80/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 80/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal; Alamat : Gedung FSPMI Lt. 3 Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I. 2. Nama : Mahardhikka Prakasha Shatya Alamat: : Jalan Swasembada Barat VII Nomor 16B, RT 012, RW 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II. 3. Nama : Wiratno Hadi Alamat: : Jalan Wiradarma, Blok R-18, RT 005, RW 007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2023 memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Yokie Rahmad Isjchwansyah, S.H., Hilma Gita, S.H., Erlangga Kurniawan, S.H., M.H., Ikhsan Luthfi Wibisono, S.H., Airlangga Julio, S.H., Hemi Lavour Febrinandez, S.H., Ibnu Syamsu Hidayat, S.H., Sri Afrianis, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L., Agus Supriyadi, S.H., M.H., Hasiholan Tytusano Parulian, S.H., M.H., Imanuel Gulo, S.H., 2 Shaleh Al Ghifari, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR) dan Themis Indonesia Law Firm yang telah sepakat untuk memilih alamat dan domisili pada Citylofts Sudirman, Lantai 26, Unit 2615, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 yang kemudian berdasarkan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Nomor 11/PUU/PAN.MK/APKBP/07/2023 bertanggal 25 Juli 2023 terdapat kekuranglengkapan berkas permohonan para Pemohon. Kemudian para Pemohon melengkapi berkas permohonannya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 80/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 5 September 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3 b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”): 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan: a. Pasal 51A ayat (5) UU MK “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. … 5 (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4. Dengan demikian apabila permohonan a quo dikaitkan dengan wewenang MK sesuai berbagai ketentuan tersebut, maka MK berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa saluran pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah kehendak reformasi dan perubahan UUD 1945. MK diberikan wewenang sejak perubahan ke-3 dan ke-4 UUD 1945. Hal ini menunjukkan reformasi ketatanegaraan Indonesia menghendaki demokrasi yang sehat melalui checks and balances dan pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia; 2. Bahwa dalam kerangka MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir satu-satunya terhadap konstitusi (the sole interpreter of constitution), maka Para Pemohon menyadari dan memutuskan agar persoalan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential candidacy threshold) dalam Pasal 222 UU Pemilu diajukan ke MK; 3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK, yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pihak tersebut adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa mengenai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dicatat dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 6 Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, serta dikaitkan dengan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan lainnya yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” B.1. Pemohon Badan Hukum Publik Partai Politik (Pemohon I) 1) Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I selaku Badan Hukum Publik Partai Politik, perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Parpol”), serta dikaitkan dengan pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh Badan Hukum Publik Partai Politik lainnya sesuai pertimbangan MK terdahulu dalam Halaman 44 Putusan MK No.: 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan sebagai berikut: “[3.6] … Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai 7 politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a) akta notaris pendirian Partai Politik; b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e) rekening atas nama Partai Politik. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden 8 dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” 2) Bahwa dalam rangka menjawab pertanyaan, apakah Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo? Maka akan dijawab sesuai ketentuan dan pertimbangan tersebut satu per satu sebagai berikut: a. Partai Buruh (Pemohon I) adalah Badan Hukum Publik Partai Politik yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, serta memenuhi syarat sesuai UU Parpol Bahwa Partai Buruh (Pemohon I) dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru, Riau, yang merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta, serta dilanjutkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-4] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-5]. Bahwa Pemohon I diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh, sebagaimana telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-6]. 9 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Buruh [vide: Halaman 17 Bukti P-4], Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [vide: Halaman 89 Bukti P-4] juga ditentukan bahwa Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat- menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar. Bahwa kewenangan Presiden bersama Sekretaris Jenderal dalam mewakili Partai Buruh (Pemohon I) telah beberapa kali dilakukan dan diterima MK sebagaimana Putusan MK No.: 69/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Putusan MK No.: 78/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022. Bahwa dengan terdaftarnya Badan Hukum Publik Partai Buruh pada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, maka Partai Buruh telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 UU Parpol. Serta dengan wewenang Presiden dan Sekretaris Jenderal yang berhak mewakili Pemohon I dalam permohonan a quo, maka Partai Buruh (Pemohon I) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo; b. Partai Buruh (Pemohon I) adalah peserta Pemilihan Umum 2024 Bahwa Partai Buruh adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 yang telah lolos proses verifikasi partai politik dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P-7] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta 10 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P-8]. Bahwa pertimbangan hukum Putusan MK No.: 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang kemudian dipertegas dalam Halaman 37 Putusan MK No.: 16/PUU-XXI/2023, menyatakan sebagai berikut: “[3.6.2] … Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.” Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Partai Buruh (Pemohon I) dalam permohonan a quo mempersoalkan tentang pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pemohon I juga pernah menjadi peserta Pemilihan Umum, terakhir pada Pemilihan Umum tahun 2009. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan- putusan MK terdahulu, Partai Buruh (Pemohon I) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo; 3) Bahwa Pemohon I dirugikan dalam pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi Pasal 222 UU Pemilu tidak ada yang mencerminkan, memperjuangkan, atau memiliki tujuan yang sejalan dengan perjuangan 11 dan gagasan Pemohon I; 4) Bahwa salah satu bentuk konkret perwujudan tujuan ideologis Pemohon I adalah menolak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”); 5) Hal ini sejalan dengan tujuan Pemohon I sebagai partai politik yang memiliki fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, sesuai ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh (Pemohon I) yang menyatakan sebagai berikut: (vide: Halaman 6-8 Bukti P-4) “Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1. Kedaulatan Rakyat; 2. Lapangan Kerja; 3. Pemberantasan Korupsi; 4. Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5. Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 6. Upah Layak; 7. Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8. Hubungan Industrial: a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; c. Uang pesangon yang layak; d. Jam kerja yang manusiawi; e. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; 12 f. Menolak PHK yang dipermudah; g. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers); h. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9. Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10. Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11. Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas); 12. Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2. Distribusi kekayaan yang adil merata; 3. Tanggung jawab publik.” 6) Bahwa Partai Buruh sebagai Pemohon I adalah partai yang berbeda dengan partai peserta pemilu lainnya. Partai Buruh adalah Partai yang sudah ada sejak dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru, Riau, yang merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta, serta dilanjutkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn.. Partai Buruh bukanlah partai yang baru dibentuk dan belum teruji sebagaimana partai politik lainnya yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024; 7) Bahwa Partai Buruh pada saat dilanjutkan pada tahun 2021 adalah wujud persatuan dari beberapa Konfederasi, Federasi, dan Serikat Petani yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia dengan Partai Buruh lama, dengan komposisi sebagai berikut: a. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan jumlah anggota kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) orang; 13 b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dengan jumlah anggota kurang lebih 800.000 (delapan ratus ribu) orang; c. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dengan jumlah anggota kurang lebih 84.000 (delapan puluh empat ribu) orang; d. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dengan jumlah anggota kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) orang; e. Serikat Petani Indonesia (SPI), dengan jumlah anggota kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) orang; f. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dengan jumlah anggota kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) orang; g. Federasi Kimia Energi Pertambangan (FKEP), dengan jumlah anggota kurang lebih 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang; h. Federasi Farmasi Kesehatan (FARKES), dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; i. Perempuan Bercahaya (PERCAYA), dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; j. Guru Honorer, kurang lebih berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang; k. Partai Buruh lama, dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; l. Jaringan Rakyat Miskin Perkotaan, kurang lebih berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang; m. Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), kurang lebih berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) orang. 8) Bahwa Partai Buruh adalah partai politik yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu lainnya, karena telah memiliki massa anggota yang nyata dengan jumlah anggota kurang lebih 2.654.000 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu) orang. Bila jumlah tersebut diperhitungkan dengan anggota keluarganya, maka di seluruh Indonesia Partai Buruh secara nyata memiliki jumlah massa sebanyak kurang lebih 10.000.000 (sepuluh juta) orang. Sehingga Partai Buruh layak untuk turut dalam kompetisi baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif; 14 9) Bahwa lebih lanjut, dengan memperhitungkan jumlah massa Partai Buruh tersebut, maka tentu saja Partai Buruh dapat bersaing dengan partai politik peserta pemilu lainnya dan niscaya akan memperoleh hasil yang berimbang di tingkat legislatif maupun eksekutif, sehingga dengan tidak adanya ambang batas pencalonan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU Pemilu, Partai Buruh tidak akan mengalami permasalahan politis dalam hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Disamping, seharusnya mengenai keharmonisan lembaga legislatif dan eksekutif bukanlah permasalahan yang harus dibesar- besarkan, karena sudah seharusnya lembaga legislatif dan eksekutif (terlepas dari siapa pemenangnya) membina hubungan yang baik demi kemajuan Negara, bukannya mengedepankan isu politik yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis; 10) Bahwa Partai Buruh adalah partai politik yang sudah menjalani serangkaian tahapan dan verifikasi berlapis oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu pada Desember 2022 oleh KPU; 11) Bahwa karena telah ditetapkan menjadi peserta pemilu, maka Partai Buruh adalah partai politik yang sudah memenuhi kualifikasi yang disebutkan oleh Pasal 6A Ayat (2) UU NRI 1945, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemiihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”; 12) Bahwa saat ini, Partai Buruh adalah peserta pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan disaat yang bersamaan juga adalah partai politik peserta pemilihan umum yang seketika sudah kehilangan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden; 13) Bahwa kehilangan hak Partai Buruh untuk menjadi partai pengusul pasangan calon presiden semakin berlapis, karena keberadaan ambang batas pencalonan presiden, membuat Partai Buruh menjadi terkunci, untuk bisa mendukung pasangan calon presiden, karena tidak 15 ada koalisi partai politik yang ada di DPR saat ini yang bisa diikuti, karena hampir di semua koalisi terdapat partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja, yang merupakan kebijakan hukum yang ditentang oleh mandat organisasi Partai Buruh; 14) Bahwa untuk mewujudkan secara konkret tujuan ideologis Pemohon I tersebut, maka Partai Buruh (Pemohon I) juga mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja sesuai perkara no.: 50/PUU-XXI/2023 yang sampai saat ini masih berjalan; 15) Bahwa konsekuensi komitmen Pemohon I yang secara konsisten sejak awal menolak UU Cipta Kerja, mengharuskan Pemohon I agar mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang juga menolak UU Cipta Kerja. Sedangkan dalam kontestasi dan situasi politik saat ini, tujuan ideologis Pemohon I tersebut tidak mungkin terwujud karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu; 16) Bahwa seandainya Pemohon I pun berusaha memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang memerlukan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, maka hanya tersisa 2 (dua) partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat [Bukti P-9] yang menolak UU Cipta Kerja; 17) Sementara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Bukti P-10], Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memperoleh 8,21%, sedangkan Partai Demokrat hanya 7,77%, sehingga gabungan kedua partai politik itu pun tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu; 16 18) Hal itupun apabila Pemohon I bersedia untuk melakukan kompromi- kompromi politik yang bersifat transaksional dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia, yang juga akan diuraikan oleh Pemohon I; dan 19) Oleh karena itu, telah cukup alasan dan kerugian bagi Pemohon I karena pemberlakuan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu merugikan Pemohon I, dimana Pemohon I yang memiliki fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, serta menolak UU Cipta Kerja harus pula memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden yang sejalan dengan tujuan tersebut. Sementara dalam kontestasi politik dalam Pemilu 2019 tidak ada partai politik yang menolak UU Cipta Kerja yang cukup untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, itupun apabila Pemohon I rela melakukan kompromi politik yang sifatnya transaksional dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pemohon I telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. B.2. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia (Pemohon II dan Pemohon III) 1) Bahwa Pemohon II, Mahardhikka Prakasha Shatya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216052508810001 [Bukti P-11]; 2) Pemohon II sejak mahasiswa memiliki rekam jejak terlibat dalam kegiatan pro demokrasi, dengan bergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) saat masih kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta. Pemohon II pernah menjadi pengurus tingkat provinsi hingga tingkat nasional LMND. Dalam kegiatannya, LMND konsisten memperjuangkan hak kaum buruh, petani, dan kelompok miskin lainnya. Pada tahun 2009, sebagian kader LMND berpartisipasi menjadi calon legislatif bersama Partai Bintang Reformasi (PBR) dan saya pernah terlibat menjadi anggota tim sukses salah satu calon legislatif kader LMND tersebut [Bukti P-18]; 3) Saat ini Pemohon II berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2006, 17 pernah meliput beberapa peristiwa penting mengenai situasi demokrasi di Indonesia, diantaranya demonstrasi besar Reformasi Dikorupsi tahun 2019, penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2020, dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Pemohon II juga bergabung sebagai pengurus dalam organisasi Sarjana untuk Indonesia, sayap organisasi dari Partai Buruh; 4) Berbekal pengalaman dan kegiatan yang dekat dengan isu demokrasi tersebut, Pemohon II pernah ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI untuk Pemilihan Umum 2024 nantinya dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah [Bukti P-17], tetapi ditolak oleh Pemohon II karena sistem pemilihan umum dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu saat ini tidak bisa menghasilkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menolak UU Cipta Kerja dan berpihak pada kepentingan rakyat [Bukti P-15]; 5) Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu akan memaksa Partai Buruh untuk bergabung dalam koalisi gabungan partai politik, jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 6) Oleh karena itu, Pemohon II mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Pemohon II juga berpotensi mengalami kerugian nantinya, apabila warga dalam daerah pemilihan, pendukung, dan calon konstituen Pemohon II menanyakan sebab Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja; 7) Bahwa Pemohon III, Wiratno Hadi adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3506052701820003 [Bukti P-12]; 8) Pemohon III sejak menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah banyak terlibat dalam isu publik dan berpartisipasi dalam gerakan pro demokrasi, dengan 18 menjadi pimpinan redaksi Majalah Ganesha, serta berpartisipasi dalam aksi mogok makan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan gerbang kampus ITB selama beberapa hari [Bukti P-19]; 9) Setelah lulus kuliah, Pemohon III bekerja di sektor pertambangan dan energi terbarukan hingga saat ini. Pada tahun 2021 Pemohon III bergabung dengan Partai Buruh dan ditunjuk sebagai sekretaris Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional, karena kesamaan ideologi perjuangan dan bekal pengalaman serta keahlian yang dimiliki oleh Pemohon III. Bahkan Pemohon III juga ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II [Bukti P-17]; 10) Pemohon III membatalkan niatnya menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 [Bukti P-16], karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu akan memaksa Partai Buruh untuk bergabung dalam koalisi gabungan partai politik, jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 11) Oleh karena itu, Pemohon III mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024; 12) Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024, sesuai pencarian pada tautan (link) https://www.cekdptonline.kpu.go.id/ [Bukti P-13 dan P-14]; dan 13) Berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, karena Pemohon II dan Pemohon III dirugikan baik secara aktual atau potensial atas berlakunya Pasal 222 UU Pemilu, serta Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara yang sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan 19 terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024. 5. Bahwa sebelumnya, permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan 1 (satu) permohonan yang dicabut (Ketetapan MK No. 16/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022) dan 29 (dua puluh sembilan) permohonan yang telah diputus oleh MK, dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Keterangan 1. 44/PUU-XV/2017 1. Pasal 4; 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (5); dan 4. Pasal 28D ayat (1). • Permohonan tidak dapat diterima, Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Undang-Undang yang belum ada, karena tidak ada nomor. 2. 53/PUU-XV/2017 1. Pasal 6A; 2. Pasal 22E ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28 ayat (1); 5. Pasal 28C ayat (2); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (3); dan 8. Pasal 28I ayat (2). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon 20 Wakil Presiden. 3. 59/PUU-XV/2017 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 22E ayat (1); 5. Pasal 27 ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (1); dan 7. Pasal 28F. • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 4. 70/PUU-XV/2017 1. Pasal 6A ayat (1); dan 2. Pasal 22E. • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh 21 KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 5. 71/PUU-XV/2017 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal22E ayat (2); 4. Pasal 27 ayat (1); 5. Pasal 28D ayat (1); dan 6. Pasal 28D ayat (3). • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 6. 72/PUU-XV/2017 1. Pasal 6A ayat (2); dan 2. Pasal 22E ayat (1). • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau 22 Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 7. 49/PUU-XVI/2018 1. Pasal 6 ayat (1); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 22E ayat (2); 10. Pasal 22E ayat (6); dan 11. Pasal 28D ayat (1). • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 8. 50/PUU-XVI/2018 1. Preambule Pembukaan; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 1 ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 22E ayat (1); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28 ayat (1); • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar 23 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); dan 11. Pasal 28I ayat (2). Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 9. 54/PUU-XVI/2018 Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan UUD 1945 • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 10. 58/PUU-XVI/2018 1. Pasal 1 ayat (3); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (2); • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu 24 4. Pasal 6A ayat (5); 5. Pasal 22E ayat (2); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); dan 9. Pasal 28J ayat (2). bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 11. 61/PUU-XVI/2018 1. Pasal 1; dan 2. Pasal 6A. • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 25 12. 92/PUU-XVI/2018 tidak menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945 • Berbeda dengan Permohonan a quo, permohonan perkara nomor: 92/PUU- XVI/2018 menyoal formil pembentukan UU Pemilu; • Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. 13. 74/PUU- XVIII/2020 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); dan 11. Pasal 28J ayat (2). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Mahkamah tidak pertimbangkan pokok permohonan karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, berkaitan dengan tidak cukupnya bukti Pemohon I diusung sebagai Calon Presiden, serta Pemohon II tidak buktikan dengan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT); • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar 26 Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 14. 66/PUU-XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2); dan 12. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 15. 68/PUU-XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); dan • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 27 5. Pasal 6A ayat (5). • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 16. 70/PUU-XIX/2021 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2); dan 11. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 17. 5/PUU-XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); dan • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk 28 2. Pasal 6A ayat (2). seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 18. 6/PUU-XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 27 ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); dan 11. Pasal 28J. • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon 29 Wakil Presiden. 19. 7/PUU-XX/2022 Pasal 6A ayat (2) • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 20. 8/PUU-XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh 30 dan 11. Pasal 28J ayat (2). KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 21. 11/PUU-XX/2022 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); dan 10. Pasal 28J ayat (2). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 22. 13/PUU-XX/2022 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); dan 3. Pasal 22E ayat (2). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau 31 Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 23. 20/PUU-XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 28C ayat (2); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (2); 12. Pasal 28D ayat (3); 13. Pasal 28J ayat (1); dan 14. Pasal 28J ayat (2). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 24. 21/PUU-XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan 32 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 22E ayat (5); 9. Pasal 27 ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); dan 12. Pasal 28J. permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 25. 42/PUU-XX/2022 1. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 6 ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 27 ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); dan 10. Pasal 28F. • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 26. 52/PUU-XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 4 ayat (1); • Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan 33 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 6A ayat (3); 7. Pasal 6A ayat (4); 8. Pasal 6A ayat (5); 9. Pasal 22E ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); 12. Pasal 28J ayat (1); dan 13. Pasal 28J ayat (2). bertentangan dengan UUD 1945; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 27. 73/PUU-XX/2022 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); dan 4. Pasal 28D ayat (3). • Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, serta diubah menjadi interval sebesar 7% sampai dengan 9% kursi DPR; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon 34 Presiden dan Calon Wakil Presiden. 28. 4/PUU-XXI/2023 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 4 ayat (1); 4. Pasal 27 ayat (3); dan 5. Pasal 36. • Meminta frasa soal syarat 20% kursi DPR bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai senilai modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 29. 16/PUU-XXI/2023 1. Pasal 6A ayat (1); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 27 ayat (1); dan 4. Pasal 28D ayat (1). • Meminta Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi parpol peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu 35 periode sebelumnya; • Berbeda dengan permohonan a quo yang meminta agar Pasal 222 UU Pemilu juga ditafsirkan menjadi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 6. Bahwa sebagian besar permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan meminta agar seluruh pasal untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, berbeda dengan Permohonan a quo yang meminta agar Partai Politik Peserta Pemilu juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Alasan Permohonan a quo juga jelas berbeda, karena Pemohon I Partai Buruh sebagai satu-satunya pihak dan Partai Politik di Indonesia yang mengusung kepentingan kelas pekerja serta secara konsisten menolak UU Cipta Kerja, serta sebagai partai politik yang telah lolos menjadi Peserta Pemilu tahun 2024 berarti menjadi wujud konkret manifestasi kepentingan rakyat sesuai yang diamanatkan UU Parpol; 7. Partai Buruh (Pemohon I) mengalami kerugian disebabkan tidak dapat tergabung dalam gabungan partai politik yang mengusulkan UU Cipta Kerja agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Alasan lainnya, akibat hal tersebut Pemohon II dan Pemohon III telah mengalami kerugian aktual dengan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Legislatif karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Terdapat keadaan baru pula dalam pandangan MK mengenai open legal policy sesuai Putusan MK No.: 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023; 36 C. POSITA/ALASAN-ALASAN PERMOHONAN C.1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji 1) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), serta perubahannya yang diundangkan pada tanggal 12 Desember 2022 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 2) Adapun norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” C.2. Dasar Konstitusional yang Digunakan 1) Pasal 6 ayat (2) UUD 1945: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 2) Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 3) Pasal 6A ayat (3) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” 37 4) Pasal 6A ayat (4) UUD 1945: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 5) Pasal 6A ayat (5) UUD 1945: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang.” 6) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 7) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 8) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 9) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 10) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” C.3. Kebaharuan Alasan Permohonan 1) Para Pemohon a quo bukan merupakan permohonan yang ne bis in idem walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang ajukan sebelumnya terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945 (sebagaimana di tabel); 2) Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Partai Buruh telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 38 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 [Bukti P-7] yang merupakan partai politik peserta pemilu 2024 yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2024 termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Sudah seharusnya Partai Politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU diperlakukan sama dengan partai-partai peserta pemilu 2024, baik yang sudah ada kursi maupun yang belum ada kursi di DPR RI; 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/ 2022 yang diajukan oleh Partai Ummat. Mahkamah Konstitusi menilai dalam pertimbangan hukum [3.6.4] bahwa pemohon (Partai Ummat) adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik administrasi maupun faktual sebagaimana persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta pemilu, oleh karena itu Partai Ummat tidak terdapat kerugian konstitusional (tidak memiliki legal standing) dalam permohonannya; 4) Kemudian Partai Politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional (Legal Standing) terhadap Undang-Undang a quo? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 74/PUU- VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021, Paragraf [3.6] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: [3.6] … Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang 39 dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: 1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a) akta notaris pendirian Partai Politik; b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e) rekening atas nama Partai Politik” Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 5) Artinya, berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 74/PUU-VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021, memberikan penjelasan tentang Partai Politik mana yang dinilai memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu, yakni: 40 a. Partai Politik yang telah memenuhi syarat dalam proses pendiriannya berdasarkan UU yang berlaku; dan b. Partai Politik yang telah lolos verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, yang telah siap sebagai peserta Pemilu. 6) Bahwa apabila dihubungan dengan Legal Standing Para Pemohon a quo, terdapat relevansinya dengan yurisprudensi di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Partai Politik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 06 Tanggal 19 Maret 2022 [Bukti P-4] Yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn. Yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [Bukti P-5] dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian Nomor M.HH- 05.AH.11.02 Tahun 2022 Tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021- 2026 [Bukti P-6]; 7) Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 Partai Buruh secara resmi terdaftar sebagai Peserta Pemilu 2024 [Bukti P-7]; C.4. Pokok Pokok Permohonan Terkait Klausul Ambang Batas yang Dikhususkan untuk Partai Politik Baru atau Partai Politik yang Belum Punya Suara atau Kursi di DPR hasil Pemilu Terakhir 1) Bahwa argumentasi dari permohonan-permohonan sebelumnya selama ini terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan 41 presiden, hampir seluruhnya meminta ambang batas pencalonan presiden ditiadakan. Hanya ada satu permohonan yang diajukan oleh PKS, yang meminta adanya penurunan angka ambang batas pencalonan presiden; 2) Bahwa menurut kami, adanya keinginan untuk menghilangkan, atau bahkan menurunkan ambang batas pencalonan presiden di dalam permohonan-permohonan sebelum ini, hingga saat ini belum juga mampu menjawab persoalan hilangnya hak konstitusional partai politik baru, khususnya yang dialami oleh pemohon, khususnya Partai Buruh. Ketika sudah menjadi peserta pemilu, tetapi belum memiliki kursi atau suara sah pemilu sebelumnya, sehingga otomatis tidak bisa mengajukan pasangan calon presiden; 3) Bahwa meskipun undang-undang a quo atau Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden memberikan ruang partai politik yang belum memiliki kursi atau suara pada pemilu sebelumnya untuk tetap menjadi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, tetap itu belum cukup karena hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mengusulkan calon. Termasuk juga klausul yang diatur di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”; 4) Bahwa ruang yang terbatas hanya untuk memberikan dukungan kepada partai politik yang belum memiliki suara atau memilki kursi di DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden adalah salah satu bentuk ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan bentuk diskriminasi yang tidak dapat ditolerensi terhadap sesama partai politik peserta pemilu; 5) Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon dalam hal ini, terutama Partai Buruh di dalam mengajukan permohonan ini meminta kepada 42 Mahkamah untuk mengembalikan hak konstitusional partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu, sehingga dapat mengusulkan pasangan calon presiden; 6) Bahwa di dalam permohonan ini, Partai Buruh tidak hanya hendak memberikan pemulihan hak dengan cara menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Tetapi juga dengan cara memberikan jalan lain untuk memulihkan hak Partai Buruh sebagai peserta pemilu untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden; 7) Bahwa dengan permohonan ini, Partai Buruh meminta kepada Mahkamah untuk memberikan alternatif kepada partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden; 8) Bahwa dalam hal partai politik sudah memiliki kursi atau suara pada Pemilu DPR sebelumnya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) atau syarat 25% (dua puluh lima persen) suara sah dapat dapat diberlakukan; 9) Bahwa untuk partai politik peserta pemilu yang baru, atau partai politik yang belum memiliki kursi atau suara hasil Pemilu DPR sebelumnya, Mahkamah tetap memberikan ruang hak kepada partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden; 10) Bahwa apakah nanti partai politik akan bergabung dengan kekuatan politik lainnya, itu adalah pilihan politik yang sifatnya terbuka dan tidak bisa dibatasi oleh suatu ketentuan ambang batas pencalonan presiden; 11) Bahwa syarat pendirian partai politik hingga dapat memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu di Indonesia sangat ketat. Hal ini disimpulkan melalui pertimbangan Mahkamah, dalam halaman 61 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat 43 menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.” 12) Selanjutnya dalam halaman 62 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah menjelaskan prinsip dalam melihat perbandingan antara partai politik, dengan uraian sebagai berikut: Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat 44 DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 13) Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu putusan penting yang menentukan bahwa Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Hal ini berasal dari pandangan Mahkamah dalam menentukan keadilan bagi 3 (tiga) jenis Partai Politik, yaitu (i) partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki 45 wakil di DPR, (ii) partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan (iii) partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota; 14) Pandangan Mahkamah mengenai keadilan terhadap 3 (tiga) jenis Partai Politik tersebut adalah soal parliamentary threshold dan verifikasi partai politik peserta Pemilu, bukan menyoal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon I Partai Buruh adalah partai yang berdiri dengan kedudukan sama sebagai Partai Politik Peserta Pemilu seperti Partai Politik lainnya, mengingat Pemohon I Partai Buruh juga telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2024 [Bukti P-7 dan Bukti P-8]; 15) Dengan status Pemohon I Partai Buruh sebagai peserta Pemilu tahun 2024, artinya Partai Buruh telah lolos memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 46 h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 20) Artinya, Pemohon I Partai Buruh juga adalah manifestasi perwujudan aspirasi rakyat, tempat rakyat dapat menyalurkan aspirasinya dengan skala besar dan bersifat nasional. Terbukti dari wujud konkret dan keanggotaan Pemohon I Partai Buruh yang terdiri atas persatuan dari beberapa Konfederasi, Federasi, dan Serikat Petani yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia dengan Partai Buruh lama, dengan komposisi sebagai berikut: a. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan jumlah anggota kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) orang; b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dengan jumlah anggota kurang lebih 800.000 (delapan ratus ribu) orang; c. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dengan jumlah anggota kurang lebih 84.000 (delapan puluh empat ribu) orang; d. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dengan jumlah anggota kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) orang; e. Serikat Petani Indonesia (SPI), dengan jumlah anggota kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) orang; f. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dengan jumlah anggota kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) orang; g. Federasi Kimia Energi Pertambangan (FKEP), dengan jumlah anggota kurang lebih 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang; h. Federasi Farmasi Kesehatan (FARKES), dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; i. Perempuan Bercahaya (PERCAYA), dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; j. Guru Honorer, kurang lebih berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang; k. Partai Buruh lama, dengan jumlah anggota kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) orang; 47 l. Jaringan Rakyat Miskin Perkotaan, kurang lebih berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) orang; m. Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), kurang lebih berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) orang. 21) Bahwa Partai Buruh adalah partai politik yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu lainnya, karena telah memiliki massa anggota yang nyata dengan jumlah anggota kurang lebih 2.654.000 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu) orang. Bila jumlah tersebut diperhitungkan dengan anggota keluarganya, maka di seluruh Indonesia Partai Buruh secara nyata memiliki jumlah massa sebanyak kurang lebih 10.000.000 (sepuluh juta) orang. Sehingga Partai Buruh layak untuk turut dalam kompetisi baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif; 22) Dengan demikian, dengan status Pemohon I Partai Buruh sebagai wujud konkret manifestasi rakyat yang diamanatkan UU Parpol, kemudian terbukti dengan keanggotaan Pemohon I Partai Buruh beserta keluarganya, yang secara nyata memiliki jumlah massa sebanyak kurang lebih 10.000.000 (sepuluh juta) orang, adalah tidak adil, bertentangan dengan rasionalitas dan moralitas, apabila Pemohon I Partai Buruh tidak diberikan kesempatan sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merepresentasikan kepentingan kelas pekerja yang menolak UU Cipta Kerja; C.5. Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden Pembatasan Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara dan Partai Politik untuk dapat Memilih dan Dipilih 1) Bahwa Indonesia memiliki posisi dan hubungan yang erat dengan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara resmi mengakui dan mendukung prinsip- prinsip yang tercantum dalam Deklarasi tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta dalam perumusan dan 48 pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Majelis Umum PBB. Ketika itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan kolonial dan berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan nilai- nilai demokrasi dan keadilan; 2) Bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: 1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2) Everyone has the right of equal access to public service ih his country. 3) The will of people shall be the basis of the authority of government; this wol shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures; 3) Bahwa perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa- Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan kovenan tentang Hak- Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota; 4) bahwa Article 25 tentang Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut: 5) "Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret 49 ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country; 6) Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang berhubungan dengan Deklarasi Universal, misalnya, International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) melaui UU No. 11 Tahun 2005. Ratifikasi terhadap instrumen internasional tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat; 7) Bahwa menurut Karel Vasak (1979), Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (liberte), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (egalite), dan generasi ketiga, hak-hak solidaritas (fraternite); 8) Bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak sipil dan politik dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar; 9) Bahwa merujuk pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa, “hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”; 10) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi a quo kembali menegaskan tentang pembatasan hak sebagaimana yang dijelaskan padal Pasal 50 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah didasarkan pada atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berkelebihan. Oleh karena itu, pembatasan hak warga negara dan partai politik untuk dapat mencalonan presiden dan wakil presiden juga harus berdasarkan alasan-alasan tersebut; 11) Bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung [Andre Ata Ujan, 2001]. Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpatisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 [Khairul Fahmi, 2017]; 12) Bahwa merujuk pada keterangan pemerintah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan penjelasan tentang hadirnya ketentuan presidential threshold ini didasari oleh urgensi penyaringan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat, angka 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional merupakan kesepakatan politik yang tercapai dari berbagai fraksi di parlemen, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif, karena tidak dapat dimungkiri, sistem presidensial yang efektif mewajibkan presiden memiliki basis suara di parlemen, karena pemerintahan Negara dalam perjalannya akan bersinggungan langsng dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ini juga memperkecil resiko terjadinya divided government (pemerintahan yang terbelah) akibat persingungan antara presiden dan parlemen yang secara legitimasi sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat 51 dalam menjalankan pemerintahan. 13) Bahwa berdasarkan keterangan pemerintah pada pasal a quo, hadirnya ketentuan tentang presidential treshold pada dasarnya tidak memenuhi syarat proporsional sebagaimana yang didalilkan oleh Mahkamah terkait pembatasan hak pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU- I/2003. Tidak proporsionalnya ketentuan tentang presidential treshold dibuktikan dengan dirugikannya hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden agar dapat dipilih dalam pemilihan umum. Dengan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena keempat partai politik tersebut belum menjadi peserta pemilu dan sama sekali belum memiliki baik suara ataupun kursi dari hasil Pemilu 2014. Keempat partai politik tersebut ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda); 14) Bahwa mempertimbangkan pengalaman empat partai tersebut yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka situasi yang sama akan dialami oleh Pemohon I sebagai partai politik baru yang mengikuti Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 [Bukti P-7 dan Bukti P-8]. Berdasarkan penalaran yang wajar, menjadi hal yang sulit bagi partai politik baru untuk dapat memenuhi syarat presidential treshold untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berikutnya; 15) Bahwa berdasarkan komitmen Indonesia atas ketentuan yang terdapat di dalam Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, hingga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU-I/2003, maka tidak terdapa alasan dilakukannya pembatasan bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 52 16) Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 17) Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 222 UU Pemilu terkait dengan presidential threshold secara langsung telah membatasi hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden; C.6. Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden Bukan Merupakan Syarat Konstitusional Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 1) Menurut Saldi Isra bahwa MK tidak membatalkan presidential threshold (ambang batas) pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna Pemilu serentak dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD1945. Dalam kaitan dengan itu, dengan menggunakan asumsi maksimal, bila semua partai politik peserta Pemilu mengajukan calon sendiri-sendiri, maka jumlah pasangan calon akan menjadi lebih banyak. Agar jumlah calon tidak berada di luar akal sehat, persyaratan Parpol peserta Pemilu mestinya tidak lebih ringan dan longgar dari ketentuan yang ada saat ini. Artinya, dengan memakai jumlah Parpol dalam Pemilu 2014, maka paling banyak hanya akan muncul 12 pasangan calon pada putaran pertama pemilihan Presiden, jumlah demikian dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menyediakan alternatif calon bagi pemilih [Saldi Isra, 2014]; 2) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka ketentuan presidential treshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu yang bertujuan untuk melakukan penyaringan terhadap calon presiden dan 53 wakil presiden merupakan sebuah hal yang keliru karena dengan mengatur threshold yang tinggi sebagai syarat akan membatasi hak partisipasi politik warga negara dan partai politik, sekaligus mempengaruhi kesetaraan politik yang seharusnya ditegakkan dalam sebuah negara demokratis; 3) Bahwa penafsiran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga ketentuan terkait dengan presidential threshold bersifat open legal policy; 4) Menurut Mukthie Fadjar, open legal policy atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara undang-undang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945. Norma undang-undang yang tidak diatur oleh UUD 1945, namun norma tersebut harus ada demi melaksanakan perintah UUD 1945, maka norma yang demikian adalah norma hukum yang masuk kategori kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Norma hukum yang demikian menurut MK boleh diubah oleh pembentuk UU sewaktu-waktu diinginkan [Mardian Wibowo, 2019]; 5) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan a quo, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konsepual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden; 54 6) Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”; 7) Bahwa ketentuan terkait dengan presidential treshold tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini karena tata cara untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; 8) Bahwa penjelasan lebih lanjut, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: 1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan 2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 9) Bahwa idealnya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tidak memenuhi variabel untuk dapat dinyatakan sebagai open legal policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah mengatur secara konkret persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden; 10) Bahwa apabila pun Pasal 222 UU Pemilu dikategorikan sebagai open legal policy, MK telah memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 116 Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut: 55 “[3.17.2] … akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang- undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle).” 11) Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Dengan 30 (tiga puluh) kali permohonan judicial review sebelumnya dari berbagai lapisan masyarakat yang diantaranya terdiri dari mahasiswa, guru honorer, partai politik, lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berbagai akademisi dan tokoh publik, menegaskan hal ketidakadilan yang intolerable dari pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu; 12) Bahwa merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi; 13) Bahwa pada dasarnya electoral threshold dan presidential threshold merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pemilihan umum. Electoral threshold atau ambang batas pemilihan merujuk pada 56 persentase suara minimum yang harus dicapai oleh sebuah partai politik atau kelompok politik untuk memperoleh kursi di parlemen atau lembaga legislatif lainnya. Tujuan dari electoral threshold adalah untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan dengan membatasi jumlah partai politik yang dapat memperoleh kursi. Di sisi lain, presidential threshold berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden atau wakil presiden untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden; 14) Bahwa perbedaan utama antara electoral threshold dan presidential threshold terletak pada tujuan dan konteks penggunaannya. Electoral threshold digunakan untuk mengatur representasi partai politik di lembaga legislatif, sementara presidential threshold digunakan untuk mengatur pencalonan dan kelayakan calon presiden atau wakil presiden. Meskipun keduanya melibatkan ambang batas atau persyaratan, tetapi pengaruh dan efeknya berbeda dalam implementasinya pada penyelenggaraan pemilihan umum; 15) Bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi telah memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada partai politik perserta Pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta Pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; 16) Bahwa ketentuan presidential treshold secara langsung telah membatasi hak bagi setiap orang dan Para Pemohon untuk dapat dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang demokratis. Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat mencalonkan orang yang dipilih melalui mekanisme internal partai untuk dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden; 57 17) Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (Undang- Undang). Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan hak konstitusional empat peserta Pemilu 2019 jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; C.7. Keputusan Internal Partai Buruh yang Menolak UU Cipta Kerja 1) Bahwa Pemohon I sebagai Partai Politik yang memiliki tujuan ideologis untuk fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, dengan wujud konkret menolak UU Cipta Kerja; 2) Bahwa sikap Pemohon I tetap konsisten menolak subtansi yang merugikan pekerja dan buruh di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3) Bahwa Pemohon I secara konsisten membangun gerakan yang menggerakkan buruh untuk terus melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja hingga Perppu Cipta Kerja. Terdapat alasan ideologis partai buruh untuk terus melakukan penolakan terhadap undang- undang a quo yang dinilai merugikan hak-hak buruh; 4) Bahwa terdapat sembilan catatan Partai Buruh melakukan penolakan terhadap undang-undang a quo, yaitu 1) tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah; 2) faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan. Artinya, semua jenis pekerjaan boleh di-outsourcing. 3) tentang kontrak yang berulang- ulang, bahkan bisa 100 (seratus) kali kontrak; 4) pesangon yang murah; 5) tentang PHK yang dipermudah; 6) pengaturan jam kerjal; 7) pengaturan cuti; 8) adalah tenaga kerja asing, di mana dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan; dan 9) adalah dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 58 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5) Bahwa keberadaan UU Cipta Kerja yang merugikan buruh merupakan salah satu alasan Pemohon I mengambil sikap untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang a quo; 6) Bahwa Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Buruh menegaskan bahwa tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari tiga belas platform Partai Buruh, diantaranya adalah Lapangan Kerja, Jaminan Sosial, Upah Layak, dan Hubungan Industrial [Bukti P-6]. Tujuan tersebut membuat Partai Buruh mengambil langkah untuk melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan membuat tidak dapat tercapainya visi serta misi keberadaan Partai Buruh; 7) Bahwa dengan keberadaan presidentian treshold membuat Pemohon I tidak dapat mencalonkan sendiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berasal dari kader Partai Buruh dalam Pemilihan Umum. Pemohon I juga tidak dapat mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, karena hanya ada dua partai yang menolak undang-undang a quo, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meskipun kedua partai tersebut berkoalisi, mereka masih tidak dapat mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena masih tidak dapat melewati ambang batas pencalonan; 8) Bahwa Pemohon I pada akhirnya turut mengusung Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak sejalan dengan sikap Pemohon I dalam melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi salah satu kerugian konstitusional yang nyata karena membuat Pemohon I tidak dapat memperjuangkan tujuan dari lahirnya Partai Buruh yang secara eksplisit ditulis dalam Anggaran Dasar Partai Buruh [Bukti P-4]; 59 C.8. Permohonan Agar Proses Perkara Menjadi Prioritas Sehingga Dapat Diputus Sebelum Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Tanggal 19 Oktober 2023 1) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-20], dapat dilihat pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023; 2) Bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) PMK PUU, Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan, setelahnya RPH mengambil putusan untuk membahas rencana Pengucapan Putusan Mahkamah (Pasal 68 huruf e PMK PUU); dan 3) Dengan demikian, Para Pemohon memandang perlu untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sekiranya berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo, sehingga Pengucapan Putusan Mahkamah dapat dilaksanakan sebelum tanggal 19 Oktober 2023, agar memberikan waktu yang cukup bagi Para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan atas hasil Putusan a quo. D. PETITUM Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon, dengan amar sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menerima permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; dan 2. Memprioritaskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, sehingga Pengucapan Putusan Mahkamah dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dapat dilaksanakan sebelum tanggal 19 Oktober 2023. 60 Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 61 2. Bukti P-2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Pusat; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 9. Bukti P-9 : Catatan Rapat: Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah Dalam Rangka Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 15 Februari 2023; 62 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiratno Hadi (Pemohon III); 13. Bukti P-13 : Tangkapan layar (capture) yang menunjukkan bahwa Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II) terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024; 14. Bukti P-14 : Tangkapan layar (capture) yang menunjukkan bahwa Wiratno Hadi (Pemohon III) terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bakal Calon Legislatif Partai Buruh an. Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bakal Calon Legislatif Partai Buruh an. Wiratno Hadi (Pemohon III); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 153/ORG/EXCO-P/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023 perihal Instruksi Mengurus SKCK yang dikeluarkan oleh EXCO PUSAT Partai Buruh; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) dari Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) dari Wiratno Hadi (Pemohon III); 20. Bukti P-20 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 21. Bukti P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. 63 [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Sarekat Demokrasi Indonesia melalui surat elektronik (email) dengan Nomor 023/PP-SDI/VIII/2023 bertanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan/atau Pemohon Intervensi dalam Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023, perseorangan atas nama Herifuddin Daulay pada tanggal 25 Agustus 2023 melalui surat elektronik (e-mail) mengajukan Permohonan Menjadi Pihak Terkait atas perkara nomor 80/PUU-XXI/2023, dan perseorangan atas nama Effendi Gazali dan Rizal Ramli pada tanggal 12 September 2023 melalui surat elektronik (e-mail) mengajukan surat bertanggal 12 September 2023 perihal Permohonan Menjadi Pihak Terkait. [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 64 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- 65 putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang rumusannya sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa Pemohon I menerangkan kualifikasinya sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dalam permohonan a quo diwakili oleh Presiden Partai dan Sekretaris Jenderal. 66 3. Bahwa Pemohon I adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 yang telah lolos proses verifikasi partai politik dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [vide Bukti P-7] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [vide Bukti P-8]. 4. Bahwa menurut Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Buruh [vide Bukti P-4], Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [vide Bukti P-4] juga ditentukan bahwa Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat-menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar. 5. Bahwa menurut Pemohon I, dirinya dirugikan dalam pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi Pasal 222 UU 7/2017 tidak ada yang mencerminkan, memperjuangkan, atau memiliki tujuan yang sejalan dengan perjuangan dan gagasan Pemohon I. 6. Bahwa menurut Pemohon I, keberadaan ambang batas pencalonan presiden membuat Partai Buruh menjadi terkunci untuk bisa mendukung pasangan calon presiden karena hampir semua koalisi partai politik yang ada di DPR saat ini merupakan partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja yang ditentang oleh Pemohon I. 67 7. Bahwa menurut Pemohon II, dirinya pernah ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI untuk Pemilihan Umum 2024 nantinya dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah [vide Bukti P-17], tetapi ditolak oleh Pemohon II karena sistem pemilihan umum dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 saat ini tidak bisa menghasilkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menolak UU Cipta Kerja dan berpihak pada kepentingan rakyat [vide Bukti P-15]. 8. Bahwa menurut Pemohon II, dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Pemohon II juga berpotensi mengalami kerugian nantinya, apabila warga dalam dapil, pendukung, dan calon konstituen Pemohon II akan menanyakan apa yang menyebabkan Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja. 9. Bahwa menurut Pemohon III, dirinya juga ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon anggota legislatif DPR-RI dari dapil Kalimantan Selatan II [vide Bukti P-17]. Pemohon III membatalkan niatnya menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 [vide Bukti P-16] karena ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 akan memaksa Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 10. Bahwa menurut Pemohon III, dirinya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024. [3.6] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum para Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 dimaknai, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 68 dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat mengusulkan sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap adanya petitum para Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.6.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, mempertimbangkan bahwa, “... pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan”; [3.6.2] Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya, memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada 69 saat itu adalah mengenai besaran ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Adapun Pemohon I dalam perkara a quo tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. [3.6.3] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, oleh karena Pemohon I adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu anggota DPR sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon I. [3.6.4] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang dalam perkara a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurutnya mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga menyebutkan bahwa dirinya sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan perseorangan warga negara tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, telah menegaskan pendiriannya terkait dengan 70 pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk 71 mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah apakah Pemohon II dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Berkenaan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah sekalipun para Pemohon dalam petitumnya tidak meminta mengubah besaran ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) yang telah diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun meminta kepada Mahkamah agar partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum pada Pemilu sebelumnya tetap dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Mahkamah tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, di mana ihwal demikian tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik untuk 72 turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena para Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. [3.9] Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (dissenting opinion) pada putusan-putusan sebelumnya. [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 73 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. -------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan berbeda (concurring opinion) terhadap kedudukan hukum Pemohon I serta memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan a quo, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon, terdiri atas Partai Buruh (Pemohon I) dan dua orang warga negara Indonesia, yaitu Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II) dan Wiratno Hadi (Pemohon III) menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing), para Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal, serta dua orang warga negara dimaksud beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Pemohon I, in casu Partai Buruh, telah lolos verifikasi 74 partai politik dan memenuhi persyaratan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022, tertanggal 14 Desember 2022, serta merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 [Bukti P-7]. [6.1.2] Bahwa secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan, “Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Oleh karena merupakan salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, Partai Buruh memiliki hak konstitusional untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Artinya, secara konstitusional dan dalam batas penalaran yang wajar, dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden-Wakil Presiden, yaitu sepanjang merupakan partai politik peserta pemilihan umum, maka sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, Partai Buruh memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya kedudukan hukum yang dimiliki Pemohon II dan Pemohon III, saya akan mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan. [6.1.3] Bahwa sebagaimana telah berkali-kali dikemukakan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya sebelumnya, di mana antara lain menyatakan, Mahkamah seharusnya mampu melindungi hak konstitusional (constitutional rights) partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden- Wakil Presiden. Di antara alasan mendasarnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah secara eksplisit atau tegas mengatur partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Telah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, apabila teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expressis verbis) maka tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Ketika teks konstitusi menyatakan “partai politik peserta pemilihan umum”, maka semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum harus dijamin haknya untuk mengajukan pasangan calon Presiden- Wakil Presiden. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah 75 menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu, ketika pembentuk undang- undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya. [6.1.4] Bahwa berkenaan dengan permohonannya, para Pemohon, in casu Partai Buruh, memohon agar norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh KPU dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Terhadap permohonan tersebut, saya merasa perlu untuk memberikan beberapa pertimbangan. Pertama, para Pemohon memiliki cara pandang yang tidak konsisten dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang sama sekali tidak menghendaki adanya ambang batas dalam mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Kedua, para Pemohon dapat membenarkan ambang batas perolehan suara palling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional, sepanjang tetap memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum. Ketiga, para Pemohon juga tetap membenarkan atau menerima persentase tersebut berasal dari hasil pemilihan umum sebelumnya. [6.1.5] Bahwa hal ihwal ketiga pertimbangan tersebut, saya berpandangan para Pemohon sepertinya berupaya “mencari celah” agar tetap dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Sebagai suatu permohonan yang substansinya telah berpuluh kali ditolak oleh Mahkamah, 76 upaya mencari celah yang demikian dapat dimengerti. Namun, oleh karena sebagian pemaknaan yang dimohonkan dapat saling bertentangan atau kontradiktif (contradictory) dengan substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka permohonan para Pemohon hanya dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum untuk sebagian, sepanjang dimaknai “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam Paragraf [6.1] di atas, sebagai lembaga yang didesain dan dibentuk untuk menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. [6.3] Menimbang bahwa berkaitan dengan alasan berbeda (concurring opinion) terhadap kedudukan hukum Pemohon I dan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III dari Hakim Konstitusi Suhartoyo adalah sebagai berikut: Bahwa meskipun Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan Pemohon I bukan peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan alasan karena tidak dapat ditentukannya jumlah minimum (ambang batas) untuk syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan Pasal 222 UU 7/2017. Namun alasan tidak memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon I dalam permohonan a quo, saya memiliki alasan yang berbeda yaitu syarat mengikuti Pemilu sebelumnya bukan berkaitan dengan penentuan jumlah minimum (ambang batas), akan tetapi berkaitan dengan syarat partai peserta Pemilu sebelumnya agar dapat memenuhi prinsip eksistensi, aksesibilitas, dan pengakuan serta keterpenuhan prinsip akseptabel dari partai yang bersangkutan untuk dapat diterima dalam masyarakat sebagai salah satu instrumen pada saat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut baru dapat diukur dari kualitas dari lembaga partai yang bersangkutan pada kepesertaannya pada Pemilu sebelumnya. 77 Bahwa berdasarkan alasan tersebut saya berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karena itu isu konstitusionalitas pada pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon I tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sementara itu, terhadap Pemohon II dan Pemohon III karena mendalilkan sebagai pihak yang telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat, terhadap Pemohon II dan Pemohon III dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena itu berkaitan dengan pokok permohonan saya berpendapat sebagaimana pendirian saya pada putusan-putusan sebelumnya, terhadap permohonan a quo pun seharusnya Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon II dan Pemohon III sepanjang hak partai untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa diberlakukan syarat ambang batas minimum (presidential threshold) bagi partai yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, dan pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, 78 serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan