82/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 82/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Pina Aprilianti Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 April 2000 Alamat : Kp. Sindang Galih, RT 001/RW 013, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Mei 2020, memberi kuasa kepada Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H., Haris Azhar, S.H., M.A., Dwi Ayu Oktari, S.Pd., S.H., dan Mohammad Fandi Dennisatria, S.H., kesemuanya merupakan advokat/penasihat hukum dan calon advokat pada Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di Jalan Balai Pustaka 1 Nomor 14, Jakarta Timur, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2020, 2 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 188/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 82/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 4. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 3 dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. dan ayat (2) menyatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 6. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) tentang Pornografi terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 7. Dengan demikian permohonan ini dapat dajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan ini. II. LEGAL STANDING PEMOHON 8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bunyi pasalnya sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 9. Bahwa sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 11. Bahwa dalam UUD 1945 diatur hak-hak konstitusional yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 12. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas [Bukti P-3], yang memiliki hak konstitusional yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 5 13. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 11 di atas, telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana kerugian nyata telah dialami Pemohon yang pada saat ini berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Garut, atas Putusan Perkara Nomor: 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah melakukan ikhtiar keadilan dengan memohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab putusan banding nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut [Bukti P-4] dan Pada saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020; 15. Bahwa Keberadaan Pasal 8 UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional Pemohon secara spesifik yaitu hak: a. perlindungan hukum b. kepastian hukum yang adil c. perlakuan yang sama di hadapan hukum d. perlindungan diri pribadi e. kehormatan f. martabat g. rasa aman h. perlindungan dari ancaman ketakutan 6 i. berbuat atau tidak berbuat sesuatu – hak privasi 16. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat norma dalam Pasal 8 UU Pornografi, untuk selengkapnya akan dijabarkan dalam tabel dan penjelasan di bawah ini: Pasal Lampiran Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Norma yang dikandung Pasal yang Diuji Hak Konstitusional Pemohon (UUD 1945) Kerugian Konstitusional Pemohon Pasal 8 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditupu daya, atau dibohongi oleh orang lain pelaku tidak dipidana. a. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 1. Bahwa norma Pasal 8 UU Pornografi mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi menjelaskan yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. 2. Bahwa secara logika sangat tidak masuk akal apabila ada dua norma yang berlaku secara bertentangan dalam satu Undang- undang yang membolehkan sekaligus tidak 7 membolehkan membuat dokumentasi— sebagai bentuk kebebasan ekspresi—hanya untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. 3. Bahwa untuk dijadikan alat bukti pelaporan, Pemohon harus terlebih dahulu mengunduh video aktivitas seksual dengan suaminya tersebut sebagai barang bukti untuk polisi. Hal ini cukup membingungkan bagi Pemohon, sebab jika Pemohon mengunduh dan menyimpan video hal tersebut merupakan pelanggaran yang lain lagi bagi Pemohon. Dan karena tidak dapat memberikan bukti Pemohon justru ditangkap, diproses hukum, dianggap menyediakan diri sebagai ‘objek atau model’. Norma Pasal 8 UU Pornografi justru jauh dari perlindungan hukum dan kepastian hukum, karena Pemohon sebagai warga negara berhak atas pelindungan kebebasan berekekspresi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Berlakunya norma Pasal 8 UU Pornografi menimbulkan 8 ketidakpastian hukum dan jaminan perlindungan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. b. Pasal 28 G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1). 4. Aktivitas suami-istri merupakan kegiatan pribadi, bersifat hak privasi, yang menjadi hak konstitusional warga negara (termasuk Pemohon). Namun norma Pasal 8 ini justru jauh dari perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Pasal 8 UU Pornografi merupakan norma yang tidak jelas (setidaknya ketidakjelasan mengenai definisi ‘objek atau model’) sehingga merugikan warga negara yang awalnya untuk kepentingan sendiri justru menjadi korban Pasal 8 UU Pornografi (viktimisasi) dari tindakan yang semula merupakan kegiatan pribadi (hak privasi) menjadikan warga negara (termasuk Pemohon) sebagai pelaku dan harus berhadapan dengan hukum. Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang 9 memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Universal Declaration of Human Rights yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International (ICCPR), yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [Bukti P-6] yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 17. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan Pemohon merupakan pihak yang paling berkepentingan atas kepastian hukum; 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika pasal yang diujikan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya terdapat penafsiran dari pasal tersebut, hak konstitusional Pemohon akan pulih, hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 akan didapatkan kembali. Oleh karenanya terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) 10 dengan ketentuan pada pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon akan mendapatkan legal remedy; 19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. III. POKOK PERMOHONAN PENDAHULUAN Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sangat kuat. Terbentuknya Undang-Undang Pornografi berakar dari keinginan besar mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Undang-Undang Pornografi hadir dalam rangka ingin melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan rasa kesusilaan baik rasa kesusilaan pribadi maupun rasa kesusilaan masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan karena itu harus dipatuhi. Nilai-nilai yang hidup dalam diri individu dan masyarakat menjadi cerminan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Meski begitu, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang masuk ke dalam ranah privasi warga negaranya. Norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang siapapun menjadi objek atau model dari pornografi meskipun untuk kepentingan pribadi setiap warga negara, dimana norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung muatan dan memberikan peluang negara melalui aparaturnya masuk ke ranah pribadi dalam hal ekspresi untuk kepentingan pribadi. Kontroversi pemberlakuan UU Pornografi telah terjadi sejak masa pembentukan hingga dalam rentang waktu berlakunya. Sejak diundangkan pada 30 Oktober 2008 hingga kini tercatat setidaknya empat perkara pengujian terhadap UU ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 dan Nomor 48/PUU-VIII/2010. Semua dimohonkan oleh badan hukum atau perseorangan 11 yang mewakili kepentingan tertentu bukan oleh pengampu kerugian yang aktual, meskipun legal standing dianggap diterima, namun semua perkara berakhir dangan penolakan. Terlepas dari kontroversi dan Putusan MK tersebut namun dalam perkara-perakara tersebut setidaknya telah terungkap potensi persoalan yang akan muncul di kemudian hari dengan berlakunya UU a quo. Beberapa persoalan tersebut antara lain mengenai: a. Definisi dan ruang lingkup pornografi. b. Persoalan hak privasi dan batas tindakan negara untuk memasuki wilayah privat. c. Perlindungan perempuan dan anak yang semula menjadi nafas dari UU Pornografi ini namun penormaannya justru berpotensi merugikan bahkan mengkriminalisasi kaum perempuan dan anak yang seringkali menjadi ‘objek’ pornografi (lihat posita Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009). d. Persoalan kebhinekaan serta perlindungan serta ekspresi budaya (lihat posita Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009). e. Pengaturan yang akan tumpang tindih dengan norma dalam undang-undang lain (karena telah banyak undang-undang yang mengatur). f. Masalah penegakan (due proses of law) yang berpotensi pada munculnya kesalahan para penegak hukum dalam menerapkan hukum. Dissenting opinion dari hakim Maria Farida, juga semakin mempertegas persoalan-persoalan di atas, karena Beliau menganalisa potensi persoalan ini muncul dari akar permasalahannya yaitu ketidaksesuaian UU Pornografi dengan asas-asas dalam ilmu perundang-undangan. Meski terdapat berbagai persoalan dari eksistensi UU Pornografi, namun kenyataannya MK menolak semua permohonan, yang artinya UU Pornografi akan tetap eksis hingga muncul kasus konkret dari undang-undang ini, dan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, bukan sekedar potensi. Hari ini, melalui permohonan ini, kami menyampaikan bahwa persoalan konkret dari UU Pornografi, atau setidaknya dari Pasal 8 UU ini telah muncul, dan melalui permohonan ini, keadilan harus ditegakkan, kerugian konstitusional harus dipulihkan, dan atas nama akibat putusan yang erga omnes, maka melalui putusan dari permohonan ini dapat diupayakan pencegahan kerugian konstitusional pihak-pihak lain di kemudian hari; 12 ALASAN PERMOHONAN Terhadap konstitusionalitas Pasal 8 UU Pornografi, kami mendalilkan beberapa hal, antara lain: A. Norma dalam Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi berserta penjelasannya. B. Pasal 8 membuka peluang Negara masuk dalam ranah pribadi. C. Norma Pasal 8 bukan merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki. D. Norma Pasal 8 tidak sesuai asas dalam ilmu perundang-undangan, tendensius dan tidak melindungi hak privasi warga negara (termasuk perempuan) Berikut adalah penjelasan dalil-dalil kami per poin: A. NORMA DALAM PASAL 8 TELAH DIATUR DALAM PASAL 4 UU PORNOGRAFI BESERTA PENJELASANNYA 20. Bahwa terlepas dari kontroversi terhadap kejelasan dan rincian norma dalam Pasal 4 UU Pornografi yang dipersoalkan dalam perkara-perkara sebelumnya, namum kenyataannya Pasal 4 beserta penjelasannya telah dinyatakan konstitusional. Norma Pasal 4 UU Pornografi menyatakan: (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 13 Penjelasan Pasal 4: Ayat (1) “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.” 21. Bahwa Pasal 4 UU Pornografi telah mengatur secara detil setidaknya tentang: a. ‘Rangkaian’ kegiatan terkait pornografi mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, hingga menyediakan. Demikian pula dengan semua pelaku dari kegiatan tersebut. b. Jenis perbuatan yang menjadi ruang lingkup pornografi dalam rangkaian kegiatan tersebut menunjuk pula pada semua pelaku dari kegiatan yang masuk ke dalam ruang lingkup perbuatannya. Artinya, orang yang dengan sengaja bersedia menjadi objek atau model pornografi juga termasuk di dalamnya. 22. Bahwa penjelasan Pasal 4 UU Pornografi juga telah memberikan pembatasan pada ranah pibadi (hak privasi) serta penegasan bahwa larangan tersebut hadir untuk kegiatan yang sifatnya ‘memperbanyak’ dalam rangka ‘penyebarluasan’ dan ‘komersialitas’, BUKAN UNTUK HAL-HAL SELAIN ITU; 23. Bahwa norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi dalam hal setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan tujuan ‘memperbanyak’ dalam rangka ‘penyebarluasan’ dan ‘komersialitas’. Sedangkan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, penjelasan Pasal 4 UU Pornografi menjelaskan yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri; 24. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VII/2010, Mahkamah telah menegaskan penjelasan Pasal 4 tentang ‘tujuan pribadi’ adalah konstitusional, berikut beberapa kutipan pertimbangan hakim tersebut: “Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk 14 diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat, lebih-lebih tidak akan mengganggu ketertiban umum karena hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon”. “Bahwa memang UU Pornografi adalah untuk kebutuhan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang a quo, antara lain, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang disertai dengan sanksi pidana tertentu. Semua maksud Undang- Undang a quo akan tetap terpenuhi selama hal yang bersifat pornografi itu dibuat, dimiliki, dan disimpan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri” “Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri.” 25. Bahwa selain pembatasan tindakan pornografi berdasarkan peruntukan, tindakan pornografi juga harus dipandang dalam konteks komersialitas. Sesuai dengan definisi porno menurut Webster New World Dictionary yang berasal dari bahawa Yunani ‘porne’ yang berarti a prostitute atau dalam Bahasa Indonesia adalah ‘pelacur’. Kata pelacur pada awalnya adalah sebuah eufemisme dan secara harfiah berarti sesuatu yang dijual (Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm.699) [Bukti P-5]. Oleh karena itu, penting untuk memandang tindakan pornografi jika akan diatur dan menjadi delik pidana dalam undang-undang harus tindakan yang bernuansa komersialitas; 26. Bahwa kehadiran Pasal 8 UU Pornografi menciptakan lagi dua subjek pelaku pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4 yaitu ‘objek atau model’, tanpa penegasan konteks ‘penyebarluasan dan komersialitas’ seperti pada Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi; 15 27. Bahwa pertentangan keberadaan Pasal 8 dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terletak pada, Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik, norma Pasal 8 UU Pornografi mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi telah memberikan pembatasan pada ranah pibadi (hak privasi) untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang; 28. Bahwa jika Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dihapuskan maka, semua normanya telah ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang lebih tegas dan detil mengatur larangan memproduksi dan membuat, dimana memproduksi dan membuat di dalamnya otomatis ada objek dan modelnya sebagaimana Pasal 8, namun telah ada pembatasan dalam hal dikecualikan untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri sebagaimana Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945; 29. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan kehadiran Pasal 8 UU Pornografi tidak diperlukan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; B. PASAL 8 MEMBUKA PELUANG NEGARA MASUK DALAM RANAH PRIBADI 30. Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi menyatakan: “Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana” 16 31. Bahwa berbeda dengan Penjelasan Pasal 4 yang membatasi negara untuk masuk ke ranah pribadi, Penjelasan Pasal 8 hanya menerangkan mengenai motif atau keadaan yang membuat seseorang kemudian bersedia menjadi objek atau model. Artinya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti, pelaku akan tetap bisa dipidana; 32. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah ketentuan yang tidak tepat, karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi objek atau model, termasuk alasan untuk kepentingan pribadi yang menjadi hak privasi setiap orang; 33. Bahwa rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Universal Declaration of Human Rights yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), sebuah instrumen hukum internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [Bukti P-6] yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang; 34. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” seperti yang tertera dalam Pasal 28G UUD 1945 sebagai berikut: Article 12 UDHR: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”. Terjemahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”. 17 35. Bahwa hak privasi dijumpai pula dalam Article 17 ICCPR: 1. “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”; 2. “Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”. Terjemahan dalam Putusan MK: 1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang- wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”. 2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”. 36. Bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengandung nilai- nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi; 37. Bahwa Undang-Undang Pornografi merupakan bagian dari hukum publik, maka Negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum publik. Akan tetapi, adanya campur tangan negara dalam fungsi penyelenggaraan negara pada kehidupan privat, rentan berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan individu. Hal ini berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) saat para penegak hukum menjalankan tugasnya atau saat menerapkan hukum tersebut. Sebab, kami meyakini bahwa pidana harus berhenti di depan pintu ruang privasi warga negara; 38. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik mengandung norma yang mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi bahkan untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Pasal 8 bahkan bisa menyasar terkait ekspresi kebahagiaan warga Negara yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek dan model; 18 39. Bahwa hak privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan negara dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Termasuk juga dalam berekspresi ketika beraktivitas seksual yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi guna mencegah adanya pantauan dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan ketidakbebasan dalam mengeskpresikan kebahagiaan setiap individu; 40. Bahwa mengekspresikan diri (mengenai tubuh) dan medokumentasikannya untuk dirinya sendiri (yang bukan merupakan sebuah profesi dan/atau pekerjaan dan/atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiel) adalah hak privasi setiap warga negara untuk berbuat sesuatu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 41. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi yang membuka ruang pada ‘setiap orang yang bersedia menjadi objek atau model pornografi’, terbukti telah membawa penerapannya pada abuse of power dan kerancuan. Hal inilah yang dialami Pemohon yang sesungguhnya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melapor dan membutuhkan perlindungan hukum atas perbuatan orang lain, namun justru dianggap sebagai pelaku dan dipidana dengan pasal tersebut - Pemohon atas relasi kuasa dari suami bersedia melayani hasrat seksual suami bahkan tubuhnya ‘dijual’ pada teman-teman suami, dan Pemohon menjadi objek atau model video pornografi untuk kepentingan pribadi, namun setelah bercerai, tanpa sepengetahuan Pemohon, mantan suaminya menyebarkan video tersebut; 42. Bahwa kalaupun Pengadilan Negeri Garut mengabaikan fakta tentang penjualan tubuh Pemohon dan fakta bahwa dalam kehidupan nyata banyak alasan atau bentuk dari ‘ancaman, kekuasaan, tekanan, bujuk rayu dan tipu daya’ seperti unsur dalam penjelasan Pasal 8 UU a quo, lalu menganggap perbuatan Pemohon adalah memang sengaja atas kesadaran dan kesediaan, namun hal kerancuan penerapan ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kasus lain yang menimpa korban lainnya; 19 43. Bahwa dengan norma ini siapapun berpotensi menjadi pelanggar sekalipun dimaksudkan untuk kepentingan pribadi ataupun atas alasan-alasan ‘pemaksaan, ancaman, tipu daya’, pada kenyataannya tidak bisa ditafsirkan dan dibuktikan secara harfiah begitu saja; 44. Bahwa hukum sejatinya merupakan ekstraksi dari fenomena permasalahan masyarakat yang akan diaturnya dan seharusnya merupakan solusi dari permasalah tersebut. Fenomena persoalan dalam perkara ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya; C. NORMA PASAL 8 BUKAN MERUPAKAN SOLUSI PERSOALAN SOSIAL DALAM FENOMENA BUDAYA PATRIARKI 45. Bahwa substansi dan watak HAM adalah non diskriminatif yang idealnya, melekat di tubuh dan gagasan manusia lintas agama, kepercayaan/keyakinan, kelamin, orientasi seksual, strata ekonomi, ras, hingga level kesalihan. Hal ini penting sebagai landasan berpikir dalam membentuk peraturan, khususnya demi keadilan bagi perempuan, anak maupun kelompok rentan. 46. Bahwa kenyataannya, seringkali konstruksi berfikir sosial masyarakat dalam memandang perempuan terkontaminasi oleh banyak sumber keilmuan yang memegang doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ruang ini, di mata hukum, harus bersih dari anasir-anasir konstruksi berfikir masyarakat yang diskriminatif, misoginis (orang yang membenci wanita), dan tidak setara. Situasi tersebut kemudian disadari oleh dunia internasional sehingga lahirlah Convention on the Elimination of Discrimination Agains’t Women (CEDAW). 47. Bahwa diskriminasi telah menimbulkan berbagai macam ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Itu bukanlah sebuah kesimpulan yang berpangkal pada politik identitas, namun fakta objektif sejarah perkembangan masyarakat yang secara ilmiah dikaji dalam ilmu antropologi [Evelyn Reed, Woman's Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family (Pathfinder Press, 1975)] dan sosiologi. Perempuan diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan konstruksi berfikir normatif masyarakat, bahwa perempuan haruslah lemah-lembut, keibuan, lemah, patuh-buta (takliq) pada suami. Akibatnya perempuan dikekang hak-haknya, diberi batasan dalam 20 menjalankan kehidupannya dan distigma menjadi perempuan yang baik atau yang tidak baik. Singkatnya, predikat moral lebih banyak ditimpakan di tubuh dan tindak-tanduk perempuan. 48. Bahwa fakta selanjutnya adalah kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan menjadi lebih ‘memahami’ atau ‘menerima’ kekerasan yang dialaminya sebagai nasib non pelanggaran HAM. Bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengamini bahwa hidupnya bergantung pada suami/bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, human trafficking, pemaksaan atas nama perintah suami membuat perempuan menjadi korban termasuk korban objek pornografi. Nahasnya semua tindakan salah ini kemudian dilakukan oleh perempuan secara sadar tanpa penolakan. 49. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam angka tak pernah surut, secara kuantitas terus bertambah. Bahkan spektrumnya pun meluas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan mengenai pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Bentuk cyber crime berbasis gender adalah revenge porn (bentuk: pemerasan, pengancaman, dan pemaksaan hubungan). 21 50. Bahwa fakta selanjutnya sepanjang tahun 2017 hingga kini, kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam data lembaga SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Exspression Network) semakin meluas bentuknya yaitu: pendekatan untuk tipu daya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). 51. Bahwa sebagai data konkret, berikut kami sodorkan fakta hasil dari pengaduan korban yang ditangani oleh Women’s Crisis Center Pasundan Durebang dan Women’s Crisis Center Mawar Balqis: No Nama (inisial) Usia Lokasi tempat tinggal Modus 1 L 26 Bandung Menyebarkan video intim korban dan pasangannya. 2 F 28 Citayam Menyebarkan rekaman video korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya. 3 K 21 Kab. Bandung Barat Menyebarkan foto korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya 4 A 20 Bandung Menyebarkan foto dan video korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya 5 ARU 24 Kab. Bandung Barat Korban difoto diam-diam saat sedang mandi dan foto digunakan sebagai 22 ancaman jika sedang berselisih dengan pasangannya 6 ARK 23 Bandung Mengirimkan foto diri tanpa busana kepada korban berkali-kali 7 AM 21 Bandung Mengancam akan menyebarkan dokumentasi pribadi korban yang mungkin tidak pantas. 8 TR 37 Arjawinangun, Kab. Cirebon Menyebar foto korban tanpa busana saat video call dengan pasangannya, untuk memeras korban. 9 LF 22 Perum Kota Cirebon Mengancan akan menyebar foto bugil korban yang dipaksa kirim PAP oleh pacar korban, dan foto tersebut dijadikan alat untuk memeras korban. 10 ER 22 Majalengka Korban dipaksa mengirim foto bugil dan foto tersebut dijadikan alat untuk mengancam korban untuk mengirim foto lagi. 11 KS 22 Indramayu Korban dipaksa mengirim poto bugil melalui PAP dan pelaku mengancam akan menyebar jika tidak menuruti keinginannanya untuk ngirim PAP bugil lagi. 12 NE 25 Ciledug, Kab. Cirebon Korban diancam dengan foto mesra korban dan pacarnya, untuk menuruti perintah pacar. 13 NS 25 Gebang, Kab. Cirebon Korban diancam dengan foto mesra korban dan pacar, untuk menuruti perintah pacar. 52. Bahwa untuk memandangkan konstitusionalitas keberadaan Pasal 8 UU a quo pendekatan Teori Hukum Feminis (feminist legal theory) menjadi pisau analisis yang cocok oleh karena pengujian dimulai atas kisah-kisah ketidakadilan terhadap perempuan. Teori Hukum Feminis yang digunakan untuk menguji pasal a quo dapat digunakan dalam dua tataran yaitu tataran teoritis yang berupa eksploitasi dan kritik terhadap interaksi antar hukum dan gender dan tataran praktis yakni digunakan untuk mengamati praktik hukum dalam arti bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus hukum perempuan. Dengan demikian maka dapat terjawab apakah 23 hukum itu akan memberikan keuntungan dan perlindungan terhadap perempuan. 53. Bahwa prespektif Teori Hukum Feminis, yang menjadikan pengalaman persoalan ketidakadilan dan diskriminasi gender sebagai stand-point, dapat dimaknai ketentuan sebuah norma atau hukum sepatutnya mengusung perlindungan bagi subjek hukum yang rentan, akan tetapi keberadaan Pasal 8 UU a quo justru telah nyata-nyata dan berpotensi merugikan dan menyasar kelompok atau subjek hukum yang rentan itu sendiri, dalam perkara a quo adalah perempuan. 54. Bahwa data di atas berbicara mengenai para korban yang terekspose dalam file pornografi yang berpotensi besar terlibat dalam delik pornografi meski tidak mereka kehendaki. Banyaknya perempuan yang menjadi korban dari kejahatan seksual berbasis online tentu akan menambah banyak daftar perempuan yang berhadapan dengan hukum. 55. Bahwa kenyataan pahit ini tidak berhenti sampai di situ, terseretnya perempuan ke ranah hukum ini ternyata di kemudian hari dalam prosesnya juga rentan terhadap pelecehan seksual. Setidaknya hal ini dialami oleh Pemohon yang sedang berjuang untuk keadilannya. Pemohon yang menjadi korban dari hubungan hirarkis/patriarkis almarhum suaminya dalam tingkat penyidikan mengalami situasi yang tidak seharusnya, misalnya ketika pihak penyidik memutar video pornonya di hadapan Pemohon beserta terdakwa lain dengan disaksikan oleh beberapa orang yang kesemuanya laki-laki, atau perlakukan oknum polisi dan petugas lapas atau bahkan sesama tahanan di lapas yang memberi stigma berbeda bahkan pelecehan-pelecehan verbal pada Pemohon. 56. Bahwa untuk itulah, penegakan HAM juncto perempuan masih jauh dari kata selesai dan masih membutuhkan gagasan-gagasan yang bersifat solusi terhadap fenomena yang terjadi, agar jangan sampai norma-norma yang dibentuk justru kontraproduktif dengan tujuan perlindungan perempuan, seperti norma Pasal 8 UU a quo jauh dari perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan yang sejatinya merupakan hak konstitusional (Pasal 28G ayat (1). 24 D. NORMA PASAL 8 TIDAK SESUAI ASAS DALAM ILMU PERUNDANG- UNDANGAN, TENDENSIUS DAN TIDAK MELINDUNGI WARGA NEGARA (TERMASUK PEREMPUAN); 57. Bahwa pada hakikatnya pembentukan undang-undang selalu mempunyai tujuan, selain demi ketertiban. Sejarah menunjukkan bahwa tujuan asasi dari undang-undang sebagai produk wakil rakyat adalah perlindungan hak warga negara. Dengan demikian terdapat asas-asas yang seharusnya menjadi ‘hukum’ bagi para pembentuk undang-undang tersebut. Asas atau hukum ini perlu menjadi pertimbangan para pembentuk undang-undang sebelum membentuk atau juga dapat sebagai sarana evaluasi setelah peraturan ini dibentuk. Hal inilah yang juga telah dilakukan oleh Hakim Maria Farida dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Beliau menganalisa ketidaksesuaian UU Pornografi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih detil lagi, kami ingin mempertegas analisa tersebut khusus pada norma Pasal 8 UU Pornografi. Ketidaksesuaian tersebut terhadap asas formil pembentukan undang-undang (asas fomil dan materiel, lihat Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang- undangan Indonesia, 1992, hlm. 19) [Bukti P-7] antara lain: a. Asas Kejelasan Tujuan Asas kejelasan tujuan atau ada yang menyebutnya sebagai asas pemberian alasan (Van der Flies) atau di tradisi Common Law berkembang dengan istilah prinsip ‘reasonableness’. Suatu aturan muncul dari sebuah harapan untuk mengubah suatu keadaan, maka para pembentuk undang-undang perlu melihat keadaan apa/persoalan apa yang terjadi sehingga perlu pembentukan suatu norma. Kemudian perlu analisa bagaimana norma tersebut akan bekerja untuk menjawab persoalan yang ada. Terakhir, perlu analisa dampak atau perubahan seperti apa yang diinginkan dari peraturan tersebut. Apa yang menjadi tujuan utama (yang biasanya terdapat dalam konsideran atau penjelasan umum undang-undang) juga harus cocok dengan pasal-pasal dalam batang tubuh. Salah satu dari tujuan dibentuknya UU Pornografi adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari bahaya paparan pornografi, terutama bagi anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, seluruh pasalnya harus memegang 25 dan mencerminkan tujuan ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, norma Pasal 8 UU a quo sudah tergambar dalam Pasal 4, sehingga tidak jelas apa tujuan dari Pasal 8 ini. Siapa sebenarnya yang akan menjadi subjek yang ingin diatur dalam pasal ini. Ketidakjelasan tujuan ini justru menimbulkan kerancuan bahkan ada pihak yang kemudian paling dirugikan dari norma ini yaitu perempuan, bahkan mungkin anak. Tidak dapat dielakkan bahwa kalimat ‘objek atau model’ yang dimaksud dari norma ini adalah kemungkinan besar perempuan. Apakah norma ini sengaja bertendensi untuk menjerat perempuan? Kami yakin bukan itu maksud dari para pembentuk undang-undang, namun sayangnya, kenyataanya demikian. b. Asas Konsensus Asas ini merupakan lanjutan dari asas transparan, yang pada prinsipnya, pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara transparan untuk menemukan konsensus (kesepakatan) antara pembentuk peraturan dengan pihak yang akan terkena dampak aturan tersebut. Jika titik temu ini dicapai maka akan berdampak pada asas selanjutnya yaitu dapat ditegakkan atau dilaksanakan. UU Pornografi merupakan peraturan yang penuh kontroversi sejak masa pembentukannya hingga masa keberlakuannya. Para pemerhati seni, budaya, tokoh agama, aktivis perempuan dan anak, semua ikut angkat bicara tentang UU Pornografi ini. Khusus mengenai perempuan sebagai pihak yang terdampak, tidak pernah terjadi titik temu konsensus bahwa undang-undang ini akan melindungi perempuan, karena berkaitan juga minimnya perumusan undang-undang (UU Pornografi) yang menjadikan pengalaman empiris atau pengalaman otentik dari perempuan menjadi referen sosiologisnya, maka tidak heran jika dalam praktiknya justru menimbulkan perlawanan. Bahkan khusus untuk norma Pasal 8 dapat dikatakan sebagai norma yang tendensius menuju pada perempuan namun tidak terjadi perlindungan, justru yang terjadi adalah kriminalisasi. c. Asas Kejelasan Rumusan Setiap undang-undang harus menunjukkan kejelasan rumusan baik dalam peristilahan, sistematika, maupun konteks pengaturan. Asas ini telah berkali-kali menjadi pisau analisa pada pengujian Pasal 1 dan Pasal 26 4 UU Pornografi, namun terlepas dari itu, MK telah menyatakannya konstitusional. Jika dikaitkan dengan Pasal 8 UU Pornografi, maka terlihat bahwa perlu kejelasan yang terukur untuk menerapkan suatu norma. Dalam Pasal 8 terdapat istilah dalam kalimat ‘setiap orang’, ‘sengaja atau atas persetujuan dirinya’ dan ‘objek atau model’ serta dalam penjelasannya juga terdapat kata ‘ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan dan tipu daya’. Semua kalimat ini perlu perlakuan khusus untuk memaknainya agar tidak menjadi peluru liar yang dapat menembak siapapun. Jika melihat tabel data kasus yang ada dalam nomor 51 (hal. 25- 26), maka frasa ‘setiap orang’ berpotensi besar menyasar pada perempuan-korban. Selain itu, frasa ‘setiap orang’, sekali lagi, jika pemaknaan normanya tidak berangkat dari pengalaman empirik dan otentik dari perempuan (secara sosiologis) maka berpotensi me- reviktimisasi perempuan. Selanjutnya mengenai sistematika. Sistematika di sini perlu dipandang secara luas tidak hanya kesesuaian atau keteraturan sistematika dalam satu undang-undang namun juga kesesuaiannya dengan undang-undang lain. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penerapan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengaturan tentang pornografi ini telah banyak undang-undang yang mengatur sebelumnya meski tidak literal menggunakan istilah pornografi. Norma Pasal 8 yang pada praktiknya banyak berdampak pada perempuan, sering kali tumpang tindih dengan norma dalam UU TPPO sebab objek atau model pornografi seringkali sebenarnya merupakan korban perdagangan orang. Kemudian, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penerapan Pasal 8 perlu dilakukan dalam konteks ‘penyebarluasan dan komersialitas’. Dengan demikian, kalimat ‘objek atau model’ perlu dimaknai sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan materiel. Lebih dari itu, karena pihak terdampak seringkali perempuan, maka kata-kata ‘ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan dan tipu daya’ dalam penjelasan juga perlu dipandang dengan kacamata persoalan perempuan yang nyata, tidak bisa hanya dengan penilaian harfiah semata. d. Asas Dapat Dilaksanakan Asas ini penting untuk menjawab apakah persoalan terselesaikan dengan 27 dibentuknya suatu aturan, sebab bisa jadi aturannya ada namun sebenarnya tidak dapat dilaksanakan, maka jangankan menyelesaikan masalah, menerapkan aturannya saja ternyata tidak bisa. Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau membantu sebuah norma agar implementatif, antara lain terdapat dukungan sosial, kultur, sarana-prasarana, aparatur penegak, dan anggaran. Dalam konteks norma Pasal 8 UU Pornografi, semua faktor-faktor tersebut lemah. Penentangan dari berbagai pihak menunjukkan lemahnya dukungan sosial terhadap norma ini. Budaya patriarki mendesain perempuan menjadi pihak yang lemah, patuh, dan rentan akan ancaman, tak berkutik dalam relasi kuasa, bahkan tipu daya, sehingga norma ini akan tendensius terhadap perempuan. Jika memang demikian, maka diperlukan mekanisme beracara tertentu sejak masa pra-peradilan, peradilan, hingga paska peradilan. Hal ini merupakan manifestasi dari faktor sarana-prasarana, aparat, dan anggaran. Kenyataannya, tidak terdapat hukum acara tertentu pada kasus ini, dengan demikian wajar ketika Hakim Maria Farida mempertanyakan tentang ‘perlindungan terhadap perempuan’ dari penegakan undang-undang a quo. 58. Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan penelitian terhadap eksistensi UU Pornografi yang berjudul ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI [Bukti P-8]. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi UU Pornografi masih banyak kelemahan dan perlu perbaikan dalam beberapa hal. Khusus mengenai pelaku yang diatur dalam Pasal 8 UU a quo, berikut hasil temuan dan rekomendasi dalam penelitian tersebut: a. Eksekusi Pasal 8 UU Pornografi sulit dilakukan dengan benar, sebab penggolongan objek atau model sebagai pelaku sering berbenturan dengan kenyataan bahwa mereka adalah korban. Penelitian ini mengungkapkan beberapa contoh kasus misalnya Pengadilan Negeri Karang Anyar yang kesulitan untuk mendefinisikan dan mengeksekusinya berdasarkan UU Pornografi karena definisinya sangat sumir. Mereka sadar betul bahwa UU Pornografi sangat sulit untuk diterapkan. (hlm. 97) 28 b. Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam konteks memproduksi maka talent/model yang merupakan perempuan atau anak-anak digolongkan sebagai korban. Sementara dalam konteks distribusi, korban pembuatan produk pornografi dapat menjadi pelaku jika ia terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perlu ada ketegasan dan pemisahan dalam hal pengertian pelaku dan korban dalam kontek produksi dan distribusi produk pornografi. (hlm. 131) 59. Bahwa berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut norma Pasal 8 UU Pornografi telah nyata-nyata ruang membuka ruang ketidakpastian hukum oleh karena rumusan Pasal tersebut yang dapat dikenakan kepada seseorang yang justru adalah Korban sementara sepatutnya seseorang tersebut mendapatkan perlindungan dari keberlakuan suatu norma undang-undang. Sebagaimana dialami oleh Pemohon, yang dapat dikategorikan sebagai korban akan tetapi justru di kategorikan sebagai pelaku, maka rumusan Pasal 8 UU Pornografi dapat dikatakan jauh dari upaya perlindungan perempuan bahkan berpotensi merugikan perempuan. 60. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas oleh karena keberadaan norma Pasal 8 UU Pornografi yang sepatutnya melindungi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok rentan, akan tetapi rumusannya Pasal tersebut justru berpotensi atau bahwa telah nyata-nyata merugikan warga negara cq. Pemohon maka keberadaan Pasal 8 UU Pornografi justru bertentangan dengan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945, sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 7. Bukti P-7 : Fotokopi kutipan “Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang- Undangan Indonesia, 1992”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi naskah “Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Nomor 289/Akta Pid. B/2019/PN Grt; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasai yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kelas I-B Garut atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 150/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 15 Mei 2020 juncto 30 Nomor 289/Pid.B/2019/PN GRT tanggal 2 April 2020 a.n. Pina Aprilianti binti Revi Sutarman. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065, selanjutnya disebut UU 44/2008) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 31 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 32 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 UU Pornografi yang menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3); 3. Bahwa Pemohon pada saat ini berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Garut, atas Putusan Perkara Nomor: 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena memenuhi unsur Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab Putusan Banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut (vide Bukti P-4) dan hingga saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020; 4. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 8 UU Pornografi jauh dari perlindungan hukum dan kepastian hukum, karena Pemohon sebagai warga negara berhak atas pelindungan kebebasan berekspresi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Selain itu, norma Pasal 8 UU Pornografi merupakan norma yang tidak jelas mengenai definisi ‘objek atau model’ sehingga merugikan warga negara 33 dari tindakan yang semula merupakan kegiatan pribadi (hak privasi) menjadikan warga negara (termasuk Pemohon) sebagai pelaku dan harus berhadapan dengan hukum; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 8 UU Pornografi yang mengandung ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi warga negara. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang saat ini sedang berada dalam tahanan dan menjalani proses hukum akibat dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 8 UU 44/2008, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU 44/2008 beserta Penjelasannya yang lebih tegas mengatur larangan memproduksi dan 34 membuat, di mana dalam proses memproduksi dan membuat otomatis terdapat objek dan modelnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU 44/2008; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 UU 44/2008 membuka peluang negara masuk dalam ranah pribadi karena pasal a quo mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi bahkan untuk dirinya dan kepentingannya sendiri. Hal inilah yang menurut Pemohon sesungguhnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang, namun justru dianggap sebagai pelaku dan dipidana dengan pasal a quo karena setelah bercerai, mantan suami Pemohon menyebarkan video pribadi tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon; 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 UU 44/2008 bukan merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki karena tidak memihak pada perlindungan hak perempuan dan berpotensi merugikan serta menyasar kelompok atau subjek hukum yang rentan, yaitu perempuan; 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak sesuai dengan asas dalam ilmu perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, asas konsensus, asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan serta bersifat tendensius dan tidak melindungi hak privasi warga negara (termasuk perempuan). 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 35 mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah (1) apakah norma Pasal 8 telah diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 dan (2) apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan. Namun sebelum menjawab permasalah tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai yang memengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus teknologi informasi tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya adalah penyebarluasan konten yang mengandung pornografi. Sasaran dari pornografi ini adalah perusakan terhadap karakter serta moral terutama generasi muda penerus bangsa. Ekses yang dirasakan tentu bersifat abstrak sebab isi dan wujud konkretnya tidak dapat ditentukan (wujud konkretnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna). Padahal, sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan peradaban telah memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kemerosotan moral bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu, negara harus hadir untuk melindungi dan menyelamatkan warganya khususnya generasi muda penerus bangsa. Negara harus menegaskan bahwa pornografi tidak dapat ditolerir untuk diberi kebebasan dalam ruang sosial masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia yang religius. Hal ini penting, sebab negara tidak boleh melakukan pembiaran yang disebabkan oleh pandangan bahwa hak asasi membolehkan 36 segala individu warga negara untuk melakukan apa saja tanpa menghiraukan pandangan publik lainnya yang juga memiliki hak untuk tidak terlanggar kenyamanannya, hak untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. [3.11.2] Bahwa terkait dengan keberadaan UU 44/2008 secara umum, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10-17- 23/PUU-VII/2009, hlm. 381 yang menyatakan: “Bahwa UU Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.” Oleh karena itu, keberadaan UU 44/2008 ini harus dibaca sebagai salah satu upaya negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya para generasi muda dari bahaya pornografi. Sebagai sebuah kesatuan sistem penegakan hukum yang terpadu, maka penegakan hukum atas UU 44/2008 ini harus dibarengi dengan upaya dari pemerintah melalui penguatan fungsi pengawasan di sektor hulu dengan melakukan pemblokiran situs yang mengandung pornografi serta penyensoran terhadap konten di media, baik pada media televisi maupun radio yang memuat/menyiarkan pornografi secara massif dan konsisten. Selain itu, penguatan literasi yang terkait dengan pemahaman yang benar berkaitan dengan pornografi bagi para remaja khususnya, melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak juga harus terus dilakukan. Peran serta masyarakat melalui lingkungan keluarga untuk lebih peduli dan aktif melakukan pencegahan terhadap pornografi dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif serta menanamkan budaya malu sehingga dapat membantu semua pihak memiliki kepribadian yang sehat secara psikis dan fisik, juga menjadi faktor penting keberhasilan bangsa ini dalam memerangi pornografi. Berbagai upaya persuasif tersebut diharapkan menjadi upaya nyata mencegah pornografi masuk ke dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Dalam konteks demikian, maka dalam mensikapi tentang tindak pidana pornografi, semua pihak harus memiliki persepsi yang sama mengenai efek negatif dari pornografi. 37 [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 8 UU 44/2008 sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 UU 44/2008 telah diatur dalam norma Pasal 4 UU 44/2008. Mengenai dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, apabila dipahami secara saksama norma Pasal 8 UU 44/2008 mengandung unsur, yaitu (i) subjektif adalah setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuannya; dan (ii) objektif yaitu menjadi objek atau model pornografi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka pasal a quo dimaksudkan untuk memidanakan setiap orang yang secara sengaja menjadi objek atau model pornografi. Hal demikian berbeda dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 di mana unsur objektifnya yaitu perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Pada norma Pasal 4 UU 44/2008 ditujukan kepada subjek (setiap orang) yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan pada unsur objektif dari pasal a quo. Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tidak mencantumkan unsur dengan sengaja dalam rumusannya, namun sesungguhnya juga merupakan delik yang harus ada niat untuk melakukan kesengajaan. Secara teoritik unsur sengaja diperoleh secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan sebagaimana yang dianut dalam wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencatumkan unsur sengaja sebenarnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya niat kesengajaan, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sengaja, begitupula pada semua rumusan delik dalam UU 44/2008, kecuali dalam norma atau rumusan delik yang bersangkutan secara tegas menyebutkan sebagai delik kulpa. Hal yang menjadi perbedaan antara unsur kesengajaan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 adalah dalam Pasal 8 UU 44/2008 secara tegas disebutkan adanya kesengajaan atau atas persetujuan. Hal ini berarti bahwa inisiatif timbulnya kehendak,“dengan sengaja” berbeda dari “atas persetujuannya”. Inisiatif timbulnya kehendak dalam kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal dari pelaku 38 sendiri. Sedangkan dalam unsur kesalahan terletak atas persetujuannya, di mana inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Inilah yang membedakan unsur kesengajaan dalam Pasal 8 dengan delik lainnya dalam UU 44/2008. Namun kedua unsur tersebut menjadi prasyarat terpenuhinya delik pada norma Pasal 8 UU 44/2008. Selain itu, ancaman pidana yang dikenakan di antara kedua pasal tersebut juga berbeda, setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan paling lama 12 tahun (vide Pasal 29 UU 44/2008), sedangkan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 8 UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (vide Pasal 34 UU 44/2008). Jadi dalam UU 44/2008, tidak hanya subjek yang secara aktif memproduksi hingga menyediakan pornografi yang dipidana, melainkan orang yang dengan sengaja menjadi objek atau model juga dipidana berdasarkan Pasal 8 UU 44/2008. Dalam praktiknya, apabila kedua perbuatan pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama maka untuk pelaku yang menjadi objek atau model dapat dikenakan pasal terkait penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau terhadap pelaku dapat dipersangkakan dengan pelanggaran pasal yang di “juncto” kan. Sehingga menurut Mahkamah, telah jelas perbedaan pengaturan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 tersebut. [3.12.2] Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU 44/2008 telah mengatur secara tegas mengenai pengecualian berlakunya Pasal 8 UU 44/2008 yaitu apabila terdapat pemaksaan dengan ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak dipidana. Tentu terhadap adanya paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain tersebut harus dapat dibuktikan mulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dengan selalu menerapkan asas akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Demikian juga pada saat pemeriksaan persidangan oleh Hakim di lingkungan peradilan umum yang juga mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 8 UU 44/2008 tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut justru akan kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas pornografi di Indonesia dan justru akan berpotensi menimbulkan 39 kriminalisasi bagi setiap orang yang dalam posisi mendapatkan paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain. [3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya kontradiksi/pertentangan antara norma yang satu dengan yang lainnya dalam UU 44/2008, khususnya Penjelasan norma Pasal 4 UU 44/2008, yang dimaksud “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu menurut Pemohon secara logika sangat tidak masuk akal ada dua norma yang berlaku secara bertentangan dalam satu undang-undang, yang membolehkan dan sekaligus tidak membolehkan membuat dokumentasi (sebagai bentuk kebebasan ekspresi) hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Di samping itu menurut Pemohon seluruh unsur dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 telah terdapat dalam norma Pasal 4 UU 44/2008, di mana larangan memproduksi dan membuat secara otomatis ada objek dan modelnya. (vide dalil Pemohon hlm. 17 pada angka 27 dan angka 28). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, di samping pendirian Mahkamah telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2], penting bagi Mahkamah menegaskan juga, bahwa di dalam memahami setiap norma dari undang-undang pornografi tidak dapat dimaknai secara parsial, mengingat dalam perspektif untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma dari pasal yang mengandung larangan dan sanksi dari undang-undang a quo, tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Artinya membuat konten pornografi sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana, kalau hal tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (voortgezette delict) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum. Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, tanggal 26 April 2011 yang menyatakan sependapat dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, bahwa pembuatan pornografi untuk diri sendiri atau 40 kepentingan sendiri tidaklah dilarang, sebagaimana hal tersebut juga dikutip oleh Pemohon dan menjadi bagian yang didalilkan dalam permohonan a quo. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak dapat dipahami semata- mata hanya unsur setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang berdiri sendiri (zelfstandige delict), akan tetapi seharusnya dimulai setelah ada unsur delik lain dari UU 44/2008 yang harus melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap norma Pasal 8 UU 44/2008. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 8 UU 44/2008 tetap diperlukan dan harus dinyatakan konstitusional. Sebab, pasal a quo merupakan norma yang melengkapi norma pasal yang lainnya atau dengan kata lain, norma pasal tersebut diperlukan untuk saling mendukung di dalam membuktikan adanya dugaan tindak pidana pornografi, sesuai dengan semangat negara di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pertentangan antara norma Pasal 4 dengan Pasal 8 UU 44/2008 tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah roh yang merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi hukum adalah roh dari prinsip keadilan, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, keadilan dalam hukum dapat dicapai jika negara dapat mengakui, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Kewajiban negara tersebut merupakan aktualisasi prinsip kesamaan dan kesederajatan yang merupakan salah satu spirit falsafah bernegara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila pada hakikatnya mencerminkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa secara adil sekaligus beradab. Hal demikian menjadi pedoman bagi segenap bangsa Indonesia 41 bahwa dalam pelaksanaan penghormatan dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak asasi warga negara harus dilakukan secara proporsional. Itulah yang kemudian menentukan paradigma bangsa terhadap pemenuhan hak asasi warga negara di Indonesia, karena manusia Indonesia berdasarkan Pancasila tidak hanya merupakan manusia individu, melainkan juga manusia gotong-royong dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pornografi, maka negara harus senantiasa berdiri di depan pintu hak privasi warga negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya di satu sisi, dan di sisi lain menjamin terlaksananya kewajiban asasi warga negara sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan sosial dan bernegara yang sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin (gender). [3.13.2] Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya jaminan perlindungan atas hak warga negara khususnya perempuan dalam Pasal 8 UU 44/2008 maka harus dilihat rumusan norma dalam pasal a quo. Pasal 8 UU 44/2008 menggunakan frasa “setiap orang” yang artinya merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, tentu dikecualikan sebagai subjek tindak pidana adalah orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa serta anak-anak yang belum cukup umur. Mengenai frasa “setiap orang” Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau “seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 8 UU 44/2008 tidaklah mengandung bias perlindungan gender, dalam hal ini tidak hanya ditujukan bagi jenis kelamin tertentu. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, UU 44/2008 sebenarnya telah tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya UU a quo adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, 42 terutama bagi anak dan perempuan (vide Pasal 3 huruf d UU 44/2008). Hal demikian merupakan bentuk respon negara untuk mengatasi fenomena di masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dalam banyak kasus asusila. Hadirnya UU 44/2008 adalah untuk melindungi semua orang tanpa mengenal jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon karena hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma, menurut Mahkamah, perlu menjadi perhatian bahwa dalam menerapkan UU 44/2008, termasuk juga Pasal 8 UU 44/2008, para penegak hukum harus lebih cermat dan hati-hati ketika menetapkan status pelaku atau korban tindak pidana pornografi. Terlebih, sebagaimana telah juga dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12.3], penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 juga harus dikaitkan dengan unsur norma lain dari undang-undang a quo, agar dapat diperoleh fakta hukum yang komperehensif bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pornografi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pornografi yang disangkakan. Di samping pertimbangan hukum di atas, selama ini Mahkamah selalu berpendirian, bahwa terhadap norma yang mengatur sanksi pemidanaan dalam sebuah undang-undang, menjadi kewenangan yang merupakan bagian kebijakan hukum (criminal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan hak asasi warga negara diperlukan representasi dari kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 43 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 44 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha