80/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 80/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Ismeth Abdullah Pekerjaan : Swasta Alamat : Kalibata Utara II/90 RT 010 RW 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2015 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., adalah para advokat dan advokat magang pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm,” beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30E Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan Ahli Pemohon: Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 80/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Juni 2015, yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” I.3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; I.5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK. I.6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon II.1 Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU MK. Mahkamah merupakan badan judisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (legal standing). Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 terhadap UUD 1945. II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 d. lembaga negara. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”. II.3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon (Ismeth Abdullah) adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau [Periode 2006-2010], berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 sebagai Calon Walikota [bukti P-3]. Pemohon adalah mantan narapidana yang divonis 2 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta [bukti P-4]. Pemohon dihukum karena telah mengikuti arahan Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno saat itu, untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atau kasus “Damkar”. Dalam persidangan terbukti Pemohon sekalipun tidak mendapatkan keuntungan materiil sedikit pun, toh majelis hakim tetap menghukum Pemohon karena telah memberikan persetujuan terhadap proyek pemerintah pusat tersebut. Keingingan Pemohon untuk maju dalam Pemilukada dihambat dengan adanya ketentuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 berbunyi: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: .................. g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; .................. o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; .................. II.4. Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan a quo, Pemohon memiliki hak- hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan a quo pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 konstitusionalitas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK disebabkan adanya kerugian konstitusonal akibat pemberlakuan ketentuan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015. III. DALIL-DALIL PERMOHONAN III.1. Bahwa hambatan terhadap Pemohon untuk maju sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 adalah pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Lebih dari itu, seharusnya seorang narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya telah menjadi manusia bebas dengan hak-hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Bahwa “hak untuk dipilih dan hak untuk memilih” merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Uraian landasan yuridis akan dikemukakan berikut ini. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan mengikuti ketentuan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka setiap warga negara, in prinsip, memiliki “hak untuk dipilih dan hak untuk memilih” pada Pemilu dengan hanya batas-batas administratif belaka seperti pengaturan domisili dan batasan usia – yang mengatur batas usia untuk dapat bertindak dan dikategorikan sebagai “dewasa” dan/atau dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga. III.2. Bahwa sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Ada tiga ciri negara hukum sebagaimana dikatakan A.V.Dicey, yaitu: (1) Supremasi hukum (supremacy of law); (2) persamaan kedudukan dalam hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 (equality before the law),; dan, (3) due process of law. Baca A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Language Book Society and Macmillan, 1971. Juga baca Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Indonesia harus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya. Ide ajaran negara hukum menjadi panutan banyak sarjana hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie memperluas lagi unsur negara hukum menjadi 12 unsur, yaitu: (1) supremasi hukum; (2) persamaan dalam hukum; (3) asas legalitas; (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (constitutional court); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (democratische rechstaat); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; (12) transparansi dan kontrol sosial. (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Loc.Cit., hlm. 123-129). Dalam konteks pemenuhan hak-hak warga negara itulah, maka setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Adanya perbedaan perlakuan bagi calon yang memiliki hubungan kekarabatan dengan petahana, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. III.3. Bahwa dalam sebuah negara hukum yang demokratis, negara harus menjamin hak politik warga negara termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah haruslah dilakukan secara demokratis. Pelaksanaan pemilihan secara demokratis, tidak hanya terkait dengan cara pemilihannya saja tetapi juga mencakup keseluruhan pemilihan termasuk penentuan syarat pencalonan. Dalam pemilihan yang demokratis, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpastisipasi baik untuk memilih maupun dipilih tanpa terkecuali, hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 III.4. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih terhadap calon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I angka 6 tentang Pperubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 merupakan suatu bentuk diskriminasi dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriinatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa selain dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut, hak politik warga negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih da1am pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 217 A (III). Didalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan pengakuan secara tegas atas hak asasi manusia, termasuk salah satunya mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau hak politik. Ketentuan perlindungan hak politik dinyatakan dalam artikel 21 yang menyatakan: (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shallbe by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Selain ditetapkannya UDHR sebagai pernyataan dunia internasional atas hak asasi manusia, Jaminan Hak Politik diatur lebih spesifik melalui Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Political Rights). Perlindungan hak politik tersebut secara rinci diatur dalam artikel 25 yang menyatakan “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosenrepresentatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be byuniversal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.” Bahwa jelas kiranya dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima secara universal, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilihan yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas Pemerintah. Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan kepala daerah tidak boleh dilanggar. Dengan demikin pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia memang dimungkinkan sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, yakni dalam Pasal 28J yang menyatakan: 1. Setiap orang wajib menghormatik hak asasi manusia orang lain dalam tertb kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan hak asasi manusia juga terdapat dalam dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 73 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 69 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Pasal 70 menyatakan UU 39/1999, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, kemanusiaan, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 73 UU 39/1999 menyatakan, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Bahwa dalam Universal Declaration of Human Right juga terdapat klausul yang mengatur kondisi yang memungkinkan pembatasaan pelaksanaan hak asasi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan hak tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembatasan hak asasi memang dimungkinkan melalui Undang-Undang sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Adanya pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwa pembatasan hak-hak para Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengaturan mengenai pembatasan tersebut hanya didasarkan pada kekhawatiran yang bersifat asumtif. Membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian pasa-pasal yang dimohon pengujian a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa pembatasan hak asasi juga harus dilakukan secara objektif dan bukan bertujuan memberikan kewenangan kepada negara untuk memberangus hak asasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 UU 39/99 yang menegaskan bahwa, “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah. partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan,dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian, merujuk pada Putusan Mahkamah a quo, maka rintangan untuk menjadi calon kepala daerah dalam sebuah pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 bertentangan dengan hak fundamental warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Bahwa kepada rakyatlah seharusnya diberikan kebebasan memilih kepada daerah-wakil kepala daerah yang akan menjalan roda pemerintahan di daerahnya sejalan dengan semangat “kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan dalam prinsip demokrasi-konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan prinsip negara hukum- yang demokratis [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. III.5. Bahwa beberapa ahli hukum pidana dan hukum tata negara memberi pendapat hambatan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai calon kepala daerah- wakil kepala daerah bagi eks narapidana yang dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman penjara 5 tahun, yaitu sebagai berikut: 1). Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. memberikan keterangan ahli di bahwa sumpah pada persidangan tanggal 10 Maret 2009 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yaitu sebagai berikut: • Bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya; • Bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 jenis yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Hukum Pidana (KUHP) dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi; • Bahwa pencabutan hak tertentu, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya; • Bahwa Pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. • Bahwa dalam perkara pidana terhadap Pemohon tidak pernah dijatuhi sanksi berupa pencabutan sedangkan dalam hukum administrasi muncul di dalamnya adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak hukumnya; • Bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. • Bahwa sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terbatas yang dimuat dalam putusan pengadilan yang tentu saja dibatasi masa berlakunya; • Bahwa Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan, • Bahwa hukum administrasi pencabutan untuk mendaftar seleksi mengisi jabatan publik atau jabatan kenegaraan ini adalah untuk selamanya untuk seumur hidup; • Bahwa pidana penjara berdasarkan filsafat pengayoman sudah berubah dalam satu konteks dan kemanfaatan (utility);. • Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya pengampunan dan permaafan dan juga dikenal di dalamnya adalah taubat; • Bahwa dalam hukum administrasi adalah didasari oleh landasan filsafat balas dendam dan tiada maaf bagimu; • Bahwa rumusan syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan seterusnya, yang diberlakukan untuk selamanya untuk seumur hidup haruslah dinyatakan inkonstitusional kecuali norma tersebut diubah dan dibatasi hanya untuk selama waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara baik atas kekuatan putusan pengadilan yang merujuk pada putusan pengadilan pidana atau atas kekuatan norma hukum administrasi dengan batasan waktu yang layak, wajar, sesuai dengan asas due process of law dalam penegakan hukum pidana; • Bahwa sebagai perbandingan, di Negara Malaysia dan Pakistan orang dijatuhi pidana, kemudian tidak boleh berpartisipasi dalam suatu proses politik hanya dalam masa tertentu; • Bahwa penggunaan ancaman pidana 5 tahun sebagai dasar penilaian moral secara objektif sebagai syarat untuk mendududki jabatan publik tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang substansinya dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 • Bahwa Penggunaan ancaman pidana penjara 5 tahun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang pernah di pidana penjara, karena: 1. Norma hukum tersebut bersifat spekulatif, karena dalam praktik penegakan hukum pidana ancaman 5 tahun dapat dijatuhi pidana 2 bulan penjara, bahkan ancaman 15 tahun pidana penjara dapat dijatuhi pidana 2 tahun penjara, tetapi ancaman pidana 4 tahun penjara dapat dijatuhi 3,5 tahun penjara. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana yang faktawi, riil dan nyata, bukan normatif dalam ancaman pidana. 2. Pembentuk Undang-Undang tidak konsisten, emosional dan spekulatif, tidak mendasarkan pola perumusan ancaman pidana yang standar, jelas dan tegas serta konsisten. Maka rumusan ancaman pidana 5 tahun penjara tidak dapat dijadikan dasar moral konstitusional dan moral yuridis untuk merampas hak mantan terpidana yang melanggar hukum pidana diancam 5 tahun atau lebih meskipun dijatuhi hukuman pidana penjara dengan sangat ringan sekalipun. Perumusan ancaman pidana 5 tahun penjara ada kalanya tidak dipergunakan sebagai ukuran standar berat ringannya pelanggaran hukum pidana atau sikap subjektif daripada pelaku kejahatan yang bersangkutan, atau juga karena sifat jahatnya orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tersebut atau juga tidak dijadikan dasar standar moral dalam hukum pidana melainkan kadang-kadang pertimbangan praktis yakni menjadi dasar untuk memudahkan praktik penegakan hukum pidana agar tersangka dapat ditahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih boleh ditahan, sedangkan kurang dari 5 tahun mereka tidak boleh ditahan, maka ini secara hukum di Indonesia, ketika Pasal 359 yang semula 2 tahun dinaikkan menjadi 5 tahun. Itu juga alasan praktis, bukan alasan keadilan dan sebagainya agar supaya kalau terjadi kecelakaan di tempat lain maka yang bersangkutan dapat ditahan agar supaya proses hukumnya dapat dipercepat; 2). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, yaitu sebagai berikut: • Pada Tahun 1993, Dr. Saharjo menerbitkan buku kecil berjudul Pohon Beringin Pengayoman yang di dalam buku itulah untuk pertama kalinya digagas tentang sistem pemasyarakatan yang berbeda sama sekali dengan sistem penjara yang lebih menganggap pelaku kejahatan adalah sebagai suatu penjahat yang kemudian harus diberikan hukuman, dibalas kejahatannya itu, dan meskipun nanti setelah keluar dari penjara, maka orang itu tetap melekat predikat sebagai penjahat untuk selama-lamanya dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat yang normal; • Dengan sistem pemasyarakatan, negara menempatkan posisinya yang sejajar dengan warganya yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ada prosedur- prosedur tertentu dalam proses peradilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Apabila telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan salah, maka mulai menjalani pidana. Walaupun terdapat inkonsistensi antara aturan-aturan pidana materiil dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang muncul kemudian pada tahun 1995 akibat gagasan dari Dr. Saharjo, yang di dalam KUHP maupun berbagai peraturan perundangan-undangan pidana lain menyebutkan dijatuhi hukuman penjara sekian tahun. Namun ketika menjalani pidana, maka bukanlah menjalani pidana penjara, melainkan melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan maksud supaya warga dididik dan keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik seperti diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, baik di dalam pembukaan maupun ketentuan Pasal 12 dari Undang-Undang Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan bukan untuk balas dendam, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya kebebasan dan selama menjalani pidana itu dibina, dididik untuk menjadi orang baik. Dan apabila selesai menjalani pidana dapat berintegrasi secara normal di tengah- tengah masyarakat secara sehat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan berguna bagi pembangunan bangsa, negara, dan seterusnya; • Apabila filosofinya seperti itu, maka mengapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, bahkan jabatan-jabatan lain termasuk jabatan presiden selalu mencantumkan syarat tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan filosofi pemasyarakatan dan menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum jika dilihat dari Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945; • Menurut ahli syarat demikian tidak sejalan dengan falsafah bernegara dan tidak sejalan dengan Ketentuan-Ketentuan Pasal 27 tentang persamaan di hadapan hukum, kesempatan untuk ikut memajukan bangsa dan negara, partisipasi dalam kehidupan politik yang dimiliki oleh setiap warga negara yang semestinya tidak dapat dihalangi karena seseorang itu pernah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, meskipun sudah keluar, mestinya harus kembali diterima sebagai warga negara yang baik; • Di samping itu, norma dalam pasal a quo tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam norma Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, yaitu seseorang tidak dapat dihukum dengan Undang-Undang. Seseorang hanya dapat dihukum dengan putusan pengadilan. Misalnya, seorang anggota militer melakukan kejahatan desersi, diadili di pengadilan militer, dijatuhi pidana 2 tahun dan dijatuhi hukuman tambahan dicabut haknya untuk menjadi anggota militer. Dengan demikian orang tersebut dihukum berdasarkan putusan pengadilan dan bukan Undang-Undang yang menghukum orang tersebut; • Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, misalnya Saudara Anwar Ibrahim diadili oleh pengadilan pidana dengan tuduhan sodomi dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dicabut haknya untuk berpolitik selama 7 tahun. Kasus tersebut juga terjadi pada Saudara Thaksin Shinawatra (mantan Perdana Menteri Thailand) dijatuhi pidana sekian tahun dan dicabut haknya untuk berpolitik selama 5 tahun. Dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilanlah yang menghukum seseorang dan bukan Undang- Undang menghukum seseorang. Undang-Undang tidak dapat menjatuhkan vonis pada seseorang tanpa proses peradilan; • Penerapan pasal demikian dapat dijadikan sebagai alat dari penguasa untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 menghambat lawan-lawan politiknya dalam pertarungan politik yang fair. Misalnya, seorang yang potensial menjadi presiden, menjadi kepala daerah dan menjadi anggota badan legislatif dicari-cari kesalahannya, walaupun hanya dihukum satu hari yang penting ancaman pidananya lima tahun maka orang itu tidak dapat maju ke pencalonan presiden. Fakta tersebut terjadi di negara ini (Indonesia), seorang politisi yang potensial menjadi presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif menduduki dengan berbagai macam cara dipaksa diadili, sekalipun hanya dihukum satu hari maka orang itu tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan tersebut; • Untuk mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan seperti ini maka ahli sependapat dengan para Pemohon bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28 UUD 1945 dengan alasan tidak dapat Undang-Undang menghukum seseorang melainkan dengan putusan pengadilan, pasal-pasal a quo potensial digunakan oleh penguasa untuk menghambat lawan politik secara tidak fair; 3). Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H. memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, yaitu sebagai berikut: • Seharusnya pidana sebagai ultimum remedium. Jadi dia adalah terakhir dari atau sifat putusannya adalah pamungkas, sehingga pada saat misalnya hukum lain menghukum yang bersangkutan dalam peraturan perundang-undangan misalnya, syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ini sangat bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa mantan narapidana dihubungkan dengan kesalahan yang telah dia tebus di dalam penjara dan dia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. • Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, itu memberikan kedudukan yang sama, baik di dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Bahwa warga negara adalah warga negara yang bebas dan bertanggung jawab yang seharusnya dipersamakan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan termasuk mantan narapidana. • Untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal, serta diadakan melalui pemungutan suara tertulis dan rahasia, menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya, dan atas dasar persamaan. • Jadi, sebenarnya saya sependapat dengan Prof. Yusril bahwa yang berhak atau yang berwenang untuk mencabut hak seseorang adalah melalui suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, bila roh atau dasar dari tujuan sistem pemasyarakatan itu adalah membina warga negara yang telah melakukan kesalahan, agar dapat menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab, berguna dan dapat berperan dalam pembangunan, menjadi tidak bermakna karena pada akhirnya setelah kembali ke masyarakat dan ingin menggunakan haknya untuk mencalonkan diri dipilih dalam suatu pemilihan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 tetap melekat padanya sebagai prasyarat yang terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana. 4). Dindin Sudirman, S.H., M.H. memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, yaitu sebagai berikut: • Tiga puluh lima tahun sebelum UUD 1945 lahir, yaitu pada tahun 1910, Winston Churchill, seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua pernah mengatakan bahwa: "sikap, suasana hati, penghormatan, serta perlakuan suatu bangsa terhadap kejahatan dan pelanggar hukumnya merupakan salah satu alat test yang sahih dalam mengukur tinggi rendahnya peradaban bangsa itu"; • Statemen di atas sangat relevan apabila dibandingkan dengan salah satu dasar dari Pancasila, yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.Tentu nilai-nilai keadaban manusia ini, seharusnya juga mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal yakni Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; • Pada hakikatnya sikap dan perlakuan masyarakat kepada para pelanggar hukum adalah merupakan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan hal ini menjadi salah satu kajian (objek studi) kriminologi, disamping kajian terhadap penjahat dan kejahatan itu sendiri; • Seperti dinyatakan oleh Hans Kelsen, Ahli Filsafat dalam Ilmu Hukum, bahwa hukum Penitensier (Hukum Pelaksanaan Pidana) adalah merupakan ilmu hukum yang dimasukkan dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada hakekatnya adalah mengatur tentang hubungan antara negara dengan warganya yang sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan (pidana penjara). Tujuannya adalah, seperti tercantum dalam konsideran Undang- Undang tersebut poin c, agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Atau lebih tegasnya dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab"; • Sikap yang demikian, mencerminkan pula negara telah melakukan penghukuman tanpa melalui sistem peradilan yang fair serta model penghukuman tersebut masih menggunakan teori retributif (balas dendam) yang, secara kriminologis-penologis, nyata-nyata telah ditinggalkan oleh model penghukuman yang berdasarkan sistem Pemasyarakatan Dan hal itu, sekaligus telah menunjukan bahwa sikap negara tidak konsisten memandang bekas narapidana (yang diancam pidana 5 tahun keatas); dimana dalam satu sisi; Undang-Undang yang satu menyatakan karena kewajibannya negara mengusahakan agar mereka menjadi orang yang dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan bertanggung jawab. Sementara disisi lain; negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 telah memandang mereka bukan sebagai warga negara penuh, karena telah dinyatakan secara serta merta dan berprasangka sebagai orang yang tidak punya hak untuk dipilih tanpa melalui putusan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana (cq pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu). Kondisi yang demikian pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat. 3). Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, yaitu sebagai berikut: • Tidaklah berarti pembinaan narapidana itu, ketika "tidak ada harapan" bagi eks narapidana bahwa kelak "criminal labeling" tidak melekat lagi padanya. Oleh karena itu, pada dasarnya berakhirnya masa pemidanaan harus dimaknai sebagai berakhirnya "pencelaan" terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Tidak ada hak bagi negara dan masyarakat untuk tetap mempertahankan "pencelaan" dimaksud, ketika pidana telah selesai dilaksanakan. Berakhirnya masa pidana adalah akhir dari reaksi hukum dan sosial terhadap suatu tindak pidana dan orang yang melakukannya. Dengan kata lain, berakhirnya pelaksanaan pidana merupakan akhir dari pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tidak lagi dibenarkan adanya "penerusan pencelaan" yang secara objektif ditentukan atas suatu tindak pidana, secara subjektif terhadap seseorang yang melakukannya, ketika masa pidananya telah berakhir; • Konstruksi di atas, menyebabkan negara berkewajiban menghapuskan segala bentuk hambatan (handicap) untuk memainkan peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat bagi eks narapidana. Pasal 3 UU 12/1995 adalah "janji" negara terhadap para narapidana, sehingga menjadi motivasi baginya untuk"rnempercepat" persiapan berintegrasi kembali kepada masyarakat, ketika masa pidananya berakhir. Dalam pada inilah Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012), sebagai bentuk "hambatan struktural" bagi eks narapidana untuk memainkan peran idealnya dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut sama artinya dengan "merampas hak politik tanpa proses peradilan", karena dengannya Undang- Undang telah menyebabkan "kematian tata negara" bagi seseorang. Peradilan pidana tidak menjatuhkan pidana mati kepada yang bersangkutan tetapi Undang-Undang menyebabkan "kematian" baginya secara politik ketatanegaraan; • Berdasarkan Pasal 3 UU 12/1995 terkandung makna bahwa negara dengan sistem pemasyaratannya berkewajiban memfasilitasi eks narapidana berperan kembali "sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Ketika Pasal 97 KUHAP memberi hak rehabilitasi terhadap seseorang yang diputus "bebas" oleh pengadilan, dan tentang hal itu diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan menyatakan hal itu, maka berakhirnya masa pemidanaan memberi rehabilitasi penuh layaknya seseorang yang diputus "bebas" untuk dapat "bertanggung jawab" memainkan peran sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Ketika amanat Pasal 3 UU 12/1995 dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 "direduksi" atau "dikurangi" dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004, Pasal 12 huruf g UU 8/2012, maka sama artinya kemungkinan untuk berperan kembali "sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab" suatu ilusi belaka. Dalam hal Pasal 3 UU 12/1995 dimaknai demikian, maka hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945; • Pasal 58 huruf f UU 32/2004, Pasal 12 huruf g UU 8/2012 pada dasarnya "merampas" hak rakyat untuk menilai "kualitas" mantan nara pidana sehingga dapat "berintegrasi secara sehat", yaitu terpulihkannya kesatuan hubungan (mantan) Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 3 UU 12/1995. Jika Mahkamah percaya bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat", maka pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Biarkan rakyat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih siapapun pemimpin baginya, sekalipun eks narapidana. Tidak ada hak pembentuk Undang-Undang membatasi hak rakyat yang berdaulat untuk menyatakan mantan narapidana tidak layak memimpin mereka; • Dalam pandangan ahli yang inkonstitusional adalah “menutupi” (closure) kenyataan seseorang sebagai eks narapidana sebagaimana secara a contrario dapat dimaknai dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009, ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/waskil kepala daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentuk Undang-Undang seharusnya memastikan bahwa setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “membuka diri” disclosure) tentang jati dirinya, termasuk sebagai mantan narapidana atau warga binaan sebagaimana dimaksud UU 12/1995, bukan membatasi hak yang bersangkutan dan hak rakyat dengan adanya Pasal 58 huruf f UU 32/2004, Pasal 12 huruf g UU 8/2012; Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, menyatakan ketentuan tentang larangan bagi mantan narapidana mencalonkan diri dalam jabatan publik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat- syarat: “(i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” Bahwa meskipun putusan a quo telah membuka peluang bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri, namun syarat harus melewati masa jeda 5 tahun bebas untuk dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik, termasuk menjadi “calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah” a quo tetap mengantung nasib mantan narapidana dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal semangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat mengatakan warga binaan menjadi manusia bebas seperti warga negara lainnya. Kebebasan dan persamaan dengan warga negara lainnya tersebut termasuk memiliki hak politik, begitu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan oleh karena telah menebus kesalahannya dengan menjalankan vonis yang dijatuhkan. Jika prasyarat “masa jeda 5 tahun” masih diberlakukan, maka berarti kebebasan seorang napi masih digantung, karena dia masih belum sepenuhnya menjadi warga negara yang merdeka. Oleh karena itu, prasyarat “masa jeda 5 tahun” harus ditiadakan. Hak politik merupakan hak fundamental warganegara sebagaimana dijamin UUD 1945. III.6. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa “Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015” tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peratuan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: • Jelas dalam perumusannya (unambiguous). • Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang- undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah- kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang- undangan. • Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimegerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. III.6. Bahwa terkait fakta ketidakjelasan tafsir Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o menjadi benar adanya pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam dissenting opinion sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara lain mengatakan: “Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dan Memilih konsep prismatik atau ontegratif dari dua konsepsi rechtstaats dengan prinsip “keadilan” dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasikan kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, “this regressus is terminated by highest, the basic norm...” (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piraida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspekif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (concretiserung process). Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel. Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penysunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah: 1. Generality (generalitas Undang-Undang); 2. Promulgation (Undang-Undang harus diumumkan); 3. Prospectivity (Undang-Undang tidak berlaku surut); 4. Clarity (rumusan Undang-Undang harus jelas); 5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi dalam konsepsi hukum); 6. Possibility of obendience (Undang-Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan); 7. Constanty trough time or avoidance of frequent change (Undang-Undang tidak boleh terlalu sering diubah); 8. Cobgruence between official action and declared rules (kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan); Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/Undang-Undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum”. Pendapat a quo membenarkan fakta bahwa ketidakjelasan tafsir Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o telah membukan celah atau membuat potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan norma Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o yang menyatakan “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Bupati” dimana dalam penjelasannya hanya dinyatakan “cukup jelas”; Norma pasal a quo tidak memuat batasan yang jelas, yaitu dalam hal jabatan apa yang dimaksud, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan atau Wakil Walikota”. Ketidakjelasan norma tersebut membingungkan, karena bersifat “multi tafsir”, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan, termasuk para Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Bahwa rumusan norma yang tidak jelas pada pasal yang diuji dalam permohonan a quo, diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, yang mana di dalamnya ditafsirkan dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ............. n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; ............ Pasal 4 ayat (9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota. Bahwa adanya ketidakjelasan tafsir ketentuan tersebut menghalangi Pemohon I untuk dapat mencalonkan diri sebagai Walikota Batam dan Pemohon II untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Jembrana sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Baik Pemohon I ataupun Pemohon II menjadi terhalangi untuk dapat mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing. Padahal para Pemohon saat ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat untuk dapat mencalonkan diri kembali dengan harapan dapat berperan kembali dalam membangun dan memajukan daerahnya. Bahwa menurut Ilmu Perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik. Bahwa dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru seharusnya tidak merugikan seorang warga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut; 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 Fotokopi Kliping Berita www.jppn.com : “Ganjal Rudi, Ismeth Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Abdullah dan Ria Daftar Balon Walikota Batam dari PDIP” 4. Bukti P-4 Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 11/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST 5. Bukti P-5 Fotokopi Kliping Berita www.balitribune.co.id : “Winasa Siap Maju di Pilkada Jembrana” 6. Bukti P-6 Fotokopi Putusan Kasasi Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/PID.SUS/2011 Selain itu, Pemohon mengajukan keterangan ahli secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Fitra Arsil, S.H. Di dalam perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), ahli menyampaikan pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Secara umum pendapat yang ahli sampaikan mengenai beberapa syarat yang mengakibatkan terhalangnya seorang Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Bagian Pertama, Partisipasi Politik Rakyat merupakan Inti Demokrasi Secara prinsip perlu ahli sampaikan bahwa saat ini demokrasi telah dianggap menjadi sistem yang paling popular dalam mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa. Penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949 menggambarkan kondisi tersebut dengan menyebut bahwa “probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents”. Secara massif konstitusi bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi, menurut penelitian Amos J Peaslee tahun 1950, 90 persen negara di dunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep demokrasi. Salah satu alasan penting untuk menjelaskan popularitas demokrasi adalah karena demokrasi telah menjadikan rakyat sebagai pusat dalam proses pemerintahan. Demokrasi meletakan rakyat bukan sebagai subyek yang didikte oleh sesuatu di luar dirinya, melainkan bersama-sama dengan penguasa turut ke dalam proses pemerintahan tersebut. Hal itu tergambar dalam defenisi Abraham Lincoln tentang demokrasi yaitu “....that government of the people, by the people and for the people...” Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara.Demokrasi perwakilan yang dipakai di setiap negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partisipasi bagi warga negara terbuka secara efektif.Partisipasi politik merupakan hak istimewa rakyat yang tidak boleh dihambat. Menurut John Locke, hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik merupakan hak dasar yang diperoleh secara alamiah oleh setiap manusia, sejajar dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk menikmati kebebasan dan hak untuk memperoleh dan memiliki sesuatu.4Secara lebih operasional Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sesungguhnya rakyat lah yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.5 Dengan demikian, melalui demokrasi setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kehendak rakyat yang diwujudkan dalam partispasi politik rakyat dalam demokrasi adalah suatu yang essensial yang sama sekali tidak boleh dihambat untuk kelangsungan demokrasi. Bahkan menurut SE Finer kehilangan kesempatan partisipasi rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara memberi peluang besar dominannya unsur-unsur non demokratis untuk mengambil keputusan politik di suatu negara.7 Artinya, hilangnya partisipasi dapat dikatakan hilangnya demokrasi itu sendiri dalam suatu pemerintahan. Negara Bagian Kedua, Jaminan partisipasi dalam pemerintahan dalam Instrumen hukum Jaminan terhadap hak rakyat dalam pemerintahan dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 dalam article 21 yang menyatakan: 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) jenis hak ini dijamin dalam Article 25 yang mengatur sebagai berikut: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: 1) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; 2) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; 3) To have access, on general terms of equality, to public service in his country; Dalam Undang-Undang nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ketentuan serupa juga bisa didapatkan dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” Dalam bentuk jaminan hak konstitusional warga negara, hak memilih dijamin dalam UUD 1945 dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Dengan melihat berbagai ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa jaminan terhadap hak ikut serta dalam pemerintahan mendapat kedukan yang sangat kuat dalam perspektif hak asasi manusia maupun dalam perspektif hak konstitusional warga negara yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak konstitusional warga negara. Kesimpulan ini juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 011- 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Bagian Ketiga, Pembentuk Hukum Sebagai Pihak yang bertanggung jawab Pelaksanaan Hak Rakyat untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Menurut George W.Rainbolt, hak memang dapat dibedakan menjadi Institutional Rights dan Non-Institutional Rights. Pada Non-Institutional Rights moral menentukan pelaksanaannya karena hak ini berasal dari kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan Institutional rights merupakan hak diciptakan oleh negara dan hukum tampil sebagai alat bagi pelaksanaan hak ini.8 Dalam konteks ini Hans Kelsen berpendapat bahwa tidak ada hak hukum bagi seseorang tanpa suatu kewajiban hukum bagi orang lain.9Dalam Institutional rights yang dimiliki rakyat, negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pelaksanaannya.Lebih lanjut Kelsen mengatakan bahwa hak yang memungkinkan hukum untuk menggerakkan sanksi. Dalam kaitannya dengan praktik ketatanegaraan yang demokratis –untuk membedakannya dengan praktek otokrasi—Kelsen menjelaskan keberadaan hak politik dalam negara yang demokratis. Menurut Kelsen Hak politik berarti warga negara berperan serta dalam pemerintahan, dalam pembentukan “kehendak” negara.11Dalam pelaksanaan hak politik ini negara yang bertanggung jawab melalui hukum yang dibentuk negara.Kelsen kemudian membandingkan bahwa hak-hak politik juga serupa dengan hak-hak dalam hukum perdata yang biasanya dibicarakan banyak orang ketika membicarakan soal hak, yaitu dalam hal melahirkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Bagian Keempat, Larangan Mantan Gubernur/ Bupati/Walikota Menjadi Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota Pasal 7 huruf o UU 8/15 menetukan bahwa Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. Pengaturan dapat dipahami bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati ataupun wakil walikota tidak boleh diduduki oleh mantan gubernur, bupati dan walikota. Ketentuan ini juga tidak membatasi untuk suatu provinsi atau kabupaten/kota yang sama, artinya seluruh mantan gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia tidak boleh mencalonkan sebagai wakil gubernur, wakil bupati ataupun wakil walikota. Ahli memandang pengaturan seperti ini perlu ditinjau dengan memperhatikan pendapat-pendapat berikut ini. Pertama, bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan yang berbeda dimana seluruh tugas kewenangan beradapada tangan kepala daerah. Wakil kepala daerah hanya memiliki tugas (bukan kewenangan) antara lainmembantu kepala daerah, memberikan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepaladaerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerahapabila kepala daerah menjalani masa tahanan atauberhalangan sementara. Pelaksanaan semua tugas tersebut juga harus dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Ketentuan- ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, daerah-daerah di Indonesia memilik karakter yang berbeda baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas permasalahan yang terdapat di dalamnya. Selain itu terdapat daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah yang dijadikan ibukota negara, daerah istimewa dan lain sebagainya. Lebih penting lagi tentu juga berbeda secara jelas karakter antara provinsi, kabupaten dan kota. Setiap perbedaan karakter tersebut tidak dipungkiri memiliki tingkat kesulitan memimpin yang berbeda sehingga membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang berbeda pula. Pembentuk undang-undang nampak tidak memperhitungkan semua karakter yang berbeda-beda tersebut sehingga membuat pengaturan secara umum bahwa seluruh mantan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak boleh menjadi Calon Wakil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. Artinya dapat bermakna antara lain tidak boleh ada mantan bupati menjadi calon wakil gubernur, tidak boleh ada mantan walikota menjadi wakil gubernur, tidak boleh ada mantan walikota menjadi wakil bupati di daerah yang berbeda, ataupun tidak boleh ada mantan gubernur di suatu provinsi di Indonesia menjadi wakil gubernur di ibukota negara. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, namun demikian Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang menyatakan, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagai salah salah syarat untuk menjadi Presiden; Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Advokat dan Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdapat dalam beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2. Bahwa pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (vertrowenlijk-ambt); 3. Bahwa untuk mendapatkan pemimpin atau pemangku jabatan publik sebagaimana tersebut di atas, diperlukan kriteria dan syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik, sehinga diharapkan diperoleh pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga. 4. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis maupun jabatan publik, walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut tidak mencantumkan "kalimat" yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal a quo, tetapi bila diteliti dan dicermati maka pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan "pejabat publik" tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki catatan "track record" yang tidak tercela dan/atau tidak pernah melakukan kejahatan berat; Di bawah ini disajikan matrik persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 NO Undang-Undang Persyaratan 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 16 ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: d.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (2): Apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat: d. tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 ayat (2): Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara yang memenuhi syarat: f. penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6: Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat: p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 t. penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 13: Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 21 ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sbb: g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat (1) huruf g: Tidak pernah dujatuhi pidana penjara berdasarkan putusan penngadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun/ lebih. 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 26: Untuk dapat diangkat menjadi anggota komisi yudisial harus memenuhi syarat: e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 9: Ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 11 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 28: Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah: e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 21: Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 19: Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer, seorang prajurit harus memenuhi syarat: f. berwibawa, jujur, adil, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 berkelakuan tidak tercela 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 29: Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc harus memenuhi syarat : g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 20: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g. Pasal 9 huruf g: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 5. Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 terkait larangan bagi mantan kepala daerah untuk maju menjadi wakil kepala daerah, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya penataan mendalam dan bijaksana, adanya pengaturan tersebut tentunya telah melalui tahapan dan pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Adapun beberapa pertimbangan tersebut antara lain: - Bahwa posisi wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan kepala daerah. Dengan demikian, kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. - Memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam memimpin pemerintahan di daerah. - Bahwa apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai 4 (empat) kesempatan untuk menduduki lembaga pimpinan daerah, yaitu 2 (dua) kali menjadi kepala daerah dan 2 (dua) kali menjadi wakil kepala daerah, tentunya keadaan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim pemerintahan di daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 - Bahwa dari aspek etika moral kemasyarakatan, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah dimata masyarakat, karena apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah maka akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata. 6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo, telah memberikan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara Iangsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan Iebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 halaman 128); 7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat bagi calon kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu (moral etic) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (legal policy) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (detournement de pouvoir); 8. Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 9. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia menunjukan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus dalam proses. Oleh karenanya pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam reformasi dan perbaikan hidup bernegara; 10. Bahwa secara prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata- mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan disegala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan; 11. Ketentuan yang terdapat dalam UU Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada tersebut, merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan a quo merupakan salah satu jalan keluar (way out) yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang untuk menjawab masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah dalam penyelenggaraan pilkada sehingga menyebabkan pilkada tidak berlangsung dalam kondisi fairness; 12. Pembatasan diperlukan untuk diperoleh kualitas kepala daerah yang amanah. Pembatasan pada Pasal 7 huruf g sudah diputus oleh MK dengan Nomor 42/PUU/VIII/2015 yang dalam amarnya pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; Sedangkan ketentuan mengenai 2 kali masa jabatan telah diputus dalam Putusan Nomor 8/PUU-VII/2009 dan telah memberikan batasan jabatan kepala daerah Pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh Undang-Undang. a. pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau b. pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c. pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 hurúf g dan o Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2015, sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN MATERIILNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian atas Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; ... o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.” Norma-norma dalam UU Pilkada tersebut dimohonkan pengujian oleh Pemohon terhadap: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 6. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PILKADA Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada dengan sejumlah alasan yang dinyatakan oleh Pemohon telah mengakibatkan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih terhadap calon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada merupakan suatu bentuk diskriminasi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 2. Pembatasan hak-hak para Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengaturan mengenai pembatasan tersebut hanya didasarkan pada kekhawatiran yang bersifat asumtif; 3. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional; 4. Kepada rakyatlah seharusnya diberikan kebebasan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerahnya sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat; 5. Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum. Menurut Ilmu Perundang- undangan suatu peraturan perundang-undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik. Dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru seharusnya tidak merugikan seorang warga negara; 6. Terdapat ketidakjelasan rumusan norma Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada yaitu dalam hal jabatan apa yang dimaksud, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan atau Wakil Walikota”. C. Keterangan DPR RI I. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II. Menanggapi permohonan Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terhadap hal-hal tersebut DPR perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusonalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Karena itu DPR melalui Majelis memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Namun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. Pengujian atas UU Pilkada: 1. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa keberlakuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada telah merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon. Adapun dalam permohonan a quo diuraikan bahwa Pemohon I berkeinginan untuk maju sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 sedangkan Pemohon II berkeinginan untuk maju sebagai Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015. Pemohon I adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau dan mantan Bupati Jembrana yang pernah tersangkut kasus korupsi sehingga merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada. 2. Bahwa Pemohon juga dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU Pilkada bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Permohon baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada adalah norma yang mengalami perubahan pada penjelasannya dalam UU Pilkada, sedangkan Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o adalah norma baru dalam UU Pilkada. Selanjutnya untuk masing-masing norma tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: a. Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada Sejatinya secara materiil bunyi norma sebagaimana tertulis dalam Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada adalah bunyi norma yang telah ada sejak aturan Pilkada sebelumnya baik itu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah begitu juga dalam UU perubahan keduanya yakni UU Nomor 12 Tahun 2008. Bunyi norma tersebut pun masih diperlakukan juga dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berlaku kurang lebih sebulan sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015. Norma yang sama pun juga berlaku dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur terakhir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Adapun bunyi norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bunyi norma yang umum yang selama ini masih diberlakukan sebagai suatu persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu jabatan politis maupun jabatan publik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Norma ini memiliki semangat yang semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record) yang tidak tercela. Sejumlah norma dalam persyaratan ini secara keseluruhan diharapkan dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar- benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif. Norma ini semula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah belum sempurna dimana dalam penjelasannya hanya berbunyi “cukup jelas”, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 norma tersebut telah disempurnakan dengan merevisi penjelasan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dari yang semulanya berbunyi: “Cukup jelas.” menjadi berbunyi: “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Norma perubahan penjelasan pasal a quo adalah suatu bentuk norma yang sifatnya konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sebagaimana juga diatur dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g tersebut dimaksudkan sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dimana bahwa benar memang norma tersebut memang semata-mata diperuntukkan agar masyarakat dapat memiliki pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record) yang tidak tercela. Namun agar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional perlu penambahan klausula sebagaimana bunyi dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, sehingga perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup- nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilihan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dengan demikian penambahan klausula tersebut dalam bagian penjelasan yang merupakan satu kesatuan dengan Pasal 7 huruf g, adalah suatu bentuk perwujudan norma hukum yang tidak lepas dari sisi moralitas yang mendasarinya yakni keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal 55). Adapun dalam perkembangannya telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 9 Juli 2015 terkait dengan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pasal a quo berbunyi sebagai berikut: 1. “Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang telah menguji Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, perlu dipertimbangkan pengaturan dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 Pasal 42 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada adalah telah diuji dalam perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, sehingga tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali syarat-syarat konstitusional pengujiannya yang berbeda. Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak beralasan permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g UU Pilkada dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah tidak tepat dan tidak beralasan. 2. Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada Norma Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada, mengatur bahwa warga negara Indonesia berkeinginan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. Pengaturan dalam pasal a quo memiliki keterkaitan dengan norma Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf n, huruf p, dan huruf q UU Pilkada yang berbunyi masing-masing berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 Pasal 7 huruf n: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.” Pasal 7 huruf p: “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”. Pasal 7 huruf q: “tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.” Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q memiliki semangat yang sama yakni untuk membatasi lamanya seseorang menduduki jabatan pemerintahan karena sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang- wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Ratio legis lainnya yang mendasari munculnya norma Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada adalah sebagai berikut: a. Praktik empiris yang terjadi selama ini, dimana banyak pejabat yang setelah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali dalam masa jabatan dalam jabatan yang sama, karena dilarang untuk kembali menjabat pada periode ketiga masa jabatannya, maka pejabat tersebut mencalonkan diri sebagai menduduki jabatan wakil. b. Posisi jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Hal ini sesuai pengaturan dalam UU Pemda sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 3 tentang Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 “Wakil kepala daerah mempunyai tugas: (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan”. Norma Pasal I angka 3 tentang Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengandung semangat yang sama dan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga, sehingga dapat ditafsirkan bahwa seseorang kepala daerah dapat tidak dapat maju kembali dengan posisi sebagai wakil kepala daerah. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik, justru jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu adalah telah tepat norma Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada yang melarang Gubernur, Bupati, dan Walikota maju dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, hal ini berkesesuian dengan norma dalam UU Pemda sebagaimana diatur Pasal I angka 3 tentang Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengandung semangat bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak beralasan permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU Pilkada dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa melalui kuasanya yang termuat dalam surat pernyataan bertanggal 9 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2015 menyatakan mengundurkan diri sebagai pihak dalam perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan mengabulkan pengunduran diri Pemohon Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa sebagai pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Drs. Ismeth Abdullah; [3.6] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya: 1. Pemohon adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau [Periode 2006-2010], berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 sebagai Calon Walikota [bukti P-3]. 2. Pemohon adalah mantan narapidana yang divonis 2 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta [bukti P-4] dalam kasus pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar). 3. Pemohon berkeinginan untuk mengikuti Pilkada namun dihambat dengan adanya ketentuan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo. [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon serta bukti yang diajukan kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, menurut Mahkamah: 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 2. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah, dalam hal ini calon walikota Batam, terhalangi oleh berlakunya pasal a quo; 3. Bahwa oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, karena secara faktual Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal a quo yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi; 4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 yang menyatakan: Pasal 7 huruf g dan huruf o: Huruf g “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; Huruf o “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”; terhadap: Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan tertulis ahli Pemohon, dan kesimpulan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara a quo. Dengan demikian seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tidak dipertimbangkan lebih lanjut; [3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon Pasal 7 huruf o bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur bahwa untuk menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota seseorang belum pernah menjabat gubernur, bupati, dan walikota. Artinya ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur maka yang bersangkutan belum pernah menjabat gubernur, demikian pula dengan calon wakil bupati dan calon wakil walikota yang bersangkutan belum pernah menjabat bupati dan walikota, namun hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bagaimana halnya jika seseorang yang pernah menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri sebagai walikota di satu daerah, apakah hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a) Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki suatu jabatan publik atau pekerjaan tertentu tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak konstitusional warga negara, lebih-lebih untuk suatu jabatan atau pekerjaan yang karena sifatnya memang menuntut keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan diskriminasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, “... setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 b) Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; c) Harus dipahami bahwa Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah mengatur syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengatur ketentuan mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, harus diperlakukan sama untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; d) Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 7 huruf o UU 8/2015 telah mengakibatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 7 huruf o UU 8/2015 yang mengatur mengenai syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan akan mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dihalangi oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 karena yang dilarang adalah bekas gubernur, bupati, walikota menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, sedangkan Pemohon adalah mantan gubernur yang mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam tidaklah dilarang sama sekali oleh Pasal 7 huruf o UU 8/2015; e) Bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang, berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif. Jikapun Pemohon merasa menderita kerugian justru diakibatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9) yang menyatakan: Ayat (1) huruf n Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; ... Ayat (9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota. (vide permohonan Pemohon halaman 22). Menurut Mahkamah, maksud dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan seseorang yang pernah menjabat sebagai walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil walikota, bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan KPU tersebut. Namun demikian, jika KPU memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat Mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id