81/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 81/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Nama : Jendaita Pinem bin Zumpa’i Pinem Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Tambak RT 03/RW III Nomor 122, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwaPemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal16 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juni 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2015 dengan Nomor81/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2015 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2015, sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2001 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstutisionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan tersebut, telah dirugikan oleh berlakunya norma undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensinya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Udang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP yang disebut sebagai Kepala Teknih Tambang CV. Tri Karya Abadi telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (Judicial Review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4959) terhadap ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni bertentangan dengan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “bahwa setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”. 4. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 5. Bahwa adapun alasan Pemohon menyatakan norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945 adalah berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai pada pokok permohonan seperti dibawah ini. 3. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Pemohon bukanlah seorang ahli dibidang hukum melainkan hanya seorang warga Negara Indonesia yang zalimi haknya walaupun berkeadaan susah dan kurang arif tentang Hukum yang seharusnya sebagai warga Negara Indonesia diberi bantuan hukum dan perlindungan hukum, namun yang terjadi norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara justru “merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945” sehingga dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 3. Bahwa jika surat-surat yang diajukan Pemohon tidak sesempurna yang diajukan oleh ahli dibidang hukum, maka dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memakluminya atau memberi bantuan dan petunjuk serta bimbingan kepada Pemohon untuk menyempurnakan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon. 4. Bahwa Pemohon hanyalah seorang karyawan yang ditunjuk sementara sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi dan bekerja terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan Pertambangan CV Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2009. 5. Bahwa berdasarkan peristiwa penyidik menghentikan pertambangan CV. Tri Karya Abadi pada tanggal 25 Mei 2009, membuktikan bahwa sewaktu Pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik Pemohon bekerja baru 55 (lima puluh lima) hari dikurangi 7 (tujuh) hari yaitu baru 48 (empat puluh delapan) hari dan sampai ke hari ini belum menerima gaji dari CV. Tri Karya Abadi. 6. Bahwa sebelum Pemohon ditunjuk sebagai kepala Teknik Tambang sementara Pertambangan CV. Tri Karya Abadi, terlebih dahulu CV Tri Karya Abadi telahpun melakukan Penambangan dan telah berhasil memproduksi Bijih Bauksit sebanyak lebih kurang 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu) ton. 7. Bahwa dengan demikian Peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon adalah merupakan suatu Peristiwa yang telah terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi. 8. Bahwa sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi, CV. Tri Karya Abadi telahpun memiliki Izin Kuasa Pertambangan (KP) yang kini disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 1. Nomor 76 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bauksit. 2. Nomor 584 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit. 3. Nomor 585 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit. 9. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara berbunyi sebagai berikut: IUP diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 10. 000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Menurut ketentuan Pasal 158 ini dan sebagaimana yang dibunyikan pada Pasal 37 diatas, menunjukkan bahwa tuduhan yang didakwakan kepada Pemohon tidak memenuhi unsur tindak pidana karena tidak cukup bukti Pemohon dinyatakan telah melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), oleh sebab peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi dan selain dari itu sebelum Pemohon bekerja, CV Tri Karya Abadi telahpun memiliki IUP. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 11. Bahwa Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketantuan maksimum denda yang dijatuhkan . (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan Izin Usaha; dan/atau b. Pencabutan status Badan Hukum. Mengingat kedudukan Pemohon dalam CV Tri Karya Abadi hanyalah pekerja sementara yang disebut sebagai Kepala Teknih Tambang bukan sebagai Persero atau Pengurus CV Tri Karya Abadi, maka apabila dengan begitu saja Pemohon dinyatakan telah melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan norma Pasal 37 tersebut, mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan, oleh karena itu sangat beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut mengandung suatu norma yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 12. Bahwa Pasal 164Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161, Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan: a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 13. Bahwa mengingat ketentuan norma Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 menukjukkan bukti bahwa Pemohon telah melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, Maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, dan dengan demikian norma yang dimohonkan pengujian beralasan dinyatakan mengandungi norma yang bersifat diskriminatif sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 14. Bahwa diantara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa menyatakan: 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 2. Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Bahwa Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 3. Pasal 141 ayat (2) Uundang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 e, huruf f, huruf g, dan huruf I dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 4. Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Bahwa selain dari Penyidik Pejabat Polisi Negara, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawapnya dibidang Pertambangan “diberi wewenang khusus”sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa menyatakan: 1. Huruf a menyatakan, bahwa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Huruf d menyatakan, bahwa menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa sebagaimana diuraikan pada point 14 diatas, menunjukkan bahwa norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara mengandungi suatu norma yang diskriminatif karena telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 16. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang-Undang; 2. Pasal (6) ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang itu yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dididakwakan atas dirinya”. 3. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, “bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 17. Bahwa alat pembuktian yang dijadikan petunjuk dalam perkara ini seharusnya tidak sah menurut Undang-Undang karena alat pembuktian yang ada hanyalah sebagai berikut: 1. Fotocopy SHGB Nomor 00871 yang ternyata fiktif atau palsu. 2. Serangkaian Laporan Polisi yakni Laporan Polisi Nomor Pol. LP/B.81/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencurian dan Penyerobotan Tanah yang dikembangkan oleh Penyidik kepada Laporan Polisi Nomor Pol. LP/34/VII/2009/Reskrim tanggal 18 Juli Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 2009 dengan cara mengubah tuduhannya dengan begitu saja menjadi dugaan Pertambangan Tanpa Ijin (illegal mining). 3. Peta Permasalahan yang cacat hukum yang mengandung rekayasa dan tuduhan palsu. 4. Keterangan palsu SUBAN HARTONO. 18. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memperkuat lagi norma yang dimohonkan pengujian itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 19. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang dalamKewenangan Mahkamah pada poin 2, poin 3 dan poin 4 beserta Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohonpada poin 2 huruf a, huruf b dan huruf d,mohon perbaikan surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dikemudian hari rakyat kecil seperti Pemohon tidak selalu menjadi korban kekuasaan/kerakusan pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. 4. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. ATAU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1A : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 19/SK-TKA/III/2009; 3. Bukti P-2B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Bukti P-3 : Fotokopi kliping koran, foto police line; 5. Bukti P-3C : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Jendaita Pinem; 6. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor R/2853/XI/2009/Divpropam; 7. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor B/898/VI/2009/Reskrim, perihal Permintaan membuka garis polisi; 8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 05/PGSK/1995; 9. Bukti P-7 : Fotokopi Chart Perkara An. Terdakwa Mochamad Ridwan Bin Gufron, dkk; 10.Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 09/SK/VII/TPD/2009, perihal Permohonan Pelaksanaan Inventarisasi Hak Atas Tanah; 11.Bukti P-9 : Fotokopi daftar bukti Perkara Nomor 04/PDT.G/2010/PN.TPI; 12.Bukti P-10 : Fotokopi Surat kepada Saudara Jefrianto T.M Simanjuntak, S.H Advokat dan Konsultan Hukum; 13.Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti; 14.Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 181/BP/ST/VI/2012; 15.Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor PDM- 16/TG.PIN/Ep.2/02/2010; 16.Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tuntutan No.Reg.Per:PDM- 16/TG.PIN/Ep.2/02/2010; 17.Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 82/PID.B/2010/PN.TPI; 18.Bukti P-16 : Fotokopi Pengumuman (tentang sertifikat hilang) Nomor 014/B4-21-72/III/2011. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 17.Bukti P-17 :` Fotokopi bukti sumbangan pihak ke tiga melalui Bank Riau, bukti iuran eksplorasi bouksit kepada kas negara, AKPPN Jakarta I, iuran tetap eksplorasi bouksit kepada kas negara, AKPPN Jakarta I, PNBP iuran tetap eksploitasi/royalti, bukti DKTM/kompensasi terhadap masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan berupa uang Rp.250.000 ditambah beras 10 kg kepada setiap KK perbulan seramai 669 KK; 18.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Panggilan No.Pol:S.Pgl/341/V/2009/Reskrim dan Surat Panggilan No.Pol:S.Pgl/654/IX/2009/Reskrim; 19.Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Nomor 262/PID/2010/PTR, tanggal 21 Oktober 2010; 20.Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Nomor 112K/Pid.Sus/2011; 21.Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 240PK/Pid.Sus/2012. 22.Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit. 23.Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 584 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit. 24.Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 585 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit. 25.Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 586 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi. Menurut Pemohon Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 UU Minerba justru merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon hanyalah seorang karyawan sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi yang bekerja terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dengan pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2009; 2. Penghentian Pertambangan CV. Tri Karya Abadi pada tanggal 25 Mei 2009, membuktikan bahwa sewaktu Pertambangan CV Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik, Pemohon baru bekerja 48 hari dan sampai saat mengajukan permohonan belum menerima gaji. Pemohon oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan alasan melakukan usaha penambangan tanpa izin, dan di tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Pemohon ditolak Peninjauan Kembalinya dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tetap berlaku; 3. Peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon adalah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi. CV. Tri Karya Abadi telah memiliki izin Kuasa Pertambangan yang kini disebut Izin Usaha Pertambangan; 4. Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba mengandung suatu norma yang diskriminatif karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pemohon harus terlebih dahulu menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba justru merampas hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif; Pasal 37 UU Minerba menyatakan, “IUP diberikan oleh”: (1) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 (3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 158 UU Minerba menyatakan,“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 163 UU Minerba menyatakan: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 164 UU Minerba menyatakan, “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”. [3.6.2] Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pasal yang mengatur Izin Usaha Pertambangan - Pasal 37, ketentuan Pidana kepada pelaku usaha - Pasal 158, ketentuan sanksi kepada badan hukum - Pasal 163,dan Pidana Tambahan - Pasal 164 UU Minerba. Menurut Mahkamah, terhadap pasal-pasal tersebut tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Adapun yang dialami oleh Pemohon adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonana quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id