81/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 81/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ralian Jawalsen Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Swadaya RT 007/RW 006 Nomor 21, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 81/PUU-XXII/2024 pada tanggal 17 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Agustus 2024 dan diterima 2 di Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [selanjutnya UU No. 10/2016, Bukti P-1]. Pasal 7 (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; Bahwa batu uji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya UUD 1945, bukti P-2], yaitu: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: ”Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, S.H., “Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekolompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Sekumpulan manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang di dalamnya ‘negara’ tidak merupakan suatu organisasi di antara mereka. Ada organisasi lain di dalamnya seperti organisasi-organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian (partai politik), perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan”. (Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta, Dian Rakyat, 1982, hal 2); Mr. Soenarko berpendapat, ”Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign” (M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Alumni, 1981, hal. 9); Sementara itu, tokoh Filsuf Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai berikut, "particular law is that which each community lay down and applies to its own 3 member. Universal law is the law of nature". Dalam terjemahan bebasnya didefinisikan, hukum tertentu adalah hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh setiap komunitas kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam. (C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal.35); Jerome Frank mendefinisikan, “Hukum pada situasi apa pun baik itu hukum actual, misalnya Keputusan spesifik pada masa lampau, terkait dengan situasi tersebut, dan atau hukum memungkinkan, misalnya sebuah prediksi Keputusan tertentu di masa depan” (Jerome Frank, Hukum & Pemikiran Modern, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, Cetakan II, Oktober 2014, hal 92); Menurut Hans Kelsen, “Hukum dan keadilan dua konsep yang berbeda. Hukum, seperti dibedakan dibedakan dari keadilan, adalah hukum positif” (Somardi, Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal 5); Lebih lanjut, Aristoteles merumuskan, “Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya” (Thomas Tokan Pureklolon, Negara Hukum dalam Pemikiran Politik, Penerbit Kanisius, cetakan ke-5, Yogyakarta, 2024, hal 26); Imanuel mendefinisikan, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. (Thomas Tokan Pureklolon, Ibid); Dengan apa yang dikemukakan di atas maka Indonesia sebagai Negara Hukum demokrasi tanpa aturan, akan tetapi esensi dari negara hukum pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah oleh hukum. Kemudian, Negara Hukum dengan artian supremasi absolut terletak pada hukum, bukan pada tindakan penguasa, adanya persamaan di muka hukum, semua orang harus tunduk pada hukum, dan konstitusi merupakan dasar atau landasan dari segala hukum yang ada bagi negara yang bersangkutan. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam era Orde Baru, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang begitu sentralistik, dimana peran pemerintah pusat menjadi begitu dominan dan kuat, akibatnya berimplikasi 4 pada lemahnya pemerintah daerah, dan bahkan pada konteks tertentu daerah hanya menjadi eksploitasi pemerintah pusat. Dengan pergantian rejim dari Orde Baru ke Orde Reformasi secara berturut-turut terjadi pergantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dimana pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, maka dapat disimpulkan, bahwa klasifikasi konstitusi kita Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, di mana Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa masyarakat memiliki bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang berada dalam hubungan yang dialektis (saling membutuhkan). Habermas menyebutkan, agar hukum berfungsi maksimal, diperlukan legitimasi dari masyarakat, termasuk pengakuan hak-hak minoritas untuk mengambil bagian memperjuangkan dalam konteks pembuatan keputusan-keputusan legal politis yang bersifat publik. (Eduardus Marius Bo, Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat, Malang 2019, Setara Press, hal. 81). Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Selain itu, hukum mengimplementasikan undang-undang, yang mana hakim akan diawasi di bawahnya agar pelaksanaan tugas untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum dapat berjalan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah negara, hukum juga diciptakan 5 demi menjamin keadilan bagi warga negaranya. (Thomas Tokan Pureklolon, Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik, Yogyakarta, cetakan ke-5, 2024, Penerbit Kanisius, hal 130-131). Karena itu, persamaan kedudukannya di dalam hukum harus mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sehingga persamaan hukum adalah memiliki kedaulatan hukum adalah pertanda yang baik, dan kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Hal itu bisa dilakukan dengan syarat persamaan hukum. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”; 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 6 b. Adil; dan c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 6. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [UUD 1945, Ketetapan MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN , UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2024 tentang MK [Bukti P-3] II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat yang memiliki status sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003) menyatakan, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, para Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lainnya dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Bahkan secara luas dalam sejarah negara-negara hukum di seluruh dunia, para Pengacara (advokat) disebutkan juga Pengawal Konstitusi (the guardian konstitucio); 2. Bahwa Pemohon sebagai penegak hukum dan/atau yang juga masyarakat ingin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berharap calon dan/atau Kepala daerah di berbagai daerah seluruh Indonesia yang ikut Pilkada 2024 yakni, bebas dari perbuatan tercela, salah satunya kepala daerah tidak tersangkut dan/atau pernah korupsi; 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagai pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan 7 pada 2024. Karenanya, jika terpilih kepala daerah yang melakukan korupsi maka saya sebagai warga negara dirugikan secara materi, karena kesejahteraan masyarakat, khususnya suara saya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok yang mengakibatkan kemiskinan akibat korupsi. Dengan terpilihnya kepala daerah yang melakukan korupsi, maka akan semakin sulitnya masyarakat untuk sejahtera, dan tidak jaminan bahwa mantan koruptor tidak akan melakukan perbuatan korupsi jika terpilih [Bukti PB-1]; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk; a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; [UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN [Bukti P-4]; Dalam hal ini Pemohon sebagai warga negara yang baik memiliki hak dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara agar dibatalkannya calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota yang melakukan perbuatan tercela, salah satunya orang yang pernah korupsi, dan/atau dugaan sedang terindikasi korupsi. III. ALASAN PEMOHON 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum karena itu harus adanya supremasi, dan kepastian hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu perbuatan tercela adalah korupsi yang disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dalam penanganannya tidak bisa dianggap biasa, dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur sehinga para pelaku korupsi, dan narapidana koruptor jika ingin maju dalam pemilihan gubernur, pemilihan wakil gubenur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, dan wakil 8 wali kota maka harus dibuktikan dengan catatan kepolisian, dan surat pengadilan; 2. Bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, Indonesia darurat korupsi. Korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan jumlah korupsi di Indonesia sebanyak 1.200 orang. Sekitar 87 persen, atau 1.044 orang korupsi adalah sarjana [Bukti PB- 2]; 3. Bahwa berdasarkan data CNBC Indonesia Research menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia berada di angka 34, atau di bawah Singapura dan Malaysia. Bahkan, IPK mengalami stagnan dari pertama kali Joko Widodo menjabat presiden hingga mau berakhirnya jabatan tersebut [Bukti PB-3]; 4. Bahwa, kondisi korupsi di Indonesia darurat, hal ini hasil survei BPS menyebutkan bahwa indeks perilaku anti korupsi (IPAK) pada tahun 2024 sekitar 3,85, mengalami penurunan 0,07 poin, dari tahun 2023 sekitar 3,92. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin permisif dan acuh terhadap korupsi [Bukti PB-4, PB-5 dan PB-6]; 5. Bahwa diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan Kepala Daerah apabila memenuhi persyaratan sangat paradoks dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i yang menyebutkan, "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”, maka jika mantan narapidana koruptor meminta catatan kepolisian dan keterangan pengadilan akan bertentangan dengan putusan tersebut; 6. Bahwa Kepala daerah baik gubernur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota baik yang pernah terjerat korupsi, dan/atau narapidana koruptor maka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Lukas Enembe menyetor uang tunai senilai 55 juta dollar Singapura, atau sekitar Rp 560 miliar ke kasino di luar negeri. Uang itu diduga terkait korupsi dan pencucian uang melalui perjudian. Dampak korupsi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 27,38 persen penduduk masuk kategori miskin. Angka ini jauh dari di atas 9 persentase penduduk miskin di tingkat nasional, sebesar 9,71 persen. Dampak lain, akibat korupsi indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05, sementara di tingkat nasional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya. Uang yang disetorkan ke kasino itu hampir sepersepuluh dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni Rp 5,7 triliun. (Tajuk Rencana, KOMPAS, Rabu 21 September 2022) [Bukti P-5]; 7. Bahwa tidak jaminan mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai calon gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena kejahatan korupsi yang dilakukan bukan kerena khilaf, sebaliknya dilakukan dengan cara-cara sistematis, terorganisir, dan terencana. Karena itu, bila meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan keterangan pengadilan akan sulit bagi mantan narapidana koruptor dikatakan berkelakuan baik. Contoh, Pada 16 Mei 2008, Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Penambunan divonis 1 tahun dan 6 bulan terkait korupsi proyek Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Negara dirugikan Rp 4,047 miliar. Kemudian, periode kedua Vonnie Anneke Penambunan, pada 17 Februari 2016, terpilih kembali menjadi Bupati Minut. Namun, Vonnie melakukan korupsi proyek pemecahan ombak atau penimbunan Pantai di Desa Likupang II tahun anggaran 2016 pada APBD Minahasa Utara, diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 miliar atau Rp 6.745.468.182 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Vonnie divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak bisa membayar denda, Vonnie harus menggantinya dengan kurungan dua bulan. Vonie harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 3.210.768.182 (detiknews, Jumat 16 Mei 2008 15:14 WIB, detiknews 28 April 2021 14:13 WIB, dan Kompas.com - 14/11/2021, 12:26 WIB) [Bukti P-6]; 8. Bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena itu penangananya adalah luar biasa karena korupsi adalah kejahatan negara yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat, dan jika para mantan koruptor, dan/atau kepala daerah yang pernah menjadi narapidana korupsi maka pencabutan hak politik adalah konsekuensi etis dan yuridis; 10 9. Bahwa korupsi adalah merupakan masalah serius, dan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan korupsi seakan-akan menjadi sebuah budaya; 10. Bahwa korupsi adalah perbuatan tercela karena merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. III. PETITUM Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka pemohon memohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutus permohonan aqua, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Kondisi Indonesia dalam DARURAT KORUPSI karenanya meminta Yang Mulia Mahkamah Kontitusi melihat korupsi adalah perbuatan tercela karena kejaharan yang dikategorikan menyebakan NEGARA dan MASYARAKAT dirugikan sehingga perlu mempertimbangkan dengan bijak dan arif bahwa mantan narapidana korupsi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024; 3. Dengan menurunnya hasil indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2024, maka Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat korupsi sehingga para mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wali kota untuk dipertimbangkan, dan/atau menolak untuk berkontestasi di Pilkada 2024; 4. Konstestasi dalam Pemilihan Guburnur, Bupati, dan Wali Kota, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dan yang menjadi korban adalan NEGARA dan MASYARAKAT karena itu memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Dearah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela; 11 5. Meminta yang mulia Mahkamh Konstitusi agar Pasal 7 (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan/ atau negara dalam keadaan darurat korupsi tidak memperbolehkan calon kepala daerah mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilihan kepala daerah; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimasukan dalam Berita Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti PB-1 sampai dengan Bukti PB-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi terkait Kewenangan MK, yakni Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003; 4. Bukti P-4 : Fotokopi terkait Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon yakni Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang 12 Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 5. Bukti P-5 : Artikel Berita Tajuk Rencana Ironi di Tanah Papua; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel Berita dari www.detik.com dan wwww.kompas.com; Artikel Berita “Si Cantik Bupati Minahasa Utara Divonis 1,5 Tahun” (detiknews, 16 Mei 2008); Artikel Berita “Eks Bupati Minahasa Utara Tersangka Korupsi Proyek Pemecah Ombak Ditangkap” (detiknews, Rabu 28 April 2021); Artikel Berita “Mantan Bupati Minahasa Utara di Vonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Pemecah Ombak” (Kompas.com, 14 November 2021); Artikel berita “Jadi Tersangka Kasus Korupsi Mantan Bupati Minahasa Utara Ditangkap di Jakarta” (Kompas.com, 28 April 2021); Capture Artikel Berita Mantan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016; 8. Bukti PB-1 : Fotokopi Tanda Bukti Coklit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; 9. Bukti PB-2 : Fotokopi Artikel Berita Menkopolhukam Mahfud MD: “Korupsi adalah Penyakit Yang Sangat Berbahaya” dan link youtube pembicaraan Menkopolhukam Mahfud MD tentang korupsi yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya; 10. Bukti PB-3 : Fotokopi Artikel Berita Economist CNBC Indonesia Research, Maesaroh: “Pemberantasan Korupsi Sampai Saat Ini Masih Stagnan” dan link youtube Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia; 11. Bukti PB-4 : Fotokopi Artikel Berita Agus Rahardjo: “Darurat Korupsi di Indonesia Hasil Kerja Presiden”; 13 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 12. Bukti PB-5 : Fotokopi Artikel Berita “Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi”; 13. Bukti PB-6 : Fotokopi Artikel Berita “Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia Turun jadi 3,85”. 14 Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tetap tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021]. Dalam hal ini, Pemohon justru menguraikan masalah yang dialami oleh Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua) dan Vonnie Anneke Panambunan (mantan Bupati Minahasa Utara), serta data terkait Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia, sehingga menurut Mahkamah, alasan permohonan (posita) demikian tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo. 15 [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang merupakan mantan narapidana korupsi agar dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024 karena Indonesia dalam darurat korupsi dan adanya penurunan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024. Selain itu, petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, serta petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pasal 7 ayat (2) huruf i dimaknai sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan/atau negara dalam keadaan darurat korupsi tidak memperbolehkan calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilihan kepala daerah. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan- 16 alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 17 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 18 ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari