PUU
Tahun 2026
81/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., AAAIK., CFCC. (Pemohon I) dan Dian Amalia, S.H. (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:22:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Raden Nuh
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Alamat
:
Jalan Tebet Barat Dalam VIII B Nomor 4 Tebet,
Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Dian Amalia
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Alamat
:
Jalan Tebet Barat Dalam VIII B Nomor 4 Tebet,
Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Februari 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 24 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 81/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 24 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13
2
Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”)
menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut “UU MK”), yakni Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil terhadap
frasa pembuka dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang memuat
perubahan atas Undang-undang Pemilu), selanjutnya disebut “UU Pemilu”.
3
5. Bahwa dengan demikian, objek permohonan ini jelas merupakan norma
undang-undang yang dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah
Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a
quo.
6. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut “PMK No.7/2025”), permohonan sekurang-
kurangnya memuat:
1. kewenangan Mahkamah;
2. kedudukan hukum Pemohon;
3. alasan-alasan permohonan (posita); dan
4. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Oleh karena itu, perbaikan permohonan ini disusun tepat mengikuti struktur
hukum acara tersebut dan dengan sengaja tidak memuat bagian
“kesimpulan” sebagai bagian tersendiri.
II.
Kedudukan Hukum Para Pemohon (Legal Standing)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia,
kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara.
2. Bahwa PMK 7/2025 mempertegas parameter kerugian konstitusional
dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c.
kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
4
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
f.
Hak Konstitusional yang Dirugikan
3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya
norma Pasal 169 UU Pemilu adalah hak yang terkandung dalam:
1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar.”
2) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil”.
4. Bahwa kualifikasi para Pemohon sebagai Pemilih yang Terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum: Para Pemohon secara nyata
merupakan pemilih yang terdaftar. Keadaan ini penting karena dalil
kerugian konstitusional para Pemohon tidak lagi diletakkan pada status
profesi atau kepentingan abstrak sebagai warga negara, melainkan
diletakkan secara tegas pada posisi para Pemohon sebagai pemilih
(voters) yang memiliki kepastian untuk dapat menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan umum.
5. Bahwa kerugian para Pemohon bukanlah kerugian yang kabur atau umum
semata. Kerugian tersebut nyata karena penggunaan hak suara, kualitas
pilihan politik dan nilai suara para Pemohon dipengaruhi langsung oleh
desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat/diatur
dalam UU Pemilu khususnya mengenai persyaratan kandidat yang
ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu.
6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memberikan
jaminan bawah calon atau pencalonan presiden dan wakil presiden bebas
dari konflik kepentingan kekuasaan khususnya yang timbul dari praktik
nepotisme oleh presiden dan atau wakil presiden yang sedang menjabat.
7. Bahwa bukti pencalonan atau calon hasil praktik nepotisme presiden yang
sedang menjabat ditunjukkan dengan tampilnya calon wakil presiden
dalam pemilu presiden 2024 yang mana salah satu calon merupakan putra
kandung/keluarga
dari
presiden
yang
sedang
menjabat,
telah
5
mengakibatkan
para
Pemohon
dirugikan
hak
konstitusionalnya
dikarenakan tidak dapat secara bebas menggunakan hak pilih para
Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024;
8. Bahwa para Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024 terpaksa tidak
menggunakan hak pilih dikarenakan calon yang disukai berpasangan
dengan calon yang lahir dari praktik nepotisme presiden yang sedang
menjabat.
9. Bahwa ditetapkannya seorang putra seorang presiden yang sedang
menjabat sebagai calon peserta pemilu presiden yang dapat dikategorikan
sebagai suatu hasil praktik nepotisme dari seorang presiden yang sedang
menjabat, di mana kemudian berpasangan dengan calon presiden yang
disukai Pemohon, menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional
Pemohon untuk memilih calon yang disukai secara bebas dalam pemilu
presiden, yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil”.
10. Bahwa dengan ditetapkannya putra kandung dari presiden yang sedang
menjabat sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon
presiden yang bakal jadi calon presiden yang disukai Pemohon, telah
menghambat hak konstitusional Pemohon selaku rakyat yang berdaulat
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
dikarenakan Pemohon tidak dapat memilih calon presiden pilihan/yang
disukai Pemohon yang berpasangan dengan calon wakil presiden yang
lahir dari praktik dalam pemilu presiden 2024, yang mana tidak mungkin
dipilih oleh Pemohon.
11. Bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, para Pemohon menyadari
sepenuhnya nepotisme adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang atau suatu kejahatan yang diancam pidana penjara bagi para
pelaku nepotisme. Tampilnya calon hasil praktik nepotisme yang
berpasangan dengan calon yang disukai para Pemohon menempatkan
Para Pemohon dalam keadaan tidak bebas dalam menggunakan hak pilih
dalam Pemilu Presiden 2024. Di satu sisi para Pemohon ingin
menggunakan hak pilih dengan memilih calon presiden pilihan Pemohon,
di sisi lain apabila hak pilih Pemohon digunakan, konsekuensinya
Pemohon dengan sendirinya dianggap turut memilih calon yang lahir dari
6
praktik nepotisme. Maknanya, pemohon dapat dianggap sebagai
pendukung nepotisme, sekurang-kurangnya dianggap setuju dengan
nepotisme,
di
mana
penggunaan
hak
pilih
Pemohon
tersebut
mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum oleh Pemohon.
12. Bahwa fakta desain norma dalam Pasal 169 UU Pemilu yang
memungkinkan calon pilihan Pemohon berpasangan dengan calon yang
menurut pemohon lahir dari praktik nepotisme, di mana nepotisme itu
sendiri adalah suatu kejahatan menurut hukum positif – hal mana yang
Pemohon (dan seluruh) pemilih yang taat hukum tidak mungkin
memilihnya dalam pemilu presiden dikarenakan dapat dianggap sebagai
perbuatan yang mendukung nepotisme (baca: kejahatan) atau sekurang-
kurangnya setuju dengan nepotisme. Fakta ini mengakibatkan timbulnya
hambatan bagi Pemohon untuk dapat memilih secara bebas.
13. Bahwa ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak membatasi/tidak
melarang tampilnya calon presiden atau calon wakil presiden yang
merupakan putra dari presiden yang sedang menjabat, yang mana
menurut Pemohon merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut “UU Anti
KKN”), mengakibatkan Pemohon tidak bisa menggunakan hak pilih
Pemohon secara bebas sesuai pilihan nurani Pemohon.
14. Bahwa dengan hadirnya calon peserta pemilu presiden hasil dari
nepotisme yang secara moral tidak mungkin akan pemohon pilih dalam
pemilu presiden akan tetapi calon tersebut berpasangan dengan calon
presiden yang disukai Pemohon, mengakibatkan pemohon terpaksa
memutuskan tidak menggunakan hak pilih pemohon dalam pemilu
presiden 2024;
15. Bahwa Pemohon terpaksa tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu
presiden 2024 karena calon favorit Pemohon berpasangan dengan calon
yang lahir dari praktik nepotisme, oleh karenanya Pasal 169 UU Pemilu
yang memungkinkan figur calon hasil nepotisme secara langsung telah
merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024.
16. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum, tidak mungkin
memilih calon yang lahir dari praktik nepotisme yang merupakan suatu
7
tindak pidana/kejahatan yang telah secara tegas dilarang oleh undang-
undang sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Anti KKN, yang
menyatakan: “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara
secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.
Ketentuan Pasal 5 ayat (6) UU Anti KKN, menyatakan: “Setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :melaksanakan tugas dengan
penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa
pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok,
dan tidak
mengharapkan imbalan
dalam bentuk
apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”;
Ketentuan Pasal 22 UU Anti KKN, menyebutkan:
“Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang
melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).
17. Bahwa menurut Pemohon apabila Pemohon memilih pasangan calon yang
lahir dari praktik nepotisme tersebut maka sama saja Pemohon turut serta
dan pelaku nepotisme atau setidak-tidaknya Pemohon dianggap kaki
tangan pelaku nepotisme. Pasal 169 UU Pemilu yang tidak melarang calon
presiden dan calon wakil presiden yang merupakan keluarga inti/ keluarga
batih dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat
mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional yaitu memilih
pasangan calon secara bebas dalam pemilu presiden.
18. Bahwa Pemohon terpaksa bukan secara sukarela tidak menggunakan hak
pilih dalam Pemilu Presiden 2024 dikarenakan desain norma dalam Pasal
169 UU Pemilu tidak menjamin lahirnya calon yang bebas dari nepotisme
dan penyelenggaraan pemilu yang bebas sebagaimana dinyatakan dalam
konstitusi. Pasal 169 UU Pemilu terbukti mengandung celah yang dapat
digunakan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat untuk
8
mengajukan keluarganya sebagai calon, yang mana perbuatan tersebut
sejatinya tidak dibenarkan oleh konstitusi dan undang-undang;
19. Bahwa hak memilih bukan hanya hak untuk datang ke TPS dan
mencoblos, melainkan hak untuk memilih secara bebas, tanpa paksaan
atau tekanan dari pihak mana pun, bebas memilih sesuai pilihan hati nurani
yang merupakan hak konstitusional Pemohon selaku pemilih. Hak
konstitusional Pemohon dirugikan karena UU Pemilu khususnya Pasal 169
UU Pemilu terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden tidak
dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional Pemohon untuk dapat
menggunakan hak pilih Pemohon secara bebas;
20. Bahwa di samping itu hilangnya hak Pemohon untuk memilih secara bebas
dalam pemilu presiden menegasikan pula hak kedaulatan Pemohon
sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berdaulat sebagaimana
dinyatakan dan dijalankan menurut undang-undang dasar.
21. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon selaku pemilih dalam pemilu
presiden dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai rakyat yang
berdaulat sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat
(2] UUD NRI Tahun 1945 berupa hilangnya kebebasan Pemohon dalam
menggunakan hak pilih Pemohon sebagai akibat atau konsekuensi dari
ditetapkannya pasangan calon dalam pemilu presiden tahun 2024 yang
tidak bersih dari nepotisme, yang dapat terjadi dikarenakan Pasal 169 UU
Pemilu yang mengatur persyaratan calon akan tetapi tidak terdapat aturan
yang melarang putra, putri, anggota keluarga batih presiden atau wakil
presiden yang sedang menjabat untuk mengajukan diri sebagai calon
peserta pemilu presiden.
22. Bahwa Pemohon I sebagai aktivis penegakan hukum sejak sebagai
mahasiswa pada akhir 1980an - awal 1990an secara konsisten menentang
praktik KKN penyelenggara negara dan pada tahun 1998 ikut serta
bersama-sama rakyat Indonesia dalam gerakan Reformasi 1998 yang
mana tuntutan utamanya adalah pelarangan praktik KKN penyelenggara
negara di Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya dan
menerapkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
23. Bahwa hasil dari gerakan reformasi 1998 adalah perubahan konstitusi
negara Republik Indonesia dan sistem politik khususnya yang berkaitan
9
langsung dengan hak politik rakyat dan kedaulatan rakyat yang diwujudkan
dengan kebebasan dalam menggunakan hak pilih, dan jaminan
penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dalam konstitusi negara.
24. Bahwa bagi Pemohon, tampilnya calon peserta pemilu presiden dari
keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat pada
hakikatnya adalah suatu pengkhianatan terhadap cita-cita, maksud dan
tujuan gerakan reformasi 1998, di samping itu adalah suatu pelanggaran
terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa Pasal 169 UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon peserta
pemilu presiden akan tetapi tidak memuat larangan kepada anggota
keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat, telah
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat,
dan sebagai pemilih yang bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.
26. Bahwa hak konstitusional Pemohon selaku rakyat Indonesia dan selaku
pemilih yang telah dirugikan akibat dari diberlakukannya Pasal 169 UU
Pemilu yang tidak memuat larangan atau batasan bagi anggota keluarga
presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat, menurut Pemohon
secara logis dan filosofis juga merupakan kerugian seluruh rakyat
Indonesia yang patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan
yang berlaku.
27. Bahwa sebagai bangsa, perdebatan publik mengenai konflik kepentingan
dalam praktik nepotisme dan bahaya kesinambungan kekuasaan berbasis
relasi keluarga dalam kontestasi pemilu nasional sudah lama selesai,
dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan diberlakukannya UU Anti
KKN. Fakta politik tersebut menjadi pintu masuk konkret yang
menunjukkan bahwa kerugian para Pemohon yang timbul akibat
diberlakukannya Pasal 169 UU Pemilu yang tidak sempurna adalah tidak
bersifat abstrak, sebab para pemilih—termasuk para Pemohon— telah
ditempatkan pada situasi memilih yang tidak bebas atau terpaksa tidak
menggunakan hak pilih ketika desain norma dalam Pasal 169 UU Pemilu
sama sekali tidak memberi pagar terhadap nepotisme dari presiden atau
wakil presiden yang sedang menjabat.
28. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan
aktual/potensial menurut penalaran yang wajar karena berlakunya Pasal
10
169 UU Pemilu, khususnya frasa pembuka yang mengatur syarat calon
Presiden dan calon Wakil Presiden, belum memuat pagar normatif berupa
larangan atau pembatasan bagi keluarga sedarah atau semenda dengan
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk
mencalonkan diri.
29. Bahwa kerugian spesifik para Pemohon terletak pada berkurangnya
kebebasan dalam memilih dan hilangnya jaminan konstitusional atas
terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks pemilu
Presiden, kebebasan dalam memilih dan jaminan pemilu yang adil tidak
hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi sudah harus dijaga
sejak tahap desain pencalonan. Jika desain pencalonan mengabaikan
nepotisme yang dapat melahirkan benturan kepentingan struktural, maka
Pemohon dan juga seluruh pemilih telah dirugikan hak konstitusionalnya.
30. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang nyata
antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma
yang diuji. Hubungan sebab-akibat itu terletak pada fakta bahwa Pasal 169
adalah pintu normatif pencalonan Presiden/Wakil Presiden; ketika pintu
normatif itu tidak memuat larangan nepotisme, dengan sendirinya telah
merugikan kebebasan pemohon dalam menggunakan hak pilih yang
dijamin konstitusi, bahkan dalam kasus Pemohon, telah meniadakan hak
Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilih secara bebas sesuai hati
nurani.
31. Bahwa kerugian-kerugian Pemohon tersebut di atas dapat dipulihkan
dengan
putusan
Mahkamah.
Apabila
Mahkamah
mengabulkan
permohonan dan memberikan pemaknaan bersyarat atas norma Pasal
169 UU Pemilu, maka tidak akan ada calon yang muncul dari praktik
nepotisme presiden yang sedang menjabat, dengan demikian kerugian
hak konstitusional para Pemohon berupa bebas dalam menggunakan hak
pilih tidak akan terjadi lagi dan hak konstitusional para Pemohon sebagai
rakyat yang berdaulat lebih terjamin.
III.
Alasan-Alasan Permohonan
Permohonan A Quo Tidak Ne Bis In Idem
1. Bahwa dalam Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor
81/PUU-XXIV/2026 tanggal 3 Maret 2026, Majelis Panel menegaskan
11
bahwa Pasal 169 UU Pemilu telah berkali-kali diuji di Mahkamah
Konstitusi, bahkan lebih dari 30 kali. Oleh sebab itu, para Pemohon
berkewajiban menguraikan secara satu per satu mengapa permohonan
a quo tidak termasuk ne bis in idem.
2. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK pada pokoknya menentukan bahwa
terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Akan
tetapi Pasal 72 PMK 7/2025 memberikan pengecualian, yaitu apabila
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
3. Bahwa permohonan a quo berbeda secara nyata dari permohonan-
permohonan sebelumnya sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) hal.
1) Pertama, fokus permohonan ini bukan pada usia, pendidikan, status
pidana, atau syarat administratif lainnya, melainkan pada ketiadaan
norma anti nepotisme khususnya berupa larangan terhadap keluarga
Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mengajukan
diri sebagai calon dalam Pasal 169 UU Pemilu. Norma anti/larangan
nepotisme
sebagai
pagar
konstitusional
untuk
menjamin
penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan jujur dalam rangka
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pergantian kepemimpinan
nasional.
2) Kedua, kerugian konstitusional para Pemohon dibangun secara
spesifik sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan sebagai
pihak yang sekadar memiliki kepedulian abstrak terhadap pemilu.
3) Ketiga, permohonan ini dibatasi secara sadar hanya pada rezim
Capres-Cawapres sebagai bentuk self-restraint untuk menghindari
perluasan objek dan untuk menjawab secara tepat objek norma yang
memang diatur oleh Pasal 169 UU Pemilu.
4. Untuk lebih menegaskan perbedaan permohonan a quo dengan
permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah menguji Pasal 169
UU Pemilu. Poin pokoknya adalah bahwa permohonan a quo tidak
bergerak pada isu kelayakan personal semata, melainkan pada desain
konstitusional pencalonan yang belum mengatur larangan praktik
nepotisme dalam persyaratan calon.
12
5. Bahwa yang diuji kini bukan apakah calonlayak secara individual,
melainkan apakah desain Pasal 169 sudah cukup untuk mencegah praktik
nepotisme dari presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam
pengajuan anggota keluarganya sebagai calon
Dikarenakan alasan permohonan dan konstruksi kerugian konstitusional yang
diajukan para Pemohon berbeda, maka permohonan ini memenuhi syarat
untuk diperiksa menurut Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025, dan
tidak dapat dinyatakan ne bis in idem.
Norma Yang Diuji Dan Cara Perumusan Objek Uji
6. Bahwa Majelis Panel mengingatkan agar objek norma yang diuji
dirumuskan secara tepat agar tidak menimbulkan akibat seolah-olah
seluruh Pasal 169 dari huruf a sampai huruf t diganti total dengan norma
baru yang diminta Pemohon. Nasihat tersebut beralasan karena apabila
13
Petitum tidak difokuskan pada frasa yang tepat, permohonan dapat
dianggap kabur (obscuur).
Oleh karena itu, dalam perbaikan ini para Pemohon memperjelas bahwa
yang dimohonkan untuk dimaknai bersyarat adalah frasa pembuka Pasal
169 UU Pemilu, yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden adalah”:
Sehingga tambahan makna yang dimohonkan tidak menghapus syarat-
syarat a sampai t, melainkan menambah satu pagar konstitusional pada
struktur syarat yang sudah ada.
7. Bahwa dengan perumusan tersebut, Petitum para Pemohon menjadi
proporsional, fokus, dan sejalan dengan Pasal 67 ayat (2) PMK 7/2025
mengenai model amar putusan inkonstitusional bersyarat yang pada
pokoknya menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai tertentu.
8. Bahwa bunyi lengkap Pasal 169 UU Pemilu, sebagai berikut:
“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil
Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari
penyalahgunaan narkotika;
f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara;
i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
14
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
l. terdaftar sebagai Pemilih;
m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban
membayar pajak selama 5(lima)tahun terakhir yang dibuktikan dengan
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama
2(dua)kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;
p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima)tahun atau lebih;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh)tahun;
r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;
s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G.30.S/PKI; dan;
t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan
negara Republik Indonesia;
9. Bahwa inti persoalan konstitusional dalam permohonan ini bukanlah
melarang seseorang mencalonkan diri hanya karena ia memiliki hubungan
keluarga, melainkan menilai apakah UUD NRI Tahun 1945 membolehkan
desain norma pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sama sekali
tidak memberi pagar terhadap konflik kepentingan struktural dalam satu
periode kekuasaan aktif.
10. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedaulatan
di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak berhenti sebagai prosedur formal
pencoblosan, tetapi menuntut agar rakyat dapat memilih secara bebas
sesuai hati nurani. Jika relasi keluarga dengan presiden dan wakil presiden
15
aktif dapat memasuki pencalonan-hal mana yang dapat dikategorikan
suatu praktik nepotisme yang dilarang undang-undang maka rakyat
sebagaimana halnya pemohon disodorkan pada pilihan calon yang
diragukan keabsahannya menurut hukum.
11. Bahwa walau pun secara formal calon nepotisme itu tidak dilarang/
diloloskan oleh KPU akan tetapi hati nurani dan akal pikiran sehat rakyat
menolak kehadiran calon dalam kontestasi pemilu presiden. Penolakan
akal sehat dan hati nurani rakyat-sebagaimana Pemohon, semakin besar
saat calon nepotisme berpasangan dengan calon yang disukai. Disinilah
hilang kebebasan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Di sini pula
hilangnya kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin negara.
Kedaulatan rakyat dalam keadaan demikian tereduksi bahkan menjadi
sekadar prosedur, bukan mekanisme pembatasan dan rotasi kekuasaan
yang efektif.
12. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia
sebagai negara hukum. Negara hukum tidak cukup hanya menata legalitas
formal, melainkan harus memastikan bahwa norma hukum mengantisipasi
risiko penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Ketika pintu
pencalonan tidak menutup ruang bagi keluarga presiden dan wakil
presiden mencalonkan diri, yang sangat mungkin melahirkan konflik
kepentingan
struktural,
maka
hukum
gagal
menjalankan
fungsi
pencegahan dan pengendalian kekuasaan.
13. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan pemilu
yang bebas, jujur dan adil. Prinsip bebas, jujur dan adil harus dibaca sejak
tahap nominasi. Tidak masuk akal asas bebas, jujur dan adil dalam pemilu
dapat terwujud apabila desain persyaratan dalam pencalonannya
memungkinkan keluarga presiden dan atau wakil presiden yang sedang
menjabat diterima dan ditetapkan sebagai calon.
14. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan pemilu
yang bebas, jujur dan adil tidak hanya dilihat pada pemungutan suara,
sementara desain pencalonannya mengakomodasi setidak-tidaknya
membiarkan nepotisme dari presiden dan wakil presiden melalui
pencalonan anggota keluarganya, yang melalui dominasi strukturalnya
16
dapat memengaruhi pilihan pemilih, persepsi publik, serta distribusi
dukungan politik.
15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma
Pasal 169 yang tidak memberi ukuran terhadap konflik kepentingan
keluarga
dengan
Presiden/Wakil
Presiden
aktif
menciptakan
ketidakpastian: kapan relasi keluarga menjadi masalah konstitusional,
bagaimana negara mencegah penyalahgunaan pengaruh, dan sejauh
mana fairness pemilu dilindungi sejak tahap awal.
16. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kesempatan
yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini tidak boleh dibaca secara
dangkal sebagai kebebasan mutlak tanpa pembatasan apa pun.
Kesempatan yang sama justru menuntut pembatasan objektif terhadap
kondisi-kondisi yang menghasilkan keunggulan struktural berbasis
kekuasaan aktif, agar kompetisi tetap fair bagi semua warga negara dan
tetap meyakinkan bagi pemilih.
17. Bahwa konflik kepentingan (conflict of interest) adalah keadaan ketika
seseorang atau suatu relasi menempatkan kekuasaan publik dalam posisi
yang dapat memengaruhi keputusan, kebijakan, atau keuntungan secara
tidak netral. Dalam konteks pencalonan Presiden/Wakil Presiden, konflik
kepentingan bukan hanya persoalan pembuktian penyalahgunaan
anggaran atau tindakan administrasi tertentu, tetapi persoalan struktur
kekuasaan itu sendiri.
18. Bahwa nepotisme politik dalam pemilu presiden merupakan causa prima
lahirnya konflik kepentingan struktural yaitu ketika relasi keluarga menjadi
saluran yang memungkinkan kesinambungan pengaruh kekuasaan secara
personal. Yang dipersoalkan di sini bukan status keluarga sebagai
identitas pribadi, melainkan risiko konstitusional yang lahir ketika relasi
keluarga bertemu dengan kekuasaan eksekutif aktif pada jabatan tertinggi
negara.
19. Bahwa hukum tata negara modern mengenal gagasan constitutional
ethics, yaitu tuntutan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak semata-mata
legal menurut teks, tetapi juga fair, patut, dan menjaga integritas institusi.
Dalam soal pencalonan jabatan tertinggi nasional, constitutional ethics
17
menuntut adanya jarak yang sehat antara kekuasaan aktif dan proses
regenerasi kekuasaan melalui relasi keluarga.
20. Bahwa dalam teori hukum tata negara modern, salah satu prinsip
fundamental
dalam
penyelenggaraan
kekuasaan
negara
adalah
pencegahan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proses
pengambilan keputusan publik maupun dalam proses regenerasi
kekuasaan politik. Konflik kepentingan tidak selalu harus dibuktikan melalui
adanya penyalahgunaan kewenangan secara nyata (actual abuse of
power), melainkan dapat pula muncul dalam bentuk potensi benturan
kepentingan struktural (structural conflict of interest) yang secara rasional
dapat mempengaruhi independensi dan netralitas penyelenggaraan
kekuasaan negara.
21. Bahwa dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konflik
kepentingan tersebut dapat muncul ketika terdapat hubungan keluarga
langsung antara calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan
Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat. Keadaan demikian
berpotensi menimbulkan keunggulan struktural (structural advantage)
yang tidak dimiliki oleh peserta pemilu lainnya, baik dalam bentuk
pengaruh politik, akses institusional, maupun persepsi publik terhadap
keberlanjutan kekuasaan.
22. Bahwa dalam negara hukum demokratis, kondisi tersebut dapat
mempengaruhi kesetaraan kompetisi politik (political equality) yang
merupakan bagian penting dari prinsip pemilu yang bebas dan adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Oleh karena itu, pengaturan hukum yang bertujuan mencegah konflik
kepentingan berbasis relasi keluarga dengan pejabat negara yang sedang
menjabat bukanlah pembatasan hak politik secara diskriminatif, melainkan
mekanisme konstitusional untuk menjaga integritas demokrasi dan
melindungi kedaulatan rakyat
23. Bahwa dalam perkembangan hukum tata negara modern dikenal pula
konsep constitutional ethics, yaitu standar etika konstitusional yang harus
dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan
publik. Etika konstitusi menuntut agar penyelenggara negara tidak hanya
18
bertindak sesuai dengan legalitas formal, tetapi juga menjaga integritas
dan kepantasan dalam penggunaan kekuasaan negara.
24. Bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia,
Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan yang memegang pengaruh politik dan institusional yang
sangat besar. Oleh karena itu, ketika anggota keluarga inti Presiden dan
/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri dalam
pemilihan Presiden atau Wakil Presiden pada periode kekuasaan yang
sama, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik
mengenai keberlanjutan kekuasaan secara personal melalui relasi
keluarga.
25. Bahwa sebagai bangsa, kita telah memiliki bukti empiris mengenai
konsekuensi sosial politik yang timbul dari pemberlakuan Pasal 169 UU
Pemilu yang tidak memuat norma anti-nepotisme dalam persyaratan calon
dalam pemilu presiden 2024. Sebagai negara, demokrasi kita mundur jauh
ke belakang, penegakkan hukum tidak berjalan, indeks korupsi semakin
tinggi, kewibawaan lembaga merosot dan seterusnya.
26. Bahwa dalam perspektif etika konstitusi, negara berkewajiban menjaga
agar proses suksesi kekuasaan berlangsung dalam kondisi yang adil,
setara, dan bebas dari dominasi kekuasaan keluarga, sehingga kedaulatan
rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
tetap terjaga secara substantif.
Dengan demikian, permohonan ini tidak berangkat dari sentimen personal
terhadap keluarga tertentu, melainkan berangkat dari prinsip konstitusional
bahwa pemilu harus menjamin kebebasan dalam memilih, menyediakan
level playing field dan mencegah struktur kekuasaan yang berpotensi
diwariskan secara personal melalui advantage yang lahir dari kedekatan
dengan kekuasaan aktif.
27. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara demokrasi,
pencegahan konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga
dengan pejabat publik merupakan prinsip yang diakui sebagai bagian dari
good governance dan integritas demokrasi. Sementara itu prinsip anti-
nepotisme juga diatur dalam berbagai regulasi pelayanan publik untuk
mencegah dominasi kekuasaan keluarga dalam jabatan pemerintahan.
19
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan yang bertujuan
mencegah konflik kepentingan berbasis hubungan keluarga bukanlah
pembatasan yang tidak lazim dalam negara demokrasi, melainkan
merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menjaga
keadilan kompetisi politik.
28. Bahwa kebijakan hukum nasional Indonesia telah lama menempatkan
anti-nepotisme sebagai nilai dasar penyelenggaraan negara yang bersih.
Oleh karena itu, secara sistematis sangat tidak masuk akal apabila justru
dalam desain pencalonan presiden/wakil presiden—jabatan dengan
pengaruh paling luas—tidak tersedia pagar normatif anti-nepotisme
minimal terhadap konflik kepentingan berbasis relasi keluarga.
29. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi
konstitusional adalah bahwa kekuasaan politik harus bersumber dari
kehendak rakyat dan tidak boleh terkonsentrasi secara turun-temurun
dalam
lingkaran
keluarga
tertentu.
Prinsip
tersebut
merupakan
konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
30. Bahwa dalam perspektif teori demokrasi modern, praktik yang
memungkinkan peralihan kekuasaan politik secara berulang dalam satu
keluarga yang sedang memegang kekuasaan negara berpotensi
melahirkan fenomena yang dikenal sebagai dinasti politik (political
dynasty). Dinasti politik tidak selalu muncul melalui mekanisme yang
secara formal melanggar hukum, namun seringkali berkembang melalui
pemanfaatan pengaruh kekuasaan, jaringan politik, dan kedudukan
institusional yang dimiliki oleh pejabat negara yang sedang menjabat.
Keadaan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan kompetisi politik
antara kandidat yang memiliki kedekatan keluarga dengan penguasa dan
kandidat lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan
tersebut.
31. Bahwa dalam sistem presidensial, potensi tersebut menjadi semakin
signifikan karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai institusi
negara, birokrasi pemerintahan, serta dinamika politik nasional. Apabila
20
tidak terdapat mekanisme hukum yang secara memadai mencegah konflik
kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dengan Presiden
atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, maka proses pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden berpotensi berkembang menuju praktik
reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga penguasa.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengarah pada oligarki
politik berbasis keluarga, yang secara substantif bertentangan dengan
prinsip demokrasi konstitusional dan semangat kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Lebih jauh lagi, praktik dinasti politik dapat menimbulkan erosi
kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu, karena masyarakat
dapat memandang proses demokrasi tidak lagi berlangsung dalam kondisi
kompetisi yang setara dan adil. Oleh karena itu, hukum pemilu dalam
negara demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif
untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi juga sebagai instrumen
konstitusional untuk memastikan bahwa proses regenerasi kekuasaan
politik tetap terbuka, kompetitif, dan bebas dari dominasi kekuasaan
keluarga. Dengan demikian, penafsiran konstitusional terhadap norma
Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan Umum harus mempertimbangkan
pula potensi munculnya praktik dinasti politik yang dapat mengganggu
prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan kompetisi politik.
Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi
memiliki peran penting untuk memastikan bahwa desain hukum pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tidak membuka ruang konflik kepentingan
yang berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat dan integritas
demokrasi.
32. Bahwa permohonan a quo tidak meminta Mahkamah membentuk norma
diskriminatif berbasis status personal. Permohonan ini justru memohon
pembatasan objektif yang didasarkan pada risiko konflik kepentingan
kekuasaan. Dengan kata lain, yang dijadikan dasar pembatasan bukan
hubungan keluarga itu sendiri, melainkan hubungan keluarga yang
melahirkan konflik kepentingan pada saat Presiden dan/atau Wakil
Presiden sedang menjabat.
21
33. Bahwa dalam hukum konstitusi, pembatasan yang objektif, rasional, dan
proporsional
bukanlah
diskriminasi.
Diskriminasi
terjadi
apabila
pembedaan dibuat tanpa dasar konstitusional yang sah. Sebaliknya,
pembatasan yang dibangun untuk melindungi fairness pemilu, integritas
jabatan publik, dan kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan
merupakan pembatasan yang justru menjaga kesetaraan substantif.
34. Bahwa prinsip equality before the law pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 harus dibaca bersama prinsip kesempatan yang sama dalam
pemerintahan pada Pasal 28D ayat (3). Kesamaan formal tanpa
pengendalian terhadap keunggulan struktural berbasis kekuasaan aktif
justru menipu, karena memperlakukan situasi yang tidak setara seolah-
olah setara. Oleh sebab itu, perumusan yang dimohonkan para Pemohon
telah disusun secara ketat: yang dilarang adalah konflik kepentingan yang
bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat; bukan melarang
semua warga negara tertentu secara permanen, dan bukan pula
menghapus hak politik secara mutlak di luar konteks relasi kekuasaan aktif
tersebut.
35. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dengan perkara
a quo, antara lain mengenai pentingnya menjaga keadilan pemilu,
kesetaraan kesempatan politik, serta pembatasan hak konstitusional
secara
rasional
dan
proporsional
demi
melindungi
kepentingan
konstitusional yang lebih luas. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-
I/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional
warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar tidak bersifat
absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut:
a. dilakukan dengan undang-undang,
b. memiliki tujuan yang sah dalam kerangka konstitusi, dan
c. dilakukan secara rasional dan proporsional.
Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik warga negara dalam
konteks tertentu dapat dibenarkan secara konstitusional apabila bertujuan
untuk menjaga integritas sistem demokrasi dan kepentingan konstitusional
yang lebih besar.
22
36. Bahwa dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan
bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus menjamin kesetaraan
kesempatan politik bagi setiap warga negara, sehingga tidak boleh
terdapat desain hukum yang secara struktural memberikan keunggulan
yang tidak proporsional kepada pihak tertentu. Mahkamah menekankan
bahwa prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal
22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menyangkut prosedur
pemungutan suara, tetapi juga mencakup desain sistem pemilu yang
menjamin kompetisi politik yang adil.
Dalam
Putusan
Nomor
52/PUU-X/2012,
Mahkamah
Konstitusi
menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk
menciptakan sistem hukum yang mampu menjaga integritas proses
demokrasi serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang
dapat merusak prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
33/PUU-XIII/2015,
Mahkamah menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam pemerintahan
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak
hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga harus menjamin
kesetaraan kesempatan yang nyata dalam memperoleh jabatan publik
melalui proses demokrasi yang adil.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
Mahkamah
menegaskan
pentingnya
menjaga
integritas
proses
pembentukan dan pelaksanaan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip
negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945.
37. Bahwa berdasarkan rangkaian yurisprudensi putusan MK di atas, dapat
dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan
integritas demokrasi, kesetaraan kesempatan politik, serta pencegahan
penyalahgunaan kekuasaan sebagai nilai konstitusional yang harus dijaga
dalam desain hukum pemilihan umum.
Oleh karena itu, penafsiran terhadap norma dalam Pasal 169 Undang-
undang Pemilihan Umum yang tidak mengantisipasi konflik kepentingan
berbasis hubungan keluarga dengan Presiden atau Wakil Presiden yang
sedang menjabat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip
23
konstitusional yang telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo memiliki
dasar
konstitusional
yang
kuat
untuk
memberikan
penafsiran
konstitusional terhadap norma Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan
Umum guna memastikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden tetap selaras dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil,
kesetaraan kesempatan politik, serta kedaulatan rakyat.
38. Bahwa singkatnya:
a. Para Pemohon adalah pemilih terdaftar dalam DPT;
Kerugian para Pemohon bersifat spesifik namun berskala nasional
(juga merupakan kerugian rakyat pemilih). Hal ini tercermin dari bukti
DPT para Pemohon yang berada di dua wilayah berbeda, yaitu
Subang dan Jakarta Selatan. Letak DPT yang berbeda menegaskan
bahwa dampak norma Pasal 169 UU Pemilu tidak lokal, melainkan
mengenai seluruh pemilih dalam pemilu Presiden nasional;
b. Objek Permohonan berkaitan dengan calon presiden/wakil presiden
dan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat,
penyelenggara pemilu, serta seluruh warga negara pemilih yang
terpengaruh oleh legalitas calon, kebebasan dalam memilih dan
fairness kontestasi; Jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah puncak
kekuasaan eksekutif nasional. Risiko konflik kepentingan paling
sistemik berada di titik ini karena menyangkut pengaruh kebijakan,
simbol kekuasaan, akses institusional, dan potensi kesinambungan
kekuasaan personal
c. Objek normatif yang dipersoalkan para Pemohon adalah ketiadaan
norma anti-nepotisme dalam frasa pembuka Pasal 169 UU Pemilu;
Ketiadaan norma anti-nepotisme sebagai memungkin tampilnya calon
dari keluarga presiden dan wakil presiden yang menjabat.
d. Objek kerugian para Pemohon adalah hilangnya kebebasan dalam
memilih, hilangnya hak sebagai rakyat yang berdaulat dan hilangnya
jaminan atas pemilu yang bebas, jujur dan adil
Kerugian Pemohon itu lahir sejak tahap pencalonan, terus berlangsung
pada tahap kampanye dan membayangi pemungutan suara. Karena
24
itu, kerugian konstitusional para Pemohon tidak menunggu hari
pemungutan suara, melainkan sudah muncul ketika desain pemilu tidak
memuat norma anti-nepotisme pada tahap nominasi.
39. Bahwa para Pemohon hanya mempersoalkan syarat anti nepotisme
tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden saja, padahal terdapat
pemilihan lain seperti DPR, DPD, DPRD, maupun Pilkada, dikarenakan:
a. Pembatasan ruang lingkup permohonan hanya pada Capres-Cawapres
adalah bentuk self-restraint Para Pemohon agar Mahkamah mudah
menguji permohonan ini secara fokus, tidak melebar, tidak obscuur,
dan tidak melampaui objek norma yang sesungguhnya diuji. Objek
norma yang diuji memang Pasal 169 UU Pemilu, dan Pasal 169 secara
spesifik hanya mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil
Presiden.
b. Rezim Pilkada berada dalam undang-undang yang berbeda, yaitu
undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Karena itu, apabila
isu konflik kepentingan yang sama hendak diuji pada konteks Pilkada,
secara hukum acara harus diajukan dalam permohonan tersendiri
terhadap norma dalam UU Pilkada, bukan dicampuradukkan ke dalam
permohonan a quo.
c. Secara substansial, risiko konflik kepentingan paling sistemik berada
pada jabatan eksekutif tertinggi nasional. Presiden dan Wakil Presiden
adalah pusat komando kebijakan nasional, simbol kekuasaan negara,
dan titik temu utama antara kekuasaan formal, pengaruh politik, serta
sumber daya institusional. Oleh karena itu, pembatasan permohonan
ini justru rasional dan proporsional.
d. Permohonan ini tidak menyoal pemilihan anggota DPR, DPD, atau
DPRD, sebab hubungan antara desain pencalonan legislatif dan konflik
kepentingan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif tidak
identik dengan rezim pencalonan Presiden/Wakil Presiden sendiri.
Dengan demikian, fokus pada Pasal 169 merupakan pilihan
metodologis dan konstitusional yang tepat.
25
40. Bahwa agar kerugian Pemohon jelas secara lebih spesifik ya dikaitkan
dengan seluruh butir dalam Pasal 169, maka para Pemohon menyusun
matriks berikut. Matriks ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa
setiap huruf a sampai t bertentangan dengan UUD NRI Tahun1945 secara
mandiri, melainkan untuk menunjukkan bahwa keseluruhan struktur syarat
tersebut belum memuat satu unsur penting, yaitu persyaratan calon bebas
dari konflik kepentingan kekuasaan.
26
27
28
29
30
41. Bahwa untuk semakin memperjelas hubungan antara butir a sampai t
dengan kerugian konstitusional para Pemohon, berikut disampaikan
elaborasi singkat namun terarah per huruf. Elaborasi ini sekaligus
31
menjawab mengenai pertentangan antara norma yang diuji dengan batu
uji konstitusi harus diuraikan satu per satu secara lebih fokus dan
proporsional.
a. Huruf a menekankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat
ini penting sebagai standar moral umum bagi calon Presiden dan Wakil
Presiden. Namun standar moral umum tersebut tidak menjawab
persoalan yang diajukan para Pemohon, karena seseorang dapat
memenuhi syarat ketakwaan tetapi tetap berada dalam relasi konflik
kepentingan dengan kekuasaan eksekutif aktif. Karena itu, keberadaan
huruf a tidak mengeliminasi kebutuhan atas pagar konstitusional
tambahan.
b. Huruf b mengatur kewarganegaraan asal calon. Norma ini memastikan
loyalitas kewarganegaraan tunggal dan mencegah benturan kesetiaan
dengan negara lain. Akan tetapi, problem yang dipersoalkan para
Pemohon bersifat berbeda, yaitu benturan kepentingan internal dalam
tubuh kekuasaan nasional. Dengan demikian, huruf b sama sekali tidak
menutup ruang nepotisme politik yang bersumber dari relasi keluarga
dengan Presiden/Wakil Presiden aktif.
c. Huruf c mengatur status kewarganegaraan suami atau istri calon. Norma
ini juga tidak menyasar konflik kepentingan struktural. Pada titik ini
terlihat jelas bahwa Pasal 169 dibangun dengan asumsi bahwa syarat
calon cukup diukur dari identitas, kapasitas, dan integritas personal,
padahal dalam negara hukum demokrasi fairness pencalonan juga
ditentukan oleh relasi kekuasaan di sekitar calon.
d. Huruf d melarang pengkhianatan negara serta tindak pidana korupsi
atau tindak pidana berat lainnya. Ini adalah syarat integritas yang
penting. Namun syarat integritas pidana tidak identik dengan bebas dari
konflik kepentingan. Seseorang dapat sama sekali tidak memiliki rekam
jejak pidana dan tetap membawa keunggulan struktural karena relasi
keluarga dengan pusat kekuasaan yang sedang menjabat.
e. Huruf e mengatur kemampuan rohani dan jasmani serta bebas dari
penyalahgunaan narkotika. Syarat ini menilai kecakapan personal untuk
menjalankan tugas. Tetapi pemilu yang fair bukan hanya membutuhkan
kandidat yang sehat, melainkan juga membutuhkan legitimasi yang kuat
32
dan medan kompetisi yang sehat. Ketika kontestan adalah keluarga
presiden/wakil presiden yang sedang menjabat, arena pemilu
merupakan medan kompetisi tidak sehat karena relasi kekuasaan yang
tidak diatur, hak pilih para Pemohon tetap dirugikan.
f. Huruf f mensyaratkan bertempat tinggal di wilayah NKRI. Syarat ini
bersifat administratif-teritorial. Tidak ada hubungannya dengan
kebutuhan menutup ruang conflict of interest berbasis keluarga. Karena
itu, meskipun huruf f terpenuhi, fairness pencalonan masih dapat
terganggu apabila struktur kekuasaan yang aktif dibiarkan punya
pengaruh personal dalam proses suksesi politik
g. Huruf g mewajibkan pelaporan kekayaan kepada instansi berwenang.
Transparansi kekayaan adalah instrumen akuntabilitas yang baik.
Namun pelaporan kekayaan tidak secara otomatis menyingkirkan konflik
kepentingan yang lahir dari hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil
Presiden aktif. Oleh sebab itu, huruf g tidak menjawab pokok masalah
konstitusional yang diajukan para Pemohon.
h. Huruf h melarang adanya tanggungan utang yang merugikan keuangan
negara. Norma ini menyasar potensi beban finansial yang dapat
mengganggu independensi calon. Akan tetapi, independensi finansial
berbeda dari independensi struktural terhadap kekuasaan aktif. Calon
dapat terbebas dari utang dan tetap memperoleh keuntungan politik
karena kedekatan kekeluargaan dengan pemegang jabatan eksekutif
tertinggi.
i. Huruf i mengenai status pailit juga bersifat personal-finansial. Ia penting
untuk menilai kelayakan calon dari sudut pengelolaan ekonomi pribadi.
Namun syarat ini tidak menutup kemungkinan reproduksi pengaruh
kekuasaan melalui jaringan keluarga. Karena itu, dari perspektif
kerugian Para Pemohon sebagai pemilih, huruf i belum menjamin bahwa
kontestasi berlangsung dalam level playing field.
j. Huruf j yang melarang perbuatan tercela memiliki rumusan sangat
umum. Kerangka “perbuatan tercela” dapat menilai aspek moral
tertentu, tetapi tidak memberikan kepastian hukum untuk menjawab
apakah hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif yang
melahirkan konflik kepentingan termasuk atau tidak. Di sinilah letak
33
ketidakcukupan norma: tidak ada pagar yang tegas, terukur, dan
spesifik.
k. Huruf k melarang calon sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD,
atau DPRD. Norma ini mencegah rangkap jalur pencalonan. Akan tetapi,
ia sama sekali tidak menyentuh benturan kepentingan antara relasi
keluarga dan kekuasaan eksekutif aktif. Dengan demikian, huruf k tidak
mengurangi kerugian konstitusional para Pemohon yang berkaitan
dengan fairness pencalonan.
l. Huruf l mensyaratkan calon terdaftar sebagai pemilih. Syarat ini bersifat
administratif dan menunjukkan keterikatan calon dengan komunitas
politik pemilih. Namun fakta bahwa seorang calon terdaftar sebagai
pemilih tidak memberi jaminan bahwa ia bebas dari konflik kepentingan
kekuasaan. Para Pemohon justru menegaskan bahwa sebagai pemilih
terdaftar, hak mereka masih dirugikan karena syarat ini belum cukup.
m. Huruf m tentang NPWP dan pemenuhan kewajiban pajak selama lima
tahun terakhir menunjukkan orientasi kepatuhan fiskal. Kepatuhan fiskal
penting, tetapi tidak relevan untuk menilai apakah kontestasi Presiden
berlangsung tanpa pengaruh kekuasaan keluarga. Oleh sebab itu, dari
sudut pandang konstitusional, huruf m tetap tidak menjawab pokok
persoalan yang diajukan.
n. Huruf n mengenai belum pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden
selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesungguhnya
justru memperlihatkan logika konstitusi: ada kebutuhan membatasi
konsentrasi dan kesinambungan kekuasaan. Namun norma itu hanya
membatasi orang yang sama, bukan kemungkinan kesinambungan
pengaruh kekuasaan melalui relasi keluarga dekat. Karena itu,
diperlukan pagar tambahan agar tujuan pembatasan kekuasaan tidak
dikosongkan oleh desain suksesi berbasis hubungan personal.
o. Huruf o menuntut kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Syarat ini mencerminkan loyalitas ideologis-
konstitusional.
Namun
loyalitas
ideologis
tidak
serta-merta
menyelesaikan persoalan conflict of interest. Seseorang dapat loyal
pada konstitusi, tetapi struktur pencalonannya tetap bermasalah jika
34
tidak ada pengendalian terhadap benturan kepentingan yang lahir dari
relasi kekuasaan.
p. Huruf p melarang calon yang pernah dipidana dengan ancaman lima
tahun atau lebih. Ini kembali menunjukkan fokus Pasal 169 pada
kelayakan personal berdasarkan rekam jejak pidana. Akan tetapi,
persoalan yang dipersoalkan Para Pemohon bukanlah kelayakan
pidana individual, melainkan desain kelembagaan yang gagal memagari
konflik kepentingan. Karena itu, huruf p tidak menutup ruang kerugian
yang didalilkan
q. Huruf q mengatur batas usia minimum. Mahkamah sendiri pernah
memberi pemaknaan bersyarat atas huruf q. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa Pasal 169 bukan wilayah yang steril dari judicial
refinement. Namun sekalipun usia diatur, fairness kontestasi tetap
belum terjamin bila konflik kepentingan struktural dibiarkan. Jadi, isu
dalam permohonan ini berbeda secara prinsip dari isu usia.
r. Huruf r mensyaratkan pendidikan minimum. Syarat ini penting untuk
menjamin kompetensi dasar. Namun lagi-lagi, kompetensi dasar tidak
identik dengan fairness pencalonan. Calon yang sangat kompeten pun
tetap dapat memasuki kontestasi dengan keunggulan struktural jika
relasinya dengan kekuasaan aktif tidak diatur oleh hukum.
s. Huruf s melarang bekas anggota organisasi terlarang tertentu. Ini
merupakan syarat yang menyasar ancaman ideologis historis. Akan
tetapi, ancaman ideologis dan ancaman nepotisme politik adalah dua
persoalan berbeda. Fakta bahwa hukum telah sensitif terhadap
ancaman ideologis justru menguatkan argumentasi Para Pemohon
bahwa hukum seharusnya juga sensitif terhadap ancaman conflict of
interest di jabatan tertinggi nasional.
t. Huruf t mengenai visi, misi, dan program adalah syarat substansi
agenda pemerintahan. Namun kualitas visi, misi, dan program tidak
meniadakan kebutuhan akan fairness dalam proses masuknya kandidat
ke arena kompetisi. Sebaik apa pun visi-program seorang calon, jika
desain pencalonannya dibiarkan memuat konflik kepentingan struktural,
maka hak pemilih tetap terancam.
35
42. Bahwa Majelis Panel menasihati agar Posita para Pemohon menguraikan
secara ketat dasar pembatasan yang dimohonkan, termasuk uji
rasionalitas dan proporsionalitasnya. Nasihat tersebut dijawab sebagai
berikut.
a. Tujuan yang sah (legitimate aim). Tujuan pembatasan yang
dimohonkan adalah menjaga pemilu Presiden/Wakil Presiden tetap
jujur dan adil, mencegah konflik kepentingan struktural, melindungi nilai
suara pemilih, dan memastikan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. Tujuan-tujuan ini jelas merupakan tujuan konstitusional
yang sah karena langsung diturunkan dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat
(3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.
b. Kesesuaian (suitability). Menambahkan syarat calon tidak memiliki
hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif adalah
langkah yang rasional untuk mencapai tujuan tersebut, karena sumber
risiko yang hendak dicegah memang terletak pada relasi keluarga yang
berpotensi meneruskan atau memanfaatkan pengaruh kekuasaan aktif.
c. Kebutuhan (necessity). Tidak terdapat instrumen normatif lain di dalam
Pasal 169 yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Seluruh huruf a
sampai t tidak satu pun secara spesifik melarang calon dari keluarga
presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat..
d. Keseimbangan (proportionality stricto sensu). Pembatasan yang
dimohonkan tidak menghapus hak politik warga negara secara mutlak.
Pembatasan itu bersifat sempit, kontekstual, dan hanya berlaku sejauh
terdapat konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga
dengan Presiden/Wakil Presiden yang sedang menjabat. Dengan
demikian, manfaat konstitusional yang diperoleh—yaitu fairness pemilu
dan perlindungan hak pilih—jauh lebih besar daripada pembatasan
yang ditimbulkan.
43. Bahwa Pasal 68 PMK 7/2025 mengatur Mahkamah dapat menyatakan
permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena adanya
ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum,
dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya, atau adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling
bertentangan dan tidak memberikan pilihan alternatif.
36
44. Bahwa untuk menghindari keadaan tersebut, para Pemohon telah
menyesuaikan petitum dengan fokus posital Posita tidak lagi terhadap
seluruh isi Pasal 169 huruf a sampai t, melainkan menegaskan bahwa
seluruh struktur Pasal 169 belum lengkap karena belum memuat syarat
calon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan presiden dan wakil
presiden yang sedang menjabat Karena itu, Petitum pun diarahkan pada
pemaknaan bersyarat atas frasa pembuka Pasal 169, bukan penggantian
total seluruh huruf a sampai t.
45. Bahwa penyesuaian ini sekaligus menjawab nasihat Majelis agar
permohonan tidak menjadi obscuur dan tetap berada dalam batas-batas
yang dapat diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini
secara sengaja dibatasi hanya pada rezim pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Pembatasan tersebut bukan karena para Pemohon menutup
mata terhadap rezim pemilihan lain, melainkan karena para Pemohon
menjalankan self-restraint agar Mahkamah menguji secara presisi objek
norma yang benar-benar dihadapkan, yakni Pasal 169 UU Pemilu. Dengan
cara demikian, permohonan ini tetap fokus, tidak melebar, dan terhindar
dari obscuur.
46. Bahwa dalam jabatan eksekutif tertinggi nasional, risiko konflik
kepentingan paling sistemik terjadi. Karena itu, ketiadaan pagar normatif
pada titik ini bukan cacat kecil, melainkan kekosongan konstitusional yang
secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi dan nilai suara warga
negara. Yang dimohonkan Para Pemohon bukanlah pelarangan yang
serampangan, melainkan penjagaan minimum agar suksesi kekuasaan
tidak dibayangi oleh pengaruh kekuasaan aktif yang berkelindan dengan
relasi keluarga.
Dengan demikian, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat atas frasa
pembuka Pasal 169, Mahkamah bukan sedang menciptakan larangan baru yang
sewenang-wenang, melainkan sedang memulihkan tujuan asli konstitusi: menjaga
kedaulatan rakyat, menegakkan negara hukum, menjamin pemilu yang jujur dan
adil, dan memastikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada titik itulah
putusan Mahkamah akan menjadi pagar konstitusional yang diperlukan untuk
memutus normalisasi konflik kepentingan dalam kontestasi kekuasaan tertinggi di
Republik ini.
37
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai
dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki
hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang sedang menjabat”
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Nuh;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Amalia, S.H;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia
Tahun 1945;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
38
5. Bukti P-5
: Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Salinan Artikel Ilmiah Mengenai dampak Politik
Dinasti terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas
Demokrasi;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Salinan Working Paper Komparatif Mengenai
Pengaturan Larangan Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Salinan Artikrel Ilmiah Mengenai Praktek Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
serta
Implikasinya
terhadap
Penyelenggara Negara.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
39
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU
7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo.
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada
tanggal 3 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025),
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal sistematika
permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
[vide Risalah Sidang, tanggal 3 Maret 2026, hlm 7-14]. Terhadap nasihat yang
disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon
telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal
16 Maret 2026.
[3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1]
di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
40
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan, in casu sistematika
permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1)
PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai
ihwal syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada keterpenuhan
sistematika an sich, tetapi juga menilai ketepatan isi/substansi dari masing-masing
bagian sistematika dimaksud.
[3.3.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil
permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan keterpenuhan dan
ketepatan substansi permohonan, berdasarkan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai
berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan
alternatif;
41
Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan a quo,
in casu hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) khususnya petitum angka
2, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut.
2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a
sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak
memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden
dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”.
Pada pokoknya, petitum angka 2 dimaksud memohon kepada Mahkamah
agar ketentuan norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur
dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda
dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”. Ihwal petitum
demikian, menurut Mahkamah, pada satu sisi para Pemohon memohon agar norma
Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain,
norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tetap dipertahankan
secara utuh dengan adanya frasa “calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur
dalam Pasal 169”. Rumusan/konstruksi norma baru yang dimohonkan para
Pemohon
menunjukkan
sikap
ambigu
antara
mempertahankan
secara
utuh/keseluruhan norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017
dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa “serta
tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau
wakil presiden yang sedang menjabat”. Perumusan Petitum para Pemohon yang
demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling
bertentangan/kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak
mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau
42
kontradiktif. Dengan demikian, rumusan petitum para Pemohon mengakibatkan
permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur).
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) dirumuskan secara ambiguitas yang cenderung
saling bertentangan/kontradiktif sehingga dinilai tidak lazim dalam model perumusan
petitum pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah
tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
43
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam
selesai diucapkan pukul 14.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies
Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
44
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 39 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 3 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Maret 2026, hlm 7-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; 40 b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai ihwal syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada keterpenuhan sistematika an sich, tetapi juga menilai ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan keterpenuhan dan ketepatan substansi permohonan, berdasarkan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; 41 Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan a quo, in casu hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) khususnya petitum angka 2, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut. 2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”. Pada pokoknya, petitum angka 2 dimaksud memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”. Ihwal petitum demikian, menurut Mahkamah, pada satu sisi para Pemohon memohon agar norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain, norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tetap dipertahankan secara utuh dengan adanya frasa “calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169”. Rumusan/konstruksi norma baru yang dimohonkan para Pemohon menunjukkan sikap ambigu antara mempertahankan secara utuh/keseluruhan norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa “serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat”. Perumusan Petitum para Pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan/kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau 42 kontradiktif. Dengan demikian, rumusan petitum para Pemohon mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-hal yang dimohonkan untuk dipu
