81/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 81/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipasif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Ardi Manto Putra selaku Ketua Umum dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Alamat : Jalan Tebet Dalam IV J Nomor 5B, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M. Phil., selaku Ketua Badan Pengurus Alamat : Jalan Kramat II, Nomor 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Inayah W. D. Rahman Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Al Munawaroh 10, RT 002/RW 005, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Eva Nurcahyani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Sarongge RT 001/RW 010, SIndang Asih, Kecamatan Sindang Raya, Kabupaten Tangerang, Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Fatiah Maulidiyanty Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Sutiragen Raya Nomor 38, RT 003/RW 006, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VI; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/IV/2025 bertanggal 30 April 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/V/2025 bertanggal 2 Mei 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/SSR/V/2025 bertanggal 2 Mei 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/SSR/IV/2025 bertanggal 2 Mei 2025, memberi kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H., Edy Kurniawan, S.H., Meila Nurul Fajriah, S.H., M.PA., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H., Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H., Astatantica Belly Stanio, S.H., Khaerul Anwar, S.H., Abdul Rohim Marbun, S.H., Daniel Winarta, S.H., Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H., Mala Silviani, S.H., Muhammad Nabil Hafizhurrahman, S.H., Tioria Pretty Stephanie, S.H., Jane Rosalina Rumpia, S.H., Azlia Amira Putri, S.H., Muhammad Yahya Ihyaroza, S.H., Vebrina Monicha, S.H., Dimas Bagus Arya Saputra, S.H., Teo Reffelsen, S.H., N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H., Wildan Siregar, S.H., Gina Sabrina, S.H., M.H., Ma’ruf, S.H., Mustafa, S.H., Ahmad Fathanah, S.H., M.H., Chikita Edrini Marpaung, S.H., M.A., Wildanu Syahril Guntur, S.H., Bugivia Maharani Setiadji Putri, S.H., Virdinda La Ode Achmad, S.H., Hans G. Yosua, S.H., Javier M. Pandin, S.H., Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., LL.M., dan Hussein Ahmad, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Advokat Magang, Pengacara Publik, dan/atau Asisten Pengacara 3 Publik yang tergabung dalam “Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan”, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); Indonesian Parliamentary Center (IPC); serta Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 8 Mei 2025 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 4 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut “UU P3”) yang masing- masing menyatakan: Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu." Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [...]." Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman: 5 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [...]." Pasal 9 ayat (1) UU P3: "Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945; 4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (the protector of the democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), yang berarti MK memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang- Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan 6 tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum; 6. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021, disebutkan pihak mana saja yang dapat menjadi Para Pihak, yaitu: Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021: (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pasal 3 PMK 2/2021 “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” 7. Bahwa terdapat kaidah hukum dalam putusan MK terkait tolok ukur atau batu uji dalam permohonan pengujian formil. Dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada pokoknya batu uji dalam pengujian formil diperluas dan tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara 7 formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83). 8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah proses pembentukan Revisi UU TNI yang melanggar asas negara hukum, asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta asas-asas peraturan perundang- undangan yang baik; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah Permohonan Uji Formil Atas Revisi UU TNI Terhadap UUD 1945. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 telah mengatur sebagai berikut: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 11. Bahwa permohonan ini diajukan pertama kali ke MK pada tanggal 7 Mei 2025, dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah. Namun demikian, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan yang dimuat di website jatim.antaranews.com, tempo.co dan detik.com tanggal 17 April 2025 [Bukti P- 2 s.d. Bukti P-4], Revisi UU TNI diundangkan pada tanggal 8 26 Maret 2025. Dengan demikian, berdasarkan informasi tersebut, batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah sampai dengan tanggal 9 Mei 2025; 12. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2025, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON 13. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi); 14. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau privat; 4. Lembaga negara”; Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”; 9 15. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemohon, yaitu: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. Lembaga negara. 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang–Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 17. Bahwa PARA PEMOHON adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021 di atas dapat menjadi PEMOHON dalam perkara a quo; 18. Bahwa dalam hal kedudukan hukum PARA PEMOHON dalam pengujian formil, merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan sebagai berikut: 10 “Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang- Undang yang diajukan pengujian formil”; 19. Bahwa adapun penjelasan tentang kedudukan hukum dan hubungan pertautan langsung dari masing-masing dari PARA PEMOHON adalah sebagai berikut: A. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT: 20. Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON III merupakan Organisasi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, salah satunya melalui langkah dan upaya untuk mendorong reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya militer; 21. Bahwa terkait dengan tugas dan peranan PEMOHON I s.d. PEMOHON III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat berkontribusi bagi pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, PEMOHON I s.d. PEMOHON III secara khusus melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia, yang mana telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaga/organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai 11 tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD NRI 1945; 22. Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON III tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dengan fokus dan perhatian khusus terhadap upaya-upaya reformasi sektor keamanan, meliputi: reformasi militer, intelijen, dan kepolisian. Adapun reformasi sektor keamanan merupakan bagian tak terpisahkan dari tuntutan dan agenda Reformasi 1998; 23. Bahwa dasar dan kedudukan hukum PEMOHON I s.d. PEMOHON III untuk masuk sebagai PEMOHON yang berkepentingan langsung dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PEMOHON I s.d. PEMOHON III disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan PEMOHON I s.d. PEMOHON III juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. Adapun hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: A.1. PEMOHON I 24. Bahwa PEMOHON I merupakan Badan Hukum yang berbentuk Yayasan, yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [Bukti P-5] dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 7352.AH.01.04. Tahun 2011 [Bukti P-6]. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (9) juncto Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON I, Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 [Bukti P-7], yang telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- AH.01.06-0033722 tanggal 02 Juni 2022 [Bukti P-8], Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak 12 untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.” Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. dan Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Ketua Umum dan Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan [Bukti P-7 s.d. Bukti P-10]; 25. Bahwa Pasal 2 Anggaran Dasar PEMOHON I, maksud dan tujuan Yayasan ialah bergerak dalam bidang sosial dan Kemanusiaan; 26. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa tujuan PEMOHON I, dalam hal ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah: a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; c. Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); d. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum; e. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (Alternative Dispute Resolution) maupun arbitrase; menyelenggarakan Pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah- ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya f. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas; g. Mengadakan Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam maupun di luar negeri; 13 h. Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai masalah- masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya; i. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak- hak dan kepentingan yang sah menurut hukum; j. Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan mock trial; A.2. PEMOHON II 27. Bahwa PEMOHON II merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang dibuat di hadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H. tertanggal 25 Juni 2002 [Bukti P-11], Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor: 22 Tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat didepan Notaris Rahayu Ningsih, S.H. M.Kn. [Bukti P-12] dan Selanjutnya dilakukan kembali penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor: 09 Tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat didepan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn. [Bukti P-13], dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor 01 Tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris Nur Asyraf Munif Junaidy, S.H., M.SI., M.Kn. [Bukti P-14] yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000081.AH.01.08.Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan tanggal 17 Januari 2025. [Bukti P-15] Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Anggaran Dasar (AD) 2019 [Bukti P-11 s.d. Bukti P-15], 14 dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, Ardi Manto Adiputra dan Sekretaris, Annisa Yudha Apriliasari [Bukti P-16 dan Bukti P-17]; 28. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari PEMOHON II, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip- prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: 1. mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; 2. memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; 3. membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; 4. mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi [Bukti P-11 s.d. Bukti P-15]; A.3. PEMOHON III 29. Bahwa PEMOHON III merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn. [Bukti P-18], selanjutnya dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor 03 Tanggal 05 Januari 2021 di hadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. [Bukti P-19], dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor: 13 Tanggal 01 September 2023 di hadapan Notaris Arsin Effendy, S.H. [Bukti P-20] yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 15 0001224.AH.01.08. Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tertanggal 7 September 2023 [Bukti P-21]. Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Bukti P-20 dan Bukti P-22], dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan [Bukti P-23]; 30. Bahwa dalam bagian Mukadimah Anggaran Dasar (AD) PEMOHON III, KontraS mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang sipil dan demokratis dan jauh dari kekerasan karena prinsip-prinsip militerisme, termasuk di dalamnya akibat dari intervensi militer di ranah sipil. Adapun selengkapnya, hal tersebut berbunyi [Bukti P-20 dan Bukti P-22]: “Seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip- prinsip militerisme sebagai sebuah sistim, perilaku maupun budaya politik. Kekerasan yang bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.” 31. Bahwa dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari PEMOHON III, disebutkan bahwa Perkumpulan Kontras bertujuan untuk: a. Menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang berbasis dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; b. Menciptakan Demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; dan c. menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum; 32. Bahwa untuk mencapai Tujuannya itu PEMOHON III melakukan usaha- usaha sebagai berikut: (1) Melakukan advokasi untuk penegakan dan 16 penghormatan hak asasi manusia; (2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang HAM; (3) Melakukan penelitian, pengumpulan informasi serta penerbitan dalam bidang HAM; dan (4) Membangun jaringan kerja untuk mencapai tujuannya baik di tingkat nasional maupun internasional; 33. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, PEMOHON I s.d. PEMOHON III secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan berbagai macam usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, khususnya yang berkenaan dengan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan, termasuk reformasi TNI di dalamnya. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh PEMOHON I s.d. PEMOHON III yang berkaitan dengan objek permohonan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 1) PEMOHON I, YLBHI: - Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI [Bukti P-24 dan Bukti P-25]; - Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun UU Revisi UU TNI 2025 [Bukti P-26]; - Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia [Bukti P-27 s.d. Bukti P-30]; - Melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia seperti TNI [Bukti P-31] 2) PEMOHON II, IMPARSIAL: 17 - Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun Revisi UU TNI 2025 [Bukti P-32 s.d. Bukti P-36 dan Bukti P-38] - Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun Revisi UU TNI 2025. Pada 2021 Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bersama sejumlah individu mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28 ,Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke Mahkamah Konstitusi [Bukti P-37] - Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia; - Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI [Bukti P-38 s.d. Bukti P-46]; 3) PEMOHON III, KontraS: - Melakukan berbagai studi, penelitian, dan laporan investigasi yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI [Bukti P-47 s.d. Bukti P-57]; - Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan. Pada 2021 Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bersama sejumlah individu mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 18 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke Mahkamah Konstitusi [Bukti P-58]; - Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia. Seperti halnya pada 2016, KontraS meluncurkan tagline #MasihIngat sebagai kegiatan kampanye publik untuk terus menjaga ingatan atas peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, tak terkecuali aparat militer yang menjadi pelaku kekerasan. Secara khusus, kampanye publik #MasihIngat diluncurkan dalam kanal khusus serta dapat diakses secara luas melalui website: https://masihingat.kontras.org/ [Bukti P-59]; - Melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia seperti TNI [Bukti P-60 s.d. Bukti P-65]; 34. Bahwa dalam hal hubungan pertautan langsung terkait dengan proses pembentukan Revisi UU TNI, PEMOHON I s.d. PEMOHON III secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan berbagai hal guna mendorong agar pembentuk undang-undang merevisi UU TNI dengan partisipatif dan substansi di dalamnya sesuai dengan kepentingan masyarakat luas serta agenda reformasi TNI. Adapun hal tersebut termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: - Pada tanggal 3 Maret 2025, PEMOHON III (KontraS) mengirimkan catatan dan surat terbuka kepada Ketua DPR-RI terkait rencana revisi Undang-Undang TNI. Adapun surat ini dikirimkan sebagai respons atas surat Presiden Republik Indonesia No.R-12/Pres/02/2025 terkait penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Bukti P-99 s.d. Bukti P- 101]; 19 - Pada 15 Maret 2025, merespons pelaksanaan rapat secara tertutup yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan DPR-RI di Hotel Fairmont, Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan–yang di antaranya termasuk PEMOHON I s.d. III– melakukan aksi simbolik dengan menerobos masuk ke dalam ruang rapat Panja untuk menyampaikan aspirasi yang pada pokoknya meminta agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat luas secara bermakna [Bukti P-102 dan Bukti P-103]; - Pada 17 Maret 2025, berlokasi di kantor PEMOHON I (YLBHI), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama-sama dengan berbagai individu dan tokoh nasional lainnya menyampaikan petisi mengenai “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”. Adapun petisi ini adalah bentuk protes sekaligus permintaan kepada pembentuk undang-undang agar memberi ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam merevisi UU TNI serta menolak segala macam substansi yang membuka ruang bagi hidupnya “Dwifungsi” [Bukti P-104 dan Bukti P-105]; 35. Bahwa MK telah mengakui legal standing PEMOHON II dan PEMOHON III dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pengujian UU PSDN terhadap UUD 1945 (halaman 292-293) yang berkenaan dengan reformasi sektor keamanan. Dengan demikian PEMOHON II dan PEMOHON III memiliki kepentingan untuk memperjuangkan advokasi yang berkenaan dengan reformasi sektor keamanan melalui pengujian undang-undang [vide Bukti P-37]; 36. Bahwa secara historis, PEMOHON I s.d. PEMOHON III merupakan organisasi/lembaga yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam proses tersebut, PEMOHON I s.d. PEMOHON III meyakini bahwa UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan ketentuan-ketentuan yang menjamin profesionalisme TNI dan merupakan bagian penting dari reformasi sektor keamanan sebagaimana amanat dan 20 tuntutan reformasi 1998. Oleh karenanya, jika ketentuan-ketentuan tersebut dicabut atau diubah dengan tidak sesuai maksud dan kehendak pembentukannya, maka hal tersebut akan menihilkan peran PEMOHON I s.d. PEMOHON III dalam pembentukan UU TNI di masa lampau serta juga mengganggu kerja-kerja PEMOHON I s.d. PEMOHON III di masa kini; Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III 37. Bahwa PEMOHON I s.d. III memiliki hak dan kepentingan konstitusional sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945 dan mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat pembentukan Revisi UU TNI yang menabrak cita negara hukum dan kedaulatan rakyat. Adapun uraian kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III No. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 Kerugian Konstitusional 1 Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Para PEMOHON I s.d. PEMOHON III, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama, memiliki perhatian terhadap reformasi sektor keamanan dan Revisi UU TNI secara khusus. Pengesahan Revisi UU TNI dengan proses yang menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara telah mengingkari upaya PEMOHON I s.d. III untuk memperjuangkan cita lembaga membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada aspek reformasi sektor keamanan. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Proses Revisi UU TNI dilakukan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik menambah preseden buruk pembentukan undang-undang dengan proses yang inkonstitusional dan abusive law-making. Hal ini melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil terkait proses pembentukan undang-undang yang ideal dan sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, Proses Revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup, dengan akses dokumen RUU dan naskah akademik yang terbatas dan tidak jelas, serta waktu penyusunan dan 21 Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III No. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 Kerugian Konstitusional berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pembahasan yang sangat singkat telah menghapuskan hak konstitusional PEMOHON I s.d. III untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap proses formal pembentukan Revisi UU TNI. PEMOHON I s.d. III yang memiliki perhatian pada reformasi sektor keamanan tidak dapat secara wajar dan menurut hukum untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi ilmiah untuk mengadvokasikan reformasi sektor keamanan melalui Revisi UU TNI. Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dokumen perancangan dan informasi Revisi UU TNI, yaitu Naskah Akademik dan draf RUU tidak aksesibel, tidak transparan, dan tidak dapat ditemukan oleh publik, termasuk PEMOHON I s.d. III melalui kanal-kanal formal pembentuk undang-undang. Bahkan, hingga permohonan ini didaftarkan di MK, dokumen Revisi UU TNI yang telah diundangkan tidak dapat diakses oleh publik dan tidak ditemukan di kanal resmi pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, PEMOHON I s.d. III tidak dapat berpartisipasi secara bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan Revisi UU TNI. Dengan demikian, proses pembentukan Revisi UU TNI telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh informasi, khususnya informasi publik yang seharusnya tersedia bagi publik. B. PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA B.1. PEMOHON IV: 38. Bahwa PEMOHON IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap kebijakan untuk kepentingan publik melalui Jaringan Gusdurian [Bukti P-66 dan Bukti P-67]; 39. Bahwa PEMOHON IV selama ini aktif menyuarakan berbagai pandangannya mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Dalam hal itu, PEMOHON IV melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan di sektor keamanan—termasuk yang berkenaan dengan TNI—dengan menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik [Bukti P-67]; 40. Bahwa PEMOHON IV telah menyatakan sikap dan pandangannya kepada publik terkait dengan Pembahasan Revisi UU TNI di tahun 2025 yang 22 dinyatakan melalui keikutsertaan PEMOHON IV dalam Petisi “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil dan individu tokoh nasional lainnya [Bukti P-104 dan Bukti P-105]; 41. Bahwa PEMOHON IV secara langsung memiliki hubungan dan kedekatan intelektual serta gagasan dengan Presiden Keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (atau Gus Dur) yang adalah orang tua laki-laki dari PEMOHON IV; 42. Bahwa selama menjadi Presiden (1999-2021), Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap Reformasi Sektor Keamanan dengan mula-mula memisahkan TNI dan POLRI yang kemudian disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gus Dur dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia [Bukti P-68] 43. Bahwa Gus Dur juga berkontribusi dalam menggagas penghapusan Dwi Fungsi TNI melalui pembubaran Fraksi TNI dan POLRI di Parlemen yang selama tiga puluh dua (32) tahun menjadi tulang punggung Pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, meskipun gagasan tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2004 [Bukti P-69]; 44. Bahwa di masa Kepemimpinan Gus Dur pula untuk pertama kalinya sejak orde baru, Jabatan Panglima TNI diisi oleh Perwira Tinggi Angkatan Laut melalui penunjukkan dan pengangkatan Laksamana Widodo AS untuk masa jabatan 1999-2002 [Bukti P-70] sebagai bentuk transformasi dan reformasi TNI Profesional untuk mencegah dominasi salah satu Matra sebagaimana di orde baru dimana Panglima TNI selalu dipimpin dari Angkatan Darat; 45. Bahwa di masa kepemimpinan Gus Dur pula untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, Jabatan Menteri Pertahanan diisi dari Kalangan Sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi sipil (civil supremacy) melalui 23 penunjukkan dan pelantikan Mohammad Mahfud Mahmodin (atau Mahfud MD) untuk masa jabatan 2000-2001 [Bukti P-71]; 46. Bahwa dalam konteks pengujian undang-undang a quo, PEMOHON IV memiliki aspirasi yang senada dan kepentingan untuk mempertahankan legacy di bidang Reformasi TNI yang telah ditorehkan oleh Alm. Gus Dur selaku orang tua PEMOHON IV; B.2. PEMOHON V: 47. Bahwa PEMOHON V adalah Warga Negara Republik Indonesia, juga Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Semester akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) [Bukti P-72 dan Bukti P-106]; 48. Bahwa selama menjadi Mahasiswa STHI Jentera, PEMOHON V terlibat aktif dalam advokasi dan pengawasan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan reformasi sektor keamanan, yaitu sebagai berikut: a. turut terlibat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan pembahasan Revisi UU TNI melalui berbagai kegiatan pemantauan dan demonstrasi yang diselenggarakan pada 20 Maret 2025 dan 27 Maret 2025; b. memiliki perhatian terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Pembuatan Materi Konten Publikasi melalui Youtube yang berjudul Prabowo- Gibran: Era Militarisme dan Dinasti Politik? melalui akun Youtube Wall of Issues [Bukti P-73] c. aktif dalam organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi keterlibatan militer dalam proses distribusi dan implementasi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah yang menyebabkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan militer terkhusus keberadaan anggota TNI Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang mengawal langsung proses di lapangan [Bukti P-74]; d. aktif dalam organisasi Lingkar Studi Feminis yang memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender dan kebebasan akademik yang 24 berpotensi terancam dengan keterlibatan TNI di dalam kampus, yaitu menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk “TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik?” [Bukti P-75 dan Bukti P-107];]; B.3. PEMOHON VI: 49. Bahwa PEMOHON VI merupakan Pembela Hak Asasi Manusia yang pernah menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk masa jabatan 2020-2023 [Bukti P-76 s.d Bukti P-77 dan Bukti P-108]; 50. Bahwa selama menjadi Koordinator KontraS, PEMOHON VI terlibat aktif dalam advokasi dan pengawasan kebijakan publik tentang reformasi sektor keamanan, khususnya tentang perluasan kewenangan TNI yang berdampak pada supremasi sipil di antaranya PEMOHON VI pernah terlibat sebagai kontributor dalam sebuah riset yang berjudul Ekonomi- Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang keterhubungan militer, kekerasan, dan kepentingan bisnis yang terjadi di Papua [Bukti P-78]; 51. Bahwa selama aktif dalam organisasi KontraS, PEMOHON VI terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap sektor pertahanan Indonesia yang dipangku oleh lembaga TNI. Laporan kegiatan tersebut dituangkan dalam Catatan Hari TNI yang diterbitkan setiap tahun saat perayaan Hari Ulang Tahun TNI [Bukti P-54 dan Bukti P-55]; 52. Bahwa PEMOHON VI turut terlibat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan pembahasan Revisi UU TNI melalui berbagai kegiatan pemantauan dan demonstrasi yang diselenggarakan pada 20 Maret 2025 dan 27 Maret 2025, yaitu Aksi Kamisan dan Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Tolak RUU TNI; Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI 53. Bahwa dengan berlakunya UU a quo, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI dalam penalaran wajar dapat dipastikan secara aktual atau setidak- 25 tidaknya potensial mengalami kerugian hak konstitusional, sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini: Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI No. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 Kerugian Konstitusional 1 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi meniscayakan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk terlibat dalam membuat dan mengambil keputusan dalam proses pemerintahan. Kedaulatan rakyat salah satunya termanifestasi dalam proses pembentukan undang- undang yang dilakukan DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Dalam Pemilu 2024 PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI memiliki hak mengawasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR. 2 Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya Proses pembentukan objek permohonan a quo oleh pembentuk UU baik Presiden maupun DPR, sama sekali tidak melibatkan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI secara partisipatif dan bermakna. Hal tersebut mengakibatkan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI kehilangan hak didengarkan pendapatnya (right to be heard); dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan mendapatkan penjelasan (right to be explained). Selain itu, melihat proses pembentukan Revisi UU TNI, PEMOHON V sebagai pembelajar hukum tidak memperoleh gambaran ideal tentang pembentukan undang-undang yang demokratis, transparan, partisipatif, dan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, proses pembentukan Revisi UU TNI mengkhianati ilmu pengetahuan yang PEMOHON V peroleh di bangku perkuliahan. 3 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Proses pembentukan objek permohonan a quo tidak berpedoman pada ketentuan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Padahal, UU PPP merupakan delegasi Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena ini, UU a quo tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah mengakui, mengatur, dan menjamin kepastian hukum, maka pembentukan Revisi UU TNI secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI. Persetujuan dan Pengesahan objek permohonan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan Reformasi TNI yang menjadi capaian, peninggalan 26 Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI No. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 Kerugian Konstitusional dan/atau warisan (legacy) orang tua PEMOHON IV, yang dua di antaranya adalah permasalahan: - Peluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI aktif menjadi empat belas (14) Kementerian/Lembaga dari sebelumnya hanya 10 Kementerian/Lembaga; dan - Peluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta Hilangnya kontrol sipil DPR atas OMSP. 4 Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI tidak dapat mengakses dokumen- dokumen tentang pokok permohonan a quo, antara lain: d. naskah akademik; e. daftar inventaris masalah; f. draft rancangan undang-undang; dan g. jadwal sidang pembahasan Revisi UU TNI; h. risalah persidangan pembahasan Revisi UU TNI. Padahal dokumen-dokumen tersebut menurut hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI untuk memperoleh dan mengolah informasi tentang pembentukan undang-undang telah dilanggar dalam proses pembentukan Revisi UU TNI. 54. Bahwa PEMOHON IV s.d. VI secara aktif mencari informasi dan berupaya mendapatkan dokumen Naskah Akademik, Daftar Inventarisir Masalah (DIM), dan Naskah RUU objek permohonan a quo melalui kanal-kanal resmi, dalam hal ini website dpr.go.id namun PEMOHON IV s.d VI tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut yang seharusnya didapat oleh PARA PEMOHON secara mudah, bebas dan tidak terbatas karena dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proses pembentukan objek permohonan a quo; 55. Bahwa oleh karena PEMOHON IV s.d. VI tidak mendapatkan dokumen- dokumen tersebut, akhirnya PEMOHON IV s.d. VI bergabung dengan 27 mahasiswa dan masyarakat umum lainnya melakukan protes dalam bentuk unjuk rasa atau mendukung unjuk rasa tersebut melalui kanal-kanal media di Jakarta sejak tanggal 19-20 Maret 2025, namun alih-alih memberikan dokumen-dokumen tersebut melalui kanal-kanal resmi, DPR malah memberikan persetujuan terhadap objek permohonan a quo untuk menjadi UU pada tanggal 20 Maret 2025 dalam rapat paripurna; 56. Bahwa oleh karena itu, Pokok Permohonan Perkara a quo dalam penalaran wajar secara aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI karena ketentuan pasal dalam revisi UU TNI yang dimohonkan oleh Pemohon dapat menghambat dan/atau menggagalkan usaha yang terus menerus dilakukan oleh PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI untuk mendorong proses dan/atau kondisi ideal reformasi TNI; 57. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk menyatakan bahwa Revisi UU TNI bernilai cacat formil dan membatalkan Revisi UU TNI, maka hak konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan; 58. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan secara langsung terdampak-kepentingannya oleh Pokok Permohonan Perkara a quo. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN IV.1. ALASAN PERMOHONAN PROVISI: Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut: 59. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk mencegah adanya dampak yang ditimbulkan dan pelanggaran hak warga negara; 28 60. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: 1. Putusan No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan: “Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian; 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara a quo; 3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya 2. Putusan Sela No.70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dihari selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan: “Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon 29 tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. 3. Putusan Sela No. 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan: “Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri 30 sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 4. Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan: “Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, in casu, Pemerintah 31 Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. 5. Putusan Sela Nomor: Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.9.3] dan [3.10] yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, dengan Pertimbangan: 32 “Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan provisi, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela atau ketetapan selama tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang” “Bahwa berkenaan dengan penundaan pemeriksaan perkara para Pemohon a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.9.2] di atas, meskipun dalam petitum provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya meminta untuk menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya bertujuan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil a quo sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna menghindari dampak yang lebih luas sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas pengujian formil atas proses pembentukan undang-undang a quo. Lebih lanjut, dalam perkara a quo putusan sela diperlukan demi menghindari dampak-dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 yang pemeriksaannya sedang diberhentikan sementara dan guna memberikan kepastian hukum pada hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga negara.” “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, guna menghindari dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, sebelum melanjutkan pemeriksaan dan putusan akhir untuk permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana amar Putusan Sela di bawah ini.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 33 1. Menyatakan menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). 61. Bahwa berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka dan sub-angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam UU yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan; 62. Bahwa dalam perkara a quo, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden cq. Pemerintah untuk menunda keberlakukan Undang-Undang a quo atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari PARA PEMOHON, setidaknya terdapat tujuh (7) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam UU a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres); 34 Ketentuan Peraturan Pelaksana dalam UU 3/2025: No Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden 1 Pasal 7 ayat (4): Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10. Pasal 7 ayat (4): Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10. 2 Pasal 8 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - 3 Pasal 9 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - 4 Pasal 10 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - 5 Pasal 47 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - 6 Pasal 53 ayat (3): Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 53 ayat (3): Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal 53 ayat (7): Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - 35 63. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang-Undang masih diuji konstitusionalitas pembentukannya, maka Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP/Perpres sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Akhir; 64. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: a. Sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung; b. Sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung; dan c. Sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi. Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Prosedur Pembentukan undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang menurut Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di MK sebagaimana disebut dalam PMK 2/2021, maka tidak ada dampak yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru. 65. Bahwa permohonan provisi ini didasarkan atas proses pembentukan objek permohonan a quo melalui proses yang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas keterbukaan, asas kejelasan tujuan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam UU P3 serta melanggar prinsip partisipasi bermakna, yakni hak didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan 36 pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan sebagaimana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Vide: IV.2 Alasan Pokok Permohonan); 66. Bahwa selain itu tanpa sama sekali bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan atau ketentuan norma objek permohonan a quo, namun permohonan provisi ini untuk membuktikan bahwa ada adanya kerugian aktual dan/atau potensial akibat keberlakuan objek permohonan dan juga apabila peraturan pelaksana yang diatur objek permohonan a quo diterbitkan sebelum adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi; 67. Bahwa sebagaimana diketahui objek permohonan a quo memberi penambahan instansi sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri dari Instansi TNI, yakni sebagai berikut: Perbandingan Jabatan Sipil Yang Bisa Diduduki Prajurit Tni Aktif Sebelum Dan Setelah Diubah Oleh UU No. 3/2025 UU No. 34/2004 UU No. 3/2025 Pasal 47 ayat (2): “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung”. Pasal 1 angka 6 : Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.” 68. Bahwa selain itu alasan PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi adalah terkait dengan 37 jaminan mempertahankan pengendalian sipil objektif (objective civilian control) atas militer karena adanya perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dihapusnya keharusan adanya kebijakan dan keputusan politik negara dalam OMSP kecuali untuk membantu Kepolisian dalam rangka Kamtibmas, yakni sebagai berikut: Perbandingan Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Prasyaratnya sebelum dan setelah diubah oleh UU No.3/2025 UU No. 34 Tahun 2004 UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2): Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: A.4. Operasi militer untuk perang. A.5. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: IV.2. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; IV.3. mengatasi pemberontakan bersenjata; IV.4. mengatasi aksi terorisme; IV.5. mengamankan wilayah perbatasan; IV.6. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; IV.7. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; IV.8. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; IV.9. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; IV.10. membantu tugas pemerintahan di daerah; IV.11. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; IV.12. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; IV.13. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; Pasal 1 angka 2 Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan Wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 38 Perbandingan Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Prasyaratnya sebelum dan setelah diubah oleh UU No.3/2025 IV.14. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta IV.15. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan 16. membantu dalam melindungi dan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 7 ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 1 angka 2 Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10. 69. Bahwa sebagaimana uraian diatas menurut PARA PEMOHON menilai perubahan norma tersebut sangat menjauhkan semangat untuk mewujudkan TNI Profesional serta yang lebih penting adalah menghilangkan ketentuan pengendalian sipil objektif dalam OMSP, yang sebelum diubah mengharuskan kebijakan dan keputusan politik negara untuk melaksanakannya; Penjelasan Pasal 5 UU No. 34/2004, yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama- sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 70. Bahwa selanjutnya menurut PARA PEMOHON Peraturan Pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden 39 sebagaimana yang diatur dalam objek permohonan a quo apabila diterbitkan sebelum adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi akan menjadi legitimasi hilangnya pengendalian sipil objektif (objective civilian control) atas militer dan legalisasi praktik-praktik Operasi Militer selain Perang (OMSP) yang selama ini terjadi; 71. Bahwa implementasi UU a quo sejatinya telah dijalankan oleh Pemerintah dan TNI dan mengakibatkan ketegangan hubungan sipil-militer, setidak- tidaknya tercermin dari implementasi sebagai berikut: Implementasi Objek Permohonan a quo No. Dasar Hukum Implementasi 1. Pasal 53 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 “Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Pada 01 Mei 2025 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali seharusnya telah memasuki masa pensiun. Namun, dengan berlakunya Revisi UU TNI sejak tanggal 26 Maret 2025, masa dinas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali paling lama berakhir pada 01 Mei 2030 dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. 2. Pasal 7 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10” …” Pada 1 Mei 2025, prajurit militer aktif dari kesatuan Komando Distrik Militer (KODIM) 1608/Bima dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1608-04/Woha melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 (tiga) orang warga sipil asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 1608-04/Woha Kapten Cba. Iwan Susanto, S.H. dan Pasi Intel Kodim 1608/Bima, Kapten Inf. Bambang Herwanto. Bersamaan dengan operasi penangkapan, para prajurit militer aktif tersebut turut menyita 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil [Bukti P-95]. Pasal 7 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Pada 26 Maret 2025, Universitas Udayana (UNUD) mengumumkan kepada publik melalui akun instagram resminya perihal pengesahan perjanjian kerja sama 40 Implementasi Objek Permohonan a quo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10” antara Unud dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Dalam dokumen perjanjian ini, setidaknya mengatur tentang pertukaran data dan informasi, pelatihan bela negara hingga pembinaan teritorial [Bukti P-96]. Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: “Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan operasi militer selain perang yakni: … 9. membantu tugas pemerintah daerah;” …” Pada 16 April 2025, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana mengeluarkan keterangan resmi yang menyatakan bahwa TNI-AD terlibat aktif dalam pengelolaan 71 (tujuh puluh satu) dapur dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam momen tersebut, Kadispen TNI AD memastikan pengelolaan 71 dapur masih berjalan [Bukti P-97]. Pasal 7 ayat (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10 Pada 6 Mei 2025 dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kodim 1009/ Tanah Laut Korem 101/ Antasari Kodam VI/ Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program TMMD menjadikan TNI terlibat dalam urusan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Revisi UU TNI. OMSP tersebut dilaksanakan [Bukti P-98]. 72. Bahwa Permohonan Provisi penting guna memastikan adanya supremasi sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, yang salah satunya terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dimana UU a quo menghilangkan kontrol DPR yang selama ini diartikan sebagai kontrol sipil objektif terkait dengan pelaksanaan OMSP; 73. Bahwa Praktik-Praktik OMSP sebagaimana disebutkan diatas yang dilakukan tanpa “kebijakan dan Keputusan Politik Negara”, akan membuat hubungan sipil-militer menjadi tegang sebagaimana pendapat Michael C. Desch (1999, Hlm 9) yang menjelaskan hubungan sipil-militer yang sehat 41 paling banyak dijumpai di negara yang meletakkan fungsi militer untuk menghadapi ancaman dari luar yang jelas. Sebaliknya, hubungan sipil- militer yang paling buruk pada umumnya dijumpai di negara yang membawa militer untuk menghadapi ancaman internal; 74. Bahwa sekalipun persidangan ini akan diselenggarakan secara cepat (speedy trial) namun telah menjadi pengetahuan bersama bahwa akhir- akhir ini ketegangan antara sipil-militer di Indonesia semakin meningkat setidaknya terjadi dalam kurun waktu sejak proses pembentukan objek permohonan a quo dimulai, saat disetujui DPR dan diundangkan Presiden sampai dengan penerapannya; 75. Bahwa adanya ketegangan hubungan sipil-militer tersebut terlihat dari pro- kontra di media massa, dengan beberapa contoh sebagai berikut [Bukti P- 109 s.d. Bukti P-114]; Ketegangan Hubungan Sipil-Militer berdasarkan Pemberitaan Media No Judul Media Penjelasan Ketegangan Hubungan Sipil-militer pada saat Objek Permohonan dalam proses pembentukkan 1 Pro-Kontra Berbagai Pihak Soal Revisi UU TNI, Apa Kata Ketua PBNU dan Kapuspen TNI? Tempo, 19 Maret 2025 Ketegangan hubungan sipil-militer terkait dengan proses pembentukan dan naskah UU yang berisi pasal-pasal yang menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi'i Alielha atau Savic Ali, revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI, meskipun dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan era Orde Baru 2 Lokasi Demo Tolak RUU TNI 19-20 Maret 2025, Tuntutan, dan Alasan Tirto.id, 19 Maret 2025 Demonstrasi berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta aktivis yang mendesak DPR untuk tidak menyetujui objek permohonan menjadi UU Ketegangan Hubungan Sipil-militer pada saat Objek Permohonan telah disetujui DPR untuk menjadi UU 3 Demo Menolak UU TNI Meluas: Tempo, 28 Maret 2025 Demonstrasi Penolakan UU TNI untuk meminta UU TNI dibatalkan 42 Ketegangan Hubungan Sipil-Militer berdasarkan Pemberitaan Media Mengapa DPR Mengebut Legislasi Meski Minim Partisipasi? Karena tidak partisipatif meluas ke berbagai daerah Ketegangan Hubungan Sipil-militer pada saat Objek Permohonan diimplementasikan 4 SETARA Kritik Keras TNI Gerebek Pengedar Narkoba di Bima: Melanggar Hukum! Detik, 8 Mei 2025 Kritik Masyarakat Sipil terkait dengan Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima karena mengambil alih tugas dan fungsi penegak hukum 5 DPR Cecar Jampidsus soal TNI Jaga Kejaksaaan: Apa Ada Ancaman atau Kondisi Darurat? Kompas, 20 Mei 2025 Pro-Kontra Pelaksanaan Tugas Operasi Militer Selain Perang melakukan Penjagaan Kantor Kejaksaan Tinggi dan Negeri di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh TNI. 6 Akademisi Mengkritik Prabowo soal Penunjukan TNI Aktif Menjadi Dirjen Bea Cukai: Menghambat Karir ASN Tempo, 23 Mei 2025 Kritik Akademisi atas penunjukkan Prajurit TNI aktif di di Jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan 76. Sehingga untuk meredakan situasi ketegangan hubungan sipil-militer tersebut menjadi suatu kemendesakan PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan objek permohonan a quo dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan objek permohonan a quo sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 77. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights, dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana kami mohonkan di dalam Petitum Permohonan ini; 43 78. Bahwa selain itu untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan Akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan Revisi UU TNI, maka secara mutatis mutandis UU Nomor 34 tentang 2004, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir. IV.16. ALASAN POKOK PERMOHONAN 79. Bahwa detak jantung demokrasi konstitusional melemah akibat pembentukan sejumlah legislasi kontroversial dalam satu dekade ke belakang mengingkari denyutnya, yaitu partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi publik terus menjadi masalah yang kritikal, sebab pembentukan legislasi kerap dilakukan tanpa pelibatan partisipasi publik yang wajar dan akuntabel, dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, dokumen perancangan tidak aksesibel dan tidak transparan, serta dilakukan dalam waktu yang amat singkat; 80. Bahwa jamak akademisi menggambarkan fenomena tersebut sebagai autocratic legalism (Corales, 2015; Scheppele, 2018) dan abusive law- making, yang merupakan turunan dari abusive constitutionalism (David Landau, 2013), yang pada intinya melegitimasi penggunaan hukum untuk tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan pembentukan legislasi dilakukan secara ugal-ugalan menyimpangi nilai-nilai demokrasi dan ditujukan bukan untuk kepentingan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2024) menguraikan karakteristik legislasi yang bercorak autocratic legalism dan abusive law-making, yaitu: (1) terdapat pemusatan dan akumulasi kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden; (2) perubahan kebijakan bersifat reaktif dan untuk mengakomodasikan kepentingan politik jangka pendek atau sesaat; (3) menggunakan pendekatan institusional untuk membajak lembaga demokrasi konstitusional; (4) pembentukan legislasi dilakukan secara kilat; (5) pembentukan legislasi dilakukan jalur cepat dan menghindari partisipasi publik, misalnya menggunakan perppu; (6) tidak ada perimbangan kekuasaan atau mekanisme kontrol DPR terhadap pembentukan legislasi; 44 (7) menjaga hegemoni kekuasaan dengan pasal-pasal karet untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil; 81. Bahwa fenomena autocratic legalism dan abusive law-making diulang kembali menyimpangi due process of law-making (proses pembentukan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang ditemui pada hampir setiap tahap pembentukan undang-undang. Menurut UU P3, tahapan pembentukan undang-undang, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Pada permohonan a quo, inkonstitusionalitas tersebut tercermin dalam dalil-dalil sebagai berikut: a. Pada tahap perencanaan, Perencanaan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Dilakukan secara Melanggar Prosedur; b. Pada tahap perencanaan dan tahap penyusunan, Revisi UU TNI Bukan Undang-Undang Carry Over, sehingga Tidak Seharusnya Melangkahi Tahap Perencanaan dan Tahap Penyusunan Pembentukan Undang- Undang; c. Pada tahap penyusunan, Revisi UU TNI Tidak Sejalan dengan Agenda Reformasi TNI yang Ditetapkan oleh Berbagai Politik Hukum mengenai TNI Pasca-Reformasi 1998, sehingga Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan dalam UU P3; d. Pada tahap pembahasan dan tahap penyebarluasan, Proses Pembahasan Perubahan UU TNI yang dengan Sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, dan Tidak Akuntabel telah menimbulkan Kegagalan Pembentukan Hukum; e. Pada tahap penyebarluasan, Pemerintah dan DPR Sengaja Menahan Dokumen Revisi UU TNI dan Tidak Langsung Membuka Akses Dokumen Revisi UU TNI kepada Publik. 82. Bahwa pelanggaran due process of law-making di atas sejatinya merupakan pelanggaran fundamental terhadap asas-asas konstitusional yang memayungi proses pembentukan undang-undang (umbrella 45 principles), yaitu asas kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan asas negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, pelanggaran yang terjadi dalam proses pembentukan Revisi UU TNI bukan sekadar penyimpangan teknis prosedur semata, melainkan pelanggaran yang bersifat asasi; Kerangka Konseptual Pelanggaran atas Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 83. Bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut diejawantahkan tak hanya dari proses prosedural untuk meletakan kepercayaan konstituen kepada wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum, melainkan bagaimana wakil-wakil rakyat juga dapat membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan dan pengambilan kebijakan legislasi. Keterlibatan warga dari berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan publik adalah jalan utama menuju demokrasi yang bermakna (Tornquist, et. al., 2005); 84. Bahwa untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan Sherry R. Arnstein (1969) yang dikutip oleh Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. “Analytical Scale Of Participation” Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia (2013; halaman 2-4) memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (Ladder of Citizen Participation); 85. Bahwa menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi “ladder of citizen participation” yaitu delapan anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan, sebagai berikut: 46 Level of Participation Menurut Arnstein Citizen Control Degree of Citizen Power Delegated Power Partnership Placation Degree of Tokenism Consultation Informing Therapy Non-participation Manipulation 86. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, dimana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah; 87. Bahwa dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta 47 pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang Informasi, yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (feed back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, jenjang konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual; 88. Bahwa masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang Penentraman atau placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun, pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi di mana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan; 89. Bahwa tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada 48 tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah Pengendalian Warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan; 90. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 telah secara terang mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengejawantahkan meaningful participation (partisipasi yang bermakna) dalam setiap pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna meliputi pemenuhan hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Namun demikian, lima tahun setelah amanat konstitusional tersebut digaungkan, DPR dan Presiden tetap tidak mengacuhkannya, termasuk pada proses pembentukan Perubahan UU TNI yang diujikan dalam perkara a quo; 91. Bahwa untuk membangun iklim partisipasi yang bermakna (meaningful participation), DPR dan Presiden harus memenuhi prasyarat tertentu agar masyarakat secara luas dapat secara demokratis berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan legislasi. Merujuk pada Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws yang disusun oleh OSCE Office of Democratic 49 Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR, 2024), sejumlah prinsip yang relevan dikedepankan untuk mencapai democratic law-making dan mewujudkan meaningful participation in casu, yaitu: a. Openness and transparency of the law-making process Seluruh proses legislasi –yang mana legislasi tersebut didesain, didraf, diperdebatkan, diadopsi, diimplementasikan, di monitor, dan dievaluasi– harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Seluruh informasi dan dokumen relevan terkait pembentukan legislasi harus diberikan kepada publik dan melibatkan publik dalam proses tersebut, memastikan bahwa proses pembentukan legislasi dapat diakses semua orang. b. Participation and Inclusiveness Seluruh pihak terkait dan stakeholder harus memperoleh kesempatan untuk mengakses proses pembentukan legislasi, terinformasi terhadap proses tersebut, dan secara bermakna dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam prosesnya. c. Organized and timely legislation planning Pembentukan undang-undang dilakukan dengan perencanaan yang wajar sejak awal (proper advance planning of policies and legislation) dan dibentuk dalam waktu yang cukup dan realistis (sufficient and realistic time). d. Accountability of institutions and individuals Harus terdapat mekanisme dan institusi publik yang efektif untuk memastikan bahwa pembentukan legislasi dilakukan secara akuntabel, yang dapat ditunjukan dengan adanya pengawasan, monitoring, dan pelaporan kepada publik. Tanpa mewujudkan keempat prasyarat di atas, meaningful participation dalam pembentukan legislasi tidak akan mungkin terwujud; 92. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, partisipasi masyarakat atau partisipasi publik tidak boleh diartikan secara sempit dan formalistik. Partisipasi publik 50 bila perlu juga melibatkan emosi publik, emosi massa demonstran, dan sebagainya yang tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, menyakitkan, atau dibenci, dalam budaya demokrasi (Asshiddiqie, 2020; 137); Kerangka Konseptual Pelanggaran atas Asas Negara Hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 93. Bahwa kepastian hukum merupakan tradisi atau nilai dasar negara hukum (rechtsstaat atau rule of law), di mana konsep the rule of law yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2008: 18-19), bahwa the founding fathers bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam Teori Tujuan Hukum (Die Idée des Rechts) tujuan hukum ialah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmässigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit); 94. Bahwa selain sebagai tujuan hukum, kepastian hukum juga hadir untuk menciptakan ketentramanan hidup (creat alive placidity). Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Theo Huijbers (1995: 116-118) dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Hukum”, menjelaskan pembangunan hukum dalam konteks legal policy seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (guarantee justice in society); (ii) menciptakan ketentraman hidup (create alive placidity) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (realize use) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret; 95. Bahwa selain sebagai tujuan hukum, nilai kepastian hukum haruslah diaktualisasikan ke dalam pembahasan suatu norma, hal ini sejalan dengan pendapat Padmo Wahyono (1986:160), yang menjelaskankan kepastian merupakan salah satu kajian aksiologi hukum dalam lapisan 51 filsafat hukum yang harus diaktualisasikan melalui peraturan perundang- undangan; 96. Bahwa sebagai wujud aktualisasi dari hukum, peraturan perundang- undangan juga sepatutnya dibentuk dengan cara yang baik agar sejalan dengan tujuan hukum tersebut. Menurut Lon L. Fuller (1964: 33-39), hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip. Prinsip-prinsip ini disampaikan melalui kisah fiktif Raja Rex yang gagal membentuk sistem hukum karena melanggar prinsip-prinsip tersebut. Fuller menekankan bahwa kegagalan dalam memenuhi salah satu dari prinsip-prinsip ini akan menyebabkan sistem hukum tersebut gagal sebagai hukum. Hal ini sebagaimana Fuller nyatakan, selengkapnya kami kutip, sebagai berikut: “A total failure in any of these eight directions does not simply result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a legal system at all.” Yang terjemahan bebasnya, sebagai berikut: “kegagalan total dalam salah satu dari delapan prinsip bukan hanya membuat hukum menjadi buruk, tapi membuatnya tidak layak disebut sebagai sistem hukum.” Sementara itu, kedelapan kegagalan pembentukan hukum menurut Fuller tersebut pada intinya terangkum dalam tabel, sebagai berikut: Kegagalan Pembentukan Hukum (Eight Ways to Fail to Make Law) menurut Lon L. Fuller No Prinsip Moral Hukum Penjelasan Contoh Kegagalan 1 Tidak Ada Aturan Umum Sistem tanpa aturan umum tidak bisa disebut hukum; tidak boleh hanya keputusan ad hoc. Negara tanpa aturan tertulis, hanya berdasarkan kehendak penguasa. 2 Hukum Tidak Diumumkan Aturan harus dipublikasikan agar bisa diketahui dan dipatuhi publik. Undang-undang disahkan tapi tidak pernah dipublikasikan ke publik. 3 Pemberlakuan Surut Aturan hukum tidak boleh berlaku surut (retroaktif). Warga dihukum karena pelanggaran sebelum aturan diberlakukan. 4 Aturan Tidak Dapat Dipahami Bahasa hukum harus jelas dan dapat dimengerti. Aturan ditulis dengan bahasa rumit dan membingungkan 5 Aturan Bertentangan Aturan dalam sistem hukum tidak boleh saling bertentangan. Satu pasal memerintahkan sesuatu, pasal lain melarang hal yang sama. 52 Kegagalan Pembentukan Hukum (Eight Ways to Fail to Make Law) menurut Lon L. Fuller 6 Menuntut Hal yang Mustahil Hukum tidak boleh mengharuskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Aturan mengharuskan pendaftaran dalam waktu 1 hari padahal butuh 5 hari prosesnya. 7 Perubahan Hukum yang Terlalu Sering Perubahan yang terlalu cepat atau sering membuat hukum tidak stabil. Peraturan diubah setiap minggu sehingga warga tidak bisa mengikuti 8 Ketidaksesuaian antara Aturan dan Penegakan Apa yang ditegakkan oleh pejabat harus sesuai dengan aturan yang diumumkan. Aturan hanya ditegakkan kepada kelompok tertentu saja. 97. Bahwa penyimpangan dalam proses pembentukan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap rule of law. Sebuah studi yang menunjukkan ketidakberesan proses pembentukan undang-undang di Hungaria berjudul “The Misuse of the Legislative Process as Part Illiberal Toolkit. The case of Hungary” berargumentasi bahwa, “...making law in accordance with the rules of the legislative process is one of the essential elements of the rule of law” (pembentukan undang-undang yang sesuai dengan aturan proses legislasi merupakan salah satu elemen esensial dari negara hukum) (Viktor Zoltan Kazai, 2021). Pada “Rule of Law Checklist” yang diadopsi oleh Venice Commission of the Council of Europe (2016), pertanyaan utama yang diajukan untuk menentukan apakah proses pembentukan undang-undang sejalan dengan rule of law adalah “Apakah proses pembentukan undang-undang bersifat transparan, akuntabel, inklusif, dan demokratis?” Pertanyaan tersebut kemudian dijabarkan ke beberapa poin lanjutan, yang akan membantu permohonan a quo menjawab konstitusionalitas pembentukan Revisi UU TNI, yaitu: a. Apakah terdapat dasar konstitusional yang jelas terkait prosedur legislasi? b. Apakah parlemen bersifat superior dalam menentukan substansi hukum? c. Apakah legislasi yang diusulkan diperdebatkan secara publik oleh parlemen dan secara cukup dapat dibenarkan? 53 d. Apakah publik memiliki akses kepada draf undang-undang, setidak-tidaknya ketika diusulkan ke parlemen? Apakah publik memiliki meaningful opportunity (kesempatan yang bermakna) untuk memberikan masukan? e. Jika sesuai, apakah impact assessment (penilaian dampak) dibentuk sebelum pengesahan legislasi (misalnya, dampak terhadap hak asasi manusia dan anggaran negara)? f. Apakah parlemen berpartisipasi dalam proses penyusunan, persetujuan, pengadopsian, dan implementasi traktat internasional? Tendensi penyimpangan dan ketidakberhasilan untuk menceklis seluruh poin di atas, oleh Venice Commission, ditemukan dalam pembentukan undang-undang yang kontroversial di Hungaria, seperti perubahan sistem kepemiluan, status hukum dan remunerasi hakim dan administrasi peradilan, hingga undang-undang yang menargetkan ke lembaga non- pemerintah di bidang hak asasi manusia (Viktor Zoltan Kazai, 2021); 98. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, oleh karena UUD 1945 tidak mengatur secara mendetail ihwal pembentukan undang-undang, maka peraturan pelaksana yang secara organik diamanatkan berdasarkan UUD 1945 dapat digunakan sebagai rujukan untuk memberikan pemaknaan konstitusional tentang proses pembentukan undang-undang. Selain itu, preseden putusan MK pun dapat menjadi rujukan. Selengkapnya, Putusan MK Nomor 27/PUU- VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil 54 karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83). 99. Bahwa oleh karena itu, untuk menentukan konstitusionalitas proses pembentukan Perubahan UU TNI, Para Pemohon merujuk ke undang- undang organik mandat dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU P3”); dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (“Tata Tertib DPR”); A. PERENCANAAN REVISI UU TNI DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 DILAKUKAN SECARA MELANGGAR PROSEDUR, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, DAN PASAL 22A UUD 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR 100. Bahwa perencanaan Revisi UU TNI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur, sebab pembahasan Revisi UU TNI bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 33, 34, dan 40 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang; 101. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan Revisi UU TNI, sebab perencanaan dilakukan secara melawan hukum. Revisi UU TNI bukan merupakan undang-undang yang diprioritaskan untuk dibahas di 55 tahun 2025, tetapi dipaksakan untuk segera disahkan untuk kepentingan tertentu; 102. Bahwa Revisi UU TNI tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Prolegnas Prioritas Tahun 2025 memuat RUU prioritas yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah di tahun 2025 disahkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 pada 19 November 2024 (Surat Keputusan DPR RI No. 64/2024). Pada Lampiran II Keputusan DPR RI tersebut, tidak tercantum judul “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 [Bukti P-79]; 103. Bahwa MK pernah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dibahas dalam butir 3.13.2 Halaman 72-73 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut: “Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 104. Bahwa pelaksanaan pembentukan undang-undang yang merupakan judicial order sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dicantumkan dalam Daftar Kumulatif Terbuka yang dimuat dalam Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Tata Tertib DPR RI; 56 105. Bahwa kendati demikian, pada kenyataannya dalam Keputusan DPR RI No. 64/2024, Revisi UU TNI justru tidak tercantum sebagai RUU kumulatif terbuka akibat Putusan MK. Sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan DPR RI No. 64/2024 yang hanya menyebutkan 2 (dua) RUU sebagai RUU kumulatif terbuka akibat Putusan MK pada Prolegnas 2025 yaitu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Bukti P-79]; 106. Bahwa Revisi UU TNI yang dipaksakan untuk disahkan di tahun 2025 semakin terlihat dari fakta bahwa undang-undang a quo juga tidak menjadi kebutuhan prioritas Pemerintah pada RPJMN 2025-2029, yang merupakan dokumen teknokratik milik Pemerintah. Pada faktanya, selain tidak tercantum dalam Prolegnas Tahun 2025 sebagai RUU kumulatif terbuka dan non kumulatif terbuka, Revisi UU TNI juga tidak tercantum dalam 18 (delapan belas) RUU prioritas pada RPJMN 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 [Bukti P-115]; 107. Bahwa berdasarkan temuan di atas, perencanaan Revisi UU TNI tidak memiliki dasar yang jelas dan melanggar prosedur, sebab Revisi UU TNI mulanya tidak direncanakan secara matang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, bukan merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam RPJMN 2025-2029, dan bukan merupakan daftar kumulatif terbuka akibat Putusan MK; 108. Bahwa Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif DPR. Namun, proses pembentukan Revisi UU TNI justru berawal dari keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan (“Menhan”) untuk segera membahas Revisi UU TNI sebelum Hari Raya Idul Fitri [Bukti P-80]. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan 7 (tujuh) jurnalis senior di Sentul, Kabupaten Bogor, 6 April 2025 dan paparan Panglima TNI, Agus 57 Subiyanto, pada Rapat Kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025 [Bukti P-94], yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menhan mengirimkan surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I, yang mengajukan permohonan kepada Ketua Komisi I untuk mengagendakan pembahasan Revisi UU TNI dengan turut melampirkan draf RUU dan Naskah Akademik [Bukti P-80 dan Bukti P-81]; 109. Bahwa Revisi UU TNI tidak pernah sah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme prolegnas perubahan. Ada tiga argumentasi yang mendasari hal tersebut: a. Pengambilan keputusan untuk memasukan Revisi UU TNI ke Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi I tidak pernah diagendakan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025. Secara kronologi, awalnya Ketua Sidang Adies Kadir (Wakil Ketua DPR, Fraksi Partai Golongan Karya [Golkar]), menyampaikan bahwa terdapat Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk perwakilan Pemerintah untuk membahas Revisi UU TNI, yang mana dilanjutkan dengan meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Persetujuan tersebut diambil sebelum agenda utama rapat dilaksanakan. [Bukti P-82] Merujuk pada Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR, perubahan agenda rapat, termasuk rapat paripurna hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 290 Tata Tertib DPR (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. 58 (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (4) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Dalam kasus ini, sebagaimana dibacakan oleh Ketua Rapat Paripurna, terbukti bahwa sejak awal tidak ada agenda untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan tidak terdapat perubahan agenda di awal untuk melakukan perubahan Prolegnas tersebut; b. Dalam Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, pertimbangan untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yang mana berarti melakukan perubahan terhadap Prolegnas, hanya berdasarkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025 [Bukti P-83]. Padahal, pertimbangan utama seharusnya berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden melalui Surat Presiden tersebut, sejalan dengan Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR. Sampai permohonan ini diajukan, kami tidak menemukan dokumen pertimbangan Badan Legislasi untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025; Pasal 66 huruf f Tata Tertib DPR Badan Legislasi bertugas: ...f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang- undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. c. Keberadaan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025 penuh kejanggalan, sebab berisi tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Revisi UU TNI. Kejanggalan terletak pada fakta bahwa pada saat surat itu dikeluarkan, pada 13 Februari 2025, belum ada keputusan resmi DPR untuk menjadikan Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 atau mengagendakan pembahasan Revisi UU TNI. Revisi UU TNI baru 59 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada 18 Februari 2025. Seharusnya, Surat Presiden tentang penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas suatu RUU disampaikan pasca DPR menetapkan Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan terdapat surat resmi dari DPR yang menginisiasi pembahasan RUU dengan mengirimkan draf RUU dan naskah akademik kepada Presiden sejalan dengan Pasal 49 UU P3 dan Pasal 141 Tata Tertib DPR; Pasal 49 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Pasal 141 Tata Tertib DPR (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Artinya, Surat Presiden dikeluarkan lebih dahulu sebelum ada penetapan DPR terkait Revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan surat resmi dari DPR yang menginisiasi RUU dengan mengirimkan naskah akademik dan RUU kepada Pemerintah alias prematur; 110. Bahwa ketergesa-gesaan dan keterpaksaan proses perencanaan ini juga terlihat dari adanya lampiran draf RUU TNI dan naskah akademik 60 bersamaan dengan Surat Presiden kepada Ketua Komisi I DPR. Padahal, dalam dokumen Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 RUU Revisi UU TNI adalah usul inisiatif dari DPR, maka maka seyogianya draf RUU dan naskah akademik disiapkan oleh DPR dan Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Draf RUU dan naskah akademik yang dikirimkan Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I tersebut patut dicurigai digunakan langsung oleh Komisi I dalam pembahasan. Hal ini bukan merupakan kondisi ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain mengingkari proses perencanaan, proses pembentukan Revisi UU TNI juga mencederai fungsi legislasi yang dimiliki DPR. DPR yang seharusnya mengimbangi kekuasaan Pemerintah, justru melayani kepentingan Pemerintah; Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). 111. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, perencanaan Revisi UU TNI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur dan tidak sesuai prosedur, sebab: (1) sejak awal bukan merupakan rancangan undang-undang yang prioritas untuk disahkan di tahun 2025, baik merujuk pada dokumen Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maupun pada RPJMN Tahun 2025-2029; (2) tidak pernah diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk melakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 untuk memasukan Revisi UU TNI sebagai rancangan undang-undang prioritas; (3) tidak terdapat pertimbangan dari Baleg DPR untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan memasukan Perubahan UU TNI di dalamnya; (4) naskah akademik dan RUU disiapkan oleh Pemerintah, padahal Revisi UU TNI merupakan 61 usulan DPR; dan (5) terdapat kejanggalan surat penunjukan menteri untuk membahas Revisi UU TNI karena penunjukan dilakukan sebelum Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025; 112. Bahwa selain melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dalam UU P3 dan Tata Tertib DPR, kondisi di atas juga menunjukkan bahwa proses perencanaan Revisi UU TNI tidak mencerminkan democratic law-making dan tidak mewujudkan meaningful participation, yaitu tidak disusun secara organized and timely legislation planning atau pembentukan dilakukan dengan perencanaan yang wajar sejak awal dan dibentuk dalam waktu yang cukup dan realistis, sebagaimana digariskan dalam Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws (OSCE-ODIHR, 2024); 113. Bahwa atas argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR. B. REVISI UU TNI BUKAN CARRY OVER, MAKA TIDAK SEHARUSNYA MELANGKAHI TAHAP PERENCANAAN DAN TAHAP PENYUSUNAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEHINGGA MELANGGAR PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, DAN PASAL 22A UUD 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR 114. Bahwa Revisi UU TNI bukan merupakan undang-undang carry over dari periode sebelumnya, sehingga ketika proses pembentukan langsung masuk ke dalam tahap pembahasan, hal tersebut menyalahi Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR; 115. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah melahirkan suatu sistem baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu carry over. Sistem ini secara tidak langsung memungkinkan setiap Rancangan 62 Undang-Undang (RUU) yang proses pembahasannya belum selesai pada masa periode keanggotaan DPR sebelumnya, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu RUU sebagai RUU Carry Over, yakni sebagai berikut: Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang- Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” 116. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada RUU Carry Over: ● RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode DPR sebelumnya; ● Hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya; ● Adanya Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan. 117. Bahwa pada DPR Periode 2019-2024, Revisi UU TNI terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024. Namun pada akhir periode, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi UU TNI sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa Persidangan V tahun Sidang 2023-2024, meskipun tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 [Bukti P-84]. Kendati demikian, proses pembahasan Revisi UU TNI pada 2024 dihentikan ketika masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal ini 63 dikarenakan tidak adanya Surat Presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019-2024 [Bukti P-85]. 118. Bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No: 64/DPR RI/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2025-2029, Revisi UU TNI juga tidak masuk dalam kategori RUU carry over [Bukti P-79]. Sebagaimana tertuang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025 - 2029 setidaknya terdapat 12 (dua belas) RUU carry over dari DPR pada masa keanggotaan 2019-2024, sebagai berikut: a. RUU Carry Over dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029: ● RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ● RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; ● RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; ● RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; ● RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara; b. RUU Carry Over dalam Prolegnas Prioritas 2025: ● RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; ● RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; ● RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; ● RUU tentang Hukum Acara Perdata; ● RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 64 Tahun 2009 tentang Narkotika; ● RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara c. RUU Carry Over dalam Daftar Kumulatif Terbuka: ● RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 119. Bahwa Surat Presiden untuk menunjuk perwakilan pemerintah dalam Pembahasan Revisi UU TNI baru diterbitkan pada 13 Februari 2025 [Bukti P-83], atau pada masa keanggotaan DPR periode 2024-2029, bukan pada masa DPR periode 2019-2024. Dengan kata lain, Revisi UU TNI bukan pelimpahan dari DPR periode sebelumnya. Surat Presiden itu yang kemudian dijadikan dasar pengusulan pembahasan Revisi UU TNI antara DPR dan Pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kemudian, Rapat Kerja pada 11 Maret 2025 [Bukti P-86]; 120. Bahwa namun demikian, pada faktanya, pada periode 2019-2024, Presiden tidak pernah mengirim Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah untuk pembahasan Revisi UU TNI. Oleh karena itu, Revisi UU TNI tidak dapat dikategorikan sebagai carry over dan tidak sepatutnya proses legislasi dilakukan langsung proses legislasi dilakukan langsung ke tahap pembahasan undang-undang. Seharusnya, Revisi UU TNI dilakukan sejak dari tahap awal, termasuk pada tahap penyusunan, yaitu dengan DPR menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang; 121. Bahwa kondisi di atas menyalahi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab Revisi UU TNI bukan carry over, sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029; 122. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahap perencanaan dan tahap persiapan pembentukan undang-undang yang dilangkahi akibat penyalahgunaan mekanisme carry over, artinya menutup ruang sama sekali bagi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). 65 Kedua tahap tersebut ditiadakan, sehingga masyarakat tidak dapat turut serta dalam proses pembentukan Revisi UU TNI secara holistik; 123. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, pembentukan Revisi UU TNI yang langsung masuk ke dalam tahap pembahasan adalah bernilai inkonstitusional karena Revisi UU TNI bukan rancangan undang-undang carry over, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR; C. REVISI UU TNI TIDAK SEJALAN DENGAN AGENDA REFORMASI TNI YANG DITETAPKAN OLEH BERBAGAI POLITIK HUKUM MENGENAI TNI PASCA-REFORMASI 1998, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEJELASAN TUJUAN UU P3 124. Bahwa dalam berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-reformasi 1998, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai TNI pada pokoknya ditujukan untuk menata TNI ke arah yang profesional. Namun Revisi UU TNI justru dibentuk dengan menyimpangi politik hukum tersebut, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU P3. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 huruf a UU P3 beserta penjelasannya, yang menyatakan: Pasal 5 huruf a dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; [...] e. kedayagunaan dan kehasilgunaan [...]” Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.” 125. Bahwa politik hukum untuk menata TNI ke arah yang profesional dapat dilihat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 maupun TAP MPR No. VII/MPR/2000, serta UU TNI sebelum perubahannya pada 2025; 66 126. Bahwa dalam bagian menimbang (konsiderans) butir a, c, dan d TAP MPR No. VI/MPR/2000 [Bukti P-87], pada pokoknya MPR RI mengakui bahwa TNI (dulu ABRI) saat itu merupakan lembaga yang tidak profesional dan berdampak buruk pada demokrasi, sehingga diperlukan pemisahan terhadap TNI dan Polri sebagai upaya mengembalikan profesionalisme masing-masing. Adapun selengkapnya hal tersebut dinyatakan: “Menimbang: a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; […] c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; […]” 127. Bahwa selanjutnya, dalam dalam bagian menimbang (konsiderans) butir d dan f TAP MPR No. VII/MPR/2000 [Bukti P-88], pada pokoknya MPR RI menyatakan pentingnya membangun alat pertahanan negara yang profesional di tengah proses demokratisasi dan globalisasi. Adapun hal tersebut berbunyi: “Menimbang: [...] d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia; [...] f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; [...]” TAP MPR No. VII/MPR/2000 juga menegaskan kembali profesionalisme sebagai salah satu jatidiri TNI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3). Adapun ketentuan tersebut menyatakan: Pasal 1 ayat (3) TAP MPR No. VII/MPR/2000 “Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.” 67 128. Bahwa selain itu, salah satu pencapaian penting bagi reformasi TNI adalah dengan diundangkannya UU TNI pada 16 Oktober 2004 lalu. Jika dicermati, dalam proses pembahasan UU TNI, terdapat kesepahaman di antara perangkat pimpinan Komisi I DPR dan mayoritas fraksi di dalamnya untuk mendorong profesionalisme dan melepas TNI dari kedudukan dan peran di aspek politik dan ekonomi, dalam hal ini yang mewujud dalam larangan berpolitik dan berbisnis, serta jaminan kesejahteraan bagi prajurit. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, melalui Laporan Ketua Komisi I DPR RI, Ibrahim Ambong, dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, ia menyatakan bahwa upaya mendorong profesionalisme TNI dalam UU TNI, salah satunya dilakukan melalui Pasal 39 yang melarang prajurit untuk menjadi anggota partai politik, berpolitik, berbisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Selengkapnya ia menyatakan [Bukti P-89]: “Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut lahir dari dorongan reformasi nasional dalam upaya menata kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia. Sebagai wujud dari semangat tersebut lahirlah beberapa pasal dalam RUU TNI yang kami pandang sesuai dengan tuntutan zaman, antara lain: [...] 5. Berkaitan dengan upaya menciptakan TNI sebagai sebuah institusi yang profesional, maka pada Pasal 39 melarang Prajurit terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 73); 2) Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia yang disampaikan oleh H.A. Hamid Mappa, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, menyatakan: “Tentara yang kuat adalah tentara yang: profesional, Modern, dan didukung rakyat. Tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih dengan baik (well trained), diperlengkapi dengan 68 baik (well-equipped), kesejahteraan yang memadai (welfare), mempunyai motivasi yang baik (well-motivated), dan tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung…” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 77); 3) Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU) Tentang Tentara Nasional Indonesia (T-NI), yang disampaikan oleh Achmad Basarah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, ia menekankan pentingnya membangun TNI yang profesional dengan salah satu ciri yang tidak berbisnis. Adapun selengkapnya ia menyatakan: “Kita semua sepakat bahwa kedepan TNI harus menjadi tentara yang profesional, berkonsentrasi pada tugas pokoknya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pasal 76 RUU TNI ini telah diatur bahwa semua aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI, harus diambil alih oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lama lima tahun setelah RUU TNI ini resmi diundangkan...” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 87); 4) Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Happy Bone Zulkarnain, yang menekankan pentingnya membangun TNI yang profesional dengan menjamin kesejahteraan prajurit. Selengkapnya ia menyatakan: “Dengan demikian pemerintah perlu memberikan dukungan dalam membangun profesionalisme TNI tersebut yang dicerminkan pada prioritas anggaran di APBN. Bagi FFG semua itu adalah merupakan bukti dari pelaksanaan komitmen penting yang harus dilaksanakan dalam membangun profesionalisme TNI. Karena kami sangat menyadari bahwa konsekuensi logis dari profesionalisme adalah dijaminnya kesejahteraan…” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan 69 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 95); 5) Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang- Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Rusjdi Hamka, yang menyatakan: “TNI yang profesional adalah merupakan tuntutan dan aspirasi serta dambaan segenap warga bangsa. Ini merupakan kata hati dari ibu kandung TNI yang tidak boleh diabaikan, hila tidak ingin menjadi anak durhaka. Keinginan untuk menjadi profesional sejatinya juga merupakan harapan dari setiap prajurit TNI. TNI yang profesional akan menjadi kebanggan rakyat dan kebanggan dari setiap prajurit TNI.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 99); Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan gagasan untuk menarik TNI dari politik dan jabatan sipil, penghapusan struktur komando teritorial, serta memberikan anggaran pertahanan yang memadai bagi TNI sebagai Langkah menuju profesionalisme. Selengkapnya hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Revitalisasi fungsi dan peran yang merujuk pada profesionalisme TNI mensyaratkan peningkatan profesionalisme organisasi dan fesionalisme-prajurit TNI secara komprehensif dan integral. Untuk menuju profesionalisme organisasi TNI maka perlu dilakukan berbagai langkah reposisi dan restrukturisasi TNI. Penarikan diri TNI dari keterlibatannya dalam ranah dan jabatan sipil (terutama politik) dan penghapusan pembinaan teritorial merupakan syarat mutlak bagi tercapainya profesionalisme organisasi TNI. Selain juga dukungan anggaran pertahanan yang memadai menjadi bahan bakar yang dapat memacu percepatan profesionalisme organisasi TNI.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 99); Selanjutnya, berkenaan dengan aktivitas bisnis TNI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendegradasi profesionalisme TNI. Adapun hal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut: “Hal lain yang juga menjadi syarat yang utama dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI adalah TNI harus 70 melepaskan diri dari Segala bentuk kepemilikan dan pengelolaan aktivitas bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan TNI dalam aktivitas bisnis hanya akan mendegradasi moral dan jatidiri TNI serta mencoreng citra TNI dimata rakyat. Akan menjadi hal yang sia-sia, hila dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI tetapi TNI tetap melakukan aktivitas bisnis.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 100); 6) Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Chatibul Umam Wiranu, yang menyatakan: “Kita harus bersama-sama membangun dan mengembangkan TNI secara profesional, sesuai dengan kepentingan politik negara, yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Sebab jika kita tidak mempunyai ketegasan dalam penempatan posisi TNI dalam perspektif transisi menuju demokrasi ini serta membiarkan TNI ikut terlibat menentukan arah kebijakan politik negara, maka kita akan kembali kepada situasi politik yang otoriter, menakutkan rakyat, dan tentu saja tidak demokratis.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 103) 7) Pendapat Akhir Fraksi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Mashadi, yang menyatakan: “Pemisahan TNI dari politik dan bisnis adalah mutlak dalam upaya menciptakan tentara yang profesional. Pada masa yang akan datang, TNI secara otomatis harus meningkatkan profesionalismenya dan memisahkan diri dari urusan-urusan yang upaya peningkatan profesionalisme tersebut.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 116) 129. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka politik hukum terkait TNI harus mengacu pada semangat agenda reformasi TNI sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun maksud awal (original intent) pembentukan UU TNI; 71 130. Bahwa sejak Reformasi 1998, terdapat setidaknya tiga tuntutan mendasar publik terkait dengan dominasi militer dan dampak negatifnya. Hal ini ditujukan pada desakan penghapusan dwifungsi ABRI, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kejahatan masa lalu atau pelanggaran HAM, serta pengembalian TNI menjadi tentara profesional, tidak berpolitik dan berbisnis serta tunduk pada ketentuan hukum dan nilai-nilai demokrasi (Pramodhawardani dan Makaarim; 2009, 15). Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mencakup agenda: (a) restrukturisasi komando teritorial sebagaimana amanat Pasal 11 UU TNI; (b) reformasi peradilan militer sebagaimana amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 74 UU TNI; (c) pengambilalihan bisnis militer sebagaimana amanat Pasal 76 UU TNI, serta (d) kesejahteraan prajurit; 131. Bahwa cara untuk menguji kesesuaian antara asas kejelasan tujuan dengan undang-undang yang dibentuk adalah dengan melihat pada bagian Penjelasan Umum dalam undang-undang tersebut. Adapun hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, yang menyatakan: “...berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang.” (Vide: Putusan MK 79/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, halaman 366). 132. Bahwa lebih lanjut, bagian Penjelasan Umum Revisi UU TNI menyatakan: “Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, non militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI.” Jika dicermati, bagian Penjelasan Umum di atas setidaknya mengandung beberapa hal yang pada pokoknya dapat dipandang sebagai tujuan dalam Revisi UU TNI, yaitu: 72 a) Adanya perkembangan zaman mengenai kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber); b) Upaya pemenuhan kebutuhan organisasi TNI yang perlu dilakukan dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit. 133. Bahwa jika bagian Penjelasan Umum di atas dikaitkan dengan berbagai studi mengenai reformasi TNI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alih-alih menuntaskan agenda reformasi TNI tersebut, Revisi UU TNI justru tidak merujuk dan tidak sesuai dengan berbagai diskursus mengenai reformasi TNI sebagaimana dimaksud di atas; 134. Bahwa dengan demikian, Revisi UU TNI, in casu objek permohonan, tidak memiliki kejelasan tujuan sebagaimana asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan. D. PROSES PEMBAHASAN REVISI UU TNI DENGAN SENGAJA TIDAK TRANSPARAN DAN TIDAK AKUNTABEL, SEHINGGA MENUTUP RUANG PARTISIPASI PUBLIK DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, PASAL 22A, PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28D AYAT (3), DAN PASAL 28F UUD 1945 SERTA UU P3 DAN TATA TERTIB DPR 135. Bahwa proses pembahasan Revisi UU TNI dengan sengaja tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel yang merupakan prakondisi untuk menciptakan ruang ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, proses demikian melanggar asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, dan hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan menyampaikan pendapat, serta untuk memperoleh informasi yang pada dasarnya merupakan informasi publik yang wajib disediakan oleh pembentuk undang-undang; 136. Bahwa dalam konteks ini, proses yang tidak transparan dan tidak akuntabel tersebut terbagi atas tiga bidang, yaitu (1) akses terhadap dokumen penyusunan, seperti rancangan undang-undang, naskah akademik, daftar inventarisasi masalah; (2) akses dan keterbukaan atas 73 informasi waktu rapat-rapat pembahasan; dan (3) akses partisipasi publik dalam pembahasan dan penggunaan excessive use of force untuk menutup partisipasi publik; Akses terhadap Dokumen Penyusunan 137. Bahwa Dave Laksono yang merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pihak yang membahas Revisi UU TNI pada intinya menyebutkan pembentuk undang-undang (in casu DPR) yang menginisiasi rancangan Revisi UU TNI telah dengan sengaja tidak memberikan draf rancangan Revisi UU TNI saat DPR RI sedang melakukan pembahasan Revisi UU TNI [Bukti P-92 dan Bukti P-116]. Menurut Dave Laksono, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik; 138. Bahwa sebagai aktualisasi dari hukum tersebut, pembahasan suatu norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus menginternalisasi nilai dari tujuan hukum itu sendiri bukan hanya secara substansinya saja, melainkan juga proses pembentukannya. Dengan demikian proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan secara serampangan dan sesuka hati sesuai kehendak pembentuk undang-undang semata, apalagi jika telah nyata-nyata dengan sengaja memiliki itikad buruk untuk tidak transparan terhadap proses pembahasan suatu rancangan undang-undang yang sedang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (in casu DPR), sebagaimana yang dilakukan saat pembahasan Revisi UU TNI; 139. Bahwa itikad buruk DPR selaku pembentuk undang-undang diawali dengan tidak adanya transparansi mengenai substansi proses pembahasan Revisi UU TNI. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa informasi mengenai substansi Revisi UU TNI tidak tersedia secara rinci pada laman resmi website DPR RI selama proses pembahasan dilakukan. Hingga permohonan ini diajukan, rincian informasi yang tersedia dalam laman resmi website DPR RI hanya berisikan 2 (dua) tahapan perkembangan RUU dalam proses legislasi, yakni pada tahap Terdaftar dan Selesai [Bukti P-117]. Pada kedua tahapan tersebut, pada faktanya 74 selain tidak mengandung informasi yang substansial, informasi juga diperbaharui ketika agenda pembahasan telah selesai dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam penjelasan berikut: ● Terdaftar, dengan informasi tentang “Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”, tanpa disertai risalah sidang, draf RUU dan Naskah Akademik maupun dokumen lainnya, serta diperbaharui pada tanggal 12 Maret 2025; ● Selesai, dengan informasi tentang “Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” disertai dengan draf Rancangan Revisi UU TNI, yang diperbaharui pada tanggal 20 Maret 2025. 140. Bahwa tidak transparansinya DPR RI selama proses pembahasan Revisi UU TNI juga didukung dengan fakta bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang tidak pernah secara utuh menyampaikan informasi mengenai substansi Revisi UU TNI kepada publik. Proses pembentukan Revisi UU TNI terjadi kesimpangsiuran informasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad, selaku Wakil Ketua DPR RI dalam konferensi pers tentang RUU TNI pada Senin, 17 Maret 2025, yang dimuat dalam website metrotvnews.com dan kompas.tv tanggal 17 Maret 2025 dan tempo.co tanggal 18 Maret 2025 [Bukti P-118 s.d. Bukti P-120] menjelaskan bahwa hanya terdapat 3 (tiga) Pasal yang sedang dibahas dalam Revisi UU TNI. Kendati demikian, berdasarkan draf Rancangan Revisi UU TNI yang dipublikasikan melalui laman website resmi DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025, justru memuat 7 (tujuh) pasal perubahan [Bukti P-121] atau dengan kata lain, jumlah pasal perubahan tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh DPR RI kepada publik sebelumnya; 141. Bahwa itikad buruk DPR selaku pembentuk undang-undang, telah nyata- nyata menyebabkan Revisi UU TNI sebagai produk hukum yang gagal 75 dalam proses pembentukannya oleh karena pada saat pembahasannya, informasi-informasi substansi mengenai Revisi UU TNI telah dengan sengaja tidak dipublikasikan ke publik. Itikad buruk pembentuk undang- undang (in casu DPR) telah menyebabkan Revisi UU TNI lahir dari proses pembahasan undang-undang yang tidak transparan dan akuntabel sehingga menutup ruang partisipasi publik yang bermakna; 142. Bahwa Revisi UU TNI sebagai produk hukum yang gagal telah lahir dari itikad buruk DPR dan Presiden yang telah dengan sengaja tidak transparan terhadap proses pembahasan Revisi UU TNI. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan, sebagai berikut: Pasal 88 UU P3, yang pada intinya mengatur, sebagai berikut: Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) UU P3, yang pada intinya mengatur, sebagai berikut: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 143. Bahwa Revisi UU TNI sebagai produk hukum yang gagal secara normatif juga telah melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan 76 perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3, yang menentukan, sebagai berikut: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: …. g. keterbukaan.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 tersebut menyebutkan, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 144. Bahwa selanjutnya menurut MK pemenuhan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3 harus dimanifestasikan ke dalam akses masyarakat untuk mendapatkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang dengan mudah agar masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, termasuk saat tahapan pembahasan undang-undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, halaman 412, yang selengkapnya kami kutip, sebagai berikut: “Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” 77 145. Bahwa dengan DPR dan Pemerintah sengaja menutup dokumen penyusunan dan membuat informasi menjadi simpang siur menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang enggan melibatkan publik dalam proses pembentukan dan menganggap bahwa masyarakat tidak memiliki kedudukan yang setara untuk dapat dilibatkan dalam prosesnya, sehingga praktik demikian juga melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil, persamaan di mata hukum dan pemerintahan, serta hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945; Akses dan keterbukaan atas informasi waktu rapat-rapat pembahasan serta akses partisipasi publik dalam pembahasan dan penggunaan excessive use of force untuk menutup partisipasi publik 146. Bahwa selain dokumen-dokumen pembentukan undang-undang yang tidak aksesibel dan tidak transparan bagi publik, rapat-rapat pembahasan Revisi UU TNI juga tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Sebab sejumlah rapat kritikal dilakukan dalam ruang-ruang yang tertutup, tidak di gedung DPR, dan tidak disiarkan di kanal-kanal informasi DPR dan Pemerintah, sehingga publik tidak bisa mengakses dan mengawasi proses pembahasan Revisi UU TNI tersebut. Selain itu, kritik yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan kelompok akademisi terhadap Revisi UU TNI tidak diindahkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, semakin menguatkan kesan abusive law-making dalam proses pembentukan Revisi UU TNI; 147. Bahwa berdasarkan pemantauan Indonesia Parliamentary Watch melalui website DPR dan pemantauan PARA PEMOHON dari berbagai sumber, Revisi UU TNI dibahas dalam waktu lima hari dan disahkan hanya dalam rentang waktu yang amat singkat, yaitu sejak 13 Februari 2025 hingga disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada 20 Maret 2025. Atau dengan kata lain, proses ini hanya menghabiskan waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari, waktu yang amat singkat dan terburu-buru untuk mengesahkan undang-undang yang kontroversial dan memperoleh banyak penolakan dari publik. Secara lebih terperinci, agenda rapat-rapat pembentukan Revisi UU TNI dapat dilihat pada bagan berikut: 78 No. Tanggal Agenda Keterangan 1 Kamis, 13 Februari 2025 Penyerahan Surpres kepada DPR Rapat: Terbuka Lapsing: Tidak ada Catatan Rapat: Tidak ada Risalah: Tidak ada Video: Tidak Ada Bahan Pemerintah: Tidak ada Lain-lain: - 2 Selasa, 18 Februari 2025 Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan Tahun 2024-2025 yang memasukkan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 meskipun tidak terdapat dalam agenda rapat Rapat: Terbuka Video: Ada 3 Senin, 3 Maret 2025 RDPU dengan pakar Rapat: Terbuka Lapsing : Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video : ada Draf NA : Tidak ada Draf RUU : Tidak ada Bahan Narasumber :Tidak ada Lain-lain : Tidak ada 4 Selasa, 4 Maret 2025 RDPU dengan NGO/LSM Rapat: Terbuka Lapsing : Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video : ada Draf NA : Tidak ada Draf RUU : Tidak ada Bahan Narasumber :Tidak ada Lain-lain : Tidak ada 5 Senin, 10 Maret 2025 RDPU dengan PEPABRI Rapat: Terbuka Lapsing : Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video : ada Draf NA : Tidak ada Draf RUU : Tidak ada Bahan Narasumber :Tidak ada 79 Lain-lain : Tidak ada 6 Selasa, 11 Maret 2025 Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara Rapat: Terbuka Lapsing : Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video : ada Draf NA : Tidak ada Draf RUU : Tidak ada Bahan Narasumber :Tidak ada Lain-lain : Tidak ada 7 Kamis, 13 Maret 2025 Rapat Kerja dengan Panglima TNI Rapat: Terbuka Lapsing : Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video : ada Draf NA : Tidak ada Draf RUU : Tidak ada Bahan Narasumber :Tidak ada Lain-lain : Tidak ada 8 Jumat, 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja untuk pembahasan daftar inventarisasi masalah Rapat: Tertutup Lapsing :Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video :Tidak Ada Draf NA :Tidak Ada Draf RUU : Tidak Ada Lain-lain :Tidak Ada 9 Sabtu, 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja untuk pembahasan daftar inventarisasi masalah Rapat: Tertutup Lapsing :Tidak ada Catatan Rapat : Tidak ada Risalah : Tidak ada Video :Tidak Ada Draf NA :Tidak Ada Draf RUU : Tidak Ada Lain-lain :Tidak Ada 10 Selasa, 18 Maret 2025 Pertemuan informal Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan DPR untuk menolak Revisi UU TNI Rapat: Terutup 11 Selasa, 18 Maret 2025 Rapat Kerja pembicaraan Tingkat I Revisi UU TNI Rapat: Terbuka Video: Ada 80 12 Kamis, 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Persidangan II Tahun sidang 2024-2025 untuk menyetujui Revisi UU TNI menjadi Undang-Undang Rapat: Terbuka Video: Ada 148. Bahwa dari linimasa di atas, terlihat bahwa pembentukan Revisi UU TNI dilakukan secara kebut-kebutan dan menutup partisipasi publik. Beberapa konteks yang penting untuk disoroti, yaitu: a. Agenda rapat paling kritikal dan signifikan menentukan substansi Revisi UU TNI adalah rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah yang dilakukan pada 14-15 Maret 2025. Namun demikian, rapat dilakukan secara tertutup, diam-diam, di hari akhir pekan, dan tidak di gedung DPR, melainkan di Hotel Fairmont. Padahal, proses deliberatif yang terjadi di dalamnya penting untuk diketahui oleh publik; b. Kelompok masyarakat sipil diundang dalam pertemuan informal SETELAH memberikan desakan yang keras ke DPR dan Presiden untuk menghentikan pembahasan Revisi UU TNI pada 18 Maret 2025. Namun pertemuan tersebut dilakukan untuk formalitas semata, pembentuk undang-undang tidak punya kesungguhan untuk melibatkan kelompok masyarakat sipil secara bermakna. Sebab: (1) pengundangan untuk terlibat dalam rapat tidak dilakukan secara patut, yaitu dalam hitungan jam; (2) koalisi masyarakat sipil pun tidak memperoleh draf rancangan undang-undang dan naskah akademik secara patut untuk didiskusikan sebelum rapat dilangsungkan; dan (3) di hari yang sama, sudah terdapat agenda untuk pembicaraan tingkat I Revisi UU TNI untuk selanjutnya menyetujui Revisi UU TNI menjadi Undang-Undang pada 20 Maret 2025. Artinya, masukan dan desakan masyarakat sipil tidak pernah benar-benar didengarkan dan dipertimbangkan, sehingga meaningful participation tidak tercapai; 149. Bahwa untuk merespon Rapat Panitia Kerja yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada 14-15 Maret 2025, PEMOHON II dan PEMOHON III yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan melakukan aksi protes di tempat tersebut akibat rapat dilakukan secara 81 tertutup dan diam-diam. Dilansir dari kompas.tv, aksi tersebut dilakukan untuk menghentikan pembahasan Revisi UU TNI yang dapat berimplikasi signifikan terhadap lunturnya agenda reformasi TNI. Jika Koalisi tidak melakukan aksi tersebut, publik tidak akan pernah mengetahui bahwa Revisi UU TNI sedang dibahas secara tergesa-gesa dan mengandung substansi yang mengancam kebebasan sipil dan melunturkan agenda reformasi TNI; 150. Bahwa pasca peristiwa penolakan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont, penggunaan kekuasaan yang berlebih oleh aparat keamanan terjadi (excessive use of force), yaitu: (1) peneliti KontraS (PEMOHON III) dan sejumlah pihak lainnya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan/atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum. Bahkan hingga saat ini, PEMOHON III terus mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan; (2) terjadi peningkatan keamanan di sekitar Fairmont dengan diturunkannya aparat militer untuk menjaga lokasi rapat. Hal tersebut menjadi faktor yang signifikan untuk menutup dan menghalau pengawasan dari publik terhadap proses pembahasan Revisi UU TNI menggunakan cara-cara kriminalisasi dan intimidasi hukum; 151. Bahwa UU P3 dan Tata Tertib DPR tidak mengatur mengenai berapa lama seharusnya undang-undang atau revisi undang-undang dapat dibahas. Kendati demikian, menurut penalaran yang wajar, proses yang amat singkat ini terutama pada proses pembahasan, yaitu selama dua hari (pada 11-15 Maret 2025), dan dokumen penyusunan yang tidak dipublikasikan secara layak dan simpang siur, tidak memberikan meaningful opportunities (kesempatan yang bermakna) bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses deliberasi dan memberikan saran dan kritik terhadap Revisi UU TNI secara wajar (reasonable). Hal ini menjadi prakondisi untuk mewujudkan meaningful participation, sehingga dalam pembentukan Revisi UU TNI, meaningful participation tidak terwujud karena proses yang signifikan dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan tidak aksesibel bagi seluruh elemen kelompok masyarakat; 82 152. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Revisi UU TNI merupakan produk hukum yang gagal karena telah terbukti lahir dari itikad buruk DPR yang telah dengan sengaja tidak melakukan publikasi draf rancangan Revisi UU TNI, naskah akademik, dan DIM saat pembahasannya dan menutup ruang partisipasi publik, sehingga telah nyata-nyata terbukti bertentangan dengan asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dalam partisipasi pembentukan undang-undang dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, dan hak konstitusional untuk memperoleh informasi publik dalam Pasal 28F UUD 1945. E. PRESIDEN DAN DPR SENGAJA MENAHAN DOKUMEN REVISI UU TNI DAN TIDAK LANGSUNG MEMBUKA AKSES DOKUMEN REVISI UU TNI KEPADA PUBLIK 153. Bahwa Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen Revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah Revisi UU TNI disahkan; 154. Bahwa setelah diundangkan, seharusnya Revisi UU TNI disebarluaskan oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR RI dan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) UU P3 yang menyatakan: Pasal 89 UU P3 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 90 ayat (1) UU P3 “Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama- sama oleh DPR dan Pemerintah.” 83 155. Bahwa yang dimaksud dengan penyebarluasan dalam ketentuan- ketentuan Pasal 88 dan 90 ayat (1) UU P3 terdapat dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3, yang menyatakan: Pasal 88 ayat (1) UU P3 “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.” 156. Bahwa Revisi UU TNI yang tidak disebarluaskan setelah pengundangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan dalam publikasi peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 95 UU P3, yang mengatur perihal penyebarluasan naskah yang telah diundangkan: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 95 sebagaimana diatur dalam Perubahan UU P3 mengatur secara khusus kriteria dokumen naskah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.” 157. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan pertama kali ke MK pada tanggal 7 Mei 2025, dokumen Revisi UU TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah. Namun demikian, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan yang dimuat di website jatim.antaranews.com, tempo.co, dan detik.com tanggal 17 April 2025 [Bukti P-2 s.d. Bukti P-4], Revisi UU TNI telah diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Bahkan sampai Revisi UU TNI diundangkan pun, dokumen tersebut masih simpang siur akibat kesengajaan DPR dan Presiden 84 yang enggan transparan dan akuntabel dalam pembentukan undang- undang; 158. Bahwa dokumen Revisi UU TNI yang sudah disahkan baru dipublikasikan melalui website DPR jauh setelah permohonan a quo didaftarkan ke MK; 159. Bahwa dengan demikian, Presiden dan DPR yang tidak menyebarluaskan Dokumen Revisi UU TNI yang telah disahkan kepada publik melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 28F UUD 1945. V. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan permohonan serta bukti-bukti (terlampir) yang telah diuraikan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan pengujian formil a quo untuk memutus sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 3. Memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 4. Memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 85 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 5. Memerintahkan Kementerian/Lembaga/Badan terkait lainnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi. DALAM POKOK PERMOHONAN: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-127, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita ANTARA News Jawa Timur “Prabowo tanda tangani UU TNI Nomor 3 Tahun 2025” dipublikasikan tanggal 17 April 2025; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Tempo, “Prabowo Telah Meneken UU TNI” dipublikasikan tanggal 17 April 2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita detiknews, “Mensesneg Ungkap UU TNI sudah Diteken Prabowo,” dipublikasikan tanggal 17 April 2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor; AHU- 7352.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 10 November 2011; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tertanggal 87 2 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notasi Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06- 0033722 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tertanggal 2 Juni 2022; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhamad Isnur; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Zainal Arifin; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang dibuat di hadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H. tertanggal 25 Juni 2002; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan IMPARSIAL yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn. tertanggal 14 Mei 2019; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan tertanggal 8 Maret 2021 yang dibuat didepan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn.; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan IMPARSIAL yang dibuat di hadapan Notaris Nur Asyraf Munif Junaidy, S.H., M.Si., M.Kn. tertanggal 13 Januari 2025; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU- 0000081.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan tertanggal 17 Januari 2025; 88 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ardi Manto Adiputra; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Annisa Yudha Apriliasari; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dibuat di hadapan Notaris Haji Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn tertanggal 13 Agustus 2014; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor 03 Tanggal 05 Januari 2021 di hadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn.; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dibuat di hadapan Notaris Arsin Efendy, S.H. tertanggal 1 September 2023; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001224.AH.01.08 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tertanggal 7 September 2023; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indria Fernida Alpha Sonny; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Buletin Bantuan Hukum Diponegoro 74 Edisi 01-2017: Penegakan Hukum dan Reformasi Sektor 89 Keamanan; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Artikel: Penegakan Hukum dan Reformasi Sektor Keamanan; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Artikel: TNI Belum Menanggalkan Doktrin Politik; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita CNN Indonesia “153 Orang Ditangkap saat Aksi Tolak UU TNI, 191 Alami Kekerasan”; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Pers Rilis YLBHI: “Upaya Menghidupkan Dwi Fungsi Melalui Revisi UU TNI: Mengkhianati Amanat Reformasi, Membahayakan Demokrasi, Negara Hukum Serta Ancaman Serius Bagi Hak Asasi Manusia!”; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Siaran Pers: Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Siaran Pers: Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil “1 Langkah Penuhi Janji Presiden Tuntaskan Pelanggaran HAM yang Berat: COPOT JAKSA AGUNG!!!”; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Siaran Pers “Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI” tertanggal 25 Januari 2021; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Siaran Pers Imparsial No. 0012/Siaran- Pers/IMP/III/2025 “Kekerasan TNI Masih Berlanjut; Revisi UU TNI Tak Cegah Kekerasan TNI” tanggal 18 Maret 2025; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Siaran Pers Imparsial No. 008/Siaran- 90 Pers/IMP/II/2025 “Menyikapi Ambisi Prabowo untuk Mengembalikan Dwifungsi ABRI” tertanggal 19 Februari 2025; 35.. Bukti P-35 : Fotokopi Siaran Pers Imparsial No. 011/Siaran- Pers/IMP/III/2025 “Menolak Kejar Tayang Revisi UU TNI: Kemunduran Reformasi” tertanggal 11 Maret 2025; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Siaran Pers Imparsial No. 005/Siaran- Pers/IMP/I/2025 Menyikapi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran ‘Menguatnya Militerisme dan Kembalinya Dwifungsi TNI” tertanggal 22 Januari 2025; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Buku Catatan HAM 2004; Keamanan Mengalahkan Kebebasan; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Buku Demokrasi Minim Kontrol; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Buku Dilema Pengaturan Keamanan Nasional: Polemik RUU Keamanan Nasional; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Buku Dinamika Reformasi Sektor Keamanan; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Buku Laporan Praktek Penyiksaan di Aceh dan Papua Selama 1998-2007; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Buku Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan Militer; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Buku Politik Militer Dalam Penguasaan Tanah: Belajar dari Tragedi Pasuruan Tahun 2007; 91 45. Bukti P-45 : Fotokopi Buku Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Buku TNI - Polri di Masa Perubahan Politik; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Buku berjudul “Perubahan Pertahanan atau Politik Tentara?” yang ditulis oleh Munir Said Thalib, Koordinator Badan Pekerja KontraS dan diterbitkan oleh KontraS pada 2002; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Laporan Penelitian berjudul “Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: “Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro Boven Digoel dan Poso” yang diterbitkan oleh KontraS pada 2004; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Buku berjudul “Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia” yang diterbitkan oleh KontraS pada 2003; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan pemantauan berjudul “Catatan Monitoring Reformasi TNI 1 Tahun Pasca Pencabutan Embargo Militer Amerika Serikat” yang diterbitkan oleh KontraS, INFID dan Imparsial pada 2006; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Laporan berjudul “Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998- 2008)” yang diterbitkan oleh KontraS pada 13 Oktober 2008; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Laporan Penelitian berjudul “Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia” yang diterbitkan oleh KontraS pada Desember 2009; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2019: Meluasnya Peran Militer dan Menyusutnya Ruang Sipil” yang diterbitkan oleh KontraS pada Oktober 2019; 92 54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2020: Profesionalisme TNI dalam Tantangan Mencampuri Ranah Sipil” yang diterbitkan oleh KontraS pada Oktober 2020; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2023 Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat” yang diterbitkan oleh KontraS pada Oktober 2023; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2023 Demokrasi Melemah, Reformasi TNI Tidak Berjalan” yang diterbitkan oleh KontraS pada 2024; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Penelitian berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya” yang diterbitkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri 9 organisasi yakni YLBHI, WALHI-PUSAKA Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Green Peace, Trend Asia. Laporan ini dipublikasi pada Agustus 2021; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pemohon dalam uji materi tersebut terdiri dari Imparsial, KontraS, Yayasan Kebijakan Publik Jakarta, PBHI, Ikhsan Yosarie S. IP., Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.), Leon Alvinda Putra; 59. Bukti P-59 : Satu bundel Fotokopi tangkapan Layar Website Masih Ingat KontraS; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Buletin KontraS Edisi Melawan Lupa berjudul 93 “Inilah Penculik Aktivis 1998. Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa Yang Bertanggungjawab?”; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan berjudul “Laporan Hasil Pemantauan Penyelidikan Pro-Justisia Kasus Talangsari Lampung” Laporan ini dipublikasi pada medio tahun 2007; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Buku berjudul “mereka bilang disini tidak ada tuhan. Suara Korban Tragedi Priok”. Buku ini diterbitkan oleh GagasMedia dan KontraS pada bulan Agustus 2004; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Laporan Investigasi Berjudul “Penembakan Protes Damai Petani. Ongkos Kemanusiaan Bisnis TNI di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur”. Laporan ini dipublikasikan pada September 2007; 64. Bukti P-64 : Fotokopi Dokumen Berjudul “Kronologi Bentrokan Antara Petani vs TNI AU Dalam Kasus Rumpin”. Dokumen ini dipublikasikan pada bulan Januari 2007; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Laporan Investigasi Berjudul “Investigasi Pembunuhan di luar Hukum dan Mutilasi Warga Sipil di Timika, Papua”. Laporan ini dipublikasikan pada bulan Oktober 2022; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Inayah W.D. Rahman; 67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Gusdurian.net “Inayah W.D. Rahman dan Roy Murtadho Diskusikan Bahaya Tambang di Forum 17- an GUSDURian Jombang” tertanggal 5 Agustus 2024; 68. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia; 94 69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Tempo, “Kilas Balik Pemisahan Polri dari ARI, Selain Megawati Simak Peran BJ Habibie, Gus Dur, dan Amien Rais”; 70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita SindoNEWS “Presiden Angkat Panglima TNI dari AL, Sejumlah Jenderal AD Masuk Kabinet” tertanggal 27 November 2022; 71. Bukti P-71 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tertanggal 23 Agustus 2000; 72. Bukti P-72 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Eva Nurcahyani; 73. Bukti P-73 : Fotokopi Tangkapan Layar Video YouTube “Prabowo- Gibran: Era Militerisme dan Dinasti Politik?”; 74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Kompas.com “ICW Kritik Keterlibatan TNI dalam Distribusi MBD di Sekolah-Sekolah”; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Poster Diskusi “TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik?”; 76. Bukti P-76 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fatia Maulidiyanti; 77. Bukti P-77 : Fotokopi Ketetapan Rapat Umum Anggota Kontras 2020 No. 04/TAp/RUA/KontraS/VI/2020 tentang Penetapan Koordinator Badan pekerja Kontras periode 2017 - 2020 tertanggal 29 Juni 2020; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Laporan Penelitian berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya” yang diterbitkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia dipublikasi pada Agustus 2021; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 64/DPR RI/I/2024-2025 berikut lampirannya tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan 95 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 80. Bukti P-80 : Fotokopi Tangkapan layar mengenai “Informasi Mengenai Surat Menhan B/244/M/II/2025” yang diambil dari Metro TV berjudul “Breaking News - Rapat DPR & Panglima TNI Bahas Revisi UU TNI”; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia “Pembahasan RUU Revisi UU TNI Sudah Bermasalah Sejak Awal; Hentikan Sekarang Juga”; 82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Kabar 24 “Paripurna DPR Setujui RUU TNI Jadi Prolegnas Prioritas 2025”; 83. Bukti P-83 : Printout Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025; 84. Bukti P-84 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 15/ DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2024, Tanggal 3 Oktober 2023; 85. Bukti P-85 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tertanggal 17 Desember 2019; 86. Bukti P-86 : Fotokopi Berita dari Kanal Kemenhan “Menhan RI Hadiri Raker di Komisi I DPR, Bahas RUU tentang Perubahan atas UU TNI”; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 88. Bukti P-88 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 96 Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 89. Bukti P-89 : Fotokopi Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2004; 90. Bukti P-90 : Fotokopi Opini dengan judul “Surplus Jenderal dan Kolonel: Bagaimana Mengatasinya?” diterbitkan di tirto.id tertanggal 15 Februari 2019 diperbaharui tanggal 7 November 2019; 91. Bukti P-91 : Fotokopi Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No. 2 November 2024 berjudul Kompetensi Digital dan Manajemen SDM TNI pada Era Revolusi Industri 4.0 Tulisan Chandra Ariyadi Prakosa, Mhd. Halkis & Tarsisius Susilo; 92. Bukti P-92 : Fotokopi Tangkapan Layar Wawancara Narasi dengan Dave Laksono; 93. Bukti P-93 : Fotokopi Artikel Inilah.com: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan RUU TNI/Polri ke Komnas HAM; 94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita dari Website Tentara Nasional Indonesia “Panglima TNI Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI Bahas Revisi UU TNI” tertanggal Kamis, 13 Maret 2025; 95. Bukti P-95 : Fotokopi Keterangan Resmi TNI “Aksi Cepat TNI: Tiga Pelaku Peredaran Narkoba Berhasil Diringkus”; 96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Tempo “Kilas Balik Kerja Sama Unud dan TNI AD, Bagaimana Akhirnya?” tanggal 12 April 2025; 97 97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita DetikNews “TNI AD Pastikan 71 Dapur Makan Berizi Gratis yang Dikelola Tak Bermasalah” tanggal 16 April 2025; 98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Three News “Ditandai Penandatanganan Naskah Kerja Sama, TMMD Ke-124 Kodim 1009/Tanah Laut Resmi Dibuka” tanggal 6 Mei 2025; 99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat dari KontraS kepada Ketua DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI perihal Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 100. Bukti P-100 : Fotokopi Berita DetikNews “KontraS Kirim Surat Terbuka ke DPR Tolak Pembahasan RUU TNI-Polri”; 101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Suara.com “Langkah Senyap Memasukkan TNI di Jabatan Sipil Hingga Bisnis: Apakah Kembali ke Era Orba?” tanggal 6 Maret 2025; 102. Bukti P-102 : Video Aksi Protes terhadap Rapat Pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan; 103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Narasi TV “Kronologi Aksi Protes Grebek Rapat Tertutup Revisi UU TNI di Fairmont: Diseret Keluar, Diteror, dan Dilaporkan”; 104. Bukti P-104 : Fotokopi Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2025 di Kantor YLBHI; 105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Tirto.id “Isi Petisi Tolak RUU TNI 2025 YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil” tanggal 17 Maret 98 2025; 106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa dari STHI Jentera Nomor 008/TU.01.05/ STHIJ/V/2025; 107. Bukti P-107 : Fotokopi Notulensi Diskusi Publik “TNI Masuk Kampus Mengancam Kebebasan Akademik”; 108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/K-PMT/VII/2022; 109. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Tempo “Pro-Kontra Berbagai Pihak soal Revisi UU TNI, Apa Kata Ketua PBNU dan Kapuspen TNI?” tanggal 19 Maret 2025; 110. Bukti P-110 : Fotokopi Berita Tirto.id “Lokasi Demo Tolak RUU TNI 19- 20 Maret 2025, Tuntutan, dan Alasan” tanggal 19 Maret 2025; 111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Tempo “Demo Menolak: UU TNI Meluas: Mengapa DPR Mengebut Legislasi Meski Minim Partisipasi?” tanggal 28 Maret 2025; 112. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Detik “SETARA Kritik Keras TNI Gerebek Pengedar Narkoba di Bima: Melanggar Hukum!” tanggal 8 Mei 2025; 113. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Kompas “DPR Cecar Jampidsus soal TNI Jaga Kejaksaan: Apa Ada Ancaman atau Kondisi Darurat?” tanggal 20 Mei 2025; 114. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Tempo “Akademisi Mengkritik Prabowo soal Penunjukan TNI Aktif Menjadi Dirjen Bea Cukai: Menghambat Karir ASN” tanggal 23 Mei 2025; 115. Bukti P-115 : Fotokopi Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 99 116. Bukti P-116 : Video Wawancara Narasi dengan Dave Laksono; 117. Bukti P-117 : Fotokopi Tampilan Website DPR RI mengenai Detail Informasi Perkembangan Revisi UU TNI; 118. Bukti P-118 : Fotokopi Berita Metro TV “Dasco Sebut Revisi UU TNI Cuma Ubah 3 Pasal” tanggal 17 Maret 2025; 119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita KompasTV “Sufmi Dasco Tegaskan Hanya 3 Pasal UU TNI yang Direvisi, Ini Detailnya” tanggal 17 Maret 2025; 120. Bukti P-120 : Fotokopi Berita Tempo “Tak Bagikan Draf Utuh Revisi UU TNI, DPR Klaim Hanya 3 Pasal yang Dibahas” tanggal 18 Maret 2025; 121. Bukti P-121 : Fotokopi Draft RUU TNI pada laman Website DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025; 122. Bukti P-122 : Fotokopi Hasil pengecekan metadata website DPR RI tentang waktu publikasi revisi UU TNI yang telah disahkan. 123. Bukti P-123 : Fotokopi Kajian khusus tentang revisi UU TNI (kajian singkat yang dibuat oleh KontraS dalam rangka memenuhi undangan dari Kemenko Polhukam pada kegiatan dengar pendapat publik RUU TNI dan RUU Polri yang dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2024. Adapun pelaksanaan rapat dapat diakses melalui akun youtube miliki Kemenko Polhukam RI dengan judul “Dengar pendapat publik RUU Perubahan UU TNI” yang diupload pada 11 Juli 2024; 124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat undangan koalisi tanggal 18 Maret 2025; 125. Bukti P-125 : Fotokopi Screenshot intimidasi kepada Andri Yunus dan kantor KontraS; 100 126. Bukti P-126 : Fotokopi surat pemanggilan Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya atas peristiwa aksi protes di Hotel Fairmont; 127. Bukti P-127 : Fotokopi surat rekomendasi Komnas HAM mengenai ancaman dan pelaporan terhadap Andrie Yunus atas peristiwa aksi protes di Hotel Fairmont. Selain itu, para Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2025 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Phd., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 dan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025 mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025 serta 1 (satu) orang saksi yakni Andrie Yunus yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli para Pemohon Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Phd. Saya memulai keterangan ini dengan penjelasan pentingnya melakukan pengujian formil. Selama beberapa tahun ke belakang terdapat kecenderungan makin banyak permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kesadaran, baik individu maupun masyarakat, terhadap pembentukan undang-undang yang demokratis yang sejalan dengan prinsip negara hukum, yang pada gilirannya akan bersentuhan dengan tuntutan kualitas undang-undang yang makin baik. Kedua, peringatan kepada pembentuk undang-undang agar melaksanakan kewajibannya dalam membentuk undang-undang yang sejalan dengan staatsidee yang terkandung dalam UUD 1945. Ketiga, peningkatan ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelesaikan persoalan prosedur pembentukan undang-undang karena Mahkamah menjadi tumpuan terakhir harapan masyarakat 101 bagi terwujudnya pembentukan undang-undang yang demokratis berdasarkan prinsip negara hukum. Sejatinya, pengujian formil memainkan peran fundamental untuk menjamin prinsip- prinsip demokrasi, negara hukum dan legitimasi sebuah aturan. Pengujian ini akan menjamin transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pengujian ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang mewujud sebagai abusive law-making, melindungi hak-hak fundamental, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga negara. 1. Menjaga demokrasi dan supremasi hukum menjadi alasan fundamental pertama pentingnya pengujian formil ini karena melalui pengujian ini Mahkamah menjaga aturan-aturan dasar yang mengatur sistem hukum, termasuk proses pembentukan dan perubahan undang-undang karena dengan pengujian ini akan dibuktikan sampai sejauhmana undang-undang dibuat melalui saluran-saluran atau prosedur yang wajar, berlandaskan partisipasi yang bermakna dengan cara-cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menegakkan prosedur-prosedur ini akan membuat Mahkamah mampu mencegah pembentukan undang-undang yang sewenang-wenang, tidak adil, bahkan melanggar hak-hak fundamental. Prosedur bukan sekadar tahapan formalitas yang perlu dilalui dalam praktik bernegara, melainkan merupakan bagian paling fundamental dari arsitektur hukum modern. Prosedur adalah inti dari hukum (procedure is the heart of the law), yang tidak hanya mengikat cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, tetapi sangat penting dalam kerja lembaga legislatif. Di ranah legislatif, di mana keputusan yang diambil menghasilkan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat publik, prosedur memiliki makna konstitusional yang tidak dapat ditawar. Ketaatan terhadap prosedur adalah representasi dari penghormatan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional seperti demokrasi, keterbukaan, dan negara hukum. Dalam kerangka ini, prosedur menjadi alat utama untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak menjadi hasil transaksi kuasa, melainkan ekspresi kehendak rakyat yang diperoleh melalui mekanisme deliberatif. 102 2. Memajukan transparansi dan akuntabilitas Pengujian formil melibatkan pemeriksaan tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, seperti dengar pendapat, diskusi pendalaman, perdebatan yang keseluruhannya secara prinsip dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Pemeriksaan mendalam ini dapat mengungkap kelemahan- kelemahan mendasar yang pada gilirannya akan memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang di masa mendatang. Hal ini telah dibuktikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang ‘memaksa’ pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dikenal sebagai hak untuk didengar (the right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (the right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (the right to have an explanation). Jika seluruh prosedur pembentukan dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, maka hasil pengujian formil akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga-lembaga negara. 3. Melindungi hak-hak fundamental Pengujian formil dapat menjamin bahwa undang-undang tidak dibuat dengan cara-cara yang melanggar hak-hak fundamental, seperti hak mengikuti dengar pendapat yang adil, hak untuk berekspresi dan berpendapat, dan lain-lain, yang keseluruhannya dikualifikasi sebagai hak-hak prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teori, hak-hak prosedural ini dikenal sebagai ‘pintu pembuka’ atau ‘pintu gerbang’ berdasarkan the gateway theory, bagi pemenuhan hak-hak substantif. Tanpa ketersediaan dan pelaksanaan prosedur yang baik, mustahil sebuah jaminan atas hak tertentu dapat dipenuhi oleh negara. Implementasi atau pemenuhan hak-hak ini di dalam praktik dunia modern dilakukan dalam berbagai bentuk dan varian seperti forum hearing, pemberian kesempatan untuk membuat petisi, hingga membuka mekanisme complaint. Karenanya kehadiran Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai hak-hak fundamental, bukan sebagai mekanisme yang semata-mata bersifat formal. Sebagai hak, pengaturan dan penegakannya 103 didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi sebagaimana tercantum dalam Vienna Declaration and Programme of Action 1993, yaitu ‘indivisible, interrelated, interdependent and of equal importance to human dignity’. Meski mengandung beberapa kelemahan dari aspek hak asasi manusia, Pasal 96 tersebut menjadi batu uji yang digunakan oleh Mahkamah untuk menilai apakah prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah memenuhi partisipasi yang bermakna. Oleh karenanya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk mengembangkan tes guna memastikan partisipasi yang bermakna terpenuhi sesuai dengan tujuan saat Mahkamah menjatuhkan Putusan 91/PUU-XVIII/2020. Pengalaman Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan layak untuk dipertimbangkan saat menjatuhkan putusan pada perkara Doctors for Life tahun 2006 dengan mengembangkan ‘meaningful involvement test’. Pengembangan tes ini perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci bagaimana pembentuk undang-undang harus melaksanakan Pasal 96 tersebut. Dengan demikian terdapat potensi pembentuk undang-undang melaksanakannya berdasarkan diskresi. Menghadapi kemungkinan semacam ini, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memandang dirinya memiliki oversight role. ‘the courts can, and in appropriate cases will, determine whether there has been the degree of public involvement that is required by the Constitution’. Whilst what is required by section 72(1)(a) of the Constitution differs from case to case, the legislature has the duty to act reasonably in doing its duty to facilitate public participation’. Terdapat dua hal yang patut diperhatikan dalam hal ini, pertama tugas pembentuk UU untuk menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi publik dalam proses pembentukan UU, dan kedua, tugas untuk mengambil tindakan untuk menjamin masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari kesempatan yang disediakan. Manakala menjalankan fungsinya ini, Mahkamah menggunakan standar reasonableness yang juga telah digunakan dalam perkara pemenuhan hak perumahan. Selanjutnya, dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan 104 oleh pembentuk undang-undang berdasarkan standar reasonableness akan dinilai berdasarkan sejumlah faktor: ‘The nature and importance of the legislation and the intensity of its impact on the public are especially relevant. Reasonableness also requires that appropriate account be paid to practicalities such as time and expense, which relate to the efficiency of the law-making process. Yet the saving of money and time in itself does not justify inadequate opportunities for public involvement. In addition, in evaluating the reasonableness of Parliament’s conduct, this Court will have regard to what Parliament itself considered to be appropriate public involvement in the light of the legislation’s content, importance and urgency. Indeed, this Court will pay particular attention to what Parliament considers to be appropriate public involvement’. 4. Meningkatkan legitimasi undang-undang Saat suatu undang-undang dibentuk melalui prosedur yang adil dan transparan, maka undang-undang tersebut cenderung mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sebaliknya, jika undang-undang dibuat melalui prosedur yang cacat maka akan dinilai sebagai tidak legitimate dan menghadapi penolakan yang cukup serius. Penolakan tersebut berbentuk macam-macam, termasuk demonstrasi, petisi, dan lain-lain, yang secara umum memperlihatkan adanya gap yang cukup lebar antara keberterimaan secara rasional antara pembentuk undang-undang dan masyarakat terhadap undang-undang yang dibentuk. Saat terjadi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demonstrasi terjadi secara luas di seluruh wilayah Indonesia, dan disertai dengan beragam pendapat dan opini dari para ahli berbagai latar belakang ilmu. Penolakan tersebut pada akhirnya mampu memaksa pembentuk undang- undang untuk membuka diri terhadap pendapat atau masukan dari masyarakat. Namun, pembentuk undang-undang belum sepenuhnya memberikan penjelasan terhadap masukan tersebut. 5. Mencegah penyalahgunaan wewenang 105 Pengujian formil dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk membuat undang-undang yang memberikan ‘keuntungan’ untuk kelompok-kelompok tertentu atau didesain untuk ‘membungkam perbedaan pendapat’. Dengan menegakkan prosedur yang akuntabel, pengujian formil dapat digunakan sebagai mekanisme check terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme check ini terutama penting dilakukan dalam sebuah sistem dimana terdapat resiko korupsi atau otoritarianisme. Artinya, Mahkamah Konstitusi lagi-lagi memainkan peran sebagai ‘judicial control of parliamentary procedure’. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang penuh untuk memaksa individu dan masyarakat untuk tunduk pada undang-undang yang dibuatnya. Persoalan menjadi lebih serius jika undang-undang tersebut tergolong pada hukum publik karena dalam hukum publik penyelenggara negara dan warga negara tidak dalam kedudukan yang setara. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur perihal tata cara pembentukan undang-undang. Amanat tersebut dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diganti dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang kemudian telah dua kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan itu menunjukan adanya pengakuan dalam sistem perundang- undangan di Indonesia bahwa unsur tata cara pembentukan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan unsur materi muatan peraturan perundang- undangan. Pengakuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang mendefinisikan peraturan perundang-undangan dalam lima aspek, yaitu “peraturan tertulis”, “memuat norma hukum”, “mengikat secara umum”, “dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang”, dan “melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Keberadaan aspek terakhir menunjukan adanya pengakuan bahwa salah satu 106 aspek yang menentukan suatu dokumen dapat dinyatakan valid sebagai suatu peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang, adalah proses bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Dengan kata lain, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini tidak dapat hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif, tetapi lebih tinggi dari itu memiliki nilai konstitusional dalam memastikan hadirnya prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM. Dalam praktiknya, proses pembentukan Undang-Undang kerap hanya menjadi kuasa dari para pemegang kewenangan pembentukannya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Presiden Republik Indonesia (Presiden). Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menggariskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas Bersama oleh DPR dan Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama, dengan harapan terjadi proses checks and balances, atau saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan masing- masing antara DPR dan Presiden. Namun pada pelaksanaannya, proses pembentukan Undang-Undang kerap menjadi ruang kedap suara, seolah hanya individu-individu dalam lembaga DPR dan Presiden yang berkepentingan, padahal apapun Undang-Undang yang kemudian disahkan akan mengikat semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Dalam titik itulah perlu ada elemen lain dalam negara yang mampu memantau, menganalisa, dan pada akhirnya menilai proses pembentukan Undang- Undang yang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Peran yang dapat dijalankan oleh masyarakat sipil dan juga akademisi, setidaknya untuk mengkritisi proses pembentukan Undang-Undang yang berjalan, dan menggagas arah perubahan ke depan. Sampai saat ini, peran itulah yang aktif kami jalankan di suatu lembaga bernama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). PSHK merupakan lembaga yang aktif melakukan pemantauan terhadap proses legislasi di Indonesia. PSHK bekerja untuk mencatat praktik pembentukan Undang-Undang, yang sudah berjalan secara rutin lebih dari 20 tahun, setidaknya sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu berganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan sampai saat ini dimana UU 12/2011 telah dua kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil dari pemantauan dan 107 pencatatan tersebut telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk, baik buku, siaran pers, maupun artikel ilmiah atau popular. Data tersebut juga dimanfaatkan para akademisi dan pembentuk kebijakan sebagai dasar kajian atau pertimbangannya terhadap produk-produk yang dihasilkan. Sama dengan Undang-Undang lainnya, PSHK juga melakukan pemantauan terhadap proses pembentukan revisi UU TNI, yang pada akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dari pemantauan dan penilaian yang dilakukan ada tiga temuan yang menunjukan bahwa, pertama, UU 3/2025 disahkan tanpa pernah sah masuk sebagai RUU prioritas 2025; kedua, UU 3/2025 disahkan tanpa melalui tahap penyusunan; dan ketiga, UU 3/2025 disahkan tanpa memenuhi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi yang bermakna dalam pembahasannya. Adapun penjelasan dari tiga temuan itu adalah sebagai berikut. 1. UU 3/2025 Disahkan Tanpa Melalui Perencanaan pada Prolegnas 2025. Dalam dokumen Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil UU 3/2025 terhadap UUD 1945, halaman 18, disebutkan bahwa RUU Revisi UU TNI telah disahkan untuk masuk sebagai RUU prioritas pada perubahan Prolegnas 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025. Namun jika diperhatikan lebih detail ada dua prosedur yang dilanggar dalam pengesahan tersebut, yaitu pengesahan perubahan Prolegnas 2025 yang tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, dan tidak adanya pertimbangan Badan Legislasi DPR (Baleg) yang mendasari dilakukannya Prolegnas perubahan untuk memasukan RUU revisi UU TNI. Ketiadaan agenda pengesahan perubahan Prolegnas 2025 untuk memasukan RUU revisi UU TNI dapat diketahui dari rekaman video yang tercantum dalam channel Youtube milik TVR Parlemen pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ. Dapat dilihat pada menit 0:10 pembawa acara TVR Parlemen, Zia Ulbarr, membuka siaran langsung dengan membacakan tiga agenda Rapat Paripurna, yaitu Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara; Laporan Komisi I DPR RI atas hasil 108 pembahasan mengenai penerimaan hibah alpalhankam yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan 2025-2029. Selanjutnya pada menit 6:30, Ketua Sidang Paripurna, Adies Kadir, menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR, yaitu antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR, pada 3 februari 2025, diputuskan bahwa agenda Rapat Paripurna DPR 18 Februari 2025 terdiri dari tiga agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara; Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah alpalhankam yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan 2024-2029. Perubahan terhadap agenda Rapat Paripurna DPR dimungkinkan dengan mengikuti mekanisme dalam Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR). Pada Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR disebutkan bahwa perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Selain itu, pada Pasal 290 ayat (4) menegaskan bahwa usulan perubahan itu harus dibicarakan dan diambil keputusan oleh Badan Musyawarah DPR. Jika Badan Musyawarah DPR tidak dapat mengadakan rapat maka Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi (Pasal 290 ayat (5) jo. Pasal 54 Tatib DPR). Namun mekanisme itu tidak pernah dilaksanakan dan agenda perubahan tidak pernah ditetapkan baik melalui rapat Badan Musyawarah maupun rapat konsultasi. Selain tidak diagendakan dalam rapat Paripurna, pengesahan masuknya RUU revisi UU TNI dalam perubahan Prolegnas 2025 juga tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Bagian Ketujuh (tentang Prolegnas Perubahan) Bab II (tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020). Perlu diketahui bahwa dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029, RUU Revisi UU TNI tidak masuk dalam 109 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, RUU itu hanya masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, agar dapat dibahas pada tahun 2025, maka RUU revisi UU TNI harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Hal itulah yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025 untuk memasukan RUU revisi UU TNI. Dalam Bagian Ketujuh Bab II Peraturan DPR 2/2020, Pasal 38 menyebutkan bahwa “Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi”. Selain itu, pada Pasal 40 Peraturan DPR 2/2020 disebutkan juga perlu ada rapat kerja antara Badan Legislasi dan Menteri Hukum untuk membahas hasil evaluasi yang memuat usulan perubahan terhadap Prolegnas tahunan. Mekanisme lain yang perlu diperhatikan terkait dengan Prolegnas perubahan adalah ketentuan dalam pasal 66 huruf tatib DPR yang mengatur tugas dari Badan Legislasi untuk “memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukan dalam Prolegnas perubahan”. Pertimbangan itu mencakup dapat atau tidak dapat suatu RUU masuk dalam prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). Dalam pengesahan RUU revisi UU TNI masuk dalam perubahan Prolegnas 2025 hanya mempertimbangkan Surat Presiden, tanpa ada pembahasan atau pertimbangan dari Badan Legislasi. Selain itu, Prolegnas perubahan 2025, yang memasukan RUU Revisi UU TNI, tidak dilakukan sosialisasi atas oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR. Kondisi lain yang memungkinkan suatu RUU dibahas tanpa perlu dicantumkan judulnya sebagai RUU prioritas adalah jika dianggap sebagai RUU kumulatif terbuka. Namun, kemungkinan itu dapat terbantahkan dengan dua alasan, yaitu pertama tidak tercantumnya judul RUU Revisi UU TNI dalam kolom RUU kumulatif terbuka dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025; dan kedua, jika sejak awal masuk dalam RUU kumulatif terbuka, maka tidak perlu lagi ada pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memasukan RUU Revisi UU TNI dalam perubahan Prolegnas 2025, yang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025. 110 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengesahan perubahan Prolegnas 2025 yang memasukan RUU revisi UU TNI seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2/2020, yang menjadi pelaksanaan dari amanat pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011. Selain itu, RUU Revisi UU TNI juga tidak dapat disebut sebagai RUU kumulatif terbuka sebagai statusnya dalam pembahasan di 2025. Selain melanggar regulasi, tidak masuknya pengesahan perubahan Prolegnas 2025 dalam agenda acara Rapat Paripurna menyebabkan publik tidak terinformasikan secara benar mengenai apa saja yang akan dibahas oleh DPR dalam Rapat Paripurna. Sedangkan tidak adanya pembahasan dan pertimbangan oleh Badan Legislasi dalam masuknya RUU revisi UU TNI ke perubahan Prolegnas 2025 menyebabkan publik tidak terinformasikan mengenai dasar pertimbangan apakah benar RUU revisi UU TNI memiliki urgensi lebih dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain seperti amanat pembentukan UU peradilan militer, RUU perampasan aset, atau RUU masyarakat hukum adat; sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. Selain itu, hasil pembahasan dan pertimbangan oleh Badan Legislasi akan menjadi dasar bagi publik memahami argumentasi dari dimasukkannya RUU revisi UU TNI ke perubahan Prolegnas 2025, atau sebaliknya menjadi dasar untuk melakukan protes atau gugatan jika tidak mencerminkan argumentasi yang kuat atau bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu. 2. UU 3/2025 Disahkan tanpa melalui Tahap Penyusunan dalam Mekanisme Pembentukan Undang-Undang. Dalam definisi pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 angka 1 UU 12/2011 disebutkan bahwa “pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dari definisi itu dapat diketahui bahwa tidaklah dapat disebut suatu peraturan perundang-undangan jika tidak melalui salah satu atau lebih dari tahapan tersebut. Setelah diuraikan 111 pada bagian sebelumnya bahwa UU 3/2025 disahkan tanpa melalui tahapan perencanaan, pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana UU 3/2025 disahkan juga tidak melalui tahapan penyusunan. Dalam dokumen Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil UU 3/2025 terhadap UUD 1945, halaman 18 dan 19, disebutkan bahwa tahapan penyusunan pada pembahasan RUU Revisi UU TNI dilaksanakan pada 28 Mei 2024, 2 Juli 2024, 11 Juli 2024, dan 13 Februari 2025. Dari keempat tanggal yang diklaim sebagai aktivitas dalam tahapan penyusunan, tiga diantaranya dilaksanakan pada DPR Periode 2019-2024, sedangkan satu tanggal terakhir dilaksanakan pada DPR Periode 2024-2029. Dengan kata lain, Presiden ingin mengatakan bahwa RUU revisi UU TNI adalah RUU carry over, atau proses pembentukannya meneruskan dari proses pembentukan yang terjadi pada DPR periode sebelumnya. Namun begitu, ada kelemahan dalam proses pembentukan UU 3/2025 yang justru menegaskan bahwa RUU revisi UU TNI bukanlah RUU carry over. Pertama, pada Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, RUU Revisi UU TNI tidaklah dikategorikan sebagai RUU carry over seperti RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara; RUU tentang Hukum Acara Perdata; dan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara. Hal itu sebenarnya sudah disadari oleh DPR dengan terlebih dahulu memasukan RUU revisi UU TNI untuk masuk dalam Prolegnas 2025, karena memang RUU itu bukanlah carry over. Kedua, pada proses pembentukan RUU Revisi UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019 yang mengatur bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, 112 hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Berdasarkan dua alasan tersebut, RUU Revisi UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai RUU carry over. Konsekuensinya adalah proses pembentukannya harus dilakukan dari tahap awal, termasuk tahap penyusunan. 3. Pembentukan UU 3/2025 Dilaksanakan Tidak Transparan dan Berakibat Menghambat Partisipasi Publik. Selama proses pembentukannya, Draft RUU Revisi UU TNI tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR. Draft baru disebarluaskan melalui website DPR Ketika sudah disahkan. Dampaknya masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna, karena apa yang menjadi masukan bersifat abstrak, tanpa pernah dikaitkan dengan pasal-pasal yang sedang dibahas. Adapun penjelasan yang diberikan oleh DPR melalui berbagai kesempatan melalui media, tidak pernah dapat dipahami konteksnya karena publik tidak dapat membandingkan dan menganalisa terhadap draft RUU yang sedang dibahas. Kondisi tersebut diperburuk dengan komunikasi DPR yang sempat menyudutkan masyarakat yang kritis dengan menyebutkan bahwa draft yang digunakan tidak sama dengan draft yang sedang dibahas. Hal itu semakin menunjukan bahwa DPR tidak pernah menjalankan tugasnya untuk menyebarluaskan draft RUU Revisi UU TNI sesuai dengan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 dan Pasal 7 huruf b Tatib DPR. Padahal saat ini DPR sudah memiliki website yang menyediakan kolom untuk menyebarkan draft RUU yang sedang dibahas, sehingga yang menjadi penghalang dalam hal ini bukanlah sarana tetapi kesediaan dari DPR sendiri. Perdebatan mengenai transparansi itu masih dalam tataran ketersediaan dokumen, belum masuk kepada apakah dokumen yang tersedia sudah aksesibel bagi para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra. Ketertutupan pembahasan diperburuk dengan adanya pembahasan RUU Revisi UU TNI yang dilaksanakan di hotel yang merupakan wilayah privat, yang relatif sulit diketahui dan diikuti oleh publik. 113 Penutup Pengesahan UU 3/2025 dilaksanakan dengan melanggar tahapan perencanaan dan penyusunan. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan tidak memperhatikan asas keterbukaan, sehingga berdampak tidak tercapainya partisipasi bermakna. Di luar itu, protes dari masyarakat terjadi meluas dalam merespon pembahasan RUU revisi UU TNI, baik menyoroti pada substansi ataupun ketertutupan dalam pembahasannya. PSHK sendiri sudah mengingatkan dalam berbagai upaya, termasuk dalam siaran pers yang dilaksanakan enam kali, tertanggal 6, 13, 15, 17, 18, dan 20 Maret 2025, tetapi tidak ada respon atau perbaikan dari DPR. Di tengah kerasnya protes yang terjadi, dan bukti-bukti yang menunjukan bahwa pembahasannya melanggar prosedur, Komisi I DPR tetap terus melanjutkan pembahasan dan memaksakan untuk dapat selesai dalam satu kali masa sidang. Padahal dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 pembahasan suatu RUU dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR. Temuan tersebut semakin menunjukan bahwa pembahasan RUU revisi UU TNI sangat dipaksakan tanpa mempedulikan kesesuaian dengan prosedur tahapan pembentukan Undang- Undang, transparansi, dan partisipasi yang bermakna. Oleh karena itulah, sudah saatnya Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam melaksanakan uji formil UU 3/2025 terhadap UUD 1945 meluruskan kembali, dan memberikan rambu rambu pelaksanaan tata cara pembentukan Undang- Undang agar memenuhi prinsip demokrasi, negara hukum dan HAM. Saksi Andrie Yunus Pertama, berkenaan dengan proses pemantauan legislasi Dapat saya sampaikan bahwa informasi pertama kali perihal rencana legislasi pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia kami peroleh dari dokumentasi live streaming youtube DPR dalam agenda Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025, yang pada intinya Ketua Sidang Adies Kadir (Wakil Ketua DPR RI, Fraksi Golkar) tiba-tiba meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Revisi Undang-Undang TNI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, Kami juga baru mengetahui 114 telah terdapat surat dari Prabowo Subianto yakni Surat Presiden Nomor R- 12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sejak saat itu, kami di KontraS melakukan pemantauan media mengenai setiap informasi tentang proses pembahasan RUU TNI, termasuk melakukan pemantauan mengenai dokumen yang berkenaan dengan draft RUU TNI, Naskah Akademik hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan surat presiden. Dokumen-dokumen tersebut penting bagi kami untuk dapat dipelajari, diteliti dan yang paling penting memberikan masukan atas draft yang tengah diproses. Sampai dengan 3 Maret 2025 pagi, dokumen-dokumen tersebut tak kunjung dapat kami akses. Kemudian pada Senin, 3 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, KontraS mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Komisi I DPR RI, yakni surat Nomor 01/SK-KontraS/III/2025 tertanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dimas Bagus Arya selaku koordinator badan pekerja KontraS perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Inti dari surat ini ada tiga hal, Majlis. Pertama, informasi yang kami peroleh atas draft RUU TNI 2024 (draft yang sempat beredar 2024) terdapat perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif. Kedua, kami menilai wacana Revisi UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan partisipasi publik dan cenderung tertutup. Terlebih substansi yang menjadi poin revisi tidak menjawab problem struktural mengenai reformasi institusi TNI, semestinya yang perlu dibahas adalah mengenai Revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Dan Ketiga, dalam surat tersebut kami menuntut DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah sepatutnya menghentikan pembahasan RUU TNI. Pasca kami menyerahkan surat ini, Kami diwawancara oleh jurnalis. Terdapat pertanyaan, apakah dengan mengirimkan surat ini bermaksud agar KontraS diundang oleh Komisi I DPR RI?, lantas saya menjawab bahwa: “Standing kami sepanjang substansinya kemudian tidak menjawab persoalan reformasi sektor keamanan namun justru tambah kewenangan, mengurangi kontrol sipil dan pengawasan terhadap institusi militer, kami meminta untuk dihentikan.” Belakangan, penyataan ini, kami rasa dipelintir oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Hotel 115 Fairmont pada 15 Maret 2025 yang intinya menyebut bahwa KontraS diundang dalam RDPU namun undangan tersebut tidak dijawab. Lengkapnya Utut Ardianto menyatakan bahwa: “Ya boleh kontras nggak setuju. Kita undang dia nggak mau karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau bidangnya,” Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada undangan dalam bentuk fisik yang kami terima dari DPR mengenai ajakan ke KontraS untuk menghadiri RDPU di Komisi I DPR atau dalam bentuk ajakan pembahasan formal lainnya sampai dengan RUU TNI dibawa ke tingkat Paripurna dan disahkan pada 20 Maret 2025 lalu. Majelis hakim konstitusi, kemudian pada 5 Maret 2025, Saya diundang mewakili KontraS untuk menjadi narasumber dalam forum diskusi daring melalui program “Ruang Publik KBR” dengan mengangkat tema: “Revisi UU TNI Terus Melaju, Aroma Orde Baru?”. Dalam forum tersebut, Kusnanto Anggoro, Pakar Pertahanan dan Keamanan turut hadir memberikan pandangan. Dalam forum, saya memaparkan mengenai maksud, tujuan dan substansi surat terbuka yang dikirimkan oleh KontraS pada 3 Maret 2025 perihal penolakan RUU TNI. Selain itu, Saya juga memaparkan mengenai pasal-pasal yang berpotensi mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti penambahan usia pensiun, hingga perluasan prajurit aktif mengisi jabatan sipil. Kemudian pada 6 Maret 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan konferensi pers offline di gedung YLBHI guna menyikapi proses revisi RUU TNI dengan mengangkat tema: “Revisi UU TNI Menghidupkan Dwi Fungsi”. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut: 1. Hussein Ahmad/Wakil Direktur IMPARSIAL; 2. Arif Maulana/Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI; 3. Dimas Bagus Arya Saputra/Koordinator KontraS; 4. Sonya Andomo/AJI; 5. Ikhsan Yosarie/Peneliti Senior Setara Institute; 6. Batara/Centra Initiative; 7. Nurina Savitri/AII; 8. Teo Reffelsen/Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Eksekutif Nasional. 116 Koalisi juga menerbitkan text siaran pers berjudul: “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI Yang Menghidupkan Dwifungsi” sesaat setelah konferensi pers dilakukan. Selanjutnya pada Rabu 12 Maret 2025, saya mewakili KontraS diundang menjadi narasumber dalam forum diskusi daring melalui program “Sapa Indonesia Pagi Kompas TV” dengan mengangkat tema: “Panglima: TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Akan Mundur”. Dalam forum tersebut, Suleman Pontoh, pemerhati militer dan ex KABAIS TNI turut hadir memberikan pandangan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Tim Produser Kompas TV, mereka mengusahakan ada perwakilan Komisi I yang dapat hadir dalam forum. Waktu itu, saya memandang ini forum yang baik dan rencananya saya akan meminta langsung agar anggota tersebut untuk membuka seluruh draft dokumen legislasi. Namun ternyata hingga forum selesai, tidak ada anggota Komisi I DPR RI yang hadir. Sampai dengan detik itu juga, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya. Disatu sisi pada hari yang sama, Kami juga mendapatkan informasi bahwa Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan keterangan pers sebagaimana yang diberitakan detik.com dengan mengatakan “pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya.” Kemudian pada sore harinya, saya mendapatkan informasi berupa dokumen Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI dalam bentuk file PDF, berukuran 2,6 Megabyte, berjumlah 20 lembar. Saya tidak mengetahui asal dokumen itu, dan saya tidak mengetahui juga apakah dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pembahasan selama proses legislasi RUU TNI dilakukan. Saya kemudian coba mencarinya waktu itu di website DPR namun saya tidak mendapatkan dokumen tersebut. Lalu pada Kamis 13 Maret 2025, saya mendapatkan pesan informasi berupa AGENDA KAMIS, 13 Maret 2025 yang berisi jadwal rapat Komisi di DPR. Pada bagian poin pertama, tertulis bahwa Komisi I pada pukul 10.00 akan melangsungkan agenda Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU untuk mendapatkan masukan terkait perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sampai dengan kami mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan agenda ini, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen 117 resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya. Kemudian, pada hari yang sama pukul 20.17 WIB, saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan. Saya mendapatkan satu dokumen berbentuk file microsoft word berkop DPR RI dengan judul: “Jadwal Acara Konsinyering Rapat Panja RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Komisi I DPR RI Dengan Pemerintah Tanggal 14 s.d 16 Maret 2025. Inti dokumen tersebut menjelaskan bahwa DPR dan Pemerintah akan melakukan konsinyering yang dilaksanakan di hotel Fairmont, Jalan Asia-Afrika, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta. Sampai dengan kami mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan agenda ini, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya. Selanjutnya pada Jumat 14 Maret 2025, KontraS menerbitkan konten di akun instagram dan X @kontras_update mengenai proses pembahasan RUU TNI, namun tidak detail memberikan informasi mengenai agenda, waktu dan tempat pelaksanaan. Selain itu, KontraS juga menerbitkan dua konten lain di instagram yakni Video Ungkap berjudul “RUU TNI Yang Membangkitkan Dwifungsi ABRI dan Mencederai Nilai Demokrasi” dan konten kolaborasi dengan kanal instagram @wespeakup mengenai substansi proses legislasi RUU TNI. Kami juga melakukan pemantauan media yang memberitakan bahwa Panja DPR RI dan Panja Pemerintah melakukan rapat pembahasan RUU TNI di hotel Fairmont Jakarta. Sampai dengan kami mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan agenda ini, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya. Kemudian pada Sabtu 15, Maret 2025, setelah kami lakukan pembahasan di internal KontraS, lalu kami menyepakati untuk datang ke Hotel Fairmont tempat di mana pembahasan RUU TNI dilakukan. Kami berangkat sekitar pukul 16.00 WIB dari daerah Cikini. Kami kemudian sampai di pintu masuk hotel Fairmont sekira pukul 17.35 WIB. Kemudian pada 17.40 WIB Koalisi masuk ke dalam Ruang Rubby lt.3 Hotel Fairmont Jakarta. Sambil memegang poster dan surat terbuka, kemudian di tengah rapat yang pada saat itu Ketua Komisi I DPR sedang berbicara sambil memegang mikrofon, saya langsung menyampaikan pesan berikut: 118 “Selamat Sore Bapak Ibu! Kami dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan.“ “Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan! Karena tidak sesuai dengan proses legislasi! Ini diadakan tertutup Bapak Ibu!” Tak lama, koalisi langsung diusir paksa ke luar ruangan. Saya ditarik dan didorong oleh pihak yang mengamankan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan saya dan seorang jurnalis Suara.com terhempas jatuh ke lantai. Koalisi kemudian tetap memberikan peringatan terhadap peserta dan pelaksanaan rapat dari balik pintu ruangan sambil meneriakan: “Tolak RUU TNI! Tolak Dwi Fungsi Abri! Hentikan Pembahasan RUU TNI!.” Aksi interupsi ini tak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit kira-kira. Setelah aksi interupsi tersebut dilakukan, Saya kemudian kembali ke kantor KontraS. Lalu melakukan pemantauan media, video interupsi Fairmont kemudian ramai dan tersebar luas di publik melalui media sosial. Memasuki tengah malam, Saya mendapatkan 3 kali panggilan dari nomor tidak dikenal. Satu kali melalui telp biasa, dan dua lainnya melalui telp whatsapp. Ketiga telp tersebut, tidak saya angkat. Selanjutnya, Saya langsung meminta Tim internal untuk melakukan penelusuran terhadap nomor tersebut, dan hasil pengecekan terhadap nomor itu kami mendapati bahwa identitas pemilik nomor tersebut teridentifikasi berinisial T dan menunjukan adanya afiliasi dengan name tag beragam seperti Forkabin (Forum Kerukunan Bina Insan), Denintel Dam Jaya dan Cakra 45. Berbarengan dengan telp dari nomor tidak dikenal tersebut, sekira pukul 00.15 WIB, Minggu 16 Maret 2025, saya yang saat itu masih berada di kantor KontraS mengetahui orang tidak dikenal membunyikan lonceng yang tergantung di gerbang kantor. Saya kemudian mencoba keluar melalui pintu di balkon lantai 2 dan melihat dua orang tidak dikenal. Saya sontak langsung bertanya: “Dari mana Bang?”, salah seorang OTK tersebut menjawab: “Saya dari media, Bang.” Sebelumnya, ketika ada permintaan wawancara atau janji temu dengan kawan-kawan jurnalis di kantor, pasti saya akan berkomunikasi sebelumnya. Namun, kejadian malam itu tidak ada komunikasi apapun. Saya tidak melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, lalu masuk ke dalam dan mengecek CCTV. Baru saya ketahui bahwa OTK tersebut berjumlah tiga orang. Salah satu cirinya, berbadan tegap dan berambut cepak. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB kami mendapati bahwa terdapat sejumlah OTK, 119 sekitar 5-6 orang jumlahnya berkumpul persis disamping kantor KontraS. Mereka berkumpul di titik buta yang tak terpantau CCTV kantor. Namun begitu, tim kami yang juga melakukan pemantauan di luar area kantor sempat mendokumentasikan keberadaan mereka. Kesemua OTK tersebut rata-rata memiliki ciri berbadan tegap, menggunakan celana jeans ketat sambil menenteng tas selempang yang melingkari badan. Disamping itu, pada waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan informasi dari tweet X akun @BarengWarga yang menginformasikan bahwa Hotel Fairmont dijaga oleh Kendaraan berkualifikasi Kendaraan Taktis Tempur bertuliskan Koopsus (Komando Operasi Khusus) TNI. Di tengah aksi teror, pada pukul 07.30 WIB saya menyempatkan untuk memenuhi undangan diskusi daring melalui program “Sapa Indonesia Pagi Kompas TV” dengan mengangkat tema: “Kebut Revisi UU TNI, Komisi I DPR Rapat Di Hotel”. Dalam forum tersebut, Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS turut hadir memberikan pandangan. Sama seperti forum Kompas TV sebelumnya, produser juga mengabarkan sudah meminta Komisi I DPR untuk hadir. Namun ternyata, lagi-lagi perwakilan DPR tersebut tidak hadir. Sampai dengan agenda diskusi ini selesai, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya. Masih dihari yang sama, sekitar pukul 12.30 - 15.30 WIB, saya banyak mendapatkan pesan broadcast dan permintaan konfirmasi dari lebih sekitar 6-7 jurnalis yang meminta pendapat mengenai informasi Laporan Polisi atas aksi interupsi Fairmont. Laporan Polisi yang teregister dengan Nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Maret 2025, berisikan jeratan Pasal terhadap Saya dan rekan saya, setidaknya ada 5 Pasal yakni Pasal 172, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 503 dan Pasal 207 KUHPidana. Jika jurnalis tidak meminta konfirmasi hal tersebut, saya tidak mengetahui bahwa saya dilaporkan ke Kepolisian. Kemudian pada 19.00 WIB, dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengantarkan surat undangan klarifikasi atas nama saya dan rekan saya, yang intinya berisikan agar saya diminta hadir memenuhi undangan hari Selasa, 18 Maret 2025, tepat dua hari sebelum RUU TNI disahkan. 120 Kedua, proses penyadaran dan edukasi publik. Alih-alih aspirasi kami diakomodir, kami malah mendapatkan rentetan peristiwa teror baik fisik, digital hingga serangan melalui hukum atau biasa kami sebut ‘kriminalisasi’ yang kami duga berkaitan erat dengan advokasi penolakan RUU TNI. Sambil tetap melakukan pemantauan termasuk mencari serta mengakses dokumen legislasi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUU, kami melakukan edukasi publik mengenai proses legislasi RUU TNI. Kami memenuhi undangan untuk menjadi narasumber atau pemantik setidaknya terhitung sejak 17 - 20 Maret 2025. Kegiatan tersebut diantaranya: 1. Pada Senin, 17 Maret 2025, terdapat agenda Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Tokoh Publik melakukan konferensi sekaligus membacakan petisi dengan judul: “Tolak Kembalinya Dwi Fungsi TNI Melalui Revisi UU TNI.” Konferensi pers tersebut dilakukan di gedung YLBHI. Dimas Bagus Arya selaku Koordinator KontraS hadir mewakili KontraS sebagai salah satu narasumber; 2. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 terdapat agenda diskusi publik yang dilakukan secara offline di Kedai Komunitas, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dengan tajuk: “Kala Polisi dan Militer Kembali ke Politik”. Jane Rosalina selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas hadir sebagai pemantik. 3. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 13.00 - 14.30, terdapat agenda diskusi online melalui kanal medsos instagram yang diselenggarakan organisasi Perempuan Mahardhika dengan mengangkat tajuk: “Tentara Di Mana-mana, Ancaman Buat Kita”. Jane Rosalina selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas hadir sebagai pemantik. 4. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 20.00 - 21.00, terdapat agenda diskusi publik dalam forum Belajar Bareng/Kelas Bijak yang diadakan oleh organisasi Bijak Memantau dengan mengangkat tajuk: “Revisi UU TNI dalam Bayang-Bayang Dwifungsi”. Hans G Yosua selaku Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi mewakili KontraS sebagai pemantik. 5. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 21.00 WIT, terdapat agenda diskusi offline yang mengangkat tema: “Dialog Menyoal RUU TNI” dilaksanakan di RK Cafe, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Islah dari tim Divisi Riset dan Dokumentasi 121 mewakili KontraS sebagai pemantik. 6. Kamis, 20 Maret 2025 pukul 07.30, terdapat diskusi daring dari Radio MQ Jogja untuk mendiskusikan Pro-Kontra akan revisi UU TNI. Yahya Ihya Roza selaku Kepala Divisi Hukum mewakili KontraS sebagai pemantik. 7. Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 10.00 Dimas Bagus Arya Koordinator KontraS dan Aldo Marchiano Kaligis menerbitkan tulisan op-ed di kanal whiteboardjournal berjudul: “Militarism Resurges–Will Millennials Take a Stand?”. Tulisan ini juga turut disebarluaskan ke publik melalui kanal sosial media. 8. Kamis, 20 Maret 2025, pada pukul 16.00, saya dan Dimas Bagus Arya memberikan refleksi/orasi di Aksi Kamisan Jakarta. Sambil memberikan semangat melalui Pekikan “Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan! Kami secara bergantian memberikan pandangan tentang bagaimana Pemerintah dan DPR yang baru mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang yang waktu itu bertepatan dengan ulang tahun KontraS ke 27 Tahun. Sepanjang upaya-upaya untuk mengedukasi publik tersebut kami lakukan denganmaksud agar dapat diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang baik pemerintah dan DPR, kami tetap tidak mendapatkan dokumen legislasi resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUU. Disamping itu, berdasarkan hasil pemantauan media yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa terdapat upaya untuk mendelegitimasi kritik publik secara damai atas proses legislasi RUU TNI seperti: 1. Tuduhan Antek Asing melalui konten video aksi interupsi Fairmont dengan judul “Indonesia Dalam Bahaya Antek Asing Bergerak” yang diedit menggunakan backsound artificial intelligence dan di post di 61 akun media sosial diantaranya instagram @babinkum.tni, @kodim03322siak, @koramil09_hinai hingga channel youtube @Kodim_1616Gianyar @Ajendam IX Udayana @KOREM 161 Wira Sakti; 2. Tuduhan Disinformasi Draft UU TNI yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden RI melalui akun X @NasbiHasan pada 17 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa: “Setelah konpers di DPR barusan, apakah berlebihan jika kita meminta org2 yang ngaku sbg intelektual, influencer, serta para aktifis 122 yang sudah menyebarkan provokasi dan narasi bohong soal RUU TNI agar meminta maaf? Kalau mereka ga minta maaf, sebaiknya kita sebut sebagai apa?”; 3. Pernyataan staf khusus Menteri Pertahanan melalui postingan video di @dc.kemnhan yang menyebut bahwa proses pembahasan Panja RUU TNI di Hotel Fairmont diganggu oleh sekelompok orang tidak dikenal yang gangguan tersebut sudah mengarah pada tindakan anarkis. Ketiga, perihal proses pemantauan terhadap kritik publik atas penolakan Revisi UU TNI. Saya ingat betul, di tengah situasi di mana kami masih mencari untuk mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti Naskah Akademik, DIM, hingga draft RUUnya, tiba-tiba Kami dikabarkan bahwa Revisi UU TNI sudah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 20 Maret 2025. Padahal pernyataan Adies Kadir (Wakil Ketua DPR RI, Fraksi Golkar) menyatakan bahwa RUU TNI tidak mungkin disahkan pada masa sebelum reses lebaran. Proses legislasi yang terburu-buru tersebut menimbulkan gelombang protes di berbagai wilayah, KontraS yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi melakukan pemantauan aksi yang dilakukan dalam kanal Pusat Data Kekerasan Nasional (PDKN). Setidaknya pada rentang waktu periode 19 - 28 Maret 2025 PDKN mencatat terdapat 58 titik Aksi. Di 19 titik diantaranya terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian dan juga TNI. Dari dokumentasi poster, foto maupun video, yang saya lihat, dengar dan saksikan terdapat pesan-pesan para massa aksi yang berisikan banyak tuntutan seperti: 1. Kembalikan TNI Ke Barak; 2. Tolak RUU TNI; 3. Tegakan Supremasi Sipil; 4. Supremasi Sipil Bukan Lelucon; 5. Tolak Dwifungsi Militer; 6. Kayak Kurang Kerjaan Aja Ngambil Double Job; Upaya kritik telah terjadi sebelum dan sesudah pengesahan Revisi UU TNI. Upaya penolakan dan kritik warga negara dilakukan oleh beragam latar belakang, mulai dari profesor serta guru besar, jaringan keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia, mahasiswa, para pekerja-pekerja di sektor informal, jaringan ibu 123 peduli, hingga anak-anak muda. Cara yang dilakukan pun beragam, mulai dari menyatakan sikap melalui konferensi pers dan pernyataan politik, diskusi publik, kampanye di media sosial, menerbitkan konten hingga berkemah di depan DPR. Upaya penolakan atas revisi UU TNI (namun tetap tidak digubris satupun oleh pemerintah dan DPR) yang setidaknya kami pantau adalah sebagai berikut: No. Kegiatan Waktu Tempat 1 Konferensi pers aliansi dosen yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) 16 Maret 2025 Daring via zoom dan siaran langsung youtube: https://www.youtub e.com/watch?v=B TdpEe4RvLw 2 Konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Tokoh Publik melakukan konferensi sekaligus membacakan petisi dengan judul: “Tolak Kembalinya Dwi Fungsi TNI Melalui Revisi UU TNI.” Konferensi pers tersebut dilakukan di gedung YLBHI. Adapun yang turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya: 1. Prof. Sulis/UI; 2. Prof. Sukidi; 3. Sumarsih/JSKK, Pegiat Aksi Kamisan; 4. Meutia Hatta/Putri Bung Hatta; 17 Maret 2025 Offline di YLBHI dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube YLBHI: https://www.youtub e.com/watch?v=H oymyiW4Avw 124 5. Bedjo Untung/YPKP 65; 6. Isnur/Ketua YLBHI; 7. Ika/Perempuan Mahardhika; 8. Alin/GP Indonesia; 9. Dimas Bagus Arya/Koordinator KontraS; 10. Daniel Awigra/Direktur HRWG; 11. Ilhamsyah/Ketua KPBI; 12. Octania Wyn/ELSAM; 13. Gema Gita Persada/Kabid Advokasi LBH Pers; 14. Ardi Manto/Direktur IMPARSIAL; 15. Nurina Savitri/AII; 3 Konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari para akademisi, filsuf dan cendekiawan 19 Maret 2025 Offline di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta dan disiarkan langsung melalui Kompas TV: https://www.youtub e.com/watch?v=76 lCzMwoZQA 4 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas 11 Maret dengan desakan “Pulangkan TNI ke Barak” 19 Maret 2025 Aksi ini dilakukan di Gedung DPRD kota Solo. Mahasiswa Demo Tolak RUU TNI di 125 DPRD Solo, "Pulangkan TNI ke Barak" 5 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dengan tuntutan kepada DPR untuk membatalkan UU TNI yang sudah disahkan 20 Maret 2025 Aksi ini dilakukan di Kantor DPRD Sumatera Barat. Jaringan Masyarakat Sipil Sumbar Soraki Tentara saat Lewati Demo Tolak Revisi UU TNI | tempo.co 6 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Makassar dengan 3 poin tuntutan: 1. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk memberhentikan pembahasan revisi Undang- Undang TNI yang tidak memiliki urgensi yang jelas dan menyimpangi prosedural serta substansial legislasi. 2. Menolak bangkitnya dwifungsi ABRI yang merepresi ruang demokrasi dan melanggengkan 20 Maret 2025 Aksi ini dilakukan di Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Koalisi Masyarakat Sipil Makassar 126 impunitas. 3. Mendorong Negara untuk memastikan TNI lebih profesional dan adaptif terhadap ancaman eksternal. 7 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional yang menuntut untuk DPR-RI segera membatalkan UU TNI yang sudah disahkan 20 Maret 2025 Aksi ini dilakukan di kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah 8 Agenda Piknik Melawan para anak-anak muda yang tergabung dalam Bareng Warga di DPR 20 Maret 2025 mulai pukul 00.31 WIB Gerbang Pancasila, pintu masuk menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta https://x.com/bare ngwarga/status/19 024126027955531 76?s=46 9 Aksi massa mahasiswa, jaringan organisasi perempuan, serta anak- anak muda 20 Maret 2025 mulai pukul 10.00 WIB Di gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10 Aksi Kamisan Jakarta ke-856 20 Maret 2025 mulai pukul 16.30 Di depan Istana Negara, Jakarta dan disiarkan langsung melalui 127 kanal youtube Jakartanicus: https://www.youtub e.com/watch?v=P hkalXDlrXg 11 Aksi massa di Manado 20 Maret 2025 Gedung DPRD Sulawesi Utara, Kota Manado 12 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) 21 Maret 2025 Aksi dilakukan di Kantor DPRD Kalimantan Timur Ratusan Mahasiswa di Kaltim Demo Tolak UU TNI, Tentang Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil 13 Aksi massa di Bandung 21 Maret 2025 Area Gedung Sate, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 14 Aksi massa di Purwokerto 21 Maret 2025 Kota Purwokerto, Jawa Tengah. 15 Aksi massa di Yogyakarta 21 Maret 2025 Gedung DPRD Yogyakarta, Provinsi DIY 16 Aksi massa di Kota Surabaya 24 Maret 2025 Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 128 17 Aksi massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi 24 Maret 2025 Gedung DPRD Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. 18 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Cipayung 24 Maret 2025 Aksi dilakukan di Kantor DPRD Nusa Tenggara Timur Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah 19 Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih 26 Maret 2025 Aksi dilakukan di kantor DPRD Papua. Demo Tolak … Disamping itu, tindakan yang kami nilai sebagai bentuk teror masih terjadi. Bentuknya yakni berupa perekaman berkenaan dengan situasi kantor oleh anggota TNI sambil mengendarai mobil kendaraan taktis militer jenis maung. Misalnya hal itu terjadi pada: 1. Minggu, 23 Maret 2025; 2. Kamis, 17 Maret 2025; 3. Senin, 31 Maret 2025; 4. Kamis, 3 April 2025; 5. Selasa, 8 April 2025 (Sesaat setelah koalisi mensubmisi permohonan Uji Formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi); 6. Jumat, 9 Mei 2025; 7. Kamis, 15 Mei 2025; 8. Jumat, 16 Mei 2025; 9. Selasa, 20 Mei 2025; 10. Senin, 26 Mei 2025; 129 11. Jumat, 6 Juni 2025; Kesimpulan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terhadap penjelasan ketiga poin besar sebagaimana didasarkan pada apa yang saya dengar, saya lihat dan saya alami sendiri sebagaimana yang sampaikan pada persidangan yang mulia ini adalah benar adanya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan intisari dari apa yang telah dipaparkan. Pertama, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan berkenaan dengan proses legislasi pembahasan RUU TNI dilakukan secara tidak transparan, kami kesulitan dan tidak pernah mengetahui serta tidak dapat mengakses dokumen legislasi yang resmi seperti Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang sampai pada akhirnya disahkan 20 Maret 2025. Kedua, upaya untuk menyampaikan keresahan dan kritik secara damai terhadap proses legislasi RUU TNI baik yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan di berbagai wilayah di Indonesia dibalas dengan tindakan represif dari aparatur negara baik TNI dan Polri. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 3/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 81 1. Pada tahap perencanaan, Perencanaan Revisi UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur (vide Perbaikan Permohonan hlm. 32). 2. Pada tahap perencanaan dan tahap penyusunan, revisi UU 34/2004 bukan carry over sehingga tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 32). 130 3. Pada tahap penyusunan, Revisi UU 34/2004 tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998 sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dalam UU Pembentukan PUU (vide Perbaikan Permohonan hlm. 32). 4. Pada tahap pembahasan dan tahap penyebarluasan, proses pembahasan perubahan UU 34/2004 dengan sengaja menutup partisipasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntabel telah menimbulkan kegagalan pembentukan hukum (vide Perbaikan Permohonan hlm. 33). 5. Pada tahap penyebarluasan, Pemerintah dan DPR sengaja menahan revisi UU 34/2004 dan tidak langsung membuka akses dokumen revisi UU 34/2004 kepada publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 33). Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 131 Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 49, Pasal 68 ayat (3), Pasal 71A, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan PUU 132 Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 16 UU Pembentukan PUU Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 UU Pembentukan PUU Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 20 ayat (2) UU Pembentukan PUU Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan PUU Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: 133 a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 UU Pembentukan PUU (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Pasal 49 UU Pembentukan PUU (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 71A UU Pembentukan PUU Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat 134 dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 ayat (1) UU Pembentukan PUU Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Pasal 96 UU Pembentukan PUU (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasukan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; 135 b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 2. Pasal 1 angka (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 136 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 137 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. 3. Pasal 7, Pasal 51 huruf a, Pasal 66 huruf f, Pasal 67 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124, Pasal 141, Pasal 254 ayat (4), Pasal 290, dan Pasal 295 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan DPR 1/2020 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 138 pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 51 huruf a Peraturan DPR 1/2020 Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; Pasal 66 huruf f Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 114 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan 139 pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 141 Peraturan DPR 1/2020 (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 290 Peraturan DPR 1/2020 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. 140 (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. 4. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (6), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. Pasal 7 Peraturan DPR 2/2020 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Pasal 24 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. 141 Pasal 33 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu- waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. Pasal 34 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (3) Peraturan DPR 2/2020 Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. 142 Pasal 41 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas. Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan undang-undang. Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 143 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 Perpres 87/2014 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Pasal 25 Perpres 87/2014 (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UndangUndang tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UndangUndang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Presiden; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. Rancangan Undang-Undang; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Pasal 26 Perpres 87/2014 Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] .... 144 Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Perkara 81 Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 3. Memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 4. Memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang- 145 Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 5. Memerintahkan Kementerian/Lembaga/Badan terkait lainnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali; 146 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam penerapannya pada Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 147 Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai berikut: 1. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian 148 formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 2. Para Pemohon yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan adressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. Oleh karena Para Pemohon bukanlah masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, maka Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo. 3. Kedudukan Para Pemohon yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan MK sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil UU TNI disebutkan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak 149 konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU TNI 3/2025. 5. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan RUU a quo menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, dan substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, keamanan dan pertahanan negara, dan adanya potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Terhadap 150 dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Selain itu, dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang dikhawatirkan terjadi akibat dari materi muatan pengaturan dalam UU a quo dan tidak terdapat pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo yang merupakan objek dari pengujian formil. Permasalahan yang diungkapkan tersebut sudah sepatutnya diperiksa dalam pengujian materiil dan bukan dalam pengujian formil. 6. UU a quo tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 yang mana ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 3/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari 151 luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Bahwa era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 4. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, maka diperlukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di 152 kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan yang dapat berdampak pada Warga Negara Indonesia yang terdapat sekitar 350.000 orang di Taiwan. Pembentukan UU a quo yang memberikan paradigma baru terhadap peran dan tugas TNI, salah satunya membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 5. Bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas pertahanan. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 diucapkan Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun TNI. Dengan adanya RUU perubahan UU 34/2004, materi terkait batas usia pensiun TNI diatur dalam RUU tersebut bersama dengan pengaturan mengenai penempatan di jabatan sipil oleh prajurit TNI. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PERMOHONAN PROVISI PERKARA 81 Bahwa terlebih dahulu DPR RI memberikan tanggapan atas Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 81, sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 40/PUU-XV/2017 menyatakan tidak mengenal adanya permohonan provisi, yang disampaikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: 153 “Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 58 UU MK]. 2. Bahwa kemudian terkait permohonan provisi, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan: [3.15] ... Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang- undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kausistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. 3. Bahwa terkait dengan provisi yang dimohonkan Para Pemohon Perkara 81, maka terlebih dahulu harus dapat menguraikan dan menjelaskan adanya alasan yang kuat dan rasional bagi MK untuk mengabulkan permohonan provisi tersebut. Pada faktanya tidak ada kepentingan mendesak Para Pemohon Perkara 81 yang berkaitan langsung dengan pokok permohonan provisi. Apabila permohonan provisi a quo dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut tidak akan berdampak apapun terhadap Para Pemohon Perkara 81 sebagai organisasi, karyawan swasta, mahasiswa, dan mengurus rumah tangga untuk menjalankan aktivitasnya. Permohonan Provisi Para Pemohon untuk menunda keberlakuan UU a quo sampai adanya Putusan Akhir tidak relevan untuk dikabulkan karena 154 permohonan a quo akan diputus dalam waktu segera. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengikat Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan pengujian formil wajib diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Presiden dan/atau DPR memberikan keterangannya dalam persidangan agar menjamin kepastian hukum. D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 3/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini: Tahap Perencanaan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah (vide Lampiran 1). 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 202 0nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi (vide Lampiran 2) 9–11 September 2021 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). 8-10 Februari 2022 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024 (vide Lampiran 4). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). 155 Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 29 Oktober 2024 – 15 November 2024 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 antara lain: 1. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 6); 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 (vide Lampiran 7); 3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 (vide https://www.youtube.com/watch?v=aQyCeUTIuJA); 4. RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 11 November 2024 (vide Lampiran 8); 5. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara pada tanggal 6-8 November 2024 (vide Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11); 6. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13-15 November 2024 (vide Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14). 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Tahap Penyusunan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 13 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) (vide Lampiran 17). 156 20 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) (vide Lampiran 18). 2 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19). 3 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20). 7 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) (vide Lampiran 21). 9 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (vide Lampiran 22). 21 Mei 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 23). 21 Mei 2024 Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 24). 22 Mei 2024 Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo (vide Lampiran 25). 28 Mei 2024 Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR (vide Lampiran 26). 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27, Lampiran 28, dan Lampiran 29). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004 (vide Lampiran 30). 26 Agustus 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi yang menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 33) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang- 157 Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 35). 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). Tahap Pembahasan 3 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) (vide Lampiran 37 – Lampiran 40). 4 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) (vide Lampiran 42 – Lampiran 44). 10 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) (vide Lampiran 45 dan Lampiran 46). 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 ; 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU ; 4. Pembentukan panja; dan lain-lain (vide Lampiran 47) 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 (vide Lampiran 48). 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. (vide Lampiran 49 dan Lampiran 50) 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo (vide Lampiran 51). 17 Maret 2025 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 52) dan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 53) 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54). 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri 158 Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 55). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 57). 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 59). Tahap Pengesahan 26 Maret 2025 Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahap Pengundangan 26 Maret 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 3/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan proses pembentukan UU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena RUU a quo telah dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama. Selain itu juga telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan PUU mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. 2. Bahwa terkait dengan proses persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel Kronologis bahwa RUU a quo telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 159 Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). b. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR RI menerima permintaan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dan melakukan berbagai diskusi dengan pakar/akademisi dan praktisi di bidang keamanan negara (vide Lampiran 17 s.d. Lampiran 22). Bahwa pada tahun 2024 Badan Legislasi DPR RI melakukan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU. Dasar pertimbangan adanya Putusan MK untuk mengubah UU 34/2004 tercantum jelas dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) yang menyatakan bahwa, Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat 160 relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan. ... UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan “kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.” Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa “Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.” Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. d. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun (Pasal 53 UU 34/2004) dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana kutipan berikut: [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 161 Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan dalam UU 34/2004 terkait dengan usia pensiun prajurit TNI meskipun amar putusan tidak mengabulkan permohonan a quo. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. f. Bahwa dalam praktik sebelumnya pembentuk undang-undang pernah menjadikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengubah materi muatan UU Pembentukan PUU karena diperlukan tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. g. Bahwa terdapat dua materi perubahan UU 34/2004 yang disusun oleh DPR RI, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dalam Pasal 53 UU 34/2004 dan penempatan prajurit aktif TNI pada 162 kementerian /lembaga dalam Pasal 47 UU 34/2004. Perubahan Pasal 47 UU 34/2004 dilatarbelakangi salah satunya karena terdapat bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh TNI. h. Selanjutnya pada periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). i. Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. 163 j. Selanjutnya Presiden mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut Presiden menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur kementerian, maka terdapat perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo yaitu menjadi Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara (vide Lampiran 32). k. Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40-11.35. l. Pernyataan Pimpinan Rapat Paripurna yang menyebutkan “sebelum memasuki agenda pertama” merupakan bentuk permohonan persetujuan untuk menambahkan agenda rapat paripurna. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa, Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. 164 Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat pelanggaran Tata Tertib DPR RI dalam proses penetapan RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. m. Bahwa Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI melalui proses yang terbuka oleh seluruh anggota DPR RI, sehingga menjamin representasi, transparansi, dan legitimasi politik atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan, Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 telah menyepakati masuknya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan agenda Rapat Paripurna dan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang adalah dalil yang tidak tepat. n. Bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut, DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Proram Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). o. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan 165 pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 3. Bahwa terkait dengan permasalahan mekanisme pembahasan RUU antar periode yang diuraikan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Rumusan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang- undang untuk melanjutkan suatu pembahasan RUU kepada DPR RI dan Pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses pembentukannya sejak awal dengan syarat terdapat kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. b. Bahwa proses pembentukan RUU a quo telah dimulai sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 ketika RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1) dan tercantum pada nomor 24 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Pada akhir periode keanggotaan 2019-2024, RUU a quo tetap terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- 166 Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 17), Babinkum TNI (vide Lampiran 18), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20), Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI (vide Lampiran 21), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (vide Lampiran 22). d. Kemudian penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sejak tanggal 21 Mei 2024 ketika Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU a quo. Badan Legislasi DPR RI kemudian membentuk panitia kerja dan mengadakan rapat di hari dan tanggal yang sama. Pada tanggal 22 Mei 2024 Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo (vide Lampiran 25). e. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 26). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPR RI kemudian mengirim surat kepada Presiden Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tertanggal 28 Mei 2024 yang disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27). f. Pada tanggal 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 30). Adanya Surat 167 Presiden tertanggal 2 Juli 2024 tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap RUU a quo dan Naskah Akademik yang telah disiapkan dan dikirim oleh DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024. g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ h. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. i. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai 168 dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. j. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 3/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. k. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU 169 kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. l. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. m. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan 170 pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. n. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. o. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang 171 menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. p. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang- undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 3/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 3/2025. q. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat 172 anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. r. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. s. Dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian, Presiden perlu melakukan perubahan penunjukan wakil pemerintah yang akan mengikuti pembahasan RUU a quo. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU a quo (vide Lampiran 32). t. Bahwa dalam Surat Presiden tersebut disebutkan “..., perlu menyampaikan perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penggunaan kata “perubahan” menunjukkan bahwa Surat Presiden tersebut berkelindan dengan Surat Presiden sebelumnya, yaitu Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bermaksud dan berkomitmen untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai sejak tahun 2024. 173 u. Maksud dan komitmen Presiden tersebut disambut oleh DPR RI dengan membicarakannya dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan menyepakati RUU a quo menjadi RUU Prolegnas Prioritas. Hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan politis antara pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya. v. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU a quo yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya DPR RI untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periode keanggotaan DPR RI dan menghindari adanya dinamika yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bahwa tidak terdapat ketentuan baik dalam UU Pembentukan PUU maupun dalam Peraturan DPR 2/2020 yang melarang pembahasan RUU menggunakan draft RUU dan NA yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Adapun jika terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan undang-undang yang telah disahkan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU- XII/2014 paragraf [3.23] hlm. 211, yaitu: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” w. Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya 174 yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia- sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang- undang sedari awal. x. Undang-undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 4. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU a quo, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam paragraf [3.15.4], halaman 366: “...dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil”; 175 Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. b. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa materi muatan UU a quo pada pokoknya mengatur tentang kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI. Materi tersebut diatur dengan undang-undang telah konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Selain itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 176 dan Angkatan Udara”, maka terdapat kekuasaan Presiden terhadap TNI, yang meliputi aspek merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelensdaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) melalui pembentukan UU 3/2025. c. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU- XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; (halaman 367). Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. d. RUU a quo menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) 177 dalam Pasal 7 UU a quo, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini jika konflik militer di Selat Taiwan terjadi, maka pemerintah wajib untuk mengevakuasi warga negara tersebut dari Taiwan, yang berjarak sekitar 2.500 kilometer dari wilayah NKRI. Hal ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. RUU a quo berupaya mengantisipasi dinamika keamanan kawasan dengan paradigma baru peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama dari perlindungan kepentingan Indonesia tentu saja adalah menjamin keamanan kawasan, termasuk dalam konteks konflik Taiwan. Jika upaya ini gagal, maka tujuan kedua harus ditempuh, yakni evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan UU 34/2004 maka postur pertahanan dan strategi militer dalam membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri menjadi mendesak untuk direalisasikan. 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo telah melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang 178 berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini telah sejalan pula dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). b. Bahwa sejak adanya putusan MK 62/PUU-XIX/2021 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan diskusi terkait dengan perubahan UU 34/2004 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun akademisi dan pemerhati masalah TNI. 179 c. Pada tahap perencanaan, DPR RI menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk memasukkan agenda perubahan atas UU 34/2004 dalam daftar Prolegnas Prioritas, antara lain: 1) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3) pada tanggal 9-11 September 2021, perwakilan dari Darem 161 memberikan masukan bahwa “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. 2) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4) pada tanggal 8-10 Februari 2022, terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. d. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR RI melalui Badan Keahlian telah mengadakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17 – Lampiran 22) dengan melibatkan: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI); dan 180 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). e. Selanjutnya pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan RUU a quo. Rapat tersebut dilakukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 (vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46) dengan melibatkan: 1) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; 2) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; 3) Centre for Geopolitics Risk Assessment; 4) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; 5) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan 6) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. f. Selain itu pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54) yang informasinya dapat ditemukan dari tautan berikut: 1) https://www.antaranews.com/berita/4718909/dpr-terima-koalisi- masyarakat-sipil-untuk-beri-masukan-soal-ruu- tni#google_vignette 2) https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/dasco-dan-komisi-i-terima- koalisi-masyarakat-sipil-bahas-ruu-tni/ 3) https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54766/t/Puan%3A+DPR+Ter buka+Terima+Masukan+Bahas+RUU+TNI 4) https://www.youtube.com/watch?v=HSjvP0uuWNw 5) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA g. Selain diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR RI 181 menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Dalam rangka sosialisasi Prolegnas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat- kelengkapan-dewan/14/kunjungan-kerja) dan laporan per kegiatan dapat diunduh pada pranala berikut: (1) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf. (2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf b) Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi publik yang disiarkan secara langsung dalam platform Youtube, yaitu: (1) RDPU dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Komnas Perempuan pada tanggal Selasa 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 2) dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=9-m3APNW5LE. (2) RDPU dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan 182 Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=ITpwRUp2Zr8. (3) RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=iZSpJ6Cml7o. (4) RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal Senin 11 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=49UZO27tHu8. c) Selain mengadakan RDPU, Badan Legislasi DPR RI juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas dengan ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/kunjungan-kerja). d) Pencantuman RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas dapat terlihat dari dokumen Prolegnas yang telah diunggah dalam website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas) dan dokumen Prolegnas tiap tahunnya dapat diunduh sebagai berikut: 183 (1) Prolegnas Tahun 2020–2024 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- 45c0749ba8e010c8b22c3e5a7245d0c3.pdf (2) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- a35f4ebae092759896234e3afc2fe8c6.pdf (3) Prolegnas Tahun 2020–2024 Perubahan Keenam dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG- SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN- 2023-DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM- TAHUN-2020-2024-1697446237.pdf (4) Prolegnas Tahun 2025-2029 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2025- PROLEGNAS-RUU-TAHUN-2025-2029- 1744787824.pdf (5) Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-52- 41d15a890e07d82abf3079ec50214629.pdf. 2) Tahap Penyusunan a) Sebelum disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi, NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 disiapkan oleh Badan Keahlian. Dalam penyusunan tersebut Badan Keahlian melakukan: (1) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada 13 April 2022. (2) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) pada 20 April 2022. 184 (3) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 Juni 2022. (4) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si pada 3 Juni 2022. (5) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) pada 7 Juni 2022. (6) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 9 Juni 2022. b) Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan secara terbuka untuk umum (vide Lampiran 25). c) Naskah Akademik dan RUU a quo telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses pada laman berikut: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364. d) Bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan Naskah Akademik tersebut telah terbukti dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang” pada bulan Maret 2025. Dalam dokumen tersebut ISDS menyatakan bahwa, “ISDS mengapresiasi Komisi I yang menghapus kalimat “serta Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di Pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Baleg DPR RI.” (vide https://www.isds.co.id/wp- 185 content/uploads/2025/03/Policy-Brief-ISDS-tentang-Revisi- UU-TNI.pdf). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR RI. e) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 41). Dalam surat tersebut KontraS pada pokoknya menyampaikan penolakan terhadap dua pasal dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 berdasarkan draft RUU yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan akses publik terhadap draft RUU a quo. f) Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A. Pada tahap penyusunan ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga perlu dilihat dari aktivitas dan kegiatan Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat guna penyusunan DIM RUU a quo. 3) Tahap Pembahasan a) RDPU dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas. b) RDPU dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 186 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk. c) RDPU dengan PEPABRI tanggal 10 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI. d) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU. e) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE. f) Rapat Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 49, hlm. 3) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang untuk membahas RUU a quo secara tertutup dan diam-diam. Bahwa di lokasi diselenggarakannya Rapat Panja tersebut terdapat sejumlah jurnalis yang telah menunggu selesainya rapat untuk menerima penjelasan dari DPR RI terkait hasil pembahasan dalam rapat. Artinya, Rapat Panja tersebut 187 tidak dilakukan secara diam-diam dan telah diketahui oleh masyarakat. g) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c. h) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws. 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. 188 c. Terkait dengan pemenuhan right to be heard dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) DPR RI kembali menyampaikan bahwa ruang penyampaian masukan dari masyarakat telah dibuka mulai dari penyusunan Prolegnas sebagai tahap perencanaan pembentukan RUU a quo. Pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas pada tahun 2021 dan 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 2) Selain itu pada Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, setidaknya DPR RI telah melakukan enam kali RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. 3) Pada tahap penyusunan NA dan RUU yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Keahlian, telah dilakukan berbagai kegiatan diskusi dengan akademisi, praktisi, dan pakar pertahanan untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Kemudian DPR RI telah memasukkan dokumen RUU a quo dan Naskah Akademik dalam website (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364) yang terdapat kolom “Partisipasi” dan masyarakat dapat mengirim feedback melalui alamat email ke set_baleg@dpr.go.id. 4) Pada tahap pembahasan, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan: 189 a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 5) Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: 1) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 2) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 3) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 6) Bahwa selain telah dibukanya ruang partisipasi oleh pembentuk undang-undang agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo, pemenuhan syarat right to be heard berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan PUU, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang merupakan hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memenuhi dan menggunakan hak yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan 190 pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, yaitu: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang- undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar- benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. d. Terkait dengan pemenuhan right to be considered dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam Raker Komisi I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariatan Negara sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 11 Maret 191 2025, Wakil Ketua Komisi I menyampaikan yang pada pokoknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan memberlakukan mekanisme pengaturan terbatas. F – P.GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO): ... Penyesuaian undang-undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian/lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan yang dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah (vide Lampiran 36 hlm. 8). 2) Bahwa salah satu aspirasi dari kalangan internal TNI ialah adanya penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Aspirasi ini berkaitan dengan materi muatan uraian tugas Angkatan Darat dalam UU a quo. Dalam RUU a quo yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2024, kedua usulan tersebut belum terakomodasi baik dalam perubahan Pasal 8 maupun Pasal 47 RUU a quo. Adanya aspirasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Rapat dalam Rapat Panja RUU a quo tepat sebelum rapat tersebut diskors pada tanggal 14 Maret 2025 untuk dibahas pada rapat berikutnya. KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): 192 Masih ada satu tema yang menurut saya kita butuh pengendapan, penempatan prajurit TNI. Kalau kemarin ada 15, tadi ada, minta maaf, mungkin ada susulan tim baru. Saya, kita kan di sini kita semua terbuka, ada permintaan dari Panglima untuk kalau bisa daerah perbatasan. ... Tetapi yang jelas kalau Panglima, tadi Panglima itu juga membuat itu tentu ada pertimbangannya. Daerah perbatasan sih kalau di benak saya sangat perlu. Di sana itu kan di wilayah utama kita, orang masuk, kalau ada tentara, paling enggak rakyat ayem, tenang hatinya (vide Lampiran ... hlm. 100). 3) Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui pada Rapat Panja RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 dengan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Mohon izin, Pimpinan. Yang 52 ada perubahan, Pimpinan. Seperti yang kemarin Pimpinan menyampaikan, bahwa ada pesan dari Panglima TNI yang kemarin saya bacakan, Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, silakan. WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Ya di DIM Nomor 52, ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain.” ... KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Berarti Pak Rizki oke dengan draf baru ya? Pak Endi oke? Pak Endi oke? Oke-nya sambil nyender dia, mulai nyender. Ketahanan ada batasnya. Kalau nggak ada kita gedok, kita tidak pakai yang tetap. Ini ada usulan perubahannya seperti yang jalur kanan, kita gedok. Saya baca ulang: “Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan dengan negara lain.” Kita gedok ya? Oh silakan Pak, silakan. 193 F-PKS (DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI): Ya, terima kasih Pimpinan. Ikut menguatkan, bukan tidak setuju, ikut menguatkan. Ketika ada kalimat keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan darat dengan negara lain, ini akan lebih kuat posisinya, karena yang matra udara dan matra laut juga menggunakan kalimat wilayah darat dan wilayah laut seperti di Pasal 9 nanti ya, huruf b, dan pasal 10 huruf b. Terima kasih. Hanya memperkuat saja Pak. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Terima kasih. Kita gedok ya, Pak? Kita gedok DIM 52. (RAPAT SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI) 4) Dengan disetujuinya usulan tersebut maka terdapat penambahan materi dalam UU a quo terkait tugas Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan negara dan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Penambahan materi muatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini dengan menyandingkannya antara UU 34/2004, RUU Perubahan Atas UU 34/2004, dan UU 3/2025. UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Pasal 8 huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. - Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Pasal 47 ayat (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara 194 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 5) Terhadap seluruh masukan dari pakar DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. e. Terkait dengan pemenuhan right to be explained oleh DPR RI terhadap pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang a quo telah memenuhi aspek keterbukaan dalam tiap tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU a quo. DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terbuka bukan hanya untuk menyerap aspirasi publik melainkan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembentukan UU a quo. 2) Selain terpenuhinya asas keterbukaan, DPR RI juga telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, antara lain: 195 a) Penjelasan dari Pimpinan Komisi I DPR RI bahwa telah diselenggarakannya rapat penyerapan aspirasi dan pendapat publik dari berbagai pihak terkait pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=NrZZu_VmVb8). b) Hasil penyerapan aspirasi dari PEPABRI pada RDPU tanggal 10 Maret 2025 dijelaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI bahwa penempatan anggota TNI dalam kementerian/lembaga harus mengacu pada sistem merit yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga serta menghindari conflict of interest dengan adanya kewajiban untuk pensiun (vide https://www.youtube.com/watch?v=mirKkQoxP2c). c) Setelah Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI pada tanggal 13 Maret 2025, Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa telah terdapat kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa RUU a quo mengutamakan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI (vide https://www.youtube.com/watch?v=P1dp7MBM_S0). 3) Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi I DPR RI melakukan konferensi pers pada tanggal 17 Maret 2025 terkait dengan adanya peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh berbagai media nasional, DPR RI menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam perubahan UU 34/2004, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, disertai penjelasan singkat mengenai pertimbangannya. Kemudian DPR RI membagikan draft kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai pembentukan RUU a quo (vide https://www.youtube.com/watch?v=rBUcffKha9s dan https://www.youtube.com/watch?v=ExzfzDdTs8g). 4) Terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan RUU a quo akan mengembalikan dwifungsi TNI, DPR RI telah 196 memberikan penjelasan atau respons terhadap reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui tautan: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 5) Selain itu sesaat setelah dilakukannya pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, Ketua DPR RI memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan TVR Parlemen bahwa UU a quo tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (vide https://www.youtube.com/watch?v=LMNlK3YE1_Y). 6) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penambahan tugas TNI untuk operasi militer selain perang, DPR RI telah menjelaskan perihal tersebut melalui media berikut ini: a) penjelasan oleh Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I – F-PAN) dalam https://fraksipan.com/desy- ratnasari-soroti-isu-krusial-dalam-perubahan-uu-tni-usia- prajurit-dan-penempatan-di-birokrasi-sipil/ tanggal 5 Maret 2025; b) penjelasan oleh Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota Komisi I – F-GOLKAR) dalam https://m.jpnn.com/news/abraham-sridjaja-pastikan- perluasan-peran-tni-di-jabatan-sipil-tidak-sembarangan tanggal 10 Maret 2025; c) penjelasan oleh Nurul Arifin, M.Si. (Anggota Komisi I – F- PGOLKAR) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/nurul- 197 arifin-perubahan-uu-agar-tni-tetap-relevan-dengan- perubahan-zaman/ tanggal 17 Maret 2025; d) penjelasan oleh Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I – F-PDIP) dalam https://www.tempo.co/politik/keterlibatan-tentara-dalam- operasi-militer-selain-perang-di-revisi-uu-tni-1221480 tanggal 20 Maret 2025; e) penjelasan oleh Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI – F- PDIP) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni- sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/ tanggal 20 Maret 2025; f) penjelasan oleh Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I – F-PDIP) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar- 16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993 tanggal 20 Maret 2025; g) penjelasan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I – F-PGERINDRA) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar-16- tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993/5 tanggal 20 Maret 2025. 7) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) penjelasan oleh Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Anggota Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dalam media https://www.rri.co.id/nasional/719787/ruu-tni- dan-polri-didorong-tingkatkan-profesionalisme; b) penjelasan oleh Supratman Andi Agtas (F-P GERINDRA) selaku Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana terdapat dalam beberapa media berikut:  https://news.detik.com/berita/d-7364185/ketua-baleg-dpr- tegaskan-ruu-tni-tak-kembalikan-dwifungsi; 198  https://www.rri.co.id/nasional/722730/dpr-pastikan-ruu-tni- tidak-kembalikan-dwifungsi-tni;  https://www.tempo.co/hukum/tni-aktif-bisa-isi-jabatan-di- kementerian-ketua-baleg-dpr-sesuai-kebutuhan-presiden- 54356; c) penjelasan oleh TB Hasanuddin (F-PDIP) tanggal 18 Maret 2025 dalam https://www.youtube.com/watch?v=4zapHcFlc0A. 8) Kemudian terkait dengan materi muatan UU 3/2025 perihal perubahan usia pensiun prajurit TNI telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) Berita bisnis.com – Komisi I DPR Soal Wacana Revisi Usia Pensiun (5 Maret 2025) https://kabar24.bisnis.com/read/20250309/15/1859524/komisi -i-dpr-soal-wacana-revisi-usia-pensiun-tni Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Wakil Ketua Komisi I – F-PKS): Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI. b) Berita Tribun News – Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo Tentang Pensiun Prajurit TNI (12 Maret 2025) https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/12/okta- kumala-dewi-dukung-arahan-presiden-prabowo-tentang- pensiun-dini-prajurit-tni Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi I – F-PAN): Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sangat kami hargai. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara dunia sipil dan militer. Kita perlu memastikan bahwa prajurit 199 TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dan tidak teralihkan dari tanggung jawab utama mereka di institusi militer. c) Berita Antara: Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal 65 Tahun di RUU TNI (17 Maret 2025) https://www.antaranews.com/berita/4716621/anggota-dpr- bintang-4-bisa-pensiun-maksimal-65-tahun-di-ruu-tni TB Hasanuddin (Anggota Komisi I – F-PDIP): Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya sudah diketok. Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu. 9) Selanjutnya pembahasan terhadap masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang telah diterima oleh DPR RI terhadap ketiga materi perubahan UU 34/2004 tersebut dan penjelasan DPR RI kepada masyarakat akan disampaikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 60. Berdasarkan uraian di atas yang dapat dilihat dari tayangan video maupun dokumen yang DPR RI lampirkan, telah jelas tergambar bahwa pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik secara luas dan bermakna dalam rangka memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan mengenai pembentukan UU a quo. 7. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan UU a quo dilaksanakan dalam waktu yang singkat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU 200 Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya ketentuan mengenai alokasi waktu yang wajar dalam pembentukannya. b. Pencantuman RUU a quo telah masuk ke dalam Prolegnas sejak tahun 2024 dan kemudian proses penyusunannya telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga pengusul RUU a quo. Setelah diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024, Pimpinan DPR mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden untuk kemudian dirumuskan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU a quo. Selanjutnya RUU dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis di atas. Dengan demikian maka seluruh proses/tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. c. Selanjutnya DPR RI mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang. [3.15.3] … Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan. 201 (vide Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 364) Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan rapat panja RUU a quo yang berlangsung pada 14-17 Maret 2025 telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 yang mengatur bahwa, Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 202 Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat Panja di luar gedung DPR RI tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan dilakukannya pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Agenda rapat panja tersebut didasarkan adanya kesepakatan rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukan merupakan pelanggaran. b. Bahwa DPR RI juga tetap memperhatikan transparansi dan keterbukaan selama rapat panja berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya peliputan media nasional terhadap kegiatan rapat tersebut, termasuk pemberitaan yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2025 yang menginformasikan penjelasan Pimpinan Komisi I DPR dan anggota panja mengenai materi pembahasan RUU a quo (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32- 1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster-utama). Oleh karena itu, masyarakat pun tetap mendapatkan akses informasi atas proses legislasi yang sedang berlangsung. 9. Para Pemohon mendalilkan bahwa Naskah Akademik RUU a quo yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa: a. Di dalam Lampiran I huruf D UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan basis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan 203 melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum MK di dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.21] sebagai berikut: “Sedangkan pada Lampiran I huruf D UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.” b. Di dalam Naskah Akademik RUU a quo di dalam BAB I huruf D mengenai Metode Penyusunan Naskah Akademik, bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU a quo dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (vide Lampiran 18 hlm. 12) c. Bahwa Para Pemohon menyatakan penyusunan BAB II huruf B Naskah Akademik RUU a quo tidak menjelaskan mengenai asas- asas yang dimaksud di dalam RUU a quo. Bahwa apabila dicermati, di dalam Naskah Akademik RUU a quo pada BAB II huruf B telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Pembentukan PUU. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo telah menjelaskan mengenai asas apa saja yang digunakan dalam Pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU, serta materi muatan yang mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Pembentukan PUU. d. Bahwa Para Pemohon di dalam Alasan Permohonan (Posita) poin 70 telah salah dalam merujuk poin di dalam Naskah Akademik RUU a 204 quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35). Pada Posita tersebut, Para Pemohon menyebutkan bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo BAB II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas. Namun, apabila dirujuk di dalam Naskah Akademik RUU a quo, BAB II huruf D mengenai Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara, bukan mengenai Kajian terhadap prinsip atau asas. Sedangkan Kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang tercantum di dalam BAB II huruf B. Oleh karena itu, Para Pemohon salah membangun argumentasi dalam posita Permohonan. IV. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: A. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA: 1. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 1) Pada tanggal 9-11 September 2021, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Darem 161 yang menyatakan “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. Laporan dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 205 2) Pada tanggal 8-10 Februari 2022, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai alasan RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. Terhadap masukan tersebut Anggota Baleg DPR RI menanggapinya dengan pernyataan, “RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi rekan-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR.” Laporan kegiatan tersebut dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 206 b. Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 1) Tanggal 29 Oktober 2024 – 15 November 2024: RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dengan melakukan kegiatan RDPU dengan beberapa kelompok masyarakat (vide Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8) dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi (vide Lampiran 9 – Lampiran 14). 2) Tanggal 23 – 25 Desember 2024: Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Berdasarkan hal tersebut DPR RI telah memenuhi partisipasi bermakna pada tahap perencanaan baik pada saat proses penyusunan prolegnas melalui penyerapan aspirasi dan masukan maupun pada saat prolegnas telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi. 207 2. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Penyusunan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 34/2004 di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan berbagai kegiatan diskusi untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para narasumber: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 13 April 2022 (vide Lampiran 17); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) pada tanggal 20 April 2022 (vide Lampiran 18); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022 (vide Lampiran 19); 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. pada tanggal 3 Juni 2022 (vide Lampiran 20); 5) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) pada tanggal 7 Juni 2022 (vide Lampiran 21); dan 208 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 9 Juni 2022 (vide Lampiran 22). 3. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Pembahasan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas 209 b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk 210 e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI b. Pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor 211 Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 212 Dengan demikian, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan UU Pembentukan PUU telah dilakukan secara kumulatif dalam semua tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 4. Terhadap proses transisi dan kesepakatan antar-periode keanggotaan untuk melanjutkan pembentukan suatu RUU sebagaimana dari periode yang lama ke periode yang baru sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Bahwa berkaitan dengan proses untuk melanjutkan pembahasan yang menjadi keputusan transisi pembahasan RUU a quo telah disepakati oleh Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut RUU a quo pada 26 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan untuk menunda dan melanjutkan pembahasan RUU a quo dengan alasan mempertimbangkan waktu yang tersisa di masa jabatan DPR RI Periode 2019-2024 (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 213 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 214 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ b. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. c. Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada 26 Agustus 2024 untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo telah ditindaklanjuti dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) yang mengubah wakil pemerintah dari yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Presiden sebelumnya karena adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian. 215 e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 untuk memasukkan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka terdapat perubahan Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Adapun RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada urutan ke-2 (vide Lampiran 35). f. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025, DPR RI menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). g. Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo dari periode sebelumnya terealisasi dalam Rapat Kerja Komisi I pada tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 47). 5. Terkait dengan historis perencanaan pembentukan UU 3/20025 dan perkembangan materi muatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pada saat awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 216 Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Meskipun telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPR RI belum melakukan penyusunan NA dan RUU pada tahun tersebut. b. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004. Dalam diskusi tersebut didapatkan berbagai masukan dari para narasumber terkait perubahan materi perubahan UU 34/2004, antara lain ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti Putusan tersebut dengan menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 pada tahun 2024. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari legislative review atas pelaksanaan UU 34/2004 yang kurang adaptif terhadap perkembangan situasi. Di dalam NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dua materi muatan, yaitu perubahan Pasal 47 UU 34/2004 terkait penempatan prajurit pada jabatan sipil dan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 terkait batas usia pensiun prajurit. Pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) antara lain: 1) aturan batasan usia tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini terus bertambah; 3) adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan perubahan UU 34/2004 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena terdapat perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan Polri. Adapun pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 17-18) antara lain: 217 1) diperlukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga yang selama ini sudah dilakukan atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi; 2) adanya penambahan kebutuhan kementerian/lembaga terhadap sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh prajurit TNI. d. Dalam perkembangannya terdapat banyak kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida seperti terorisme dan perang siber. Kondisi tersebut merupakan sebuah urgensi nasional sehingga membutuhkan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI karena TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat dalam menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. e. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah melakukan penambahan substansi materi perubahan UU 34/2004 yang semula hanya dua pasal kemudian menjadi delapan pasal sebagaimana tercantum dalam DIM yang disampaikan oleh Pemerintah (vide Lampiran 50), yaitu: 1) perubahan Pasal 3 UU 34/2004 tentang kedudukan; 2) perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang tugas TNI; 3) perubahan Pasal 8 UU 34/2004 tentang tugas TNI AD; 4) perubahan Pasal 9 UU 34/2004 tentang tugas TNI AL; 5) perubahan Pasal 10 UU 34/2004 tentang tugas TNI AU; 6) perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga; 7) perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun; dan 218 8) penambahan Pasal II tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan Pasal 53. Penambahan substansi tersebut disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) karena RUU yang disampaikan oleh DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 usul DPR RI perlu dilakukan penyempurnaan dan pembahasan pasal sebagaimana terlihat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48): f. Bahwa tanggal 18 Februari 2025 Pimpinan DPR RI telah meminta persetujuan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Berdasarkan persetujuan rapat tersebut maka DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). g. Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh aspek pada tahap perencanaan, yaitu termasuk 219 dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, adanya urgensi nasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara, dan telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 B. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. 2. Terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan 220 Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945). Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah disusun oleh pejabat pembentuk yang tepat yakni DPR RI dan Presiden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui disusunnya panitia kerja yang terdiri dari DPR RI dan Pemerintah selaku unsur Presiden. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menerangkan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan UU, sedangkan materi muatan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pembentukan PUU, yang menerangkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan b. Bahwa penyusunan UU 3/2025 telah menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berpedoman dalam Pasal 10 UU Pembentukan PUU, yang mengatur ketentuan bahwa materi muatan undang-undang berisi: 221 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Pembentukan PUU tersebut, salah satu materi muatan yang diatur di dalam UU 3/2025 merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. d. Bahwa UU 3/2025 juga mengatur materi muatan lainnya sebagai bentuk atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 3/2025, yakni dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. 4. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah 222 mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana telah tertuang dalam Naskah Akademik dan dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. b. Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 3/2025 berlandaskan pada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. c. Pembentukan UU 3/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis bahwa TNI merupakan institusi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia. Untuk mendukung pemenuhan tugas tersebut maka TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. d. Bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pada saat pembentukan UU 3/2025 dan telah terdapat berbagai dinamika pengaturan, kebijakan, serta situasi geopolitik yang telah berkembang. Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam UU 34/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan UU 223 3/2025 telah berlandaskan dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. e. Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. 5. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 224 6. Terhadap pemenuhan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan asas ini, pembentukan UU 3/2025 telah mendasarkan pada Lampiran II UU Pembentukan PUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, selain dari yang telah diuraikan sebelumnya, DPR RI memberikan keterangan tambahan terkait dengan masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat berikut ini. a. Dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, diperoleh berbagai masukan dari para narasumber yang pada pokoknya tertuang dalam tabel berikut. Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno , B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahana n Republik Indonesia) Diskusi pada tanggal 13 April 2022 1. Usulan perubahan batas usia berdasarkan Putusan MK setuju untuk diakomodasi karena kepakaran semakin tua semakin banyak ilmunya maka seharusnya masa pensiun lebih lama. 2. Frasa “membantu” dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) terkait OMSP kurang pas, sebaiknya mengundang ahli bahasa terkait hal tersebut. (vide Lampiran 17) Mayor Jenderal TNI Dr. Diskusi pada tanggal 1. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk 225 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Agus Dhani Mandaladi kari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) 20 April 2022 mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar sinkron dengan penempatan prajurit aktif pada Badan Narkotika Nasional (Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004). 2. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri. 3. Mengubah kata “membantu” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 UU 34/2004 menjadi kata “mendukung”. 4. Frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 ditinjau kembali atau secara lebih konkret diubah dengan amanat pendelegasian ke peraturan turunan UU 34/2004 baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 5. Terkait dengan penambahan umur pensiun, hal tersebut didasarkan pada kajian Indeks Hidup Sehat, Indeks Prajurit Militer, dan standar jasmani, fisik dan psikologi berdasarkan samapta periodik 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) yang hasilnya adalah prajurit mendekati umur pensiun masih siap untuk diperpanjang. (vide Lampiran 18) 226 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Kementeri an Pertahana n Diskusi pada tanggal 2 Juni 2022 1. Diperlukan penyusunan nomenklatur. 2. Diperlukan perluasan instansi dimana prajurit TNI aktif dapat terlibat didalamnya 3. Penyesuaian batas usia prajurit dengan UU ASN dan UU Polri. 4. Terdapat usulan untuk mengubah 5 pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. (vide Lampiran 19) Dr. Connie Rahakundi ni Bakrie, M.Si Diskusi pada tanggal 3 Juni 2022 1. Terdapat urgensi untuk mereformasi UU 34/2004 dalam artian membutuhkan perubahan fundamental, tidak terpisah-pisah dan terkotak-kotak serta mampu membangun paradigma serta kekuatan baru. 2. Jangkauan dan arah pengaturan dalam reformasi UU 34/2004: pengaturan OMSP, penempatan TNI aktif dalam kementerian/lembaga, penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. (vide Lampiran 20) Laksaman a Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) Diskusi pada tanggal 7 Juni 2022 1. Diperlukan perubahan UU 34/2004 dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 47, Pasal 53, dan Pasal 71. 2. Perlu ada Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas untuk mengatasi ancaman keamanan nasional secara komprehensif dan holistik. 3. Perlu segera dipercepat pembahasan Undang-Undang Keamanan Laut (UU Kamla) untuk 227 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan memperjelas pelaksanaan tugas Bakamla dan TNI AL di laut. (vide Lampiran 21) Prof. Hikmahant o Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Diskusi pada tanggal 9 Juni 2022 1. UU 34/2004 perlu dilakukan perubahan secara parsial karena terdapat perkembangan geopolitik, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI, dan adanya uji materi UU 34/2004 ke MK. 2. Usulan materi muatan dalam perubahan UU 34/2004: a. Perluasan ancaman yang tidak hanya militer, nonmiliter, dan hybrid tetapi juga cyber warfare. b. Penambahan tugas pokok OMSP. c. Keleluasaan penempatan TNI di jabatan sipil. d. Usia pensiun perwira, bintara, tamtama disamakan semuanya menjadi 60 tahun dengan pertimbangan life expectancy manusia Indonesia yang semakin membaik. (vide Lampiran 22) b. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang operasi militer selain perang terdapat inti sari masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2025, 13.18 – 1. Mengingat ATHG ke depan makin berat, perluasan peran TNI dalam OMSP dianggap penting untuk menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme dan keamanan siber. 228 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan 15.30 WIB 2. Usul tambah kegiatan Pasal 7: pengejaran koruptor lintas negara. 3. TNI perlu antisipasi ancaman modern: perang software, militerisasi ruang angkasa, robotik, senjata biologis, dan perusakan lingkungan. (vide Lampiran 38) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB Tujuan strategis menuntut redefinisi ancaman terhadap keamanan nasional, baik sebagai isu tata kelola maupun pendekatan luar biasa. (vide Lampiran 39) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB (vide Lampiran 37) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2025, 11.09 – 13.40 WIB 1. Doktrin Huntington membedakan antara objective civilian control dan subjective control yang justru melemahkan relasi sipil-militer. 2. Amandemen UUD 1945 dan UU TNI telah membentuk desain konstitusional ideal yang tunduk pada kontrol sipil, namun tetap memberi ruang peran militer dalam OMSP dan jabatan tertentu. 3. Praktik kebijakan negara belum sepenuhnya selaras: profesionalisme dan kesejahteraan prajurit terbatas, sementara otoritas sipil belum mampu menyusun agenda politik yang visioner sesuai tujuan nasional. 229 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan 4. Dalam konteks ancaman baru (perang asimetris, siber, AI, dan human security) dibutuhkan pembaruan hukum, termasuk UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer. (vide Lampiran 42) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2024, 11.09 – 13.40 WIB 1. Jenis operasi konteks OMSP bervariasi antarnegara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing negara. 2. Terdapat 8 prinsip pengaturan OMSP. 3. Pengaturan tentang perbantuan TNI sifatnya masih parsial dan belum komprehensif. 4. Tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP adalah mandat rakyat. Mekanisme kebijakan OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. 5. Keterlibatan TNI di luar sektor pertahanan dengan dalih OMSP akan menggerus profesionalisme militer dan berdampak pada menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Kontribusi militer dalam OMSP dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. (vide Lampiran 43) 230 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan Persatuan Purnawira wan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU – Terbuka – Senin, 10 Maret 2025 – 13.44- 15.45 WIB 1. Perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa UU TNI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan tidak selalu bersifat konvensional, seperti ancaman siber, ancaman hibrida, dan ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan. 2. Dengan adanya ketentuan tentang OMSP, TNI memiliki dasar hukum untuk terlibat dalam berbagai situasi darurat yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan sosial. Ini sangat relevan mengingat Indonesia sering menghadapi bencana alam dan tantangan keamanan non- tradisional. 3. Terdapat tantangan dalam membangun persepsi positif publik terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa peran TNI dalam konteks ini tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI, tetapi lebih pada kontribusi untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kompetensi terkait. TNI tidak boleh mengambil alih peran lembaga sipil, tetapi lebih berperan 231 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan sebagai pendukung atau bantuan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan keterlibatan militer, utamanya dalam menghadapi ancaman hibrida. (vide Lampiran 45) c. Terkait dengan materi perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit pada jabatan sipil, terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. (Mayjen TNI/Purn) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Pasal 47 ayat (2) UU TNI No 34/2024 mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara, yakni prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. 2. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L bukan dwifungsi TNI. 3. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L saat ini sebatas penempatan tugas profesional atas keahlian tertentu yang dibutuhkan K/L. 232 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan 4. Kebutuhan SDM yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada K/L di atas. (vide Lampiran 37) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi sektor pertahanan negara sudah dibahas menjelang berakhirnya rezim Orde baru; dan kemudian semakin intensif, bahkan dalam kasus TNI, sampai tahun 2004; dengan turbulensi luar biasa kompleks khususnya 2002-2004 2. Profesionalisasi TNI seharusnya meliputi isu-isu politik, institusi (democratic governance, termasuk hubungan Kemhan_Mabes TNI), profesionalisasi ethics/morality/code and conduct of military behaviour (UU No. 2/1988 tentang keprajuritan, aturan tentang peradilan militer, transparansi anggaran, technical/operaitonal competence of military leaderships and personnels. 3. Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. 4. Kalau tidak bagaimana menjelaskan komplikasi koordinasi P5 dengan Kepala K/L tentang pembinaan karier prajurit yang ditempatkan di jabatan- jabatan sipil; bagaimana transparansi internal untuk mengurangi “disintegrating monolith” di lingkungan TNI, 233 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan bagaimana mengurangi konsekuensi pada carrier path di lingkungan sipil; bagaimana membuka ruang non-ASN (termasuk profesional anggota partai) untuk mengisi jabatan- jabatan uang diperlukan? 5. Seperti apa PP dirancang? 6. Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun (dan atau binsnis TNI) 7. Profesionalisme ethics/morality dll (Saptamarga, Sumpah Prajurit, disiplin militer), institusional (penggunaan anggaran, peradilan militer, supremacy of the civilian institutions, profesionalisme technical (core competence). (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Perihal penempatan prajurit aktif di berbagai K/L, maka proses penempatan hendaknya dilakukan transparan dan akuntabel, tidak mengganggu profesionalisme TNI dalam tugas pokok pertahanan negara, dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan kalangan TNI dan K/L. 2. Diperlukan koordinasi yang baik antara Panglima TNI dan pimpinan K/L secara mengikuti kriteria International Organization for Standardization (ISO) sehingga dapat dibenarkan secara manajemen modern. 3. Dalam hal khusus, perlu ditempatkan prajurit aktif untuk 234 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan jabatan senior pada instansi sipil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan koordinasi dengan K/L. 4. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai penempatan prajurit aktif di lingkungan sipil. (vide Lampiran 38) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) RDPU Komisi I, 4 Maret 2025, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Prinsip Profesionalisme:  Ahli dalam bidangnya: menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi perang.  Tidak berpolitik  Tidak Berbisnis  Netral, mengikuti kebijakan negara  Tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem peradilan  Hubungan sipil-militer: tunduk kepada prinsip supremasi sipil, terdapat kontrol objektif/kontrol sipil demokratik dari otoritas sipil terhadap militer. 2. Praktinya: Data babinkum TNI menyebutkan bahwa hingga tahun 2023 saja sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif duduki jabatan sipil. 3. Implikasinya: Dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme, dampak birokrasi sipil, ruang politik, loyalitas ganda. 4. TNI Aktif di Jabatan Sipil a. Dibanyak negara demokrasi, militer aktif di kementerian pertahanan saja dibatasi dan dikritik. b. Kementerian Pertahanan harus didominasi orang sipil 235 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan bukan militer aktif dengan berbagai argumentasinya, salah satunya masalah loyalitas ganda. c. Beberapa negara seperti AS, menurut UU mereka, militer yg sudah pensiun hanya bisa menjadi menteri pertahanan jika sudah melalui 10 tahun masa pensiunnya. (vide Lampiran 43) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU Komisi I, 4 Maret 2024, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Wacana revisi UU TNI, terutama pada Pasal 47 ayat (2), memberi legitimasi regresi Reformasi TNI melalui perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. 2. Terdapat perubahan Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 1 ayat (1). Struktur dalam ketentuan tersebut diubah melalui Pepres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. 3. Akrobat Regulasi melalui perubahan struktur menyebabkan penempatan prajurit TNI pada jabatan Seskab dapat dibenarkan. Sesmilpres termasuk dalam jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagai jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI. 4. Perubahan regulasi tidak serta merta mengubah analisis bahwa jabatan Seskab relevan untuk di duduki oleh prajurit TNI. (vide Lampiran 42) 236 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan Persatuan Purnawira wan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU Komisi I, 10 Maret 2025, Pukul 13.44- 15.45 WIB - Terbuka 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan. 2. Perluasan penempatan prajurit pada jabatan sipil fokus di bidang- bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi prajurit yang ditugaskan. 3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. 4. Perlu ada pembatasan yang jelas mengenai jenis jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. (vide Lampiran 45) d. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun prajurit terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut: Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A. (ADDSFor um) RDPU tanggal 03 Maret 2025 Dinas Prajurit TNI maksimal 58/Pa dan 53/Ba dan Ta (aturan tidak sinkron dengan batasan usia bagi anggota Polri dan ASN) (vide Lampiran 37) Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Isu lama ini muncul karena dorongan menyesuaikan aturan kepolisian, tanpa perlu ubah UU, mengingat usia 60 tahun masih produktif.  Perpanjangan usia pensiun bukan merupakan jawaban bagi menumpuknya perwira non-job di lingkungan TNI, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan masa aktif dalam UU 34/2004 dan 237 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan sudah dapat diserap oleh perluasan struktur/organisasi TNI.  Ketidaksesuaian antara perencanaan personil sesuai dengan rencana jangka panjang struktur/organisasi TNI masa depan.  Jawaban untuk itu tidak pernah dibicarakan dengan serius – misalnya terkait dengan isu “reintegrasi prajurit ke dalam ranah sipil”.  Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun perlu memperhatikan isu-isu strategis lainnya. (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Diperlukan peraturan pemerintah batas usia pensiun yang memuat kriteria profesionalisme dan etika manajemen, agar tidak mengganggu regenerasi dan promosi di tubuh TNI.  Diperlukan peraturan internal yang mengatur perpanjangan masa dinas khusus untuk yang sudah memiliki Pangkat Perwira Tinggi mereka. (vide Lampiran 38) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU tanggal 04 Maret 2025 Perlunya memperhatikan relevansi perpanjangan usia pensiun bagi Perwira TNI dengan persoalan di internal TNI yakni:  Jumlah Perwira TNI Non-Job  Hambatan Regenerasi  Penumpukan Bintang 4 (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawira wan Angkatan RDPU tanggal 10 Maret 2025 Usulan penambahan usia pensiun bagi anggota TNI diharapkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru dan potensi 238 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABR) merusak profesionalisme TNI secara keseluruhan. (vide Lampiran 45) e. Terhadap seluruh masukan dari pakar tersebut, DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. f. DPR RI juga menerima masukan dan pandangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melalui surat tertulis dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 41) yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU 34/2004 karena akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Terhadap aspirasi dari KontraS tersebut, DPR RI mengadakan audiensi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, antara lain PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Setara, dan lainnya (vide Lampiran 54). Dalam audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2025, DPR RI menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Dalam forum tersebut disepakati bahwa DPR RI mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui UU 3/2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA) C. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Terhadap pemenuhan syarat kuorum dalam penyelenggaraan rapat pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: b. Bahwa Pasal 232 UU MD3 mensyaratkan pemenuhan kuorum dalam setiap rapat atau sidang yang melakukan pengambilan 239 keputusan. Ketentuan kuorum tersebut terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi. Ketentuan kuorum juga telah terpenuhi dalam beberapa rapat pembahasan UU 3/2025 yang melakukan pengambilan keputusan berikut. c. Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran 26), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 125 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 125 orang, izin 165, dan dengan total 290 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 sebagai berikut: Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 66 orang 10 orang 49 orang F-P.GOLKAR 24 orang 3 orang 41 orang F-P.GERINDRA 27 orang 1 orang 40 orang F-P.NASDEM 21 orang - 17 orang F-PKB 31 orang - 18 orang F-P.DEMOKRAT 19 orang 1 orang 17 orang F-PKS 23 orang - 21 orang F-PAN 17 orang - 19 orang F-PPP 12 orang - 2 orang TOTAL 240 orang 15 orang 224 orang 240 d. Rapat Paripurna penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 (vide Lampiran 33), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 311 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat yang membuka Rapat dengan kalimat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan): Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini, telah ditandatangani dan hadir 311 orang anggota dari 579 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenalkanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan ke- II Tahun Sidang 2024-2024, hari Selasa, 18 Februari 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI berikut (vide Lampiran 34). Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 25 orang 7 orang 77 orang F-P.GOLKAR 13 orang 1 orang 78 orang F-P.GERINDRA 12 orang 2 orang 49 orang F-P.NASDEM 17 orang 5 orang 42 orang F-PKB 21 orang 2 orang 42 orang F-P.DEMOKRAT 6 orang 1 orang 34 orang F-PKS 19 orang 1 orang 30 orang F-PAN 13 orang 1 orang 30 orang TOTAL 126 orang 20 orang 382 orang e. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 18 Maret 2025 telah memenuhi syarat Kuorum. Hal ini 241 diperkuat dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut (vide Lampiran 55): Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Komisi I DPR RI): Berdasarkan laporan dari sekretariat telah hadir lebih dari separuh Anggota dan delapan fraksi. Sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, kuorum rapat kerja telah terpenuhi. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tanggal 18 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 56): Fraksi Hadir F-PDIP 8 orang F-P.GOLKAR 4 orang F-P.GERINDRA 4 orang F-P.NASDEM 3 orang F-PKB 3 orang F-P.DEMOKRAT 2 orang F-PKS 2 orang F-PAN 3 orang TOTAL 29 orang f. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 20 Maret 2025 telah kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57), pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 293 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr.(H.C.) Puan Maharani/Ketua DPR RI) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun 242 Sidang 2024-2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 58): Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 24 orang 5 orang 75 orang F-P.GOLKAR 14 orang 1 orang 73 orang F-P.GERINDRA 11 orang 2 orang 69 orang F-P.NASDEM 8 orang - 50 orang F-PKB 14 orang 3 orang 39 orang F-P.DEMOKRAT 5 orang - 31 orang F-PKS 10 orang 1 orang 35 orang F-PAN 14 orang - 25 orang TOTAL 100 orang 12 orang 397 orang 2. Terhadap sifat rapat-rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup juga diatur di dalam Pasal 278 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Lebih lanjut, dalam ayat (6) dinyatakan “Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Artinya, rapat tertutup apabila disetujui oleh rapat dapat mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. 243 b. Bahwa berikut disampaikan rekapitulasi sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004: No. Nama Rapat Sifat Rapat 1. RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 40) Terbuka 2. RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 (vide Lampiran 44) Terbuka 3. RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025 (vide Lampiran 46) Terbuka 4. Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) Terbuka 5. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48) Terbuka 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 14 Maret 2025 (vide Lampiran 49) Terbuka 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 (vide Lampiran 51) Terbuka 8. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo pada tanggal 17 Maret 2025 (vide Lampiran 52) Tertutup 9. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 18 Maret 2025 (vide Lampiran 55) Terbuka 10. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57) Terbuka 244 c. Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka hanya terdapat satu kali rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup, yaitu Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025. Bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah merumuskan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan terhadap politik hukum dan substansi muatan RUU yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja sebelumnya yang bersifat terbuka. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat lalu menyatakan rapat tertutup untuk umum disertai dengan alasannya tanpa ada sanggahan dari peserta rapat. Berikut ada kutipan pembukaan rapat tersebut oleh Ketua Komisi I DPR RI (vide Lampiran 52). Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Ketua Komisi I DPR RI): Hari ini kita agendanya tunggal, yaitu tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja DPR RI dan Panja Pemerintah telah menyelesaikan seluruh DIM RUU TNI untuk menyempurnakan DIM RUU tersebut, masih perlu dilakukan perumusan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan yang akan menjadi tugas Timus-Timsin. ... Tetapi Timus-Timsin dilarang mengubah substansi. Sekali lagi, dilarang mengubah substansi. ... Oh, iya rapat Timus-Timsin dengan ini saya nyatakan dibuka. (Rapat Dibuka Pukul 12.06 WIB) (Ketok Palu 1 Kali) ... Ibu-Bapak, bahannya sudah ada di Bapak. Oh, iya saya minta maaf, saya tadi lupa, bahwa ini rapatnya tertutup. (Rapat Dinyatakan Tertutup Untuk Umum) (Ketok Palu 1 Kali) Kenapa harus tertutup? Timus-Timsin bukan yang bagian diperdebatkan dan publik perlu tahu, tapi ini lebih kepada, sekali lagi sinkronisasi kata-kata yang kurang lebih dan yang seperti saya sampaikan. d. Berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan tertutup hal, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025 juga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.2] “... Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali 245 rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan.” Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025 yang dilakukan secara tertutup merupakan sebuah pengecualian dengan alasan tertentu yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat. D. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. terkait tindak lanjut atas Putusan MK, DPR RI menerangkan bahwa DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 246 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut: Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 3 9-11 September 2021 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 247 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 4 8-10 Februari 2022 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 5 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 6 29 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan 7 30 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 8 11 November 2024 Laporan Singkat RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 9 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur 10 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara 11 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara 12 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung 13 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat 14 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara 15 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program 248 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. 17 13 April 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan) 18 20 April 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) 19 2 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Kementerian Pertahanan 20 3 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 21 7 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Badan Intelijen Strategis TNI 22 9 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 24 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 25 22 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo. 26 28 Mei 2024 Risalah Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR. 27 28 Mei 2024 Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 28 28 Mei 2024 Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 28 Mei 2024 RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 249 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 30 2 Juli 2024 Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004. 31 26 Agustus 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi. 32 13 Februari 2025 Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 33 18 Februari 2025 Risalah Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 34 18 Februari 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 35 18 Februari 2025 Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 36 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo. 37 3 Maret 2025 Materi Paparan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 38 3 Maret 2025 Materi Paparan Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD) dalam RDPU Komisi I DPR RI 39 3 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) dalam RDPU Komisi I DPR RI 40 3 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) 41 3 Maret 2025 Surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK- KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 42 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 43 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 44 4 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al 250 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) 45 10 Maret 2025 Materi Paparan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 46 10 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI). 47 11 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 48 13 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 49 14 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo 50 Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 51 15 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 52 17 Maret 2025 Risalah Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 53 17 Maret 2025 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo kepada Panitia Kerja. 54 18 Maret 2025 Surat Pimpinan DPR RI kepada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Nomor B/4225/3/2025 perihal Undangan Audiensi. 55 18 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 56 18 Maret 2025 Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 57 20 Maret 2025 Risalah Validasi Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 58 20 Maret 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan 251 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 59 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 60 Pemenuhan meaningful participation dalam pembentukan UU 3/2025 Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 21 Juli 2025 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 11 Juli 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yakni, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada 45, 56, 69, 75, Dan 81/PUU-XXIII/2025, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan UU a quo? 2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk UU a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antar periode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan UU a quo? Atas dua persoalan yang di uji konstitusional pembentukannya tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut: Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum istilah fast-track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Sarana fast- track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa 252 negara seperti misalnya Inggris, Selandia Baru dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. Dalam diskursus akademik selama 5 tahun terakhir istilah fast-track legislation menjadi sesuatu hal yang berkembang dikarena satu alasan yang nampak jelas yaitu perihal penyusunan UU yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio 2018 hingga 2020 dan melahirkan berbagai publikasi mengenai fast-track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang ahli lakukan tersebut menjelaskan bahwa: 1. Indonesia tidak memiliki sarana fast-track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut. 2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat lebih dekat dengan bentuk constitutional decree authority. 3. Sarana fast track dapat dimaknai ada apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa yang dapat dilakukan fast-track -diantara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan- serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentukan undang-undang, sehingga apabila keseluruhan tahapan tersebut tidak diatur maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan. 4. Sarana fast-track juga harus dirumuskan apa alasan yang memboleh adanya fast-track, siapa yang mengusulkan, dan dalam tahapan apa mosi fast-track itu dapat diajukan, hingga kapan mitra dalam pembentukan UU harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast-track tersebut. 5. Ketiadaan penetapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana maka dimuka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan UU secara “fast track” menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang. 6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan mengenai fast-track ini perlu diatur namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu. 253 Persoalan yang dihadapi ketika suatu dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentukan undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi sesuatu yang inkonstitusional menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instant secara legal-politis menjadi suatu keniscayaan, yang hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. Dengan demikian praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast-track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup jelas selama sarana fast-track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal bagaimana dan kapan sarana fast-track legislation itu dijalankan. Kedua, dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia mengenal adanya sistem pembahasan antar periode, istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dan dalam Tatib DPR menggunakan istilah RUU operan. Beberapa publikasi bahkan kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu landasan hukum yang mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [Para. 3.17.5], hlm 391. Secara filosofis-teoritis maka Pasal 71A UU P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efesiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan politik hukum nasional. Paradigma filosofis, teoritis dan politis ini menjadi landasan sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah UU No. 12/2011 melalui UU No. 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A UU P3 merujuk kepada pasal 65 ayat (1) UU P3 yang menegaskan “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.” Yang mana sebelum itu dalam Pasal 49 ayat (2) UU P3 menentukan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 254 puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.” Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU P3 “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.” Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas maka dengan demikian telah dimaknai telah tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR. Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan probatio probans atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Secara sederhana, maka dapat dipahami bahwa pintu masuk untuk dapat ditentukan para pembentuk UU menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antar periode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugas menteri dan secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) UU P3. Kesepakatan selanjutnya yang lahir dalam proses ini selanjutnya menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang (primus inter pares atau first among equals) untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Ahli menilai kesepakatan ini berada dalam koridor otoritatif diantara lembaga pembentuk UU tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) UU P3. Artinya, untuk dapat melihat norma Pasal 71A UU P3 terdapat sifat otorisasi yang melekat diantara para pembentuk UU dalam menentukan apakah dapat diteruskan antar periode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam Pasal 71A UU P3 juga bermakna sebagai relasi checks and balances antar para pembentuk UU yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu RUU untuk dapat di carry over atau tidak sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pihak pembentuk UU. Formula checks and balances meletakan pemegang kuasa pembentukan UU 255 yang sesungguhnya menguji apakah suatu RUU dapat di lakukan secara antar periode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk UU tidak menyepakati untuk dilakukan secara antar periode maka dengan sendirinya secara formal dan substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antar periode. Berdasarkan dua pendapat atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan UU a quo, maka disimpulkan bahwa, Pertama, disebabkan ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi saran fast track legislation yang identik dengan seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan UU di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan suatu UU dilakukan secara fast-track. Kebutuhan akan adanya pengaturan perihal fast- track untuk kemudian dapat menjustifikasi apakah suatu pembentukan UU layak atau tidak melalui jalur fast-track menjadi persoalan berbeda dan bukan merupakan isu konstitusional dalam pekara a quo. Kedua, pembahasan RUU antar periode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah, penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antar periode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara checks and balances antar lembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares atau first among equals. Dengan demikian ahli menilai Sehingga kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan hal yang menentukan (probatio probans atau decisive evidence) terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Revisi) A. Beberapa permasalahan terkait substansi permohonan para Pemohon dan tanggapan dari pihak DPR Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025, pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) permasalahan sebagai berikut: 256 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 2. Naskah Akademik (NA); 3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 4. Melanjutkan Proses Pembentukan RUU; 5. Partisipasi Publik dan Keterbukaan; 6. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 7. Kesesuaian dengan UUD 1945. Ketujuh permasalahan tersebut akan diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut: 1) Kedudukan Hukum para Pemohon Terkait permasalahan pertama ini, Ahli sependapat dengan DPR-RI yang berpandangan sebagai berikut: 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif,calon prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI; melainkan sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga. 2. Terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU, khususnya terkait isu dwifungsi, yang merupakan ranah pengujian materiil, sehingga merupakan bentuk kesalahan dalam obyek (error in objecto). 3. Batu uji yang disampaikan oleh para pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. 2) Naskah Akademik (NA) Terkait permasalahan kedua, Ahli juga sependapat dengan DPR-RI yang menyatakan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat ketentuan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, yang melarang pembahasan RUU menggunakan NA dan Naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR- RI sebelumnya. 257 2. Perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang- undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang- undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK-RI No. 73/PUU-XII/2014 paragraf [3.23] hal. 211, sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” (Putusan MK-RI Nomor 73, yang dibacakan pada hari Senin, 29 September 2014, pukul 17.24 WIB). 3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait permasalahan yang ketiga, Ahli juga mendukung pendapat DPR sebagai berikut: 1. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang disusun pada bulan Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka adalah akibat dari Putusan MK-RI Nomor: 62/PUU- XIX/2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.53 WIB yang intinya dalam paragraf [3.13.2] hal. 7 dinyatakan sebagai berikut: “sehingga, demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. 2. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 6.1/DPR RI/II/2024-2025. 3. Banyak aspirasi muncul, yang mengindikasikan adanya kebutuhan penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. 4. Perlu Ahli tambahkan pula, dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna 258 meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40- 11.35. Sebagai catatan tambahan, dapat ahli kemekukakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pertama, ada 3 (tiga) pintu masuk agar suatu RUU bisa masuk sebagai RUU Prioritas Tahunan, yaitu sebagai berikut: a) Daftar Prioritas Tahunan. Daftar ini berbasis pada RUU untuk masing-masing Komisi, Badan Legislasi, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI). Praktiknya, satu komisi mendapatkan jatah 2 (dua) RUU per tahun dan hal itu berdasarkan usulan masing- masing komisi. Oleh karena itu, jumlahnya sekitar dua kali jumlah komisi, karena dijatah 2 RUU per komisi; dari RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan RUU yang diajukan oleh DPD-RI. Biasanya RUU Prioritas tersebut sudah disebar ke masing-masing komisi (sebagaimana tertulis dalam kolom keterangan) dan juga oleh Pemerintah dan DPD-RI. Namun, keterangan ini juga tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus, DPD-RI mengajukan RUU usul inisiatif sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan wewenang mereka berdasarkan Pasal 22D UUD 1945. b) Bentuk Kumulait Terbuka. RUU golongan ini adalah RUU yang dibentuk setiap tahun atau bersifat rutin,seperti RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru serta untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi putusan MK-RI. RUU yang masuk dalam kategori kumulait terbuka ini ada yang tertulis, terutama yang bersifat rutin. Ada juga yang statusnya untuk kumulatif terbuka ini bersifat ganda (double), yaitu bisa masuk dalam list prioritas tahunan; atau bisa juga masuk dalam long list, atau bahkan sama sekali belum tertulis, karena 259 mengantisipasi adanya putusan MK-RI. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa di pagi hari Rapat Paripurna memutuskan Prolegnas Prioritas, namun pada siang hari keluar Putusan MK-RI yang perlu segera ditindaklanjuti, maka secara otomatis pembentukan UU tersebut masuk dalam kategori kumulatif terbuka. c) Keadaan tertentu. artinya untuk merespons keadaan yang mendesak seperti komflik, bencana, dan sebagainya. 2) UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa masuk dalam golongan pertama (karena sudah ada putusan dalam Prolegnas), dan bisa juga masuk dalam Kumulatif Terbuka; namun, lebih kuat bobot kumulatif terbukanya, karena sejak penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI pilihan atau pertimbangannya adalah Kumulatif Terbuka. 3) Kumulatif terbuka merupakan ruang fleksibilitas agenda legislasi, dan menurut catatan Badan Keahlian DPR-RI, ada 56 RUU yang seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR-RI dan pemerintah sebagai tindaklanjut dari Putusan MK-RI. Pada akhir periode DPR-RI 2019-2024 lalu, ke-56 RUU tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik yang siap untuk diajukan oleh DPR-RI atau Pemerintah sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu evaluasi Prolegnas. 4) Melanjutkan Proses Pembentukan RUU (carry over) 1. Rumusan Pasal 71A UU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR-RI dan Pemerintah periode selanjutnya, tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPR-RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR-RI, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR-RI periode baru. 2. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan suatu RUU, dan pada kenyataannya Presiden RI ke-8 Bapak 260 Prabowo Subianto kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diproses sebelumnya, dan DPR-RI kemudian menyetujui untuk melakukan pembahasan; maka hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo. Hal ini berarti pembentukan UU tersebut konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Menurut pendapat ahli, konsep carry over ini mengacu pada tahapan- tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Dengan demikian, carry over adalah suatu mekanisme yang tidak mengulangi lagi tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya, jika suatu RUU telah melampaui tahapan perencanaan dan penyusunan, maka kedua tahapan tersebut tidak perlu dimulai dari awal lagi. Karena sudah dipastikan ketika ada kegiatan penyusunan, maka berarti telah melewati tahap perencanaan, sehingga ketika telah sampai pada tahap penyusunan, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan apakah RUU tersebut prioritas atau tidak. Dengan demikian apabila telah sampai pada selesainya tahap penyusunan, yang ditandai dengan salah satu pihak, baik pemerintah maupun DPR, telah mengirimkannya kepada Presiden; atau apabila hal itu merupakan RUU usul pemerintah, pemerintah telah mengirim RUU dengan pengantar surat Presiden, maka selesailah tahap penyusunan, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan. 4. Selanjutnya, ahli berpandangan bahwa dalam implementasi carry over ini ada permasalahan terkait kelanjutan proses pembahasan suatu RUU dalam dua rezim pemerintahan yang berbeda, yang kemungkinan bisa memiliki pokok-pokok haluan negara dan politik hukum yang berbeda. Karena itu, terkait persyaratan teknis seperti pembahasan DIM menjadi sangat tidak relevan, karena persyaratan semacam ini berpotensi menutup ruang bagi DPR dan Pemerintah berikutnya untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan membahas kembali beberapa substansi yang sudah dibahas. Misalnya dalam Rapat Paripurna DPR-RI; dan semua masalah yang ada menurut DPR-RI periode itu sudah tuntas, namun ketika 261 sekedar melanjutkan pengambilan keputusan pada Tingkat II pada Rapat Paripurna, tetapi juga membahas kembali beberapa materi yang sudah disepakati yang dikenal dengan 15 materi baru. Dengan demikian, persyaratan teknis suatu RUU carry over. Pemikiran ini juga mempertegas bahwa hal-hal yang bersifat teknis tidak boleh mengobrankan hal-hal yang bersifat substansi. 5) Partisipasi publik dan keterbukaan Terkait persoalan ini, Ahli mendukung pandangan DPR-RI yang menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. a. Pada tahap perencanaan, tanggal 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR-RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah MK- RI Nomor 91/PUU-XVIII/20, yang pada pokoknya adalah untuk mengimplementasikan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan NA dan RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, DPR-RI melalui Badan Keahlian DPR-RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17-22) dengan melibatkan para narasumber sebagai berikut: 1) Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan RI; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 5) Dr. Wahyu Mujiono,S.H., M.H. (Sekretaris BAIS TNI); dan 262 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. b. Pada tahap Pembahasan, 11 sampai 20 Maret 2025: Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPR-RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu: 1. 3 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDS Forum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA). 2. 4 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative). 3. 10 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selanjutnya diselenggarakan pembahasan RUU dengan kegiatan sebagai berikut: 1. 11 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 2. 13 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU). 3. 14 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 4. 15 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 5. 17 Maret 2025: Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 6. 18 Maret 2025: Pimpinan DPR-RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi/Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. 7. 18 Maret 2025: Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat 263 Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 8. 20 Maret 2025: Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. c. Tahap Pengesahan, 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. d. Tahap Pengundangan, Menteri Sekretaris Negara RI telah mengundangkan UU No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa selama proses pembahasan UU No 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka (kecuali rapat Timmus dan Timsin). 6) Kesesuaian dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Terkait Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Ahli berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, karena proses pembentukannya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Ahli merujuk pada pertimbangan hukum MK-RI dalam Putusan Nomor: 79/UU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15:13 WIB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 7) Kesesuaian dengan UUD 1945 Terkait hal ini, perkenankan Ahli mengutip Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek beleid (kebjakan), regelensdaad (tindakan pengaturan), bestuursdaad (tindakan pemerintahan), beheersdaad (pengelolaan), dan toezichthoudensdaad (tindakan pengawasan). 264 Untuk selanjutnya, dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memfokuskan uraian pada peranan ahli dalam pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang- undangan dan beberapa kendalanya. B. Peranan dan/atau Keterlibatan Ahli dalam Proses Pembentukan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Beberapa Kendalanya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim Konstitusi, kedudukan Ahli dalam persidangan MK-RI pada hari ini memang sebagai Ahli dari pihak DPR-RI; namun karena sejak sekitar sebelum Era Reformasi di Indonesia (khususnya sejak tahun 1990-an) Ahli banyak terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi hukum (legal reform) di Indonesia dan beberapa negara, baik sebagai aktor negara (state actor) maupun aktor non-negara (non-state actor), maka perkenankanlah dalam bagian subbab ini Ahli menjelaskan tentang peranan dan/atau keterlibatan Ahli dalam proses pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPUU) tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPUU dan beberapa kendalanya. Uraian ini terasa penting untuk disampaikan, karena dalam perkembangannya, ada kecenderungan bahwa masalah ini selalu muncul dan dijadikan sebagai salah satu “pintu masuk” dalam permohonan pengujian UU kepada MK-RI. Jangan sampai karena aspirasi “kutunggu di MK”, norma yang ideal seperti partisipasi yang bermakna ini dijadikan “pintu masuk” yang kurang tepat sebagaimana yang pernah Ahli alami dalam persidangan suatu perkara yang lain di MK-RI pada masa yang lalu. 1. Ahli sejak awal sangat mendukung segera terbentuknya suatu UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan alm. Prof. Harun Alrasid, dalam berbagai kegiatan penugasan penulisan laporan penelitian yang bertajuk “Analisis dan Evaluasi” di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga berbagai kegiatan yang senada di Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada 265 sekitar tahun 1998-2003, Ahli sudah berkali-kali membahas mengenai hal ini, antara lain dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait di Belanda, antara lain: (a) Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Kerajaan Belanda); (b) Bekendmakingswet (UU Publikasi Peraturan Perundang- Undangan); (c) Aanwijzingen voor de Regelgeving (Pedoman Penyusunan Regulasi); (d) Wet op de Raad van State (UU tentang Dewan Negara); (e) AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) yang fungsinya mirip dengan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia; (f) dan sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa di Belanda tidak ada suatu UU khusus/tunggal yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan di muka. 2. Bersama Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Maria Farida serta dibantu oleh beberapa pengajar muda di Bagian HTN pada tahun 2002-2003 (yang pada saat ini banyak yang telah menjadi Doktor dan Guru Besar), Ahli ikut menjadi penyusun utama Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang “Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”. Salah satu hal terkait yang diatur dalam Ketetapan tersebut adalah ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR dan Ketetapan MRS sebagaimana dimaksud di bawah ini yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya UU. Salah satu diantara berbagai materi muatan Ketetapan tersebut adalah bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan” dinyatakan masih tetap berlaku hingga terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. 3. Menjelang terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, Ahli ikut berkampanye di berbagai forum, termasuk menulis Kolom yang dimuat sepanjang 2 halaman di Majalah Tempo. Inti substansi kampanye adalah agar masyarakat (publik) dimungkinkan untuk ikut berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dalam seluruh hierarkinya; namun ketika UU Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, partisipasi tersebut hanya 266 dimungkinkan dalam pembentukan RUU dan Raperda, dan hal tersebut diatur melalui suatu mekanisme di dalam Peraturan Tata Tertib DPR (untuk RUU) dan DPRD (untuk Raperda). 4. Ketika bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan Prof. Jimly Asshiddiqie Ahli ditugaskan Pemerintah sebagai Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002- 2003 (yang kemudian menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), cita-cita dan gagasan ideal tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam perspektif yang lebih luas, dan tidak hanya sekedar partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kami wujudkan antara lain dalam rumusan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. 5. Selama sekitar 3 bulan pada tahun 2006, Ahli diundang untuk mengajar pada suatu program berjudul “Legislative Drafting Training” yang diselenggarakan Centre Public Law, Faculty of Law, Australian National University, di Canberra, Australia. Salah satu topik kuliah yang penulis berikan adalah mengenai topik ini dan berbagai topik lainnya. 6. Pada tanggal 6-9 Juni 2007 Ahli diundang untuk menyampaikan makalah dengan topik “People’s Participation in Drafting Regulation in Indonesia” dalam suatu international conference dengan tema “Constitutionalism in Asia: Developments and Perspectives” yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung bekerja sama dengan Vietnam Lawyers Association dan Institute of State & Law, Hanoi di Halong, Vietnam. 7. Dan berbagai aktivitas terkait lainnya (sebagaimana tercantum dalam CV yang telah Ahli sampaikan kepada MK-RI sebelumnya). Beberapa kendala dalam penerapan prinsip yang ideal ini antara lain adalah sebagai berikut: (a) cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu tema tertentu; (b) para pengurus dan aktivis dari stakeholder yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang- undangan tersebut orangnya cenderung berganti-ganti; (c) tidak semua pengurus dan aktivis yang menghadiri proses 267 pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar memahami seluk-beluk dari topik peraturan perundang-undangan yang dibahas tersebut secara mendalam, sehingga agak terkendala saat memberikan masukan; (d) adanya peranan lembaga donor dalam memberikan arah masukan dalam proses tersebut: dan (e) apabila ada suatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus dan aktivis tersebut yang kemudian tidak masuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi suatu hukum positif, langsung muncul tuduhan bahwa proses pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan suatu frasa “kutunggu di MK”. C. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang “Partisipasi Masyarakat” diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- 268 Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang “Partiisipasi Masyarakat”, yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) ) kali perubahan sebagai berikut: 269 (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan 270 kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Disamping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dimana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang- undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 25 (dua puluh 271 lima) tahun terakhir ini. D. Tanggapan terhadap Berbagai Opini Hukum Para Pemohon, Saksi, Ahli, dan Berbagai Pihak Lainnya yang Menentang Pembentukan dan Pengesahan UU TNI Terhadap berbagai berbagai opini hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Saksi, Ahli dan berbagai Pihak lainnya yang menentang pembentukan dan pengesahan UU TNI, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU TNI merupakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. 2. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU TNI ini pihak DPR-RI telah memenuhi berbagai persyaratan baik formil maupun materiil pembentukan UU. Hal ini antara lain bisa dilihat secara lengkap dalam berbagai dokumen yang diberikan dalam dokumen yang berjudul “Daftar Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 45, 56, 69, 75 dan 81/PUU-XXIII/2025) – untuk selanjutnya disebut sebagai Daftar Lampiran - yang diberikan oleh DPR-RI kepada MK-RI. 3. Salah satu dari Daftar Lampiran itu, misalnya adalah Lampiran Nomor 60 yang berjudul “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang Ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR-RI, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024- 2025, tanggal 26 Agustus 2024”, yang dalam Bagian “II. Kesimpulan” menyatakan sebagai berikut: • Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan tindak lanjut 272 RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR-RI, menyepakati/menyetujui: a. Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM. b. Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019- 2024. c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR-RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. E. Kesimpulan Ahli Berdasarkan berbagai dalil dan uraian sebagaimana tersebut dimuka, ahli menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya; atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4) Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 273 Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertob (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020); 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. I. Konstitusionalitas Perbedaan Muatan Materi Pengaturan dalam Naskah Akademik dengan suatu Undang-Undang Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (PDPR 2/2020) sebagai dasar hukum pembentukan UU yang melarang pembahasan RUU dengan menggunakan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Ketiadaan pengaturan tentang larangan pembahasan RUU dengan menggunakan NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya baik dalam UU P3 maupun dalam PDPR 274 2/2020, maka penggunaan NA dan naskah RUU tersebut adalah konstitusional. Terlebih, tidak terdapat alasan dalam batas penalaran yang wajar untuk mengatakan bahwa penggunaan NA dan naskah RUU pada pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya menyebabkan proses pembentukan undang- undang inkonstitusional mengingat Pasal 43 ayat (3) UU P3 hanya mensyaratkan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. Persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta- merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang- undang menjadi inkonstitusional. Hal ini dikarenakan NA hanya merupakan referensi, dan perubahan yang terjadi selama pembahasan di legislatif tetap sah. Lebih jauh, MK dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik pengujian formil maupun pengujian materiil sejak tahun 2003 atau sejak berdirinya MK tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap beberapa Putusan MK yang meliputi: 1. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Putusan a quo, MK memberikan pertimbangan, bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang- undang. 2. Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang 275 Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Putusan a quo, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan undang- undang, ada atau tidak ada naskah akademik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak adanya Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tidak menyebabkan batalnya suatu undang- undang, meskipun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharuskan ada naskah akademik dalam pembentukannya. Ketiadaan naskah akademik bisa dikatakan sebagai cacat prosedur, namun cacat prosedur tidak menyebabkan batal, selama prosedur-prosedur lainnya terpenuhi. 3. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MK dalam Putusan a quo menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa walaupun perubahan pasal dalam UU tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang- undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Berdasarkan teori perundang-undangan, naskah akademik pada dasarnya merupakan alat untuk memberikan gambaran mengenai hasil 276 penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang adalah sah dan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Pada teori yang sama, yaitu teori perundang-undangan juga dikemukakan bahwa pencapaian kualitas legislasi dapat dilakukan jika perancang undang-undang berpegang pada keutamaan (virtues) dalam perancangan undang-undang, bukan berpegang teguh pada kesesuaian undang-undangan dengan NA (Vide Helen Xanthaki, On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale, Ashgate, Hampshire-Burlington, 2008, hlm., 17.). Keutamaan tersebut antara lain: 1. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efficacy); 2. kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang- undang (effectiveness); 3. efisiensi, yaitu mencakup kejelasan (clarity), ketelitian (precision), dan tidak ambigu; 4. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-neutral language). Merujuk pada UU P3, pencapaian kualitas legislasi selain berpegang pada keutamaan di atas juga berpegang pada beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 277 Begitu juga, faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 juga bukan karena terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang. Faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 hingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah ketiadaan profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang beserta proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. Maka dari itu, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan UU TNI tetap menjadikan UU TNI sebagai UU yang konstitusional. II. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan UU TNI Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden (pemerintah). Eksistensi peraturan undang-undang merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum karena pada prinsipnya “without positive action by legislation and positive law more generally many human rights would fail to be realized” (vide Gregoire Webber, Paul Yowell, dan Richard Ekins, Legislated Right: Securing Human Rights Trough Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm.19). Proses untuk menghasilkan undang-undang atau yang dikenal dengan pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional, sementara itu untuk menghasilkan Undang-Undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dan tidak tumpang tindih dengan 278 peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal), serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 (secara vertikal). Guna mewujudkan Undang- Undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan Undang- Undang di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi nasional (Prolegnas) merujuk pada UU P3 dimaknai sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam kata lain, prolegnas tidak lain adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan undang- undang. Maksudnya, program legislasi nasional merupakan wadah dimana pembentukan suatu undang-undang direncanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pembangunan (materi) hukum nasional. Jika dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori perundang-undangan, Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum, namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang- Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam periode penyusunanya. Daftar RUU yang dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas akan dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah sebelum akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi UU. Program legislasi nasional pada pelaksanaannya memuat daftar skala prioritas RUU yang akan di bentuk pada suatu periode tertentu. Periode tersebut ada yang 5 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional jangka menengah atau 5 tahunan dan ada juga untuk periode 1 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional prioritas tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan tersebut pada pelaksanaannya di penggal- penggal menjadi prioritas tahunan atau prolegnas tahun. Prolegnas 5 tahun itu dapat dievaluasi atau disesuaikan dengan perkembangan setiap tahunnya bersamaan dengan ditetapkannya prolegnas tahunan. Penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan agar adanya suatu perencanaan yang matang dan mendalam 279 dalam pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan kemudian adalah undang-undang yang berkualitas, sinkron dengan peraturan yang lainnya, serta efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penyusunan prolegnas oleh DPR tersebut tidak lain dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia secara konstitusional berada di lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR antara lain menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative initiation), membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval). Hal ini, sebagaimana pandangan Montesquieu bahwa parlemen sebagai kuasa pembentukan hukum merepresentasikan seluruh golongan dalam negara baik golongan kehormatan maupun bukan, sebagai berikut: “The legislative power is therefore committed to the body of the nobles, and to that which represents the people, each having their assemblies and deliberation apart, each their separate views and interest.” Pelaksanaan prolegnas ini dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya memuat daftar RUU, tetapi didasarkan pada visi misi dan kebijakan yang merupakan kriteria untuk menetapkan, mengurutkan, dan memprioritaskan RUU untuk periode 5 tahun dan 1 tahun. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Karena itu, prolegnas disebut sebagai grand design utama DPR dan Pemerintah dibidang produk hukum, di samping sebagai barometer kinerja mereka dalam fungsi legislasi sekaligus sebagai penopang negara hukum sesuai UUD 1945. Prolegnas secara spesifik adalah implementasi fungsi sekaligus menjawab kebutuhan yuridis/legislasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya UU TNI termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa 280 pembentukan dan pengesahan UU TNI adalah sah dan konstitusional karena UU a quo termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Bahkan, penetapan UU TNI sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas adalah sah mengingat penetapan RUU dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. III. Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Carry Over Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya atau disebut dengan sistem carry over terhadap RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang DPR, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan legislasi nasional senantiasa berkelanjutan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah supaya akuntabilitas kinerja DPR di bidang legislasi dapat terus ditingkatkan. Jika mengulas histori pemberlakuan metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang ini, pada dasarnya pemberlakuan metode carry over didesain untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan legislasi nasional, yaitu perihal produktivitas. Target yang sudah disiapkan kerap tidak dapat tercapai dan bahkan sangat 281 kurang. Hal inilah yang membuat prolegnas seperti terdegradasi dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dalam kata lain, target yang ada di dalam prolegnas prioritas dan tahunan tidak pernah terpenuhi, sedangkan ketentuan hukum positif belum mengatur bahwa daftar RUU yang ada dalam prolegnas merupakan agenda yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bersama DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dan alasan pembuatan prolegnas. Kerancuan demi kerancuan dalam proses legislasi terus bertambah hingga akhirnya diberlakukan metode carry over dalam proses pembuatan Undang-Undang melalui perubahan UU P3 untuk mempermudah dan menambah produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU yang masuk dalam prolegnas. Carry over sendiri merupakan mekanisme pewarisan RUU ataupun pengalihan pembahasan RUU yang telah dibahas pada prolegnas periode sebelumnya (berakhir) ke prolegnas periode berikutnya (sedang berjalan). Dengan demikian, RUU yang masuk dalam daftar prolegnas tidak memiliki keharusan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun agar proses penyelesaian RUU lebih bertumpu pada kualitas materi dibandingkan waktu penyelesaian. Konsekuensi atas adanya metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pada periode pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Mau tidak mau praktik tersebut harus diterima sebagai suatu tindakan dan/atau perubatan yang konstitusional sesuai dengan norma hukum yang berlaku selagi praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Dalam kaitannya dengan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, ahli berpendapat bahwa UU TNI merupakan UU carry over karena proses pembahasannya telah dilakukan mulai dari DPR periode sebelumnya dan UU tersebut telah ditetapakan sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Ini menandakan 282 bahwa UU TNI telah memenuhi seluruh syarat dikategorikannya UU carry over, yaitu (1) pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya UU tersebut telah memasuki tahap pembahasan DIM; dan (2) UU tersebut dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena tidak selesai. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa proses pembentukan UU TNI sah dan konstitusional. IV. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Izinkan Ahli menyampaikan pandangan mengenai dalil Pemohon terkait kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa proses legislasi undang-undang a quo telah cacat formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi dalil tersebut, secara prinsip partisipasi publik merupakan pilar fundamental dalam negara hukum demokratis, dan keterbukaan adalah prasyarat bagi legitimasi setiap produk legislasi. Namun, implementasi dan penafsiran prinsip-prinsip tersebut haruslah proporsional dan tidak dapat serta-merta mengesampingkan keseluruhan tahapan serta substansi proses legislasi yang telah dilaksanakan. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak sekadar retorika, melainkan berakar kuat dalam teori demokrasi deliberatif dan esensi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan tidak berhenti pada momen pemilihan wakil rakyat semata. Ia melampaui itu, menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, terutama saat merumuskan hukum yang kelak akan mengikat mereka. Sebagaimana diuraikan oleh pemikir seperti Jürgen Habermas, teori demokrasi deliberatif menekankan urgensi diskusi rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi keputusan publik. Ini berarti, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas. Partisipasi publik adalah sebuah proses dinamis di mana gagasan-gagasan terbaik dapat 283 muncul dan berkembang melalui pertukaran pandangan yang bebas, terbuka, dan kritis. Prinsip partisipasi publik merupakan aspek esensial yang memiliki keterkaitan erat dengan teori representasi politik dalam konteks negara hukum yang demokratis. Demokrasi perwakilan modern tidak semata-mata bertumpu pada representasi elektoral yakni keterpilihan wakil rakyat melalui proses pemilu melainkan juga menuntut adanya representasi substansial yang menghendaki agar kepentingan, suara, serta aspirasi konstituen terartikulasikan secara nyata dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus prosedural untuk menjamin bahwa mekanisme representasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalistik, tetapi mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Ketidakterlibatan publik dalam proses legislasi berpotensi menjadikan arena pembentukan hukum tertutup dan elitis, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mendeligitimasi produk hukum yang dihasilkan. Partisipasi publik memiliki fungsi multifaset yang vital. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, sehingga produk perundang-undangan lebih dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Partisipasi publik juga secara substansial memperkaya kualitas kebijakan melalui penyerapan masukan dari berbagai spektrum pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terdampak langsung dan para pakar di bidangnya. Lebih dari itu, partisipasi publik turut meminimalisir potensi konflik di kemudian hari, karena isu-isu problematik dapat teridentifikasi dan tertangani sejak tahap awal. Yang tak kalah esensial, partisipasi publik merealisasikan akuntabilitas, di mana transparansi proses memungkinkan publik untuk memonitor kinerja perwakilan mereka dan memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terlayani, bukan semata- mata kepentingan parsial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui serangkaian putusannya yang progresif, telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi standar konkret yang dikenal sebagai "partisipasi publik yang bermakna" (meaningful participation). Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai 284 sekadar mengundang perwakilan masyarakat ke dalam ruang rapat. Partisipasi publik mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen utama, salah satunya adalah hak untuk didengar (right to be heard), yang mengharuskan tersedianya ruang dan mekanisme yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan terhadap rancangan undang- undang yang sedang disusun.Kedua, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), di mana masukan-masukan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan masukan tersebut dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan serta meresponsnya, baik dengan mengakomodasi atau, jika tidak, memberikan alasan penolakan yang rasional dan transparan. Ketiga, hak untuk dijelaskan (right to be explained), yang mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan rasional mengapa suatu masukan tidak diakomodasi. Penjelasan ini bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga pondasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna. Keterbukaan ini telah terwujud melalui akses informasi yang komprehensif, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan beserta dokumen terkait, termasuk Naskah Akademik, telah tersedia secara luas melalui platform resmi Pemerintah dan DPR RI. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mempelajari substansi materi secara informatif, sehingga masukan yang diberikan pun berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara multi-tahap. Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan berbagai forum, mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga rapat dengar pendapat yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan: dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pertahanan dan para pakar di bidang terkait. Penting untuk ditegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan secara resmi diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi materi muatan Undang- 285 Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini sejak tahun 2023. Komitmen awal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya serangkaian FGD (Focus Group Discussion) oleh Babinkum Mabes TNI. Sebuah indikator kuat bahwa ada upaya nyata untuk mendengar masukan publik terhadap materi yang akan diregulasi, jauh sebelum RUU masuk ke ranah legislasi formal di DPR. Selanjutnya, ketika Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan resmi menjadi inisiatif DPR RI, seluruh proses pembentukannya dikoordinasikan penuh oleh DPR. Pada tahap penyusunan RUU, DPR RI secara transparan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai komponen masyarakat sebagai berikut: ● Pada 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, dan Dr. Kusnanto Anggoro. ● Kemudian, pada 4 Maret 2025, Komisi I DPR RI kembali mengadakan RDPU dengan Ismail Hasani dari Setara Institute, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. ● Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR diselenggarakan bersama Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Setelah tahap penyusunan, pada tahap pembahasan RUU, yang berlangsung intensif dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2025, proses legislasi terus melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan keterbukaan: ● Pada 11 Maret 2025, diadakan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. ● Dilanjutkan pada 13 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). ● Pada 14 Maret 2025, dan kembali pada 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI diselenggarakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU a quo. ● Kemudian, pada 17 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 286 ● Secara signifikan, pada 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI secara khusus mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dengan agenda mendengarkan serta mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Ini membuktikan komitmen DPR untuk melibatkan suara kritis masyarakat sipil. ● Pada hari yang sama, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI kembali digelar bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU a quo. ● Puncak proses pembahasan tercapai pada 20 Maret 2025, dengan Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. Seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, mulai dari pengajuan sebagai usul inisiatif DPR hingga pengesahannya menjadi undang- undang, dikelola dan dicatat secara menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja merupakan bukti otentik dari komitmen terhadap prinsip partisipasi dan keterbukaan. Lebih lanjut, publikasi tahapan proses legislasi pun dilakukan secara berkala melalui media massa dan saluran informasi resmi, memastikan masyarakat luas senantiasa mengetahui perkembangan dan status RUU. Dalil Pemohon yang mengklaim kurangnya partisipasi dan keterbukaan sering kali berakar pada asumsi keliru bahwa setiap masukan harus diakomodasi, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya steril dari dinamika politik. Padahal, proses legislasi adalah arena dialektika kompleks antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, yang pada akhirnya harus bermuara pada suatu keputusan politik yang mengikat secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa partisipasi publik tidak berarti publik memiliki hak veto mutlak. Sebaliknya, ia menjamin pemberian ruang yang memadai bagi aspirasi untuk didengar dan dipertimbangkan secara rasional dalam bingkai perumusan kebijakan publik 287 yang lebih besar. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dugaan adanya cacat formil akibat terbatasnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak mencerminkan realitas proses legislasi yang telah berlangsung.Prosedur yang telah dijalankan oleh pembentuk undang- undang, dengan segala tahapan dan dokumentasinya yang transparan dan akuntabel, telah memenuhi standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, bahkan didahului oleh upaya penyerapan aspirasi yang komprehensif oleh pihak Pemerintah. V. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain dalil mengenai kurangnya partisipasi publik yang telah kami elaborasi sebelumnya, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas keterbukaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemohon berargumen bahwa selama proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi serta pemberian masukan sangat terbatas. Namun, dalil ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami ruang lingkup dan batasan asas keterbukaan dalam konteks pembentukan undang-undang, yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum positif kita. Asas keterbukaan merupakan salah satu dari enam asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Asas ini pada intinya menghendaki bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi di sini merujuk pada ketersediaan informasi yang memadai mengenai tahapan, materi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses 288 legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang- undang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang saling melengkapi. Transparansi adalah prasyarat bagi akuntabilitas, di mana publik tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan jika informasi mengenai proses dan keputusan tersebut tidak tersedia secara memadai. Akuntabilitas sendiri berarti kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil selama proses legislasi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melibatkan setiap individu atau kelompok secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan rincian pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan harus dipahami secara proporsional, sejalan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi modern dan pertimbangan efektivitas proses legislasi itu sendiri. Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang relevan adalah partisipasi yang difokuskan pada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 secara eksplisit memberikan batasan subjek partisipasi. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Frasa "kelompok orang" dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut diartikan secara spesifik sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pembatasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya untuk menjaga efisiensi dan fokus pembahasan legislasi agar masukan yang diterima benar-benar relevan dan substantif, tanpa mengorbankan esensi partisipasi bermakna. Hal ini sejalan dengan konsep 289 rasionalitas prosedural, di mana prosedur yang jelas dan terarah mendukung hasil legislasi yang berkualitas, sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas prosedural. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi dan keterbukaan publik kerap didasarkan pada asumsi yang tidak tepat, yakni seolah-olah setiap masukan masyarakat wajib diakomodasi secara mutlak, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya bebas dari pengaruh dan dinamika politik. Padahal, proses pembentukan undang- undang secara inheren merupakan forum dialektika yang kompleks, di mana berbagai kepentingan, perspektif, dan orientasi politik berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan normatif yang mengikat secara hukum dan sah secara konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip partisipasi publik bukanlah pemberian hak veto kepada masyarakat atas seluruh substansi regulasi, melainkan penjaminan adanya ruang yang memadai bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian dipertimbangkan secara proporsional dan rasional dalam kerangka perumusan kebijakan yang lebih luas. Mekanisme ini selaras dengan prinsip legitimasi prosedural, yang menekankan bahwa validitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, menurut penilaian Ahli, tuduhan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami cacat formil karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tidak berdasar secara hukum dan tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik dari proses legislasi yang telah berlangsung. Seluruh tahapan pembentukan undang- undang tersebut telah diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk melalui pelaksanaan serangkaian forum konsultasi publik dan penyerapan aspirasi oleh Pemerintah secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketentuan formil tersebut, proses legislasi yang dimaksud telah mencerminkan standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Setelah menelaah secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh 290 Pemohon terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta setelah mengelaborasi secara komprehensif mengenai penerapan asas partisipasi publik dan keterbukaan, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan. Dari tinjauan cermat atas seluruh tahapan dan bukti-bukti proses legislasi yang telah kami uraikan di hadapan Majelis Yang Mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi setiap ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan awal yang melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdokumentasi, hingga proses penyusunan dan pembahasan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Rapat Kerja (Raker) lintas instansi, telah menjadi ruang deliberatif yang substansial. Adanya dokumentasi lengkap berupa catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dijalankan. Tak hanya itu, publikasi berkala atas tahapan legislasi juga memastikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat luas. Prinsip partisipasi publik yang bermakna jelas terpenuhi melalui mekanisme yang secara konsisten memastikan adanya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan sah. Perlu ditegaskan, pembatasan subjek partisipasi yang termaktub dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bukanlah pengabaian hak, melainkan sebuah upaya rasional untuk menjaga fokus dan efisiensi pembahasan demi 291 menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Demikian pula, asas keterbukaan telah terimplementasi secara optimal melalui akses informasi yang komprehensif dan proses pembahasan yang transparan, termasuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan, bahkan suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil. Maka, jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mendelegitimasi Undang- Undang ini. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensif terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai koridor hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya, menolak permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah produk legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel serta transparan. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Masukan atas Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang TNI Makalah ini disiapkan berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disiapkan oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul Diskusi Pakar dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam ToR tersebut disampaikan 8 isu dalam bentuk pertanyaan yang merupakan materi dari Naskah Akademik berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang. Oleh karenanya makalah ini akan menjawab kedelapan isu yang disampaikan. I. Sangat Dibutuhkan Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 292 Indonesia Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat “RUU Perubahan UU TNI”) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan telah 18 tahun UU TNI tidak mengalami perubahan apapun padahal banyak perkembangan yang telah terjadi, baik geopolitik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI serta adanya uji materi atas UU ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat UU TNI merupakan produk diawal reformasi tahun 1998 sehingga banyak ketentuan yang merupakan respons terhadap praktek yang terjadi sebelum tahun 1998. RUU Perubahan UU TNI diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan legalitas eksistensi TNI. II. Urgensi dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Ada paling tidak enam urgensi mengapa RUU Perubahan UU TNI dilakukan, yaitu: 1. Bentuk perang yang telah berubah secara cepat Saat ini bentuk perang telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang tidak hanya sekedar yang dinyatakan oleh negara, namun perang dapat dilakukan tanpa dinyatakan oleh negara. Belum lagi perang tidak hanya berhadapan dengan negara lain, atau pelaku separatis namun perang dapat diinisiasi oleh para pelaku teror yang bertujuan untuk mengganti ideologi, dasar dan bentuk negara. Perang pun saat ini tidak dilakukan dengan menggunakan alutsista konvensional atau alutsista yang dikendalikan oleh teknologi canggih, namun secara perlahan namun pasti telah menjadi perang siber (cyber warfare) (sistem informasi, media sosial). Oleh karenannya UU TNI sudah sewajarnya untuk dilakukan perubahan sehingga adaptif dengan perkembangan bentuk perang saat itu dan untuk mengantisipasi perkembangan bentuk perang di masa depan. 293 2. Situasi geopolitik memerlukan pengembangan TNI Situasi geopolitik dan tututan kepentingan nasional (national interest) memerlukan pengembangan TNI yang membutuhkan landasan hukum yang kuat. Situasi geopolitik saat ini baik di kawasan seperti Laut China Selatan, maupun di luar kawasan seperti perang di Ukraina mengharuskan TNI untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi. Situasi geopolitik membutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berpengalaman. 3. Kepentingan Nasional di Luar Wilayah Kedaulatan Fenomena baru yang dialami oleh banyak negara adalah adanya kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan namun perlu mendapat penjagaan dari tentara nasionalnya. Jepang misalnya memberikan peran yang besar pada Self Defence Forces nya untuk menjaga Sea Lanes of Communication (SLOC) Jepang yang berada di wilayah kedaulatan. Demikian pula TNI pernah dilibatkan dalam penjagaan armada kapal perdagangan yang melintasi perairan di Somalia yang merupakan negara gagal yang rawan pembajakan. Pada tahun 2011 TNI melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Saat itu Soamila masuk dalam katagori negara gagal (failed State) sehingga setiap negara bertanggung jawab atas kapal-kapal niaganya. (ditambah oleh negara setempat membolehkan) Saat operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus sebenarnya UU TNI tidak memberi landasan hukum yang kuat. Oleh karenanya RUU Perubahan atas UU TNI perlu memberikan landasan yang kuat bagi pelibatan TNI menjaga kepentingan nasional. Landasan hukum ini menjadi penting bila Presiden mengambil keputusan agar TNI turut dalam operasi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention operation) dengan negara lain atau dimandatkan oleh organisasi internasional atau kawasan untuk melakukan Responsibility to 294 Protect. 4. Tantangan yang dihadapi bangsa yang mengharuskan TNI turut berpartisipasi secara aktif TNI sebagai alat negara ternyata telah mengalami berbagai penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang konvensional. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI untuk melakukan penugasan dibidang kesehatan, termasuk diantaranya penanganan terhadap wabah penyakit Covid 19. Hal ini tentu membutuhkan perbuasan atas tugas-tugas OMSP yang telah ditetapkan dalam UU TNI. 5. Terbitnya berbagai Undang-undang pasca UU TNI yang bersinggungan dengan eksistensi TNI Pasca tahun 2004 telah banyak Undang-undang yang terbit dan bersentuhan dengan TNI, Perubahan atas UU Terorisme (“UU Terorisme”), UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU PSDN”) dan UU Aparatur Sipil negara (“UU ASN”). 6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilakukannya Amandemen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar UU TNI dilakukan perubahan. Dalam kata-kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan disebutkan “usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat melalui upaya legislative review.” Selanjutnya MK mengatakan, “… demi memberikan kepastian hukum, menurut Mahkamah, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU TNI dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 295 III. Undang-undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU 1. UU TNI 2. UU Terorisme 3. UU PSDN 4. UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia IV. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Landasan Filosofis a. Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 paragraf empat disebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu senantiasa membangun postur sistem pertahanan, termasuk TNI, sesuai dengan perkembangan ancaman tradisional maupun non-tradisional serta perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Dalam konteks demikian TNI yang telah beberapa kali mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi internal di Indonesia pada masa reformasi saat UU TNI dibentuk perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali agar dapat menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi bangsa dan tanah air Indoenesia secara baik. b. Saat ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara menuntut adanya berbagai perubahan tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak saja berbasis pada wilayah kedaulatan negara, tetapi pada kepentingan Indonesia di luar wilayah kedaulatan Indonesia. 2. Landasan Sosiologis a. Masyarakat hingga saat ini mengapresiasi peran TNI yang tidak semata-mata menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara namun peran menjaga kepentingan nasional yang berada di luar 296 wilayah kedaulatan, seperti menjaga kapal-kapal dagang Indonesia dari ancaman perompak di negara lain yang sedang mengalami kegagalan pemerintah. b. Disamping itu masyarakat sangat mengapresiasi peran TNI dalam OMSP, utamanya perang melawan terorisme, perang melawan pandemi, melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik senjata di suatu negara ataupun melakukan evekuasi adanya wabah penyakit di negara lain, bahkan dalam menjalankan program-program pemerintah yang daya jangkaunya ke seluruh wilayah dan dalam waktu yang cepat. c. Masyarakat juga menginginkan agar para prajurit TNI dapat ditempatkan di birokrasi institusi sipil mengingat kemampuan manajerialnya yang bermanfaat. d. Life expectancy populasi Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir semakin panjang dan karenanya masa dinas aktif seorang prajurit dapat menyesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat mencapai usia 60 hingga 62 tahun. 3. Landasan Yuridis Secara yuridis UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat telah hadir UU PSDN dan UU Terorisme serta Putusan Mahkamah Konstitusi. V. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia a. Sasaran Menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI yang harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan sehingga menjadikan TNI sebagai alat negara yang tangguh, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. b. Ruang Lingkup Pengaturan 297 Mengatur eksistensi TNI baik dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ditambah dengan kepentingan nasional di berbagai belahan dunia serta tugas TNI dalam OMSP. RUU Perubahan atas UU TNI ditujukan untuk melaksanakan penyusaian dengan berbagai UU yang bersinggungan dengan UU TNI dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. c. Jangkauan RUU Perubahan UU TNI ditujukan untuk para pengambil kebijakan dalam lingkup pertahanan negara sehingga dalam mengambil kebijakan mempunyai landasan yang kuat dan adanya kepastian hukum, termasuk dalam mengerahkan pasukan dalam menjaga kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan, menjalankan tugas menumpas terorisme yang terkait dengan eksistensi dan keselamatan negara, serta pengaturan masa aktif dinas ketentaraan. Disamping itu bagi pengambil kebijakan dapat melibatkan para prajurit TNI di luar kedinasan di lingkungan TNI ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan intelijen. d. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan UU tentang TNI adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang efektif dan efisien dalam melindungi bangsa dan tumpah darah negara, termasuk kepentingan Indonesia yang berada di luar wilayah kedaulatan. Disamping itu dalam rangka mengoptimalkan para prajurit TNI sehingga memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk bisa mengabdi di birokrasi pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. VI. Materi muatan yang sekiranya diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang peru bahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Tugas pokok dan fungsi TNI Membuat pengaturan TNI tidak hanya penegak kedaulatan tetapi juga 298 menjaga kepentigan nasional di luar wilayah kedaulatan. 2. Pelibatan TNI dalam OMSP Membuat pengaturan OMSP yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu termasuk pananganan penularan wabah penyakit. 3. Penempatan Prajurit TNI dalam Birokrasi Pemerintah Membuat pengaturan yang tegas tentang penempatan prajurit TNI dalam birokrasi pemerintah. 4. Usia Prajurit Membuat pengaturan usia prajurit yang lebih panjang daripada usia prajurit berdasarkan UU TNI. VII. Tanggapan pengaturan OMSP TNI telah secara positif melakukan banyak OMSP sehingga perlu diatur lebih luas pelibatan TNI dalam OMSP, seperti penanganan wabah penyakit, evakuasi warga negara yang terjebak dalam konflik bersenjata di suatu negara atau pemulangan warga negara ke Indonesia karena adanya pandemi di suatu negara. VIII. Penempatan TNI aktif dalam Kementerian/Lembaga Penempatan TNI dalam Kementerian/Lembaga perlu diperluas mengingat sangat dibutuhkan prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan manajerial untuk berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karenanya para prajurit TNI diberi kesempatan untuk bersaing dengan ASN dalam mengemban tugas-tugas Kementerian/Lembaga. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2025, serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2025 dan tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara 81/PUU-XXIII/2025 299 a. Bahwa perencanaan revisi UU TNI 34/2004 Perubahan dalam Prolegnas atau Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal sebab pembahasan revisi UU TNI 34/2004 tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A UUD NRI 1945, serta UU P3, dan Tata Tertib DPR. b. Bahwa revisi UU TNI 34/2004 bukan carry over, sehingga pembahasan revisi UU TNI 34/2004 melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI 1945, UU P3 dan Tata Tertib DPR. c. Revisi UU TNI 34/2004 tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-Reformasi 1998, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU P3. d. Bahwa proses pembahasan revisi UU TNI 34/2004 yang dengan sengaja menutup partisipasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntabel telah menimbulkan kegagalan pembentukan hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945, serta UU P3 dan Tata Tertib DPR. e. Bahwa Presiden dan DPR sengaja menahan revisi UU TNI 34/2004 dan tidak langsung membuka akses dokumen revisi UU TNI 34/2004 kepada publik. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan UU 3/2025 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal 300 standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. 2. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XXI/2023, ditentukan bahwa Pemohon dalam pengujian formil harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 3. Bahwa ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. b. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang 301 memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. c. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan UU Pembentukan PUU. Adapun terhadap dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI jelas merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah 302 Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 3/2025 1. Landasan Filosofis. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. 2. Landasan Sosiologis. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. 3. Landasan Yuridis. UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 (vide bukti PK-1) dan 303 memperhatikan kebutuhan hukum. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajutir TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN. C. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menjelaskan proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa: 1) RUU TNI Perubahan tersebut masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Nomor Urut 141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-2); 2) RUU TNI Perubahan kemudian disampaikan oleh DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-3); 3) Selanjutnya, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 304 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-4); 4) Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya (vide bukti PK-5); 5) Kemudian, pada bulan Oktober Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung proses pembentukan RUU yang telah berlangsung pada tahun 2024, serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-6) dan DIM (vide bukti PK-7); 6) bahwa dalam Surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 tersebut di atas, Presiden menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI Perubahan, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian Presiden dan perubahan struktur kabinet, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025; 7) Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI Perubahan tersebut juga merupakan wujud 305 penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menindaklanjuti pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memuat: ”[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 8) Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 306 9) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber), 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan 3) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU TNI Perubahan. b. Selanjutnya Pemerintah menguraikan kronologis proses pembentukan UU a quo sebagai berikut: Proses Perencanaan 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi 307 Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide bukti PK-8). 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide bukti PK-9). Proses Penyusunan 28 Mei 2024 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU TNI Perubahan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tautan dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5Rjomh1KKTU pada menit 2:19:00. 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide bukti PK-3). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-4). 11 Juli 2024 Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Borobudur (vide bukti PK-10). 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar 308 Inventarisasi Masalah (vide bukti PK-6.1 dan PK-6.2). Surat berisi perubahan wakil Pemerintah. Proses Pembahasan 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan RUU a quo (vide bukti PK-11). 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-12). 17 Maret 2025 Rapat Panja RUU a quo dan Rapat Timus dan Timsin RUU a quo (vide bukti PK-13). 18 Maret 2025 Rapat Kerja RUU a quo Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI (vide bukti PK-14). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide bukti PK-15). Proses Pengesahan 26 Maret 2025 Penyampaian RUU yang telah diparaf/pengesahan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU 309 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Proses Pengundangan 26 Maret 2025 Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide bukti PK-17). c. Berdasarkan kronologis di atas, Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Pelaksana UU P3). Bahwa sebelum RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian menjadi materi muatan UU 3/2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, karena RUU TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR, proses pembentukan RUU TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Proses penyusunan Naskah Akademik RUU TNI Perubahan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU P3 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres Pelaksana UU P3. 310 2) Tahap penyusunan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 UU P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari DPR RI Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam). Sebelumnya, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 311 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 312 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 313 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-2). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 314 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 315 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari 316 unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK- 28). b) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: b). 1. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b). 2. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); b). 3. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); b). 4. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); b). 5. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); b). 6. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); b). 7. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); b). 8. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan b). 9. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. 317 3) Tahap pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU P3. Bahwa tahap pembahasan suatu RUU, berdasarkan Pasal 66 UU P3, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dimulai dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini (vide Pasal 68 ayat (1) UU P3). Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (vide Pasal 69 ayat (1) UU P3). a) Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: a). 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). a). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). a). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 318 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). a). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). a). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). 4) Tahap pengesahan/penetapan dan tahap pengundangan Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal 319 Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya terhadap RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU P3 karena selama proses penyusunan UU 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 yang dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3). b. Bahwa terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU P3 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 320 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. c. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. d. Bahwa Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 321 2) Tahap Penyusunan. Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU 3/2025 telah dibuka seluas-luasnya. e. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). f. Pemerintah menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya asas keterbukaan dengan telah dibukanya akses masyarakat pada tahap pembentukan UU 3/2025 sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah 322 urutan ke-141 (vide bukti PK-45) dan dokumen ini dapat diakses melalui laman: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN-2023- DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM-TAHUN- 2020-2024-1697446237.pdf. 2) Tahap Penyusunan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A (vide bukti PK-46). 3) Tahap Pembahasan a) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU (vide bukti PK-47) b) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE (vide bukti PK-48). c) Rapat konsinyering Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide bukti PK-49) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): 323 Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang- undang untuk membahas RUU a quo secara diam-diam dan tertutup. Dengan demikian ditutupnya pintu ruang rapat tidak dapat diartikan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup dan terlarang untuk dimasuki. d) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c (vide bukti PK-50). e) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws.s (vide bukti PK-51). g. Kemudian, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan 324 (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2025 telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pada tahapan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation”, maka Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3. 325 b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Selanjutnya, terkait dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian 326 masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). e. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya. f. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (Pasal 96 UU P3). g. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU 3/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3. 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 327 Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan tambahan Presiden yang diterima pada 11 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 328 Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 329 paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 330 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI 331 (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system 332 hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 333 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 334 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas 335 Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 336 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 337 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? 338 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 339 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: 340 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan 341 konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 342 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 343 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 344 Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi 345 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010- 2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II nomor 137) (vide bukti PK-74) 346 masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti 347 TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam 348 pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode 349 sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Keterangan tambahan Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons 350 pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah 351 menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: 352 a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. 353 (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau 354 usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) 355 UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 356 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko 357 Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik 358 yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung 359 Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XIX/2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun...Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 360 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 26 Agustus 2024; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal. 5 Maret 2025; 8. Bukti PK-7a : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI; 9. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 10. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024- 2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025; 11. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Seskemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik, Surat Seskemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 361 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dan Nota Dinas Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: B/ND-245/VII/2024/DIT SDM; 12. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah; 13. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4196/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Transkrip Rapat Panja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dan Label urutan pembicara rapat Komisi I DPR RI; 14. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4221/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 15. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Daftar Hadir Tamu dan Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah; 16. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 17. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 362 18. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35; 19. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Wisma Elang, Menteng TA 2023 tanggal 5 September 2023; 20. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Muslim Indonesia Makassar TA 2023 tanggal 14 September 2023; 21. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Jember TA 2023 tanggal 18 September 2023; 22. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura TA 2023 tanggal 18 September 2023; 23. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Hangtuah TA 2023 tanggal 19 September 2023; 24. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani TA 2023 tanggal 3 Oktober 2023; 363 25. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di STHM Ditkumad TA 2023 tanggal 6 Oktober 2023; 26. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret TA 2023 tanggal 10 Oktober 2023; 27. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Dipenogoro TA 2023 tanggal 12 Oktober 2023; 28. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Gajah Mada TA 2023 tanggal 1 November 2023; 29. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber; 30. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-1153/HK.00.00/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 31. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2028/HK.00.00/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 364 32. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2060/HK.00.00/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 33. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2100/HK.00.00/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 34. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2144/HK.00.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 35. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2228/HK.00.00/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 36. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2303/HK.00.00/9/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Undangan Rapat; 37. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2974/HK.00.00/9/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Undangan Rapat; 38. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-3005/HK.00.00/9/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Undangan Diskusi; 39. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/3806/LG.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja; 40. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4085/LG.02.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 41. Bukti PK-40 : Fotokopi Transkrip Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025; 42. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panja; 365 43. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG/02/02/03/2025 tentang Undangan Rapat Panja; 44. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 45. Bukti PK-44 : Fotokopi Risalah Rapat Sementara dan Risalah Rapat Validasi Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI; 46. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 47. Bukti PK-46 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024; 48. Bukti PK-47 : Fotokopi Tautan Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025; 49. Bukti PK-48 : Fotokopi Tautan Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025; 50. Bukti PK-49 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panja RUU TNI Perubahan Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah; 51. Bukti PK-50 : Fotokopi Tautan Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025; 52. Bukti PK-51 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025; 53. Bukti PK-52 : Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2025; 366 54. Bukti PK-53 : Fotokopi Kep DPR Nomor 41A-DPR RI-I-2009-2010 ttg Prolegnas 2010-2014; 55. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin 1081 VI 2020 Pokja Revisi UU TNI Cap; 56. Bukti PK-55 : Fotokopi Sprin Panglima TNI No Sprin 415 III 2011 Tim Revisi UU TNI; 57. Bukti PK-56 : Fotokopi Draft RUU Tentang TNI; 58. Bukti PK-57 : Fotokopi Sprin Panglima TNI Nomor Sprin-454-II-2014 ttg Daftar Pers Pokja RUU TNI; 59. Bukti PK-58 : Fotokopi Keputusan DPR RI NOmor 06A-DPR RI-II- 2014-2015; 60. Bukti PK-59 : Fotokopi Keputusan DPR RI 4-DPR-III-2015-2016 ttg Prolegnas 2016 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019; 61. Bukti PK-60 : Fotokopi Kep DPR Nomor 1-DPR RI-II-2017-2018 ttg Prolegnas 2015-2019; 62. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan B-3834-VII-2014 Laporan Pembahasan RUU TNI; 63. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor R-142-13-01-15- SRU ttg Draft RUU TNI; 64. Bukti PK-63 : Fotokopi Kepmenhan Nomor KEP 192 II 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU NOmor 34 Tahun 2004 tentang TNI; 65. Bukti PK-64 : Fotokopi Pointer Rapat RUU TNI 12 Agustus 2015; 66. Bukti PK-65 : Fotokopi Matrik Perbandingan Substansi Usulan Perubahan RUU TNI; 67. Bukti PK-66 : Fotokopi Kep Menhan No 556 Tentang Pembentukan Panitia Antarkem Penyusunan RUU; 68. Bukti PK-67 : Fotokopi Nota Dinas Dirjen Strahan B-ND-126-V-2018- Ditperpu Penyampaian Bahan Rakorsus Menhan di Kemenpolhukam-3-17; 367 69. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Menko Maritim B-1067 Menko Maritim UM 206 V 2018 Undangan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan UU No 34 Tahun 2004 ttg UU TNI; 70. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-UND-2675-VI- 2018 ttg Und Rapat RUU TNI; 71. Bukti PK-69a : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-1434-VII-2018 ttg Lap Rapat RUU TNI 72. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Dirjen Kuathan Kemhan B 538 08 01 16 Djkuat Rapat Pembahasan RUU TNI; 73. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Sekjen a.n. Menhan Nomor B-1144-13- 01-78-Ditkum ttg Permohonan Penyelarasan Nasmik RUU TNI-pages; 74. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Menkumham Nomor PPE.PP.01.03-1389 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep RUU TNI; 75. Bukti PK-73 : Fotokopi No PHN-HN.02.04-20 Surat Kemenkumham Ket Hasil Penyelarasan NA RUU TNI; 76. Bukti PK-74 : Fotokopi Kep DPR RI Nomor 13 DPR RI II 2022-2023. Selain itu, Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 serta 2 (dua) orang saksi yakni Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal – hal yang 368 bersifat prosedural dalam pembentukan undang – undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu undang – undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Ketentuan Pasal 20. Undang – undang sebagai produk legislatif, merupakan sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat 1 UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan, dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan “batu uji” atau dasar pengujian formil terhadap UU TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU TNI sejalan dengan tata cara / prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu : Pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR ; Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden ; Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU TNI yang telah disetujui bersama menjadi undang – undang tersebut, selanjutnya diundangkan (dalam Lembaran Negara). Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU TNI pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU P3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. UU P3 itu sendiri merupakan undang – undang organik, yaitu undang – undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan :”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang”. Pasal 22 A UUD 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang – undang 369 dengan undang – undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Sebab, yang namanya undang – undang, adalah bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang – undangan. Dalam konteks ini ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Adanya inkonsistensi itu menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation, khususnya landasan yuridis (juridische gronslage), - selain landasan filosofis dan landasan sosiologis – sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya peraturan perundang- undangan yang baik. Dasar atau landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang – undangan, karena sekurang – kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan (vernietigbaar) peraturan perundang – undangan tersebut. Seperti halnya UU P3. UU a quo, dilihat dari bentuknya (yaitu undang – undang) memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22 A UUD 1945, namun penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang (tata cara) pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Pasal 22 A UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang ada dalam UU P3 (sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo), itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian UU (TNI) terhadap UU (P3) dan hal itu bukanlah maksud UUD 1945 (vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945). UU P3 adalah undang – undang pula, yang artinya sebagaimana undang – undang pada umumnya, dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian Andaikatapun pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan UU P3, maka harus dipahami bersama bahwa : 370 Pertama,norma yang ada dalam UU P3 hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang – undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang – undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU P3, tidaklah serta merta menyebabkan undang – undang tersebut batal. Karena, dapat saja suatu undang – undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3 justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang – undang – undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945 ; Kedua, pembentukan UU TNI (yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) merupakan undang – undang Daftar Komulatif Terbuka (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas perubahan UU TNI masih mempersyaratkan pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing para Pemohon, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 58 / PUU – XX / 2012 yang antara lain dikutip pada halaman 169, sebagai berikut : “…….pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang – undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang – undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang – undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain : 371 kelompok / organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat….” ; Ketiga, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang – undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara para Pemohon yang meyebutkan bahwa proses pembentukan UU TNI dinilai cepat. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa UU TNI merupakan perubahan ataupun revisi atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam perkara Pengujian Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 UU P3, maka UU TNI masuk Prolegnas yang dimuat dalam Daftar Komulatif Terbuka. Selain itu, UU TNI yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah (Rancangan UU carry over) dari Tahun 2024 yang dilanjutkan ke Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dan 2 (dua) Surat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas (Rancangan) UU TNI Perubahan serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021. Bahwa pengajuan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka tersebut, pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat (Fast Track Legislation) di beberapa Negara pada umumnya. Fast Track Legislation (FTL) adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi tertentu. Dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru 372 tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang – undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara – Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang – undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Sementara itu, FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis dalam “Expedited Procedure in the House : Variations Enacted into Law sebagai “Expedited Legislation” (2003 : 76) adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi oleh Congress untuk mengesahkan RUU yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan RUU dan membatasi agenda perdebatan pengesahan RUU tersebut. Secara khusus FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian internasional. Dari pemaparan singkat sebagai perbandingan penerapan FTL di ketiga Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan, antara lain : 1. Dalam situasi darurat, keadaan yang memaksa, atau keadaan normal ; 2. Untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran Negara ; 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat ; dan 4. Untuk memperbaiki sebuah undang – undang. Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang – undang, namun beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakannya FTL sebagaimana disebutkan di atas, dijumpai dalam ketentuan Pasal 23 UU P3 yang terkait dengan pembentukan UU TNI, yaitu : Pertama,bahwa UU TNI dibentuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 b UU P3). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah 373 Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021, sekaligus memperbaiki atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ; Kedua, bahwa adanya perluasan ataupun pelebaran atas isi Putusan MK No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam UU TNI didasari oleh alasan : selain merespon aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 h UU P3), juga menjawab keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional (Pasal 23 ayat 2 b UU P3). Dalam hal ini, sekurang – kurangnya ada 2 (dua) hal penting / urgen yang mendasarinya, yaitu : 1. Dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber) ; 2. Dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. Atas dasar kedua hal penting / urgen itu, dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif sebagai dasar pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, karena pokok pemikiran Satjipto Raharjo dalam Hukum Progresif, berangkat dari asumsi dasar bahwa “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan atau menjadi penentu. Manusia pula sebagai subyek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum, bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. 374 Pemikiran Satjipto dalam Hukum Progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejaheraan masyarakat. Kritik Satjipto Raharjo terhadap formalism hukum itu, sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma : Keberhasilan dari Hukum (rules) dan prosedur (procedures) adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara – cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang, berarti ada yang salah di dalamnya ; bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi – kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu (2002 : 123). Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. 1. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan General Principles of Good Legislation atau Prinsip-Prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (selanjutnya disebut “PUPB”) merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”), yang secara normatif, menurut Ahli, termanifestasi ke dalam 3 (tiga) klaster besar, yaitu klaster: (1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan; (2) asas materi muatan peraturan 375 perundang-undangan, antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan; serta (3) prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, meliputi perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP, bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dengan penerapan ‘asas materi muatan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPP, serta penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam pasal-pasal di UU PPP. Berdasarkan pemikiran di atas, terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap UU TNI maka mestilah menggunakan batu uji berupa penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dan berdasar UU PPP. Hal ini mengingat, terhadap perkara a quo yang diuji ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini, Ahli hendak melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU TNI melalui penerapan dua standar di atas. Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan UU TNI dikaitkan dengan penerapan beberapa asas yang relevan dengan pengujian formil sesuai Permohonan Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. 376 Dalam UU TNI dapat dilihat dari bagian Konsiderans menimbang dan bagian Penjelasan Umum dalam UU TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU TNI, tujuan UU TNI yang hendak dicapai, yaitu: a. mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara; b. menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI; c. mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya; dan d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa UU TNI telah memenuhi PPUB dimensi penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ sesuai UU PPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penerapan asas ‘dapat dilaksanakan’ dalam UU TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, halaman 266-367, menyatakan dalam Pertimbagannhya bahwa asas dapat dilaksanakan: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” 377 Berdasarkan hal tersebut maka dalil yang menyatakan bahwa UU TNI melanggar ‘asas dapat dilaksanakan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU PPP besifat premature sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian penerapan asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP, bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan apakah UU TNI telah sesuai dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sismetatis, dan teleologis, UU TNI telah memenui ‘asas kedayagunaan dan kehasilgunaan’, karena: (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) saat ini; (b) dibutuhkannya pelaksanaan kebijakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia; (c) adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal-hal tersebut tertuang dalam substansi UU TNI, yang secara objektif maka pertimbangan historis, sistematis, dan teleologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas telah sesuai dengan ‘asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan’. Selanjutnya, penerapan asas ‘kejelasan rumusan’ dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP, bahwasetiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 378 bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, UU TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II UU PPP mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu pula dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh Pasal 53 UU TNI, telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal 53 (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Pr4iurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 6l (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh norm adresaat siapa pun sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintara dan tamtama, maupun perwira tinggi Bintang 3. Hal ini membuktikan bahwa UU TNI telah secara nyata, tegas, dan pasti telah sesuai dengan asas ‘kejelasan rumusan’. 379 Selanjutnya, penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam UU TNI, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas keterbukaan. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam 96 ayat (3) UU PPP bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau 380 mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi berkali-kali kepada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap UU TNI. Berdasarkan Keterangan Presiden dan Keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Perihal peratisipasi public ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang dalam Pertimbangannya menyatakan: “…berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi Masyarakat”. Namun demikian, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut bahwa: “…pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien”, berdasarkan Pertimbangan ini maka secara teknis ada pemakluman bahwa tidak mungkin ada partisipasi piublik yang dapat dilakukan secara maksimal, karena teknis operasional ini tidak efektif dan efisien. Perlu pula dipahami bahwa pembentukan UU mestilah efektif dan efisien. Pada masa ini basis pembentukan UU harus menreapkan Better Regulation Framework. Di Inggris, implementasi Better Regulation Framework melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan dirancang 381 untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar Better Regulation Framework dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Better Regulation Framework dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh proses regulasi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, cepat, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Ahli, UU TNI telah pula secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip peratisipasi publik yang bermakna sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UUU PPP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Ketaatan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu ketaatan terhadap proses pembentukan sejak perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. UU TNI sejatinya telah terpebuhi sejak tahap perencanaan yang dibuktikan melalui adanya dokumen perencanaan, sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. e. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas 382 Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. f. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. h. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. i. Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan hal di atas maka jelas bahwa UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan UU secara konsisten , bahkan sejak 2009. Artinya, UU TNI telah memenuhi PUPB dan memiliki legitimasi perencanaan yang mumpuni. Bahkan UU TNI merupakan salah satu UU yang paling baik konsisten perencanaannya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ketaatan terhadap tahapan penyusunan UU dapat dibuktikan dengan adanya naskah RUU dan Naskah Akademik RUU TNI. Secara kausalitas, tidak akan pernah ada pengesahan UU apabila tidak ada RUU-nya. Artinya RUU TNI tentu disusun oleh DPR sebagai lembaga pembentuk yang memegang hak inisiatif RUU TNI. Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah memiliki hak inisiatif RUU TNI sesuai dengan Proglegnas di masanya, maka tentu akan ada Naskah Akademik, misalnya melalui Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM nomor B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dibalas dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RUU-nya, sesuai 383 surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal tahap penyusunan UU TNI ini dengan membaca kronologis yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR RI maka penyusunannya telah dilakukan secara periodik, baik pada saat masa periode DPR RI 2019-2024 maupun masa periode DPR RI 2024-2029. Pada masa periode DPR RI 2019- 2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU-nya. Surat Ketua DPR ini pun dibalas oleh Presiden dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Selanjutnya, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya dalam tahap pembahasan, DPR pun melakukan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II secara taktis, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pembahasan RUU TNI di DPR. Proses yang cepat ini merupakan langkah maju dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan secara cepat ini guna merespon berbagai tantangan pembentukan UU, yaitu birokrasi yang kompleks, politisasi yang berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis. Proses legislasi secara prosedural melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR, DPD, kementerian terkait, dan Presiden. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang efektif dan efisien. Pembentuk UU harus taat terhadap seluruh proses pembentukan, namun ketaatan terhadap proses pembetukan undang-undang tidak serta merta harus mengakibatkan waktu yang panjang dan lama. 384 Begitu pula tantangan politisasi berlebihan yang mana kepentingan politik seringkali mendominasi proses pembuatan undang-undang, mengalahkan pertimbangan substantif dan teknis. Hal ini menyebabkan perdebatan berkepanjangan yang tidak produktif dan penundaan yang tidak perlu. Anehnya, saat ini politisasi yang berlebihan seringkali muncul dari elemen non-state yang berupaya melakukan aksi dan reaksi yang berlebihan untuk memaksakan kehendaknya dengan memonopoli kebenaran tunggal. Tantangan lainnya dalam proses pembentukan UU, yaitu kurangnya kapasitas teknis, yang mana anggota legislatif dan staf pendukung terkendala keahlian teknis yang memadai dalam bidang-bidang khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses penyusunan dan pembahasan menjadi tidak efisien, sehingga membuat penyusunan dan pembahasan RUU sangat lama. RUU TNI yang dibahas secara cepat menjawab tantangan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya, tantangan birokrasi yang kompleks, politisasi berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis dapat dipatahkan dengan terbentuknya UU TNI secara cepat, efektif, dan efisien. Sejatinya inilah bentuk Better Regulation Framework dan Smart and Good Legislation. Terlebih, menurut Ahli, UU TNI pun hanya mengatur mengenai hal-hal yang kompleksitasnya relatif rendah, yaitu hanya terbatas mengatur mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan Prajurit pada kementerian/Lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI, yang tetap megacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 3. UU TNI merupakan RUU Carry Over Sekaligus RUU Kumulatif Terbuka Meskipun dalam Keterangan-nya, Presiden dan DPR, sependek pengetahuan Ahli, tidak menyatakan bahwa RUU TNI merupakan RUU Carry Over atau RUU luncuran, namun menurut Ahli RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU luncuran (carry over). Adapun yang menjadi alasan dari Ahli untuk menyatakan bahwa RUU TNI sebagai RUU Carry Over, yaitu: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi: (1) RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR 385 sebelumnya; dan (2) hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pertama, menurut Ahli, RUU TNI telah memasuki masa Pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Hal ini didasari oleh argumentasi faktual, bahwa pada periode DPR RI 2019-2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo. Surat Ketua DPR ini dibalas oleh Presdien dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPP diatur bahwa: Pasal 49 (1) RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PPP dijelaskan bahwa: “Penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI, secara formal-administratif harus dianggap telah ada Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU disertai dengan DIM. Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PPP mengatur bahwa: Pasal 50 (1) RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. 386 (3) DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka waktu 60 hari sejak Ketua DPR menerima Surat Presiden mengenai penugasan wakil disertai DIM maka telah dimulai pembahasan secara administratif-formal. Hal ini terbukti pula dengan fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Artinya telah ada fakta hukum bahwa RUU telah dimulai Pembahasan DIM dan ada keputusan hukum dari DPR yang menyatakan akan dilakukannya carry over terhadap RUU TNI. b. RUU TNI disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan adanya penetapan RUU TNI dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Presiden pun secara hukum dan politik bersepakat untuk meneruskan pembahasan (carry over) RUU TNI melalui Surat Presiden Nomor R/12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo termasuk perubahan struktur kabinet, Presiden tetap berkomitmen secara politik melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025. Bila secara politis Presiden tidak berkehendak untuk melanjutkan pembahasan RUU maka, Presiden tidak 387 akan menyurati DPR dengan menugaskan kembali wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI di DPR. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ahli, jelas bahwa RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU Carry Over karena memenuhi ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Selain dapat dinyatkan RUU Carry Over, RUU TNI pun dapat dikategorisasikan sebagai RUU yang memenuhi syarat RUU Kumulatif Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPP. Sifat kumulatif terbuka RUU TNI pun dapat didasarkan pada 2 (dua) sebab, yaitu sebab pelaksanaan putusan MK dan sebab dalam keadaan tertentu karena adanya urgensi nasional. Sebab pelaksanaan Putusan MK, yaitu terlihat dari Penjelasan Umum UU TNI yang menjelaskan bahwa UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sedangkan sebab adanya urgensi nasional dapat dilihat dari, misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa: Pasal 47 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr4jurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan Pasal 47 ini, menurut Ahli, merupakan substansi urgensi nasional yang harus segera dibentuk dalam UU TNI, karena Pasal 47 ini dalam rangka memberikan legitimasi praktik berhukum yang telah ada sebelum UU TNI ada dengan tetap berlandaskan pada demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 388 Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam situasi genting, “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”, yang berarti bahwa segala tindakan yang tampak perlu demi mencapai keberhasilan nyata dapat dianggap sah atau dibenarkan. Dengan kata lain, keadaan urgensi nasional sering kali membuka ruang pembenaran terhadap tindakan-tindakan business as usual. Apabila pun ingin dinyatakan bahwa UU TNI pun merupakan UU yang dibentuk secara regular, yaitu RUU yang memulai kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka RUU ini pun dapat dikatakan demikian dengan memulai start perencanaan dari penetapan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025. Dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, pembahasan, dan seterusnya, yang secara periodik dapat dibuktikan secara administrasi hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek formil pembentukan UU TNI, dapat saya simpulkan bahwa proses legislasi UU TNI telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip Konstitusionalisme. UU TNI hasil perubahan ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas berhukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kehendak politik dan hukum negara untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan tantangan zaman yang kian kompleks dan beragam. Oleh karenanya, saya meyakini bahwa tidak terdapat cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut. Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D. Sebenarnya pembahasan beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi UU TNI telah lama dilakukan. Sejauh yang saya lihat dan saya alami/ikuti adalah sebagai berikut: Pertama, pembahasan tentang OMSP dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn) Moeldoko, Djaleswari, dan saya sendiri. Saya pada saat itu mengatakan bahwa tidak 389 ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP. TNI bisa digunakan dalam situasi di mana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi. Bahkan OMSP TNI bisa juga mencakup deterrence (tetapi ini tidak ada dalam cakupan OMSP yang diatur dalam UU tentang TNI). Sementara itu Jend Purn. Moeldoko melihat OMSP dapat mendekatkan TNI dengan rakyat dan Djaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian. Kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme yang juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir Dr. Ali Wibisono dan saya sendiri. Pada saat itu banyak sekali yang bertanya tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut Saya mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan/menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul dan instrument apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, pada tahun 2019 saya juga diundang untuk menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan, yang dihadiri oleh Menhan pada saat itu yaitu Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro,, Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, dan saya sendiri. Dalam kesempatan tersebut Saya menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus. Keempat, pada tahun 2024 pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI pada tahun 2024, yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksamana Muda Kresno Buntoro dan saya sendiri, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, saya lebih menyoroti masalah kelembagaan yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Matkas Besar TNI dan pengangkatan dan tugas panglima. Sementara itu Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun. Kelima, pada tahun 2024 di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini 390 dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, saya sendiri, dan satu pembicara lagi dari Imparsial. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi UU TNI yaitu jatidiri/karakter dan nilai, demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya Saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi TNI dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Izinkan Saya sebagai saksi menyampaikan inti dari masukan yang saya sampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam pembentukan UU TNI Perubahan sebagai berikut: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas. UU ini memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi- posisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, seperti dalam bidang keamanan, pertahanan, atau penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh anggota TNI dan Polri ini harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI atau Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan. 2. Ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan POLRI tercantum dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri” dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (3) pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan 391 pengambilan keputusan cepat, seperti di bidang penanggulangan bencana atau keamanan siber. Kedua, pendekatan Military-Civil Fusion (MCF), sebagaimana diuraikan oleh Sarjito (2023) dalam Journal of Social Politics and Governance, memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, seperti pengembangan teknologi ganda (dual-use technology) untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama adalah potensi pelanggaran asas supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi (n.d.) dalam Asian Social Science, yang menyoroti risiko dominasi militer dalam birokrasi sipil tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perluasan harus didukung oleh mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan. Izinkan Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami dan saksikan sendiri sebagai berikut: Sebagai Dosen dan juga pengajar, kami beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang Reformasi Undang Undang TNI di berbagai kesempatan, diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada potensi manfaat perluasan jabatan TNI ke ranah sipil dalam memperkuat koordinasi antar sektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, diskusinya diantaranya: 1. Pelaksaanaan FGD Urgensi Revisi UU TNI di Fisipol Unjani Cimahi Tahun 2023 2. Perkuliahan Teori dan terapan Organissai dan Managemen Pemerintahan pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN 3. Perkuliahan Teori Kebijakan Publik Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 4. Perkuliahan Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 5. Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah pada Program Megister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani Cimahi 6. KKN Diklat Reguler Seskoad Tahun 2023. 7. Pengabdian Masyarakat dosen IPDN 392 Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu antara lain adalah: 1. Peningkatan Koordinasi Antar Sektoral Peserta Diskusi rata rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil ASN dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil, personel TNI dapat menjembatani komunikasi antara kementerian/lembaga, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis. 2. Kekuatan Disiplin dan Integritas TNI TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan ASN. 3. Kapasitas Penanganan Krisis Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antar sektoral sering kali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki jabatan sipil dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan. Kesimpulan Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer, jika diatur dengan baik, dapat memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer sesuai amanat UU ASN dan UU TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab uji formil UU TNI dengan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan prinsip demokrasi. 393 [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 dan 4 Agustus 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Kesimpulan tertulis para Pemohon I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut “UU P3”). Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang oeh Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada pokoknya batu uji dalam pengujian formil diperluas dan tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 394 Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah Permohonan Uji Formil Atas Revisi UU TNI Terhadap UUD 1945. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL Pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam pengujian formil, terdapat tenggat waktu yang harus dipenuhi. Permohonan pengujian formil suatu undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan paling lama 45 hari sejak Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021. Perlu dicatat bahwa Revisi UU TNI belum dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah ketika permohonan ini diajukan. Hasil temuan kami melalui penelusuran metadata internal file PDF memperlihatkan bahwa naskah berformat .pdf tersebut pertama kali dibuat pada 27 Maret 2025 pukul 03:37:09 PM GMT dan terakhir dimodifikasi pada 9 April 2025 pukul 05:43:32 PM GMT. Selain itu, pengunggahan dokumen dilakukan per tanggal 21 Mei 2025, kendati dokumen tersebut telah final dan tidak mengalami perubahan sejak 9 April 2025. Kesemua ini dapat dibuktikan dalam Bukti P-122. Hal ini merupakan anomali mengingat pengesahan Revisi UU TNI dilakukan ada 26 Maret 2025 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi [Bukti P-2 s.d. Bukti P-4]. Meskipun demikian, permohonan pengujian formil undang-undang a quo diajukan pada tanggal 7 Mei 2025. Sehingga, pengajuan permohonan a quo masih dalam tenggang waktu pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 di mana tenggang waktu terakhir adalah 9 Mei 2025 (45 hari sejak 26 Maret 2025). III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON A. Para Pemohon Memiliki Kerugian Konstitusional Akibat Undang- Undang a quo 395 Bahwa sebab permohonan provisi tidak dikabulkan Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon I s.d Pemohon VI terus mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan objek perkara a quo. Setidak-tidaknya pemberlakuan objek perkara a quo telah berdampak pada kemunduran reformasi sektor keamanan akibat dilakukannya berbagai kerjasama dan peristiwa penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil yang mengacu pada objek perkara a quo, di antaranya: 1) 26 Maret 2025, Kodam IX/Udayana melakukan kerjasama dengan Universitas Udayana 2) 16 April 2025, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD, yang mengeluarkan keterangan resmi bahwa TNI AD terlibat aktif dalam pengelolaan 71 (tujuh puluh satu) dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Rencana TNI memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan; 4) 1 Mei 2025, Prajurit TNI aktif pada Kodim 1609/Bima melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 (tiga) warga sipil asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima; 5) 6 Mei 2025, penandatanganan kerjasama antara Kodim 1009/Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMDD); 6) 3 Juli 2025, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat prajurit aktif Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Dirut Perum Bulog. Nihilnya partisipasi publik untuk memberikan masukan serta didengar dalam dalam proses pembentukan objek perkara a quo telah menyebabkan pengaturan yang memberikan kewenangan TNI dalam urusan sipil. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut telah terang adanya kerugian konstitusional Pemohon I s.d Pemohon VI yang aktif mendorong supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan, 396 khususnya TNI di Indonesia akibat tidak dikabulkannya permohonan provisi dari Para Pemohon. B. Permohonan a quo Telah Melewati Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dan Rapat Permusyawaratan Hakim Permohonan a quo telah melewati 2 (dua) kali sidang panel pemeriksaan pendahuluan, yaitu: 1) 14 Mei 2025, sidang panel pemeriksaan pendahuluan pertama dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan; 2) 27 Mei 2025, sidang panel pemeriksaan pendahuluan kedua dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon. Dalam kedua sidang panel pemeriksaan pendahuluan tersebut di atas, sesuai Pasal 40 PMK 2/2021, permohonan a quo pada pokoknya telah diperiksa oleh Majelis Hakim Sidang Panel yang meliputi kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan berikut dengan perbaikannya. Adapun selengkapnya, ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 40 PMK 2/2021 “Sebelum Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap sidang yaitu: a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan; b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.” Secara mendetail, hal-hal yang diperiksa oleh Majelis Hakim Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: “Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. identitas Pemohon; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum Pemohon; d. alasan permohonan [posita]; dan e. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” 397 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo telah melewati sidang pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 47 PMK 2/2021, dalam hal sidang panel pemeriksaan pendahuluan telah selesai dilaksanakan, maka Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara. Dalam konteks perkara a quo, dari 11 (sebelas) perkara yang telah diperiksa, objek permohonan a quo masuk menjadi salah satu dari 5 (lima) perkara yang diputuskan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan/pokok perkara. Oleh karenanya, secara implisit, dengan sendirinya pula Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim telah mengakui kedudukan hukum (legal standing) atau kepentingan hukum Para Pemohon. C. Para Pemohon Memiliki Kepentingan Sebab Hak Konstitusionalnya untuk Mendapat Informasi Tidak Diberikan oleh DPR dan Presiden Dalam keterangan Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. sebagai ahli Pemerintah menerangkan bahwa asas keterbukaan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya merujuk kepada masyarakat yang terdampak secara langsung atau mempunyai kepentingan langsung atas materi muatan dan bersifat alternatif. Sehingga dalam proses pembahasan ketika hanya melibatkan satu pihak dianggap sudah memenuhi asas keterbukaan. Adapun menurutnya terhadap masyarakat yang ingin berpartisipasi dibebani kewajiban proaktif dan menganalogikan "tidak boleh disuapi" oleh pemerintah sehingga menuntut usaha secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat. Menurutnya masyarakat harus datang ke DPR dan pemerintah untuk memberikan masukan. Keterangan ahli Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. selaku ahli dari Pemerintah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 96 ayat (1), ayat (4), ayat (5) UU Pembentukan Peraturan Perundang- 398 undangan mengatur bahwa DPR dan Pemerintah memiliki kewajiban penyebarluasan informasi sejak tahap penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengesahan dengan tujuan memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan termasuk jaminan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap dokumen naskah akademik dan RUU. Oleh karenanya secara jelas bahwa kewajiban penyediaan informasi dan pelibatan partisipasi publik merupakan terletak pada negara selaku pemegang kekuasaan. Adapun upaya penghalang-halangan akses dokumen dan pembahasan secara tertutup yang menyulitkan publik untuk berpartisipasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pelanggaran konstitusional. Sebab, tanpa tersedianya dokumen dan informasi proses mustahil Pemohon I s.d Pemohon VI maupun masyarakat bisa berpartisipasi dan memberikan masukan. Di sisi lain Pemohon I s.d Pemohon VI telah secara aktif mencari informasi dan berupaya mendapatkan dokumen Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Naskah RUU objek permohonan a quo melalui kanal resmi yakni situs dpr.go.id namun Pemohon I s.d Pemohon VI tidak mendapatkan dokumen tersebut sebagaimana informasi tersebut seharusnya tersedia dan dapat diakses secara terus-menerus sesuai dengan proses pembentukan objek permohonan a quo. Meskipun Pemohon I s.d Pemohon VI telah berupaya melakukan berbagai usaha untuk pro aktif untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan objek permohonan a quo, terungkap fakta merujuk pada pernyataan Dave Laksono (anggota Komisi 1 DPR RI) bahwa DPR RI secara sengaja tidak memberikan draf permohonan a quo kepada publik untuk tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik [Bukti P- 92 dan Bukti P-116]. Selain itu hal ini juga semakin dikuatkan dengan tidak adanya informasi rinci baik substansi maupun formil selama proses pembahasan dalam laman situs DPR [Bukti P-117]. 399 Sehingga seaktif apapun Pemohon I s.d Pemohon VI melakukan usaha untuk terlibat aktif dan memberikan masukan sebagaimana keterangan ahli Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. hal tersebut tidak dapat dilakukan sebab sejak awal DPR sengaja menutup akses dokumen dan proses pembahasan objek permohonan a quo. Sepanjang perjalanannya, para Pemohon telah secara konsisten mengukuhkan diri sebagai salah satu pihak yang berjuang mewujudkan supremasi sipil dan menolak keras militerisme di Indonesia. Dari masa Orde Baru hingga era Reformasi, Pemohon I dan III dengan gigih mengkritisi setiap intervensi dan dominasi militer dalam ranah sipil, yang kerap berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Melalui berbagai investigasi, advokasi, dan kampanye publik, Pemohon I dan III tak henti-hentinya menyoroti kasus-kasus impunitas yang melibatkan aparat, mendorong reformasi sektor keamanan, dan berjuang agar militer kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kendali penuh pemerintahan sipil. Bagi para Pemohon, supremasi sipil bukanlah sekedar slogan, melainkan fondasi utama dari sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi keadilan, hukum, dan martabat setiap warga negaranya. Namun demikian, peranan para Pemohon sebagai masyarakat sipil yang memiliki keberpihakan terhadap kerja-kerja pemenuhan hak asasi manusia justru mendapatkan berupaya didiskreditkan oleh Termohon. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak DPR yang dalam kesempatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada persidangan Senin, 23 Juni 2025: “Pertama, soal Kedudukan Hukum Para Pemohon. DPR RI berpendapat ... berpandangan bahwa satu, Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3/2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit TNI, bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI, melainkan mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga”. 400 Bahwa pandangan di atas sangat keliru dan dapat dibantah dengan berbagai fenomena yang telah terjadi selama ini. Kenyataannya, kebijakan yang selama ini dibuat secara serampangan oleh para pemangku kebijakan dapat menjadi suatu bumerang yang menyengsarakan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi paling rentan. Alih-alih menjadi suatu solusi, kebijakan yang dibuat secara terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi publik ini justru dapat menciptakan masalah baru [Bukti P - 95 hingga Bukti P - 98]. Namun, faktanya saat ini Pemerintah marak melakukan pembahasan undang-undang secara diam-diam tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Dalam proses pembahasan RUU TNI in casu, di saat gelombang protes masif dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah bersama DPR justru kembali menunjukan tabiat buruknya dengan melakukan pembahasan secara tertutup dan tidak akuntabel. Setidaknya berdasarkan keterangan saksi Andrie Yunus yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pada Senin, 14 Juli 2024: “Kemudian pada hari yang sama, malam hari, saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan. Saya mendapatkan satu dokumen berbentuk file Microsoft Word berkop DPR RI dengan judul “Jadwal Acara Konsinyering Rapat Panja RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah”, tertanggal 14 sampai dengan 16 Maret. Inti dari dokumen tersebut menjelaskan bahwa DPR dan Pemerintah akan melakukan konsinyering yang dilakukan di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta. Kami juga melakukan pemantauan media yang memberitakan bahwa Panja DPR dan Panja Pemerintah melakukan rapat pembahasan di Hotel Fairmont Jakarta.” Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, praktik Pemerintah dan DPR dengan melakukan rapat Panja RUU TNI secara tertutup di hotel Fairmont merupakan tindakan yang salah dan juga mencederai prinsip demokrasi. Alih-alih memberikan informasi secara komprehensif kepada publik, proses seperti ini justru semakin menjauhkan partisipasi bermakna masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Semestinya, penyusunan kebijakan publik haruslah dibuat melalui 401 proses yang transparan dan akuntabel, bukan melalui ruang-ruang privat yang eksklusif serta tidak dapat diakses publik. Oleh karena alasan proses legislasi yang tertutup saksi Andrie Yunus yang merupakan badan pekerja KontraS selaku Pemohon III bersama dengan Imparsial (Pemohon II) dimana keduanya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan melakukan aksi interupsi di hotel Fairmont guna mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk menghentikan proses pembahasan RUU TNI yang sedang berlangsung. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan atas dasar moril, lebih dari itu Saksi dan juga para pemohon memandang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan atas praktik kenegaraan yang menyimpang dari nilai-nilai demokratis [Bukti P - 102]. Namun demikian, aksi interupsi yang sejatinya merupakan perjuangan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi serta menuntut adanya transparansi dari Pemerintah dan DPR, justru mendapatkan balasan berupa teror dan intimidasi [Bukti P - 125]. Peristiwa teror dan intimidasi ini telah dikemukan oleh Saksi Andrie Yunus yang disampaikan dalam persidangan pada persidangan Senin, 14 Juli 2025: “Setelah aksi interupsi tersebut, saya kembali ke kantor KontraS, lalu melakukan pemantauan media dan video interupsi tersebut ramai dan tersebar luas di publik. Memasuki tengah malam, saya mendapatkan tiga kali panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Satu kali melalui telepon biasa dan dua lainnya melalui telepon WhatsApp. Ketiga telepon tersebut tidak saya angkat dan selanjutnya saya meminta tim untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah kami mendapati bahwa identitas pemilik nomor tersebut teridentifikasi berinisial T dan menunjukkan adanya afiliasi dengan nametag beragam seperti porkabin dan Intel Damjaya dan Cakra 45. Berbarengan dengan telepon nomor tidak dikenal tersebut pada 16 Maret sekitar pukul 00.15, saya saat itu masih berada di Kantor KontraS mengetahui ada orang tidak dikenal membunyikan lonceng yang tergantung di gerbang kantor. Mereka mengaku sebagai media dan berdasarkan hasil pengecekan CCTV, kami ketahui bahwa terdapat orang tidak dikenal berjumlah tiga 402 orang salah satu cirinya adalah berbadan tegap dan berambut cepak”. Upaya teror ini terus berlanjut setidaknya hingga Kamis, 5 Juni 2025 berdasarkan hasil rekaman cctv, berhasil mendokumentasikan 2 mobil rantis milik TNI melewati kantor KontraS sembari merekam situasi sekitar melalui gadget yang dimiliki. Selain adanya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada saksi Andrie Yunus dan kantor KontraS, upaya kriminalisasi turut dilakukan kepada saksi Andrie Yunus. Atas aksi interupsi di hotel Fairmont tersebut, saksi Andrie Yunus dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana mengganggu ketenangan umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau menimbulkan kegaduhan di tempat dimana petugas menjalankan tugasnya dan atau memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau membuat ingar atau riuh di malam hari atau sidang pengadilan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 KUHP dan/atau Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 217 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 503 dan/atau Pasal 207 KUHP [Bukti P- 126]. Terhadap laporan polisi tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat bernomor 331/PM.00/R/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 [Bukti P - 127] menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aktivis KontraS tersebut merupakan dalam rangka menjalankan hak atas berpendapat, serta masih dalam ruang lingkup hak berpendapat dan berekspresi. Lebih lanjut Komnas HAM menyampaikan bahwa aksi tersebut disampaikan di ruang publik sebagai bagian dari partisipasi warga negara yang berkaitan dengan pembahasan RUU TNI in casu. Oleh karena itu, pelaporan terhadap saksi Andrie Yunus bukanlah langkah yang tepat. Namun demikian di lain sisi, hal ini menunjukan sikap anti-kritik Pemerintah dan DPR serta mengikis nilai-nilai demokrasi yang dapat mengancam hak warga negara untuk memberikan pengawasan dan kritikan terhadap jalannya pemerintahan. 403 Tidak transparannya Pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan undang-undang merupakan kesalahan yang fatal dan tentunya mencederai prinsip demokrasi. Sudah sepatutnya dalam proses legislasi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Terlebih selama proses legislasi yang telah berlangsung tersebut, publik tidak dapat mengakses atau mendapatkan salinan dari Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, maupun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Tanpa naskah akademik, pemohon tidak dapat memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari RUU tersebut. Tanpa RUU dan DIM yang lengkap, masyarakat tidak akan mampu menganalisis substansi perubahan dan mengidentifikasi potensi pasal-pasal yang berisiko melanggar hak-hak dasar. Akibatnya, pemohon tidak memiliki kesempatan yang setara dan bermakna untuk mengawal proses legislasi, menguji kualitas, serta menyuarakan keberatan secara efektif. Kerugian ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi menyentuh inti dari hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat atau warga negara. D. Para Pemohon Memiliki Pertautan Langsung dengan Revisi UU TNI Dalam Keterangan Presiden, Para Pemohon dianggap tidak memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo karena bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa kedinasan militer serta tidak sedang mendaftar menjadi calon prajurit. Dalam Keterangan Presiden, disebutkan bahwa: “Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit TNI. Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan 404 sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo.” Padahal seluruh Pemohon memiliki pertautan langsung dengan undang-undang a quo. Hal ini dilakukan melalui tindakan PEMOHON I s.d. PEMOHON III baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk mendorong agar pembentukan undang-undang Revisi UU TNI dilakukan secara partisipatif dan substantif [Bukti P-99 s.d. Bukti P- 105]. Penting untuk mengingat bahwa syarat adanya pertautan langsung dalam pengujian formil tidak sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Para PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI dalam penalaran yang wajar juga mengalami potensi kerugian hak-hak konstitusional. PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh Draft RUU dan Draft Naskah Akademik, mulai dari pemantauan melalui media hingga protes berbentuk unjuk rasa, namun alih-alih memberikan akses terhadap dokumen melalui kanal resmi, Presiden dan DPR RI malah mengabaikan protes tersebut dan memberikan persetujuan terhadap Revisi UU TNI pada 20 Maret 2025. Oleh karena itu, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI mengalami kerugian konstitusional karena ketentuan pasal-pasal dalam Revisi UU TNI merupakan hambatan untuk mendorong proses dan kondisi ideal reformasi TNI. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon III merupakan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang telah aktif sejak masa reformasi untuk mengawal reformasi militer, intelijen dan kepolisian. Kerja-kerja Pemohon I s.d Pemohon III dilakukan dengan advokasi kebijakan, pendampingan korban pelanggaran HAM, litigasi strategis, riset dan penelitian serta kampanye luas untuk pembangunan kesadaran kritis masyarakat luas terhadap dukungan HAM, demokrasi dan supremasi 405 sipil. [Bukti P-27 s.d P-30, P-31, P-32 s.d Bukti P-36 dan Bukti P-38 s.d Bukti P-46, Bukti P-59 s.d Bukti P-65] Bahwa Pemohon II dan Pemohon III pernah terlibat dalam advokasi reformasi sektor keamanan berkaitan Komponen Cadangan (Komcad) dan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 4 ayat(2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28,Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke Mahkamah Konstitusi dan telah diakui legal standingnya oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Oktober 2022. [Bukti P-37 dan Bukti P-58] Bahwa Pemohon II dan Pemohon III memiliki rekam jejak dalam advokasi pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan perubahan objek perkara a quo. Dalam konteks ini Pemohon III sebagaimana kesaksian Andrie Yunus telah melakukan pemantauan media untuk dapat mengakses dan mengkaji naskah akademik, draf RUU dan DIM untuk memberikan masukan, namun setidak-tidaknya hingga 14 Maret 2025 dimana saksi Andrie Yunus mewakili Pemohon III melakukan aksi protes untuk meminta dihentikannya proses pembahasan objek perkara a quo karena tidak sesuai dengan proses legislasi dan diadakan secara tertutup dalam konsinyering di Hotel Fairmont tidak juga bisa mengakses dokumen berkaitan pembahasan objek perkara a quo [Bukti P-100, P-102]. Bahwa Pemohon IV selama ini aktif menyuarakan pendapatnya dan meneruskan gagasan dan legacy Gus Dur selaku Presiden Keempat Republik Indonesia untuk mengawal penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip demokrasi, HAM dan supremasi sipil. Pemohon IV turut ikut serta dan menyebarkan gagasan dalam Petisi "Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI" [Bukti P-104 dan Bukti P-105] 406 Bahwa Pemohon V merupakan mahasiswa STHI Jentera yang terlibat aktif dalam pengawasan advokasi reformasi sektor keamanan dimana ia aktif melakukan monitoring dan demonstrasi untuk mendorong partisipasi dalam proses pembentukan serta kritik terhadap prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam perkara a quo. Perhatiannya terhadap isu reformasi militer dibuktikan dengan berbagai kinerjanya,seperti: kampanye "Prabowo-Gibran: Era Militerisme dan Dinasti Politik", pemantauan implementasi program MBG oleh prajurit TNI di Indonesia Corruption Watch dan menjadi narasumber dalam agenda komunitas "TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik" [Bukti P-72 s.d Bukti P-75 dan Bukti P-107]. Bahwa dalam persidangan 7 Juli 2025 terungkap fakta yang disampaikan oleh Saksi Usman Hamid mengenai tidak adanya naskah akademik maupun draf RUU objek perkara a quo yang dibagikan secara resmi baik oleh anggota Komisi 1 DPR RI maupun Tim Panja objek perkara a quo sehingga Pemohon I s.d Pemohon VI tidak dapat melakukan kajian secara obyektif dan ilmiah dan analisis kritis terhadap rancangan objek perkara a quo apalagi memberikan masukan yang substantif dan relevan dengan draf objek perkara a quo dalam pembahasan oleh DPR RI bersama Pemerintah. E. Para Pemohon Telah Berupaya Secara Proaktif Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, RUU TNI in casu, meskipun diklaim disusun guna memperkuat supremasi sipil, namun faktanya justru berpotensi melemahkan dan mengembalikan konsep dwifungsi militer. Proses legislasi RUU in casu dianggap bermasalah karena minimnya transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. Perjuangan masyarakat sipil untuk memperoleh salinan naskah RUU TNI, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berakhir dengan kegagalan, menegaskan ketiadaan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Meskipun RUU tersebut merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR RI pada tahun sebelumnya, akses publik atas dokumen resmi tidak pernah diberikan, 407 bahkan hingga RUU disahkan. Koalisi masyarakat sipil telah berupaya keras mengkritik RUU berdasarkan naskah yang beredar, tetapi kritik tersebut disanggah oleh beberapa politisi dengan alasan tidak merujuk pada naskah resmi, yang ironisnya tidak pernah dibuka kepada publik. Ironisnya, proses legislasi yang seharusnya transparan ini juga tidak melibatkan seluruh anggota dewan. Faktanya, beberapa anggota dewan tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Usman Hamid dalam keterangan persidangan Senin, 7 Juli 2025 menyampaikan: “...Di sana saya bertemu dengan sejumlah anggota dewan dari Komisi I dan saya sempat menanyakan akses untuk Undang- Undang TNI atau RUU TNI, namun tidak satu pun anggota dewan yang pernah saya temui memiliki, bahkan Rancangan Undang-Undang TNI tersebut, baik itu dalam bentuk naskah akademik, naskah rancangan undang-undangnya, maupun juga Daftar Inventarisir Masalah”. Akibat sulitnya untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut turut mengakibatkan informasi perihal wacana Revisi UU TNI in casu menjadi tidak harmonis. Hal ini dibuktikan dan diperkuat oleh keterangan dari saksi Usman Hamid: “Dengan begitu, saya langsung mengkonfirmasi, apakah benar memang hanya 3 pasal itu? Dasco mengatakan, “Betul, tidak ada lagi.” Kalau begitu saya mau nanya, “Apakah Pasal 7 mengalami perubahan?” “Tidak.” Tapi ada beberapa anggota dewan mengatakan, “Oh berubah,Pak.” “Lho, kenapa berubah?” Lalu terjadi perdebatan. Demikian pula saya tanyakan, “Apakah Pasal 8 berubah?” Dasco mengatakan, “Tidak.” Anggota dewan yang lain Komisi I mengatakan, “Berubah, Pak.” “Lho kok berubah?” Lalu terjadi perdebatan”. Berdasarkan keterangan saksi Usman Hamid tersebut, tergambarkan secara jelas bahwa DPR tidak menyediakan akses ataupun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, dan daftar inventarisasi masalah. Dengan sulitnya bagi publik untuk dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada saat Pemerintah dan DPR mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang 408 TNI, para Pemohon tidak hanya berdiam diri dan menerima wacana ini. Para Pemohon mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggapi wacana Revisi UU TNI in casu yang dinilai berpotensi mengembalikan peran militer ke ranah sipil. Pada 3 Maret 2025, Pemohon III (KontraS) secara proaktif dan kritis mengirimkan surat kepada Komisi I DPR RI [Bukti P - 99] yang pada intinya menyatakan penolakan dan kritikan terhadap wacana tersebut. Pemohon III menilai bahwa pengesahan Revisi UU TNI justru akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi serta bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Namun sayangnya, hingga sampai kesimpulan ini dibuat, pihak Komisi I DPR RI tidak merespon surat tersebut. Selain aktif dalam melayangkan kritik tajam atas wacana Revisi UU TNI, Pemohon III juga menunjukan komitmen yang kuat dalam agenda mengedukasi masyarakat. Bahwa Pemohon III (KontraS) memandang jika hal ini merupakan langkah yang strategis. Bahwa dalam salah satu kesempatan, yakni pada tanggal 12 Maret 2025 saksi Andrie Yunus mewakili dari Pemohon III mendapatkan undangan untuk hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kompas TV dengan tema “ Panglima: TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Akan Mundur”, semula saksi Andrie Yunus mendapatkan informasi bahwa tim produser mengupayakan agar anggota Komisi I DPR RI untuk dapat hadir dalam diskusi tersebut. Namun, hingga diskusi selesai dilaksanakan anggota Komisi I tersebut tak kunjung hadir sehingga saksi Andrie Yunus tidak mendapatkan dokumen-dokumen berupa naskah akademik, rancangan RUU, dan daftar inventarisasi masalah. Lebih lanjut, upaya proaktif lain yang turut dilakukan oleh Badan Pekerja Pemohon III (KontraS) dalam agenda edukasi ruang publik lainnya adalah dengan menjadi narasumber ataupun pemantik diskusi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi Andrie Yunus dalam keterangan tertulisnya pada persidangan pemeriksaan Senin, 14 Juli 2025: 409 “Kami (KontraS) memenuhi undangan untuk menjadi narasumber atau pemantik setidaknya terhitung sejak 17 - 20 Maret 2025. Kegiatan tersebut diantaranya: 1. Pada Senin, 17 Maret 2025, terdapat agenda Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Tokoh Publik melakukan konferensi sekaligus membacakan petisi dengan judul: “Tolak Kembalinya Dwi Fungsi TNI Melalui Revisi UU TNI.” Konferensi pers tersebut dilakukan di gedung YLBHI. Dimas Bagus Arya selaku Koordinator KontraS hadir mewakili KontraS sebagai salah satu narasumber; 2. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 terdapat agenda diskusi publik yang dilakukan secara offline di Kedai Komunitas, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dengan tajuk: ““Kala Polisi dan Militer Kembali ke Politik”. Jane Rosalina selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas hadir sebagai pemantik. 3. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 13.00 - 14.30, terdapat agenda diskusi online melalui kanal medsos instagram yang diselenggarakan organisasi Perempuan Mahardhika dengan mengangkat tajuk: “Tentara Di Mana-mana, Ancaman Buat Kita”. Jane Rosalina selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas hadir sebagai pemantik. 4. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 20.00 - 21.00, terdapat agenda diskusi publik dalam forum Belajar Bareng/Kelas Bijak yang diadakan oleh organisasi Bijak Memantau dengan mengangkat tajuk: “Revisi UU TNI dalam Bayang-Bayang Dwifungsi”. Hans G Yosua selaku Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi mewakili KontraS sebagai pemantik. 5. Rabu, 19 Maret 2025 pukul 21.00 WIT, terdapat agenda diskusi offline yang mengangkat tema: “Dialog Menyoal RUU TNI” dilaksanakan di RK Cafe, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Islah dari tim Divisi Riset dan Dokumentasi mewakili KontraS sebagai pemantik. 6. Kamis, 20 Maret 2025 pukul 07.30, terdapat diskusi daring dari Radio MQ Jogja untuk mendiskusikan Pro-Kontra akan revisi UU TNI. Yahya Ihya Roza selaku Kepala Divisi Hukum mewakili KontraS sebagai pemantik. 7. Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 10.00 Dimas Bagus Arya Koordinator KontraS dan Aldo Marchiano Kaligis menerbitkan tulisan op-ed di kanal whiteboardjournal berjudul: “Militarism Resurges–Will Millennials Take a Stand?”. Tulisan ini juga turut disebarluaskan ke publik melalui kanal sosial media. 8. Kamis, 20 Maret 2025, pada pukul 16.00, saya dan Dimas Bagus Arya memberikan refleksi/orasi di Aksi Kamisan Jakarta. Sambil memberikan semangat melalui Pekikan “Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan! Kami secara bergantian memberikan pandangan tentang bagaimana Pemerintah dan DPR yang baru mengesahkan RUU TNI 410 menjadi Undang-Undang yang waktu itu bertepatan dengan ulang tahun KontraS ke 27 Tahun. Namun demikian, sepanjang upaya pengayaan serta tindakan aktif ini dilakukan Pemohon III (KontraS) masih belum berhasil mendapatkan salinan dari naskah akademik, rancangan Undang-Undang, serta daftar inventarisasi masalah. Selain itu, upaya aktif dari PEMOHON II dan PEMOHON I juga dapat dilihat berdasarkan upaya edukasi publik yang dilakukan oleh kedua badan hukum tersebut. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 69/PUU- XXIII/2025 atas nama Ridho Anwar Arifin yang merupakan Ketua BEM KEMA Universitas Padjajaran (BEM KEMA UNPAD) memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah pada Senin, 07 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BEM KEMA UNPAD menghadiri undangan diskusi publik dengan topik “Menyikapi pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI” yang diselenggarakan oleh PEMOHON II (Imparsial) pada 23 Juli 2024. Setelah mengikuti diskusi publik yang diselenggarakan oleh PEMOHON II (Imparsial) tersebut, BEM KEMA UNPAD pada Senin, tanggal 29 Juli 2024 menyelenggarakan diskusi publik dengan mengangkat topik Autocratic Legalism: The Way of Regime to Perpetuate the Power by Manipulating the Law. Dalam diskusi ini salah satu pembicara yang diundang adalah Muhammad Isnur, S.Hi., M.H. (Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sekaligus PEMOHON I) yang membahas tentang dinamika RUU TNI yang saat itu sedang berlangsung. Keterangan saksi a quo dengan sendirinya menjadi bukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah sejak lama memiliki concern terhadap isu reformasi sektor keamanan terkhususnya yang berkaitan langsung dengan TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan a quo. Dengan demikian, keterangan Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 atas nama Ridho Anwar Arifin juga memperkuat segala dalil dan bukti yang berkaitan dengan legal standing PEMOHON I dan PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Permohonan a quo; 411 Dalam kesempatan ini, kami ingin mengklarifikasi perihal kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pemerintah yakni Edy Prasetyono. Bahwa sebelumnya pada persidangan Senin, 28 Juli 2025, saksi Edy Prasetyono menyampaikan dirinya diundang untuk menjadi narasumber dalam agenda Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Negara Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam). Bahwa dalam kesaksiannya, saksi Edy Prasetyono menyampaikan pihak Kemenkopolhukam turut mengundang perwakilan dari masyarakat sipil untuk memberikan pandangannya yang dalam keterangannya diwakilkan oleh Sekjen Federasi KontraS atas nama Andy Irfan. Adapun perwakilan yang hadir dalam agenda diskusikan tersebut bukan Andy Irfan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi, melainkan saudara Andi Rezaldy yang merupakan Wakil Koordinator KontraS ketika itu. Bahwa Federasi KontraS merupakan badan koordinasi yang menaungi beberapa kantor-kantor KontraS yang berada di daerah dengan cakupan wilayah kerja terbatas sementara itu KontraS merupakan organisasi independen yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang cakupan wilayah advokasinya meliputi seluruh Indonesia. Dengan kata lain, Federasi KontraS dan KontraS merupakan dua entitas organisasi yang berbeda dan memiliki wilayah kerja yang berbeda. Melalui surat dengan nomor UN-2016/HK.00.00./7/2024 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kemenko Polhukam ketika itu yakni Teguh Pudjo Rumekso, Kemenko polhukam mengundang perwakilan dari masyarakat sipil untuk memberikan pandangan berkaitan dengan wacana Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri. Agenda tersebut dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Jln. Lapangan Banteng Selatan, No.1, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 11 Juli 2024. Pada kesempatan ini, 412 KontraS memaparkan serta memberikan catatan atas wacana tersebut, dimana KontraS menyoroti atas 2 Pasal yang dirasa kontroversial, yakni Pasal 47 ayat (2) perihal perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan Pasal 53 ayat (2) perihal penambahan terhadap batas usia pensiun [Bukti P - 123]. Bahwa materi tersebut disusun berdasarkan informasi yang muncul melalui pemberitaan media serta informasi yang KontraS peroleh dari beberapa kolega/jaringan. Diakhir pemaparan, KontraS mendesak Pemerintah dan juga DPR untuk tidak melanjutkan proses pembahasan revisi UU TNI tersebut karena terlalu terburu-buru dan cenderung memaksakan pembahasan serta pengesahan dari DPR tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dengan diundangnya KontraS pada agenda Dengar Pendapat Publik oleh Kemenko Polhukam, menjadi bukti kuat bahwa Pemerintah mengakui jika KontraS memiliki kepentingan dalam proses legislasi revisi UU TNI. Selain itu, dengan diundangnya KontraS dalam forum resmi tersebut kembali menguatkan legal standing KontraS sebagai Pemohon dalam Uji Formil UU TNI ini serta menggugurkan keterangan dari DPR dan Pemerintah yang mengatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam pengujian UU ini. IV. DALAM ALASAN/POKOK PERMOHONAN A. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Revisi UU TNI Dilakukan Secara Melanggar Prosedur Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Pemerintah justru pada faktanya ditemukan kecacatan, ketidakpastian, dan ketidakselarasan argumentasi mengenai dasar perencanaan hingga tahapan-tahapan legislasi Revisi UU TNI. Pertama, baik DPR dan Pemerintah, keduanya menjelaskan revisi UU TNI merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 [Vide Keterangan DPR hal. 41 - 44, Keterangan Pemerintah hal. 15 -16]. Kendati demikian, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan 413 Rakyat No: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Revisi UU TNI pada faktanya tidak masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi [Bukti P- 79]. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No: 64/DPR RI/2024-2025, hanya terdapat 2 (dua) RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni: a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Carry Over) Lantas, apabila pelaksanaan Revisi UU TNI merupakan judicial order sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Tata Tertib DPR, Revisi UU TNI juga sepatutnya dicantumkan dalam Daftar Kumulatif Terbuka yang dimuat dalam Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan, seperti halnya 2 (dua) RUU di atas. Argumentasi ini turut diperkuat oleh keterangan Ahli a.n. Fajri Nursyamsi, sebagai berikut: “Kondisi lain yang memungkinkan suatu RUU dibahas tanpa perlu dicantumkan judulnya sebagai RUU prioritas adalah jika dianggap sebagai RUU kumulatif terbuka. Namun, kemungkinan itu dapat terbantahkan dengan dua alasan, yaitu pertama tidak tercantumnya judul RUU Revisi UU TNI dalam kolom RUU kumulatif terbuka dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025” Bahwa kecacatan argumentasi keterangan DPR dan Pemerintah juga terletak pada materi Revisi UU TNI yang meluas dari Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021, yang pada dasarnya berkaitan dengan pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tentang perpanjangan usia pensiun TNI. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional 414 Indonesia, faktanya tidak hanya merevisi Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat juga perubahan terhadap beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 3 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 47 [Bukti P-1]. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) pasal perubahan dalam Revisi UU TNI atau dengan kata lain, adanya perluasan materi perubahan dari apa yang telah diamanatkan oleh Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021. Selanjutnya, DPR dan Pemerintah dalam keterangannya juga menyatakan adanya urgensi nasional sebagai dasar dilaksanakannya Revisi UU TNI [Vide Keterangan DPR hal. 44; Keterangan Pemerintah hal. 16]. Maka, patut dipertanyakan apa yang dimaksud dengan urgensi nasional pada argumentasi DPR dan Pemerintah itu. Pasalnya, jika dilihat dari kronologi proses masuknya Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025 justru sama sekali tidak menggambarkan adanya urgensi nasional sebagaimana diterangkan oleh DPR dan Pemerintah. Perlu menjadi tekanan bahwa awal mula proses pembahasan Revisi UU TNI pada tahun 2025, berasal dari keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan (“Menhan”) untuk segera membahas Revisi UU TNI sebelum Hari Raya Idul Fitri [Bukti P-80]. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan 7 (tujuh) jurnalis senior di Sentul, Kabupaten Bogor, 6 April 2025 dan paparan Panglima TNI, Agus Subiyanto, pada Rapat Kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025 [Bukti P-94], yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menhan mengirimkan surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I, yang mengajukan permohonan kepada Ketua Komisi I untuk mengagendakan pembahasan Revisi UU TNI dengan turut melampirkan draf RUU dan Naskah Akademik [Bukti P-80 dan Bukti P-81]; Lantas, berdasarkan kronologi awal mula proses pembahasan Revisi UU TNI tersebut, dapat ditemukan kejanggalan lainnya berkenaan dengan usul inisiatif dari Revisi UU TNI. Sebagaimana tertuang dalam 415 keterangan DPR [Vide Keterangan DPR hal. 37], menyebutkan agenda pada tanggal 28 Mei 2024 yakni: “Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR” Oleh karena itu, berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, maka RUU yang berasal dari DPR diajukan dengan disertai Naskah Akademik. Oleh karenanya, apabila draf RUU dan Naskah Akademik Revisi UU TNI yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR, justru berasal dari Pemerintah, hal ini patut dicurigai bahwa landasan dari Revisi UU TNI salah satunya bukan disebabkan oleh adanya urgensi nasional, melainkan hanya merupakan keinginan Presiden semata. Cacatnya argumentasi atas perencanaan Revisi UU TNI juga berkenaan tentang perubahan Prolegnas Prioritas 2025. DPR dalam keterangannya menjelaskan bahwa proses perubahan Prolegnas Prioritas 2025 untuk memasukan Revisi UU TNI yang disepakati pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, tidak melanggar Tata Tertib DPR [Vide Keterangan DPR hal. 45]. Padahal Proses pengambilan keputusan untuk memasukan Revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi I tidak pernah secara resmi diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025. Hal ini didasarkan bahwa persetujuan pengambilan keputusan perubahan prolegnas diambil sebelum agenda utama rapat dilaksanakan [Bukti P-82]. Hal ini lantas juga turut menjadi catatan Ahli a.n Nursyamsi, yang menerangkan sebagai berikut: “Ketiadaan agenda pengesahan perubahan Prolegnas 2025 untuk memasukan RUU revisi UU TNI dapat diketahui dari rekaman video yang tercantum dalam channel Youtube milik TVR Parlemen pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ. Dapat dilihat pada menit 0:10 pembawa acara TVR Parlemen, Zia Ulbarr, membuka siaran langsung dengan membacakan tiga agenda Rapat Paripurna, yaitu Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan keempat atas UU 416 Nomor tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara; Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah alpalhankam yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan 2025-2029. Selanjutnya pada menit 6:30, Ketua Sidang Paripurna, Adies Kadir, menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR, yaitu antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR, pada 3 februari 2025, diputuskan bahwa agenda Rapat Paripurna DPR 18 Februari 2025 terdiri dari tiga agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara; Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah alpalhankam yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI masa jabatan 2024-2029.” Padahal berdasarkan Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR, perubahan agenda rapat, termasuk rapat paripurna hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan. Ahli a.n. Fajri Nursyamsi dalam keterangannya pun turut menjabarkan sebagai berikut: “Pada Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR disebutkan bahwa perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Selain itu, pada Pasal 290 ayat (4) menegaskan bahwa usulan perubahan itu harus dibicarakan dan diambil keputusan oleh Badan Musyawarah DPR. Jika Badan Musyawarah DPR tidak dapat mengadakan rapat maka Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi (Pasal 290 ayat (5) jo. Pasal 54 Tatib DPR). Namun mekanisme itu tidak pernah dilaksanakan dan agenda perubahan tidak pernah ditetapkan baik melalui rapat Badan Musyawarah maupun rapat konsultasi.” Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan oleh Ahli, bahwa mekanisme perubahan agenda rapat tidak pernah dilaksanakan. Lantas hal ini menyatakan bahwa argumentasi DPR mengenai tidak adanya Tata Tertib DPR yang dilanggar mengenai proses perubahan Prolegnas Prioritas 2025, justru tidak dapat dibenarkan. Hal lainnya yang tidak dijelaskan dalam keterangan Pemerintah dan 417 DPR yaitu mengenai tidak adanya pertimbangan Badan Legislasi (Baleg) dalam perubahan Prolegnas Prioritas 2025. Sebagaimana tertuang pada Pasal 66 huruf f dan pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR, pertimbangan Baleg seharusnya dijadikan rujukan utama dalam perubahan Prolegnas. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ahli a.n. Fajri Nursyamsi: “Mekanisme lain yang perlu diperhatikan terkait dengan Prolegnas perubahan adalah ketentuan dalam pasal 66 huruf tatib DPR yang mengatur tugas dari Badan Legislasi untuk “memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukan dalam Prolegnas perubahan”. Pertimbangan itu mencakup dapat atau tidak dapat suatu RUU masuk dalam prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). Dalam pengesahan RUU revisi UU TNI masuk dalam perubahan Prolegnas 2025 hanya mempertimbangkan Surat Presiden, tanpa ada pembahasan atau pertimbangan dari Badan Legislasi. Selain itu, Prolegnas perubahan 2025, yang memasukan RUU Revisi UU TNI, tidak dilakukan sosialisasi atas oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR.” Tidak hanya disebabkan oleh karena pengaturan secara normatif dalam Tata Tertib DPR, pentingnya pertimbangan Baleg dalam Perubahan Prolegnas yaitu sebagai bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas atas perubahan perencanaan legislasi. Sebagaimana disampaikan dalam keterangan Ahli a.n. Fajri Nursyamsi: “Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. Selain itu, hasil pembahasan dan pertimbangan oleh Badan Legislasi akan menjadi dasar bagi publik memahami argumentasi dari dimasukkannya RUU revisi UU TNI ke perubahan Prolegnas 2025, atau sebaliknya menjadi dasar untuk melakukan protes atau gugatan jika tidak mencerminkan argumentasi yang kuat atau bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu.” Oleh karenanya, tanpa adanya pertimbangan dari Baleg, menyebabkan publik tidak terinformasikan dengan baik mengenai dasar urgensi dimasukkannya Revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025. Tak hanya argumentasi yang cacat, turut juga ditemukan ketidakselarasan mengenai dasar perencanaan Revisi UU TNI. Hal ini 418 terlihat dari keterangan DPR yang menyatakan Revisi UU TNI sebagai RUU Carry Over [Vide Keterangan DPR hal. 50]. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Permohonan Revisi UU TNI bukan RUU Carry Over [Vide Perbaikan Permohonanan hal. 43 - 46]. Hal ini setidaknya didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni: (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, yang menerangkan bahwa Revisi UU TNI tidak masuk dalam daftar 12 (dua belas) RUU carry over [Bukti P-79]; (2) Revisi UU TNI tidak memenuhi syarat RUU Carry Over sebagaimana diatur dalam Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode DPR sebelumnya. Diketahui pada akhir periode 2019-2024, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi UU TNI sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa Persidangan V tahun Sidang 2023- 2024, meskipun tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 [Bukti P-84]. Kendati demikian, proses pembahasan Revisi UU TNI pada 2024 dihentikan ketika masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya Surat Presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019-2024 [Bukti P-85]. Kendati DPR turut menggunakan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar argumentasi Carry Over dari Revisi UU TNI, akan tetapi DPR tidak secara lengkap menjelaskan substansi dari Pasal 71A [Vide Keterangan DPR hal. 50]: “... Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk 419 melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali dalam daftar Prolegnas” Padahal, setidaknya terdapat 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada RUU Carry Over, berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: a. RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode DPR sebelumnya; b. Hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya; c. Adanya Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan. Selaras dengan hal itu, Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang juga turut memberikan penjelaskan mengenai RUU Carry Over yang disebut sebagai “RUU Operan”, yaitu bahwa setiap RUU yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat diusulkan sebagai usulan RUU operan dalam Prolegnas prioritas tahunan, dan lanjutan pembahasan RUU operan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan menggunakan surat Presiden dan daftar inventarisasi masalah yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya. Kendati demikian, fakta justru menyebutkan bahwa proses pembahasan revisi UU TNI pada DPR periode sebelumnya justru berhenti pada tahap pembahasan di Baleg DPR dan turut diikuti oleh tidak adanya daftar inventarisasi masalah. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ahli a.n. Fajri Nursyamsi: “… pada proses pembentukan RUU Revisi UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan.” DPR dalam keterangannya, pada dasarnya telah menyebutkan bahwa syarat dari RUU operan sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- 420 Undang yaitu adanya pembahasan DIM pada periode sebelumnya, sebagai berikut [Vide Keterangan DPR hal. 52]: “... Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU Operan dimungkinakan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atau DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut” Kendati demikian, DPR dalam keterangannya justru keliru dalam memahami dan mengartikan konsep Carry Over dalam Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, dengan mempersempit prasyarat dan mekanisme Carry Over yang hanya terbatas pada kesepakatan antara pembentuk undang- undang. Oleh karena ditemukan ketidakpastian dan ketidakselarasan mengenai dasar perencanaan Revisi UU TNI dari argumentasi sebagaimana disampaikan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini, maka menyebabkan tidak adanya informasi yang jelas mengenai tahapan- tahapan legislasi dalam Proses Revisi UU TNI. Ketidakjelasan ini pun terlihat dari pernyataan Saksi Pemerintah yakni Udaya Madjid yang tidak dapat secara jelas menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra mengenai tahap legislasi ketika Saksi terlibat dalam forum group discussion pembahasan Revisi UU TNI [Vide Risalah Sidang tanggal 28 Juli 2025, hal. 36 No. 94-95]. Hal ini lantas diperkuat dengan pernyataan bahwa Saksi Udaya Madjid mengetahui perkembangan termasuk dokumen resmi Revisi UU TNI justru dari media [Vide Risalah Sidang tanggal 28 Juli 2025, hal. 36 No. 55]: “Kami tidak memegang secara resmi, Yang Mulia, hanya melihat di media ... media, seperti apa perkembangan dari ... apa ... formasi Undang-Undang TNI tersebut” Disisi lain, ketidakjelasan tahapan legislasi, mengartikan bahwa terdapat tahapan-tahapan legislasi yang tidak dilalui dalam Revisi 421 UU TNI yakni proses perencanaan dan penyusunan. Pasalnya Revisi UU TNI yang bukan merupakan RUU Carry Over, justru langsung masuk dalam tahap pembahasan. Padahal, dalam tahap perencanaan dan penyusunan, partisipasi publik menjadi penting untuk dilakukan. Tidak dibukanya ruang partisipasi dalam tahap ini justru membuat warga negara kehilangan haknya untuk berpartisipasi pada kedua tahap ini. Hal itu dikonfirmasi oleh Keterangan Ahli a.n. Fajri Nursyamsi yang menyatakan sebagai berikut: “Tahap penyusunan itu adalah tahap kedua setelah perencanaan lalu penyusunan. Nah, kami berpikir dan melihat bahwa tahap penyusunan ini sebenarnya krusial, yang saya nyatakan sebelumnya adalah di RUU Revisi Undang-Undang TNI tidak pernah melalui tahap penyusunan. Karena yang dianggap adalah RUU carry over, padahal tidak juga carry over, kira-kira begitu. Nah, kenapa penyusunan ini penting? Karena bagi kami di penyusunan itu kami menilai kepentingan politiknya belum kencang karena tidak sebesar ketika pembahasan-pembahasan antara DPR dan Presiden. Di tahap penyusunan, inisiator akan banyak mendapatkan masukan, gitu, ya, lalu kemudian publik sebenarnya lebih leluasa harusnya memberikan masukan, begitu, ya. Nah, ini berkaitan dengan ... jadi ketika dimaksimalkan di penyusunan, kami mengusulkan dari PSHK, ini berulang kali kami sampaikan di berbagai forum dan kajian kami bahwa seharusnya pembahasan yang tiga kali masa sidang di tatib itu hanya berlaku untuk pembahasan, tidak termasuk dari perencanaan. Kenapa? Karena kalau dihitung dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian dibahas tiga kali masa sidang, memang tidak akan cukup, gitu, ya. Jadi seharusnya dinamika masukan itu sudah banyak dilakukan di penyusunan, sehingga tiga kali masa sidang ini tidak terlewat lah, kira kira begitu. Nah, memang uniknya di Revisi Undang- Undang TNI ini, entah kenapa etos kerjanya jadi lebih baik, gitu, ya, sehingga kemudian dibahas secara cepat, padahal masih ada sisa dua kali masa sidang, gitu, ya. Entah kenapa? Entah pertimbangannya apa?” Oleh karena itu, tidak hanya telah melangkahi tahap perencanaan dan penyusunan, ketidakpastian tahapan legislasi pada akhirnya berdampak pada tidak transparansinya proses legislasi dari Revisi UU TNI itu sendiri. B. Revisi UU TNI Tidak Sesuai dengan Asas Kejelasan Tujuan karena Tidak Sesuai dengan Agenda Reformasi TNI 422 Revisi UU TNI telah melanggar asas kejelasan tujuan karena pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai TNI pada pokoknya harus ditujukan untuk menata TNI ke arah yang profesional. Namun Revisi UU TNI justru dibentuk dengan menyimpangi tujuan tersebut, sehingga pembentukan Revisi UU TNI in casu objek permohonan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 5 huruf a UU P3. Politik hukum untuk menata TNI ke arah yang profesional dapat dilihat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 maupun TAP MPR No. VII/MPR/2000, serta UU TNI sebelum perubahannya pada 2025. Dalam bagian menimbang (konsiderans) butir a, c, dan d TAP MPR No. VI/MPR/2000 [Bukti P-87], pada pokoknya MPR RI mengakui bahwa TNI (dulu ABRI) saat itu merupakan lembaga yang tidak profesional dan berdampak buruk pada demokrasi, sehingga diperlukan pemisahan terhadap TNI dan Polri sebagai upaya mengembalikan profesionalisme masing-masing. Selanjutnya, dalam dalam bagian menimbang (konsiderans) butir d dan f TAP MPR No. VII/MPR/2000 [Bukti P-88], pada pokoknya MPR RI menyatakan pentingnya membangun alat pertahanan negara yang profesional di tengah proses demokratisasi dan globalisasi. Dalam Sidang Pemeriksaan pada 21 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan Ahli DPR, Para Ahli tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai tentang asas kejelasan tujuan dalam Revisi UU TNI. Pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra yang pada pokoknya meminta penjelasan Para Ahli tentang justifikasi yang tersedia terhadap pembahasan undang-undang turunan dari Pasal 30 UUD 1945 yang dilakukan dalam waktu terbatas, mengingat padahal isu yang terkandung di dalamnya seperti dwifungsi ABRI merupakan persoalan kompleks yang memerlukan waktu panjang dan secara historis amandemen Pasal 30 UUD dan Pembentukan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dibahas dalam waktu yang cukup lama pasca reformasi Tahun 1998. 423 Sejak Reformasi 1998, terdapat setidaknya tiga tuntutan mendasar publik terkait dengan dominasi militer dan dampak negatifnya. Hal ini ditujukan pada desakan penghapusan dwifungsi ABRI, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kejahatan masa lalu atau pelanggaran HAM, serta pengembalian TNI menjadi tentara profesional, tidak berpolitik dan berbisnis serta tunduk pada ketentuan hukum dan nilai-nilai demokrasi (Pramodhawardani dan Makaarim; 2009, 15). Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mencakup agenda: (a) restrukturisasi komando teritorial sebagaimana amanat Pasal 11 UU TNI; (b) reformasi peradilan militer sebagaimana amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 74 UU TNI; (c) pengambilalihan bisnis militer sebagaimana amanat Pasal 76 UU TNI, serta (d) kesejahteraan prajurit. Kesesuaian antara asas kejelasan tujuan dengan undang-undang yang dibentuk dapat diketahui da diuji dengan merujuk pada bagian Penjelasan Umum dalam suatu undang-undang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, yang menyatakan: “...berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang.” (Vide: Putusan MK 79/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, halaman 366). Lebih lanjut, bagian Penjelasan Umum Revisi UU TNI menyatakan: “Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, non militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI.” 424 Bagian Penjelasan Umum di atas setidaknya mengandung beberapa hal yang pada pokoknya dapat dipandang sebagai tujuan dalam Revisi UU TNI, yaitu: a) Adanya perkembangan zaman mengenai kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber); b) Upaya pemenuhan kebutuhan organisasi TNI yang perlu dilakukan dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit. Jika bagian Penjelasan Umum Revisi UU TNI dikaitkan dengan berbagai studi mengenai reformasi TNI sebagaimana telah diuraikan di dalam Permohonan a quo serta keterangan Ahli selama persidangan berlangsung, maka alih-alih menuntaskan agenda reformasi TNI, Revisi UU TNI justru tidak merujuk dan tidak sesuai dengan berbagai diskursus mengenai reformasi TNI. Dengan demikian, Revisi UU TNI, in casu objek permohonan, tidak memiliki kejelasan tujuan sebagaimana asas yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan. C. Partisipasi Tidak Bermakna dalam Proses Pembahasan Revisi UU TNI Tahapan pembahasan dalam suatu pembentukan adalah tahapan penting di mana terjadi dialog antara DPR dan Presiden untuk membahas suatu undang-undang. Tahapan ini menjadi krusial pula untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak terhadap suatu rancangan undang-undang. Namun sayangnya pembahasan dilakukan secara cepat dan dalam batas waktu yang tidak wajar menurut batas penalaran yang wajar. Berdasarkan keterangan pemerintah, proses pembahasan hanya terjadi dalam enam pertemuan sebagai berikut: 425 No. Tanggal Keterangan Status Rapat 1 11 Maret 2025 Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara Terbuka 2 13 Maret 2025 Rapat Kerja dengan Panglima TNI Terbuka 3 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja untuk membahas daftar inventarisasi masalah Tertutup 4 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja untuk membahas daftar inventarisasi masalah Tertutup 5 18 Maret 2025 Pertemuan informal Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan DPR untuk menolak Revisi UU TNI Tertutup 6 18 Maret 2025 Rapat Kerja pembicaraan Tingkat I Revisi UU TNI Terbuka Kemudian, Revisi UU TNI disetujui oleh DPR dan Presiden sebagai undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025. Tentunya menurut penalaran yang wajar hal tersebut tidak masuk akal untuk dikatakan partisipatif. Hal tersebut dikuatkan pula melalui Keterangan Ahli Sdr. Susi Harijanti yang disampaikan secara langsung pada Senin, 7 Juli 2025 sebagai berikut: “Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil pengalaman dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam Perkara Doctors for Life pada tahun 2006. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan juga menegaskan bahwa partisipasi publik yang dimaksud tidak cukup hanya bersedia secara formal, tetapi juga harus bermakna atau yang disebut sebagai meaningful involvement, bukan lagi consult, tetapi 426 masuk pada involvement. Untuk menilai hal tersebut, maka Mahkamah menggunakan standard of reasonableness, yaitu apakah legislator telah bertindak secara layak, wajar, dan proporsional dalam menyediakan ruang partisipasi masyarakat … Sejumlah fakta memperlihatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan Undang Undang TNI sangat terbatas. Bahkan, Undang-Undang RDPU kepada masyarakat sipil dilakukan secara mendadak pada hari yang sama. Proses pembahasan substansi berlangsung sangat cepat dan seterusnya. Dalam batas penalaran yang wajar, waktu ini jelas tidak mencukupi untuk menjamin partisipasi yang deliberatif dan berkualitas. Mengingat kembali apa yang diargumentasikan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, waktu dan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keterlibatan publik, apalagi dalam pembentukan undang undang yang berdampak luas terhadap masyarakat dan menyangkut hal fundamental seperti relasi sipil.” Proses pembahasan yang kilat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai “fast track legislation”. Sebab fast track legislation merupakan mekanisme khusus pembahasan undang-undang, bukan legislasi ugal-ugalan. Berdasarkan keterangan dalam proses pembuktian, fast track legislation dilakukan dengan justifikasi: (1) emergency (kedaruratan); (2) special procedure (prosedur khusus); (3) temporary (sementara). Selain Indonesia tidak menganut konsep fast track legislation, prasyarat untuk mempercepat proses Revisi UU TNI pun tidak terdapat justifikasi. Selain itu, Saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah, yaitu Edy Prasetyono dan Udaya Madjid ketika ditanya oleh Hakim Saldi Isra dalam Persidangan Pemeriksaan pada Senin, 28 Juli 2025 mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali untuk dimintai pendapatnya dalam tahap pembahasan Revisi UU TNI. Selain itu Saksi Edy Prasetyono dan Saksi Udaya Madjid tidak mengetahui mereka diundang saat tahapan apa, serta memberikan masukan tanpa memperoleh draf rancangan undang-undang dan naskah akademik, sehingga paparan yang disampaikan oleh kedua Saksi tidak secara khusus mengarah pada Revisi UU TNI yang saat ini menjadi objek perkara a quo. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalam tahapan pembahasan Revisi UU TNI, tidak terjadi partisipasi publik yang bermakna. 427 Dalam tahapan Pembahasan, Pemohon II dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pernah diundang dalam audiensi dengan Komisi I DPR RI mengenai RUU TNI pada 18 Maret 2025. Hal ini dituliskan sebagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh DPR dalam Keterangan tertulisnya. Berdasarkan keterangan tertulis DPR, agenda tanggal 18 Maret 2025 ditulis sebagai “Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo”. Pertemuan ini hanyalah formalitas akibat merebaknya penolakan terhadap Revisi UU TNI yang diakibatkan oleh ramainya pemberitaan mengenai aktivis yang menggeruduk Hotel Fairmont yang melakukan pembahasan Revisi UU TNI secara tertutup. Hal ini terlihat dari undangan resmi yang baru diberikan 28 menit sebelum pertemuan dijadwalkan serta tidak disiarkannya pertemuan tersebut secara publik dan tidak ada wartawan dalam ruangan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sdr. Usman Hamid dalam Sidang Pemeriksaan pada Senin, 7 Juli 2025 sebagai berikut: “Berkenaan dengan pertemuan kedua di DPR RI Gedung Nusantara pada Selasa, 18 Maret. Pertemuan itu dijadwalkan pukul 10.30 WIB. Surat resminya baru saksi terima dari Bapak Endipat pada pukul 10.02 WIB. 28 menit sebelum waktu dijadwalkan. Pertemuan kedua itu pun nyaris dibatalkan karena pihak DPR di awalnya sempat menyatakan keberatan karena menuduh kami datang bukan dengan niat dialog, melainkan dengan niat unjuk rasa. Para delegasi kami seperti Bu Sumarsih, Maria Katarina Suparsih, maupun Bu Halida Hatta, dan Bu Natalia Subagio sempat menunggu lama di pintu Keamanan. Saksi berbicara lewat telepon dengan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco dan mengalami perdebatan yang cukup panjang tentang tuduhan-tuduhan dan klarifikasi kami. Lalu akhirnya kami diperbolehkan masuk. Pertemuan itu tidak diumumkan kepada publik, tapi Saksi melihat ada sejumlah wartawan di luar ruang pertemuan. Selama pertemuan, Saksi tidak melihat ada wartawan. Seusai pertemuan, Saksi ditanya oleh wartawan kenapa pertemuan tidak melibatkan wartawan? Kami katakan, Saksi katakan, Saksi tidak tahu.” 428 Perlu dicatat, bahwa dalam pertemuan yang diklaim sebagai bagian dari Pembahasan, belum juga ada akses draf rancangan undang- undang dan draft naskah akademik yang didapatkan oleh masyarakat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kesaksian Sdr. Usman Hamid yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan pada Senin, 7 Juli 2025 sebagai berikut: “Besok (18 Maret 2025) kami bertemu lagi dan itu adalah pertemuan yang lebih luas lagi, Yang Mulia. Antara lain saya, Bu Halida Hatta, kemudian beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Bung Muhammad Arifin dari BRIN, Gina Sabrina dari PBHI, dan lain-lain. Di dalam pertemuan Itu juga naskah akademik rancangan undang-undang, termasuk juga daftar inventarisir masalah tidak kami peroleh. Dengan kata lain, tetap tidak ada akses publik yang resmi, tetap tidak ada partisipasi yang bermakna.” Hak atas informasi adalah prasyarat untuk bisa mewujudkan partisipasi publik yang bermakna. Apabila Draft RUU dan Draft Naskah Akademik tidak pernah dibuka kepada publik, maka partisipasi publik tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini diperkuat dalam Keterangan Tertulis Ahli atas nama Sdr. Fajri Nursyamsi pada halaman 8 yang menyatakan: “Selama proses pembentukannya, Draft RUU Revisi UU TNI tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR. Draft baru disebarluaskan melalui website DPR ketika sudah disahkan. Dampaknya masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna, karena apa yang menjadi masukan bersifat abstrak, tanpa pernah dikaitkan dengan pasal-pasal yang sedang dibahas. Adapun penjelasan yang diberikan oleh DPR melalui berbagai kesempatan melalui media, tidak pernah dapat dipahami konteksnya karena publik tidak dapat membandingkan dan menganalisa terhadap draft RUU yang sedang dibahas.” Ketersediaan akses terhadap draft undang-undang adalah hal yang penting dan fundamental dari suatu proses pembentukkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Keterangan Ahli Sdr. Susi Harijanti yang disampaikan langsung pada Senin, 7 Juli 2025, yaitu sebagai berikut: “Dalam Guiding Principle of Democratic Law Making and Better Laws, Office for Democratic Institution and Human Rights 429 menjelaskan sejumlah prinsip yang harus dipegang dalam proses legislasi, yaitu penaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi kepatuhan terhadap prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip- prinsip lengkap seperti kebutuhan, evidence-based law making, keterbukaan, partisipasi, dan inklusivitas, serta perencanaan legislasi yang terorganisir dan tepat waktu. Dalam konteks undang-undang a quo, seluruh prinsip di atas tidak terpenuhi. Undang-undang tersebut dipaksakan masuk dalam prolegnas prioritas tanpa proses yang transparan dan terorganisir. Tidak tersedia naskah akademik yang memadai, minim partisipasi publik, serta tidak ada informasi resmi yang dapat diakses secara terbuka sebelum pengesahan. Bahkan draft resmi RUU tidak tersedia hingga setelah pengesahan dilakukan.” Ketika Draft RUU dan Draft Naskah Akademik tidak dibuka, maka yang timbul adalah ketidakjelasan informasi di masyarakat. Ketidakjelasan informasi ini menyebabkan apa yang menjadi keresahan publik tidak bisa tersampaikan dengan baik. Apa yang dibahas oleh DPR dan Presiden berbeda dengan apa yang menjadi wacana publik. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketiadaan draft. Hal ini juga berpengaruh pada “tuduhan” Pemerintah bahwa kritik yang disampaikan masyarakat sipil bukan terhadap draft yang benar. Fenomena ini harus dilihat sebagai faktor dari ketidakterbukaan DPR RI dan Presiden akan Draft RUU dan Draft Naskah Akademik RUU. D. Pembentuk Undang-undang Terbukti Melanggar Asas Keterbukaan (Transparansi) dengan Menutup Akses terhadap Draft Revisi UU TNI, Dokumen Naskah Akademik, serta Berbagai Informasi terkait Pembentukan Revisi UU TNI Meskipun telah Diminta oleh Warga Negara Dalam fakta persidangan, ditemui dengan jelas bahwasannya Para Pemohon dalam perkara a quo, termasuk pula Para Pemohon dalam perkara lain dengan para Saksi yang dihadirkan Para Pemohon maupun yang dihadirkan pihak Presiden, tidak sama sekali mendapatkan draft Revisi UU TNI, dokumen Naskah Akademik maupun berbagai informasi terkait sepanjang proses pembentukan Revisi UU TNI. Padahal, akses publik atau masyarakat luas terhadap 430 dokumen-dokumen dan informasi terkait pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pemenuhan asas keterbukaan (transparansi), sebagai salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sekaligus juga menggambarkan bagaimana keterlibatan publik di dalamnya. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3 maupun penjelasannya, pada pokoknya asas keterbukaan harus dimanifestasikan ke dalam akses masyarakat untuk mendapatkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang dengan mudah agar masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, termasuk saat tahapan pembahasan undang-undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, halaman 412, yang selengkapnya kami kutip, sebagai berikut: “Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang- undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” Pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam perkara a quo, nampak jelas jika kita lihat dengan berbagai fakta-fakta dalam persidangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dilihat dalam keterangan saksi-saksi sebagai berikut: 1) Keterangan Saksi Usman Hamid dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa: “Pertemuan itu diberitakan oleh media massa dengan kontroversi apakah memang media dilarang atau media tidak 431 tahu adanya pertemuan tersebut. Tapi secara singkat pertemuan yang Saksi hadiri pada pukul … pada hari Selasa itu juga tidak berakhir dengan naskah akademik atau tidak dibekali dengan dokumen naskah akademik RUU maupun daftar inventarisir masalah…” (Vide: Risalah Sidang 7 Juli 2025, hal. 49). 2) Keterangan Saksi Ridho Anwar Arifin dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa: “...Kami mencatat bahwa sejak awal proses legislasi RUU ini tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, draft RUU dan naskah akademik tidak pernah tersedia secara sah dan terbuka di situs DPR, padahal kami BEM Kema Unpad sebagai organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi advokasi function berupaya aktif mencarinya secara berkala sejak Juli 2024 dan mulai kembali melakukan pengawalan dari bulan Februari 2025 semenjak dikeluarkan Supres Nomor R12/pres/2025. Kami secara berkala dan intensif mengakses situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia www.dpr.go.id sebagai sumber utama informasi publik mengenai dokumen legislasi. Bahwa hingga menjelang pengesahan RUU tersebut tidak ditemukan adanya unggahan draft RUU maupun naskah akademik yang dapat diunduh secara publik dari situs resmi DPR, upaya pencarian kami meliputi: 1. Pemantauan laman DPR RI secara berkala. 2. Pencarian melalui menu pencarian dengan kata kunci RUU TNI, perubahan RUU TNI, dan naskah akademik TNI. 3. Cek silang dengan situs Kementerian Hukum dan HAM serta JDIH DPR. Bahwa semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, tidak tersedia dokumen yang bisa kami akses secara sah dan autentik untuk tujuan pengkajian substansif.” (Vide: Risalah Sidang 7 Juli 2025, hal. 30). 3) Keterangan Saksi Andrie Yunus dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa: “...kami di KontraS melakukan pemantauan media mengenai setiap informasi tentang proses pembahasan RUU TNI, termasuk melakukan pemantauan mengenai dokumen yang berkenaan dengan draf rancangan Undang-Undang, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dan Surat Presiden. Dokumen-dokumen tersebut penting bagi kami untuk dapat dipelajari, diteliti, dan yang paling penting memberikan masukan atas draf yang tengah diproses. Sampai dengan 3 Maret 2025 pagi, dokumen-dokumen tersebut tak 432 kunjung dapat kami akses. Kemudian, pada Senin, 3 Maret 2025, KontraS mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada Ketua Komisi I DPR RI. Inti dari surat ini ada 3 hal, Majelis. Pertama, informasi yang kami peroleh mengenai draf RUU TNI yang sempat beredar 2024 terdapat perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif.” (Vide: Risalah Sidang 14 Juli 2025, hal. 12-13). Selain keterangan saksi-saksi di atas, ketiadaan draft RUU maupun dokumen Naskah Akademik juga diakui oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Presiden RI. Adapun hal-hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: 1) Keterangan Saksi Edy Prasetyono, yang menyatakan bahwa: “Sejauh saya, saya memegang beberapa daftar ... apa ... isian masalah yang saya pelajari mengenai ... apa namanya ... rancangan ... revisi ... apa ... Undang-Undang TNI.” (Vide: Risalah Sidang 28 Juli 2025, hal. 55) 2) Keterangan Saksi Udaya Madjid, yang menyatakan bahwa: “Kami tidak memegang secara resmi, Yang Mulia, hanya melihat di media ... media, seperti apa perkembangan dari ... apa ... formasi Undang-Undang TNI tersebut. “ (Vide: Risalah Sidang 28 Juli 2025, hal. 55). Keterangan saksi-saksi di atas juga diamini oleh berbagai keterangan ahli yang dihadirkan Para Pemohon, baik secara langsung maupun yang memberikan keterangannya secara tertulis. Dalam perspektif keilmuan yang dimiliki para ahli, khususnya dalam hukum tata negara, pada pokoknya keterbukaan terhadap berbagai dokumen terkait pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal penting, sebagai aspek fundamental yang memperlihatkan ada atau tidaknya keterlibatan publik, bahkan memberikan gambaran tentang keadilan dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun keterangan ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut: 1) Keterangan Ahli a.n. Fajri Nursyamsi “Ini kita baru berbicara tentang dokumen ya Bapak/Ibu sekalian, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Dokumen ini kita berdebat ada atau tidak ada. Bayangkan Bapak/Ibu ketika perdebatan itu digeser ke apakah dokumen yang selama ini terpublikasi itu aksesibel bagi teman-teman disabilitas atau 433 tidak. Itu kita belum bicarakan, kita masih jauh dari situ. Padahal itu warga negara yang menurut data ada hampir 10% di Indonesia itu penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas netra yang tidak bisa … punya hambatan untuk mengakses dokumen-dokumen cetak yang kami identifikasi di PSHK, tidak semua dokumen publikasi di DPR itu bisa diakses oleh screen reader, sebuah aplikasi yang membantu teman- teman disabilitas netra untuk bisa membaca dokumen secara digital. Nah, itu maknanya perencanaan bagi … apa … bagi kami di publik untuk memahami partisipasi. Pada akhirnya membutuhkan transparansi dan dokumen perencanaan menjadi salah satunya.” (Vide: Risalah Sidang 14 Juli 2025, hal. 28). 2) Keterangan Ahli a.n. Susi Dwi Harjanti “Dari perspektif Pengadilan Hak Asasi Uni Eropa, partisipasi dalam pembentukan undang- undang lebih dari sekedar formalitas karena partisipasi tersebut merupakan aspek fundamental dari aspek rasionalitas prosedural pembentukan undang-undang dan sebagai sebuah mekanisme untuk transparansi, inklusif dan proses pengambilan keputusan yang adil. Partisipasi juga meningkatkan argumentasi kepastian hukum.” (Vide: Keterangan Tertulis Ahli a.n. Susi Dwi Harjanti, yang disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 melalui surel pada 25 Juli 2025). Dalam permohonan a quo, maupun fakta persidangan sebagaimana disampaikan Para Pemohon melalui bukti surat P-92 dan P-116, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Dave Laksono yang merupakan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR, selaku pihak yang membahas Revisi UU TNI pada intinya menyebut bahwa pembentuk undang-undang yang menginisiasi rancangan Revisi UU TNI telah dengan sengaja tidak memberikan draf rancangan Revisi UU TNI saat DPR RI sedang melakukan pembahasan Revisi UU TNI agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik, tidak dijawab atau bahkan tidak dibantah oleh pihak DPR RI maupun Presiden dalam persidangan. Oleh karenanya, fakta persidangan tersebut telah jelas terbukti dan tak terbantahkan sebagai bagian dari rangkaian fakta- fakta yang membuktikan adanya pelanggaran asas keterbukaan (transparansi) dalam pembentukan Revisi UU TNI. 434 Selain soal tidak dibukanya draf rancangan Revisi UU TNI sebagaimana dimaksud di atas, tidak transparannya pembentuk undang-undang, khususnya DPR RI dapat dilihat dalam fakta bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang tidak pernah secara utuh menyampaikan informasi mengenai substansi Revisi UU TNI kepada publik. Proses pembentukan Revisi UU TNI terjadi kesimpangsiuran informasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad, selaku Wakil Ketua DPR RI dalam konferensi pers tentang RUU TNI pada Senin, 17 Maret 2025, yang dimuat dalam website metrotvnews.com dan kompas.tv tanggal 17 Maret 2025 dan tempo.co tanggal 18 Maret 2025 [Vide: Bukti P-118 s.d. Bukti P-120] menjelaskan bahwa hanya terdapat 3 (tiga) Pasal yang sedang dibahas dalam Revisi UU TNI. Kendati demikian, berdasarkan draf Rancangan Revisi UU TNI yang dipublikasikan melalui laman website resmi DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025, justru memuat 7 (tujuh) pasal perubahan [Vide: Bukti P-121] atau dengan kata lain, jumlah pasal perubahan tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh DPR RI kepada publik sebelumnya. Adapun fakta tersebut tidak pula dibantah atau dijawab oleh Pihak DPR RI maupun Presiden RI. Menanggapi ketertutupan atau ketidaktransparanan pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan Revisi UU TNI sebagaimana dimaksud di atas, dalam fakta persidangan terungkap pula upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk meminta pembentuk undang-undang agar membuka akses terhadap berbagai informasi dan dokumen yang terkait Revisi UU TNI. Adapun hal tersebut dapat dilihat dalam keterangan saksi a.n. Andrie Yunus yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan: “...pada Senin, 3 Maret 2025, KontraS mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada Ketua Komisi I DPR RI. Inti dari surat ini ada 3 hal, Majelis. Pertama, informasi yang kami peroleh mengenai draf RUU TNI yang sempat beredar 2024 terdapat perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif. Kedua, kami menilai 435 wacana revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tergesa- gesa dan tanpa melibatkan partisipasi publik dan cenderung tertutup. Terlebih, substansi yang menjadi poin revisi tidak menjawab problem struktural mengenai reformasi institusi TNI. Semestinya, yang perlu dibahas adalah mengenai revisi mengenai Undang-Undang Peradilan Militer. Dan ketiga, dalam surat tersebut, kami menuntut DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah sepatutnya menghentikan pembahasan RUU TNI. (Vide: Risalah Sidang 14 Juli 2025, hal. 13). Upaya untuk memperoleh informasi tersebut di atas juga telah didokumentasikan dan disampaikan ke persidangan perkara a quo dalam bukti surat P - 99 berupa print out/salinan surat Penolakan Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang membuktikan upaya Pemohon untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembahasan Revisi UU TNI. Meskipun telah melakukan upaya meminta informasi sebagaimana di atas, namun pembentukan undang-undang tetap tidak membuka berbagai informasi dan dokumen terkait pembentukan Revisi UU TNI. Padahal, hak warga negara untuk mendapatkan informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik– termasuk pembentuk undang-undang: DPR RI dan Presiden RI– memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Adapun selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah 436 kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Secara spesifik, informasi dan dokumen terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dijamin sebagai hak warga negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Dengan demikian, berdasarkan berbagai fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas maupun dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan Para Pemohon, maka ketiadaan transparansi, yang dengan sendirinya melanggar asas transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan in casu Revisi UU TNI telah terbukti. E. Pembentukan Revisi UU TNI Terbukti Tidak Memberikan Ruang Partisipasi yang Bermakna bagi Warga Negara Indonesia yang pernah Korban Pelanggaran HAM atau Kekerasan TNI maupun Korban Operasi Militer di Berbagai Wilayah Dalam fakta persidangan perkara a quo, pembentuk undang-undang terbukti tidak memberikan ruang partisipasi yang bermakna (meaningful participation), khususnya terhadap korban pelanggaran HAM atau kekerasan yang dilakukan oleh TNI ataupun korban operasi militer di berbagai wilayah. Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3 pada pokoknya dinyatakan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “masyarakat” sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3 tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 96 ayat (3) UU P3, yang menyatakan: 437 “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” Lebih lanjut, bentuk-bentuk kegiatan dalam konteks partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3 adalah dalam bentuk konsultasi publik. Dalam Pasal 96 ayat (3) UU P3, terdapat beberapa bentuk konsultasi publik. Adapun ketentuan tersebut berbunyi: “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.” Jika dikaitkan dengan perkara a quo, dalam jawaban pembentuk undang-undang, baik DPR RI maupun Presiden RI, sama sekali tidak ditemukan adanya kegiatan atau ruang partisipasi bagi korban pelanggaran HAM atau kekerasan maupun operasi militer di berbagai wilayah. Meskipun dalam keterangan Saksi a.n. Usman Hamid dalam persidangan Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025, dinyatakan bahwa ada pertemuan yang mengundang orang tua korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Katarina Sumarsih, namun, pertemuan tersebut tidak dilakukan dengan memadai karena para hadirin yang diundang tidak dibekali dengan dokumen maupun informasi terkait Revisi UU TNI maupun surat undangan yang mendadak, yaitu 28 (dua puluh delapan) menit sebelum pertemuan dilakukan (Vide: Risalah Sidang 7 Juli 2025, hal. 48-49). Oleh karenanya, sulit untuk melihat pertemuan tersebut sebagai bagian dari partisipasi yang bermakna. Dengan demikian, ketiadaan keterlibatan/partisipasi masyarakat terdampak langsung, dalam hal ini korban pelanggaran HAM atau kekerasan TNI maupun korban operasi militer di berbagai wilayah, maka unsur keterlibatan “masyarakat terdampak” sebagaimana 438 dimaksud dalam Pasal 96 UU P3 menjadi tidak terpenuhi, sehingga pembentukan revisi UU TNI terbukti tidak memberikan partisipasi bermakna (meaningful participation). F. DPR RI dan Presiden Menahan Dokumen RUU TNI dan Tidak Langsung Membuka Akses Dokumen Revisi UU TNI Kepada Publik Selama proses permohonan pengujian formil Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, telah terbukti hal – hal yang menjadi kejanggalan sebagaimana dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo. Presiden dan DPR yang masing-masing menerima mandat UU P3 wajib untuk menyebarluaskan semua tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti menyebarluaskan mengenai program legislasi nasional, rancangan undang – undang yang sedang disusun, dibahas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan memahami, memberikan masukan atau tanggapan. Penyebarluasan yang dimaksud dalam UU MK telah diperjelas melalui Pasal 88 ayat (1) yang dikutip sebagaimana berikut di bawah ini: “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang- Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.” Hal ini tegas diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dikutip sebagaimana berikut: 1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau 439 memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Lebih lanjut atas Undang – Undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia wajib untuk disebarluaskan dengan menggunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dikutip sebagaimana berikut: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” Penjelasan Pasal 95 “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.” Dokumen perancangan dan perkembangan proses Revisi UU TNI tidak pernah ditemukan secara utuh dalam website DPR ataupun kanal-kanal resmi pembentuk undang-undang lainnya [Bukti P-117]. DPR dan Pemerintah pada praktiknya tidak mematuhi rezim keterbukaan informasi publik dan tidak menganggap transparansi sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan guna mewujudkan hak publik atas informasi penyusunan Revisi UU TNI. Bukan hanya Para Pemohon yang tak dapat mengakses draf RUU dan naskah akademik, terbukti berdasarkan keterangan Saksi Usman Hamid dan Saksi Andrie Yunus, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diperoleh. Selain itu, Saksi Edy Prasetyono dan Saksi Udaya Madjid yang diundang dalam focus group discussion tentang TNI, juga tidak memperoleh dokumen perancangan. Hal ini semakin menegaskan adanya upaya untuk menahan keterbukaan informasi publik atas dokumen perancangan Revisi UU TNI. Selain itu, amat disayangkan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh DPR dan Pemerintah, terkhusus Ahli Satya Arinanto, Ahli Faishal Santiago, Ahli Ahmad Redi, telah mendiskreditkan rezim keterbukaan informasi 440 publik dan upaya Para Pemohon dan publik untuk berpartisipasi dan menagih keterbukaan informasi publik atas Revisi UU TNI. Kondisi demikian seolah menempatkan titik tumpu tanggung jawab pembentukan undang-undang pada publik, bukan pada DPR dan Presiden. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fajri Nursyamsi, praktik demikian adalah praktik usang yang tidak dapat dipertahankan untuk menghadirkan pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. Terbukti bahwa dokumen Revisi UU TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah. Revisi UU TNI telah ditandatangani oleh Presiden hanya diberitahukan kepada publik melalui pemberitaan namun tidak dengan segera dilakukan menyebarluaskan. Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Revisi UU TNI telah ditangani oleh Presiden pada bulan Maret 2025 sebagaimana pemberitaan berikut di bawah ini: 1. website jatim.antaranews.com tanggal 17 April 2025 [Bukti P – 2]; 2. website tempo.co tanggal 17 April 2025 [Bukti P – 3]; dan 3. website detik.com tanggal 17 April 2025 [Bukti P – 4]. Selanjutnya untuk menilai dan membuktikan apakah dokumen revisi UU TNI tersebut sudah disebarluaskan melalui kanal-kanal resmi DPR dan Presiden, Para Pemohon menemukan bahwa melalui informasi metadata website www.dpr.go.id. yang merekam aktivitas pengunggahan dokumen Revisi UU TNI baru diunggah pada tanggal 21 Mei 2025. Terhitung sejak tanggal pengundangan Revisi UU TNI sampai dengan diunggah di website DPR menghabiskan waktu hampir 2 (dua) bulan atau dengan hitungan hari sebanyak 56 (lima puluh enam) hari [Bukti P – 122] Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang telah mengatur secara tegas terkait pengajuan permohonan 441 yang secara rigid menyatakan bahwa jangka waktu pengujian formil suatu undang-undang paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran negara Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (6) PMK Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tentang alat bukti yang diajukan untuk permohonan pengujian undang – undang kepada Mahkamah Konstitusi terdiri atas yang sekurang-kurangnya Salinan Undang-Undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal dari salinan undang – undang atau Perppu. Quad Non, seandainya Para Pemohon menunggu Presiden dan DPR untuk melakukan penyebarluasan dengan mengunggah dokumen Revisi UU TNI yang dilakukan setelah 56 (lima puluh enam) hari sejak Revisi UU TNI diundangkan, maka Para Pemohon akan kehilangan hak konstitusinya untuk mengajukan permohonan uji formil dikarenakan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah 45 (empat puluh lima) hari. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terbukti bahwa, terdapat upaya untuk menggugurkan hak konstitusional Para Pemohon oleh DPR dan Presiden dengan tidak mengupload Revisi UU TNI yang telah diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Adapun dokumen Revisi UU TNI disebarluaskan oleh DPR dan Presiden setelah 56 (lima puluh enam) hari yaitu diunggah di website DPR pada tanggal 21 Mei 2025. Oleh karenanya hal ini merupakan suatu bentuk upaya penghalang-halangan hak konstitusional Para Pemohon untuk melakukan uji pengujian formil yang jangka waktunya rigid hanya 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. G. Presiden dan DPR RI Tidak Pernah Membantah Melakukan Kesengajaan dalam Menahan Dokumen Revisi UU TNI 442 Selanjutnya, terbukti selama pemeriksaan permohonan aquo Presiden dan DPR dalam keterangannya, baik secara tertulis maupun yang dibacakan di muka persidangan, serta bukti surat yang diajukan tidak pernah membantah dalil Para Pemohon a quo terkait kesengajaan Presiden dan DPR yang sengaja menahan dokumen revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen revisi UU TNI kepada publik. Sementara itu, Para Pemohon telah melampirkan bukti – bukti untuk mendukung dalil dalam permohonan aquo bahwa terdapat upaya penahanan akses informasi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR [Vide Bukti P–117, Bukti P–121 dan P–122]. Berdasarkan Pasal 37 UU MK, Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana dikutip di bawah ini: “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.” Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalil Para Pemohon telah bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan sehubungan dengan Presiden dan DPR sengaja menahan dokumen Revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen Revisi UU TNI kepada publik merupakan dalil yang sempurna yang tidak dibantah oleh DPR dan Presiden selama proses pemeriksaan permohonan a quo. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan tindakan dari Presiden dan DPR yang enggan transparan dan akuntabel dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini pembentukan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 443 H. Adanya Dugaan Konflik Kepentingan Ahli yang Diajukan Pemerintah dan DPR RI Sebelum Para Pemohon menyampaikan tanggapan terhadap keterangan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Faisal Santiago dan Ibnu Sina Chandranegara yang diajukan oleh DPR. Setelah itu, Pemerintah juga mengajukan ahli, yaitu salah satunya Ahmad Redi. Para Pemohon menyampaikan keberatan terhadap kredibilitas serta kerawanan konflik kepentingan yang diduga dilakukan oleh Para Ahli DPR RI dan Pemerintah. yang dihadirkan oleh DPR karena setelah kami melakukan penelusuran Ahli yang dihadirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden RI yaitu Faisal Santiago, Ibnu Sina Chandranegara, dan Ahmad Redy merupakan bagian dari kantor hukum yang bernama JURIST RESIA & CO Counsellor Attorney at Law dengan susunan sebagaimana berikut: 1. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. posisi Managing Partner; 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M posisi Senior Advisor; 3. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. posisi Senior Partner; Artinya, ketiga ahli tersebut merupakan rekan satu kantor dan satu paket diajukan sebagai Ahli baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya kami berpendapat satu paket ahli tersebut tidak tepat diajukan karena sarat akan kepentingan dalam memberikan keahliannya serta berpotensi conflict of interest dalam memberikan keterangannya sebagai Ahli dalam permohonan a quo. I. Upaya Aktif Para Pemohon untuk Berpartisipasi dalam Proses Revisi UU TNI Para Pemohon dengan ini mempertanyakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa Ahli tidak pernah mengajar materi teori perundang-undangan karena hal tersebut mata kuliah yang diajarkan 444 oleh rekan sejawatnya (vide keterangan ahli DPR halaman 38) sehingga Ahli tidak dapat menjelaskan secara terang dan lugas terkait partisipasi publik yang bermakna sebagaimana telah diatur dalam UU P3. Selain itu Ahli juga tidak menyampaikan jawabannya secara on point (tepat sasaran) dari pendalaman pertanyaan yang ditanyakan oleh Para Pemohon. Para Pemohon juga mempertanyakan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa Ahli menegaskan Para Pemohon (selaku masyarakat sipil) untuk mencari sendiri bahkan untuk mendekati para anggota legislatif apabila naskah perundang-undangan tidak bisa diakses melalui kanal-kanal resmi milik Pemerintah dan/atau DPR. Hal ini dapat dilihat melalui keterangan yang disampaikan Sdr. Satya Arinanto pada 21 Juli 2025 sebagai berikut: “Tapi itu Anda harus aktif, gitu loh, mencari … mencari di manalah sumber kalau di website enggak ada, apa Anda pendekatan ke anggotalah, ya. Tempelah anggota itu, anggota pasti mau ngasih. Kalau seperti Yang Mulia Pak Arsul Sani dulu Anggota DPR beda itu, dikasih bahannya. Jadi ada bocoran dari anggota langsung. Tidak harus menunggu, ‘Wah enggak ada itu, enggak partisipatif,’ bukan begitu. Ya, aktiflah. Bahkan dulu itu teman-teman aktivis pemilu CETRO itu, ya, Center for Electoral Reform, itu sampai pernah memberi korek kuping ke Anggota DPR waktu pemilu itu. Maksudnya, supaya telinganya dibersihkan, biar mendengar suara rakyat. Apakah Anda sudah melakukan itu? Se-progressive itu?” Pernyataan tersebut memuat kesalahan berpikir yang memandang pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah tanggung jawab warga negara. Padahal, dalam konteks hak asasi manusia, pemegang tanggung jawab pemenuhan (duty bearer) adalah negara, dalam hal ini pemerintahlah yang harus aktif memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Para Pemohon juga mempertanyakan keterangan Ahli dalam agenda persidangan permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat prinsip hukum semua orang dianggap tahu peraturan dipadankan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ahli menyatakan bahwa rancangan peraturan 445 dianggap sudah diketahui oleh semua orang dan seolah memaksa dan membenarkan bahwa masyarakat harus mencari secara mandiri suatu rancangan peraturan yang sedang dibentuk. Hal ini dapat dilihat melalui keterangan Sdr. Satya Arinanto di Sidang Pemeriksaan tanggal 21 Juli 2025 yang menyatakan: “Nah, kemudian ... jadi, setahu saya melalui sistem sudah tersedia. Dan karena itu, prinsip hukum yang ... apa ... mengatakan bahwa setiap orang dianggap tahu peraturan, tapi ini peraturan, jadi rancangan peraturan juga prinsip itu nantinya harus berlaku juga, setiap orang dianggap sudah tahu rancangan peraturan. Kalau enggak ada, ya, carilah. Cari, banyak kan sekarang. Orang enggak dicari saja bocor, kok, di ... apa ... diviralkan. Sekarang kan sudah demokrasi digital, begitu.” Apabila maksud Ahli adalah asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure), seharusnya sebagai Ahli saat memberikan keterangan sesuai dengan kemampuannya Ahli dan harus menjelaskan secara jelas dan lengkap dasar dari asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hal penting dan mendasar yang diatur dalam UU P3 adalah dengan dijaminnya asas keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 88 UU P3 secara jelas dan tegas telah mengatur bahwa penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Tujuan dari Penyebarluasan tersebut untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat. Atas keterangan ahli yang disampaikan dalam pemeriksaan permohonan aquo, Para Pemohon berpendapat keterangan yang disampaikan Ahli adalah suatu kesimpulan yang jelas tidak berdasarkan hukum dan hanya berdasarkan asumsi dan penafsiran atau perspektif subjektif Ahli semata. Ahli tidak memberikan rujukan peraturan perundang-undangan mana yang menyebutkan hal tersebut. Apabila hal tersebut dibenarkan, tidak ada satupun 446 permohonan uji formil yang dapat dikabulkan karena sejak awal sudah ditetapkan tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar, padahal Para Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menguji pembentukan formil suatu undang-undang berdasarkan hak hukum para pemohon dikarenakan tidak terlaksananya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation); Dengan demikian dapat diketahui bahwa, Ahli tidak menyampaikan keterangannya secara tepat sebagaimana menurut pengetahuan dan kemampuannya untuk didengar keahliannya dalam agenda mendengar keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan ulang keterangan Ahli Satya Arinanto yang telah disampaikan di muka persidangan maupun keterangan secara tertulis. J. Revisi UU TNI Harus Dinyatakan Inkonstitusional dan Batal Demi Hukum Pelanggaran formil dalam Revisi UU TNI sangat signifikan, diakibatkan oleh: (1) menyimpangi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk menghadirkan meaningful participation; (2) melangkahi tahapan perencanaan dan penyusunan dengan dalih carry over untuk mempercepat proses; (3) menutup ruang partisipasi publik dengan proses tertutup, dokumen perancangan undang-undang yang tidak aksesibel, dan intimidasi/ancaman bagi publik, terkhusus masyarakat yang memiliki perhatian terhadap Revisi UU TNI dan reformasi sektor keamanan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Revisi UU TNI dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum secara keseluruhan, tanpa memberikan ruang kompromi atau “win-win solution” bagi pembentuk undang-undang. Tanpa adanya ketegasan MK, praktik undemocratic law-making process akan terus dipertahankan dan menjadi pembenaran bagi pembentuk undang- 447 undang ketika hendak memformulasikan rancangan undang-undang yang bernilai kontroversial. Argumentasi ini diperkuat oleh pandangan Ahli Bivitri Susanti yang mendorong bahwa proses Revisi UU TNI dinyatakan inkonstitusional tanpa syarat dan benar-benar batal demi hukum untuk menghindari adanya multitafsir dalam pelaksanaan putusan di masa depan. Selain itu, jumlah pasal yang diubah di dalam Revisi UU TNI tidak signifikan, sehingga proses perlu diulang. Selengkapnya, Ahli Bivitri Susanti menyatakan sebagai berikut: “...kalau untuk Undang-Undang Cipta Kerja dulu, inkonstitusional bersyarat, saya bisa pahami karena dia sudah jalan dan itu undang-undang yang gemuk sekali, dampaknya luar biasa sekali. Kalau tiba-tiba dihentikan semuanya, memang barangkali ada hal-hal yang sulit untuk dijalankan dalam praktik. Tapi, itu pun waktu itu terus terang, kami mengkritik putusan Majelis. Sehingga yang ingin saya katakan adalah saya sebenarnya merasa kalau ada syarat dalam putusan inkonstitusionalitas, itu tafsirnya luar biasa banyak, Yang Mulia. Dari A sampai Z. Saya khawatir karena itu, kalau diberikan catatan inkonstitusional bersyarat, nanti akan banyak lagi nih (penafsiran). Apalagi kita tahu serangan kepada Mahkamah juga lagi agak banyak, kemarin saya juga baru baca lagi itu dari politisi. Sehingga nanti akan banyak sekali tafsir yang akan membingungkan dalam praktik, sehingga kami akan cenderung menghitung dampak, lagi-lagi ini 4 pasal dalam Undang-Undang TNI. Berbeda dengan ribuan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kami lebih bersetuju pada inkonstitusional, tidak bersyarat, tapi benar-benar batal, sehingga prosesnya harus diulang,” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan permohonan, bukti-bukti yang dilampirkan, serta mendengar keterangan-keterangan saksi dan ahli dalam persidangan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan pengujian formil a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 448 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON a. DPR RI berpendirian bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memiliki pertautan langsung dengan UU a quo dan fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap norma UU 3/2025 sehingga hal tersebut error in objecto. b. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pendirian DPR RI tersebut didukung pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 449 2. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 a. Pokok Permohonan: 1. Tahapan Pembentukan UU 3/2025 dan Meaningful Public Participation Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi meaningful public participation pada setiap tahapannya, sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU Perubahan UU 34/2004 masuk kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Pada tahap ini partisipasi publik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, DPR RI menerima aspirasi dari Danrem 161 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan TNI Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perubahan atas UU 34/2004. b. Tahap Penyusunan Kegiatan diawali oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, dilanjutkan oleh Badan Legislasi hingga menjadi RUU usul inisiatif DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024. Pada tahap ini, partisipasi publik dilakukan melalui diskusi dengan pakar/ahli/praktisi, yaitu: Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia), Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). c. Tahap pembahasan Pembahasan dilaksanakan dalam rentang waktu 3 s/d 20 Maret 2025, dengan beberapa agenda, yaitu RDPU yang dihadiri Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA), Persatuan 450 Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI); Rapat Kerja, yang dihadiri Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selain itu, DPR RI juga mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. d. Tahap Pengesahan dan Tahap Pengundangan RUU a quo disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi meaningful public participation. Proses penyusunan RUU a quo telah dimulai sejak adanya Putusan MK pada tahun 2022. Adapun materi muatan yang tidak terbatas pada batas usia pensiun sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK merupakan sebuah keniscayaan mengingat adanya berbagai masukan berbagai pihak. 2. Prolegnas Prioritas Kegiatan penyusunan RUU a quo pada tahun 2022 dilakukan karena RUU a quo masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Pada perkembangan selanjutnya terdapat dinamika kondisi geopolitik yang menjadi urgensi untuk segera dilakukannya perubahan UU 34/2004. Untuk itu dilakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU a quo tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, DPR RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang pada intinya menyatakan 451 bahwa pada saat rapat berlangsung dapat diusulkan penambahan agenda untuk selanjutnya diambil keputusan. Pada rapat tersebut, penambahan agenda disetujui oleh peserta rapat. 3. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode UU Pembentukan PUU tidak menyebutkan istilah carry over. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode. Namun, keberlanjutan pembentukan Undang-Undang antar-periode tidak dapat dibatasi oleh ketentuan teknis melainkan memerlukan kesepakatan politis dari DPR RI dan Presiden. Kesepakatan politis tersebut tercermin dari keputusan Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 yang menyerahkan pembahasan RUU a quo kepada DPR RI periode berikutnya. Selanjutnya, Presiden Periode 2024-2029 mengirimkan Surat Nomor: R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 untuk menunjuk menteri melakukan pembahasan dan DPR RI kemudian menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. 4. Pembentukan Dalam Waktu Singkat / Fast Track Legislation Pembentukan UU 3/2025 tidak dapat hanya dilihat dari tahap pembahasan pada tahun 2025, namun harus dilihat dari tahap penyusunan yang sudah dimulai setidaknya pada tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang mengatur berapa lama suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, sehingga jangka waktu pembentukannya bukan merupakan ukuran karena tergantung dari kompleksitas materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada undang-undang yang dibentuk dengan fast track legislation. Apabila fast track legislation dibandingkan dengan pembentukan Perpu, maka proses perubahan UU 34/2004 lebih demokratis dilakukan melalui undang-undang dibandingkan dengan Perpu. 452 3. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Pada sidang tanggal 14 Juli 2025, Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan dirinya sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun Perkumpulan KontraS merupakan bagian dari Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025, sehingga kesaksian pihak tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. b. Menurut Ahli Para Pemohon Perkara Nomor 45 (Mohammad Novrizal), Perkara Nomor 69 (Susi Dwi Harijanti) dan Perkara Nomor 81 (Fajri Nuryamsi) pada intinya mempermasalahkan masuknya RUU Perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap pandangan para ahli tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020, dimungkinkan adanya tambahan agenda rapat oleh pimpinan rapat untuk dimintakan persetujuan peserta rapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pelanggaran tata tertib. c. Menurut Ahli Pemohon Perkara 75/PUU-XXIII/2025, Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan faktor waktu dalam suatu pembahasan rancangan undang-undang, yang memiliki konsekuensi logis terhadap terpenuhinya partisipasi publik bermakna. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI menanggapi bahwa tidak terdapat aturan baku yang menyatakan bahwa waktu pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR telah membuka ruang dialog dan konsultasi publik sejak dari tahap penyusunan, tidak hanya terbatas pada tahap pembahasan. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan undang-undang. d. Menurut Ahli Para Pemohon, terkait dengan pemenuhan meaningful public participation dalam pembentukan UU 3/2025, pada intinya menyampaikan bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dan harus diukur secara kualitatif, yaitu sejauh mana masyarakat terlibat secara substantif dalam proses 453 pembentukan norma. Terhadap hal tersebut, DPR RI telah melaksanakan serangkaian audiensi publik, RDPU, Rapat Kerja, hingga Rapat Paripurna yang bersifat terbuka dan disiarkan langsung kepada publik. Selain itu, pemenuhan partisipasi bermakna yang substantif membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi melalui ruang yang telah dibuka oleh DPR RI, baik secara online maupun offline. Perlu adanya kriteria untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang terpenuhi secara konkret. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan tertulis Presiden I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU 3/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: Para Pemohon Perkara 81 merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan yang langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU 3/2025 dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad 454 Alim dalam perkara 27/PUU-VII/2009 advokat/YLBHI tidak mempunyai Legal Standing. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. Keterangan Pemerintah Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-45), penyusunan (vide Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-10, Bukti PK-18 s.d. Bukti PK- 37, dan Bukti PK-46), pembahasan (vide Bukti PK-11 s.d. Bukti PK-15, Bukti PK-38 s.d. Bukti PK-44, dan Bukti PK-47 s.d. Bukti PK-51), pengesahan (vide Bukti PK-16), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., serta Ahli Pemerintah Prof. 455 Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025 telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 3/2025. III. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 14 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 3/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Ke-I Presiden tertanggal 11 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2025; dan 2. Keterangan Tambahan Ke-II Presiden tertanggal 18 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 (Prolegnas 2010-2014), sehingga penyerapan masukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU TNI Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI pada beberapa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai berikut: a. Prolegnas 2010-2014 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41 A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah/DPR (vide bukti PK-53). 456 b. Prolegnas 2015-2019 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 11 sebagai inisiatif Pemerintah (vide bukti PK-58). c. Prolegnas 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Desember 2022 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah (vide bukti PK-74). d. Prolegnas 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 2 sebagai inisiatif DPR RI (vide bukti PK-8). Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU TNI Perubahan pada kurun waktu tahun 2010-2024, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai 457 kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 458 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 459 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 460 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: 461 Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2022 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan pada tanggal 15 Desember 2022, DPR RI menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah) (vide bukti PK-74). a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) 462 Sebagai langkah tindak lanjut atas Putusan MK dimaksud, Pemerintah menyelenggarakan beberapa kegiatan penyerapan masukan terkait batas usia pensiun pada tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. 463 (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 464 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 465 Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menyerap aspirasi/masukan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa bukan hanya terbatas pada pembahasan batas usia pensiun, tetapi juga terkait penempatan prajurit TNI aktif diluar struktur TNI, sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 466 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya 467 adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Pemerintah juga menghadirkan saksi Pemerintah Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd dalam sidang pada tanggal 28 Juli 2025 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tanggal 2 Oktober 2023 dalam membahas terkait penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan pusat dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian, untuk mendapatkan aspirasi dari Masyarakat maupun akademisi sebagai bahan penyusunan DIM. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam tahap Penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan 468 Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). b. Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) dan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah diundang dan menghadiri uji publik dimaksud, sehingga para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 telah diberikan ruang partisipasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. c. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM melalui beberapa kali rapat penyusunan DIM sebagai berikut: 1) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 2) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 3) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 4) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 5) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 6) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 7) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); 8) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 9) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). d. Seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusun DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal 469 Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. e. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Bahwa pada tahap Pembahasan, UU 3/2025 telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagai berikut: a. Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 1) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2) Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). 3) Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK- 40). 4) Rapat Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang 470 TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b. Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). Bahwa pada tahap Pengesahan/Penetapan, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK- 16). Selanjutnya pada tahap Pengundangan, RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17). Berdasarkan seluruh uraian di atas, pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation dalam setiap tahap pembentukannya, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. RUU TNI merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya Urgensi Nasional. Berdasarkan uraian kronologis pembentukan UU 3/2025 di atas, RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas sebagai Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan Pemerintah sampaikan juga bahwa pada saat proses pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional 471 diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga perubahan UU TNI tidak hanya terkait dengan usia pensiun melainkan juga mencakup: a. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional. Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer moderen. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. b. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. c. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo-Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat, tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 3. Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 472 a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun prajurit TNI yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada 473 intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan: Bahwa UU 3/2025 merupakan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang-undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 474 1) Saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Selain itu, belum adanya pengaturan dalam UU TNI sebelumnya mengenai pelibatan TNI dalam perlindungan WNI di luar negeri, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kehadiran Negara dalam menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. 475 f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Bahwa Pemerintah telah uraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dan juga telah dituangkan sebelumnya dalam Keterangan Presiden. Kedua Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025 beserta bukti sebagai berikut: ● Bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025; dan ● Bukti PK-7a dan Bukti PK-53 sampai dengan PK-74 yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2025. IV. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi para Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2025, tanggal 7 Juli 2025, dan tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. M. Novrizal Bahar sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): 476 a. UU TNI Perubahan hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. b. RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK Prolegnas DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. c. RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. Naskah akademik hanya dibuat sebagai syarat semata dan isinya terkadang tidak mencerminkan norma dalam UU. b. Naskah Akademik baru dibuat setelah draft RUU, sehingga seolah- olah dibuat hanya untuk mengisi checklist. c. Partisipasi publik hanya dilakukan oleh akademisi, sehingga publik dikerdilkan dengan akademisi. Padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang dibahas. d. RUU dan NA tidak terbuka, padahal dokumen tersebut yang menjadi bahan bagi setiap orang yang ingin memberikan masukan. e. Partisipasi publik dilakukan secara terburu-buru dan terkesan diada- adakan. f. Waktu pembahasan substanstif 9 (sembilan) hari yang terlalu singkat. g. Kritik dari masyarakat sipil salah naskah, padahal naskah resminya tidak disediakan untuk diakses 3. Susi Dwi Jayanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. Pengujian formil memiliki fungsi menjaga supremasi negara hukum untuk memenuhi prinsip ketaatan terhadap prosedur, negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi dalam 477 proses legislasi. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi seluruh prinsip tersebut. b. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena dokumen RUU dan NA (yang memuat: latar belakang, analisis, evaluasi, dan dampak) tidak dipublikasikan. c. Pengujian formil melindungi hak yang fundamental. Mahkamah dapat menilai kecukupan partisipasi melalui serangkaian tes antara lain apakah legislator telah menyedikan ruang partisipasi masyarakat. d. Terjadi gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat. e. Terjadi ketidakstabilan Pembentuk UU dalam menegakkan aturan Tata Tertib pembentukan UU. 4. Denny Indrayana sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. UU TNI merupakan UU yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya kekuasaan yang berdaya rusak. b. Indikator/petunjuk untuk menentukan proses pembentukan UU telah sesuai/tidak: 1) Kontrol internal (dinamika parlemen) dan kontrol eksternal (masukan kritis dari luar parlemen). Apakah dalam kontrol internal melibatkan juga DPD? Jika tidak, alasannya apa? 2) Oposisi yang kuat. Tidak adanya oposisi di periode Prabowo, maka diperlukan kontrol eksternal yang lebih kuat. 3) Partisipasi publik yang bermakna (Meaningful Participation) terwujud melalui akses yang mudah, transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai. 4) Waktu pembahasan (kapan dan berapa lama). Semakin pendek waktunya, semakin sedikit masukan yang dapat diserap, sehingga diragukan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. 5. Fajri Nursyamsi (PSHK) sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 (14 Juli 2025): a. Proses pembentukan seharusnya ditafsirkan sebagai amanat konstitusi, bukan hanya sekedar prosedur 478 b. Ada prosedur yang dilanggar dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yaitu: 1) tidak adanya agenda pengesahan RUU TNI Perubahan dan tidak ada usulan penambahan agenda untuk perubahan agenda rapat; dan 2) tidak dilaksanakan sesuai prosedur penetapan Prolegnas karena seharusnya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya untuk masuk dalam Prolgens Prioritas 2025. c. Prolegnas Prioritas 2025 tidak memasukkan judul RUU TNI Perubahan sebagai RUU Daftar Kumulatif Terbuka. d. Tidak adanya pembahasan urgensi RUU TNI Perubahan untuk dicantumkan sebagai RUU Prioritas, sehingga mengabaikan urgensi RUU lain yang memang sudah diprioritaskan. e. PSHK sudah melakukan siaran pers untuk mengingatkan prosedur RUU TNI Perubahan, namun tidak didengarkan, sehingga melanggar Pasal 97 UU P3. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: UU 3/2025 bukan merupakan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat. 1. Pemerintah telah menegaskan dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden bahwa pintu masuk pembentukan RUU TNI dengan mekanisme daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan diprioritaskan untuk dibahas karena adanya Urgensi Nasional. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 dan Pemerintah telah menyerap aspirasi dari banyak pihak pada saat itu. 2. Adapun pendapat Ahli Pemohon terkait dengan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang– undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang–undang. 3. Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Kalaupun pembentukan UU 3/2025 dimaknai Fast Track Legislation (FTL) dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme 479 pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara-Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang-undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 melalui daftar kumulatif terbuka dan proses pembentukan Undang-Undang telah melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembahasan RUU TNI Perubahan, Pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan untuk menghadapi dinamika perkembangan ancaman dan kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber). Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Telah Terpenuhi: 1. Pendapat ahli Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pandangan yang tidak berdasar. Pemerintah menyatakan bahwa standar "partisipasi bermakna" harus diukur secara proporsional. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Presiden dan 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden, beserta seluruh bukti. 2. Kemudian, Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si juga menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2025 bahwa: “ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 480 pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. V. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembentuk UU 3/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained) sehingga pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa para pemohon perkara nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, dan KontraS telah diundang dan menghadiri kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka pembentukan 481 UU 3/2025 sehingga Pemerintah telah membuka ruang para pemohon untuk memberikan masukan dan diskusi. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU- XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan 482 perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); Indonesian Parliamentary Center (IPC); Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 483 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 484 Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan 485 permohonan, yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Mei 2025 dengan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2025 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum secara khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh 486 karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam permohonan a quo, Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk 487 mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 488 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.9] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 489 “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], Paragraf [3.8], dan Paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum yang berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [vide bukti P-5], kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 [vide bukti P-6]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan [vide Bukti P-7]; 490 3. Bahwa Pemohon I melakukan berbagai studi dan penelitian serta kegiatan pendidikan dan kampanye publik terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) [vide Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-27, dan Bukti P-30]. Kemudian Pemohon I terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI [vide Bukti P-26]. Selain itu, Pemohon I juga melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya bagi mereka yang berkonflik dengan institusi keamanan di Indonesia seperti TNI [vide Bukti P-31]; 4. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan dengan nama Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 25 Juni 2002 [vide Bukti P-11], kemudian dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota IMPARSIAL Nomor: 22 tanggal 14 Mei 2019 dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota IMPARSIAL Nomor 01, tanggal 13 Januari 2025 [vide Bukti P-14], kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000081.AH.01.08 Tahun 2025 [vide Bukti P-15]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Tahun 2019 yang pada pokoknya pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan, dan Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus [vide Bukti P-11 s.d. Bukti P-15]. Dalam hal ini, Pemohon II diwakili oleh Ardi Manto Adiputra selaku Ketua Umum dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris [vide Bukti P-16 dan Bukti P-17]; 5. Bahwa Pemohon II terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI maupun revisi UU TNI [vide Bukti P-32 s.d. Bukti P-38]. Kemudian Pemohon II melakukan berbagai studi, penelitian dan kegiatan pendidikan maupun kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, serta termasuk secara rutin memberikan pandangan di media sosial mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya terkait TNI [vide Bukti P-38 s.d. Bukti P-46]; 491 6. Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan dengan nama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 13 Agustus 2014 [vide Bukti P-18], kemudian dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota KontraS Nomor: 03 tanggal 5 Januari 2021 [vide Bukti P-19] dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota KontraS Nomor: 13, tanggal 1 September 2023 [vide Bukti P-20], kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001224.AH.01.08 Tahun 2023 [vide Bukti P-21]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar yang pada pokoknya Ketua Badan Pengurus berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan [vide Bukti P-22]. Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan [vide Bukti P-20 dan Bukti P-23]; 7. Bahwa Pemohon III melakukan berbagai studi, penelitian, dan laporan investigasi yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan TNI [vide Bukti P-47 s.d. Bukti P-57]. Kemudian Pemohon III melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor kemanan, khususnya TNI [vide Bukti P-59]. Selain itu, Pemohon III juga melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi keamanan di Indonesia seperti TNI [vide Bukti P-60 s.d. Bukti P-65]; 8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki perhatian terhadap reformasi sektor keamanan dan menurut Pemohon I, Pemohon II, serta Pemohon III, pengesahan revisi UU TNI dengan proses yang menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta kemanan dan pertahanan Negara; 9. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang aktif 492 menyuarakan berbagai pandangan mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Selain itu, Pemohon IV juga telah menyatakan sikap dan pandangannya kepada publik terkait dengan pembahasan revisi UU TNI di Tahun 2025 [vide Bukti P-104 dan Bukti P-106]; 10. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagai Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pemohon V memiliki perhatian terhadap komitmen Pemerintah dalam pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuatan materi konten publikasi melalui kanal youtube yang berjudul “Prabowo-Gibran: Era Militerisme dan Dinasti Politik?” [vide Bukti P-73]. Selanjutnya, Pemohon V juga aktif dalam Organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi keterlibatan militer dalam proses distribusi dan implementasi program Makan Bergizi Gratis [vide Bukti P-74]. Selain itu, Pemohon V juga aktif dalam Organisasi Lingkar Studi Feminis dan menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik?” [vide Bukti P-75 dan Bukti P-107]; 11. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi Koordinator KontraS masa jabatan 2020-2023 [vide Bukti P-76, Bukti P- 77, dan Bukti P-108]. Dalam hal ini, selama menjadi Koordinator KontraS, Pemohon VI terlibat aktif dalam advokasi dan pengawasan kebijakan publik tentang sektor keamanan dan pernah terlibat sebagai kontributor dalam sebuah riset yang berjudul “Ekonomi-Politik penempatan militer di Papua: kasus Intan Jaya” [vide Bukti P-78]. Selain itu, selama menjadi koordinator KontraS, Pemohon VI terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap sektor pertahanan Indonesia dan laporan kegiatan tersebut dituangkan dalam Catatan Hari TNI yang diterbitkan setiap perayaan ulang tahun TNI [vide Bukti P-54 dan Bukti P-55]. [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada 493 Paragraf [3.7], Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan a quo, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan ke sidang pleno dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena menurut Mahkamah telah jelas bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, yaitu Permohonan Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025, serta Nomor 83/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025. Sementara itu, permohonan yang dilanjutkan dalam sidang pleno, in casu permohonan a quo, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI karena masih terdapat kemungkinan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pleno dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke sidang pleno, masih terdapat hal- hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait keterpenuhan syarat kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI setelah selesainya persidangan pleno. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu perkara telah diperiksa dalam sidang pleno dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sehingga Mahkamah dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan 494 memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45-56-69-75-81/PUU-XXIII/2025 bertanggal 23 Juni 2025, hlm. 4 s.d. 5]; [3.11.2] Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan. Pemohon I sampai dengan Pemohon III diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang berkaitan erat dan memiliki hubungan pertautan langsung dengan sektor keamanan yang menjadi perhatian utama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara untuk memperjuangkan cita lembaga membangun masyarakat, bangsa dan negara pada aspek reformasi sektor keamanan. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum yang aktif melakukan kegiatan di bidang reformasi sektor keamanan dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; [3.11.3] Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang ikut menyatakan sikap dan pandangannya kepada publik terkait dengan pembahasan revisi UU TNI di tahun 2025 yang dinyatakan melalui keikutsertaan Pemohon IV dalam petisi “Tolak Kembalinya Dwifungsi Melalui Revisi UU TNI” bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil dan individu tokoh nasional lainnya. Dengan demikian, Pemohon IV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai perorangan yang aktif menyuarakan berbagai pandangan di bidang reformasi sektor keamanan dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; [3.11.4] Bahwa Pemohon V menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai pembelajar hukum tidak memperoleh gambaran ideal tentang pembentukan undang-undang yang demokratis, transparan, partisipatif, dan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pemohon V memberikan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan Pemohon V pada 3 (tiga) kegiatan yang meliputi 2 (dua) kegiatan diskusi publik, serta 1 (satu) ulasan yang ditayangkan pada kanal Youtube bertanggal 25 Oktober 2024. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah, kegiatan diskusi publik dengan judul materi “Makan Bergizi 495 Gratis” bertanggal 29 April 2025 [vide Bukti P-74] dan diskusi publik dengan tema “TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik?” bertanggal 4 Mei 2025 [vide Bukti P-75] yang dilakukan oleh Pemohon V, merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya pengesahan dan pengundangan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 26 Maret 2025. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan ketika dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Terlebih, Mahkamah berpendapat bahwa topik atau tema diskusi publik tersebut tidaklah berkenaan langsung dengan masalah prosedur pembentukan maupun substansi yang diatur dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004, melainkan fokus pada isu selain yang terkait RUU Perubahan Atas UU 34/2004, yakni dampak kehadiran TNI di kampus dari perspektif gender di kampus [vide Bukti P-75 dan Bukti P-107] dan permasalahan keterlibatan TNI pada distribusi Makan Bergizi Gratis di sekolah [vide Bukti P-74]. Selanjutnya, terhadap ulasan yang termuat dalam tayangan Youtube yang berjudul “Prabowo-Gibran: Era Militerisme dan Dinasti Politik?” pada akun Youtube Wall Issues yang ditayangkan pada tanggal 25 Oktober 2024 [vide Bukti P-73]. Meskipun, tayangan tersebut diunggah sebelum UU 3/2025 disahkan dan diundangkan, menurut Mahkamah, topik pembahasan dalam tayangan tersebut tidaklah relevan dengan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, melainkan Pemohon V menganalisis gaya kepemimpinan Prabowo-Gibran pasca dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, aktivitas dan kegiatan Pemohon V bukanlah merupakan tindakan yang terkait langsung dalam mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Bahkan sampai dilakukannya sidang pleno pemeriksaan persidangan, tidak terdapat fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon V sebagai perorangan pembelajar hukum memiliki kegiatan yang bertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Dengan demikian, Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan pengujian formil terhadap UU a quo. [3.11.5] Bahwa Pemohon VI menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang turut terlibat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 melalui kegiatan pemantauan dan demonstrasi terkait RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Pemohon VI menyampaikan 3 (tiga) publikasi tulisan yang dapat membuktikan partisipasi aktif terhadap proses 496 pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Pada publikasi pertama, laporan penelitian dengan judul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya” yang dipublikasikan pada bulan Agustus 2021, Pemohon VI menyatakan merupakan salah satu kontributor atas tulisan a quo. Menurut Mahkamah, substansi laporan tersebut tidaklah secara langsung memiliki relevansi dengan proses penyusunan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dikarenakan topik dalam tulisan tersebut adalah lebih berkaitan dengan permasalahan kondisi ekonomi dan politik terkait penempatan militer di Papua (Kasus Intan Jaya) [vide Bukti P-78]. Sedangkan, publikasi kedua, laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2020: Profesionalisme TNI dalam Tantangan Mencampuri Ranah Sipil” yang tidak disebutkan tanggal publikasinya, Pemohon VI hanya melampirkan satu lembar bukti cover tulisan sehingga tidak terdapat kejelasan informasi yang menunjukkan bahwa Pemohon VI merupakan penulis dari tulisan tersebut [vide Bukti P-54]. Selain itu, dalam alat bukti a quo, Pemohon VI tidak melampirkan dokumen laporan tersebut secara utuh, sehingga tidak dapat diverifikasi kebenaran alat bukti tersebut. Selanjutnya, pada publikasi ketiga, yakni laporan berjudul “Catatan Hari TNI 2023 Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat” yang diterbitkan oleh KontraS pada Oktober 2023, Pemohon VI juga tidak melampirkan dokumen laporan tersebut secara utuh, melainkan hanya menyerahkan satu lembar sampul (cover) halaman. Pemohon VI tidak dapat membuktikan secara benar bahwa Pemohon VI memiliki kontribusi langsung terhadap penulisan atas laporan tersebut sebagaimana yang didalilkan dalam uraian permohonan. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, publikasi laporan Pemohon VI bukanlah merupakan tindakan yang terkait langsung dalam mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Selain itu, sampai dilakukannya sidang pleno pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, tidak terdapat fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon VI sebagai perorangan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan demonstrasi yang dianggap terkait dengan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 bertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Dengan demikian, Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan pengujian formil terhadap UU a quo. [3.11.6] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat menguraikan alasan anggapan kerugian 497 hak konstitusionalnya sebagai organisasi masyarakat yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan dan perorangan warga negara Indonesia, serta telah tampak pula ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Sementara itu, terkait dugaan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon V dan Pemohon VI, menurut Mahkamah tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh Pemohon V dan Pemohon VI dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya karena Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon V dan Pemohon VI dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan menunda penerbitan segala aturan turunan, in casu Peraturan Pelaksana UU 3/2025 sampai dengan adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan a quo, dengan alasan menurut para Pemohon untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon sebagai pencari keadilan, jaminan mempertahankan pengendalian sipil objektif (objective civilian 498 control) atas militer karena adanya perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta guna memastikan adanya supremasi sipil dalam pelaksanaan tugas TNI. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi muatan UU 3/2025 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat (speedy trial) untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.6] di atas. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, perencanaan revisi UU TNI dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 1/2020); 2. Bahwa menurut para Pemohon, revisi UU TNI bukan carry over, maka tidak 499 seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang sehingga menurut para Pemohon hal tersebut melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020; 3. Bahwa menurut para Pemohon, revisi UU TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca- reformasi 1998, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam UU P3; 4. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembahasan revisi UU TNI dengan sengaja dilakukan dengan tidak transparan, tidak akuntabel, dan menutup ruang partisipasi publik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta UU P3 dan Tatib DPR 1/2020; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi UU TNI disahkan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang menurut UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang telah diubah dan/atau ditambah melalui UU 3/2025 berlaku kembali. [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-127. Di samping itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Phd., dan Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2025 dan 14 Juli 2025, serta 1 (satu) orang saksi bernama Andrie Yunus yang telah didengar kesaksiannya adalm persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 500 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025. Di samping itu, DPR mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, serta keterangan tertulis Ahli bernama Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 19 Juni 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 serta dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2025 dan 18 Juli 2025. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74. Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 4 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat bukti surat/tulisan, saksi, dan ahli, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. 501 [3.19] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.19.1] Bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum Indonesia. Proses ini tidak hanya bersifat teknis-legislatif, melainkan juga bentuk konkret dari perencanaan hukum nasional yang terarah dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut diwujudkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi instrumen untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan prioritas dalam pembentukan hukum. Penyusunan Prolegnas harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas kejelasan tujuan, asas perencanaan, dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sehingga setiap rancangan undang- undang yang masuk dalam daftar Prolegnas benar-benar menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung pembangunan hukum nasional. Dalam kerangka tersebut, Prolegnas disusun secara berlapis melalui perencanaan jangka menengah yang mencerminkan agenda legislasi strategis selama satu periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dan Prolegnas prioritas tahunan yang berisi daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kebutuhan politik-hukum, dan ketersediaan sumber daya pembentuk undang-undang. Bahwa selanjutnya, di dalam prolegnas juga memuat adanya mekanisme kumulatif terbuka yang memungkinkan rancangan undang-undang dibahas di luar daftar Prolegnas apabila memenuhi syarat tertentu. Misalnya, pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Mekanisme ini mencerminkan asas keterbukaan dan asas ketertiban dalam pembentukan peraturan perundang- undangan karena memungkinkan sistem legislasi merespon keadaan yang dinamis dan mendesak tanpa mengorbankan prinsip perencanaan hukum yang baik. Bahwa selain itu, mekanisme pembentukan undang-undang dalam waktu cepat (fast track legislation) hadir sebagai inovasi untuk mempercepat proses 502 pembentukan undang-undang dalam situasi tertentu yang menuntut respon segera dari negara, seperti keadaan darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional. Namun, percepatan legislasi harus tetap memperhatikan asas keterbukaan, asas partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan. Artinya, kendatipun prosedurnya dipersingkat, namun kualitas legislasi harus tetap terjaga, transparan dan partisipatif. Percepatan harus tetap menjamin keterlibatan publik secara proporsional, serta adanya kajian naskah akademik yang memadai, dan pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, mekanisme fast track legislation dapat menjadi sarana responsif pembentuk undang-undang tanpa mengurangi legitimasi demokratis dari undang- undang yang dihasilkan. Selain hal tersebut di atas, inovasi penting lainnya dalam praktik legislasi di Indonesia adalah diterapkannya mekanisme carry over, yaitu pengangkatan kembali pembahasan rancangan undang-undang yang belum selesai pada masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dilanjutkan pada masa keanggotaan DPR berikutnya. Mekanisme ini merupakan pengejawantahan asas ketertiban dan kepastian hukum guna mencegah terputusnya proses legislasi yang telah melalui tahapan perencanaan, pembahasan, serta penyusunan naskah akademik. Dengan adanya mekanisme carry over, kesinambungan agenda legislasi dapat terjaga, efisiensi penggunaan sumber daya legislasi dapat dioptimalkan, serta risiko pemborosan anggaran dan duplikasi kerja dapat dihindari. Lebih jauh, mekanisme ini juga memastikan agenda legislasi strategis yang telah dirumuskan tidak terhenti hanya karena adanya pergantian periode pemerintahan atau perubahan masa sidang, sehingga perencanaan hukum nasional tetap berada pada jalur yang konsisten, terarah, dan berkesinambungan. Kehadiran mekanisme ini mencerminkan kedewasaan politik dan kelembagaan dalam merespon tuntutan negara hukum modern yang mengedepankan kontinuitas, akuntabilitas, dan efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa sinergi antara perencanaan melalui Prolegnas, fleksibilitas dalam kumulatif terbuka, percepatan melalui fast track legislation, keberlanjutan melalui carry over, serta penegasan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan fondasi utama terciptanya undang-undang yang berkualitas (good legislation). Keseluruhan proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas 503 pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian hierarki dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas dapat dilaksanakan. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan akan memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh, mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Bahwa kendatipun perencanaan pembentukan undang-undang telah diatur secara kompleks, namun pada akhirnya dinamika politik dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat turut memengaruhi prioritas legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki posisi strategis dalam menentukan kapan suatu undang-undang perlu dibentuk atau diproses, sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Posisi ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui lembaga perwakilan, sehingga DPR memiliki otoritas dan rasa kebersamaan yang paling dekat dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proses legislasi tidak hanya bersifat mekanis mengikuti daftar Prolegnas, melainkan juga merupakan hasil dari penilaian politik hukum yang cermat oleh DPR mengenai urgensi suatu undang-undang dibentuk. Dalam kerangka tersebut, DPR bersama Presiden membentuk undang-undang secara bersama-sama, yang tidak semata-mata bersifat normatif tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial-politik. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang yang dihasilkan bukan hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga relevan dengan permasalahan hukum aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, dinamika di DPR merupakan proses legislasi sebagai bagian integral dari proses demokratisasi yang membuka ruang bagi deliberasi yang mendalam, kesepakatan yang berorientasi pada kepentingan publik, serta partisipasi publik. Dinamika ini justru memperkaya proses legislasi dalam mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum menetapkan kebijakan hukum yang mengikat seluruh warga negara. [3.19.2] Bahwa Pengujian formil undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum (nomokrasi) dan supremasi konstitusi (constitutional supremacy). Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah 504 kembali meninjau sejarah pengujian formil yang pernah dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tolok ukur, prinsip, dan arah perkembangan doktrin yang dibangun. Landmark decision pertama mengenai pengujian formil adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 dalam perkara permohonan Nomor 001/PUU-I/2003 perihal Pengujian Formil Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum, pada tanggal 16 Desember 2004. Putusan ini memiliki arti historis karena merupakan perkara pertama yang diregistrasi oleh Mahkamah, sekaligus menjadi tonggak awal pengujian formil undang-undang. Kendatipun Mahkamah menolak permohonan a quo, namun di dalam pertimbangannya, Mahkamah mengingatkan urgensi atau pentingnya ada sebuah Undang-Undang Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang- undang”. Namun, pada saat putusan Mahkamah dimaksud diucapkan, undang- undang organik yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang belum ada, sehingga tolok ukur prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi belum sepenuhnya jelas. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Mahkamah kembali menolak permohonan a quo. Namun, Mahkamah juga menegaskan perluasan tolok ukur dalam pengujian formil. Mahkamah menyatakan parameter pengujian formil tidak hanya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dapat mencakup undang-undang, tata tertib lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme formil-prosedural. Dengan demikian, segala ketentuan yang mengalir dari delegasi kewenangan konstitusional dapat dijadikan rujukan atau dasar pengujian dalam pengujian formil. Bahwa selanjutnya, perkembangan penting lainnya tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diputus dalam sidang 505 pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Pada putusan a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar antara lain menyatakan, UU 11/2020 inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah menekankan pentingnya pembentukan landasan hukum yang baku sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang, khususnya dalam menggunakan metode omnibus law. Ihwal ini, Mahkamah memerintahkan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar memenuhi standar prosedur yang pasti dan baku, serta menegakkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas keterbukaan. Dalam konteks ini, Mahkamah menegaskan bahwa keterbukaan harus diwujudkan melalui partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna, yang merupakan perwujudan amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah tidak hanya menolak permohonan tersebut melainkan juga memberikan penguatan terhadap asas keterbukaan dengan menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR, seperti SIMAS PUU atau aplikasi serupa pada laman resmi DPR. Sistem tersebut harus dikelola secara lengkap dan terintegrasi dengan laman kementerian/lembaga terkait, sehingga publik dapat mengakses informasi secara memadai. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas pengelolaan data, mendorong sosialisasi, dan membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi para pemangku kepentingan, baik DPR, Presiden, maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, perkembangan mutakhir terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025. Meskipun permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya, Mahkamah kembali 506 memberikan pesan kepada pembentuk undang-undang mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal guna menjamin terpenuhinya partisipasi publik dalam proses legislasi. Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi bermakna tetap dapat terpenuhi meskipun tanpa pertemuan fisik, selama masyarakat memperoleh akses yang memadai untuk menyampaikan masukan, mendapatkan tanggapan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan. Pendekatan ini selaras dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sekaligus mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman. Berkenaan dengan hal di atas, keseluruhan rangkaian putusan tersebut terlihat adanya perkembangan pendirian Mahkamah dan pesan konstitusional yang hendak dibangun oleh Mahkamah dalam pengujian formil undang-undang. Mulai dari penegasan perlunya tolok ukur yang jelas, pengakuan terhadap norma delegasi konstitusional sebagai dasar pengujian, penegasan pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi publik, penguatan melalui pembangunan infrastruktur informasi, hingga pemanfaatan teknologi untuk menjamin partisipasi yang inklusif dan adaptif. Ipso facto, keseluruhan putusan ini membentuk kerangka prinsipil yang menegaskan bahwa pengujian formil bukan sekadar prosedural an sich, tetapi juga merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berlangsung secara demokratis, transparan, dan partisipatif. [3.20] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan perencanaan revisi UU TNI dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.20.1] Bahwa UU 3/2025 merupakan hasil pembaruan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dimaksudkan untuk menghadapi dinamika keamanan regional dan menyempurnakan perkembangan hukum sebagai wujud optimalisasi dalam usaha pertahanan dan 507 keamanan negara. Dalam konteks ini, perubahan terhadap UU 34/2004 dimaksudkan dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya [vide Penjelasan Umum UU 3/2025]. Sejalan dengan itu, Mahkamah juga telah pernah memutus permohonan Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya memuat judicial order bagi pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan perubahan UU 34/2004. Dalam hal ini, paling tidak judicial order tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Sub-Paragraf [3.13.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 antara lain sebagai berikut: “[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera mengubah (i) UU 34/2004 (ii) adanya urgensi diprioritaskan dalam pembahasannya dengan waktu yang tidak terlalu lama serta (iii) salah satu materi muatan yang dilakukan adalah berkenaan dengan ketentuan batas usia pensiun TNI. Dalam konteks ini, kewenangan Mahkamah pada kerangka hukum konstitusi, putusan Mahkamah adalah bersifat final. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan 508 hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, setiap bentuk putusan Mahkamah, in casu judicial order langsung dapat dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, urgensi dan kemendesakan pembaruan pengaturan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dari perspektif global juga merupakan sebagai wujud usaha pertahanan nasional dalam menghadapi dinamika keamanan regional yang meningkat, kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, serta adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Selain itu, realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan [vide Keterangan DPR, hlm. 44], termasuk ancaman keamanan dan pertahanan yang terbaru dalam bentuk proxy war. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut menyebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. [3.20.2] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila ditelusuri lebih jauh kebutuhan untuk mengubah UU 34/2004 telah direncanakan sejak lama, perencanaan dimaksud telah tertuang dalam Prolegnas tahun 2009-2010 hingga pada Prolegnas Prioritas tahun 2025. Terhadap perubahan UU 34/2004, terdaftar di dalam Prolegnas antara lain sebagai berikut: 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, tanggal 1 Desember 2009, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 60 [vide Bukti PK-53]; 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan 509 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 11 [vide Bukti PK-58]; 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 26 Januari 2016, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 11 [vide Bukti PK-59]; 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2017-2018 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 5 Desember 2017, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 11 [vide Bukti PK-60]; 5. Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024, tanggal 7 Desember 2019, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 127 [vide Lampiran 1]; 6. Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020, UU 34/2004 terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 Nomor Urut 24 [Lampiran 2]; 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, tanggal 15 Desember 2022, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 137 [vide Bukti PK- 74]; 8. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Prodram Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024, tanggal 3 Oktober 2023, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 141 [vide Lampiran 5]; 9. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Prgoram 510 Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, tanggal 19 November 2024, UU 34/2004 terdaftar dengan Nomor Urut 2 [vide Lampiran 15 = Bukti PK-8]; 10. Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, UU 34/2004 terdaftar kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dengan Nomor Urut 2 [vide Lampiran 35 = Bukti PK-9]. Selanjutnya, terkait dengan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang dianggap oleh para Pemohon melanggar prosedur, penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR mengenai RUU perubahan atas UU 34/2004 sebagai berikut: 1. DPR menerangkan bahwa pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR menerima permintaan untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU 34/2004; 2. DPR menerangkan bahwa pada tahun 2024 Badan Keahlian Legislasi DPR melakukan penyusunan NA dan RUU 3/2025 dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun; 3. DPR menerangkan bahwa pada periode keanggotaan DPR 2024-2029, RUU perubahan atas UU 34/2004 kembali dimasukan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Prgoram Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, tanggal 19 November 2024, RUU a quo, terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2; 4. DPR menerangkan bahwa adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, 511 dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU; 5. DPR menerangkan bahwa Presiden mengirim surat kepada DPR dengan Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Atas UU 34/2004; 6. DPR menerangkan bahwa pada Rapat Peripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo; 7. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, UU 34/2004 terdaftar kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dengan Nomor Urut 2; 8. DPR menerangkan bahwa pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah bentuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata UU 34/2004 telah terdaftar dan tercantum berulang kali dalam Prolegnas dan setidaknya telah 2 (dua) kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas. Selain telah beberapa kali terdaftar dan tercantum dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas Prioritas, kebutuhan akan pembaruan UU 34/2004 512 juga lahir yang salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sebagaimana pertimbangan Sub-Paragraf [3.23.1] di atas, walaupun Putusan Mahkamah tersebut amarnya menyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”, namun secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah yang secara konstitusional bersifat final. Termasuk dalam hal ini, dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan ratio decidendi telah memuat judicial order yang memerintahkan kepada pembentuk undang- undang untuk melaksanakan perubahan UU 34/2004. Kemudian, terkait dengan direncanakannya UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan kepada seluruh anggota Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terlepas dari adanya fakta hukum bahwa DPR dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dengan telah melakukan perubahan agenda acara yang sebagaimana seharusnya diatur dalam tatib DPR, in casu Pasal 290 serta Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR 1/2020, menurut Mahkamah sikap DPR tersebut dapat dibenarkan, karena keputusan yang diambil telah dilakukan dalam rapat sidang pleno DPR yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR yang telah juga memenuhi syarat kuorum rapat pleno, in casu Pasal 313 ayat (1) Tatib DPR 1/2020, serta tidak ada satupun fraksi yang mengajukan keberatan terhadap sikap dalam kaitan proses perubahan undang-undang dimaksud, in casu Keputusan DPR berkenaan dengan penetapan perubahan UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal dimaksud telah menjamin adanya representasi, transparansi, dan legitimasi sosial-politik dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 256 ayat (2) Tatib DPR 1/2020 yang pada pokoknya Rapat Paripurna DPR merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah, dalam menilai dalil a quo 513 adalah adanya fakta bahwa RUU Perubahan Atas UU 34/2004 telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025, di mana hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan kebijakan politik hukum dari pembentuk undang-undang yang menyatakan adanya dinamika kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional. Hal demikian, menurut Mahkamah masih sejalan dengan hakikat dan tujuan dari tugas Badan Legislasi dalam memberikan pertimbangan terkait suatu UU dimasukkan dalam Prolegnas perubahan. Artinya, persetujuan yang disepakati oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, secara substansi telah mewakili representasi dimaksud yang dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan DPR untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 kedalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Terlebih, hal demikian masih dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislasi DPR yang diatur dalam kerangka hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan perencanaan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan revisi UU TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang sehingga menurut para Pemohon hal tersebut melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.21.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon a quo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan kronologis tahapan penyusunan perubahan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik (NA), Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebagai berikut: 514 Pertama, terkait dengan kronologis tahapan penyusunan NA dan RUU oleh DPR, sebagai berikut. 1. DPR menerangkan bahwa pada tahun 2022 dilakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Adapun berbagai kegiatan diskusi dimaksud dilakukan pada tanggal 13 April 2022, tanggal 20 April 2022, tanggal 2 Juni 2022, tanggal 3 Juni 2022, tanggal 7 Juni 2022, dan tanggal 9 Juni 2022 [vide Lampiran 17 sampai dengan Lampiran 22]; 2. DPR menerangkan bahwa selanjutnya penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR sejak tanggal 21 Mei 2024, kemudian Badan Legislasi DPR menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan tehadap penyusunan RUU a quo, pada tanggal 22 Mei 2024 [vide Lampiran 2]; 3. DPR menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna yang pada pokoknya memutuskan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya, DPR mengirimkan surat kepada Presiden melalui surat Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 28 Mei 2024, yang disertai dengan NA dan RUU a quo [vide Lampiran 26 dan Lampiran 27]; 4. DPR menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, Presiden mengirimkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Adanya Surat Presiden dimaksud adalah sebagai respons Pemerintah terhadap NA dan RUU yang dikirimkan DPR pada tanggal 28 Mei 2024 [vide Lampiran 30]; Kedua, terkait dengan kronologis tahapan penyusunan DIM oleh Pemerintah, sebagai berikut. 1. Pemerintah menerangkan bahwa dalam rangka penjaringan partisipasi publik sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD). FGD dimaksud diselenggarakan sejak tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kali kegiatan sebagai berikut: (1) FGD tanggal 5 September 2023 [vide Bukti PK-18]; (2) FGD 515 tanggal 13 September 2023 [vide Bukti PK-19]; (3) FGD tanggal 17 September 2023 yang dilakukan pada 2 tempat yang berbeda [vide bukti PK Bukti PK-20 dan Bukti PK-21]; (4) FGD tanggal 18 September 2023 [vide Bukti PK-22]; (5) FGD tanggal 9 Oktober 2023 [vide Bukti PK-25]; 2. Pemerintah menerangkan bahwa menyelenggarakan FGD diluar pembahasan terkait batas usia pensiun sebagai berikut: (1) FGD tanggal 2 Oktober 2023 [vide bukti PK-23]; (2) FGD tanggal 4 Oktober 2023 [vide bukti PK-24]; (3) FGD tanggal 11 Oktober 2023 [vide Bukti PK-26]; dan (4) FGD tanggal 23 Oktober 2023 [vide Bukti PK-27]; 3. Pemerintah menerangkan bahwa hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 di atas, menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan uji publik melalui kegiatan dengar pendapat publik pada tanggal 11 Juli 2024, dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi, dan Kelompok Masyarakat Sipil [vide Bukti PK-28]; 4. Pemerintah menerangkan bahwa hasil dari uji publik tersebut kemudian dituangkan dalam DIM dengan beberapa kali rapat penyusunan sebagai berikut: (1) rapat penyusunan DIM RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yakni, pada tanggal 17 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024, tanggal 6 Agustus 2024, tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024 [vide Bukti PK-29 sampai dengan Bukti PK-35]; (2) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni, pada tanggal 2 Oktober 2024 dan 4 Oktober 2024 [vide Bukti PK-36 dan Bukti PK-37]; 5. Pemerintah menerangkan bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusunlah DIM tahun 2024 yang kemudian disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 perihal penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Atas UU 34/2004, tanggal 13 Februari 2025. Berdasarkan rangkaian tahapan penyusunan sebagaimana telah diuraikan di atas, hal dimaksud telah menunjukkan bahwa proses penyusunan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 telah dimulai pada tahun 2022 dan secara lebih intensif telah pula dilakukan pada tahun 2024, baik oleh DPR terkait penyusunan NA dan RUU, maupun oleh Pemerintah terkait penyusunan DIM yang juga melibatkan 516 berbagai elemen masyarakat, baik melalui kegiatan FGD, maupun diskusi dan/atau dialog yang berkaitan dengan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. [3.21.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan apakah RUU Perubahan Atas UU 34/2004 merupakan carry over atau bukan, berdasarkan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019), terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan unsur Pasal 71A UU 15/2019 yang dijadikan dasar rujukan carry over sebagai berikut. Pasal 71A UU 15/2019 selengkapnya berbunyi. “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Selanjutnya apabila Pasal 71A UU a quo diuraikan secara terperinci, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu RUU untuk dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over) oleh DPR periode berikutnya, yaitu. a. RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu; b. Hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya; dan c. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Merujuk pada unsur-unsur tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR berkenaan dengan syarat RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, in casu RUU Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai berikut. 1. DPR menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR menyetujui bahwa RUU Perubahan Atas UU 34/2004 tidak akan 517 dibahas pada periode keanggotaan DPR 2019-2024 dan diserahkan kepada periode keanggotaan selanjutnya [vide Lampiran 31]; 2. DPR menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR 2019-2024. Selain itu, Badan Legislasi DPR tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukan bahwa politik hukum dari DPR terkait pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR pada masa periode keanggotaan selanjutnya. Selain dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan penyusunan RUU a quo telah memasuki tahap pembahasan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR pada tanggal 26 Agustus 2024, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa Presiden juga telah mengirimkan Surat Presiden Nomor R- 25/Pres/07/2024 yang pada pokoknya menunjuk wakil pemerintah, in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan proses pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 2 Juli 2024 [vide Bukti PK-4]. Dalam konteks demikian, Mahkamah memahami adanya keharusan dilakukan pembahasan DIM terlebih dahulu sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukan carry over sebagaimana ketentuan Pasal 71A UU 15/2019. Akan tetapi, Badan Legislasi DPR, menyimpulkan berkenaan dengan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR 2019-2024 dan diserahkan kepada periode keanggotaan selanjutnya [vide Bukti PK- 05 = Lampiran 31]. Selain itu, sampai dengan berakhirnya masa kerja keanggotaan DPR 2019-2024, belum terdapat DIM dari pemerintah sehingga proses pembahasan DIM tidak dapat dilakukan pada saat itu dan disepakati dalam rapat Baleg bahwa pembahasan hanya dilakukan terhadap RUU yang telah memiliki DIM. Adapun, rangkaian kegiatan penyusunan DIM RUU a quo oleh pemerintah baru dapat diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2024 [vide Keterangan Presiden hlm.28]. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, adanya proses penghentian pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR di mana proses 518 pembahasannya belum sampai pada proses pembahasan DIM bersama dengan pemerintah, hal tersebut menurut Mahkamah merupakan tindakan yang dapat dipahami karena adanya faktor status keanggotaan DPR periode 2019-2024 yang menjelang akan berakhir. Namun, pada masa keanggotaan tersebut disepakati untuk tetap melanjutkan proses pembentukan RUU a quo pada periode DPR selanjutnya. Hal demikian, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar masih sejalan dengan hakikat dan tujuan dari carry over yang menitikberatkan pada kebersinambungan proses pembentukan suatu UU dikarenakan adanya keterbatasan waktu pembahasan. Artinya, upaya yang dilakukan DPR untuk mengatasi adanya keterbatasan waktu pembahasan dengan melimpahkan kepada DPR periode setelahnya, secara substantif tindakan tersebut masih sejalan (koheren) dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, karena dalam pembentukan undang-undang diperlukan adanya kepastian hukum khususnya terkait dengan keberlanjutan RUU tersebut. Hal tersebut mengandung maksud agar menghindari rangkaian proses pembentukan undang- undang menjadi terkatung-katung atau menyebabkan adanya pengulangan proses yang dilakukan dari awal ataupun dilakukan tidak dari awal sepanjang hal tersebut masih dalam konteks pemenuhan kepastian hukum. Selain itu, mengenai tidak adanya DIM yang juga menjadi salah satu faktor tidak dapat dilanjutkannya proses pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 oleh DPR dan pemerintah periode 2019-2024, menurut Mahkamah, penyusunan DIM dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah periode 2019-2024, sehingga pemenuhan DIM dimaksud telah tersedia secara teknis administratif yang merupakan suatu keberlanjutan DIM yang telah mengadopsi kompleksitas dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam persidangan Mahkamah juga menemukan fakta hukum yang menjelaskan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 masih dilanjutkan seiring dengan rangkaian tahapan pembentukan UU oleh DPR dan Pemerintah periode 2024-2029, yaitu dengan adanya Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025, tanggal 23 Juni 2025. hlm.7]. Terlebih, adanya fakta bahwa RUU a quo juga telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 oleh DPR yang dilanjutkan dengan melakukan 519 pembahasan DIM pada Rapat Pembicaraan Tingkat I oleh DPR dan Pemerintah. Selanjutnya, dalam pembahasan DIM pada Rapat Pembicaraan Tingkat I, DIM yang digunakan adalah DIM tahun 2024 yang kemudian dalam pembahasannya mengalami dinamika hukum, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 [vide Keterangan Presiden hlm. 26 dan hlm 27]. Keberlanjutan proses demikian, menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, adalah tidak bertentangan dengan syarat adanya pembahasan DIM pada periode sebelumnya terlebih dahulu untuk dilakukan carry over, karena proses pembahasan DIM dimaksud telah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rangkaian tahapan proses pembentukan UU oleh DPR dan Pemerintah periode 2024-2029 serta dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan politik hukum untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo dan masih dalam kerangka hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai revisi UU TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang- undang sehingga menurut para Pemohon hal tersebut melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan revisi UU TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU P3. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) memberi pengertian yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam kerangka politik hukum nasional, maka tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan, apapun bentuk peraturannya, harus diarahkan pada pemenuhan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan dinamika perkembangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, 520 keberadaan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan memberikan kewajiban bagi pembentuk undang-undang, antara lain menjelaskan adanya kebutuhan atau urgensi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut: [3.15.4] … Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang… … menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang- undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara teknis, penjelasan pembentuk undang-undang berkaitan dengan keterpenuhan asas kejelasan tujuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada bagian Konsiderans atau Penjelasan Umum suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam ketentuan Lampiran II angka 18 dan angka 19 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) menyatakan Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang- undangan, yang ditempatkan secara berurutan memuat unsur dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sementara itu, Penjelasan Umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir Konsiderans [vide Lampiran angka 183 UU 12/2011]. Dalam kaitan ini, UU 3/2025 521 telah mengakomodir semua unsur dimaksud, yaitu: Pertama, adanya alasan filosofis untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di dalam pandangan tersebut kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya, TNI dan rakyat secara bersama-sama membangun negara dan mengatasi masalah yang ada dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, adanya alasan sosiologis TNI sebagai perangkat utama dalam sistem pertahanan perlu mempertimbangkan perpanjangan masa kedinasan yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan, serta guna dapat memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara; Ketiga, adanya landasan yuridis perlunya penyempurnaan UU 34/2004 untuk menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terlebih, dari aspek yuridis, UU 34/2004 sudah berlaku lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya [vide Penjelasan Umum UU 3/2025]. Konsiderans menimbang tersebut, secara eksplisit menunjukan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap UU 34/2004 seiring dengan perkembangan yang sangat dinamis serta kebutuhan hukum masyarakat dan meningkatnya kompleksitas serta tantangan pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta guna melaksanakan agenda pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, pembentukan UU 3/2025 yang merupakan Perubahan Atas UU 34/2004, secara 522 proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip suitability, necessity, dan balancing yang mencakup: Pertama, adanya kesesuaian (suitability) yang tercermin dari maksud penyusunan undang-undang a quo, yang diarahkan dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara, mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian/lembaga tertentu sehingga dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI terkait batas usia pensiun prajurit; Kedua, adanya kebutuhan (necessity) yang nyata bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab tantangan serta meningkatnya dinamika dan kompleksitas pertahanan negara, di samping itu guna memenuhi kebutuhan hukum sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021; Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan (balancing) sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan Undang-Undang a quo, dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional di mana hal tersebut telah sesuai dengan semangat reformasi untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik, in casu perubahan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentukan UU 3/2025 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional. Hal tersebut telah jelas diuraikan dalam bagian Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 3/2025 mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo, berkenaan dengan revisi UU TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana dimuat dalam UU P3 tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses pembahasan revisi UU TNI dengan sengaja dilakukan dengan tidak transparan, tidak akuntabel, dan menutup ruang partisipasi publik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), 523 Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta UU P3, dan Tatib DPR 1/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.23.1] Bahwa merujuk Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, terkait erat dengan ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang pada pokoknya mengatur beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi publik sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 524 (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemenuhan asas keterbukaan secara formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu undang- undang, menurut Mahkamah, secara yuridis telah menyediakan beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi publik yang pada umumnya bergantung pada tingkat penggunaan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Sementara itu, terhadap pembentuk undang-undang diharapkan dapat memberitahukan, mengumumkan, atau mempublikasikan informasi termasuk memberikan akses dengan mudah kepada masyarakat selama proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah prinsip keterbukaan secara formal sudah terpenuhi, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pembentuk undang-undang dalam menyebarkan informasi dan membuka ruang diskusi publik, atau sebaliknya, apakah ada upaya yang sengaja menghalangi atau menghambat penyebaran informasi maupun pembukaan ruang diskusi publik dalam proses pembentukan undang-undang. [3.23.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Keterangan DPR dan Keterangan Presiden berkenaan dengan partisipasi masyarakat (publik) serta upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 3/2025, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Pada tahapan perencanaan DPR menerima masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam rangka penyusunan Prolegnas tahun 2020-2024 yang dokumen laporan kegiatan dapat diakses pada laman DPR [vide Lampiran 3 dan Keterangan DPR hlm.63]; 2. Pada tahapan perencanaan DPR melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam rangka penyusunan Prolegnas tahun 2024-2029 yang dapat diakses pada kanal youtube [vide Keterangan DPR hlm.63]. Selain itu, pencantuman RUU Perubahan Atas UU 525 34/2004 dalam Prolegnas yang dokumen laporan kegiatan dapat diakses pada laman DPR [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juni 2025, hlm. 8 dan vide Keterangan DPR hlm.64]; 3. Pada tahapan penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, Badan Legislasi DPR melakukan kegiatan diskusi pada tahun 2022 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pakar, akademisi, antara lain, Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd.; Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum.; Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H.; dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. [vide Lampiran 17 sampai dengan Lampiran 22]; 4. Pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas materi yang akan dijadikan materi muatan pada RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan melibatkan antara lain, pakar dan akademisi [vide bukti PK-18 sampai dengan bukti PK-27]; 5. Kegiatan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024, dapat diakses melalui kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm.66 = bukti PK-46]; 6. Dokumen NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR dan dapat diakses pada laman DPR [vide Keterangan DPR hlm.65]; 7. Pada tahapan pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR mengadakan RDPU untuk memenuhi hak masyarakat dalam memberikan masukan dalam proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan, Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defense; Centre for Geopolitics Risk Assessment; Ketua Badan Pengurus Setara Institut; Peneliti Senior IMPARSIAL dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dapat diakses pada kanal youtube DPR [vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46, serta Keterangan DPR hlm. 67]; 8. Kegiatan Rapat Kerja Antara DPR dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025, 526 dapat diakses pada kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm. 67 = bukti PK-48]; 9. Kegiatan Rapat Kerja Antara DPR dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025, dapat diakses pada kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm. 67 = bukti PK-47]; 10. Kegiatan Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 14 Maret 2025 serta 15 Maret 2025 dan kegiatan rapat tersebut terbuka untuk umum [vide Lampiran 49 = bukti PK-49]; 11. Kegiatan Rapat Kerja Pembicaraan tingkat I pada tanggal 18 Maret 2025, dapat diakses melalui kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm.68 = bukti PK- 50]; 12. Kegiatan Rapat Kerja Pembicaraan tingkat II pada tanggal 20 Maret 2025, dapat diakses melalui kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm.68 = bukti PK- 51]. 13. Pimpinan DPR bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan pada tanggal 18 Maret 2025, dengan agenda acara mendengarkan/mendapat masukan terkait RUU Perubahan Atas UU 34/2004, yang dapat diakses melalui kanal youtube DPR [vide Keterangan DPR hlm.70]. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah melakukan upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Sejalan dengan itu, pembentuk undang-undang juga melakukan upaya baik melalui tatap muka dalam berbagai diskusi publik maupun melalui metode berbagi informasi secara elektronik melalui laman (website) resmi maupun kanal youtube yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan terutama para pemangku kepentingan (stakeholders) yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi. Artinya, pembentuk undang-undang telah menyediakan beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi publik, serta tidak ada upaya untuk menghalangi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 yang dapat dijadikan bahan dalam mengambil keputusan untuk merumuskan norma pada setiap pembentukan undang-undang, in casu RUU Perubahan Atas UU 34/2004. 527 [3.23.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya keterbatasan akses dokumen dan tidak adanya keterbukaan atas informasi pada saat rapat-rapat pembahasan. Dalam hal ini, perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 229 UU 17/2014 telah menyatakan bahwa semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat dinyatakan tertutup. Selain itu, berdasarkan Pasal 278 Tatib DPR 1/2020 menyatakan rapat tertutup dapat bersifat rahasia sehingga dapat dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 2020 menyatakan bahwa semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, DPR dalam keterangannya menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi dari 10 (sepuluh) rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 yang diselenggarakan ternyata 9 (sembilan) rapat dilakukan secara terbuka dan 1 (satu) rapat dilakukan secara tertutup. Hal ini dibuktikan dengan: (1) RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A. (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D. (ICDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 40]; (2) RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 44]; (3) RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 46]; (4) Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 47]; (5) Raker Komisi I DPR dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025, sifat rapat terbuka; (6) Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 14 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 49]; (7) Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 15 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 51]; (8) Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025, sifat rapat tertutup [vide Lampiran 52]; (9) Rapat Kerja 528 Komisi I DPR dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretariat Negara dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 18 Maret 2025, sifat rapat terbuka [vide Lampiran 55]; dan (10) Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 20 Maret 2025, sifat rapat terbuka. Berdasarkan uraian keterangan DPR tersebut, telah ternyata rapat yang bersifat tetutup hanya sekali, dengan agenda Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Adapun, rapat yang dilakukan secara tertutup 1 (satu) kali dikarenakan, agenda rapat dimaksud, hanya berkaitan dengan sinkronisasi teknis kata-kata yang bukan bagian dari materi yang perlu diperdebatkan di ranah publik [vide Keterangan DPR hlm. 127]. Bahwa terkait rapat yang dilakukan diluar gedung DPR, DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakan pada beberapa rapat Panja RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Pemerintah antara lain, rapat yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d.15 Maret 2025. Rapat-rapat tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan Rapat Kerja antara Komisi I dengan Pemerintah tanggal 11 Maret 2025, dengan maksud agar pembahasan efektif karena dilakukan secara marathon dalam beberapa sesi rapat dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain [vide Keterangan DPR hlm.83]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, adanya pelaksanaan rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 di luar gedung DPR pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 1/2020, sepanjang rapat dimaksud masih dalam konteks rapat pembahasan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon mengenai keterbatasan akses terhadap dokumen penyusunan, seperti RUU, NA, dan DIM. Terhadap dalil para Pemohon a quo, DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa dokumen- dokumen, in casu NA dan RUU dapat diakses pada laman resmi DPR sebagaimana 529 uraian fakta pada Sub-paragraf [3.23.2] di atas. Dalam konteks ini, DPR telah melakukan keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan NA yang salah satunya dibuktikan dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang”. Adanya analisis tersebut menunjukan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR [vide Keterangan DPR hlm. 66]. Adapun terkait dengan persoalan DIM tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf [3.21.2] yang pada pokoknya, bahwa DIM dimaksud telah tersedia dan merupakan kelanjutan dari rangkaian tahapan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Terlebih, pada tahap pembahasan DIM melalui Rapat Konsinyering Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU 34/2004 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret 2025 dengan merujuk pada risalah rapat dimaksud, telah dinyatakan oleh pimpinan rapat bahwa rapat terbuka untuk umum [vide Lampiran 49 = bukti PK- 49]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, berkenaan dengan permasalahan dokumen yang tidak dapat diakses adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan pelanggaran asas keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sebab, apabila para Pemohon hendak memperoleh akses terhadap dokumen terkait RUU a quo, ternyata selain telah disampaikan kepada masyarakat baik melalui laman resmi dan kanal youtube DPR, akses informasi dimaksud juga dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan awak media setelah rapat pembahasan maupun hasil wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 [vide Keterangan DPR hlm. 76 – hlm. 80]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk undang-undang telah menyediakan akses melalui laman resmi dan kanal youtube DPR serta adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh media massa dalam setiap tahapan pembahasan RUU a quo telah membuktikan upaya pembentuk undang-undang dalam membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. [3.23.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) untuk menutup ruang partisipasi publik, menurut Mahkamah jika yang dimaksud oleh para Pemohon dalil tersebut dikaitkan dengan adanya peristiwa aksi protes oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan pada Rapat Panitia 530 Kerja yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret 2025 dan 15 Maret 2025, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya peristiwa protes terkait dengan penyelenggaraan rapat dimaksud namun sesungguhnya rapat tersebut dilaksanakan secara terbuka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub- paragraf [3.23.3] di atas, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) untuk menutup ruang partisipasi publik adalah tidak benar adanya, sehingga tidak dapat diartikan menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan dengan menyampaikan menurut metode dan cara-cara sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.23.1]. Kendatipun peristiwa yang terjadi dalam Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU 34/2004, pada tanggal 14 Maret 2025 serta 15 Maret 2025 yang dilaksanakan di Hotel Fairmont telah menimbulkan insiden yang tidak dikehendaki dan disesalkan bersama, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force), karena di sisi lain DPR telah terbukti menerima audiensi dan aspirasi, serta mengundang koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan antara lain Imparsial, KontraS, dan YLBHI, pada tanggal 18 Maret 2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juni 2025, hlm.8]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan proses pembahasan revisi UU TNI dengan sengaja tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga menutup ruang partisipasi publik dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta UU P3, dan Tatib DPR 1/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa selain keempat dalil di atas, para Pemohon mendalilkan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi UU TNI disahkan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.25.1] bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) UU 12/2011, yang dimaksud penyebarluasan pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut: 531 Pasal 88 UU 12/2011 menyatakan: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 90 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan: “Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.” Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud maka proses pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan secara tertutup, melainkan harus dibuka kepada publik sejak tahap perencanaan hingga pengundangan. Hal tersebut menunjukkan rentang waktu kewajiban penyebarluasan, yakni dimulai dari penyusunan Prolegnas hingga pengundangan. Hal demikian penting karena keterlibatan publik bukan hanya berlaku saat rancangan sudah matang, melainkan sejak awal agenda legislasi dibentuk. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawal arah politik hukum setiap rancangan undang- undang sejak dini. Adapun tujuan utama dari penyebarluasan tersebut yakni untuk memberikan informasi sekaligus memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga hak publik untuk tahu (right to know) dan hak publik untuk didengar (right to be heard) dapat terpenuhi. Selain itu, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan wajib didokumentasikan yang mencakup naskah akademik, rancangan undang-undang, risalah rapat, catatan rapat kerja, dan seluruh instrumen pendukung lainnya. Dengan demikian, faktor dokumentasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari faktor keterlacakan dalam legislasi. Selanjutnya, setelah Presiden mengesahkan suatu rancangan undang- undang, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib mengundangkan undang-undang tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, karena undang-undang tersebut memperoleh kekuatan mengikat sejak pengundangan dan secara otomatis menjadi dokumen publik. [3.25.2] bahwa terkait pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, setelah Mahkamah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa proses revisi UU 34/2004 terjadi dalam kerangka yang 532 terbuka dan terdokumentasi, yakni Rancangan Undang-Undang a quo telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020–2024, yang disetujui sejak 17 Desember 2019, yang kemudian dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan nomor urut 24 dan dimasukkan dalam dokumen Prolegnas yang menunjukkan keterbukaan rencana dan menjadi dokumen publik [vide Lampiran 2]. Pada tahap penyusunan, Badan Keahlian DPR melakukan berbagai diskusi dengan pakar militer, akademisi hukum dan perwakilan Kementerian Pertahanan mulai April-Juni 2022 [vide Lampiran 17 sampai dengan Lampiran 22]. Setelah Rapat Pleno Badan Legislasi, pada tanggal 22 Mei 2024, naskah akademik dan draft RUU diperoleh dan ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif anggota DPR pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 [vide Lampiran 26 dan Lampiran 27]. Pada tahap pembahasan, DPR lewat Komisi I menyelenggarakan sejumlah RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi dan organisasi purnawirawan TNI pada tanggal 3-10 Maret 2025 [vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46], dan juga dengan cara disiarkan langsung di akun resmi Youtube pada setiap rapat [vide Keterangan DPR hlm. 67]. Pada saat rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Maret 2025, Ketua Komisi I mengklarifikasi bahwa pintu ruangan tertutup karena kendala teknis, namun semuanya tetap berjalan terbuka untuk umum [vide Lampiran 49 = bukti PK-49]. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak beritikad menutup prosesnya tapi tetap ada ruang akses untuk publik. Bahkan DPR menerima surat resmi dari Komnas HAM dan KontraS, yang dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa dengan adanya surat tersebut berarti masyarakat sipil terlebih dulu dapat melakukan akses ke draft RUU Perubahan Atas UU 34/2004 [vide Lampiran 41]. Bahwa selain itu sejak tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di beberapa perguruan tinggi, antara lain di Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Jember, Universitas Tanjungpura, Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gajah Mada [vide Bukti PK-19 sampai dengan bukti PK-23 dan bukti PK- 25 sampai dengan bukti PK-27]. Pada FGD awal mendiskusikan tentang penyesuaian usia pensiun TNI dalam rangka pembahasan usulan RUU. Pada acara FGD tersebut melibatkan pakar hukum akademisi, pakar pertahanan, dan perwira 533 tinggi TNI sebagai narasumber, yang hasilnya dijadikan masukan dan rekomendasi untuk penyusunan DIM RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Proses tersebut menurut Mahkamah telah menujukkan bahwa pemerintah bukan hanya membuka akses dokumen, tetapi juga melakukan sharing info melalui pembahasan umum. Selain itu, dalam kaitan akses dokumen, DPR menerangkan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR dan dapat diakses pada laman DPR [vide Keterangan DPR hlm. 65]. Bahwa setelah diselesaikannya seluruh rangkaian pembentukan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, Pemerintah mengundangkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 tersebut dalam Lembaran Negara yang merupakan manifestasi dari prinsip akses terbuka dan menjadi sarana konstitusional agar setiap warga negara dapat mengetahui, memahami, dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Menurut Mahkamah hal utama yang harus dinilai terkait dalil a quo adalah bahwa sejauhmana pembentuk undang-undang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan UU a quo kepada masyarakat. Adanya asumsi yang seolah-olah pembentuk undang-undang menahan penyebarluasan UU a quo, -quod non-, karena pada kenyataannya setelah Mahkamah menelusuri UU a quo, telah ternyata dapat diakses dan diunduh pada laman resmi pemerintah in casu laman Sekretariat Negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terjadi penahanan penyebarluasan UU 3/2025. Andaipun terdapat kendala dalam menelusuri UU a quo yang telah diundangkan, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan proses pembentukan UU a quo cacat secara formil. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi UU TNI disahkan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.26] Menimbang bahwa meskipun tidak terdapat cacat formil dalam proses pembentukan UU 3/2025, namun penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa setiap produk legislasi pada hakikatnya memiliki keterbatasan, baik dari aspek perumusan norma maupun substansi pengaturannya, sehingga tidak dapat diharapkan mencapai kesempurnaan mutlak. Apabila dalam undang-undang ditemukan norma atau substansi yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah 534 melalui pengujian materiil (constitutional review) memiliki kewenangan untuk membatalkan atau memberikan pemaknaan baru terhadap norma dan substansi dimaksud agar sejalan dengan konstitusi. Namun demikian, berbeda halnya dengan pengujian formil undang-undang yang membawa konsekuensi sangat fundamental, karena dapat membatalkan keberlakuan undang-undang secara keseluruhan jika terbukti cacat dalam proses pembentukannya. Padahal, tidak terpenuhinya ‘syarat ideal’ proses pembentukan suatu undang-undang, seharusnya tidak serta-merta mengakibatkan undang-undang tersebut batal atau dikatakan cacat formil. Kekurangan dalam proses pembentukan dimaksud pada satu sisi dapat berimplikasi pada ketidaksempurnaan materi muatan, namun pada sisi lain tidak tertutup kemungkinan tetap menghasilkan materi undang-undang yang baik. Bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang- undang masih diletakkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya) yang secara desain merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, baik undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Padahal, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 sudah secara expressis verbis memberikan perintah konstitusional (constitutional mandate) kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang melalui undang-undang. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan perkara Nomor 001/PUU-I/2003, sudah mengingatkan yang pada pokoknya undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan undang- undang yang sesuai UUD NRI Tahun 1945. Amanat mengenai pentingnya pembentukan undang-undang organik, in casu undang-undang tentang tata acara pembentukan undang-undang tersebut kembali ditekankan secara implisit dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan 535 atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau dasar pengujian dalam pengujian formil undang-undang. Pertimbangan a quo mengandung makna bahwa, dikarenakan belum adanya undang-undang organik yang secara khusus mengatur tata cara pembentukan undang-undang, dalam praktiknya Mahkamah memperluas tolok ukur pengujian formil yakni tidak hanya merujuk pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang mengatur mekanisme atau prosedural pembentukan undang-undang, in casu Tata Tertib DPR. Namun di sisi lain, pertimbangan tersebut juga dapat dipahami sebagai pesan Mahkamah kepada pembentuk undang-undang bahwa pembentukan undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang merupakan keharusan konstitusional, agar tercipta tata hukum yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai keabsahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya), menurut Mahkamah, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 semestinya dimaknai sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus mengenai tata cara pembentukan undang-undang, bukan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum. Terlebih lagi, di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berlaku dua rezim pengujian norma hukum, yakni: (i) rezim pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan (ii) rezim pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat pembentukan undang-undang organik tentang tata cara pembentukan undang-undang adalah langkah strategis untuk menata kembali sistem legislasi sekaligus memperkuat kerangka pengujian undang-undang (constitutional review) yang membedakan dengan pengujian peraturan perundang- undangan (judicial review) dalam rangka menjamin tegaknya prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukkan UU 3/2025 secara formil tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UU 3/2025 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, tidak 536 terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai dan menyatakan dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 537 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, saya mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) terkhusus mengenai penilaian Mahkamah atas pokok permohonan dengan uraian pendapat hukum sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dilakukan dalam waktu singkat dan tertutup sehingga tidak transparan dan akuntabel. Di samping itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Presiden dan DPR tidak membuka akses publik terhadap dokumen rancangan beserta informasi mengenai RUU TNI. Oleh karenanya, proses pembentukan UU 3/2025 telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas keterbukaan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta melanggar tiga prasyarat partisipasi publik 538 yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang. Berkenaan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah telah melakukan periksa silang atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga diperoleh keyakinan bahwa fakta tersebut benar telah terjadi dan dalam batas penalaran yang wajar dapat dibuktikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, setelah pula mempertimbangan fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan. Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, DPR dalam keterangannya menyampaikan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan rancangan undang-undang tersebut telah dilaksanakan oleh DPR periode sebelumnya (2019 s.d. 2024) sehubungan telah masuknya RUU TNI dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 [vide Keterangan DPR hlm. 35]. Berkenaan dengan itu, pada tanggal 28 Mei 2024, DPR periode 2019 s.d. 2024 juga telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai rancangan undang-undang usulan DPR tentang perubahan undang-undang Tentara Nasional Indonesia yang disertai naskah akademik [vide Keterangan DPR hlm. 37-38]. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Presiden dalam keterangannya menyampaikan sejak tahun 2023 telah diselenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI. [vide Keterangan Presiden hlm. 39]. Lebih lanjut, pasca masuknya RUU TNI dalam prolegnas prioritas nasional tanggal 18 Februari 2025, DPR dalam keterangannya menyampaikan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat memberikan masukan terhadap pembentukan RUU TNI a quo, telah dilaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak tiga kali yaitu tanggal 3 Maret, 4 Maret, dan 10 Maret 2025 dan satu kali audiensi dengan koalisi masyarakat sipil pada tanggal 18 Maret 2025 [vide Keterangan DPR hlm. 61 dan 62]. Adapun rapat pembahasan DIM dilaksanakan tanggal 14 dan 15 Maret 2025 dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan media [vide Keterangan DPR hlm. 67 dan 68], sedangkan rapat sinkronisasi RUU TNI dilaksanakan secara tertutup pada tanggal 17 Maret 2025 [vide Keterangan DPR hlm. 126]. [6.1.2] Bahwa berkenaan dengan upaya pembentuk undang-undang memenuhi asas keterbukaan melalui penyebarluasan dokumen dan informasi RUU TNI, DPR pada pokoknya telah menyiarkan sebagian rapat pembahasan RUU TNI dalam 539 kanal pemberitaan serta menyampaikan penjelasan terkait pembahasan rapat kepada media massa. Selain itu, DPR telah membagikan draft RUU TNI kepada media massa sehubungan adanya draft lain yang beredar di masyarakat [vide Keterangan DPR hlm. 77]. Adapun Presiden dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyebarluasan dokumen RUU TNI dilakukan secara terbatas karena alasan strategis, selengkapnya sebagai berikut: “...Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara.” [vide Keterangan Tambahan Presiden ke-I tanggal 17 Juli 2025, hlm. 24]. Bahwa terhadap fakta hukum mengenai proses pembentukan UU 3/2025 sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), maka masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan pada pokoknya berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang [vide Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU PPP]. Oleh karena itu, adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan tersebut mengakibatkan pembentuk undang-undang berkewajiban menyampaikan informasi mengenai adanya pembentukan undang-undang dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memberikan masukan, setiap naskah akademik dan rancangan undang-undang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat [vide Pasal 96 ayat (4) dan (5) UU PPP]. Dengan demikian, adanya ketentuan di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengindikasikan bahwa hak masyarakat dalam memberikan masukan menjadi terhambat karena pembentuk undang-undang tidak menginformasikan mengenai pembentukan undang-undang ataupun apabila naskah akademik dan rancangan undang-undang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk adanya rapat 540 pembahasan yang dilakukan tertutup atau dilakukan di tempat yang publik tidak dapat dengan mudah mengakses jalannya rapat pembahasan dimaksud. Sebab, pembentuk undang-undang seharusnya benar-benar mengaktualisasikan ketentuan di atas, karena hal tersebut merupakan turunan dari adanya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang dimaksudkan antara lain agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU PPP]. [6.1.3] Bahwa selain mencermati ketentuan UU PPP di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya telah mempertimbangkan mengenai pentingnya peran partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dengan tiga prasyarat pemenuhannya, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), dengan uraian sebagai berikut: [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara 541 keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomu- nikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa dengan mencermati ketentuan UU PPP dan tiga prasyarat partisipasi bermakna serta fakta hukum mengenai proses pembentukan UU 3/2025 sebagaimana diuraikan di atas, didapati bahwa pasca ditetapkannya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat informasi dalam laman DPR mengenai RUU TNI beserta naskah akademik dan dokumen pendukung lainnya yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU TNI sebagaimana Pasal 96 UU PPP. Berdasarkan penelusuran di laman DPR, dokumen RUU TNI tersebut terdapat pada laman DPR tanggal 20 Maret 2025 yang merupakan tanggal pelaksanaan rapat paripurna tingkat II DPR yang 542 menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, berkenaan dengan keterangan DPR dan Presiden yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyebarluan dokumen dilakukan secara terbatas karena alasan strategis, saya berpendapat bahwa argumentasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan hambatan terhadap asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas esensial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, di mana asas tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU PPP]. Lebih lanjut, adanya siaran langsung terhadap sebagian rapat pembahasan RUU TNI termasuk RDPU seharusnya dilengkapi pula pemenuhan kewajiban lain yang menunjukkan bahwa tidak terdapat halangan/batasan untuk publik mengakses dokumen RUU TNI termasuk naskah akademik dan dokumen pendukung lainnya dalam kanal resmi di laman DPR. Dengan demikian, penyampaian draft RUU TNI beserta naskah akademik yang dilakukan melalui kanal tidak resmi justru telah menimbulkan multi persepsi di masyarakat akibat ketidakpastian mengenai draft RUU TNI yang hendak dibahas dan diberlakukan, serta menghambat akses masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU TNI dimaksud. [6.1.4] Bahwa berkenaan dengan pendapat DPR dan pemerintah bahwa telah dilaksanakannya tahapan perencanaan dan penyusunan RUU TNI oleh DPR periode sebelumnya serta telah dikirimkannya RUU TNI usulan DPR kepada Presiden pada tanggal 28 Mei 2024, saya berpendapat, setelah mencermati draft RUU TNI usulan DPR periode sebelumnya bertanggal 28 Mei 2024 yang dapat diakses pada laman resmi DPR pada pokoknya draft tersebut mempunyai perbedaan substansial dengan draft RUU TNI yang dibahas pasca masuknya RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas Nasional Tahun 2025 hingga disahkan tanggal 20 Maret 2025, sehingga tahapan perencanaan dan penyusunan yang dilaksanakan di periode pemerintahan sebelumnya tidak serta merta menunjukkan keterpenuhan atas asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena pasca masuknya RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas Nasional Tahun 2025 tidak terdapat bukti dalam persidangan yang dapat menunjukkan dari pembentuk undang-undang untuk memenuhi tiga prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna yang 543 dilandasi pemenuhan atas hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, ataupun untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan argumentasi pemerintah dalam keterangannya yang menguraikan perubahan UU TNI didasari adanya urgensi nasional dalam upaya memperkuat pertahanan negara serta dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 [vide Keterangan Presiden hlm. 16], saya dapat memahami alasan dimaksud, namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengupayakan secara optimal pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Pelaksanaan tiga kali RDPU dan satu kali audiensi di bulan Maret 2025 juga tidak seketika memenuhi prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna karena perlu adanya bukti telah terpenuhinya hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya ataupun untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Terlebih, jika benar telah dilakukan forum audensi, menurut saya pelaksanaan audiensi tersebut juga baru dilaksanakan tanggal 18 Maret 2025 atau dua hari sebelum persetujuan pengesahan RUU TNI di tanggal 20 Maret 2025, di mana hal tersebut mengesampingkan momentum hak masyarakat untuk memberikan masukan. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata proses pembentukan UU 3/2025 tidak sejalan prinsip-prinsip dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pengejawantahan mandat dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Salah satu asas yang tidak dipenuhi yaitu asas keterbukaan yang dimaksudkan agar masyarakat memperoleh akses terhadap informasi serta memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menilai “... jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.” Dengan 544 demikian, ketidakterpenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna menyebabkan proses pembentukan UU 3/2025 adalah cacat formil. [6.1.5] bahwa sekalipun saya berkesimpulan berkenaan proses pembentukan UU 3/2025 terdapat tahapan yang tidak terpenuhi dan seharusnya undang-undang a quo cacat formil. Namun demikian, setelah saya mencermati adanya perkembangan praktik ketatanegaraan di mana UU 3/2025 juga telah memuat beberapa ketentuan mengenai tata kelola lembaga TNI sehingga saya berpendapat jika dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, terlepas ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo secara materiil, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dapat di atasi secara sederhana hanya dengan memberlakukan UU TNI yang lama. Di samping itu, putusan Mahkamah berkaitan dengan pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) tersebut telah lazim diterapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, saya memilih untuk di satu sisi tidak membenarkan proses pembentukan UU 3/2025 cacat formil sehingga harus tetap dilakukan perbaikan atas undang-undang a quo tetapi di sisi lain UU 3/2025 yang sudah diberlakukan tersebut tidak bisa secara seketika dinyatakan tidak berlaku. Terlebih, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, telah menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja telah cacat formil dan menyatakan inkonstitusional bersyarat namun undang- undang dimaksud tetap diberlakukan selama proses perbaikan, apalagi berkenaan dengan undang-undang yang dinyatakan konstitusional bersyarat. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan perkara ini diucapkan dengan dipenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam tahap perbaikan pembentukan undang- undang a quo. 545 Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra [6.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 81/PUU- XXII/2025 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 3/2025 cacat secara formal karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat/pandangan berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada paragraf berikut. [6.4] Menimbang bahwa sebelum memeriksa dan menimbang perkara a quo, perlu untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 (Sub-paragraf [3.15.1]) mengenai batasan dan ruang lingkup pengujian formil di Mahkamah, “…pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil;” Lebih lanjut, Mahkamah dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan “Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara 546 akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang (Sub-paragraf [3.17.9]).” Merujuk pada kedua pertimbangan hukum putusan di atas, pemeriksaan atas pengujian formil undang-undang di Mahkamah, salah satunya, dititikberatkan pada keabsahan tahapan dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan sesuai standar formalitas dan dapat diselaraskan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap prosedur merupakan kunci negara hukum (“rule of law”) mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, DJ. Galligan (1999: hlm. 5) menyatakan, “Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes”. Begitu pentingnya menaati proses atau prosedur jauh sebelum pandangan DJ. Galligan tersebut, Charles G. Howard dan Robert S. Summer (1965: hlm. 51) menegaskan, “Procedure is the heart of the laws”. [6.5] Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara saksama permohonan a quo, pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah memeriksa 2 (dua) tahapan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025), yaitu: (1) tahapan perencanaan dan (2) tahapan pembahasan. Dalam tahapan perencanaan, para Pemohon mempersoalkan proses pembentukan UU 3/2025 tidak termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 dan bukan pula termasuk sebagai rancangan undang- undang luncuran/operan dari DPR Periode 2019-2024 (RUU carry over). Sedangkan dalam tahapan pembahasan, para Pemohon mendalilkan tahap pembahasan UU 3/2025 dilakukan dengan proses yang tertutup (tidak transparan) dan tidak akuntabel yang berakibat tertutupnya partisipasi publik terlibat dalam pembahasan UU 3/2025. Terhadap persoalan yang diungkit para Pemohon di atas, perlu diperiksa fakta- fakta yang terkait dengan proses pembentukan UU 3/2025 pada setiap tahapan 547 yang dipersoalkan dan mengukur kesahihan serta keabsahan proseduralnya dengan memperhatikan secara saksama ketentuan normatif dalam prosedur pembentukan undang-undang yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, in casu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam UU 12/2011 beserta perubahannya, maupun aturan internal yang mengikat pembentuk undang-undang pada masing-masing lembaga (in casu DPR dan Presiden). Tahapan Perencanaan [6.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, para Pemohon mempersoalkan UU 3/2025 tidak termasuk dalam Prolegnas prioritas dan tidak dimasukkan sebagai undang-undang operan (carry over). Terhadap persoalan ini, perlu diperiksa fakta-fakta dalam prosedur pembentukan UU 3/2025. Dalam hal ini, UU 12/2011 (serta perubahannya) mengatur perencanaan penyusunan undang- undang dilakukan dalam Prolegnas yang menunjukkan skala prioritas program pembentukan undang-undang untuk mewujudkan sistem hukum nasional (vide Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011). Dengan kata lain, tahapan perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang harus melalui prolegnas. Tahapan ini tidak boleh dilewatkan sebab, pada hakikatnya, merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Meskipun, UU 12/2011 membuka kemungkinan terdapat pengecualian atas pengajuan suatu rancangan undang-undang tanpa melalui Prolegnas [vide Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011]. Selain itu, UU 12/2011 juga mengatur lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan prolegnas yang terdiri dari jangka menengah (5 tahunan) dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang [vide Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2011]. Penyusunan Prolegnas yang merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan Pemerintah kemudian ditetapkan dalam Keputusan DPR [vide Pasal 22 UU 12/2011]. Dengan merujuk pada ketentuan normatif mengenai perencanaan pembentukan undang- undang tersebut maka perlu diperiksa fakta-fakta yang berkenaan dengan proses perencanaan dalam pembentukan UU 3/2025. Berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, dan setelah memeriksa silang alat bukti yang disampaikan, terdapat fakta bahwa DPR telah mengeluarkan Keputusan Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi 548 Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 tanggal 19 November 2024. Dengan memperhatikan konsideran menimbang huruf b pada Keputusan Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, dinyatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai kesepakatan antara DPR (Badan Legislasi), Pemerintah (Menteri Hukum) dan DPD (Panitia Perancang Undang-Undang). Dengan demikian, proses penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dan tahunan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU 12/2011. Pada Keputusan DPR a quo dimuat daftar Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam prolegnas jangka menengah dan tahunan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang dirancang dan direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pada Lampiran I Keputusan DPR a quo dimuat daftar prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 (jangka menengah), salah satunya, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan, pada Lampiran II Keputusan DPR a quo dimuat daftar prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 (tahunan) beserta daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka. Pada Lampiran II tersebut tidak termuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan memperhatikan ketentuan normatif tersebut terdapat fakta bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI tidak termasuk dalam pembahasan prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2025. Namun demikian, pada tanggal 18 Februari 2025, DPR menerbitkan Keputusan Nomor 6.1/DPR RI/II 2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Pada pokoknya, perubahan dimaksud sebagaimana dinyatakan secara jelas pada konsideran Menimbang huruf c Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II 2024-2025 adalah karena adanya kesepakatan untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI sebagai prolegnas prioritas tahun 2025. Berkenaan dengan hal di atas, para Pemohon, dalam permohonan, mendalilkan bahwa perubahan daftar yang memuat Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI dari prolegnas jangka menengah tahun 2024-2029 menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 didorong oleh adanya Surat Presiden Nomor 549 R12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Dalil para pemohon ini, dibantah DPR dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Mahkamah yang antara lain menyatakan: “… pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Keterangan DPR h. 46)” Dengan mengikuti argumentasi atau bantahan yang dibangun oleh DPR dalam keterangannya, timbul kesan dan kesadaran bahwa DPR memang sejak awal ingin segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan UU TNI sesegera mungkin sebagaimana amanat yang diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021. Mahkamah dalam pertimbangan Putusan a quo menegaskan “… sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang- undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama (para. [3.13.2])” Namun demikian, terdapat fakta yang berseberangan antara argumentasi bantahan yang disampaikan dalam Keterangan DPR dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025. Bila DPR ingin segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan UU TNI sejak awal, mengapa DPR tidak menuangkan keinginan dimaksud dalam lampiran keputusan yang memuat prolegnas prioritas (Lampiran II) melainkan justru memasukkannya sebagai Prolegnas Tahun 2024-2029 (Lampiran I). Hal yang kemudian mengharuskan DPR untuk merevisi Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 6.1/DPR RI/II 2024-2025. Selain itu, bila DPR hendak segera menyelesaikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI namun terhalang dikarenakan adanya masa transisi pergantian periodesasi keanggotaan terbuka mekanisme melanjutkan proses pembahasan dengan mengelompokkannya sebagai undang- undang operan atau luncuran (carry over). Namun demikian, dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 nampak jelas bahwa pembentuk undang-undang 550 tidak mengambil pilihan tersebut. Tidak ada keterangan dalam lampiran yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI sebagai RUU operan (carry over). Berbeda halnya dibandingkan dengan rancangan undang- undang lain yang termuat pada lampiran Keputusan a quo yang telah nyata dan jelas disebutkan pada kolom “keterangan/usulan RUU” sebagai operan/luncuran (carry over). Padahal, dalam Rapat Badan Legislasi DPR tanggal 26 Agustus 2024 terdapat butir kesepakatan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI akan diserahkan kepada periode keanggotaan selanjutnya. Selain itu, tidak terdapat pula penjelasan yang memadai, apakah Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI dimaksud telah pernah dibahas (dan tidak selesai), setidak-tidaknya pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pada DPR Periode Tahun 2019-2024. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan DPR kepada Mahkamah terdapat argumentasi yang dikemukakan berkenaan dengan proses operan atau luncuran (carry over) pembahasan suatu rancangan undang-undang yang belum selesai untuk dilanjutkan pada periode keanggotaan berikutnya. Dalam keterangannya, DPR mengemukakan antara lain sebagai berikut: “…kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban.” Lebih lanjut, DPR menegaskan: “…Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang- undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang-undang.” Argumentasi ini lebih menitikberatkan pada aspek politik dengan menekankan pada kesepakatan-kesepakatan politik antara lembaga pembentuk undang-undang. Di satu sisi, memang dibuka ruang dalam pembentukan undang-undang proses politik demi menemukan kesepakatan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Namun, pada sisi lain, khususnya dalam sudut pandang tata cara dan prosedur terdapat rambu-rambu yang harus ditaati sehingga proses pembentukan 551 undang-undang yang berlangsung sesuai dengan aturan main yang telah digariskan. Ketika aturan main dalam proses pembentukan undang-undang yang dituangkan dalam UU 12/2011 maupun Peraturan DPR (in casu Peraturan Nomor 2 Tahun 2020) maka aturan prosedural tersebut harus ditegakkan demi taat asas. Dalam hal ini, terdapat prosedur yang dikesampingkan dalam tahapan perencanaan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI yang dimasukkan dalam prolegnas 2024-2029. Bila ada suatu rancangan undang-undang dalam penetapan prolegnas diberi keterangan sebagai operan/luncuran (carry over), masalahnya mengapa ada suatu rancangan undang-undang, in casu Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI yang semestinya dianggap sebagai operan (carry over) tetapi tidak diberikan keterangan serupa. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 71A UU 15/2019 (Perubahan UU 12/2011) menghendaki 2 (dua) persyaratan yang berlaku secara kumulatif dibenarkannya suatu rancangan undang-undang carry over, yaitu (i) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. Dalam hal ini, harus dibedakan antara pembahasan DIM yang tidak dapat diselesaikan dalam masa keanggotaan DPR sebelumnya dengan pembahasan rancangan undang-undang yang tidak dapat diselesaikan masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas. Peraturan DPR Nomor 2/2020 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme pengusulan rancangan UU operan, pada Pasal 110 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.” Peraturan DPR mengatur syarat yang lebih ketat dibandingkan UU dengan menekankan bahwa pembahasan Rancangan UU telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah untuk dapat diusulkan sebagai Rancangan UU Operan dalam prolegnas pada masa keanggotaan DPR periode berikutnya. 552 Dalam keterangan pemerintah terungkap fakta bahwa pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penyusunan DIM dari tahun 2023 hingga 2024. Akan tetapi, DIM dimaksud tidak pernah sampai pada pembahasan dengan DPR periode 2019-2024. Dalam keterangannya, Pemerintah menyampaikan bahwa DIM dimaksud baru disampaikan seiring dengan surat penunjukan wakil pemerintah pada tanggal 13 Februari 2025, “…seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. Dengan demikian, syarat pertama dari sebuah rancangan undang-undang operan berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019 tidak terpenuhi. Pemenuhan syarat yang diatur dalam norma tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat menggugurkan kualifikasi suatu Rancangan UU disebut sebagai Rancangan UU operan (carry over). Tahapan perencanaan dengan pemuatan rancangan undang-undang ke dalam prolegnas tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Dalam hal ini, tujuan besar penyusunan prolegnas, merupakan skala prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ada sebuah sistem hukum yang hendak dibangun dengan tahapan pembentukan undang-undang adalah bagian dari sistem hukum tersebut. Bila ada bagian dari sistem yang tidak bekerja dengan baik maka seluruh sistem akan terganggu. Hal ini pula yang menjadi hakikat keberadaan proses pembentukan undang-undang yang disusun dalam aturan main yang baku dan terstandarisasi. Di satu sisi, aturan main dalam prosedur dan kelengkapan administratif yang harus dipenuhi akan terkesan kaku, namun tujuan di balik penyusunan prosedur dimaksud adalah untuk memastikan agar satu sistem dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, melonggarkan aturan prosedural justru akan menciptakan celah-celah yang dapat merusak jalannya sistem pembentukan hukum. Dengan mempertimbangkan fakta di atas dalam proses tahapan perencanaan UU 3/2025, disadari atau tidak, telah terdapat cacat prosedur dalam proses perubahan prolegnas dengan memuat Rancangan UU Perubahan UU TNI sebagai 553 Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang sebelumnya dimasukkan dalam daftar prolegnas tahun 2024-2029. Selain itu, dalam tahapan perencanaan, pembahasan UU 3/2025 juga tidak dapat dikategorikan sebagai operan/luncuran (carry over) dari pembahasan pada periode keanggotaan sebelumnya hanya dengan berdasarkan kesepakatan politik dari lembaga pembentuk undang-undang dan tidak memenuhi syarat bahwa Rancangan UU Perubahan UU TNI telah memasuki tahap pembahasan DIM. Tahapan Pembahasan [6.7] Menimbang bahwa setelah Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 ihwal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan UU Perubahan UU TNI beserta DIM, pembentuk undang-undang melanjutkan pada proses pembentukan dalam tahapan pembahasan. Berdasarkan keterangan Pemerintah, linimasa proses pembahasan UU 3/2025 sebagai berikut: 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan. 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. 17 Maret 2025 Rapat Panja dan Rapat Tim perumus dan Tim sinkronisasi. 554 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI. 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan. Dengan memperhatikan linimasa tersebut, proses pembahasan Rancangan UU Perubahan UU TNI dilakukan dalam waktu yang singkat. Berkenaan dengan proses dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang, perlu memcermati kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang memuat ukuran untuk pemenuhan aspek formal prosedural dalam tahap pembahasan, yaitu “Pertama, … pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. Ketiga, … dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca secara saksama perdebatan perubahan ketentuan a quo, pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung proses, kesepakatan-kesepakatan terutama yang berkenaan dengan norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan masing-masing pihak yang mewakili institusi. Kelima, … ihwal penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan antar-institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-masing institusi (Sub-paragraf [3.17.4]).” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 ketika menyampaikan pendapat berbeda saya menegaskan “.. tahapan pembahasan dapat dinilai dan diposisikan sebagai mahkota dari semua rangkaian proses pembentukan undang-undang. Artinya, dalam tahapan pembahasan bersama sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) 555 UUD NRI Tahun 1945, asas keterbukaan harus diupayakan secara optimal. (Paragraf [6.7])” Dengan memperhatikan kedua hal tersebut di atas, secara implisit, menekankan keterkaitan erat antara pengejewantahan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) melalui asas keterbukaan dengan tahapan pembahasan dalam proses pembentukan undang-undang. Penerapan asas keterbukaan tidak cukup berhenti pada proses mendorong pembentuk undang-undang untuk secara terbuka atau transparan menunjukkan dan memperlihatkan proses dan kegiatan yang sedang dilakukan ketika menyusun dan membahas undang-undang. Lebih jauh dari itu, penerapan asas keterbukaan pun mendorong pembentuk undang- undang untuk melibatkan secara aktif dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini tercermin dalam norma Pasal 96 UU 13/2022 (Perubahan UU Nomor 12/2011), khususnya pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Dalam sudut pandang perbandingan (comparative), perenungan ihwal keterlibatan masyarakat dan kewajiban parlemen untuk memfasilitasi partisipasi publik juga pernah dialami Majelis Hakim Konstitusi Afrika Selatan dalam memeriksa kasus Doctors for Life International v The Speaker of the National Assembly and Others yang diputus tanggal 17 Agustus 2006. Salah satu pertanyaan dalam kasus tersebut yang dipertimbangkan majelis hakim adalah seberapa besar kewajiban parlemen untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Secara normatif, ketentuan Pasal 59(1) huruf a Konstitusi Afrika Selatan memberi mandate, “The National Assembly must – (a) facilitate public 556 involvement in the legislative and other processes of the Assembly and its committees…”. Dalam rangka menjalankan mandat konstitusional memfasilitasi partisipasi masyarakat, parlemen diberi ruang selebar-lebarnya untuk melakukan hal dan kegiatan yang dianggap melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Apabila terdapat keluhan masyarakat, karena secara faktual parlemen tidak menunaikan kewajiban guna menfasilitasi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, maka pengadilan berwenang untuk memeriksanya dengan memperhatikan faktor kepatutan berdasarkan penalaran yang wajar (reasonableness), “In determining whether Parliament has complied with its duty to facilitate public participation in any particular case, the Court will consider what Parliament has done in that case. The question will be whether what Parliament has done is reasonable in all the circumstances. And factors relevant to determining reasonableness would include rules, if any, adopted by Parliament to facilitate public participation, the nature of the legislation under consideration, and whether the legislation needed to be enacted urgently. Ultimately, what Parliament must determine in each case is what methods of facilitating public participation would be appropriate (Doctors for Life International v The Speaker of the National Assembly and Others, paragraf 146).” Berkenaan dengan pemeriksaan pengujian formil UU 3/2025, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam tahapan pembahasan UU 3/2025 yang berlangsung antara tanggal 11 Maret 2025 hingga 20 Maret 2025 dalam agenda Pembicaraan Tingkat I keterlibatan masyarakat umum dalam proses tersebut minim. Pemerintah dalam keterangannya juga menegaskan perhal minimnya keterlibatan masyarakat. Rapat dan sidang yang diselenggarakan untuk membahas rancangan undang-undang tersebut memang dinyatakan terbuka untuk umum dan juga disiarkan dalam kanal resmi melalui media sosial. Namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai keterbukaan untuk mengakses dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan UU 3/2025 dalam tahapan tersebut, antara lain seperti Naskah Akademik, draf Rancangan Undang-Undang maupun DIM. Ukuran akses tersebut baru dari sisi pemenuhan asas keterbukaan bagi publik. Belum lagi jikalau menggunakan bejana ukur yang lebih mendalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengejewantahan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Dalam hal ini, seberapa besar dan jauh masukan masyarakat dalam proses pembahasan di dengar (right to be heard) dan dipertimbangkan (right to be considered) serta seberapa besar masyarakat 557 memperoleh penjelasan bila masukannya tidak diakomodir dan pembentuk undang- undang memutuskan untuk mengambil pilihan yang berbeda (right to be explained). Perwujudan partisipasi bermakna tiada lain dimaksudkan agar asas kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip bernegara dilandaskan pada keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses berdemokrasi (demokrasi partisipatif) tidak hanya berhenti dalam penyelenggaraan pemilihan umum tetapi juga dalam proses tetapi juga berlangsung dalam proses pembentukan undang-undang. Praktik bernegara yang melibatkan masyarakat/publik menjadi pelengkap dari berfungsinya sistem demokrasi perwakilan. Merujuk kembali pertimbangan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam putusan Doctors for Life International v The Speaker of the National Assembly and Others, majelis hakim berpandangan “… the representative and participatory elements of our democracy should not be seen as being in tension with each other. They must be seen as mutually supportive. General elections, the foundation of representative democracy, would be meaningless without massive participation by the voters. The participation by the public on a continuous basis provides vitality to the functioning of representative democracy (Paragraf 115).” Hal-hal ini penting dipertimbangkan agar keberlakuan dari UU 3/2025 memperoleh legitimasi sehingga menjadi aturan hukum yang berdaya guna dan berhasil guna. Terlebih, sebagai salah satu undang-undang yang lahir dari “roh” reformasi, ruang keterlibatan publik menjadi keniscayaan. Alasannya, “pertahanan dan kemananan” menjadi salah satu isu dan pembahasan sentral dalam perubahan konstitusi (1999-2002), yang di dalamnya menyangkut penataan institusi milter (TNI) dan institusi kepolisian dalam desain pertahanan dan keamanan negara. Dengan sentralnya isu pertahanan dan keamanan negara dimaksud, tidak terdapat alasan bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberi ruang bagi publik terlibat aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025. [6.8] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan beragam faktor di atas, saya tiba pada kesimpulan untuk menyampaikan pendapat berbeda dengan mayoritas hakim yang menyatakan permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum. Saya berpendirian, semestinya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 mengandung cacat (formil) prosedural dan secara bersyarat harus memperbaiki 558 proses pembentukan UU 3/2025 dan memberikan kesempatan bagi masyarakat/publik untuk partisipasi secara bermakna (meaningful participation) dalam proses perbaikan dimaksud. Untuk itu, dipersyaratkan dalam waktu diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun bagi pembentuk undang-undang memperbaiki proses yang cacat formil dimaksud. Dengan diberikan waktu untuk memperbaiki dimaksud, permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih [6.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 81/PUU- XXIII/2025 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 3/2025 cacat secara formal sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf berikut. [6.9.1] Bahwa untuk menilai aspek konstitusionalitas pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025), penting untuk terlebih dahulu menguraikan kronologi perencanaannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai bagian dari prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan. Upaya perubahan terhadap UU 34/2004 (UU TNI) bukanlah hal yang baru muncul, melainkan telah direncanakan sejak lama. Usulan perubahan ini pertama kali dimasukkan dalam Prolegnas 2010–2014 pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah dan/atau DPR berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009. Namun demikian, usulan tersebut tidak pernah dibahas lebih lanjut karena tidak menjadi prioritas. Selanjutnya, usulan perubahan UU TNI kembali dimasukkan dalam Prolegnas 2015-2019 Nomor Urut 11 yang diubah menjadi insiatif pemerintah 559 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, namun juga tidak diprioritaskan. Demikian juga dalam Prolegnas 2020-2024 perubahan keempat, RUU TNI diajukan kembali dalam Nomor Urut 137 dengan inisiatif DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023, namun juga tidak diprioritaskan untuk segera dibahas. Terakhir, dalam Prolegnas 2025-2029 RUU TNI dimasukkan kembali dalam Nomor Urut 2 menjadi inisiatif DPR berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tanggal 19 November 2025. Persoalannya, pada saat ditetapkan Prolegnas jangka menengah RUU TNI tidak langsung dimasukkan dalam Prioritas 2025. Padahal, dalam arah kebijakan Prolegnas DPR telah jelas ditentukan RUU yang dimasukkan adalah RUU yang harus segera diubah/diganti/dicabut berdasarkan keputusan uji materiil Mahkamah Konstitusi [vide huruf E Arah Kebijakan Penyusunan Prolegnas Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025]. [6.9.2] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022 telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya antara lain: Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah mendorong agar perubahan pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama dalam UU TNI segera diprioritaskan untuk diubah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa kali kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan ahli sebagai narasumber untuk membahas atau 560 menyerap aspirasi khususnya mengenai usia pensiun bagi TNI [di antaranya Bukti PK-18 s.d PK-22 dan PK-25]. Termasuk juga pembahasan dengan ahli atau narasumber mengenai penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI [Bukti PK 23 dan PK-24]. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah sebelum RUU ditetapkan sebagai RUU prioritas untuk dibahas. Di sisi lain, DPR dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU TNI juga mengadakan kegiatan yang melibatkan stakeholders terkait yang dilakukan pada tanggal 13 April, 20 April, 2 Juni, 3 Juni, 7 Juni, 9 Juni 2022 [vide Keterangan DPR halaman 37]. Dalam perkembangannya, Badan Legislasi DPR juga memutuskan bahwa RUU TNI merupakan usul inisiatif DPR dengan menyampaikan surat yang dilampiri naskah akademik dan draft RUU TNI kepada Presiden. Dalam kaitan ini, Presiden telah menunjuk wakil pemerintah yang akan membahas RUU tersebut berdasarkan Surat R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024. Namun, pembahasan terhadap RUU TNI tidak dilanjutkan karena Rapat Pleno Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 memutuskan tidak akan membahas RUU TNI pada Periode Keanggotaan DPR 2019-2024 karena pembahasan diserahkan kepada Periode Keanggotaan DPR 2024-2029. Artinya, RUU TNI pada prinsipnya belum dilakukan pembahasan sama sekali dalam periode DPR 2020-2024. Oleh karena itu, belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang baru tersedia saat itu adalah naskah akademik dan RUU TNI inisiatif DPR. Terkait dengan hal inilah, dalam Prolegnas 2024-2029, RUU TNI tidak mungkin ditentukan sebagai RUU “carry over”. Sebab, untuk menjadi RUU “carry over” harus memenuhi ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019), yang pada pokoknya menyatakan, “Dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Artinya, penyusunan DIM yang dimaksudkan pemerintah yang dilakukan antara tanggal 17 Juli 2024 hingga Agustus 2024 dengan mengundang berbagai pihak atau kelompok masyarakat, termasuk dari YLBHI, IMPARSIAL dan KontraS bukanlah DIM yang dimaksudkan setelah RUU tersebut dibahas bersama dengan 561 DPR [vide Keterangan Pemerintah halaman 20]. Sebab, DIM yang dimaksudkan tersebut bukan merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU 12/2011. Sementara Pembahasan Tingkat I belum dilakukan oleh DPR periode 2020-2024 karena DPR menyerahkan pembahasan RUU TNI pada DPR periode 2025-2029. Dengan demikian, istilah “DIM” yang digunakan pemerintah sebelum adanya Pembahasan RUU Tingkat I, lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kegiatan mengumpulkan atau menginventarisasi masalah atas draft RUU TNI usul inisiatif DPR yang belum pernah dibahas bersama dengan DPR di Pembahasan Tingkat I. Persoalan berikutnya, apakah RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT) dengan alasan karena adanya putusan Mahkamah, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Terkait dengan hal ini, memang belum tersedia standar yang baku. Namun kelaziman yang digunakan adalah apabila RUU yang akan diubah tersebut materinya hanya sebagaimana putusan Mahkamah maka dimasukkan dalam DKT. Sementara itu, perubahan UU TNI tersebut pada prinsipnya tidak hanya mengenai persoalan batas usia pensiun sebagaimana putusan Mahkamah namun meluas menjangkau materi-materi lainnya yang bersifat substantif, yaitu penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional, penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan restrukturisasi organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, termasuk penempatan prajurit pada jabatan sipil. Dengan adanya perluasan ini maka perubahan RUU TNI harus masuk dalam Prolegnas yang pengajuannya pun harus dilengkapi dengan naskah akademik dan draft RUU sebagaimana maksud Pasal 19 UU 12/2011. Oleh karena perubahan substansi RUU TNI yang diajukan dalam Prolegnas 2025-2029 sangat substantif maka prosedur pengusulannya harus melalui Prolegnas, sehingga bukan melalui “pintu DKT” atau “pintu carry over”. Berkenaan dengan hal inilah, RUU TNI disepakati DPR periode 2025-2029 untuk dimasukkan dalam Prolegnas jangka menengah (longlist) 2025-2029 menjadi insiatif DPR, sebagaimana telah diuraikan di atas, namun persoalannya dalam penyusunan prioritas tahunan 2025 yang ditetapkan sekaligus dengan RUU jangka menengah tersebut, RUU TNI tidak dimasukkan untuk diprioritaskan. Hal inilah yang kemudian dipersoalkan oleh para Pemohon. Dalam kaitan ini, proses memasukkan 562 RUU TNI dalam prioritas 2025 baru terjadi pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 291 Peraturan Tata Tertib DPR 1/2020, bahwa pada pokoknya menentukan, (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung; (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Dengan demikian, setelah Rapat Paripurna baru disepakati RUU TNI masuk dalam perubahan prioritas Prolegnas 2025 melalui Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 perubahan prioritas Prolegnas 2025 tanggal 18 Februari 2025. Namun demikian, adanya penunjukkan menteri yang mewakili Pemerintah untuk pembahasan RUU TNI yang dilakukan lebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2025 merupakan langkah atau bentuk persiapan karena secara prosedural RUU TNI baru diprioritaskan untuk dibahas adalah pada tanggal 18 Februari 2025. [6.9.3] Bahwa oleh karena perubahan RUU TNI disepakati sebagai usul inisiatif DPR dengan penugasan pada Komisi I DPR maka naskah akademik dan draft RUU yang berasal dari DPR yang akan dibahas dengan pemerintah. Dalam konteks ini, dapat saja disepakati oleh pembentuk UU untuk menggunakan bahan-bahan masukan yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebelum disetujuinya RUU TNI sebagai prioritas 2025, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh DPR dalam keterangannya: Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia-sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang-undang sedari awal [vide Keterangan DPR halaman 55]. Adanya kesepakatan politik tersebut merupakan hal baik yang dapat menjadi rujukan bagi pembentukan undang-undang lainnya yang tidak terselesaikan oleh periode DPR sebelumnya sehingga dapat mempercepat proses pembentukan undang-undang ke depan. Namun demikian, terkait dengan naskah akademik dan draft RUU TNI yang mana yang digunakan oleh pembentuk UU untuk dibahas 563 bersama sejalan dengan semangat efisiensi sumberdaya negara tersebut, hal inilah yang belum memiliki kejelasan karena naskah akademik dan RUU tidak mudah untuk diakses. Sebab, Pembahasan Tingkat I baru dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 dalam Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dengan agenda: 1) Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 2) Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004; 3) Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU; 4) Pembentukan Panja [vide Keterangan Pemerintah halaman 19]. Dalam konteks ini, UU 12/2011 dan perubahannya telah menentukan prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang yang baik harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Bahkan, untuk menegaskan maksud asas keterbukaan tersebut Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 menyatakan, “Asas keterbukaan" adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Asas keterbukaan dimaksud merupakan hal prinsip dalam rangka meneguhkan prinsip negara hukum yang demokratis dengan memberikan ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sebagaimana hal tersebut juga ditentukan dalam Bab XI UU 12/2011 tentang Partisipasi Masyarakat. Berkenaan dengan prosedur atau tata cara ini, sejak dinyatakan RUU TNI merupakan prioritas 2025, proses Pembahasan Tingkat I berlangsung sangat cepat mulai dari tanggal 13 Maret s.d 19 Maret 2025, sehingga ruang untuk partisipasi publik yang bermakna menjadi tidak memadai walaupun pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan atau mendapatkan masukan terkait dengan RUU TNI. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat sipil menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan 564 dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU TNI [vide Keterangan DPR halaman 77]. Pandangan ini penting disampaikan mengingat salah satu agenda pokok reformasi 1998 menghendaki prinsip supremasi sipil. Namun, sejauhmana pandangan atau masukan tersebut dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang sehingga memenuhi setidaknya partisipasi bermakna, yang telah ditegaskan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU 13/2022 dan Penjelasan Umum UU 13/2022 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menghendaki penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Ketidaktersediaan ruang yang memadai untuk melakukan partisipasi publik dalam masa Pembahasan Tingkat I dari tanggal 13 Maret s.d 19 Maret 2025 serta tidak mudahnya draft RUU TNI untuk diakses menyebabkan tidak adanya jaminan pemenuhan hak masyarakat/publik sebagaimana maksud partisipasi yang bermakna yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1045, Terlebih, pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilakukan Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR yang menyetujui perubahan UU 34/2004 dengan UU 3/2025. [6.9.4] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51A ayat (3) UU MK ditentukan, “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Tata cara dimaksud merujuk pada Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU 12/2011 beserta perubahannya, termasuk peraturan yang terdapat dalam lingkup DPR (Tata Tertib DPR) dan Pemerintah (Perpres No 87/2014), yang keseluruhannya berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang. Oleh karena terdapat prosedur yang belum terpenuhi dalam pembentukan UU TNI, sementara perubahan UU TNI memang perlu dilakukan salah satunya terkait dengan pengaturan usia pensiun bagi TNI sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sehingga untuk mentaati seluruh prosedur/tata cara atau proses pembentukan UU TNI maka 565 perlu dilakukan perbaikan prosedur dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dengan demikian, menurut saya UU 3/2025 konstitusional bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani [6.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 81/PUU- XXIII/2025 pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025), yang menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana selengkapnya didalilkan dalam permohonan para Pemohon. Bahwa terhadap permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Putusan Mahkamah a quo menyatakan Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan karenanya sepanjang terhadap kedua Pemohon tersebut, permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, Mahkamah menyatakan keempat Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum, namun demikian Putusan Mahkamah menolak permohonan pengujian formil yang diajukan. Pendapat berbeda ini hanya berkenaan dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah yang menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan Perkara a quo, saya mendapatkan fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004), rencana perubahan UU 34/2004 telah direncanakan sejak masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintahan periode 2009-2014. Hal tersebut dapat dilihat dari dicantumkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (RUU Perubahan UU 34/2004) dalam Daftar Program Legislasi Nasional Jangka Menengah/Lima Tahunan (Prolegnas Jangka Menengah) 2010-2014. Namun oleh karena tidak dibahas dalam periode tersebut, RUU Perubahan UU 34/2004 kemudian dimuat 566 kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, dan selanjutnya berturut- turut dalam Prolegnas Jangka Menengah periode 2020-2024 dan periode 2025- 2029, oleh karena RUU Perubahan atas UU 34/2004 tetap tidak terbahas dalam periode-periode tersebut. Selain dalam Prolegnas Jangka Menengah, RUU a quo juga tercantum dalam daftar prolegnas prioritas tahunan, yakni pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016 hingga Tahun 2022. Secara faktual, terhadap RUU Perubahan UU 34/2004 tidak pernah dilakukan pembahasan dalam rentang periode DPR dan pemerintahan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun terakhir dari periode DPR dan pemerintahan 2019-2024 terdapat sejumlah kegiatan perencanaan maupun pra- pembahasan atas RUU Perubahan UU 34/2004 yang dimulai dengan penyusunan naskah akademik dan draft RUU yang melibatkan para pemangku kepentingan dan sejumlah akademisi sebelum pada akhirnya diputuskan bahwa RUU Perubahan UU 34/2004 menjadi RUU inisiatif DPR. Keputusan DPR tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman surat DPR yang disertai naskah akademik dan draft RUU tersebut kepada Presiden pada tahun terakhir periode DPR 2019-2024. Bahwa terhadap surat DPR yang menyampaikan bahwa RUU Perubahan UU 34/2004 sebagai RUU inisiatif DPR, Presiden menjawab melalui surat Presiden tertanggal 2 Juli 2024. Namun demikian, oleh karena masa kerja DPR periode 2019- 2024 berakhir pada tanggal 30 September 2024, pada tanggal 26 Agustus 2024 DPR menyetujui dan memutuskan bahwa RUU Perubahan UU 34/2004 tidak dibahas pada sisa periode DPR tahun 2019-2024 dan selanjutnya pembahasannya diserahkan kepada DPR periode selanjutnya (2024-2029). Bahwa pada saat penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, RUU Perubahan UU 34/2004 dimasukkan kembali sebagai salah satu RUU yang akan dibahas DPR dan pemerintah periode 2024-2029, namun DPR dan pemerintah tidak memasukkan RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun 2025 ketika Prolegnas disahkan. Dengan telah adanya surat Presiden ihwal RUU Perubahan UU 34/2004 tersebut, dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Pebruari 2025, pimpinan DPR yang memimpin rapat meminta persetujuan peserta Rapat untuk memasukkan RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, meskipun undangan Rapat a quo tidak 567 mencantumkan agenda rapat perihal persetujuan untuk memasukkan RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Secara faktual, peserta Rapat memberikan persetujuan aklamasi terhadap hal tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2025-2029. Namun demikian, sejauh fakta persidangan maupun bukti yang diajukan dalam persidangan, Keputusan DPR tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pencantuman RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahunan 2025. Bahwa meskipun terdapat fakta sebagaimana dikemukakan di atas, dalam keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah, DPR menerangkan bahwa RUU Perubahan UU 34/2004 dibuat dan dibahas untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). RUU a quo dimasukkan ke dalam RUU daftar kumulatif terbuka [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juni 2025, angka 20, hlm. 7 juncto Keterangan tertulis DPR tertanggal 23 Juni 2025, hlm. 41]. Bahwa dengan mengacu pada prosedur dan juga praktik legislasi yang selama ini dijalankan oleh DPR dan pemerintah dalam proses legislasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Tata Terbit DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 (Peraturan Tatib DPR), apabila sebuah RUU merupakan RUU daftar kumulatif terbuka dalam rangka: (i) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, (ii) mengesahkan/meratifikasi perjanjian bilateral atau multilateral/internasional, (iii) perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), (iv) pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota, atau (v) menyetujui sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menjadi undang-undang, maka RUU tersebut tidak secara khusus diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahunan seperti RUU-RUU yang memang sejak awal direncanakan akan dibuat tidak dalam kerangka memenuhi salah satu dari 5 (lima) kelompok/kategori RUU daftar kumulatif terbuka tersebut di atas. Sejauh fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang 568 ada, tidak terdapat fakta yang meyakinkan bahwa RUU Perubahan UU 34/2004 sejak awal semata-mata dibahas sebagai sebuah RUU dalam kategori kumulatif terbuka, yakni dalam hal ini guna melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 62/PUU-XIX/2021. Terlebih, secara faktual hal yang hendak menjadi materi muatan RUU Perubahan UU 34/2004 tidak terbatas hanya pada substansi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa materi lain yang menjadi substansi RUU Perubahan UU 34/2004. Bahwa dengan mengacu pada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, saya berpendapat sejak awal pembentuk undang-undang merencanakan RUU Perubahan UU 34/2004 bukan sekedar untuk mengakomodasikan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021, melainkan juga sekaligus dimaksudkan untuk mencakup materi muatan lainnya. Oleh karena itu, menjadi hal yang tepat jika pembuat undang-undang memilih RUU aquo masuk pada RUU Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Namun, konsekuensi dari pilihan demikian, maka Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 seharusnya diubah terlebih dahulu sesuai dengan prosedur/tata cara yang ditetapkan dalam UU 12/2011 dan Peraturan Tatib DPR. Keharusan tersebut dikarenakan pada saat pengesahan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, RUU Perubahan UU 34/2004 belum dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Untuk itu, DPR dan pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dengan memasukkan RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalamnya. Akan tetapi secara faktual, prosedur demikian tidak ditempuh oleh pembentuk undang-undang. Yang terjadi adalah setelah ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memberikan persetujuan untuk menjadikan RUU Perubahan UU 34/2004 sebagai RUU Prioritas Tahun 2025, DPR dan pemerintah langsung melakukan pembahasan atas RUU a quo, dan tidak menempuh prosedur/tata cara perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagaimana lazimnya ketika sebuah RUU baru akan dibahas dan belum tercantum dalam prolegnas prioritas tahunan, maka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam prolegnas prioritas tahun yang bersangkutan. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan persoalan terhambatnya partisipasi publik bermakna (meaningful public participation) dalam proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Menurut para Pemohon, mereka tidak 569 dapat mengakses naskah akademik dan draf revisi RUU Perubahan UU 34/2004 serta informasi lainnya sepanjang proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004 [vide Kesimpulan para Pemohon hlm. 30 dan Risalah Sidang tanggal 14 Juli 2025 hlm. 13-16]. Para Pemohon, antara lain, menyerahkan bukti berupa tangkapan layar pada situs web atau laman resmi DPR RI yang menunjukan bahwa pada laman DPR yang memuat tentang “RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” tidak dapat ditemukan unggahan RUU, NA, maupun informasi lain terkait revisi RUU TNI [vide Bukti P-117]. Namun, dalam keterangannya, DPR menerangkan bahwa RUU dan NA telah dipublikasikan pada laman resmi DPR dimaksud [Vide Keterangan DPR hlm. 65]. Terhadap hal yang dipersoalkan para Pemohon tersebut di atas, saya mendapati fakta adanya 2 (dua) tautan laman (website) DPR terkait dengan proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Masing-masing laman memiliki konten yang berbeda sebagaimana masing-masing versi para Pemohon dan versi DPR. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, pada laman yang memuat informasi proses legislasi sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, diperbarui terakhir pada 20 Maret 2025 dengan informasi yang menunjukan proses legislasi telah sampai pada tahapan “Selesai”. Pada laman tersebut hanya ditemukan dokumen RUU versi final yang telah disetujui pada rapat paripurna bertanggal 20 Maret 2025 dan dokumen pendukung lain bertanggal 18 Februari 2025 (sumber: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas- periodik/detail/626). Di sisi lain terdapat pula laman DPR yang juga terkait dengan proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Pada laman yang kedua ini, diperbarui terakhir pada 28 Mei 2024, termuat informasi proses legislasi sampai pada tahapan “Penetapan Usul”. Selanjutnya, dokumen yang terunggah pada laman tersebut yakni RUU, NA dan Pandangan Akhir Fraksi pada 28 Mei 2024. (sumber: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/ prolegnasperiodik/detail/ 364). Berkenaan dengan terdapatnya dua laman tersebut, menurut saya, memang ada perbedaan tautan (link) dan konten (content), in casu dalam kaitannya dengan proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Tautan laman sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon merupakan tautan yang dapat diakses oleh publik, yang seharusnya menjadi bagian dari sarana bagi publik untuk mewujudkan 570 partisipasinya secara bermakna, namun laman tersebut tidak memuat naskah akademik, draft RUU dan informasi lainnya yang seharusnya publik berhak untuk mengakses. Sedangkan laman sebagaimana dirujuk oleh DPR merupakan laman di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat mengakses terkait dengan proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Dari fakta 2 (dua) laman ini, saya berkesimpulan bahwa DPR sebenarnya tidak bermaksud menutup sama sekali akses informasi terkait proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004, namun dalil adanya pembatasan akses informasi proses legislasi tersebut menjadi tidak terelakkan karena terdapatnya laman yang berbeda yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat untuk menjadi saran akses yang lebih luas terkait dengan proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Hal demikian perlu menjadi catatan bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR, agar pengelolaan laman yang memuat informasi proses legislasi suatu undang-undang dilakukan secara jelas dan sedapat mungkin disampaikan kepada publik untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat guna mengekspresikan partisipasi mereka secara bermakna. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, saya berpendapat terdapat; (i) kekurangan pemenuhan prosedur legislasi, dan (ii) hambatan atas akses masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses legislasi RUU Perubahan UU 34/2004. Namun demikian, menurut hemat saya, terdapatnya dua hal tersebut tidak tepat untuk sampai pada putusan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan UU 3/2025 yang dihasilkan menjadi tidak berlaku mengikat. Saya berpendapat bahwa oleh karena terdapat kekurangan pemenuhan prosedur dalam proses legislasi tersebut dan keterhambatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara bermakna maka pembentuk undang-undang perlu melakukan perbaikan proses legislasi atas UU 3/2025 dalam jangka waktu yang reasonable, yakni 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan hanya untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Amar Putusan Mahkamah seharusnya berbunyi “Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tetap berlaku mengikat sepanjang dimaknai dilakukan 571 perbaikan terhadap proses pembentukannya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.” *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima dan pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 572 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa