peneliti Utama pada Kementerian Keuangan (vide bukti P-2). Selain itu merupakan dosen mata kuliah ilmu ekonomi dan metode kuantitatif di Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I Jakarta (vide bukti P-20), dan menjadi content creator di beberapa media elektronik (vide bukti P-19); 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, Pemohon menguraikan sebagai berikut: a. Norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang tidak mengandung norma yang mewajibkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan konsultasi publik telah menyebabkan Pemohon gagal menjadi narasumber pembicara, pakar, padahal telah memenuhi kriteria eligibilitas. Akibatnya Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apresiasi pecuniary dan/atau non-pecuniary dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Kegagalan itu disebabkan tidak tersedianya undangan yang terbuka untuk umum, atau penempatan undangan tidak pada media yang seharusnya, atau pihak penyelenggara memang dengan sengaja hanya mengundang orang-orang dan/atau pihak-pihak tertentu saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau adanya konflik kepentingan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya ketentuan tersebut juga mengakibatkan Pemohon gagal menjadi cerdas dan berperan serta mencerdaskan masyarakat dan bangsa melalui media elektronik karena buruknya tata kelola sebagian dari unsur-unsur konsultasi dimaksud seperti unsur pilihan media, metode dan teknik konsultasi termasuk juga karena lamanya waktu yang dibutuhkan; b. Norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tidak memberikan kepastian hukum sebab penjelasan kepada masyarakat yang diatur dalam norma a quo hanya bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan). Norma a quo melegalisasi pembentuk undang-undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, seminar proceedings, sehingga gagalnya diskusi 50 publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk undang- undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk menjadi lebih cerdas dan berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa; c. Norma Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 tidak mengandung kepastian atas norma tenggat waktu (batas waktu terakhir) penerbitan ketentuan lebih lanjut dimaksud. Hal ini memberikan celah legalitas bagi pembentuk undang- undang (DPR, DPD, dan Presiden), untuk kapan saja, atau tidak memiliki kendala waktu, menerbitkan prinsip-prinsip dan tata kelola (platforms) pelaksanaan komunikasi publik yang dimaksud sebagaimana perintah Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022. Akibatnya Pemohon potensial mengalami kerugian konstitusional berupa kegagalan untuk menjadi peserta diskusi publik dan kegagalan untuk menjadi lebih cerdas dan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa; 5. Bahwa menurut Pemohon kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat spesifik dan aktual, serta jika permohonan a quo dikabulkan maka kerugian Pemohon akan hilang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, anggota masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik sebagai mantan peneliti pada Kementerian Keuangan yang beberapa kali terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai dosen dan content creator yang membagikan informasi dan pengetahuan dalam hal ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang 51 dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara ketentuan norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 dengan norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Kata “dapat” dalam norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 mengandung unsur ketidakpastian atau bernuansa opsional, sedangkan frasa “masyarakat berhak” dalam norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022, maknanya adalah pemerintah wajib; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 membuka celah, memberikan legalitas kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan kegiatan diskriminatif seperti hanya mengundang orang-orang dan/atau pihak- pihak tertentu saja, serta adanya konflik kepentingan dalam melakukan konsultasi publik pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Sehingga, keterlibatan partisipasi sebagian besar masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian serta isi rancangan undang-undang dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tertutup; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tidak memiliki kepastian hukum sebab penjelasan kepada masyarakat bersifat opsional. Norma ini melegalisasi para pembentuk undang-undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, semacam seminar proceedings yang menyebabkan gagalnya diskusi publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk 52 undang-undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat dimaksud. Frasa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi” dalam Pasal 28F UUD 1945 perlu diartikan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk DPR bukan saja dilarang menolak tetapi juga perlu atau wajib menyediakan informasi yang mencakup informasi tentang status masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan membuka aksesnya kepada masyarakat; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 tidak mengandung kepastian hukum atas tenggat waktu (due date, batas waktu terakhir) penerbitan ketentuan lebih lanjut. Hal ini memberikan celah, legalitas bagi pembentuk undang-undang (DPR, DPD, dan Presiden) untuk kapan saja atau tanpa batas waktu, menerbitkan prinsip-prinsip dan tata kelola (platforms) pelaksanaan komunikasi publik; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: a. menyatakan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentuk Peraturan Perundang-undangan wajib menghadirkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.” b. menyatakan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan wajib menjelaskan dan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat, atau, selambat- lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan”; c. menyatakan Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai 53 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden, yang wajib diundangkan (diterbitkan) paling lama, atau, selambat-lambatnya, satu minggu sejak Putusan Mahkamah ini ditetapkan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1) apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harus bersifat wajib bukan bersifat opsional; 2) apakah penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 perlu diberikan batas waktu; 3) apakah pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden perlu diberikan batas waktu penerbitannya. Terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa keterlibatan masyarakat dalam bernegara menjadi penanda kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagai bentuk demokrasinya negara Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dari terwujudnya 54 pemerintahan yang demokratis. Konstitusi Indonesia juga telah menjamin hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat dan negara. [3.10.2] Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas dimaksud adalah asas keterbukaan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), di mana terhadap Penjelasan asas dimaksud telah diubah melalui Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022]. [3.10.3] Bahwa jika dicermati secara historis pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, telah ternyata sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), namun dengan substansi yang masih sumir. Oleh karena itu, kemudian diubah dan dilengkapi pengaturannya dengan Pasal 96 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 55 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diputus dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 dilakukan perubahan secara menyeluruh, sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf b UU 13/2022, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya UU 13/2022 adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kemudian pada Bagian Penjelasan Umum UU 13/2022 dinyatakan juga bahwa UU 13/2022 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, di antaranya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17.8] … Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok 56 masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 telah diperluas menjadi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, akses masyarakat terhadap naskah akademik dipermudah, ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kegiatan konsultasi publik yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-undang mengenai hasil pembahasan masukan dari masyarakat, serta ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Artinya, sekalipun sudah dituangkan dalam Pasal 96 UU 13/2022, tidak berarti substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 menjadi kehilangan relevansinya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; [3.10.4] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harusnya bersifat wajib bukan bersifat opsional, menurut Mahkamah dalam memahami norma a quo tidaklah bisa dipisahkan dari norma pada ayat-ayat lain dalam Pasal 96 UU 13/2022, termasuk pasal terkait lainnya dalam UU 12/2011. Sebagai sebuah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 telah menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan. Kata “berhak” dalam norma dimaksud harus dimaknai sebagai “kewajiban” bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mekanisme, dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 57 sesuai dengan makna asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya (dalam UU 13/2022). Oleh karena itu, masyarakat pun seharusnya berperan aktif memperjuangkan keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU a quo adalah dengan memberikan masukan, pengaturan demikian juga telah diatur dalam UU 12/2011, hanya saja dalam UU 13/2022 diperluas menjadi pada semua tahapan. Jika merujuk pada UU 12/2011 tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan [vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011]. Merujuk pada tahapan tersebut, tahapan yang paling penting untuk mendapatkan masukan masyarakat adalah pada tahapan perencanaan, pembahasan dan penyusunan. Hak masyarakat untuk memberi masukan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 kemudian dijabarkan pelaksanaannya pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu mengenai cara penyampaian hak yang dapat dilakukan melalui daring dan/atau luring [Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022], mengenai pembatasan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat yang dapat memberi masukan, in casu orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022]. Selain itu, ditentukan pula kemudahaan akses terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022]. Terkait dengan pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pembentuk peraturan perundang-undangan juga menginformasikan kepada masyarakat atas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud [Pasal 96 ayat (5) UU 13/2022]. Sedangkan terkait dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk “dapat” melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Dalam konteks ini, kata “dapat” yang dipersoalkan Pemohon adalah berkenaan dengan jenis kegiatan dalam melakukan konsultasi publik bukan berkaitan dengan syarat imperatif adanya partisipasi masyarakat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Jika dicermati secara 58 saksama, kegiatan konsultasi publik tersebut tidak terbatas sifatnya karena pembentuk undang-undang ternyata masih memberikan ruang lain, selain yang telah ditentukan sepanjang kegiatan tersebut merupakan pengejawantahan konsultasi publik. Kegiatan konsultasi publik ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022], yang kemudian hasil pembahasannya akan dijelaskan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan right to be explained [Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022]. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU 13/2022 menurut Mahkamah sudah cukup memadai karena pembentuk undang-undang tidak mungkin menentukan secara rigid hal-hal yang lebih teknis dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 mengamanatkan kepada masing-masing lembaga pengusul rancangan undang-undang untuk mengatur lebih teknis ihwal partisipasi publik dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Bahwa Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang Pemohon mohonkan untuk ditafsirkan menjadi suatu kegiatan yang wajib, menurut Mahkamah akan menimbulkan akibat hukum. Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 12/2011 bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi” [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]. Jika petitum Pemohon dikabulkan, jelas hal tersebut tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan karena norma yang dirumuskan dengan kata “wajib” harus diikuti dengan sanksi. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kata “dapat” yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 adalah mengatur berbagai jenis kegiatan untuk melakukan konsultasi publik yang sifatnya tidak limitatif. Oleh karenanya, pengaturan demikian sudah tepat karena masih terbuka kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari kewajiban adanya partisipasi masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (6) UU 59 13/2022 sehingga dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.10.5] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terkait dengan penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat harus menjadi hal yang bersifat wajib, bukan opsional dan perlu diberikan batas waktu selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah norma demikian justru telah mengatur lebih jauh jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi publik yang diatur sebelumnya dalam UU 12/2011. Bahwa perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah, tidak tepat jika diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa sedangkan terkait kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 a quo, sebagaimana telah Mahkamah jelaskan pada Sub-paragraf [3.10.4] di atas, kata “dapat” dalam konteks a quo tidak boleh dimaknai bahwa norma a quo telah menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dijamin oleh UUD 1945, yang ditegaskan kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diatur pula dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, sehingga dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 60 [3.10.6] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang meminta pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden dengan diberikan batas waktu penerbitannya, menurut Mahkamah dalil demikian yang kemudian dituangkan dalam petitum merupakan dalil dan petitum yang tidak lazim. Terlebih, bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk menetapkan ketentuan yang bersifat eksekutorial atas berlakunya suatu ketentuan pelaksana dari suatu undang-undang. Oleh karena alasan Pemohon tidak jelas (obscuur) maka menurut Mahkamah dalil permohonan a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah terkait Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak melanggar hak untuk memajukan diri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil dan petitum terkait Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menurut Mahkamah merupakan dalil dan petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum; 61 [4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 tidak jelas atau kabur (obscuur); Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 62 Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani