80/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 80/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Gunawan Jabatan : Ketua Presidium IHCS Alamat : Ambar Graha Permai A.1/14, RT 029/ RW 013, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yuliyanto Alamat : Metland Sektor 6 Adenia FH 04 No. 30, RT 009/ RW 026, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Januanto Kawita Chandra Prasetya Alamat : Jalan Puyuh I Blok F Nomor 51 PTI, RT 001/ RW 015, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Ali Wardana Alamat : Kampung Rawa Panjang RT 002/ RW 005, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2025, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Linda C.K., S.H., M.H., Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Mukti Ali, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat konsultan hukum yang tergabung dalam dan pembela hak-hak konstitusional pada Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara, beralamat di Signature Park Grande Unit CTB/L1/05 Jalan M.T. Haryono Kav. 20, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 80/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 8 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 3 peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: Pasal 10 “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan 4 tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 10 (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas: 5 a. Permohonan; b. Fotokopi identitas Pemohon; c. Fotokopi identitas kuasa hukum dan sural kuasa; dan/ atau d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART). (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembenrukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono). 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal-Pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal- 6 Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi). Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai negative legislator tetapi juga menjadi positive legislator yang dipengaruhi oleh praktik Judicial Activism. Praktik Judicial Activism berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif. 10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu asal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan ”perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai yang sama. 12. Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakukan undang-undang atau Perppu, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 13. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila : a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 8 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;atau e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 15. Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang a quo sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga terhalangi hak konstitusional para Pemohon; Bahwa adapun kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: A. PEMOHON I 9 Bahwa Pemohon I adalah badan hukum Privat yang bernama Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) dan badan hukum privat tersebut didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 3 Tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0014761.AH.01.07.Tahun 2017, tertanggal 13 Oktober 2017 dan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor : 1 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan Pesetujuan perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023; Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 4 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagaimana Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., menyatakan “(4) Ketua Presidium berwenang mewakili Organisasi di muka hukum, baik di Pengadilan maupun Lembaga hukum lainnya”; Bahwa adapun ketua Presidium adalah Sdr. Gunawan, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, menyatakan: STRUKTUR ORGANISASI INDONESIA HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTRICE PRESIDIUM 10 KETUA : Tuan Gunawan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-01- 1976 (dua puluh satu Januari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Ambar Graha Permai A.1/14, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201072101760015; Bahwa selain itu juga, pengangkatan Sdr. Gunawan sebagai Ketua Presidium juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia: AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023; Bahwa dengan demikian, Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) adalah badan hukum privat yang sah dan Sdr. Gunawan sebagai Ketua Presidium yang berwenang mewakili Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) dalam mengajukan permohonan a quo, dengan demikian Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) mempunyai kapasitas sebagai Pemohon; Bahwa kemudian, Pemohon I akan menguraikan apakah Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) sebagai Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945; Bahwa Pemohon I memiliki Asas dan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, yang menyatakan: Asas Dan Nilai “Pasal 4 Perkumpulan berasaskan Pancasila” “Pasal 5 Perkumpulan menganut nilai-nilai kerakyatan, Hak Asasi Manusia, solidaritas, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, keadilan dan kesetaraan gender, non sektarian, non partisan, perdamaian, dan anti kekerasan.” 11 Bahwa adapun Sifat dan Tujuan Pemohon I berdasarkan Pasal 6 dan 7 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, yang menyatakan: Sifat Dan Tujuan “Pasal 6 Perkumpulan bersifat nasional, legal, terbuka, independen, dan demokratis.” “Pasal 7 Perkumpulan bertujuan untuk: a. Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan Makmur; b. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal; c. Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari non-kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.” Bahwa Pasal 8 dan Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, menyatakan: Peran dan Fungsi Organisasi Peran Pasal 8 Perkumpulan berperan memajukan dan membela Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial. Fungsi Pasal 9 Perkumpulan berfungsi: 1. Membela korban pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi; 2. Memfasilitasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk berubah menjadi pejuang Hak Asasi Manusia; 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia; 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta resolusi konflik kekerasan bersenjata; 5. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap Masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya. 12 Bahwa tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan Penerimaan negara, dan selain itu juga meningkatkan Perekonomian Nasional dan Peningkatan Pendapatan Negara, serta dengan terlaksananya tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, maka akan terwujud keadilan sosial yang notabene merupakan tujuan dan peran dari Pemohon I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; Bahwa sebelumnya Pemohon I ingin menyampaikan jika Pemohon I yang diwakili oleh Sdr. Gunawan selaku Ketua Presidium merupakan Wajib Pajak dengan Pemegang Kartu NPWP dengan Nomor: 44.215.176.7-436.000, dimana Pemohon I selama ini merupakan Subjek Hukum yang taat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga sudah sepatutnya Pemohon I memiliki hak untuk mengetahui apakah pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya menjadi keuangan negara telah dikelola dengan baik atau tidak; Bahwa selama ini Pemohon I secara nyata telah melakukan kegiatan- kegiatan advokasi sesuai dengan Peran dan Fungsi Pemohon I yang bertujuan untuk membela hak-hak konstitusional Masyarakat Indonesia khususnya terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), hal ini dapat dibuktikan melalui Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia pada Mahkamah Konstitusi RI, salah satunya yaitu: - Permohonan Uji Materiil Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dengan register Perkara Nomor: 3/PUU-XXII/2024. Bahwa dengan diberlakukannya UU 1/2025 tentang BUMN, maka Pemohon I akan mengalami kerugian konstitusional karena BPI Danantara yang mengelola keuangan yang berasal dari keuangan negara in casu berasal dari Badan Usaha Milik 13 Negara (BUMN) dan menjadikan keuangan tersebut bukan menjadi keuangan negara serta dikelola oleh orang atau pegawai yang notabene bukan penyelenggara negara, hal tersebut tentunya akan melanggar keadilan sosial serta terlanggarnya hak asasi manusia (HAM), sehingga Pemohon I yang mempunyai fungsi “melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia”, memandang perlu untuk melakukan advokasi kebijakan publik in casu melakukan pengujian Pasal 3F ayat (2)A dan bahwa pemberlakuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara in casu pembentukan “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara”, pengaturan kewenangan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh orang atau pegawai yang notabene bukan penyelenggara negara; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan pengujian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945; B. PEMOHON II, PEMOHON III DAN PEMOHON IV Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang perorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, 14 dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang- Undang Dasar 1945; Bahwa Pemohon II dengan NPWP: 70.393.467.9-045.000, Pemohon III dengan NPWP: 36.875.623.5-4322.000 , dan Pemohon IV dengan NPWP: 79.248.296.0-404.000, kesemuanya merupakan Wajib Pajak dengan pemegang kartu NPWP yang taat dan selalu melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga sudah sepatutnya Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mempunyai hak untuk mengetahui apakah pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya menjadi keuangan negara telah dikelola dengan baik atau tidak dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya yang aktif sebagai aktivis dan selalu aktif memperjuangkan hak-haknya termasuk hak masyarakat Indonesia agar meperoleh keadilan oleh pemerintah. Adapun bukti nyata Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah melalui seminar dan penyuluhan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV selain sebagai Mahasiswa, akan tetapi merupakan sebagai Masyarakat yang taat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, hal tersebut merupakan bentuk dukungan dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membatu agar pendapatan negara yang nantinya menjadi keuangan negara dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik, terutama keuangan negara yang telah oleh Badan Usaha Milik 15 Negara (BUMN) dimana tujuannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, akan tetapi UU 1/2025 Tentang BUMN mengatur jika keuangan negara yang dikelola BUMN bukanlah lagi keuangan negara, sehinga tidak lagi untuk kemakmuran rakyat maka Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan mengalami kerugian konstitusional, termasuk juga seluruh rakyat Indonesia; Bahwa salah satu perjuangan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah melakukan penolakan pemberlakuan asal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara in casu, pembentukan “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara”, karena dianggap merusak tatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara; Bahwa dengan adanya perubahan tatanan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara melalui pembentukan “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara”, melalui undang-undang a quo, maka hak-hak Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk memperoleh manfaat dari keuangan negara secara umum akan berpotensi hilang sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan mengalami kerugian konstitusional; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan pengujian asal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 16 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang- undang Dasar 1945; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BAHWA PASAL 3F AYAT (2) HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan berwenang: a. Mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;” c. bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; d. bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagungkan aset dengan persetujuan Presiden; dan f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: 17 “23. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 3. Bahwa kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F adalah sebagian kewenangan yang diberikan oleh Presiden, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: “(1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden.” 4. Bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. 5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan: Pasal 3 (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah; b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau d. penetapan peraturan perundang-undangan. 18 Pasal 4 (1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi: a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Pelayanan; c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; d. Pengelolaan Barang Milik Negara; e. Pengelolaan Dana; dan f. Hak Negara Lainnya. Dengan demikian dividen BUMN merupakan hasil salah satu penerimaan negara bukan pajak hasil dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang wajib disetorkan ke kas negara yang kemudian dikelola dan diawasi oleh menteri keuangan; 6. Bahwa di dalam praktik penggunaan dividen BUMN selama ini, sebagian digunakan oleh BUMN untuk kepentingan operasional dan investasi BUMN sendiri, sebagian lagi disetorkan oleh BUMN ke-kas Negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP); 7. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Badan berwenang melakukan pengelolaan dividen-dividen dari BUMN; 8. Bahwa setelah dividen dari BUMN tersebut diambil oleh Badan, yang notabene dividen tersebut merupakan keuangan negara yang dipisahkan bukan lagi menjadi keuangan negara yang dipisahkan, melainkan menjadi keuangan badan; 9. Bahwa lebih dari itu, apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan dividen- dividen BUMN tersebut bukanlah menjadi kerugian negara, melainkan kerugian badan, hal tersebut merupakan pembebasan Badan dalam melakukan pengelolaan dividen-dividen BUMN yang notabene merupakan keuangan negara yang dipisahkan; 10. Bahwa hal tersebut sangat berbeda, apabila Badan tidak diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka keuangan BUMN termasuk Dividen 19 BUMN tetap menjadi keuangan negara yang dipisahkan, tentunya meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara; 11. Bahwa dividen BUMN adalah sumber pendapatan negara yang sudah pasti dan tentunya akan berdampak pada kemanfaatan hajat hidup orang banyak, pengalihan pengelolaan dividen BUMN yang notabene merupakan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara in casu, keuangan badan dan apabila terjadi kerugian merupakan kerugian badan bukan juga kerugian negara adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bahwa keuangan BUMN selama ini yang dinyatakan sebagai keuangan negara masih banyak disalahgunakan, yang berakibat pada kerugian negara, hal tersebut banyak dibuktikan dengan banyaknya organ-organ BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah serta berkekuatan hukum tetap; 13. Bahwa pemberian kewenangan besar kepada Badan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pemberian kebebasan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara seperti kerugian badan adalah kerugian badan bukan kerugian negara adalah bentuk pengistimewaan/suprioritas dari Badan; 14. Bahwa Lebih jauh dalam Pasal 1 angka 23, disebutkan bahwa Badan adalah badan yang melakukan Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menyebabkan hal kontradiktif dengan pasal-pasal yang diuji materiilkan, karena adalah sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika tugas pemerintah tidak dilakukan oleh penyelenggara negara tetapi oleh orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. Padahal pemerintah adalah sistem yang mengatur dan menjalankan kekuasaan dalam suatu wilayah atau negara, serta sekelompok orang yang memegang tanggung jawab tersebut. Maka mau tidak mau badan yang menjalankan tugas pemerintah haruslah mempunyai tanggung jawab kepada negara dan terikat kepada seluruh aturan yang terkait dengan keuangan negara; 20 15. Bahwa selanjutnya di dalam undang-undang a quo, terhadap pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan tidak secara jelas disebutkan apakah akan diawasi oleh Menteri Keuangan ataukah akan diawasi oleh menteri BUMN. Apabila mengacu pada undang-Undang Penerimaan Bukan Pajak, maka sudah seharusnya terhadap pengelolaan deviden dari BUMN maupun BUMD haruslah di bawah pengawasan Menteri Keuangan; 16. Bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan dalam APBN berasal dari beberapa sumber utama, yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga kategori: 1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan Sumber pendapatan utama negara, mencakup: • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • Bea Masuk dan Bea Keluar (pajak ekspor/impor) • Cukai (misalnya cukai rokok dan minuman beralkohol) ✅ Kontribusi: ± 80% dari pendapatan negara b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Meliputi: • Dividen BUMN • Iuran sektor sumber daya alam (migas, pertambangan, kehutanan, kelautan) • Pendapatan dari layanan pemerintah (paspor, SIM, denda) • Pengelolaan aset negara ✅ Diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP 2. Penerimaan Hibah Dana yang diterima dari dalam atau luar negeri yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Biasanya berasal dari: • Pemerintah asing • Lembaga donor internasional 21 • Organisasi non-pemerintah (NGO) • Proporsinya kecil dibandingkan penerimaan lainnya. 3. Pembiayaan (untuk menutup defisit anggaran) Jika belanja negara > pendapatan negara, defisit ditutup dari: • Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) • Pinjaman luar negeri atau dalam negeri • Penarikan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Investasi pemerintah 17. Bahwa dalam hal ini sebetulnya sudah sangat jelas, jika BPI Danantara telah diberikan wewenang untuk mengelola Dividen BUMN yang dimana seharusnya Dividen BUMN sebagai salah satu pendapatan Keuangan Negara tersebut wajib dikelola dan dikuasai oleh Negara karena bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat juga BUMN merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sudah seharusnya Negara yang berperan untuk mengelola Dividen BUMN bukan BPI Danantara; Dengan demikian, para Pemohon sebagai masyarakat Indonesia dan Wajib Pajak, sangat dirugikan hak konstitusionalnya akibat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dikuasai oleh Negara dan tidak lagi dikelola oleh Negara sehingga dapat mengancam hajat hidup orang banyak serta tidak akan lagi berfokus pada sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 18. Bahwa adapun perbandingan pengelolaan antara BPI Danantara Indonesia dengan Negara lain, sebagai berikut: Sebelumnya diuraikan mengenai perbandingan pengelolaan antar Negara, terlebih dahulu para Pemohon ingin menyampaikan terkait Apa Itu Sovereign Wealth Fund? Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh Negara dengan tujuan utama untuk mengelola kelebihan likuiditas dan aset negara secara strategis. Dana ini biasanya berasal dari surplus fiskal atau kelebihan cadangan devisa. Studi Perbandingan SWF BPI Danantara bukanlah satu-satunya Sovereign Wealth Fund (SWF) di dunia. Banyak negara telah lebih dulu membentuk SWF untuk mengelola 22 aset nasional mereka. Dua contoh menarik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Danantara dan Indonesia adalah Temasek Holdings (Singapura) dan 1MDB (Malaysia) yaitu SWF milik negara tetangga Indonesia. Perbandingan Model Bisnis dan Strategi Investasi: 1. Temasek Holding Singapura Holding investasi milik pemerintah Singapura yang beroperasi secara independen. Awalnya berfokus pada penguatan ekonomi domestik, tetapi kemudian berkembang menjadi investor global. Memiliki portofolio yang beragam di berbagai sektor dan negara, seperti teknologi, telekomunikasi, keuangan, dan infrastruktur. 2. 1MDB (Malaysia) Awalnya dirancang sebagai dana investasi untuk menarik modal asing guna mendanai proyek pembangunan nasional. Model bisnisnya lebih berbasis utang dan cenderung spekulatif, bukan berbasis aset nyata. Akhirnya gagal karena tata kelola yang buruk dan skandal korupsi, menyebabkan kerugian besar bagi negara. 3. Danatara Indonesia Berfungsi sebagai super-holding yang mengelola aset BUMN secara terpadu dan strategis. Fokus pada investasi jangka panjang di sektor- sektor prioritas nasional. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara serta menarik investasi asing untuk proyek-proyek prioritas. Perbandingan Tata Kelola dan Risiko Korupsi 1. Temasek Holding Singapura - Menerapkan standar tata kelola yang ketat dan transparan. - Laporan keuangan dipublikasikan secara rutin dan diawasi oleh Parlemen Singapura untuk memastikan profesionalisme. - Tidak ada campur tangan politik dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga lebih independen dalam pengelolaan aset. 2. 1MDB (Malaysia) - Politik berperan besar dalam pengelolaan dana, menyebabkan korupsi sistemik yang berdampak besar pada ekonomi negara. 23 - Penyelewengan dana miliaran dolar terjadi karena tidak adanya audit independen dan transparansi dalam pengelolaan dana. - Contoh kegagalan tata kelola SWF akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal. 3. Danatara Indonesia - Struktur pengawasan masih didominasi pejabat tinggi negara. - Keterbatasan akses audit oleh lembaga independen, yang dapat menciptakan celah bagi penyimpangan dan pengelolaan dana yang tidak transparan. - Tidak ada mekanisme seleksi publik dalam penunjukan pengurus, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan. Tantangan dan Risiko dalam Pengelolaan SWF Meskipun SWF menawarkan banyak manfaat, pengelolaannya juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang harus diperhatikan oleh setiap negara. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan SWF antara lain: A. Risiko Tata Kelola yang Buruk - Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, korupsi, atau investasi yang tidak produktif. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan profesional, SWF dapat menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu alih-alih digunakan untuk kesejahteraan negara. - Sebagai contoh, skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menunjukkan bagaimana kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana SWF dalam jumlah besar. B. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas - Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam pengelolaan SWF. Tanpa laporan keuangan yang jelas dan terbuka, publik dan investor global akan kehilangan kepercayaan terhadap negara yang mengelola dana tersebut. - Negara yang menerapkan standar transparansi tinggi, seperti Norwegia dan Singapura, berhasil mendapatkan kepercayaan pasar global melalui pengelolaan SWF yang akuntabel. 24 C. Risiko Investasi dan Fluktuasi Pasar - Investasi SWF selalu menghadapi risiko fluktuasi pasar, perubahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global. Jika dana diinvestasikan pada aset berisiko tinggi tanpa strategi mitigasi yang baik, kerugian besar dapat terjadi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. 19. Bahwa sebetulnya konsep pengelolaan yang dimiliki oleh BPI Danantara Indonesia tidak berbeda dengan Negara Malaysia, sehingga hal ini dapat berpotensi adanya perbuatan-perbuatan yang akan merugikan Masyarakat Indonesia termasuk para Pemohon; 20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAHWA PASAL 3G AYAT (2) HURUF B DAN C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 21. Bahwa Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: 25 Pasal 3G (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. dana tunai; b. barang milik negara; dan/ atau c. saham milik negara pada BUMN. 22. Bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. 23. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas telah memberi pengertian atas “dikuasai oleh Negara”. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada hlm. 231-232, MK menyatakan sebagai berikut: “dikuasai oleh negara" mengandung pengertian bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan- oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan [beleid] dan tindakan pengurusan [bestuursdaad], pengaturan [regelendaad], pengelolaan [beheersdaad], dan pengawasan [toezichthoudensdaad] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Fungsi pengurusan [bestuursdaad] oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan [vergunning], lisensi [licentie], dan konsesi [concessie]. Fungsi pengaturan [regelendaad) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah [eksekutif]. Fungsi pengelolaan [beheersdaad] dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan [toezichthoudensdaad] dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, pengertian "dikuasai oleh negara" adalah lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata; 26 24. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, salah satu makna dikuasai negara adalah memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsi pengelolaan (beheersdaad) fungsi pengelolaan antara lain mencakup kepemilikan saham pada BUMN atau BUMD; 25. bahwa ketentuan a quo yang mengatur modal badan bersumber dari penyertaan modal negara dari barang milik negara dan saham milik negara pada BUMN. Bahwa ketentuan ini telah mengakibatkan peralihan saham milik negara yang sebelumnya dimiliki oleh negara beralih status menjadi Danantara, termasuk status keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN berubah menjadi kepemilikan danantara sehingga negara kehilangan fungsi pengelolaan (beheersdad) tidak lagi memilik saham BUMN hal mana bertentangan dengan pengertian di kuasai negara pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia; 26. Bahwa kepemilikan saham pemerintah di BUMN selain sebagai fungsi pengelolaan juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah mengingat kuangan BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 27 kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 27. Bahwa sebelumnya, pengusaan Barang Milik Negara (BMN) diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 28. Bahwa menteri keuangan sebagai Bendara Umum Negara bertanggungjawab untuk mengatura pengelolaan barang milik negara sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Pasal 42 (1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 29. Bahwa penguasaan saham negara pada BUMN dan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN) tetap dikelola oleh Negara in casu, Bendahara Umum Negara adalah bentuk pengaturan, transparansi, pengawasan, dan 28 pertanggungjawaban negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana mandat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengalihan pengelolaan/penguasaan saham BUMN dan Barang Milik Negara (BMN) melalui Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) adalah pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAHWA PASAL 3H AYAT (2) SEPANJANG FRASA “KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN BADAN” UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (1) DAN KETENTUAN PASAL 23 C UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “TERMASUK KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN NEGARA” 30. Bahwa Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.” 31. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” 29 32. Bahwa Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “hal hal lain mengenai keuangan negara keuangan negara diatur dengan Undang-undang”. 33. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013, sebagai berikut: - Bahwa pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengandung materi muatan ketentuan konstitusional mengenai hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hal ihwal yang terkait dengan APBN, yaitu mengenai waktu berlakunya, bentuk hukum, pelaksanaan dan tujuan. Hakikat APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, APBN harus ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan, yang harus dituangkan secara formal dalam bentuk hukum Undang-Undang. Pelaksanaanya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta orientasinya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - Pengelolaan keuangan negara merupakan sebagian konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh presiden, karena penyelenggaraan pemerintahan tersebut membutuhkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, Oleh karena itu, secara konstitusional Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa rancangan APBN diajukan oleh presiden. Selanjutnya oleh karena APBN secara formal harus dituangkan dalam bentuk hukum Undang-Undang maka rancangan APBN harus dibahas Bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan dan harus pula dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Persetujuan DPR tersebut merupakan dasar formal secara konstitusional pembentukan Undang-Undang. - Mengenai keuangan negara, selain diatur pula secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “ Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat “hal-hal lain mengenai keuangan negara” yang secara konstitusional diperintahkan untuk “diatur dengan undang-undang’. Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan Undang-Undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003]. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang- 30 cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945; - Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat; - Mengenai ketentuan konstitusional tersebut, Mahkamah telah memberikan tafsir dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-X/2012, bertanggal 12 Desember 2013, yang di dalamnya Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “Menurut Mahkamah, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, tetapi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang a quo, PTN BH tidak sepenuhnya sama persis dengan badan hukum dalam konsep hukum perdata. Jika badan hukum dalam konsep hukum perdata merupakan entitas yang benar-benar otonom dan mandiri yang hanya tunduk pada ketentuan Undang- Undang serta peraturan internalnya, maka PTN BH di samping merupakan entitas yang otonom, tetapi juga merupakan badan hukum publik yang berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Artinya, PTN BH merupakan agen negara yang masih tetap berada di bawah kontrol negara, dari segi pendanaan dan pembiayaan, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, negara tetap wajib mengalokasikan dana untuk operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi, dan pengembangan, juga dukungan biaya bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU 12/2012]. Sebagai bentuk kontrol negara terhadap biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [vide Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2012].” [vide Putusan Mahkamah, Nomor 103/PUU-X/2012, bertanggal 12 Desember 2013; - Menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok- pokok mengenai keuangan negara, termasuk dalam BAB VIII Hal Keuangan, didalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari 31 konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai “hal-hal lain” tersebut dalam bentuk Undang- Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU 17/2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda; - Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU 17/2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara diderivasi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga ke pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; - Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BHMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel; - Mahkamah dapat memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan negara dalam BHMN PT harus dibedakan dengan pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga, walaupun demikian pengelolaan keuangan negara dalam BHMN PT yang merupakan kepanjangan tangan negara harus diatur 32 sesuai dengan paradigma pengelolaan keuangan dalam BHMN PT penyelenggara pendidikan tinggi. Bagaimana pengaturan yang terbaik menjadi ranah pembentuk Undang-Undang. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya menjamin mengenai hak memajukan diri warga negara, namun demikian penyelenggara pendidikan yang berbentuk BHMN PT sebagai kepanjangan tangan negara merupakan badan yang melaksanakan fungsi negara, bukanlah warga negara yang melakukan fungsi memajukan diri seperti dimaksud Pasal 28C ayat (2) tersebut. Dengan demikian, fungsi negara dalam BHMN PT badan pendidikan tidak termasuk dalam fungsi pengembangan diri yang dimaksud oleh pasal tersebut; 34. Bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka tafsir terkait keuangan negara sudah jelas dan final meliputi juga keuangan Badan Usaha Milik Negara dan termasuk juga keuangan badan sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo sehingga keuntungan dan kerugian badan merupakan keuntungan dan kerugian negara; 35. Bahwa undang-undang perbendaharaan negara maupun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, telah menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda; 36. bahwa Badan telah diberikan yang cukup banyak dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 37. bahwa sebagaimana para Pemohon jelaskan tersebut diatas, pengelolaan BUMN merupakan pengelolaan keuangan negara, tetapi apabila terjadi keuntungan dan kerugian akibat dari pengelolaan keuangan negara adalah keuntungan atau kerugian badan; 38. Bahwa pengalihan keuangan negara menjadikan bukan keuangan negara in casu keuangan badan akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena berpotensi pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 33 39. Bahwa pengelolaan keuangan negara sepenuhnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi dengan pengalihan keuangan negara menjadikan keuangan badan tersebut, tentu tidak lagi bertujuan untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan bertujuan untuk kepentingan badan; 40. Bahwa terlebih, apabila badan tersebut memperoleh keuntungan dari investasinya, maka negara bukanlah prioritas yang mendapatkan keuntungan dari badan tersebut, melainkan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3H ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan, “Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/ atau melakukan akumulasi modal”. Sehingga apabila pasal ini dijalankan maka keuntungan Badan tidak serta merta disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun dapat digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan Badan lainnya, hal ini membuat semakin tidak jelas kapan rakyat akan menerima manfaat dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan. 41. Bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh badan merupakan pengelolaan terhadap dividen BUMN, sehingga yang dikelola oleh badan tersebut merupakan pengelolaan keuangan negara in casu, keuangan negara yang bersumber dari BUMN, oleh karena itu keuntungan atau kerugian dari pengelolaan keuangan negara oleh badan haruslah dinyatakan sebagai keuntungan atau kerugian negara; 42. Bahwa pengaturan keuntungan atau kerugian badan adalah keuntungan atau kerugian negara adalah salah satu bentuk perlindungan keuangan negara yang berasal dari BUMN serta wujud pertanggungjawaban negara atas keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka ketentuan Pasal 3H ayat (2) Sepanjang Frasa “KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN BADAN” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang 34 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk keuntungan atau kerugian negara; BAHWA PASAL 3X AYAT (1) SEPANJANG KATA “BUKAN” UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 44. Bahwa Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” 45. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”. 46. Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki sumber modal ataupun sumber keuangan yang berasal dari negara, hal tersebut tercantum pada Pasal 3G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), yang menyatakan: “(1) Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau b. sumber lain. 35 (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. dana tunai; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.” 47. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, yang menyatakan: - Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara, (ii) fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan (iv) untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda; (halaman 229-230) - Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan 36 tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan; (halaman 231) - Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku; (halaman 233) 48. Bahwa mengenai paradigma fungsi BUMN atau BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, sudah seharusnya dianut oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap mengelola dan memanfaatkan dana yang berasal ataupun bersumber dari Keuangan Negara, maka dari itu sudah dipastikan Organ ataupun Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan Penyelenggara Negara juga; 49. Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan tentu akan berdampak pada pendapatan negara/keuangan negara, selain itu juga, berperan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat; 37 50. Bahwa dengan demikian, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mempunyai tugas yang sangat penting dalam penerimaan negara, tugas penting tersebut haruslah diimbangi dengan pegawai yang mempunyai tanggungjawab kepada negara yaitu penyelenggara negara; 51. Bahwa sebagai organ yang melakukan pengelolaan dividen BUMN, termasuk mempergunakan aset negara, tentunya sangat berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh organ-organ Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang berdampak pada kerugian negara in casu korupsi; 52. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan BUMN dan dilakukan oleh pegawai BUMN sangat sering terjadi di Negara Republik Indonesia, dan kerugian tersebut sangat fantastic, dengan dilepaskannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bukan sebagai penyelenggara negara maka akan melepaskan tanggung jawab penyalahgunaan keuangan negara dari tindak pidana korupsi; 53. Bahwa Indonesia Coruption Watch (ICW) pernah melakukan riset Tren Penindakan Kasus Korupsi untuk menginventarisasi kasus-kasus korupsi yang telah memasuki tahap penyidikan dan telah ada penetapan tersangkanya oleh aparat penegak hukum. Dari database tersebut, apabila kita menyoroti kasus-kasus yang terjadi di lingkungan BUMN dan/atau latar belakang tersangkanya dari BUMN, ICW mencatat terdapat sedikitnya 212 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2016-2023 dengan total kerugian negara sebanyak Rp64 triliun; 54. Bahwa hampir seluruh kasus korupsi di lingkungan BUMN di atas berhasil terungkap berkat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang salah satu unsur pembuktiannya adalah kalkulasi kerugian keuangan negara agar dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya peristiwa korupsi. Pasca revisi UU BUMN, kerugian yang muncul dari Danantara maupun BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Dengan demikian, akan semakin sulitnya ke depan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Danantara maupun BUMN akibat "kehilangan" salah satu acuan hukum untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana korupsi. 38 55. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, menyatakan: Pasal 2 Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa kemudian, dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, menyatakan: Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek. Bahwa pengelolaan dividen BUMN, termasuk mempergunakan aset negara haruslah dikelola oleh organ negara in casu, penyelenggara hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban negara dalam pengelolaan dividen BUMN termasuk aset negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 56. Bahwa pada ketentuan Pasal 3X ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 39 Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: “Pasal 3X (2) Badan menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan.” 57. Bahwa karena Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membuat sistem penggajian ataupun penghasilan bagi Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sehingga bagi seluruh Organ ataupun Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danaara) menerima penggajian ataupun penghasilan yang dapat diartikan berasal/bersumber dari Keuangan Negara; 58. Perbedaan antara penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara terutama terletak pada: ⚖️ 1. Status, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Aspek Penyelenggara Negara Bukan Penyelenggara Negara Status hukum Pejabat publik dengan kewenangan konstitusional atau administratif berdasarkan undang- undang (misalnya menteri, DPR, kepala daerah, direksi BUMN, hakim, dsb.) Bisa pegawai swasta, konsultan, vendor, atau pihak ketiga yang bekerja atas kontrak atau penugasan Sumber kewenangan Diatur dalam UU (misalnya UU 28/1999, UU ASN, UU Pemerintahan Daerah) Tidak memiliki kewenangan langsung, hanya sebagai pelaksana atau mitra teknis Tanggung jawab Bertanggung jawab langsung atas kebijakan, penggunaan anggaran, Bertanggung jawab secara terbatas sesuai kontrak kerja 40 Aspek Penyelenggara Negara Bukan Penyelenggara Negara atau pengawasan keuangan negara atau perjanjian layanan 🧾 2. Konsekuensi Hukum dalam Kasus Korupsi Aspek Penyelenggara Negara Bukan Penyelenggara Negara Hukum yang berlaku UU Tipikor + bisa dikenai pemberatan hukuman (Pasal 3 & Pasal 52 KUHP) UU Tipikor, tetapi tanpa pemberatan jabatan Potensi hukuman tambahan ✔ Pencabutan hak politik, ✔ Denda maksimal, ✔ Penjara seumur hidup ❌ Tidak ada pencabutan hak politik, hukuman biasa sesuai UU Tipikor Lembaga yang mengawasi Bisa diawasi oleh KPK, BPK, dan lembaga etik (misalnya Mahkamah Kehormatan) Biasanya diawasi oleh penegak hukum umum seperti Kejaksaan dan Kepolisian 📌 Contoh Kasus ➤ Penyelenggara Negara: Misalnya, Direktur Utama Danantara menyalahgunakan kewenangannya untuk menyetujui investasi fiktif dan menyebabkan kerugian negara. Karena dia adalah penyelenggara negara (karena jabatan publik dan mengelola keuangan negara), maka bisa dijerat Pasal 3 UU Tipikor + ancaman pidana lebih berat karena penyalahgunaan jabatan. ➤ Bukan Penyelenggara Negara: Misalnya, seorang konsultan keuangan swasta yang membantu membuat laporan fiktif dan bekerja sama dengan internal Danantara untuk menyelewengkan dana. Ia tetap bisa dikenai UU Tipikor (Pasal 41 2), tapi tidak mendapat pemberatan hukuman, karena bukan pejabat publik. ✅ Kesimpulan Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan risiko hukum yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara karena mereka memegang kekuasaan langsung atas kebijakan, anggaran, dan pengawasan. Bila terjadi korupsi, mereka dapat dikenai pemberatan hukuman karena dianggap menyalahgunakan jabatan. Sementara bukan penyelenggara negara tetap dapat dipidana jika berperan dalam tindak pidana korupsi, tetapi tanpa pemberatan khusus, karena mereka bukan pemegang jabatan publik. 59. Bahwa sebagai bentuk kepastian hukum, sudah seharusnya Organ dan Pegawai BPI Danantara harus dikategorikan sebagai penyelenggara negara hal ini dikarenakan BPI Danantara menerima penghasilan/pendapatan dari Keuangan Negara dan juga BPI Danantara yang saat ini mengelola keuangan negara melalui BUMN secara penuh, sehingga para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila Organ dan Pegawai BPI Danantara tidak dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara; 60. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 3X sepanjang kata “bukan” Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; BAHWA PASAL 71 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “DENGAN TUJUAN TERTENTU”, AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 42 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 23E AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 61. Bahwa Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan: (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 62. Bahwa Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” 63. Bahwa badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo yang sekarang bernama Danantara merupakan badan investasi dengan skala kewenangan,yang bertugas mengelola dana serta aset yang sangat besar dan mungkin terbesar sepanjang sejarah. Dari segi peran atau kewenangan, danantara bahkan akan menyerap sejumlah kewenangan yang sebelumnya terpisah di sejumlah lembaga, seperti pada Kementerian BUMN atau pada Indonesia Investment Authority - yang telah beroperasi sejak 2021; 64. Bahwa selain berperan sebagai sovereign wealth fund atau kendaraan investasi yang dikontrol oleh negara, danantara juga mengambil peran sebagai super holding sekaligus pengelola aset seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Apabila diakumulasikan, aset yang akan dikelola Danantara (asset under management) akan berada pada kisaran 900 miliar dollar Amerika (setara dengan Rp14.000 triliun). Dengan demikian, Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia apabila 43 merujuk pada total aset yang dikelolanya. Bahkan, beberapa indeks menempatkan Danantara pada urutan 10 terbesar. 65. Bahwa di sisi lain, pendanaan awal (initial funding) Danantara diklaim oleh pemerintah akan bernilai sekitar Rp300 triliun yang bersumber dari berbagai pemangkasan anggaran sebagaimana diperintahkan presiden melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan 22 Januari silam. 66. Bahwa kombinasi antara masifnya kewenangan serta aset yang nantinya akan dikelola oleh Danantara seyogianya harus diiringi pula dengan level pengawasan dengan derajat yang serupa. Namun alih-alih demikian, justru terdapat pemangkasan fungsi-fungsi pengawasan yang dulunya melekat pada BUMN. 67. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/ audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Setelah perubahan undang-undang a quo, kewenangan BPK dibatasi hanya dapat melakukan audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 68. Bahwa pemangkasan kewenangan untuk melakukan audit ini juga diperburuk dengan ketentuan yang mengatur bahwa BPK baru dapat melakukan PDTT terhadap BUMN apabila sebelumnya ada permintaan alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Jelas ini berpotensi untuk menghadirkan politisasi terhadap fungsi pengawasan keuangan yang idealnya bersifat profesional, akuntabel, dan lepas dari segala anasir politik. Praktis, PDTT yang selama ini dilakukan oleh BPK untuk keperluan investigasi demi mengungkap indikasi kerugian negara dan/atau adanya unsur pidana seperti korupsi, kini perlu mendapatkan "restu" terlebih dahulu dari cabang kekuasaan politik yang tentu akan sarat dengan konflik kepentingan dan justru menghalangi fungsi-fungsi pengawasan yang optimal. PDTT dengan model demikian tidak dapat dilakukan BPK terhadap Danantara apabila melihat konstruksi rumusan Pasal 3K yang hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara dilakukan oleh BPK. Pada saat yang sama, pada Pasal 3H undang-Undang a quo kerugian yang dialami oleh Danantara 44 nantinya tidak dianggap sebagai kerugian negara. Sehingga dari perspektif pencegahan korupsi, audit dalam bentuk PDTT yang dilakukan BPK selama ini untuk mengungkap potensi korupsi dari indikasi adanya kerugian negara menjadi tidak lagi dapat dilakukan terhadap Danantara. 69. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 48/PUU-XI/2013, keuangan negara meliputi juga keuangan Badan Usaha Milik Negara dan termasuk juga keuangan badan sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo, dengan kata lain sudah sepatutnya keuangan badan sebagai keuangan negara dapat diawasi oleh BPK dengan melakukan audit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembatasan kewenangan BPK untuk melakukan audit merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 70. Bahwa memahami keuangan negara yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Khususnya terkait hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehubungan dengan itu, maka terkait dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting dan mengenai bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dikuasai negara harus ditafsirkan dalam bentuk demokrasi ekonomi. Dikuasai dalam arti negara mengatur dan mengelola kekayaan alam yang ada; 71. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas telah memberi pengertian atas “dikuasai oleh Negara”. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada hlm. 231-232, MK menyatakan sebagai berikut: “dikuasai oleh negara" mengandung pengertian bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan- oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan {beleid] dan tindakan pengurusan [bestuursdaad], pengaturan [regelendaad], pengelolaan [beheersdaad], dan pengawasan [toezichthoudensdaad] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Fungsi pengurusan [bestuursdaad] oleh negara dilakukan oleh 45 pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan [vergunning], lisensi [licentie], dan konsesi [concessie]. Fungsi pengaturan [regelendaad] oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah [eksekutif]. Fungsi pengelolaan [beheersdaad] dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan [toezichthoudensdaad] dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, pengertian "dikuasai oleh negara" adalah lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Sehingga, pada tingkat implementasi, hak menguasai negara berupa: mengadakan kebijakan [beleid] dan tindakan pengurusan [bestuursdaad], pengaturan [regelendaad], pengelolaan [beheersdaad], dan pengawasan [toezichthoudensdaad] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Khusus untuk pengelolaan [beheersdaad], fungsi ini dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan melalui tangan-tangan negara seperti badan usaha milik negara atau daerah; 72. Bahwa BPI Danantara yang saat ini memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN secara penuh, maka BPI Danantara diletakan dalam posisi sebagai perpanjangan tangan negara karena berperan untuk mengelola atas aset atau keuangan negara yang berada di BUMN tersebut; 73. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 tegas dinyatakan, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Mandat konstitusi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk mengintervensi proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Negara dituntut bertindak aktif agar pemajuan kesejahteraan umum dapat diwujudkan; 74. Bahwa dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), peran negara dimaknai sebagai kemampuan untuk mereduksi jurang pemisah antar 46 berbagai kelompok yang saling bersaing, terutama antara kelompok yang kuat dengan yang lemah. Pada saat bersamaan, negara juga dituntut untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dalam persaingan global; 75. Bahwa dalam konteks ini, sebetulnya badan-badan usaha milik negara tidak hanya menjalankan peran bisnis dalam rangka memajukan pembangunan, melainkan juga melaksanakana fungsi sosial untuk memajukan kesejahteraan umum. bahwa BUMN dalam sebuah negara kesejahteraan memegang peran stategis, yaitu sebagai agent of development sekaligus menjalankan social function. Dalam kerangka itulah kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan BUMD tetap termasuk dalam konteks keuangan negara. Sehingga harus dikelola dan diawasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara; 76. Bahwa UUD 1945 sesungguhnya menempatkan negara Indonesia menjadi negara yang bertipe kesejahteraan dengan berasaskan pada Pancasila yang tertuang dalam alinea Pembukaan UUD 1945 bahwa akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Khususnya ayat (3) yang membangun logika bernegara yang negara melakukan penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tiada lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 77. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian penguasaan negara yang tidak dalam konsep memiliki semata, akan tetapi dengan konsepsi yang didalam pengertiannya bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bertuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad); 78. Bahwa salah satu inti dari penguasaan negara itu adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang benar. Dan pengelolaan itu diwujudkan melalui pengelolaan sumber pendapatan dan penerimaan negara, yang pada intinya semua pendapatan negara tersebut akan dibelanjakan oleh 47 negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang dianut di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1). 79. Bahwa pada hakikatnya, negara harus tetap dapat menjaminkan upaya meminimalisir setiap kemungkinan tindakan koruptif dan salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan yakni dalam bentuk pengawasan fungsional bermodel pemeriksaan yang dalam konteks bernegara saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); 80. Bahwa terkhusus untuk Badan Pemeriksa Keuangan, ini merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi negara dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dengan konsepsi dasar negara yang telah diubah empat kali dengan melahirkan lembaga-lembaga negara baru dengan format yang lebih independen, maka BPK yang termasuk salah satu diantaranya perlu dilakukan penguatan agar semakin memiliki kemampuan untuk mengawasi keuangan negara yang masih sangat sering dirampok melalui berbagai cara; 81. Bahwa apabila Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan batasan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang a quo, maka sudah dipastikan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Negera menjadi lemah serta akan berdampak buruk yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; 82. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “Dengan Tujuan Tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 48 IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan; - Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, - Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, - Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, - Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “Dengan Tujuan Tertentu”, ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau Kerugian Badan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Termasuk keuntungan dan kerugian negara”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut: 49 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn. Nomor 3 Tanggal 09 Oktober 2017; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001527.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor 1 Tanggal 01 November 2023; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201072101760015 atas nama Gunawan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172031907850003 atas Nama Yuliyanto; 6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275090701880017 atas Nama Januanto Kawita Chandra Prasetya; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275051210830017 atas Nama Ali Wardana; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jaya dengan Nomor Pokok Mahasiswa 202110115053 atas Nama Ali Wardana; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; 50 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Penyertaan Saham Dengan Pamasukan Dalam Perseroan Terbatas Nomor 121 Tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat dihadapan notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Indonesia Corruption Watch kertas posisi Prahara BPI Danantara: Potensi “Kejahatan Sempurna” Korupsi?; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Online dari Tempo.com berjudul: “Serba serbi Danantara dan Polemiknya: Tak Bisa Diaudit BPK dan KPK”. https://www.tempo.co/ekonomi/serba-serbi-danantara-dan- polemiknya-tak-bisa-diaudit-bpk-dan-kpk-1210303; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Online dari voaindonesia.com berjudul: “Publik Harus Tolak Penggunaan Danantara Untuk Hilirisasi Batu Bara”. https://www.voaindonesia.com/a/publik-harus-tolak- penggunaan-danantara-untuk-hilirisasi-batu- bara/8007045.html; 16. Bukti P-16 : Berita Online dari biem.com yang berjudul : “Superholding Danantara Berkah atau Musibah”. https://www.biem.co/read/2025/03/09/107449/superholding -danantara-berkah-atau-musibah/ 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Online dari kedaiberita.com yang berjudul : “Aktivis Makassar Gaungkan Tolak Pembentukan BPI Danantara”. https://kedai-berita.com/2025/02/19/aktivis-makassar- gaungkan-tolak-pembentukan-bpi-danantara/; 18. Bukti P-18 : Fotokopi NPWP: 44.215.176.7-436.000 Atas nama GUNAWAN; 19. Bukti P-19 : Fotokopi NPWP: 70.393.467.9-045.000 Atas Nama YULIYANTO; 20. Bukti P-20 : Fotokopi NPWP: 36.875.623.5-432.000 Atas nama JANUANTO KAWITA CHANDRA PRASETYA; 51 21. Bukti P-21 : Fotokopi NPWP: 79.248.296.0-404.000 Atas nama ALI WARDANA; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 52 Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 23E ayat (10, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya sudah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo secara langsung merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka 53 mengoptimalkan pengelolaan BUMN yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pembentukan entitas Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai suatu entitas yang akan meningkatkan pengelolaan investasi BUMN. Apabila pengoptimalan pengelolaan BUMN ini dilaksanakan secara maksimal maka kinerja BUMN mengalami peningkatan dan mampu memberikan sumbangan positif bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, yang secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. Hal ini memiliki konsekuensi logis dengan pemenuhan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut maka para Pemohon tetap dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon. 4. Selain itu, para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa/pelajar, dan/atau aktivis dalam komunitas, tidak memiliki pertautan langsung karena para Pemohon bukan merupakan bagian atas entitas maupun organ BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai BUMN atau BPI Danantara yang berpotensi dirugikan atas materi muatan UU a quo. 5. Sehubungan dengan dalil DPR RI di atas, DPR RI berpandangan perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025 yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan a quo menjelaskan bahwa pada dasarnya warga negara dapat mempersoalkan persoalan konstitusionalitas meskipun terhadap suatu materi muatan Undang-Undang yang tidak mengikat warga negara 54 tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sepanjang warga negara tersebut memiliki persoalan konstitusionalitas yang tersangkut langsung kepentingan hukumnya dengan materi muatan Pasal yang diujikan. Adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo selengkapnya sebagai berikut: …Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal- pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025, hlm. 47). 6. Bahwa kemudian para Pemohon menganggap kerugian yang nanti berpotensi dialami oleh BPI Danantara maupun BUMN menjadi kerugian tidak langsung bagi para Pemohon. Namun demikian, kerugian tidak langsung para Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberlakuan UU a quo, dimana para Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum adressat dari UU a quo sehingga tidak memiliki kepentingan hukum terkait. Terlebih tidak terdapat kerugian baik materil maupun immateril yang dialami dan dijelaskan oleh para Pemohon sehingga konsepsi kerugian yang dianggap para Pemohon hanyalah kekhawatiran para Pemohon semata atas risiko usaha yang dijalankan oleh BPI Danantara atau BUMN, sedangkan dalam dunia usaha adanya risiko kerugian adalah hal yang selalu dimungkinkan bisa terjadi. Selain itu, para Pemohon merupakan masyarakat yang terdampak positif melalui pengaturan UU a 55 quo yang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk menyejahterakan rakyat. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pemohon bukanlah unsur masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan kerugian yang bersifat spesifik maupun hubungan sebab-akibat dari keberlakuan UU a quo. 8. Sehubungan dengan tidak terdapatnya kejelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional apa yang tidak terpenuhi atau terhalangi dialami oleh para Pemohon, begitu juga dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi maka kedudukan para Pemohon dalam permohonan a quo menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 56 Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan melalui berbagai peran, antara lain dengan melakukan perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara 57 melalui berbagai kegiatan ekonomi, berdasarkan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang ditetapkan oleh negara. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Dalam perjalanannya, jumlah BUMN telah berkembang, baik yang berasal dari nasionalisasi maupun yang didirikan oleh Pemerintah. Hal ini berkorelasi dengan kondisi empiris yang menjelaskan bahwa semakin banyak BUMN yang bergantung pada subsidi atau bantuan keuangan dari negara/pemerintah sehingga kurang mandiri secara finansial dan berpotensi menghambat inisiatif dan inovasi dalam perusahaan BUMN itu sendiri. Penggunaan subsidi atau bantuan keuangan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penetapan kebijakan strategis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. Hal demikian rentan terjadi karena adanya hubungan antara pemerintah sebagai pemilik (principal) BUMN dan manajemen BUMN sebagai agen (agent) yang sering menimbulkan konflik tersendiri ketika tujuan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Pengaruh dan intervensi pemerintah sebagai pemilik dalam pengelolaan BUMN ini pada akhirnya berimplikasi terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN, sehingga banyak BUMN yang mengalami masalah inefisiensi dan penurunan produktivitas serta berdampak pada kerugian keuangan negara. 5. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka menjadi penting adanya perbaikan tata kelola untuk meminimalkan konflik dengan menekankan pada 58 pemisahan secara tegas atas entitas hukum, organ, dan kekayaan/keuangan BUMN sebagai kekayaan/keuangan badan usaha dengan entitas Pemerintah selaku regulator, serta perbaikan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN. Hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi yang menguatkan prinsip tata kelola yang baik/Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan independensi dalam manajemen BUMN; serta mengatur mekanisme privatisasi yang adil dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN namun tetap memberikan ruang kontrol atau pengendali strategis bagi pemerintah. 6. Pembentukan UU 1/2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. BUMN sebagai pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi pilar utama. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan BUMN dengan mekanisme usaha. Dalam konteks mekanisme usaha yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih profesional, fleksibel, dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga memberikan hasil dan pelayanan optimal kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. 7. Ketentuan UU 1/2025 menegaskan pemisahan fungsi regulator, pengelolaan operasional, dan investasi sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang baik (check and balances). Pemisahan tersebut dikonstruksikan melalui penempatan regulator sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, serta konsolidasi BUMN ke dalam perusahaan holding. Holding operasional berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMN, sedangkan holding investasi berfokus pada strategi investasi jangka panjang dan optimalisasi portofolio secara keseluruhan. Dengan mekanisme holding company maka dapat dilakukan penyelarasan berbagai aspek bisnis dan optimalisasi 59 pengelolaan sumber daya dan portofolio bisnis yang berujung pada peningkatan nilai tambah perusahaan. Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. 8. Berdasarkan uraian tersebut maka peningkatan efisiensi BUMN untuk optimalisasi tujuan pendirian BUMN merupakan jaminan bagi kerja optimal negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara dan mengurus warga negaranya. Dengan demikian BUMN dalam UU 1/2025 ditetapkan sebagai suatu badan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit) dan efisiensi, dengan tetap mengemban misi negara untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat. 9. Bahwa saat ini telah dilakukan perubahan terhadap UU 1/2025 dan RUU Perubahan Atas UU 1/2025 telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden dalam Rapat Pembahasan Tingkat II (dua) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2025. Perubahan UU 1/2025 dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang efektif dan efisien serta paradigma usaha atau bisnis, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan kewenangan negara dalam pengawasan tetap berlaku guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terhadap seluruh dalil para Pemohon dalam keempat perkara a quo, DPR RI perlu menjelaskan mengenai politik hukum pembentukan UU 1/2025 terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: a. UU 1/2025 telah tegas menempatkan BPI Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagai adressat dari UU 1/2025 dalam kerangka badan hukum. Dari sudut pandang hukum bisnis, subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recthspersoon atau legal personality). Badan hukum adalah subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan hukum dan merupakan 60 persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona (orang fiktif) (Jimly Asshiddiqie: 2010). Terdapat berbagai macam teori yang dapat menggambarkan karakteristik dari badan hukum, antara lain teori fiksi, teori organ, teori propriete collective, teori van het ambtelijk vermogen, dan teori doelvermogens. Dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para sarjana tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari badan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi teratur (Nindyo Pramono:2024). b. Kekayaan yang terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri sebagai modal awal untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga (Nindyo Pramono:2024). Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Kekayaan negara yang dipisahkan ini kemudian menjadi aset badan hukum yang dikelola secara terpisah demi kemanfaatan umum atau mengejar keuntungan. c. Selain itu, perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum dimaknai sebagai teori transformasi keuangan oleh Arifin P. Soearia Atmadja. Pada saat negara memutuskan untuk memisahkan keuangannya dan melakukan 61 penyertaan modal pada suatu badan hukum, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya (publikrechtelijke betrekking) dengan keuangan yang telah berubah menjadi modal dan kekayaan badan hukum (Nindyo Pramono:2024). Begitu pula pada saat badan hukum menyetorkan dividen ke kas negara sebagai salah satu pemilik modal maka dividen tersebut yang sebelumnya merupakan kekayaan badan hukum akan berubah kembali menjadi kekayaan negara. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa uang negara yang ditempatkan di badan hukum masih merupakan uang negara karena uang tersebut bersumber dari negara, maka pendapat tersebut secara yuridis tidak tepat karena lingkungan kuasa hukum (rechtsgebeid)-lah yang menentukan status uang tersebut masih uang negara atau bukan (Nindyo Pramono:2024). d. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemilik modal/pemegang saham atau pengurus badan hukum, sama dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemilik modal/pemegang saham lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100% (seratus persen) milik negara (Arifin Prijatna Soeria Atmadja:2004). Hal ini didukung pula oleh teori hukum administrasi negara yang disebut dengan teori melebur. Pada intinya, menurut teori ini, tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu (melebur) ke dalam perbuatan perdata yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tindakan/keputusan tersebut menjadi bersifat perdata murni (Ari Wuisang:2015). e. Dengan adanya perubahan kedudukan hukum negara untuk melebur ke dalam perbuatan perdata akibat statusnya sebagai pemilik modal/pemegang saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan pemilik modal/pemegang saham lainnya, maka diperlukan adanya pengaturan yang menegaskan perbedaan peran negara sebagai entitas publik dan sebagai pemilik modal/pemegang saham pada badan hukum. Penegasan ini diperlukan agar negara tidak turut 62 bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari seluruh perikatan yang dilakukan oleh badan hukum melebihi jumlah modalnya, sehingga tidak akan mengganggu kekayaan negara lainnya dan berimbas pada pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini juga untuk menjaga otonomi badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri karena negara sebagai penguasa dapat ikut campur terlalu dalam operasional badan hukum dan mengabaikan kepentingan pemilik modal/pemegang saham lainnya. f. Teori badan hukum dan teori transformasi keuangan tersebut merupakan politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2025. Berbagai materi muatan norma UU 1/2025 telah memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum. g. Politik hukum UU 1/2025 ini sejatinya telah sejalan dengan beberapa pendapat hukum sebelumnya, antara lain: 1) Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 tahun 2006 tentang Piutang BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 19/2003 merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU 49/1960 dan UU 17/2003 yang berkonsekuensi pada modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, pembinaan serta pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN, dan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. 2) Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan 63 lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 3) Dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 2. Terhadap dalil para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan status BPI Danantara yang mendapatkan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2), dan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025) sehingga harus dimaknai sebagai badan hukum publik, maka DPR RI perlu menerangkan mengenai kekhususan badan hukum BPI Danantara sebagai berikut: a. Kekayaan negara yang dikategorikan dipisahkan diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal oleh negara kepada perusahaan negara, penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMN, kekayaan negara yang dikelola badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, serta kekayaan negara yang ditempatkan pada lembaga internasional di mana negara ikut serta dalam keanggotaan (Hadiyanto:2022). Hal ini disimpulkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 bahwa nilai kekayaan negara yang dipisahkan tersebar pada berbagai jenis entitas yang secara umum 64 terbagi tiga bentuk, yaitu perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, dan badan hukum lainnya (Hadiyanto:2022). b. Kelembagaan badan hukum lainnya yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu badan hukum dengan modal dari pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang membentuk badan hukum tersebut (sui generis) (Hadiyanto:2022). Oleh karena lembaga tersebut berbentuk badan hukum, maka modal dari pemerintah tersebut diakui sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Lembaga sui generis adalah lembaga di luar pemerintahan yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen dari kepentingan pemerintah (Hadiyanto:2022). Saat ini terdapat beberapa contoh lembaga sui generis yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Hadiyanto:2022). Lembaga sui generis sebagai badan hukum yang terpisah dari pemerintah yang dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG) diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih maksimal atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. c. Bahwa politik hukum UU 1/2025 telah mengonstruksikan BPI Danantara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan (sui generis) dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI Danantara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden (vide Pasal 1 butir 23, dan Pasal 3E ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2025), dengan mekanisme pengelolaan yang diatur khusus berdasarkan UU 1/2025. Pengaturan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada BPI Danantara tersebut melalui UU 1/2025 65 dimaksudkan untuk meningkatkan pengoptimalan pendapatan negara melalui pengelolaan BUMN. d. Kewenangan Presiden untuk melakukan pengelolaan BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara diperlukan karena melihat kondisi empiris dimana keberadaan BUMN sebagai entitas yang memiliki posisi paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI Danantara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPI Danantara merupakan lembaga sui generis karena telah memenuhi sejumlah karakteristik, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen. e. Sebagai suatu lembaga sui generis maka bentuk konkret dari BPI Danantara telah diatur secara khusus dalam UU 1/2025 yang merupakan dasar hukum amanat pembentukannya. Pengaturan secara lebih khusus dan teknis mengenai BPI Danantara diamanatkan UU 1/2025 untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP 10/2025). Bentuk konkret BPI Danantara dapat dilihat dengan mengacu pada beberapa ketentuan UU 1/2025 yang menggambarkan karakteristik badan hukum BPI Danantara, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 3E UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (1) PP 10/2025, “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini”. 66 2) Pasal 3E ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 3) Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. 4) Pasal 3F UU 1/2025 jo. Pasal 4 PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas melakukan pengelolaan BUMN dengan kewenangan sebagai berikut: a) mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b) penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c) bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; d) bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e) memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan f) mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 5) Pasal 3G ayat (1) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara sepenuhnya dimiliki oleh negara yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. 6) Pasal 3G ayat (3) UU 1/2025 bahwa modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). 7) Pasal 3J ayat (1) UU 1/2025 bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber modal lainnya, hasil pengembangan aset, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan/atau sumber lain yang sah. 67 8) Pasal 3H ayat (1) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 9) Pasal 3H ayat (3) UU 1/2025 bahwa dalam hal BPI Danantara mengalami keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke Negara untuk disetorkan ke kas Negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. 10) Pasal 3M UU 1/2025 jo. Pasal 5 PP 10/2025 bahwa organ BPI Danantara terdiri atas dewan pengawas dan badan pelaksana. 11) Pasal 3Q ayat (1) UU 1/2025 bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. 12) Pasal 3T ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU 1/2025 jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional badan serta mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan. 13) Pasal 3N ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 6 ayat (2) PP 10/2025 bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 14) Pasal 3Q ayat (3) UU 1/2025 jo. Pasal 13 ayat (2) PP 10/2025 bahwa seluruh Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 15) Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 bahwa karakteristik BPI Danantara telah diatur khusus dalam UU 1/2025 dengan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas. f. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui karakteristik BPI Danantara sebagai badan hukum (rechtpersoon) yang berbentuk sui generis, yaitu sebagai berikut: 1) badan hukum Indonesia yang dibentuk khusus dengan UU 1/2025 (Pasal 3E ayat (1) dan (2) UU 1/2025); 68 2) menerima pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam pengelolaan BUMN (Pasal 3E ayat (1) UU 1/2025) dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025); 3) memiliki aset atau kekayaan tersendiri yang terpisah dari negara sebagai pendiri dan pemilik modalnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bahwa keuntungan/kerugian yang dialami BPI Danantara merupakan keuntungan atau kerugian BPI Danantara yang juga dapat diartikan BPI Danantara merupakan entitas terpisah dan independen; 4) memiliki tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (3) UU 1/2025; 5) tujuan tersebut semata-mata dicapai untuk optimalisasi pencapaian tujuan BUMN, yaitu untuk memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing (BUMN Persero) atau menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis (BUMN Perum) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 36 UU 1/2025; 6) dapat melakukan perbuatan hukum (recht handeling/legal action) baik yang mengikat internal atau melakukan perikatan dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3F UU 1/2025; 7) memiliki organ tersendiri, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana (Pasal 3M UU 1/2025) serta dewan penasihat (Pasal 3W UU 1/2025) yang teratur sebagaimana terlihat dari adanya pengaturan tentang struktur, kewenangan, tugas, fungsi, dan tata kerjanya; dan 8) terdapat pengecualian terhadap pengenaan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan 69 perseroan terbatas sepanjang telah diatur khusus dalam UU 1/2025 (Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025). Dengan demikian, kekhususan BPI Danantara telah termanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan UU 1/2025 sebagai lembaga sui generis yang berbeda dengan lembaga-lembaga sui generis lainnya karena memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. g. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan BPI Danantara tidak dapat dimaknai sebagai sebuah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan adalah tidak berdasar hukum karena BPI Danantara diatur sebagai lembaga sui generis yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN namun tetap bersifat otonom/independen dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan UU 1/2025. h. Dengan demikian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3F ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;” Pasal 3G ayat (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: dana tunai; a. ...; 70 b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau; c. saham milik negara. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 3. Terhadap dalil para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai perseroan (Pasal 4B dan Penjelasan 4B UU 1/2025) menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya, maka DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat kepemilikan saham 1% (satu persen) seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa oleh negara, dan dalam konteks ini, maka modal BUMN dapat berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero/perseroan terbatas maka berdasarkan prinsip legal separate personality yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN haruslah dimaknai sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri serta pemiliknya (pemegang saham). Hal ini berarti BUMN memiliki kepribadian hukumnya sendiri, dapat bertindak atas namanya sendiri, dan memiliki harta kekayaan sendiri, serta pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. b. Kekayaan sendiri yang dimiliki BUMN dimaknai sebagai kekayaan yang terpisah dimana walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum 71 sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disetorkan kepada badan hukum telah berubah menjadi modal badan hukum dan lepas dari kekayaan pendiri. c. Dalam konteks pemisahan tersebut, maka modal BUMN yang berasal dari penyertaan modal negara telah dipisahkan sebagai kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Hal tersebut berimplikasi bahwa modal BUMN merupakan milik dan tanggung jawab BUMN, maka BUMN sebagai badan hukum harus melakukan pengelolaan modal dan asetnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai kekayaan BUMN yang berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan BUMN yang terlepas dari mekanisme pengelolaan kekayaan negara. d. Pada saat negara memasukkan modal dalam bentuk dana tunai dan/atau dalam bentuk lainnya ke BUMN, maka modal tersebut bukan lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Turut sertanya negara dalam penyertaan modal kepada BUMN menjadikan negara sebagai pemegang saham dari BUMN, namun negara tidak bertanggung jawab secara langsung atas perikatan yang dibuat atas nama BUMN ataupun beban tanggung jawab atas kerugian BUMN melebihi saham yang dimiliki. Hal ini telah sejalan dengan prinsip badan hukum yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan yang berakibat pada pertanggungjawaban pemegang saham terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Hakikat pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN sebagai suatu badan hukum adalah 72 pelepasan sepenuhnya dari sumbernya yang merupakan keuangan negara. Dengan demikian, kekayaan negara lainnya tidak akan terganggu dari segala bentuk aktivitas BUMN dan akibat hukum yang menyertainya. e. Selain itu, perlu dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada pelayanan publik sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan kedua konsep tersebut sama sekali tidak dapat dipersamakan. Perbedaan utama pengelolaan keuangan negara dan perseroan terletak pada tujuan, cakupan, dan prinsip akuntabilitasnya. Keuangan negara bertujuan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip transparansi dan efisien, sedangkan keuangan perseroan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham melalui prinsip keuntungan dan efisiensi bisnis. f. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN juga diperlukan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha serta melakukan akumulasi modal yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. g. Lebih lanjut, salah satu bagian penting dalam keuangan perusahaan adalah piutang, yaitu hak perusahaan yang belum diterima pembayarannya. Pengelolaan keuangan BUMN dilakukan terhadap seluruh aspek termasuk pengelolaan piutang dengan melakukan berbagai upaya untuk dapat menagih hak BUMN yang belum dibayar. Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara melainkan harus melaksanakannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara. h. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang 73 dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. i. Meskipun keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN terpisah dari kekayaan negara, namun kondisi demikian tidak memutuskan hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN tetap memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak pemegang saham lainnya berdasarkan UU PT. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang saham tetap memiliki hak yang dipersamakan dengan hak pemegang saham lainnya, sehingga terdapat kedudukan yang setara antara pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Dalam konteks penerimaan pembayaran dividen sebagai hak pemegang saham maka hal ini dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan setelah memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan serta diputuskan oleh RUPS. Hal ini berlaku sama kepada negara sebagai pemegang saham dengan porsi saham sebagian besar atau seluruhnya, maupun melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. j. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN. Hak istimewa tersebut paling sedikit meliputi: hak untuk menyetujui dalam RUPS; hak untuk mengusulkan agenda RUPS; hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis; hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan Presiden; dan hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN (vide Pasal 4C ayat (3) UU 1/2025). Dengan adanya hak istimewa ini memberikan penegasan bahwa pengendalian 74 negara terhadap BUMN tidak hilang meskipun negara hanya memiliki sebagian kecil saham pada BUMN. k. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai persero/perseroan terbatas menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya dan berkonsekuensi terhadap keuntungan dan kerugian BUMN bukanlah merupakan keuntungan dan kerugian negara adalah tidak berdasar hukum. Hal tersebut dikarenakan BUMN merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, dan berkonsekuensi pada diaturnya keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. l. Dengan demikian Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. m. Bahwa ketentuan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 4. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan keuntungan dan kerugian BUMN maupun BPI Danantara (Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025) dikecualikan sebagai keuntungan dan kerugian negara sehingga berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum keuangan negara, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 75 a. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum pengaturan UU a quo berbasis pada teori transformasi keuangan negara dan teori badan hukum yang memisahkan secara tegas antara keuangan pemegang saham baik itu negara maupun individu, dengan keuangan BUMN maupun BPI Danantara sebagai konsekuensi logis sebagai badan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa modal/keuangan yang telah ditempatkan sudah bertransformasi menjadi modal/keuangan BUMN maupun BPI Danantara yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada UU a quo dan UU PT serta tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan BUMN yang demikian berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab keuangan sendiri oleh BUMN maupun BPI Danantara sehingga kerugian yang dialami BUMN maupun BPI Danantara menjadi kerugian BUMN maupun BPI Danantara dan bukan merupakan kerugian negara. b. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI Danantara yang sudah tidak lagi dikaitkan dan berelevansi dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik/GCG dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgement rule (BJR) yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI Danantara dilakukan dengan berdasarkan iktikad baik, untuk kepentingan perusahaan, dengan kehati-hatian, dan didasari pada informasi yang memadai. BJR bukanlah pembenaran untuk bertindak secara sembrono, melainkan untuk memastikan organ BUMN maupun BPI Danantara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dengan iktikad baik dan kehati- hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. c. Namun demikian, organ BUMN maupun BPI Danantara tidak dapat berlindung di bawah prinsip BJR sepanjang terbukti melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur (fraud), menggunakan kewenangannya untuk mengutamakan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (conflict of interest), 76 bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (illegal action), dan melakukan kelalaian berat karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan. d. Penerapan dari BJR terhadap organ BUMN maupun BPI Danantara juga tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian yang diderita oleh BUMN maupun BPI Danantara perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila kerugian tersebut timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh organ BUMN, selama organ tersebut memenuhi syarat prinsip BJR yang diatur dalam UU PT, maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, termasuk juga pertanggungjawaban secara pidana (Madeline Dwi Widia:2025). UU PT mengatur bahwa setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti anggaran dasar perseroan atau menyimpang dari UU PT, maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. UU PT juga mengatur bahwa setiap pemegang saham dapat menggugat direksi, komisaris, dan pemegang saham lainnya apabila keputusan mereka merugikan yang bersangkutan dan terdapat kesalahan melanggar anggaran dasar perseroan dan menyimpangi aturan UU PT. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara yang demikian tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanggung jawab pidana dengan mengaitkannya kepada kerugian negara. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana diantaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan, dan unsur pidana lainnya. Selain itu, kerugian BUMN maupun BPI Danantara juga dapat terjadi karena masalah keperdataan dimana terjadi wanprestasi oleh pihak lain, kemudian dapat juga karena masalah administratif, dan seterusnya. e. Oleh karena itu, terhadap suatu kerugian yang terjadi dalam BUMN maupun BPI Danantara tidaklah dapat serta merta dinyatakan sebagai 77 tindak pidana karena harus ditelusuri terlebih dahulu unsur, subjek, dan objek penyebabnya. Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan unsur- unsur perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap kerugian BUMN atau BPI Danantara tetap dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. f. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dalil para Pemohon yang beranggapan apabila terjadi kerugian pada BUMN maka organ BPI Danantara maupun BUMN berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar. Organ BUMN dan BPI Danantara tetap dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian, apabila kerugian tersebut disebabkan unsur kesalahan atau kelalaiannya; serta tidak dilaksanakannya pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola usaha. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip BJR yang mengikat organ penyelenggara BUMN maupun BPI Danantara. g. Dengan demikian Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN. Kemudian, Pasal 3Y huruf a dan b UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; 5. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pada intinya bahwa organ dan karyawan BUMN maupun organ BPI Danantara (Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025) harus dimaknai sebagai organ penyelenggara negara mengingat 78 dalam menjalankan tugas dan fungsinya BUMN maupun BPI Danantara melakukan pengelolaan terhadap dana yang berasal/bersumber dari keuangan negara, serta BPI Danantara juga melaksanakan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG di BUMN berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemegang saham, organ perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola ini memastikan organ BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beriktikad baik, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam kerangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit). b. Pelaksanaan fungsi ini meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pengelolaan operasional, strategis, dan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, maka organ BUMN memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN melalui pengambilan keputusan, pengurusan, serta pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan keuntungan. Selain itu, karyawan BUMN memiliki status hukum yang terikat dengan perusahaan dan oleh karenanya memberikan konsekuensi logis karyawan BUMN turut melaksanakan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh direksi dalam kerangka pelaksanaan fungsi bisnis. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi korporasi dalam mencapai tujuan bisnis. c. Status organ dan karyawan BUMN berimplikasi pada status organ BPI Danantara yang memiliki tugas untuk mengelola BUMN. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN dan sumber dana lain. Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan 79 korelasi yang logis bahwa tugas BPI Danantara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI Danantara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI Danantara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui UU 1/2025. d. Dengan demikian Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. e. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 6. Terhadap dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025) sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Dengan melihat tata kelola BUMN sebagai entitas usaha dan adanya prinsip BJR yang melekat kepada organ BUMN maka diperlukan pengaturan pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan operasional dan keuangan serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada Direksi. Sementara dalam rangka pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas pengusahaan pada fungsi bisnis. Pengawasan demikian dilakukan dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, serta pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab yang tunduk kepada kaidah hukum privat. 80 b. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait kewenangan BPK pada intinya menyatakan kewenangan BPK masih tetap dapat memeriksa BUMN dan/atau BUMD sebagai kepanjangan tangan negara dalam melakukan pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap BUMN dan/atau BUMD tidak dapat dilaksanakan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dalam paradigma penyelenggaraan usaha. Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam UU 1/2025 sejatinya merupakan upaya untuk mengakomodasi Putusan MK tersebut. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja rutin. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban BUMN telah diakomodasi secara komprehensif melalui mekanisme pengaturan pengawasan internal maupun eksternal dalam UU 1/2025, yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. d. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya adalah tidak berdasar. DPR RI berkesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. e. Dengan demikian Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: 81 Pasal 71 (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum. (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Namun demikian, pembentuk undang-undang memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan BPI Danantara, status organ penyelenggara BPI Danantara/BUMN dan status karyawan BUMN, serta kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam UU 1/2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya. 8. Melalui penyampaian Keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari pembentuk undang- undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan di dalam UU 1/2025. 9. Dengan demikian telah terdapat keadaan hukum baru yang berdampak pada perubahan objek permohonan dalam perkara a quo. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut DPR RI menyerahkan kepada Mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materiil UU 1/2025 dalam perkara- perkara a quo. PERUBAHAN PASAL YANG DIUJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 82 No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. …; d. …; e. …; dan f. … Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. … d. … e. … f. … g. ...; dan h. ... 1. Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. …; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. …; b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau c. saham milik negara. 2. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 3. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 4. Pasal 71 (1) …. Pasal 71 (1) … 83 No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tabulasi di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa semua pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh para Pemohon telah mengalami perubahan dalam UU 16/2025 sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan a quo telah kehilangan objek. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI juga menyampaikan bukti UU 16/2025 sebagai lampiran pada keterangan tambahan ini untuk dapat menguatkan keyakinan Mahkamah. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 84 konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 85 Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Para Pemohon yang berstatus sebagai wajib pajak dalam Perkara 38/PUU-XXIII/2025 dan 80/PUU-XXIII/2025 mendalilkan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan ke negara berpotensi disalahgunakan karena UU BUMN 1/2025 dianggap melemahkan pengawasan dan memperlebar celah korupsi. Pemerintah berpendapat bahwa status sebagai pembayar pajak tidak serta merta dan secara otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mempersoalkan setiap undang- undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Perlu adanya kerugian hak konstitusional yang jelas dan spesifik agar dapat dikatakan sah memberikan kedudukan hukum tersebut. Adapaun kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kerugian yang bersifat abstrak dan tidak spesifik serta tidak langsung menyentuh personal bagi para Pemohon. Jika setiap wajib pajak dapat menggugat setiap undang- undang terkait pengelolaan keuangan negara tanpa adanya dasar kedudukan hukum akibat kerugian konstitusional yang bersfat spesifik, maka hal tersebut akan berdampak pada proses litigasi yang tidak berkesudahan dan mengaburkan batas antara pengujian yudisial dan debat kebijakan publik. 2. Para Pemohon dari kalangan masyarakat sipil Perkara Nomor 80/PUU- XXIII/2025 mendalilkan kepentingan mereka dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah sangat menghargai peran serta masyarakat sipil dalam mengawal pemerintahan sesuai dengan konstitusional. Namun, kepentingan luhur tersebut, tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh organisasi Pemohon sebagai sebuah badan hukum. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana norma-norma yang diuji akan berakibat secara langsung merugikan hak-hak konstitusional organisasi mereka untuk beroperasi, berserikat, atau hak-hak spesifik lainnya yang dijamin UUD NRI 1945. 3. Seluruh dalil para Pemohon pada dasarnya berakar pada satu asumsi utama bahwa UU BUMN 1/2025 pasti akan menyuburkan korupsi yang 86 menambah merugikan keuangan negara. UU BUMN 1/2025 justru dirancang dengan filosofi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat. Norma-norma yang dipersoalkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis, bukan untuk menciptakan imunitas pada pihak tertentu. Kekhawatiran bahwa korupsi akan meningkat adalah sebuah hipotesis tentang masa depan yang belum tentu terbukti akibat adanya UU BUMN No 1/2025. Di sisi lain jika UU tersebut tidak ada belum tentu korupsi tidak akan bertambah. Hal ini bukanlah kerugian potensial yang "dapat dipastikan akan terjadi", melainkan sebuah kekhawatiran semu atau ketakutan yang berlebihan akan konsekuensi negatif dari sebuah hukum. 4. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. 5. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). 87 Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis Dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dalam pembentukan BUMN. Nilai Pancasila ini tercermin dalam upaya negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat 88 Indonesia. Pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, di samping memperoleh keuntungan. Hal ini mengandung pengertian bahwa BUMN sebagai suatu entitas ekonomi yang strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai lembaga yang mencari untung semata, namun memiliki misi sosial dan kebangsaan. Nilai- nilai Sila Kelima Pancasila jelas termaktub dalam pembentukan BUMN yang dibentuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga mendasari pembentukan BUMN. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam menyelenggarakan perekonomian di Indonesia harus berdasarkan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Manifestasi dari Pasal 33 tersebut maka dibentuklah 3 (tiga) pilar ekonomi di Indonesia, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat 89 mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ketiga pilar ini harus mampu mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. BUMN merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan negara, perintis kegiatan usaha, dan penunjang kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Melalui BUMN, negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), dengan melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dalam perjalanan pembentukan BUMN di Indonesia, tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, di mana Pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena pelaksanaan trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 terutama ayat 1, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”. Tidak sejalannya pelaksanaan trilogi pembangunan ini memunculkan berbagai pemusatan kekuatan ekonomi (konglomerasi) yang sebagian besar terbentuk melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana ketika terjadi krisis moneter, banyak perusahaan besar meninggalkan hutang dan menjadi beban Pemerintah. 90 Selanjutnya UU tentang BUMN yang saat ini berlaku lahir akibat tekanan untuk mengisi keuangan negara yang mengalami defisit anggaran di saat krisis ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. Argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan Pemerintah dalam mengelola perekonomian (government failure). Dalam bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, BUMN sering menerima privilege monopoli. Namun pada kenyataanya justru sering mengakibatkan inefisiensi perusahaan. Privatisasi merupakan bagian dari kebijakan reformasi BUMN pasca restrukturisasi, khususnya bagi BUMN yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya, BUMN memiliki tugas tidak semata-mata memperoleh keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain BUMN diberi peran sebagai kepanjangan tangan dari Negara untuk melakukan pengelolaan atas aset negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian tetap pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. B. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi 91 prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain asas demokrasi ekonomi tersebut, penyelenggaraan BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adapun tujuan dari pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi Persero, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis bagi Perum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. C. Arah Pengaturan Memperjelas struktur tata kelola BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui KBUMN sebagai regulator dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pembentukan holding operasional dan holding investasi sebagai pelaksana operasional BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. UU BUMN No 1/2025 diterbitkan juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memperjelas status keuangan BUMN. Pengaturan dalam UU BUMN No. 1/2025 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. BUMN dibentuk dalam rangka menjalankan misi Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas 92 pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha. Tugas pemerintahan tersebut antara lain: 1. Melakukan pelayanan umum; 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum baik pengadaan barang dan jasa maupun perintisan; 3. Mencari sumber pendapatan untuk kepentingan Negara. Untuk mewujudkan tugas tersebut maka BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih fleksibel dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Jangkauan pengaturan dalam UU tentang BUMN ini ditujukan kepada BUMN, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Arah pengaturan dalam UU BUMN ini meliputi: a. Pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. b. Pengaturan secara tegas mengenai kewenangan atas pengelolaan BUMN yang dilaksanakan Menteri/Badan pengelola BUMN. c. Penambahan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, Dewan komisaris, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas. d. Pengaturan mengenai restrukturisasi, privatisasi, dan pembubaran BUMN. e. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan anak perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN. f. Pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. g. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan pembinaan dan kerja sama. 93 h. Pengaturan mengenai penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN. i. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan BUMN. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan berwenang: a. Mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;” Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c “Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. … b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN.” Pasal 3H ayat (2) UU BUMN 1/2025 “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.” Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” 94 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (1) … (2) “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian Badan adalah kerugian negara serta Badan seolah-olah menjadi kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon menyatakan bahwa pemisahan kerugian Badan dari kerugian negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan 23C UUD NRI 1945 dikarenakan menimbulkan dampak pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Para Pemohon juga mempermasalahkan Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara. Pemohon juga 95 mendalilkan bahwa menyatakan kerugian badan bukan kerugian negara menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks akuntabilitas, pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. b. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Pemerintah menyatakan bahwa hadirnya UU 1/2025 justru merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan fundamental pengelolaan BUMN, selama ini BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan yang salah satunya adalah perdebatan dinamika BUMN dalam hukum publik dan hukum privat. Hadirnya BPI Danantara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Hadirnya BUMN yang sehat dan profesional akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat karena saat ini BUMN menjadi salah satu pilar penopang perekonomian sekaligus menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor. BPI Danantara juga dimaksudkan untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sesuai dengan misi Asta Cita yang didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut Badan menjalankan peran untuk mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan serta menjalankan investasi pada berbagai sektor yang strategis. Pasal 3H UU BUMN mengatur dalam hal Badan memiliki keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal, hal ini merupakan sarana bagi Badan untuk berkontribusi secara langsung dalam penerimaan negara. c. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa UU 1/2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. UU 1/2025 memberikan konstruksi kelembagaan BPI Danantara sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan langsung dari 96 Presiden. Kewenangan Presiden dalam mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis berdasarkan kenyataan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan efisiensi BUMN menjadi hal yang mendesak agar BUMN dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat tanpa membebani anggaran negara dan dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembuat undang- undang menetapkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. d. Pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis merupakan pilihan sadar pembentuk undang-undang yang didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan tujuan badan secara optimal. Status BPI Danantara sebagai badan sui generis dapat dibuktikan secara nyata karena telah memenuhi karakteristik badan sui generis yaitu dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah secara independent/otonom. Adanya pemisahan keuntungan atau kerugian badan dari keuntungan atau kerugian negara adalah konsekuensi dari pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis. Adanya pemisahan tersebut tidak dimaksudkan dan tidak akan berakibat pada kurangnya pengawasan dan pencegahan risiko fraud. Pemisahan keuangan badan dari keuangan negara dan tingkat efektifitas pelaksanaan good governance bukan merupakan kausalitas mutlak yang didalilkan para Pemohon dan bukan pula suatu hal yang bertentangan melainkan dua konsep yang eksis secara bersamaan sebagai bagian dari kehadiran BPI Danantara. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal framework dalam UU 1/2025. e. Selain membentuk organ yang mempunyai tugas untuk mengawasi Badan, UU 1/2025 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa Badan. Hal ini menunjukan adanya itikad baik 97 meskipun Badan bukan keuangan negara namun sebagai salah satu bukti untuk menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan sebagai penerima kuasa dari Presiden. Adapun kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan berarti Badan menundukan diri pada rezim keuangan Badan adalah keuangan negara, tetapi bentuk Negara dapat melakukan pengawasan untuk memperkuat tata kelola pada Badan. f. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dalil pemohon yang menyatakan seluruh cabang strategis harus dikuasai oleh negara, hal itu berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi Badan sebagai Badan Sui Generis dan kuasa dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara, menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi fungsi strategisnya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian BUMN adalah kerugian negara serta BUMN seolah-olah menjadi entitas swasta murni yang kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara bertentangan dengan amanat "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi BUMN menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi korporasinya, 98 dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. b. Untuk mengkaji hak penguasaan negara perlu dipahami dahulu pemaknaan “dikuasai oleh negara”, beberapa pemikiran mengenai makna tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1) Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. 2) Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. 3) Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. c. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah memberikan penafsiran yang lebih luas dan dinamis. Frasa "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup serangkaian fungsi negara yang bersifat strategis, yang meliputi: fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengurusan (bestuursdaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). UU BUMN 1/2025 adalah manifestasi modern dan konkret dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Negara, dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pengendali (baik secara langsung maupun melalui Badan Pengelola Investasi), menjalankan fungsi pengaturan melalui 99 pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta fungsi pengawasan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan organ Dewan Komisaris. Sementara itu, fungsi pengelolaan operasional sehari-hari didelegasikan kepada BUMN sebagai entitas korporasi yang dituntut untuk bergerak secara profesional dan lincah sesuai dinamika pasar. d. Model ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebuah bentuk pendelegasian kewenangan pengelolaan yang terukur dan akuntabel. Ini adalah wujud penguasaan negara yang paling efektif dan efisien dalam konteks ekonomi global yang kompetitif. Negara tidak melepaskan kontrolnya, melainkan mengubah modus kontrolnya dari intervensi mikro-manajerial yang birokratis menjadi pengawasan makro-strategis yang berbasis kinerja (performance-based oversight). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat, bukan melemahkan, esensi penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Konstitusi. e. Para Pemohon membangun narasi bahwa dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, maka kemakmuran rakyat akan terancam karena potensi kebocoran anggaran negara menjadi lebih besar. Logika ini harus dibalik. Pemerintah berargumen bahwa kemakmuran rakyat yang berkelanjutan justru lebih terjamin oleh BUMN yang sehat secara finansial, profitabel, inovatif, dan berdaya saing global. BUMN yang kuat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan penciptaan lapangan kerja, yang kesemuanya merupakan elemen vital bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. f. Pemerintah mengakui bahwa salah satu sumber permasalahan fundamental dalam tata kelola BUMN selama ini adalah adanya dualisme atau antinomi rezim hukum yang berlaku. Di satu sisi, karena modal awalnya berasal dari penyertaan kekayaan negara, BUMN ditarik ke dalam rezim hukum publik, khususnya UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, karena BUMN (khususnya Persero) berbentuk badan hukum Perseroan 100 Terbatas dan beroperasi dalam mekanisme pasar, ia juga tunduk pada rezim hukum privat, yaitu UU Perseroan Terbatas. g. Konflik antara dua rezim ini telah menciptakan zona abu-abu yuridis yang penuh dengan ketidakpastian. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan kacamata hukum publik yang kaku, di mana setiap kerugian dipandang sebagai potensi kerugian negara yang harus diinvestigasi secara pidana. Sementara itu, Direksi BUMN dituntut oleh logika pasar untuk bertindak dengan kacamata hukum privat, yang menuntut keberanian mengambil risiko untuk meraih keuntungan. Ketidakpastian inilah yang menjadi ratio legis utama diundangkannya UU BUMN 1/2025, yaitu sebagai sebuah upaya harmonisasi dan sinkronisasi untuk mengakhiri ambiguitas yang telah berlangsung lama. h. Ini bukanlah sebuah pengingkaran terhadap asal-usul modal BUMN yang berasal dari negara, melainkan sebuah pilihan kebijakan hukum yang rasional dan diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Dengan menegaskan primasi rezim hukum korporasi sebagai yang primer dalam ranah operasional, UU BUMN 1/2025 menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan prasyarat mutlak bagi BUMN untuk dapat beroperasi secara sehat dan profesional. i. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan", sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN sebelumnya, pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat administratif dan kaku, ke dalam rezim korporasi yang bersifat fleksibel dan dinamis. Tujuan pemisahan ini adalah agar aset tersebut dapat dikelola secara produktif, dikembangkan, dan diakumulasikan nilainya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan berdasarkan siklus dan aturan penganggaran publik yang tidak dirancang untuk kegiatan bisnis. j. UU BUMN 1/2025 tidak menghapus atau meniadakan konsep kekayaan negara yang dipisahkan. Sebaliknya, undang-undang ini 101 justru memberikan konsekuensi logis dan penegasan yuridis atas konsep tersebut. Jika suatu kekayaan telah secara sah "dipisahkan" oleh negara untuk dijadikan modal dalam sebuah entitas korporasi, maka secara hukum, kekayaan tersebut telah bertransformasi menjadi aset milik entitas korporasi tersebut. Konsekuensinya, setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengelolaan aset tersebut secara akuntansi dan hukum melekat pada entitas korporasi itu sendiri, bukan lagi secara langsung pada neraca APBN. k. Pasal 4B UU BUMN 1/2025 yang menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN," adalah penegasan dari konsekuensi logis kekayaan negara yang dipisahkan. Kerugian yang dialami oleh BUMN sebagai badan hukum tidak serta-merta dan secara otomatis menjadi kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara atau hukum pidana. Pemisahan ini krusial untuk menjaga integritas BUMN sebagai badan hukum yang mandiri (separate legal entity) dan memungkinkan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. l. UU BUMN 1/2025, melalui Pasal 3Y dan Pasal 9F, secara eksplisit mengadopsi doktrin Business Judgment Rule (BJR). Doktrin ini merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi yang berfungsi untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan akibat keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah menolak dalil para Pemohon yang menganggap BJR sebagai bentuk pemberian imunitas. Sebaliknya, BJR justru menetapkan standar pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Pasal 3Y dan 9F UU BUMN 1/2025 menetapkan empat syarat kumulatif yang harus dibuktikan oleh direksi agar dapat berlindung di bawah doktrin ini yaitu: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; 3) Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan 102 4) Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Keempat syarat ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah cek kosong. BJR tidak melindungi direksi yang bertindak ceroboh, memiliki niat jahat, menguntungkan diri sendiri, atau memiliki konflik kepentingan. BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang jujur (honest business judgment) yang diambil berdasarkan informasi yang memadai dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya hal ini, tercipta sebuah parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan mana keputusan bisnis yang sah (meskipun pada akhirnya merugi) dan mana tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. m. Jika logika para Pemohon diikuti, di mana setiap kerugian BUMN secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara, maka akan timbul konsekuensi yang absurd dan melumpuhkan. Setiap BUMN yang mengalami kerugian—misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merugi akibat kenaikan harga avtur global, atau BUMN karya yang merugi karena penundaan pembayaran proyek pemerintah— maka direksinya dapat serta-merta diproses secara pidana. Hal ini akan membuat tidak ada seorang profesional pun yang bersedia menjadi direksi BUMN, karena setiap keputusan bisnisnya akan dibayangi oleh ancaman penjara. BUMN akan menjadi entitas yang anti-risiko, tidak akan pernah berani berinvestasi pada proyek-proyek baru yang inovatif, dan pada akhirnya akan mati suri. n. UU BUMN 1/2025 sejalan dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, secara esensial membalikkan hubungan kausalitas yang keliru. Para Pemohon berargumen bahwa UU BUMN 1/2025 melemahkan UU Tipikor. Pemerintah justru berpandangan bahwa ketidakjelasan hukum sebelumnya telah menyebabkan penyalahgunaan (misuse) UU Tipikor untuk mengkriminalisasi kebijakan korporasi. UU BUMN 1/2025 berfungsi untuk mengembalikan UU Tipikor pada cita-citanya: untuk menindak perbuatan yang mengandung niat jahat (mens rea) dan melawan hukum, bukan untuk menjadi wasit atas keputusan bisnis (business judgment). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat penegakan hukum anti-korupsi dengan memfokuskan 103 sumber daya aparat penegak hukum pada kasus-kasus korupsi yang sesungguhnya. o. Para Pemohon dalam permohonannya berulang kali menjadikan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 sebagai argumen utama untuk menegaskan bahwa kekayaan BUMN adalah keuangan negara. Pemerintah tidak menampik fakta bahwa Mahkamah dalam kedua putusan tersebut memang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap berstatus sebagai bagian dari keuangan negara. Namun, para Pemohon telah melakukan cherry-picking atau penafsiran parsial dengan mengabaikan bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) lain yang justru menjadi kunci untuk memahami arah pemikiran Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit dan berulang kali menegaskan bahwa meskipun kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan negara, pengelolaannya harus dilakukan dengan menggunakan "paradigma yang berbeda-beda" atau secara lebih spesifik, "paradigma usaha (business judgement rules)", yang secara fundamental berbeda dari paradigma pengelolaan keuangan negara murni dalam birokrasi pemerintahan (government judgement rules). Dengan memperkenalkan konsep "paradigma yang berbeda" ini, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah mengakui adanya sifat hibrida atau sui generis dari BUMN. Mahkamah menyadari bahwa menyamaratakan rezim hukum BUMN dengan rezim hukum APBN adalah sebuah kekeliruan yang akan mematikan dinamika bisnis BUMN. Pengakuan akan adanya "paradigma usaha" dan "business judgment rules" merupakan sinyal yudisial yang sangat kuat dari Mahkamah bahwa diperlukan sebuah kerangka hukum yang berbeda dan spesifik untuk mengatur pertanggungjawaban direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. p. Berdasarkan pemahaman yang utuh tersebut, argumentasi inti Pemerintah adalah bahwa UU BUMN 1/2025 bukanlah sebuah pembangkangan terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, melainkan justru merupakan tindak lanjut legislatif (legislative follow- up) yang setia dan konsekuen terhadap arahan yudisial (judicial 104 guidance) yang terkandung dalam putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU- XI/2013, telah bertindak sebagai arsitek intelektual yang meletakkan fondasi bagi reformasi BUMN. Mahkamah telah membuka pintu bagi pembedaan rezim hukum, dan DPR bersama Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, telah melangkah masuk melalui pintu tersebut untuk menciptakan sebuah bangunan hukum yang lebih kokoh, jelas, dan memberikan kepastian. q. Dengan demikian, norma-norma dalam UU BUMN 1/2025 yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara dan mengadopsi BJR tidaklah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah. Sebaliknya, norma-norma tersebut adalah wujud konkret dari implementasi "paradigma usaha" yang telah diamanatkan oleh Mahkamah itu sendiri. Menolak UU BUMN 1/2025 dengan dalih bertentangan dengan putusan-putusan tersebut justru merupakan sebuah ironi, karena hal itu sama artinya dengan menolak evolusi pemikiran hukum yang telah dirintis oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah menempatkan diri bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan Mahkamah, melainkan sebagai mitra legislatif yang telah melaksanakan visi yudisial Mahkamah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik dan lebih pasti secara hukum. r. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa BUMN kebal terhadap hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Tipikor. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa subjek tindak pidana korupsi mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, BUMN sebagai entitas korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. s. Selain itu, BUMN juga tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5), Direksi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila tidak dapat membuktikan bahwa: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 105 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan memperhatikan penggunaan konjungsi ‘dan’ yang bersifat kumulatif, Direksi BUMN hanya dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan seluruh hal tersebut. Sehingga, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. t. Kerugian negara bukanlah semata-mata akibat dari tindakan penyelenggara negara, melainkan dapat pula timbul dari perbuatan siapa pun, termasuk pihak swasta maupun korporasi, sepanjang terbukti menimbulkan kerugian tersebut secara melawan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara dengan unsur melawan hukum, bukan pada status pelaku. 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (“UU Tipikor”) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Rumusan "setiap orang" di sini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi subjek hukum hanya pada penyelenggara negara. 2) Pasal 3 UU Tipikor memperluas cakupan pelaku dengan menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat pada kerugian negara, dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu, tidak eksklusif pada aparatur negara. 106 3) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, baik akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun karena kelalaian. Definisi ini menitikberatkan pada hasil berupa kerugian, tanpa menyebut atau membatasi subjek delik. 4) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dengan demikian, fokus hukum ditempatkan pada fakta adanya kerugian yang nyata dan perbuatan melawan hukum. Dengan dasar tersebut, jelas bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus kerugian negara dapat melekat pada siapa saja, baik individu, penyelenggara negara, maupun korporasi, selama perbuatan yang dilakukan terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Prinsip ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi aset negara secara menyeluruh tanpa membedakan kedudukan pelaku. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang mengecualikan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—termasuk organ, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN serta Badan Pengelola Investasi (selanjutnya disebut Badan)—dari status sebagai Penyelenggara Negara, dianggap akan menciptakan kekebalan hukum, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon yang cenderung memandang BUMN sebagai organ negara yang kaku dan birokratis adalah sebuah pandangan yang tidak lagi relevan dengan tantangan ekonomi global. Model BUMN yang terikat erat dengan prosedur administrasi negara telah terbukti menghambat kelincahan, inovasi, dan daya saing. Untuk dapat 107 bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun korporasi multinasional, BUMN harus mampu mengambil keputusan bisnis secara cepat, merespons dinamika pasar, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini mustahil dilakukan jika setiap keputusan direksi dibayangi oleh ancaman kriminalisasi di bawah rezim hukum administrasi negara yang kaku. b. Sejalan dengan adanya pembentukan Badan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mana tujuan dari Badan tersebut adalah untuk dapat melakukan pengelolaan BUMN secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi untuk generasi masa depan melalui pengelolaan dividen BUMN. Sebagai tonggak pengelolaan BUMN yang baru, Presiden Prabowo mencetuskan pendirian BPI Danantara akan menginvestasikan sumber daya ke dalam proyek- proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain yang dilaksanakan melalui BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN sebagai implementator harus dapat bertindak dinamis dan agile serta dapat bersaing di pasar. c. Pembedaan status pejabat BUMN dari Penyelenggara Negara bukanlah penyebab pelemahan akuntabilitas, melainkan merupakan akibat logis dari pilihan sadar untuk menerapkan rezim hukum korporasi. Terdapat sebuah alur kausalitas yang rasional dan bertujuan positif: untuk menjadikan BUMN kompetitif, ia harus dikelola secara profesional layaknya korporasi swasta. Agar dapat dikelola layaknya korporasi swasta, maka pengurusnya harus tunduk pada hukum korporasi, bukan hukum administrasi negara. Konsekuensinya, status dan rezim pertanggungjawaban mereka harus dibedakan secara tegas dari pejabat administrasi negara (Penyelenggara Negara). Ini adalah sebuah prasyarat mutlak untuk melepaskan potensi BUMN demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Para Pemohon dalam permohonannya mendasarkan dalilnya pada interpretasi harfiah atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Penyelenggara 108 Negara), khususnya Penjelasan Pasal 2 angka 7 yang menyebutkan "Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara" sebagai contoh "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis". Pemerintah berpandangan bahwa interpretasi harfiah semacam ini mengabaikan konteks (sistematis) dan tujuan (teleologis) dari pembentukan UU Penyelenggara Negara itu sendiri. e. UU Penyelenggara Negara harus dibaca sebagai satu kesatuan yang ditujukan untuk mengatur pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan murni (bestuurshandeling). Keputusan yang mereka ambil bersifat otoritatif, mengikat publik secara langsung, dan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Sebaliknya, pejabat BUMN menjalankan fungsi pengurusan (beheersdaad) dalam lingkup korporasi. Keputusan yang mereka ambil adalah keputusan bisnis yang bersifat internal, terikat pada fiduciary duty kepada perseroan, dan risikonya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh negara secara langsung dalam konteks APBN. Secara teleologis, tujuan dibentuknya UU Penyelenggara Negara adalah untuk memastikan integritas dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Menyamakan direksi BUMN yang bertugas mencari keuntungan dengan seorang menteri atau direktur jenderal yang bertugas membuat kebijakan publik adalah sebuah kekeliruan konseptual yang fatal. f. Adanya pemisahan direksi, dewan komisaris, dan karyawan BUMN sebagai bukan penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga merupakan perkembangan dan perluasan dari tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, tujuan pembentukan UU BUMN antara lain adalah untuk mengejar keuntungan. Sehingga tindakan pengurusan, pengawasan dan aktivitas yang dilakukan dalam BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, berbeda dengan tugas dan fungsi Menteri atau penyelenggara negara dalam UU Penyelenggara Negara yang dibebankan sebagai tindakan pelayanan publik. g. UU BUMN 1/2025, yang secara spesifik, eksplisit, dan tegas mengatur status hukum pejabat BUMN, merupakan lex specialis yang sah. Ketentuan ini secara hukum mengesampingkan (menderogasi) 109 ketentuan yang bersifat lebih umum (lex generalis) dalam UU Penyelenggara Negara, yang mengatur berbagai jenis pejabat secara umum. Ini adalah manifestasi dari kewenangan pembentuk undang- undang (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) untuk membuat politik hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan bernegara. Pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan konstitusional untuk melakukan reklasifikasi dan reformasi sektoral sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam UUD 1945. h. Apabila argumentasi para Pemohon diterima dan asas lex specialis ini dikesampingkan oleh Mahkamah, maka akan tercipta sebuah preseden yang dapat menghambat kemampuan legislatif untuk melakukan reformasi di masa depan. Setiap upaya untuk membuat pengaturan khusus bagi sektor-sektor yang unik (seperti perbankan, pasar modal, atau teknologi) akan selalu terancam dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih umum. Hal ini akan menyebabkan hukum menjadi statis, tidak adaptif, dan pada akhirnya gagal menjawab tantangan pembangunan. Oleh karena itu, mempertahankan UU BUMN 1/2025 sebagai lex specialis adalah juga mempertahankan dinamika dan fleksibilitas sistem hukum nasional. i. Kekhawatiran terbesar yang diekspresikan oleh para Pemohon adalah bahwa UU BUMN 1/2025 akan menjadi karpet merah bagi para koruptor di lingkungan BUMN. Pemerintah memandang kekhawatiran ini, meskipun dapat dipahami, tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Pengecualian status Penyelenggara Negara tidak sama dengan pemberian imunitas. Sebaliknya, UU BUMN 1/2025 justru memperkenalkan kerangka akuntabilitas korporasi yang lebih modern, jelas, dan efektif. Klaim bahwa pejabat BUMN akan kebal dari jerat hukum korupsi adalah sebuah kesalahpahaman fundamental terhadap arsitektur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jangkauan UU Tipikor tidak hanya terbatas pada subjek hukum "Penyelenggara Negara". 110 j. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan delik inti korupsi terkait kerugian keuangan negara, menggunakan frasa "Setiap Orang". Frasa ini bersifat universal dan mencakup siapa saja, baik pejabat publik maupun pihak swasta, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan BUMN. Selama perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi dan merugikan keuangan negara dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, terlepas dari statusnya sebagai Penyelenggara Negara atau bukan. Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah berulang kali menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menyidik korupsi di BUMN tidak hilang. k. Lebih lanjut, UU Tipikor juga masih mempertahankan terminologi "pegawai negeri" dalam arti luas, yang dalam berbagai yurisprudensi telah ditafsirkan mencakup pegawai BUMN yang menerima gaji dari keuangan perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Delik-delik suap dan gratifikasi tertentu yang menyasar "pegawai negeri" masih berpotensi untuk diterapkan. Selain itu, berbagai tindak pidana umum yang kerap terkait dengan kejahatan korporasi, seperti penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang, tetap menjadi ancaman pidana yang efektif. Klaim imunitas dengan demikian adalah narasi yang tidak berdasar. l. Menghilangkan status "Penyelenggara Negara" tidak berarti menghilangkan pengawasan. Justru, UU BUMN baru memperkuat sistem pengawasan yang lebih relevan dengan entitas korporasi. Sistem pengawasan ini bersifat berlapis dan melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, menciptakan mekanisme checks and balances yang kuat. Pengawasan Internal terdapat peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan terhadap Direksi. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip GCG. Pengawasan Pemegang Saham terdapat peran Pemerintah, melalui Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham, melaksanakan pengawasan tertinggi melalui Rapat 111 Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memberhentikan, dan meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, termasuk menolak memberikan acquit et de charge (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab). Pengawasan Eksternal oleh Auditor Negara sebagaimana Pasal 71 UU BUMN 1/2015 tetap mengakomodasi kewenangan BPK, meskipun dengan mekanisme yang disesuaikan dengan sifat BUMN sebagai entitas korporasi, bukan instansi pemerintah. Pengawasan oleh Regulator Sektoral dimana BUMN yang bergerak di sektor-sektor teregulasi, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi, tetap tunduk pada pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula, BUMN di semua sektor tunduk pada pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pembatasan Audit BPK) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Norma ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan BPK sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU a quo tidaklah meniadakan kewenangan BPK sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, melainkan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai lingkup, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan audit BPK. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kepentingan konstitusional untuk memastikan agar kewenangan audit BPK dilaksanakan secara tertib, proporsional dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kordinasi antar lembaga negara. 112 c. Adanya dualisme pemeriksaan oleh BPK dan juga Akuntan Publik selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Badan Usaha Milik Negara yang merupakan entitas bisnis dituntut untuk bergerak cepat dan dinamis. Dualisme tersebut menimbulkan keraguan atas pengambilan keputusan bisnis. d. Pembatasan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah pembatasan kewenangan konstitusional BPK, melainkan pengaturan teknis (regeling) yang bertujuan agar audit BPK difokuskan pada entitas yang benar-benar mengelola keuangan negara, sehingga tidak tejadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan. e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan audit tidaklah tepat. Kewenangan BPK sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 tetap utuh dan tidak berkurang, Norma Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut, bukan mencabut atau menghapus kewenangan BPK. Dengan adanya pengaturan ini, BPK justru difasilitasi untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih terarah. f. Bahwa UU NRI 1945 tidak hanya mengatur kewenangan BPK, tetapi juga menjamin asas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo merupakan wujud atas pelaksanaan asas tersebut, dengan memberikan kepastian mengenai: 1. Subjek yang wajib diperiksa BPK; 2. Mekanisme hubungan antara BPK dengan lembaga pengawasan lain; dan 3. Kepastian bagi entitas yang diperiksa agar tidak menghadapi pemeriksaan ganda yang efisien. E. Keterangan terkait Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang 113 Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnnya, pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi- fraksi di Komisi VI beserta Pemerintah telah menyetujui rancangan undang- undang a quo. Ketua Komisi VI DPR RI telah menyampaikan bahwa terdapat 12 materi perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, diantaranya: 1. Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). 2. Pengaturan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna 1% oleh negara melalui BP BUMN. 3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kepada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan untuk meningkatkan transparansi. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan tertinggi BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional dan holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal-pasal yang dimohonkan 114 oleh para Pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU 19/2003. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Perubahan Keempat UU 19/2003, maka permohonan perkara a quo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi keterangan untuk menerangkan sejelas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang khususnya UU 1/2025 sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi beserta Proses Persidangan serta permohonan para Pemohon, maka Pemerintah tetap menjawab pokok- pokok permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat pertimbangkan. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), 115 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 116 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan 117 dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b (1) ... (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. ...; 118 Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c (1) ... (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. ...; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. Pasal 3H ayat (2) (1) ... (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. (3) ... Pasal 3X ayat (1) (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. (2) ... Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (1) ... (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat bernama Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 3, tanggal 9 Oktober 2017 [vide Bukti P-1] dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan telah mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor 1 tanggal 01 November 2023 [vide Bukti P-3] yang kemudian mendapatkan 119 Persetujuan Perubahan Perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023 [vide Bukti P-2]. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) AD/ART menyatakan, Ketua Presidium berwenang mewakili organisasi di muka hukum baik di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya [vide Bukti P-3]. Adapun Ketua Presidium organisasi adalah Gunawan, sebagaimana tertuang dalam struktur organisiasi [vide Bukti P-3] dan merupakan wajib pajak dengan pemegang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 44.215.176.7-436.00. IHCS merupakan perkumpulan yang berperan memajukan dan membela Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial yang secara nyata telah melakukan kegiatan advokasi khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola keuangan yang berasal dari negara in casu, BUMN dan menjadikan keuangan tersebut bukan menjadi keuangan negara serta dikelola oleh orang atau pegawai yang bukan penyelenggara negara; 5. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, wajib pajak, dan memiliki NPWP. Pemohon II memiliki NPWP 70.393.467.9-045.000, Pemohon III dengan NPWP 36.875.623.5-4322.000, dan Pemohon IV dengan NPWP 79.248.296.0-404.000. Kesemuanya taat dan selalu melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga mempunyai hak untuk mengetahui apakah pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya menjadi keuangan negara telah dikelola dengan baik atau tidak; 6. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan yang dimohonkan pengujian a quo dianggap merusak tatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 120 [3.6.1] Bahwa Pemohon I telah menguraikan pihak yang berhak mewakili organisasi berdasarkan AD/ART yakni Ketua Presidium IHCS, yang diwakili oleh Gunawan, dan telah pula menguraikan kegiatannya yang berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang yaitu, kegiatan di bidang advokasi khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa, wajib pajak, dan telah memiliki NPWP. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025 karena berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara. [3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 121 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena berdasarkan ketentuan a quo, Badan berwenang melakukan pengelolaan dividen-dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut sangat berbeda, apabila Badan tidak diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b UU 1/2025, maka keuangan BUMN termasuk dividen BUMN tetap menjadi keuangan negara yang dipisahkan, yang tentunya akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena ketentuan a quo telah mengakibatkan peralihan saham milik negara yang sebelumnya dimiliki oleh negara beralih status menjadi BPI Danantara, termasuk status keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN berubah menjadi kepemilikan BPI Danantara, sehingga negara kehilangan fungsi pengelolaan penguasaan saham negara pada BUMN dan pengeloaan Barang Milik Negara (BMN); 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “keuntungan atau kerugian Badan” dalam Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945, karena pengelolaan keuangan negara sepenuhnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi dengan pengalihan keuangan negara menjadikan keuangan badan tersebut, tentu tidak lagi bertujuan untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan bertujuan untuk kepentingan badan; 122 4. Bahwa menurut para Pemohon, kata “bukan” dalam Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dengan dilepaskannya BPI Danantara bukan sebagai penyelenggara negara maka akan melepaskan tanggung jawab penyalahgunaan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. BPI Danantara telah membuat sistem penggajian ataupun penghasilan bagi seluruh organ ataupun pegawai BPI Danantara, sehingga penggajian ataupun penghasilan tersebut dapat diartikan berasal/bersumber dari Keuangan Negara. Sebagai bentuk kepastian hukum, sudah seharusnya Organ dan Pegawai BPI Danantara harus dikategorikan sebagai penyelenggara negara, hal ini dikarenakan BPI Danantara menerima penghasilan/pendapatan dari Keuangan Negara dan juga BPI Danantara yang saat ini mengelola keuangan negara melalui BUMN secara penuh; 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dengan tujuan tertentu” dalam Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena pada hakikatnya, negara harus tetap dapat menjaminkan upaya meminimalisir setiap kemungkinan tindakan koruptif dan salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan yakni dalam bentuk pengawasan fungsional bermodel pemeriksaan yang dalam konteks bernegara saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Apabila BPK RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan batasan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 71 UU 1/2025, maka sudah dipastikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lemah, serta akan berdampak buruk yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan menyatakan Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan” dalam UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 123 hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk keuntungan dan kerugian negara”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 9 Oktober 2025 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 13 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, telah terungkap fakta bahwa UU 1/2025 sebagai objectum litis permohonan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142, selanjutnya disebut UU 16/2025). Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025 yang didalilkan para Pemohon telah 124 ternyata menjadi bagian dari perubahan UU 16/2025 sebagaimana dimuat dalam tabel sebagai berikut. No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. …; Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. …; 2. Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. …; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. …; b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau c. saham milik negara. 3. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 4. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 5. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (1) …. Pasal 71 (1) … (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan 125 No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [3.12.2] Bahwa oleh karena terhadap objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sama sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sekalipun para Pemohon menyatakan untuk tetap meneruskan permohonan a quo [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025, tanggal 13 Oktober 2025, hlm. 15-16]. Namun, berdasarkan pertimbangan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009], Mahkamah berpendirian permohonan a quo tidak relevan lagi untuk diteruskan dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025 telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma- norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 126 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, 127 M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita