81/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 81/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar Alamat : Perumahan Bukit Kanawa Indah Blok F2 No. 20, RT/RW 005/015, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sisimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., dan Nur Rizqi Khafifah, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum ”VST and Partners, Advocates & Legal Consultants”, yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 81/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 September 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 terhadap UUD 1945. 4 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 6 Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Pemohon berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makasar Sulawesi Selatan (Bukti P.4 dan P.5), dimana Pemohon mengajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Bukti P.6). Selain sebagai dosen Pemohon juga berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P.9) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P.10) 6.2 Pemohon telah menyelesaikan Kuliah strata 3 (Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar Lulus pada tanggal 5 Maret 2019 (Bukti P.7) dengan Konsentrasi bidang Hukum Tata Negara (Bukti P.8). 6.3 Artinya Pemohon dalam penalaran yang wajar telah memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana syarat yang termuat dalam Pasal 15 UU 7/2020, dimana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, telah bergelar Doktor (Strata tiga) dengan dasar strata 1 s.d strata 3 di bidang hukum, mampu secara jasmani dan Rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaran, 6.4 Apabila kita melihat perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang dilakukan pembentuk undang-undang, dalam dua kali perubahan Undang-Undang, terhadap syarat minimal usia menjadi hakim konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan mendasar. 6.5 Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim Konstitusi dapat dilihat pada table di bawah ini: Undang-Undang Syarat Minimal Usia UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: 7 c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun 6.6 Saat ini pun UU Nomor 7/2020 pun sedang dalam proses perubahan dimana terhadap syarat minimal usia untuk dapat mencalonkan sebagai hakim Konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo, akan diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU 7/2020 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (Bukti P.11). 6.7 Perubahan demi perubahan yang terus terjadi tentunya tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dimana semakin jauh dan semakin lama untuk dapat menjadi hakim Konstitusi serta tidak ada kepastian hukum karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan. Ataupun dalam penalaran yang wajar saat Pemohon menjadi Hakim Konstitusi, Pemohon dapat mengalami keadaan yang sama yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi hakim konstitusi ataupun usia maksimal menjadi hakim konstitusi. 6.8 Perubahan dari Usia 47 Tahun pada UU 8/2011 menjadi 55 Tahun pada UU 7/2020 telah membuat kesempatan Pemohon menjadi Hakim Konstitusi semakin jauh dimana saat ini Pemohon telah berusia 46 Tahun, yang seharusnya apabila Batas Usia Minimal Hakim Konstitusi 8 tidak berubah, maka Tahun depan Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, namun karena adanya perubahan menjadi 55 Tahun, membuat Pemohon menjadi harus menunggu dengan waktu yang lebih lama untuk dapat mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Sementara terhadap batas usia minimal hakim konstitusi saat ini dengan usia 55 Tahun, akan diubah lagi dalam Rancangan Perubahan atas UU 7/2020 menjadi 60 Tahun. Tentunya perubahan tersebut akan semakin merugikan Pemohon untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi. 6.9 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami Pemohon secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6.10 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.8 tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1 Ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 telah konstitusional sebagaimana termuat dalam ketentuan norma a quo yakni 55 Tahun. Namun apabila Kembali diubah menjadi usia 60 Tahun tanpa adanya pertimbangan yang jelas dan mendasar yang semata-mata menjadi keinginan Pembentuk Undang-Undang tentunya merugikan Pemohon untuk dapat menjadi hakim Konstitusi semakin jauh 9 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara langsung (aktual). 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) Huruf d UU 7/2020 Dapat Diajukan Kembali (Tidak Nebis in Idem) 1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan penting bagi Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut: 1.1. Meskipun Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 90/PUU- XVIII/2020 dan Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020 namun terhadap Permohonan a quo memiliki dasar pengujian serta alasan pengujian yang berbeda. 1.2. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 10 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 1.3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan: a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 1.4. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau (2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda 1.5. Adapun terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 yang telah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada table di bawah ini: No. Putusan Batu Uji Alasan Permohonan 1. 90/PUU- XVIII/2020 Pasal 28D ayat (1) Bahwa usia paling rendah 47 tahun untuk menjadi hakim MK merupakan usia yang telah konstitusional; 2. 100/PUU- XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 (Usia 55 Tahun) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Meminta agar Ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 (Usia 47 Tahun) diberlakukan kembali 1.6. Berdasarkan tabel di atas, dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XVIII/2020 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), 11 Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 1.7. Artinya terdapat perbedaan dasar pengujian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dengan permohonan a quo. 1.8. Terlebih lagi, dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XVIII/2020 terhadap Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) menurut Mahkamah Konstitusi para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing, oleh karenanya terhadap Alasan Permohonan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 tidak dipertimbangkan. 1.9. Sementara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d, namun terhadap UU 8/2011, bukan UU 7/2020 sebagaimana dalam permohonan a quo sehingga tidak dimasukan dalam table pada angka 1.5 tersebut di atas. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 masih dapat diui Kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 IV. Alasan Permohonan Sebelum masuk pada uraian alasan Permohonan, penting bagi Pemohon untuk menjelaskan penerapan Pasal 54 UU 7/2020, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 54 UU MK, menyatakan: Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. 2. Ketentuan norma Pasal 54 UU MK sering digunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara tanpa masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan memangil para pihak in casu Presiden dan DPR serta Pihak Terkait yang memiliki kepentingan yang sama baik dalam posisi pro ataupun kontra terhadap permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 12 3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. 4. Bahwa terhadap prinsip “Audi Et Alteram Partem” tersebut, dalam konstruksi UU Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan: (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. 5. Bahwa penerapan Pasal 54 UU MK seharusnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 54 UU MK hanya dapat diterapkan dalam keadaan, misalnya: ▪ Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan para Pemohon tidak memiliki Legal Standing terhadap ketentuan Norma yang diuji. ▪ Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Pengadilan). 6. Bahwa ukuran untuk menentukan agenda pengucapan putusan tanpa memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya tersebut, apabila didudukkan pada penanganan perkara pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat tahapan proses dismissal, di mana Pengadilan dapat langsung tanpa masuk pada proses pembuktian apabila Kedudukan Hukum (Legal Standing) pihak pemohon/penggugat ataupun kompetensi pengadilan yang tidak terpenuhi; 7. Bahwa artinya terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan para Pemohon memiliki Legal Standing, dan terhadap permohonan yang dimohonkan sudah dapat dipastikan objek permohonannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, in casu Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Panglima TNI mengingat para Pemohon dalam perkara a quo mendapatkan surat 13 perintah dari Panglima TNI (berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020) 8. Bahwa selain itu juga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kesempatan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara a quo seperti keterangan Ahli, Keterangan Saksi (yang dapat diajukan setelah masuk pada pemeriksaan pokok perkara setelah agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR), serta alat-alat bukti-bukti lainnya yang harus ditambahkan apabila terdapat perkembangan dalam pemeriksaan pokok perkara (Pembuktian) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Mahkamah Konstitusi, dan kesemuanya itu menjadi tidak dapat disampaikan oleh Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi langsung menilai dan memutus dengan menggunakan Pasal 54 UU MK, padahal dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Konstitusionalitas Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon. 9. Bahwa Semangat ini sejalan dengan Dissenting Opinion yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XX/2022, pada angka 8 yang mengatakan: “Tidak adanya norma “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya” 10. Bahwa oleh karenanya, Pemohon pun berharap agar terhadap penanganan perkara “a quo”, Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan prinsip “audi et alteram partem”. Sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak in casu Pemerintah dan DPR (selaku pembentuk UU) untuk dapat mendengarkan keterangan dasar dan alasan pembentuk undang-undang mengubah-ubah batas usia minimal menjadi hakim konstitusi. 14 Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang di uji Konstitusionalitasnya, oleh Pemohon, yakni: Pasal 15 ayat (2) huruf d, Menyatakan Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. … c. … d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun Terhadap Frasa: berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni: ▪ Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ▪ Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang medeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” ▪ Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Bahwa untuk menentukan batas usia baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun batas usia pensiun adalah merupakan Kebijakan Hukum terbuka bagi Pembentuk Undang-Undang in casu Pemerintah dan DPR. 2. Bahwa namun realita dalam perkembangan pembentukan udang-undang belakangan ini, pembentuk undang-undang semakin memperlihatkan kesewenang-wenangannya dalam menentukan syarat minimal dan maksimal usia untuk menduduki jabatan ataupun terhadap batas usia pension. 3. Bahwa misalnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pembentuk undang- undang merubah Pasal 12 huruf c yang mengatur usia pensiun jaksa dari usia 62 Tahun menjadi 60 Tahun, dan dalam ketentuan peralihannya pada 15 Pasal 40A perubahan tersebut diberlakukan sejak UU Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan bagi jaksa yang belum berusia 60 tahun. Sehingga ada jaksa berusia 60 tahun, 1 hari setelah UU tersebut diundangkan, harus mengalami pemberhentian sementara. 4. Bahwa demikian pula dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengubah syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK pada Pasal 29 huruf e, yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun, kemudian diubah menjadi 50 (lima puluh) tahun. perubahan syarat minimal usia tersebut kemudian mengancam keberadaan salah satu pimpinan KPK belum bisa mencapai usia 50 (lima puluh) tahun pada saat periodenya selesai. Artinya yang bersangkutan tidak akan bisa mendaftarkan Kembali untuk periode yang kedua menjadi pimpinan KPK akibat adanya perubahan syarat usia minimal tersebut. 5. Bahwa hal tersebut juga akan terjadi pula di Mahkamah Konstitusi dimana Pembentuk Undang-Undang telah bersepakat untuk merubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari sebelumnya minimal berusia 55 tahun, akan diubah menjadi 60 tahun. Padahal terdapat 3 hakim konstitusi masih berusia dibawah 60 Tahun. di tahun 2023. Ketiga Hakim Konstitusi tersebut yaitu: ▪ YM. Prof. Saldi Isra, S.H., M.H. (Agustus 2023 - 55 Tahun) ▪ YM. Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Desember 2023 – 59 Tahun) ▪ YM. Dr. Danil Yusmik, S.H., M.H. (Januari 2023 - 58 Tahun) 6. Bahwa artinya terhadap penentuan batas syarat minimal atau maksimal usia untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun penentuan batas usia pensiun walaupun merupakan bentuk Open Legal Policy, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal itulah yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya seperti Putusan Nomor 112/PUU- XX/2022 dan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022. Hal tersebut tentunya juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights. 7. Bahwa UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020, dan baru 16 berjalan 3 tahun, Pembentuk undang-undang sudah akan mengubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi. Artinya apabila diukur dalam penalaran yang wajar semakin mengatkan bahwa tidak adanya dasar yang menjadi ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia menjadi hakim Konstitusi. 8. Bahwa terhadap adanya fakta yang tidak bisa dikesampingkan, terkait seringnya pembentuk undang-undang mengubah persyaratanusia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik juga diakui oleh Hakim Konstitusi YM. Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 pada bagian Concurring Opinion pada paragraph [6.2], halaman 123, mengatakan: “…, Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya” 9. Bahwa artinya terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam UU 7/2020 haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah setidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya. Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang- undang dapat menjadi Upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas Lembaga tersebut. Apalagi Lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun Lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 10. Bahwa dengan tidak adanya landasan filosofis ataupun landasan sosiologis yang kuat dan jelas untuk mengubah batas usia minimal hakim konstitusi maka kewenangan mengubah-ubah angka tersebut dapat menjadi upaya politik menjadi bargaining terhdap kepentingan pembentuk undang-undang 17 atas lembaga tersebut. Apalagi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya apabila ketentuan norma a quo tidak ditetapkan secara ajeg, maka akan mengganggu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa apabila kita melihat pandangan DPR sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XI/2013 yang memutuskan pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 halaman.116). Namun bukan berarti Pembentuk undang-undang dapat menaikan dan menurunkan batas usia minimal menjadi hakim konstitusi secara sewenang-wenang. 12. Bahwa Karena apabila dilihat pasca putusan 7/PUU-XI/2013, Pembentuk Undang-Undang merubah batas usia minimal Hakim Konstitusi dari Usia 47 Tahun dalam UU Nomor 8/2011 menjadi Usia 55 Tahun dalam UU Nomor 7/2020, dan akan menaikan lagi menjadi Usia 60 Tahun dalam Rancangan Perubahan atas UU Nomor 7/2020. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagaimana menjadi prinsip dalam jaminan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 13. Bahwa secara konsepsi, Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. 14. Bahwa keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam 18 hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa berdasarkan dengan prinsip kepastian hukum, pada hakekatnya adalah sebuah keniscayaan yang wajib dipedomani oleh pembentuk Undang-Undang dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. 15. Bahwa secara teoritik, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 16. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. 17. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006:85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 19 18. Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. 19. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007:160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 20. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007:95). 21. Nurhasan Ismail (2006:39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepasian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang- undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. 22. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 20 perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 23. Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law (1971:54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; 7) Tidak boleh sering diubah-ubah; 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 24. Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan 25. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. 21 26. Bahwa terhadap penentuan angka, dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi telah membuat batasan-batasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan “Open Legal Policy” dimana terakhir dalam dijadikan pertimbangan untuk memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, sebagai berikut: [3.17.2] … Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang- undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945]. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang- undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). 27. Bahwa Batas Usia Minimal hakim konstitusi yakni usia 55 Tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 apabila kembali diubah tanpa adanya landasan filosofis dan sosiologis yang jelas dan tegas tentunya bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana merupakan prinsip yang dijamin dalam suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 28. Bahwa artinya perubahan syarat minimal menjadi hakim konstitusi yang cenderung selalu diubah-ubah oleh Pembentuk Undang-Undang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 7/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila dimaknai “selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo” IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 22 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat terhadap frasa “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”, apabila dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi 2. Bukti P-2 : UUD 1945 3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk 4. Bukti P-4 : SK Dosen Tetap Universitas Muslim Indonesia 5. Bukti P-5 : Keputusan Dosen Tetap Kementerian Pendidikan dan Keputusan Dosen Tetap Universitas Islam As-syafi’iah 6. Bukti P-6 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, tentang penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah 7. Bukti P-7 : Ijazah Pendidikan Doktor 8. Bukti P-8 : Daftar Nilai Konsentrasi Hukum Tata Negara 9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Pengenal Advokat 10. Bukti P-10 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat 23 11. Bukti P-11 : Berita pada Kompas.id tentang Syarat Minimal Hakim Konstitusi Jadi 60 Tahun, Nasib Tiga Hakim MK Belum Jelas. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 24 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, yang menyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dan sebagai advokat. Dilihat dari jenjang akademik, Pemohon telah menyelesaikan studi doktoral (S3) di bidang Hukum Tata Negara. Pada Saat permohonan a quo diajukan, Pemohon telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berbagai perubahan syarat usia minimal untuk menjabat sebagai hakim konstitusi dari semula usia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun pada UU 8/2011, menjadi 55 (lima puluh lima) tahun pada UU 7/2020, dan menurut Rancangan Undang- Undang Perubahan Atas UU 7/2020 akan diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun. Perubahan demikian membuat kesempatan Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi semakin jauh. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, berusia 46 (empat puluh enam) tahun, berprofesi di bidang hukum, berpendidikan Strata-1 dan Strata-3 bidang hukum, sehingga yang bersangkutan telah mendekati keterpenuhan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Misalnya, dengan menggunakan batasan berusia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun dalam Pasal 15 ayat (2) UU 8/2011, usia Pemohon hanya berjarak kurang dari 1 (satu) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Begitu pula, jikalau dikaitkan dengan batasan usia dalam Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020, usia Pemohon berjarak kurang 26 dari 7 (tujuh) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Artinya, jikalau batasan usia minimal dinaikkan lagi, misalnya 60 (enam puluh) tahun sebagaimana disebut dalam permohonan a quo, waktu Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon akan menjadi semakin lama. Jikalau dikaitkan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon potensial mengalami kerugian hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, adanya batasan usia minimum yang berubah-ubah menunjukkan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian konstitusionalitas dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Berdasarkan penjelasan tersebut, seandainya permohonan a quo dikabulkan, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”, sepanjang dimaknai “selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo” adalah bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 27 2. Bahwa menurut Pemohon, penentuan batas usia baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dalam lembaga negara, ataupun batas usia pensiun adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun, dalam perkembangannya pembentuk undang-undang semakin memperlihatkan kesewenang-wenangannya dalam menentukan syarat minimal dan maksimal usia untuk menduduki jabatan, ataupun batas usia pensiun. 3. Bahwa menurut Pemohon, kondisi sebagaimana dikemukakan pada angka 2 di atas terjadi pula di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pembentuk undang- undang pernah menaikkan syarat minimal sebagai Hakim Konstitusi dari usia minimal 40 (empat puluh) tahun menjadi 47 (empat puluh tujuh) tahun dan menaikkan usia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi minimal 55 (lima puluh lima) tahun. Setelah itu, ditambahkan Pemohon, kemungkinan pembentuk undang-undang akan mengubah kembali syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi dari minimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun. Penentuan batas syarat minimal atau maksimal usia untuk menduduki jabatan dalam lembaga negara ataupun penentuan batas usia pensiun walaupun merupakan open legal policy, namun kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 4. Bahwa menurut Pemohon, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020, dan baru berjalan 3 (tiga) tahun, pembentuk undang-undang sudah akan mengubah kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar semakin menguatkan pandangan perihal tidak ada ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi. Hal demikian, tambah Pemohon, dapat menjadi upaya politik bagi kepentingan pembentuk undang-undang atas lembaga negara tersebut. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”, apabila dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang pada intinya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11. 28 [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang mengatur syarat usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan a quo apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon, perihal permohonan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan ihwal objek permohonan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 a quo karena telah pernah dimohonkan pengujiannya, 29 baik secara formil maupun materiil, melalui Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 serta telah diputus masing-masing dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, yang keduanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2022. Dalam kedua Putusan dimaksud, terkait dengan pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, pada amar putusannya Mahkamah telah menyatakan “permohonan Pemohon/para Pemohon tidak dapat diterima”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sekalipun terdapat beberapa persamaan dasar pengujian antara permohonan a quo dengan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, permohonan a quo berbeda dengan kedua permohonan tersebut karena permohonan a quo hanya mengajukan pengujian secara materiil, sedang Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 tidak hanya melakukan pengujian materiil tetapi juga melakukan pengujian formil terhadap UU 7/2020. Selain itu, berkenaan dengan alasan pengajuan permohonan, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 menguji lebih banyak norma dibandingkan dengan permohonan a quo. Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020; dan dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020. Selain itu, dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, para Pemohon juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003. Karena itu, kedua permohonan tersebut memiliki alasan yang jauh lebih 30 luas dibandingkan dengan permohonan a quo. Dalam hal ini, karena hanya menguji konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, permohonan a quo merumuskan alasan pengujian yang lebih spesifik, yang pada pokoknya menyatakan perubahan batas usia minimal calon Hakim Konstitusi dan kecenderungan menaikkan batas usia minimal calon Hakim Konstitusi dimaksud berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara faktual, menurut Mahkamah, alasan tersebut telah cukup untuk membuktikan perbedaan alasan pengujian antara perkara a quo dengan alasan pengujian dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, terlepas secara substansial apakah permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. [3.12] Menimbang bahwa dalil utama permohonan a quo adalah agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”. Permohonan Pemohon demikian, yaitu agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dimaknai sebagaimana yang secara eksplisit tersurat dalam rumusan norma yang bersangkutan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan a quo meminta penegasan agar tidak mengubah substansi yang telah diatur secara tegas dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Dengan demikian, seandainya petitum Pemohon dikabulkan tidak akan mengubah esensi atau makna apapun norma a quo. Begitu pula sebaliknya apabila tidak dikabulkan oleh Mahkamah dengan sendirinya tidak akan mengubah esensi atau makna norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang- undang. Apabila penafsiran secara gramatikal tidak mampu memberikan kejelasan, antara lain ketika terdapat norma yang ambigu, kabur, atau usang, barulah metode 31 penafsiran lain dapat dipergunakan untuk membantu menemukan makna yang lebih sesuai. Bertolak dari konteks penafsiran demikian, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” menurut Mahkamah adalah norma yang rumusannya telah terang, jelas dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan untuk ditafsirkan lain selain yang termaktub dalam norma a quo. [3.13] Menimbang bahwa meskipun secara maknawi tidak ada kemungkinan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 diberi penafsiran lain. Namun, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon karena sering diubahnya syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi, sehingga menempatkan Pemohon (yang berkeinginan menjadi hakim konstitusi) dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi. Perubahan syarat usia demikian juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon jikalau Pemohon kelak terpilih menjadi hakim konstitusi, yaitu di tengah masa jabatan potensial akan tidak memenuhi syarat usia minimal karena ada perubahan aturan berupa kenaikan syarat usia minimal. Terkait dengan hal demikian, penting untuk menegaskan bahwa Mahkamah tidak ingin terjebak dalam conflict of interest dalam memutus perkara a quo; [3.14] Menimbang bahwa selama ini telah menjadi pendirian Mahkamah, pada dasarnya penentuan batasan usia bagi jabatan tertentu, baik usia minimal maupun usia maksimal, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) atau wilayah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Akan tetapi tentu saja kebijakan hukum terbuka bukanlah kebijakan yang seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya karena kebijakan hukum terbuka tetap saja dapat dibatasi. Dalam hal ini, merujuk sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, batasan suatu rumusan norma undang-undang yang berkategori kebijakan hukum terbuka harus memenuhi syarat, antara lain: 1) tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015); 2) bukan ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); 3) tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008); 32 4) tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- VII/2009); 5) tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU- VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VII/2009); 6) tidak melanggar moralitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008); 7) tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009); serta 8) tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009). [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan wacana perubahan UU MK, termasuk wacana perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum merupakan suatu yang niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata aturan lama, untuk memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam 33 kaitannya dengan perubahan hukum, in casu undang-undang, keberadaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 antara lain menghendaki bahwa setiap perubahan hukum harus menjaga tegaknya kepastian hukum yang adil. Artinya, dalam setiap proses perubahan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, undang- undang yang baru wajib menghargai, menjamin, serta menjaga status/kondisi terdahulu yang telah secara sah diraih/dicapai seseorang. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang. Bilamana pembentuk undang-undang benar akan mengubah undang- undang yang sedang berlaku, termasuk perubahan UU MK, Mahkamah perlu menegaskan, setidaknya terdapat batasan atau rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang, yaitu antara lain perubahan undang- undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang dimaksud. Khusus berkenaan dengan UU MK, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, perubahan tersebut tidak boleh merugikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Artinya bilamana pembentuk undang- undang berkehendak untuk mengubah persyaratan, selain persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 termasuk perubahan masa jabatan (periodisasi), perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi Hakim Konstitusi yang diangkat setelah undang-undang tersebut diubah. Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat. Dalam kaitannya dengan dampak dari suatu perubahan undang- undang yang demikian, UU 12/2011 telah menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan [vide Bagian C.4 angka 127 Lampiran II UU 12/2011]. Terlebih, apa yang dikhawatirkan Pemohon belum merupakan fakta hukum. Selain itu, apabila diletakkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, perubahan yang sering kali dilakukan, termasuk 34 dengan mengubah syarat usia dan masa jabatan, jelas hal tersebut akan mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 apabila tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 35 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.34 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams 36 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo