8/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 8/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Trijono Hardjono Alamat : Jalan Darmokali 2/11, Darmo, Wonokromo, Surabaya Pekerjaan : Ketua Koperasi Praja Tulasa Surabaya Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Afif Syairozi Alamat : Gempol Pading, RT 009 RW 003, Pucuk, Lamongan Pekerjaan : Ketua Gerakan Literasi Desa Lamongan Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Salyo Kinasih Bumi Alamat : Jalan Darmokali 2/11, Darmo, Wonokromo, Surabaya Pekerjaan : Praktisi Hukum Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Abd Ghofur, S.H Alamat : Jalan Abri Masuk Desa, RT 009-RW 003, Tambak Oso, Waru, Sidoarjo; Pekerjaan : Wiraswasta Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Hendrikus Rara Lunggi Alamat : Mondu Kudu, RT 009 RW 004, Lahiru, Mahu, Sumba Timur Pekerjaan : Mahasiswa Administrasi Negara Unitomo Surabaya 2 Nama : Frederikus Patu Alamat : Tenda RT 001-RW 001, Compang Tenda, Borong, Kabupaten Manggarai Timur; Pekerjaan : Mahasiswa Administrasi Negara Unitomo Surabaya Nama : Muhammad Fajar Ar Rozi Alamat : Gempol Pading RT 001-RW 001, Pucuk, Lamongan; Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Politik Unibraw Malang Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor 8/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Februari 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH • Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”. • Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Bahwa “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara”. 3 • Pasal 1 angka 3 huruf a Bab I Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, diubah Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Bahwa permohonan termaksud ini “adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, diubah Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk: menguji Undang-Undang tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. • Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, diubah Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Bahwa, “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”. • Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “. • Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa, “pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. • Bab II Objek Permohonan dan Para Pihak, Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Bahwa, “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu “ • Bab II Objek Permohonan dan Para Pihak, Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa, “Para Pihak dalam Perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait “ 1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON a. Bahwa para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia Asli, relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia; sebuah gerakan pemikiran yang secara praksis paradigmatik memperjuangkan dan/atau menyusun suatu struktur bangunan masyarakat yang secara hukum diharapkan mampu melindungi segenap hak dan/atau kepentingan sendiri, mencerdaskan kehidupan warga dan memajukan kesejahteraan umum; serta turut serta dalam berbagai program pembangunan pemerintah; demikian dilaksanakan dengan memiliki usaha bersama dalam model produksinya; menggunakan cara-cara musyawarah, terbuka dan berkeadilan di dalam mengambil keputusan, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta dengan memperhatikan sinergitas dan keberlanjutan di dalam membangun pola hubungan kerja sama antar wilayah garapan; Demikian kontekstualitas demokrasi musyawarah dalam menyusun bangunan masyarakat termaksud di atas adalah merupakan suatu ideologi perjuangan bagi setiap relawan yang berkehendak memperjuangkan hak- hak nya secara kolektif, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan 5 hukum, guna untuk turut membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; Sebagaimana menjadi Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang secara lengkap berbunyi, “bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Bahwa struktur bangunan masyarakat termaksud uraian maksud dan tujuan jaringan kerja program demokrasi musyawarah di atas - lebih jauh merupakan semangat alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai tujuan dibentuknya suatu Pemerintahan Negara Indonesia yakni, guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu guna melindungi kepentingan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah garapan; para relawan jaringan program demokrasi musyawarah secara institusional formal telah membentuk sejumlah lembaga alat perjuangan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan bidang garapan, sebagaimana telah terkirim Copy Akta Badan Hukum seperti berikut: 1. Koperasi Praja Tuladha, Kota Surabaya; terkirim (Bukti P-1A) Institusional alat perjuangan di bidang ekonomi; demikian guna menyusun sebuah struktur perekonomian warga sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sesuai dengan Amanah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Yayasan Bentang Indonesia, Kota Surabaya; terkirim (Bukti P-1B); Sebagai alat perjuangan institusional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dimaksudkan dan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Perkumpulan DW Kampung Tanah Negara, Kota Surabaya; terkirim (bukti P-1C) sebagai alat perjuangan institusional di bidang Hukum, khususnya tentang perlindungan Hak Milik Pribadi, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Perkumpulan Pokja Lingkungan Hidup Kalingobo, Kediri; terikirim (bukti P-1D) sebagai alat perjuangan institusional dalam hal pemberdayaan masyarakat lemah di sekitar Hutan Negara, sebagaimana diberikan oleh 6 Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa Pemohon 1, Trijono Hardjono, Ketua Koperasi Praja Tulada; dalam perjuangannya untuk turut menyusun perekonomian sebagai suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagai amanah Pasal 33 ayat (1); berkepentingan dapat memperluas lapangan kerja guna kehidupan yang layak, sebagaimana menjadi hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; c. Bahwa Pemohon 2, Muhammad Afif Syairozi, Ketua Gerakan Literasi Desa, Lamongan; sebagai Pengasuh pada Yayasan Bentang Cakrawala Indonesia yang begerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; berkepentingan dalam pengembangan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; sebagai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; d. Bahwa Pemohon 3, Salyo Kinasih Bumi; magang Profesi Advokad. Praktisi Hukum pada Perkumpulan Dewan Warga Kampung Tanah Negara, Surabaya. Turut berjuang guna perolehan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; sebagaiamana diberikan sebagai Hak Konstitusional warga negara oleh Pasal 28D, Pasal (1) UUD NRI Tahun 1945; e. Bahwa Pemohon 4, Abdul Ghofur, S.H; Wiraswasta; petani peternak dan pedagang di Pare Kediri, bersama sama warga masyarakat sekitar tengah berjuang kerja sama pemanfaatan lahan tanah Negara yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah Perkebunan Margo Mulyo Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai program pemberdayaan masyarakat yang lemah; sebagaimana diberikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara oleh Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; f. Bahwa Pemohon 5: Masing masing Hendrikus Rara Lunggi; Frederikus Patu; dan Muhammad Fajar Ar Rozi; adalah Mahasiswa Ilmu Adminstrasi Negara dan Ilmu Politik turut membantu perjuangan 4 Orang Pemohon di atas; guna menjalankan Hak Konstitusional nya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; g. Demikian para Pemohon, yakni Pemohon 1 s.d Pemohon 5 di atas adalah kelompok orang dengan kepentingan yang sama sebagaimana dimaksud 7 oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. h. Demikian para Pemohon sekarang ini merasakan adanya kemandegan bernegara, di mana hampir seluruh sektor ekonomi dan perdagangan terasa macet dan semakin terasa berat dengan kebijakan Negara yang memicu kenaikan kenaikan harga dan biaya produksi. sedangkan daya beli umum lemah, masyarakat cenderung apatis, kreativitas dan produktivitas rendah; pemerintah hanya bisa pamer subsidi dan bantuan langsung; sedangkan elite pemerintahan banyak yang korup dan hanya sibuk politik, berebut kekuasaan; rasa keadilan dilecehkan, sedangkan kepastian hukum mahala harganya; demikian seolah olah Negara berjalan tanpa ada pengendalian dalam perencanan, pelaksanaan dan pengawasan pada berbagai bidang pembangunan. Khususnya pada aspek pengelolaan keuangan Negara yang diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. i. Bahwa kemandegan bernegara termaksud di atas merupakan kompleksitas problem dari berbagai aspek kehidupan, secara sistemik, struktural, dan konsepsional; Demikian kompleksitas problem berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termaksud pada poin h di atas berhulu pada Norma Konstitusi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Demikian maka harus pula dipecahkan secara sistemik, struktural dan konsepsional konstitusional. Demikian masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bukan hanya menjadi masalah teknis manajerial, namun juga merupakan masalah paradigmatik ideologik. Sebagaimana keberadaan Pokok Pokok Haluan Negara. j. Bahwa ibarat kapal induk Republik Indonesia tengah terombang ambing di atas gelombang besar, bbm hampir habis, abk yang terus berkelahi, sang kapten tidak tahu sudah sampai sejauh mana perjalanan. Kesasar atau masih di garis tujuan. Kapal Induk RI ini butuh perbaikan dan penyesuaian Mesin, untuk itu harus overhaul; desain ulang model, bentuk dan kapasitas mesin Kapal; berikut peningkatan kualitas Anak Buah Kapal, kehandalan Sang Nahkoda dan Kapten Kapal. Semua rencana itu namanya, pokok pokok haluan negara, yang merupakan kesepakatan dari semua 8 penumpang. 2. POKOK PERMOHONAN a. Bahwa permohonan uji materi Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan Pasal 18 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; adalah merupakan permohonan konstitusional review atas keberadaan Ketetapan MPR.RI di dalam Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; Demikian permohonan konstitusional review ini bukan hanya merupakan sebuah ikhtiar pemberlakuan kembali Ketetapan MPR.RI sebagai sebuah produk hukum. Namun lebih dari itu, permohonan ini sejatinya dimaksudkan sebagai permohonan konstitusional review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional, sebagaimana dicirikan akan adanya kekosongan hukum kewenangan pengujian sebagai implikasi dari re-eksistensi kedudukan Ketetapan MPR.RI sebagai sumber hukum yang diberlakukan. b. Bahwa masalah akan adanya kekosongan hukum kewenangan pengujian sebagai implikasi dari re-eksistensi Ketetapan MPR.RI, sudah sejak awal disadari oleh Pembuat Undang-Undang. Demikian sebagaimana kelahiran atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang secara sadar tidak mencantumkan Ketetapan MPR.RI di dalam hierarki Peraturan Perundang- undangan yang diberlakukan. c. Bahwa masalah akan adanya kekosongan hukum kewenangan pengujian sebagai implikasi dari re-eksistensi Ketetapan MPR.RI, sejatinya berkaitan dengan adanya norma konstitusi yang kontradiktif hasil amandemen di dalam bentuk dan kedaulatan; khususnya berkaitan dengan konsep NEGARA HUKUM yang menempatkan Undang-Undang sebagai penerjemah utama atas isi muatan pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945; Sebagaimana tertuang menjadi domain kewenangan utama DPR RI pada Pasal 20 ayat (1), yang menegaskan bahwa DPR adalah pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang (Hukum). Sebagaimana terlacak oleh Tim Kajian Pro Demus Indonesia, terdapat 35 perintah 9 pembentukan Undang-Undang sebagai ketentuan lebih lanjut atas isi muatan pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945; 1 perintah pembentukan Perppu dalam Pasal 22 dan 1 perintah pembentukan peraturan perundang- undangan tentang hak asasi manusia, pada Pasal 28I ayat (5), serta 1 perintah pembentukan KETETAPAN MPR.RI pada Pasal 1, Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945. Sementara pada sisi yang lain, meskipun telah menghapus kewenangan MPR dalam membentuk garis garis besar haluan daripada negara, namun ternyata masih menyisakan kewenangan legislasi yang lain sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana kewenangan MPR.RI dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dalam hal 1). Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. d. Bahwa yang dimaksudkan adanya norma konstitusi yang kontradiktiktif hasil amandemen pasal tentang bentuk dan kedaulatan berkaitan dengan dipenggalnya kewenangan konstitusional MPR.RI dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Garis Besar Haluan Negara sebagia satu kesatuan kewenangan konstitusional kedaulatan; Sebagaimana ketentuan asal Pasal 3 UUD 1945, sebagai rezim kedaulatan rakyat yang utuh dan bulat. Bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang- Undang Dasar dan garis garis besar haluan Negara” e. Bahwa kemudian kewenangan konstitusional kedaulatan tersebut dirubah, dipisahkan terbagi antara konstitusionalitas UUD dan konstitusionalitas GBHN dalam domain rezim yang berbeda. Demikian merubah dan menetapkan UUD masih menjadi domain rezim kedaulatan rakyat oleh MPR.RI; Demikian sebagaimana keberadaan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; sementara membuat dan menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara yang kedudukannya sebagai pemberi arah pembangunan dan fungsinya sebagai pelaksanaan atas perintah Pasal dan Ayat muatan isi konstitusi, dihapus, diganti menjadi domain rezim supremasi hukum yang menjadi kewenangan Presiden dan DPR RI sebagaimana keberadaan 35 Perintah Pembentukan Undang-Undang di dalam pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil Amandemen I-IV. f. Bahwa pada titik sadar persengketaan tentang adanya norma konstitusi 10 yang kontradiktif inilah menjadi alasan bahwa Permohonan ini sejatinya merupakan permohonan konstitusional review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional guna mengembalikan konstitusionalitas rezim kedaulatan rakyat. Bukan hanya tentang kedudukan Ketetapan MPR.RI dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang hanya akan menjadi sebuah ihktiar hukum guna pemberlakuan kembali sejumlah TAP MPR.RI. g. Bahwa seharusnya atas muatan isi konstitusi yang berlaku, dalam 4 kali Pemilu Presiden Wakil Presiden, pasca amandemen UUD 45, antara Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014 dan Tahun 2019; pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR seharusnya telah menerbitkan 4 Ketetapan MPR.RI yang bersifat beshicking tentang Hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden; sehingga ketika MPR.RI menjalankan kewenangannya Pasal 3 ayat (3) memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; terdapat Obyek Hukum Produk MPR yang akan dinyatakan Dicabut oleh MPR . Demikian pula pada saat Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili dan memutus Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari DPR RI akan ada Obyek Hukum yang dimohonkan. Tidak sebagaimana tekstual yang ada pada Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang lengkap berbunyi, bahwa; “Usul Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat …” Bukan pula sebagaimana selama ini berlangsung, Presiden Wakil Presiden terpilih dilantik oleh Mahkamah Agung di hadapan anggota MPR, sedangkan penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih ditetapkan hanya melalui KEPUTUSAN KPU, yang kedudukannya hanya merupakan pelaksana Penyelenggaraan Pemilu yang kewenangannya hanya menetapkan perolehan hasil Pemilu. Sungguh sebuah praktik ketata- negaraan yang sangat sangat memprihatinkan. h. Bahwa pada titik sadar keprihatinan inilah yang menjadi alasan hukum bahwa permohonan ini sejatinya merupakan permohonan konstitusional 11 review atas kedudukan Ketetapan MPR.RI di dalam Sistem Hukum Nasional, dengan menyampaikan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tenyatakan telah membenarkan pengujian PERPPU yang merupakan kewenangan ekstra yudisial diluar ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Sebagaimana ditetapkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. i. Bahwa berdasar atas formalisme hukum Pasal 2 ayat (1), PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; Demikian dengan menggunakan argumentum per analogiam, apabila PERPPU yang belum memilki legalitas yuridis formal dan tidak disebutkan secara eksplisit oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 saja dapat menjadi objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, maka adanya formalisme hukum atas KETETAPAN MPR.RI walaupun eksplisit juga tidak disebutkan sebagai objek kewenangan pengujian Mahkamah Konstitusi, namun cukup memilki urgensitas yuridis untuk dibenarkan diuji oleh Mahkamah Konstitusi, demikian karena reasoning yuridisnya adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang merupakan implikasi Objek Permohonan yang dikabulkan norma pengujiannya. Untuk itu, secara simultan kepada Mahkamah Konstitusi dimohon mempertimbangkan untuk juga dapat memeriksa - rechtsvinding, materi perkara berikut, tentang: 1. Konstitusionalitas sebagaian dari 104 Ketetapan MPR.RI di dalam Pasal 6 ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang nyata nyata belum dinyatakan dicabut; meskipun dinyatakan untuk tidak dilakukan tindakan hukum lebih lanjut guna menghadirkan Badan Kajian MPR Periode 2019- 2024. Sebagai para pihak, guna memberikan keterangan. 2. Konstitusionalitas Ketetapan MPR.RI di dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Tap MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang dinyatakan masih berlaku: - Pasal 2, Tap MPR Nomor 1/MPR/2003: a. Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI b. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi; - Pasal 4, Tap MPR Nomor 1/MPR/2003: 12 c. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; d. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Hidup Berbangsa; e. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; f. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 3. Konstitusionalitas 4 Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Undang- Undang Dasar, yang secara mutatis mutandis turut tidak berlaku akibat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011 di atas; yang menyatakan bahwa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Untuk itu perkenan para Pemohon menghadirkan ahli guna memberikan Keterangan terhadap: o Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999; o Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000; o Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomber 2001; o Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 yang DIPUTUSKAN oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002; j. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan berbunyi seperti berikut: • Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b: “Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 13 Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Tanggal 7 Agustus 2003”. • Penjelasan Pasal 18 huruf b: “yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003; k. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011 di atas; yang menyatakan bahwa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, telah terbukti mengabaikan kewenangan konstitusional MPR di dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dalam hal: 1). Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. l. Bahwa kewenangan konstitusional MPR di dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dalam hal: 1). Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya; adalah kewenangan MPR.RI yang hanya dibenarkan dilakukan dengan cara membuat keputusan dalam bentuk sebuah KETETAPAN MPR.RI; m. Bahwa karenanya Ketetapan MPR.RI tentang 1). Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan; 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya; potensial menjadi turut tidak berlaku karena Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU a quo; n. Bahwa Pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibuat secara bertentangan dengan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar yang menetapkan bahwa 14 ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. o. Bahwa berkaitan dengan inkonstitusionalitas poin n di atas; diterangkan bahwa nomenklatur tentang Peraturan Perundang-Undangan di dalam isi muatan pasal dan ayat UUD NRI 1945 terdapat pada Pasal 28I ayat (5), yang berbunyi, “untuk menegakkan dan melindungi hak asai manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan; p. Demikian akhirnya, melahirkan pertanyaan para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; apakah peraturan perundangan undangan sebagai numenklatur dalam Pasal 28I ayat (5) pada poin o di atas, adalah numenklatur peraturan perUndang-Undangan yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-Undang sebagai sistem hukum nasional sebagaimana keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. KESIMPULAN a. Bahwa karena terdapat kontradiksi konstitusional antara rezim kedaulatan rakyat dengan rezim undang-undang di dalam menerjemahkan supremasi konstitusi di dalam konteks Negara Hukum sebagaimana konstitusionalitas Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksnakan menurut Undang-Undang Dasar; maka keberadaan Ketetapan MPR.RI masih menjadi perdebatan di dalam Sistem Hukum Nasional; Oleh karena itu terdapat ketidak-pastian hukum atas keberadaan Ketatapan MPR.RI di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan; Demikian sebagaimana terdapat pembatasan pemberlakuan TAP MPR.RI oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan pasal 18 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek permohonan; b. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 Huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai objek permohonan, berkaitan dengan a). adanya pembatasan pemberlakuan TAP MPR.RI secara melawan hukum; dan b). material bertentangan dengan Pasal 3 dan 15 Pasal ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 serta c). adanya implikasi yuridis terhadap sejumlah TAP MPR.RI yang masih berlaku atas pemberlakuan pembatasan nya; c. Bahwa kepentingan para Pemohon sebagaimana konstitusionalitas kelembagaan dan jaringan program kerja-nya, khusus nya pada Koperasi sebagai ekonomi konstitusi, adalah terdapatnya suatu kebijakan jangka panjang pembangunan yang merupakan konsensus nasional dan menjadi dasar dan arah pembangunan nasional yang tidak bergantung pada adanya politik pergantian kekuasaan; Untuk itu Dasar dan Arah Pembangunan Nasional itu harus memilki dasar hukum yang kokoh terletak di atas berbagai Undang-Undang – sebagaimana kedudukan Ketetapan MPR.RI, sehingga mempunyai nilai strategik sinergis dan berkemampu-sinambungan sesuai target dan tujuan untuk kurun waktu yang telah ditentukan. d. Bahwa karena dibuat dengan mengabaikan keberadaan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, maka Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011 dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap; Untuk itu menjadi sangat terbuka dilakukannya kaji ulang atas keberadaan TAP MPR yang bersifat regelling, yang nyata-nyata belum dinyatakan dicabut, meskipun dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut; sebagaimana diatur Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003; e. Bahwa peluang untuk dapat dilakukan kaji ulang atas keberadaan TAP MPR yang bersifat regelling – yang nyata nyata belum dinyatakan dicabut; menjadi kepentingan konstitusional para Pemohon guna mendapatkan dasar dan arah pembangunan nasional semacam Garis Garis Besar Haluan Negara atau yang sekarang tengah menjadi Gagasan MPR.RI yakni tentang Pokok Pokok Haluan Negara dari sejumlah TAP MPR.RI yang ter-hidupkan kembali akibat dikabulkannya Permohonan ini; Demikian maka jelas kausalitasnya, antara Hak dan/atau Kepentingan konstitusional para Pemohon dengan pokok permohonan baik secara kelembagaan atau pun perorangan dengan dikabulkannya Materi Permohonan tentang adanya kepastian hukum guna melaksanakan KAJI ULANG atas kedudukan Ketetapan MPR.RI yang bersifat regelling, 16 membuka peluang lahirnya Dasar dan Arah Pembangunan yang kokoh secara hukum. f. Bahwa karena dibuat secara melawan hukum, bertentangan dengan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang- Undang. Maka UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar. g. Bahwa secara mutatis mutandis Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011 telah mengakibatkan turut tidak berlaku 4 Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar: yang selebihnya akan menjadi materi Legislative Review; ▪ Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999; ▪ Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000; ▪ Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomber 2001 ▪ Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 10 Agustus 2002; h. Bahwa karena Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 19 Oktober 1999; Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 18 Agustus 2000; dan Ketetapan MPR.RI tentang Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR.RI tanggal 9 Nomber 2001; ternyatakan yuridis konstitusional hanya mempergunakan Pasal 37 sebagai dasar pelaksanaan perubahannya dan Tidak mempergunakan Pasal 3 sebagai Dasar Pemberlakuannya; yang selebihnya akan menjadi materi Legislative Review. 17 4. PETITUM. Dengan memperhatikan Dasar Permohonan dan Pokok Permohonan berikut poin krusial pada Kesimpulan; kepada Majelis Hakim Konstitusi yang menelaah dan menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mohon berkenan memutus: 1. Menerima Permohonan secara keseluruhan; 2. 3. 4. Menyatakan bahwa materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 5. Menyatakan bahwa Tap MPRS/MPR materi muatan Pasal 6 KETETAPAN MPR RI Nomor I/MPR Tahun 2003 yang bersifat regelling, meski dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, masih berlaku sepanjang nyata-nyata belum dicabut oleh Ketetapan MPR.RI yang lain; 6. Menyatakan selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan Penjelasan Pasal 18 huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi ranah Legislative Review; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indoensia sebagaimana mestinya. Atau bilamana yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-2A dan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10, namun dalam persidangan dengan 18 agenda perbaikan permohonan tanggal 6 Februari 2023, Mahkamah hanya mengesahkan 4 alat bukti, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP dan NPWP; 2. Bukti P-1A : Fotokopi Akta Koperasi Praja Tuladha; 3. Bukti P-1B : Fotokopi Akta Yayasan Bentang Cakrawala Indonesia; 4. Bukti P-1C : Fotokopi Akta Perkumpulan Dewan Warga Kampung Tanah Negara; 5. Bukti P-1D : Fotokopi Akta Perkumpulan Pokja Lingkungan Hidup kali Ngobo Kediri; (bukti fisik tidak ada) 6. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Bukti P-2A : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah; 8. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor 4/MPR/2014, tanggal 29 Semptember 2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014; 9. Bukti P-5 : Fotokopi Risalah Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD Tahun 2022 Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara, 16 Agustus 2022; 10. Bukti P-6 : Fotokopi Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (belum di- nazagel) 11. Bukti P-7 : Fotokopi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (belum di- nazagel) 12. Bukti P-8 : Fotokopi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (belum di- nazagel) 13. Bukti P-9 : Fotokopi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (belum di- nazagel) 14. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan tertulis Ketua Komisi Konstitusi Alm. Prof DR. Sri Soemantri, S.H. tentang Peninjauan Atas 19 Hasil Amandemen UUD 1945. Buku Reformasi Gagal Selamatkan NKRI, Wisnu Notonagoro, 2016. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Penjelasan Undang-Undang, in casu Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 21 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 “Yang dimaksud dengan ‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat’ adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003” Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011 “Yang dimaksud dengan ‘Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat’ adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sama-sama sebagai relawan jaringan Program Demokrasi 22 Musyawarah Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1]; 3. Bahwa Pemohon I adalah Ketua Koperasi Praja Tulada yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa Pemohon II adalah Ketua Gerakan Literasi Desa sekaligus pengasuh pada Yayasan Benteng Cakrawala Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa Pemohon III berprofesi sebagai Advokad magang sekaligus praktisi hukum pada Perkumpulan Dewan Warga Kampung Tanah Negara Surabaya yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 1 dan Pasal 28D UUD 1945; 6. Bahwa Pemohon IV adalah petani, peternak, dan pedagang di Pare Kediri, yang yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; 7. Bahwa Pemohon V masing-masing adalah Mahasiswa Ilmu Adminstrasi Negara dan Ilmu Politik, yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945; 8. Bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami ‘kemandegan’ bernegara di sektor ekonomi dan perdangangan, seolah Negara berjalan tanpa ada pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada berbagai bidang pembangunan; 9. Bahwa menurut para Pemohon, ‘kemandegan’ bernegara tersebut sebagai kompleksitas problem dari berbagai aspek kehidupan secara sistematik, struktural, dan konsepsional akibat norma Konstitusi yang tidak sesuai dengan Pancasila sehingga pula dipecahkan secara sistemik, struktural, dan konsepsional konstitusional; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: Bahwa para Pemohon dalam menguraikan sebagai relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia, menguraikan telah membentuk sejumlah lembaga alat perjuangan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan bidang garapan. Meskipun telah memberikan beberapa bukti [vide bukti P-1A, bukti P-1B, 23 dan bukti P-1C], bukti tersebut tidak cukup menyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011. Selain itu, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas ihwal anggapan hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menerangkan sebagai warga negara Indonesia merupakan relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia telah merasakan “kemandegan” negara di seluruh sektor ekonomi dan perdagangan karena tidak adanya pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada berbagai bidang pembangunan. Sebagaimana diterangkan para Pemohon, hal demikian terjadi akibat norma Konstitusi yang tidak sesuai dengan Pancasila secara sistemik, struktural, dan konsepsional konstitusional. Seluruh uraian kerugian hak konstitusional yang diuraikan tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan uraian ihwal anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), melainkan hanya uraian mengenai frasa-frasa berupa kepentingan, kehendak, dan harapan. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan keterkaitan Penjelasan pasal-pasal a quo secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan atau dalam batas penalaran yang wajar setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal-Pasal a quo. Bahwa terkait dengan hal di atas, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim Panel telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukumnya sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 24 Januari 2023]. Namun dalam perbaikan permohonan, para Pemohon masih belum mampu menguraikan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya 24 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Artinya, para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011; Bahwa selain itu, jika dibaca permohonan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Pokok Permohonan, Kesimpulan, dan Petitum. Terhadap Perbaikan Permohonan a quo dimaksud pada dasarnya Mahkamah dapat memahami telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara Penjelasan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon lebih fokus menguraikan masalah kekosongan hukum berkenaan dengan kewenangan pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Terlebih lagi, para Pemohon tidak menguraikan argumentasi konstitusional yang cukup mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Selanjutnya permintaan para Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum pengujian undang-undang. Dalam hal ini, sekalipun telah dinasihati Majelis Panel, masih ditemukan petitum “kosong”, yaitu Petitum Angka 2 dan Angka 3, serta Petitum Angka 5, “Menyatakan bahwa Tap MPRS/MPR materi muatan Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR Tahun 2003 yang bersifat regelling, meski dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, masih berlaku sepanjang nyata-nyata belum dicabut oleh Ketetapan MPR.RI yang lain”. Begitu pula dengan Petitum Angka 6, “Menyatakan selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi ranah Legislative Review”. Kesemua petitum itu adalah tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. 25 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011. Selain itu, tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi persyaratan formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 26 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 27 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah