8/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 8/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hendry Agus Sutrisno Alamat : Jalan Bima Nomor 40, RT. 1, RW. 7, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 257/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor 8/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945. Bunyi Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut selengkapnya adalah “Pemohonan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”; 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut sebagai “UU MK” juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut sebagai “UU KK” juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an”, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” Pasal 29 ayat (1) UU KK menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada undang- undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang kepada MK. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan: “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. 3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan: a. Bahwa sebagai warga Negara, Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selengkapnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.; b. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) a quo memiliki arti bahwa konstitusi menjamin hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa dapat dikurangi sedikitpun, termasuk hak asasi WNI untuk beracara di pengadilan terhadap perkara yang dihadapinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau advokat. Terlebih-lebih WNI tersebut memiliki kecakapan yang mumpuni untuk beracara di pengadilan baik karena pengetahuan yang didapat dari tuntutan lingkungan pekerjaannya atau 6 lingkungan sosialnya maupun didapat dari jurusan pendidikan yang digelutinya secara formal di Perguruan Tinggi; c. Bahwa hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diujikan melalui permohonan ini yaitu Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang selengkapnya berbunyi “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”; d. Bahwa dengan memaknai Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat” maka dalam Pasal ini terkandung arti bahwa hanya seorang advokat saja yang dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo. Sementara, warga negara yang lain khususnya para kreditor/debitor yang bukan seorang advokat atau tanpa bantuan advokat tidak dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut sebenarnya paham tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU dan bahkan meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut memiliki latar belakang pendidikan Hukum bahkan doktor di bidang Hukum sekalipun tetap tidak memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo dikarenakan bukan seorang advokat. Hal ini tentunya sangat merugikan hak konstitusional para kreditur dan/atau debitur sehingga menciptakan rasa ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi kreditur dan/atau debitur yang paham betul bagaimana beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU karena 7 hal ini semua pada prinsipnya dapat dipelajari oleh siapapun apalagi oleh para pebisnis yang kesehariannya menggeluti dunia bisnis dan segala risiko bisnis termasuk risiko kepailitan dalam bisnisnya meskipun mereka bukan seorang advokat. Bahkan para kreditur dan/atau debitur yang paham betul tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU yang bahkan kreditur dan/atau debitur tersebut memiliki latar belakang pendidikan Hukum bahkan doktor di bidang Hukum yang ingin memperjuangkan sendiri hak-hak konstitusinya tanpa bantuan jasa advokat tetap tidak memiliki legal standing untuk beracara sendiri dalam perkara kepailitan dan PKPU. Selain itu, para kreditur dan/atau debitur harus mengeluarkan sejumlah dana atau fee untuk menyewa seorang advokat yang terkadang besaran fee-nya tidak sedikit di mana hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh kreditur dan/atau debitur yang memahami betul bagaimana beracara pada perkara kepalitan dan PKPU seperti para pembinis atau seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum bahkan doktor di bidang hukum. Sementara itu, tidak semua warga negara Indonesia yang memiliki latar belakan pendidikan hukum dapat atau diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang advokat seperti warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS, polisi, jaksa, hakim, panitera, panitera pengganti, notaris, dosen fakultas hukum, anggota DPR, DPD, DPRD atau profesi lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang- undang untuk rangkap jabatan sebagai advokat; e. Bahwa Pemohon adalah seorang kreditur yang berprofesi sebagai PNS dan memiliki latar belakang pendidikan hukum (Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)). Pemohon sebagai kreditur paham betul bagaimana beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU tetapi tidak dapat beracara sendiri dalam memperjuangkan perkaranya sendiri dalam perkara kepailitan dan PKPU yang Pemohon sedang hadapi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa advokat karena keberlakuan Pasal 7 ayat (1) a quo. Selain itu, Pemohon sebagai kreditur harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk fee advokat yang sebetulnya tidak perlu Pemohon lakukan karena Pemohon sebetulnya mampu untuk beracara sendiri tanpa bantuan seorang advokat. Oleh karena itu, 8 keberlakuan Pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi. f. Bahwa Pemohon adalah kreditur melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto (dalam pailit) pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 37/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan kuasa advokat karena tidak boleh berperkara sendiri yang disebabkan oleh keberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Bila perkara kepailitan a quo berakhir dan belum mendapatkan pelunasan maka untuk mendapatkan pelusannya Pemohon sebagai kreditur masih harus menggunakan jasa advokat kembali untuk berperkara karena keberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU (Bukti P-4 dan P-5). Dengan demikian maka Pasal 7 ayat (1) a quo menjadi penghalang bagi Pemohon sebagai kreditur untuk dapat beracara sendiri dalam memperjuangkan perkara yang menimpa Pemohon. Hal ini tentunya sangat ironis dan tidak berkeadilan karena sementara Pemohon sebagai kreditur yang memiliki kemampuan akademis, yaitu berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2), untuk beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga tidak dapat beracara sendiri tetapi diwajibkan untuk menyewa jasa advokat dengan mengeluarkan sejumlah dana yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Pemohon dalam menyelesaikan perkara Pemohon sendiri. Hal ini mengakibatkan hak konstitusional Pemohon menjadi dirugikan dengan keberlakukannya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; g. Bahwa dari penjelasan di atas maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah diberlakukan dalam praktik di lapangan; h. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang dimohonkan dalam uji materi ini di mana pemberlakuan Pasal a 9 quo telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atau berpotensi dirugikan; i. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau secara bersyarat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK; 4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikabulkan, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (POSITA). 1. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang 10 berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945) atau demokratis (democratische rechtsstaat). 2. Bahwa dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kedaulan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)), b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)), dan c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); 3. Bahwa equality before the law adalah salah satu unsur dari The Rule of Law Principles menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen “the rule of law principles” menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) supremacy of law; 2). equality before the law; 3). accountability to the law; 4). fairness in the application of the law; 5). separation of power; legal certainty; 6) avoidance of arbitrary; dan 7). procedural of legal certainty. Persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (Rechstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (The Rule of Law/Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (supremacy of Law); 2) Persamaan dalam Hukum (equality before the Law); 3) Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (constitutional court); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (democratisch rechtstaat); 11) Sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); serta 12). Transparansi dan kontrol sosial. Jimly 11 Asshiddiqie, menegaskan terkait “Persamaan dalam hukum (equality before the law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “grundnorm” atau “highest norm”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. 5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.; 6. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) a quo memiliki makna bahwa konstitusi menjamin hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa dapat dikurangi sedikitpun, termasuk hak asasi WNI untuk beracara di pengadilan terhadap perkara yang dihadapinya 12 sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau advokat. Terlebih-lebih WNI tersebut memiliki kecakapan yang mumpuni untuk beracara di pengadilan baik karena pengetahuan yang didapat dari tuntutan lingkungan pekerjaannya atau lingkungan sosialnya maupun didapat dari pendidikan yang digelutinya secara formal di Perguruan Tinggi; 7. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang selengkapnya berbunyi “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”; 8. Bahwa dengan memaknai Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat” maka dalam Pasal ini terkandung arti bahwa hanya seorang advokat saja yang dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo. Sementara, warga negara yang lain khususnya para kreditor/debitor yang bukan seorang advokat atau tanpa bantuan advokat tidak dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut sebenarnya paham tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU dan bahkan meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut memiliki latar belakang pendidikan Hukum bahkan bergelar doktor di bidang hukum sekalipun tetap tidak memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) a quo dikarenakan bukan seorang advokat. Hal ini tentunya sangat merugikan hak konstitusional para kreditur dan/atau debitur sehingga menciptakan rasa ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi kreditur dan/atau debitur yang paham betul bagaimana beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU karena hal ini semua pada prinsipnya dapat dipelajari oleh siapapun apalagi oleh para pebisnis yang kesehariannya menggeluti dunia bisnis dan segala risiko bisnis termasuk risiko kepailitan dalam bisnisnya meskipun mereka bukan 13 seorang advokat. Bahkan para kreditur dan/atau debitur yang paham betul tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU yang bahkan kreditur dan/atau debitur tersebut memiliki latar belakang pendidikan Hukum bahkan seorang kreditur dan/atau debitur yang bergelar doktor di bidang hukum yang ingin memperjuangkan sendiri hak-hak konstitusinya tanpa bantuan jasa advokat tetap tidak memiliki legal standing untuk beracara sendiri dalam menyelesaikan perkaranya sendiri dalam perkara kepailitan dan PKPU. Selain itu, para kreditur dan/atau debitur harus mengeluarkan sejumlah dana atau fee untuk menyewa seorang advokat yang terkadang besaran fee-nya tidak sedikit di mana hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh kreditur dan/atau debitur yang memahami betul bagaimana beracara pada perkara kepalitan dan PKPU seperti para pembinis atau seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum bahkan doktor di bidang hukum. Sementara itu, tidak semua warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat atau diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang advokat seperti warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS, polisi, jaksa, hakim, panitera, panitera pengganti, notaris, dosen fakultas hukum, anggota DPR, DPD, DPRD atau profesi lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang- undang untuk rangkap jabatan sebagai advokat; 9. Bahwa dengan meperhatikan makna yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas maka dapat diketahui adanya pertentangan norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma Pasal a quo yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalam hal keadilan. Pertentangan tersebut memunculkan rasa ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut adalah dalam hal hak konstitusi WNI dalam beracara di pengadilan dalam perkara kepailitan dan PKPU di mana WNI yang berkedudukan sebagai kreditur dan/atau debitur tersebut tidak dapat beracara sendiri tanpa menguasakan penyelesaian perkaranya kepada advokat meskipun WNI tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni dalam beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU. Keberlakuan Pasal a quo juga memunculkan ketidakadilan yang bertentangan dengan konstitusi yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kreditur, 14 yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) dan kemampuan beracara sendiri tanpa bantuan advokat di pengadilan dalam perkara kepailitan dan PKPU yang sedang Pemohon hadapi, yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tentunya, kerugian atau potensi kerugian konstitusional akibat keberlakuan Pasal a quo ini tidak hanya dialami oleh Pemohon sebagai kreditur saja tetapi dialami atau setidak-tidaknya akan berpotensi dialami juga oleh seluruh WNI yang berkedudukan sebagai kreditur dan/atau debitur dalam perkara kepailitan dan PKPU karena meskipun WNI yang berkedudukan sebagai kreditur dan/atau debitur tersebut memiliki kemampuan beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU baik kemampuan beracara tersebut didapat dari tuntutan lingkungan pekerjaannya atau lingkungan sosialnya maupun yang didapat dari hasil studinya di Perguruan Tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Hukum, tetap tidak akan dapat beracara sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya untuk menyelesaikan perkaranya sendiri tanpa menguasakan penyelesaian perkaranya kepada advokat. Bahkan WNI yang berprofesi sebagai PNS, polisi, jaksa, hakim, panitera, panitera pengganti, notaris, dosen fakultas hukum, anggota DPR, DPD, DPRD atau profesi lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk rangkap jabatan sebagai advokat yang memiliki pengalaman berhukum dan memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum dengan gelar kesarjanaan Doktor (S3) di bidang hukum pun tetap tidak memiliki legal standing untuk beracara sendiri untuk menyelesaikan perkaranya sendiri dalam perkara kepalitan dan PKPU; 10. Bahwa sebagaimana ketentuan yang dipaparkan pada Bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami bahwa pengujian suatu undang-undang itu dilakukan terhadap UUD 1945 atau batu uji pengujian sebuah undang-undang adalah UUD 1945 bukan undang-undang terhadap undang-undang. Namun demikian, tidak ada salahnya dalam menguji sebuah undang-undang memperhatikan pula ketentuan norma yang ada dalam undang-undang lain selain undang-undang yang sedang diujikan. Hal ini perlu dilakukan agar adanya sinkronisasi dan tidak ada pertentangan norma antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, tentunya hanya hal yang berkaitan dengan substansi atau materi yang 15 sama. Dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945 ini, Pemohon membandingkan dengan norma yang ada dalam undang-undang lain dengan substansi atau materi yang sama untuk menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945. Ada beberapa undang-undang yang memiliki substansi atau materi yang sama dengan undang-undang yang sedang Pemohon ujikan saat ini tetapi Pemohon dalam kesempatan ini akan menggunakan salah satu dari undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Pajak” sebagai perbandingan norma yang berlaku pada Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menurut Pemohon memiliki substansi atau materi yang sama untuk diperhatikan dalam pengujian norma Pasal a quo yang sedang Pemohon ujikan; 11. Bahwa penjelasan UU Pengadilan Pajak alinea empat menyatakan “Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.” 12. Bahwa penjelasan UU Pengadilan Pajak a quo menjelaskan bahwa untuk memahami dalam sengketa perpajakan memerlukan pengetahuan yang khusus karena pengetahuan tentang perpajakan adalah pengetahuan yang spesifik. Oleh karena itu, memerlukan Hakim yang memiliki kemampuan wawasan yang mumpuni berkaitan dengan dunia perpajakan dengan segala seluk beluknya sehingga diharapkan Hakim tersebut dapat memberikan putusan yang objektif dan menyeluruh serta seadil-adilnya. Namun, meskipun persoalan perpajakan merupakan perkara yang khusus tetapi untuk dapat menjadi Hakim yang handal yang dapat menangani perkara perpajakan tidak harus berlatar belakang pendidikan sarjana hukum melainkan dapat juga dapat dilakukan oleh Hakim yang berlatar belakang pendidikan selain sarjana hukum sepanjang memiliki pengetahuan di bidang perpajakan secara mumpuni; 13. Bahwa Pasal 1 angka 6 berbunyi “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan 16 perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” Juncto Pasal 1 angka 7 berbunyi “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” Juncto Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.” ayat (2) berbunyi “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang perundang-undangan perpajakan; c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.” ayat (3) berbunyi “Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda samapai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.” juncto Pasal 37 ayat (1) berbunyi “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.” ayat (2) berbunyi “Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.” juncto Pasal 41 ayat (2) berbunyi “Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.”; 14. Bahwa pasal-pasal dalam UU Pengadilan Pajak a quo menentukan bahwa para piahak yang bersengketa dalam perkara perpajakan baik pemohon maupun termohon tidak diwajibkan berlatar belakang pendidikan sarjana hukum ataupun dikuasakan kepada advokat. Hal ini dikarenakan bahwa pengetahuan atau wawasan keilmuan tentang perpajakan dapat dipelajari ataupun dipahami oleh semua orang atau oleh siapapun tanpa harus memiliki pendidikan sarjana hukum meskipun persoalan tentang perpajakan bersifat khusus. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara dalam perkara perpajakan tidak diwajibkan untuk menguasakan penyelesaian perkaranya kepada advokat yang nota bene berpendidikan sarjana hukum tetapi melainkan bersifat optional. Artinya, para pihak dapat berperkara sendiri 17 dalam perkara perpajakan tanpa beban harus menggunakan jasa advokat baik pada tingkat pertama atau permohonan, pada tingkat banding maupun pada tingkat Kasasi bahkan pada tingkat Peninjauan Kembali; 15. Bahwa bila kita membandingkan antara ketentuan yang ada pada UU Kepailitan dan PKPU dan UU Pengadilan Pajak di atas, maka terdapat perbedaan dalam hal penggunaan jasa advokat dimana ketentuan pada UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan para pihak untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara sementara ketentuan pada UU Pengadilan Pajak hanya bersifat optional bila diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Pada hal sifat kedua undang-undang a quo adalah sama yaitu sama-sama bersifat khusus. Bukan hanya ketentuan pada UU Pengadilan Pajak saja yang bersifat optional dalam menguasakan perkara para pihak kepada advokat untuk berperkara di pengadilan tatapi semua undang-undang, selain UU Kepailitan dan PKPU, juga bersifat optional dalam memberi kuasa kepada advokat untuk berperkara di pengadilan baik ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan dalam hukum acara undang-undang hukum perdata maupun hukum tata usaha negara dan hukum militer di mana sifat dari ruang lingkup wawasan atau pengetahuannya dari tiap-tiap bidang hukumnya juga bersifat khusus sehingga memerlukan pengetahuan dan wawasan yang khusus pula. Oleh karena itu, menjadi sangat tidak logis dan tidak berkeadilan bila mewajibkan para pihak yang ingin berperkara wajib menggunakan jasa advokat sebagaimana ketentuan yang mewajibkan menggunakan jasa advokat untuk berperkara hanya pada UU Kepailitan dan PKPU saja dengan alasan perkara kepailitan dan atau PKPU bersifat khusus sehingga memerlukan wawasan bidang hukum yang khusus karena perkara-perkara lain, selain bidang kepailitan dan atau PKPU, juga bersifat khusus yang memerlukan wawasan bidang hukum yang khusus pula; 16. Bahwa dari penjelasan perbandingan antar undang-undang di atas, terdapat ketidakselarasan, ketidaksinkronisasian dan bahkan pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dengan undang-undang yang lain dalam hal kewajiban menggunakan jasa advokat untuk berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan undang-undang yang lain sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma antara undang-undang yang satu dengan undang- 18 undang yang lain yaitu dengan menghilangkan kewajiban menggunakan jasa advokat untuk berperkara di pengadilan dalam perkara kepailitan dan atau PKPU menjadi bersifat optional sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum acara bidang-bidang lain seperti KUHAP dan KUHPer (sebagai hukum acara lex generalis) serta hukum araca perdata di Pengadilan Pajak, hukum acara di Pengadilan Agama, hukum acara di Pengadilan Anak, hukum acara Tata Usaha Negara, hukum acara di Pengadilan Militer dan lainnya (sebagai hukum acara lex specialis). Bila tidak dilakukan sinkronisasi yang demikian maka akan menciptakan ketidakadilan yang melanggar konstitusi; 17. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberi rasa keadilan dalam berhukum atau beracara sendiri bagi Pemohon sebagai kreditur dan seluruh rakyat Indonesia yang berkedudukan sebagai kreditur dan/atau debitur; 18. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku atau tidak berlaku bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, 19 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 dapat diajukan oleh seorang advokat; dan 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat atau seorang kreditur dan/atau debitur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum”; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry Agus Sutrisno; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 20 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Anggota KSP Pandawa Mandiri Grup atas nama Hendry Agus Sutrisno; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Berkas kepada Advokat. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Regginaldo Sultan, S.H., M.M,, Aguslan Daulay, S.H., dan Pangeran, S.H., S.I.Kom., bertanggal 6 Mei 2021, perihal Permohonan untuk Menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021. [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 21 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 22 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 yang selengkapnya menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.” 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menerangkan dirinya berkedudukan sebagai kreditor melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto dalam Perkara Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon karena mengharuskan 23 Pemohon sebagai kreditor menggunakan jasa advokat dalam berperkara kepailitan. Pasal 7 ayat (1) UU a quo, menurut Pemohon menjadi penghalang karena Pemohon yang berpendidikan sarjana hukum tidak dapat menjadi Pemohon dalam perkara kepailitan baik dalam hal memperjuangkan kepentingan Pemohon sendiri maupun sebagai kuasa hukum. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga potensi kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 yang mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, sehingga ketentuan tersebut menyebabkan Pemohon harus menggunakan jasa advokat dalam berperkara kepailitan. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat beracara sendiri dalam memperjuangkan perkara yang dihadapinya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 24 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan membatasi hak seorang Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena oleh norma pasal a quo hanya seorang advokat yang dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sehingga, warga negara yang lain, khususnya para kreditor/debitor yang bukan seorang advokat, atau tanpa bantuan advokat, tidak dapat beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut paham tentang hukum materil dan hukum formil dalam perkara kepailitan dan PKPU karena pada prinsipnya materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon dapat dipelajari oleh siapapun; 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 mengakibatkan kreditur dan/atau debitur harus mengeluarkan sejumlah dana atau fee untuk menyewa seorang advokat yang terkadang besaran fee-nya tidak sedikit; 3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan dalam hal penggunaan jasa advokat di mana ketentuan pada UU 37/2004 mengharuskan para pihak untuk menggunakan jasa advokat dalam berperkara sementara ketentuan pada UU Pengadilan Pajak hanya bersifat optional bila diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Padahal sifat kedua undang-undang a quo adalah sama-sama bersifat khusus. Pada undang-undang lainnya juga bersifat optional dalam memberi kuasa kepada advokat untuk berperkara di pengadilan baik ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan dalam hukum acara undang-undang hukum perdata, hukum Tata Usaha Negara, dan hukum militer di mana sifat dari ruang lingkup wawasan atau pengetahuannya dari tiap-tiap bidang hukumnya juga bersifat khusus 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, 25 Pasal 207, dan Pasal 212 dapat diajukan oleh seorang advokat”, atau sepanjang tidak dimaknai “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat atau seorang kreditur dan/atau debitur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo terdapat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Regginaldo Sultan, S.H., M.M, Aguslan Daulay, S.H., dan Pangeran, S.H., S.I.Kom., melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021. Oleh karena permohonan a quo tidak dilanjutkan ke persidangan pleno untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka tidak terdapat relevansi untuk menerima dan mempertimbangkan permohonan sebagai Pihak Terkait. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan: [3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keharusan penggunaan jasa advokat dalam perkara kepailitan dan PKPU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perkara yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga [vide Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) 26 UU 37/2004]. Dalam perkembangannya tidak semua lingkungan peradilan umum memiliki pengadilan niaga. Saat ini, di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga. Proses beracara di pengadilan niaga bersifat khusus sehingga diperlukan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di pengadilan niaga, tidak hanya para pihak yang berperkara, bahkan hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU adalah hakim yang secara khusus dipilih setelah memenuhi salah satu syarat yaitu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus [vide Pasal 302 ayat (2) huruf d UU 37/2004]. Terlebih lagi, setelah undang-undang kepailitan dan PKPU dilakukan perubahan dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU 37/2004, muatannya memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian, untuk dapat menjangkau perkembangan dan kebutuhan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena itu, dalam permohonan perkara kepailitan dan PKPU yang ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan tersebut diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan [vide Pasal 7 UU 37/2004]. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “harus oleh seorang advokat” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo, namun dengan memperhatikan bahwa perkara kepailitan dan PKPU ini termasuk perkara yang bersifat khusus maka keberadaan advokat pun diperlukan. Karena, advokat adalah subjek hukum yang dipandang mempunyai kapabilitas dalam beracara di pengadilan dan secara ex-officio (jabatan) oleh undang-undang telah ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003)]. Di samping itu, status advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Adanya ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak secara seimbang sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam Undang-Undang a quo yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik. Sementara, Undang-Undang a quo 27 memberikan ruang yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif agar tetap melangsungkan usahanya sesuai dengan esensi asas kelangsungan usaha [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena sifat kekhususan dan dalam rangka menjamin terwujudnya asas-asas dimaksud maka dalam proses beracara perkara kepailitan diperlukan keterlibatan pihak-pihak, in casu advokat yang memahami dan memiliki keahlian dalam proses beracara dalam perkara a quo. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa alasan keberadaan advokat atau kuasa hukum dalam praktik di pengadilan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap orang sebagaimana prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Keharusan menggunakan advokat justru memperkuat posisi Pemohon dalam proses beracara perkara kepailitan karena memang sifat perkaranya yang khusus. Dengan adanya advokat yang dipandang memahami hukum acara kepailitan dan PKPU maka Pemohon akan terbantu secara maksimal dalam proses beracara di pengadilan. Adanya anggapan Pemohon yaitu materi kepailitan dan PKPU dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk sarjana hukum bukan hal yang salah, namun tidak berarti semua sarjana hukum mampu beracara dalam peradilan khusus, in casu perkara kepailitan dan PKPU, di samping tidak ada pula justifikasi dari undang-undang bahwa sarjana hukum adalah dipandang memenuhi syarat beracara di peradilan. Adapun terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon harus mengeluarkan sejumlah dana (fee) untuk advokat yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dengan membatasi hak Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon, dapat dipelajari oleh siapapun adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa lebih lanjut dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 Pemohon mengaitkan dengan ketidakselarasan dan adanya pertentangan norma antara UU 37/2004 dengan undang-undang yang lain dalam hal kewajiban menggunakan jasa advokat yaitu dalam undang-undang terkait dengan perpajakan, pidana, perdata, tata usaha negara, militer, dan peradilan anak. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, masih berkaitan dengan sifat kekhususan dari perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana telah Mahkamah 28 pertimbangkan sebelumnya pada Sub-Paragraf [3.11.1]. Pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dapat disebabkan karena urgensi dan sifat hal yang diatur tersebut memang berbeda sehingga tidak dapat mempersamakan hal yang berbeda dalam proses berperkara di pengadilan niaga khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU dengan berperkara di lingkungan peradilan umum lainnya. Adanya perbedaan dengan peradilan pidana, militer, dan peradilan anak, hal tersebut tidak dapat dipersamakan karena sifat hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara-perkara tersebut adalah menggunakan paradigma hukum publik (khususnya dalam peradilan pidana) yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum. Sementara itu, dalam peradilan perdata dan tata usaha negara, para pihak dapat beracara sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum (advokat) dikarenakan sifatnya lebih universal dan tidak memerlukan kekhususan sebagaimana pada peradilan niaga. Namun demikian, dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu secara finansial sesungguhnya negara dapat hadir sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (access to justice) dengan memberikan bantuan untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma) kepada penerima bantuan hukum (yaitu orang atau kelompok orang miskin) sebagaimana pengaturannya ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011). Dalam ketentuan Undang-Undang a quo dinyatakan pula bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik penyelesainnya secara litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi bantuan berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum [vide Pasal 4 UU 16/2011]. Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang atau kelompok orang miskin ini juga di atur dalam Pasal 22 UU 18/2003. Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang membedakannya dengan peradilan pajak, meskipun tidak diwajibkan menggunakan advokat namun demikian ketika wajib pajak menunjuk advokat/kuasa lainnya maka advokat/kuasa lainnya tersebut adalah pihak yang memahami perpajakan dan dapat menjalankan hak dan 29 kewajibannya sebagai kuasa wajib pajak. Advokat/kuasa lainnya tersebut pun harus memiliki sertifikat pelatihan perpajakan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 bertanggal 26 April 2018]. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakselarasan aturan hukum yang berkaitan dengan advokat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 30 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul 31 ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan