80/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 80/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Advokat Alamat : Pamulang Permai I Blok A-57/52 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 80/PUU-XXII/2024 pada tanggal 11 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 44 ayat (1) UU BI yang berbunyi: Pasal 44 ayat (1) UU BI “Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.” terhadap UUD 1945: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 1.7. Bahwa perlu diketahui, Pemohon tidak menguji penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI karena penjelasan tidak mengikat batang tubuh. Sebaliknya justru penjelasan terikat dengan norma dalam batang tubuh. Penjelasan hanya bersifat menjelaskan bukan menambahkan norma baru yang 4 menjadikan mengikat batang tubuh. Sehingga, hal yang menentukan adalah bagaimana konstruksi norma dalam batang tubuh berkesesuaian dengan norma dalam konstitusi itu sendiri. Hal tersebut yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini. Dalam permohonan ini Pemohon menguji suatu norma yang berkaitan dengan norma delegasi dan menguji bagaimana suatu norma delegasi harus memenuhi materi muatan minimal untuk dapat didelegasikan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren. Bahwa Pemohon berpandangan kewajiban upaya pembelaan negara mempunyai dua pengertian yaitu upaya pembelaan negara dalam artian luas dan upaya pembelaan negara dalam artian sempit. Upaya pembelaan negara dalam artian luas yaitu segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka mendukung fungsi kenegaraan secara keseluruhan termasuk dalam hal mempertahankan kedaulatan, memperkuat kelembagaan dan kewenangan negara, memperkuat perekonomian negara, dan lain sebagainya. Upaya pembelaan negara dalam artian sempit yaitu segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Bagi Pemohon mendaftar untuk bekerja di Bank Indonesia didorong atas motivasi upaya pembelaan negara yaitu memperkuat perekonomian negara. Jika upaya pembelaan negara tidak termasuk terhadap hal tersebut, maka Pemohon kehilangan motivasi untuk mendaftar pekerjaan yang sifatnya pengabdian. Hal ini dapat berbahaya sekali karena Pemohon khawatir motivasinya berubah menjadi upaya pembelaan terhadap diri sendiri termasuk pembelaan terhadap sesama pejabat Bank Indonesia. Jika hal tersebut terjadi Pemohon khawatir ketika melekat kewenangan kepada Pemohon, justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dan menutup-nutupi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini dapat diibaratkan seperti kasus BLBI yang tidak terungkap. Jika motivasi bela negara tidak ada, maka rasa kemanusiaan juga hilang, misalkan ketika terjadi krisis moneter, sudah tahu rakyat sedang susah, Bank Indonesia sebagai lender of the 6 last resort bertugas menyelamatkan krisis moneter justru oleh oknum- oknum tertentu disalahgunakan dalam skandal BLBI yang menyalahgunakan uang rakyat ratusan triliun. Bahkan, kasus BLBI menjadi skandal besar korupsi pertama yang dilakukan penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK. Hal ini menyakiti hati rakyat Indonesia. Pemohon tidak menghendaki kembali terjadi kejadian seperti itu akibat lindung-melindungi sesama pejabat. Oleh karena itu, meskipun Pemohon melamar kerja kepada Bank Indonesia tidak akan pernah Pemohon membela Gubernur Bank Indonesia. Motif Pemohon hanya membela negara karena itu sepanjang Gubernur Bank Indonesia juga membela negara, maka Pemohon akan bela. Andaipun Gubernur Bank Indonesia bermasalah, maka Pemohon memegang prinsip ihtimal dan syaja’ah untuk ash-sharahah fil haq. Bagi Pemohon prinsip moralitas harus dibangun semenjak dari proses seleksi pegawai. Jika proses seleksinya tidak bermoral, maka Pemohon khawatir adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi krisis seperti pada kasus BLBI. Semangat inilah yang menjadi hak konstitusional Pemohon; 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut negara harus menjamin hak konstitusional warga negara yang membela negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena hak tersebut yang memungkinkan seseorang mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan hak konstitusional tersebut di atas diperlukan hak untuk memperoleh informasi dalam sebuah proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan non-diskriminasi untuk penempatan jabatan-jabatan publik. Secara sederhana disebut dengan sistem meritokrasi. Oleh karena itu, keseluruhan hak tersebut harus dimaknai sebagai satu buah rangkaian yaitu: seseorang mempunyai kewajiban membela negara, maka ia berhak untuk membela negara. Karena ia berhak untuk membela negara, maka ia berhak untuk bekerja di pemerintahan untuk mendapatkan penghidupan yang layak sehingga bisa mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk bekerja di 7 pemerintahan diperlukan mekanisme yang menjamin hak seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menjamin tersedianya mekanisme tersebut diperlukan hak memperoleh informasi berupa pengumuman hasil seleksi dalam proses seleksi yang bersifat terbuka untuk menjamin bahwa proses seleksi benar-benar menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non- diskriminasi; 2.6. Bahwa seluruh rangkaian hak tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan makna sebagai wujud kewajiban membela negara yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hingga berimplikasi kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.7. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda warga negara Indonesia yang memiliki cita-cita untuk membangun negara ini melanjutkan perjuangan pahlawan terdahulu yang memerdekakan bangsa ini (Bukti P-3). Untuk mewujudkan cita-cita Pemohon, pada bulan Mei 2023, Pemohon melamar pekerjaan di Bank Indonesia untuk posisi sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) (Bukti P-4); 2.8. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang independen (PPM Manajemen) dan Pemohon dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi leaderless group discussion, seleksi person organization fit, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia (Bukti P-5); 2.9. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon mengirimkan surat yang pada pokoknya meminta informasi terkait pengumuman hasil seleksi seperti daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum (Bukti P-6) dan ternyata Pemohon dijelaskan dan hanya diperlihatkan hasil tes kesehatan tanpa diberikan salinannya kepada Pemohon. Namun, 8 Pemohon tidak diberikan informasi yang Pemohon minta selebihnya seperti standart kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia, daftar nama peserta yang lolos, hingga dokumen kebijakan seleksi Bank Indonesia (pada tahap awal). Hal ini sangat mengherankan karena sama sekali tidak dipersyaratkan di awal tetapi ternyata muncul penyakit-penyakit tertentu yang menjadi sebab penolakan Pemohon. Secara khusus yang menjadi catatan medis adalah Indeks Massa Tubuh lebih dari 30 (atau “gemuk/gendut”) dan membran timpani peforasi AD (atau “gendang telinga pecah”). Ternyata setelah Pemohon periksa ke dokter lain-pun tidak ada penyakit membran timpani perforasi AD. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab hingga saat ini. Menyatakan kondisi sakit yang tidak benar untuk menggagalkan seseorang bekerja adalah fatal. Kita harus pertanyakan apakah jangan-jangan praktik ini telah berlangsung lama? Jikalau Bank Indonesia memang menggunakan parameter syarat kondisi fisik untuk jabatan ahli fiqih seharusnya persyaratan kualifikasi minimum dinyatakan dan diumumkan di awal, sehingga Pemohon tahu diri dan tidak berharap banyak yang justru menjadi terjerumus pada ketidakpastian. Jangan persyaratan tidak diumumkan, tetapi ketika seseorang telah mengikuti proses seleksi dicari-cari “cacat” fisiknya sebagai alasan untuk menolak yang padahal kondisi fisik tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan yang dipilih; 2.10. Bahwa selain itu proses seleksi di Bank Indonesia tidak mempunyai standar kelaziman seperti lembaga negara lainnya yang biasanya mengumumkan hasil seleksi kepada publik. Bank Indonesia justru menggunakan parameter best practice di luar negeri, yang seharusnya parameter utama yang didahulukan adalah UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara. Jika kita gunakan parameter seperti yang dilakukan CPNS saat ini, seleksi di Bank Indonesia sangat berbeda jauh karena seleksi CPNS mengumumkan persyaratan kualifikasi minimum secara detail dan mengumumkan hasil seleksi (skor dan rangking) pada tiap tahapan seleksi serta memberikan hak sanggah. Hal itu semua tidak didapatkan oleh Pemohon selama mengikuti seleksi di 9 Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 44 ayat (1) UU BI mengatur terlalu “sederhana” karena tidak mengamanatkan suatu sistem seleksi yang adil, terbuka, akuntabel, dan non-diskriminatif. Hal ini tidak seperti Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang menjadi dasar hukum pengadaan CPNS yang menjadi “cantolan” aturan turunan yang lebih transparan dan akuntabel; 2.11. Bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang seharusnya juga memiliki sistem seleksi yang adil, transparan, akuntabel, dan non- diskriminatif. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat bukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, oleh karena itu rakyat berhak mendapatkan sistem seleksi pegawai yang lebih adil, transparan, akuntabel dan non-diskriminatif. Bank Indonesia bukan lembaga swasta yang bisa “seenaknya” mengatur sendiri sistem seleksinya (vide Putusan MK No. 35/PUU-XXII/2024). Sehingga, tidak dapat UU menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Gubernur tanpa rambu-rambu yang jelas (overdelegating). Pasal 44 ayat (1) UU BI yang menjadi dasar kewenangan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia ternyata tidak mengakomodir hal tersebut. Bahkan, untuk hal sederhana terkait prasyarat mengumumkan hasil seleksi saja tidak ada. Sudah teramat sangat jelas bahwa Bank Indonesia menggunakan dasar hukum Pasal 44 ayat (1) UU BI sebagai legitimasi proses seleksinya, sehingga melalui pasal tersebut-lah proses seleksi dilakukan dengan aturan turunan berupa peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana amanat delegasi dalam Pasal 44 ayat (3) UU BI; 2.12. Bahwa setelah Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dibacakan, Pemohon kembali diundang oleh Bank Indonesia dan diperlihatkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022 (PDG MSDM) sebagai aturan pelaksana Pasal 44 ayat (1) UU BI. Namun, perlu diketahui, Pemohon tidak diperkenankan untuk membawa pulang dokumen kebijakan tersebut dan tidak seluruhnya dapat diperlihatkan kepada Pemohon, namun sepanjang hasil penelusuran Pemohon tidak 10 ada norma yang mewajibkan Bank Indonesia untuk mengumumkan hasil seleksi kepada publik. Hal ini membuktikan bahwa ketika norma dalam UU yang mendelegasikan bersifat “minimalis”, maka aturan turunannya juga dapat bersifat minimalis. Menguji Peraturan Dewan Gubernur sangat tidak masuk akal karena tidak ada objek norma yang diuji dan norma yang memberikan delegasi juga tidak mewajibkan mengatur hal tersebut, maka Pemohon kehilangan objek norma yang diuji termasuk batu uji untuk menguji. Hal ini juga berakibat kepada penyelesaian kasus konkrit Pemohon tidak menemui jalan tengah (solusi) yang masuk dalam lingkaran setan (vicious circle). Berdasarkan hal tersebut, maka jelas kerugian konstitusional Pemohon adalah akibat Pasal 44 ayat (1) UU BI yang bersifat sangat minimalis yang menyebabkan Dewan Gubernur Bank Indonesia dapat mengatur “sesukanya”. Menurut Pemohon peristiwa seleksi di Bank Indonesia adalah salah satu contoh penggunaan deferral clause (by law) yang bermasalah secara konstitusional. Meminjam istilah Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yaitu sebagai unclear norms yang membutuhkan sense of justice untuk memahami; Sifat Kerugian Konstitusional 2.13. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang ada termasuk yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXI/2023 (sebagai cross-evidence) telah jelas bahwa Pemohon pernah mengikuti proses seleksi pegawai di Bank Indonesia. Pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi seleksi pegawai di Bank Indonesia, Pemohon memohonkan agar dilakukan seleksi yang fair, transparan, dan akuntabel dengan diumumkannya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam sebuah proses seleksi terbuka di Bank Indonesia, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Bank Indonesia karena Pasal 44 ayat (1) UU BI mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengatur sendiri mekanisme seleksi pegawainya. Sudah sangat jelas sekali bahkan Bank Indonesia sudah memverifikasi dalam persidangan perkara No.132/PUU-XXI/2023 bahwa dasar kewenangan Bank Indonesia dalam menyelenggarakan seleksi 11 pegawai adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI. Setelah Pemohon cari-cari-pun pasal yang paling relevan sebagai dasar hukum penyelenggaraan seleksi Bank Indonesia adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI. Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 sudah menetapkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual. Ketika Pemohon mengajukan keterbukaan hasil seleksi melalui UU Keterbukaan Informasi Publik justru kandas karena yang dimaksud pejabat publik adalah ketika sudah definitif diangkat sebagai pejabat publik. Setelah Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023, Pemohon tetap melanjutkan perjuangan untuk mencari keadilan, namun tetap saja mentok di persoalan “gendut”. Benteng Bank Indonesia melalui Pasal 44 ayat (1) UU BI ditambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) menyebabkan Pemohon sangat sulit mendapatkan keadilan. Perjuangan konkrit Pemohon sampai dengan saat ini masih kandas dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak mendapatkan kejelasan. Pemohon sudah melapor DPR, Komnas HAM, Komisi Informasi Pusat tetap saja belum ada jawaban berarti. Pemohon melapor itu karena Pemohon sebagai rakyat tidak berdaya dan membutuhkan bantuan termasuk investigasi, bukan didiamkan. Untuk apa ada negara, jika rakyat hanya didiamkan. Tidak adanya jawaban menjadikan Pemohon berasumsi bahwa memang ada pembenaran terhadap tindakan Bank Indonesia. Seolah persoalan seleksi pegawai di pemerintahan hanya persoalan remeh-temeh. Pemohon khawatir kita terlalu membudayakan bahwa “orang dalam” atau “titipan” atau mencari “cacat” fisik untuk menolak seseorang bekerja adalah hal yang biasa dengan alasan setiap instansi memiliki kewenangan untuk menentukan. Padahal hal ini teramat sangat serius karena menyangkut prinsip keadilan yang mendasar. Pemohon khawatir persoalan ini terus diremehkan justru berujung kepada revolusi seperti di Bangladesh yang sangat mengejutkan. Perlu diingatkan kembali, bahwa yang Pemohon harapkan bukan hanya mendapatkan informasi semata, tetapi bagaimana mendapatkan pekerjaan berdasarkan proses seleksi yang adil, terbuka, akuntabel dan non-diskriminatif (meritokrasi) yang diimpikan oleh banyak orang baik rakyat Bangladesh maupun rakyat Indonesia. Hal tersebut yang tidak 12 Pemohon dapatkan sampai sekarang dan mungkin sebenarnya juga dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia. Hanya saja mungkin jutaan rakyat Indonesia, termasuk Gen Z yang saat ini menganggur belum menyadari karena sudah dianggap budaya. Namun, mungkin saja dengan jumlah Gen Z yang menganggur cukup banyak, dan semakin frustasi karena tidak kunjung datang harapan yang adil, dapat menjadi “waking up the sleeping giant”. Kita dapat belajar dari kasus Bangladesh agar jangan bermain-main dengan kuota pekerjaan, jangan bermain- main dengan orang dalam karena bisa fatal. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan secara faktual Pemohon telah mengalami kerugian tersebut secara nyata maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual sebagai representasi kesengsaraan rakyat dan teramat sangat penting diselesaikan; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.14. Bahwa jika kita lihat Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 ternyata Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) bukan sebab dari keterbukaan informasi dalam suatu seleksi terbuka di Bank Indonesia. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dianggap tidak ada keterkaitannya dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik. Menurut Pemohon justru Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah kunci keterbukaan informasi untuk proses seleksi pegawai pemerintahan di seluruh instansi yang ada di Republik Indonesia. Ketika pintu tersebut ditutup oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 justru menyebabkan kekacauan proses seleksi. Karena, Pemerintah ke depannya akan memiliki landasan konstitusional untuk menyatakan “calon pejabat publik” memiliki data pribadi yang wajib dirahasiakan, sehingga keterbukaan informasi dalam proses seleksi menjadi semakin ketat. Akibat dari adanya Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 akhirnya Pemohon semakin kesulitan untuk mendobrak benteng Bank Indonesia untuk membuka proses seleksinya karena dianggap harus melindungi “calon pejabat publik”. Pemohon sangat menyesali putusan Mahkamah Konstitusi yang 13 bukan melindungi rakyat seperti Pemohon, tetapi justru melindungi pejabat. Jika Bank Indonesia berhasil melindungi pejabatnya, maka akan menjadi preseden bagi instansi lain untuk menggunakan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dan pada akhirnya sistem seleksi pegawai pemerintahan kembali semakin gelap seperti zaman dahulu. Bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan jika Pemohon menguji kembali Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, Pemohon akan terganjal ne bis in idem, maka Pemohon melakukan manuver lainnya untuk menyelamatkan rakyat agar mendapatkan proses seleksi yang adil, terbuka, akuntabel, dan non-diskriminatif; 2.15. Bahwa dikarenakan kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual terjadi dan ternyata dasar hukum yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam proses seleksi pegawai Bank Indonesia adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI, dan dengan prinsip akibat dapat tidak hanya dari satu sebab, maka sebab dari kerugian konstitusional Pemohon juga adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI yang menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sistem seleksi di lembaganya; 2.16. Bahwa ternyata Pasal 44 ayat (1) UU BI memberikan kewenangan terlalu luas kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sendiri sistem seleksinya (overdelegating). Hal ini berakibat kepada tidak ada rambu-rambu yang jelas yang menjadikan Dewan Gubernur dapat menyelenggarakan sistem seleksi yang bersifat tertutup. Dalam sistem seleksi yang tertutup, berdasarkan penalaran yang wajar dapat menimbulkan kerentanan terjadinya proses kecurangan (KKN) dalam sistem seleksi pegawai di Bank Indonesia. Hal yang berbeda dengan proses seleksi CPNS yang mulai membenahi dirinya melalui reformasi birokrasi, sehingga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN yang mengamanatkan diumumkannya lowongan termasuk formasi yang diperlukan dan hasil seleksi peserta. Birokrasi mulai membenahi diri melalui reformasi birokrasi meskipun belum 100% sempurna. Namun, mulai adanya keterbukaan menyebabkan banyaknya oknum PNS yang terciduk KPK seperti yang terjadi di Kemenkeu. Bahkan netizen mampu membongkar gaya hidup “hedon” pegawai Kemenkeu yang pastinya 14 keterbongkaran tersebut adalah buah dari keterbukaan. Jika sudah memilih untuk menjadi pegawai/pejabat publik harus mau menerima resiko “dikuliti” rakyat. Menurut Pemohon, Bank Indonesia belum melakukan reformasi dalam sistem seleksinya karena masih tertutup. Bahkan kita masih kesulitan untuk mengetahui nama-nama pegawai Bank Indonesia. Menurut Pemohon seharusnya reformasi juga dilakukan di lembaga-lembaga negara lainnya meskipun bukan PNS karena sebagai pengelola Rupiah atau uang rakyat juga memiliki titik rentan tertentu. Jangan sampai terjadi seperti skandal BLBI yang justru dapat lolos melalui SP3 oleh KPK. Pemohon juga berharap jangan sampai Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 justru menjadi tonggak sejarah untuk menutup kembali sistem seleksi di Indonesia dengan alasan kerahasiaan data pribadi karena seseorang yang masih dalam tahap seleksi merupakan calon pejabat publik yang tidak termasuk yang wajib diungkap. Kesalahan fatal ini harus segera dibatalkan; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.17. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual terjadi. Keterangan Presiden telah jelas menyatakan daftar nama peserta yang dikombinasikan dengan persyaratan kualifikasi minimum berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), dan Mahkamah Konstitusi ternyata melalui Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 mendefinisikan “calon pejabat publik” sebagai orang pada umumnya sehingga tidak berlaku keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Dengan demikian, hukum yang ada benar-benar tidak memberikan solusi untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon. Setelah Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023, Pemohon kembali menyelesaikan kasus konkrit Pemohon dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap “bersikukuh” untuk menolak Pemohon karena alasan fisik (gendut) dan justru menjadikan Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 sebagai legitimasi pembenar atas tindakannya. Hal ini sangat 15 menyedihkan karena Pemohon harus kehilangan hak konstitusional ketika memperjuangkan hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi; 2.18. Bahwa berdasarkan akal sehat dan hati nurani tidak mungkin kita membenarkan suatu proses seleksi yang tidak mensyaratkan suatu kondisi fisik tertentu tiba-tiba seorang peserta dinyatakan tidak memenuhi kondisi fisik tertentu untuk bekerja. Terlebih jika ternyata dilandaskan kepada penyakit yang tidak dideritanya. Di tengah kejadian tersebut tidak masuk akal jika dikatakan tidak perlu ada pengumuman hasil seleksi serta persyaratan kualifikasi minimum. Bagaimana akal sehat kita dapat membenarkan hal tersebut? Ketika UU KIP tidak menjadi solusi, maka perlu dilakukan reformasi dalam sistem seleksi pegawai di Bank Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, dengan memperjelas rambu-rambu dalam Pasal 44 ayat (1) UU BI, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih adil, terbuka, akuntabel dan non-diskriminatif untuk mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan pemerintahan/lembaga negara yang merupakan cita-cita Pemohon untuk mengabdi dan membela negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945. Perjuangan kasus konkrit Pemohon sangat melelahkan, memakan waktu lama, dan belum tentu memulihkan hak konstitusional Pemohon akibat Pemohon tidak memiliki lawful basis yang kuat untuk memenangkan hak Pemohon terhadap Bank Indonesia. Pemohon teramat sangat berharap Mahkamah Konstitusi mau merubah pendiriannya dengan membela rakyat bukan pejabat. Pemohon hanya rakyat yang ingin bekerja, keinginan Pemohon tidak muluk-muluk hanya ingin diperlakukan adil saja. Pemohon hanya meminta disisipkan frasa yang prinsipil sebagai syarat minimal materi muatan yang didelegasikan, sehingga tidak sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia agar kejadian serupa seperti kasus Pemohon tidak terjadi kembali dan rakyat menjadi bahagia karena ada kesempatan yang benar- benar berdasarkan meritokrasi; 2.19. Bahwa perlu diketahui, 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk selalu mencoba melamar pekerjaan di pemerintahan. Setelah lulus kuliah pada 16 tahun 2014, Pemohon segera mengikuti CPNS di Mahkamah Konstitusi dan ternyata mendapatkan skor yang sangat tinggi hingga mengikuti tahap wawancara akhir. Dengan skor Pemohon dan formasi yang Pemohon pilih, Pemohon sangat optimis akan diterima, terlebih sebelumnya Pemohon memiliki pengalaman terkait konstitusi dan mengoleksi banyak prestasi sampai tingkat nasional di bidang yang berkaitan dengan konstitusi selama berkuliah. Tubuh Pemohon juga kurus karena memang terbiasa mengikuti balap sepeda. Sehingga, Pemohon sangat percaya diri. Namun, ternyata bukan kuasa Pemohon yang menentukan, Pemohon tidak diterima sebagai CPNS di Mahkamah Konstitusi ketika Pemohon bertubuh kurus dan mendapatkan skor tinggi. Pemohon kecewa sekaligus bingung harus seperti apa agar diterima sebagai pegawai pemerintahan karena pada tahap wawancara akhir tidak ada pertanyaan yang substansial. Pemohon terbingung apa parameternya. Namun, life must go on, meskipun jurusan Pemohon adalah hukum tata negara, Pemohon banting stir berjualan kue di pinggir jalan (Bukti P-8), bekerja serabutan, bekerja di lembaga keuangan syariah milik swasta, mencoba mempelajari proyek IT, hingga berjualan burger di lingkungan kampus, dan lain sebagainya. Karena, usaha yang berkaitan dengan kuliner, maka otomatis Pemohon harus meracik menu hingga akhirnya tubuh Pemohon menjadi gemuk. Sembari melakukan aktivitas tersebut, Pemohon selalu mencoba peruntungan dengan mencoba melamar berbagai pekerjaan di pemerintahan, namun tetap saja kandas. Di tengah hal tersebut, Pemohon selalu meluangkan waktu untuk menulis ide-ide untuk kebaikan negara, karena memang amanat dari guru Pemohon tetap melekat. Pemohon tidak menghendaki seluruh ilmu dan pengalaman yang Pemohon terima menjadi sia-sia, sehingga Pemohon harus selalu menyempatkan menulis. Ide-ide tersebut terkadang ditemukan di hutan, saat memasak hotdog, saat berjalan, saat berjualan, yang kemudian Pemohon racik ke dalam permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi; 2.20. Bahwa ide pertama Pemohon yang dituangkan di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai kedudukan prinsip syariah. Pemohon harus “mengulik” 17 hukum agama agar didapatkan konstruksi yang kuat bagaimana mengintegrasikan ilmu fiqih dalam kerangka hukum nasional. Gagasan Pemohon adalah menghapuskan konsep fatwa “dituangkan” dalam UU Perbankan Syariah dan memperkuat peran BI/OJK sebagai institusi negara tanpa harus menghilangkan sama sekali peran ulama dalam ormas keagamaan. Konsep tersebut ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan OJK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Pemohon tidak menyerah dengan terus mengajukan permohonan untuk mengurai benang kusut problema relasi negara dan agama khususnya yang berkaitan dengan kedudukan ormas keagamaan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, beberapa konsep dasar yang Pemohon perjuangkan selama ini, ternyata dituangkan dalam UU P2SK dan UU Cipta Kerja. Di sisi lain, Pemohon juga terbingung, mengapa keterangan yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan politik hukum yang ada dalam UU P2SK dan UU Cipta Kerja kemudian. Pemohon tidak mengetahui karena hanya rakyat biasa, meskipun demikian Pemohon pernah mencoba melamar KNEKS agar dapat memberikan kontribusi kepada negara, tetapi tidak pernah mengetahui kabarnya sama sekali. Karena itulah, Pemohon hanya menulis mandiri dan memperjuangkan sendiri. Di sisi lain, ketika menelusuri internet, Pemohon bingung kok eksekutif KNEKS rangkap jabatan menjadi staf khusus menteri padahal peraturan perundang-undangan mewajibkan eksekutif KNEKS bekerja penuh waktu. Ketika UU P2SK diundangkan dan ternyata mengadopsi konsep yang Pemohon perjuangkan di MK, Pemohon membaca naskah akademik RUU P2SK ternyata ada pernyataan konsep tersebut adalah hasil analisis dari KNEKS. Mengingat keterangan Pemerintah dahulu berbeda dengan yang ada pada UU P2SK, maka Pemohon menanyakan hasil analisis KNEKS yang dituangkan dalam UU P2SK dan ternyata jawabannya mengejutkan yaitu hasil analisis tersebut tidak ada. Hal ini yang membuat Pemohon bingung, lalu siapa yang kerja sedangkan pejabatnya rangkap jabatan yang berarti gajinya “double”, tetapi bisa melakukan “klaim” hasil kerja orang sebagai hasil kerjanya. Sedangkan, 18 Pemohon menulis tidak pernah dibayar negara. Kok enak sekali bisa rangkap jabatan digaji double, giliran Pemohon ingin kerja tidak diperkenankan padahal Pemohon yang kerja. Kan, seharusnya sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berikan dong kesempatan kepada warga negara lain, mungkin ada rakyat lain yang juga bisa, jangan rangkap- rangkap begitu. Kenapa penguasa bisa enak seperti itu? giliran Pemohon mau kerja dipersulit. Ibaratnya seperti: “terdapat pemuda menyampaikan ada mata air di dalam hutan, lalu pemuda tersebut dicemooh oleh penguasa. Ketika tanda-tanda mata air mulai terlihat, penguasa segera memasang pagar dan melakukan klaim. Ketika pemuda yang pertama menyampaikan ada mata air ingin mencicipi mata air tersebut langsung dihalangi penguasa karena dianggap cacat”. Terlalu tega nama-nya. Ini dalam bahasa awam yang dinamakan keterlaluan; 2.21. Bahwa jika ternyata di instansi pemerintahan terbiasa rangkap jabatan meskipun per-UU-an memerintahkan untuk full time, Pemohon khawatir terjadi kecurangan-kecurangan lain. Misalkan KNEKS memiliki kewenangan yang beririsan dengan Bank Indonesia yang sebenarnya fungsinya adalah sama. Selain itu, ada unsur Gubernur Bank Indonesia di dalam KNEKS itu sendiri. Misalkan jangan-jangan ada pegawai atau pejabat KNEKS yang bosan bekerja di KNEKS dan tertarik bekerja di Bank Indonesia meskipun fungsinya sebenarnya kurang lebih sama saja. Akhirnya karena ada hubungan dengan pejabat Bank Indonesia, pejabat tersebut disarankan ikut saja nanti rekrutmen di Bank Indonesia. Jadi seolah-olah rekrutmen yang dibuka adalah “pura-pura seleksi”. Ketika Pemohon mendaftar, jangan-jangan dari awal sebenarnya panitia seleksi sudah mengetahui siapa yang akan mendaftar bahkan bisa saja mengetahui siapa yang akan lolos. Kecurigaan ini dikarenakan mengapa Pemohon meminta daftar nama peserta di setiap tahapan saja sulit sekali? Jikalau memang asumsi-asumsi tersebut tidak ada, seharusnya umumkan saja ke publik, sehingga rakyat/netizen dapat “mengkuliti”. Bisa saja peserta lain seperti Pemohon sebenarnya hanya unsur “penghibur” saja. Mungkin saja tes kesehatan menjadi alat untuk menggagalkan peserta. Karena syarat kesehatan tidak diumumkan di awal, bisa saja 19 tiba-tiba Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan karena ambang batas tinggi. Logikanya, jika orang gendut dilarang bekerja, umumkan dong di awal, jangan “surprise” di belakang, inikan menjebak yang pada akhirnya diskriminatif. Belum lagi dicari-cari cacat tubuh Pemohon seperti membran timpani perforasi AD, untung saja ada internet sehingga Pemohon bisa mengecek penyakit apa dan mencari dokter pembanding hingga mengetahui ternyata penyakit itu tidak ada. Kasus ini mengerikan sekali jika ternyata selama ini rakyat dicari-cari cacat fisiknya untuk digagalkan; 2.22. Bahwa oleh karena itulah, Pemohon memerlukan bantuan negara untuk melakukan investigasi apakah yang diterima memiliki keterkaitan dengan “orang dalam”, misalkan karena sebelumnya memiliki hubungan kerja tertentu. Terdapat asimetris informasi yang menjadikan tidak mungkin Pemohon dapat memulihkan hak-nya jika tidak dibantu negara, maka tolongin dong jangan diam saja. Andaikan seseorang sudah bekerja di pemerintahan, syukurilah nikmat yang ada dengan bekerja sungguh- sungguh untuk negara, bukan meloncat-loncat. Pemohon khawatir jika terjadi hal tersebut, jangan-jangan selama ini rekrutmen pegawai hanya berputar-putar di orang-orang itu saja dan hanya tradeoff pegawai. Jika benar hal tersebut terjadi, integritasnya patut dipertanyakan karena jika seseorang sudah bekerja di pemerintahan ia disumpah untuk setia dan bersedia ditempatkan di mana-pun. Bisa saja kemudian nanti karena seseorang tidak mau dipindah ke IKN akhirnya melamar pekerjaan ke tempat lain yang tidak pindah ke IKN sehingga terjadi penumpukan di satu instansi dan dilakukan tradeoff dengan memasukan anggota keluarga/kerabat lainnya. Sadarlah jangan seperti itu karena setiap warga negara memiliki hak kesempatan yang sama. Gen Z yang menganggur saja sebanyak hampir 10juta, kasihan mereka; 2.23. Bahwa Pemohon adalah generasi milenial yang selama 10 tahun hanya mencoba melamar kerja di pemerintahan. Pemohon sampai malu sendiri akibat serabutan kesana kemari jadi memiliki banyak legal standing di MK. Sudah dapat skor tinggi dan saat bertubuh kurus justru gagal, ketika mencoba lagi dibilang gendut, nanti kalau Pemohon coba lagi dibilang 20 ketuaan. Yang Pemohon rasakan seperti kata pujangga terdahulu dalam syairnya: “jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti, kutawarkan segelas air, namun kau meminta lautan, tak sanggup diriku sungguh tak sanggup”. Sudah 10 tahun berlalu, Sekarang Pemohon harus bersaing dengan Gen Z. 10juta Gen Z yang menganggur mau dikemanakan? Jika Pemohon dari generasi milenial harus antri sampai menjadi Gen Z, lalu Gen Z harus mengantri sampai menjadi generasi apa? Pemohon sampai terbingung ini antrian kerja atau antrian haji? Jangan-jangan antrian haji bisa lebih dahulu dicapai dibandingkan antrian kerja. Lalu, karena hanya bolak-balik bikin CV saja, ketika antrian haji sudah dekat, ternyata tidak bisa dilunasi sehingga harus menunggu lagi. Sampai kapan hal ini terjadi? Pemohon yang sudah menunggu lama dan Gen Z butuh kepastian jangan biarkan mereka frustasi; 2.24. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk kasihani-lah rakyat. Rakyat jika tidak ada privilege, tidak ada kucuran dana startup ratusan miliar. Tidak ada kemudian tiba - tiba dapat banting stir menjadi kepala daerah hingga capres/cawapres. Tidak ada tiba-tiba dapat izin tambang blok tertentu. Tidak ada “prioritas” yang menjadi andalan Pemerintah untuk menawarkan izin tambang. Pemohon berharap tolong jangan segala sesuatunya urusan persoalan implementasi norma, lama-lama DPR buat saja UU menjadi sesingkat- singkatnya dan se-abu-abu-nya agar segala sesuatunya diatur oleh PP dan aturan pelaksana lainnya sehingga tidak bisa diuji di MK. Masa iya revolusi Bangladesh akibat sistem kerja yang tidak adil hanya dianggap persoalan implementasi norma? Apakah tidak ada ruang bagi rakyat untuk memulihkan hak konstitusionalnya selain melalui revolusi? Jangan kita membuat rakyat menunggu tanpa harapan. Jangan sia-siakan harapan generasi masa yang akan datang yang diiringi doa ibunya dengan ditutupnya kesempatan yang sama. Di era reformasi, menggagalkan peserta seleksi dengan cara diskriminasi fisik merupakan kezaliman yang tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, Pemohon juga berharap seharusnya terdapat mekanisme konstitusional bagi warga negara untuk memulihkan hak konstitusional atas pelanggaran hak 21 konstitusional yang serius, sehingga tidak perlu dilempar-lempar ke banyak lembaga yang justru tidak memulihkan apa-apa. Coba direnungkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi bagaimana kalau kasus seperti Pemohon menimpa anak cucu Yang Mulia Hakim Konstitusi dan tidak dapat mengharapkan privilege. 10juta GenZ itu kebingungan tidak ada privilege ke pejabat, mentok-mentok cuma dengan satpam saja mereka bisa mengobrolnya. Pemohon mungkin hanya satu dari beberapa contoh lainnya yang keinginannya sederhana yaitu hanya ingin seleksi kerja yang adil, terbuka, akuntabel, dan non-diskriminatif. Pemohon sudah belajar sungguh-sungguh hanya ingin mengamalkan ilmunya dengan bekerja. Itu keinginan yang sangat sederhana, bukan tiba-tiba meminta prioritas izin tambang. Jutaan pemuda lain juga menginginkan hal yang sama, Yang Mulia. Sudah kuliah mahal-mahal, pontang-panting orang tuanya membiayai kuliah, keterlaluan keinginan Gen Z yang hanya sederhana tidak dikabulkan. Mereka hanya ingin kerja dan ingin dihargai sebagai manusia secara layak saja, tidak muluk-muluk. Kok tega sih. Pemohon capek diputar kesana kemari, urus kesana urus kesini, habis uang, capek tidak jelas juntrungannya, debat sana debat sini, ujung- ujungnya tidak mendapatkan keadilan. Sudahlah kita hentikan saja praktik seperti itu untuk selama-lama nya melalui Mahkamah Konstitusi; 2.25. Bahwa harapan Pemohon sederhana yaitu hanya menyisipkan hal yang prinsipil dalam Pasal 44 ayat (1) UU BI agar Bank Indonesia tidak “keterlaluan” proses seleksinya, namun sisipan tersebut adalah kunci agar Bank Indonesia tidak “ndablek” selalu membenarkan tindakannya; 3. ALASAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa Pemohon sangat takjub dengan progresifitas Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang mendobrak “pakem” lama dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pemuda. Atas dasar hal tersebut, Pemohon segera membangun konstruksi logika agar Putusan tersebut mendapatkan legitimasi logika, sehingga Pemohon turut tuangkan basis argumentasi logikanya dalam Perkara No. 132/PUU- XXI/2023 dan Perkara No. 153/PUU-XXI/2023, termasuk berharap Mahkamah menolak Perkara No. 141/PUU-XXI/2023. Namun, setelah itu 22 Pemohon terbingung, sepertinya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 bersifat “limited edition” yang edisinya dilegitimasi oleh Putusan MK No.141/PUU-XXI/2023, namun setelahnya sudah tidak akan ada lagi edisi seperti itu. Seolah-olah terdapat konsep “pemuda prioritas” dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, padahal Pemohon juga pemuda yang memperjuangkan hak pemuda untuk mendapatkan akses kerja yang berharap Mahkamah Konstitusi menggunakan basis logika yang sama. Seolah, Mahkamah bersifat “pilih kasih”. Perasaan kecewa tersebut Pemohon ilustrasikan seperti pada gambar berikut: 23 3.2. Bahwa kekecewaan Pemohon terhadap Putusan MK No. 132/PUU- XXI/2023 dapat diibaratkan seperti kata pujangga terdahulu dalam syairnya: “sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam”. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon kembali mengajukan permohonan ini. Bagaimanapun juga Pemohon menghormati Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 karena merupakan produk hukum yang final dan mengikat. Namun, Pemohon tidak dapat menghormatinya dalam perspektif logika. Pemohon akan buktikan ada permasalahan secara logika. Pertama, proposisi utama yang menolak permohonan Pemohon adalah maksud Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah bagi posisi pejabat publik yang secara definitif telah diangkat, dengan demikian “calon pejabat publik” tidak termasuk pejabat publik. Di sisi lain, terdapat proposisi lain yaitu “peringkat dan skor penting untuk diberitahukan”. Berikut argumentasi buktinya untuk mengurai hubungan logika dari dua proposisi tersebut: calon pejabat publik tidak termasuk sebagai himpunan bagian dari posisi seseorang dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Dengan demikian, “calon pejabat publik” termasuk himpunan bagian dari orang pada umumnya. Karena sebagai himpunan bagian dari orang pada umumnya, maka data calon pejabat publik termasuk himpunan bagian dari data pribadi yang dilindungi UU PDP. Dengan demikian, data pribadi yang melekat kepada seseorang yang mengikuti seleksi sebagai calon pejabat publik tidak dapat dibuka selain melalui persetujuan pemilik data pribadi. Mahkamah Konstitusi menyatakan penting peringkat dan skor diberitahukan kepada publik. Kita ketahui bahwa peringkat dan skor melekat kepada pribadi sehingga adalah himpunan bagian dari data pribadi sebagaimana dimaksud dalam informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dengan posisi seseorang yang sedang dalam proses seleksi masih sebagai calon pejabat publik, maka karena bukan himpunan bagian dari pejabat publik sebagaimana dimaksud dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, maka proposisi “peringkat dan skor penting untuk diberitahukan” tidak memiliki nilai kebenaran melalui proof by contradiction; 24 3.3. Bahwa berdasarkan bukti di atas, maka Putusan MK No. 132/PUU- XXI/2023 sesungguhnya menyimpan kontradiksi di dalamnya. Secara semantik, hal ini berakibat dalam kasus konkrit Pemohon justru Bank Indonesia menggunakan Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 sebagai legitimasi pembenar karena “calon pejabat publik” adalah “orang secara umum” yang data pribadinya bersifat rahasia. Kata “penting” tidak memiliki makna apa-apa karena tidak memiliki sifat sebagai norma dan Mahkamah sudah mendefinisikan subjek tertentu dalam himpunan norma tertentu. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah berhasil melindungi Bank Indonesia termasuk pejabat di dalamnya, tetapi tidak melindungi hak konstitusional Pemo hon. Selain itu, karena putusan Mahkamah Konstitusi bukan memutus perkara konkrit, maka secara logika, Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 telah menghancurkan konstruksi keterbukaan informasi dalam proses seleksi jabatan publik secara umum. Andaikan lembaga lainnya meniru langkah Bank Indonesia, maka hal tersebut telah memiliki legitimasi konstitusional. Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 menjadi gerbang bagi rakyat untuk menyongsong awan kegelapan dalam sistem seleksi pejabat publik atas nama perlindungan data pribadi; 3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 justru menjadi “boomerang” terhadap Pemohon dan Pemohon memerlukan pertolongan dari Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan Bank Indonesia dalam menyelenggarakan proses seleksi wajib menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non- diskriminasi yang salah satu bentuk menjunjungnya adalah dengan mengumumkan hasil seleksi kepada publik, sehingga setiap peserta dapat mengetahui lawan tandingnya secara adil. Jangan seperti sekarang yang mendelegasikan sekedar “mengangkat” melalui Peraturan Dewan Gubernur tanpa rambu apapun yang pada akhirnya peraturan dewan gubernur-pun tidak mengatur hal-hal prinsipil yang seharusnya diatur. Pemohon akan memberikan argumentasi lengkapnya dengan berdasar kepada pemikiran Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam dissenting opinion Putusan MK No. 35/PUU-XXII/2024 yang menyatakan: 25 “… Sehingga apabila dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh Pemohon secara umum (in general) memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas, namun demikian jika dilihat lebih dalam, khususnya dari kacamata keadilan (sense of justice), saya justru melihat norma a quo potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan (lex stricta) karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut saya, norma Pasal a quo sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja khususnya terhadap frasa “merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang sangat diletakan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja “berpenampilan menarik” (good looking). Jika dibiarkan pertimbangan diletakan pada pemberi kerja meskipun ada norma yang secara umum melarang adanya tindakan diskriminatif in casu Pasal 5 UU 13/2003, namun demikian frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” dalam Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 ini menampakan secara expressis verbis masuk dalam kategori norma yang tidak jelas/bias (unclear norm) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlu ada penegasan berkaitan dengan diskriminasi apa saja yang tidak ditolerir dalam lowongan atau penerimaan pekerjaan. … Pembatasan syarat pekerjaan yang paling sering dijumpai adalah batasan syarat usia, dan “berpenampilan menarik” (good looking). Menurut saya, syarat a quo adalah bentuk dari syarat diskriminatif dalam lowongan pekerjaan.” Perlu diketahui, jika kita tidak membenarkan dissenting opinion tersebut, maka kasus konkrit Pemohon memasuki lingkaran setan seperti berikut: 26 Jika Mahkamah Konstitusi yakin ini adalah persoalan implementasi norma dan terdapat mekanisme penyelesaian hukum secara konkrit yang cepat, efisien, dan efektif dan tidak memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, mohon berikan bukti dasar hukumnya; Proses Seleksi Jabatan Publik Pasca UU PDP 3.5. Bahwa untuk melanjutkan sangat penting kita bahas sebenarnya bagaimana dampak hadirnya UU PDP terhadap proses seleksi jabatan publik? Sebelum berangkat kesana, penting untuk dikutip keterangan Bank Indonesia dalam Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 halaman 124- 128: “Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BI berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan BI untuk mencapai visi dan misi BI. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 44 UU BI yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.” Untuk menghadapi perubahan perekonomian dan Keuangan global, perkembangan sistem informasi, karakteristik angkatan kerja, modernisasi, dan digitalisasi proses kerja melalui penajaman visi, misi, dan strategi BI, diperlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui pergerakan karier yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan arah dan strategi organisasi. Selain itu guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk memperoleh dan menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022 (PDG MSDM) (Bukti-1). PDG MSDM dimaksud mengatur ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang meliputi fungsi: a. perencanaan sumber daya manusia; b. pemenuhan sumber daya manusia; c. pengembangan pegawai; dan d. pemeliharaan sumber daya manusia. 27 Selanjutnya, untuk penguatan kebijakan sumber daya manusia melalui pemenuhan sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, BI menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 21/38/PADG Intern/2019 tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dari Eksternal yang diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/62/PADG Intern/2020 (PADG Intern Rekrutmen Eksternal). PADG Intern Rekrutmen Eksternal antara lain mengatur mengenai rekrutmen sumber daya manusia di BI untuk mengisi jabatan tertentu dengan kandidat terbaik yang berasal dari eksternal BI secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat posisi, tepat komposisi, dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran berdasarkan perencanaan SDM. Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan proses rekrutmen dari jalur antara lain: (i) PCPM, (ii) General Hire; (iii) dan Special Hire yang terdiri atas (1) Pro Hire dan (2) Experienced Hire. Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer dengan pangkat Asisten Manajer sampai dengan Asisten Direktur. Sedangkan rekrutmen jabatan Experienced Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan Officer paling rendah untuk pangkat Deputi Direktur atau yang setingkat untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, dengan pengalaman kerja dan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan BI. Dalam proses pemenuhan sumber daya manusia dimaksud, BI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk proses rekrutmen, antara lain untuk: tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi akhir. 2. Pengumuman Daftar Nama Peserta yang Lulus Seleksi dalam Pemenuhan Sumber Daya Manusia untuk Menduduki Jabatan sebagai Ahli Fikih melalui Jalur Rekrutmen Pro Hire Dalam permohonan pengujian materiil UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap UUD NRI 1945, kami memahami bahwa salah satu permintaan terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi menjadi ahli fikih yaitu daftar nama peserta lolos Pro Hire. Sehubungan dengan permintaan dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a. PADG Intern Rekrutmen Eksternal mengatur mengenai pelaksanaan strategi rekrutmen untuk memperoleh kandidat pegawai yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman khusus yang dibutuhkan BI, seperti rekrutmen Ahli Fikih sebagaimana proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire 28 pada bulan Mei tahun 2023. Persetujuan prinsip proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire disetujui oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, yang kemudian rincian persyaratan kandidat dituangkan dalam Terms of Reference (ToR) yang disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. b. Penetapan metode penerimaan sampai dengan pengumuman kelulusan proses seleksi jabatan sebagai Ahli Fikih secara teknis dirinci dalam Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sesuai pendelegasian wewenang yang diatur dalam PADG Rekrutmen Eksternal. Dalam ToR dimaksud, BI memilih metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI (dhi. Jalur Pro Hire) (Bukti2). c. Metode penyampaian yang dilakukan secara langsung ke setiap peserta seleksi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Best practice yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi non pemerintahan di Indonesia maupun di dunia, yang melakukan pengumuman hasil per tahapan seleksi dilakukan secara langsung ke email pribadi kandidat dan/atau melalui website recruitment official, sebagai contoh: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Sentral Negara Lain: Bank Of England (BoE) dengan tautan https://www.bankofengland.co.uk/careers/informationfor-job- applicants, Federal Reserve (US) dengan tautan https://www.federalreserve.gov/careers-faqs.htm, Bank of India dengan tautan https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/NoticeAdvt.+for +HR+consultant.pdf. 2) Kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber, mempertimbangkan bahwa pencantuman nama lengkap dapat digunakan sebagai kata kunci pencarian yang dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penargetan oleh pihak ketiga, dan penipuan. Pengalaman yang pernah terjadi ketika BI memutuskan untuk mempublikasikan secara luas terkait hasil proses seleksi adalah sebagai berikut: (a) Kasus Pemanfaatan Data oleh Travel Agen Data para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu yang berasal dari luar Jakarta, dimanfaatkan oleh sebuah travel agen dengan mengkombinasikan informasi yang dipublikasikan oleh BI tersebut dengan informasi yang didapatkan dari internet, sehingga para peserta dihubungi oleh travel agen dengan tujuan menawarkan 29 tiket serta akomodasi selama mengikuti seleksi penerimaan sumber daya manusia BI. (b) Kasus Penipuan Bimbingan Belajar Para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu dapat dihubungi oleh bimbingan belajar yang mengaku dapat memberikan bimbingan tes dengan tingkat keberhasilan 100% lolos seleksi BI, dengan syarat para peserta harus mentransfer nominal sejumlah tertentu. Ketatnya seleksi rekrutmen BI yang pada umumnya memiliki rasio antara pelamar yang diterima dengan jumlah pelamar keseluruhan sebesar 1:1.000, menjadikan tawaran bimbingan belajar tersebut adalah sesuatu hal yang menggiurkan. (c) Kebocoran data nama dan identitas para peserta rekrutmen BI Terdapat kebocoran data nama dan identitas peserta rekrutmen BI di platform Scribd yang diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat diakses secara luas dan bebas oleh siapapun tanpa adanya legal akses. Platform ini merupakan perpustakaan dokumen digital dengan server berbasis di Amerika Serikat yang telah mengelola lebih dari 170 juta dokumen.” 3.6. Bahwa dari keterangan yang diberikan Bank Indonesia terlihat Bank Indonesia menerapkan sistem seleksi yang tertutup dalam rangka untuk melindungi data pribadi peserta seleksi. Pasca diberlakukannya UU PDP memang dapat dikatakan terdapat pergeseran paradigma mengenai sifat informasi yang digunakan dalam proses seleksi bagi jabatan publik. Hal ini dapat dilihat pada Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang mana Pemohon meminta agar daftar nama peserta serta persyaratan kualifikasi minimum dibuka kepada publik, ternyata Presiden memberikan keterangan: “…mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan, sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran ketentuan dalam Undang- Undang PDP…” (vide Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 93); 3.7. Bahwa padahal sebelumnya sudah lumrah kita ketahui jika daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah sesuatu yang publik, tetapi ternyata UU KIP pasca berlakunya UU PDP seolah menjadi kehilangan “kekuatannya” terlebih pasca Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 yang menolak permohonan Pemohon menunjukan UU PDP 30 mendapatkan posisi “lebih kuat” dibandingkan UU KIP. Keadaan ini menarik untuk dikaji baik dari segi ilmu hukum bahkan filsafat. Untuk melanjutkan kita akan memasuki kajian tentang “nama” sebagai informasi. Di era informasi seperti ini, kajian tentang “nama” menempati diskursus yang sangat menarik. Perdebatan sengit terjadi kepada pengertian dari “proper names” yaitu bagaimana nama memberikan informasi pengetahuan kepada kita. Pada umumnya kajian tentang nama lebih cenderung kepada “name and its relation to things”, belum banyak kajian tentang “name and its relation to rights”. Namun, sebenarnya kajian-kajian filsafat tentang nama masih sangat relevan untuk melakukan analisis hubungan antara nama dengan hak. Misalkan konsep possible world semantic dalam kaitan teori tentang nama memudahkan kita menganalisis konsep counterfactual dalam konteks halal/haram sebuah nama maupun kesempatan yang sama dalam proses seleksi jabatan publik. Dengan sangat terbatas Pemohon mencoba mendalami sebagaimana dalam Perkara No.58/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023. Secara pragmatis Pemohon berharap hal tersebut memberikan manfaat kepada Pemohon dengan diberikannya kesempatan kerja. Namun, ternyata Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak memberikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memulihkan hak konstitusionalnya. Namun, Pemohon tidak menyerah karena apa yang Pemohon perjuangkan sesungguhnya memiliki nilai akademis. Di sisi lain, Pemohon juga berharap Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023, Putusan MK No.58/PUU-XXI/2023 nanti, dan Putusan MK perkara ini dapat menjadi inisiasi awal bagi penelitian tentang “nama dan konstitusi”; 3.8. Bahwa kompleksitas konsep tentang nama sebenarnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam konteks komunikasi, Andi memperkenalkan seseorang bernama Budi kepada Charlie, lalu Budi menyatakan anda dapat menggunakan nama saya jika dan hanya jika saya memberikan persetujuan untuk itu. Jika nama bukan common property, maka kita harus selalu meminta izin untuk memperkenalkan seseorang, akan sangat merepotkan kita dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain nama juga bersifat privat, misalkan Andi menggunakan nama 31 Budi untuk meminjam uang kepada Charlie mungkin ini akan bermasalah jika Andi tidak izin kepada Budi. Contoh lainnya, misalkan sebuah hotel membocorkan daftar nama tamu yang datang ke hotelnya. Misalkan hanya nama tamu saja tanpa keterangan tambahan apapun. Apakah hal tersebut merupakan pelanggaran kerahasiaan data pribadi? Bagi pihak tertentu hal tersebut mungkin akan sangat berpengaruh, namun tidak bagi pihak lainnya. Misal di hotel tersebut terdapat nama Budi, tetapi karena ada 1.000 nama Budi, maka kita tidak mengetahui Budi yang mana. Bagi Budi mungkin tidak masalah, namun bagaimana dengan misalnya Rega Felix yang secara denotatif mereferensikan kepada tidak banyak orang? Selain itu, bagi seorang pejabat mungkin tidak terlalu bermasalah karena terbiasa rapat di hotel, tetapi bagi seseorang yang masih sekolah SMA menginap di hotel mungkin menjadi pertanyaan. Kita ketahui sendiri hal tersebut adalah sama-sama tentang nama, tetapi begitu direnungkan ternyata memiliki kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian, nama memiliki gradasi yang sangat rumit karena sangat kontekstual. Konsep tentang nama sekilas terlihat sederhana, namun sebenarnya kompleks. Misalkan seseorang nama-nya tercantum dalam daftar nama peserta lulus tahapan kesehatan CPNS. Pihak lain akan dapat melakukan profiling terhadap orang tersebut. Misalkan dalam persyaratan kualifikasi minimum dijelaskan secara rinci persyaratannya, maka dengan diumumkan hal tersebut, misalkan nama Budi, maka kita dapat mengetahui bahwa Budi adalah sarjana x, berusia rentang x, tidak bertato, tidak bertindik, tidak memiliki cacat fisik, memiliki BMI < x, memiliki wawasan kebangsaaan sebesar x, skor evaluasi sebesar x, dan lain sebagainya. Meskipun tanpa diungkap lembaran uji hasil seleksi, informasi yang tersedia sesungguhnya lebih detail dibandingkan dengan sekedar daftar nama tamu hotel yang sekedar memberikan informasi “Budi pernah ke hotel x”. Hal ini dikarenakan judul pengumuman CPNS akan terasosiasi dengan persyaratan kualifikasi minimum yang diumumkan yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan informasi dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dari contoh di atas, mari renungkan pertanyaan: bagaimana hal tersebut bisa terjadi? jikalau nama kita anggap sebagai common property, lalu bagaimana ada perbedaan perlakuan terhadap nama? Di sisi lain, 32 mengumumkan daftar nama peserta yang lolos sudah menjadi kebiasaan yang lumrah sulit kita sanggah. Lalu, apakah mungkin diterapkan secara serta-merta? Apakah diperlukan dasar hukum untuk itu? Pada tingkat apa aturan tersebut diperlukan?; 3.9. Bahwa pasca berlakunya UU PDP, pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin menarik untuk direnungi. Oleh karena itu, mendalami konsep “name and its relation to rights” menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Ketika kita berbicara rights, maka kita berbicara tentang hukum. Jika nama adalah sebagai rights dan memiliki nilai, maka nama dapat menjadi sebuah “property”. Oleh karena itu, Pemohon akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut konsep nama sebagai property dalam pengertian politik. Konsep property yang paling mahsyur adalah konsep yang diberikan oleh John Locke. Konsep penting dari Locke adalah state of nature, mixing labour, dan social contract. Satu prinsip mendasar dari Locke adalah dalam kondisi natural setiap individu tidak dapat menyangkal tentang tubuhnya sendiri, maka kehendaknya atas tubuhnya adalah miliknya. Atas dasar hal tersebut terlahir konsep property yang merupakan pertautan antara kehendak dengan benda (mixing labour). Dicontohkan air sungai adalah common property, tetapi ketika seseorang telah mengambil air dari sungai menggunakan wadah, maka air dalam wadah tersebut adalah miliknya karena ada pertautan antara kehendak tubuhnya dengan air. Dari hal tersebut, kita dapat memahami property atas benda, lalu bagaimana kita dapat mengakui kepemilikan atas nama? Apakah nama dapat dipersamakan dengan benda? Konsep klasik tentang hak milik dahulu memang lebih terkait pada benda, seperti Locke yang lebih berfokus pada air dalam wadah. Namun, saat ini terjadi pergeseran makna yaitu terdapat pembendaan atas peristiwa. Misalkan A berada di sungai, maka peristiwa A berada di sungai adalah milik A terlepas dari apakah A mengambil air atau tidak. Peristiwa adalah informasi dan ternyata saat ini informasi menjadi data yang memiliki nilai. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada masa Locke mungkin tidak ada kamera sehingga ia fokus pada air, namun saat ini kamera terdapat di mana-mana sehingga peristiwa tersebut mungkin saja sangat 33 berpengaruh terhadap A. Tetapi, hal tersebut tidak berarti menegasikan konsep mixing labour karena agar A berada di sungai, maka A memerlukan kehendak agar dirinya berada dalam suatu peristiwa. Konsep ini masih relevan karena untuk menentukan hanya Budi yang dapat membuktikan bahwa Budi yang menginap di hotel yang dapat menggugat hotel yang membocorkan nama Budi; 3.10. Bahwa hal ini semakin menarik karena dalam suatu gambar atas peristiwa terdapat berbagai macam informasi. Misalkan “A berada di sungai”, dari gambar foto A di sungai menyimpan berbagai macam informasi, misalkan: wajah A, sungai tempat A berdiri, dan lain sebagainya. Wajah-pun memuat berbagai macam informasi, misalkan wajah A yang secara denotatif mereferensikan sebuah referent berupa A maupun wajah A sebagai data biometrik. Mari ilustrasikan lebih luas: andai jika sungai tersebut adalah milik A apakah pihak yang mengambil gambar A melakukan perbuatan yang dilarang? Namun, bagaimana jika sungai tersebut adalah milik publik dan kebetulan ada A di atas sungai, apakah keberadaan A menjadikan A memiliki sungai tersebut maka publik tidak dapat mengambil gambar di mana ada sungai dan ada A dalam satu waktu dan tempat karena ada wajah A yang dilindungi dalam gambar tersebut? Analogi ini seperti: asumsikan kita melamar pekerjaan di Bank Indonesia dan Bank Indonesia adalah badan publik, maka konsekuensi melamar kerja di badan publik adalah namanya akan diketahui oleh publik. Namun, jika nama melekat padanya data pribadi dan ternyata menurut UU PDP harus dilindungi, sehingga daftar nama peserta harus ditutup. Bagaimana cara kerja UU KIP bersamaan dengan UU PDP?; 3.11. Bahwa konsekuensi atas diundangkannya UU PDP, maka hal-hal tersebut harus dipikirkan secara mendalam. Nama yang sebelumnya kita anggap sebagai hal biasa menjadi semakin rumit. Pasal 4 UU PDP mengakui nama lengkap termasuk yang dikombinasikan dengan identitas lainnya merupakan data pribadi. Meskipun dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, tetapi kategorisasi tersebut tidak menyebabkan kehilangan statusnya sebagai data pribadi yang dilindungi. Perlakuan data pribadi yang berbeda hanya diberlakukan ketika 34 menyangkut data pribadi anak atau disabilitas (vide Pasal 25 dan Pasal 26 UU PDP), oleh karena itu kita tidak dapat tergesa-gesa menyimpulkan bahwa nama lengkap karena termasuk data pribadi yang bersifat umum, maka tidak ada larangan untuk mengungkap nama. Penting untuk diketahui, nama akan selalu berkaitan dengan peristiwa karena proper names itu sendiri sesungguhnya adalah peristiwa. Misalkan seseorang yang baru lahir maka diberikan nama. Nama tersebut kemudian adalah miliknya, ketika dirinya ingin merubah namanya, maka hal tersebut diperbolehkan karena memang adalah miliknya. Dari fakta-fakta peristiwa, maka kita mendapatkan informasi, dari informasi kemudian kita mendapatkan data, dari data kemudian kita mendapatkan data pribadi ketika melekat kepada subjek hukum. Hal ini merupakan suatu rangkaian logis yang tidak terputus. Rega Felix bukan merupakan suatu ide vakum. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengklaim kepemilikan nama unicorn kecuali terjadi peristiwa kelahiran seseorang bernama unicorn atau terjadi peristiwa intelektualisasi yang terwujud dalam kenyataan atas unicorn (misalkan merek). Atas landasan berpikir demikian, maka kemudian kita dapat memahami ratio legis Pasal 4 UU PDP yang melakukan pembendaan atas nama yang kemudian menjadi sesuatu yang memiliki nilai untuk dilindungi; 3.12. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah teori Locke kemudian masih relevan untuk menguraikan perubahan zaman ini? Pemohon berpikir dalam konteks politik masih relevan untuk dipahami. Misalkan Locke kemudian melanjutkan teorinya kepada kontrak sosial. Pada tahap kontrak sosial tercipta negara yang mengatur secara publik. Keberadaan negara menurut Locke pada prinsipnya adalah untuk melindungi property, karena property adalah hal yang esensial bagi kehidupan. Atas dasar hal ini, maka setiap pengambilan hak milik oleh penguasa seperti pajak harus didasari pada persetujuan (by consent). Konsep ini seperti yang dikenal dengan “no taxation without representation”. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak mungkin menetapkan pajak hanya didasarkan kepada juknis saja. Ketika terdapat pergeseran makna kepemilikan benda termasuk data, maka konsep yang sama seharusnya juga dapat diterapkan. Oleh 35 karena itu, dalam perlindungan data pribadi prinsip dasarnya adalah “no publicity without consent”. By consent seharusnya kita maknai sebagai materi muatan yang setara dengan UU bukan juknis. Dalam artian, andaikan terdapat pengurangan/pengambilan hak atas data pribadi di luar persetujuan, maka hal tersebut harus didasarkan kepada kepentingan umum yang didasarkan kepada UU (legitimate interest). Perlu diketahui, perlindungan atas diri pribadi telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 3.13. Bahwa perlu diketahui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan dasar konstitusional yang melatarbelakangi lahirnya UU PDP, berdasarkan dasar konstitusional tersebut maka ketika hendak membatasi hak subjek data pribadi, dengan mengingat Pasal 28J UUD 1945, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan UU. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam PDP yang mesyaratkan pemrosesan data pribadi harus memiliki lawful basis. Andaipun diperlukan sebuah petunjuk teknis, hal tersebut hanya sebagai petunjuk pelaksanaan saja yang menjadi pelaksanaan UU. Konsep teoritis ini yang akan digunakan untuk memberikan counter argumen setiap argumentasi yang terlalu menyederhanakan bahwa daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi jabatan publik cukup diatur melalui perjuknis Komisi Informasi. Dengan landasan teoritis ini, Komisi Informasi tidak dapat dikatakan memiliki kewenangan sampai kepada mengatur bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan melalui Peraturan Juknis. Kurang tepat jika terdapat pernyataan karena tidak ada larangan dalam UU PDP untuk mempublikasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi jabatan publik, dan karena hal tersebut hanya permasalahan hak, sehingga cukup dengan perjuknis saja. Sangat 36 penting secara konstitusional kita tentukan sebenarnya materi muatan ini harus diatur di mana; Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP Memiliki Keterkaitan Dengan Proses Seleksi Jabatan Publik 3.14. Bahwa jika dicermati secara saksama penolakan permohonan Pemohon dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 adalah karena tidak ada keterkaitannya antara Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan proses seleksi untuk jabatan publik. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai melekat ketika seseorang secara definitif telah menjadi pejabat publik. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam memorie van toelichting Rapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 15 Januari 2007. Menurut Pemohon menafsirkan bahwa ketika seseorang yang masih “calon pejabat publik” belum melekat padanya keterbukaan informasi berakibat sangat fatal. Akhirnya, Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akses informasi dan penafsiran tersebut justru memberikan legitimasi bagi lembaga negara untuk menutup proses seleksinya. Hal ini menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan bagi rakyat pencari kerja kemudian. Pemohon berbeda dengan argumentasi Mahkamah dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023, Pemohon justru menginginkan penafsiran yang berbeda dengan “original intent” Pembentuk UU KIP dengan memperluas tafsir Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan yang dimaksud “posisi seseorang dalam jabatan publik” termasuk berlaku bagi “calon pejabat publik”. Pemohon berargumentasi bahwa makna kata “posisi” sesungguhnya dapat dimaknai baik secara sinkronik maupun diakronik. Tafsir secara sinkronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada jenis jabatan dan jenis informasi yang mungkin tersedia pada jenis jabatan tertentu. Misalkan jenis jabatan presiden, menteri, pejabat tinggi utama, dan lain-lain. Informasi publik yang dapat disediakan dapat dibedakan tergantung kebutuhan dari jenis jabatannya. Sedangkan, secara diakronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada waktu ketersediaan informasi tersebut, misalkan pada saat proses seleksi atau ketika menjabat; 37 3.15. Bahwa tanpa bermaksud untuk mengurangi hormat terhadap Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 yang telah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, Pemohon mempertegas posisi argumentasi Pemohon bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan proses seleksi untuk jabatan publik termasuk dapat diterapkan bagi “calon pejabat publik”. perlu diketahui Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, melainkan norma implikasi dari norma Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Untuk melihat keterkaitan norma tersebut penting untuk mengetahui hubungan logis dari term “keterkaitan” itu sendiri. Pemohon asumsikan dalam bahasa logika, keterkaitan yang dimaksud adalah “relasi logis”. Dalam relasi logis, dari dua buah proposisi kita dapat menarik sebuah kesimpulan jika terdapat antecedent dan consequent. Sesungguhnya telah jelas bahwa Pasal 17 huruf h dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat kita letakan relasi logisnya dalam bentuk implikasi material. Dengan demikian, kita dapat melihat hubungan antara “rahasia pribadi” dengan keterbukaan itu sendiri. Untuk memahami secara komprehensif kemudian, kita harus memahami konsep tentang intensi dan ekstensi untuk memahami konsep keterkaitan dalam logika. Term “pribadi” dalam UU KIP memiliki intensi dengan ekstensi yang beririsan dengan UU PDP. Jika dikatakan tidak ada keterkaitannya, bagaimana kita menguraikan ekstensi hubungan suatu norma? Jika kita bayangkan hukum sebagai suatu sistem, maka kita harus bayangkan hukum sebagai suatu himpunan yang saling beririsan dengan relasi logis antar norma. Dalam konteks seleksi jabatan publik, informasi yang paling relevan dengan proses yang dibutuhkan adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP secara khusus pada angka 4 dan angka 5. Kita ketahui sendiri ekstensi Pasal 17 huruf h UU KIP berkaitan dengan UU PDP, dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah pengecualian dari rahasia pribadi yang digunakan untuk posisi jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Di sisi lain, hak atas rahasia pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP kemudian dipertegas dalam UU PDP termasuk hak-hak subjek pribadi yang diatur dalam Pasal 5 sampai 13 UU PDP. Kemudian mari kita lihat 38 Pasal 15 UU PDP yang mengecualikan atas hak-hak subjek data pribadi. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP secara tegas dinyatakan: “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” Secara teoritis telah kita sepakati “no publicity without consent”, kemudian Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, dan menurut Pasal 28J UUD 1945, jika hendak membatasi hak asasi manusia harus melalui UU. Kemudian, secara tegas Pasal 15 ayat (2) UU PDP menyatakan pengecualian pemberian hak atas subjek data pribadi hanya atas dasar pelaksanaan dari Undang-Undang. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan tidak ada keterkaitannya, lalu disampaikan oleh ahli bahwa pengaturan hal tersebut cukup dengan peraturan Petunjuk Teknis. Jika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak ada keterkaitannya, maka harusnya dapat ditunjukan informasi yang paling relevan dengan informasi yang dibutuhkan pada saat proses seleksi selain dalam Pasal 17 huruf h UU KIP terletak di mana, sehingga kita dapat melihat jika memang Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak memiliki keterkaitan. Jika didalilkan bahwa hal tersebut mungkin untuk diatur dalam Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi, maka seharusnya dapat dicontohkan Peraturan Juknis Komisi Informasi yang merinci secara detail bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik-pun tidak merinci bentuk dan jenis informasi melainkan hanya mengatur tata cara klasifikasi informasi dan pengujian konsekuensi; 3.16. Bahwa kemudian Pemohon kembali mempertegas argumentasi terhadap argumentasi yang menyatakan maksud dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya telah jelas yaitu ketika seseorang menjabat secara definitif sehingga tidak dapat dilekatkan kepada calon pejabat publik. Dengan demikian, bagi calon pejabat publik berlaku UU PDP. Dikatakan dengan merubah norma pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP justru mengacaukan makna norma karena tidak ada keterkaitannya antara norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan calon pejabat publik. 39 Untuk menjawab argumentasi tersebut, mari andaikan norma tersebut telah jelas maksudnya yaitu ketika secara definitif menjabat, maka konsekuensinya adalah Pemohon berhak mengetahui pegawai Bank Indonesia yang diangkat secara definitif untuk kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP juncto Pasal 17 huruf h UU KIP, Pemohon berhak meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP seperti hasil evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara logika hukum seharusnya hal ini sangat mungkin dilakukan. Namun, bagaimana faktanya? Jika tidak bisa dilakukan, maka berarti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang sudah dianggap jelas sebenarnya tidak ada maknanya atau tidak bisa dilaksanakan dalam kenyataan. Atau, kita ambil skenario lain, andaikan Pemohon meminta kepada PPID Mahkamah Konstitusi hasil evaluasi kapabilitas, hasil kesehatan, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP atas data pribadi milik hakim konstitusi, apakah diperkenankan? Pemohon berasumsi Mahkamah Konstitusi langsung akan menggunakan UU PDP untuk menyatakan hal tersebut tidak dapat diberikan. Lalu, apa arti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Bagaimana caranya agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat dilaksanakan secara konsekuen? Jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP yang mengatur mengenai “legitimate interest”, lalu kapan seseorang memiliki legitimate interest untuk memroses data pribadi tersebut? Menurut Pemohon term “posisi” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak sesederhana dimaknai hanya sebatas “definitif” ketika sudah menjabat saja. Banyak kompleksitas di dalamnya, oleh karena itu Pemohon mengusulkan term “posisi” harus ditafsirkan baik secara sinkronik maupun diakronik. Jika tidak ditafsirkan demikian, maka sebenarnya Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sama sekali tidak memiliki makna; 3.17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengusulkan penafsiran terhadap kata “posisi” secara diakronik. Mengapa tafsir diakronik ini penting? Hal ini dikarenakan Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP sebenarnya merupakan informasi yang relevan tersedia pada saat proses seleksi. Ketika sudah menjabat menjadi tidak relevan lagi. Melalui 40 tafsir ini kita dapat melakukan Legitimate Interest Assesment (LIA) secara terukur. Misalkan: sangat aneh Pemohon meminta hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, ijazah, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP terhadap seseorang pejabat eselon I yang diangkat pada tahun 1990. Pemohon tidak memiliki legitimate interest untuk hal tersebut. Jika kita tafsirkan hanya ketika secara definitif dan setelahnya, maka seharusnya dimungkinkan meminta hal tersebut meskipun sudah tidak relevan. Kalau tidak dimungkinkan lalu apa artinya Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Jika dikatakan ketika selama proses seleksi jabatan publik, informasi tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia karena masih sebagai calon pejabat publik, lalu kapan informasi tersebut tersedia dan relevan untuk diketahui? Dengan pemahaman sempit tentang “definitif”, logika Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP justru menjadi kacau sekali. Berbeda jika kita menggunakan mekanisme penafsiran diakronik yang lebih luas, kita akan lebih mudah menentukan informasi apa saja yang mungkin tersedia pada waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Akan tetapi, penafsiran secara diakronik juga dapat dikombinasikan dengan metode penafsiran secara sinkronik. Misalkan terhadap informasi mengenai aset dan keuangan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP dapat diterapkan secara khusus untuk pejabat tingkat tertentu saja. Dengan penafsiran demikian, maka kita tidak akan dapat menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP secara trivial. Untuk memudahkan Pemohon gambarkan sebagai berikut: 41 3.18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 menafsirkan bahwa calon pejabat publik masih dalam kategori “orang secara umum” maka berlaku ketentuan UU PDP sehingga pengecualian dilakukan berdasarkan persetujuan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Pemohon yang menggunakan pendekatan diakronik membagi tahapan tidak sebatas definitif/belum definitif, tetapi membagi menjadi tiga tahapan: yaitu 1) tahap pra seleksi berlaku bagi “orang secara umum”, 2) tahap seleksi berlaku bagi “calon pejabat publik”, dan 3) tahap pengangkatan berlaku bagi “pejabat publik”. Untuk memudahkan bagaimana informasi publik bekerja dalam masing-masing tahapan, mari gunakan ilustrasi/analogi sederhana: misalkan Budi tinggal di Pamulang dan bekerja di MK. Budi berangkat ke MK menggunakan kereta, maka dari itu tahapannya adalah Budi memasang sepatu di teras rumahnya, lalu pergi ke stasiun, dan kemudian sampai di MK. Ketika di teras rumahnya ternyata ada seorang konten kreator sedang membuat video, Budi menegur orang tersebut karena di dalam video tersebut akan ada wajah Budi dan teras rumahnya adalah milik pribadi Budi. Ketika di stasiun ternyata terdapat seorang konten kreator yang sedang membuat video di stasiun. Apakah Budi berhak untuk melarang orang tersebut untuk membuat video karena sedang ada Budi di stasiun, sehingga di video 42 tersebut akan ada wajah Budi yang merupakan milik Budi? Keberadaan Budi di stasiun tidak menyebabkan Budi memiliki stasiun, sehingga Budi harus sadar konsekuensi jika berada di stasiun maka banyak orang dapat melihat Budi termasuk dalam membuat video di stasiun. Selanjutnya, misalkan Budi telah sampai di MK, lalu apakah karena MK adalah badan publik, maka masyarakat umum dapat membuat video terhadap Budi karena Budi adalah pejabat publik dan Budi berada di MK yang merupakan badan publik? Jika konsepnya adalah seperti itu, lalu bagaimana Budi dapat bekerja dengan tenang jika setiap saat harus berada dalam video?; 3.19. Bahwa berdasarkan ilustrasi tersebut, maka Budi harus sadar ketika ia memilih untuk naik kereta, maka ia akan diketahui publik. Pengelola kereta juga harus sadar bahwa stasiun adalah milik publik bukan milik Budi, sehingga membiarkan publik mengetahui ada Budi naik kereta adalah hal yang wajar. Hal ini sama seperti seseorang ketika hendak mendaftar menjadi pejabat publik melalui seleksi terbuka, maka harus menerima konsekuensi bahwa dirinya adalah calon pejabat publik. Orang tersebut harus sadar bahwa ketika mendaftar menjadi pejabat badan publik bukan seperti mendaftar menjadi karyawan PT Mencari Cinta Sejati yang milik privat. Dengan demikian, orang tersebut harus menerima bahwa nama termasuk hasil seleksi-nya akan diketahui publik sebagai informasi yang dilindungi menurut Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP dapat diungkap berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tanpa perlu persetujuan dari orang tersebut. Cara berpikir ini sama seperti ketika seseorang membuat video suasana di stasiun akan sangat merepotkan jikalau ia harus meminta persetujuan dari seluruh orang yang ada dalam video di stasiun. Jika semua orang yang ada di video di stasiun berhak untuk menggugat karena terdapat wajahnya, maka tidak akan ada konten kreator. Indonesia akan menjadi seperti Korea Utara; 3.20. Bahwa dengan penafsiran secara diakronik, maka kita akan mengetahui kapan suatu informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP menjadi relevan untuk diungkap. Dengan kondisi ini, maka informasi tersebut justru dibuka saat proses kontestasi memang berlangsung. 43 Ketika seorang sudah menjabat secara definitif, maka tidak perlu dibebani dengan pengungkapan informasi terhadap dirinya yang memang sudah tidak relevan. Kecuali, jika terdapat proses penegakan hukum. Dapat diibaratkan ketika Budi sudah sampai di kantornya biarkan Budi bekerja secara tenang tanpa dibebani dengan vexatious request yang meminta informasi terhadap dirinya karena dianggap pejabat publik definitif, kecuali terhadap informasi yang memang secara sinkronik harus diungkap karena terkait dengan posisi level jabatannya. Menurut Pemohon justru pola penafsiran seperti ini yang lebih melindungi data pribadi seseorang sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan penafsiran demikian tidak perlu ada drama ijazah palsu dan lain sebagainya; 3.21. Bahwa untuk memperkuat pembuktian secara semantik bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik, Pemohon menambahkan argumentasi berikut: kita asumsikan MK sedang membuka lowongan pekerjaan untuk formasi sekretaris ketua MK, sekretaris wakil ketua MK, pengadministrasi registrasi perkara dengan persyaratan kualifikasi minimal pendidikan S1 Hukum, sehat jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Persyaratan ini kemudian akan menjadi informasi yang melekat kepada pengumuman hasil seleksi. Misalkan syarat kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 hukum, informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP yaitu berupa catatan pendidikan formal seseorang. Ketika nama seseorang muncul dalam pengumuman hasil seleksi, maka informasi tersebut menjadi “telah lulus nama x dengan catatan pendidikan formal S1 hukum”. Sederhana sekali sesungguhnya untuk melihat keterkaitan antara Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan proses seleksi jabatan publik. Hal ini dikarenakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan Pasal 17 huruf h UU KIP. Untuk memperjelas, berikut adalah ilustrasi keterkaitan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan Pasal 17 huruf h UU KIP dengan UU PDP (asumsikan sebagai contoh dalam proses seleksi jabatan publik): 44 Berdasarkan lembar jawaban tes kompetensi teknis/bidang tersebut, maka kemudian diumumkan hasil seleksi sebagai berikut: Jika kita lihat secara saksama Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP telah jelas informasi yang dimaksud adalah “hasil evaluasi”, dengan demikian nilai adalah bentuk dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, informasi nilai yang ada pada lembar jawaban peserta memiliki ekuivalensi dengan informasi nilai yang ada pada pengumuman hasil seleksi. Mengenai proses tes-nya seperti jawaban yang benar atau salah tentu bukan wilayah yang dapat diminta oleh masyarakat. Tetapi, informasi hasil evaluasi pasti berkaitan dengan nilai lembar jawaban peserta, tidak mungkin sebuah nilai didasarkan penerawangan batin panitia seleksi. Berbeda dengan proses “pura-pura seleksi” yang bisa saja terdapat sulap oleh panitia seleksi. Hasil evaluasi adalah termasuk kepada skor akhir, misalkan hasil evaluasi intelektualitas, maka hasil evaluasi tersebut dapat 45 berbentuk skor IQ. Jika hasil evaluasi kapabilitas, maka hasil evaluasinya dapat berupa skor/nilai tes. Dengan bukti tersebut, bagaimana mungkin norma seperti Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP dianggap tidak ada keterkaitannya dengan proses seleksi jabatan publik?; 3.22. Bahwa akan tetapi, penafsiran Pembentuk UU KIP sebagaimana pada tahun 2007 juga bukan berarti salah. Secara kondisi sosial kita mengalami situasi yang berbeda. Mungkin saja pada tahun 2007 komunikasi masih dominan menggunakan SMS, jadi bisa saja pada saat itu belum terbayangkan suatu media informasi yang begitu masif seperti saat ini. Mungkin saja UU PDP saat itu masih berupa embrio dalam imajinasi pakar. Namun, ketika UU PDP sudah diundangkan dan situasi sosial sudah benar-benar berubah, mengapa kita justru menggunakan tafsir yang sama seperti pada tahun 2007?; 3.23. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon kembali mempertegas menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik. Andaikan UU KIP memang sudah waktunya direvisi, semoga saja Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menjadi objek revisi UU KIP dengan mempertimbangkan penafsiran yang berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan UU PDP. Pemohon berharap revisi UU KIP dilakukan termasuk guna penguatan lembaga Komisi Informasi, sehingga Komisi Informasi memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memutus sengketa informasi serta kelembagaan yang lebih independen dan mandiri; 3.24. Bahwa di sisi lain, kasus aktual Pemohon belum mendapatkan titik terang dan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 telah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Hal ini bukan berarti Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 tidak memiliki landasan argumentasi tertentu, hanya saja terdapat cara pandang yang berbeda dengan Pemohon. Mahkamah lebih berhati-hati dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, sehingga pintu masuk Pemohon untuk mengungkap tidak dapat kembali melalui pasal tersebut. Pemohon menyadari terkadang Mahkamah 46 Konstitusi memilih jalan berputar, seolah menerapkan “strategi dua pintu”, maka dhawabith permasalahan informasi terbuka dalam proses seleksi calon pejabat publik digeser melalui norma UU per masing-masing lembaga. Dengan demikian, Pemohon akan mencoba seperti strategi Pemohon sebelumnya yaitu menguji substansi yang sama dengan objek UU yang berbeda. Semoga Mahkamah Konstitusi kembali berkenan untuk merubah pendiriannya; Perbandingan Pengaturan Seleksi Pegawai BI dengan CPNS Pasca UU PDP 3.25. Bahwa permasalahan dalam proses seleksi pegawai dalam lembaga negara adalah ketentuan mengenai sistem seleksi yang digunakan bergantung secara penuh kepada pemberi kerja. Konsep ini wajar diterapkan jika dilakukan pada perusahaan swasta di mana modal perusahaan tersebut secara penuh adalah milik privat. Namun, konsep tersebut seharusnya tidak dapat dipersamakan dengan Badan Publik yang terikat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan tersebut dapat dikatakan karena norma yang ada bersifat self-reference yaitu ketika acuan kebenaran suatu norma hanya didasarkan pada otoritas itu sendiri. Bahwa dalam memahami makna self-reference Pemohon menggunakan alat bukti berupa tulisan Alf Ross yang tertuang dalam artikel berjudul: “On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law” yang dimuat dalam Journal Mind, Vol.LXXVIII. No.309, Tahun 1969 (Bukti P-7). Secara singkat dasar pemikiran Alf Ross adalah norma merupakan derivasi dari norma yang lebih tinggi. Jika konstitusi memuat norma yang bersifat merubah/amandemen, maka akan ada norma yang lebih tinggi lagi karena dapat merubah konstitusi. Jika pengubah konstitusi mengubah norma/prosedur perubahan untuk merubah konstitusi, maka apakah perubahan tersebut diturunkan dari norma konstitusi atau bukan? Problema ini dijawab oleh Alf Ross dengan terlebih dahulu menguraikan tentang paradoks self-reference dan bagaimana hal tersebut terjadi dalam konstitusi. self-reference adalah suatu kondisi ketika suatu proposisi mereferensikan kebenaran pada dirinya sendiri (reflexivity). Apakah norma amandemen sesungguhnya bersifat self-reference atau ada norma 47 yang mendasarinya? Ini teka-teki yang berupaya dijawabnya. Alf Ross memberikan jawaban dengan konsep delegation of competence yaitu “a derived competence which does not destroy but functions inside the competence from which is derived” (Alf Ross, 1969: 22); 3.26. Bahwa untuk memahami lebih lanjut persoalan self-reference, terdapat contoh paradoks terkenal yaitu paradoks Epimenides. Epimenides menyatakan “semua orang Kreta adalah pembohong”, sedangkan Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenaran pernyataan tersebut ada di Epimenides itu sendiri. Paradoks ini berbagi pemikiran yang sama dengan self-reference norm karena kebenaran suatu norma bergantung pada pembentuk norma itu sendiri; 3.27. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mencoba untuk menganalogikan permasalahan self-reference pada suatu sistem seleksi pegawai. Misalkan suatu lembaga negara menyelenggarakan seleksi terbuka untuk pegawainya kemudian menciptakan disclaimer: “Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat”. Kemudian, para peserta diminta menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya akan menerima keputusan lembaga tersebut sesuai standar yang ditetapkan dan tidak akan mengajukan keberatan/tuntutan dalam bentuk apapun, tetapi peserta sesungguhnya tidak mengetahui standar yang ditetapkan seperti apa termasuk tidak mengetahui bagaimana hasil dari proses seleksi. Andaikan di sisi lain lembaga tersebut menyatakan bahwa pegawai yang diterima adalah putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas berdasarkan hasil rekrutmen yang adil dan objektif, sesungguhnya makna “terbaik”, “berintegritas”, “adil”, dan “objektif”, tersebut pada akhirnya bersifat self-reference karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri. Sehingga, andaipun proses seleksi penuh KKN atau kecurangan, atau hanya pura-pura seleksi, itu akan tetap dianggap putra-putri terbaik yang berintegritas. Problema ini terjadi karena norma yang ada bersifat overdelegating, sehingga kewenangannya bersifat refleksif. Karena permasalahan yang paradoksal seperti ini-lah pada akhirnya lembaga birokrasi mulai membenahi diri dengan reformasi birokrasi salah satunya merombak 48 sistem rekrutmennya menjadi lebih terbuka. Kemudian, para peserta diberikan waktu masa sanggah, sehingga ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat dikoreksi segera. Setelah masa sanggah tersebut-lah kalimat “Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat” baru berlaku; 3.28. Bahwa jika dikaitkan sebagai isu konstitusional, sesungguhnya permasalahan ini adalah persoalan konstitusional yaitu bagaimana melindungi warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan/negara melalui proses yang adil, terbuka, akuntabel dan non-diskriminatif. Kita tidak dapat membenarkan pernyataan Bank Indonesia bukan merupakan organ non pemerintahan seperti CPNS, sehingga benchmark yang dilakukan seperti OJK, LPS, maupun seperti contoh di luar negeri. Pemohon tidak akan mempermasalahkan jika yang membiayai Bank Indonesia adalah Dewan Gubernur, namun faktanya Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat. Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (3) UU BI memberikan delegasi kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengatur sendiri proses seleksi pegawai di lembaganya. Namun, Pasal 44 ayat (1) UU BI mengatur sangat “sederhana”, sehingga seolah memberikan kebebasan kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sistem seleksinya tanpa batas rambu tertentu yang berakibat proses seleksi yang dilakukan menjadi tertutup bahkan sampai terungkap menggagalkan peserta seleksi menggunakan instrumen fisik; 3.29. Bahwa karena norma tersebut sangat sederhana pada akhirnya persoalan pengumuman hasil seleksi kepada publik tidak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada keterangan Bank Indonesia dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: “metode penerimaan sampai dengan pengumuman kelulusan proses seleksi jabatan sebagai Ahli Fikih secara teknis dirinci dalam Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sesuai pendelegasian wewenang yang diatur dalam PADG Rekrutmen Eksternal. Dalam ToR dimaksud, BI memilih 49 metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI”. Hal ini sangat berbeda dengan proses seleksi CPNS di mana cantolan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang menyatakan: “Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.”. Berdasarkan norma pasal tersebut yang mengamanatkan dilakukannya “pengumuman hasil seleksi”, maka kemudian diturunkan aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (“PermenpanRB 27/2021”). Dalam Pasal 50 ayat (1) PermenpanRB 27/2021 dinyatakan: “Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang disampaikan oleh ketua Panselnas.”. Dengan adanya aturan pada tingkat UU hingga diturunkan melalui PermenpanRB, maka masing-masing instansi Pemerintahan tidak dapat mengatur sendiri-sendiri mekanisme seleksinya, termasuk untuk memilih metode pengumuman hasil seleksi. Norma Pasal 58 UU ASN tidak bersifat self-reference karena memberikan rambu-rambu yang tegas dalam proses pelaksanaan seleksi, berbeda dengan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang sekedar menyerahkan kewenangan kepada Dewan Gubernur; 3.30. Bahwa untuk memudahkan Pemohon membuat tabel perbandingan sebagai berikut dengan dikaitkan terhadap UU KIP dan UU PDP: Dasar Konstitusional Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 50 Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pegawai BI CPNS KIP PDP Pasal 44 UU BI (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Pasal 58 ayat (3) UU ASN Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 23 UU KIP: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP: Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: … c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 15 ayat (2) UU PDP: Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang- Undang. 51 Peraturan Dewan Gubernur PermenpanRB No.27/2021 Peraturan Komisi Informasi No.1/2017, Peraturan Komisi Informasi No.1/2013, dan lainnya Putusan Majelis Komisioner (Norma konkrit individual) 3.31. Bahwa jika dilihat pada tabel tersebut terlihat kewenangan Bank Indonesia bersifat self-reference karena Pasal 44 ayat (1) UU BI menyerahkan secara penuh untuk mengatur seleksi pegawainya. Kemudian, berdasarkan Pasal 19 UU KIP, masing-masing badan publik mempunyai kewenangan untuk menentukan informasi yang dikecualikan. Dengan merujuk kepada Pasal 15 ayat (1) UU PDP yang mengecualikan hak subjek pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara hanya mungkin dikecualikan jika dilaksanakan menurut ketentuan UU (Pasal 15 ayat (2) UU PDP), dengan demikian telah jelas ToR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk tidak mengumumkan hasil seleksi kepada publik telah memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak ada perintah dari UU kepada Bank Indonesia untuk mengumumkan hasil seleksi secara terbuka. Andai jika Pemohon ajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat (KIP), Pemohon akan menghadapi norma yang bersifat ambigu. KIP sendiri dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 142 menyatakan: “c. dalam petitumnya, Pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bagi seseorang pada tahap seleksi seharusnya menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. d. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, sehingga dapat diungkapkan 52 melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. e. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo UU KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.” 3.32. Bahwa sebelumnya Pemohon hanya bersifat menduga bahwa KIP akan mementingkan perlindungan data pribadi dibandingkan untuk mengungkap informasi terkait dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik. Dugaan Pemohon yang mendorong mengajukan permohonan Nomor 132/PUU-XXI/2023 karena adanya norma yang bersifat ambigu. Dengan adanya keterangan KIP ternyata dugaan Pemohon benar. Andaikan Pemohon pada saat itu mengajukan sengketa informasi terdapat kemungkinan Pemohon ditolak karena informasi yang Pemohon mintakan adalah informasi bagi calon pejabat publik yang menurut KIP dianggap masih sebagai orang secara umum yang dilindungi oleh UU PDP. Lingkaran setan yang dapat Pemohon duga dari mengulik-ngulik logika dalam norma per-UU-an yang ada. Hal yang berbeda jika informasi yang Pemohon mintakan adalah informasi dalam proses seleksi CPNS. Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU ASN juncto Pasal 50 ayat (1) PermenpanRB 27/2021 penyelenggara wajib mengumumkan hasil seleksi secara terbuka. Apakah peserta sebagai pemilik data pribadi dapat mempermasalahkan pengumuman CPNS tersebut berdasarkan UU PDP? Jawabannya adalah tidak, karena Pasal 15 ayat (1) UU PDP mengecualikan hak subjek data pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan syarat dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP hal tersebut harus merupakan pelaksanaan dari UU. Perlu diperhatikan bagian mengingat dari PermenpanRB No.27/2021 tidak mencantumkan Peraturan Komisi Informasi karena memang pada level PermenpanRB akan sangat aneh jika dasar kewenangan MenpanRB 53 adalah dari Peraturan Komisi Informasi. PermenpanRB tersebut mengatur persoalan pengumuman informasi secara detail sebagai pelaksanaan dari Pasal 58 ayat (3) UU ASN bukan Perjuknis; 3.33. Bahwa pegawai Bank Indonesia bukan merupakan ASN, sehingga tidak mungkin menundukan Bank Indonesia dengan UU ASN dan PermenpanRB 27/2021. Terlebih Bank Indonesia mendapatkan atribusi langsung dalam UUD 1945. Sehingga, “cantolan” pelaksanaan UU bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan rekrutmen adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI. Bisakah, Bank Indonesia melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka? Jawabannya bisa dilakukan jika Dewan Gubernur Bank Indonesia mau, jika Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak mau, maka tidak bisa. Di sini-lah Pemohon selalu mentok melawan Bank Indonesia karena kuasanya yang begitu kuat; 3.34. Bahwa perlu diketahui argumentasi yang diberikan Komisi Informasi secara yuridis tidak-lah salah, karena memang apa yang disampaikan adalah pengejewantahan dari UU. Namun, ketika ternyata ada kasus aktual yang merugikan hak konstitusional dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk memulihkannya, maka terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional. Dari penjelasan-penjelasan yang dibacakan dalam persidangan Perkara No.132/PUU-XXI/2023, terbukti norma pada tingkat UU tidak memberikan jalan keluar bagi Pemohon untuk memulihkan hak konstitusional tanpa perlu harus merugikan hak konstitusional pihak lainnya. Berbeda misalkan Bank Indonesia adalah lembaga kementerian. Misalkan sebuah kementerian tidak mengumumkan daftar nama peserta CPNS, sehingga digugat oleh peserta. Kementerian tersebut ternyata mendasari karena UU PDP telah diundangkan dan hal tersebut adalah rahasia pribadi. Komisi Informasi untuk mengungkap tersebut tentu harus mencari dasar hukum selain UU PDP. Komisi Informasi dapat memutuskan Kementerian tersebut untuk membuka informasi tersebut dengan mendasari kepada Pasal 58 ayat (3) UU ASN karena UU ASN adalah lex specialis dari UU PDP. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Hal ini akan sangat rumit sekali, karena Pasal 44 ayat (1) UU BI tidak 54 memerintahkan adanya pengumuman hasil seleksi. Komisi Informasi akan berat jika harus menundukan Bank Indonesia dengan UU ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika keterangan Presiden dan Komisi Informasi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bersifat “mengambang”. Meskipun, berdasarkan penalaran yang wajar kita ketahui cenderung lebih melindungi data pribadi. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) UU KIP: “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.” 3.35. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU KIP pengecualian yang tidak bersifat permanen tidak termasuk kepada Pasal 17 huruf h UU KIP yang berisi informasi rahasia pribadi. Dengan demikian, secara kontrari dapat dikatakan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP bersifat permanen. Hal tersebut dapat dibuka jika dan hanya jika ada persetujuan dari pemilik data pribadi (Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP) atau ada perintah dari UU (Pasal 15 ayat (2) UU PDP). Jika tidak ada UU-nya, maka andaikan Pemohon mengajukan sengketa informasi dengan dasar hukum yang sangat rapuh probabilitas hak Pemohon terpulihkan sangat kecil; Kurangnya Pengaturan Sebagai Bentuk Pertentangan Terhadap UUD 1945 3.36. Bahwa permasalahan pengaturan seleksi pegawai Bank Indonesia adalah akibat norma yang mendelegasikan bersifat overdelegating. Secara literatur terkadang disebut dengan deferral clause. Pembentuk UU sering menerapkan pendekatan “deciding not decide” dan menyerahkan kepada aturan implementasi untuk mengatur lebih lanjut karena alasan efisiensi. Namun, terkadang kita tidak sadar bahwa “deciding not to decide” bisa menyebabkan norma tersebut bersifat self-reference kepada penerima delegasi. Sehingga, ketika dilaksanakan menjadi terjebak dalam lingkaran setan (vicious circle). Maka dari itu, wajar sekali kasus konkrit Pemohon menjadi tarik-menarik meskipun faktanya Pemohon ditolak karena diskriminasi fisik (gemuk). Ketika kita bayangkan beberapa dunia kemungkinan, bahkan mungkin kita bayangkan kasus Pemohon bisa saja bukan kali pertama terjadi. Inilah permasalahan pokok dalam permohonan 55 ini. Meminjam istilah yang digunakan Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yaitu unclear norm yang bersifat bias sehingga perlu melihat dengan sense of justice. Permasalahan menjadi semakin menarik karena bersinggungan dengan norma lainnya seperti UU KIP dan UU PDP yang masing-masing UU memiliki norma yang saling mengecualikan. Jika diperbandingkan dengan UU ASN, permasalahan tidak terjadi karena Pasal 53 UU ASN memberikan delegasi dengan batasan yang jelas, sehingga UU ASN dapat langsung menjadi pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) UU PDP sehingga dapat mengecualikan informasi yang dikecualikan dari Pasal 17 huruf h UU KIP dalam proses seleksi CPNS. PermenpanRB 27/2021 kemudian dapat menjadi ketentuan teknis yang dapat mengesampingkan ketentuan yang merahasiakan data pribadi. Lalu, bagaimana teori hukum membaca persoalan tersebut? untuk memulai bagian ini kita memerlukan teori hukum seperti apa yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal tersebut. Untuk menjawab hal tersebut kita dapat bayangkan dalam suatu yurisdiksi diakui berbagai macam norma (normative ordering) yang berlaku baik norma adat, kesusilaan, kesopanan, agama, maupun norma per-UU-an. Norma-norma tersebut secara substansi saling beririsan sehingga dapat terlihat persinggungan antara masing-masing norma; 3.37. Bahwa sesuatu yang dapat didefinisikan merupakan sesuatu yang dapat dikuantifikasikan. Ketika norma-norma dapat diidentifikasi maka norma tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk simbol atau kata atau tanda tertentu atau perbuatan (quantified norms). Norma dapat diidentifikasi karena norma menunjuk fakta. Fakta tersebut berupa: perintah, larangan, kebolehan, dan dispensasi. Untuk memudahkan secara logika kita dapat ekuivalenkan dengan yang dimaksud perintah adalah wajib, larangan berarti tidak dapat, kebolehan berarti dapat, dispensasi berarti tidak wajib; 3.38. Bahwa hubungan logis dari proposisi normatif tersebut antara lain: sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, sesuatu yang bersifat larangan memiliki hubungan kontradiktoris dengan kebolehan. Lalu, sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak wajib, sesuatu yang bersifat tidak dapat 56 memiliki hubungan implikatif dengan tidak wajib. Namun, perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, bukan berarti dapat memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat dapat belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib. Dapat memiliki sifat untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika terpenuhinya unsur pilihan, ketika tidak ada pilihan maka menjadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib dapat dilakukan ketika ada pilihan, ketika sesuatu itu tidak dapat dilakukan maka tidak ada pilihan untuk dapat dilakukan. Contoh: UU mewajibkan setiap peralihan hak milik (tanah) harus didaftarkan. Tidak ada UU lain yang membuat adanya pilihan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan, maka kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak milik adalah mutlak. Berbeda jika terdapat UU yang menyatakan ada ketidakharusan untuk mendaftarkan peralihan hak milik, maka keharusan mendaftarkan hak milik menjadi pilihan yaitu dapat dilakukan atau dapat untuk tidak dilakukan; 3.39. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan antara kewajiban dan larangan terdapat fungsi pilihan. Dalam kenyataan, mungkin terdapat dua kewajiban yang saling bertentangan. Ketika terjadi kondisi tersebut, melaksanakan salah satunya adalah kewajiban. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana menentukan materi muatan suatu peraturan per- UU-an yang baik dan benar terutama ketika berbicara norma yang mengecualikan (lex specialis) dari yang bersifat umum (lex generalis); 3.40. Bahwa setelah memahami bagaimana proposisi norma bekerja, kita dapat bayangkan bahwa selanjutnya negara hadir dan mengkompilasikan norma-norma menggunakan instrumennya baik perundang-undangan maupun bentuk keputusan lainnya. Kesepakatan dasar adalah konstitusi yang mengakui berbagai macam norma dalam suatu himpunan norma. Konstitusi sebagai simbol secara eksplisit dapat berupa teks dan secara implisit termasuk nilai yang diakui. Konstitusi mencakup norma yang diakui yang kesemuanya jalin berkelindan menjadi satu; 3.41. Bahwa norma itu sendiri terdiri dari norma materiil dan norma formil. Norma materiil terdiri dari perintah, larangan, kebolehan, dispensasi, 57 sedangkan norma formil adalah norma yang menjadikan norma materiil menjadi nyata termasuk pemberian kewenangan pembentukan norma yang menjadikan norma terhimpun nyata. Kita bayangkan bahwa kita menghimpun quantified norms dalam pikiran kita kemudian membuat relasi-relasi logis antar norma. Problema tidak berhenti hanya disitu ternyata kompleksitas terjadi ketika dihadapkan kepada bagaimana delegasi pengaturan ini diberikan kepada masing-masing lembaga, dan sejauh apa pemberian kewenangan mengaturnya. Problema semakin rumit jika dalam kenyataan ternyata institusi norma tidak tunggal (monistik), banyak institusi norma di luar institusi negara yang juga hidup dan diakui. Namun, dalam permohonan ini tidak akan sampai pada institusi di luar negara, tetapi sebatas bagaimana mungkin kita menghimpun norma dan mendudukannya dalam porsi delegasinya masing - masing; 3.42. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan permasalahan ini berkaitan dengan pendelegasian materi muatan. Permasalahan kita adalah sering sekali sesuatu hal yang prinsipil hanya dianggap sebagai permasalahan teknis. Misalkan persoalan hak milik dalam transaksi perbankan syariah sebelumnya dianggap hanya persoalan teknis saja yang dapat diselesaikan melalui solusi fatwa dituangkan oleh OJK. Kemudian, ternyata OJK membentuk POJK yang mengecualikan peraturan pada tingkat UU. Hal ini merupakan anomali dalam kaca mata ilmu perundang- undangan. Permasalahan UU PDP vis a vis UU KIP juga sering terjebak dalam permasalahan yang sama, seolah-olah solusi dari seluruh permasalahan hukum adalah melulu soal petunjuk teknis atau implementasi norma. Terkadang pembentuk UU ketika membentuk UU tidak memikirkan dampak materi muatan yang dirumuskannya terhadap seluruh materi muatan UU lain yang terdampak. Atau, bisa jadi sudah saja pakai “deferral clause” agar lebih cepat diundangkan, tetapi ternyata menjadi tumpang tindih dan justru menciptakan kekacauan antara materi muatan. Pemohon contohkan: UU Cipta Kerja membentuk Komite Fatwa yang menjadi “organ negara”, tetapi pembentuk UU tidak memikirkan apakah akan menjadi produk KTUN dan bagaimana jika ada perbedaan 58 fatwa dengan MUI, apakah akan diselesaikan kepada PTUN atau lembaga lainnya. Contoh lainnya seperti Pasal 337 huruf h UU P2SK dalam ketentuan penutup yang bersifat “sapu jagat” dengan konsep penjelasan yang bersifat vicious abstraction. Bagaimana mungkin merubah semua istilah secara masif dan acak dalam semua per-UU-an sektor keuangan, namun pada bagian mengingat maupun Pasal 326 UU P2SK yang merupakan ketentuan penutup tidak mencantumkan UU SBSN yang padahal sukuk adalah instrumen sektor keuangan. Di sisi lain, UU Komoditi Berjangka termasuk menjadi UU yang menjadi dasar pembentukan UU P2SK. Bagaimana penafsiran ekstensif-restriktif yang digunakan oleh pembentuk UU? Ketika ada permasalahan dalam kenyataan selalu yang disalahkan adalah implementasi norma dan hal tersebut dianggap permasalahan teknis. Padahal bangunan sistem per- UU-an kita tidak dibentuk berdasarkan konstruksi logika yang baik; 3.43. Bahwa berdasarkan hal tersebut kita perlu memperbaiki bagaimana sebenarnya hubungan logis antar norma yang sederajat maupun terhadap delegasi kewenangannya. Jangan kita selalu overdelegating yang justru menjadikan tumpang tindih antar kewenangan dan norma. Bagi Pemohon hal ini merupakan problema dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang jika ternyata permasalahan tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional, maka dapat dikatakan kurangnya pengaturan juga sebagai bentuk pertentangan konstitusional; 3.44. Bahwa permasalahan ini menarik karena akan tarik menarik antar dua kondisi yaitu kondisi overregulated atau overdelegated. Suatu norma UU yang mengatur terlalu banyak bisa menjadi terlalu gemuk yang dalam pelaksanaannya dapat menghadapi kesulitan, namun di sisi lain ternyata norma UU yang mengatur “ala kadarnya” justru menjadikan overdelegated dan gemuknya norma justru berada pada tingkat bawah atau bahkan norma pendelegasian menjadi bersifat self-reference. Persoalan ini juga mirip dengan persoalan “delegasi blangko” dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 ketika norma UU memberikan delegasi kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur 59 prinsip syariah dengan sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu melalui fatwa. Namun, ternyata terdapat materi muatan prinsip syariah yang bersinggungan dengan UU yang “memaksa” OJK untuk membentuk POJK yang bertentangan dengan UU tetapi secara doelmatigheid dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu patokan dalam menentukan materi muatan per-UU-an, misalkan ketika materi muatan berkaitan dengan hak yang bersifat asasi, maka harus diatur pada tingkat UU. Namun, kadangkala kita kesulitan mendefinisikan “hak” sehingga seringkali kita meraba-raba apakah suatu norma bersinggungan dengan hak atau hanya permasalahan teknis saja. Terkadang pembentuk UU terlupa ternyata mendelegasikan suatu norma ke tingkat bawahnya bersinggungan dengan norma yang terkait pada tingkat UU. Dalam kesimpulan Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 sesungguhnya Pemohon telah menyinggung persoalan ini dengan kalimat: “aturan pelaksana dapat menjadi lex specialis jika aturan pelaksana tersebut merupakan anggota himpunan dari UU (lex specialis) jika UU (lex specialis) mengatur lingkup ekstensi yang sama dengan UU (lex generali)”; 3.45. Bahwa untuk memperjelas hal tersebut Pemohon akan bayangkan misalkan ada norma pada tingkat UU yang saling bertentangan (misal mengakui dan menegasikan hak sekaligus). Lalu, terdapat norma implementasi yang mengharuskan mengatur di antara dua norma tingkat UU tersebut. Sesuai prinsip jika terdapat dua kewajiban saling bertentangan, melaksanakan salah satunya adalah kewajiban, maka kita harus menentukan norma yang mana yang menjadi “cantolan”. Terlebih setelah persidangan Perkara No. 132/PUU-XXI/2023 menjadi suatu tantangan bagi kita yaitu bagaimana menempatkan norma implementasi di tengah adanya norma abstrak yang saling mengecualikan. Dengan adanya norma implementasi di tengah dua norma yang saling bertentangan, maka akan terdapat tiga variabel norma yaitu x,y,z. Dari ketiga norma tersebut, salah satu norma akan menjadi lex specialis, maka kita dapat berikan predikat P sebagai lex specialis. Dengan kondisi tersebut, maka permodelan logikanya dapat seperti berikut: 60 Asumsikan: a) x adalah norma dalam per-UU-an 1 b) y adalah norma dalam per-UU-an 2 c) z adalah norma dalam per-UU-an 3 d) Predikat P dimaknai sebagai “lex specialis”. quantifier ∀x∀yƎz menunjukan bahwa norma x dan y berada pada tingkat abstrak, sedangkan norma z adalah norma implementasi (partikular). Ketika terjadi kondisi tersebut berlaku rumusan: jika norma z adalah anggota himpunan dari norma x dan norma z anggota himpunan dari norma y dan jika norma x berpredikat sebagai lex specialis, maka norma z dalam hubungannya dengan norma y dan x adalah lex specialis. Bahwa untuk membuktikan, kita harus membuktikan terdapat kondisi [(z∈x Λ z∈y) Λ (P(x)) → P(x,y,z))]. Dengan demikian, kita harus mencari terdapat z yang merupakan anggota himpunan x dan y di mana x dan y adalah bersinggungan. Jika terdapat z = xՈy, maka kita selanjutnya buktikan jika x adalah lex specialis, maka z dalam relasinya dengan x dan y juga adalah lex specialis (P(x)) → P(x,y,z)). Mari contohkan dalam konteks hukum: 1) Terdapat norma y dalam UU Pokok Agraria yang pada pokoknya adalah hak atas tanah yang diakui sebatas yang dinyatakan dalam UU dan setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA yang menyatakan: “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.” dan Pasal 23 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.”; 2) Terdapat norma x dalam UU P2SK yang pada pokoknya adalah terdapat suatu hak atas benda (tanah) yang diakui di mana ∀x∀yƎz[(z∈x Λ z∈y) Λ (P(x)) → P(x,y,z))] 61 peralihannya tidak harus didaftarkan, sebagaimana dalam Pasal 15 UU P2SK yang menambahkan Pasal 1 angka 37 yang menyatakan: “Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.” dan yang menambahkan Pasal 2A UU Perbankan Syariah yang menyatakan: “(1) Penggunaan aset dalam transaksi atau sebagai bagian struktur produk dan/atau jasa Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan cara menjual dan/ atau menyewakan Hak Manfaat atas aset atau barang. (2) Penjualan dan/atau penyewaan Hak Manfaat atas aset atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pendaftaran atas kepemilikan suatu aset atau barang sebagai dasar legalitas kepemilikan.”; 3) Terdapat norma z dalam POJK No.13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, yang pada pokoknya adalah peralihan hak milik dapat dilakukan tanpa diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan, sebagaimana dinyatakan: “Bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai'. Pembelian barang ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang” UUPA menyatakan setiap peralihan hak milik harus didaftarkan. Hal ini diperkuat dengan Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021 (asumsikan sebagai y). Kemudian, pada tahun 2021 OJK menetapkan POJK No.13/POJK.03/2021 yang menyatakan dalam transaksi perbankan syariah dalam konteks bai’ wal istikjar dapat dilakukan peralihan tanpa diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang (asumsikan sebagai z). Adanya POJK berimplikasi lahirnya jenis hak baru,padahal menurut Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA hak baru hanya dapat ditetapkan dengan UU. Terhadap permasalahan tersebut, maka pada 2023, UU P2SK menambahkan satu jenis hak baru yaitu Hak Manfaat dalam UU Perbankan Syariah yang dapat diakui sebagai jenis hak tanpa perlu dilakukan pendaftaran (asumsikan sebagai x). Dengan adanya UU P2SK, 62 maka POJK memiliki “cantolan” pada tingkat UU untuk mengesampingkan UUPA; 3.46. Bahwa permodelan logika tersebut juga dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan regulasi keterbukaan informasi publik dalam proses seleksi CPNS. Asumsikan seperti tabel berikut: Norma Implementasi (z) Norma Lex Specialis (x) Norma Lex Generalis (y) Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) PermenpanRB 27/2021: (2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah juga mengumumkan lowongan pada portal masing- masing Instansi Pemerintah. … (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. nama Jabatan; b. jumlah lowongan Jabatan; c. unit kerja penempatan; d. kualifikasi pendidikan; e. alamat dan tempat lamaran ditujukan; f. jadwal tahapan seleksi; g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.” Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PermenpanRB 27/2021: (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang disampaikan oleh ketua Panselnas. Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP: Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: … c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 15 ayat (2) UU PDP: Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang- Undang. Pasal 58 ayat (3) UU ASN Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pasal 8 UU PDP Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 UU PDP Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi. 63 (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masingmasing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. 3.47. Bahwa secara singkat dapat dikatakan PermenpanRB 27/2021 (asumsikan sebagai z) menjadi lex specialis (dalam pengertian teknis) dari UU PDP secara khusus yang mengatur terkait hak subjek data pribadi secara khusus Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP (asumsikan sebagai y). Karena PermenpanRB 27/2021 memiliki “cantolan” dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN (asumsikan sebagai x), sehingga PermenpanRB 27/2021 merupakan aturan pelaksanaan dari UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang merupakan pelaksanaan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU PDP yang dapat mengesampingkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP. Untuk memudahkan, secara visual dapat digambarkan seperti berikut: 64 Jika dilihat pada gambar wilayah yang berwarna abu-abu merupakan irisan antara PermenpanRB 27/2021, Pasal 58 UU ASN, Pasal 15 UU PDP, kemudian jika kita kaitkan juga dengan UU KIP, maka beririsan juga dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP. Dengan adanya Pasal 58 ayat (3) UU ASN, maka makna Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang membuka informasi dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dapat dilakukan dengan mengecualikan UU PDP. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang mendelegasikan secara penuh kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut berakibat kepada UU BI dalam konteks seleksi pegawai dapat menarik diri dari aturan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP. Sehingga, Dewan Gubernur Bank Indonesia dapat membuat aturan yang mengesampingkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP dengan menarik UU PDP sebagai lex specialis-nya. Hal ini serupa dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”) yang berbunyi: “Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur” dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keungan (“UU OJK”) yang berbunyi: “Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK”. Konsep norma dalam UU LPS dan UU OJK sama seperti dalam UU BI yang menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga, oleh karena itu wajar Bank Indonesia memberikan keterangan dalam Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 yang menjadikan OJK dan LPS sebagai benchmark; 3.48. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara No.132/PUU-XXI/2023 yang menginginkan perluasan tafsir secara diakronik terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya hendak menjadikan Mahkamah Konstitusi memutuskan semacam “constitutional order” yaitu seolah-olah menghimbau tiap lembaga negara untuk mencontoh sistem seleksi yang telah diterapkan dalam pengadaan CPNS khususnya dalam keterbukaan informasi. Jika Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dikabulkan, maka secara implisit akan mempengaruhi makna Pasal 44 ayat (1) UU BI, Pasal 78 ayat (2) UU LPS, dan Pasal 27 ayat (1) UU OJK, sehingga “memaksa” masing-masing lembaga untuk merevisi peraturan lembaganya masing- 65 masing. Jika divisualisasikan dalam diagram, maka UU BI, UU OJK, dan UU LPS akan “tersedot” ke dalam himpunan UU KIP secara khusus Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b. Dengan kondisi tersebut, maka tidak perlu dilakukan pengujian/perubahan masing-masing UU untuk hanya sekedar mereformasi sistem seleksi bagi jabatan publik. Hal ini penting karena ternyata norma Pasal yang bersifat self-reference menyebabkan kerugian konstitusional terjadinya diskriminasi fisik dalam sistem seleksi yang tertutup. Apakah kita akan membenarkan hal tersebut sebagai best practice? Namun, karena Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 telah menolak permohonan Pemohon, maka dhawabith hukum yang digunakan adalah merubah UU per masing-masing lembaga. Berdasarkan alasan tersebut, maka Pasal 44 ayat (1) UU BI yang mengatur terlalu sederhana ternyata terbukti telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon sehingga perlu dilakukan revisi; 3.49. Bahwa meskipun pegawai Bank Indonesia bukan merupakan ASN, tetapi karena sama-sama badan publik terlebih sama-sama merupakan lembaga negara seharusnya sistem rekrutmennya harus tetap dilaksanakan berdasarkan sistem yang fair, transparan, dan akuntabel. Hal ini bukan berarti harus menjadikan sistem seleksi pegawai Bank Indonesia identik sama dengan CPNS. Masing-masing lembaga dapat mengatur teknis mekanisme sesuai kebutuhannya sendiri, tetapi hal yang prinsipil seperti pengumuman hasil seleksi kepada publik harus dilakukan untuk menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabel, dan non- diskriminatif. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Pasal 44 ayat (1) UU BI mempunyai rumusan: “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non- diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.”. Adanya kewajiban mengumumkan hasil seleksi kepada publik pasti akan merubah sistem rekrutmen di Bank Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara tertutup. Dengan penambahan frasa tersebut pada level UU, maka menjadikan Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak memiliki diskresi untuk tidak 66 mengumumkan hasil seleksi kepada publik. Pengumuman hasil seleksi kepada publik adalah kunci agar prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non-diskriminatif terwujud. Tanpa pengumuman hasil seleksi mustahil ada jaminan 100% prinsip tersebut terlaksana. Jika memang benar prinsip tersebut terlaksana tidak perlu Pemohon sengketa panjang sampai lebih dari satu tahun dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia cukup umumkan saja kepada publik. Perlu diketahui arti kata “mengumumkan” dengan “memberitahukan” itu berbeda. Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengumumkan berarti: “memberitahukan kepada orang banyak; memaklumkan; menyebarluaskan.” Hal dari akar kata “umum” yaitu yang berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.” Berbeda dengan memberitahukan yang berarti: “1. menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya diketahui, 2. mengumumkan; menyebarluaskan” yang berasal dari kata beri tahu yang berarti: “menjadikan supaya tahu (mengerti)”. Mengumumkan sudah pasti memberitahukan, tetapi memberitahukan belum tentu mengumumkan. Bank Indonesia mencoba memelesetkan pikiran Pemohon dengan mencampuradukan bahwa pemberitahuan melalui email masing-masing adalah mengumumkan. Oleh karena itu, penting ditegaskan dalam norma tingkat UU bahwa yang diwajibkan itu mengumumkan bukan memberitahukan. Jika tidak akan selalu “ngeles” bahwa Bank Indonesia sudah mengumumkan meskipun bukan; 3.50. Bahwa alasan yang digunakan Bank Indonesia untuk tidak melaksanakan pengumuman hasil seleksi kepada publik berdasarkan ToR yang dijelaskan adalah karena adanya kasus pemanfaatan data oleh travel agen, kasus penipuan bimbingan belajar, dan kebocoran data nama dan identitas para peserta rekrutmen BI. Sesungguhnya tiga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan sistem seleksi menjadi tertutup. Solusi terhadap kasus pemanfaatan data oleh travel agen dan penipuan bimbingan belajar sangat sederhana yaitu cukup dibuat himbauan berupa “Bank Indonesia tidak bekerja sama dengan travel agen atau bimbingan belajar manapun. Hati-hati atas segala penipuan yang mengatasnamakan 67 Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibatnya.” Untuk meningkatkan awareness para peserta, himbauan tersebut baiknya diumumkan dalam banyak bentuk sehingga para peserta tidak akan tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Andaikan terjadi kasus penipuan, maka Bank Indonesia tidak perlu bertanggung jawab karena sudah memberikan himbauan sebelumnya. Lagipula untuk apa Bank Indonesia mengurusi travel agen atau bimbingan belajar. Hal tersebut adalah hak masyarakat apakah hendak menggunakan travel agen untuk ke Jakarta atau hendak bimbingan belajar dahulu. Seperti seleksi CPNS yang kemudian melahirkan banyak buku tips masuk CPNS. Apakah sebuah larangan bagi masyarakat untuk mengetahui dan belajar? Terkait adanya potensi penipuan, hanya dengan menyampaikan Bank Indonesia tidak pernah berafiliasi dengan pihak manapun persoalan menjadi selesai. Jangan alasan seperti itu dijadikan alasan untuk menutup sistem seleksi, terlebih ternyata dalam seleksi yang tertutup terjadi perlakuan diskriminasi berdasarkan fisik untuk menggagalkan peserta tes. Selain itu, terhadap permasalahan kebocoran data nama dan identitas peserta rekrutmen, sesungguhnya solusinya mudah yaitu informasi pengumuman hasil seleksi tidak perlu memuat banyak informasi data pribadi, cukup data berupa nama dan informasi seperlunya yang terkait dengan proses seleksi. Jika pengumuman hasil seleksi dianggap sebagai kebocoran data, maka tindakan Mahkamah Konstitusi yang mengumumkan hasil seleksi adalah perbuatan melawan hukum. Masyarakat bebas mengunduh pengumuman tersebut bahkan orang Amerika maupun Trinidad & Tobago dapat mengunduh dokumen tersebut termasuk mengupload-nya dalam scribd. Logikanya, jika dokumen tersebut pada dasarnya adalah terbuka, lalu mengapa dikatakan sebagai kebocoran data? Di mana letak kejahatan sibernya? Jika hal tersebut dikategorikan kejahatan siber, maka proses seleksi CPNS harus kembali ditutup karena bagian dari sindikat kejahatan siber. Bagaimana cara berfikir kita sebaiknya? Sebaiknya kita tidak membuat argumentasi benchmark karena bukan PNS, maka bisa sesukanya mengatur. Hal ini bukan persoalan PNS atau bukan PNS, tetapi persoalan hak konstitusional 68 warga negara. Perlu diingat, pada saat krisis moneter 1997-1998 setelahnya terdapat penyelewengan dana BLBI yang seharusnya tidak terjadi, terlebih terjadi dalam kondisi krisis. Jika Bank Indonesia bersifat transparan seharusnya persoalan tersebut dapat diusut tuntas bukan justru dilakukan SP3, aneh sekali itu. Setelah reformasi, birokrasi mulai membenahi diri melalui “reformasi birokrasi”, sistem seleksi CPNS mulai dibenahi. Namun, sayang seribu sayang, adanya Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dan UU PDP dapat menjadikan kelamnya seleksi pejabat publik kembali; 3.51. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut menambahkan frasa “setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik” berdasarkan penalaran yang wajar adalah beralasan menurut hukum. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk meniadakan pengumuman hasil seleksi, kecuali kita memang hendak kembali seperti pada zaman sebelum reformasi yang penuh dengan KKN. Dengan tambahan frasa seperti itu, maka tidak akan terjadi self-reference dalam norma yang memberikan delegasi pengaturan mengenai sistem seleksi di Bank Indonesia. Jika divisualisasikan, perubahan Pasal 44 ayat (1) UU BI akan merubah hubungan relasi UU BI menjadi seperti: 69 3.52. Bahwa tanpa merubah rumusan Pasal 44 ayat (1) UU BI, kasus yang menimpa Pemohon akan terus terjadi dan akan selalu kita anggap benar. Dengan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, maka terbukti jika Pasal 44 ayat (1) UU BI tidak dirubah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Pemohon memohon tolong dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi jangan membiarkan kita kembali kepada era sebelum reformasi. Sebaiknya jangan dikatakan norma yang diuji tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional Pemohon. Jika tidak ada kaitannya, lalu kaitannya di mana seseorang ingin memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan proses seleksi yang adil, terbuka, akuntabel, dan non-diskriminatif? Apakah kita serahkan kembali kepada masing-masing pimpinan lembaga tanpa ada dasar hukum yang bisa mengatur masing-masing pimpinan lembaga? Ini bukan sekedar persoalan mendapatkan informasi, tetapi bagaimana Pemohon mendapatkan kesempatan kerja termasuk generasi yang akan datang mendapatkan ketenangan hati karena proses seleksi yang dilakukan dijamin adil, terbuka, akuntabel, dan non-diskriminatif. Masyarakat memerlukan dasar hukum yang kuat. Andaikan permohonan ini tidak juga dikabulkan di tengah pernyataan-pernyataan Bank Indonesia, Presiden dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang hendak menutup informasi bagi Pemohon, maka berdasarkan penalaran yang wajar ada upaya secara terstruktur dan sistematis untuk membenarkan tindakan Bank Indonesia terhadap Pemohon, yang dapat dikatakan sebagai upaya membatasi hak asasi Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan; 3.53. Bahwa meskipun secara tersirat sesungguhnya Mahkamah Konstitusi ingin membuka pengumuman hasil seleksi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023: “…Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal-hal yang dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, in casu proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (rangking) peserta 70 penting untuk diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi…” (vide Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 halaman 203-204). Namun, sebagaimana telah dibuktikan kalimat tersebut sesungguhnya tidak bermakna. Sebelumnya Mahkamah menyatakan: “Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, mekanisme mengumumkan hasil seleksi perekrutan pegawai, merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai.” (vide Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 203) Jika kita membenarkan apa yang terungkap dalam persidangan, maka masing-masing Badan Publik sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengatur sistem seleksinya, namun yang perlu dipertanyakan sejauh apa kewenangan pengaturannya diberikan. Kita mengetahui memang mengumumkan hasil seleksi adalah penting, tetapi arti kata “penting” apakah bermakna “wajib” bagi Badan Publik atau masih menjadi wilayah diskresi Badan Publik bersangkutan? Dalam pengertian lain apakah peserta seleksi “boleh” mendapatkan hasil seleksi beserta peringkat sehingga Badan Publik menjadi wajib mengumumkannya? Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menolak argumentasi hukum Pemohon untuk seluruhnya menjadikan Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 sudah menegasikan keterbukaan informasi itu sendiri dikarenakan Mahkamah telah dengan tegas menyatakan ketika masih dalam proses seleksi, informasi terkait peserta seleksi masih bersifat rahasia karena masih termasuk kategori “orang secara umum”. Di sisi lain, kata “penting” bukan merupakan operator norma; 3.54. Bahwa secara logika, Pemohon yakin bahwa Putusan MK No.132/PUU- XXI/2023 menyimpan kontradiksi. Secara semantik juga tidak menjawab persoalan. Hal dapat dibayangkan dengan sebuah analogi: seseorang bertanya kepada ulama: “apakah menurut hukum Islam seseorang yang sedang berpuasa boleh makan misalnya makan nasi/kentang?”, lalu dijawab: “di era pencegahan stunting makan nasi/kentang itu penting, tanyakan kepada dokter”. Orang tersebut terbingung, lalu ia pergi ke dokter dan karena sedang di dokter, maka ia bertanya: “saya sedang sakit perut dan sedang berpuasa, apakah saya boleh makan misalnya makan 71 nasi/kentang?”, lalu dokter tersebut memeriksa dan menguji konsekuensi terhadap pasien jika makan nasi/kentang atau tidak makan nasi/kentang hingga menjawab: “sebaiknya anda makan boleh nasi/kentang karena jika tidak makan anda akan tambah sakit”, lalu orang tersebut bertanya: “apakah menurut hukum Islam seseorang sedang berpuasa boleh makan misalnya makan nasi/kentang?”, lalu dokter menjawab: “tanyakan kepada ulama”; 3.55. Bahwa jika kita bertanya apakah ketika sedang berpuasa boleh makan atau tidak boleh makan, maka bentuk jawabannya adalah kita memilih boleh makan atau tidak boleh makan. Jawaban ini merupakan jawaban hukum. Terlepas dari apakah orang yang bertanya sedang sakit atau tidak sedang sakit. Jikalau orang tersebut sakit, maka boleh makan, tetapi tetap membatalkan puasanya karena definisi puasa adalah tidak makan dan minum pada waktu yang telah ditentukan. Ketika seseorang makan pada waktu berpuasa, maka ia sedang tidak berpuasa. Petitum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya serupa dengan hal tersebut, yaitu mempertanyakan: “apakah menurut UUD 1945 pengumuman hasil seleksi (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, kesehatan, dan rekomendasi kemampuan seseorang) misalnya berupa skor/peringkat/daftar nama pada saat proses seleksi para calon pejabat publik boleh atau tidak boleh dilakukan?”. Pertanyaan tersebut jelas sangat abstrak dan faktanya diatur dalam aturan setingkat UU, sehingga tinggal dijawab boleh atau tidak boleh menurut UUD 1945. Andaikan dikatakan penting, kita ketahui dan sepakati bersama hal tersebut adalah penting, selayaknya sudah diketahui umum bahwa makan adalah penting. Namun, pertanyaan Pemohon adalah apakah boleh/tidak boleh bukan penting/tidak penting. Pemohon memohon ketegasan dari Mahkamah Konstitusi. Dapat diibaratkan Pemohon sedang meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pengadilan yang memutuskan keputusan hukum bukan memberikan pernyataan deskriptif. Tegaskan saja jika menurut konstitusi memang boleh, maka rakyat berhak untuk itu. Jika menurut konstitusi tidak boleh, maka tindakan misalnya seperti Bank Indonesia adalah dapat dibenarkan menurut 72 konstitusi sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan rakyat selanjutnya. Permohonan ini harus dilihat bukan semata kasus konkrit Pemohon dengan Bank Indonesia an sich, tetapi menyangkut norma yang ada pada tingkat UU. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan/membolehkan atau tidak membenarkan/tidak membolehkan masing-masing lembaga negara untuk mengatur sendiri sistem seleksinya untuk tidak mengumumkan hasil seleksi, maka rakyat akan mendapatkan kepastian akan seperti apa Indonesia di masa yang akan datang. Gen Z yang menganggur sebanyak 10juta jadi mengetahui kepastian akan masa depannya, sehingga mereka dapat menentukan nasibnya sendiri. Kasihan jika hanya dipermainkan oleh hukum; Lawful Basis Bagi Rakyat 3.56. Bahwa perlu diketahui permasalahan kasus Pemohon dengan Bank Indonesia semakin rumit dengan adanya UU PDP. Hal ini dikarenakan dalam UU PDP pemrosesan data pribadi memerlukan lawful basis. Konsep lawful basis tersebut terkadang terjadi tarik-menarik antara consent dengan legitimate interest. Yang dinamakan mengumumkan hasil seleksi pasti akan berkaitan dengan data pribadi milik peserta seleksi, sehingga akan menjadi perdebatan apakah memerlukan consent atau sesungguhnya publik memiliki legitimate interest untuk memroses data pribadi tersebut?; 3.57. Bahwa sesungguhnya konsep GDPR di Eropa sudah sangat baik karena mengedepankan proportionate measure in democratic society, sebagaimana dalam considerans paragraph 73 GDPR yang menyatakan: “Restrictions concerning specific principles and the rights of information, access to and rectification or erasure of personal data, the right to data portability, the right to object, decisions based on profiling, as well as the communication of a personal data breach to a data subject and certain related obligations of the controllers may be imposed by Union or Member State law, as far as necessary and proportionate in a democratic society to safeguard public security, including the protection of human life especially in response to natural or manmade disasters, the prevention, investigation and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, or of breaches of ethics for 73 regulated professions, other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, the keeping of public registers kept for reasons of general public interest, further processing of archived personal data to provide specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, including social protection, public health and humanitarian purposes. Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.” 3.58. Bahwa GDPR tidak “latah” dalam persoalan data pribadi karena lahir dari tradisi demokrasi yang telah dewasa. Sehingga, GDPR juga mencegah agar tidak melahirkan “totalitarian state regimes” yang justru menutup akses informasi dalam masyarakat demokratis. Berbeda dengan di Indonesia, adanya UU PDP tidak menjadikan Pemerintah lebih “aware” soal kebocoran data pribadi. Pemerintah bolak-balik dijebol oleh hacker dan justru menjadikan UU PDP sebagai pembenar bahwa informasi yang bocor bukan bersifat rahasia. Giliran Pemohon memohon informasi kepada Bank Indonesia susahnya minta ampun akibat dari adanya UU PDP. Pemohon dapat maklum karena konstruksi berpikir pembentuk UU PDP nampaknya tidak mengedepankan kedewasaan demokrasi Indonesia. Lihat saja pada bagian mengingat UU PDP tidak menjadikan Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar mengingat. Selain itu, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa UU PDP bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat yang diwakili oleh negara. Sedangkan, GDPR konsepnya adalah tripartit antara individu-masyarakat-negara. Jika konsepnya masyarakat diwakili oleh negara, maka jika pengelola data pribadinya negara, masyarakat akan kerepotan mendapatkan informasi seperti kasus Pemohon; 3.59. Bahwa karena konsep UU PDP di Indonesia adalah sebagai UU generik yang tidak merinci seperti GDPR, maka untuk menjaga asas keseimbangan, UU sektor lainnya perlu dilakukan penyesuaian. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka berpotensi “tersedot” ke dalam UU PDP hingga dapat memanfaatkan UU PDP untuk melakukan tindakan yang 74 inkonstitusional. Salah satunya adalah kasus Pemohon dengan Bank Indonesia karena Pasal 44 ayat (1) UU BI kehilangan ekstensi untuk menjadi lawful basis bagi Pemohon untuk menyelamatkan hak konstitusional Pemohon. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP ternyata gagal menjadi lawful basis untuk membuka informasi calon pejabat publik. Andaikan kejadian seperti Pemohon terjadi pada saat proses CPNS, maka kasusnya tidak akan berlarut-larut karena UU ASN sudah memberikan lawful basis agar rakyat dapat memulihkan hak-nya dengan segera. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut: 3.60. Bahwa permohonan Pemohon adalah hendak memberikan lawful basis kepada rakyat agar mereka memiliki legitimate interest untuk mendapatkan keterbukaan informasi dalam proses seleksi di Bank Indonesia. Tanpa hal tersebut, rakyat akan menghadapi hal yang sama seperti Pemohon yaitu hanya memegang genggaman dasar hukum yang rapuh; Urgensitas Putusan Mahkamah Konstitusi 3.61. Bahwa akibat terlalu membiasakan KKN dalam proses seleksi, seolah ketika ada permasalahan dalam proses seleksi selalu dianggap sebagai persoalan remeh-temeh. Budaya “titip-mentitip”, budaya “orang dalam” menjadi andalan oleh banyak pihak. Mau masuk kuliah saja sampai “nitip” bawa-bawa nama pejabat, mau masuk akademi milik negara, titip sana 75 titip sini, mempermainkan kuota daerah. Ketika Pemohon melapor langsung didiamkan, seolah hanya persoalan remeh-temeh, seolah “ah sudah biasa itu, sabar saja memang belum rezeki saja”. Mau bekerja saja harus menggunakan password “kenal pak anu, kenal bu anu”. Motivasi memperluas networking berubah menjadi memperluas peluang KKN. Pemohon sudah lelah mencoba selama 10 tahun, oleh karena itu-lah Pemohon hendak akhiri praktik tersebut. Pemohon coba ungkap kegagalan Pemohon ternyata mengejutkan karena Pemohon dicari-cari cacatnya untuk digagalkan. Ini mengerikan sekali karena menjadi pertanyaan apakah ini praktik yang lumrah dan sering dilakukan sebelumnya? Lalu, mengapa Bank Indonesia tidak mau membuka informasi dan justru memproteksi dirinya. Andaikan memang tidak ada permasalahan dan sebenarnya orang yang diterima tidak pernah ada relasi dengan pejabat Bank Indonesia sebelumnya, seharusnya buka saja kepada publik supaya terang seterang-terangnya. Kenapa harus disembunyikan?; 3.62. Bahwa antara Pemohon dengan Bank Indonesia terdapat asimetri informasi, sehingga membutuhkan langkah cepat untuk menyelesaikan, oleh karena itu membutuhkan bantuan negara untuk melakukan investigasi secara cepat dan mendalam untuk membongkar praktik tersebut. Sayang seribu sayang, karena prinsipnya adalah “no viral no justice”, maka aduan-aduan Pemohon seperti kepada DPR dan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti. Sangat jelas padahal menurut UU, DPR wajib menindaklanjuti aspirasi/pengaduan. Jangan pilih kasih hanya pengaduan yang viral saja yang dilayani. Pemohon jadi berasumsi liar apakah banyak pejabat yang juga hasil titipan, sehingga jika Pemohon diperjuangkan aspirasinya sama saja mendorong dirinya sendiri ke jurang dan menutup pintu bagi anak-anaknya. Asumsi ini tidak terbukti jika negara hadir memberikan jawaban dan bantuan bagi rakyatnya untuk mendapatkan keadilan bukan diam seribu bahasa; 3.63. Bahwa “mindset” kita selama ini yang menganggap persoalan seleksi adalah persoalan remeh-temeh, soal “belum rezeki” saja, dan hanya persoalan “implementasi norma”, nampaknya pemikiran tersebut harus 76 ditinggalkan dan dijadikan persoalan konstitusional yang sangat serius. Ternyata Bangladesh pecah revolusi diakibatkan oleh persoalan seleksi pegawai negeri yang selama ini dianggap diremehkan. Permintaan rakyat Bangladesh hanya sederhana yaitu sistem seleksi yang berdasarkan meritokrasi. Namun, permintaan sederhana yang tidak digubris tersebut membuahkan hasil kekuasaan tersapu bersih oleh amarah rakyat. Pemohon terkaget-kaget dan sangat mengejutkan dari hal sederhana dan dalam waktu yang sangat singkat, eskalasi begitu cepat tidak terduga; 3.64. Bahwa di sisi lain, Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 telah berhasil melindungi Bank Indonesia untuk menutup sistem seleksinya dengan menyatakan bahwa “calon pejabat publik” karena bukan sebagai pejabat publik definitif maka informasi pribadi miliknya adalah rahasia. Bank Indonesia telah memiliki benteng kuat dengan adanya Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023, sehingga jika Bank Indonesia berhasil menutup sistem seleksinya, maka Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 telah menjadi pintu gerbang kegelapan bagi Gen Z karena kasus Bank Indonesia dapat menjadi preseden untuk mengembalikan proses seleksi seperti pada zaman orde baru dan telah memiliki landasan konstitusional. Jika selalu dikatakan hal ini adalah permasalahan implementasi norma, perlu diketahui selama ini Pemohon juga memperjuangkan untuk mencari keadilan melalui berbagai lembaga. Sudah memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun Pemohon tidak kunjung mendapatkan keadilannya. Kasus Pemohon adalah salah satu contoh bahwa 10juta Gen Z juga dapat mengalami hal yang sama. Kefrustasian Pemohon dalam mendapatkan keadilan juga dapat menjadi kefrustasian 10juta Gen Z yang saat ini berharap bisa bekerja; 3.65. Bahwa revolusi Gen Z Bangladesh membawa diskursus bahkan inspirasi yang menarik karena obrolan mahasiswa Indonesia dalam warung kopi- pun ketika membahas mengenai bagaimana memberantas persoalan KKN yang telah mengakar budaya, dan saking frustasinya mahasiswa menjawab ya memang harus dihabiskan satu generasi agar didapat generasi yang benar-benar baru. Gen Z Bangladesh secara mengejutkan membuktikan hipotesis tersebut dengan menyapu bersih kekuasaan. 77 Rakyat Indonesia sepertinya harus berjuang lebih keras karena terminologi “pemuda” yang digunakan penguasa berawal dari proses KKN yang diwariskan dalam bentuk “dinasti”, pemuda hanya menjadi “gimik” untuk melanggengkan kekuasaan. Sakit hati tersebut sangat mendalam karena faktanya 10juta Gen Z menganggur (Bukti P-9); 3.66. Bahwa oleh karena itu, bukalah mata hati kita, kasus di Bangladesh seharusnya menjadi pembelajaran bahwa ini persoalan konstitusional yang sangat serius. Adalah keanehan jika sebuah revolusi dikatakan hanya sebuah implementasi norma. Mahkamah Agung Bangladesh telat dalam membatalkan persoalan kuota karena amarah rakyat sudah memuncak, oleh karena itu sebaiknya Mahkamah Konstitusi menggali lebih dalam dari kasus Bangladesh dalam memutus perkara ini karena permintaan dalam permohonan ini sama persis seperti permintaan rakyat Bangladesh yaitu hanya menginginkan sistem seleksi yang bersifat meritokrasi; 3.67. Bahwa untuk memperkuat argumentasi, maka Pemohon akan menganalisa faktor-faktor penyebab revolusi Gen Z Bangladesh, yaitu: 1) Pemerintah Bangladesh menetapkan kebijakan afirmatif kepada keluarga veteran perang yang justru melanggengkan kekuasaan dan menutup kesempatan yang adil kepada seluruh rakyat Bangladesh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berita: Gerakan yang menggulingkan Hasina bermula dari demonstrasi menentang kuota PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971, yang dianggap oleh para kritikus sebagai cara untuk mencadangkan pekerjaan bagi sekutu partai yang berkuasa. Sekitar 400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam kekerasan yang melanda negara itu sejak Juli. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240807051550- 4-560948/pemerintahan-bangladesh-resmi-bubar-muhammad- yunus-jadi-penasihat (Bukti P-10) Perbandingan di Indonesia: Pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmatif pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dengan mengungkit-ungkit jasa masa lalu. 78 (Bagi pembaca yang tertarik dengan permasalahan kebijakan afirmatif ini dapat membaca Perkara No. 77/PUU-XXII/2024). Selain itu, praktik sistem seleksi pegawai pemerintahan yang tertutup menjadikan rakyat kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang adil, sedangkan dengan mendefinisikan “calon pejabat publik” sebagai orang pada umumnya yang harus dilindungi informasi pribadinya oleh Putusan MK No. 132/PUU-XXI/2023 hanya memperkeruh suasana. Di sisi lain, ternyata Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dilandasi atas pelanggaran etik berat. Sehingga terdapat persepsi pemuda yang dimaksud adalah pemuda hasil nepotisme. Ini merupakan sakit hati yang mendalam; 2) Kondisi Bangladesh sedang terjadi stagnansi pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta dan tingginya pengangguran pemuda (Gen Z). Sedangkan kesempatan kerja di sektor publik bersifat tidak adil. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berita: “Para ahli mengaitkan kerusuhan ini dengan stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya angka pengangguran kaum muda. Ini kemudian menjadikan pekerjaan di sektor publik dengan kenaikan upah reguler menjadi sangat menarik bagi kelompok yang mencakup hampir seperlima populasi penduduk.” (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240806145621- 4-560832/kronologi-penyebab-demo-maut-bangladesh-protes-pns- hingga-pm-kabur) "Siswa yang cerdas tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan karena sistem kuota ini. Anda bekerja keras hanya untuk mengetahui bahwa lapangan kerja yang tersedia hanya terbatas," timpal mahasiswi lainnya bernama Halimatus Sadia. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240806145621- 4-560832/kronologi-penyebab-demo-maut-bangladesh-protes-pns- hingga-pm-kabur) (Bukti P-11) Menarik juga untuk disimak liputan dari channel The Newsmaker berjudul “Can Sheikh Hasina maintain her grip on the country?” 79 terdapat fakta terungkap bahwa ternyata banyak warga Bangladesh yang cerdas justru harus bekerja di luar negeri; Perbandingan di Indonesia: Saat ini terjadi PHK massal di mana-mana sebagaimana dalam berita: (Sumber: https://koran.tempo.co/read/editorial/489435/phk-massal- sektor-manufaktur (bukti P-12). Terjadi kontraksi terhadap kelas menengah sebagaimana dalam berita: (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240808143531-4- 561422/alarm-ekonomi-ri-dalam-bahaya-bunyi-jelang-jokowi-lengser). (Bukti P-13) Jumlah pengangguran Gen Z dengan kondisi tidak belajar dan tidak bekerja sangat signifikat yaitu hampir 10juta. (sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7375234/alarm-keras-di- balik-angka-9-9-juta-pengangguran-gen-z). (Bukti P-9); Telah terjadi eksodus WNI berpendidikan yang memilih kewarganegaraan lain setiap tahunnya berjumlah ribuan. Hal ini sebagaimana dalam berita: (sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20 Generasi%20Muda%20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20D orong%20RI%20Perbaiki%20Sistem%20Ketenagakerjaan) Kita juga dipertontonkan sistem seleksi untuk sektor publik dengan kuota daerah yang ternyata tidak mengakomodir putra daerah dan justru untuk anak-anak pejabat. Kasus Pemohon ternyata Bank Indonesia menutup sistem seleksinya dan menggunakan instrumen fisik untuk menggagalkan peserta yang padahal tidak ada kaitannya antara fisik dengan pekerjaan yang dilamar. Ibaratnya di Indonesia lebih parah dari Bangladesh karena bisa saja kita katakan "siswa yang cerdas tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan karena sistem tertutup ini. Anda bekerja keras hanya untuk dinyatakan cacat agar orang lain bisa bekerja”. Sadarlah jangan kita membudayakan hal tidak benar seperti ini; 80 3) Pada akhirnya faktor-faktor tersebut menyebabkan para mahasiswa frustasi dan akhirnya pecahlah sebuah Revolusi Gen Z Bangladesh. Hal ini sebagaimana dalam kutipan berita: “Gerakan yang akhirnya menggulingkannya dimulai dengan para mahasiswa yang frustrasi karena kurangnya prospek pekerjaan dan membesar hingga mencakup warga Bangladesh biasa yang menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit.” … “Setelah satu setengah dekade berkuasa, warisan Hasina rumit. Di satu sisi, pemerintahannya membangun infrastruktur modern dan meningkatkan peluang pembangunan, terutama bagi kaum miskin. Namun, dia juga semakin menindak pers, serta oposisi, dan seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk perbedaan pendapat pun terjadi.” (Sumber: https://international.sindonews.com/read/1429971/40/pm-hasina- kabur-dengan-helikopter-militer-kuasai-bangladesh-dan- umumkan-revolusi-1722906502) (Bukti P-14); Perbandingan di Indonesia: Pembangunan infrastruktur besar-besaran. Pertumbuhan ekonomi memang positif, namun kok malah PHK massal di mana-mana. Lalu, Gen Z yang pengangguran tinggi. UKT kuliah semakin tinggi dan rakyat justru dibebani tabungan paksa/tapera, memangnya ini zaman kolonial seperti ala-ala tanam paksa? Kalau ekonomi bagus ya tidak ada hal seperti itu dong, ini data-nya bagaimana ya? Dan lebih parah lagi, sektor pendidikan gaji guru/dosen sangat miris, bahkan profesi yang terlilit pinjol terbanyak adalah guru yaitu 42%. Justru kaum terdidiknya memilih eksodus pindah kewarganegaraan lain dan guru besar yang mengkritik Pemerintah justru dicopot dari jabatannya. Ternyata eh ternyata, kekayaan alam bukannya dikelola negara sesuai amanat konstitusi justru ditawarkan ke ormas keagamaan. bagaimana ya indikator keberhasilannya? Tolong dipertanggungjawabkan di Mahkamah Konstitusi, jangan seolah-olah tidak ada masalah dan bisa enak-enak saja. Ketika bicara pemuda justru kita diwariskan oleh 81 budaya nepotisme. Rakyat frustasi sekarang dengan fakta-fakta yang ada; 3.68. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia dan fakta mengejutkan yang terjadi di Bangladesh tidak masuk akal jika kita katakan persoalan seleksi pegawai pemerintahan bukan persoalan konstitusional. Mahkamah Konstitusi harus menegaskan dengan tegas bahwa MENGUMUMKAN HASIL SELEKSI KEPADA PUBLIK ADALAH PRASYARAT MUTLAK yang tidak dapat ditawar. Jangan justru melempar kembali persoalan ini kepada persoalan implementasi norma. Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih tidak mendapatkan apa-apa. Jika terus saja pola seperti ini terjadi, hal ini berarti membiarkan 10juta Gen Z harus menghadapi perjuangan tidak masuk akal seperti Pemohon. Berdasarkan perkembangan fakta yang terjadi, terdapat alasan konstitusional yang bersifat sangat mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendiriannya dengan menyatakan bagi calon pejabat publik melekat kepadanya keterbukaan informasi publik. Karena, tanpa hal tersebut mustahil tercapai sistem seleksi yang menjunjung PRINSIP KEADILAN, PRINSIP KETERBUKAAN, PRINSIP AKUNTABILITAS, dan PRINSIP NON-DISKRIMINASI; 3.69. Bahwa Pemohon menyadari pula perkembangan situasi yang ada seharusnya tidak menjadikan pengambilan putusan secara tergesa-gesa. Namun, menurut Pemohon penting untuk membuka kembali diskursus di forum Mahkamah Konstitusi melalui pemeriksaan persidangan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana situasi sistem seleksi di sektor publik. Biarkan rakyat mengetahui jangan ditutup-tutupi. Dengan adanya fakta- fakta yang ada seharusnya Pemberi Keterangan juga memiliki perspektif baru. Pemohon sudah meminta jawaban atas pengaduan kepada DPR tetapi belum saja mendapatkan jawaban. DPR ketika di Mahkamah Konstitusi justru mengulur jawaban kepada Mahkamah Konstitusi yang padahal itu merupakan kewajibannya. Hal ini dapat Pemohon ilustrasikan: 82 Melalui permohonan ini Pemohon menagih kewajiban DPR untuk menjawab; 3.70. Bahwa Pemohon meyakini kebenaran dalam membela rakyat yang dizalimi. Rakyat tidak boleh diam karena ancaman bagi yang berdiam adalah neraka jahanam. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 97: “Innal-lażīna tawaffāhumul-malā'ikatu ẓālimī anfusihim qālū fīma kuntum, qālū kunnā mustaḍ‘afīna fil-arḍ(i), qālū alam takun arḍullāhi wāsi‘atan fa tuhājirū fīhā, fa ulā'ika ma'wāhum jahannam(u), wa sā'at maṣīrā(n). 83 (terjemahan Kemenag: sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka (malaikat) bertanya, “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah).” Mereka (malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?” Maka, tempat mereka itu (neraka) Jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali.) Kita ketahui sendiri bahwa apabila anak Adam meninggal terputuslah segala sesuatu kecuali 3 perkara, yaitu doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan baik. Andaikan penguasa sudah menghalangi pemuda untuk mewujudkan doa ibunya, andaikan ilmu yang bermanfaat sudah dikebiri, andaikan perbuatan baik sudah dibiaskan dan kesemuanya justru diganti dengan pembatasan akses kerja, pembungkaman akademisi, penormalan KKN, tidak mungkin kita diam, diam adalah neraka jahanam bagi diri kita; 3.71. Bahwa tidaklah kita perlu takut membela yang dizalimi, karena dikatakan oleh nabi: “Ittaqū daʿwata al-maẓlūm fa-innahā tuḥmalu ʿalā al-ghamām, yaqūlu Allāhu wa-ʿizzatī wa-jalālī la-anṣurannaka wa-law baʿda ḥīn.” (Arti: takutlah kalian pada doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya ia akan dibawa ke atas awan, kemudian Allah berkata: dengan kemuliaan- ku dan kebesaran-ku, Aku pasti akan menolongmu, sekalipun nanti) (HR. At-Thabarani). Justru yang takut adalah penguasa karena menurut Al Quran Surat Hud ayat 18: “…alā la‘natullāhi ‘alaẓ-ẓālimīn(a).” (Terjemahan Kemenag: … laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang zalim); 3.72. Bahwa karena yang Pemohon perjuangkan hanya sederhana yaitu hanya menginginkan keadilan dalam proses seleksi, maka tidaklah ada keraguan dalam langkah Pemohon. Sederhana saja permintaan dan perjuangan kami, mahasiswa belajar sungguh-sungguh untuk mewujudkan doa ibunya. Doa ibunya tersebut harus disambut dengan proses seleksi yang adil. Jika dihalangi keadilan tersebut, energi tersebut sulit sekali dibendung. Ingatlah perkataan Soekarno “cacing saja 84 berkeluget-berkeluget kalau disakiti”. Hargailah mereka sebagai manusia jangan dicari-cari cacatnya untuk menggagalkan bekerja; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Dewan Gubernur mengangkat” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik,”. Sehingga Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia selengkapnya berbunyi “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut: 85 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Tangkap Layar/Screenshot Media Pengumuman Lowongan Manajer Ahli Fiqih Bank Indonesia; 5. Bukti P-5 : Tangkap Layar/Screenshot Pengumuman Kelulusan/Ketidaklulusan Hasil Seleksi Kesehatan dan Psikiatri Pemohon di Bank Indonesia; 6. Bukti P-6 : Salinan korespondensi surat-surat Pemohon dengan Bank Indonesia terkait permohonan informasi publik; 7. Bukti P-7 : Salinan Artikel berjudul “On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law” Karya Alf Ross dalam Journal Mind, Vol. LXXVIII No.309, January 1969; 8. Bukti P-8 : Foto usaha-usaha Pemohon setelah ditolak bekerja sebagai CPNS pada tahun 2014; 9. Bukti P-9 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul : “Alarm Keras Dibalik Angka 9,9 juta Pengangguran Gen Z” diakses dari https://news.detik.com/kolom/d- 7375234/alarm-keras-di-balik-angka-9-9-juta- pengangguran-gen-z) diakses pada 10 Agustus 2024 Pukul 13:42 WIB; 10. Bukti P-10 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Pemerintahan Bangladesh Resmi Bubar, Muhammad Yunus Menjadi Penasehat” diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20240807051550- 4-560948/pemerintahan-bangladesh-resmi-bubar- muhammad-yunus-jadi-penasihat Diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 13:44 WIB; 86 11. Bukti P-11 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Kronologi Penyebab Demo Maut Bangladesh, Protes PNS Hingga PM Kabur” diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20240806145621- 4-560832/kronologi-penyebab-demo-maut-bangladesh- protes-pns-hingga-pm-kabur diakses pada 11 Agustus 2024 Pukul 14:00 WIB; 12. Bukti P-12 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Hilang Akal Menahan Gelombang PHK Massal” diakses dari https://koran.tempo.co/read/editorial/489435/phk-massal- sektor-manufaktur diakses pada 11 Agustus 2024 Pukul 13:00 WIB; 13. Bukti P-13 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Alarm Ekonomi RI Dalam Bahaya Bunyi Jelang Jokowi Lengser” diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20240808143531- 4-561422/alarm-ekonomi-ri-dalam-bahaya-bunyi-jelang- jokowi-lengser diakses pada 11 Agustus 2024 pukul 10:00 WIB; 14. Bukti P-14 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul: “Pm Hasina Kabur Dengan Helicopter Militer Kuasai Bangladesh Dan Umumkan Revolusi” diakses dari https://international.sindonews.com/read/1429971/40/pm- hasina-kabur-dengan-helikopter-militer-kuasai- bangladesh-dan-umumkan-revolusi-1722906502 diakses pada 10 Agustus 2024 Pukul 13:45 WIB. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 87 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, selanjutnya disebut UU 23/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 88 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 89 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian frasa “Dewan Gubernur mengangkat” dalam Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang menyatakan “Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia”. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendaftar untuk bekerja di Bank Indonesia didorong atas motivasi upaya pembelaan negara yaitu memperkuat perekonomian negara. Pemohon mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi leaderless group discussion, seleksi person organization fit, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia. 4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat yang pada pokoknya meminta informasi terkait pengumuman hasil seleksi kepada Bank Indonesia, namun Pemohon hanya dijelaskan dan diperlihatkan hasil tes kesehatan tanpa diberikan salinannya. Pemohon merasa sulit untuk mendapatkan daftar nama peserta seleksi dikarenakan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur sendiri mekanisme seleksi pegawainya. Terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023, menurut Pemohon semakin kesulitan untuk mendapatkan informasi dari Bank Indonesia untuk membuka proses seleksinya karena dianggap harus melindungi “calon pejabat publik”. 5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 90 menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU- XXI/2023 yang sebelumnya diajukan justru Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akses informasi dan justru memberikan legitimasi bagi lembaga negara untuk menutup proses seleksinya. Sehingga dalam permohonan a quo Pemohon menginginkan agar Mahkamah dapat menegaskan Bank Indonesia dalam menyelenggarakan proses seleksi wajib menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanpa diskriminasi yang salah satu bentuknya adalah dengan mengumumkan hasil seleksi kepada publik, sehingga setiap peserta dapat mengetahui pesaingnya secara adil. 91 2. Bahwa menurut Pemohon, keterangan yang diberikan Bank Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023 nampak menerapkan sistem seleksi yang tertutup dalam rangka untuk melindungi data pribadi peserta seleksi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 3. Bahwa menurut Pemohon, permasalahan sebagaimana dimaksud adalah persoalan konstitusional cara melindungi warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan/negara melalui proses yang adil, terbuka, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Norma Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (3) UU 23/1999 memberikan delegasi kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengatur sendiri proses seleksi pegawai dengan aturan yang sangat “sederhana”, seolah memberikan kebebasan kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sistem seleksinya tanpa batas rambu tertentu yang berakibat proses seleksi yang dilakukan menjadi tertutup bahkan sampai terungkap menggagalkan peserta seleksi menggunakan instrumen fisik. Sehingga, karena norma tersebut sangat sederhana pada akhirnya persoalan pengumuman hasil seleksi kepada publik tidak dilakukan. 4. Bahwa menurut Pemohon, pegawai Bank Indonesia bukan merupakan Aparatur Sipil Negara sehingga tidak mungkin menundukkan Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang mana dalam Pasal 53 UU 5/2014 memberikan delegasi dengan batasan yang jelas, sehingga UU 5/2014 dapat langsung menjadi pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) UU 27/2022 yang dapat mengecualikan informasi yang dikecualikan dari Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Terlebih Bank Indonesia mendapatkan atribusi langsung dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, “cantolan” pelaksanaan undang-undang bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan perekrutan pegawai adalah Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999. 5. Bahwa menurut Pemohon, tanpa mengubah rumusan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999, kasus yang menimpa Pemohon akan terus terjadi dan akan selalu dianggap benar. Dengan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial, maka terbukti jika Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 tidak 92 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 maka akan merugikan Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut maka Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang mengatur terlalu sederhana perlu dilakukan revisi. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “Dewan Gubernur mengangkat” dalam Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik”, sehingga Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 selengkapnya berbunyi “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2024. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rumusan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang mengatur terlalu “sederhana” karena tidak mengamanatkan suatu sistem seleksi yang adil, terbuka, akuntabel, dan tanpa diskriminasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 93 Terhadap persoalan konstitusional tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945, Bank Indonesia adalah bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 UU 23/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023), Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 UU 4/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 8 UU 23/1999, Bank Indonesia mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem Pembayaran; dan c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mencapai visi dan misi. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU 23/1999 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Untuk menghadapi tantangan organisasi yang terus meningkat, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan utama mendukung kelembagaan yang transformatif, dan melakukan penguatan kebijakan sumber daya manusia, antara lain dengan melakukan strategi perekrutan sumber daya manusia dari eksternal untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan strategi perekrutan sumber daya manusia dari eksternal dimaksud, harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, komposisi, dan 94 anggaran secara tepat waktu sesuai dengan strategi Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian kesinambungan kinerja Bank Indonesia yang tinggi. Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal, dilakukan dengan proses perekrutan dari berbagai jalur, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk melakukan proses perekrutan, antara lain pada tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi untuk menentukan hasil akhir. Proses seleksi dan kerja sama dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Proses perekrutan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, dimaksudkan untuk menghindari campur tangan dari pihak internal Bank Indonesia dan pihak eksternal dalam upaya melakukan proses seleksi yang terbuka dan menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/8/PDG/2022 dimaksudkan untuk mengatur ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. [3.11] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999, yang menurut Pemohon telah menimbulkan perlakuan diskriminatif, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa dalil Pemohon menyatakan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 mengatur sangat “sederhana” sehingga seolah memberikan kebebasan kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sistem seleksi tanpa batas rambu tertentu yang berakibat proses seleksi yang dilakukan menjadi tertutup bahkan sampai terungkap menggagalkan peserta seleksi menggunakan instrumen fisik. Sesungguhnya yang Pemohon permasalahkan adalah peraturan pelaksana dari kewenangan Dewan Gubernur yang dapat membentuk Peraturan Dewan Gubernur untuk mengangkat pegawai Bank Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) 95 UU 23/1999 yang mana ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/1999. Sehingga telah jelas, pengaturan mengenai perekrutan pegawai Bank Indonesia oleh pembentuk undang-undang telah diserahkan kepada ketentuan pelaksanaan undang-undang yakni dalam bentuk Peraturan Dewan Gubernur yang lebih berkaitan dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon. [3.11.2] Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati, Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 dimaknai Dewan Gubernur dalam mengangkat pegawai dengan mengumumkan hasil seleksi kepada publik sebagai prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan non-diskriminatif. Hal demikian agar proses penerimaan pegawai Bank Indonesia sama dengan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (3) UU 5/2014 dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Terhadap pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, sesungguhnya secara otomatis telah dan akan digunakan dalam proses seleksi calon pegawai Bank Indonesia. Dengan tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Dewan Gubernur tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, menurut Mahkamah apa yang dimohonkan Pemohon sudah seharusnya diletakkan dalam peraturan pelaksana dari undang-undang a quo. Oleh karena itu, dalam Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 tidak diperlukan rumusan yang lebih bersifat eksplisit dan terperinci sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sebab, jika yang dikehendaki Pemohon diakomodir maka justru Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 berpotensi akan menimbulkan ketidakharmonisan dengan Pasal 44 ayat (3) UU 23/1999 karena Pasal a quo telah mendelegasikan untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan prinsip-prinsip perekrutan pegawai Bank Indonesia. [3.11.3] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang menyatakan frasa “Dewan Gubernur mengangkat” agar dimaknai “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik,” adalah tidak beralasan menurut hukum. 96 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang mengatur mengenai Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia telah memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 97 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, sebagai berikut: Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah [6.1] Merujuk Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono maka dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023, berkenaan dengan Permohonan Pengujian norma Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) , saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (partially granted). Adapun argumentasi hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) yang menegaskan “Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia” telah membuka peluang bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk merekrut pegawai Bank Indonesia secara tidak akuntabel, tidak transparan, eksklusif, dan tidak berdasarkan rambu-rambu yang jelas. Sejurus dengan dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya menghendaki agar norma a quo diberikan pemaknaan/tafsir sehingga menjadi “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi 98 yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.” 2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut hendaknya dilihat dalam dua sisi. Pertama, Bank Indonesia dikenal sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki standar rekrutmen pegawai yang sangat ketat dan kompetitif yang mana proses seleksi yang panjang dan menyeluruh untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi. Kedua, Bank Indonesia cenderung tidak mengumumkan hasil seleksi a quo secara terbuka melainkan disampaikan secara langsung kepada para kandidat tanpa dapat diketahui skor maupun peringkat dengan kandidat lainnya. Dalam kaitan dengan sisi kedua inilah, seharusnya Bank Indonesia (BI) menunjukkan “kelas”-nya sebagai bank sentral, serta lembaga negara yang strategis dan berkaitan langsung dengan upaya negara mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan benar-benar dapat diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia (pegawai) yang tidak saja mumpuni dari aspek kompetensi, tetapi juga merupakan hasil dari sistem rekrutmen yang diselenggarakan secara transparan, adil dan akuntabel. 3. Menurut hemat saya, perkara a quo seharusnya tidak hanya cukup dipahami dalam konteks “konstitusionalitas norma” belaka (an sich), melainkan juga harus dipahami dalam konteks terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan (justice), kemanfaatan (purposeful), dan kepastian (certainty), di mana terdapat pencari keadilan (justice seekers) yaitu calon pegawai Bank Indonesia yang harus dinyatakan gagal dalam seleksi pegawai Bank Indonesia karena tidak memenuhi standar dan kualifikasi kesehatan tertentu yang sebelumnya syarat a quo tidak terdapat dalam persyaratan seleksi. Ketidakterbukaan tersebut menjadi catatan serius bagi Bank Indonesia dan sekaligus menkonfirmasi praduga yang berkembang di masyarakat bahwa Bank Indonesia bertindak “ekslusif” dalam proses rekrutmen pegawainya. 4. Bahwa saya melihat proses perekrutan pegawai Bank Indonesia dilakukan selama ini agak berbeda dengan yang lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Proses a quo tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi asas keterbukaan in casu asas publisitas, dan saya melihat 99 pangkal masalahanya terdapat pada keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang memberi kewenangan kepada Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia tanpa rambu-rambu (norma dan meta norma) yang menjadi pedoman dan secara langsung dapat memperkuat sistem transaparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai Bank Indonesia, seperti mengumumkan proses rekrutmen yang berlangsung baik yang lolos atau tidak lolos dalam setiap tahapan maupun peringkat berdasarkan hasil nilai/skor masing-masing peserta/calon pegawai. Sehingga, pasal a quo dalam batas penalaran yang wajar berpotensi disalahgunakan sebagai “alat” untuk melegitimasi praktik penyelenggaraan proses rekrutmen pegawai yang tidak sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan dimaksud. Oleh karena itu, menurut hemat saya, pasal a quo tidak hanya cukup dirumuskan secara netral semata, namun perlu mendapatkan penegasan dan pemaknaan/penafsiran ulang. 5. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23D UUD 1945 guna mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah, maka sudah seharusnya bagi Bank Indonesia menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) lebih dari praktik good governance pada lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai. Terlebih, agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai lembaga yang termasuk penting secara konstitusional (constitutional importance), bahkan salah satu lembaga utama (main state organ) dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia sebagai bank sentral dituntut untuk lebih transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakan- kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, kecuali terdapat peraturan perundang- undangan yang menyatakan sebaliknya secara tegas untuk tidak dibuka kepada publik, in casu, implementasi keterbukaan informasi publik pada Bank Indonesia seharusnya dilakukan secara lebih bermakna sejak awal proses rekrutmen pegawai, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang berkelindan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan. Sehingga, prinsip transparansi, partisipasi, berkeadilan, dan akuntabilitas publik dimaksud 100 seharusnya menjadi budaya (culture) dan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola (governance) Bank Indonesia. 6. Prinsip keterbukaan dalam proses rekrutmen pegawai merupakan manifestasi dari prinsip good governance yang semakin ditekankan dalam tata kelola pemerintahan in casu Bank Indonesia. Keterbukaan ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, namun juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik (public trust), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencegah terjadinya praktik yang menjadi “common enemy” seperti korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Oleh karena itu, proses pengumuman rekrutmen tidak hanya dilakukan/diberitahukan dengan mengirim secara personal (by email) kepada para peserta/calon pegawai, melainkan seharusnya selain diberitahukan via email, namun juga harus diumumkan secara terbuka melalui media massa atau setidak-tidaknya melalui website/laman Bank Indonesia dengan disertai pencantuman hasil/skor dan peringkat dari masing- masing peserta/calon pegawai. Dalam batas penalaran yang wajar, cara demikian selain dapat meminimalisir praduga-praduga yang berkembang di masyarakat umum, seperti praduga Pemohon dalam perkara a quo, namun juga lebih mendorong, memajukan, dan memperkuat prinsip keterbukaan secara lebih bermakna sebagai wujud pelaksanaan komitmen Bank Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 7. Sebagai lembaga yang kedudukannya strategis dan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka sudah menjadi keharusan perekrutan pegawai Bank Indonesia dilakukan secara ketat, selektif, terbuka, dan akuntabel, serta menjamin prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Penggunaan pihak ketiga yang independen dalam proses seleksi Bank Indonesia memang patut mendapatkan apresiasi, namun akan jauh lebih sempurna lagi jika di imbangi dengan penguatan prinsip keterbukaan in casu dalam proses rekrutmen pegawai. Ihwal ini, sejak perekrutan seharusnya nama-nama kandidat yang lolos administrasi harus diumumkan melalui media massa atau setidak-tidaknya laman website, karena jika terdapat figur-figur yang bermasalah dapat segera diketahui dan diantisipasi oleh masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, termasuk apabila ditemui adanya konflik kepentingan dan tindakan nepotisme. 101 8. Andaipun terdapat pandangan bahwa perekrutan pegawai Bank Indonesia mengadopsi praktik terbaik (best practice) yang dilakukan di negara-negara lain, maka seharusnya proses rekrutmen yang dilakukan harus lebih maju lagi dari negara lain termasuk dengan mengedepankan keterbukaan yang lebih bermakna. Bank Indonesia harus menjadi pioneer bagi lembaga-lembaga negara lainnya dan termasuk BUMN dalam merekrut pegawainya secara ketat dan selektif. Saya memiliki keyakinan bahwa keterbukaan dalam proses rekrutmen pegawai Bank Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam memajukan dan menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga ini. 9. Terlebih lagi, di zaman modern (now) saat ini “keterbukaan” menjadi kata kunci (keyword) di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dunia yang semakin terhubung dan transparan. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik, demokratis, dan sejahtera. Secara a contrario, jika ada informasi yang seharusnya dapat diketahui publik justru di tutup-tutupi, akan mendorong rasa penarasan dan praduga masyarakat “ada apa gerangan? Apa yang sedang disembunyikan?” Sebab, segala informasi seyogianya dapat diketahui kecuali informasi yang secara yuridis dan tegas dinyatakan rahasia dan karenanya tidak untuk diketahui publik. 10. Kendatipun seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah cukup ketat dan selektif, namun menurut saya, proses tersebut kurang terbuka jika dibandingkan secara vis a vis dengan seleksi penerimaan CPNS atau PPPK yang sama-sama hendak merekrut pegawai ke dalam suatu instansi kementerian atau lembaga negara tertentu. Sebab, pada seleksi CPNS dan PPPK persyaratan kualifikasi minimum diumumkan secara detail dan mengumumkan hasil seleksi berdasarkan skor dan peringkat secara berjenjang pada setiap tahapan seleksi serta memberikan hak sanggah (partisipatif) kepada para peserta yang merasa dirugikan. Demikian juga dengan pengumuman akhir yang disampaikan secara terbuka dalam laman website sehingga dapat diketahui masyarakat luas. Berbeda halnya dengan seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan kebanyakan BUMN yang tidak mengumumkan syarat minimum kualifikasi yang dibutuhkan secara detail dan proses rekrutmennya dilakukan cenderung tertutup. Padahal, dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, Bank 102 Indonesia dapat memastikan proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. 11. Berkelindan dengan keterbukaan, lembaga-lembaga negara termasuk Bank Indonesia seharusnya memperkuat sistem merit (merit system) guna memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk maju berdasarkan kemampuan dan prestasinya, tanpa memandang latar belakang atau koneksi, serta meminimalkan potensi favoritisme atau nepotisme. Di dalam sistem merit, proses seleksi pegawai menjadi merupakan titik awal yang sangat krusial sebab seleksi yang dilakukan secara objektif dan transparan akan menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Saya berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian (partially granted) yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Gubernur secara transparan, partisipatif, adil, dan akuntabel mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu 103 oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah