80/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 80/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Perludem Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan 2. Nama : Irmalidarti Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2022 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Heroik Mutaqin Pratama, S.H., S.IP., M.IP, dan Kahfi Adlan Hafidz, S.H., seluruhnya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; SALINAN 2 Membaca dan mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 Juli 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 80/PUU-XX/2022 pada 8 Agustus 2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada 13 September 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of 4 constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 in casu Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini; B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman 5 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. ▪ PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT (Organisasi Non Pemerintah) 6. Bahwa Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas 6 kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 7. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 9. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku- buku terkait Pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan 7 akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 10. Bahwa selain aktivitas yang disebutkan di dalam poin 9, Pemohon memiliki perhatian yang serius, serta melakukan berbagai aktivitas yang spesifik berkaitan dengan penataan daerah pemilihan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan daulat rakyat, luber dan jurdil, serta memberi kepastian hukum. Beberapa aktivitas Pemohon yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan adalah: a. Menggagas Platform Electoral Redistricting App (ERA). Ini adalah aplikasi yang diupayakan untuk menyusun daerah pemilihan agar sesuai dengan prinsip pendapilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2021; b. Menyusun buku Akal-Akalan Daerah Pemilihan (Tahun 2007). 11. Bahwa kedua inisiatif tersebut berangkat dari kesadaran, kepentingan, dan tujuan dari organisasi Pemohon, untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta berkepastian hukum. Salah satu hal mendasar yang akan menentukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah terbentuknya daerah pemilihan untuk pemilu legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan luber dan jurdil; 12. Bahwa segala aktivitas Pemohon diatas, dilakukan atas dasar mandat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Pemohon, ditujukan untuk penyusunan daerah pemilihan yang mesti dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraaan pemilu yang demokratis dan keterwakilan yang representatif dan hati-hati, telah menjadi tidak berarti dan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, kondisi ini jelas telah memberikan kerugian yang nyata bagi Pemohon, dimana segala upaya yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mendorong terciptanya proses penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang sesuai dengan prinsip, nilai, asas, dan ketentuan pendapilan, namun, karena pemberlakuan UU a quo, yang terjadi justru sebaliknya. Proses penyusunan daerah pemilihan, dan ketentuan daerah pemilihan yang berlaku saat ini, sangatlah tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan; 13. Bahwa persolan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon 8 merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang- undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama terkait mekanisme pembentukan daerah pemilihan yang mesti mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, dan berkapastian hukum; 14. Bahwa Pemohon telah secara terang telah dirugikan dengan pemberlakuan pasal-pasal di dalam UU a quo, karena pemberlakuan UU a quo telah membuat segala upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon selama ini, di dalam melakukan kajian, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan telah menjadi sia-sia, karena pemberlakuan pasal-pasal di dalam UU a quo telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak demokratis, dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kondisi ini telah secara terang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945. Hal ini juga berdampak negatif pada kualitas penyelengaraan pemilu, khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan, telah jelas menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon, karena hal tersebut telah bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 16. Bahwa karena materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal pengaturan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi di dalam setiap daerah pemilihan adalah salah satu hal yang sangat penting dan mendasar untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, berkepastian hukum, dan mencerminkan daulat rakyat, dimana upaya mewujudkan itu adalah mandat organisasi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, dan Pemohon, 9 serta terttulis di dalam anggaran dasar Pemohon yang telah sampaikan juga menjadi alat bukti di dalam permohonan ini, serta berdasarkan pula pada putusan- putusan Mahkamah sebelumnya, terkait pengujian undang- undang terkait dengan kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan permohonan ini; 17. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti-P3) menyebutkan “...Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian...”; 18. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 19. Bahwa sesuai dengan salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020 Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 20. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, adalah peraturan organisasi yang masih berlaku hingga saat ini, memastikan bahwa Ketua Pengurus Yayasan Perludem adalah sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Bendahara Yayasan Perludem adalah sdri. Irmalidarti; 21. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 dan Pasal 18 angka 1 Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh Ketua yakni sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, dimana di dalam struktur pengurus adalah sebagai Bendahara; 22. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 10 mengajukan permohonan ini. C. Alasan-alasan Perrmohonan ▪ Ruang Lingkup Pasal yang diuji Bahwa permohonan ini mengajukan konstitusionalitas beberapa Pasal di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni: 1. Pasal 187 ayat (1), “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota”; 2. Pasal 187 ayat (5), “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”; 3. Pasal 189 ayat (1), “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota; 4. Pasal 189 ayat (5), “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”; 5. Pasal 192 ayat (1), “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan”; ▪ Dasar Konstitusional yang digunakan: 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 3. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali”; 4. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 11 ▪ Argumentasi Permohonan ✓ Tentang Urgensi Penyusunan Daerah Pemilihan Memenuhi Prinsip Daulat Rakyat dan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip kepastian hukum sesuai amanat UUD 1945; 3. Bahwa penyusunan daerah pemilihan, adalah salah satu tahapan yang paling penting diawal proses penyelenggaraan pemilihan umum, untuk memastikan prinsip keterwakilan yang akan dilakukan melalui proses pemilihan umum sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, proporsional, dan demokratis; 4. Bahwa daerah pemilihan merupakan salah satu variabel terpenting dalam sistem pemilu yang berfungsi sebagai cakupan/batasan luasan wilayah administratif sebagai arena kompetisi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik dan sebagai arena representasi politik antara partai politik/kandidat dengan pemilih; 5. Bahwa isitilah besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan atau district magnitude pertama kali dipopulerkan oleh Douglas W Rae dalam publikasinya yang berjudul “The Political Consequences of Electoral Laws (1967) yang menjelaskan tiga komponen utama dari sistem pemilu yakn: (1) District magnitude sebagai besaran alokasi kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan; (2) Electoral formula atau formula matematis untuk mengonversi suara ke kursi; (3) Ballot structure sebagai metode pemberian suara; 6. Besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan menjadi ciri khas utama perbedaan antara sistem pemilihan umum pluralitas mayoritas dengan sistem pemilu proposional. Jika dalam suatu daerah pemilihan hanya terdapat satu alokasi kursi yang diperebutkan maka sistem 12 pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu pluralitas mayoritas. Sedangkan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan maka sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu proporsional; 7. Bahwa penyusunan daerah pemilihan atau yang secara universal dikenal dengan istilah boundary delimitation/redistricting akan menentukan, apakah prinsip keterwakilan, antara calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga perwakilan, betul-betul telah secara taat asas dan sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa dalam rangka memastikan pembentukan daerah pemilihan sesuai dengan prinsip dan asas pemilu, dikenal prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan sebagai panduan dalam menyusun daerah pemilihan di pemilu; 9. Bahwa secara universal Thomas L. Brunell (2008) dalam studinya menjelaskan terdapat lima prinsip utama yang harus dipenuhi dalam membentuk daerah pemilihan yakni: a. An electoral district is a contiguous region, and therefore electoral districting must observe the contiguousness of the area. Every point in an electoral district must be accessible by another point in that electoral district without having to leave the district (Daerah pemilihan merupakan daerah yang berdampingan, sehingga suatu daerah pemilihan harus memperhatikan kedekatan daerah. Setiap titik di daerah pemilihan harus dapat diakses oleh titik lain di daerah pemilihan tersebut tanpa harus keluar dari daerah pemilihan tersebut); b. Equal population, i.e., the cost of every seat in one electoral district must be equal with that in another district. The principle of OPOVOV (one person, one vote, one value) is paramount in forming electoral districts. Political equality means that every vote has the same value, where no voter has their vote valued more or less than that of another voter (Populasi yang setara, yaitu harga setiap kursi di satu daerah pemilihan haru sama dengan harga satu kursi di daerah pemilihan lainnya. Prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value) sangat penting dalam pembentukan daerah 13 pemilihan. Kesetaraan politik berarti bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, di mana tidak ada pemilih yang suaranya lebih atau kurang dari pemilih lainnya; c. Preserving communities of interest, i.e., electoral districting must consider the similar social conditions of the citizens in an electoral district; (Memperhatikan kepentingan komunitas, dalam hal ini daerah pemilihan harus mempertimbangkan kesamaan kondisi sosial dari warga negara di daerah pemilihan); d. Preserving political/administrative subdivisions, and; (memperhatikan politik/subdivisi administrasi); e. The compactness of electoral districts (Kekompakan atau kepadatan daerah pemilihan); 10. Bahwa Lisa Handley (2007) dalam studinya Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation dari banyak prinsip pembentukan daerah pemilihan paling tidak terdapat lima prinsip utama yang selalu digunakan yakni: a. Impartiality: the boundary authority should be a nonpartisan, independent, and professional body (lembaga yang memiliki otoritas membentuk daerah pemilih haruslah tidak partisan, independent, dan profesional) b. Equality: the populations of constituencies should be as equal as possible to provide voters with equality of voting strength (Jumlah populasi dari daerah pemilihan haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara pemilih) c. Representativeness: Constituencies should be drawn taking into account cohesive communities, defined by such factors as administrative boundaries, geographic features, and communities of interest; (Pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kohesifitas suatu komunitas, yang ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas) d. Non-discrimination: The delimitation process should be devoid of electoral boundary manipulation that discriminates against voters on account of race, colour, language, religion, or related status; (Proses 14 pembentukan daerah pemilihan harus bebas dari manipulasi yang mendiskrimanasi pemilih karena ras, warna kulit, agama, dan status) e. Transparency: The delimitation process should as transparent and accessible to the public as possible (Pembentukan daerah pemilihan harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik) 11. Bahwa jika penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tindakan yang tidak terukur dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan berpotensi membuat arena kontestasi dan representasi di pemilu menjadi tidak adil, merusak keseimbangan dan proporsionalitas prinsip keterwakilan menjadi tidak terpenuhi; 12. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan salah satunya untuk memininmalisir praktik gerrymandering dimana daerah pemilihan di bentuk untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu; Sumber: https://www.britannica.com/topic/gerrymandering 13. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo sekalipun sudah mengatur prinsip pembentukan daerah pemilihan, namun telah membuat penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak adil, telah secara terang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan; 14. Bahwa di dalam permohonan ini Pemohon menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) dalam Undang-Undang 15 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, karena proses daerah pemilihan yang dihasilkan dari ketentuan di dalam UU a quo, sama sekali tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena daerah pemilihan yang tidak proporsional sebagaimana diatur di dalam UU a quo; 15. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, menurut Pemohon juga telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa salah satu aspek yang paling penting dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum di dalam setiap kerangka hukum, termasuk di level UU di dalam mengatur suatu kepentingan orang banyak, terutama aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kepastian hukum dan konsistensi di dalam pengaturan terkait pemilihan umum ini, khususnya terkait penyusunan daerah pemilihan inilah yang tidak terjadi karena berlakunya UU a quo. Disatu sisi mengatur di dalam Pasal 185 terkait prinsip penyusunan daerah pemilihan. Dimana prinsip ini harusnlah tercermin dan terwujud di dalam daerah pemilihan yang dihasilkan di dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo. Tapi pada faktanya, prinsip penyusunan daerah pemilihan itu sama sekali tidak tercermin di dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo, karena daerah pemilihan yang dihasilkan banyak sekali yang menghasilkan alokasi kursi yang disproporsional, ketidakterhubungan wilayah, serta alokasi kursi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Iinilah inkonsistensi dan ketidakpastian hukum yang sangat nyata akibat pemberlakuan UU a quo. inilah yang tidak terjadi. ✓ Tentang Inkonsistensi dan Ketidakpastian Hukum Pengaturan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 16. Bahwa di dalam UU a quo, disebutkan secara eksplisit prinsip penyusunan daerah pemilihan, untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemilu, khususnya penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, dan berkepastian hukum; 16 17. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 185 UU a quo mengatur terkait 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan, yang tentu 7 prinsip ini menjadi hal yang kumulatif mesti dipenuhi di dalam menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu legislatif. Lebih lengkap, Pasal 185 UU a quo mengatur: “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: a. Keseteraan nilai suara; b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. Proporsionalitas; d. Integritas wilayah; e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. Kohesivitas; g. Kesinambungan 18. Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperolah kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara antara daerah pemilihan sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value, dalam hal ini sekalipun harga satu kursi atau jumlah perolehan suara minimal untuk mendapatkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan akan sangat bergantung pada jumlah pemilih yang memberikan suaranya, namun idealnya harga satu kursi antara daerah pemilihan setara, sebagai contoh jika dalam suatu daerah pemilihan untuk mendapatkan satu kursi adalah 10.000 suara maka di daerah pemilihan lain idealnya setara, kalaupun lebih mahal atau lebih murah dari 10.000 perbedaan atau selisihnya tidak terlalu signifikan; 19. Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional dapat dimaknai dalam membentuk atau mengalokasikan kursi di setiap daerah pemilihan haruslah memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu provinsi/kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut; 20. Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam membentuk daerah pemilihan harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan, meskipun keberimbangan jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan akan bergantung pada jumlah penduduk, 17 namun sebisa mungkin jumlah alokasi kursi antar daerah pemilihan setara karena akan berpengaruh pada prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar daerah pemilihan, sebagai ilustrasi jika daerah pemilihan A memperoleh alokasi kursi 7 (tujuh), maka daerah pemilihan B dan C haruslah mendekati atau tidak terlalu berlebih dari 7; 21. Bahwa prinsip integralitas wilayah adalah keutuhan atau keterpaduan antara wilayah administrasi, geografis, sarana penghubung, hingga kemudahan akses transportasi ketika akan digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan, prinsip ini tidak memperkenankan antar suara wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung satu dengan lain digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan; 22. Bahwa prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama dapat dimaknai ketika antar wilayah admnistrasi digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan harus berada dalam satu cakupan wilayah yang sama, bukan berada pada wilayah yang berbeda atau tidak berbatasan satu dengan yang lainnya; 23. Bahwa prinsip kohesivitas adalah ketika dalam membentuk daerah pemilihan dalam hal ini ketika menggabungkan antar wilayah administrasi menjadi suatu daerah pemilihan penting untuk memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu, maka perlu dijadikan satu daerah pemilihan tersendiri atau digabungkan daerah wilayah administrasi lain yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istidat yang sama, hal ini penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istidat tersebut; 24. Bahwa prinsip kesinambungan dapat dimaknai ketika akan membentuk daerah pemilihan perlu memperhatikan bentuk dan alokasi kursi pada daerah pemilihan di pemilu sebelumnya, dalam hal ini jika tidak terjadi persoalan yang siginfikan atau tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan atau tidak ada perubahan batas wilayah atau laju penduduk yang signifikan, maka idealnya tidak perlu ada perubahan daerah pemilihan; 18 25. Bahwa dengan adanya ketentuan ini, tentu menjadi wajib, proses pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mesti memastikan secara kumulatif, tujuh prinsip yang diatur di dalam Pasal 185 dipenuhi; 26. Bahwa pada faktanya, ketentuan di dalam UU a quo justru tidak mampu memastikan bahwa penyusunan derah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan; 27. Bahwa pada awalnya UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum menyerahkan kewenangan pembentukan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per-daerah pemilihan untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di atur dalam beberapa pasal berikut: a. Pasal 4 ayat (2) Jumlah kursi Anggota di masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU; b. Pasal 5 ayat (4) Penetapan jumlah kursi Anggota DPRD I untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU; c. Pasal 6 ayat (4) Penetapan jumlah kursi untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD II ditentukan oleh KPU. 28. Bahwa terjadi revisi UU 3/1999 menjadi UU 12/2003 yang dalam ketentuan pembentukan daerah pemilihan masih menempatkan KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pembentukan daerah pemilihan yang di atur dalam beberapa pasal berikut: a. Pasal 25 huruf e menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Pasal 46 ayat (2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 29. Bahwa UU 10/2008 sebagai revisi dari UU 3/1999 menjadi UU Pemilu pertama yang menghapus kewenangan KPU untuk membentuk 19 daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dengan menjadikan daerah pemilihan Pemilu DPR sebagai lampiran dari UU 10/2008, sedangkan daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih menjadi kewenangan KPU, adapun ketentuan ini diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: a. Pasal 22 ayat (4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini; b. Pasal 25 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU; c. Pasal 29 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan KPU. 30. Bahwa UU 7/2017 sebagai revisi dari UU 8/2012 tidak hanya menjadikan daerah pemilihan di Pemilu DPR sebagai lampiran yang tidak terpisahkan melainkan menambahkan lampiran daerah pemilihan DPRD Provinsi, dengan kata lain KPU tidak lagi berwenang membentuk daerah pemilihan DPRD Provinsi dan KPU hanya memiliki kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam dua pasal yakni: a. Pasal 187 ayat (5), “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”; b. Pasal 189 ayat (5), “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”; 20 Tabel Perbandingan Pengaturan Kewenangan Pembentukan Dearah Pemilihan Dari Tahun 1999-2022 Lingkup daerah pemilihan UU 3/1999 UU 12/2003 UU 10/2008 UU 8/2012 UU 7/2017 DPR KPU KPU Lampiran UU Pemilu Lampiran UU Pemilu Lampiran UU Pemilu DPRD Provinsi KPU KPU KPU KPU Lampiran UU Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota KPU KPU KPU KPU KPU 31. Bahwa dengan diaturnya bentuk dan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan di Pemilu DPR dan DPRD Provinsi dalam UU a quo, yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan ini, telah menimbulkan pertentangan norma dengan UUD 1945, dimana tidak ada yang bisa memastikan, bahwa penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD, telah memenuhi prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagimana disebutkan di dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga membuat pengaturan di dalam UU a quo menjadi bertentangan dengan prinsip daulat rakyat, pemilu yang luber dan jurdil, serta prinsip kepastian hukum di dalam penyelenggaraan pemilu; 32. Bahwa pembuktian dari pengaturan di dalam Pasal 187 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah membuat daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ada di dalam Lampiran III UU a quo, akan pemohon buktikan di dalam argumentasi pada bagian ketiga; 33. Bahwa persoalan norma terkait penyusunan daerah pemilihan juga terdapat di dalam Pasal 189 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang juga menjadi objek pengujian di dalam permohonan ini. Lebih lengkap, ketentuan di dalam Pasal 189 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur: “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” 21 34. Bahwa Ketentuan a quo juga telah menimbulkan pertentangan norma dengan UUD 1945, dimana tidak ada yang bisa memastikan, bahwa penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi telah memenuhi prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagimana disebutkan di dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga membuat pengaturan di dalam UU a quo menjadi bertentangan dengan prinsip daulat rakyat, pemilu yang luber dan jurdil, serta prinsip kepastian hukum di dalam penyelenggaraan pemilu; 35. Bahwa selain persoalan tidak ada yang bisa memastikan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi di dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo sesuai dengan prinsip pembagian daerah pemilihan, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, terdapat pula ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan di dalam UU a quo terkait dengan penyusunan daerah pemilihan; 36. Bahwa inkonsistensi dan ketidakpastian hukum tersebut disebabkan oleh adanya pengaturan norma yang berbeda untuk hal yang sama di dalam UU a quo, khususnya terkait dengan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 37. Bahwa wujud nyata dari inkonsistensi dan ketidakpastian hukum itu terlihat dari adanya pengaturan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU a quo mengatur penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi lampiran UU a quo. Sementara pengaturan di dalam Pasal 192 ayat (4) UU a quo, menyebutkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, diatur melalui Peraturan KPU; 38. Bahwa pengaturan ini telah secara terang menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum di dalam norma UU a quo, sebab tidak ada dasar yang jelas, membedakan pengaturan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi, dengan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; 39. Bahwa pengaturan ini semakin menimbulkan pertentangan norma, karena hasil penyusunan daerah pemilihan yang menjadi lampiran UU a quo, juga telah secara terang membuat daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi menjadi tidak proporsional dan adil; 40. Bahwa dengan adanya pengaturan UU a quo, telah secara jelas 22 membuat pengaturan yang berbeda-beda untuk aspek dan materi yang mestinya diatur secara sama, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan untuk tujuan pemilu yang luber, jurdil, dan berkepastian hukum; 41. Bahwa adanya inkonsistensi dan ketidakpastian hukum di dalam UU a quo, juga terlihat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (1) UU a quo yang mengatur terkait rentang jumlah kursi untuk DPRD Provinsi. Di dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi, dan paling banyak 120 kursi; 42. Bahwa ketentuan jumlah kursi untuk masing-masing provinsi, ditentukan oleh ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (2) UU a quo, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh 35 kursi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sampai 3.000.000 orang memperoleh 45 kursi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang memperoleh 55 kursi; d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 7.000.000 orang memperoleh 65 kursi; e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 sampai dengan 9.000.000 orang memperoleh 75 kursi; f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 sampai dengan 11.000.000 orang memperoleh 85 kursi; g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 sampai dengan 20.000.000 orang memperoleh 100 kursi; h. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000.000 orang memperoleh 120 kursi; 43. Bahwa dengan diaturnya alokasi kursi DPRD untuk setiap provinsi dengan basis jumlah penduduk, membuka kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan kursi secara berkala, sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk menjelang dimulainya tahapan pemilu, sebagai contoh, berdasarkan hasil Sensus 23 Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 11.904.562 jiwa. Jika merujuk pada Pasal 188 ayat (2) huruf g UU 7/2017 maka Provinsi Banten masuk dalam kategori memperoleh 100 kursi DPRD Provinsi, namun berdasarkan lampiran IV UU a quo jumlah kursi DPRD Provinsi Banten adalah 85 kursi dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak 10; 44. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UU a quo, yang mengatur bahwa alokasi kursi untuk setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan sudah dikunci menjadi Lampiran IV UU a quo, telah menutup kemungkinan terjadinya penambahan atau pengurangan kursi DPRD Provinsi, berdasarkan situasi aktual jumlah penduduk untuk masing- masing provinsi menjalang penyelenggaraan pemilihan umum; 45. Bahwa norma di dalam UU a quo telah membuat situasi hukum, dimana terjadi penambahan jumlah penduduk, dan mengharuskan provinsi menambah jumlah kursi DPRD, tetapi tidak bisa dilakukan, karena sudah terkunci dengan adanya ketentuan di dalam UU a quo, khususnya alokasi kursi DPRD Provinsi menjadi Lampiran IV UU a quo; 46. Bahwa ketentuan ini telah membuat ketidakpastian hukum dan inkonsistensi di dalam pengaturan terkait dengan alokasi kursi DPRD di dalam ketentuan di dalam UU a quo dan perlu untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; 47. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal a quo merupakan dasar penting bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sebab pemilu merupakan salah satu manifestasi kedaulatan rakyat. Namun akibat keberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu, format daerah pemilihan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal penyusunan dapil. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilu dan selanjutnya dalam menjamin kedaulatan rakyat; 48. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat berlakunya Pasal 187 ayat 24 (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu, penyusunan format daerah pemilihan inkonsisten dengan ketentuan Pasal 185 UU Pemilu yang mengatur tentang prinsip-prinsip dapil. Ketentuan-ketentuan yang inkonsisten tersebut tentu tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum, dan pada ujungnya akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu”; 49. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutya Pasal 28D ayat (1), menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Keberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD dan berdampak pada terbentuknya format dapil yang tidak sesuai prinsip pendapilan, seperti proporsionalitas, kesetaraan nilai suara, dan kesinambungan, sehingga mengurangi jaminan kepada penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berkepastian hukum; 50. Bahwa ketentuan tersebut potensial berdampak pada prinsip ‘adil’ dalam Pemilu yang sulit dijamin, karena beban kandidat di beberapa daerah akan lebih besar dibandingkan daerah lainnya akibat harga kursi yang lebih tinggi dan biaya kampanye yang lebih tinggi akibat antar wilayah dalam satu dapil tidak tersambung. Bagi pemilih, dampaknya juga akan sama, sebab pemilih pada dapil yang tidak tersambung, akan disodorkan kandidat-kandidat yang tidak dikenal rekam jejaknya, yang pada selanjutnya akan mewakilinya di DPR/DPRD; 51. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan keberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini: 25 Tabel 1. Inkonstitusionalitas Pasal-Pasal yang Diuji terhadap UUD 1945 Pasal-Pasal yang Diuji Landasan Konstitusional Argumentasi - Pasal 187 ayat (1), - Pasal 187 ayat (5), - Pasal 189 ayat (1), - Pasal 189 ayat (5), - Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Ketentuan Pasal- Pasal yang diuji membuat penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi tidak berkepastian hukum dan berkeadilan akibat penyusunan Dapil yang tidak sesuai prinsip. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan Pasal- Pasal yang diuji inkonsisten dengan prinsip pembentukan dapil yang ditentukan pada Pasal 185 UU a quo, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali” Ketentuan Pasal- Pasal yang diuji membuat penyususnan dapil tidak menjamin prinsip adil dan berdampak negatif pada implementasi prinsip Luber jurdil secara luas dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang Ketentuan pasal-pasal yang diuji justru melemahkan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, akibat penyusunan dapil berdampak pada 26 sama dihadapan hukum” beban kandidat yang lebih berat pada dapil- dapil dan menyulitkan pemilih memahami rekam jejak kandidat pada dapil-dapil yang penyusunannya tidak sesuai prinsip proporsionalitas, kesinambungan, kohesivitas, dan kesetreraan nilai suara, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkepastian hukum. 52. Bahwa dengan uraian argumentasi diatas, Pemohon menilai ketentuan pasal-pasal yang diuji dan dimohonkan di dalam UU a quo bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Tentang Pembuktian Penyusunan Daerah Pemilihan Bertentangan dengan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 53. Bahwa pertentangan antara prinsip penyusunan daerah pemilihan dengan bentuk dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi yang diatur dalam UU a quo, sangat nampak pada lima prinsip utama yakni: keseteraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas; integritas wilayah dan berada dalam cakupan wilayah yang sama; 54. Bahwa 80 daerah pemilihan untuk Pemilu DPR yang diatur dalam lampiran II UU a quo sangat bertentangan prinsip kesetaraan nilai suara karena berdasarkan hasil Pemilu DPR 2019 selisih harga minimal untuk memperoleh kursi antar daerah pemilihan yang sangat signifikan; 55. Bahwa UU a quo mengatur mekanisme konversi suara ke kursi dalam pemilu DPR dan DPRD menggunakan model sainte lague dengan mekanisme perolehan suara partai politik hasil pemilu di bagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, kemudian hasil bagi tersebut 27 diperingkatkan dari perolehan suara tertinggi atau terbanyak sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah, sebagai contoh jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat 8 (delapan) kursi yang diperebutkan maka hasil bagi dari perolehan suara partai politik dengan bilang ganjil diperingkatkan dari urutan dari perolehan suara terbanyak pertama sampai kedelapan untuk menentukan peraih delapan kursi tersebut; 56. Bahwa dengan formula konversi suara ke kursi dengan metode sainte lague untuk menentukan harga kursi atau jumlah perolehan suara untuk memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan dapat diketahui dengan cara melihat jumlah perolehan suara untuk kursi terakhir, dalam hal ini melihat urutan tertinggi terakhir dari hasi pembagian bilangan ganjil. Sebagai contoh, di daerah pemilihan Jawa Tengah VII yang terdiri dari Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam lampiran III UU a quo memperoleh 7 kursi dan berdasarkah hasil konversi suara ke kursi di Pemilu 2019 untuk memperoleh kursi terakhir atau ke-7 di daerah pemilihan Jawa Tengah VII adalah 111.655 suara, artinya harga satu kursi di Jawa Tengah VII adalah 111.655 suara; No Partai Politik Suara 1 Peringkat Perolehan Suara 3 Peringkat Perolehan Suara 5 Peringkat Perolehan Suara 7 Peringkat Perolehan Suara 1 PKB 406.356 406.356 1 135.452 5 81.2 71 58.051 2 Gerindra 140.416 140.416 4 46.805 28.0 83 20.059 3 PDIP 395.959 395.959 2 131.986 6 79.1 92 56.566 4 Golkar 325.627 325.627 3 108.542 65.1 25 46.518 5 Nasdem 108.212 108.212 36.071 21.6 42 15.459 6 PKS 75.388 75.388 25.129 15.0 78 10.770 7 PPP 111.655 111.655 7 37.218 22.3 31 15.951 8 PAN 72.086 72.086 24.029 14.4 17 10.298 9 Demokrat 40.844 40.844 13.615 8.16 9 5.835 Sumber: diolah dari Hasil Pemilu DPR 2009 57. Bahwa berdasarkan hasil Pemilu DPR pada tahun 2019 terjadi ketimpangan harga suara cukup siginifkan dari 80 daerah pemilihan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan nilai suara dalam 28 pembentukan daerah pemilihan yang terbukti dengan daerah pemilihan Jawa Timur XI yang terdiri empat wilayah administrasi yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan alokasi kursi sebanyak 8 delapan menduduki harga kursi tertinggi untuk mendapatkan satu kursi dengan perolehan suara minimal 212.081 sedangkan daerah pemilihan Kalimantan Utara yang menjadi satu daerah pemilihan sendiri dengan alokasi kursi sebanyak 3, hanya memerlukan 37.616 suara; 10 Daerah Pemilihan Dengan Harga Kursi Terakhir Tertinggi Daerah Pemilihan Pemilu DPR Jumlah Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan dalam Lampiran III UU 7/2017 Kursi Terakhir Jatim 11 8 212.081 DI Yogyakarta 8 166.680 Jabar 6 6 161.405 Sultra 6 151.872 Papua 10 147.798 Jabar 7 10 147.717 Jabar 2 10 144.416 DKI Jakarta 2 7 143.673 Jateng 1 8 140.734 Jatim 7 8 139.147 Sumber: diolah dari hasil Pemilu DPR 2019 10 Daerah Pemilihan Dengan Harga Kursi Terakhir Terendah Daerah Pemilihan Pemilu DPR Jumlah Alokasi Kursi di Daerah Pemilihan dalam Lampiran III UU 7/2017 Kursi Terakhir NTT 1 6 86.819 Sulbar 4 83.499 Kep. Babel 3 83.447 Sulut 6 82.889 Kalbar 2 4 82.273 29 Kalsel 2 5 79.021 NTT 2 7 78.451 Sumbar 2 6 78.378 Maluku Utara 3 62.549 Kaltara 3 37.616 Sumber: diolah dari hasil Pemilu DPR 2019 58. Bahwa harga kursi di setiap daerah pemilihan sudah pasti berbeda karena perbedaan jumlah pemilih dan perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu memang benar adanya, namun komponen besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap murah atau mahalnya harga suatu kursi dalam suatu daerah pemilihan, untuk itu prinsip kesetaraan nilai suara dalam pembentukan daerah pemilihan sangat penting diperhatikan; 59. Bahwa pertentangan antara prinsip pembentukan daerah pemilihan yang berikutnya dengan daerah pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam UU a quo sangat nampak terhadap prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan proporsionalitas, utamanya dalam pengalokasian kursi ke wilayah administrasi; 60. Bahwa salah satu tahapan utama dalam pembentukan daerah pemilihan pada pemilu DPR dan DPRD adalah mengalokasikan jumlah kursi ke setiap wilayah administrasi secara berimbang atau proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah administrasi tersebut sesuai dengan prinsip one person one vote one value (OPOVOV) yang salah satunya dapat menggunakan formula konversi quota hare sebagai formula yang biasa digunakan dan cenderung mengedepankan proporsionalitas hasil; 61. Bahwa dalam menjaga proporsionalitas alokasi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan pengalaman dan praktik di beberapa negara memberlakukan standar deviasi atau batas toleransi sebagai indikator untuk meminimalisir adanya jumlah alokasi kursi yang berlebih terlalu banyak atau kekurangan yang siginfikan dalam suatu daerah pemilihan dengan tujuan untuk menjaga proporsionalitas atau keberimbangan antara alokasi kursi dengan jumlah penduduk; 30 62. Bahwa berdasarkan publikasi The Electoral Knowledge Network terdapat tiga varian standar deviasi yang digunakan oleh beberapa negara yang diantaranya sebagai berikut: a. Standar deviasi minimal: Amerika Serikat menerapkan standar deviasi se- minimal mungkin sesuai dengan standar “one person, one vote”. Standar ini diberlakukan oleh Pengadilan Amerika Serikat sejak awal 1960-an dalam kasus pengadilan 1983 Karcher v.Daggett. Mahkamah Aguns Amerika Serikat menyatakan bahwa standar deviasi dalam penataan daerah pemilihan sangatlah penting “there are no de minimus variations which could practically be avoided but which nonetheless meet the standard of Article I, Section 2 [of the U.S. Constitution] without justification.” Pengadilan kemudian memutuskan untuk menolak rencana pendapilan ulang kongres New Jersey yang memiliki total standar deviasi penduduk hanya 7%. Berdasarkan keputusan ini mayoritas negara bagian menafsikran Karcher sebagai syarat dan panduan untuk melakukan pendapilan Kongres dengan standar deviasi populasi yang berimbang atau standar deviasi minimal mendekati 0% atau seberimbang mungkin ketika melakukan alokasi kursi ke daerah pemilihan; b. Standar deviasi medium: Macedoina dengan sistem pemilu Proporsional dan enam daerah pemilihan menerapkan batas toleransi plus dan minum 3% dari jumlah kuota penduduk. Selandia Baru, Albania, dan Yamen menerapkan standar deviasi lebih dari 5% dari Kuota Populasi. Australia, Belarus, Italia, dan Ukraina menerapkan 10% batas toleransi standard deviasi dalam melakukan alokasi kursi ke-daerah pemilihan. Di Australia, sebenarnya basis standar deviasi tidak lebih dari 10% jauh lebih kompleks karena UU Pemilu Australia mensyaratkan deviasi alokasi kursi di daerah pemilihan tidak lebih dari 3,5% tiga tahun enam bulan setelah proses pendistribusian alokasi kursi ke daerah pemilihan. Kriteria ini dirancang untuk menghasilkan kesetaraan populasi di tengah siklus pendapilan di Australia yang diselenggarakan tujuh tahun sekali dan untuk menghindari 31 perbedaan yang lebar pada akhir siklus pendapilan. Untuk memenuhi persyaratan ini, komisi pendapilan Australia (disebut sebagai Reditribution Commission) harus menggunakan proyeksi jumlah penduduk serta data jumlah penduduk; c. Standar deviasi maksimal: Armenia, Jerman, dan Republik Ceko memperbolehkan batas tolernasi standar deviasi dalam pengonversian jumlah penduduk ke kursi di daerah pemilihan tidak lebih dari 15%. Di Kanada dimana pembentukan daerah pemilihan dilakukan oleh lembaga independen, standar deviasi yang diterapkan dalam pengalokasian kursi ke daerah pemilihan dapat lebih dari 25% (sumber: The Electoral Konwledge Network, Boundary Delimitation, https://aceproject.org/ace- en/topics/bd/bdb/bdb05/bdb05a). 63. Bahwa UU a quo tidak mengatur pemberlakuan standar deviasi dalam pembentukan daerah pemilihan yang sesungguhnya dapat menjaga proporsionalitas jumlah kursi dengan alokasi kursi ke setiap wilayah administrasi yang menjadi daerah pemilihan; 64. Bahwa pengabaian prinsip proporsionalitas sudah nampak sejak awal pendistribusian jumlah kursi DPR ke 34 provinsi yang jumlahnya diatur dalam UU a quo Pasal 186 yang berbunyi “Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima)” yang jumlah distribusi ke 34 provinsi diatur dalam lampiran III UU a quo; 65. Bahwa hasil penghitungan ulang konversi jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020 ke 575 kursi DPR menunjukan disproposionalitas alokasi kursi ke 34 provinsi di Indonesia (Bukti-P4), hanya 17 provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR ke Provinsi, sedangkan provinsi lainnya mengalami kekurangan kursi (under represented) dan terdapat provinsi yang memperoleh kursi berlebih (over represented); Tabel Keberimbangan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi Dengan Menggunakan Data Sensus Penduduk 2020 Provinsi dengan alokasi kursi proposional Provinsi dengan alokasi kursi berlebih Provinsi dengan kekurangan aloksi kursi 32 Sumatera Utara Aceh Riau Sumatera Selatan Sumatera Barat DKI Jakarta Bengkulu Jambi Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung Lampung Jawa Tengah Kepulauan Riau Jawa Timur Banten DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Bali Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Papua Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat 66. Bahwa pertentangan prinsip pembentukan daerah pemilihan dengan daerah pemilihan yang sudah di atur dalam lampiran III UU a quo adalah terhadap prinsip intergralitas wilayah dan prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, dalam hal ini daerah pemilihan DPR dan DPRD porivinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam UU a quo melakukan penggabungan antar wilayah administrasi menjadi suatu daerah pemilihan yang tidak terpadu atau berbatasan langsung antar wilayah, administrasi, dan geografis; 67. Bahwa pertentangan terhadap prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama untuk daerah pemilihan DPR terjadi di Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur dengan alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan), padahal kedua wilayah ini tidak terpadu, tidak berdekatan, dan tidak berbatasan secara langsung, melainkan terpisahkan oleh Kabupaten Bogor. Selain itu jika ditinjau dari prinsip kohesivitas kedua wilayah administrasi ini memiliki konteks sosial dan ekonomi yang 33 berbeda, situasi yang sama terjadi juga di daerah pemilihan DPR Kalimantan Selatan II dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 5 yang terdiri dari empat wilayah administrasi yakni Kota Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan ketiga wilayah administrasi lainnya, melainkan berbatasan dengan daerah pemilihan Kalimantan Selatan I yakni Banjar; 68. Bahwa Jawa Barat III dalam hal ini Kota Bogor idealnya digabungkan dengan Kabupaten Bogor yang secara geografis berbatasan langsung karena sesungguhnya letak geografis Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor, adapun berdasarkan simulasi menggunakan basis data penduduk hasil sensus pada tahun 2020, dari total 91 kursi DPR untuk Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berhak memperoleh 1,97 atau jika dibulatkan menjadi 2 kursi DPR, sedangkan Kabupaten Bogor sebanyak 10,32 atau 10 kursi, sehingga Kota Bogor harus digabungkan dengan separuah wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor untuk dijadikan satu daerah pemilihan dan separuh wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi daerah pemilihan DPR tersendiri, hal karena Kota Bogor tidak bisa dijadikan satu daerah pemilihan sendiri akibat kuota kursi yang dimiliki di bawah 3, sedangkan batas minimal alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan dalam UU a quo adalah 3 kursi; (Bukti P-5); 69. Bahwa Kota Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan tiga wilayah adiminstrasi lainnya yakni Kota Tanah Laut, Tana Bumbu, dan Kotabaru yang dijadikan satu daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, idealnya digabungkan dengan daerah pemilihan Kalimantan I dalam rangka menjaga prinsip integralitas wilayah, sehingga Kalimantan Selatan II hanya terdiri dari tiga wilayah administrasi; 70. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip integralitas wilayah dan prinsip 34 satu cakupan wilayah yang sama dari daerah pemilihan yang sudah diatur dalam lampiran UU a quo terjadi juga pada daerah pemilihan DPRD Provinsi yang diatur dalam lampiran IV UU a quo; 71. Bahwa daerah pemilihan DKI Jakarta 9 dan DKI Jakarta 10 melanggar prinsip integralitas karena menggabungkan kecamatan yang tidak terpadu atau tidak berbatasan secara langsung dengan kecamatan lainnya, dalam hal ini DKI Jakarta 9 memiliki alokasi kursi sebanyak 12 dengan tiga wilayah administrasi yakni Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora yang tidak berbatasan langsung. Begitu juga dengan daerah pemilihan DKI Jakarta 10 dengan alokasi kursi sebanyak 12 memiliki dimana Kecamatan Grogol Petamburan terpisah sendiri dan tidak berbatasan dengan empat kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Kembangan; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta 72. Bahwa berdasarkan hasil simulasi menggunakan basis data sensus penduduk di tahun 2020 idealnya Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tambora yang melanggar prinsip integralits dapat digabungkan ke dalam daerah pemilihan DKI Jakarta 10 yang sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah; (Bukti-P6) 73. Bahwa pelanggaran prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama terjadi juga pada daerah pemilihan DPRD Provinsi Lampung III dengan alokasi kursi 11 yang mana Kota Metro terpisah 35 dan tidak berbatasan langsung dengan dua wilayah administrasi lainnya yakni Pringsewu dan Pasawaran. Seharusnya, Kota Metro dapat digabungkan dengan daerah pemilihan Lampung 8 yang terdiri dari wilayah administrasi Lampung Timur; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Lampung 74. Bahwa di tengah konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan banyaknya masyarakat adat, bahwa daerah pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU a quo dalam lampiran III dan IV cenderung mengabaikan prinsip kohesivitas utamanya keterwakilan masyarakat adat di suatu daerah pemilihan; 75. Bahwa sesungguhnya jika merujuk pada praktik dan pengalaman di banyak negara terdapat kebijakan khusus untuk kelompok minoritas atau daerah pemilihan khusus untuk kelompok minoritas atau masyarakat adat agar memiliki keterwakilan di parlemen, sebagai contoh di Selandia Baru, komisi pemilihannya membentuk lima daerah pemilihan khusus untuk suku Maori pada tahun 1993, kemudian menjadi enam daerah pemilihan khusus di tahun 1998, dan pada tahun 2001 menjadi tujuh daerah pemilihan khusus bagi Suku Maori yang batasan wilayah administrasinya menyesuaikan dengan lokasi pemukiman dari Suku Maori; ✓ Tentang Membatasi Ruang Realokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Baru untuk Pemilu dan DPRD di Daerah Otonom Baru dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 36 76. Bahwa UU a quo yang mengatur jumlah alokasi kursi dan batas-batas wilayah dalam suatu daerah pemilihan DPR ke dalam lampiran III tidak mengatur mekansime pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru, dalam hal ini UU a quo hanya mengatur pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk Pemilu DPRD Provinsi yang tertera dalam Pasal 190, serta pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 194; Pasal 190 (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini; (2) alokasi kursi pada daerah pemilihan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; (3) dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di Provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (2); (4) penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk pemilu berikutnya. Pasal 194 (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini; (2) alokasi kursi pada daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; (3) dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (2); (4) penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya; (5) (5)ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU; 77. Bahwa pada Kamis 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi di Papua menjadi Undang- Undang yang menghasilkan tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, 37 Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang pada awalnya ketiganya merupakan bagian dari Provinsi Papua; 78. Bahwa ketiga provinsi daerah otonom baru tersebut merupakan bagian dari daerah pemilihan DPR untuk Provinsi Papua dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 10 yang diatur dalam lampiran III UU a quo; 79. Bahwa ketiga provinsi daerah otonomi baru tersebut wajib untuk dihitung ulang secara proporsional atau berimbang jumlah alokasi kursi yang berhak diperoleh untuk Pemilu DPR sesuai dengan jumlah penduduk di tiga provinsi daerah otonomi baru tersebut. Namun UU a quo membatasi hal tersebut karena tidak mengatur mekanisme pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi daerah otonomi baru, dan seluruh daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi menjadi lampiran UU yang telah membuat proses penataan dan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak bisa dilakukan; 80. Pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR untuk daerah otonomi baru yakni: Pertama, dengan mengalokasikan minimal 3 (tiga) kursi bagi provinsi daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan UU a quo yang mengatur minimal jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan adalah 3 kursi, Kedua dengan menghitung ulang secara proporsional jumlah alokasi kursi di daerah otonomi baru sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah tersebut, namun kedua pilihan ini akan berkonsekuensi pada penambahan jumlah kursi DPR yang tentunya bertentangan dengan Pasal 186 UU a quo yang menjelaskan “jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima)”; 81. Bahwa pemekaran tiga daerah otonom baru berkonsekuensi juga pada jumlah kursi DPRD Provinsi pada provinsi induk dan tiga provinsi baru yang disebabkan perubahan jumlah penduduk pada empat provinsi tersebut; 82. Bahwa berdasarkan lampiran IV UU 7/2017 jumlah kursi DPRD Provinsi Papua sebanyak 55 kursi. Namun pasca pemekaran jika menggunakan hasil sensus penduduk tahun 2020, Provinsi Papua yang menjadi 10 kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 38 1.008.086 yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 188 ayat (2) huruf j UU 7/2017 masuk dalam kategori 45 kursi DPRD Provinsi dengan rentang penduduk 1.000.000 sampai 3.000.000, sehingga berkonsekuensi pada penataan ulang daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi; 83. Bahwa situasi serupa terjadi juga pada tiga provinsi baru lainnya yang jika merujuk pada jumlah penduduk hasil sensus pada tahun 2020, Provinsi Papua Selatan berhak memperoleh 35 kursi DPRD, Provinsi Papua Tengah memperoleh 45 kursi DPRD, dan Papua Pegunungan memperoleh 45 kursi DPRD; Jumlah Kursi DPRD Provinsi di Tiga Daerah Otonom Baru Berdasarkan Jumlah Penduduk Hasil Sensus 2020 Papua Selatan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Sensus BPS 2020 Kursi DPRD Provinsi Merauke 230.932 35 kursi Boven Digoel 64.285 Mappi 108.295 Asmat 110.105 Jumlah 513.617 Papua Tengah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Sensus BPS 2020 Kursi DPRD Provinsi Nabire 169.136 45 kursi Puncak Jaya 224.527 Pania 220.410 Mimika 311.969 Puncak 114.741 Dogiyai 116.206 Intan Jaya 135.043 Deiyai 99.091 Jumlah 1.391.123 Papua Pegunungan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Sensus BPS 2020 Kursi DPRD Provinsi Jayawijaya 269.553 45 kursi Pegunungan Bintang 77.872 Yahukimo 350.880 Tolikara 236.986 Mamberamo Tengah 50.685 Yalimo 101.973 Lanny Jaya 196.399 Nduga 106.533 Jumlah 1.390.881 39 Provinsi Papua Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Sensus BPS 2020 Kursi DPRD Provinsi Kota Jayapura 398.478 45 kursi Jayapura 166.171 Biak Numfor 134.650 Kepulauan Yapen 112.676 Keerom 61.623 Sarmi 41.515 Mamberamo Raya 36.483 Waropen 33.943 Supiori 22.547 Jumlah 1.008.086 84. Bahwa sekalipun Pasal 190 ayat (4) membuka ruang untuk melakukan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru pada pemilu berikutnya, namun UU a quo Lampiran IV telah mengunci bentuk daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi sehingga menutup ruang untuk penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk daerah otonom baru; 85. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang telah disampaikan diatas, menunjukan bahwa Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 yang mengatur jumlah alokasi kursi dan bentuk daerah pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan UU a quo yang diatur dalam lampiran III dan IV sangat mengabaikan prinsip keterwakilan dan azas pemilu yang tertuang Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 86. Bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon meminta kepada Mahkamah, karena lampiran III dan lampiran IV adalah bagian tidak terpisahkan dari UU a quo, serta merupakan implikasi serius dari penyusunan daerah pemilihan yang diatur di dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5), Lampiran III dan Lampiran IV adalah materi yang bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan lampiran III dan lampiran IV UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; ✓ Tentang Menyegerakan Proses Pemeriksaan Permohonan a quo 87. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memulai tahapan 40 penyelenggaraan Pemilu pada 14 Juni 2022. Jadwal dan tahapan Pemilu sendiri diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 88. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU a quo, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan menjadi salah satu dari sebelas tahapan umum Pemilu yang jadwalnya ditentukan Lampiran tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Peraturan KPU a quo. Berdasarkan Lampiran tersebut, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagai satu rangkaian tahapan, akan dimulai pada Jumat, 14 Oktober 2022 dan penyusunannya berakhir pada Kamis, 9 Februari 2023; 89. Bahwa dengan mengingat jadwal yang demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi akan dilakukan dalam tahun 2022; 90. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penting kiranya Mahkamah menjadikan Permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting, karena penyusunan daerah pemilihan bukan hanya berdampak pada keseluruhan tahapan Pemilu, namun juga tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tahapan yang sangat determinan dalam memulai tahapan pemilu. D. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provinsi untuk seluruhnya; 2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan yang paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu 2024 dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya; 41 2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “ bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; 4. Menyatakan Lampiran III tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 6. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 42 jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; 7. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 9. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Salinan Akta dan Bukti Register Badan Hukum Yayasan Perludem; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Hasil Penghitungan Kuota Kursi DPR dengan Menggunakan Data Sensus Penduduk Tahun 2020; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Usulan Penataan Daerah Pemilihan Jawa Barat III dan Jawa Barat IV dengan Menggunakan Aplikasi Electoral Redistricting App; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Usulan Penataan Daerah Pemilihan DKI Jakarta X dengan Menggunakan Aplikasi Electoral Redistricting App; 43 Selain itu, Pemohon dalam persidangan pada 20 Oktober 2022 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D dan Didik Supriyanto, S.I.P, M.I.P. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 18 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D Yang dipersoalkan oleh Perludem adalah Alokasi Kursi DPR kepada provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan. Penyimpangan yang terjadi pada Alokasi Kursi DPR kepada provinsi adalah (a) Alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang jelas diatur dalam Undang-Undang; dan (b) Yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi adalah Peserta Pemilu. Karena alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang diatur secara jelas, dan Peserta Pemilu yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi, maka terjadilah praktek yang disebut dalam Kajian Pemilu sebagai Kejahatan Ganda (double crimes). Kejahatan Ganda yang dimaksud adalah: (1) Sejumlah provinsi kelebihan kursi dibandingkan dengan jumlah penduduk (over representation), seperti Provinsi Sulawesi Selatan (24 kursi tidak mengalami pengurangan walaupun sebagian wilayahnya dan sebagian penduduknya telah menjadi provinsi Sulawesi Barat), dan sejumlah provinsi yang mengalami kekurangan kursi dibandingkan dengan jumlah penduduknya (under representation), seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Riau. Penyimpangan alokasi kursi DPR seperti ini dinamai Malapportionment. (2) Pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPR di sejumlah provinsi menyimpang dari ketentuan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 yang merupakan penggabungan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur melompati sebagian wilayah Kabupaten Bogor, dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1 yang merupakan penggabungan 2 Kota dan 3 Kabupaten melompati sebagian wilayah Kabupaten Banjar (diantara Kota Banjarmasin dengan Kota 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem (tanggal 9 Juli 2020). 44 Banjarbaru). Pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPR yang menyimpang dari prinsip Keutuhan suatu Daerah Pemilihan tersebut (salah satu dari 7 prinsip) diduga didasari oleh kepentingan satu atau lebih Peserta Pemilu tertentu mempertahankan kursinya. Penyimpangan seperti ini disebut gerrymandering. Praktik penyimpangan alokasi kursi DPR tersebut merupakan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai Kesetaraan antar Warga Negara, yang salah satu indikatornya adalah Kesetaraan Keterwakilan (Equal Representation). Keterwakilan Berlebihan (over representation) dan Keterwakilan yang Kurang (under representation) menyebabkan warga negara Indonesia yang berdomisili di provinsi yang diwakili oleh jumlah wakil rakyat berlebihan “lebih berdaulat” daripada warga negara Indonesia yag berdomisili di provinsi yang diwakili oleh jumlah wakil rakyat yang kurang. Singkat kata, alokasi kursi DPR kepada provinsi melanggar prinsip kesetaraan antar warga negara. Praktik penyimpangan dalam pembentukan Daerah Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap prinsip efektivitas representasi kepentingan suatu Daerah Pemilihan. Suatu Daerah Pemilihan (constituency) DPR merupakan suatu kesatuan wilayah tertentu yang diwakili oleh satu atau lebih anggota DPR sedangkan warga negara yang hidup di konstituensi tersebut merupakan konstituen anggota DPR tersebut. Anggota DPR dari Partai Politik tertentu yang terpilih mewakili suatu konstituensi bertugas merepresentasi/ mewakili aspirasi konstituen. Anggota DPR akan lebih efektif merepresentasi kepentingan konstituen bila konstituen mereka memiliki kepentingan yang relatif sama. Kepentingan yang relatif sama akan lebih mudah terbentuk bila para konstituen hidup berdekatan sebagai tetangga sehingga dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Bila Daerah Pemilihan merupakan gabungan dua daerah yang terpisah secara geografik, maka anggota DPR akan mengalami kesukaran merepresentasi aspirasi dan kepentingan konstituen yang bertentangan satu sama lain. Singkat kata, pembentukan Daerah Pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip kesatuan wilayah menghambat proses representasi kepentingan konstituen. Berdasarkan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi model demokrasi perwakilan dalam penyelenggaraan fungsi negara. Sebanyak 575 orang anggota DPR hasil Pemilu 2019 merupakan 45 pelaksanaan demokrasi perwakilan tersebut. Sebagai konsekuensi model Demokrasi Perwakilan, maka fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR harus dilaksanakan berdasarkan hasil representasi kepentingan konstituen. Seluruh anggota DPR dipilih di 80 Daerah Pemilihan, dan 2 Daerah Pemilihan diantaranya dibentuk secara menyimpang yang menyebabkan representasi kepentingan konstituen menjadi tidak efektif. Baik alokasi kursi kepada provinsi maupun pembentukan Daerah Pemilihan dilaksanakan oleh Pembuat Undang-Undang yang tidak lain merupakan Peserta Pemilu. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik. Partai Politik sebagai Peserta Pemilu menetapkan Daftar Calon. Bila semua anggota DPR merupakan anggota Partai Politik tidak hanya karena Partai Politiklah yang menetapkan Daftar Calon tetapi juga karena berdasarkan UU Pemilu keanggotaan dalam suatu Partai Politik merupakan salah satu syarat menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan Peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih merupakan Pimpinan Negara dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam bentuk Pemerintahan Presidensial adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet. Karena itu Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang adalah Peserta Pemilu. Salah satu kepentingan Peserta Pemilu adalah memelihara dan mempertahankan jabatannya. Salah satu cara mempertahankan kekuasaan adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan Daerah Pemilihan anggota DPR. Pada pembahasan alokasi kursi DPR kepada provinsi sebagai akibat penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 575 kursi pada 2016-2017 terjadi suatu kejadian yang Ahli namai “tragedi legislasi.” Satu dari 15 kursi tersebut seharusnya diberikan kepada Provinsi Sumatra Utara karena 1 kursi DPR Sumut setara dengan sekitar 499.693 penduduk (hampir 500,000 penduduk). Provinsi Sumut berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 mendapat alokasi 30 kursi DPR. Ketiga puluh kursi ini dibagi menjadi 3 Daerah Pemilihan yang masing-masing mendapat 10 kursi. Berdasarkan informasi yang Ahli terima dari orang yang terlibat dalam pembahasan alokasi kursi tersebut (yang tidak bisa Ahli sebut namanya) para anggota DPR dari tiga Dapil Sumut menolak tambahan 1 (satu) kursi tersebut. Akhirnya 1 (satu) kursi itu diberikan kepada Provinsi Sulawesi 46 Barat. Penolakan tersebut didasari oleh kekuatiran mereka akan kehilangan kursi bila dilakukan perubahan Daerah Pemilihan. Tambahan 1 (satu) kursi itu untuk Sumut terlepas dialokasikan kepada Daerah Pemilihan apapun memang akan mengharuskan perubahan Daerah Pemilihan karena kursi untuk setiap Daerah Pemilihan sudah mencapai batas maksimum 10 kursi. Tambahan kursi mengharuskan perubahan Daerah Pemilihan, dan perubahan itu bisa saja melibatkan 2 atau 3 Daerah Pemilihan. Penolakan tambahan kursi tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara, khususnya Kesetaraan Keterwakilan. Bila KPU diberi tugas dan kewenangan mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat dipastikan tambahan kursi untuk Sumatera Utara akan terjadi karena menjadi hak konstitusional rakyat/penduduk Sumatera Utara. Akan tetapi karena Peserta Pemilu yang diberi kewenangan, maka terjadilah Malapportionment. atau pelanggaran dalam alokasi kursi DPR. Karena itu kepada Mahkamah Konstitusi dimohon agar memerintahkan Pembuat Undang-Undang untuk menetapkan: (1) Kriteria Alokasi Kursi DPR kepada provinsi dalam UU Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu Kesetaraan Keterwakilan yang tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga berdasarkan Keadilan Wilayah; dan (2) KPU sebagai pelaksana alokasi kursi DPR kepada provinsi, dan pelaksana alokasi kursi DPRD Provinsi kepada setiap Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang; dan juga menugaskan KPU membentuk Daerah Pemilihan anggota DPR, dan membentuk Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Dasar Pertimbangan Alokasi Kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan Daerah Pemilihan anggota DPR merupakan isu Sistem Perwakilan Politik. Perwakilan Politik adalah proses kegiatan yang “menghadirkan” warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik tatkala para aktor politik (wakil rakyat hasil Pemilu) memperjuangkan kebijakan yang terbaik bagi warga negara. Perwakilan Politik sangat penting untuk menjamin kebutuhan dan suara warga negara diwakili 47 dalam proses pembuatan legislasi, anggaran, dan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Selain itu Perwakilan Politik juga penting bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah mengenai segala keputusan dan tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil. Karena itu Perwakilan Politik tidak hanya penting untuk menjamin agar prioritas kebutuhan warga negara tergambar pada arah kebijakan publik tetapi juga menjadi instrumen ampuh bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas mereka yang terpilih menjadi pembuat dan pelaksana keputusan politik. Sistem Perwakilan Politik merupakan sistem menghadirkan kebutuhan dan suara warga negara dalam proses pembentukan kebijakan publik melalui para aktor politik yang dipilih untuk mewakili aspirasi dan kepentingan warga negara. Aspirasi dan kepentingaan warga negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aspirasi dan kepentingan mengenai orang (penduduk, rakyat), dan aspirasi dan kepentingan mengenai ruang (wilayah, provinsi atau negara bagian). Negara demokrasi yang memandang kedua jenis kepentingan ini sama pentingnya membentuk 2 (dua) lembaga perwakilan. Yang satu mewakili kepentingan rakyat yang lain mewakili kepentingan daerah. Bila seluruh anggota kedua lembaga perwakilan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, dan keduanya memiliki kewenangan membuat keputusan tentang legislasi dan anggaran (bersama dengan Presiden), maka negara demokrasi tersebut disebut mengadopsi Sistem Perwakilan Politik Bikameral. Akan tetapi bila hanya satu lembaga saja yang seluruh anggotanya dipilih melalui Pemilu, dan hanya lembaga perwakilan yang satu saja (bersama Presiden) yang berwenang membuat keputusan tentang legislasi dan anggaran, maka Sistem Perwakilan Politik yang digunakan adalah Unikameral. Keanggotaan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan keanggotaan lembaga perwakilan yang mewakili daerah ditentukan berdasarkan wilayah. Ketika menentukan keanggotaan lembaga perwakilan ini kita harus memperhatikan konteks geopolitik Indonesia: sekitar 56% penduduk berdomisili di Pulau Jawa tetapi 5/6 wilayah NKRI terletak di Luar Pulau Jawa. Ketika MPR menetapkan 2 Dewan Perwakilan, yang satu mewakili rakyat dinamai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan yang lain mewakili daerah yang dinamai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), seharusnya alokasi kursi DPR dan DPD untuk setiap 48 provinsi tidak menjadi persoalan walaupun Indonesia memiliki konteks geopolitik seperti yang disebutkan di atas. Alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah anggota DPR mewakili provinsi di Pulau Jawa akan lebih banyak daripada jumlah anggota DPR yang mewakili provinsi di Luar Pulau Jawa. Alokasi kursi DPD kepada setiap provinsi berdasarkan wilayah (4 kursi setiap provinsi terlepas dari luas wilayahnya), maka jumlah anggota DPD dari provinsi dari Luar Pulau Jawa akan lebih banyak daripada jumlah anggota DPD mewakili provinsi dari Pulau Jawa. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan pengaruh antara Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Baik anggota DPR maupun anggota DPD dipilih seluruhnya oleh rakyat melalui Pemilu. DPD memang diberi kewenangan legislasi yang terbatas, yaitu mengajukan RUU menyangkut kepentingan Daerah kepada DPR, ikut membahas RUU menyangkut kepentingan Daerah dengan DPR, dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang menyangkut kepentingan daerah dan hasil pengawasan tersebut diserahkan kepada DPR. Akan tetapi DPD tidak ikut membuat keputusan mengenai UU, dan dalam melaksanakan kewenangan legislasi yang terbatas tersebut DPD berada dibawah DPR. Singkat kata, kewenangan legislasi DPD tidak setara dengan DPR. DPD mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Konsekuensi ketidaksetaraan kewenangan ini kepentingan daerah tidak dapat diperjuangkan oleh DPD secara efektif. Apalagi dalam praktek DPR lebih banyak menangani kepentingan daerah, seperti pembentukan Daerah Otonom Baru, daripada DPD. Karena itu Kesetaraan Keterwakilan dalam alokasi kursi DPR kepada provinsi tidak bisa didistribusikan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga harus berdasarkan Keadilan Wilayah. Yang memiliki konteks geopolitik seperti itu tidak hanya Indonesia tetapi juga sejumlah negara lain. Sebagai perbandingan Ahli menyajikan bagaimana Brazil mengalokasikan kursi DPR (Camara dos Deputados, Chamber of Deputies) dan Senat kepada 27 Negara Bagian. Brazil menggunakan Sistem Perwakilan Politik Bikameral tetapi alokasi kursi DPR kepada Negara Bagian tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga berdasarkan Keadilan Wilayah. Setiap Negara Bagian Brazil diwakili sebanyak 3 kursi di Senat. Senat Brazil memiliki kewenangan setara dengan DPR dalam proses 49 pembuatan UU dan APBN. Untuk keanggotaan DPR, tujuh dari 27 Negara Bagian Brazil yang jumlah penduduknya cukup besar menyumbang 48 kursi kepada 17 Negara Bagian lain yang wilayahnya sangat luas tetapi jumlah penduduknya sedikit. Besaran Daerah Pemilihan DPR Brazil adalah antara 8 sampai dengan 70 kursi sedangkan Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Negara Bagian. Dari segi jumlah penduduk Negara Bagian Sau Paulo merupakan terbesar (bahkan juga paling berkembang dari segi sosial-ekonomi) yang mencapai 39,924,091. Dengan jumlah penduduk sebesar itu Negara Bagian Sau Paulo seharusnya diwakili oleh 110 kursi di DPR tetapi demi Keadilan Wilayah Sau Paulo hanya diwakili 70 kursi (40 kursi menjadi “kontribusi” demi Keadilan Wilayah). Sebaliknya Negara Bagian Roraima (wilayah sangat luas tetapi dari jumlah penduduk merupakan terkecil) hanya berpenduduk sebanyak 425,398. Dari segi jumlah penduduk Negara Bagian ini hanya akan mendapat 1 kursi tetapi demi Keadilan Wilayah, Negara Bagian Roraima mendapat tambahan 7 kursi. Dari segi wilayah, setiap Negara Bagian sudah mendapat masing-masing 3 kursi di Senat tetapi untuk DPR sejumlah Negara Bagian yang berpenduduk besar menyumbang bagi Negara Bagian lain yang berpenduduk sedikit. Alokasi kursi seperti itu disepakati demi Keadilan Wilayah dan demi Integrasi Nasional Brazil. Brazil saja menempuh kebijakan seperti itu sementara Senat Brazil memiliki kewenangan legislasi dan anggaran yang setara dengan DPR. DPD di Indonesia tidak memiliki kewenangan legislasi dan anggaran yang setara dengan DPR. Karena itu alokasi kursi DPR kepada provinsi seharus-harusnya tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga berdasarkan prinsip Keadilan Wilayah. UU yang pertama mengatur alokasi kursi DPR kepada provinsi tersebut setelah Perubahan UUD 1945 adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 48 dirumuskan ketentuan berikut: (1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. (2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU. 50 Ketentuan ayat (1) “perimbangan yang wajar” tidak begitu jelas maksudnya sehingga harus merujuk pada Penjelasan Pasal 48 tersebut. Yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar dalam ayat ini adalah: (a) alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 penduduk untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah; (b) jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada Pemilu 1999; (c) provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi. Karena jumlah kursi DPR pada setiap provinsi minimal sama dengan jumlah kursi pada Pemilu 1999, maka jumlah kursi DPR untuk provinsi yang melahirkan provinsi baru (provinsi induk) juga tidak berkurang. Setelah mengkaji kriteria tersebut dan memperhatikan tanggapan sejumlah LSM mengenai kriteria tersebut, KPU menerima sejumlah versi alokasi kursi DPR kepada provinsi: 5 versi menurut LSM, dan 4 versi dari lingkungan KPU periode 2001-2007, yaitu 2 versi dari kalangan anggota dan 2 versi dalam lingkungan Sekretariat Jendral KPU. Karena itu sebagai salah seorang Pimpinan KPU waktu itu berdasarkan persetujuan Rapat Pleno, Ahli menghubungi Pimpinan Komisi II DPR agar memberi kesempatan kepada KPU untuk melakukan konsultasi perihal alokasi kursi DPR kepada provinsi. KPU menyampaikan persoalan yang dihadapi KPU dalam menjalankan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 12 Tahun 2003 tersebut dan beberapa versi alokasi kursi yang semuanya mengandung masalah. Seorang anggota Komisi II kemudian menyampaikan alokasi kursi DPR kepada semua provinsi menurut pemahaman dia tentang pelaksanaan kriteria tersebut. Presentasi ini dibantah oleh anggota DPR lain yang juga menyampaikan versi alokasi kursi DPR menurut pemahaman dia mengenai kriteria tersebut. Isi persentasi ini juga dibantah oleh anggota yang lain. Ternyata Komisi II sendiri tidak mempunyai pendapat yang sama sehingga kemudian menyerahkan alokasi kursi tersebut kepada KPU. Pemungutan suara dalam Rapat Pleno KPU menghasilkan 8 suara lawan 1:8 anggota menyetujui alokasi kursi yang diajukan Sdr. Anas Urbaningrum, 1 suara adalah pendapat Ahli sendiri. Ahli sendiri mengusulkan penggunaan kriteria yang pertama dalam 51 Penjelasan Pasal 48 (berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk). Keputusan Pleno KPU adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi dengan kriteria umum: jumlah anggota DPR untuk Pulau Jawa berimbang dengan jumlah anggota DPR untuk Luar Pulau Jawa. Intinya jumlah kursi DPR untuk Luar Pulau Jawa melebih persentase jumlah penduduknya dan jumlah kursi DPR untuk Pulau Jawa dibawah persentse jumlah penduduknya. Akan tetapi baik yang over represented maupun under represented terletak pada provinsi di Luar Pulau Jawa. Rekan Ahli Pak Didik Supriyanto dan Sidik Pramono menulis buku tentang tanggapan mereka terhadap alokasi kursi DPR versi KPU tersebut. Karena Pak Didik juga menjadi Saksi Ahli dalam Sidang ini, maka Majelis yang Mulia ini bisa menanyakan lebih lanjut tentang isi buku tersebut kepada Pak Didik. Akan tetapi baik UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi. Selain itu KPU tidak lagi diberi kewenangan melakukan alokasi kursi DPR dan pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPR. Kedua tugas dan kewenangan tersebut diambil-alih oleh Peserta Pemilu selaku Pembuat Undang-Undang. Tidak diketahui alasan pengambil-alihan tugas kewenangan tersebut, bahkan pada UU Pemilu berikutnya alokasi kursi DPRD Provinsi dan pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi juga diambil-alih oleh Pembuat UU. Tanpa ketentuan yang jelas mengenai kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi, DPR dan Pemerintah langsung saja mendistribusikan kursi DPR kepada provinsi. Alokasi kursi dan penetapan Daerah Pemilihan anggota DPR yang ditetapkan sebagai Lampiran UU pada dasarnya sama dengan apa yang ditetqpkan KPU 2001-2007 dengan sedikit perubahan karena ada tambahan kursi DPR dari 550 menjadi 560 kursi, dan Besaran Daerah Pemilihan Anggota DPR berubah dari 3-12 kursi menjadi 3-10 kursi. Jumlah kursi DPR untuk Provinsi Sulawesi Selatan tidak berubah (tetap sebanyak 24 kursi) walaupun sebagian wilayah dan sebagian penduduknya telah menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Hal yang sama juga terjadi untuk Provinsi Kalimantan Timur (tetap 8 Kursi) walaupun sebagian wilayahnya dan sebagian penduduknya telah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Karena tanpa kriteria yang jelas, alokasi kursi berdasarkan kepentingan, maka distribusi kursi DPR tersebut tidak mencerminkan Kesetaraan Perwakilan. 52 Baik yang over represented maupun yang under represented terjadi di berbagai provinsi di Luar Pulau Jawa. Provinsi yang termasuk kategori under represented adalah Kep. Riau (542.750), Banten (520.100), Jabar (510.941), Sumut (499.693), dan Riau (486.215) sedangkan provinsi yang tergolong over represented adalah Sulawesi Selatan (365.396), Aceh (381.038), Sumatera Barat (384.536), Papua (246.440) dan Sulawesi Barat (295.400). Provinsi baru yang mendapat alokasi kursi minimal 3 kursi sehingga jumlah penduduk untuk 1 kursi DPR tergolong rendah adalah Kalimantan Utara (227.594), Papua Barat (288.167), Gorontalo (360.533) dan Maluku Utara (372.100) yang tidak pernah mendapat tambahan kursi. Provinsi Sulawesi Barat juga termasuk kategori terakhir ini tetapi telah menerima tambahan 1 kursi sehingga dikategorikan sebagai over represented. Dengan memperhatikan konteks Indonesia yang disebutkan di atas, dan tugas dan kewenangan DPD yang tidak setara dengan tugas dan kewenangan DPR (walaupun seluruh anggota kedua Lembaga Perwakilan ini dipilih melalui Pemilu), maka alokasi kursi DPR kepada provinsi diusulkan tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga harus berdasarkan Keadilan Wilayah. Kriteria jumlah penduduk dan keadilan wilayah dalam mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi juga harus mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam operasionalisasi kedua kriteria itu. Karena itu alokasi kursi DPR kepada provinsi yang Ahli usulkan adalah membagi kursi DPR secara sama (50%:50%) antara provinsi di Pulau Jawa dengan provinsi di Luar Pulau Jawa. Perimbangan ini merupakan penerapan kriteria Keadilan Wilayah. Alokasi kursi DPR yang sekarang ini hanya menguntungkan sejumlah provinsi yang over represented di Luar Pulau Jawa sedangkan yang kami usulkan ini merupakan keadilan wilayah antara provinsi di Pulau Jawa dengan provinsi di Luar Pulau Jawa. Keadilan Wilayah ini perlu pula diwujudkan karena Kepentingan Daerah (Provinsi) tidak dapat diwakili secara efektif oleh Dewan Perwakilan Daerah karena DPD Tidak Ikut membuat keputusan tentang RUU yang menyangkut kepentingan Daerah. Dan akhirnya untuk menjamin keadilan wilayah tersebut ditetapkan jumlah minimal kursi DPR setiap provinsi sebanyak 3 kursi. Dengan alokasi jumlah kursi DPR yang sama jumlahnya untuk provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah kursi DPR untuk provinsi di Luar Pulau Jawa, maka akan terbentuk kesetaraan perwakilan sebagai berikut. Sebagian (50%) jumlah 53 kursi DPR yang dialokasikan untuk provinsi di Pulau Jawa didistribuskan kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk provinsi tersebut sehingga akan terbentuk Kesetaraan Perwakilan. Demikian pula sebagian (50%) jumlah anggota DPR yang dialokasikan kepada provinsi di Luar Pulau Jawa didistribusikan kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk provinsi tersebut sehingga terbentuk Kesetaraan Perwakilan. Akan tetapi sebagai konsekuensi keadilan wilayah tersebut jumlah penduduk untuk 1 kursi DPR untuk setiap provinsi di Pulau Jawa memang akan lebih besar daripada jumlah penduduk untuk 1 kursi DPR untuk setiap provinsi di Luar Pulau Jawa. Secara teknis juga relative mudah dilaksanakan. Jumlah Anggota DPR Apakah setiap pembentukan provinsi baru akan diikuti dengan penambahan kursi DPR? Apakah setiap pertambahan penduduk suatu provinsi secara signifikan akan ditindaklanjuti dengan penambahan kursi DPR? Bila jumlah penduduk suatu provinsi berkurang secara signifikan, apakah akan diikuti dengan pengurangan kursi? Untuk pertanyaan pertama dan kedua kenyataan selama ini selalu dilakukan penambahan kursi. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 48 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan apa yang dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dalam Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2008, Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012, dan Lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat disimpulkan kecenderungan Peserta Pemilu sbb: Bertambah Boleh, Berkurang Jangan! Tidak pernah terjadi pengurangan kursi. Ketika tambahan kursi untuk suatu provinsi ditolak oleh anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut karena kuatir mereka akan kehilangan kursi, maka jargon tersebut perlu dilengkapi dengan keterangan berikut: tambahan kursi ditolak kalau tambahan kursi itu dikuatirkan akan mengancam kursi mereka. Bila kecenderungan tersebut berlanjut, maka jumlah kursi DPR akan menjadi terlalu banyak sehingga akan menjadi beban bagi anggaran Negara. Karena itu Ahli mengusulkan sejumlah ketentuan berikut. Pertama, setiap pembentukan provinsi baru, maka provinsi baru tersebut akan diwakili oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi DPR yang diambil dari alokasi kursi Provinsi induk karena sebagian wilayah dan sebagian penduduk provinsi induk telah 54 menjadi provinsi baru. Bila kursi Provinsi induk tetap walaupun sebagian wilayah dan penduduknya telah menjadi provinsi baru, maka 3 kursi yang tetap tersebut mewakili siapa? Kedua, bila suatu provinsi mengalami pertambahan penduduk yang sangat signifikan (misalnya kelipatan kuota 1 kursi), maka jumlah alokasi provinsi itu memang perlu ditambah. Dan bila jumlah penduduk suatu provinsi berkurang secara signifikan (misalnya berkurang kelipatan kuota 1 kursi), maka jumlah kursi provinsi itu memang perlu dikurangi. Bila provinsi yang mengalami pertambahan penduduk secara signifikan tersebut terletak di Luar Pulau Jawa, maka tambahan kursi itu diambil dari provinsi di Luar Pulau Jawa yang mengalami kehilangan kursi karena jumlah penduduknya berkurang secara signifikan. Demikian pula bila provinsi yang perlu penambahan kursi terletak di Pulau Jawa, maka tambahan kursi itu diambil dari provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang mengalami kehilangan kursi karena jumlah penduduknya berkurang secara signifikan. Dengan demikian jumlah kursi DPR secara keseluruhan tidak berubah. Akan tetapi untuk menghadapi kemungkinan situasi yang tak dapat diperkirakan, jumlah kursi DPR perlu ditambah sebanyak 5 kursi sebagai cadangan. Kursi cadangan hanya dapat digunakan bila terjadi perubahan jumlah penduduk yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pengisian kursi cadangan tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Yang perlu juga ditetapkan adalah kapan perubahan alokasi kursi dan daerah pemilihan dievaluasi dan diubah? Berdasarkan pengalaman negara demokrasi, evaluasi atas alokasi kursi setiap provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan setiap 10 tahun sekali berdasarkan hasil Sensus Penduduk. Bila evaluasi berdasarkan hasil Sensus ini mengharuskan penambahan atau pengurangan kursi, maka diadakanlah perubahan. Alokasi kursi DPR dan DPRD di negara demokrasi didasarkan pada hasil Sensus Penduduk yang setiap orang dapat melihat dan mengetahuinya. Data Penduduk yang digunakan oleh Pemerintah dan DPR yang menurut UU diambil dari data Administrasi Kependudukan dalam alokasi kursi DPR dan DPRD tidak transparan. Tidak setransparan data penduduk hasil Sensus Penduduk. Kalau Pemerintah 55 bertekad menggunakan sumber data Penduduk yang satu dan yang sama untuk semua urusan Negara, maka data penduduk yang paling dapat diandalkan di semua negara di dunia adalah hasil Sensus Penduduk karena dikerjakan secara periodik (10 tahun sekali), dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutahir, dan ddikerjakan oleh mereka yang terdidik dan terlatih secara profesional. Fungsi KPU Seperti yang dikemukakan di atas institusi yang paling tepat untuk melaksanakan alokasi kursi DPR dan DPRD dan untuk membentuk Daerah Pemilihan anggota DPR dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam UU Pemilu adalah KPU. Sejumlah alasan atau pertimbangan mendasari usulan ini. (1) KPU adalah komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri; dan keanggotaannya bersifat nonpartisan. (2) KPU menyelenggarakan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu sehingga KPU merupakan pelaksana undang-undang yang ditetapkan DPR dan Presiden. (3) DPR dan Pemerintah menetapkan 7 prinsip yang harus dipatuhi dalam membentuk Daerah Pemilihan (Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017) tetapi Pembuat Undang-Undang ini justeru tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan sendiri, seperti Dapil 3 DPR Jawa Barat dan Dapil 1 DPR Kalimantan Selatan. Bila tugas dan kewenangan itu diserahkan kepada KPU, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi 2 (dua) Daerah Pemilihan yang “aneh” tersebut karena KPU adalah pelaksana undang-undang. (4) KPU sudah memiliki pengalaman melaksanakan kedua tugas dan kewenangan tersebut sejak Pemilu 2004. Bila alokasi kursi DPR kepada provinsi pada Pemilu 2004 menimbulkan masalah disproporsionalitas, maka hal itu bukan kesalahan KPU melainkan kesalahan DPR dan Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria alokasi kursi yang bertentangan satu sama lain. Untuk pertama kalinya KPU membentuk 2057 Daerah Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2004 tanpa pengalaman sama sekali. Bila pada Pemilu 2009 dan 2014 tugas dan kewenangan itu dikurangi sehingga tinggal alokasi kursi dan pembentukan 56 Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota bukan karena ketidakmampuan KPU melainkan karena ketidakmampuan DPR dan Pemerintah menentukan kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi tetapi berupaya mempertahankan kursi secara tidak fair dengan jargon: Bertambah Boleh, Berkurang Jangan. (5) Bila diberi tugas dan kewenangan itu, KPU akan melaksanakan tanggungjawab itu secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik di setiap Daerah Pemilihan sebelum KPU menetapkan Daerah Pemilihan. Bandingkan dengan DPR dan Pemerintah yang tidak pernah mengadakan Forum Konsultasi Publik. Proses transparansi dan Konsultasi Publik itu sudah dilaksanakan KPU pada Pemilu 2004. (6) KPU melaksanakan kedua tugas dan kewenangan tersebut secara Transparan dengan partisipasi publik (melalui Konsultasi Publik) karena KPU menyadari soal alokasi kursi dan pembentukan daerah Pemilihan menyangkut kedaulatan rakyat melalui Demokrasi Perwakilan. (7) Kalau KPU diberi tugas dan kewenangan alokasi kursi dan pembentukan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 dari segi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu masih sangat memungkinkan. KPU akan memiliki waktu 3 bulan (Januari, Februari, dan Maret 2023) untuk melaksanakan kedua tugas tersebut. (8) Karena data penduduk sudah tersedia, peta wilayah sudah tersedia, alokasi kursi dan daerah pemilihan sudah dilaksanakan beberapa kali, maka pemberian tugas dan kewenangan tersebut tidak menambah beban KPU. Apalagi sekarang KPU sudah memiliki pengalaman 4 kali Pemilu. 2. Didik Supriyanto, S.I.P., M.I.P. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.” Selanjutnya Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal-pasal tersebut memastikan bahwa 57 DPR untuk mewakili orang dan DPD mewakili wilayah (provinsi). Lalu Pasal 186 UU No. 7/2017 menetapkan jumlah anggota DPR 575 orang, dan Pasal 196 UU No. 7/2017 menetapkan jumlah anggota DPD 4 orang setiap provinsi. Dengan demikian, menurut UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen Indonesia menganut sistem dua kamar (bicameral) yang diwujudkan dalam bentuk DPR (mewakili orang) dan DPD (mewakili wilayah). Meskipun demikian, UUD 1945 mengatur bahwa tugas dan wewenang DPR dan DPR tidak seimbang, di mana tugas dan wewenang DPR jauh lebih besar daripada DPD, sehingga sistem parlemen Indonesia masuk kategori soft bicameral. Tentu saja hal ini memengaruhi cara bagaimana DPR dan DPD dipilih. Kesetaraan Penduduk Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, daerah, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam pembentukan lembaga perwakilan yang dilakukan melalui pemilu, kesetaraan itu diwujudkan dalam dua bentuk: pertama, nilai penduduk, yaitu nilai satu kursi perwakilan yang mewakili jumlah penduduk tertentu; kedua, nilai suara, yaitu nilai suara yang sama dalam menentukan wakil. Tentu saja kesetaraan nilai penduduk dan nilai suara tersebut tidak mutlak sama, namun terdapat batas-batas deviasi yang masih ditoleransi, misalnya 10% ke bawah atau ke atas. Jadi, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dengan memakai data penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, maka nilai satu kursi DPR adalah 270.203.917 jiwa dibagi 575 kursi adalah 469.920 jiwa. Dengan standar deviasi 10%, maka 1 kursi DPR paling sedikit mewakili 422.928 jiwa atau paling banyak 516.912 jiwa. Namun pada (wilayah) provinsi tertentu yang penduduknya kurang dari 1,4 juta jiwa (422.920 x 3 kursi), maka angka deviasi itu bisa lebih dari 10%. Ini berarti pembagian kursi DPR ke provinsi bukan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk tetapi juga memperhatikan (kepadatan penduduk) wilayah. Sebagai sebuah keputusan politik, bahwa setiap provinsi sedikitnya memiliki 3 kursi DPR seperti diatur dalam undang-undang pemilu selama ini, bisa diterima mengingat 58 tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, sehingga 4 wakil DPD tidak cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan (penduduk) provinsi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi, memiliki penduduk 151.591.262 juta jiwa atau 55,94%, sebaliknya Luar Pulau Jawa yang terdiri dari 31 provinsi memiliki penduduk 118.612.655 atau 44,06%. Dengan pertimbangan bahwa tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, akan lebih adil jika kursi DPR dibagi seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Jadi, dari 575 kursi DPR dialokasikan ke Pulau Jawa 287 kursi dan Luar Pulau Jawa 288 kursi. Secara historis, sosiologis dan politis, kebijakan ini tidak akan ditolak oleh penduduk Pulau Jawa, dan secara normatif kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Berdasarkan prinsip kesetaraan penduduk dan dengan memperhatikan tugas dan wewenang DPR dan DPD yang tidak seimbang serta ketimpangan jumlah penduduk Pulau Jawa (6 provinsi) dan Luar Pulau Jawa (31 provinsi), maka cara mengalokasikan 575 kursi DPR ke provinsi adalah membagi 287 kursi ke Pulau Jawa dan 288 kursi ke Luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, perolehan kursi dihitung dengan membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah penduduk Pulau Jawa dikalikan 287 kursi (belakang koma dibulatkan ke atas). Itulah perolehan kursi setiap provinsi di Pulau Jawa. Di Luar Pulau Jawa alokasi kursi dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama: (1) menentukan nilai 1 kursi, yakni 118.612.655 dibagi 288 kursi sama dengan 411.849 jiwa; (2) setiap provinsi mendapatkan 3 kursi minimal, sehingga provinsi yang penduduknya kurang dari 1.235.547 jiwa (3 kursi minimal setiap provinsi kali 411.849) tidak mengikuti tahap berikutnya. Tahap kedua, (1) kursi yang belum terbagi dialokasikan dengan cara: a) menghitung ulang nilai kursi yaitu penduduk setiap provinsi dikurangi 1.235.547 [x], lalu hasilnya dijumlah untuk digunakan sebagai pembagi setiap provinsi [y]; b) menghitung ulang jumlah kursi tersisa setelah dikurangi alokasi minimal setiap provinsi [z]; c) selanjutnya adalah [x] dibagi [y] kali [z] sama dengan [w]; d) sehingga alokasi setiap provinsi adalah hasil penghitungan tahap pertama ditambah perhitungan tahap kedua. 59 Penjelasan di atas maka alokasi kursi DPR ke provinsi sebagaimana terdapat dalam Lampiran III UU No 7/2017 jelas melanggar prinsip kesetaraan penduduk dalam menentukan jumlah kursi perwakilan DPR. Padahal prinsip kesetaraan ini dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan menggunakan data penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, tampak jika dihitung berdasarkan rumus kuota murni (jumlah penduduk provinsi dibagi jumlah penduduk nasional dikali jumlah kursi DPR), maka terdapat perbedaan mencolok dengan Lampiran III UU No 7/2017, selisihnya plus minus sampai 50%. Bahkan ketika provinsi yang mendapatkan jatah 3 kursi minimal dikeluarkan dari hitungan, selisihnya masih terlalu tajam (lihat Lampiran 1). Yang menarik, jika dikomparasikan alokasi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, tapak bahwa di antara provinsi-provinsi di Luar Pulau Jawa terdapat alokasi kursi yang kurang dari semestinya karena diambil oleh provinsi lain sesama Luar Jawa. Jadi Lampiran III UU No 7/2017 tidak hanya mengabaikan pertimbangan keseimbangan kursi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, tetapi juga menciptakan ketimpangan di antara provinsi-provinsi di Luar Pulau Jawa. Apabila pembagian 575 kursi DPR ke provinsi melanggar prinsip kesetaraan penduduk, maka pembagian kursi DPR setiap daerah pemilihan dengan sendirinya juga melanggar prinsip kesetaraan penduduk ini. Kesatuan Wilayah Daerah pemilihan adalah batas wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk untuk menentukan jumlah kursi perwakilan. Dengan demikian unsur daerah pemilihan ada dua, yakni penduduk dan wilayah. Dari unsur penduduk, terdapat prinsip kesetaraan penduduk di mana satu kursi perwakilan harus mewakili penduduk tertentu yang kurang lebih jumlahnya sama. Sementara dari unsur wilayah terdapat prinsip kesatuan wilayah di mana dalam batas-batas daerah pemilihan harus terdapat kesamaan wilayah administrasi, kondisi geografis, dan kesamaan budaya, dan kepentingan komunitas. Jadi pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kohesivitas penduduk, yang ditentukan oleh batas wilayah administratif, kondisi geografis, kesamaan budaya, dan kepentingan komunitas. Kesatuan wilayah administrasi (pemerintahan) sangat menentukan hubungan pertanggungjawaban para pemilih dan wakil-wakil yang duduk di pemerintahan, mengingat kebijakan pemerintahan selalu dibatasi dan berlaku dalam batas-batas wilayah 60 administrasi pemerintahan. Prinsip kesatuan wilayah ini sangat penting untuk untuk menghindari praktik gerrymandering di mana daerah pemilihan dibentuk berdasarkan kepentingan pemenangan partai politik dan calon tertentu, mengorbankan hubungan pertanggungjawaban pemilih dan wakil-wakilnya. Dalam Lampiran III UU No 7/2017 terdapat beberapa daerah pemilihan yang melanggar prinsip kesatuan wilayah ini (lihat, Lampiran 2). Daerah Pemilihan DPR Jawa Barat II misalnya, menyatukan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, padahal di antara keduanya dipisahkan oleh Kabupaten Bogor. Demikian juga dengan Daerah Pemilihan DPR Kalimantan Selatan, menyatukan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru, padahal dipisahkan oleh Kabupaten Banjar. Dalam Lampiran IV UU No 17/2007 juga terdapat beberapa Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang menyalahi prinsip kesatuan wilayah, seperti Daerah Pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta 9 dan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Lampung 3. Lembaga Independen Pelanggaran terhadap dua prinsip utama pembentukan daerah pemilihan, yakni kesetaraan penduduk dan kesatuan wilayah, seperti ditunjukkan oleh Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7/2017, sebetulnya tidak perlu terjadi bila pembentuk undang-undang konsisten dengan ketentuan Pasal 1985, yang menyatakan bahwa, “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. Integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan.” Pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan ini terjadi karena pembentuk undang-undang, khususnya DPR adalah wakil-wakil partai politik yang tidak lain adalah peserta pemilu. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7/2017 harus dibatalkan, selanjutnya pembentukan daerah pemilih diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Ketentuan Pasal 195 ayat (1) UU No 7/2017 yang berbunyi, “KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini” sebetulnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sudah mempercayakan pembentukan daerah 61 pemilihan kepada penyelenggara pemilu sebagaimana sudah dipraktekkan dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Oleh karena itu sudah seharusnya kewenangan untuk pembentukan daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi juga dikembalikan ke KPU selaku penyelenggara pemilu independen. Basis Data Pasal 201 UU No. 7/2017 menyatakan pembentukan daerah pemilihan menggunakan data administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan Indonesia menganut stelsel aktif, yakni penduduk aktif mendaftarkan dirinya. Artinya, jika penduduk tidak melakukan pendaftaran manakala terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka tidak terjadi perubahan data administrasi kependudukan. Menurut Pasal 1 UU No. 23/2006, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, kalau penduduk tidak aktif mendaftarkan diri, maka data administrasi kependudukan tidak aktual. Hampir semua negara yang sudah maju demokrasinya menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data pembentukan daerah pemilihan. Data penduduk hasil sensus merupakan data real yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Data sensus penduduk yang digunakan untuk landasan berbagai kebijakan pemerintah dan kalkulasi bisnis, menunjukkan bahwa data tersebut dipercaya tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga khalayak umum. Sensus penduduk yang dilaksanakan secara periodik setiap 10 tahun sekali juga menunjukkan dinamika perubahan penduduk dalam kurun waktu tersebut, hal mana ini sejalan dengan pelaksanaan pemilu secara periodik. Di negara-negara yang maju demokrasinya, evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setelah hasil sensus penduduk diumumkan. Karena sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, maka evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Biasanya dalam kurun waktu 10 tahun terdapat dua atau tiga kali pemilu, sehingga pembentukan daerah pemilihan 62 berdasarkan sensus penduduk juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya dalam dua kali pemilu. Pembentukan daerah pemilihan berdasar hasil sensus penduduk, di satu pihak, menjamin dilakukannya secara periodik evaluasi dan pembentukan (ulang) daerah pemilihan; di lain pihak, juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya selama dua periode pemilu. Dengan demikian, penggunaan data sensus juga mampu menjaga hubungan pertanggungjawaban antara pemilih dengan wakil-wakil di parlemen. LAMPIRAN I 63 LAMPIRAN I 64 LAMPIRAN II Jawa Barat III 65 KALIMANTAN SELATAN II 66 DAPIL DPRD PROVINSI DKI JAKARTA 9 & 10 67 DAPIL DPRD PROVINSI LAMPUNG [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 November 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 9 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 9 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 187 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.” 68 Pasal 187 ayat (5) “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.” Pasal 189 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.” Pasal 189 ayat (5) “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Pasal 192 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.” Pemohon mengemukakan bahwa pasal-pasal a quo UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pemohon dalam permohonannya menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal UU a quo yang telah membuat segala upaya dan aktivitas Pemohon dalam melakukan kajian, penelitian, pendidikan dan pelatihan menjadi sia-sia dan telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip Pemilu yang luber dan jurdil serta berlakunya pasal- pasal a quo telah berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan Pemilu 69 khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 14 dan angka 15). Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan yang paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu 2024 dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini“ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; 70 4. Menyatakan Lampiran III tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 6. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; 7. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 9. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. 71 II. KETERANGAN DPR A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bukanlah pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban warga negara Indonesia untuk menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. b. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga bukanlah pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan pasal yang mengatur mengenai Negara Indonesia adalah negara hukum. c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang menjadi dasar mengingat dalam UU Pemilu sehingga justru merupakan sebagai bentuk jaminan terhadap pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum justru telah tercermin dalam pasal-pasal a quo dikarenakan pasal-pasal yang diujikan tersebut telah memberikan perlakuan yang sama terkait daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi bagi setiap orang yang akan menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 72 e. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian penjelasan pasal UU a quo sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merasa dirugikan karena segala upaya dan aktivitas yang telah dilakukan dalam melakukan kajian menjadi sia-sia karena pemberlakuan UU a quo telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 14), terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga apabila dikaitkan dengan kedudukan Pemohon tersebut maka pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai LSM dalam menjalankan aktivitas organisasinnya, melainkan pasal-pasal a quo justru ditujukan untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan pasal-pasal a quo tidak membawa implikasi apapun terhadap kedudukan Pemohon. Selain itu, kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut hanya sebatas kekhawatiran dan asumsi dari Pemohon sebagai kerugian konstitusional. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 73 Bahwa dikarenakan pasal-pasal a quo merupakan pasal yang berkaitan dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang peruntukannya ditujukan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maka pasal-pasal a quo tidak memiliki implikasi hukum apapun terhadap kedudukan Pemohon dalam melaksanakan tujuan organisasinya. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik dan aktual serta tidak potensial akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 telah jelas tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan ketentuan UU a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan UU a quo yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga 74 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian ketentuan UU a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna 75 dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing- masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Untuk menjamin pelaksanaan hak setiap warga negara tersebut, maka Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungj awabkan. 76 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal-pasal a quo terkait daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi yang diatur dalam Lampiran III dan IV UU a quo tidak mencerminkan prinsip penyusunan daerah pemilihan dalam Pasal 185 UU Pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (vide perbaikan permohonan hal. 11 angka 14 dan 15). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan pada UU Pemilu telah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu, sehingga sejalan dengan prinsip kesinambungan, bahwa penetapan daerah pemilihan tetap memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya dengan memperbaiki sejumlah kekurangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum sebelumnya. Daerah pemilihan pada UU Pemilu merupakan upaya afirmasi untuk menyeimbangkan proporsionalitas nilai suara antar wilayah. b. Bahwa pengaturan UU Pemilu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka proses penataan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip yang diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu yaitu: 77 1) Kesetaraan Nilai Suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai; 2) Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; 3) Proporsionalitas adalah prinsip yang memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; 4) Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geogralis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; 5) Berada dalam satu wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR, dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi; 6) Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas; 7) Kesinambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. 78 c. Bahwa yang dimaksud dengan prinsip atau asas menurut KBBI adalah kaidah atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan berpijak. Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon, prinsip-prinsip terkait penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi telah diatur dalam Pasal 185 UU a quo. Ketentuan tersebut oleh pembentuk undang- undang telah dirumuskan dalam Bab III UU Pemilu mengenai Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Dengan diaturnya prinsip tersebut maka secara keseluruhan pengaturan yang tertuang dalam Bab III UU Pemilu telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat urgensi untuk merumuskan kembali ke dalam ketentuan pasal-pasal a quo yang diujikan karena prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Pasal 185 UU a quo telah menjiwai dan digunakan sebagai dasar penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) karena mendelegasikan pengaturan mengenai daerah pemilihan alokasi kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi ke dalam Lampiran UU Pemilu, sedangkan pengaturan Pasal 192 ayat (4) mendelegasikan pengaturan mengenai daerah pemilihan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Peraturan KPU sehingga berpotensi menghapus kewenangan KPU (vide perbaikan permohonan hlm 14-15), Terhadap dalil Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa: a. Berdasarkan Angka 192 Lampiran II UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) menyebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan Lampiran, hal tersebut telah ditegaskan dalam batang tubuh bahwa Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, Angka 198 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 79 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. b. Merujuk pada Lampiran dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU a quo yang mengatur tentang penjelasan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi di dalam Lampiran sudah tepat karena ketentuan tersebut telah menyatakan bahwa Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU a quo. Begitu juga dengan Pasal 192 ayat (4) UU a quo yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan mengenai daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar diatur kepada Peraturan KPU sudah tepat karena mendelegasikan ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketentuan tentang Lampiran III dan Lampiran IV dan pendelegasian ke peraturan pelaksana sudah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c. Bahwa kebijakan pengaturan mengenai materi muatan yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran maupun diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, hal itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan suatu inkonsistensi ataupun ketidakpastian hukum terkait daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Melainkan perbedaan pengaturan tersebut merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang yang tentunya memahami materi muatan yang mana yang relevan untuk diatur dalam tataran undang-undang dan yang mana yang relevan diatur dalam peraturan pelaksana. Sehingga, perbedaan tersebut juga tidak dapat serta merta dimaknai dengan 80 mendegradasi atau menghapus kewenangan KPU untuk mengaturnya. d. Pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota ke dalam tataran undang-undang maupun peraturan pelaksananya tidak menjadikan sebuah permasalahan selama hal tersebut telah diatur dan diakomodir dalam peraturan perundang- undangan. Sebab, sepanjang hal tersebut sudah diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan maka hal tersebut telah memberikan kepastian hukum. e. Selain itu juga, KPU selaku instansi Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama ketika proses pembahasan UU a quo. Sehingga, dengan hadirnya KPU dalam proses pembahasan tersebut maka KPU dianggap telah menyetujui dengan substansi pasal-pasal a quo. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan tersebut tidak dapat serta merta dimaknai mendegradasi kewenangan KPU karena rumusan pasal-pasal a quo merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan UU a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Lampiran III dan Lampiran IV dalam pasal-pasal a quo telah membatasi ruang realokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan baru untuk Pemilu DPR dan DPRD di daerah otonom baru (vide perbaikan permohonan hlm 26-29), Terhadap dalil Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Lampiran III dan Lampiran IV pada pokoknya merupakan pengaturan lebih detail yang digunakan untuk menjelaskan pembagian jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan Anggota DPR dan DPRD Provinsi yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (2) UU Pemilu. Sedangkan, dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru ataupun daerah otonom baru, UU Pemilu telah mengakomodir dalam pengaturan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi: 81 Pasal 187 ayat (4) “Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah.” Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) (3) “Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.” Sehingga, merujuk pada kedua pengaturan tersebut maka dalam hal terjadi pembentukan Provinsi baru maka penentuan daerah pemilihan baik untuk Anggota DPR maupun DPRD Provinsi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemilu berikutnya. b. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dinamika ketatanegaraan dan perkembangan daerah otonom akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat dan kebutuhannya. UU Pemilu sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemilu harus mampu mengakomodir kebutuhan akibat perubahan dinamika yang ada. Untuk itu, DPR bersama dengan Pemerintah telah mendiskusikan upaya-upaya untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 yang kondusif dan mampu mengakomodir suara masyarakat secara keseluruhan. c. Bahwa UU Pemilu telah masuk dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020, pada urutan 130, sebagai inisiatif DPR/Pemerintah. Selain itu, UU Pemilu juga terdaftar sebagai salah satu rancangan undang-undang ioritas pada tahun 2020 melalui Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislassi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, para nomor urut 4, sebagai inisiatif DPR/Komisi II. d. Bahwa dengan adanya pembentukan ibu kota baru berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak pada Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu 82 Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan, maka hal ini perlu juga diatur dalam UU Pemilu terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap IKN dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Selain itu, adanya pembentukan 3 (tiga) provinsi baru di Papua melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, perlu menjadi perhatian khusus bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pemilu termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan pemungutan suara di provinsi baru tersebut. e. Bahwa Komisi II DPR dan Pemerintah telah membahas pembentukan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, yang telah melalui tahap pengambilan keputusan tingkat I melalui Raker Tingkat I pada Senin, 12 September 2022 dan akan diambil keputusan tingkat II pada masa sidang mendatang. f. Bahwa KPU melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah menyusun periodisasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang telah dimulai pada 14 Juni 2022. Selain tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu juga telah dimulai sejak 29 Juli 2022. g. Bahwa adanya perubahan kondisi kenegaraan dan adanya tahapan pelaksanaan pemilu yang telah dimulai dan berjalan tersebut, dibutuhkan payung hukum pelaksanaan Pemilu agar Pemilu 2024 memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan mampu menguatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini tidak luput dari perhatian pembentuk undang-undang yang berulang kali mengadakan rapat pembahasan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang salah satunya dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tanggal 31 Agustus 2022 tercatat kesimpulan rapat yang menyatakan bahwa: 83 “sebagai konsekuensi terhadap terbentuknya 3 (tiga) daerah otonom baru di Provinsi Papua (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan) dan mengantisipasi akan terbentuknya satu daerah otonom baru di wilayah Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat Daya), Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui untuk diterbitkannya Perppu sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemilu.” Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon terkait dengan pengaturan dalam UU Pemilu dan pelaksanaan Pemilu 2024 telah menjadi perhatian dan pertimbangan DPR dan Pemerintah. Selain itu, apabila Pemohon memiliki masukan terhadap pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2024 maka Pemohon dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR khususnya pada Komisi II DPR yang membidangi salah satunya urusan kepemiluan. h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 84 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 11 Oktober 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan membuat penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi tidak berkepastian hukum dan berkeadilan akibat penyusunan Daerah Pemilihan yang tidak sesuai prinsip, Pasal-Pasal yang diuji tersebut inkonsistensi dengan prinsip pembentukan Daerah Pemilihan yang ditentukan pada Pasal 185 UU 7/2017, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Serta membuat penyusunan Daerah Pemilihan tidak menjamin prinsip adil dan berdampak negatif pada implementasi prinsip luber jurdil secara luas dalam penyelenggaraan pemilu, karena Pasal-Pasal tersebut melemahkan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, akibat penyusunan Daerah Pemilihan berdampak pada beban kandidat yang lebih berat pada Daerah Pemilihan dan menyulitkan pemilih memahami rekam jejak kandidat pada Daerah Pemilihan yang penyusunannya tidak sesuai prinsip proporsionalitas, kesinambungan, kohesivitas, dan kesetaraan nilai suara, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkepastian hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 85 III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan niai-nilai Pancasila. 2. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 3. Bahwa pengaturan daerah pemilihan dalam UU 7/2017 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan memberikan kepastian hukum bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, karena dengan adanya daerah pemilihan yang sudah 86 ditentukan, maka calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berinteraksi langsung dengan rakyat yang akan memilihnya, dan maksimal dalam menyampaikan visi misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta rakyat sebagai pemilih dapat mengetahui integritas, profesionalitas dan akuntabilitas calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dipilihnya. 4. Bahwa kondisi perubahan jumlah penduduk yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia bersifat dinamis dan berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, adanya perbedaan kondisi penduduk tersebut berpengaruh terhadap mekanisme penetapan daerah pemilihan dan juga jumlah kursi yang ada pada DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun demikian, apabila mekanisme penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya didasarkan pada dinamika perubahan jumlah penduduk, maka hal tersebut akan membuat proses Pemilihan Umum lebih panjang dan membutuhkan waktu untuk proses pembaharuan data daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR, DRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga adanya pengaturan UU 7/2017 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017, dengan tujuan untuk menciptakan Pemilu yang bersifat efektif dan efisien. 5. Bahwa pengaturan UU 7/2017 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka proses penataan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip yang diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017 yaitu: a. Kesetaraan Suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai; b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara dengan persentase suara sah yang diperoleh; 87 c. Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; d. Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; e. Berada dalam satu wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR, dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. f. Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; g. Kesinambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilihan Umum tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. 6. Bahwa UU 7/2017 adalah untuk membatasi dan memastikan daerah pemilihan dan jumlah kursi tidak banyak berubah dalam setiap Pemilihan Umum, hal ini untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan dapat dijalankan sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip yang diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017. Sehingga penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud. 7. Bahwa penyusunan daerah pemilihan di dalam UU 7/2017 merupakan hasil evaluasi dari Pemilihan Umum sebelumnya, sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan pada pemilihan umum sebelumnya sekaligus untuk mengakomodir keseimbangan jumlah kursi antar wilayah, sehingga proporsionalitas daerah pemilihan dapat terwujud dan tidak merugikan peserta Pemilihan Umum. 88 8. Bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan pada UU 7/2017 telah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017, sehingga sejalan dengan prinsip kesinambungan, bahwa penetapan daerah pemilihan tetap memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya dengan memperbaiki sejumlah kekurangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum sebelumnya. Daerah Pemilihan pada UU 7/2017 merupakan upaya afirmasi untuk menyeimbangkan proporsionalitas nilai suara antar wilayah. 9. Bahwa terhadap anggapan adanya pertentangan prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama untuk daerah pemilihan DPR, misalnya yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur, merupakan pilihan terbaik. Mengingat Kota Bogor dengan 2 (dua) kursi dan Kabupaten Bogor dengan 9 (Sembilan) kursi tidak memungkinkan untuk digabungkan karena melebihi jumlah batas maksimal jumlah kursi per daerah pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Sementara Kota Bogor tidak dapat berdiri sebagai daerah pemilihan karena belum memenuhi syarat minimal jumlah kursi per daerah pemilihan. 10. Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan daerah pemilihan di dalam lampiran sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, sehingga dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, daerah pemilihan sedapat mungkin tidak berganti secara berkala, sekaligus mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan proses penataan daerah pemilihan serta memberikan kepastian hukum keberadaan daerah pemilihan dan mendukung terciptanya stabilitas politik. 11. Bahwa dalam hal terjadi pembentukan Daerah Otonomi Baru yang berdampak terhadap tuntutan perubahan, merupakan konsekuensi logis dari setiap perubahan kebijakan politik sebagaimana amanat dari undang-undang pembentukan daerah baru tersebut, sehingga kekhawatiran Pemohon atas adanya Daerah Otonomi Baru akan mempengaruhi alokasi kursi DPR tidak beralasan hukum, karena Pemerintah akan melakukan penyesuaian dan 89 menindaklanjuti perubahan yang timbul karena adanya undang-undang pembentukan Daerah Otonomi Baru. 12. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang- Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 September 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 28 September 2022 dan kemudian 90 disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2022, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pasal yang diuji adalah Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota yang penyusunananya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; b. Bahwa Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang- undang ini” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; c. Bahwa Lampiran III tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; d. Bahwa Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan Pasal 185”; e. Bahwa Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 91 hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; f. Bahwa Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat’’, g. Bahwa Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18. Sebelum KPU selaku pihak terkait memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pokok-pokok Permohonan a quo, dengan segala hormat izinkanlah KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus melaksanakan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien; 3. Daerah pemilihan (selanjutnya disingkat Dapil) merupakan istilah dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih; 4. Daerah pemilihan merupakan wilayah basis persaingan antar para calon anggota lembaga perwakilan, menjadi panggung kontestasi perebutan kursi 92 DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota. Pembentukan Dapil idealnya sejalan dengan tujuan pemilu yang antara lain adalah untuk memilih wakil rakyat yang representatif serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat; 5. Bahwa untuk menentukan alokasi kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu dilakukan penataan dan penetapan Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip penataan Dapil; 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima); 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota serta Dapil dan jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini; 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh); 9. Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dapil anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota dan Dapil dan jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini; 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi; 11. Bahwa ketentuan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dapil anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; 12. Bahwa ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menyusun dan 93 menetapkan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU melakukan konsultasi dengan DPR; 13. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyusunan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan; 14. Prinsip kesetaraan nilai suara merupakan prinsip yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai; 15. Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, merupakan prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya; 16. Prinsip proporsionalitas, merupakan prinsip yang memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil; 17. Prinsip integralitas wilayah, merupakan prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil; 18. Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, merupakan prinsip yang memperhatikan penyusunan Dapil yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 19. Prinsip kohesivitas, merupakan prinsip yang memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas dalam menyusun Dapil; 20. Prinsip kesinambungan, merupakan prinsip penyusunan Dapil yang memperhatikan jumlah Dapil dan komposisi per Dapil yang sudah ada pada penetapan Dapil Pemilu terakhir; Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, izinkan KPU selaku pihak terkait untuk menyampaikan Keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam 94 penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut: 21. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, secara prinsip Pemilihan Umum adalah sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Hal ini memiliki konsekuensi logis, di mana keseluruhan aspek dan proses penyelenggaran pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaran pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta memenuhi prinsip kepastian hukum sesuai dengan amat UUD 1945. 22. Bahwa penyusunan Dapil dengan menentukan dan menata Dapil merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaran pemilihan umum sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, profesional dan demokratis. Kewenangan KPU dalam menentukan dan menata Dapil pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota apabila dilihat dari aspek sejarah pengaturannya khususnya dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019), maka dapat dilihat sebagai berikut: 23. Bahwa pada pelaksaan pemilu 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (5) pada pokoknya mengatur bahwa penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR ditetapkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sedangkan penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangannya kepada KPU, di mana penentuan Dapil tersebut ditetapkan dalam Peraturan KPU. 24. Bahwa pada pelaksaan Pemilu 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap menghapus kewenangan KPU untuk membentuk Dapil untuk Pemilu DPR dengan menjadikan Dapil untuk Pemilu DPR dicabut dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 95 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (5), Pasal 29 ayat (5) pada pokoknya mengatur ketentuan yang sama, yaitu penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR ditetapkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sedangkan penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangannya kepada KPU, di mana penentuan Dapil tersebut ditetapkan dalam Peraturan KPU. 25. Bahwa pada pelaksaan Pemilu 2019, pengaturan tentang Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam pengaturan pada Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangannya kepada KPU, di mana penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil tersebut ditetapkan dalam Peraturan KPU. 26. Adapun matriks kewenangan KPU dalam penentuan Dapil pada Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2009, 2014, dan 2019, sebagai berikut: No Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 1. Pasal 22 ayat (4) UU 10/2008: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPR diatur dalam Lampiran UU Pasal 22 ayat (5) UU 8/2012: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR ditetapkan pada Lampiran UU. Pasal 187 ayat (5) UU 7/2017: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Lampiran UU 2. Pasal 25 ayat (5) UU 10/2008: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Provinsi Pasal 25 ayat (5) UU 8/2012: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPR dan DPRD 96 ditetapkan dalam Peraturan KPU. Provinsi ditetapkan dalam Peraturan KPU Provinsi diatur dalam Lampiran UU 3. Pasal 29 Ayat (5) UU 10/2008: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan KPU Pasal 29 ayat (5) UU 8/2012: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan KPU Pasal 192 ayat (4) UU 7/2017: penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan KPU 27. Bahwa terkait dengan penentuan Dapil pada Pemilu 2019, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada KPU dalam melakukan penataan dan penentuan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu disampaikan bahwa pada Pemilu 2019 jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 2.206 Dapil. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan dan penataan Dapil memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU dalam menentukan dan menata Dapil khususnya pada Pemilihan Umum 2019, telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Adapun penerapan prinsip-prinsip dimaksud dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 28. Bahwa salah satu misi dari sistem Pemilu adalah keterwakilan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, di mana tolok ukur dari keterwakilan tersebut adalah perbandingan peroleh suara dengan kursi yang memadai. Adapun wujud dari keterwakilan tidak akan lepas dari prinsip kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan ini menyangkut kesetaraan suara dan harga kursi pada masing-masing Dapil atas dasar one man one vote (satu orang satu suara). 29. Salah satu prinsip yang diadopsi oleh banyak negara dalam penentuan dan penataan Dapil adalah prinsip equal population, di mana prinsip ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas hak-hak warga negara dalam demokrasi perwakilan. 30. Bahwa secara konkrit, penghitungan bias terhadap equal population diperoleh dengan cara menentukan terlebih dahulu quota population yang dalam hal ini rumus penghitungan yang diterapkan oleh KPU dalam penentuan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi 97 Penduduk (selanjutnya disebut dengan BPPd), di mana melalui penggunaan rumus BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan juga menjadikan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya kurang lebih setara. BPPd menjadi nilai ideal karena adanya konsekuensi pengelompokan wilayah, yang dalam hal ini pembagian wilayah menimbulkan "bias harga kursi" yang perlu diketahui sejauh mana bias harga kursi pada setiap Dapil setelah adanya pengelompokan wilayah. Hal ini terjadi karena adanya keharusan alokasi kursi maksimal dan minimal. Adapun rumus untuk menghitung bias harga kursi yaitu: Bias Harga Kursi = (Harga Kusi Dapil-BPPd) x 100% Harga Kursi Dapil 31. Penyusunan atau penataan dan penentuan Dapil, dilaksanakan secara partisipatif melibatkan peran aktif masyarakat, partai politik dan stakehorder lainnya, baik dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan uji publik terhadap rancangan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan terhadap KPU Kabupaten/Kota. 32. Bahwa dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum, KPU membuat tahapan sebagai berikut: a. Penyiapan regulasi berupa Peraturan KPU. Sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, KPU mengundang pakar, pegiat Pemilu, dan partai politik dalam kegiatan Focus Group Discussion. KPU juga melakukan uji publik rancangan Peraturan KPU Dapil kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan pasal 75 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP); b. Penerimaan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri; c. Pencermatan data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geoparsial; d. Penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2); e. Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap KPU Kabupaten/Kota; f. Pengumuman dan tanggapan masyarakat dilaksanakan di KPU 98 Kabupan/Kota; g. Uji publik rancangan penataan Dapil dilaksanakan dengan mengundang Partai Politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, DPRD, serta stakehorder lainnya; h. Penetapan usulan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; i. Pencermatan dan rekap usulan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU; j. Penetapan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU. 33. Adapun simulasi penentuan dan pemetaan Dapil dapat dilihat sebagai berikut: Kabupaten A memiliki jumlah penduduk sebanyak 248.000 jiwa (dua ratus empat puluh delapan ribu jiwa) dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 (lima) kecamatan. Adapun rincian jumlah penduduk pada 5 (lima) kecamatan tersebut, yaitu: − Kecamatan A: 35.000 − Kecamatan B: 108.000 − Kecamatan C: 37.000 − Kecamatan D: 45.000 − Kecamatan E: 23.000 Oleh karena jumlah penduduk pada Kabupaten A sebanyak 248.000 jiwa (dua ratus empat puluh delapan ribu jiwa), maka penentuan jumlah kursi adalah 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu) jiwa = 30 (tiga puluh) kursi. Sedangkan untuk menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), maka jumlah penduduk sebanyak 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu) dibagi dengan 30 (tiga puluh) yang hasilnya apabila dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 8.266. Adapun untuk menentukan alokasi kursi per kecamatan, dapat dilihat pada matriks di bawah ini: Jumlah Penduduk Estimasi Kursi Kec. A 35.000 4 Kec. B 108.000 13 Kec. C 37.000 4 Kec. D 45.000 5 99 Kec. E 23.000 2 Total 28 Ketentuan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Terdapat 2 (dua) kecamatan pada Kabupaten A yang estimasi alokasi kursinya kurang dari 3 (tiga) kursi dan lebih dari 12 (dua belas) kursi, yaitu Kecamatan B yang estimasi kursinya sebanyak 13 (tiga belas) kursi dan Kecamatan E estimasinya sebanyak 2 (dua) kursi. Oleh karena Kecamatan B estimasi alokasi kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka Kecamatan B harus dipecah menjadi lebih dari satu Dapil dengan memperhatikan data penduduk per kelurahan. Sedangkan terhadap Kecamatan E yang estimasi alokasi kursinya kurang dari 3 (tiga), maka Kecamatan E harus digabung dengan kecamatan lainnya. Adapun contoh pengelompokannya sebagai berikut: − Dapil 1: Kec. A + Kec. C − Dapil 2: Kec. B1 (kelurahan V dan W) − Dapil 3: Kec. B2 (kelurahan X, Y dan Z) − Dapil 4: Kec. D + Kec. E Tabel Penghitungan: 34. Bahwa berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi dan kajian KPU terhadap tantangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami KPU selaku penyelenggara Pemilu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan bahwa KPU melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 100 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan penyusunan dan penataan Dapil dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023, dalam hal ini adalah penataan terhadap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam amanat dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkenaan dengan pokok permohonan uji materiil in casu Perkara Nomor: 80/PUU-XX/2022, KPU sebagaimana mandat dalam Undang-Undang bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan perintah dalam Undang-Undang, maka konsekuensi dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan in casu, KPU wajib melaksanakan putusan a quo. Namun demikian, mengingat bahwa tahapan penyusunan dan penataan Dapil dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tahapan dimaksud. Keterangan Tertulis Tambahan bertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2022 Menindaklanjuti hasil Persidangan Perkara Nomor: 80/PUU-XX/2022 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya Majelis meminta penjelasan dari KPU terkait dengan kemungkinan yang akan terjadi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan. Bahwa Petitum Pemohon pada pokoknya meminta agar Ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa Daerah Pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim berkenaan dengan perubahan yang fundamental atau pengaruh yang signifikan apabila Permohonan Pemohon dikabulkan dan mengenai terjaminnya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur apabila kewenangan diberikan kepada KPU untuk melakukan penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: A. Perubahan Fundamental (secara substansi) 1. Bahwa secara prinsip penataan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan 101 Anggota DPRD Provinsi tetap akan memegang 7 (tujuh) prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. 2. Bahwa apabila penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi diberikan kepada KPU, maka secara substansi hal yang berpotensi berubah adalah perubahan alokasi kursi, perubahan jumlah Daerah Pemilihan, serta perubahan Daerah Pemilihan (penggabungan Daerah Pemilihan maupun pemecahan Daerah Pemilihan). 3. Adapun yang menjadi faktor adanya potensi perubahan dalam penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi adalah adanya perubahan jumlah penduduk dan perubahan wilayah atau administrasi wilayah. 4. Bahwa dalam proses penataan kembali Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi, KPU perlu melakukan review atau kajian terhadap keseluruhan Daerah Pemilihan yang terdapat pada Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menguji apakah penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi tersebut sudah sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip dalam penyusunan Daerah Pemilihan. 5. Adapun jumlah kursi Anggota DPR yang telah ditetapkan dalam adalah sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kursi yang terdistribusikan ke 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan alokasi kursi untuk 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah sebanyak 2.207 kursi. Sebagai tambahan informasi, alokasi kursi pada Pemilu 2019 untuk 2.206 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 17.340 kursi. 6. Bahwa pengkajian terhadap Daerah Pemilihan sebagaimana penjelasan pada angka 4 dan angka 5 tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apabila dari hasil kajian KPU tersebut didapati bahwa penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan pada Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat wilayah yang ditetapkan tidak mendasarkan pada 7 (tujuh) prinsip dalam penyusunan 102 Daerah Pemilihan, maka KPU harus melakukan penataan kembali Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi. 7. Bahwa penataan kembali Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan dengan 7 (tujuh) prinsip dalam penyusunan Daerah Pemilihan perlu mendapatkan sumber data berupa: DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) dari Kementerian Dalam Negeri, data wilayah dari Kementerian Dalam Negeri, dan Peta Wilayah dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 8. Selanjutnya terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh tersebut, KPU melakukan pencermatan, di mana dari hasil pencermatan tersebut akan ada potensi ketidaksinkronan data yang diterima oleh KPU di tingkat pusat dengan data terkait kependudukan dan wilayah yang terdapat pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, bahkan tingkat desa. 9. Bahwa pemekaran wilayah juga dapat berpotensi mengakibatkan tidak sinkronnya data pada Daerah Pemilihan yang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini ada atau eksis dengan data yang wilayah dan data penduduk yang diperoleh oleh KPU, contoh: pemekaran provinsi pada wilayah Papua yang semula Provinsi Papua, dimekarkan menjadi 1 (satu) provinsi induk dan 3 (tiga) provinsi pemekaran, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. 10. Bahwa terhadap data-data yang tidak sinkron tersebut, KPU harus melakukan pencermatan kembali, di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencermati kembali dan juga melakukan penyinkronan atau penyesuaian data. 11. Setelah KPU melakukan pencermatan dan penyinkronan data, KPU menyusun dan menetapkan rancangan penataan Daerah Pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi. 12. Bahwa terhadap rancangan tersebut, KPU melakukan uji publik dengan mengundang pemerintah, partai politik, Bawaslu, Pemantau Pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan- masukan tersebut menjadi bahan yang perlu diperhatikan juga oleh KPU dalam melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Daerah Pemilihan. 13. Bahwa penataan dan penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan 103 DPRD Provinsi dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU pada tingkat Kabupaten/Kota, KPU pada tingkat Provinsi, sampai dengan KPU tingkat Pusat. 14. Bahwa mendasarkan pada penjelasan pada angka 1 sampai dengan angka 12, penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi dengan memegang 7 (tujuh) prinsip dalam penyusunan Daerah Pemilihan (termasuk di antaranya adalah prinsip proporsionalitas dan kesetaraan) dapat dilakukan oleh KPU. B. Aspek Formal Prosedur berkaitan dengan Time Constraint atau batas waktu (Pengaruh terhadap Tahapan Pemilu) 1. Bahwa apabila penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi apabila diberikan kewenangannya kepada KPU, maka proses penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi tersebut akan membutuhkan waktu yang tidak singkat atau cukup panjang. Hal ini mengingat bahwa KPU dalam melakukan penataan dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi melibatkan pihak-pihak lain yang terkait. 2. Bahwa KPU memiliki batas waktu atau time boundary dalam melaksanakan tahapan Pemilu, termasuk tahapan penataan dan penetapan Daerah Pemilihan. 3. Bahwa dalam Penataan Daerah Pemilihan KPU akan menjelaskan jadwal dan tahapan sebagai berikut: NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR (1) (2) (3) (4) 1. Penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota Jumat, 14 Oktober 2022 Jumat, 14 Oktober 2022 2. Memeriksa dan menyinkronkan data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan Sabtu, 15 Oktober 2022 Sabtu, 29 Oktober 2022 104 NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR (1) (2) (3) (4) 3. Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan dan data wilayah administrasi pemerintahan Minggu, 30 Oktober 2022 Sabtu, 5 November 2022 4. Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota Minggu, 6 November 2022 Rabu, 23 November 2022 5. Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat Rabu, 23 November 2022 Selasa, 29 November 2022 6. Masukan dan tanggapan masyarakat Rabu, 23 November 2022 Selasa, 6 Desember 2022 7. Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Rabu, 7 Desember 2022 Jumat, 16 Desember 2022 8. Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik yang akan disampaikan kepada KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota Kamis, 8 Desember 2022 Minggu, 18 Desember 2022 9. Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Jumat, 9 Desember 2022 Senin, 19 Desember 2022 10. Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Sabtu, 10 Desember 2022 Senin, 26 Desember 2022 105 NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR (1) (2) (3) (4) Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi 11. Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU Senin, 12 Desember 2022 Rabu, 28 Desember 2022 12. Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Minggu, 1 Januari 2023 Kamis, 9 Februari 2023 4. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, KPU dalam melakukan penataan Daerah Pemilihan melakukan uji publik dengan melibatkan pihak-pihak lainnya. Selain itu juga, dalam proses penataan dan penetapan Daerah Pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi, KPU wajib untuk melakukan konsultasi melalui Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah, di mana proses konsultasi tersebut juga membutuhkan waktu yang tidak singkat karena potensi adanya perbedaan pendapat yang cukup alot terhadap Rancangan Daerah Pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi yang dibuat oleh KPU dapat berimplikasi akan tertundanya penetapan Daerah Pemilihan. 5. Bahwa tertundanya penetapan Daerah Pemilihan akan berpotensi mengakibatkan 2 (dua) hal, yaitu: tidak cukupnya waktu yang dimiliki oleh Partai Politik dalam menentukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta mundurnya jadwal dan tahapan selanjutnya. 6. Berkenaan dengan potensi tidak cukupnya waktu yang dimiliki oleh Partai Politik dalam menentukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, KPU perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan paling lama dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023. b. Bahwa tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah dimulai pada tanggal 24 April 2023. c. Bahwa Daerah Pemilihan merupakan arena kompetisi bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 106 d. Bahwa Partai Politik perlu memiliki waktu yang rentang waktunya cukup jauh untuk mengetahui tempat kompetisinya serta menyusun dan menentukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, juga akan diajukan di suatu Daerah Pemilihan. 7. Bahwa berkenaan dengan jadwal dan tahapan Pemilu, apabila KPU tidak menetapkan Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka hal tersebut akan berdampak pada mundurnya jadwal dan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang juga akan berpengaruh pada tahapan Pemilu 2024 selanjutnya sampai dengan Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih, serta penetapan Presiden dan Wakil Presiden Pemilih dapat berpotensi diundur. 8. Apabila tahapan Pemilu 2024 mundur, maka akan mengakibatkan Pemilu tidak berjalan sesuai dengan konstruksi waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu yang inkonstitusional. 9. KPU perlu menyampaikan juga bahwa tahapan pemungutan suara yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan KPU dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Hal ini tentu menjadi beban bagi KPU untuk mengatur kembali jadwal pada tahapan Pemilu agar tidak melewati waktu tanggal pemungutan suara, di mana KPU harus memotong jadwal pada setiap tahapan Pemilu yang telah ditetapkan untuk memenuhi keterpenuhan waktu tersebut. Hal tersebut akan berpotensi pada tidak terpenuhinya hak konstitusional Peserta Pemilu secara utuh dalam mengikuti Pemilu 2024 karena jadwal untuk pencalonan dan kampanye berpotensi akan dikurangi. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 November 2022 dan 21 November 2022, namun oleh karena kesimpulan tertulis diserahkan paling lambat tanggal 17 November 2022, sehingga kesimpulan yang 107 disampaikan oleh Pemerintah tidak dipertimbangkan. Adapun kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon, karena perkara ini adalah Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia terhadap UUD 1945, sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon. Adapun perkara yang diajukan Pemohon adalah Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini. B. Kedudukan Hukum Pemohon Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam aktivitasnya, Pemohon berperan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, 108 memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 3. Bahwa berkaitan dengan objek permohonan, Pemohon memiliki perhatian yang serius, serta melakukan berbagai aktivitas yang spesifik berkaitan dengan penataan daerah pemilihan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan daulat rakyat, luber dan jurdil, serta memberi kepastian hukum. Beberapa aktivitas Pemohon yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan adalah: a. Menggagas Platform Electoral Redistricting App (ERA). Ini adalah aplikasi yang diupayakan untuk menyusun daerah pemilihan agar sesuai dengan prinsip pendapilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2021; b. Menyusun buku Akal-Akalan Daerah Pemilihan (Tahun 2007). 4. Bahwa aktivitas Pemohon diatas, dilakukan atas dasar mandat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Pemohon, ditujukan untuk penyusunan daerah pemilihan yang mesti dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraaan pemilu yang demokratis dan keterwakilan yang representatif dan hati-hati, telah menjadi sia-sia akibat pemberlakuan UU a quo. Proses penyusunan daerah pemilihan, dan ketentuan daerah pemilihan yang berlaku saat ini, sangatlah tidak demokratis, proporsional, dan bertentangan dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan; 5. Bahwa Pemohon telah secara terang telah dirugikan dengan pemberlakuan pasal-pasal di dalam UU a quo, karena pemberlakuan UU a quo telah membuat segala upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon selama ini, di dalam melakukan kajian, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan telah menjadi sia-sia, karena pemberlakuan pasal-pasal di dalam UU a quo telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak demokratis, dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kondisi ini telah secara terang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) 109 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945. Hal ini juga berdampak negatif pada kualitas penyelengaraan pemilu, khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan, telah jelas menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon, karena hal tersebut telah bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 7. Bahwa karena materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal pengaturan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi di dalam setiap daerah pemilihan adalah salah satu hal yang sangat penting dan mendasar untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, berkepastian hukum, dan mencerminkan daulat rakyat, dimana upaya mewujudkan itu adalah mandat organisasi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, dan Pemohon, serta terttulis di dalam anggaran dasar Pemohon yang telah sampaikan juga menjadi alat bukti di dalam permohonan ini, serta berdasarkan pula pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, terkait pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan permohonan ini; C. Pokok Permohonan 1. Tentang Urgensi Penyusunan Daerah pemilihan yang Memenuhi Prinsip Daulat Rakyat dan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 I. Bahwa daerah pemilihan merupakan salah satu variabel penting dalam sistem pemilu yang berfungsi sebagai cakupan/batasan luasan wilayah administratif sebagai arena kompetisi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik dan sebagai arena representasi politik antara partai politik/kandidat dengan pemilih. Ditambah lagi, penerapan sistem proporsional dalam beberapa Pemilu Legsolatif pasca reformasi, membuat kajian dan pengaturan soal daerah pemilihan dan besaran alokasi kursi dalam satu dapil menjadi sangat penting; 110 II. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo sekalipun sudah mengatur prinsip pembentukan daerah pemilihan, namun telah membuat penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak adil, telah secara terang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan, sehingga dalam permohonan ini Pemohon menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, karena proses daerah pemilihan yang dihasilkan dari ketentuan di dalam UU a quo, sama sekali tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena daerah pemilihan yang tidak proporsional sebagaimana diatur di dalam UU a quo; III. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, menurut Pemohon juga telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, salah satu aspek yang paling penting dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum di dalam setiap kerangka hukum. Namun UU a quo memuat aturan yang kontradiktif, sebab di satu sisi mengatur prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan pada Pasal 185, tetapi pada faktanya, prinsip itu sama sekali tidak tercermin dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo, karena menghasilkan banyak dapil yang mendapatkan alokasi kursi yang disproporsional, ketidakterhubungan wilayah, serta alokasi kursi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Iinilah inkonsistensi dan ketidakpastian hukum yang sangat nyata akibat pemberlakuan UU a quo. inilah yang tidak terjadi; IV. Bahwa untuk menjelaskan pentingnya daerah pemilihan ini, Pemohon menghadirkan ahli Didik Supriyanto, yang menyatakan pada pokoknya, menyusun daerah pemilihan dengan proporsional dan adil, adalah upaya yang sangat mendasar untuk memastikan kedudukan dan kesetaraan warga negara dihadapan hukum, dalam konteks menyusun proses pemilihan anggota yang duduk di dalam lembaga perwakilan. 111 2. Tentang Inkonsistensi dan Ketidakpastian Hukum Pengaturan Penyusunan Daerah pemilihan dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 I. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 185 UU a quo mengatur terkait 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan, seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip ini menjadi hal yang kumulatif mesti dipenuhi di dalam menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu legislatif; II. Bahwa pada faktanya, ketentuan di dalam UU a quo justru tidak mampu memastikan bahwa penyusunan derah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan; III. Bahwa UU 7/2017 menjadikan daerah pemilihan di Pemilu DPR sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dan menambahkan lampiran daerah pemilihan DPRD Provinsi. Selain itu, UU a quo juga menentukan KPU tidak lagi berwenang membentuk daerah pemilihan DPRD Provinsi dan KPU hanya memiliki kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, yang diatur pada Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5). Padahal kewenangan pembentukan Dapil pada UU Pemilu sebelumnya berada pada KPU; IV. Bahwa dengan diaturnya bentuk dan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan di Pemilu DPR dan DPRD Provinsi dalam UU a quo, yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan ini, telah menimbulkan pertentangan norma dengan UUD 1945. Sebab, penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD, tidak memenuhi prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagimana disebutkan di dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017, sehingga membuat pengaturan di dalam UU a quo menjadi bertentangan dengan prinsip daulat rakyat, pemilu yang luber dan jurdil, serta prinsip kepastian hukum, khususnya di dalam penyelenggaraan pemilu; 112 V. Bahwa terdapat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam UU a quo yang terlihat dari adanya pengaturan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU a quo tentang penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi lampiran UU a quo. Sementara pengaturan di dalam Pasal 192 ayat (4) UU a quo, menyebutkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, diatur melalui Peraturan KPU; VI. Bahwa ahli Ramlan Surbakti, adanya penentuan alokasi kursi yang tidak berdasarkan pada basis perhitungan yang representative, adalah pelanggaran konstitusional, dan menurut ahli, ini adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi, karena berdampak pada kedaulatan rakyat; VII. Bahwa beberapa ketentuan tersebut, mengsakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD yang pada intinya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Secara singkat, pertentangan 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 1. Inkonstitusionalitas pasal-Pasal yang Diuji terhadap UUD 1945 Pasal-Pasal yang Diuji Landasan Konstitusional Argumentasi - Pasal 187 ayat (1), - Pasal 187 ayat (5), - Pasal 189 ayat (1), - Pasal 189 ayat (5), - Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu Mengatur tentang pembentukan daerah pemilihan untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta melegitimasi pemberlakuan Lampiran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Ketentuan Pasal-Pasal yang diuji membuat penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi tidak berkepastian hukum dan berkeadilan akibat penyusunan Dapil yang tidak sesuai prinsip. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan Pasal-Pasal yang diuji inkonsisten dengan prinsip pembentukan dapil yang ditentukan pada Pasal 185 UU a quo, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. 113 III dan Lampiran IV sebagai Daerah Pemilihan yang penyusunannya tidak sesuai prinsip Pendapilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali” Ketentuan Pasal-Pasal yang diuji membuat penyususnan dapil tidak menjamin prinsip adil dan berdampak negatif pada implementasi prinsip Luber jurdil secara luas dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Ketentuan pasal-pasal yang diuji justru melemahkan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, akibat penyusunan dapil berdampak pada beban kandidat yang lebih berat pada dapil-dapil dan menyulitkan pemilih memahami rekam jejak kandidat pada dapil-dapil yang penyusunannya tidak sesuai prinsip proporsionalitas, kesinambungan, kohesivitas, dan kesetreraan nilai suara, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkepastian hukum. 3. Tentang Pembuktian Penyusunan Daerah pemilihan Bertentangan dengan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 I. Bahwa terdapat 80 daerah pemilihan untuk Pemilu DPR yang diatur dalam lampiran II UU a quo sangat bertentangan prinsip kesetaraan nilai suara karena berdasarkan hasil Pemilu DPR 2019 selisih harga minimal untuk memperoleh kursi antar daerah pemilihan yang sangat signifikan; II. Bahwa berdasarkan hasil Pemilu DPR pada tahun 2019 terjadi ketimpangan harga suara cukup siginifkan dari 80 daerah pemilihan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan nilai suara dalam pembentukan daerah pemilihan yang terbukti dengan daerah pemilihan Jawa Timur XI yang terdiri empat wilayah administrasi yakni Bangkalan, Sampang, 114 Pamekasan, dan Sumenep dengan alokasi kursi sebanyak 8 delapan menduduki harga kursi tertinggi untuk mendapatkan satu kursi dengan perolehan suara minimal 212.081 sedangkan daerah pemilihan Kalimantan Utara yang menjadi satu daerah pemilihan sendiri dengan alokasi kursi sebanyak 3, hanya memerlukan 37.616 suara; III. Bahwa pada prinsip proporsionalitas, terutama pembagian kursi untuk tiap dapil, UU a quo juga memuat aturan yang kontradiktif. Hal ini berdampak pada disproposionalitas alokasi kursi ke 34 provinsi di Indonesia (Bukti- P4), hanya 17 provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR ke Provinsi, sedangkan provinsi lainnya mengalami kekurangan kursi (under represented) dan terdapat provinsi yang memperoleh kursi berlebih (over represented). Dalam hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Keberimbangan Alokasi Kursi DPR kepada Provinsi dengan Menggunakan Data Sensus Penduduk 2020 Provinsi dengan alokasi kursi proposional Provinsi dengan alokasi kursi berlebih Provinsi dengan kekurangan aloksi kursi Sumatera Utara Aceh Riau Sumatera Selatan Sumatera Barat DKI Jakarta Bengkulu Jambi Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung Lampung Jawa Tengah Kepulauan Riau Jawa Timur Banten DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Bali Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Papua Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat 115 IV. Bahwa selain beberapa prinsip tersebut, prinsip integralitas wilayah juga dilanggar dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo. Hal ini dapat terlihat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur dengan alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan), padahal kedua wilayah ini tidak terpadu, tidak berdekatan, dan tidak berbatasan secara langsung, melainkan terpisahkan oleh Kabupaten Bogor. Selain itu jika ditinjau dari prinsip kohesivitas kedua wilayah administrasi ini memiliki konteks sosial dan ekonomi yang berbeda, situasi yang sama terjadi juga di daerah pemilihan DPR Kalimantan Selatan II dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 5 yang terdiri dari empat wilayah administrasi yakni Kota Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan ketiga wilayah administrasi lainnya, melainkan berbatasan dengan daerah pemilihan Kalimantan Selatan I yakni Banjar; V. Bahwa selain beberapa daerah di atas, Dapil Pemilihan DPRD DKI Jakarta dan Pemilihan DPRD Provinsi Lampung, juga mengalami hal yang sama. Di Jakarta, terdapat dua daerah pemilihan, yakni Dapil DKI Jakarta 9 dan Dapil DKI Jakarta 10 yang memiliki kecamatan-kecamatan yang tidak berbatasan langsung. Di Lampung, terdapat Dapil Lampung III yang memasukkan Kota Metro yang tidak berbatasan langsung dengan Pringsewu dan Pesawaran. VI. Bahwa di tengah konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan banyaknya masyarakat adat, bahwa daerah pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU a quo dalam lampiran III dan IV cenderung mengabaikan prinsip kohesivitas utamanya keterwakilan masyarakat adat di suatu daerah pemilihan. VII. Bahwa terkait dengan adanya pengabaian prinsip penyusunan daerah pemilihan ini, menurut ahli Didik Supriyanto, patut diduga, ini terjadi karena daerah pemilihan yang ada di dalam lampiran UU No. 7 Tahun 2017, dibuat oleh partai politik, yang notabene adalah peserta pemilu. 116 4. Tentang Membatasi Ruang Realokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Baru untuk Pemilu DPR dan DPRD di Daerah Otonomi Baru dan Pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 I. Bahwa UU a quo yang mengatur jumlah alokasi kursi dan batas-batas wilayah dalam suatu daerah pemilihan DPR ke dalam lampiran III tidak mengatur mekansime pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru, dalam hal ini UU a quo hanya mengatur pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk Pemilu DPRD Provinsi yang tertera dalam Pasal 190, serta pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 194; II. Bahwa pada Kamis 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi di Papua menjadi Undang- Undang yang menghasilkan tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang pada awalnya ketiganya merupakan bagian dari Provinsi Papua; III. Bahwa ketiga provinsi daerah otonomi baru tersebut wajib untuk dihitung ulang secara proporsional atau berimbang jumlah alokasi kursi yang berhak diperoleh untuk Pemilu DPR sesuai dengan jumlah penduduk di tiga provinsi daerah otonomi baru tersebut. Namun UU a quo membatasi hal tersebut karena tidak mengatur mekanisme pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi daerah otonomi baru, dan seluruh daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi menjadi lampiran UU yang telah membuat proses penataan dan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak bisa dilakukan; IV. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang telah disampaikan diatas, menunjukan bahwa Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 yang mengatur jumlah alokasi kursi dan bentuk daerah pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan UU a quo yang diatur dalam lampiran III dan IV sangat mengabaikan prinsip keterwakilan dan asas pemilu yang tertuang Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 117 5. Tentang Menyegerakan Proses Pemeriksaan Permohonan a quo I. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memulai tahapan penyelenggaraan Pemilu pada 14 Juni 2022. Jadwal dan tahapan Pemilu sendiri diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; II. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU a quo, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan menjadi salah satu dari sebelas tahapan umum Pemilu yang jadwalnya ditentukan Lampiran tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Peraturan KPU a quo. Berdasarkan Lampiran tersebut, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagai satu rangkaian tahapan, akan dimulai pada Jumat, 14 Oktober 2022 dan penyusunannya berakhir pada Kamis, 9 Februari 2023; III. Bahwa dengan mengingat jadwal yang demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi akan dilakukan dalam tahun 2022; IV. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penting kiranya Mahkamah menjadikan Permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting, karena penyusunan daerah pemilihan bukan hanya berdampak pada keseluruhan tahapan Pemilu, namun juga tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tahapan yang sangat determinan dalam memulai tahapan pemilu. D. Petitum Berdasarkan penjelasan pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk Seluruhnya; 2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan yang paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan 118 daerah pemilihan di Pemilu 2024 dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seuruhnya; 2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; 4. Menyatakan Lampiran III tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; 6. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah 119 kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; 7. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185” 9. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya, ex aequo et bono. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 120 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 121 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam UU 7/2017 yaitu, Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017, sebagai berikut: Pasal 187 ayat (1) (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota; (2) ...; Pasal 187 ayat (5) (4) ...; 122 (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 189 ayat (1) (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota; (2) ...; Pasal 189 ayat (5) (4) ...; (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 192 ayat (1) (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; (2) ...; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia dan telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus antara lain berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan daulat rakyat, langsung umum bebas rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil), serta memberi kepastian hukum, misalnya seperti menggagas aplikasi yang diupayakan untuk menyusun daerah pemilihan agar sesuai dengan prinsip pendapilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU 7/2017, menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku tentang penegakkan hukum Pemilu, mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel dan menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; 123 4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan serta berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem yang menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan [vide Bukti-P3], termasuk mewakili di pengadilan. Adapun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020 Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua (Khoirunnisa Nur Agustyati), Sekretaris (Fadli Ramadhanil), dan Bendahara (Irmalidarti) [vide Bukti P-7]. Berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem dimaksud, Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo diwakili oleh Ketua dan Bendahara; 5. Bahwa Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena segala upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon selama ini dalam melakukan kajian, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan telah menjadi sia-sia. Selain itu, pemberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU a quo telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak demokratis, dan bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang luber dan jurdil. Hal ini juga berdampak negatif pada kualitas penyelengaraan pemilihan umum, khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan dan bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak pula hubungan kausal (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan, Pemohon 124 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dengan alasan karena penyusunan daerah pemilihan bukan hanya berdampak pada keseluruhan tahapan pemilu, namun juga menjadi tahapan yang sangat determinan dalam memulai tahapan pemilu. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan provisi a quo, merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022) yang telah menjadwalkan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagai salah satu rangkaian tahapan pemilihan umum yang telah dimulai sejak 14 Oktober 2022 dan penyusunannya akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Karena sebagian dari norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon memerlukan keterangan para pihak sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 UU MK, mengharuskan Mahkamah untuk menyelenggarakan persidangan pleno untuk mendengar berbagai pihak dimaksud, sehingga menyebabkan penyelesaian perkara a quo tidak memungkinkan dilakukan sebelum dimulainya tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana 125 selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, karena proses pembagian daerah pemilihan yang terdapat pada UU 7/2017, sama sekali tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena adanya pembagian daerah pemilihan yang tidak proporsional. Selain itu juga terdapat pertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena salah satu aspek yang paling penting dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum di dalam setiap kerangka hukum, termasuk di level undang- undang dalam mengatur kepentingan umum, terutama aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum; 2. Bahwa menurut Pemohon, daerah pemilihan merupakan salah satu variabel terpenting dalam sistem pemilihan umum yang berfungsi sebagai cakupan/batasan luasan wilayah administratif sebagai arena kompetisi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik dan sebagai arena representasi politik antara partai politik/kandidat dengan pemilih; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan di dalam Pasal 185 UU 7/2017 mengatur terkait tujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan dan prinsip ini haruslah tercermin serta terwujud di dalam pembagian daerah pemilihan yang terdapat dalam Lampiran UU a quo. Tapi pada faktanya, prinsip penyusunan daerah pemilihan itu sama sekali tidak tercermin di dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 karena pembagian daerah pemilihan dalam Lampiran UU 7/2017 banyak yang menghasilan alokasi kursi yang disproporsional, ketidakterhubungan wilayah, serta alokasi kursi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Hal inilah yang mengakibatkan adanya inkonsistensi dan ketidakpastian hukum; 4. Bahwa menurut Pemohon, UU 7/2017 tidak hanya menjadikan daerah pemilihan di Pemilu DPR sebagai lampiran yang tidak terpisahkan melainkan menambahkan lampiran daerah pemilihan DPRD provinsi, dengan kata lain KPU tidak lagi berwenang membentuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan KPU hanya memiliki kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 126 5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dari pengaturan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 yang mengatur penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD provinsi menjadi lampiran UU a quo. Sementara pengaturan di dalam Pasal 192 ayat (4) UU a quo, menyebutkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota, diatur melalui Peraturan KPU, pengaturan ini telah secara terang menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum di dalam norma UU a quo, sebab tidak ada dasar yang jelas, membedakan pengaturan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilihan umum DPR dan DPRD provinsi, dengan pemilihan umum DPRD kabupaten/kota sehingga membuat daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi menjadi tidak proporsional dan adil; 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa alokasi kursi untuk setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan sudah dikunci dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo, telah menutup kemungkinan terjadinya penambahan atau pengurangan kursi DPRD provinsi berdasarkan situasi aktual jumlah penduduk untuk masing-masing provinsi menjelang penyelenggaraan pemilihan umum dan terdapatnya daerah otonomi baru seperti Papua; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; b. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; c. Menyatakan Lampiran III tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 127 d. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; e. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; f. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; g. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D. dan Didik Supriyanto, S.I.P, M.I.P. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 9 November 2022 yang diterima Mahkamah pada 9 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 9 November 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima Mahkamah pada 11 Oktober 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 13 Oktober 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Presiden juga menyerahkan 128 kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 21 November 2022. Namun demikian, kesimpulan yang disampaikan oleh Presiden telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu paling lambat pada 17 November 2022, sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan. [3.12] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 September 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 28 September 2022 dan disampaikan dalam persidangan pada 13 Oktober 2022, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 20 Oktober 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan a quo, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan Komisi Pemilihan Umum, pada pokoknya permohonan Pemohon dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, pengujian konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 berkenaan dengan penyusunan daerah pemilihan harus didasarkan pada ketentuan dalam norma Pasal 185 UU 7/2017. Ihwal ketiga norma dimaksud, Pemohon menghendaki norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 ditambahkan penegasan bahwa penyusunan daerah pemilihan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 185 UU 7/2017 yang menyatakan, “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memperhatikan prinsip: a. keseteraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan”. Tanpa menambahkan penegasan prinsip dalam norma Pasal 185 UU 7/2017 dimaksud, sebagaimana didalilkan Pemohon, norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 menjadi inkonstitusional. Kedua, pengujian konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 ihwal daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR; serta daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah 129 pemilihan anggota DPRD provinsi, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR; serta daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan Peraturan KPU”. Dengan dalil dimaksud, Pemohon sekaligus juga menghendaki agar Lampiran III UU 7/2017 tentang Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Lampiran IV UU 7/2017 tentang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Meskipun dalil Pemohon dapat dibedakan atas dua kelompok, perlu Mahkamah tegaskan, setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan a quo, terutama uraian dalam alasan-alasan mengajukan permohonan (posita, fundamentum petendi) menunjukkan arah argumentasi yang saling berhimpitan (berkelindan) di antara keduanya. Argumentasi yang saling berkelindan tersebut, salah satunya, tidak dapat dilepaskan dari posisi semua norma yang diuji konstitusionalitasnya berada dalam satu bab dengan isu yang sama, yaitu norma yang berkenaan dengan daerah pemilihan. Bahkan, dengan membaca dan memeriksa secara saksama permohonan a quo, arah permohonan Pemohon lebih fokus pada penilaian atau masalah konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 dibandingkan penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan kelompok pertama, yaitu ihwal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa secara sistematis, norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon berada dalam satu bab, yaitu Bab III tentang “Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan”. Ketika menguraikan norma dalam Bab III dimaksud, pembentuk undang-undang memulai pengaturan norma di dalam bab a quo dengan ketentuan noma Pasal 185 yang memaktubkan prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, norma Pasal 185 UU 7/2017 menyatakan, “penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memperhatikan prinsip, yaitu: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas 130 wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan”. Tidak hanya sebatas menyatakan prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, UU 7/2017 juga menjelaskan maksud dari setiap prinsip dimaksud sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 185 UU 7/2017. Bahwa salah satu masalah utama yang harus dijelaskan berkenaan dengan norma Pasal 185 UU 7/2017 adalah makna “prinsip” yang dimaktubkan dalam suatu norma. Dalam hal ini, secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak memberikan pengertian tentang kata “prinsip” dimaksud. Satu-satunya pedoman untuk menjelaskan kata dimaksud yaitu dengan merujuk Lampiran I UU 12/2011 ketika menjelaskan ihwal Teknik Penyususan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 menyejajarkan penulisan kata “asas” dan kata “prinsip” menggunakan pola menempatkan keduanya dengan garis miring. Penyejajaran penulisan kedua kata dimaksud dapat ditemui ketika menuliskan kalimat: “kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma”. Namun demikian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kata “asas” dimaknai sebagai dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Sementara kata “prinsip” dimaknai sebagai asas, yaitu sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Sekalipun secara gramatikal, kata “asas” dan kata “prinsip” dapat dibedakan, namun membedakan keduanya secara tegas menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Menurut Mahkamah, penyejajaran penulisan kata “asas” dan kata “prinsip” dalam UU 12/2011 karena keduanya memiliki kelindan. Dalam hal ini, secara doktriner, karena di dalamnya mengandung makna “memiliki kebenaran”, keberadaan kata “prinsip” menguatkan posisi asas. Artinya, keberadaan prinsip- prinsip hukum dalam unsur-unsur pembentukan hukum adalah memperkuat agar nilai-nilai hukum yang terkandung dalam suatu asas-asas hukum diterima oleh masyarakat. Bahwa dengan penjelasan di atas, 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam norma Pasal 185 UU 7/2017 dimaksudkan untuk memperkuat asas-asas pemilihan umum, 131 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam norma Pasal 185 UU 7/2017 juga memperkuat asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 7/2017. Dengan keberadaan kata “prinsip” berkelindan dengan kata “asas” dan sekaligus memperkuat keberadaan asas, jika dikaitkan dengan keseluruhan norma dalam Bab III UU 7/2017, penerapan norma-norma lain yang berada dalam lingkup penyusunan daerah pemilihan harus tunduk pada prinsip yang ditentukan dalam norma Pasal 185 UU 7/2017. Keharusan untuk tunduk pada prinsip tersebut merupakan bentuk nyata atas pemenuhan asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menghendaki norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 diperlukan penegasan berkenaan dengan penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yaitu penegasan berupa pemaknaan (konstitusional bersyarat) perihal penyusunan dimaksud didasarkan kepada norma Pasal 185 UU 7/2017. Bilamana tidak dimaknai demikian, menurut Pemohon, norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 menjadi inkonstitusional. Sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, sebagai norma yang berisikan prinsip-prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan, Pasal 185 UU 7/2017 harus diposisikan sebagai norma yang menyinari sekaligus mewadahi kebenaran yang menjadi dasar berfikir dan sekaligus dasar bertindak segala hal yang berkaitan dengan penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Mahkamah, ketujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan tersebut wajib dijadikan dasar dalam menyusun daerah pemilihan. Namun, setelah Mahkamah mencermati norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017, ketiga norma a quo tersebut berisikan ruang lingkup daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Artinya, sekiranya terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dengan praktik penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, hal demikian haruslah dipandang sebagai persoalan implementasi norma, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih lagi, dalam teknis penyusunan norma, menambahkan makna sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, yaitu dengan cara menambahkan frasa “yang penyusunannya 132 didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185” untuk norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi, penambahan pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon dapat menggerus posisi Pasal 185 sebagai norma yang menyinari dan mewadahi kebenaran dasar berfikir dan sekaligus dasar bertindak dalam menyusun daerah pemilihan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bilamana tidak dimaknai yang pada intinya daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185 UU 7/2017 bertentangan dengan kedaulatan rakyat, negara hukum, asas-asas pemilihan umum dan kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan kelompok kedua, yaitu ihwal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 termasuk Lampiran III dan Lampiran IV sebagai ikutan kedua norma dimaksud. Norma pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD provinsi serta Lampiran III dan Lampiran IV dipersoalkan konstitusionalitasnya karena dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, untuk menjelaskan ihwal pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD provinsi dalam norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 serta pencantuman dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, asas pemilihan umum “jujur” dan “adil” dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar konstruksi konstitusional utama yang harus digunakan untuk menilai konstitusionalitas pengaturan norma-norma dan lampiran a quo. Jamak dipahami, kedua asas pemilihan umum tersebut menghendaki pengaturan dan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam kerangka kontestasi pemilihan umum yang adil. Keadilan pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh regulasi yang digunakan, proses penyelenggaraan yang menjamin kesetaraan semua peserta, perlindungan hak pilih, dan kemandirian penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan pemiliihan umum. Dalam 133 konteks regulasi, keadilan akan ditentukan dari sejauh mana regulasi menentukan batas-batas kontestasi yang adil pada semua tahapan pemilihan umum yang ada, regulasi mampu memberi garansi semua peserta diperlakukan setara dan proporsional, dan ketentuan yang dimuat dalam regulasi mengandung kepastian hukum. [3.15.1] Bahwa berdasarkan kerangka berpikir demikian, ihwal konstitusionalitas norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) termasuk Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017, menurut Mahkamah, semua rangkaian kontestasi pemilihan umum harus tunduk pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum; b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan umum; d. penetapan peserta pemilihan umum; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa kampanye pemilihan umum; h. masa tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil pemilihan umum; dan k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bahwa sesuai dengan norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan pemilihan umum. Secara konseptual, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu unsur yang membangun sistem pemilihan umum. Dengan demikian, penetapan daerah pemilihan merupakan bagian dari proses kontestasi pemilihan umum. Sebab, posisi daerah pemilihan merupakan bagian dari kompetisi bagi seluruh kontestan pemilihan umum untuk meraih suara pemilih dan penentuan perolehan jumlah kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebagai area kompetisi, penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Demi menjaga rasionalitas dan pemenuhan prinsip-prinsip dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 134 1945. Selain itu, data kependudukan yang dinamis harus pula dijadikan sebagai basis utama penentuan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari suatu kontestasi pemilihan umum ke kontestasi periode berikutnya. Sementara itu, pengaturan dan pencantuman daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum. Terkait dengan prinsip tersebut, konsep kepastian hukum yang dikehendaki ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah mencakup kejelasan pengaturan atau aturan yang ada tidak multitafsir atau tidak bertentangan satu sama lain. Pada saat yang sama, kepastian hukum juga menuntut aturan hukum yang mampu menjamin tidak adanya potensi konflik kepentingan dalam pengaturan dan penerapannya. Dalam kerangka itu, norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) termasuk Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 harus mampu mewujudkan adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. [3.15.2] Bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, perlu dijelaskan terlebih dulu pengaturan terkait dengan daerah pemilihan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999) menyerahkan ihwal kewenangan pembentukan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per-daerah pemilihan untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) [vide Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) UU 3/1999]. Begitu pula dengan Pemilihan Umum Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 12/2003) masih menempatkan KPU sebagai lembaga yang berwenang membentuk daerah pemilihan [vide Pasal 25 huruf e dan Pasal 46 ayat (2) UU 12/2003]. Pengaturan daerah pemilihan dalam kedua undang-undang a quo hanya diatur dalam pasal- pasal dan tidak termasuk memuat dalam lampiran undang-undang. Bahwa berbeda dengan kedua undang-undang di atas, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, pengaturan daerah pemilihan tidak hanya dalam pasal-pasal undang-undang tetapi pemuatan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi juga dimuat dalam lampiran undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 135 DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU 7/2017. Artinya, pengaturan daerah pemilihan demikian telah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) periode pemilihan umum. Selama itu pula, proses evaluasi terhadap pengaturan daerah pemilihan belum pernah dilakukan, kecuali apabila terdapat pemekaran daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota yang kemudian diiringi dengan penambahan jumlah daerah pemilihan dan kursi DPR. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan tiga kali pemilihan umum dimaksud sudah kuat menjadi basis penilaian terhadap pengaturan daerah pemilihan yang diadopsi dalam UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan Pemohon, kesesuaian antar prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan dengan realitas penentuan daerah pemilihan perlu dipertimbangkan lebih jauh agar jaminan terhadap penyelenggaraan dan pemenuhan asas-asas pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan keterpenuhan prinsip kepastian hukum pengaturan dan penetapan daerah pemilihan tetap dapat dijaga. Artinya, upaya memastikan asas-asas pemilihan umum dan kepastian hukum dimaksud sekaligus merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. [3.15.3] Bahwa sehubungan dengan itu, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pengaturan daerah pemilihan dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017, termasuk pencantuman daerah pemilihan dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa UU 7/2017 secara tegas mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, in casu dalam norma Pasal 185 UU 7/2017. Prinsip penentuan daerah pemilihan dimaksud mencakup: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan umum proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya bukti P-4 sampai dengan bukti P-6, keterangan Pemerintah dan keterangan DPR, penentuan daerah pemilihan sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran III UU 7/2017 telah menghasilkan ketimpangan “harga” suara yang signifikan antar-daerah pemilihan, terjadinya disproporsionalitas jumlah dan alokasi kursi, dan terdapatnya daerah pemilihan yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah di beberapa daerah pemilihan. Sekalipun ketimpangan “harga” suara masing-masing daerah pemilihan 136 tidak hanya sekedar diukur memakai selisih suara masing-masing, tetapi juga harus mempertimbangkan kemahalan biaya yang mesti dikeluarkan peserta pemilihan umum dalam melaksanakan fungsi representasi. Dalam hal ini, ketimpangan “harga” kursi tidak boleh terjadi terutama jika ketimpangan tersebut menghasilkan standar deviasi yang sangat tinggi. Jika hal demikian terjadi, prinsip penentuan daerah pemilihan sesungguhnya telah terlanggar. Ketika alokasi atau penentuan daerah pemilihan tersebut dicantumkan dalam lampiran undang-undang, hal itu akan berdampak terhadap ketidaksinkronan antar-norma yang mengatur prinsip daerah pemilihan dengan lampiran undang-undang yang mencantumkan pembagian daerah pemilihan. Ketidaksinkronan dimaksud akan bermuara terjadinya ketidakpastian hukum dan sekaligus berdampak pada kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, kepastian hukum sebuah norma juga harus didukung oleh tingkat keajegan suatu keadaan yang diatur oleh norma dimaksud. Dalam konteks ini, keajegan hal-hal dalam menentukan suatu daerah pemilihan sangat mempengaruhi kepastian pengaturan daerah pemilihan. Faktor utama yang mempengaruhi eksistensi sebuah daerah pemilihan adalah eksistensi daerah otonom dan jumlah penduduk. Ketika terjadi perubahan daerah otonom provinsi atau kabupaten/kota melalui kebijakan pemekaran atau penggabungan daerah, akan berdampak pada penentuan daerah pemilihan. Selain itu, perubahan komposisi jumlah penduduk, baik karena migrasi, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi daerah pemilihan dan alokasi kursi. Hal yang menyebabkan dinamisnya faktor-faktor yang memengaruhi penetapan daerah pemilihan, membuat atau menempatkan pencantuman daerah pemilihan dalam lampiran suatu undang-undang akan menyebabkan penentuan daerah pemilihan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan baik disebabkan adanya perubahan daerah otonom maupun karena adanya perubahan jumlah penduduk sehingga menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dimaksud. Artinya, pemuatan daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang justru akan menimbulkan ketidakpastian dalam memenuhi prinsip-prinsip penyusunan atau penentuan daerah pemilihan. Ketidakpastian tersebut semakin terasa bilamana terdapat fakta perihal politik legislasi undang-undang pemilihan umum justru menuju pada titik tidak dilakukan perubahan setiap periode pemilihan umun, melainkan digunakan atau diberlakukan 137 untuk beberapa periode pemilihan umum. Oleh karena itu, demi menjaga kepastian hukum dalam penentuan atau penyesuaian daerah pemilihan, pencantuman dalam lampiran undang-undang pemilihan umum jelas memiliki masalah konstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945. Bahwa merujuk pengaturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan pemilihan umum yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sejalan dengan itu, secara normatif, UU 7/2017 mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas KPU. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Pasal 12 huruf d UU 7/2017 menyatakan, “KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum”. Jika ketentuan Pasal 167 ayat (4) dan Pasal 12 UU 7/2017 dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami “pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum”. Bilamana daerah pemilihan ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal, penetapan daerah pemilihan merupakan suatu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam lingkup tugas KPU. Dengan demikian, selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari Lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam penentuan daerah pemilihan. Bagaimanapun dengan diaturnya daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang, penetapan daerah pemilihan tidak lagi menjadi bagian dari tugas KPU. Realitas demikian menunjukkan terdapat contradictio in terminis antara norma yang mengatur tentang penetapan daerah pemilihan dan wewenang KPU untuk menetapkan daerah pemilihan dengan ketentuan yang mengatur tentang daerah pemilihan dan pencantuman daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menuntut adanya jaminan kepastian hukum terhadap hal-hal yang diadopsi dalam undang-undang. 138 [3.15.4] Bahwa dengan maksud menjaga penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanat norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidaksinkronan norma yang satu dengan yang lain terkait dengan penetapan daerah pemilihan dalam UU Pemilihan Umum. Langkah yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan rincian pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dari lampiran UU 7/2017 dan menyerahkan penetapannya kepada KPU melalui Peraturan KPU. Pilihan ini akan sejalan dengan kerangka tugas KPU dan tahapan pemilihan umum yang diatur UU 7/2017. Artinya, dengan mengembalikan tugas penetapan daerah pemilihan, in casu penetapan daerah pemilihan serta alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, baik bagi anggota DPR maupun DPRD provinsi, segala potensi pertentangan UU 7/2017 dengan UUD 1945 akibat adanya ketidakpastian hukum akan dapat dijawab dan diakhiri. Dalam hal ini, Undang- Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR dan DPRD. Sementara itu, rincian berkenaan dengan pembagiannya diserahkan kepada KPU untuk diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU 7/2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan Peraturan KPU. Dengan mengembalikan tugas ini kepada KPU maka perubahan jumlah penduduk yang menjadi basis penetapan daerah pemilihan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan disesuaikan tanpa harus mengubah undang- undang. Pilihan ini lebih tepat untuk menghindari atau mengatasi soal ketidakpastian hukum akibat pencantuman rincian daerah pemilihan dalam lampiran undang- undang. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan, dalam menyusun peraturan dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 10 Juli 2017]. [3.15.5] Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, mengembalikan tugas penentuan daerah pemilihan secara utuh kepada KPU, termasuk daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi dapat menjaga kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Terkait dengan 139 hal tersebut, mempertahankan tugas KPU dalam semua tahapan pemilu sejak awal hingga akhir, menjadi bagian dari upaya menjaga independesi penyelenggaraan pemilihan umum. Sebab, bilamana terdapat pihak lain yang ikut menentukan tahapan, terbuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest). Benturan kepentingan tersebut amat mudah dilacak dari kebijakan penentuan daerah pemilihan, terutama daerah pemilihan bagi anggota DPR. Terlebih lagi, dalam perkembangan penentuan daerah pemilihan disadari terdapat daerah-daerah yang tidak proporsional dalam pendistribusian jumlah kursi di DPR atau ketidakberimbangan jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR. Karena itu, secara faktual, terdapat sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih besar dibandingkan proporsi jumlah penduduk (over represented) dan terdapat pula sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih kecil jika dibandingkan proporsi jumlah penduduk (under represented). Apabila fakta tersebut tidak diperbaiki, penentuan jumlah kursi akan semakin menjauh dari keadilan keterwakilan wilayah dan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum proporsional. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, agar ketentuan dalam norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 termasuk Lampiran III dan Lampiran IV berkenaan dengan pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD provinsi agar tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah tidak mempunyai pilihan dan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, termasuk untuk DPR dan DPRD provinsi diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo. Karena penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur dalam Peraturan KPU, maka implikasinya Lampiran III UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota DPR RI dan Lampiran IV UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon perihal Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 termasuk Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 bertentangan dengan kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, asas- asas pemilihan umum dan kepastian hukum yang adil adalah beralasan menurut hukum. 140 [3.16] Menimbang bahwa dengan pendirian Mahkamah pada Paragraf [3.15] di atas, oleh karena kewenangan penetapan rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi kembali menjadi wewenang KPU, sementara tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2022 dan akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Artinya, tahapan dimaksud belum berakhir, Mahkamah perlu menegaskan agar dalam menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017. Selain itu, dalam penentuan daerah pemilihan dan evaluasi penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan a quo dilaksanakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan umum selanjutnya. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah juga perlu memberikan batasan bahwa dalam mengevaluasi penerapan prinsip penentuan daerah pemilihan, misalnya prinsip kesetaraan nilai suara dan prinsip proporsionalitas antardaerah pemilihan, KPU tidak hanya sekadar mempertimbangkan tinggi rendahnya “harga” kursi dari aspek jumlah suara untuk masing-masing kursi di daerah pemilihan, namun juga mempertimbangkan aspek strategis lainnya seperti tingginya nilai sebuah kursi yang ditanggung peserta pemilihan umum. Sehingga, proporsionalitas kursi antara daerah pemilihan, terutama antara daerah pemilihan di Pulau Jawa dengan daerah pemilihan di Luar Jawa tetap dapat dijaga secara proporsional. [3.17] Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penetapan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemilihan, perubahan dimaksud harus disesuaikan dengan Putusan a quo. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena tidak ada relevansinya. 141 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana 142 dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”; 3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; 4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 143 Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Komisi Pemilihan Umum. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita