8/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 8/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Kertanegara IV/88, Jember, Jawa Timur sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Sugiarto, S.H. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Perum Gunung Batu Blok D-07 Jember, Jawa Timur sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Drs. Fatahillah, S.H, MM. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Jawa II E Nomor 7 Sumbersari Jember, Jawa Timur sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Fathul Hadie Utsman, Direktur ACC/SERGAP (Abnormalism to Constitutional Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Abivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), berdomisili di Tegalpar RT/RW 04/01, Muncar Banyuwangi, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 328/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PUU- XIII/2015 pada tanggal 14 Januari 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 Februari 2015 dan diterima Kepaniteraan 9 Februari 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repbublik Indonesia.” Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah pengujian Undang- Undang atau muatan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, Pasal 124 ayat (2), maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU- \III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spisifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (vide bukti P-1) Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28I ayat (1) (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Bahwa Pemohon III menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam UU ASN, Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi, sebagai berikut: Pasal 87 ayat (4) huruf c (4) “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” (bukti P- 1.2). Pasal 119 ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 119 “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakila Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 123 “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali”. Pasal 124 ayat (2) ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.” 1. Bahwa Pemohon III menganggap Pasal 87 ayat (4) huruf c yang menyatakan: (4) “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 a quo. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum terabaikan oleh berlakunya Pasal a quo; Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada tahun 2013 terdaftar sebagai calon calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif untuk pemilu tahun 2014; Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon legislatif seseorang harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu; Bahwa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut Pemohon oleh partai dibuatkan kartu anggota partai politik; Bahwa atas dasar bukti keanggotaan Pemohon sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota partai politik yang Pemohon dapatkan dari partai pengusung sekitar bulan April tahun 2013, Pemohon diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan bahwa Pemohon memenuhi persyaratan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai PNS (bukti P-3); Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut terabaikan, karena Pemohon menjadi anggota partai politik peserta pemilu pada tahun 2013, sedangkan Pemohon diputus menggunakan dasar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang baru disyahkan pada tanggal 15 Januari 2014, hal tersebut Pemohon anggap dituntut atas hukum yang berlaku surut, karena keanggotaan Pemohon sebagai anggota partai politik terjadi sebelum UU ASN disyahkan dan setelah Pemohon mengajukan pensiun dini (vide bukti P-3); Bahwa kerugian Pemohon tersebut benar-benar riil, karena Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tertanggal 23 Juni 2014 (bukti P- 3); Bahwa karena pemberhentian tersebut Pemohon kehilangan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk mengembangkan diri serta hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil karena Pemohon secara otomatis kehilangan pekerjaan tidak dapat mengembangkan karier Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon benar-benar dibehentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas dasar hukum yang berlau surut yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan Pemohon sebagai PNS; Bahwa apabila pasal tersebut dapat diperlakukan secara surut kepada seluruh Warga Negara Indonesia, mayoritas PNS yang diangkat sebelum Era Reformasi (sebelum tahun 1998) akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS, sebab mayoritas PNS waktu itu harus menjadi anggota partai politik tertentu (menjadi anggota Partai Golkar); Bahwa seharusnya sebelum mengambil tindakan pemberhentian dengan tidak hormat bagi PNS yang menjadi partai peserta pemilu harus dipertimbangkan apakah keanggotaanya sebagai anggota aktif (berpolitik praktis), sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas PNS tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 sebagai PNS, tetapi kalau keanggotaannya untuk memenuhi syarat sebagai persyaratan calon anggota legislatif setelah mengundurkan diri sementara, seharusnya PNS tidak harus diberhentikan dengan tidak hormat, apabila menjadi angota partai politik, kecuali PNS tersebut menjadi anggota partai politik terlarang; Bahwa karena di Indonesia dalam memilih wakil rakyat/anggota DPR/DPRD, mengharuskan dipilih melalui Pemilihan Umum dimana peserta Pemilihan Umum tersebut adalah partai politik, maka secara penalaran yang wajar calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon legilatif haruslah menjadi anggota partai politik peserta pemilu; Bahwa PNS adalah merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial untuk dapat dipilih menjadi anggota DPR/DPRD, dan apabila persyaratan untuk menjadi anggota DPR/DPRD harus menjadi anggota partai peserta pemilu maka apabila keanggotaannya sebagai anggota partai peserta pemilu tersebut setelah mengundurkan diri sementara dari PNS, tidak ada alasan untuk memberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS; Bahwa Pemohon menganggap apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon tidak akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai PNS. 2. Bahwa Pemohon II menganggap Pasal 119 dan Penjelasannya yang berbunyi, ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon,” Penjelasannya, “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali,” dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV d (Pembina Utama Madya) yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, sebagai Pejabat Eselon II yang menurut ketentuan yang ada dalam UU ASN disebut sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 119 dan Penjelasannya UU ASN a quo; Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan sebagai calon Bupati/Pejabat Negara, merasa hak-hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 119 dan Penjelasannya UU ASN a quo, karena apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pemohon harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak mendaftar sebagai calon dan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali (pengunduran diri bersifat permanen); Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab apabila Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pemohon pasti diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila sepanjang frasa “pengunduran diri” yang terdapat dalam Pasal 119 UU ASN a quo dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 119 UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai calon Bupati cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, karena apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati, Pemohon tidak harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS). 3. Bahwa Pemohon I menganggap Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasannya yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon,” dan Penjelasan Pasal 123 berbunyi, “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali,” dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum; Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV e (Pembina Utama) yang akan mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara baik sebagai wakil Bupati menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasannya UU ASN a quo; Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan sebagai calon wakil Bupati/Pejabat Negara, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasannya UU ASN a quo, karena apabila Pemohon akan mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati, Pemohon harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak mendaftar sebagai calon dan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali (pengunduran diri secara permanen); Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab apabila Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati, Pemohon pasti diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila sepanjang frasa “pengunduran diri” yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN a quo dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, karena apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai wakil Bupati pemohon tidak harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 (PNS), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS). 4. Bahwa Pemohon I menganggap Pasal 124 ayat (2) UU ASN yang berbunyi, ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat,” dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan secara kolektif hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum; Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV e (Pembina Utama) yang berpotensi dapat diangkat untuk menduduki sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN yang berbunyi, Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS,” menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 124 ayat (2) UU ASN a quo; Bahwa Pemohon merasa berpotensi dapat diangkat menduduki sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo, menganggap hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 124 ayat (2) UU ASN a quo, karena apabila Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo jikalau dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural maupun Jabatan Administrasi Pemohon diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab jikalau dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural maupun Jabatan Administrasi, Pemohon diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila Pasal 124 ayat (2) UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian Pemohon tidak akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, dan Pemohon tidak akan diberhentikan dari pekerjaan pemohon sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon tetap mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon beranggapan apabila Pasal 124 ayat (2) a quo dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka seandainya Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo dan seandainya dalam jangka waktu dua tahun sejak tidak menjabat lagi, Pemohon tidak dapat menduduki sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional maupun Jabatan Administrasi, Pemohon tidak diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), namun apabila Pasal 124 ayat (2) a quo tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon akan dibehentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. C. Pokok-Pokok Permohonan, Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas pasal- pasal yang ada dalam UU ASN a quo terhadap UUD 1945 terutama terhadap pasal-pasal yang mengandung norma: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 1. Adanya norma yang menyatakan bahwa PNS yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat Negara harus mengundurkan diri dari PNS sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri menjadi pejabat Negara; 2. Adanya norma yang menyatakan bahwa pernyataan pengunduran diri dari PNS tersebut tidak dapat ditarik kembali dan PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat Negara tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS; 3. Adanya norma yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 4. Adanya norma yang menyatakan anggota PNS yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, anggota BPK, anggota KPK dan sebagainya apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak memperoleh jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (2) yang berbunyi, 1. Pasal 87 ayat (4) huruf c (4) “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” 2. Pasal 119 ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 119 “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali.” 3. Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Penjelasan Pasal 123 “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali.” 4. Pasal 124 ayat (2) ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.” Bahwa Pemohon menganggap Pasal-Pasal UU ASN a quo bertentangan dengan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang mengatur tentang hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat ( 2) (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28C ayat (2) (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ( bukti P-1.1) Pasal 28D ayat (1) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28I ayat (1) (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Bahwa dalam UU ASN a quo juga terdapat pasal yang tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta terdapat dua norma yang saling bertentangan, disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS dapat menjadi pejabat Negara, disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa pejabat Negara yang menjadi anggota partai politik diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS, padahal persyaratan untuk menjadi calon pejabat Negara (calon DPR dan sebagainya) disyaratkan harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan bahwa: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD Daerah adalah partai politik.” Bahwa karena peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka seorang caleg harus diajukan oleh partai politik, niscaya caleg tersebut pasti menjadi anggota partai politik peserta pemilu tersebut; Bahwa Pemohon mendalilkan apabila keanggotaan parpol PNS tersebut hanya sebatas untuk melengkapi persyaratan pencalegan saja yang menjadi keniscayaan persyaratan bagi seorang caleg yang akan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sebagaimana yang tercantun dalam UU Pileg Pasal 51 ayat (1) huruf n yang menyatakan bahwa : “Bakal calon anggota DPR Dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan …n. menjadi anggota partai peserta pemilu,” maka seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS yang menjadi caleg tersebut dari pekerjaannya sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengundurkan diri sementara dari pekerjaannya sebagai PNS dan tidak aktif sebagai anggota partai politik (tidak berpolitik praktis); 1. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 87 ayat (4) huruf c yang berbunyi, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,” karena Pemohon diuntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karena Pemohon dianggap melanggar disiplin Pegawai Negeri karena menjadi anggota partai politik pada tahun 2013, padahal pada waktu Pemohon menjadi anggota partai politik UU ASN belum ditetapkan sebagai Undang-Undang; Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon legislatif seseorang harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu; Bahwa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut Pemohon oleh partai dibuatkan kartu anggota partai politik; Bahwa atas dasar bukti keanggotaan Pemohon sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota partai politik yang Pemohon dapatkan dari partai pengusung sekitar bulan April tahun 2013, Pemohon diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan bahwa Pemohon memenuhi persyaratan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai PNS; Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut terabaikan, karena Pemohon menjadi anggota partai politik peserta pemilu pada tahun 2013, sedangkan Pemohon diputus menggunakan dasar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang baru disyahkan pada tanggal 15 Januari 2014, hal tersebut Pemohon anggap dituntut atas hukum yang berlaku surut, karena keanggotaan Pemohon sebagai anggota partai politik terjadi sebelum UU ASN disahkan; Bahwa kerugian Pemohon tersebut benar-benar riil, karena Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tertanggal 23 Juni 2014 (bukti P- 3); Bahwa karena pemberhentian tersebut Pemohon kehilangan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk mengembangkan diri serta hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil karena Pemohon secara otomatis tidak dapat mengembangkan karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Bahwa Pemohon benar-benar dibehentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas dasar hukum yang berlau surut yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan Pemohon sebagai PNS; Bahwa Pemohon menganggap apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon tidak akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai PNS; Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaannya sebagai PNS untu menghindari agar tidak terjadi pelanggaran disiplin PNS, sebab kalau tidak mengundurkan diri sementara dikhawatirkan akan mengganggu kinerja bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara tersebut dan dapat dicurigai akan memakai fasilitas Negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi; Bahwa apabila sudah mengundurkan diri sementara dari dari PNS, maka PNS tersebut akan mempunyai waktu tenaga dan pikiran yang cukup untuk fokus dalam kegiatan pencalonan sebagai Pejabat Negara tersebut; Bahwa pada dasarnya PNS berhak menjadi Pejabat Negara, maka PNS harus diperbolehkan menclonkan diri sebagai calon Pejabat Negara dengan mengundurkan diri sementara dari PNS; Bahwa apabila PNS tersebut tidak terpilih atau sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara PNS tersebut diaktifkan kembali sebagi PNS; Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa hak-hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya UU ASN yang tercantum dalam Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, Pasal 124 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 119 ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Penjelasan Pasal 119 ”Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali.” Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 123 “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali.” Pasal 124 ayat (2) ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.” Bahwa pasal-pasal dalam UU ASN a quo kami anggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa dalam UU ASN terdapat pasal-pasal yang konstitusional yang mengandung norma-norma hukum yang jelas yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menjadi pejabat Negara dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai pejabat Negara mengundurkan diri sementara dari PNS apabila menjabat sebagai pejabat Negara; 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah tidak menjabat sebagai pejabat Negara diaktifkan kembali dari statusnya sebagai PNS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) dalam UU ASN yang menyatakan: Pasal 121 “Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Pasal 122 “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Pasal 123 “Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.” Pasal 88 (1) “PNS diberhentikan sementara, apabila: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 a. Diangkat menjadi pejabat negara; b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural.” (bukti P-2). Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kontradiksi antara pasal- pasal a quo dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS dapat menjadi pejabat Negara sedangkan disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara harus mengundurkan diri dari PNS dan diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, adanya norma yang menyatakan bahwa PNS yang menjadi pejabat Negara cukup mengundurkan diri sementara dari PNS dan apabila sudah tidak menjabat sebagai pejabat Negara diaktifkan kembali sebagai PNS, disisi lain terdapat norma, pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat Negara, PNS sudah harus mengundurkan diri; Bahwa dengan adanya dua norma yang saling bertentangan tersebut secara logika sangatlah bertentangan dan tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum, apakah PNS dapat menjabat sebagai pejabat Negara atau dilarang untuk menjadi pejabat Negara. Kalau memang PNS dapat menjabat sebagai pejabat Negara sebagaimana yang tercantum dalam UU ASN a quo maka seharusnya tidak boleh ada pasal yang mengharuskan PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali dari PNS pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat Negara; Bahwa apabila masih dalam proses pencalonan sebagai calon pejabat Negara PNS sudah harus mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali maka dapat dimaknai bahwa PNS tidak boleh menjadi pejabat Negara karena mana mungkin bisa menjadi pejabat Negara apabila masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat Negara saja PNS sudah harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS; Bahwa pasal-pasal dalam UU ASN a quo juga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia selanjutnya di sebut UU HAM Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Bahwa UUD 1945 juga menetapkan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (3) (3) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa adanya norma hukum dalam UU ASN a quo yang mengharuskan seorang PNS mengundurkan diri dari PNS pada saat akan mencalonakan diri sebagai pejabat Negara dipastikan dapat menghalangi hak- hak PNS untuk dapat menjadi pejabat Negara. Bahwa UU HAM Pasal 43 juga menyatakan: Pasal 43 (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan (bukti 1.3). Bahwa Pemohon mendalilkan yang lebih menjamin adanya kepastian hukum dan tidak merugikan hak-hak konstitusional Pemohon adalah norma yang menetapkan bahwa PNS dapat menjadi pejabat Negara dengan ketentuan pada saat menjabat sebagai pejabat Negara PNS yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 bersangkutan harus mengundurkan diri sementara dari PNS. Oleh karena itu Pemohon mendalilkan bahwa norma hukum yang benar dan tidak merugikan hak-hak konstitusional Pemohon adalah norma yang menyatakan bahwa PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara harus mengundurkan diri sementara dari PNS dan pengunduran diri tersebut dapat ditarik kembali apabila PNS tersebut tidak terpilih menjadi pejabat Negara atau sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara; Bahwa dalam UU ASN a quo juga terdapat norma yang saling bertentangan dan tidak dapat menjamin adanya kepasian hukum yaitu adanya norma yang menyatakan PNS dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sebagainya yang dinyatakan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS dan apabila sudah tidak menjabat statusnya sebagai PNS dapat diaktifkan kembali, disisi lain PNS tersebut yang sudah tidak menjabat sebagai pejabat lagi, terdapat norma yang menyatakan apabila PNS tersebut dalam masa dua tahun tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN a quo yang menyatakan: Pasal 123 (1) “Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS; (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS. Pasal 124 (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat menduduki Jabatan Pimpinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Bahwa disini terjadi dua pasal yang sangat kontradiktif yaitu antara Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) a quo dimana dalam Pasal 123 ayat (2) menetapkan PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara seperti menjadi anggota Mahklamah Konstitusi RI, anggota KPK dan sebagainya di aktifkan kembali sebagai PNS, disisi lain terdapat aturan yang terdapat dalam Pasal 124 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila PNS mantan anggota MK,anggota KPK dan sebagainya apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun tidak menduduki jabatan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 124 ayat (2) a quo tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab apabila PNS tidak memperoleh jabatan a quo dalam jangka waktu dua tahun PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS, sedangkan dalam Pasal 123 ayat (2) UU ASN a quo menyatakan bahwa PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara seperti menjadi anggota MK, anggota KPK Dan sebagainya, diaktifkan kembali sebagai PNS. Pemohon mendalilkan ketentuan ayat inilah yang lebih dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab apabila PNS sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara a quo dapat diaktifkan kembali sebagai PNS; Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 124 ayat (2) a quo jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan: Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat”. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 124 ayat (2) maka yang berlaku adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 123 ayat (2), sehingga PNS yang sudah tidak menjabat lagi dalam jabatan-jabatan a quo dapat diaktifkan kembali sebagai PNS, dan ketentuan yang ada dalam Pasal 124 ayat (1) tetap berlaku yang menyatakan: “PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.” Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 124 ayat (2) a quo PNS mantan anggota MK, anggota KPK dan sebagainya dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan, dan apabila tidak ada lowongan untuk menduduki jabatan a quo PNS yang bersangkutan tidak diberhentikan dengan hormat dan tetap dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. 2. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 119 dan Penjelasannya yang berbunyi, ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon,” Penjelasannya, “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali,” dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan Pemohon anggap bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum; Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab apabila Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pemohon pasti diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila sepanjang frasa “pengunduran diri” yang terdapat dalam Pasal 119 UU ASN a quo dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 119 UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian apabila Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 mencalonkan diri sebagai calon Bupati cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, karena apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati pemohon tidak harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS). 3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasannya yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon,” dan Penjelasan Pasal 123 berbunyi, “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali,” bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum; Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab apabila Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pemohon pasti diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila sepanjang frasa “pengunduran diri” yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN a quo dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, karena apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pemohon tidak harus mengundurkan diri dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 (PNS), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS); 4. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 124 ayat (2) UU ASN yang berbunyi, ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat,” bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), yang berupa hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan secara kolektif hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum; Bahwa Pemohon merasa berpotensi untuk dapat menduduki sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo menganggap hak-hak konstitusionalnya Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 124 ayat (2) UU ASN a quo, karena apabila Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo jikalau dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki jabatan tinggi Negara, jabatan struktural maupun jabatan administrasi Pemohon diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa kerugian tersebut potensial pasti terjadi, sebab jikalau dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki jabatan tinggi Negara, jabatan struktural maupun jabatan administrasi, Pemohon diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon menganggap apabila Pasal 124 ayat (2) UU ASN a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan, dalam pengertian Pemohon tidak akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, dan Pemohon tidak akan diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon tetap mempunyai hak untuk mengembangkan karier Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa Pemohon beranggapan apabila Pasal 124 ayat (2) a quo dibatalkan dan bertentangan dengan UUD 1945, maka seandainya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) UU ASN a quo dan seandainya dalam jangka waktu dua tahun sejak tidak menjabat lagi, Pemohon tidak dapat menduduki sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional maupun Jabatan Administrasi, Pemohon tidak diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), namun apabila Pasal 124 ayat (2) a quo tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon akan dibehentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). D. Kesimpulan Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, pemohon beranggapan bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Pemohon menganggap bahwa UU ASN Pasal 119 konstitusional secara bersyarat, Penjelasan Pasal 119, bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 123 ayat (3), konstitusional secara bersyarat, Penjelasan Pasal 123 ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 124 ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 87 ayat (4) huruf c, konstitusional secara bersyarat. E. Petitum Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menyatakan bahwa: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, PNS diberhentikan “tidak” dengan hormat karena, ...c. Menjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 anggota dan/atau pengurus partai politik; tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sepanjang dimaknai kecuali apabila keanggotaannya sebagai anggota partai politik, untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan sebagai pejabat Negara setelah PNS tersebut mengundurkan diri sementara, dengan syarat: a. Tidak akif sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik (tidak berpolitik praktis); b. Telah mengundurkan diri sementara darp PNS; c. Bukan menjadi anggotan Partai politik terlarang. 3. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “PNS diberhentikan “tidak” dengan hormat karena ...c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” sepanjang dimaknai kecuali apabila keanggotaannya sebagai anggota partai politik untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan sebagai pejabat Negara setelah PNS tersebut mengundurkan diri sementara, mempunyai kekuatan hukum mengikat,dengan syarat: a. Tidak akif sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik (tidak berpolitik praktis); b. Telah mengundurkan diri sementara darp PNS; c. Bukan menjadi anggotan Partai politik terlarang; 4. Menyatakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon” Sepanjang frasa “wajib menyatakan pengunduran diri” tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara.” 5. Menyatakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”, Sepanjang frasa “wajib menyatakan pengunduran diri sepanjang dimaknai sebagai” pengunduran diri sementara,” mempunyai kekuatan hukum mengikat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 6. Menyatakan Penjelasan Pasal 119 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 7. Menyatakan Penjelasan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sepanjang frasa “pengunduran diri” tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sepanjang dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara”; 9. Menyatakan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon,” sepanjang frasa “pengunduran diri” apabila dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara,” mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 11. Menyatakan Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 13. Menyatakan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1.1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Bukti P-1.4 : Fotokop Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 5. Bukti P-1.5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; 6. Bukti P-1.6 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23053/A4/KP/2013, Perihal PNS yang Menjadi Pejabat Negara, bertanggal 29 April 2013; 7. Bukti P-2.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kuasa Hukum; 8. Bukti P-2.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/K Tahun 2014, bertanggal 2 Juni 2014; 9. Bukti P-2.3 : Fotokopi Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/K tahun 2014, bertanggal 2 Juni 2014; 10. Bukti P-2.4 : Fotokopi Pernyataan Akan Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2015, bertanggal 20 Oktober 2014; 11. Bukti P-2.5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/727/212/2010 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, bertanggal 9 April 2010; 12. Bukti P-2.6 : Fotokopi Surat Sekretariat Kabinet republik Indonesia Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 B.394/Adm-2/IV/2014, Perihal: Penyampaian Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, kepada Sugiarto, S.H., bertanggal 4 April 2014; 13. Bukti P-2.7 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2014, bertanggal 1 April 2014; 14. Bukti P-2.8 : Fotokopi Surat Pernyataan akan Mencalonkan Diri sebagai Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2015, bertanggal 20 Oktober 2014; 15. Bukti P-2.9 : Fotokopi Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pollitik Universitas Jember Nomor 207/UN25.1.2/KU/2013, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala a.n. Drs. H.M. Fatahillah, S.H., M.M., bertanggal 17 Januari 2013; 16. Bukti P-2.10 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Fatahillah; 17. Bukti P-3.1 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 74178/A4.2/KP/2014, bertanggal 23 Juni 2014; 18. Bukti P-3.2 : Fotokopi Surat dari Drs. Fatahillah S.H., M.M., kepada Rektor Universitas Jember, Perihal Rencana Pensiun Dini, bertanggal 10 Januari 2013; 19. Bukti P-3.3 : Fotokopi Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Jember, Nomor 7192/UN25.1.2/KP/2013, Perihal Usul Pensiun Dini dari PNS a.n. Drs. H.M., Fatahillah, S.H., M.M., bertanggal 24 Desember 2013; 20. Bukti P-3.4 : Fotokopi Surat dari H. Fatahillah, Perihal Pengunduran diri sebagai Calon Legislatif Periode 2014-2019 dan sebagai Anggota Partai Politik, bertanggal 5 Agustus 2013; 21. Bukti P-3.5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP Indonesia) Jember, Nomor 030/PKP- Indonesia/VIII/2013, kepada H. Fatahillah. Perihal: Jawaban Surat H. Fatahillah, bertanggal 8 Agustus 2013; 22. Bukti P-3.6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP Indonesia) Jember, Nomor 035/PKP- Indonesia/VIII/2013, Hal Kronologi Pendaftaran Caleg H. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Fatahillah; 23. Bukti P-4 : Fotokopi Berita online berjudul Menpan-RB: PNS Harus Non- Aktif Jika Mencalonkan Kepala Daerah, Tapi Bisa Diaktifkan Kembali, http://kiehara.com/headline/menpan-rb-pns-harus- non-aktif-jika-mencalonkan-kepala-daerah-tapi-bisa-di- aktifkan-kembali; 24. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi Undang-Undang; 25. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Selain itu, para Pemohon mengajukan Saksi bernama Drs. Harun Al Rasyid yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 13 April 2015 dan seorang ahli bernama Dr. Jayus S.H., M.Hum., yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2015, dan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: SAKSI PARA PEMOHON Drs. Harun Al Rasyid M.Si. - Saksi bekerja sebagai staf pengajar di Universitas Jember sejak tahun 1994 melalui ikatan dinas selama empat tahun; - Saksi diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c, karena dianggap masuk partai politik, saat saksi mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2014; - Saksi menjadi calon anggota legislatif dari partai Golkar; - Sebelum mendaftar sebagai calon anggota legislatif, saksi meminta izin kepada Pembantu Rektor II; - Saksi diminta untuk tidak mundur sebagai ASN, namun saksi tetap menyampaikan surat pengunduran diri; - Saksi tidak terpilih pada pemilihan umum tahun 2014; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 - Saksi hanya melakukan kebaikan bagi negara dan mendengarkan aspirasi masyarakat, namun hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak terhormat; AHLI PARA PEMOHON Dr. Jayus S.H., M.Hum. 1. Pokok Permohonan Pemohon a. Bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berkehendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.dan pemohon lain adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berstatus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dapat diduga atau tidak akan diuntungkan bahkan mengalami kerugian yang sangat berarti, yaitu dengan kehilangan haknya sebagai warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945 apabila ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4), Pasal 119, Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (2) UU ASN tetap diberlakukan. c. Bahwa Frasa “wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon” sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN adalah merupakan ketentuan yang diskriminatif, tidak menempatkan prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan serta keadilan, karenanya sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, 2. Keterangan Ahli Pemohon a. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf C UU ASN yang menyatakan; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena… c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, adalah merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 bangsa dan negaranya”. Disamping itu ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN tersebut, dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menempatkan PNS sebagai pribadi yang tercela atau berkepribadian tercela dan jauh lebih ironis PNS dianggap sebagai manusia yang tidak berperikemanusiaan karena masuk menjadi anggota partai politik. Dengan kata lain ketentuan tersebut tidak memanusiawikan manusia warga negara yang senyatanya dijamin dalam konstitusi (UUD 1945). Bahkan lebih ironis bagi Partai Politik yang bisa ditafsirkan tidak ubahnya wadah atau organisasi berhimpunya orang-orang yang berkepentingan sama (termasuk PNS) sebagai wadahnya penjahat atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat atau tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap layak diberhentikan dengan tidak hormat, padahal partai politik merupakan salah satu pilar yang diakui secara konstitusional sebagai wadah berhimpunnya orang-orang yang berkepentingan sama berjuang untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, dan secara sadar hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan partai politik merupakan kebutuhan negara, sebab tanpa partai politik tidak akan pernah terbentuknya suatu pemerintahan negara. Keinginan bahwa PNS adalah bebas dari intervensi politik dalam arti netral sehingga dapat berkonsentrasi pada pekerjaanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau alasan apapun yang bisa dibenarkan secara konstitusional melakukan penghambatan atau penghalangan bagi perseorangan warga negara yang berkehendak menjadi calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah. Netralitas PNS dari intervensi politik dalam rangka keutuhan, kekompakan, dan persatuan, serta dapat memusatkan pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, tidak akan terkurangi sedikitpun manakala PNS mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sebab secara organisatoris operasional tetap akan berjalan sesuai tupoksinya dan ini sangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 bermakna bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Di samping itu dengan berbagai alasan demi kekompakan, persatuan dan tugas PNS, seharusnya tidak perlu diberhentikan dengan tidak hormat, namun akan jauh lebih memanusiawikan manusia warga negara Republik Indonesia dengan frasa “diberhentikan sementara” bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun pejabat publik (kepala daerah) sampai terpilih, dilantik dan menyelesaikan masa jabatanya. Dan selanjutnya bisa diaktifkan kembali dalam jabatan yang sama dengan sebelumnya. Dengan demikian sangat wajar jika ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN layak dibatalkan atau dikoreksi demi supremasi hukum karena senyatanya bertentangan dengan UUD 1945. b. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN adalah merupakan ketentuan atau norma diskriminatif dan jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, di samping bertentangan pula dengan Pasal 28C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Secara sederhana ketentuan tersebut dapat ditafsirkan oleh segenap waga negara termasuk lembaga yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk membuat atau membentuk undang-undang organik sebagai pelaksana adanya hak dan kewajiban yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan bagi warga negara Republik Indonesia tanpa pembedaan atau adanya unsur diskrimanasi baik warga negara sipil biasa maupun warga negara yang bersetatus PNS, dan adalah merupakan kesalahan besar bagi pembuat atau pebentuk undang-undang, khususnya UU ASN melalui ketenrtuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tersebut yang telah menempatkan frasa “...wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan sebagai calon” Oleh karena itu frasa tersebut seharusnya dirubah dengan frasa “…wajib menyatakan berhenti sementara sampai dilantik dan menyelesaikan masa jabatanya”. Frasa tersebut dengan sendirinya menempatkan PNS tidak harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 menyatakan pengunduran diri, namun justru dengan frasa tersebut terdapat penghargaan dan penempatan secara benar bahwa PNS adalah juga warga negara yang mendapatkan kesempatan sama baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Sangat tidak pada tempatnya jika PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah beradu untung, karena manakala tidak terpilih bisa aktif kembali sebagai PNS. Namun jauh lebih terhormat dengan menempatkan PNS sebagai warga negara yang berkehendak atau berniat turut serta menikmati hak-hak konstitusionalnya. Artinya bahwa seseorang maupun badan atau lembaga negara, lebih-lebih pemerintah dianggap melek hak manakala bisa menghargai dan menghormati hak-hak orang lain warga negara. Ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”. Oleh karenanya sangat wajar dan tepat jika ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN tersebut dibatalkan atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU ASN yang menyatakan; “Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat”. Ketentuan ini sangat berpotensi merugikan hak-hak warga negara termasuk bagi PNS, dan oleh karenanya sangat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini secara tegas mengamatkan bahwa warga negara secara pribadi berhak atas pekerjaan (apapun pekerjaanya yang jelas layak) termasuk dalam jabatan menajdi pejabat negara yang sudah barang tentu layak dan dapat memenuhi penghidupan yang layak pula. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan maka ketentuan tersebut secara nyata menempatkan warga negara untuk beperkerjaan dan penghidupan yang layak, dan karenanya wajib bagi siapapun termasuk pemerintah untuk menghormati dan menghargainya. Oleh karena itu frasa dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Pasal 124 ayat (2) sebaiknya dimaknai dengan frasa “Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan tetap dapat bekerja sampai usia pensiun”. Dengan ketentuan ini maka PNS merasa tetap mendapatkan tempat dalam rangka pengadianya pada bangsa dan negara atau tetap mempunyai peluang sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. d. Sebagai akhir dari keterangan dan penjelasan saya, ijinkan pula kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik berkenan menjadikan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan atas permohonan uji materiil UU ASN terutama Pasal 87 ayat (4), Pasal 119, Pasal 123 ayat (4) dan Pasal 124 ayat (2) terhadap UUD 1945. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2015, dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) UU ASN terhadap UUD Tahun 1945. Pasal 87 ayat (4) huruf c PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 119 Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Penjelasan Pasal 119 Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali. Pasal 123 ayat (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Penjelasan Pasal 123 Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali. Pasal 124 ayat (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) UU ASN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adapun bunyi Pasal UUD Tahun 1945 yang menjadi batu ujian adalah: 1. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) (1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2)Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 4. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Para pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) UU ASN bertentangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon terdapat kontradiksi antara pasal-pasal a quo dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena di sisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS dapat menjadi pejabat negara, sedangkan di sisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari PNS dan diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS. Adanya norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat negara cukup mengundurkan diri sementara dari PNS dan apabila sudah tidak menjabat sebagai pejabat negara diaktifkan kembali sebagai PNS, disisi lain terdapat norma, pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat negara, PNS sudah harus mengundurkan diri. 2. Bahwa PNS dapat menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana yang tercantum dalam a quo maka seharusnya tidak boleh ada pasal yang mengharuskan PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara mengundurkan diri, yang tidak dapat ditarik kembali dari PNS pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat negara. 3. Bahwa pasal-pasal dalam a quo juga tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 4. Bahwa menurut Pemohon, suatu hal yang pasti ketika seorang calon legislatif harus diajukan oleh partai politik, niscaya calon legislatif tersebut pasti menjadi anggota partai politik peserta pemilihan umum tersebut, sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS yang menjadi calon legislatif calon legislatif tersebut dari pekerjaannya sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengundurkan diri sementara dari pekerjaannya sebagai PNS dan tidak aktif sebagai anggota partai politik. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR-RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap permohonan pengujian pasal-pasal a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa sejarah birokrasi di Indonesia menunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu merupakan obyek politik dari kekuatan partai politik dan aktor politik. Jumlahnya yang signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan negara selalu menjadi incaran tiap partai politik untuk menguasai dan memanfaatkan PNS dalam aktivitas politik. Saat menjelang pemilihan umum, aktivitas politik partisan PNS menjadi kian intensif karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 partisipasinya untuk mendukung kampanye secara terbuka maupun terselubung amat efektif. b. Bahwa bagi partai politik, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (mobil, gedung, dan kewenangan) secara diskriminatif, yang menguntungkan salah satu partai politik. Selain itu, di pelosok pedesaan yang mayoritas penduduknya dengan tingkat pendidikan rendah, figur dan pilihan PNS akan menjadi referensi bagi pilihan masyarakat. c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Bahwa sebagai gambaran umum, perlu disampaikan kerangka pemikiran yang terdapat di dalam Naskah Akademik RUU ASN dalam gambar sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 e. Bahwa konstruksi UU ASN yang mengatur mengenai pegawai ASN yang menjadi pejabat negara perlu dijelaskan sebagai berikut bahwa di antara jabatan-jabatan negara atau pejabat negara yang disebutkan di dalam UU a quo, dapat dibedakan antara jabatan yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan umum (elected official) dan jabatan yang diangkat atau dipilih tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Di antara jabatan-jabatan tersebut di atas maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing maupun secara berpasangan merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Masing-masing juga telah diatur di dalam UU lainnya seperti UU Pilpres dan UU Pileg. Dalam hal pegawai ASN hendak mencalonkan diri ke dalam jabatan yang dipilih secara langsung tersebut maka UU ASN mewajibkan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Sementara untuk jabatan-jabatan negara yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat seperti Hakim Agung dan Hakim Konstitusi; anggota BPK; Menteri; anggota KY, KPK, Kepala Perwakilan RI tidak harus mengundurkan diri, namun hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status PNS. Menanggapi permohonan Pemohon, DPR beranggapan bahwa tidak ada kontradiksi antara Pasal 121 yang menyebutkan bahwa pegawai dapat menjadi pejabat negara dengan ketentuan pasal lain yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk jabatan-jabatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Negara tertentu (elected officials). Pasal 121 UU ASN merupakan sebuah norma umum yang menyatakan bahwa pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Artinya, Undang-Undang ini tidak menutup peluang bagi seluruh pegawai ASN untuk menjadi pejabat negara, namun kemudian terdapat ketentuan mengenai implikasi bagi yang bersangkutan ketika hendak mencalonkan atau menjabat sebagai pejabat negara. Undang-Undang a quo selanjutnya mengkategorikan untuk jabatan negara yang dipilih secara langsung, harus mengundurkan diri, sementara yang tidak dipilih secara langsung diberhentikan sementara dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Ketentuan tersebut bukan merupakan diskriminasi, melainkan karena pegawai ASN diharapkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik sementara justru untuk menduduki jabatan-jabatan yang dipilih tersebut pegawai ASN harus menjadi anggota partai politik. Selain itu juga terdapat konsistensi dan kepastian hukum karena ketiga UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga mensyaratkan hal yang sama. Kesemuanya dalam konteks kerangka tujuan menuju aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, serta memiliki kinerja, kapasitas, dan integritas yang tinggi. f. Bahwa Pasal 8 UU ASN menyatakan Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Pasal 9 ayat (2) menyatakan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan Pasal 9 ini jelas bahwa pegawai ASN dilarang melakukan dan/atau mengikuti kegiatan politik praktis dan dilarang berpihak dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. g. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU a quo sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UU a quo, dimaksudkan sebagai upaya menjaga netralitas pegawai ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 h. Bahwa ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) mengenai keharusan pegawai ASN yang berasal dari PNS untuk mengundurkan diri, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan persyaratan bagi setiap pejabat negara di lembaga negara lainnya dalam ketentuan peraturan perUUannya agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Salah satu peraturan perUUan yang mengatur persyaratan tersebut antara lain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu Anggota Legislatif, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; i. Bahwa dalam hal PNS dimaksud membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekadar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka UU ASN menormakan secara tegas agar PNS dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU a quo. Demikian pula halnya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, PNS tersebut harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) UU a quo. j. Bahwa terhadap persyaratan dalam mengundurkan diri menjadi PNS, Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, “Ketika seorang telah memilih untuk menjadi PNS, maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai Calon Anggota DPD, maka UU dapat menentukan syarat-syarat, di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM. Karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perUUan di bidang birokrasi pemerintahan.” Menurut Mahkamah, perspektif yang mana pun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo, maka kewajiban mengundurkan diri menurut UU bagi PNS yang akan ikut pemilihan Anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional. Sehingga dalil pemohon yang menganggap aturan pengunduran diri bagi PNS melanggar kontitusi adalah tidak tepat. Justru ketentuan serupa pernah dimohonkan pengujian dengan alasanya yang sama, sehingga seharusnya putusan pertimbangan tersebut secara otomatis berlaku terhadap permohonan ini. k. Bahwa secara prinsip dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat menjunjung supremasi hukum, HAM dan tanpa ada unsur diskriminasi, pembedaan perlakuan merupakan kebijakan pembuat UU sebagai upaya dalam menciptakan keadilan dan merupakan konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perUUan. Keharusan mengundurkan diri itu bukan mengurangi hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari pilihan yang bersangkutan untuk berpindah dari birokrasi pemerintahan ke dalam jabatan politik. l. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo merupakan suatu ketentuan yang dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 “diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. m. Bahwa ketentuan UU ASN tidak bersifat imperatif (paksaan) sehingga mengharuskan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU a quo, mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), karena dapat juga tidak mengundurkan diri sebagai PNS, dengan tidak mencalonkan diri atau dicalonkan. Hal ini adalah pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil oleh pejabat/PNS tersebut. Oleh karena itu sesungguhnya harus dimaknai bahwa hukum yang dalam hal ini direpresentasikan dalam UU ASN adalah memuat fasilitas hukum dan pilihan hukum yang dapat diambil atau tidak diambil oleh warga negara setelah memperhitungkan seluruh dampak pada dirinya. n. Bahwa pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 119 dan Pasal 123 UU a quo, setelah pernyataan secara tertulis/surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Bahwa Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota yang mengundurkan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, yang bersangkutan telah memilih untuk berhenti dari PNS untuk menjadi calon. Pilihan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota, sangat dimungkinkan PNS tersebut terafiliasi dengan partai politik sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Legislatif bahwa peserta pemilu legislatif berasal dari partai politik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 o. Bahwa Pasal 124 ayat (2) UU a quo harus dibaca dalam satu kesatuan dengan ayat (1). Sebagai ilustrasi, seorang PNS yang telah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi/eselon 1 pada sebuah kementerian/lembaga diangkat menjadi pejabat negara. Yang bersangkutan ketika menjabat sebagai pejabat negara diberhentikan sementara. Setelah selesai menjabat sebagai pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali, namun tidak otomatis dapat menduduki kembali jabatan yang sebelumnya ditinggalkannya, mengingat jabatan tersebut tentunya telah di isi agar organisasi dapat terus berjalan dan melaksanakan tugasnya, sehingga tidak mungkin pula yang bersangkutan kemudian diturunkan pada jabatan di bawahnya. Untuk itu diberikan masa tenggang selama 2 (dua) tahun untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi yang seleksinya menurut UU a quo melalui seleksi terbuka/open biding. Apabila dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Hal ini dimaksudkan dalam kerangka mengubah paradigma comfort zone menjadi competitive zone. p. Bahwa pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional kerugian apa yang secara nyata ditimbulkan atas keberlakuan UU a quo. Bahwa DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan yang dialami oleh Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2). Oleh karena itu tepat jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 dan keterangan tertulis pada tanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 8/PUU-XII/2015 pada intinya mendalilkan: a. Pemohon III adalah PNS pada tahun 2013 terdaftar sebagai calon legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 dirugikan oleh Pasal 87 ayat (4) huruf c karena Pemohon diberhentikan sebagai PNS karena hukum yang berlaku surut. Pemohon II adalah PNS golongan IV/d yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jember menganggap Pasal 119 beserta Penjelasan merugikan karena apabila Pemohon ingin mencalonkan diri sebagai Bupati/pejabat negara maka Pemohon harus mengundurkan diri secara permanen. Pemohon I adalah PNS golongan IV/e menganggap Pasal 123 ayat (3) beserta Penjelasan merugikan karena Pemohon ingin menjadi wakil Bupati, maka Pemohon harus mengundurkan diri secara permanen. b. Menurut Pemohon terdapat kontradiksi antara pasal-pasal a quo UU ASN dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yaitu Pasal 123 ayat (2) yang menetapkan PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara seperti menjadi anggota Mahkamah Konstitusi dan sebagainya diaktifkan kembali sebagai PNS, sementara dalam Pasal 124 ayat (2) menyatakan apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak menduduki jabatan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Sehingga Pasal 124 ayat (2) UU ASN tidak memberikan kepastian hukum yang adil. c. Pemohon menganggap frasa “pengunduran diri” dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) bertentangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 dengan UUD 1945. 2. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 9/PUU-XII/2015 pada intinya mendalilkan: a. Bahwa Pemohon I s/d Pemohon VIII adalah pegawai honorer yang terdiri dari Guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, Pegawai Kontrak yang bekerja pada Instansi Pemerintah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 1 butir ke-4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) UU ASN. b. Menurut Pemohon, norma-norma yang menyatakan pegawai PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja merugikan hak konstitusional para Pemohon karena apabila masa perjanjian kerja Pemohon berakhir dalam jangka waktu tertentu, maka Pemohon akan kehilangan pekerjaan, dan tidak bisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. c. Bahwa apabila kata “tidak” dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka Pemohon tidak akan dirugikan, karena Pemohon dapat ditetapkan otomatis sebagai CPNS. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU ASN, sebagai berikut: Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pegawai ASN mengemban tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon (Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menganggap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c dan Pasal 123 ayat (3) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena telah diberhentikan dari PNS dengan dasar Undang-Undang yang berlaku surut, sedangkan sebagai PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati/pejabat Negara harus mengundurkan diri secara permanen dan terhadap ketentuan Pasal 124 ayat (2) UU a quo Pemohon dirugikan karena setelah Pemohon mengundurkan diri setelah dua tahun harus diberhentikan, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa sebelum diterbitkannya UU ASN yang baru, pengaturan mengenai Kepegawaian diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian. Dalam UU Kepegawaian sebelum UU ASN tersebut, norma larangan bagi Pegawai sudah ada diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Kepegawaian. Sehingga terhadap anggapan pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo merugikan pemohon karena diberlakukan surut terhadapnya, menurut Pemerintah keliru dan berlebihan justru dengan adanya UU ASN sebagai pengganti UU Kepegawaian adalah lebih mempertegas dari norma larangan tersebut. b. Terhadap norma larangan bagi pegawai tersebut diatas, menurut Pemerintah hal ini diatur guna menjaga netralitas Pegawai ASN atas kenetralitasan dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan bagi pegawai ASN dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. c. Bahwa terhadap Pemohon yang harus mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan dirinya menjadi pejabat negara, menurut Pemerintah perlu diketahui bahwa jabatan negara seperti halnya bupati dalam kaitan pemohon adalah jabatan politis sama halnya jabatan untuk menjadi anggota partai politik yang dipilih oleh masyarakat yang mendukung partainya.. oleh karena itu, bagi pegawai ASN harus menjaga kenetralitasannya dari pengaruh politik, sehingga pegawai ASN harus mengundurkan diri sebelum mengajukan sebagai calon Bupati. d. Terhadap permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 8/PUU- XIII/2015, yang materi yang diujikan sama dengan materi pengujian atas perkara Nomor 56/PUU-XII/2014, maka menurut Pemerintah terhadap permohonan ini berlaku mutatis mutandis dengan keterangan Permohonan dengan Nomor perkara Nomor 56/PUU-XII/2014. e. Bahwa Mahkamah Konstitusi terhadap perkara dalam permohonan ini, pernah memberikan pertimbangannya dengan amar putusannya menolak permohonan pemohon seluruhnya dalam Nomor 12/PUU- XI/2013 tanggal 9 April 2013 jo Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: “...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat diantaranya dapat membatasi hak- haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;” 2. Terhadap dalil para Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 1 butir ke-4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) UU ASN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena pegawai PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merugikan hak konstitusional pemohon apabila masa perjanjian kerja Pemohon berakhir dalam jangka waktu tertentu, maka Pemohon akan kehilangan pekerjaan, dan tidak bisa hidup sejahtera dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: a. Bahwa pegawai ASN berdasarkan UU ASN terbagi menjadi 2 (dua) Jenis yaitu Pegawai Negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perbedaan antara PNS dan PPPK sebagai berikut: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud UU ASN merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN. 2) Bahwa pegawai PPPK memiliki masa kerja sesuai dengan masa perjanjian kerja dengan pemerintah. Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait. Selama bekerja seorang PPPK tidak memiliki Nomor Induk Pegawai seperti layaknya seorang PNS. Oleh karena itu, perbedaan yang umum antara Pegawai PNS dan PPPK adalah pada kebutuhannya karena PPPK adalah pegawai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 Profesional. b. Bahwa dalam UU ASN ditentukan dalam manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sehingga seseorang yang ingin menjadi PPPK seperti halnya untuk CPNS harus melalui pengusulan dan penetapan formasi serta kinerjanya juga terukur. Seorang PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan yang hampir sama dengan PNS. Oleh karena itu, bagi instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasi dan kualifikasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap Pemohon yang berstatus tenaga honorer dan tidak tetap harus dibedakan karena pada umumnya untuk menjadi Pegawai ASN yang terdiri Pegawai PNS dan Pegawai PPPK harus melalui tahapan pengadaan dan penyeleksian. Sehingga terkait dengan kedudukan Pemohon yang ingin disamakan dengan PPPK Pemerintah tidak sependapat karena PPPK adalah pegawai Profesional yang dibutuhkan instansi Pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya apabila tenaga honorer ingin diangkat sebagai PPPK harus memenuhi syarat tertentu sehingga mendapatkan renumerasi, tunjangan sosial dan kesejahteraan hidup seperti layaknya PNS. Sehingga alasan Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan filosofis UU ASN. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 3) Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 beserta Penjelasan, Pasal 123 ayat (3) beserta Penjelasan, Pasal 124 ayat (2), Pasal 1 butir ke-4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Rer. publ. Eko Prasojo, SIP. Mag.rer.publ, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: A. Pendahuluan 1. Menjawab Tantangan Global Saat ini sadar atau tidak kita menghadapi berbagai perubahan global yang begitu pesat baik yang dapat diprediksi (predictable) maupun yang tidak dapat diprediksi (unpredictable). Perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan IPTEK, ekonomi bebas ASEAN yang sudah di depan mata, penyebaran wabah penyakit menular, terorisme, bencana alam, kecelakaan transportasi masa, dan sebagainya memerlukan kesigapan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya real time dan on time, tetapi juga tepat sasaran, efisien dan efektif. Untuk dapat menjawab dan mengatasi setiap tantangan tersebut, tentu pemerintahan harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang handal, responsive, adaptif, dan peka terhadap kebutuhan masyarkat. 2. Memperbaiki Masalah Internal Birokrasi Di sisi lain, kondisi riil birokrasi kita masih jauh dari harapan. Menurut The Global Economy, indeks efektivitas Pemerintahan Indonesia tahun 2013 adalah -0,24 dari rata-rata indeks semua negara yang disurvei yaitu -0,01. Indonesia hanya menempati urutan ke-103 dari 192 negara. Posisi ini sangat tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain, seperti Malaysia (indeks 1,10 di urutan ke-35), Thailand (indeks 0,21 di urutan ke-72), dan Filipina (indeks 0,06 di urutan ke-79). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Ada beberapa faktor penyebab ketidakefektifan pemerintah, salah satu sebab utama adalah pegawai yang tidak profesional dan tidak berkinerja. Keberadaan pegawai yang bekerja lambat, berbelit-belit, dan tidak kompeten ini disebabkan oleh sistem yang keliru. PNS tidak dikelola dengan baik, pola karier yang tertutup, dan sering dijadikan alat mobilisasi politik penguasa atau calon penguasa khususnya menjelang pemilukada. Karena kariernya ditentukan oleh kedekatan dan senioritas, orientasi pegawai bukan untuk melayani masyarakat melainkan melayani atasan, penguasa atau kroni-kroninya. Berkinerja atau tidak, pendapatan mereka sama saja (PGPS), yang membedakan adalah siapa yang memiliki atau mampu membangun kedekatan dengan atasan atau penguasa politik, maka karier akan lebih mulus atau sering dilibatkan dalam berbagai proyek. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) lahir dari buah reformasi birokasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan/manajemen Aparatur Sipil Negara yang selama ini tidak lagi relevan. Dengan melakukan perubahan mendasar pengelolaan SDM aparatur dari closed career system menuju open career system, UU ASN menerapkan seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan menghadirkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan menjadikan ASN sebagai sebuah profesi yang harus dihormati, dikelola, dan dijaga, UU ASN menegakan kode etik dan perilaku profesi ASN serta menerapkan sistem merit secara terintegrasi; yaitu suatu sistem yang mengamanatkan setiap kebijakan dan Manajemen ASN mulai dari perencanaan, perekrutan, pengangkatan, pengembangan, pemindahan, penggajian, dan pemberhentiannya harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. B. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Salah satu perubahan yang diusung UU ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Hal ini menegaskan bahwa untuk mengabdi dan bekerja pada instansi pemerintah, warga negara tidak harus berstatus menjadi PNS tetapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 juga bisa melalui jalur PPPK. Berbeda dengan pegawai honorer, pegawai tidak tetap atau honorer pada masa sebelumnya, PPPK diangkat dengan basis utama kualifikasi, kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Sebagaimana PNS, PPPK tidak bisa diangkat secara otomatis. Pengisian PPPK dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari analis kebutuhan unit/organisasi, analis jabatan (Anjab), evaluasi jabatan (evjab), analis beban kerja (ABK), perencanaan SDM 5 tahun dan dilakukan perekrutan melalui seleksi berbasis kualifikasi, kompetensi, serta memperhatikan kinerja masa lalu yang telah dicapai. Keberadaan PPPK setidak-tidaknya dimaksudkan dalam rangka memperkuat penerapan open career system, penegakan prinsip merit, dan mengubah lingkungan birokrasi dari comfort zone menuju competitive zone. PPPK merupakan based practices aparatur sipil negara di negara-negara yang telah menerapkan performance based bureaucracy. 1. Dari Closed Career System Menuju Open Career System Sebagaimana diketahui bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN, pola karier PNS menganut sistem tertutup, yaitu sistem yang didasarkan senioritas dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Seleksi dan promosi hanya dilakukan di instansi masing-masing, dilakukan dengan penekanan pada senioritas, kedekatan hubungan, atau unsur-unsur subjektif lainnya. Pengukuran kinerjapun tidak dilakukan secara objektif, rotasi pegawai dilakukan tanpa memperhatikan kompetensi pegawai. Kondisi ini tentu tidak sehat, mengakibatkan pegawai tidak berkinerja, malas berkreasi, dan tidak inovatif. Seringkali para PNS bekerja sangat berorientasi hanya kepada ada tidaknya aturan atau perintah atasan. UU ASN bermaksud mengubah sistem pola karier tertutup tersebut menuju pola karier terbuka dengan menciptakan kompetisi dan menekankan kompetensi dalam setiap pengisian jabatan. Open career system menerapkan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan-jabatan ASN, bukan hanya terbuka antar instansi dan antar PNS, bahkan pengisian jabatan- jabatan ASN dapat terbuka dari luar melalui jalur PPPK. Walaupun penekanannya untuk memperkuat jabatan fungsional, namun pada dasarnya PPPK dapat menduduki jabatan ASN Jabatan Administrasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (staf) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT/setara eselon I dan II). Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sebagaimana PNS, PPPK harus mengikuti proses seleksi secara terbuka dan kompetetif. Hanya saja untuk jabatan- jabatan JPT yang dapat diisi oleh PPPK atau dapat diisi dari kalangan non PNS, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Presiden melalui Keputusan Presiden (Pasal 109 UU ASN). System ini merupakan batu loncatan untuk penerapan sistem yang lebih terbuka dalam manajemen ASN yaitu open system pada masa yang akan datang (2025) sebagai syarat untuk mencapai pemerintahan dinamis. Jika ada lowongan jabatan, setiap WNI berhak mendaftar melalui jalur PPPK, termasuk dari honorer, pegawai tidak tetap, tenaga konsultan, dan para profesional lainnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi dan eksaminasi yang terbuka dan objektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam jabatan. Tidak ada warga negara yang otomatis diangkat menjadi PNS ataupun PPPK, semua harus melalui proses seleksi. Pengangkatan sebagai PPPK dilakukan dengan basis perjanjian kerja (kontrak) untuk suatu masa tertentu. Minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika pemerintah masih membutuhkan keahlian yang bersangkutan berdasarkan pada kinerja dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian sangat dimungkinkan seseorang diangkat menjadi PPPK lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang kompetensinya masih memenuhi syarat jabatan dan dibutuhkan oleh instansi. Bahkan dalam pikiran pembuat UU ASN, PPPK dapat saja dikontrak dalam jangka panjang, misalnya 15 tahun, 20 tahun atau mungkin 30 tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan. Pada dasarnya PNS dan PPPK sama, yaitu: • berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara (ASN); • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan; dan • harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik. Namun yang membedakan adalah PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional serta menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 instansi dan ketentuan Undang-Undang, serta melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 7 UU ASN). Berbeda dengan PNS yang proses pengisian jabatannya dilakukan secara berjenjang hirarkis (kecuali JPT), Pengisian jabatan ASN melalui jalur PPPK dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur tingkatan (multi entry level), yaitu: • tingkat pertama (first entry) untuk mengisi jabatan-jabatan ASN tingkat dasar sebagaimana CPNS (administrasi pelaksana/fungsional pratama atau pemula); • tingkat menengah (middle entry) untuk mengisi jabatan ASN tingkat menengah setingkat dengan jabatan administrator; dan • dan tingkat atas (top entry) untuk mengisi JPT. Karena besaran gaji merupakan harga jabatan yang tercermin dari beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan (Pasal 79 dan Pasal 101 UU ASN) maka pada dasarnya gaji PNS dan PPPK adalah sama. Besarnya gaji setiap pegawai ASN ditentukan oleh jabatan dan grading jabatan yang didudukinya. Baik PNS maupun PPPK memperoleh tunjangan kinerja yang besarannya ditentukan dari capaian kinerja (performance based), dan masing-masing mendapat jaminan sosial ASN seperti Jaminan Kematian, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja. Sedangkan sistem pensiunnya akan dilaksanakan dan diintegrasikan dengan Sistem Jaminan Sosial Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini juga ingin menekankan bahwa PPPK bukanlah Pegawai ASN kelas ke-dua. 2. Memperkuat Sistem Merit Di beberapa negara penerapan sistem merit dalam birokrasi bukanlah hal baru. Sistem Merit pertama kali diatur dalam Pendleton Civil Service Reform Act (Pendhelton Act) tahun 1883 di Amerika Serikat yang mewajibkan penerapan prinsip merit dalam birokrasi. Presiden Chester A. Arthur berhasil mendapat dukungan Congress dalam mengusung Pendleton Civil Service Reform Act pada tahun 1883. Melalui Pendleton Act didirikan Civil Service Commission yang mengelola PNS di level pemerintahan federal. Pendleton Act mensyaratkan adanya seleksi berbasis kompetensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 dalam merekrut pegawai untuk menduduki jabatan dan menjalankan pekerjaan tertentu. Peraturan ini juga memungkinkan elected officials and political appointees memecat pegawai yang tidak berkinerja dan melindungi pegawai dari interfensi politik. Keberadaan PPPK dimaksudkan juga dalam rangka memperkuat penerapan sistem merit, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, yaitu setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja bukan didasarkan pada kedekatan politik, favoritisme, hubungan kekerabatan, atau unsur-unsur subjektif lainnya. Sebelum UU ASN, karier PNS yang cemerlang dan tunjangan yang diberikan cenderung bukan berdasarkan kinerja, melainkan masih didasarkan pada kedisiplinan, senioritas, dan kedekatan hubungan. Jamak diketahui bahwa PNS sangat sulit diberhentikan karena tidak berkinerja. Pemberhentian PNS selama ini lebih diakibatkan oleh pelanggaran disiplin dan/atau menjadi terpidana. PPPK yang direkrut berdasarkan kompetensinya dan ditempatkan pada jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya tersebut. PPPK dapat diberhentikan karena tidak mencapai target kinerja sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, atau diberhentikan karena kompetensinya tidak lagi sesuai dengan kompetensi jabatan yang dudukinya. 3. Dari Comfort Zone Menuju Competitive Zone Kehadiran PPPK akan merubah lingkungan birokrasi dari zona aman menuju zona kompetitif. Dengan membuka persaingan disetiap pengisian jabatan, PNS dan PPPK harus berkompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan ASN. Dengan perubahan ini, orientasi pegawai tidak lagi hanya untuk membangun kedekatan dengan antasan, tetapi bagaimana meningkatkan kompetensi dan kinerjanya agar dipromosikan dan dapat bersaing dengan pegawai lain dalam pengisian jabatan. Jika ingin kariernya baik, pegawai tidak boleh lagi bermalas-malasan. Pegawai harus mencapai target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun dalam kontrak kinerja agar memperoleh predikat penilaian kinerja baik atau sangat baik. Namun jika PNS tidak mampu mencapai target kinerja Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 yang diperjanjian dan telah diberi kesempatan memperbaiki kinerjanya, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi mulai dari penurunan tunjangan kinerja sampai dengan pemberhentian. (Pasal 77 ayat (6) UU ASN). Begitu juga dengan PPPK, hubungan perjanjian kerja PPPK dapat diputus dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau karena tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. (Pasal 105 ayat (2) huruf c). 4. Best Practices Dari Berbagai Negara Di negara-negara yang sudah menerapkan sistem pengelolaan pegawai berbasis kinerja (performance based bureaucracy), kehadiran PPPK bukanlah hal yang baru. Pada dasarnya negara-negara seperti Korea, Jerman, dan Australia dalam menerapkan sistem merit, memiliki aparatur pemerintah yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu permanen staf dan non permanen staf (atau on going staff and non on going staff). Di Korea Selatan, civil services terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu permanent atau career civil servants dan non permanent atau civil servants based on contract. Pegawai PPPK adalah civil servant based on contract. Sejak tahun 1999, Republik Korea melakukan langkah-langkah reformasi sistem kepegawaian. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah dengan menerapkan Open Competitive Position System (OPS), yaitu dengan membuka sebanyak 20% jabatan-jabatan senior position (grade-4 dan 3 atau setara dengan JPT) dapat diisi kalangan ahli/ konsultan/profesional dari luar menjadi civil servant based on contract. Untuk menarik professional dari luar, pegawai jenis ini gajinya disetarakan dengan gaji sektor private/swasta. Melalui kebijakan OPS, sebanyak 20% jabatan senior position disetiap instansi yaitu sekitar 124 jabatan senior dari 40 organisasi pemerintah pengisiannya harus melalui seleksi terbuka. Ketika jabatan-jabatan tersebut ada yang lowong, maka pemerintah harus mengumumkan secara terbuka melalui media masa, dan setiap orang baik dari dalam maupun luar instansi pemerintah yang memenuhi kualifikasi dapat melamar dan diseleksi dengan prosedur yang fair. (Korea CSC, http://www.csc.go.kr/11/2003). Saat ini 32 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 persen posisi-posisi jabatan di Korea dapat diisi oleh kalangan profesional dan berstatus sebagai non permanent staff. PPPK di negara Jerman dikelan dengan sebutan Angestellte atau Public Employee. Keberadaannya mengikuti peraturan tenaga kerja yang berlaku untuk semua tenaga kerja di Jerman. Sedikit berbeda dengan PPPK di Indonesia yang keberadaanya diatur dalam hukum publik. ASN di Indonesia bukan termasuk tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan pegawai publik yang diatur dan tunduk pada hukum publik UU ASN. Dari total keseluruhan aparatur pemerintah di Jerman yang terdiri dari Beamte (sama dengan PNS) dan Angestellte (PPPK), komposisi Beamte dan Angestellte yaitu 60% berbanding 40%. Sebagaimana PPPK Indonesia, masa kontrak maksimal Angestellte tidak spesifik diatur. Dalam paraktek sudah ada yang selama 35 (tiga puluh lima) tahun dikotrak bekerja sebagai angestellte yang diperpanjang secara periodik berdasarkan kebutuhan pemerintah. Dalam periode tertemtu, jika pemerintah mengalami defisit keuangan negara, maka Angestellte dapat diputus perjanjian kerjanya. Cara ini akan membantu pemerintah menyelesaikan krisis atau defisiti keuangan negara. Di Australia. Pegawai ASN atau Australian Public Services Employees terdiri dari ongoing employees (PNS) dan non-ongoing employees (PPPK). Keberadaannya diatur dalam Public Service Act 1999. Sama dengan PPPK di Indonesia, non-ongoing direkrut berdasarkan kontrak kerja dalam waktu tertentu. Pada tahun 2013 sebanyak 15.027 non-onggoing employees atau sekitar 10% lebih dari seluruh total pegawai APS menduduki jabatan- jabatan APS (Australian Publi Service (State of the service report 2012- 2013) Kedepan jumlah ini akan terus bertambang karena pemerintah Australia mengundang para profesional untuk menduduki jabatan-jabatan APS yang lowong di pemerintahan setiap harinya, dan dilakukan melalui iklan di stasiun TV, koran dan website resminya. Para professional dari sektor swasta seperti akuntan, ahli IT, finansial analis, konsultan SDM, dan sebagainya dapat mengikuti seleksi untuk diangkat sebagai ongoing atau non ongoing employees. (https://www.apsjobs.gov.au/ atau http://tv.apsjobs.gov.au/) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 C. Jabatan Political Appointee dan Elected Official Jabatan politik terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu political appointee dan elected official. Political appointee diangkat dalam jabatan melalui penunjukan atau penetapan oleh pejabat politik yang dipilih seperti Presiden dan Kepala Daerah. Sedangkan Elected official diangkat dalam jabatan melalui proses politik yaitu pemilihan umum. Di Indonesia, jabatan-jabatan political appointee terdiri dari Menteri, Kepala LPNK, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua/Ketua Muda/Hakim MA, Hakim semua badan peradilan, Ketua/wakil/Anggota MK, Ketua/wakil/ anggota BPK, Ketua/wakil Ketua KPK, Ketua/wakil Ketua KY, Duta Besar, atau Pejabat lain yang ditentukan UU. Sedangkan jabatan-jabatan elected official yaitu terdiri dari Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRRI dan DPRD, anggota DPD, Gubernur; Bupati, dan Walikota. Pada dasarnya setiap Warga Negara maupun Pegawai ASN dapat menduduki jabatan politik untuk disebut sebagai Pejabat Negara (Pasal 121 UU ASN). Namun bagi Pegawai ASN ada konsekuensi yang harus diterima ketika menduduki atau akan mencalonkan diri untuk menduduk jabatan politik tersebut. Konsekuensi diberikan adalah dalam rangka menghindari konflik kepentingan (conflict interest) dan menjaga marwah profesi ASN yang netral dan bersih dari interfensi politik. Birokrasi yang tidak terpolitisasi akan menjamin stabilitas pemerintah. Hal ini dikarenakan netralitas public service adalah komplementer terhadap merit sistem yang memberikan keuntungan berupa terciptanya sistem yang langgeng, berkesinambungan, stabil dan imparsialitas dalam public service dan membangun profesionalisme. Karakteristik birokrasi seperti ini menekankah bahwa idealnya birokrasi tidak berpolitik, terbebas dari konflik dan hanya fokus pada administrasi dan rasionalitas. (Asmeron & Reis, 1996). Karena perbedaan cara memperolehnya, jabatan political appointee juga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan jabatan elected official bagi pegawai ASN. Untuk menduduki jabatan Negara dengan cara yang pertama, seorang PNS harus mundur sementara dari jabatan PNSnya (bagi PPPK otomatis kontraknya terputus). Namun, untuk cara yang kedua dimana sebuah jabatan diperoleh melalui kegiatan-kegiatan politik praktis dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 berafiliasi dengan partai politik, maka seorang PNS harus mundur dari statusnya sebagai PNS (bagi PPPK otomatis kontraknya terputus). Sejak 15 (lima belas) tahun silam tepatnya memasuki era reformasi, kesadaran akan pentingnya independensi PNS dari politik praktis sudah mengemuka. Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPK), ditegaskan bahwa: Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang dalam kedudukan dan tugas tersebut Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (Pasal 3 ayat (3) UUPK). Ketentuan ini menunjukkan sejak awal reformasi pemerintahan menginginkan PNS bersih dari pengaruh politik untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan tidak diskrimitatif. Namun dalam perkembangan dan implementasinya, perhatian ini dirasakan belum sepenuh hati, karena untuk menjaga netralitas PNS dan terhindar dari politik praktis, larangan PNS untuk menjadi anggota atau pengutus partai politik tidak cukup. Dalam konteks kekinian seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi, upaya mencegah intervensi politik tidak cukup jika “hanya” diukur dari keterlibatan seseorang dalam partai politik. Fenomena pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dapat menjadi contoh bagaimana PNS yang bukan anggota dan/atau pengurus partai politik ternyata bisa terlibat aktif dan dijadikan sarana mobilisasi politik oleh para calon gubernur/bupati/walikota untuk memenangi pemilu. Dalam pemilukada setidak-tidaknya ada 2 (dua) bentuk keterlibatan PNS dalam politik praktis yang mengganggu independensi dan netralitasnya yaitu: pertama, PNS secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi menjadi pendukung (tim sukses) calon kepala daerah dalam pemilukada. Kedua, PNS ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemilukada. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 a. PNS Sebagai Tim Sukses Calon Kepala Daerah Salah satu bentuk keterlibatan PNS dalam politik praktis tanpa menjadi anggota/atau pengurus partai politik adalah ketika PNS menjadi pendukung/tim sukses salah satu calon dalam pilkada. Hal ini dilakukan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Keterlibatan dalam politik praktis ini menjadi masalah karena dilakukan justru ketika PNS yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarkat. Netralitas dan independensi PNS terganggu, PNS memberikan pelayanan memihak pada golongan/atau kelompok tertentu; Dalam pemilihan langsung kepala daerah, PNS di daerah telah terkotak-kotak ke dalam kelompok pendukung masing-masing calon kepala daerah. Hal ini tidak terlepas dari siapa akan mendapatkan jabatan apa, ketika calon yang didukung nantinya terpilih. Perombakan secara besar- besaran di lingkungan jabatan struktural ketika kepala daerah baru terpilih adalah pemandangan biasa yang terjadi saat ini di berbagai daerah. Permasalahan ini menjadi semakin pelik ketika perombakan itu dilakukan tidak didasarkan pada kompetensi/kinerja melainkan lebih menekankan pada balas budi. Birokrasi menjadi tidak stabil, terpecah belah dan tidak bisa berkonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan; Kondisi yang tidak sehat ini perlu dicari jalan keluarnya karena sangat menggangu kinerja PSN di daerah terutama ketika menjelang pemilu. Permasalahan ini pula yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin) yang melarang PNS terlibat politik praktis dengan berbagai bentuknya. Dalam Pasal 4 butir 12, butir 13, dan butir 14 PP Disiplin menyebutkan bahwa: PNS dilarang: 1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 2. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 3. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 4. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Lebih lanjut di dalam Pasal 7 dan Pasal 12 PP tersebut disebutkan bahwa PNS yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi mulai dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 penundaan kenaikan gaji dan pangkat sampai dengan pemberhentian sebagai PNS. Melalui PP ini, bahwa pemerintah ingin berkomitmen untuk mencegah PNS dari berbagai bentuk intervensi politik yang dapat mempengaruhi netralitas dan independensinya. Pertanyaannya selanjutnya adalah “Memberikan dukungan politik saja dilarang, lalu bagaimana dengan mencalonkan diri bersaing untuk menduduki jabatan elected official?” b. PNS Menduduki Jabatan Elected Official Bentuk kedua keterlibatan PNS dalam politik praktis tanpa menjadi anggota/dan atau pengurus partai politik yaitu ketika PNS ikut mencalonkan diri dalam pilpres/pilkada. Hal ini terjadi karena untuk menjadi calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah seseorang tidak harus berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik. Berbeda dengan calon anggota legislatif (DPR/DPRD) yang harus berasal dari unsur partai politik. Dalam sistem politik Indonesia saat ini dikenal adanya “calon independen” yang bisa berasal dari unsur-unsur non partai politik. Dalam konteks ini maka seorang pegawai dapat terjun dalam politik praktis dengan menjadi salah satu calon dalam pemilu tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Ada tiga persoalan yang dapat menjadi dasar pertimbangan disini, yaitu: pertama persoalan konflik kepentingan, kedua penegakan etika profesi ASN, ketiga persolan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil, netral, dan tidak diskriminatif. Sebelum UU ASN berlaku, jamak terjadi di daerah seorang pejabat PNS daerah (sekda/kepala dinas) ikut mencalonkan diri dalam pemilukada. Dalam pencalonan ini, sering ditemukan pegawai yang bersangkutan memanfaatkan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk menggerakan massa dan memenangi pemilu. Karena jabatannya, pegawai yang bersangkutan dengan mudah memanfaatkan atau menyalahgunakan PNS dibawahnya untuk menjadi pendukung dan meraih simpati pemilih. Fasilitas jabatan juga digunakan untuk kampanye. Apalagi jika PNS tersebut mengikuti pertarungan politik untuk menduduki jabatan politik melawan kepala daerah incumbent yang notabene atasannya sendiri. Tentu ini menjadi pemandangan yang tidak sehat, merusak moral pegawai, dan membuat pegawai terkotak-kotak saling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 mendukung calon tertentu. Konsentrasi dan netralitas pegawai terganggu ketiga melaksanakan tugasnnya terutama menjelang pemilu. Ketika pemilu selesai dan menghasilkan pemenang, tentu hubungan antara atasan dan bawahan tidak lagi sehat. Baik atasan maupun bawahan bekerja tidak maksimal karena dendam politik telah merusak hubungan kerja birokrasi. Tidak sedikit pegawai yang gagal dalam pemilukada dimutasi oleh lawan politiknya setelah memenangi pemilu. Hak Untuk Memilih Karier Permasalahan lain dalam polemik kewajiban bagi pegawai ASN mengundurkan diri pada saat pencalonan sebagai calon kepala daearah adalah menyangkut hak untuk memilih karier sebagai ASN atau karier politik. Hak ini disebut “Freedom of selecting occupation”. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih jenis profesi dan pekerjaan apapun sesuai dengan jaminan konstitusi. Meskipun demikian, hak ini dibatasi oleh syarat-syarat yang ditetapkan dalam sebuah profesi dan pekerjaan yang dipilihnya. Dengan demikian, seorang Pegawai ASN terikat oleh syarat-syarat profesi ASN yaitu tegaknya sistem merit dan diterapkannya nilai dasar, etika dan kode perilaku ASN. Perlu dtegaskan disini, bahwa setiap warga negara yang telah menjatuhkan pilihannya untuk bekerja dan berprofesi sebagai pegawai ASN, maka kepadanya terikat berbagai syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa UU ASN bertujuan untuk menciptakan independensi dan netralitas pegawai ASN, profesionalisme, serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika seorang PNS memutuskan untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada, maka sesungguhnya yang bersangkutan telah memilih untuk menempuh karier diluar jalur karier PNS, yaitu menempuh karier politik menduduki jabatan elected official melalui proses politik. Pada saat yang bersamaan sesungguhnya yang bersangkutan telah mengesampingkan karier PNSnya. Bahwa hak yang disebutkan di dalam UUD 1945 tentang jaminan untuk memperoleh pekerjaan bagi setiap warga negara harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan dalam profesi ASN yang hendak diciptakan oleh UU ASN mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan melayani. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 Menempuh karier politik adalah pilihan dan hak asasi setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi dan kariernya. Dengan demikian tidak ada larangan bagi siapapun untuk memilih jalur karier, apakah melalui jalur karier PNS atau jalur karier politik. Akan tetapi hal ini dibatasi oleh prinsip Freedom of selecting occupation yang menuntut konsistensi dalam piliha profesi. Seseorang harus konsisten dengan pilihan mnejadi pegawai ASN yang basisnya career appointee atau menjadi kepala daerah yang basisnya elected official. Hak asasi warga negara negara adalah hak untuk memilih karier, bukan hak untuk menempuh dua jalur karier atau pekerjaan secara bersamaan. Selama ini sebelum lahirnya UU ASN, pembedaan antara karier politik yang ditempuh melalui proses politik dan karier PNS yang ditempuh melalui proses merit kepegawaian tidaklah berbatas jelas. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara karier PNS dan karier politik ini menyebabkan seorang PNS dapat menjadi kutu loncat yang mudah pindah-pidah jalur politik dan jalur PNS. Masalah yang timbul jika praktek ketidakjelasan batas antara karir politik dan karir birokrasi terus berlanjut adalah kecenderungan pesawai ASN mengambil sikap untuk memilih jalur politik dengan mengesampingkan berbagai kewajiban karier ASN nya. Hal ini berpotensi dan bahkan telah banyak terjadi pelanggaran moral/etika profesinya sebagai pegawai ASN, yaitu “melanggar sumpah/janjinya” ketika diangkat sebagai pegawau untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Seorang PNS yang mencalonkan diri untuk bersaing menduduki jabatan elected official pada saat yang bersamaan yang bersangkutan melanggar janjinya dengan mengesampingkan tugas-tugasnya sebagai PNS. Selain merendahkan kedudukan profesi PNS yang seharusnya dihargai dan dijunjung tinggi, praktik ini juga menyebabkan profesi PNS kurang dihargai, hanya dijadikan sebagai “ban serep” atau sampingan serta jaminan tambahan untuk mendapatkan tunjangan pensiun. Menang ataupun kalah dalam pemilu, menjadi masalah bagi seorang PNS untuk kembali menduduki jabatannya sebagai PNS. Hak Masyarakat Untuk Mendapat Pelayanan Yang Adil Selain berdampak buruk bagi profesi ASN, pencalonan PNS dalam pilkada juga berpotensi melanggar hak masyarakat untuk mendapat pelayanan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 Keterlibatan PNS dalam pemilu mengakibatkan ketegangan politik semakin tinggi sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Konsentrasinya PNS tidak lagi fokus pada pelayanan masyarakat tetapi terpecah karena memikirkan bagaimana nasibnya ketika selesai pemilu. Akibat situasi ini, program-program pemerintahan makin lambat dijalankan sehingga lagi-lagi mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan cepat, efisien, efektif, adil, dan tidak diskriminatif. Memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga Negara. Namun sebagaimana amanat Pasal 28J UUD 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam penjabarannya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa: setiap warga negara wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal ini pula yang melatarbelakangi pembatasan hak PNS (termasuk PPPK) untuk dipilih/mencalonkan diri dalam pemilu dengan terlebih dahulu menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai PNS, yaitu dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan/perlakuan yang tidak bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana amanat Pasal 28I UUD 1945, serta menjamin hak masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. UU ASN mengatur bahwa (Pasal 119) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (sekda provinsi) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sekda kabupaten/kota) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pasal 123 ayat (3): Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dengan ketentuan ini, diharapkan akan memperbaiki hubungan antara birokrasi dan politik agar lebih seimbang sehingga birokrasi tidak lagi kehilangan kemandirian. Politik tidak lagi menjadi sumber penyakit yang mempengaruhi kinerja dimana ukuran-ukuran politik tidak lagi mendominasi dalam proses pengisian jabatan. Dengan demikian, konsentrasi para pejabat birokrasi lebih pada pengembangan kinerja, tidak lagi semata-mata membangun hubungan yang aktif dengan politisi. Ketika PNS fokus mengembangkan kompetensi dan karier PNSnya maka dengan sendirinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, adil, dan tidak diskriminatif dapat terpenuhi. Best Practice Negara Lain Di beberapa negara penerapan Freedom of Selecting Occupation telah lama diterapkan. Di Australia, melalui Public Services Act 1999, APS Employees yang ingin mencalonkan diri bersaing menduduki jabatan elected official harus mengundurkan diri sebagai APS ketika pencalonan. Bahkan di Korea Selatan, untuk menduduki Jabatan Elected official PNS harus mengundurkan diri 90 (sembilan puluh hari) sebelum mencalonkan diri dalam pemilu. Ketentuan ini menunjukan bagaimana negara Australia dan Korea begitu tegas membedakan pekerjaan PNS dan pekerjaan politik untuk menjamin netralitas dan independensi PNS. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, dr. Benni Jeki telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah untuk perkara a quo. Pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2015 Pihak Terkait menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 • Pihak Terkait merupakan PNS di daerah Lampung Tengah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Tahun 2015; • Pihak Terkait diminta untuk mengundurkan diri jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah; • Pihak Terkait merasa tidak mungkin memanfaatkan kedudukannya sebagai PNS jika mengajukan diri sebagai Kepala Daerah; • Pihak Terkait selama ini menjadi pendorong kegiatan antikorupsi, dan selalu mengajak setiap orang untuk memberantas tindak pidana korupsi, sehingga tidak mungkin Pihak Terkait memanfaatkan fasilitasnya sebagai PNS, karena merupakan korupsi. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 19 Juni 2015 yang diterima Kepaniteraan tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU 5/2014), yang menyatakan: Pasal 87 ayat (4) huruf c (4) “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a) ... b) ... c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d) ...” Pasal 119 ”Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 119 “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali”. Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Penjelasan Pasal 123 ayat (3) “Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali”. Pasal 124 ayat (2) ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.” Terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Pemohon I Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) Golongan IVe (Pembina Utama) yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara yaitu sebagai wakil bupati, menganggap hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 dan Penjelasannya, karena Pemohon I harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali. Pemohon I menganggap apabila frasa “pengunduran diri” yang termuat dalam Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 maka Pemohon I tidak akan dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon I masih bisa mengembangkan karier sebagai PNS; Pemohon I juga menganggap Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 potensial merugikan hak-hak konstitusionalnya, karena Pemohon I berpotensi untuk diangkat sebagai pejabat negara, dan setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, lalu dalam waktu dua tahun tidak dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural maupun Jabatan Administrasi, Pemohon I akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan Pemohon I sebagai PNS. Pemohon I menganggap apabila Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon I tidak akan dirugikan hak konstitusionalnya, karena saat Pemohon I sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, lalu dalam jangka waktu dua tahun Pemohon I tidak dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional maupun Jabatan Administrasi, Umum, Pemohon I tidak diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai PNS. 2. Pemohon II Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai PNS Golongan IVd (Pembina Utama Madya) yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, dan sebagai Pejabat Eselon II. Pemohon II yang akan mengajukan diri sebagai calon bupati/pejabat negara, merasa hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 119 UU 5/2014 dan Penjelasannya, karena apabila Pemohon II mencalonkan diri sebagai calon bupati, Pemohon II harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon dan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali; Pemohon II menganggap apabila frasa “pengunduran diri” yang termuat dalam Pasal 119 UU 5/2014 a quo dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara” dan Penjelasan Pasal 119 UU 5/2014 a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon II tidak akan dirugikan, dalam pengertian apabila Pemohon II mencalonkan diri sebagai calon Bupati cukup mengundurkan diri sementara dari pekerjaan Pemohon II sebagai ASN. 3. Pemohon III Pemohon III adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai PNS yang pada tahun 2013 terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilu Legislatif Tahun 2014. Untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 legislatif, Pemohon III mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik. Pemohon III kemudian diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS pada bulan April 2013; Pemohon III merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014, karena pemberlakuan norma a quo yang berlaku surut. UU 5/2014 baru disahkan setelah Pemohon III mengajukan pensiun dini. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, terhadap kedudukan hukum para Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-2) yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial dan aktual sebagaimana fakta yang diuraikan para Pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, membaca keterangan Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta membaca kesimpulan para Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.10.1] Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014 adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas diantaranya adalah Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas. Permohonan a quo menggunakan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang tidak dijadikan dasar pengujian pada permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan pengujian kembali; [3.10.2] Bahwa norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, telah dimaknai oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 41/PUU- XII/2014, tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 1.1. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 1.2. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” Selanjutnya Mahkamah mencermati isu konstitusionalitas permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 dan permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014. Menurut Mahkamah kedua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 perkara memiliki isu konstitusionalitas yang sama yaitu pengunduran diri secara tertulis bagi PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Meskipun para Pemohon menyatakan menggunakan alasan konstitusional yang berbeda, Mahkamah tidak melihat adanya perbedaan argumentasi yang fundamental yang membuat Mahkamah perlu mengubah pendiriannya. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, sehingga Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 yang juga diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak relevan dengan pasal atau norma yang dijelaskan, yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian permohonan para Pemohon terkait dengan Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 yang mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon kehilangan hak untuk bekerja dan mengembangkan diri. Terhadap dalil permohonan para Pemohon a quo Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk berpolitik, baik menjadi anggota partai politik, ataupun menduduki jabatan politik. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2) juga menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagaimana hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak-hak warga negara yang diatur dalam norma-norma UUD 1945 tersebut di atas menegaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 berpolitik, termasuk di antaranya hak berserikat dan berkumpul, memperjuangkan hak secara kolektif melalui partai politik dengan menjadi anggota partai politik, serta hak untuk ikut serta dalam politik praktis, menggunakan partai politik untuk aktif dalam pemerintahan; Selain kebebasan untuk berpolitik yang dengan tegas dijamin oleh UUD 1945, setiap warga negara berhak memilih karier baik sebagai ASN atau karier politik. Hak ini disebut sebagai “freedom of selecting occupation”, yaitu hak yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih jenis profesi dan pekerjaan apapun sesuai dengan jaminan konstitusi. Meskipun demikian, hak ini dibatasi oleh syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu profesi dan pekerjaan yang dipilihnya; Kebebasan masyarakat yang dijamin UUD 1945 bukanlah kebebasan yang tanpa batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Dalam kaitannya dengan PNS, ada batasan seberapa jauh seorang PNS dapat berpolitik. Mahkamah dalam putusannya Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015 menegaskan bahwa “...kedudukan dan peranan PNS penting serta menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang kepangkatan dan karier tertentu...”. Oleh karena pentingnya peranan PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu, maka integritas dan netralitas seorang PNS harus terjaga. Tugas PNS sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, membuat PNS harus bersih dari pengaruh golongan tertentu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 termasuk partai politik tertentu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh golongan masyarakat secara adil tanpa membeda-bedakan; Oleh karena menjadi PNS adalah pilihan, maka ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS berarti yang bersangkutan telah mengikatkan diri dalam ketentuan, syarat, dan kewajiban ASN yang harus dipenuhi. Seseorang yang telah memilih untuk berkarir sebagai PNS akan terikat dengan tugas pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dilakukan secara prima, tanpa membedakan atau berpihak pada salah satu kelompok/golongan dan tidak terpengaruh pada kepentingan kelompok maupun kepentingan partai politik tertentu; Di dalam Penjelasan Umum UU 5/2014 ditegaskan bahwa pegawai ASN harus profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi tercapainya tujuan nasional. Pegawai ASN harus menjaga netralitasnya dari pengaruh partai politik, untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN. Untuk memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; Seorang yang berkarir sebagai PNS seharusnya telah mengetahui bahwa dirinya telah memilih untuk menjadi pengabdi dan pelayan masyarakat. Oleh karenanya yang bersangkutan dituntut untuk konsisten dengan pilihan profesinya, dalam hal ini sebagai PNS yang harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik. Sehingga hak untuk menjadi anggota partai politik, yang sesungguhnya dimilikinya, harus dikesampingkan. Hak berpolitik seorang PNS bukan berarti dihapus dan hilang. Seorang PNS sebagai warga negara tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum Anggota Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan hak pilih demikian pun PNS harus tetap menjaga netralitas dan independensinya, bersikap adil dalam melayani masyarakat dari semua golongan, sehingga tidak terjebak dalam politik praktis, apalagi sampai memanfaatkan akses fasilitas publik dalam memenangkan salah satu partai/calon. Dalam konteks itulah pembatasan terhadap hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 harus diletakkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 Berdasarkan pertimbangan pentingnya netralitas dan independensi PNS untuk bersih dari pengaruh partai politik tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon terkait Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 tidak memberikan kepastian hukum karena potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri, untuk bekerja dan untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa hak untuk memajukan diri dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi dan sosial, sehingga tidak relevan dijadikan dasar untuk permohonan a quo yang mempersoalkan hak-hak sipil dan politik. Namun dalam hubungan ini Mahkamah akan mempertimbangkan secara tersendiri. UU 5/2014 mengembangkan sistem merit secara terintegrasi dalam kebijakan dan manajemen ASN. Hal ini sebagai upaya mencapai cita-cita reformasi birokrasi membenahi ASN secara struktural dan kultural, membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks mensukeskan reformasi birokrasi maka sistem merit menjadi jawaban untuk menata ulang sistem birokrasi nasional. Dengan sistem merit maka kebijakan dan menajemen ASN menerapkan asas fairness, baik dalam hal seleksi dan promosi yang harus dilakukan secara adil dan kompetitif; dalam sistem penggajian, reward dan punishment yang berbasis kinerja; dalam standar integritas dan perilaku ASN yang melayani untuk kepentingan publik; manajemen SDM secara efektif dan efisien melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan dari tindakan sewenang- wenang demi mewujudkan birokrasi yang baik dan profesional sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik; Menurut Mahkamah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang mendasarkan pada sistem merit, maka setiap pegawai ASN harus memiliki jabatan. Konsekuensi dari adanya jabatan adalah kinerja yang di dalamnya mengandung tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, yang selanjutnya kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam penggajian, serta reward dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 punishment. Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 mengatur, ”Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.”. Sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki jabatan, maka jika yang bersangkutan tidak memiliki jabatan dalam dua tahun maka akan diberhentikan dengan hormat. Karena pegawai ASN yang tidak memiliki jabatan berarti yang bersangkutan juga tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, dan tidak ada kinerja yang dapat dijadikan tolok ukur untuk membayarkan penggajian; Oleh karena itu menurut Mahkamah jika seorang PNS tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, apabila hendak kembali berkarir sebagai pegawai ASN, maka yang bersangkutan harus menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional (vide Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014), sehingga yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya tersebut. Jika yang bersangkutan tidak menduduki jabatan maka tidak ada kinerja yang dilakukan, dengan kata lain yang bersangkutan hanya menerima gaji tanpa melakukan pekerjaan. Hal demikian tentu tidak sesuai dengan sistem merit, dan terlebih lagi tidak memberi rasa keadilan bagi pegawai ASN lainnya yang kinerjanya dijadikan tolok ukur untuk sistem penilaian dan penggajian. Bahkan dari segi anggaran hal ini menjadi pemborosan bagi belanja pegawai karena ada pegawai ASN yang terus menerima gaji namun tidak mempunyai kinerja. Untuk itu menurut Mahkamah akan lebih memberi rasa keadilan dan kemanfaatan jika seorang PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, namun tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional, baik atas kehendaknya sendiri ataupun karena tidak tersedia lowongan jabatan, diberhentikan dengan hormat; [3.13.2] Bahwa meskipun Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 sesungguhnya sudah sejalan dengan sistem merit, namun Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkaitan dengan berapa lama waktu yang layak diberikan bagi PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 memberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Jika dalam waktu 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan ataupun PNS yang bersangkutan memang tidak menghendaki untuk menduduki jabatan pada lowongan yang tersedia, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat. Terhadap jangka waktu paling lama 2 tahun yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014, Mahkamah mempertimbangkan apakah jangka waktu tersebut memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PNS yang bersangkutan. Dalam waktu 2 tahun apakah selalu tersedia lowongan jabatan? Jikapun tersedia jabatan, namun dengan sistem seleksi pengisian jabatan yang kompetitif dan terbuka belum tentu yang bersangkutan terpilih untuk menduduki jabatan tesebut. Padahal untuk dipilih ataupun ditunjuk sebagai pejabat negara, pegawai ASN setidaknya harus memiliki kualifikasi yang baik, memiliki prestasi dan telah menempuh karier birokrasi yang cukup panjang; Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014 memang tidak mengharuskan PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, tetapi dapat juga menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Tetapi sangat manusiawi jika PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara memilih untuk menduduki jabatan tinggi, apakah menjadi pejabat negara lainnya atau setidak-tidaknya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; [3.13.3] Bahwa terkait dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 mengatur bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pergantian pejabat pimpinan tinggi setidaknya akan terjadi setiap 5 tahun. Oleh karena itu, seorang PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, lalu hanya diberi waktu 2 tahun untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan persaingan yang terbuka seperti saat ini, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan; Memang terdapat cukup banyak Jabatan Pimpinan Tinggi di berbagai instansi, namun jabatan tersebut belum tentu lowong. Jikapun lowong maka yang bersangkutan harus melalui proses pengisian jabatan dengan persaingan terbuka dan kompetitif, sehingga belum tentu yang bersangkutan terpilih. Sedangkan PNS yang pernah menjadi pejabat negara, baik jabatan yang ditunjuk maupun dipilih, pastilah termasuk PNS yang berprestasi. Untuk itu akan sangat disayangkan jika PNS yang berprestasi dan masih bisa berkontribusi pada negara harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu 2 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014; Atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa jika jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014, hal ini tidak proporsional jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 41/PUU- XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Mengenai pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Adapun permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusional Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 bertanggal 8 Juli 2015; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 tidak relevan untuk dipertimbangkan; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang mengenai frasa “2 (dua) tahun” dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai “5 (lima) tahun”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 1.2. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa “2 (dua) tahun” dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai “5 (lima) tahun”; 1.3. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) selengkapnya menjadi, “Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat”. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 3. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak dapat diterima; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id