8/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 8/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg) yang diundangkan dan diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Januari 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Frendys Eka Luki Putra, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.Sy., Yuseva, S.H., dan Rosalina P. Gultom, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 mengenai permohonan pengujian norma Pasal 54 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java 2 En Madura/RBg) yang diundangkan dan diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 8.8/PUU/TAP.MK/Panel/02/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Februari 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 8.8/PUU/TAP.MK/HS/02/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Februari 2025; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sebagai berikut: 1. Norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang- wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum” dan; 2. Norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg) yang diundangkan dan diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan hukum (eksekusi) yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.” Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 8/PUU- XXIII/2025, bertanggal 17 Maret 2025; e. bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan 4 Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan/penarikan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan perihal pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dengan alasan Pemohon perlu melakukan perbaikan substansial permohonan a quo [vide risalah sidang, tanggal 30 Desember 2024, hlm. 1-2]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Maret 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. 6 Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca