PUU
Tahun 2026
80/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Yusuf Shamawarmansyah
Tanggal Putusan: 2026-04-16T15:07:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 80/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Yusuf Shamawarmansyah
Alamat
:
Perumahan Sabrina Km. 10, RT 002/RW 002,
Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat Daya
Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
24 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
24 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
78/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 80/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 24
Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Maret
2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945."
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun
3
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan
bahwa:
Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal
308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut "UU KUHP", yang menyatakan
sebagai berikut:
Pasal 308
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
kebakaran,
ledakan,
atau banjir
sehingga
membahayakan
keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU
KUHP yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK,
Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
9. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal
308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Kualifikasi kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan
4
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah
sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1)
Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:
Pasal 4
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang:
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan
terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan permohonan sebagaimana
ditentukan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945:
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1). Sehingga karena
berkualifikasi sebagai WNI, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk
mempersoalkan norma yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang dimohonkan a quo.
Kerugian Konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon memenuhi kelima persyaratan kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK
untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007.
Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Bahwa Hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebut di atas berpotensi
dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU
KUHP).
Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak
konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah,
termasuk hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak
hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi
korban dari setiap tindak pidana. Hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum, di mana
hak warga negara atas kepastian hukum yang adil hanya dapat efektif apabila
6
norma hukum dirumuskan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi
penerapannya.
Bahwa hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut tidak bersifat abstrak atau
teoritis semata, melainkan merupakan hak hukum yang konkret dan
operasional. Hak tersebut mensyaratkan adanya norma pidana yang konsisten,
tidak ambigu, dan tidak membuka ruang penafsiran yang saling bertentangan,
sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan
termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang secara
normatif dirumuskan, dilarang, dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang.
Bahwa suatu norma pidana yang dirumuskan secara tidak konsisten, baik
melalui penggunaan diksi yang berbeda tanpa batasan yang tegas maupun
melalui konstruksi unsur yang menimbulkan keraguan, mengakibatkan
Pemohon berada dalam posisi ketidakpastian hukum. Dalam kondisi demikian,
Pemohon tidak dapat secara rasional dan bertanggung jawab menentukan
apakah suatu peristiwa konkret yang dialami, disaksikan, atau diketahui
termasuk sebagai perbuatan yang dimaksudkan dan dilarang oleh norma a quo.
Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung berdampak pada efektivitas
hak Pemohon untuk melaporkan tindak pidana. Meskipun secara formal hak
tersebut tetap diakui, namun secara substantif menjadi tidak efektif. Pemohon
juga berisiko menghadapi penolakan laporan, penghentian proses hukum, atau
perbedaan penilaian antar para pemerhati hukum akibat ketidakpastian norma
yang seharusnya memberikan pedoman yang tegas.
Bahwa kondisi demikian dapat digambarkan sebagai situasi di mana Pemohon
secara formal diundang oleh negara untuk menghadiri pesta perayaan, namun
tanpa disertai penjelasan mengenai lokasi pasti penyelenggaraannya, sehingga
meskipun undangan tersebut secara normatif ada, secara praktis tidak dapat
dilaksanakan karena ketiadaan pedoman konkret untuk bertindak. Dalam
konteks ini, negara memang menjamin hak Pemohon untuk melaporkan setiap
tindak pidana, tetapi pada saat yang sama tidak menyediakan penanda normatif
yang jelas mengenai “lokasi” tindak pidana yang dimaksud, yakni batasan dan
cakupan perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak
pidana, yang berakibat pada hilangnya fungsi operasional hak tersebut karena
7
Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti apakah suatu peristiwa berada
di dalam atau di luar jangkauan norma pidana yang berlaku.
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki
kepentingan hukum untuk mengajukan dan membawa ke hadapan persidangan
setiap orang yang terbukti melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau
pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup perbuatan yang secara objektif
menimbulkan bahaya terhadap keamanan pribadi Pemohon semata, tanpa
disertai akibat atau potensi akibat yang meluas sehingga dapat dikualifikasikan
sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan umum.
Bahwa Pemohon membayangkan, apabila tindakan tersebut kemudian
dilaporkan, atau bahkan dihadapkan ke persidangan, akan muncul pertanyaan
mendasar tentang norma apa yang sesungguhnya tepat untuk diterapkan.
Dalam kondisi di mana pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah miliknya
sendiri, di mana rumah tersebut berada di lokasi terpencil, serta di mana pelaku
beranggapan bahwa penghuni tunggal yang diizinkan menempati rumah
tersebut sedang tidak berada di tempat. Dalam keadaan tersebut, norma a quo
tidak dapat diberlakukan karena tidak terpenuhinya unsur “barang milik orang
lain” maupun unsur “membahayakan keamanan umum”. Dalam keadaan yang
sama, ketentuan lain seperti percobaan pembunuhan juga tidak dapat
diterapkan, karena tidak terdapat pengetahuan atau kesengajaan pelaku
mengenai keberadaan orang di dalam rumah tersebut. Dalam konteks itulah
Pemohon mempertanyakan apakah ketentuan Pasal a quo yang sedang diuji
dalam permohonan ini dapat secara tepat diaplikasikan terhadap perbuatan
pelaku.
Bahwa keberlakuan Pasal a quo dengan rumusan delik yang inkonsisten telah
membuka ruang perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum.
Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menyebabkan laporan yang diajukan
Pemohon, dimentahkan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik,
andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau malah menjadi
korban atas suatu tindak pembakaran, peledakan atau pembanjiran, yang
hanya membahayakan keamanan perorangan.
Bahwa oleh karena itu, inkonsistensi dalam perumusan norma pidana a quo
tidak hanya berimplikasi pada persoalan teknis penegakan hukum, melainkan
8
secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya
dengan hak Pemohon untuk menggunakan dan mengakses mekanisme hukum
pidana secara efektif sebagai warga negara dalam negara hukum.
Bahwa dalam kondisi demikian, hak Pemohon untuk memperoleh kepastian
hukum tidak hanya mengalami hambatan, tetapi juga kehilangan makna
substansialnya. Norma hukum pidana yang seharusnya berfungsi sebagai
instrumen pengaturan justru berubah menjadi norma yang tidak dapat
diandalkan, akibat ketidakpastian hukum yang inheren dalam rumusan Pasal a
quo.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat potensial, namun
berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat dipastikan akan
terjadi dengan tetap berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo. Potensi kerugian
tersebut tidak bersifat abstrak atau imajiner, melainkan melekat secara
langsung pada status Pemohon sebagai warga negara yang sewaktu-waktu
dapat berada dalam situasi yang menuntut kepastian hukum pidana.
Bahwa kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelapor
dalam suatu dugaan tindak pidana pada dasarnya memiliki persamaan
mendasar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan
hukum pidana. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut
umum, serta hakim sebagai pihak yang memutus perkara, pada dasarnya juga
harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur
tindak pidana atau tidak.
Bahwa oleh karena itu, apabila kedudukan hukum Pemohon sebagai pelapor
ditolak dengan alasan bahwa peristiwa yang dipersoalkan belum terjadi secara
aktual, maka secara logis alasan yang sama juga akan berimplikasi terhadap
aparat penegak hukum lainnya, yang pada kenyataannya juga harus melakukan
penilaian hukum terlebih dahulu terhadap suatu norma sebelum memutuskan
untuk menyidik, sebelum memutuskan untuk menuntut, atau sebelum
memutuskan seseorang bersalah.
Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu
sampai suatu peristiwa terjadi secara aktual, maka yang demikian justru
9
berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan
hukum. Hal ini karena dalam keadaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi,
pelaku berpotensi melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan
mendalilkan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-alasan
permohonan
Pemohon.
Dengan
demikian,
menunda
pengujian
konstitusionalitas norma tersebut sampai terjadinya peristiwa konkret justru
berpotensi menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara nyata
membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh
hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan
bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat aktual dan telah terjadi,
melainkan cukup apabila secara logis dan rasional dapat dipastikan akan terjadi
akibat berlakunya suatu norma. Dalam hal ini, ketidakpastian rumusan delik a
quo secara langsung menciptakan risiko bahwa hak Pemohon melalui
mekanisme pelaporan pidana menjadi ilusi normatif belaka.
Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, potensi kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Potensi atas kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan yang juga mengatur
larangan terkait tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang
tertentu, dan bukan sebagai norma yang hanya melarang tindakan pembakaran
yang membahayakan keamanan orang secara umum.
Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi akan terpenuhi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP
yang menyatakan: (Bukti P-3)
Pasal 308
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan
10
keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti P-
2)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum"
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur rumusan
delik
tindak
pidana
pembakaran,
peledakan,
atau
pembanjiran
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
4. Bahwa dalam hukum pidana berlaku suatu asas fundamental nullum
crimen, nulla poena sine lege certa, yang menghendaki agar setiap
rumusan tindak pidana disusun secara tegas dan konsisten sehingga tidak
multitafsir. Asas lex certa bukan semata-mata kaidah teknis perundang-
undangan, melainkan merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara
agar dapat mengetahui secara rasional perbuatan apa yang dilarang dan
bagaimana hukum akan diterapkan.
5. Bahwa ketentuan Pasal a quo, dengan rumusan delik yang inkonsisten
dengan
rumusan
delik
pendahulu-pendahulunya
membuka
ruang
penafsiran yang secara nyata bertentangan dengan asas lex certa.
Ketidakkonsistenan tersebut menyebabkan norma pidana kehilangan
karakter kepastiannya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai guiding norm
maupun sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi warga
negara, termasuk Pemohon.
6. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal a quo secara inheren menimbulkan
celah normatif. Celah tersebut bersumber langsung dari ketidakpastian
dalam perumusan deliknya. Norma yang dimaksud tidak memberikan
batasan konseptual yang tegas dan konsisten terhadap rumusan
“membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang”. Ketiadaan
batasan yang jelas, tidak hanya menghadirkan persoalan pada tataran
teoritis, tetapi juga berimplikasi praktis dalam penerapan hukum.
Ketidakpastian tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mempertanyakan,
11
mempersoalkan, dan memperdebatkan makna serta cakupan rumusan
delik dimaksud. Dalam konteks penegakan hukum, keadaan ini dapat
menimbulkan perbedaan penafsiran sejak tahap penyelidikan dan
penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian,
problematika yang timbul bukan semata-mata persoalan abstraksi norma,
melainkan menyentuh aspek kepastian hukum dalam praktik.
7. Bahwa rumusan “membahayakan keamanan umum bagi orang atau
barang” sebagaimana tercantum dalam Pasal a quo tidak berdiri sebagai
norma yang otonom, melainkan merupakan hasil pertautan dan
penggabungan konseptual dari norma-norma sebelumnya yang secara
historis dan sistemik dirumuskan secara terpisah. Oleh karena itu,
pemaknaan terhadap rumusan tersebut seharusnya tidak dilepaskan dari
hubungan normatifnya dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber
pembentuknya. Namun demikian, dalam rumusan Pasal a quo, hubungan
normatif tersebut tidak dapat ditemukan secara eksplisit sehingga menjadi
kabur.
8. Bahwa Pasal a quo sebagaimana diketahui bersama merupakan
transformasi normatif dan sistemis dari dua ketentuan aturan yang
sebelumnya berdiri secara terpisah dan memiliki karakter perlindungan
hukum yang berbeda dalam KUHP lama, yakni Pasal 187 ayat (1) KUHP
dan Pasal 187 ayat (2) KUHP.
Pasal 187 ayat (1) KUHP menyatakan:
Pasal 187
“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau
banjir, diancam:
(1). dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;”
Sementara itu, Pasal 187 ayat (2) KUHP secara terpisah menyatakan:
“(2). dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”
9. Bahwa kedua ketentuan tersebut pada gilirannya juga merupakan hasil
adopsi historis dari Wetboek van Strafrecht tahun 1881, yaitu Artikel 157
ayat (1) WvS dan Artikel 157 ayat (2) WvS, yang secara sistematis
membangun hubungan antar norma berdasarkan diferensiasi kepentingan
hukum.
12
Artikel 157 ayat (1) WvS menentukan bahwa: (Bukti P-5)
Art 157
"Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing teweegbrengt of eene
overstrooming veroorzaakt wordt gestraft:
1. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan
gemeen gevaar voor goederen te duchten is:”
Sedangkan Artikel 157 ayat (2) WvS menentukan bahwa:
“2. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is”
10. Bahwa berdasarkan penjelasan resmi pembentuk undang-undang
sebagaimana termuat dalam Memorie van Toelichting, dapat diketahui dan
dipahami bahwa Artikel 157 Wetboek van Strafrecht, yang secara historis
dan sistematis merupakan norma induk dari ketentuan norma pembakaran,
peledakan, dan pembanjiran dalam KUHP lama, sejak semula dirumuskan
secara sadar dan tegas mengecualikan sejumlah perbuatan dari cakupan
rumusan deliknya, yakni perbuatan-perbuatan yang meskipun secara
faktual berbentuk tindakan pembakaran, peledakan atau pembanjiran,
namun dilakukan terhadap barang milik pribadi pelaku sendiri dan, pada
saat yang sama, tidak menimbulkan ataupun berpotensi menimbulkan
bahaya umum terhadap barang-barang lain maupun bahaya terhadap
nyawa atau keselamatan orang lain, termasuk pula tindakan pembakaran,
peledakan atau pembanjiran yang dalam keadaan konkret sama sekali tidak
melahirkan bahaya umum terhadap barang melainkan hanya bahaya
individual sehingga oleh pembentuk undang-undang dipandang tidak
memenuhi karakteristik gemeen gevaar yang menjadi inti dan rasio legis
dari kriminalisasi perbuatan-perbuatan tersebut. (Bukti P-4)
11. Bahwa berdasarkan penjelasan pembentuk undang-undang sebagaimana
tertuang dalam Memorie van Toelichting, dapat dipahami bahwa perbuatan
pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang dalam pelaksanaannya
secara konkret tidak menimbulkan bahaya umum yang bersifat luas,
kolektif, dan tidak terbatas, melainkan hanya berdampak secara individual
atau non-kolektif terhadap barang, pada hakikatnya tidak termasuk dan
tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berada dalam rezim
kejahatan terhadap keselamatan umum, melainkan secara konseptual dan
13
sistematis harus ditempatkan serta dikualifikasikan dalam rezim kejahatan
terhadap benda.
12. Bahwa unsur bahaya umum atau gemeen gevaar, secara doktrinal
dipahami sebagai elemen yang bersifat menentukan dan fundamental, yang
berfungsi sebagai titik pembeda sekaligus batas konseptual yang tegas
dalam
mengklasifikasikan
tindakan
pembakaran,
peledakan,
dan
pembanjiran, yakni apakah tindakan tersebut harus ditempatkan dalam
rezim kejahatan terhadap keselamatan umum, karena menimbulkan atau
berpotensi menimbulkan ancaman yang bersifat luas, tidak terbatas, dan
kolektif, ataukah sebaliknya hanya dapat dikualifikasikan dalam rezim
kejahatan terhadap benda, apabila bahaya yang ditimbulkan bersifat
terbatas, individual, dan tidak melampaui objek kebendaan yang menjadi
sasaran langsung dari perbuatan tersebut.
13. Bahwa apabila dicermati secara saksama, teliti, dan sistematis, terdapat
perbedaan yang signifikan dan prinsipil antara ketentuan Artikel 157 ayat
(1) WvS yang mengatur mengenai larangan tindakan pembakaran,
peledakan, atau pembanjiran yang membahayakan barang, yang secara
normatif menunjukkan bahwa objek perlindungan utama dari ketentuan
tersebut adalah kepentingan umum terhadap harta benda, sehingga
mensyaratkan adanya bahaya yang bersifat umum dan meluas terhadap
barang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan deliknya. Lain
halnya dengan ketentuan Artikel 157 ayat (2) WvS yang mengatur
mengenai larangan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran
yang membahayakan nyawa orang lain, yang dalam rumusan deliknya
dengan tegas memposisikan keselamatan jiwa manusia sebagai
kepentingan hukum yang berbeda, lebih personal, dan tidak selalu identik
dengan bahaya yang bersifat umum, sehingga tidak mensyaratkan adanya
unsur bahaya umum atau gemeen gevaar, melainkan cukup dengan
adanya bahaya yang bersifat individual atau non-kolektif terhadap nyawa
orang tertentu.
14. Bahwa perbedaan yang mencolok sekaligus esensial antara kedua pasal
tersebut dalam rumusan deliknya menimbulkan tanda tanya hukum yang
mendasar, yakni apakah perbedaan pilihan frasa yang digunakan oleh
14
pembentuk undang-undang merupakan suatu kehendak yang disadari atau
sekedar inkonsistensi konseptual, mengingat karakter bahaya non-kolektif
tersebut secara doktrinal telah dikecualikan dari kualifikasi tindakan
pembakaran yang membahayakan barang.
15. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikonstruksikan
secara
hipotesis.
Andaikata
pembentuk
undang-undang,
dalam
merumuskan Artikel 157 ayat (2) WvS, memilih menggunakan frasa
gemeen gevaar, sebagaimana lazim dipergunakan dalam rezim kejahatan
terhadap keselamatan umum dan sebagaimana pula tercermin dalam
rumusan Pasal a quo, maka timbul persoalan mengenai konsekuensi
normatif yang akan mengikutinya. Dalam konteks tersebut, perlu
dipertanyakan apakah konsekuensi sebagaimana dijelaskan dalam
Memorie van Toelichting terhadap Pasal 157 ayat (1) WvS terkait tindakan
pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang hanya menimbulkan
bahaya non-kolektif terhadap barang akan diberlakukan pula. Dengan kata
lain, apabila frasa bahaya umum digunakan secara konsisten, apakah
perbuatan-perbuatan yang semata-mata membahayakan nyawa orang lain
secara individual, tidak kolektif, dan tidak bersifat umum, dimaksudkan pula
berada di luar cakupan Pasal a quo.
16. Bahwa keberadaan dan struktur normatif Wetboek van Strafregt voor
Inlanders tahun 1872 sebagai artefak sejarah hukum kolonial, juga memiliki
nilai metodologis dan hermeneutik yang penting dan relevan secara
sistematik dengan permohonan a quo dalam rangka pencarian interpretasi
yang tepat, dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang
kemudian berlaku dalam Wetboek van Strafrecht 1881.
17. Bahwa Artikel 357 Wetboek van Strafregt voor Inlanders 1872 menentukan
bahwa: (Bukti P-6)
“Ieder, die moedwillig brand sticht in gebouwen, schepen, schuiten,
magazijnen, scheepswerven, bosschen, hakhout of oogsten, hetzij te
veld staande, hetzii gekapt of gemaaid, hetzij ook dat het hout op
hoopen is gestapeld of in bossen is vereenigd, en de oogst zich op
hoopen of in bargen bevindt; of wel in brandbare stoffen, geplaatst op
zoodanige wijze, dat daardoor het vuur kan worden medegedeeld aan
de genoemde zaken of eene ran deze, wordt gestraft met den dood.
wanneer te voorzien was, dat door de brandstichting eenig
menschenleven in gevaar kon worden gebragt. Wanneer dit niet te
15
voorzien was, is de straf dwangarbeid in den ketting van vijf tot twintig
jaren. In het laatste geval is art. 37 niet van toepassing”
18. Bahwa Pemohon mencermati penggunaan diksi dalam Pasal 357 Wetboek
van Strafregt voor Inlander yang secara konsisten menggunakan kata
benda bermakna jamak seperti gebouwen, schepen, schuiten, magazijnen,
scheepswerven, bosschen, dan oogsten sebagai objek dari tindak pidana.
Pada saat yang sama, norma tersebut secara sadar dan tegas
menggunakan diksi menschenleven yang bermakna tunggal, bahkan
diperkuat dengan penyematan kata eenig sehingga membentuk frasa eenig
menschenleven sebagai satu kesatuan konseptual.
19. Bahwa perbedaan penggunaan diksi jamak dan tunggal tersebut tidak
dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis
dan utuh dalam keseluruhan konstruksi norma. Dalam konteks ini,
penggunaan frasa eenig menschenleven menunjukkan adanya penekanan
khusus dari pembentuk undang-undang terhadap perlindungan atas satu
kehidupan manusia secara individual, yang secara konseptual dan normatif
dibedakan
dari
perlindungan
terhadap
objek-objek
materiil
yang
dirumuskan dalam bentuk jamak.
20. Bahwa penafsiran demikian tidak hanya bertumpu pada pembacaan literal
terhadap teks pasal, melainkan juga selaras dengan prinsip lex certa dalam
hukum pidana, yang menghendaki agar setiap rumusan delik disusun
secara tegas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai ruang lingkupnya.
Oleh karena itu, perbedaan rumusan dalam Artikel 157 ayat (1) WvS dan
Artikel 157 ayat (2) WvS tidak dapat dinilai sebagai kekeliruan redaksional
atau perbedaan yang terjadi secara tidak disengaja. Sebaliknya, perbedaan
tersebut merupakan hasil dari pemilihan diksi yang cermat, yang
dimaksudkan untuk menandai perbedaan tingkatan serta jenis objek hukum
yang dilindungi oleh masing-masing norma.
21. Bahwa dengan konstruksi demikian, perbedaan antara penggunaan diksi
tunggal dan jamak memiliki makna hukum yang spesifik dan fungsional,
baik dalam menentukan cakupan perlindungan hukum maupun dalam
memberikan batasan yang tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.
Dengan demikian, perbedaan tersebut patut dipahami sebagai bagian
integral dari norma pidana yang dapat dan harus dijadikan landasan yang
16
sah dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
22. Bahwa
Pemohon
pada
dasarnya
sepakat
dan
setuju
bahwa
membahayakan keamanan umum merupakan genus dari membahayakan
keamanan perorangan. Dalam hubungan demikian, membahayakan
banyak orang secara pasti mencakup pula membahayakan sekurang-
kurangnya satu orang. Namun sebaliknya, membahayakan satu orang tidak
serta-merta dapat dipandang sebagai membahayakan keamanan umum.
23. Bahwa justru karena hubungan yang demikian itulah Pemohon mengajukan
pengujian terhadap norma a quo, yakni untuk menegaskan batas antara
perbuatan yang membahayakan keamanan umum dan perbuatan yang
hanya membahayakan keamanan perorangan, agar tidak terjadi penerapan
yang saling dipertukarkan secara tidak tepat, karena Pemohon memandang
tindakan merubah delik pembakaran, peledakan, atau pembanjiran dari
yang sebelumnya tidak mensyaratkan bahaya umum terhadap nyawa,
sama halnya dengan tindakan merubah delik pembunuhan menjadi delik
yang mensyaratkan hilangnya nyawa secara masal.
24. Bahwa untuk menjelaskan konstruksi tersebut, Pemohon mengemukakan
perbandingan antara delik terorisme, kejahatan yang menghilangkan
banyak nyawa, sebagai genus dari delik pembunuhan, kejahatan yang
menghilangkan
satu
nyawa.
Dengan
demikian,
seseorang
yang
menghilangkan banyak nyawa sudah tentu dapat didakwa dengan delik
yang melarang menghilangkan satu nyawa. Namun tidak sebaliknya,
seseorang yang hanya menghilangkan satu nyawa tidak dapat didakwa
dengan delik yang melarang menghilangkan banyak nyawa yakni terorisme.
25. Bahwa berdasarkan premis dari konstruksi tersebut, Pemohon menilai
bahwa seseorang yang membahayakan keamanan umum tentu dapat
didakwa dengan delik yang melarang membahayakan keamanan
perorangan, sebagaimana Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama, karena unsur
yang lebih sempit telah tercakup di dalamnya. Akan tetapi, seseorang yang
hanya membahayakan keamanan perorangan tidak dapat pula didakwa
dengan delik yang melarang membahayakan keamanan umum yakni
norma a quo.
17
26. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan
Pasal 308 ayat (2) UU KUHP dan Pasal 308 ayat (3) UU KUHP telah
mengcover tindakan yang semata-mata membahayakan keamanan satu
orang. Menurut Pemohon, kedua ketentuan tersebut secara tegas
merumuskan akibat berupa melukai atau menghilangkan nyawa, sehingga
tidak dapat diperluas maknanya hingga mencakup setiap tindakan yang
hanya menimbulkan bahaya tanpa sampai pada akibat sebagaimana
dirumuskan dalam kedua norma.
27. Bahwa dalam studi logika dan penalaran hukum dikenal suatu prinsip yang
disebut argumentum a minori ad maius, yang pada pokoknya mengandung
arti bahwa larangan terhadap sesuatu yang lebih kecil mencakup pula
larangan terhadap sesuatu yang lebih besar. Prinsip ini bergerak dari yang
ringan ke yang berat, dari yang sempit ke yang lebih luas, sehingga apa
yang secara eksplisit dilarang dalam kadar minimalnya, dengan sendirinya
melarang dalam kadar yang lebih serius.
28. Bahwa Pemohon mengemukakan contoh yang masyhur dalam ilmu ushulul
fiqh, yakni larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua. Larangan
terhadap bentuk ringan tersebut dipahami mencakup pula larangan
menghina, melukai, terlebih lagi menghilangkan nyawa keduanya.
Sebaliknya, andaikan yang dirumuskan sebagai larangan adalah melukai
atau menghilangkan nyawa, maka hal tersebut tidak secara otomatis
menjadikan berkata “ah” sebagai tindakan durhaka terhadap keduanya
berdasarkan prinsip a minori ad maius.
29. Bahwa berkaitan dengan pengujian norma a quo, Pemohon berpendapat
bahwa larangan melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau
pembanjiran yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud Pasal 308
ayat (2) UU KUHP, ataupun yang mengakibatkan hilangnya nyawa
sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (3) UU KUHP, tidak berarti bahwa
tindakan yang hanya sekadar membahayakan nyawa satu orang telah
termasuk dan dapat didakwa berdasarkan ketentuan kedua norma.
30. Bahwa menurut Pemohon, perumusan delik yang mensyaratkan akibat
berupa luka atau kematian tidak dapat ditafsirkan mencakup tindakan yang
hanya menimbulkan bahaya, tanpa menimbulkan akibat yang secara
18
limitatif disebutkan dalam kedua norma. Oleh karena itu, memperluas
cakupan pasal-pasal tersebut hingga mencakup setiap tindakan yang
hanya membahayakan satu orang akan bertentangan dengan prinsip a
minori ad maius sebagaimana dipahami dalam studi logika dan penalaran
hukum.
31. Bahwa pertanyaan dan hipotesis hukum di benak Pemohon sebagaimana
telah dikemukakan pada pokoknya merupakan dasar utama yang
mendorong
Pemohon
untuk
mengajukan
permohonan
pengujian
konstitusional terhadap Pasal a quo, karena Pemohon menilai adanya
causaal verband yang jelas dan relevan. Causaal verband yang dimaksud
ialah kaitan antara berlakunya ketentuan Pasal a quo dengan timbulnya
kerugian konstitusional yang bersifat potensial pada diri Pemohon, berupa
terlanggarnya hak atas kepastian hukum yang adil yang secara tegas
dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Bahwa Pasal a quo, dengan menggabungkan secara konseptual dan
redaksional unsur-unsur bahaya tersebut ke dalam satu rumusan
“membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang”, telah
mengaburkan batas-batas normatif yang sebelumnya jelas dan terpisah.
Pengaburan ini mengakibatkan terputusnya kesinambungan sistemik
antara norma baru dengan struktur normatif historis yang menjadi
pondasinya. Akibatnya, relasi antar norma yang seharusnya saling
menjelaskan dan memperkuat justru menjadi kabur dan membuka ruang
konflik interpretasi.
33. Bahwa setiap norma hukum pidana harus dibaca dalam hubungannya
dengan norma lain yang sejenis, baik secara historis maupun secara
fungsional. Ketika suatu norma baru mengklaim sebagai transformasi dari
norma lama, maka transformasi tersebut wajib menjaga koherensi makna,
konsistensi perlindungan kepentingan hukum, serta kejelasan batasan
delik. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka norma baru justru
berpotensi merusak tatanan sistemik hukum pidana secara keseluruhan.
34. Bahwa oleh karena itu, Pasal a quo tidak hanya menimbulkan persoalan
pada tataran redaksional, melainkan juga menimbulkan problem
19
konstitusional yang lebih mendasar, yakni terputusnya hubungan logis dan
sistemik antar norma dalam hukum pidana, yang pada akhirnya berdampak
langsung pada hilangnya kepastian hukum bagi warga negara. Dalam
keadaan demikian, warga negara tidak lagi dapat secara wajar memprediksi
konsekuensi hukum dari suatu perbuatan, khususnya ketika perbuatan
tersebut berada di wilayah abu-abu antara bahaya individual dan bahaya
umum. Dengan demikian, keberlakuan Pasal a quo dalam rumusan yang
ada saat ini secara potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon
atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma tersebut gagal menjaga hubungan
yang koheren, konsisten, dan rasional dengan norma-norma yang menjadi
sumber dan rujukan historisnya.
35. Bahwa dengan demikian, berlakunya ketentuan a quo, tidak memenuhi
asas lex certa dan secara langsung menciptakan hubungan sebab akibat
(causaal verband) dengan kerugian konstitusional Pemohon, berupa
hilangnya kepastian hukum dan tidak efektifnya hak untuk melaporkan
tindak pidana sebagai sarana pengemban pedoman perilaku. Kerugian
tersebut bersifat nyata secara konstitusional karena melekat pada status
Pemohon sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat berada dalam
situasi yang menuntut perlindungan hukum pidana yang pasti dan dapat
diandalkan.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas lex certa dalam ketentuan a quo
tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan perumusan norma,
melainkan sebagai persoalan konstitusional yang secara langsung menyentuh
kedudukan hukum Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kepentingan
konstitusional yang sah dan relevan untuk memohonkan pengujian
konstitusionalitas ketentuan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
20
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “termasuk membahayakan nyawa Perorangan”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Memorie van Toelichting untuk Wetboek van
Strafrecht 1881;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Wetboek van Strafrecht 1881;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Wetboek Van Strafregt voor Inlanders 1872.
21
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 308
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut
UU 1/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
22
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023
yang menyatakan sebagai berikut:
23
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran,
ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang
atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki
hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah,
yaitu hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak
hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi
korban dari setiap tindak pidana. Termasuk mengajukan dan membawa ke
hadapan persidangan setiap orang yang terbukti melakukan tindakan
pembakaran, peledakan, atau pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup
perbuatan yang secara objektif menimbulkan bahaya terhadap keamanan
pribadi Pemohon semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat yang meluas
sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membahayakan
keamanan umum.
4. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023
merupakan rumusan delik yang inkonsisten yang telah membuka ruang
perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Ketidakpastian norma
tersebut
berpotensi
menyebabkan
laporan
yang
diajukan
Pemohon,
dimentahkan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik, andaikata
Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau malah menjadi korban atas
suatu tindakan pembakaran, peledakan atau pembanjiran, yang hanya
membahayakan
keamanan
perorangan.
Menurut
Pemohon,
hal
ini
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu
sampai suatu peristiwa terjadi secara aktual, maka berpotensi menimbulkan
kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan hukum dan berpotensi
menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara nyata
membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh
hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.
6. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami bersifat
potensial, namun berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat
24
dipastikan akan terjadi dengan tetap berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo.
Apabila
permohonan
Pemohon
dikabulkan
maka
potensi
kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon
telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1]. Berkenaan
dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan
akibat berlakunya norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian
hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud memiliki hubungan sebab-
akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional
yang bersifat potensial dimaksud menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial
dapat terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian, di mana menurut Pemohon norma tersebut tidak melindungi hak
konstitusional Pemohon. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
menurut Pemohon hanya mengatur larangan terkait tindakan yang membahayakan
keamanan umum sedangkan jika tindakan tersebut dilakukan dan membahayakan
keamanan perseorangan tidak diatur didalam norma a quo. Oleh karena itu, apabila
permohonan a quo dikabulkan, hal ihwal anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya masalah konstitusionalitas norma Pasal
308 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 308 ayat
(1) UU 1/2023 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan Pemohon.
25
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan
dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “membahayakan keamanan umum bagi orang
atau barang” merupakan norma yang tidak memberikan batasan yang jelas
yang akan berimplikasi pada penerapan hukum.
2. Bahwa menurut Pemohon, perbuatan pembakaran, peledakan, atau banjir yang
dalam pelaksanaannya secara konkret tidak menimbulkan bahaya umum yang
bersifat luas hanya berdampak secara individual atau non-kolektif terhadap
barang, pada hakikatnya tidak termasuk dan tidak dapat dikualifikasikan
sebagai kejahatan yang berada dalam rezim kejahatan terhadap keselamatan
umum.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada dasarnya Pemohon setuju bahwa
membahayakan keamanan umum merupakan genus dari membahayakan
keamanan perorangan. Dalam hubungan demikian, membahayakan banyak
orang secara pasti mencakup pula membahayakan sekurang-kurangnya satu
orang. Namun sebaliknya, membahayakan satu orang tidak serta-merta dapat
dipandang sebagai membahayakan keamanan umum. Berdasarkan hal ini,
Pemohon mengajukan norma a quo untuk menegaskan batas antara perbuatan
yang membahayakan keamanan umum dan perbuatan yang membahayakan
perseorangan, agar tidak terjadi salah penerapan peraturan.
4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo menggabungkan unsur-unsur bahaya
ke dalam satu rumusan “membahayakan keamanan umum bagi orang atau
barang”, hal ini telah mengaburkan batas-batas normatif yang sebelumnya jelas
dan terpisah. Pengaburan ini mengakibatkan terputusnya kesinambungan
sistemik antara norma baru dengan struktur normatif historis yang menjadi
pondasinya. Akibatnya, relasi antar norma yang seharusnya saling menjelaskan
dan memperkuat justru menjadi kabur dan membuka ruang konflik interpretasi.
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo tidak hanya menimbulkan persoalan
pada tataran redaksional, melainkan juga menimbulkan problem konstitusional
26
yang lebih mendasar, yakni terputusnya hubungan logis dan sistemik antar
norma dalam hukum pidana, yang pada akhirnya berdampak langsung pada
hilangnya kepastian hukum bagi warga negara. Dalam keadaan demikian,
warga negara tidak lagi dapat memprediksi konsekuensi hukum secara wajar
dari suatu perbuatan, khususnya ketika perbuatan tersebut berada di wilayah
abu-abu antara bahaya individual dan bahaya umum.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 308 ayat
(1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”termasuk
membahayakan nyawa perorangan”.
[3.8]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta
keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-
dalil
Pemohon
beserta
bukti-bukti
yang
diajukan
oleh
Pemohon,
isu
konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal
308 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara
bersyarat apabila tidak dimaknai, "termasuk membahayakan nyawa perorangan".
Berkenaan dengan isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa suatu tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang
oleh peraturan perundang-undangan tertentu diancam dengan sanksi pidana
dan/atau tindakan, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang
diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang
undangan tertentu harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum
yang hidup dalam masyarakat [vide Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023]. Oleh
27
karena itu, terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana
harus dipertanggungjawabkan, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak
dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana
jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang
dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut [vide Pasal 55 UU 1/2023].
Bahwa selain seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas
tindak pidana yang dilakukan baik dengan sengaja, seseorang juga dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Khusus
untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara
tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 36 UU 1/2023].
Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut diatur lebih lanjut, dalam hal ditentukan
oleh undang-undang, seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan
atau dimintai pertanggungiawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain
[vide Pasal 37 UU 1/2023]. Dengan demikian, tujuan dilakukannya pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman
masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan
konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta
mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa
penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana [vide Pasal 51 UU
1/2023].
[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, jika dicermati secara saksama,
norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah
norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023. Secara sistematis, pengelompokan norma
Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 berada dalam Buku Kesatu, Bab VIII bagian kesatu
yang mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum
bagi orang, kesehatan, dan barang. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan
dengan angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), pengelompokan
materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara lengkap
sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Dengan demikian, jika
28
terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam
ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab
ketentuan lain-lain.
Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka jika hal tersebut dikaitkan
dengan dalil permohonan Pemohon, dalam Buku Kesatu, Bab VIII bagian kesatu UU
1/2023 telah mengatur materi yang sama yaitu mengenai tindakan-tindakan yang
membahayakan keamanan umum, di antaranya;
1. Tindak pidana tentang senjata api, amunisi bahan peledak, dan senjata lain,
yang diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 307 UU 1/2023;
2. Perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan dan banjir, yang diatur
dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 311 UU 1/2023;
3. Perbuatan
yang
merintangi
pekerjaan
pemadaman
kebakaran
dan
penanggulangan banjir, yang diatur dalam Pasal 312 dan Pasal 313 UU 1/2023;
4. Tindakan yang mengakibatkan bahaya umum, yang diatur dalam Pasal 314
sampai dengan Pasal 317 UU 1/2023;
5. Tindakan tanpa izin membuat bahan peledak, yang diatur dalam Pasal 318 UU
1/2023.
[3.10.3] Bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan tersebut di atas,
petitum Pemohon yang memohon agar norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk
membahayakan nyawa perorangan”, dalam hal ini, menurut Mahkamah, perumusan
pemaknaan dimaksud secara sistematis adalah tidak tepat karena perumusan
pemaknaan yang dimohonkan tersebut tidak sesuai dengan pengelompokan materi
norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang mengatur mengenai tindak pidana yang
membahayakan keamanan umum. Di samping itu, pengelompokan materi yang
terkandung dalam norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 dimaksud telah sejalan
dengan rujukan dalam angka 63 Lampiran II UU 12/2011, yang menyatakan
pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan
secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan.
Lebih lanjut, selain itu pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, jika diperhatikan dengan saksama, frasa “membahayakan keamanan umum”
29
dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, menurut Mahkamah, menitikberatkan pada
siapa saja yang terdampak jika seseorang karena perbuatannya menyebabkan
terjadinya peristiwa yang tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023, yaitu
kebakaran, ledakan atau banjir. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut dari ketiga
peristiwa tersebut sudah barang tentu berdampak bagi banyak orang tidak hanya
satu orang saja dan banyak orang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari himpunan
unsur orang perorangan, sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon.
Sehingga, jika norma Pasal 308 UU 1/2023 dibaca secara utuh, walaupun dalam
norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 mengatur mengenai ancaman pidana bagi
setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan,
atau banjir yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, namun
dalam ayat berikutnya yaitu pada Pasal 308 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2023 diatur
ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dan
mengakibatkan matinya orang. Dengan demikian, norma Pasal 308 UU 1/2023 yang
dirumuskan dengan memuat ketiga ayat dimaksud sesungguhnya merupakan satu
kesatuan yang saling berkorespondensi dan memuat ancaman pidana bukan hanya
pada perbuatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang,
tapi juga dirumuskan dengan ancaman pidana yang dapat menjangkau setiap orang
yang karena perbuatannya membahayakan keamanan umum yang menyebabkan
luka berat ataupun kematian kepada orang lain.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah tanpa perlu menambahkan frasa “termasuk membahayakan nyawa
perorangan” pada norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata norma
dimaksud telah memberikan perlindungan dari peristiwa yang dilakukan oleh orang
lain yang membahayakan secara umum, barang maupun perorangan. Oleh karena
itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “termasuk membahayakan nyawa perorangan” adalah dalil yang tidak
berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata
30
tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
31
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 15.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
32
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ria Indriyani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Memorie van Toelichting untuk Wetboek van Strafrecht 1881; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Wetboek van Strafrecht 1881; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Wetboek Van Strafregt voor Inlanders 1872. 21 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 22 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: 23 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah, yaitu hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban dari setiap tindak pidana. Termasuk mengajukan dan membawa ke hadapan persidangan setiap orang yang terbukti melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup perbuatan yang secara objektif menimbulkan bahaya terhadap keamanan pribadi Pemohon semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat yang meluas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan umum. 4. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 merupakan rumusan delik yang inkonsisten yang telah membuka ruang perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menyebabkan laporan yang diajukan Pemohon, dimentahkan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik, andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau malah menjadi korban atas suatu tindakan pembakaran, peledakan atau pembanjiran, yang hanya membahayakan keamanan perorangan. Menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu sampai suatu peristiwa terjadi secara aktual, maka berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. 6. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami bersifat potensial, namun berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat 24 dipastikan akan terjadi dengan tetap berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 308 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud memiliki hubungan sebab- akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial dapat terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana menurut Pemohon norma tersebut tidak melindungi hak konstitusional Pemohon. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
