8/PHPU.D-XII/2014

PUTUSAN Nomor 8/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Drs. Hi. Herman HN, M.M Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 17 Mei 1956 Pekerjaan : Walikota Bandar Lampung Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 74, LK.II RT/RW 010, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung 2. Nama : Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. Tempat/Tanggal Lahir : Pisang, 12 Januari 1965 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Desa Pisang RT/RW 002/002, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2014, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 17 April 2014 memberi kuasa kepada Agus Bhakti Nugroho, S.H., Muhammad Yunus, S.H., Habiburokhman, S.H., M.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Alex Chandra, S.H., dan Resmen Kadafi, S.H., M.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Manzada”, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31, Tanjung Karang, Bandar Lampung, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 87, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 25 April 2014 memberi kuasa kepada M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H., Rozali Umar, S.H., Waris Basuki, S.H., Yormel, S.H., Abd. Kodrat, S.H., dan Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., selaku Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE M.RIDHO & PARTNERS”, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Muhammad Ridho Ficardo Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Teratai Nomor 8 LK1 RT 005, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 2. Nama : Bachtiar Basri Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Alamat : Desa Panarangan, Jaya Utama, RT 001 RW 003, Kecamatan Tuba Tengah, Kabupaten Tuba Barat, Lampung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Provinsi Lampung Tahun 2014, Nomor Urut 2; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 032/SK.MK/I&I/IV/14, bertanggal 25 April 2014 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Andria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Abis Hasan Mu’an, S.H., M.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Yusmarini, S.H., Sururudin, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id magang/paralegal, asisten advokat pada Kantor Hukum “IHZA & IHZA Law Firm”, yang beralamat di Gedung 88, Kasablanka Office Tower, Tower A, lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 April 2014 dengan Nomor 8/PHPU.D-XII/2014, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan Pertama pada persidangan tanggal 28 April 2014, dan Perbaikan Permohonan Kedua yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Permohonan diajukan berkaitan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Lampung Tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 tertanggal 17 April 2014. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014, Termohon tidak menerbitkan keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi. Pemohon pun tidak mendapatkan salinan keputusan a quo pada rapat pleno dimaksud. Bahwa sebagaimana bukti P-2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014- 2019 tertanggal 17 April 2014, dalam konsideran halaman 1 huruf a Menimbang, Termohon tidak mempertimbangkan atau merujuk mengenai keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi, dengan demikian terbukti keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi memang tidak diterbitkan oleh Termohon, quod non, Pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi dan kemudian bila terbukti sebaliknya maka mohon putusan yang seadil- adilnya. I. Pendahuluan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan berpijak dan dijalankan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutus sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara, oleh karena itu juga diperiksa tindakan penyelenggaraan Pemilukada, tindakan pasangan calon beserta tim suksesnya serta lembaga atau pihak lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanan Pemilukada dilakukan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir pencari keadilan akan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi bagi masyarakat Provinsi Lampung yang saat ini resah akibat demokrasi yang tidak jujur yang jelas-jelas menciderai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 tertanggal 17 April 2014. Adapun mengenai alasan- alasan yang menjadi dasar dari permohonan seperti yang diurai dan dirumuskan di bawah ini: II. Kewenangan Mahkamah 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum; 2.2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2.3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan kewenangan mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; 2.4. Bahwa selain daripada itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU-D.D- VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan, yang bertentangan dengan asas Pemilihan Kepala Daerah “Jujur dan Adil”; 2.5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melainkan merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat diskualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM, yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan; 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ini; III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014- 2019 tertanggal 24 Februari 2014 (bukti P-3) 3.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 4.1 Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2014 -2019 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 tertanggal 17 April 2014 ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, bahwa hari Jumat 18 April 2014 adalah hari libur nasional (wafat Isa Almasih), hari Sabtu 19 April 2014 dan hari Minggu 20 April 2014 adalah hari libur kerja. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, yakni 1 hari kerja setelah tanggal 17 April 2014. 4.2 Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima; V. Pokok-Pokok Permohonan Sebelum Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan Pemohon, perlu disampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang terhimpun dalam Sugar Group Companies (SGC) yang memberikan bantuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM, dimana Sdr. Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si adalah anak kandung dari Sdr. M. Fauzi Toha selaku Site Director Sugar Group Companies (PT. Gula Putih Mataram, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Indo Lampung Distillery) (bukti P-62.3) melebihi ketentuan dari PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 65 ayat (3); Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan dari Badan Hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dugaan sumbangan tersebut adalah dalam bentuk kegiatan yang dikategorikan kampanye tersebut dibungkus dengan apik dan rapi yaitu berupa acara-acara pertunjukkan yaitu: • Jalan sehat dan nyanyi bersama Duo Ridho dan Trio Macan, lokasi PKOR Way Halim Bandar Lampung tanggal 18 Agustus 2013. Dihadiri Ridho Roma dan Trio Macan. Acara ini disertai pembagian hadiah 1 unit mobil, 5 ekor sapi, 10 unit motor, dan 25 unit sepeda. Estimasi artis ibukota dan sound system Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah), hadiah 1 (satu) unit mobil Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), 5 (satu) ekor sapi @Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) X 5 ekor = Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hadiah 10 (sepuluh) unit motor @Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) X 10 unit = Rp.120.00.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hadiah 25 (dua puluh lima) unit sepeda @Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) X 25 unit = Rp.20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah). Total pengeluaran untuk acara Jalan sehat dan nyanyi bersama Duo Ridho dan Trio Macan adalah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah). (bukti P-7.1, bukti P-7.3, dan bukti-7.4) • Top Konser Diva Indonesia dengan penyelenggara paguyuban Ridho Berbakti (Ridho bersama Bakhtiar Basri) tanggal 24 November 2014, tempat pelaksanaan PKOR Way Halim Bandar Lampung, dengan menampilkan artis Inul Daratista, Nasar KDI, Cakra Khan, Zaskia Gotik, Syahrini, Dewi Persik dan lain-lain. Acara tersebut juga disertai pembagian hadiah 1 unit mobil, 5 unit motor, 10 unit kulkas, dan 10 unit televisi, dengan estimasi pengeluaran biaya; untuk artis ibu kota dan perangkat sound system Rp.600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah), hadiah 1 (satu) unit mobil Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), hadiah 5 (lima) unit motor @Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) X 5 unit = Rp.60.00.000,00 (enam puluh juta rupiah), hadiah 10 (sepuluh) unit kulkas @Rp.1.200.000,00 X 10 = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hadiah 10 (sepuluh) unit televisi @Rp.1.000.000,00 X 10 = Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah). Total pengeluaran untuk acara Top Konser Diva Indonesia adalah sebesar Rp.847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah). (bukti P-7.2) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Kuncup Pringsewu tanggal 18 Juli 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.5 dan bukti P-7.12) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Merdeka Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 1 September 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, dengan estimasi biaya Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (Bukti P 7.6) • Pemotongan hewan kurban yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dalam rangka memecahkan rekor MURI yang dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang pelaksanaannya di launching di PKOR Way Halim pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 dengan memotong hewan kurban sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) ekor di antaranya 2 (dua) ekor sapi yang masuk kategori sapi terberat. Estimasi harga sapi kurban yakni 313 (tiga ratus tiga belas) ekor @Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) X 313 (tiga ratus tiga belas) ekor = Rp.4.695.000.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor sapi terberat @Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Jadi total harga sapi kurban pada acara dimaksud yakni Rp.4.775.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). (bukti P-7.7 dan bukti P-7.20) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 26 September 2013. Acara tersebut disertai dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, dengan estimasi biaya; Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000, 00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000, 00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.8) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Oktober 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.9) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 Juli 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P 7.10) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Desa Klaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 Oktober 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P 7.11) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Rejosari Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 20 ekor sapi dan 1 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.13) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warsito Setiadji yang berlokasi di Lapangan Merdeka Sadarsriwijaya Kabupaten Lampung Timur tanggal 29 Juli 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.14) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Wisnu Joko Asmoro yang berlokasi di Balai Kampung Jaya Murni Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 September 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, pertunjukan wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan juga disertai ajakan Wakil Bupati Tulang Bawang Bpk. Heri Wardoyo untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM, (bukti P-7.15) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Jalan Ryacudu Sukarame Bandar Lampung tanggal 13 November 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.16) • Lomba Supermodel Ridho Lovers di Mall Kartini Bandar Lampung tanggal 10 November 2013, estimasi pengeluaran biaya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-7.17) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Kantor Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Way Kanan tanggal 10 September 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.18) • Acara Konser Perjuangan dan Doa yang digelar oleh Ridho Ficardo di Lapangan Merdeka Gunung Sugih Lampung Tengah. Dihadiri artis Rhoma Irama dan Ike Nurjanah. Acara disertai pemberian hadiah berupa 1 unit mobil dan 1 unit motor. Estimasi artis ibukota dan sound sistem Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah), hadiah 1 (satu) unit mobil Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), hadiah 1 (satu) unit motor Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Total pengeluaran untuk acara Konser Perjuangan dan Doa Ridho Berbhakti di Lapangan Merdeka Gunung Sugih Lampung Tengah adalah Rp.477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). (bukti P-7.19) • Pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus yang berlokasi di Lapangan Desa Banjarsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tanggal 19 Juli 2013. Acara tersebut disertai dengan hadiah undian bagi yang hadir berupa 1 ekor sapi dan 20 ekor kambing, dengan estimasi biaya Pertunjukan Wayang Rp.50.000.000,00 (lima puluh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), 20 (dua puluh) ekor kambing Rp.1.500.000,00 X 20 Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah total pengeluaran Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) (bukti P-7.21) Bahwa acara-acara pertunjukkan, hiburan dan kurban yang dilaksanakan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM, dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp.8.069.000.000,00 (delapan milyar enam puluh sembilan juta rupiah), perlu dipahami bersama bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM sebagai upaya mempengaruhi rakyat Lampung dengan memberikan hadiah-hadiah mahal untuk lebih mengenal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM yang pada akhirnya pasangan berharap dapat dipilih, semakin besar nilai yang diberikan kepada rakyat maka semakin besar pula peluang untuk terpilih. Kegiatan-kegiatan tersebut pada hakikatnya menjadi bukti petunjuk tentang adanya usaha sadar dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM dalam hal menggunakan kekuatan uang demi mempengaruhi pilihan dari masyarakat Lampung yang memiliki hak pilih. Hal ini sama halnya dengan “Kontraktor yang memberikan uang kepada pejabat tender agar mendapatkan pekerjaan”. Dan jika hal ini sudah terjadi, dapat dilihat secara terang benderang telah terjadi ”money politik” yang secara menyeluruh terjadi diseluruh wilayah Provinsi Lampung. Bahwa keterlibatan Sugar Group Companies (SGC) dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM, dilakukan oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Bpk. Heri Wardoyo yang tanpa mengajukan cuti telah ikut mengkampanyekan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM serta terbukti telah melakukan aksi bagi-bagi uang bersama Ibu Purwanti Lee yang notabene merupakan Vice President Sugar Group Companies (P-10, P-46); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa seluruh kegiatan tersebut diatas dilakukan untuk mengenalkan saudara Ridho Ficardo kepada masyarakat Lampung karena menyadari yang bersangkutan sangat muda (33 tahun), belum memiliki kontribusi yang nyata untuk rakyat Lampung dan belum dikenal oleh rakyat Lampung, sehingga dibutuhkan kegiatan yang tersistematis, terukur dan menyeluruh untuk menjadikan saudara Ridho Ficardo lebih dikenal masyarakat, lebih diingat kemudian berharap untuk dipilih. Dan jika itu yang ditetapkan menjadi pemimpin sangat dikhawatirkan tidak mampu menjadi pemimpin yang amanah, karena dilakukan dengan cara yang tidak jujur (rakyat mengenal dan memilih karena money politic), dalam hukum islam termasuk dosa besar sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nisa 4:29 yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku diantara kamu”. Dan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 5:2 yang artinya; “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam membuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung/Termohon; 2. Bahwa dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 4 (empat) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. Berlian Tihang, MM dan Drs. Hi. Mukhlis Basri 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Drs. Hi. Herman HN, MM dan Dr. Zainudin Hasan, SH, MH, MM 2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4 : M. Alzier Dianis Thabranie, SE dan H. Lukman Hakim, SH.,MM (bukti P-3 dan P-4) 3. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 yaitu dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif pada hari Rabu tanggal 9 April 2014; 4. Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yakni berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Model DC- KWK.KPU) pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebanyak 4.054.134 (empat juta lima puluh empat ribu seratus tiga puluh empat) suara, dengan perincian: 4.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. Berlian Tihang, MM dan Drs. Hi. Mukhlis Basri dengan perolehan suara sah sebanyak 606.566 (enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam) 4.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2: Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM dengan perolehan suara sah sebanyak 1.816.533 (satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) 4.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. Hi. Herman HN, MM dan Dr. Zainudin Hasan, SH, MH, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 1.342.763 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga) 4.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4: M. Alzier Dianis Thabranie, SE dan H. Lukman Hakim, SH.MM dengan perolehan suara sah sebanyak 288.272 (dua ratus delapan puluh delapan dua ratus tujuh puluh dua) (bukti P-1) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Bahwa Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 tanggal 17 April 2014, telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM dengan perolehan suara sah sebanyak 1.816.533 (satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) suara sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2014 untuk masa jabatan Tahun 2014-2019 (bukti P-2) 6. Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/ 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 (bukti P-9); 7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Lampung sebagaimana dikemukakan di posita angka 6, didasarkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM yang dampaknya sangat jelas mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 serta sangat berpengaruh pula pada perolehan suara dari Pemohon dan pasangan calon lainnya. Adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang menciderai demokrasi dan asas pemilihan umum luber dan jurdil, baik pelanggaran/kecurangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung Periode 2014-2019, maupun pelanggaran/kecurangan pada masa kampanye, pelanggaran pada masa tenang, serta pelanggaran/kecurangan pada waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; Pelanggaran Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilukada 8. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif, yaitu pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019. (bukti P-25) 9. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum legislatif, maka Termohon dalam melakukan tahapan dan pemenuhan persyaratan pelaksanaan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 menyesuaikan dengan tahapan dan pemenuhan persyaratan pemilihan umum legislatif, sehingga menyebabkan ada beberapa tahapan atau pemenuhan persyaratan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, yaitu: 9.1 Tidak ada Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 (bukti P-5 dan bukti P-6) sebagaimana diharuskan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (bukti P 38), sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 menggunakan DPT Pemilihan Umum Legislatif 2014 sedangkan syarat pemilih untuk didaftar dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbeda dengan syarat pemilih untuk didaftar dalam DPT Pemilihan Umum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Legislatif. DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengharuskan pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan DPT untuk Pemilihan Umum Legislatif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mengharuskan pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan. Bahwa oleh karena Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 menggunakan DPT Pemilihan Umum Legislatif 2014, maka sangat dimungkinkan banyaknya penambahan pemilih dari luar atau pemilih yang bukan warga Lampung dapat mencoblos surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 (bukti P-41, bukti P-42). Hal ini tentu saja berpengaruh pada perolehan suara dan merupakan penggelembungan suara yang dilakukan Termohon terhadap calon yang akan dimenangkan. 9.2 Tidak dilaksanakan bimbingan teknis (BIMTEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga di lapangan banyak petugas yang tidak memahami tata kerja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terutama dalam hal memutuskan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah. Selain itu banyak petugas yang tidak menjalankan intruksi dari KPU Lampung berdasarkan Surat Edaran KPU Lampung Nomor 163/KPU-PROP.008/IV/2014 tanggal 5 April 2014, bahwa kegiatan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dilakukan setelah penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Legislatif selesai (bukti P-44) Fakta yang terjadi berdasarkan keterangan saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa ada salah satu PPK yang terpaksa menghitung ulang surat suara dikarenakan ada protes dari saksi karena banyaknya surat suara yang tidak sah, setelah dihitung ulang surat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id suara ternyata banyak surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut ternyata sah, setelah ditanyakan dan ditelusuri para petugas menjawab tidak begitu memahami teknis pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pilgub Lampung (bukti P-50 dan bukti P-51). Bahwa surat suara yang dihitung ulang tersebut terjadi karena adanya protes/keberatan dari Saksi Pemohon yang terjadi di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Gulak Galik, TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Kupang Raya, TPS 4, TPS 9, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Kupang Kota dan TPS 6 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara. Bahwa proses protes/keberatan dari saksi Pemohon tersebut tidak begitu saja dikabulkan oleh Termohon bahkan sempat deadlock dan sempat terjadi keributan yang akhirnya penghitungan ulang dilaksanakan dan ternyata Pemohon mendapatkan perolehan suara tambahan yang signifikan (bukti P 50, bukti P 51 dan bukti P 52). Bahwa dari penghitungan ulang yang berhasil diperjuangkan oleh saksi Pemohon pada 9 TPS tersebut, terdapat penambahan suara terhadap Pemohon sebesar 218 suara atau rata-rata 24 suara per TPS; Bahwa penghitungan ulang di 9 TPS tersebut bukan hanya dilakukan untuk surat suara yang memilih Pemohon, namun juga menghitung ulang seluruh surat suara. Sehingga untuk pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, sehingga keseluruhan pasangan calon memperoleh tambahan suara sebagaimana tabel berikut: No Nama TPS Tambahan Suara Sah PasLon Nomor Urut 1 Tambahan Suara Sah PasLon Nomor Urut 2 Tambahan Suara Sah PasLon Nomor Urut 3 Tambahan Suara Sah PasLon Nomor Urut 4 1 TPS 5 Kelurahan Gulak Galik 11 6 19 1 2 TPS 6 Kelurahan Gulak Galik 7 12 37 4 3 TPS 6 Kelurahan Sumur Batu 4 4 5 4 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4 TPS 1 Kelurahan Kupang Raya 12 11 30 5 5 TPS 6 Kelurahan Kupang Raya 7 13 47 1 6 TPS 4 Kelurahan Kupang Kota 2 6 7 1 7 TPS 9 Kelurahan Kupang Kota 12 9 25 0 8 TPS 14 Kelurahan Kupang Kota 3 6 32 1 9 TPS 16 Kelurahan Kupang Kota 2 8 16 2 Jumlah 60 75 218 19 Rata-rata penambahan/TPS 7 8 24 2 Bahwa protes atau keberatan dari Pemohon tidak hanya terjadi di 9 TPS yang dihitung ulang tersebut, namun juga terjadi protes/keberatan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan juga saat pleno di Provinsi (bukti P-11.2, bukti P-12.2, bukti P-13.2, bukti P-14.2, bukti P-16.2, bukti P-17.2, bukti P-18.2, bukti P-19.2, bukti P-20.2, bukti P-21.2, bukti P-22.2, bukti P-23.2, bukti P-24.2 dan bukti P-9), namun Termohon menolak melakukan penghitungan ulang; Bahwa penolakan Termohon untuk menghitung ulang tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, karena dari seluruh TPS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yaitu 16.492 TPS, hanya 9 TPS yang berhasil dihitung ulang, yang artinya masih ada 16.483 TPS yang belum dihitung ulang; Bahwa dengan rata-rata penambahan perolehan suara Pemohon setelah dihitung ulang adalah sebesar 24 suara per-TPS, maka seharusnya Pemohon mendapatkan tambahan suara untuk 16.483 TPS X 24 tambahan suara/TPS yang berjumlah 395.592 tambahan suara untuk Pemohon (bukti P-49.1 s/d bukti P-49.3, bukti P-50, bukti P-51, bukti P-52, bukti P-11.2, bukti P-12.2, bukti P-13.2, bukti P-14.2, bukti P-16.2, bukti P-17.2, bukti P-18.2, bukti P-19.2, bukti P-20.2, bukti Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id P-21.2, bukti P-22.2, bukti P-23.2 dan bukti P-24.2); Apabila suara Pemohon mendapatkan tambahan sebesar 395.592 suara, maka total suara pemohon adalah: 1.342.763 + 395.592 = 1.738.355 suara, Berikut ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Termohon diperbandingkan dengan penambahan suara bila seluruh TPS dihitung ulang berdasarkan rumus yang sama dengan penghitungan di atas, yaitu: Nomor Urut Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Perolehan Suara Jumlah Suara Bila Dihitung Ulang Berdasarkan Rata- rata/TPS 1 Ir. H. Berlian Tihang, MM dan Drs. H. Mukhlis Basri 606.566 722.010 2 Muhammad Ridho Ficardo, SP.I, MSI dan Bakhtiar, SH, MM 1.816.533 1.948.469 3 Drs. H. Herman HN, MM dan DR. H. Zainuddin Hasan, SH, MH, MM 1.342.763 1.738.355 4 M. Alzier Dianis Thabrani, SE dan H. Lukman Hakim, SH, MM 288.272 321.256 Bahwa berdasar fakta di atas, Pemohon yakin telah terjadi penghilangan suara untuk Pemohon secara masif di seluruh TPS Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung terbukti dengan diulangnya penghitungan suara di 9 TPS dan ditolaknya penghitungan ulang di 16.483 TPS, yang merupakan tindakan Termohon yang secara terstruktur dan sistematis dari mulai level TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Lampung yang terbukti melakukan penghilangan suara perolehan untuk Pemohon dengan ditolaknya penghitungan ulang di 16.483 TPS; 9.3 Tidak adanya Formulir C6 (surat undangan memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014- 2019 yang sangat prinsip dan hanya diganti pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara (bukti P-39), sedangkan tidak semua masyarakat membaca pengumuman di koran tersebut, hal ini menimbulkan kebingungan masyarakat karena yang mereka terima hanya undangan untuk pemungutan suara untuk memilih anggota legislatif (bukti P-40, P-59.1, P-59.2). Ketidaksiapan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ketidakprofesionalan Termohon dalam penyelenggaraan Pilgub tersebut juga terlihat dari adanya kesalahan penulisan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 lampiran 2 Model DC-KWK yang menulis “calon presiden dan wakil presiden”. 9.4 Bahwa selain menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidakjelasan mengenai daftar pemilih, pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang dibarengkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tersebut juga tidak ada payung hukum/Undang-Undang yang mengaturnya, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai payung hukum sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, sedangkan Pemilihan Umum Legislatif payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang dibarengkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tersebut adalah pertamakali dilakukan di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh daerah-daerah lain, oleh karenanya apabila kekacauan administrasi dan daftar pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 tersebut ditolerir, maka hal tersebut bisa saja diikuti oleh daerah lain, sehingga pelanggaran hukum akan semakin berlanjut pada pelaksanaan pilkada-pilkada berikutnya diseluruh Indonesia. Pelanggaran Pada Masa Kampanye 10. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM telah melakukan kecurangan/pelanggaran dalam kampanye dengan membagi bagikan gula pasir, hal ini terjadi secara sistematis terstruktur dan masif yang dilakukan di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat di hampir semua daerah, mulai dari tingkat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bupati hingga kepala desa, hal ini dibuktikan dengan keterangan beberapa orang yang menerima pemberian gula dan melihat langsung peristiwa tibanya puluhan ton gula disekitar tempat tinggalnya yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Lampung (bukti P 26.1, bukti P 26.2, bukti P 26.3, bukti P 26.4, bukti P 27.1, bukti P 27.2, bukti P 27.3, bukti P 27.4, bukti P 27.5, bukti P 27.6, bukti P 27.7, bukti P 27.8, bukti P 27.9, bukti P 27.10, bukti P 27.11, bukti P 27.12, bukti P 27.13, bukti P 27.14, bukti P 27.15, bukti P 27.16, bukti P 27.17, bukti P 27.18, bukti P 27.19¸ bukti P 28.1, bukti P 28.2, bukti P 28.3, bukti P 28.4, bukti P 29.1, bukti P 29.2, bukti P 29.3, bukti P 29.4, bukti P 29.5, bukti P 30, bukti P 35, bukti P 47.1 s/d bukti P 47.73, bukti P 55.1 s/d bukti P 55.8). 11. Bahwa adapun gula pasir yang dibagikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM tersebut adalah berasal dari perusahaan gula Sugar Group Companies (SGC) penyokong dana pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM dimana Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si adalah anak kandung dari Fauzi Toha salah satu Direksi pada perusahaan gula Sugar Group Companies (bukti P 56). 12. Bahwa adanya pembagian gula pasir Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM telah dilaporkan masyarakat di hampir seluruh kabupaten kepada Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam di seluruh kabupaten (Bukti P 8.1, P 8.2, P 8.3, P 8.4, P 8.5, P 8.6 P 32 dan P 37), namun dari seluruh pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan “Tidak Cukup Bukti”, padahal saksi-saksi yang menerima pembagian gula tersebut sangat jelas dan buktinya juga sudah sangat terang benderang dan terlihat sangat masif yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM. Bahwa Bawaslu bahkan menuduh pihak Pemohon berencana menggagalkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pelaksanaan Pilgub Lampung sebagaimana pernyataan anggota Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah di media online lampost.co tertanggal 15 April 2014, dan Koran Harian Lampung post tertanggal 17 April 2014. Hal ini menunjukkan betapa bahwa keberadaan Bawaslu Provinsi Lampung “tidak menjalankan tugas dan fungsinya” seperti yang diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiliahan Umum Pasal 73, Bahwa Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu sehingga terwujudnya Pemilu yang demokratis (bukti P 45.1, bukti P 45.2) Bahwa pengaruh adanya pembagian gula terhadap suara Pihak Terkait (Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan Pihak Terkait, yang dapat dibuktikan pada sampling laporan/pengaduan/tertangkap oleh pengawas (PPL, Panwascam, dan Panwaslu) dengan pembagian yang terjadi adalah 1 keluarga mendapat 2 kg gula, yang apabila dalam 1 keluarga setidaknya terdapat 2 pemilih, maka tergambar dari tabel di bawah ini: Kode Bukti Tempat Waktu Jumlah Gula Jumlah Suara P-8.3b Desa Surabaya Udik, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. 6 Maret 2014 1.000 Kg 1000 Suara P-8.1a T. Betung Selatan, Bandar Lampung 12 Maret 2014 10.000 Kg 10.000 Suara Panjang Selatan, Kota B. Lampung 12 Maret 2014 4.000 Kg 4.000 Suara Kemiling, Kota Bandarlampung 13 Maret 2014 3.500 Kg 3.500 Suara T. Betung Barat, Kota B. Lampung 13 Maret 2014 2.000 Kg 2.000 Suara P-8.6a Pugung, Kabupaten Tanggamus 7 Maret 2014 2.562 Kg 2.562 Suara P-27.12 Bumi Nabung, Kabupaten Lamteng 4 Maret 2014 1.134 Kg 1.134 Suara P-28.1 Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran 6 Maret 2014 3.220 Kg 3.220 Suara P -28.2 Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran 17 Maret 2014 600 Kg 600 Suara P -29.4 Ambarawa, Kabupaten Pringsewu 6 Maret 2014 7.545 kg 7.545 Suara P -29.5 Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu 7 Maret 2014 3.500 Kg 3.500 Suara Gading Rejo, 6 Maret 2014 3.700 Kg 3.700 Suara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kabupaten Pringsewu Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu 7 Maret 2014 4.500 Kg 4.500 Suara P -30.1 Belalau, Kabupaten Lampung Barat 4 Maret 2014 798 Kg 789 Suara P -30.2 Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat 8 Maret 2014 363 Kg 363 Suara Jumlah 48.422 Kg 48.422 Suara Bahwa terhadap penemuan-penemuan gula sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap/ditemukan dan dibuatkan laporan pengaduan ke Panitia Pengawas, dan belum termasuk peristiwa pembagian gula yang telah diterima oleh masyarakat Lampung. Dengan demikian ini menunjukan betapa masif nya money politics yang dilakukan oleh Pihak terkait, sehingga mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014; 13. Bahwa keterlibatan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM, dilakukan oleh Pj. Bupati Pesisir Barat Bapak Kherlani yang berstatus sebagai PNS yang terang-terangan memberikan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, di mana akibat tindakannya tersebut Bapak Kherlani dilaporkan ke Mendagri (bukti P-34.4, P-53.1 s/d P-53.8); Pelanggaran Pada Masa Tenang 14. Bahwa pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM tersebut bukan hanya dilakukan pada masa kampanye, akan tetapi juga dilakukan pada masa tenang, dimana Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad bertempat di Taman Wisata Air Terjun Way Lalaan mengumpulkan seluruh kepala desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Tanggamus dan berpidato mengajak para kepala desa untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM. (bukti P 34.4, bukti P 34.5, bukti P 34.6, dan bukti P 36) 15. Bahwa selain mengajak para Kepala Desa untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM, Bpk. Umar Ahmad juga membagikan uang kepada seluruh Kepala Desa yang hadir total sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), sesuai (bukti P 34.4, bukti P 34.5, bukti P 34.6 bukti P 48.1 s/d bukti P 48.7), dimana akibat tindakannya tersebut Bapak Umar Ahmad dipanggil oleh pihak Bawaslu (bukti P 58) Pelanggaran/Kecurangan Dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah DPT dan ditambah dengan 2,5%. Bahwa pelanggaran/kecurangan dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan oleh pihak Termohon dengan selisih suara di beberapa kabupaten. Hal ini terbukti dari hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (bukti P 11.1, bukti P 12.1, bukti P 13.1, bukti P 14.1, bukti P 15, bukti P 16.1, bukti P 17.1, bukti P 18.1, bukti P 19.1, bukti P 20.1, bukti P 21.1, bukti P 22.1, bukti P 23.1 dan bukti P 24.1) yang terdapat selisih antara jumlah surat suara yang ada di TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak terpakai ditambah surat suara yang rusak atau salah coblos, yang selengkapnya sebagai berikut: NO KABUPATEN SURAT SUARA (DPT+2,5% dari DPT) SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN + YANG TIDAK TERPAKAI + RUSAK, ATAU KELIRU COBLOS SELISIH 1 Mesuji 147.092 147.092 0 2 Way Kanan 339.380 332.259 7.121 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3 Tulang Bawang 291.222 289.069 2.153 4 Lampung Timur 789.394 779.550 9.844 5 Lampung Selatan 705.157 697.061 8.096 6 Lampung Tengah 918.049 898.195 19.854 7 Lampung Utara 450.096 453.321 3.225 8 Lampung Barat 324.969 321.305 3.664 9 Pesawaran 322.665 316.823 5.842 10 Pringsewu 313.715 314.553 838 11 Tulang Bawang Barat 199.019 195.911 3.108 12 Tanggamus 461.687 451.796 9.891 13 Metro 111.810 113.672 1.862 14 Bandar Lampung 649.892 641.771 8.121 JUMLAH SELISIH 83.619 Bahwa terjadi selisih suara secara masif di 13 KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung kecuali di KPU Kabupaten Mesuji, jumlah surat suara (DPT+2,5% dari DPT) dengan surat suara yang digunakan + yang tidak terpakai + rusak, atau keliru coblos sebesar 83.619, dengan demikian telah terjadi pelanggaran Pasal 45 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 yaitu jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS dan pelanggaran Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah DPT dan ditambah dengan 2,5%; 17. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah banyaknya Formulir C1 yang hanya berupa fotokopi, serta sulitnya memperoleh Formulir C1. Hal ini jelas melanggar aturan dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan jumlah suara yang diperoleh Pemohon, serta menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan Termohon dengan motif merubah jumlah perolehan suara untuk menggelembungkan perolehan suara salah satu pasangan calon (bukti P 43.1, bukti P 43.2, bukti P 43.3, bukti P 43.4, bukti P 43.5, bukti P 57). Bahwa adanya selisih serta banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi tersebut jelas menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, yang dilakukan pada setiap kabupaten/kota diseluruh Lampung dengan modus yang berbeda beda; ada yang digelembungkan dan ada yang pada saat pelaksanaannya tingkat partisipasi pemilih 100%, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hal ini menunjukkan adanya “Rekayasa yang Nyata” dari Termohon, dan pada penghitungan KPU Kabupaten Mesuji mengalami penundaan satu hari dari tanggal yang sudah ditetapkan, (seharusnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Kabupaten Mesuji tanggal 15 April 2014 ditunda tanggal 16 April 2014), hal ini sekaligus menunjukkan peran Termohon dalam melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019, dan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, saksi-saksi Pemohon telah melakukan penolakan (bukti P 11.2, bukti P 12.2, bukti P 13.2, bukti P 14.2, bukti P 16.2, bukti P 17.2, bukti P 18.2, bukti P 19.2, bukti P 20.2, bukti P 21.2, bukti P 22.2, bukti P 23.2 dan bukti P 24.2, serta bukti P 30.1, bukti P 30.2, bukti P 31, bukti P 33, bukti P 34.1, bukti P 34.2, dan bukti P 34.3) 18. Bahwa Termohon nyata-nyata telah melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum sebagaimana diakui oleh saksi-saksi Pemohon baik dari saksi warga maupun saksi dari pihak PPK dan Panwascam (bukti P 60.1, bukti P 60.2 dan bukti P 61) hal ini diperkuat adanya dugaan kuat ketua KPU dibeberapa Kabupaten menerima suap (bukti P 54.1 s/d bukti P 54.3), meskipun yang telah terbukti adalah penyuapan untuk pemilihan umum legislatif, namun dengan adanya pembarengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sangat dimungkinkan bahwa penyuapan terhadap Termohon tersebut terjadi juga pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. 19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai kecurangan dan pelanggaran hukum dalam proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM tersebut, maka terlihat nyata telah terjadi penyimpangan dan kecurangan yang begitu masif, sistematis, dan terstruktur yang “sangat” berpengaruh pada hasil akhir, yaitu: Bahwa dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 telah terjadi kesengajaan dan perencanaan yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sistematis yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan rekayasa suara perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.,MM dengan pola rekayasa pengolahan data suara pilgub yang di sinkronisasi dengan data Pileg sehingga seolah-olah data suara pilgub sesuai dengan data Pileg dan sesuai dengan data DPT, hal ini dilakukan untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, pola kecurangan antara lain adalah dalam bentuk melibatkan para Kepala Daerah dan jaringan pemenangan untuk melakukan penggalangan suara masyarakat, melakukan perbuatan money politic dalam bentuk pembagian gula dan uang secara masif dan terstruktur baik pada masa sosialisasi, kampanye, dan masa tenang, perbuatan tersebut dapat dibuktikan baik oleh kesaksian masyarakat maupun temuan dari para Panwascam di seluruh Lampung, namun secara sistematis temuan ini dimentahkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan dianggap tidak cukup bukti, dalam hal ini Bawaslu Lampung juga terlibat dalam konspirasi yang terstruktur membiarkan praktek politik uang terjadi tanpa ada tindakan pencegahan dan pengusutan secara tuntas. 20. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM secara paralel dapat diperbandingkan dengan kericuhan penghitungan suara yang terjadi pada proses pemilu legislatif di Provinsi Lampung. Sampai saat ini (28 April 2014), Termohon oleh Komisi Pemilihan Umum RI diperintahkan untuk melakukan penghitungan ulang hasil rekapitulasi pemilihan umum legislatif Provinsi lampung karena diduga ada “suara siluman” (penggelembungan suara) sejumlah 881.000 suara (bukti P-63.1, bukti P-63.2, bukti P-63.3, dan bukti P-63.4). Dikarenakan DPT Pemilukada (Pilgub) Provinsi Lampung oleh Termohon disamakan dengan DPT Pemilu Legislatif, maka dapat dipastikan dalam pelaksanaan pemilukada Provinsi Lampung (Pilgub) juga terjadi hal yang sama mengingat: (a). waktu pelaksanaan Pilgub dan Pileg bersamaan, dan (b). penyelenggara Pilgub dan Pileg yang sama. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa dari akumulasi pelanggaran yang telah diuraikan di atas, maka pengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH.MM dan Pemohon dapat tergambar dari tabel berikut ini: No Uraian Pihak Terkait Pemohon 1 Jumlah Suara Rekap KPU 1.816.533 1.342.763 2 Bila Terjadi Penghitungan Ulang (+) 131.936 (+) 395.592 3 Akibat Pengaruh Money Politic Gula (-) 48.422 (+)48.422 4 Penggelembungan Suara (-) 881.000 0 5 Jumlah Suara Seharusnya Bila Pemilukada Fair 1.019.047 1.786.777 Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka sudah seharusnya Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak apabila tidak terjadi pelanggaran/kecurangan yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM; 21. Bahwa langkah akhir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bukan bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan rakyat Lampung berupa kewenangan hukum akhir yang dimilikinya melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasinya terhadap perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi suara KPU Provinsi Lampung. Bahwa langkah Mahkamah dimaksud adalah sebagai terobosan hukum untuk melepaskan diri dari praktik pelanggaran penyimpangan yang begitu masif, sistematis, dan terstruktur dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang “Jujur dan Adil” sebagaimana Asas Pemilu, sehingga bisa mendapatkan Gubernur Lampung yang Amanah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut: PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Periode 2014-2019 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 tertanggal 17 April 2014; 4. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM; 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2019 dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo SP.I, M.Si dan Bakhtiar, SH., MM sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan; SUBSIDAIR Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 April 2014, 5 Mei 2014, dan tanggal 6 Mei 2014, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Lampung, tanggal 17 April 2014; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019, tanggal 17 April 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019, tanggal 24 Februari 2014; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 tanggal 24 Februari 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/III/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Lampung Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA/IV/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Khusus Provinsi Lampung Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Tahun 2014, tanggal 1 April 2014; 7. Bukti P-7.1 : Berita pada Surat Kabar Radar Lampung, terbit tanggal 18 Agustus 2013, dengan Judul “Mobil, Sapi, Motor, Siapa Beruntung”; 8. Bukti P-7.2 : Berita pada Surat Kabar Lampung Post, terbit tanggal 25 November 2013; 9. Bukti P-7.3 : Berita pada Surat Kabar Bandar Lampung News terbit tanggal 25 November 2013, dengan judul “Warga Waykandis Dapat Satu Unit Mobil”; 10. Bukti P-7.4 : Kupon Doorprize pada Surat Kabar Lampung Post, Terbit tanggal 18 Agustus 2013; 11. Bukti P-7.5 : Iklan pada Surat Kabar Bandar Lampung News, tanggal 17 Juli 2013, yang bertajuk “Saksikan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk, ... Bersama Dalang Ki Enthus Susmono”; 12. Bukti P-7.6 : Berita Media online yang termuat pada www.radarlampung.co.id, tanggal 31 Agustus 2013 dengan judul “Ridho Ficardo Wayangan Dua Malam”; 13. Bukti P-7.7 : Berita Media online yang termuat pada www.radarlampung.co.id, tanggal 11 Oktober 2013 dengan judul “Jurus Andalan Ridho”; 14. Bukti P-7.8 : Berita Media online yang termuat pada www. lampost.co tanggal 27 September 2013 dengan judul, “Ribuan Warga Datangi Lokasi Pagelaran Wayang Kulit”; 15. Bukti P-7.9 : Berita Media online yang termuat pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id www.beritanda.com tanggal 7 Oktober 2013 dengan judul, “Ridho Kembali Menggelar Wayang Kulit Semalam Suntuk”; 16. Bukti P-7.10 : Fotokopi Berita Media Online yang termuat pada lamppost.co tanggal 27 Agustus 2013 dengan judul, “Ridho Sambangi Warga Tuba”; 17. Bukti P-7.11 : Berita Media online yang termuat pada www.beritanda.com tanggal 7 Oktober 2013 dengan judul, “Paguyuban Menangkan Ridho-Berbakti Kembali Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk”; 18. Bukti P-7.12 : Berita Media online yang termuat pada bandarlampung news tanggal 22 Juli 2013 dengan judul, “Ridho Berbaur Dengan Masyarakat Saksiskan Pertunjukan Wayang Kulit”; 19. Bukti P-7.13 : Berita Media online yang termuat pada Bandarlampung News tanggal 26 September 2013 dengan judul, “Ridho Prioritaskan Infrastruktur di Lamteng”; 20. Bukti P-7.14 : Berita Media Online yang termuat pada Radar Lampung tanggal 31 Juli 2013 dengan judul, “Joko Berikan Dukungan ke Ridho”; 21. Bukti P-7.15 : Berita Media Online yang termuat pada lamppost.co tanggal 4 September 2013, dengan judul, “Wakil Bupati Tulang Bawang Ajak Warga Pilih Ridho”; 22. Bukti P-7.16 : Berita Media online yang termuat pada radarlampung.co.id tanggal 14 November 2013 dengan judul, “Wayangan Sempat Insiden”; 23. Bukti P-7.17 : Berita Media Online yang termuat pada Bandar Lampung News tanggal 11 November 2013 dengan judul, “Super Model King dan Queen Ridho Lovers Sukses”; 24. Bukti P-7.18 : Berita Media Online yang termuat pada Lampung today.com tanggal 11 September 2013 dengan judul, “Wayang Kulit Seni Budaya Warisan Leluhur”; 25. Bukti P-7.19 : Berita Media Online yang termuat pada Bandar Lampung News tanggal 28 Oktober 2013 dengan judul, “Tukang Bentor Bawa Pulang Mobil”; 26. Bukti P-7.20 : 1. Berita Media online yang termuat pada Tribun Lampung tanggal 15 Oktober 2013 dengan judul, “Sapi Kurban dari Ridho Seberat 1,8 Ton, Kalahkan Punya SBY”; 2. Fotokopi Berita Media Online yang termuat pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lampost.co tanggal 17 Oktober 2013, dengan judul, “Ridho Ficardo Kantongi Dua Rekor Muri”; 3. Fotokopi Berita Media Online yang termuat pada lampungnewspaper.com tanggal 17 Oktober 2013, dengan judul, “Kurban Ridho Masuk Rekor MURI”; 27. Bukti P-7.21 : Berita Media Online yang termuat pada bandarlampung.news.com tanggal 17 Juli 2013 dengan judul, “Pagelaran Wayang Pariti Dipastikan Meriah”; 28. Bukti P-8.1a : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung mengenai Rekapitulasi Gula; 29. Bukti P-8.1b : Berita Acara Penyitaan Barang oleh PANWASCAM Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, tanggal 12 Maret 2014; 30. Bukti P-8.2 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti Gula; 31. Bukti P-8.3a : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana (Formulir Model A-1); 32. Bukti P-8.3b : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana (Formulir Model A-2); 33. Bukti P-8.3c : Fotokopi Surat Nomor 023/Panwaslu-skd/III/2014 tanggal 6 Maret 2014, perihal Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana (Formulir Model A.3); 34. Bukti P-8.4a : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (Formulir Model A-1); 35. Bukti P-8.4b : Fotokopi Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (Formulir Model A.2) 36. Bukti P-8.4c : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 03/Was/Panwas-Lamtim/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilukada/Pilgub 2014 (Formulir Model A.3); 37. Bukti P-8.5a : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (Formulir Model A-1); 38. Bukti P-8.5b : Fotokopi Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (Formulir Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Model A.2); 39. Bukti P-8.5c : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 02/Was/Panwas-Lamtim/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilukada/Pilgub 2014 (Formulir Model A.3); 40. Bukti P-8.6a : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 001/tm/kwk/panwascam-pg/III/2014 41. Bukti P-8.6b : Fotokopi Surat Panwascam Pugung Nomor 001/tm/kwk/panwascam-pg/III/2014, hal Undangan Klarifikasi dan Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah serta Berita Acara Klarifikasi; 42. Bukti P-8.6c : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/tm/kwk/panwascam-pg/III/2014 dan Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan oleh Panwascam Pugung Kabupaten Tanggamus; 43. Bukti P-8.6d : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 06/Panwaslu/KCB/03/Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014, Panwascam Cukuh Balak dan Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran beserta foto; 44. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi lampung Periode 2014-2019; 45. Bukti P-10 : Fotokopi Rekaman bagi-bagi uang oleh Heri Wardoyo (Wakil Bupati Tulang Bawang) bersama Nyonya Lee; 46. Bukti P-11.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Lampung Barat; 47. Bukti P-11.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung pada Kabupaten Lampung Barat; 48. Bukti P-12.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Lampung Utara; 49. Bukti P-12.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung pada Kabupaten Lampung Utara; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 50. Bukti P-13.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Lampung Timur; 51. Bukti P-13.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Lampung Timur; 52. Bukti P-14.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Lampung Selatan; 53. Bukti P-14.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Lampung Selatan; 54. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Lampung Tengah; 55. Bukti P-16.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Tulang Bawang; 56. Bukti P-16.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Tulang Bawang; 57. Bukti P-17.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat; 58. Bukti P-17.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Tulang Bawang Barat; 59. Bukti P-18.1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Mesuji; 60. Bukti P-18.2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Mesuji; 61. Bukti P-19.1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Way Kanan; 62. Bukti P-19.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Way Kanan; 63. Bukti P-20.1 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemilukada tingkat Kabupaten Pringsewu; 64. Bukti P-20.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Pringsewu; 65. Bukti P-21.1 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Pesawaran; 66. Bukti P-21.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Pesawaran; 67. Bukti P-22.1 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Tanggamus; 68. Bukti P-22.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, pada Kabupaten Tanggamus; 69. Bukti P-23.1 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kota Metro; 70. Bukti P-23.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, Pada Kota Metro; 71. Bukti P-24.1 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kota Bandar Lampung; 72. Bukti P-24.2 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Lampung, Pada Kota Bandar Lampung; 73. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penundaan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019; 74. Bukti P-26.1 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01/TM/PILGUB/III/2014, tanggal 17 Maret 2014; 75. Bukti P-26.2 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05/TM/PILGUB/III/2014, tanggal 17 Maret 2014; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 76. Bukti P-26.3 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06/TM /PILGUB/III/2014, tanggal 17 Maret 2014; 77. Bukti P-26.4 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07/TM /PILGUB/III/2014, tanggal 17 Maret 2014; 78. Bukti P-27.1 : Fotokopi Formulir Temuan Pelanggaran Pemilu, Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran Serta Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu; 79. Bukti P-27.2 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 036/PL/PILEG/III/2014 yang disertai gambar, foto, uraian singkat Temuan Dugaan Pelanggaran dan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu berikut Surat Pengantar Nomor 037/PANWASCAM-KLJ/III, tanggal 9 maret 2014; 80. Bukti P-27.3 : Fotokopi Penerimaan Laporan Temuan Nomor 01/A1- BANSUR/III/2014; 81. Bukti P-27.4 : Fotokopi Penerimaan Laporan Temuan Nomor 02/A1- BANSUR/III/2014; 82. Bukti P-27.5 : Fotokopi Penerimaan Laporan Temuan Nomor 03/A1- BANSUR/III/2014; 83. Bukti P-27.6 : Fotokopi Penerimaan Laporan Temuan Nomor 04/A1- BANSUR/III/2014; 84. Bukti P-27.7 : Fotokopi Penerimaan Laporan Temuan Nomor 05/A1- BANSUR/III/2014; 85. Bukti P-27.8 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01 Model A-1.1 KWK; 86. Bukti P-27.9 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 02 Model A-1.1 KWK; 87. Bukti P-27.10 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 03 Model A-1.1 KWK; 88. Bukti P-27.11 : Fotokopi Formulir Temuan Model A-1.1 KWK; 89. Bukti P-27.12 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/Pemilukada/3/2014, Model A-1.1 KWK; 90. Bukti P-27.13 : Fotokopi Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Nomor 04/Pilkada/Panwascam- SA/III/2014 berikut gambar foto; 91. Bukti P-27.14 : Berita Acara 92. Bukti P-27.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah; 93. Bukti P-27.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu oleh Panwaslu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 6 Maret 2014; 94. Bukti P-27.17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 6 Maret 2014, Uraian Singkat temuan Dugaan Pelanggaran dan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu; 95. Bukti P-27.18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 7 Maret 2014, Uraian Singkat temuan Dugaan Pelanggaran dan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu; 96. Bukti P-27.19 : Fotokopi Gelar Perkara oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Bersama Gakkumdu, tanggal 17 Maret 2014; 97. Bukti P-28.1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/PILEG/III/2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegineneng, berikut dengan Undangan Klarifikasi, Kajian Laporan, Pemberitahuan Tentang Status Temuan dan Foto; 98. Bukti P-28.2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kecamatan Punduh Pidada berikut Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran; 99. Bukti P-28.3 : Fotokopi Surat Tanda Penitipan Barang Bukti, berikut Susunan Acara dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Bawaslu Provinsi Lampung; 100. Bukti P-28.4 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 01/LP/PILGUB/III/2014 dan Tanda Bukti Penerusan Penerimaan Laporan; 101. Bukti P-29.1 : Fotokopi Rekap Data Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Pemilukada Kabupaten Pringsewu; 102. Bukti P-29.2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran dan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu; 103. Bukti P-29.3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Uraian Singkat Temuan Dugaan Pelanggaran dan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu; 104. Bukti P-29.4 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Ambarawa berikut foto-foto; 105. Bukti P-29.5 : Berita Acara dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Gadingrejo Kabupaten Pringsewu; 106. Bukti P-30.1 : Surat Panwaslu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Nomor 09/Panwaslucam-BII/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Barat Perihal Laporan berikut foto; 107. Bukti P-30.2 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bandar Negeri Suoh; 108. Bukti P-32 : Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 058/Bawaslu-Lpg/III/2014, tanggal 19 Maret 2014; 109. Bukti P-33 : Rekap Data Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Pemilukada pada Bawaslu Provinsi Lampung; 110. Bukti P-34.1 : Berita Media Online pada hariansenator.com yang dimuat pada tanggal 10 Maret 2014 dengan judul Pasangan Ridho-Bachtiar Terancam Didiskualifikasi; 111. Bukti P-34.2 : Berita Media Online pada poskotanews.com, yang dimuat pada tanggal 13 Maret 2014, dengan judul, “Bagi-bagi Gula, PasanganPilgub Terancam Didiskualifikasi”; 112. Bukti P-34.3 : Fotokopi Berita Media Online pada kompas.com yang dimuat pada tanggal 13 Maret 2014 dengan judul, “Cagub Lampung Ridho-Bachtiar Terancam DIdiskualifikasi”; 113. Bukti P-34.4 : Fotokopi Berita Media Online pada rajabasanews.com yang dimuat pada tanggal 17 April 2014, dengan judul, “Umar Ahmad Kembali Mangkir Dipanggilan Kedua”; 114. Bukti P-34.5 : Fotokopi Berita Media Online pada sumaterabisnis.com, yang dimuat pada tanggal 12 April 2014 dengan judul, “Panwaslu Panggil Wakil Bupati Tulang Bawang Barat”; 115. Bukti P-34.6 : Fotokopi Berita Media Online pada Tribun Lampung, yang dimuat tanggal 12 April 2014 dengan judul, “Wabup Umar Ahmad Belum Penuhi Panggilan Panwas Tanggamus”; 116. Bukti P-35 : Kumpulan foto-foto (print out); 117. Bukti P-36 : Rekaman Suara (compact disc); 118. Bukti P-37 : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 85/I-P/L-DKPP, tanggal 21 April 2014; 119. Bukti P-38 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 120. Bukti P-39 : Fotokopi Pengumuman undangan memilih di Koran Radar Lampung, Tanggal 8 April 2014; 121. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Koran Lampung Newspaper tanggal 7 Maret 2014, dengan judul, “Tak Ada Sosialisasi Pilgub”; 122. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Koran Editor tanggal 5 Maret 2014, dengan judul, “Pilgub Rawan Pemilih Luar”; 123. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Koran Kupas tuntas tanggal 11 April 2014, dengan judul, “Bawaslu Banyak Temukan Pemilih KTP”; 124. Bukti P-43.1 : Fotokopi Berita Koran Bandar Lampung News tanggal 14 April 2014, dengan judul, “Ada Indikasi Penggelembungan Suara”; 125. Bukti P-43.2 : Fotokopi Berita Kora Rakyat Lampung tanggal 14 April 2014, dengan judul, “Aroma Penggelembungan Suara Menyengat”; 126. Bukti P-43.3 : Fotokopi Berita Koran Editor tanggal 14 April 2014, dengan judul, “KPU Membuka Ruang Untuk Curang”; 127. Bukti P-43.4 : Fotokopi Berita Koran Rakyat Lampung tanggal 14 April 2014, dengan judul “Panwaslu Persoalkan Salinan C1”; 128. Bukti P-43.5 : Fotokopi Berita Koran Rakyat Lampung tanggal 16 April 2014, dengan judul, “KPUD-Bawaslu Emoh Hitung Ulang”; 129. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Koran Radar Lampung tanggal tanggal 10 April 2014, dengan judul, “Kacau, KPPS Hitung Pilgub Duluan”; 130. Bukti P-45.1 : Fotokopi Berita Koran Trans Lampung tanggal 11 Maret 2014, dengan judul, “Bawaslu Diminta Tegas”; 131. Bukti P-45.2 : Fotokopi Berita Koran Fajar Sumatera tanggal 14 April 2014, dengan judul, “Panwas Tak Tindaklanjuti Pelanggaran Pemilu”; 132. Bukti P-46 : Foto Ny. Purwanti Lee (pemilik Sugar Group Company) ikut berkampanye mendukung pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut 2; 133. Bukti P-47.1 : Fotokopi Surat Keterangan Kusman Efendi (Tanggamus); 134. Bukti P-47.2 : Fotokopi Surat Keterangan Rusman (Tanggamus); 135. Bukti P-47.3 : Fotokopi Surat Keterangan M. Wardi (Tanggamus); 136. Bukti P-47.4 : Fotokopi Surat Keterangan Almiddin (Pesisir Barat); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 137. Bukti P-47.5 : Fotokopi Surat Keterangan Sartun (Lampung Tengah); 138. Bukti P-47.6 : Fotokopi Surat Keterangan Amin Udin (Lampung Tengah); 139. Bukti P-47.7 : Fotokopi Surat Keterangan Syamsudin (Lampung Tengah); 140. Bukti P-47.8 : Fotokopi Surat Keterangan Mudasir (Lampung Tengah); 141. Bukti P-47.9 : Fotokopi Surat Keterangan Pariman (Lampung Tengah); 142. Bukti P-47.10 : Fotokopi Surat Keterangan Aan Suganda (Lampung Tengah); 143. Bukti P-47.11 : Fotokopi Surat Keterangan Jepri Aryanto (Lampung Tengah); 144. Bukti P-47.12 : Fotokopi Surat Keterangan Adrani (Lampung Barat); 145. Bukti P-47.13 : Fotokopi Surat Keterangan Wawan Sori (Lampung Barat); 146. Bukti P-47.14 : Fotokopi Surat Keterangan Edia Setiawan (Lampung Barat); 147. Bukti P-47.15 : Fotokopi Surat Keterangan Agus Tri Wahyudi (Pringsewu); 148. Bukti P-47.16 : Fotokopi Surat Keterangan Yulian Munajat (Pringsewu); 149. Bukti P-47.17 : Fotokopi Surat Keterangan Epandiantika (Pringsewu); 150. Bukti P-47.18 : Fotokopi Surat Keterangan Yeni Yunita (Pringsewu); 151. Bukti P-47.19 : Fotokopi Surat Keterangan Sobarin (Lampung Selatan); 152. Bukti P-47.20 : Fotokopi Surat Keterangan Basori (Lampung Selatan); 153. Bukti P-47.21 : Fotokopi Surat Keterangan Suyanto (Lampung Selatan); 154. Bukti P-47.22 : Fotokopi Surat Keterangan Khoirudin Karya (Lampung Selatan); 155. Bukti P-47.23 : Fotokopi Surat Keterangan Zainudin (Lampung Selatan); 156. Bukti P-47.24 : Fotokopi Surat Keterangan Abdullah (Lampung Selatan); 157. Bukti P-47.25 : Fotokopi Surat Keterangan Khuzli Setiawan (Lampung Selatan); 158. Bukti P-47.26 : Fotokopi Surat Keterangan Dewa Aji Putu Oka G (Lampung Timur); 159. Bukti P-47.27 : Fotokopi Surat Keterangan Dharma Setiawan (Lampung Timur); 160. Bukti P-47.28 : Fotokopi Surat Keterangan Hasan (Lampung Timur); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 161. Bukti P-47.29 : Fotokopi Surat Keterangan Putu Gede Suambo (Lampung Timur); 162. Bukti P-47.30 : Fotokopi Surat Keterangan Khairul Saleh (Lampung Timur) 163. Bukti P-47.31 : Fotokopi Surat Keterangan M. Saji (Tulang Bawang Barat); 164. Bukti P-47.32 : Fotokopi Surat Keterangan Jaiman (Metro); 165. Bukti P-47.33 : Fotokopi Surat Keterangan Sudaldi (Metro); 166. Bukti P-47.34 : Fotokopi Surat Keterangan Hendrik (Lampung Utara); 167. Bukti P-47.35 : Fotokopi Surat Keterangan Junaeni (Lampung Utara); 168. Bukti P-47.36 : Fotokopi Surat Keterangan Dimyati (Lampung Utara); 169. Bukti P-47.37 : Fotokopi Surat Keterangan Junaedi (Lampung Utara); 170. Bukti P-47.38 : Fotokopi Surat Keterangan Mujito (Pesawaran); 171. Bukti P-47.39 : Fotokopi Surat Keterangan Hendri Setiawan (Pesawaran); 172. Bukti P-47.40 : Fotokopi Surat Keterangan Sobirin (Pesawaran); 173. Bukti P-47.41 : Fotokopi Surat Keterangan Isnadi (Mesuji); 174. Bukti P-47.42 : Fotokopi Surat Keterangan Sonadi (Mesuji); 175. Bukti P-47.43 : Fotokopi Surat Keterangan Mujiono (Mesuji); 176. Bukti P-47.44 : Fotokopi Surat Keterangan Jaidan (Way Kanan); 177. Bukti P-47.45 : Fotokopi Surat Keterangan Rohimin (Way Kanan); 178. Bukti P-47.46 : Fotokopi Surat Keterangan Murni Yanto (Way Kanan); 179. Bukti P-47.47 : Fotokopi Surat Keterangan Saleh (Way Kanan); 180. Bukti P-47.48 : Fotokopi Surat Keterangan Fadilatul Rahman Fikri (Way Kanan); 181. Bukti P-47.49 : Fotokopi Surat Keterangan Hendra (Way Kanan); 182. Bukti P-47.50 : Fotokopi Surat Keterangan Ali Yusuf (Way Kanan); 183. Bukti P-47.51 : Fotokopi Surat Keterangan Hinden Rosidah (Tulang Bawang); 184. Bukti P-47.52 : Fotokopi Surat Keterangan Sulastri (Tulang Bawang); 185. Bukti P-47.53 : Fotokopi Surat Keterangan Sri Kusuma W (Tulang Bawang); 186. Bukti P-47.54 : Fotokopi Surat Keterangan Retna Sari Kusuma Ningtyas (Tulang Bawang); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 187. Bukti P-47.55 : Fotokopi Surat Keterangan Kus Endang (Tulang Bawang); 188. Bukti P-47.56 : Fotokopi Surat Keterangan Rosidin (Tulang Bawang); 189. Bukti P-47.57 : Fotokopi Surat Keterangan Nurdiansyah (Bandar Lampung); 190. Bukti P-47.58 : Fotokopi Surat Keterangan Amrizal (Bandar Lampung); 191. Bukti P-47.59 : Fotokopi Surat Keterangan Obi Saputra (Bandar Lampung); 192. Bukti P-47.60 : Fotokopi Surat Keterangan Kuswandi (Bandar Lampung); 193. Bukti P-47.61 : Fotokopi Surat Keterangan Hayumi (Bandar Lampung); 194. Bukti P-47.62 : Fotokopi Surat Keterangan Dedy Kasmadi (Bandar Lampung); 195. Bukti P-47.63 : Fotokopi Surat Keterangan Syahdan Auya (Bandar Lampung); 196. Bukti P-47.64 : Fotokopi Surat Keterangan M. Gustam Feriyansah (Bandar Lampung); 197. Bukti P-47.65 : Fotokopi Surat Keterangan Roby Kundhori (Bandar Lampung); 198. Bukti P-47.66 : Fotokopi Surat Keterangan Ary Sunarya (Bandar Lampung); 199. Bukti P-47.67 : Fotokopi Surat Keterangan Dharma Gunawan Saleh, S.Sos, M.M (Bandar Lampung); 200. Bukti P-47.68 : Fotokopi Surat Keterangan Reffy Ariansyah (Bandar Lampung); 201. Bukti P-47.69 : Fotokopi Surat Keterangan Vari Pabianka (Bandar Lampung); 202. Bukti P-47.70 : Fotokopi Surat Keterangan Noverly, S.Sos (Bandar Lampung); 203. Bukti P-47.71 : Fotokopi Surat Keterangan Teja Yusuf (Bandar Lampung); 204. Bukti P-47.72 : Fotokopi Surat Keterangan Ilham Cahya Gemawan (Bandar Lampung); 205. Bukti P-47.73 : Fotokopi Surat Keterangan Suryanto (Bandar Lampung); 206. Bukti P-48.1 : Fotokopi Surat Keterangan Johansyah; 207. Bukti P-48.2 : Fotokopi Surat Keterangan Abu Sofyan; 208. Bukti P-48.3 : Fotokopi Surat Keterangan Munzairi; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 209. Bukti P-48.4 : Fotokopi Surat Keterangan Sofian; 210. Bukti P-48.5 : Fotokopi Surat Keterangan Zudarwansyah; 211. Bukti P-48.6 : Fotokopi Surat Keterangan Asnawi Salim; 212. Bukti P-48.7 : Fotokopi Surat Keterangan Syahri; 213. Bukti P-49.1 : Fotokopi Surat Keterangan Febrianda (Panwascam); 214. Bukti P-49.2 : Fotokopi Surat Keterangan Indah Riadi (Panwascam); 215. Bukti P-49.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nirwan (Panwascam); 216. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 13 April 2014 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Betung Barat; 217. Bukti P-51 : Fotokopi Video penghitungan ulang di Kecamatan Teluk Betung Utara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; 218. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara; 219. Bukti P-53.1 : Fotokopi Berita Koran Bandar Lampung News tanggal 1 April 2014, judul: Kherlani Dukung Penuh Ridho Berbhakti; 220. Bukti P-53.2 : Fotokopi Berita Koran Editor tanggal 14 April 2014, judul: Ridho menang, Kherlani Kawal Pesisir Barat Sampai Pilkada; 221. Bukti P-53.3 : Fotokopi Berita Online Lampung Newspaper tanggal 1 April 2014, judul : Kherlani Dukung Ridho; 222. Bukti P-53.4 : Fotokopi Berita Online Lampungonline.com tanggal 14 April 2014, judul; Pj. Bupati Kherlani Dukung Cagub Lampung Ridho; 223. Bukti P-53.5 : Fotokopi Berita Online Lampung Newspaper tanggal 3 April 2014, judul: Dukungan Kherlani ke Ridho, Terus Tuai Kecaman; 224. Bukti P-53.6 : Fotokopi Berita Online Inilampung tanggal 5 April 2014, judul : Pj Bupati Herlani diadukan Mendagri; 225. Bukti P-53.7 : Fotokopi Berita Koran Lampung Post tanggal 1 April 2014, judul: Bawaslu Ingatkan Kherlani; 226. Bukti P-53.8 : Fotokopi Berita Koran Kupas Tuntas tanggal 4 April 2014, judul: Bawaslu Laporkan Kherlani ke Mendagri; 227. Bukti P-54.1 : Fotokopi Berita Koran Lampung Post tanggal 26 April 2014, judul: KPU 4 Kabupaten Dipidana; 228. Bukti P-54.2 : Fotokopi Berita Koran Radar Lampung tanggal 25 April Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2014, judul: Transaksi Ketua KPU Dibongkar; 229. Bukti P-54.3 : Fotokopi Berita Koran Haluan Lampung tanggal 25 April 2014, judul: JPK Bongkar Borok KPU; 230. Bukti P-55.1 : Fotokopi Berita Koran Rakyat Lampung tanggal 7 Maret 2014, judul: Pengakuan Bawaslu Lampung: Laporan Bagi Bingkisan Merata di Kabupaten/Kota; 231. Bukti P-55.2 : Fotokopi Berita Koran Fajar Sumatera tanggal 17 Maret 2014, judul: Gula Pasir Dimana Mana; 232. Bukti P-55.3 : Fotokopi Berita Koran Abadi News tanggal 10-16 Maret 2014, judul: Panwascam Tangkap Tangan BB Gula 3,2 Ton; 233. Bukti P-55.4 : Fotokopi Berita Koran Editor tanggal 6 Maret 2014, judul: Heboh Sembako Cagub; 234. Bukti P-55.5 : Fotokopi Berita Koran Rakyat Lampung tanggal 17 Maret 2014, judul: money politics Gula Bisa Jadi Senjata Gugatan; 235. Bukti P-55.6 : Fotokopi Berita Online Tempo tanggal 13 Maret 2014, judul: Panwaslu Bandar Lampung Sita 10 Ton Gula; 236. Bukti P-55.7 : Fotokopi Berita Online Jakartapress.com tanggal 12 April 2014, judul: Bagi-Bagi Gula Ridho – Bachtiar Terancam Didiskualifikasi; 237. Bukti P-55.8 : Fotokopi Berita Online Liputan 6 tanggal 12 Maret 2014, judul: Pasangan Ridho Berbakti Terancam Dicoret dari dari Pilkada Lampung; 238. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Online Infosatu tanggal 17 September 2013, judul : Sugar Grup dan PWI Dibalik Pencalonan Gubernur Lampung Ridho Fichardo; 239. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Koran Lampung Post tanggal 12 April 2014, judul : Salinan Formulir C1 Sulit Diperoleh; 240. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Koran SKU Monitor Lampung tanggal 14- 20 April 2014, judul: Mangkir dari Panggilan Panwaslu Tanggamus Umar Ahmad Terancam Dijemput Paksa; 241. Bukti P-59.1 : Fotokopi Formulir C6 (undangan pemilih); 242. Bukti P-59.2 : Fotokopi Formulir C6 (undangan pemilih); 243. Bukti P-60.1 : Fotokopi Surat Keterangan M. Rasyidi (saksi warga); 244. Bukti P-60.2 : Fotokopi Surat Keterangan Aan Setiawan (saksi warga); 245. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keterangan Junaedi Yusuf (ketua PPK); 246. Bukti P-62.1 : Fotokopi Berita Media Online pada infosatu.com yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dimuat pada 17 September 2013, dengan judul, “Sugar Group dan PWI di balik Pencalonan Gubernur Lampung Ridho Ficardo (Bagian III-Habis)”; 247. Bukti P-62.2 : Fotokopi Berita Media Online pada radarlampung.co.id yang dimuat pada 12 Juni 2013, dengan judul, “Dorong Ridho Untuk Dunia Usaha”; 248. Bukti P-62.3 : Fotokopi Berita Media Online pada Satgasnas.or.id yang dimuat pada 10 Oktober 2013, dengan judul, “M. Fauzi Toha (1950...) Keteladanan dari Kebun”; 249. Bukti P-62.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871051310100012 dengan Nama Kepala keluarga Muhammad Ridho Ficardo yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 8 LKI RT 05, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung; 250. Bukti P-63.1 : Fotokopi Berita Media Cetak Lampung Post tanggal 28 April 2014, dengan judul, “KPU Pusat Perintahkan Hitung Ulang”; 251. Bukti P-63.2 : Fotokopi Berita Media Cetak Rakyat Lampung, tanggal 28 April 2014, dengan judul KPU Lampung Mengaku Salah Data, Munsul 881 Ribu Suara Siluman”; 252. Bukti P-63.3 : Fotokopi Berita Media Cetak Kupas Tuntas, tanggal 28 April 2014, dengan judul, “Ada 881.000 Pemilih Siluman”; 253. Bukti P-63.4 : Fotokopi Berita Media Cetak Radar Lampung, tanggal 28 April 2014, dengan judul, “Rekap Lampung Manipulatif”; 254. Bukti P-63.5 : Fotokopi Berita Media Cetak Fajar Sumatera, tanggal 28 April 2014, dengan judul, “Lamteng dan Mesuji Didesak Pemilu Ulang”; 255. Bukti P-63.6 : Fotokopi Berita Media Cetak Koran Editor, tanggal 28 April 2014, dengan judul, “Pidanakan Penyelenggara”; 256. Bukti P-63.7 : Fotokopi Berita Media Cetak Bandar Lampung, tanggal 28 April 2014, dengan judul, “KPU Diduga Terima Suap”; Selain itu, Pemohon mengajukan dua puluh orang saksi dan seorang ahli yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2014 dan 6 Mei 2014, dan seorang Ahli yang memberikan keterangan secara tertulis bertanggal 5 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Saksi Pemohon Termohon keberatan terhadap kesaksian saksi yang merupakan penyelenggara Pemilu; 1. Esnandi - Saksi berdomisili di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji; - Pada tanggal 22 Maret 2014, saksi menerima paket gula dan minyak dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Roil; - Di dalam paket tersebut terdapat kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Roil berpesan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; 2. Hendri Setiawan - Saksi berdomisili di Desa Gerning, Kecamatan Tegineneg, Kabupaten Pesawaran; - Pada tanggal 28 Maret 2014, saksi menerima pemberian 1 kg gula dari tetangga dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Di TPS tempat saksi memilih yaitu TPS 8 Desa Gerning, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak. 3. Edia Setiawan - Saksi berdomisili di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat; - Saat menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013, saksi menerima paket gula 1 kg, minyak goreng 1 kg, dan 3 bungkus mie instan disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Martahiyat yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Saksi memilih di TPS 1 Desa Sumber Agung, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di TPS tempat saksi memilih; 4. Reza Pahlepy - Saksi berdomisili di Kampung Baru, Kotabumi, Lampung Barat; - Pada tanggal 6 April 2014 saksi memperoleh bingkisan berisi gula dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Bingkisan diletak di depan pintu rumah saksi; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Yulian Munajat - Saksi berdomisili di Kelurahan Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu; - Pada tanggal 13 Maret 2014, saksi menerima bingkisan berisi gula saat mengikuti pengajian di lingkungan kediaman saksi; - Pada saat pengajian, Kaur yang bernama Cipto menyampaikan pesan agar peserta pengajian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di TPS tempat saksi memilih; 6. Badri - Saksi berdomisili di Desa Tanjungagung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan; - Ada tetangga saksi bernama Mulyadi datang ke rumah saksi, dan memberikan 1 kg gula, yang disertai stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Saat pemilihan, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Di TPS tempat saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak. 7. Zainal Mustaqqin - Saksi berdomisili di Desa Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah; - Saksi adalah Ketua KPPS; - Pada tanggal 13 Maret 2014 istri saksi menerima kaos dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap hal ini, saksi melapor kepada anggota PPL yang bernama Khairun; - Khairun juga mengatakan bahwa dirinya menerima gula, dan sudah diinformasikan kepada Panwascam, namun tidak ada tindak lanjutnya; - Di TPS tempat saksi memilih, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak; - Tidak ada Formulir C-6 Pemilukada Provinsi Lampung, yang ada adalah Formulir C-6 Pemilu legislatif; - Bimbingan Teknis Pemilukada Provinsi Lampung digabung bersama Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 8. Marzuki - Saksi berdomisili di Kelurahan Kota Agung, Tanggamus; - Pada tanggal 6 Maret 2014, 3 hari sebelum pemilihan, saksi menerima bingkisan berisi gula dan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diberikan oleh tetangga saksi bernama Fathoni, dengan pesan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat pemilihan; 9. Amrizal - Saksi berdomisili di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; - Pada tanggal 29 saksi diminta data anggota keluarga oleh Masruni untuk menerima gula 2 kg; - Pada tanggal 5, saksi mengambil 2 bingkisan berisi gula yang dijanjikan oleh Masruni, disertai dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Di TPS tempat saksi memilih dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. 10. Junaidi Yusuf - Saksi berdmoisili di Kupang Kota, Teluk Betung, Bandar Lampung; - Saksi adalah Ketua PPK Teluk Betung; - Pada tanggal 13 April 2014 dilakukan Rapat Pleno Pemilihan Gubernur tingkat PPK, yang dimulai pada pukul 14.00 dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas dan PPK, serta aparat kepolisian; - Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, terkait adanya suara sah yang dianggap tidak sah di beberapa TPS. Keberatan tersebut dituangkan dalam berita acara. Atas keberatan yang diajukan terlebih dahulu saksi berkoordinasi dengan KPU tingkat Kota, dan saksi diminta untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Panwascam; - Panwascam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara tidak sah saja, hanya di TPS yang diminta oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3; - Ada sembilan TPS yang dihitung ulang, dari empat kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara; - Setelah dihitung ulang, memang benar ada suara sah yang dinyatakan tidak sah. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 60 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 75 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id memperoleh 218, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 19 suara; - Setelah dihitung ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.859 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.771 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 14.171 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.497 suara; - Selanjutnya saksi dikonfirmasi perihal penghitungan suara ulang yang dilaksanakan, dan setelah dijelaskan tidak ada masalah; 11. Febrianda - Saksi adalah Panwascam Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dalam memberikan kesaksian di Mahkamah saksi Bersaksi tanpa izin dari Panwas; - Dugaan pelanggaran sudah ditengarai sejak pemutakhiran data, penetapan DPT dilakukan H-1, dan ternyata DPK bertambah, hal demikian terjadi di hampir setiap TPS di Kota Bandar Lampung; - Di TPS 7 Tanjung Agung kekurangan surat suara, karena surat suara sudah habis, namun masih ada pemilih yang datang; - Di TPS 6, TPS 7, TPS 9 PPL dan beberapa saksi partai tidak diberikan Formulir C-1, namun hanya diberikan fotokopi; - Pemilih tidak diberikan Formulir C-6 untuk Pemilihan Gubernur di TPS 7 ada 4 orang, di Kebon Jeruk ada 3 orang; 12. Sofyan Arbi - Saksi berdomisili di Desa Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus; - Saksi adalah kepala desa, di Desa Belu; - Pada tanggal 5 saksi dihubungi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bernama Paino, dan diminta datang pada pertemuan di Way Lalaan; - Pertemuan dilaksanakan pada masa tenang hari Minggu tanggal 6 April 2014, di taman rekreasi Way Lalaan, dan dihadiri oleh seluruh kepala desa dari 7 kecamatan yaitu berjumlah 116 orang; - Wakil Bupati Tulang Bawang Barat hadir dan menyampaikan pesan agar peserta memenangkan Ridho, jika menang dinjanjikan akan jalan-jalan ke Batam; - Acara tersebut dibubarkan Panwaslu; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Paino meminta saksi untuk datang ke rumah makan dan dibagikan 116 amplop berisi uang transport untuk kepala desa yang hadir di Way Lalaan, masing-masing amplop berisi uang Rp.1 juta; 13. Asnawi Salim - Saksi adalah Kepala Desa Kusa; - Saksi membenarkan keterangan Saksi Sofyan. 14. Firdaus - Saksi berdomisili di Kupang Kota, Telukbetung Utara, Bandar Lampung; - Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada penghitungan suara di PPK Teluk Betung Utara; - Saksi menyampaikan keberatan dan meminta untuk membuka semua kotak suara kepada Bawaslu Pusat. 15. Alwi Raiz - Saksi berasal dari Ogan Komering Ilir; - Pada tanggal 9 April 2014 saksi datang ke Bandar Lampung untuk berlibur. - Saksi datang ke TPS di Gedung Meneng Rajabasa dan mendaftar untuk memilih pada Pemilu legislatif menggunakan KTP, namun saksi mendapat 5 surat suara, termasuk surat suara Pemilihan Gubernur Lampung; - Banyak warga Ogan Komering Ilir yang memilih di Provinsi Lampung. 16. Wawan Sori - Saksi berdomisili di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung; - Saksi adalah Peratin Sumber Agung; - Pada saat sebelum Idul Fitri saksi diundang untuk acara yasinan di rumah Martahiat yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada acara tersebut dibagikan paket sembako dan gula. Dalam acara tersebut dijelaskan mengenai Pasangan Calon Ridho dan Bakhtiar; - Setelah dari Sanggar Krui diberikan uang Rp.1 juta; - Pada saat hari Idul Fitri dilakukan pembagian 4 truk paket sembako, gula dan mi instan di Pekon Muara Tembulih dari Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Pada saat dua hari menjelang hari pemilihan para Peratin termasuk di antaranya saksi dikumpulkan oleh Bupati Pesisir Barat yang bernama Herlani. Para camat dan kepala dinas juga hadir dalam pertemuan di kantor bupati tersebut; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Satu hari sebelum pencoblosan, saksi dipanggil oleh Camat Kecamatan Ngambur, dan diberikan amplop berisi uang Rp.9.000.000. Uang tersebut diminta untuk dibagikan kepada masyarakat, agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya uang tersebut saksi bagikan ke masyarakat masing-masing Rp.20.000; - Di wilayah saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak; 17. Suhardi My - Saksi berdomisili di Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung; - Saksi adalah Ketua Apdesi Provinsi Lampung; - Pada tanggal 2 Maret 2014 saksi melakukan kunjungan kerja untuk pembinaan organisasi APDESI sekaligus mensosialisasikan Pemilu. Acara berlangsung di Lampung Utara dihadiri semua Kepala Desa di Lampung Utara. Pada Acara tersebuut saksi mengenalkan Ketua APDESI Lampung Utara yang baru, mensosialisasikan Pemilu Legislatif, dan Pemilukada. Saksi juga menjelaskan profil masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Lampung 2014; - Pada acara tersebut saksi tidak membagikan amplop. 18. Sukemi - Saksi berdomisili di Desa Sumber Sari Bantul, Metro Selatan, Kota Metro; - Saksi menerima 30 paket gula masing-masing 1 kg, yang diterima dari Riko untuk dibagikan kepada tetangga, dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; 19. M. Saji - Saksi berdomisili di Desa Mulya Asri, Tulang Bawang Barat; - Pada tanggal 13 Maret 2014 saksi kedatangan tamu yang tidak dikenal dan memberikan 2 kg gula disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tamu yang memberikan gula berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; - Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat pemilihan; 20. Dharma Setiawan - Saksi berasal dari Dusun I Sumber Rejo, Batanghari, Lampung Timur; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Pada tanggal 2 April 2014, pukul 15.30 WIB, saksi didatangi tetangga bernama Suyoto yang mengatasnamakan Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Suyoto memberikan bingkisan berisi 2 kg gula pasir dan saksi diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat pemilihan; - Saat pemilihan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ahli Pemohon 1. Dr. Maruarar Siahaan S.H. Pendahuluan Dalam perkembangan pemilukada di Indonesia, Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Lampung 2014 ini merupakan suatu hal yang baru dalam kaitan penyelenggaraan pemungutan suara yang berlangsung serempak dengan pemilihan calon anggota legislatif. Dengan dasar hukum yang berbeda, baik dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan maupun ruang lingkupnya sebagai pemilihan umum lokal (local election), dapat diduga dengan penyelenggara yang sama dan pelaksanaan dalam waktu yang bersamaan, akan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang tidak dimaksudkan semula. Belum lagi jikalau kita berbicara tekanan yang dihadapi dalam Pemilu legislatif dengan peserta Pemilu yang besar dan kualitas yang tidak cukup baik seperti yang kita hadapi sekarang ini, di mana money politics marak, maka Pemilukada Gubernur Lampung juga pastilah berada dalam pusaran yang mendapat dampaknya. Bahaya Intervensi Asing Apa yang dapat disaksikan telah dilakukan pihak tertentu dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Lampung dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pemilih dengan bantuan organisasi atau pihak tertentu yang mempunyai modal yang sangat kuat untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, pasti membawa dampak buruk dan merupakan pelanggaran hukum Pemilu. Suatu praktik yang terjadi secara masif, ditolerir oleh struktur pemerintahan dan penyelenggaraa tertentu dengan aparaturnya, serta dalam suatu sistem yang menjauhkan prinsip pemilihan yang bebas dan jurdil, dengan dukungan pemodal besar di daerah secara bertentangan dengan ketentuan pemilukada, tentu bukan merupakan praktik yang memperkuat demokrasi pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tingkat lokal. Melainkan menunjukkan karakter kapital yang ingin mengkooptasi kekuasaan negara. Dengan caranya tersendiri Pihak Terkait mengakui dukungan SGC dengan kata-kata: “waktu-waktu tersebut sebenarnya dapat dikatakan belumlah termasuk kategori kegiatan kampanye karena kegiatan kampanye baru... belum dilaksanakan pada masa kampanye. Jadi, dalam proses sosialisasi, bahkan pada waktu itu pun, belum ada kejelasan kapan pelaksanaan pemilu itu akan,,, pemilukada itu akan dilakukan di Provinsi Lampung... kalau dikatakan bahwa kalaupun ada dikatakan apa yang dikatakan oleh Pemohon bantuan-bantuan gula dan sebagainya dan kalau memang itu ada dilakukan di bandar Lampung, mestinya Pihak Terkait yang memenangkan pemilukada di Bandar Lampung, tapi kenyataannya, justru Pemohon yang memenangkan pemilukada di Bandar Lampung”. Tentu tidak ada yang cuma-cuma (there is no free lunch) dalam keikutsertaan pemodal tersebut dalam menentukan pemimpin politik lokal, kecuali untuk mempengaruhi bahkan mengendalikan kebijakan lokal bagi keuntungannya sendiri. Pemberian hadiah kepada warga untuk mendorong pemillih memilih calon yang disodorkan dapat diartikan bahwa pemilihan umum yang berlangsung menjadi tidak luber dan jurdil. Kalau demikian adanya, maka dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mendasarinya, dan tidak sah. Pertanyaannya ketika sengketa di bawa di Mahkamah Konstitusi, apakah proses penyelenggaraan Pemilukada yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum patut dibenarkan dan apakah tidak ada bahaya yang terlihat jelas jika pemodal asing yang melakukan intervensi Pemilu(kada) di Indonesia? Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Jurisprudensi tetap MK dalam sengketa Pemilukada telah menetapkan formula dengan titik pandang (standpoint) MK mengawal demokrasi dengan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya “terstruktur, sistematis, dan masif”, sebagai dasar untuk menilai bahwa proses penyelenggaraan pemilukada akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU. Namun perlu rumusan lebih jauh secara dinamis, apa yang dimaksud pelanggaran yang “terstruktur, sistematis, dan masif” agar formula demikian dapat diterapkan pada fakta-fakta yang ditemukan MK sebagaimana terbukti dalam kasus ini, dan berlaku sebagai norma yang mengikat sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Terstruktur, jikalau secara signifikan melibatkan pejabat Pemerintahan dan/atau penyelenggara Pemilu; 2. Masif, jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di kabupaten bersangkutan, yang meliputi RT, RW, dan desa/kelurahan secara merata; 3. Sistematis, jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem yang diadopsi. Keseluruhan fakta yang telah diuraikan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, dapat diukur dengan kriteria pelanggaran yang telah menjadi norma yang mengikat melalui jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, baik dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. 1. Terstruktur a. Terkooptasinya aparatur pemerintahan daerah yang tidak netral yang menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; b. Tidak netralnya penyelenggara dan pengawas, karena tingginya laporan pelanggaran, namun tidak berusaha memperjelas terjadinya pelanggaran, dengan menyimpulkan secara sederhana tidak memenuhi unsur tindak pidana. 2. Sistematis Jikalau pelanggaran yang dilakukan, berlangsung dalam satu sistem, di mana setiap bagian dari tindakan secara konseptual atau fisik terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya, atau merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut yang membentuk satu kesatuan metode dengan tujuan tertentu, yang merujuk pada sistem penggunaan money politics, pelibat struktur pemerintahan dan dengan sistem komando dari atasan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari metode pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Lampung. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Masif Dari keterlibatan SGC dan aparat yang memberi keleluasaan meliputi hampir seluruh bagian wilayah atau kabupaten dalam Provinsi Lampung maka menurut hemat saya unsur masif telah terpenuhi dengan sempurna karena meliputi hampir semua bagian Provinsi Lampung. Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Money Politics Fakta-fakta dalam laporan yang diajukan dan keterangan saksi-saksi di persidangan tentang pelanggaran yang dilakukan tanpa penanganan penyelenggara dan pengawas secara memadai, jika dilihat secara serius, menjadi dasar untuk menilai penyelenggaraan Pemilukada apakah berlangsung secara jujur dan adil. Seluruh pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam proses pilkada Provinsi Lampung, berdampak hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung (masif), sebagai suatu proses pasti dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil akhir yaitu perolehan suara. Perolehan suara yang berlangsung secara tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan konstitusi tentang Pemilu yang Luber dan Jurdil, tidak boleh menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tidak sah dan harus dibatalkan. Kenyataan yang telah merupakan pengetahuan umum, sebagaimana terlihat dari bukti-bukti yang disajikan, merupakan alat bukti yang sah dalam mendukung dalil terjadinya money politics dalam penyelenggaraan Pemilukada. Di samping hal yang telah disebut, adanya selisih pemilih dalam DPT Pemilu legislatif yang juga menjadi dasar pemilih dalam pemilukada, dengan persyaratan pemilih yang berbeda dasar hukumnya, meskipun disangkal oleh Termohon merupakan petunjuk yang dapat disempurnakan dengan sikap aktif hakim untuk menegakkan keadilan. Pembalikan Beban Bukti yang Adil Beban bukti adalah satu kewajiban untuk secara tegas membuktikan satu fakta atau fakta yang diperselisihkan dari satu dalil yang dikemukakan oleh pihak- pihak, yang berarti kewajiban satu pihak untuk menetapkan dengan alat-alat bukti satu tingkat kepercayaan yang meyakinkan dalam pikiran para hakim. Beban bukti boleh mensyaratkan salah satu pihak untuk mengemukakan keraguan yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id beralasan (reasonable doubt) mengenai satu fakta dengan bukti yang cukup, jelas, dan meyakinkan atau dengan bukti yang tidak diragukan sama sekali (beyond reasonable doubt). Bukti merupakan satu instrumen yang memuat afkta dengan alasan yang logis dan cukup untuk mendukung kebenaran satu dalil yang dikemukakan. Dalam arti juridis dia merupakan pengertian yang luas, meliputi segala hal yang dapat ditambahkan dalam aturan hukum, dengan tujuan untuk menghasilkan keyakinan dan bukan sekedar argumen. Keyakinan adalah suatu kondisi subjektif akibat dari pembuktian, yaitu satu keyakinan tentang kebenaran dari suatu dalil, yang ada dalam pikiran sebagai hasil dari persuasi, bukti atau argumen yang ditujukan pada penilaian. Pembuktian adalah akibat atau hasil dari alat bukti merupakan sarana/alat dengan mana fakta dibuktikan atau dibantah. Pembuktian adalah penyempurnaan alat bukti karena tanpa alat bukti tidak ada pembuktian, meskipun ada alat bukti yang tidak dapat dianggap pembuktian. Alat bukti adalah istilah yang lebih sempit yang meliputi hanya bukti-bukti yang secara hukum boleh diajukan, dengan tindakan pihak-pihak dan dengan bantuan fakta konkrit seperti saksi, catatan atau dokumen lainnya. Karena itu mengemukakan persangkaan hukum untuk mendukung perkaranya diartikan menambahkan bukti, tetapi tidak menawarkan alat bukti. Pembebanan pembuktian secara umum yang dianut ialah bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu dia berkewajiban untuk membuktikan dalil yang dikemukakan dengan alat-alat bukti yang ditentukan. Namun dalam keadaan tertentu, keadilan menuntut bahwa harus dilakukan pembalikan beban buktu kepada pihak lain. hal demikian boleh terjadi karena keadaan tertetu, baik karena kewenangan maupun karena penguasaan data atau kemampuan ekonomi, menyebabkan pihak lainnya yang lebih adil untuk dibebankan pembuktian. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara lainnya, hal demikian dikenal, karena tugas MK yang mencari kebenaran materiil harus berperan secara aktif dalam proses persidangan. Seandainya juga Pemohon tidak mampu menyajikan bukti untuk mendukung dalil tentang perolehan suara yang sebenarnya, tetapi alat bukti dan petunjuk yang ada menunjukkan indikasi kuat akan kebenaran dalil yang diajukan, maka hal demikian hanya dapat dilakukan dengan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara yang berada dalam kewenangan penyelenggara pemilu atau pemungutan suara ulang. Jikalau hal demikian tidak terjadi, maka menjadi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tugas MK sebagai benteng terakhir yang memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Kesimpulan 1. Indikasi pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis terjadi dalam proses Pemilukada Gubernur Lampung. Pembagian beban pembuktian yang adil dapat menggeser beban kepada Termohon dan Pihak Terkait, dan seandainyapun perolehan suara yang benar tidak dapat dibuktikan Pemohon, perintah penghitungan ulang merupakan metode yang lebih sederhana dan adil; 2. Urgensi mencegah pengusaha baik domestik apalagi asing melakukan intervensi dalam mendukung satu pihak melalui bantuan barang dan uang, adalah untuk mempertahankan kebebasan rakyat mengendalikan kedaulatan tetap di tangan rakyat; 3. Jika alat bukti yang diajukan Pemohon dianggap sempurna, preseden Pilkada Kotawaringin Barat dapat diterapkan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. 2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pada awalnya, Ahli menilai persoalan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Tahun 2014 biasa-biasa saja. Sebab, tidak ada sesuatu yang mencolok yang dapat memaksa kita memberikan perhatian khusus untuk Pemilu dan Pemilukada di daerah ini. Namun setelah melihat perkembangan terakhir, -- di mana terdapat dugaan penggelembungan suara, Formulir C1 Pemilu legislatif yang tidak diunggah sesuai waktu, berita “buronya” ketua KPU Lampung Tengah karena diduga menggelembungkan DPT, KPU Pusat menunda pengesahan hasil Pemilu Provinsi Lampung dan berbagai peristiwa lainnya – muncul kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Lampung. Melihat perkembangan tersebut, setidaknya terdapat dua peristiwa pokok yang perlu dilihat dan dibaca secara seksama untuk menguraikan masalah yang terjadi. Pertama, pelaksanaan Pemilukada Lampung terundur beberapa kali dan akhirnya dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif. Jika hendak dikaji lebih jauh, sejak Pemilukada digelar secara langsung mulai tahun 2005 hingga saat ini, Pemilukada pertama yang dilaksanakan secara bersamaan/serentak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menentukan bahwa bagi kepala daerah yang jabatannya berakhir pada Januari hingga Juli 2009, pemilihan kepala daerah dilakukan pada bulan Desember 2008. Ketentuan tersebut diimplementasikan oleh KPU dalam bentuk tidak atau melarang pelaksanaan pemilukada bersamaan dengan proses penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif. Itulah sebabnya mengapa pada tahun 2009 tidak satupun Pemilukada yang dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilu legislatif dalam rentang waktu Januari-hingga Juli 2009. Hanya saja, karena norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan Ketentuan Peralihan yang bersifat einmahlig bukan dauerhaftig, maka ia hanya berlaku untuk pengaturan penyelenggaraan Pemilukada pada tahun 2009 saja, tidak untuk Pemilukada-Pemilukada selanjutnya. Sehingga, ketika Pemilu tahun 2014 sudah menjelang, ketentuan larangan penyelenggaraan pemilukada pada saat proses pelaksanaan Pemilu legislatif tersebut tidak lagi berlaku. Dengan demikian, terbuka ruang untuk menyelenggarakan Pemilukada beriringan atau justru bersamaan dengan pemilihan angota legislatif. Ruang itulah yang dimanfaatkan KPU Lampung untuk menyelenggarakan pemilukada bersamaan dengan Pemilu legislatif tahun 2014. Dalam perjalanannya, ternyata penyelenggaraan pemilukada bersamaan dengan Pemilu legislatif seperti yang dilakukan Provinsi Lampung berdampak pada munculnya berbagai persoalan serius dalam pelaksanaannya. Salah satunya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung juga memiliki catatan khusus dan rekor terkait tertundanya pelaksanaan Pemilukada. Di mana, pada awalnya hari pemungutan suara ditetapkan KPU Lampung pada tanggal 28 Oktober 2013. Lalu, ditunda menjadi tanggal 2 Desember 2013. Namun setelah dibahas lagi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, jadwal tersebut diubah KPU Lampung menjadi tanggal 27 Februari 2014. Terakhir jadwal tersebut berubah lagi menjadi tanggal 9 April 2014. Alasan yang disampaikan kepada publik, bahwa biaya penyelenggaraan Pemilukada belum dianggarkan dalam APBD Lampung tahun 2013. Terlepas dari alasan tersebut, masa penundaan waktu penyelenggaraan Pemilukada juga menjadi salah satu momen Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bagi bakal pasangan calon untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka merancang pemenangan Pemilukada. Termasuk membuka ruang terjadinya tindakan politik uang (money politic) menjelang penetapan pasangan calon dan pada saat pelaksaan kampanye pemilukada. Terkait persoalan di atas, ahli akan memfokuskan keterangan ini pada dua persoalan pokok yang perlu dijelaskan secara yuridiskonseptual. Pertama, kapan dan dalam bentuk apa sebuah tindakan dapat digolongkan sebagai politik uang? Kedua, bagaimana keabsahan penyelenggaraan Pemilukada bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu legislatif)? Bukanlah antara penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu legislatif memiliki sejumlah perbedaan terkait aturan pelaksanaan, terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Jika penggabungan tetap akan dilakukan, apa yang semestinya dilakukan KPU Lampung agar proses maupun hasil Pemilu legislatif dan Pemilukada sama-sama sah dan legitimit? Pertama, terkait money politics dalam rangka “membeli” suara pemilih (vote buying). Dalam hukum Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, tindakan politik uang yang secara eksplisit dinyatakan sebagai pelanggaran hanya mungkin terjadi setelah peserta Pemilu ditetapkan, saat kampanye, hari tenang dan saat pemberian suara. Hal itu misalnya dapat dibaca dalam Ketentuan Pidana Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu: Pasal 301 ayat (1) juncto Pasal 891, Pasal 301 ayat (2) juncto Pasal 84. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seperti dapat dibaca dalam Pasal 117 ayat (2). Apabila demikian, bagaimana jika perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain tersebut terjadi pada saat sebelum masa kampanye? atau sebelum bakal pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada secara resmi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota? Apakah tindakan tersebut juga dapat digolongkan sebagai tindakan politik uang yang dapat dikenai sanksi sesuai hukum Pemilu? Secara normatif, perbuatan memberikan uang atau barang yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada tentu sulit dijangkau dengan norma yang ada. Sebab, secara faktual, belum ada peserta pemilu yang secara resmi ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu. Sehingga, unsur menjanjikan agar memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu sulit Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dibuktikan. Pada ranah inilah sebetulnya para kontestan Pemilukada bermain atau kemungkinan mencuri kesempatan. Celah yang ada dimanfaatkan, sehingga terhindar dari tuntutan melakukan pelanggaran pidana Pemilukada. Untuk alasan mewujudkan Pemilukada yang berintegritas, semestinya hukum pemilu dapat menjangkau semua peristiwa yang secara langsung berhubungan dengan proses Pemilukada, termasuk tindakan membeli suara yang terjadi sebelum pasangan calon ditetap oleh KPU Daerah. Hukum Pemilu harus memastikan semua tindakan yang dapat digolongkan sebagai upaya vote buying diantisipasi dan mendapatkan penindakan secara tegas. Jika tidak demikian, celah hukum yang tersedia akan selalu dimanfaatkan untuk berlaku curang, sehingga kontestasi Pemilukada akan selalu didominasi oleh orang-orang berkantong tebal. Padahal, Pemilu dan Pemilukada sesungguhnya adalah arena perebutan pengaruh rakyat secara adil tanpa politik uang. Pembelian suara dalam Pemilu dan Pemilukada merupakan hal sangat mengkhawatirkan masa depan demokrasi, tidak saja di Indonesia melainkan juga di negara-negara lainnya yang memilih pemilu sebagai prosedur suksesi kepemimpinannya. Itupun diakui dalam Bangkok Declaration on Free and Fair Elections, di mana dalam Pasal 8 ayat (1) Deklarasi tersebut dinyatakan, vote buying is the most blantant, and in some countries among the most common, form of election fraud. It is a crime in most countries in Asia, and countries must devote the necessary resources to prevent, monitor, investigate and punish it. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditangani secara serius agar tidak terlalu jauh merusak sendi-sendi prosedur demokrasi yang digunakan secara umum oleh negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Lebih lanjut, dalam deklarasi tersebut dinyatakan, agar praktik pembelian suara dalam Pemilu dapat dieliminasi, maka initiatives to combat vote buying must include rigorous voter education campaigns, strict oversight of campaign finance, thorough investigations of alleged vote buying, and prosecution of offenders conducted without exception. Jika hendak serius melakukan perlawanan atas praktik pembelian suara, maka investigasi dan penindakan terhadap tindakan vote buying jangan hanya berhenti pada apa yang secara sempit tertera dalam teks Undang-Undang, melainkan harus masuk ke ranah penerapan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang dinyatakan dalam UUD 1945. Di mana, semua asas yang ada bermuara pada dilaksanakannya pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan merupakan Pemilu dan Pemilukada di mana kompetisi antar kontestan dilaksanakan secara bebas dan adil. Dengan demikian, penanganan dan penindakan vote buying harus menyentuh berbagai aktifitas dan kegiatan peserta pemilukada yang menurut penalaran yang wajar ditujukan untuk mempengaruhi suara pemilih dengan memberikan imbalan uang atau barang. Termasuk misalnya membagi-bagikan hadiah untuk tujuan mengkampanyekan diri menjelang dan selama proses penyelenggaraan pemilu/pemilukada. Lalu, bagaimana dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014? Berdasarkan data yang dihadirkan Pemohon, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar diduga telah melakukan tindakan membeli suara pemilih dengan menghabiskan uang milyaran rupiah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara membagi-bagikan hadiah melalui pelbagai kegiatan olahraga, hiburan, termasuk melalui agenda qurban. Selain itu, pada saat kampanye dan masa tenang, pasangan calon dimaksud juga membagi-bagikan gula di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat, aparat birokrasi hingga kepal desa. Dalam beberapa tindak lanjut laporan dan temuan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu menilai tidak cukup bukti telah terjadi pelanggaran berupa politik uang oleh pasangan Calon Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar. Hal itu benar, jika hanya memakai kacamata kuda dalam melihat persoalan yang terjadi. Dalam arti hanya menilai berdasarkan unsur-unsur yang secara sempit diatur dalam Undang-Undang. Namun jika dilihat dalam spektrum pemilu berintergritas dan berkeadilan, berbagai upaya vote buying berupa bagi-bagi hadiah berbentuk uang dan barang pada saat sebelum penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang maupun pada saat pemungutan suara harus dinyatakan sebagai pelanggaran serius Pemilukada yang terjadi secara sistematis. Mengapa demikian? Tindakan tersebut jelas sebuah perbuatan yang terencana (by design). Di mana, pasangan calon Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar telah melakukan berbagai kegiatan yang tersusun secara rapi, sistematis dan terus menerus selama bulan Juli 2013 hingga hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014. Antara kegiatan yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan dan pola yang sama. Di mana, dalam setiap kegiatan tersebut (sekalipun mungkin tidak ditemukan adanya janji secara eksplisit) terdapat pemberian uang atau barang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pada saat bersamaan, tertunda/terundurnya penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sampai empat kali membuka kesempatan lebih banyak untuk terlaksananya desain vote buying tersebut secara lebih sempurna. Pada saat yang sama, perbuatan tersebut juga dilakukan secara masif atau meluas di hampir seluruh daerah di Provinsi Lampung. Bahkan juga sangat mungkin dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan aparat birokrasi dan kepala desa. Pelanggaran yang dilakukan pasangan Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar dapat digolongkan dalam beberapa jenis pelanggaran pemilukada sebagaimana yang pernah diungkap Simon Butt dalam laporan penelitiannya terhadap 46 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada. Di mana, menurutnya, beberapa bentuk pelanggaran Pemilukada dikelompokkan menjadi delapan jenis, yaitu: (1) Pencalonan kandidat; (2) money politics; (3) pelanggaran KPU atau Panwaslu; (4) intimidasi; (5) akurasi penghitungan suara; (6) mobilisasi massa; (7) penghitungan suara berulang; dan (8) netralitas penyelenggara negara atau politisasi birokrasi. Dari delapan jenis pelanggaran di atas, setidaknya Pasangan Calon Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar dapat dikualifisir telah melakukan dua jenis pelanggaran: pertama, politik uang. Di mana tindakan tersebut dilakukan dengan memberikan atau menjanjikan uang dan barang kepada para pemilih dengan maksud untuk memengaruhi agar mereka memilih pasangan kandidat dimaksud. Kedua, politisasi birokrasi. Dalam hal ini, pasangan calon dimaksud telah melibatkan aparat birokrasi sampai kepala desa untuk mengorganisir kemenangannya. Sekiranya upaya membeli suara pemilih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dikaitkan dengan fakta keterlibatan birokrasi, penyelenggara pemilu sampai kepala desa, dapat dibuktikan dengan menyakinkan, tentunya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain mengabulkan permohonan ini. Atau sekurang- kurangnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Selanjutannya, poin kedua: terkait keabsahan penyelenggaraan Pemilukada bersamaan dengan Pemilu legislatif berikut dengan beberapa persoalan yang mengiringinya. Merujuk apa yang telah dijelaskan pada bagian awal, tidak ada ketentuan undang-undang yang melarang pelaksanaan Pemilukada bersamaan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan Pemilu legislatif, kecuali untuk pelaksanaan pemilukada pada tahun 2009 berdasarkan Ketentuan Peralihan Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, secara hukum tidak ada persoalan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 lalu. Hanya saja, ada konsekuensi hukum yang mesti diperhatikan sebagai akibat pilihan penyelenggaraan pemilukada serentak dengan Pemilu legislatif. Sebab, dua rezim Pemilu tersebut tunduk pada dua Undang-Undang yang berbeda. Penyelenggaraan Pemilu legislatif tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 20012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Konsekuensi dimaksud pertama: penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung (KPU Lampung dan jajaran; dan Bawaslu Lampung beserta jajaran) melaksanakan dua kelompok tugas dan wewenang (tugas dan wewenang dalam Pemilu legislatif; dan tugas dan wewenang dalam Pemilukada) yang berbeda secara bersamaan. Di mana, sebagian tugas dan wewenang dalam Pemilu legislatif tidak dapat digabungkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pemilukada, seperti tugas dan wewenang perencanaan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur. Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang yang sekalipun dapat digabung, tetapi tetap dengan melakukan pemilahan atau pemisahan, seperti tugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilu legislatif dan pemilukada. Pemilahan masing-masing tugas dan wewenang dalam Pemilu legislatif dan Pemilukada wajib dilakukan KPU Lampung dalam rangka menjamin kepastian hukum hak pilih warga negara untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Kedua, terkait pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sekalipun tahapan ini merupakan pekerjaan yang dapat digabung untuk keperluan Pemilu legislatif dan Pemilukada, namun terdapat perbedaan indikator pemilih untuk masing-masingnya. Perbedaan tersebut terdapat dalam pengaturan pemutakhiran data pemilih dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menyatakan, tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD. Atas dasar ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU tersebut diatur bahwa pemilih yang dapat memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada harus berdomisili di daerah pemilihan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan. Persyaratan seperti itu tidak berlaku dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu legislatif. Sebab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak menentukan batas waktu lama domisili bagi pemilih. Dengan demikian, perbedaan persyaratan mengharuskan adanya kebijakan pembedaaan DPT oleh KPU Lampung. Norma tersebut merupakan landasan hukum untuk mewajibkan KPU Lampung untuk menetapkan DPT yang berbeda antara Pemilu legislatif dan Pemilukada. Sekalipun proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara bersamaan, namun DPT harus ditetapkan secara terpisah. Sehubungan dengan itu, tidaklah keliru jika KPU Lampung melakukan pemutakhiran data pemilih secara bersamaan, namun proses verifikasi tersebut juga untuk memilah dan memisahkan data pemilih untuk Pemilu dan Pemilukada. Mana pemilih yang hanya dapat memberikan suara dalam pemilu legislatif saja dan mana pula data pemilih yang juga berhak memberikan suara untuk Pemilukada tanggal 9 April 2014. Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang seperti itu, KPU Lampung akan menghasilkan dua DPT. Jika hal itu dianggap rumit, setidak-tidaknya KPU Lampung dapat memberikan tanda khusus bagi pemilih dalam DPT Pemilu legislatif yang tidak berhak memberikan suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah tersebut disamping tidak menambrak ketentuan Undang- Undang dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, juga dapat meminimalisir masuknya orang yang tidak berhak dalam pemberian suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Faktanya, hal demikian tak dilakukan. KPU Lampung menggabungkan proses pelaksaan Pemilukada ke proses pelaksanaan Pemilu legislatif secara utuh, tanpa melibat beberapa hal spesifik pemilukada yang pada prinsipnya tetap harus dipisahkan. Termasuk menggabungkan DPT, di mana DPT yang dipergunakan untuk Pemilukada adalah DPT Pemilu legislatif. Kebijakan seperti itu menyebabkan munculnya gugatan terhada integritas Pemilukada Lampung. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Sebab, pemilih yang semestinya tidak berhak, justru diberi ruang atau kesempatan untuk memberikan hak pilih. Terlepas apakah kesalahan tersebut menguntungkan atau tidak bagi salah satu pasangan calon tertentu, yang pasti langkah KPU Lampung dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada. Di mana, tindakan tersebut dapat dipastikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagai catatan penutup, ingin ditekankan, sesuai tujuan adanya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, -- yaitu: untuk menjaga integritas dan keadilan Pemilu – maka apa yang terjadi dalam Pemilukada Provinsi Lampung haruslah mendapatkan perhatian serius. Berbagai persoalan seperti vote buying yang sangat terbuka; ketidakpastian dan kemungkinan adanya penggelembungan DPT; dan sikap tidak profesional penyelenggara Pemilu harusnya dipertimbangkan secara mendalam. Hal itu menjadi penting karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara Pemilukada yang untuk pertama kali dilakukan secara serentak dengan Pemilu legislatif ini kelak akan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan maupun penyelenggara Pemilu dalam mendesain dan menyelenggarakan pemilu dan pemilukada pada masa yang akan datang. Demikian keterangan ini, semoga dapat membantu majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, yang mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan: Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada; b. Uraian yang jelas mengenai: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 3. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas maka Permohonan Pemohon setidak-tidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta dokumen tertulis lainnya. 4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur (obscuur libel). 5. Bahwa Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Lampung berjalan dengan lancar mulai dari tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota maupun di KPU Provinsi berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Bahwa tidak ada tindakan manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon yang langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini. 2. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Lampung. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dituangkan dalam Lampiran 2 Model DC1 – KWK, sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Perolehan Suara Sah Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Bandar Lampung Metro Lampung Selatan 1 Ir. Berlian Tihang, M.M., dan Drs. Hi. Mukhlis Basri 65.440 10.403 56.946 2 Muhammad Ridho Ficardo, SP.I., M.Si., dan Bkhtiar Basri, S.H., M.M. 99.548 32.120 192.273 3 Drs. Hi. Herman HN, M.M., dan Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. 243.368 21.586 188.283 4 M. Alzier Dianis Thabrani, S.E., dan H. Lukman Hakimn S.H., M.M. 25.509 14.489 29.702 433.865 78.598 467.204 No Perolehan Suara Sah Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Timur Pringsewu Pesawaran Tanggamus 1 73.331 423.750 63.685 25.466 30.160 48.997 2 303.976 169.701 248.741 104.655 91.122 135.715 3 207.916 91.986 154.919 55.317 61.059 87.133 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4 38.575 14.090 30.296 15.895 42.720 25.544 623.798 318.527 497.641 201.333 225.061 297.389 No Perolehan Suara Sah Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Jumlah Akhir Way Kanan Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Mesuji Lampung Barat 1 27.792 19.985 24.894 14.931 101.786 606.566 2 116.003 97.315 85.409 56.697 83.258 1.816.533 3 74.366 66.389 29.006 23.634 37.801 1.342.763 4 13.449 10.701 8.050 81.120 11.132 288.272 231.610 194.390 147.359 103.382 233.977 4.054.134 Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menerbitkan Keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2014-2019 (vide Permohonan hal. 3 alenia 2 & 3), Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas memang tidak wajib ditetapkan dalam Keputusan oleh Termohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan: (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1-KWK.KPU). (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi. B. Bahwa ketentuan di atas dipertegas kembali dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan: Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah membuat berita acara danrekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih. C. Bahwa Ternohon telah melaksanakan dengan benar dan tepat ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas. 3. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019. Bahwa Termohon memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019, yaitu atas nama pasangan calon M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si., dan Bakhtiar, S.H., M.H., dengan perolehan suara sah sebesar 1.816.533 atau 44,81% dari jumlah suara sah yang menggunakan hak pilih. Tentang Adanya Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran: 4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si., dan Bakhtiar, S.H., M.H., yang kemudian menurut Pemohon dapat mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan, laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung tentang adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan atau adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. 5. Bahwa apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Permohonan Pemohon maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bawaslu Provinsi Lampung, Panwaslukada Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Bahwa Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa apabila Pemohon menemukan dan kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu maka Bawaslu Provinsi Lampung akan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila Pemohon menemukan dan kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu maka Bawaslu Provinsi Lampung akan meneruskan kepada KPU Provinsi Lampung. 6. Bahwa dengan demikian, maka penyelesaian terhadap pelanggaran- pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bukanlah domain Termohon, akan tetapi merupakan domain Bawaslu dan Gakkumdu, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Pelanggaran Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Tentang Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 7. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan: Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon (vide Permohonan halaman 22 angka 9.1), maka sesungguhnya Pemohon telah memahami bahwa yang mempunyai kewenangan untuk pengesahan dan penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah PPS. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa sebelumnya pada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan: (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3 – KWK.KPU (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS (3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap. (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan. Bahwa Pasal 22 PKPU Nomor 12 Tahun 2010 menegaskan pula tentang kewenangan PPS untuk mengesahkan dan menetapkan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah PPS. 8. Bahwa pengesahan DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh PPS sebagaimana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Petunjuk Termohon melalui Surat Nomor 137/KPU-PROV.008/III/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, perihal Pengesahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 oleh PPS, tertanggal 27 Maret 2014. Bahwa surat Termohon dimaksud menyatakan: (1) KPU Provinsi Lampung sudah melayangkan surat Nomor 59/KPU-Prov- 008/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Prihal Laporan dan permohonan payung hukum Pemilihan Umum Gubernur Periode 2014-2019 berbarengan dengan Pileg Tahun 2014 kepada KPU RI untuk meminta izin menggunakan DPT Pemilu Legislatif juga dipakai sebagai DPT Pemilihan Umum Gubernur Periode 2014-2019 yang hari dan tanggal pemungutan suaranya dijadwalkan bersamaan yakni Rabu 9 April 2014. (2) KPU Kabupaten/Kota agar memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menetapkan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 berbasis Sidalih KPU. (3) Penetapan DPT Pileg menjadi DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 adalah dengan mengubah: a. Judul formulir DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menjadi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung. b. Penandatanganan DPT dari Ketua Kabupaten/Kota menjadi Ketua PPS. (4) Setelah disahkan oleh PPS, DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 digandakan 8 (delapan) rangkap untuk diberikan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 melalui saksi pasangan calon, arsip PPS, arsip KPPS, Pengawas Pemilu, dan ditempel di TPS. (5) Anggaran penggandaan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 dimaksud, menggunakan anggaran Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019. (6) Agar proses pengerjaan di tingkat PPS berjalan lancar, Komisioner KPU Kabupaten/Kota bersama operator Sidalih masing-masing Kabupaten/Kota Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id membantu penyusunan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 dimaksud. Bahwa DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 telah disahkan oleh 2.584 PPS se-Provinsi Lampung. 9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 23 alenia 2 yang menyatakan banyaknya penambahan pemilih yang bukan warga Lampung dapat mencoblos surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019. Bahwa terkait dengan DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 telah diantisipasi oleh Termohon dengan Keputusan KPU Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bahwa dalam Keputusan Termohon dimaksud pada lembar ke 20 sampai dengan 22 menyatakan hal-hal sebagai berikut: - Apabila terdapat pemilih yang menggunakan KTP/KK/Paspor/ Identitas lain yang menunjukkan bahwa domisilinya diluar Lampung maka hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu satu surat suara DPR, satu surat suara DPD, satu surat suara DPRD Provinsi dan satu surat suara DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak mendapatkan surat suara PILGUB Lampung 2014-2019. - Bagi Pemilih yang KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya berasal dari luar Lampung tidak diberikan Surat Suara Pilgub Lampung 2014-2019. - Ketua KPPS pada saat memberikan dan Menandatangani surat suara, untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pigub memberikan lima jenis surat suara, kecuali kepada pemilih yang domisilinya di luar Provinsi Lampung tidak mendapatkan surat suara Pilgub. Dengan demikian maka Pemilih yang berdomisili di luar Provinsi Lampung yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legilatif hanya mendapatkan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan tidak mendapatkan surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Kerja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Bahwa Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berjenjang mulai dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh Termohon dengan peserta Anggota dan Sekretariatan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan peserta Sekretariatan dan anggota PPK. Bahwa selanjutnya PPK melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan peserta Anggota PPS, kemudian PPS turun langsung melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas KPPS. 11. Bahwa materi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Termohon, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS diatur secara jelas dan lengkap dalam Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 39.A/Kpts/KPU- PROV-008/2014 Tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bahwa Surat Edaran Termohon Nomor 163/KPU-PROV.008/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 5 April 2014 hanya mempertegas hal-hal yang telah diatur secara jelas dalam Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. 12. Bahwa dalam Keputusan Termohon Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 pada lembar ke 30 dinyatakan bahwa Penghitungan suara dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota DPR, kemudian dilanjutkan untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan terakhir Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014-2019. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa dengan demikian maka PPK telah diberikan pengetahuan yang cukup melalui Bimtek tentang surat suara yang dihitung terlebih dahulu adalah surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan terakhir adalah menghitung surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa PPK juga dapat membaca buku Pedoman yang telah dibagikan Termohon kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di 9 TPS dan Protes/Keberatan Saksi-Saksi Pemohon 13. Bahwa dalil Pemohon mengenai klaim penambahan suara Pemohon sejumlah 218 suara hasil penghitungan ulang di 9 (sembilan) TPS dalam wilayah Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung (vide Permohonan hal 24 alenia 2 sd.26 halaman 26), Termohon menanggapinya sebagai berikut: (a) Kalaupun benar terdapat penambahan 218 suara, maka hal itu bukan suara signifikan karena tidak mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon (vide Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014 tanggal 17 April 2014), selisih jumlah suara antara Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon mencapai 473.770 suara (jumlah suara Pihak Terkait 1.816.533 dikurangi jumlah suara Pemohon 1.342.763). (b) Penghitungan ulang di 9 (sembilan) TPS tersebut patut dipertanyakan keabsahan karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat. 14. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang mengklaim telah memprotes atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada semua tingkatan penghitungan se-Provinsi Lampung yang kemudian menjadi dasar perhitungan jumlah suara versi Pemohon jika suara dihitung ulang di seluruh TPS (vide Permohonan hal. 26 sd. 28). Alasan dan pertimbangan Termohon sebagai berikut: (a) Hampir semua saksi-saksi dari Pemohon di tingkat TPS tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019, begitu juga para saksi Pemohon di tingkat PPS dan PPK. (b) Pemohon hanya berasumsi dan tidak memiliki bukti yang konkret mengenai penambahan jumlah suara Pemohon rata-rata 24 suara per TPS jika dilakukan penghitungan ulang suara di seluruh TPS. Tentang Tidak Adanya Formulir C6 (Surat Undangan Pemilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 15. Bahwa Termohon menetapkan kebijakan tentang C6 (Surat Undangan Pemilih) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD berlaku juga sebagai surat undangan pemilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. 16. Bahwa terkait dengan diberikannya Formulir C6 (Surat Undangan Pemilih) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sekaligus berlaku juga untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena substansi daripada undangan C6 untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama yaitu pemberitahuan memilih di TPS pada tanggal 9 April 2014 yang dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Bahwa Termohon menetapkan kebijakan tentang penyampaian C6 Pemilihan Umum Legislatif yang juga berlaku sebagai undangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan maksud mentaati asas Pemilihan Umum yaitu efektif dan efisien. - Bahwa Termohon telah mensosialisasikan kebijakan tentang pemberian Formulir C6 Pemilu Legislatif sekaligus sebagai pemberitahuan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Keputusan Termohon Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 9 April 2014. Bahwa pada lembar 14 angka 6.2 berkaitan dengan Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih dinyatakan “Ketua KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK. Surat pemberitahuan tersebut sekaligus menjadi surat pemberitahuan untuk Pilgub”. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 17. Bahwa Termohon juga telah mengumumkan Formulir C6 Pemilu DPR, DPD dan DPRD berlaku sebagai undangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur pada 3 harian surat kabar terbesar di Provinsi Lampung, yaitu: - Pengumuman di Surat Kabar Harian Radar Lampung diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2014. - Pengumuman di Surat Kabar Harian Tribun Lampung diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2014 - Pengumuman di Surat Kabar Harian Lampung Post diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2014 18. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 152/KPU-PROV-008/IV/2014. Bahwa surat edaran Termohon dimaksud ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, yang menerangkan: (1) Mengkoreksi Model C1-KWK pada huruf A nomor 5 menjadi jumlah pemilih (DPT+DPK+DPTb+DPKTb). (2) Apabila ditemukan ada surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 tercoblos pada kolom calon dan tercoblos pada bidang yang tidak terdapat kolom calon yang lain maka suaranya SAH untuk pasangan calon yang tercoblos. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014- 2019. (3) Bahwa Model C 6 yaitu Pemberitahuan Memilih di TPS tanggal 9 April 2014 untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, berlaku juga sebagai Pemberitahuan Memilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014-2019. (4) Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 April 2014 dilaksanakan dari jam 07.00-13.00. Bahwa kemudian Termohon menyampaikan Surat Edaran Nomor 152/KPU- PROV-008/IV/2014 kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS melalui Surat Nomor 152a/KPU-PROV-008/IV/2014, perihal Koreksi Model C1 – KWK, Surat Suara, Model C6 dan Waktu Pelaksanaan Pemilu. 19. Dengan demikian maka berlakunya Formulir C6 Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD juga sebagai undangan pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Keputusan Termohon Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 yang merupakan pedoman KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS serta telah ditegaskan kembali oleh Termohon melalui Surat Edaran Nomor 152/KPU- PROV-008/IV/2014. Tentang Payung Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 20. Bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan “Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir”. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2009 – 2014 akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Juni 2014. Bahwa dengan demikian maka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2014. 21. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga memperhatikan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2009 – 2014 maka Termohon menetapkan Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014 – 2019. 22. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Termohon mengadakan Rapat Pleno membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014 – 2019. Bahwa pleno memutuskan dan menetapkan perubahan jadual, program dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014 – 2019 yang semula telah ditetapkan hari Pemungutan Suara putaran pertama pada tangal 27 Februari 2014 dirubah menjadi tanggal 9 April 2014 bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bahwa hasil rapat pleno dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Nomor 09/BA/II/2014. 23. Bahwa Jadual Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali ditetapkan dengan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014 Tentang Perubahan sebagian Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung Periode 2014-2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2014. Bahwa kemudian dipertegas dengan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014. Bahwa dalam Keputusan Termohon dimaksud pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 24. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 105/KPU/II/2014 Prihal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Bahwa KPU RI menegaskan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kewenangan KPU Provinsi Lampung. Bahwa dengan demikian maka KPU Provinsi Lampung berwenang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 25. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor 270/1198/SJ, perihal Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Lampung. Bahwa surat dimaksud menyatakan: (1) Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan Pemilukada sejak tahun 2012 hingga disepakati bahwa pada tahun 2012 diagendakan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Lampung. (2) Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (3) huruf a, KPU Provinsi Lampung mempunyai kewenangan menyusun tahapan, program dan jadwal pemilihan serta menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. (3) Melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 49/KPU-PROV-008/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 prihal Perubahan Tahapan Pilgub Lampung Periode 2014-2019 yang ditujukan kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Gubernur Lampung dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain menyampaikan bahwa pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. (4) Dengan demikian maka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilaksanakan bertepatan dengan pemungutan suara Pemilu legislatif yaitu tanggal 9 April 2014. 26. Bahwa penetapan hari dan tanggal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 merupakan kewenangan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 telah Termohon konsultasikan dan disetujui oleh KPU RI. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 telah pula mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tentang Pelanggaran/Kecurangan Dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 27. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran/kecurangan pada pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan suara atau pengurangan suara di beberapa Kabupaten merupakan dalil yang bersifat asumsi belaka dan tidak mempunyai dasar yang jelas. 28. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di 16.492 TPS diseluruh Provinsi Lampung berjalan dengan lancar dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan warga masyarakat. Bahwa saksi Pemohon hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan saksi Pemohon juga menandatangani Sertifikat Penghitungan Suara di TPS yaitu Model C1-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. 29. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS di 2.584 Kelurahan/Desa diseluruh Provinsi Lampung berjalan dengan lancar dihadiri Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan warga masyarakat. Bahwa saksi Pemohon hadir mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Rekapitulasi Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Model D1-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. 30. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK di 225 Kecamatan di seluruh Provinsi Lampung berjalan dengan lancar dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan warga masyarakat. Bahwa saksi Pemohon hadir mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yaitu Model DA-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. 31. Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten/Kota yaitu di 14 Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan meminta KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Lampung untuk melakukan penghitungan ulang surat suara. Bahwa oleh karena keberatan dari saksi Pemohon di Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi tidak disertai bukti dan argumentasi yang jelas serta tidak dapat menguraikan dengan jelas terjadinya penggelembungan suara di TPS mana atau di PPS mana atau di PPK mana tempat tejadinya penggelembungan suara maka KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon. 32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapatnya selisih antara jumlah surat suara yang ada di TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak terpakai ditambah surat suara yang rusak atau salah coblos, sebagaimana termuat pada tabel Pemohon dalam halaman 35 dan 36 Permohonan Pemohon. 33. Bahwa surat suara yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak jumlah DPT di TPS yang bersangkutan ditambah dengan 2,5% dari DPT di TPS yang bersangkutan sebagai surat suara cadangan. Oleh karenanya maka penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon dalam tabel diatas dengan cara menjumlahkan DPT Tingkat Kabupaten/Kota ditambah 2,5% dari DPT tidak sama dengan Suara Sah ditambah suara tidak sah dan ditambah suara golput karena Pemohon menghitung secara global per Kabupaten/Kota, padahal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id seharusnya Pemohon menguraikan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS yaitu DPT TPS di 16.492 TPS dan masing-masing TPS ditambah 2,5%. Bahwa seharusnya Pemohon konsisten dengan dalil Pemohon pada halaman 36 angka 16 yang menyatakan dasar Pemohon menghitung selisih surat suara yaitu Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 45 angka (2) yang menyatakan jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. 34. Bahwa penghitungan tentang adanya selisih surat suara versi Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan selisih penghitungan versi Pemohon tentang surat suara yang diterima oleh KPPS tidak dapat dihubungkan dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara. Bahwa penghitungan selisih suara yang diterima KPPS versi penghitungan Pemohon tidak ada kaitannya dengan tuduhan bahwa Termohon melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019. 35. Bahwa apabila Pemohon akan mendalilkan telah terjadinya penggelembungan suara atau kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 oleh Termohon maka Pemohon harus menguraikan dan menjelaskan tempat terjadinya penggelembungan suara di TPS mana, di PPS mana atau di PPK mana telah terjadinya penggelembungan suara serta berapa banyak jumlah penggelembungan suara yang dituduhkan kepada Termohon. Bahwa dari seluruh uraian, fakta-fakta hukum dan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Termohon mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan menolak seluruh permohonan Pemohon. PETITUM Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014, tanggal 17 April 2014; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tanggal 17 April 2014; 3. Bukti T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Bandar Lampung, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 4. Bukti T-3.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Kota Metro, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 5. Bukti T-3.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Lampung Selatan, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 6. Bukti T-3.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Lampung Tengah, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 7. Bukti T-3.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Lampung Utara, tanggal 14 April 2014 (Model DB-KWK); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 8. Bukti T-3.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Lampung Timur, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 9. Bukti T-3.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Peringsewu, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 10. Bukti T-3.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Pesawaran, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 11. Bukti T-3.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Tanggamus, tanggal 14 April 2014 (Model DB-KWK); 12. Bukti T-3.10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat KPU Kabupaten Way Kanan, tanggal 14 April 2014 (Model DB1-KWK) 13. Bukti T-3.11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 16 April 2014 (Model DB-KWK); 14. Bukti T-3.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK); 15. Bukti T-3.13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat KPU Kabupaten Mesuji, tanggal 16 April 2014 (Model DB1-KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 16. Bukti T-3.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota Nomor 270/39/KPU-KAB/008.435579/IV/2014, tanggal 15 April 2014 (Model DB-KWK), Kabupaten Lampung Barat; 17. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 137/KPU- PROV.008/III/2014, tanggal 27 Maret 2014; 18. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014; 19. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Lampung Nomor 163/KPU-PROV.008/IV/2014, tanggal 5 April 2014; 20. Bukti T-7.1 : - Pengumuman KPU Provinsi Lampung di Surat Kabar Harian Radar Lampung, Senin 7 April 2014, halaman 28; - Pengumuman KPU Provinsi Lampung di Surat Kabar Harian Tribun Lampung, Senin 7 April 2014, halaman 8; - Pengumuman KPU Provinsi Lampung di Surat Kabar Harian Lampung Post, Senin 7 April 2014, halaman 24; 21. Bukti T-7.2 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Lampung Nomor 152/KPU-PROV-008/IV/2014, tanggal 2 April 2014; 22. Bukti T-7.3 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 152.A/KPU-PROV--008/IV/2014, tanggal 2 April 2014; 23. Bukti T-8.1 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor 09/BA/II/2014, tanggal 17 Februari 2014; 24. Bukti T-8.2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tanggal 18 Februari 2014; 25. Bukti T-8.3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tanggal 22 Februari 2014; 26. Bukti T-8.4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 105/KPU/II/2014, tanggal 25 Februari 2014; 27. Bukti T-8.5 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor270/1198/SJ, tanggal 7 Maret 2014; 28. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/II/2014, tanggal 24 Februari 2014; 29. Bukti T-9.2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tanggal 24 Februari 2014; 30. Bukti T-9.3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014, tanggal 24 Februari 2014; 31. Bukti T-10.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 32. Bukti T-10.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan oleh Panitia Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung (Model DA- KWK); 33. Bukti T-10.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 34. Bukti T-10.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 35. Bukti T-10.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 36. Bukti T-10.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 37. Bukti T-10.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 38. Bukti T-10.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 39. Bukti T-10.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 40. Bukti T-10.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung (Model DA- KWK); 41. Bukti T-10.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung (Model DA- KWK); 42. Bukti T-10.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung (Model DA- KWK); 43. Bukti T-10.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung (Model DA- KWK); 44. Bukti T-10.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 45. Bukti T-10.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 46. Bukti T-10.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 47. Bukti T-10.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 48. Bukti T-10.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 49. Bukti T-10.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 50. Bukti T-10.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung (Model DA-KWK); 51. Bukti T-11.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Model DA-KWK); 52. Bukti T-11.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Model DA-KWK); 53. Bukti T-11.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara Model DA- KWK); 54. Bukti T-11.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 55. Bukti T-11.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 56. Bukti T-11.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 57. Bukti T-11.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 58. Bukti T-11.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 59. Bukti T-11.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 60. Bukti T-11.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 61. Bukti T-11.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 62. Bukti T-11.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 63. Bukti T-11.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 64. Bukti T-11.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK); 65. Bukti T-11.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id KWK); 66. Bukti T-11.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara (Model DA-KWK); 67. Bukti T-11.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 68. Bukti T-11.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 69. Bukti T-11.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 70. Bukti T-11.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 71. Bukti T-11.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 72. Bukti T-11.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) 73. Bukti T-11.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara (Model DA- KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 74. Bukti T-12.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 75. Bukti T-12.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 76. Bukti T-12.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 77. Bukti T-12.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 78. Bukti T-12.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 79. Bukti T-12.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Jepara, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 80. Bukti T-12.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 81. Bukti T-12.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 82. Bukti T-12.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 83. Bukti T-12.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 84. Bukti T-12.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 85. Bukti T-12.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 86. Bukti T-12.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 87. Bukti T-12.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 88. Bukti T-12.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 89. Bukti T-12.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) 90. Bukti T-12.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 91. Bukti T-12.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur (Model DA-KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 92. Bukti T-12.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 93. Bukti T-12.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 94. Bukti T-12.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 95. Bukti T-12.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 96. Bukti T-12.24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur (Model DA- KWK) 97. Bukti T-13.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran (Model DA-KWK) 98. Bukti T-13.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran (Model DA-KWK) 99. Bukti T-13.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Tegineneng, Pesawaran (Model DA-KWK) 100 Bukti T-13.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Way Lima, Pesawaran (Model DA-KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 101 Bukti T-13.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran (Model DA-KWK) 102 Bukti T-13.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Punduh Pedada, Pesawaran (Model DA-KWK) 103 Bukti T-13.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kedondong, Pesawaran (Model DA-KWK) 104 Bukti T-13.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran (Model DA-KWK) 105 Bukti T-13.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Way Khilau, Pesawaran (Model DA-KWK) 106 Bukti T-14.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Blambang Umpu, Way Kanan (Model DA-KWK) 107 Bukti T-14.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan (Model DA-KWK) 108 Bukti T-14.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Way Tuba, Way Kanan (Model DA-KWK) 109 Bukti T-14.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bahuga, Way Kanan (Model DA-KWK) 110 Bukti T-14.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan (Model DA-KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 111 Bukti T-14.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Buay Bahhhuga, Way Kanan (Model DA-KWK) 112 Bukti T-14.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Pakuon Ratu, Way Kanan (Model DA-KWK) 113 Bukti T-14.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Negara Batin, Way Kanan (Model DA-KWK) 114 Bukti T-14.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan (Model DA-KWK) 115 Bukti T-14.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Baradatu, Way Kanan (Model DA-KWK) 116 Bukti T-14.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Gunung Way Kanan (Model DA-KWK) 117 Bukti T-14.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Banjit, Way Kanan (Model DA-KWK) 118 Bukti T-14.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Kasui, Way Kanan (Model DA-KWK) 119 Bukti T-14.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan (Model DA-KWK) 120 Bukti T-15.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 5 Kelurahan Gulak Galik, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 121 Bukti T-15.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 6 Kelurahan Gulak Galik, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 122 Bukti T-15.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 6 Kelurahan Sumur Batu, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 123 Bukti T-15.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 4 Kupang Kota, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 124 Bukti T-15.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 9 Kupang Kota, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 125 Bukti T-15.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 14 Kupang Kota, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 126 Bukti T-15.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 16 Kupang Kota, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 127 Bukti T-15.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Kupang Raya, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 128 Bukti T-15.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 6 Kupang Raya, Kota Bandar Lampung (Model C-KWK) 129 Bukti T-16.1 : Fotokopi Rapat Koordinasi PPK/PPS Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur 130 Bukti T-16.2 : Fotokopi Bimbingan Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode Tahun 2014 Tingkat KPU Kabupaten Lampung Timur 131 Bukti T-17.1 : Fotokopi Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Tingkat KPU Kabupaten Pesawaran Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 132 Bukti T-17.2 : Fotokopi Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis PPS dan KPPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2014 Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran 133 Bukti T-17.3 : Fotokopi Rapat Koordinasi PPK, PPS, dan KPPS se Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran 134 Bukti T-17.4 : Fotokopi Bimbingan teknis Pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tingkat PPK Padang Cermin 135 Bukti T-17.5 : Fotokopi Bimbingan Teknis Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat PPK Way Lima Kabupaten Pesawaran 136 Bukti T-17.6 : Fotokopi Rapat Koordinasi PPK, PPS, dan KPPS se Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran 137 Bukti T-17.7 : Fotokopi Bimbingan Teknis PPS, dan Sosialisasi Pilgub Lampung Tingnkat PPK Geding Tataan, Kabupaten Pesawaran 138 Bukti T-18 : Fotokopi Bimbingan Teknis Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tingkat KPU Kabupaten Lampung Utara 139 Bukti T-19 : Fotokopi Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Way kanan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung 140 Bukti T-20 : Fotokopi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung 141 Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panwascam Telukbetung Utara Nomor 08/PANWASCAM-TBU/PILGUB/IV/2014 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Saksi, tanggal 13 April 2014 142 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panwascam Telukbetung Utara Nomor 09/PANWASCAM-TBU/PILGUB/IV/2014 Perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Saksi, tanggal 13 April 2014 143 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Betung Utara, tangggal 13 April 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 5 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Fauzi Heri - Saksi berdomisili di Kelurahan Harapan Jaya, Sukarame, Bandar Lampung - Saksi adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung; - Pemilukada berjalan aman dan lancar, ditandai dengan tidak adanya rekomendasi Panwaslu kepada KPU; - Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 15 Maret 2014, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan karena pengamanan rapat rekapitulasi dianggap terlalu ketat, dan tata tertib rapat rekapitulasi yang membatasi interupsi; - Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Bandar Lampung telah dilakukan rapat koordinasi dan bimbingan teknis, serta sosialisasi secara berjenjang. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 6 April 2014 di Pasar Seni yang melibatkan KPPS se-Kota Bandar Lampung; - Formulir C-6 berlaku bagi Pemilihan Legislatif dan Pemilukada, hal ini telah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan pada rapat koordinasi, bimbingan teknis dan sosialisasi; - DPT Kota Bandar lampung telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2014. 2. Iskardo P. Panggar - Saksi berdomisili di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan; - Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Way Kanan; - Pemilukada di Way Kanan berjalan lancar, dari tingkat TPS sampai PPK tidak ada keberatan, keberatan terjadi hanya pada tingkat Kabupaten; - Keberatan yang diajukan, meminta penghitungan ulang di semua TPS di Kabupaten Way Kanan, namun keberatan tidak diterima, sehingga hanya ditulis dalam form keberatan; - Telah dilakukan rapat koordinasi, bimtek dan sosialisasi kepada penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang; - Simulasi telah dilakukan kepada masyarakat dengan mengundang unsur pimpinan kecamatan; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Sudah disosialisasikan bahwa formulir C-6 untuk pemilihan legislatif sama dengan formulir C-6 Pemillukada. 3. Dery Hendriyyan - Saksi berdomisili di Kelurahan Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran; - Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Pesawaran; - Tidak ada persoalan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung di Pesawaran, tidak ada kejadian khusus dan keberatan yang disampaikan, dan Formullir DA KWK pada sembilan kecamatan di Pesawaran ditandatangani oleh seluruh saksi; - Pada saat rekapitulasi terdapat interupsi dan keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengenai legitimasi penyelenggara terkait SK KPU Kabupaten Pesawaran, mengenai dugaan adanya penggelembungan suara, mengenai pelaksanaan Pleno yang melewati jadwal; - Sudah dilakukan bimbingan teknis dan juga rapat koordinasi secara berjenjang; - Sudah disosialisasikan bahwa Formulir C-6 untuk Pemilu legislatif dan Pemilu kepala daerah; 4. Samsul Arifin - Saksi berdomisili di Desa Margo Toto, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur; - Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur; - DPT ditetapkan oleh PPS pada tanggal 4 sampai dengan 8. Rekapitulasi DPT dilakukan pada tanggal 12 Januari 2014, dan menjelang hari H dilakukan penggandaan DPT sebanyak 8 kali untuk saksi pasangan calon; - Penyelenggaraan pemilihan umum berjalan lancar di Lampung Timur, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu, keberatan diajukan oleh saksi pasangan calon saat rekapitulasi di tingkat kabupaten; - Keberatan yang disampaikan adalah mengenai tidak adanya bimbingan teknis, dan tidak dipenuhinya permintaan pembukaan kotak suara; - Formulir C-6 digunakan untuk Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Muhammad Tio Aliansyah - Saksi berdomisili di Desa Negara Ratu, kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara; - Saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara, selaku Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara; - Pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar di Lampung Utara; - Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 14 April 2014, terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang meminta penghitungan ulang karena saat penghitungan tingkat PPK ada yang melakukan rekapitulasi tidak dengan tulis tangan; - Bimbingan teknik, pertemuan internal dan sosialisasi telah dilakukan, dalam forum tersebut disampaikan bahwa Formulir C-6 Pemilihan Umum Legislatif juga digunakan untuk pemilihan umum kepala daerah, hal ini juga dipertegas dengan Surat Edaran KPU Lampung Utara; - Penetapan DPT oleh PPS dilakukan pada bulan Januari. [2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa pemilihan gubernur, gubernur, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". 1.6. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Nomor 57/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. 1.7. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/1V/2014 tentang Rekapimlasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014 - 2019 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014 -2019 tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-2) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat tata usaha negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi LampungTahun 2014. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Lampung tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014 tersebut adalah sebagai objectum litis Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. Dengan demikian, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014 - 2019 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014 - 2019 tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-2) adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT II. l Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/20l4 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014 - 2019 tertanggal 24 Februari 2014, atas nama Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., M. Si. dan Bakhtiar, S.H., M.M Masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 (bukti PT-5); II.2 Bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014 - 2019 tertanggal 24 Februari 2014 sebagaimana berikut: (bukti PT-6); Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 No. Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut Pasangan Calon 1 Ir. Berlian Tihang, M. M dan Drs. Hi. Mukhlis Basri 1 2 Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., MM., dan Bakhtiar, SH., MM 2 3 Drs. Hi. Herman HN, M. M dan Dr. Zainuddin Hasan, S. H., M. H., M. M 3 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4 M. Alzier Dianis Thabrani, S.E, dan H. Lukman Hakim, S.H., M.M 4 II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Provinsi sebagai Termohon. Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Tahun 2014 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov- 008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014 - 2019 tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-2) atas nama Muhammad Ridho Ficardo, SP. 1., M. Si. dan Bakhtiar, S.H., M.M masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Provinsi Lampung Tahun 2014 juncto Kepumsan Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 tertanggal 24 Febmari 2014; II.5 Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014 - 2019 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-1), telah menetapkan sebagai berikut: No. Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Sah 1 It. Berlian Tihang, M. M dan Drs. Hi. Mukhlis Basri 606.566 2 Muhammad Ridho Ficardo, SP. L, MM., dan Bakhtiar, SH., MM 1.816.533 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Selanjumya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014 - 2019 tertanggal 17 April 2014 (bukti PT-2), memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo, SP. L, MM., dan Bakhtiar, S.H., M.M terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014; II.6 Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. III. DALAM POKOK PERKARA A. Dalam Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014 1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap dalil-dalil Pemohon perkara a quo, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara a quo tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. 2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, Pihak Terkait memjuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam 3 Drs. Hi. Herman HN, M. M dan Dr. Zainuddin Hasan, S.H.,M. H., M. M 1.342.763 4 M. Alzier Dianis Thabrani, S.E, dan H. Lukman Hakim, S.H., M.M 288.272 Jumlah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Provinsi. Kedua, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif hams dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah- hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengamhnya terhadap pilihan pemiiih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Bahwa dalil-dalil Pemohon perkara a quo terkait dengan pelanggaran terstmktur, sistematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dali Pemohon perkara a quo, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bemilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon perkara a quo adalah kabur (obscuur), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus di kesampingkan. 4. Bahwa dalil-dalil bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini: Dalil Pemohon Bantahan Pihak Terkait • Terhadap dalil Pemohon di halaman 9 sampai dengan 16, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemsahaan yang terhimpun dalam Sugar Group Companies yang memberikan bantuan kepada Pihak Terkait, dikaitkan dengan hubungan Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., M. Si sebagai anak kandung dari M. Fauzi Toha selaku Site Director Sugar Group Company. • Bantuan yang diberikan melebihi ketentuan dari PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 65 ayat (3). • Keterlibatan Sugar Group Companies (SGC) dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pihak Terkait, yaitu ibu Purwantie Lee (Vice President Sugar Group Companies) dan Bapak Heri Wardoyo sebagai Bupati Tulang Bawang 1. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan hubungan orangtua - anak dengan M. Fauzi Toha yang kebetulan saat ini sedang menjabat Site Director Sugar Group Company dengan Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., M. Si sebagai Calon Gubernur (Pihak Terkait), maka sehamsnya dalil tersebut ditolak, karena sama sekali tidak ada hubungan dengan proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Lampung. Suatu hal yang mengada-ada mengaitkan hubungan M. Fauzi Toha sebagai Site Director Sugar Group Company dengan Muhammad Ridho Ficardo, SP. L, MSi; 2. Bahwa dalil Pemohon hanyalah dugaan dan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemberian bantuan dari Sugar Group Companies dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., Msi; 3. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud Pemohon sebagai berikut; • 18 Agustus 2013 - Jalan Sehat dan nyanyi bersama Duo Ridho dan Trio Macan; • 24 November 2013 - Top Konser Diva hidonesia; • 18 Juli 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dalang Ki Enthus; • 1 September 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 17 Oktober 2013 - Pemotongan Hewan Korban dalam rangka memecahkan rekor MURI; • 26 September 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 7 Oktober 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam sunmk dengan Dalang Ki Enthus; • 25 Juli 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 6 Oktober 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 25 September 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 29 Juli 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Warsito; • 3 September 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Wisnu Joko Asmoro; • 13 November 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • 10 November 2013 - Lomba Supermodel Ridho Lovers; • 10 September 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; • Acara Konser Perjuangan dan Doa (tidak disebutkan tanggal pelaksanaan) • 19 Juli 2013 - Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan Dalang Ki Enthus; Tidaklah dapat dikategorikan sebagai kegiatan-kegiatan kampanye, karena apabila dilihat waktu dilaksanakannya kegiatan tersebut, yaitu dari sekitar tanggal 18 Juli - 24 November 2013, maka kegiatan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori kampanye, karena kegiatan tersebut dilakukan bukan pada masa kampanye. Pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, Pihak Terkait bahkan belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung oleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Termohon.; 4. Bahwa kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan lebih banyak di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana pada saat pemilihan umum Gubernur, perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon, sehingga tidak ada korelasi apa pun antara kegiatan yang dilaksanakan di atas dengan perolehan suara Pihak Terkait; 5. Bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bakal calon Kepala Daerah terkait dengan pengerahan masa dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masa Mahkamah telah memberikan pendapatnya dalam pumsan yang dimuat dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 88/PHPU.D- VHI/2010 dalam sengketa Pemilukada Kota Bandar Lampung ..." menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pemberangkatan rombongan Majelis Taklim melakukan wisata rohani ke Mesjid Kubah Emas yang dilakukan secara massal yang diprakarsai oleh Istri Herman HN (Pasangan Calon Walikota Terpilih), tetapi Mahkamah berkeyakinan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan para saksi Pemohon, pemberangkatan tersebut dilakukan lama sebelum penetapan Herman HN sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Menurut Mahkamah pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon, karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung...dan seterusnya" 6. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya aksi bagi-bagi uang hanyalah asumsi- asumsi yang tidak mendasar karena faktanya tidak pernah ada aksi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait; 7. Bahwa justru sebaliknya Pihak Pemohon yang melakukan aksi bagi- bagi uang, hal ini dikuatkan dengan: • bukti laporan Panwaslu Kecamatan Sukadana yang pada pokok masalah temuannya adalah telah ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan dugaan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id money politic oleh Pemohon; (bukti PT-7) • Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 002/PEMILUKADA/LU/III/ 2014, yang pada pokoknya adalah adanya pertemuan Kepala Desa atas undangan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Selumh Indonesia (APDESI) Lampung. Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Desa tersebut diarahkan untuk memilih Herman HN, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, selain itu juga terdapat pembagian amplop berisi uang Rp. 1.000.000 kepada Kepala Desa yang menghadiri pertemuan tersebut; (bukti PT-8) • Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/Panwaslu-Prs/IV/2014, adanya money politic yang dilakukan Pemohon; (bukti PT-9) • Formulir Temuan Nomor 01/Panwaslu-TLP/rV/2014, adanya money politik yang dilakukan Pemohon; (bukti PT-10) 8. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pembagian gula hanyalah asumsi belaka tanpa dasar dan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menyangkut signifikansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam kaitannya dengan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon di bagian Pelanggaran Pada Masa Kampanye halaman 30 angka 10 yang menyatakan Pihak Terkait melakukan kecurangan/peianggaran dalam kampanye dengan membagi-bagikan gula pasir yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pejabat. 1. Bahwa dalil Pemohon tidak cukup alasan dan dasar hukumnya, hanyalah asumsi belaka karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pejabat yang dimaksud dalam dalilnya; 2. Bahwa dalil Pemohon sekali lagi hanyalah asumsi belaka, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi- bagi gula, karenanya patut dipertanyakan apakah benar puluhan ton gula yang dimaksud Pemohon milik Pihak Terkait? Dan apakah puluhan ton gula tersebut sudah terbagikan kepada pemiiih, dan apakah pemiiih tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait? Faktanya terkait dengan puluhan Terhadap dalil Pemohon di bagian 1. Bahwa dalil Pemohon sangat tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pelanggaran Pada Masa Kampanye halaman 30 angka 11 yang menyatakan gula pasir yang dibagikan Pihak Terkait berasal dari Sugar Group Company. mendasar karena hanya berasal dari asumsi-asumsi semata; 2. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan salah satu direksi Sugar Group Company sebagai ayah dari Muhammad Ridho Ficardo sebagai Pihak Terkait, maka hal tersebut menjadi tidak jelas dan kabur apabila dikaitkan dengan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, karena apa hubungannya dan dimana pengaruhnya antara hubungan keluarga ayah dan anak dengan Sugar Group Company dengan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Oleh karenanya maka dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Terhadap dalil Pemohon di bagian Pelanggaran pada masa kampanye halaman 31 angka 12 yang menyatakan pembagian gula pasir teh dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu, Panwaslu, Panawascam. 1. Bahwa dalil Pemohon hanya asumsi karena frasa kata "hampir seluruh kabupaten" masih umum dan tidak spesifik menunjuk pada kabupaten mana? Karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan aksi bagi-bagi gula; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya di Putusan Nomor 167/PHPU.D~XI/2013 pada angka [3.19] sudah menjelaskan terhadap pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilukada, peraturan perundang- undangan telah menyediakan upaya hukum yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut lebih dini sehingga tidak menambah atau memperbesar kemgian atau potensi kerugian bagi para pihak. Upaya hukum dimaksud adalah berupa laporan/pengaduan kepada KPU kabupaten untuk masalah pelaksanaan tahap Pemilukada, laporan/pengaduan kepada Panwaslu untuk kasus pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPU kabupaten maupun pasangan calon peserta Pemilukada, laporan/pengaduan kepada penegak hukum terpadu (Gakkumdu) untuk pelanggaran yang terindikasi sebagai tindak pidana, dan laporan/pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pelanggaran kode etik. Oleh karenanya apabila adanya dugaan pelanggaran yang telah disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam dan institusi tersebut tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menindalanjuti dengan alasan "Tidak Cukup Bukti" maka seharusnya Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon; 3. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan asumsi belaka dengan hanya berdasarkan hitungan matematis ala kadamya sebagaimana diuraikan dalam tabel di halaman 32 sampai halaman 33 yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah benar adanya pembagian 1 kg gula senilai dengan 1 suara untuk memilih Pihak Terkait. Bagaimana Pemohon dapat membuktikan setiap orang/keluarga yang diberikan gula pasti memberikan suaranya kepada Pihak Terkait? Padahal faktanya tidak pernah Pihak Terkait melakukan aksi bagi-bagi gula. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon di halaman 33 angka 13 yang menyatakan Pj. Bupati Pesisir Barat, Kherlani yang berstatus PNS yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Bahwa Sdr. Kherlani bukan tim sukses Pihak Terkait dan sebagai WNl dibenarkan menurut hukum untuk menggunakan hak pilihnya terhadap siapa pun Pasangan Calon yang sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Faktanya Sdr. Kherlani tidak pernah melakukan kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait dan tidak pernah memanfaatkan jabatan selaku Ph. Bupati Pesisir Barat untuk mempengaruhi, mengajak, mengintimidasi siapa pun untuk memilih Pihak Terkait. • Terhadap dalil Pemohon di bagian Pelanggaran Pada Masa Tenang halaman 34 angka 14 yang menyatakan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat bertempat di Taman Wisata Air Terjun Way Lalaan mengumpulkan Kepala Desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. • Terhadap dalil Pemohon di bagian Pelanggaran Pada Masa Tenang halaman 34 angka 15 yang menyatakan Wakil Bupati Tulang 1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, hanyalah asumsi karena faktanya Sdr. Umar Ahmad bukanlah tim sukses Pihak Terkait. Dugaan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus yang hasilnya berkesimpulan tidak diketemukan adanya unsur pelanggaran; 2. Bahwa dengan demikian cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon a quo. Terhadap dalil Pemohon di bagian Pelanggaran/Kecurangan Dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada halaman 37 angka 20 yang membandingkan kericuhan penghitungan suara yang pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur 1. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon pada saat perhitungan suara di tingkatan TPS. Justru pada saat pleno di tingkatan Kabupaten/Kota dan Provinsi baru Pemohon keberatan setelah mengetahui perolehan suara Pemohon lebih kecil daripada Pihak Terkait; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa Pemohon yang mendalilkan kericuhan perhitungan suara yang terjadi dalam Pemilu legislatif memiliki signifikansi terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebagai hasil penggelembungan suara adalah dalil yang tidak benar dan asumsi belaka, karena perhitungan suara Pemilu legislatif dan Pemilu gubernur adalah dua hal yang berbeda; 3. Bahwa ketika Pemohon mendalilkan pemilihan umum legislatif bermasalah sehingga dipastikan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur juga bermasalah, maka Pemohon telah terjebak dalam kesalahan berpikir ''Fallacy of dramatic instance'' berawal dari kecendemngan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over-generalisation. Yaitu, penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. 4. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon yang berpijak dari kesalahan berpikir tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 5 Mei 2014, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 yaitu berupa: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014 – 2019 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Provinsi Lampung tertanggal 17 April 2014. 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014 – 2019 tertanggal 17 April 2014. 3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Ridho Ficardo, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Teratai Nomor 8 LK1 RT 005, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. 4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP atas nama Bahtiar Basri, Pekerjaan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat beralamat di Desa Panaragan, Jaya Utama, RT 001 RW 003 Kecamatan Tuba Tengah, Kabupaten Tuba Barat, Lampung. 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014 – 2019 tertanggal 24 Februari 2014, atas nama Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., M. Si. dan Bakhtiar, S.H., M.M Masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014. 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014 – 2019 tertanggal 24 Februari 2014. 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model A. 2 yang diterbitkan Panwaslu Kecamatan Sukadana tanggal 2 April 2014. 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/PEMILUKADA/LU/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 001/LP/Panwaslu-Prs/IV/2014 tanggal 6 April 2014. 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/Panwaslu- TLP/IV/2014. 11. Bukti PT-11A : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Penerimaan dan Penggunaan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2014 (M. Ridho Ficardo, M. Si dan Bakhtiar Basri, SH., M.M 12. Bukti PT-11B : Fotokopi Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye periode tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 6 April 2014. 13. Bukti PT-11C : Fotokopi Laporan Penerimaan Kampanye periode tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 6 April 2014. 14. Bukti PT-11D : Fotokopi Laporan Penerimaan Kampanye periode sampai tanggal 22 Maret 2014. 15. Bukti PT-12 : Fotokopi SK Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor 01/SK/RB/Pemilukada/LPG/III/2014 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, M. Si – Bakhtiar Basri, SH., MM Provinsi Lampung Tahun 2014. 16. Bukti PT-13 : Fotokopi SK KPU Provinsi Lampung Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan Sebagian Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014 – 2019. 17. Bukti PT-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Model A-5 KWK, Bawaslu Provinsi Lampung tanggal 17 Maret 2014. (tentang gula) 18. Bukti PT-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Model A-5 KWK, Bawaslu Provinsi Lampung tanggal 17 Maret 2014. (tentang dugaan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal di Media Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 5 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: 1. Darwizal M. Noer - Saksi berdomisili di Desa Jagabaya, Sukabumi, Bandar Lampung; - Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait; - Tim Pemenangan bekerja mulai pada bulan Maret 2013, pendaftaran calon dilakukan bulan Juni 2013; - Tim pemenangan ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, penggalangan, dan pengerahan terhadap jaringan-jaringan yang sudah dibina, dan melakukan pelatihan saksi - Tidak ada program money politics oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait; - Ada dana pelaksanaan kampanye dan biaya saksi, dan uang transport; - Laporan dana kampanye telah diserahkan kepada KPU tiga hari sebelum pemilihan; 2. Imer Darius - Saksi berdomisili di Desa Tanjung Baru Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung - Saksi adalah anggota DPRD, yang menjadi Bendahara Tim Sukses Pihak Terkait, dan Laison Officer pemenangan Pihak Terkait; - Saksi mengikuti seluruh rangkaian tahapan yang dilakukan oleh KPU - Saksi bersama Fajrun Najah Ahmad mewakili Tim Pemenangan Pihak terkait untuk melakukan klarifikasi kepada Bawaslu terkait dugaan money politics dengan pembagian gula; 3. Fajrun Najah Ahmad - Saksi berdomisili di Kelurahan Harapan Jaya, Sukarame - Saksi mendapatkan surat dari Bawaslu untuk menyampaikan klarifikasi. - Saksi mengklarifikasi bahwa tidak ada Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terlibat pembagian gula; 4. Hendra - Saksi berdomisili di Desa Pekon Pejajaran, Kecamatan Kota Agung Barat, Kelurahan Tanggamus; - Saksi adalah Kepala Desa Pekon Pejajaran; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Saksi menerima sms dari Ketua Apdesi Kecamatan bernama Sofyan, dan diminta untuk berkumpul di Way Lalaan; - Dalam pertemuan itu dijelaskan riwayat hidup Ridho Ficardo, dan juga ditegaskan bahwa Ridho bukanlah berasal dari etnis Tiong Hoa; - Saat acara berlangsung, Panwas datang dan membubarkan acara; - Selanjutnya saksi dihubungi bahwa akan diganti uang transport, dan saksi mendapatkan Rp. 1 juta. 5. Rusli - Saksi berdomisili di Kota Agung Barat, Tanggamus; - Saksi adalah Kepala Desa Gedung Jambu; - Saksi diundang oleh Ketua Apdesi melalui sms, untuk menghadiri acara di Way Lalaan; - Saksi juga menghadiri acara di Way Lalaan; - Dalam pertemuan itu dijelaskan riwayat hidup Ridho Ficardo, dan juga ditegaskan bahwa Ridho bukanlah berasal dari etnis Tiong Hoa; - Saat acara berlangsung, Panwas datang dan membubarkan acara; - Saksi menerima uang transport setelah pulang dari acara di Way Lalaan, sejumlah Rp. 1 juta; - Saksi diundang oleh Calon Gubernur Berlian Tihang, di Gedung GSG Unila dalam rangka penyerahan dana intensif Kepala Pekon, Kepala Kampung, Kepala Desa Tahun 2013; 6. Ahmad Taslim - Saksi berdomisili di Dusun Induk, Surabaya Udik, Sukadana; - Saksi adalah Kepala Dusun; - Saksi bukan merupakan tim sukses; - Saksi mengetahui adanya money politics kepada 41 orang, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu kabupaten, dengan bukti blanko-blanko untuk mencari relawan; - Tidak ada tindak lanjut laporan yang saksi ajukan. 7. Ili Bastian - Saksi berdomisili di Kelurahan Mulang Maya, Kotabumi Selatan; - Saksi melapor kepada Panwaslu; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Pada tanggal 6, saksi menyaksikan Kordes Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ruslan mengumpulkan 100 orang, termasuk diantaranya adalah saksi; - 100 orang yang dikumpulkan menerima uang dengan brosur dan cara pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi menerima Rp.100.000, dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; - Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu kabupaten, namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya. 8. Hery Maulana - Saksi berdomisili di Kelurahan Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan; - Saksi adalah wartawan Surat Kabar Pilar; - Hanya ada dua laporan money politics yang masuk ke Panwaslu Kabupaten sebagaimana yang dijelaskan pada konferensi pers oleh Panwaslu setelah pelaksanaan pemilu, yaitu atas nama Firmansyah dan Ili Bastian warga Tanjung baru, dan Ketua Apdesi yang mengumpulkan kepala desa dan memberikan uang Rp. 1 Juta, dengan arahan untuk memberi dukungan kepada Pembina Apdesi Provinsi Lampung yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3; 9. Ilin Kurniansyah - Saksi berdomisili di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Barat; - Saksi adalah Ketua RT yang dipecat oleh Lurah, karena saksi bersilaturahmi pada tanggal 7 Februari 2014 ke rumah salah satu caleg yaitu Imer Darius. Saksi dipecat dengan alasan tidak mendukung Program Herman H.N.; - Setelah dipecat sebagai Ketua RT, selanjutnya saksi mengundurkan diri sebagai PPS Kelurahan Sukamaju, agar tidak berimbas kepada orang lain; - Saat saksi masih menjadi Ketua RT, ada instruksi dari Lurah dan Camat agar menekan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, jika tidak maka program Jamkesmas, program keluarga harapan, dan program bina lingkungan akan dicabut; - Di lingkungan RT saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 10. Syamsirma N. Bakri - Saksi berdomisili di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang; - Saksi adalah Ketua RT; - Sejak Herman H.N., mau mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung, setiap pertemuan RT oleh Lurah Tanjung Seanang selalu ditekankan untuk mendukung penuh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun saksi menolak perintah tersebut; - Saksi akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua RT karena terlalu banyak tekanan; 11. Pariyanto - Saksi berdodmisili di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame; - Saksi adalah PNS yang bertugas sebagai guru madrasah ibtidaiyah di Lampung Selatan; - Saksi adalah Ketua RT 013 Way Dadi; - Sebagai Ketua RT saksi meminta dana dari Tim Pemenangan Calon Gubernur Ridho Ficardo untuk kegiatan rutin “bersih desa” yang rutin dilaksanakan. Pada kegiatan itu diselenggarakan wayangan; - Kegiatan bersih desa tersebut dilaksanakan sebelum Ridho Ficardo ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu pada bulan November 2013; - Karena kegiatan tersebut saksi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua RT; [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 6 Mei 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2014, yang menerangkan sebagai berikut: A. Aspek Pengawasan 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPU Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Nomor 87/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014, yang berisi penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemilukada tersebut pada Tanggal 9 April 2014 untuk putaran pertama dan Tanggal 21 Juni 2014 untuk putaran kedua. 2. Perlu juga disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pada tanggal 2 Januari 2014, dengan Nomor Surat 160/01/12.01/2014, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Lampung baru memberitahukan kepada Gubernur Provinsi Lampung tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung (Terlampir B1). 3. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, KPU Provinsi Lampung mengumumkan surat Nomor 92/KPU-Prov.008/IV/2013 perihal Permintaan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4) kepada Gubernur Provinsi Lampung untuk meminta DP4 dalam rangka menyusun Data Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di mana data tersebut akan menjadi dasar penyusunan logistik, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung (Terlampir B2). 4. Berdasarkan permintaan penyerahan DP4 pada point (3) di atas, Gubernur Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 470/1301/01/2013, perihal permintaan penyerahan DP4 yang pada intinya agar KPU Provinsi Lampung dapat menggunakan DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada KPU guna kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung yang jumlah DP4 sebanyak 7.157.306 pada tanggal 7 Februari 2014 (Terlampir B3). 5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat Pleno dengan agenda penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014 -2019. 6. Perlu diketahui bahwa Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014 bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, jadi KPU Provinsi Lampung menetapkan jumlah DPT Pilgub sama dengan jumlah Pemilu Legislatif yaitu 5.877.214. 7. Bahwa melalui surat KPU Provinsi Lampung dengan Nomor 39/KPU-Prov- 008/II/2014 perihal pelaksanaan test kesehatan Bakal Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2014-2019, KPU Provinsi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung mendapatkan jadwal tes kesehatan fisik dan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dengan Nomor Surat 446/0605/11.1/4.2/11/2014 perihal pemeriksaan tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur (Terlampir B4). 8. Selanjutnya KPU Provinsi Lampung membuat surat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dengan Nomor 42/KPU-Prov-008/11/2014 perihal pelaksanaan test kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019, KPU Provinsi Lampung memberitahukan kepada Bakal Calon jadwal tes kesehatan (Terlampir B5). 9. Pada tanggal 24 Februari 2014, KPU Provinsi Lampung melalui Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019, menetapkan nama-nama pasangan calon, partai pengusung dan persentase sah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019; (Terlampir B6); Selanjutnya tanggal 24 Februari 2014, KPU Provinsi Lampung melalui Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019, menetapkan nomor urut dan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019 (Terlampir B7). 10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam penetapan Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung menemukan dugaan KPU Provinsi Lampung tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 dan dari hasil pengawasan, diteruskan kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor 01/Pilkada/Bawaslu-Lpg/ll/2014 (Terlampir B8). 11. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan Bawaslu Provinsi Lampung, ditemukan KPU Provinsi Lampung melanggar jadwal tahapan Pilgub terkait masalah proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta logistik Pilgub dan diteruskan kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 07/Pilkada/Bawaslu-Lpg/lll/2014 (Terlampir B9). 12. Bahwa untuk pengawasan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung berkirim surat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung tanggal 25 Maret 2014 untuk meminta salinan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana amat Peraturan Perundang-undangan. 13. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung juga telah mengirimkan Surat Nomor 093/Bawaslu-LPG/lll/2014 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaporkan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Lampung. 14. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung juga mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Lampung Nomor 089/Bawaslu-LPG/lll/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal pengawasan dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung agar KPU menembuskan laporan dari Pasangan Calon kepada Bawaslu Provinsi Lampung (Terlampir B10). 15. Bahwa untuk komunikasi secara lisan, Bawaslu Provinsi Lampung secara kontinyu menyampaikan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui LO untuk mentaati peraturan. 16. Bahwa untuk mengawasi terhadap kampanye melalui media massa, Bawaslu Provinsi Lampung menerbitkan Surat Nomor 043, 44, 45, dan 46/Bawaslu-LPG/lll/2014 pada tanggal 03 Maret 2014, yang dikirimkan kepada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung untuk meminta menghentikan kegiatan yang mengarah kepada Kampanye dalam bentuk yang terdiri dari penyebaran melalui media massa cetak, radio, televisi sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana ketentuan bahwa kampanye tersebut dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan surat ditembuskan kepada Bawaslu (Terlampir B11, Terlampir B12, Terlampir B13, dan Terlampir B14). 17. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para Kepala Desa dan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bawaslu Provinsi Lampung menerbitkan Surat Nomor 91/Bawaslu- LPG/VII/2013, tanggal 8 Juli 2014, perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id serta Penggunaan Fasilitas dan Anggaran Negara dalam Pemilukada yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan Pimpinan Partai Politik Provinsi Lampung, dengan tembusan: Ketua Bawaslu Rl dan Ketua KPU Provinsi Lampung (Terlampir B15). 18. Bahwa pada tanggal 2 April 2014, Bawaslu Provinsi telah berkirim Surat Nomor 095, 096, 097, dan 098/Bawaslu-LPG/lV/2014 tentang Rapat Koordinasi Kesiapan Menjelang Masa Tenang Kampanye Pemilukada, melakukan sosialisasi rapat koordinasi mengenai kesiapan peserta Pemilu untuk mentaati peraturan dan membersihkan atribut kampanye pada masa tenang yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Terlampir B16, Terlampir B17, Terlampir B18, dan Terlampir B19). 19. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, KPU Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 48/Und/Ill/2014, perihal rapat koordinasi tentang pelaksanaan Pilgub bersamaan dengan Pileg 9 April 2014 mengundang Gubernur Provinsi Lampung, Ketua DPRD, Kapolda Lampung, Danrem 043, Kajati Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung, untuk membahas tentang perihal dimaksud (Terlampir B20). 20. Pada tanggal 1 April 2014, KPU Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 147/KPU-Prov-008/IV/2014, mengundang instansi terkait termasuk Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka Persiapan Debat Kandidat dan Deklarasi Pilgub Damai. Sedangkan acara Debat Kandidat dan Deklarasi Pilgub Damai dilaksanakan pada tangga 5 April 2014 sebagaimana surat undangan KPU Provinsi Lampung Nomor 145/KPU-Prov-008/lll/2014 (Terlampir B21 dan B22). 21. Bahwa dari hasil pengawasan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, ditemukan banyak alat peraga kampanye yang dipasang di zona larangan kampanye, dan Bawaslu Provinsi Lampung membuat suara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Nomor 104/Bawaslu-LPG/IV/2014 tanggal 4 April 2014, perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilukada Tahun 2014 yang tujuannya dimohon kepada satuan dimaksud untuk melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (Terlampir B23). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id B. Aspek Tindak Lanjut Pelangggaran Laporan Nomor 001/LP/Pilkada/III/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Muallim Taher dengan Nomor 001/LP/Pilkada/lll/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula di Kabupaten Pesawaran yang terdapat kartu nama, selebaran susunan acara dan baliho a.n Ridho- Bakhtiar selaku Pasangan Calon Gubernur. dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung diduga dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen, Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Derah yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa unsur setiap orang (sudah terpenuhi yaitu saudara Mukhsin tetapi yang bersangkutan tidak bisa dimintai klarifikasi). 5. Bahwa unsur dengan sengaja (belum terpenuhi karena belum ada saksi yang mendukung). 6. Bahwa unsur memberi atau menjanjikan (belum terpenuhi karena gula tersebut belum dibagikan kepada orang lain. 7. Bahwa unsur Uang atau materi lainya terpenuhi dengan ditemukanya gula di Rumah Sdr. Mukhsin di Desa. Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. 8. Bahwa unsur kepada seseorang (tidak terpenuhi karena belum ada orang yang menerima pembagian gula tersebut). 9. Bahwa unsur supaya memilih pasangan calon tertentu terpenuhi karena telah ditemukan kartu nama dan selebaran untuk memilih pasangan calon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Ridho-Bahtiar. 10. Bahwa Setelah dilakukan kajian dan rapat koordinasi bersama sentra Gakkumdu pada hari Selasa tanggal 18 Maret maka Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur- unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B24). Laporan Nomor 002/LP/Pilkada/III/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Een Riansah dengan Nomor 002/LP/Pilkada/lll/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran Kampanye yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. Drs. H. Herman H.N., M.M. dan Dr. H. Zainudin Hasan, M.H., M.M. dengan Nomor Urut 3. Pada tanggal 11 Maret 2014 yang dilakukan oleh Sdr. Tobroni Harun selaku Wakil Wali Kota Bandar Lampung. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen, Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 poin 23 yang menyatakan bahwa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan program pasangan calon. 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014, bahwa Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan memaparkan Visi, Misi dan Program Pasangan calon yang dilakukan oleh pasangan calon dalam memperoleh dukungan sebesar-besarnya dengan cara tertulis maupun lisan kepad masyarakat. 5. Bahwa bardasarkan Kajian dan Pleno Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 2014 maka disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B25). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Laporan Nomor 003/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Antoni Wijaya dengan Nomor 003/LP/Pilkada/IV/2014 tanggal 8 April 2014 tentang dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Plt Bupati Pesisir Barat a.n Kherlani selaku Pegawai negeri Sipil (PNS) yang secara tegas menyatakan dukungan untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 a.n. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian dan Pemeriksaan Dokumen terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1), poin 23, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) huruf C dan ayat (4), Pasal (80), Pasal (116) PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4. Bahwa setelah dilakukan Kajian dan Rapat Pleno Terhadap Laporan yang di sampaikan oleh Sdr Antoni Wijaya S.Pd tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada (Terlampir B26). Laporan Nomor 004/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Een Riansah dengan Nomor 004/LP/Pilkada/!\//2014 tanggal 8 April 2014 tentang dugaan pelanggaran kampanye di media cetak Lampung Post di luar jadwal yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur Provinsi Lampung a.n Drs. H. Herman HN, M.M 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1), poin 23, Pasal 76 ayat, (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal (116) dan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4. Bahwa iklan Kampanye yang di pasang di Media Masaa Cetak Lampung Post tanggal 06 April 2014, tidak memuat, program, visi, dan misi dari calon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id gubernur a.n. Drs, Herman HN. MM. 5. Bahwa setelah dilakukan Kajian dan Rapat Pleno Terhadap Laporan Nomor : 004/LP/PiLKADA/ IV/2014 pada tanggal 14 April 2014 mengenai Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Di luar Jadwal yang telah ditetapkan tidak Memenuhi Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu (Terlampir B27). Laporan Nomor 005/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Een Riansah dengan Nomor 005/LP/Pilkada/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang dugaan pelanggaran mobilisasi masa masyarakat Bandar Lampung dengan mengadakan acara istighosah di Masji Al-Karim Mutowibin Kelurahan Kedamaian Tanjung Karang Timur dan di Masjid Darussalam Raja Basa Depan Pool Damri dengan menggerakan Aparat Kelurahan dan RT-RT di Kota Bandar Lampung disertai pengakuan warga masyarkat bernama Sdr. Parjo Warga TPS 14 dengan bertujuan untuk mendukung Sdr. Herman HN selaku Calon Gubernur Provinsi Lampung Priode 2014- 2019 yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Lampung a.n Sdr. Drs, Herman HN. MM. 2. Bahwa. Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian dan Pemeriksaan Dokumen terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 116 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagai mana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat (15) hari atau paling lama (3) Bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000. atau paling banyak Rp. 1.000.000 4. Bahwa dugaan pelanggaran mobilisasi masa masyarakat Bandar Lampung dengan Mengadakan acara istighosah di Masjid Al Karim Mutowibin Kelurahan Kedamaian, Tanjung Karang Timur dan di Masjid Darussalam Raja Basa, dengan menggerakan aparat kelurahan dan RT di Kota Bandar Lampung. Unsur setiap orang belum terpenuhi, unsur dengan sengaja belum terpenuhi karna belum ada saksi yang mendukung, melakukan Kampanye di luar jadwal belum terpenuhi karna bersifat ajakan dan tidak memuat program, visi, misi, dan program. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Bahwa setelah dilakukan kajian dan rapat pleno terhadap Laporan Sdr.Een Riansah Nomor 005/LP/PEMILUKADA/IV/2014. Pada tanggal 14 April 2014 maka Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B28). Laporan Nomor 006/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima Laporan dari Sdr. Riwanto Hutagalung dengan Nomor 006/LP/Pilkada/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang dugaan pelanggaran iklan kampanye di media masa cetak Radar Lampung dan Badar Lampung Post di luar jadwal yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Drs. Herman HN. M.M. dan Dr. Zainudin Hasan, S.H, M.H, M.M. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian dan Pemeriksaan Dokumen terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1), poin 23, Pasal 76 ayat, (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 116 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4. Bahwa iklan yang dipasang di media massa cetak Radar Lampung tanggal 9 April 2014, tidak memuat program, Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. Drs.H. Herman HN. MM dan DR. H. Zainudin Hasan.SH.M.H.M.M. 5. Bahwa Setelah dilakukan kajian dan Rapat Pleno terhadap Laporan Sdr Riwanto Hutagalung, dengan Nomor 006/LP/PEMILUKADA/IV/2014, mengenai dugaaan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal pada Media Masa Cetak Radar Lampung Tanggal 14 April 2014 a.n. Drs.H. Herman HN.MM dan Dr.H.Zainudin Hasant SH.M.,H.M.M. selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu (Terlampir B29). Laporan Nomor 007/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan dari Sdri. Sulistyawati dengan Nomor 007/LP/Pilkada/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tentang dugaan pelanggaran Kehilangan hak pilih untuk Pemilu Angota DPR, DPD, dan DPRD di TPS 17 Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Efendi selaku KPPS dan Syahrial Pasaribu selaku PPS di TPS 17 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian dan Pemeriksaan Dokumen terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 115 ayat (2), Keputusan KPU Nomor 39A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang pedoman KPU Kab/Kota, PPK.PPS, dsan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu DPR,DPD, dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 9 April 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK belum mendapatkan Model C6 dalam tiga hari sebelum Hari pemungutan suara, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6 dari ketua KPPS selambat- lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan Suara dengan menunjukan KTP, Paspor atau identitas lain yang sah. 4. Bahwa Sulistyawati dan kawan-kawan datang dan melapor ke KPPS dan PPS di TPS 17 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung tanggal 9 April 2014 Pukul 11.30 WIB, yaitu bertepatan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Sehingga Bertentangan dengan keputusan KPU Nomor 39A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang pedoman KPU Kab/Kota, PPK.PPS, dsan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu DPR,DPD, dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. 5. Bahwa Setelah dilakukan kajian dan Rapat Pleno terhadap Laporan prihal laporan Sdr Sulistyawati Nomor 007/LP/PILKADA/IV/2014 pada tanggal 14 April 2014 dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B30). Laporan Nomor 008/LP/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan dari Sdri. Sulistyawati dengan Nomor 007/LP/Pilkada/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang dugaan pelanggaran Penetapan suara sah dan tidak sah di 9 TPS, yakni TPS 4, TPS 9, TPS 14, dan TPS 16 Kelurahan Kupang Kota. TPS 1 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan TPS 5 di Kelurahan Gulak Galik. TPS 2 dan TPS 6 Kelurahan Kupang Raya. TPS 6 Kelurahan Sumur Batu. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen, Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi terhadap Laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 juncto Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 103 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa penghitungan ulang suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut, terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 4. Berdasarkan hal tersebut sudah diperbaiki di rapat pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Betung Utara di TPS 6 Kelurahan Sumur Batu, TPS 1 dan 6 Kelurahan Kupang Raya, TPS 4, TPS 9, TPS 14, dan TPS 16 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara dengan melakukan Pengitungan Ulang. 5. Berdasarkan hal tersebut dan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung pada Tanggal 17 April 2014 maka dugaan pelanggaran penetapan suara sah dan tidak sah yang dilakukan oleh KPSS dinyatakan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi namun telah diperbaiki di rapat pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Betung Utara. (Terlampir B31). Temuan Nomor 001/TM/Pilkada/III/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 001/TM/Pilkada/ll/2014 Tanggal 28 Februari 2014 tentang dugaan pelanggaran administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung dengan Temuan Nomor 001/TM/Pilkada/ll/2014 terkait dugaan pelanggaran administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa jabatan 2014-2019, maka Bawaslu Provinsi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung telah menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Provinsi. Lampung (Terlampir B32). Temuan Nomor 002/TM/Pilkada/lll/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan Temuan dengan Nomor 002/TM/Pilkada/lll/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang terjadi di Pringsewu dan Podosari Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Sdr. Imam Masyhuda selaku Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. Ridho-Bahtiar. 2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 telah dilaksanakan rapat bersama Sentra Gakumdu Provinsi Lampung dengan pembahasan dugaan pelanggaran tersebut dilimpahkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyidikan bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Tanggamus. (Terlampir B33). Temuan Nomor 003/TM/Pilkada/III/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 003/TM/Pilkada/llI/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran Iklan Kampanye di luar jadwal pada Media Massa Cetak Radar Lampung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Drs. H. Herman HN, M.M dan DR. H, Zainudin Hasan, MH.,M.M . 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terhadap terhadap laporan Tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu (a) dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi.misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga atau atribut pasangan calon. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Provinsi Lampung pada Tanggal 19 Maret 2014 membuat kajian serta dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan bahwa Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B34). Temuan Nomor 004/TM/Pilkada/lll/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 004/TM/Pilkada/lll/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran Iklan di Media Massa Cetak Editor, Lampung Post, Bandar Lampung News, dan Tribun Lampung secara berturut-turut di luar jadwal yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n lr: H. Berlian Tihang, M.M dan Drs. H. Muklis Basri 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen, dan Klarifikasi terhadap Terlapor. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 poin 11 yang menyatakan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan- pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi.promosi,suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan, untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu (a) dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi.misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atau atribut pasangan calon. 5. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Provinsi Lampung dalam kajian dan rapat pleno pada tanggal 19 Maret 2014 dinyatakan bahwa Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu (Terlampir B35). Temuan Nomor 005/TI\/l/Pilkada/lll/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 005/TM/Pilkada/llI/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran iklan di Media Massa Cetak Editor, Lampung Post, Bandar Lampung News, dan Tribun Lampung secara berturut-turut di luar jadwal yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen, dan klarifikasi terhadap terlapor. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 poin 11 yang menyatakan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan- pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi.promosi.suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan, untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu (a) dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi.misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga atau atribut pasangan calon. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Berdasarkan hal tersebut dan kajian serta rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung pada Tanggal 19 Maret 2014 maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (Terlampir B36) Temuan Nomor 006/TIVl/Pilkada/lll/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 006/TM/Pilkada/lll/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran iklan di Media Massa Cetak Editor, Lampung Post, Bandar Lampung News, dan Tribun Lampung secara berturut-turut di luar jadwal yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n M. Alzier Dianis Thabranie, S.E dan H. Lukman Hakim. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen, dan klarifikasi terhadap terlapor. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 poin 11 yang menyatakan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan- pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan, untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu (a) dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi.misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atau atribut pasangan calon. 5. Berdasarkan kajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 19 Maret 2014 maka Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (Terlampir B37). Temuan Nomor 007/TM/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 007/TM/Pilkada/lll/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dtentukan perihal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen, dan klarifikasi terhadap terlapor. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (3) huruf b yang menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Kota: melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU, akan tetapi merujuk pada fakta di lapangan KPU Provinsi Lampung tidak melaksanakan mekanisme pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf e yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Penyelenggara Pemilu berkewajiban menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditentukan oleh penyelenggara Pemilu. 5. Berdasarkan kajian dan rapat pleno tersebut maka Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 24 Maret 2014 maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu (Terlampir B38). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Temuan Nomor 008/TM/Pilkada/lV/2014 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mendapatkan temuan dengan Nomor 008/TM/Pilkada/lll/2014 tanggal 8 April 2014 tentang dugaan pelanggaran Kampanye di Media Massa Cetak Swara Lampung yang di lakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar yang dilakukan pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri. 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen. 3. Berdasarkan pembahasan dan kajian dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu (a) dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi,misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga atau atribut pasangan calon. 4. Berdasarkan kajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung pada Tanggal 14 April maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran Pemilukada (Terlampir B39). Keterangan Panwaslu Kabupaten/Kota Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung A. Panwaslu Lampung Selatan Temuan Nomor 01/TIVI/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima temuan dari Sdr. Tri. Wahyudi dengan Nomor 01/TM/PILGUB/II1/2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula pasir di Desa Trimukti Candipuro Kabupaten. Lampung Selatan yang dilakukan oleh Tim kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung a.n Ridho Ficardo-Bahktiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pemeriksaan Dokumen, Klarifikasi.terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasaarkan Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dan/atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 4. Bahwa unsur ajakan (belum terpenuhi karena tidak ada penyampaian ajakan untuk memilih calon gubernur). 5. Bahwa unsur belum terpenuhi karena dalam pembagian gula tidak mengarahkan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 6. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi bersama Sentra Gakkumdu pada tanggal 12 Maret 2014, maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B40). Laporan Nomor 0341/BawasIu/III/2013 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima temuan tindak lanjut surat dari Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 113/Bawaslu- LPG/IV/2014 tanggal 7 April 2014 Selatan dituangkan temuan dengan Nomor 02/TM/PEMlLUKADA/Panwaslu-Lamsel/lll/2014 terkait laporan indikasi pelanggaran tim kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung M.Ridho Ficardo tentang pambagian gula di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidaksah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pemeriksaan Dokumen, Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 4. Bahwa berdasarkan kajian, analisa maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada karena bukti tidak mencukupi. 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B41). B. Panwaslu Lampung Tengah Temuan Nomor 02/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima temuan dari Sdr. Indra Yusa dengan Nomor 02/TM/PILGUB/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula pasir di Kampung Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahktiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh "unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi". Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang tidak terpenuhi. 5. Bahwa unsur-unsur ajakan atau memberi tidak terpenuhi. 6. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B42). Temuan Nomor 03/TM/P1LGUB/II1/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima temuan dari Sdr. Jumono dengan Nomor 03/TM/PILGUB/I1I/2014 pada tanggal 11 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran money politic pembagian Gelas Bersetiker yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Berlian.Tihang-Mukhlis Basri di Dusun 8 Sendang Rejo Kecamatan. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Bahwa, setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidaksah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh "unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi". 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang tidak terpenuhi. 5. Bahwa unsur-unsur ajakan atau memberi tidak terpenuhi. 6. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur karena subjek hukum dan formil tindak pidana Pemilukada. (Terlampir B43). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Temuan Nomor 04/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengang telah menerima temuan dari Sdr. Jumono dengan Nomor 04/TM/PILGUB/III/2014 Tanggal 8 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula pasir di Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahktiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah bahwa, setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh "unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi". 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang tidak terpenuhi. 5. Bahwa unsur ajakan atau memberi tidak terpenuhi. 6. Bahwa berdasarkan rapat koordiansi Sentra Gakumdu maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B44). Temuan Nomor 06/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengang telah menerima temuan dari Sdr. Edi Hermawan dengan Nomor 06/TM/PILGUB/I1I/2014 Tanggal 6 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula pasir di Kampung Sidorejo Kecamatan Selagi Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Larnpung a.n Ridho-Bahktiar. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh "unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi". 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang tidak terpenuhi. 5. Bahwa unsur-unsur ajakan atau memberi tidak terpenuhi. 6. Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Sentra Gakumdu pada tanggal 17 Maret 2014 maka dinyatakan bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B46). Temuan Nomor 07/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengang telah menerima temuan dari Sdr. Muhmud Efendi dengan Nomor 07/TM/PILGUB/II1/2014 tanggal 8 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula pasir di Dusun Ponco Warna Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahktiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh "unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi". 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang tidak terpenuhi. 5. Bahwa unsur-unsur ajakan atau memberi tidak terpenuhi. 6. Bahwa setelah diadakan rapat koordinasi bersama Sentra Gakumdu pada tanggal Maret. 2014 maka dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada perihal pembagian gula kepada masyarakat dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu Kada (Terlampir B47). Temuan Nomor 08/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima temuan dari Sdr. Edwin Nur, SE dengan Nomor 08/TM/PILGUB/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Kepada pasien RPD RSUD Demang Sepulau Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernu Provinsi Lampung a.n Alzier Dianis Tabrani dan Lukman Hakim, SH, MH. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan kajian terhadap laporan tersebut. 3. Bahwa berdasarkan Pasai 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah bahwa, setiap orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh. 4. Belum terpenuhi sarat formil karena pertanggungjawaban pidana dari pelaku. 5. Bahwa dalam fakta tidak terpenuhi pertanggungjawaban pidana dari pelaku. 6. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada. (Terlampir B48). C. Panwaslu Kabupaten Mesuji Temuan Nomor 01/TM/PlLKADA/lll/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr. Firdaus dengan Nomor 001/TM/PemiluKada/lll/2014 tanggal 16 Maret 2014 perihal dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan oleh tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa terlapor tidak diketahui 5. Bahwa temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagai mana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 6. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji pada tanggal 18 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur- unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B49). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Temuan Nomor 02/TM/PILKADA/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr. Sholekhan dengan Nomor 02/TM/PILKADA/III/2014 pada tanggal 16 Maret 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan. paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Terlapor tidak dapat di ketahui sehingga tidak dapat ditindak lanjuti 5. Bahwa temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagai mana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 6. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji pada tanggal 18 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur- unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B50) Temuan Nomor 03/TM/PILKADA/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr Andriansyah dengan Nomor 003/TM/PILKADA/I1I/2014 pada Tanggal 17 Maret 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Terlapor tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa Temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 6. Bahwa berdasarkan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji pada tanggal 18 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur- unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B51) Temuan Nomor 04/TM/PILKADA/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr Ahmad Nuri dengan Nomor 04m/l/PILKADA/lll/2014 pada tanggal 17 Maret 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiari. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Laporan tidak terdapat nama dan alamat Terlapor sehingga tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa Temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagai mana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji pada tanggal 18 Maret 2014 maka dinyatakan Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B52). D. Panwaslu Kabupaten Tanggamus Temuan Nomor 01/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr. Akmaludin.S.Fil.l dengan Nomor 01/TM/Panwaslu- TGM/IV/2014 pada tanggal 6 April 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Pengumpulan Kepala Pekon/Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n M. Ridho Ficardo 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terhadap saksi terhadap temuan tersebut 3. Bahwa Dalam pasal 5 (lima) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah. (1)Setiap orang yang dengan sengaja dengan sengaja Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) Bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah) atau pling banyak Rp.1.000.000;-(satu juta rupiah). 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang (sudah terpenuhi yaitu saudara Terlapor Umar Ahmad tetapi yang bersangkutan tidak bisa dimintai klarifikasi) 5. 'Bahwa Berdasarkan Kajian dan Rapat Koordinas dengan Sentra Gakkumdu oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 20 April 2014 maka dinyatakan Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pidana Pemilukada (Terlampir B53). Temuan Nomor 02/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Sdr.Sumani Nomor 02/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014 pada tanggal 6 April 2014 tentang dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n. Drs. H. Herman HN, M.M. dan Dr. H. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Terlapor tidak diketahui maka tidak bisa ditindaklanjuti 5. Bahwa Temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagai mana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 6. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 April 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B54). Temuan Nomor 03/TI\/l/Panwaslu-TGIVl/IV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Sdr.Sumani Nomor 03/TM/Panwaslu-TGM/lV/2014 pada Tanggal 6 April 2014 perihal dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n. Drs. H. Herman HN, M.M. dan Dr. H. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Terlapor tidak diketahui maka tidak bisa ditindaklanjuti 5. Bahwa Temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 6. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 April 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B55). Temuan Nomor 04/TM/PanwasIu-TGM/IV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Sdr. Ahmad Nuri Nomor 03/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014 pada tanggal 18 April 2014 perihal Dugaan Pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan Kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap temuan tersebut. 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa Temuan tersebut tidak terpenuhinya syarat materil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah. 5. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus pada tanggal 18 April 2014 maka dinyatakan Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B56). E. Panwaslu Kabupaten Lampung Utara Laporan Nomor 01/LP/Pemilukada-LU/lll/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah menerimma Laporan dari Sdr. Firmansyah Nomor 01/LP/Pemilukada-/LU/lll/2014 pada tanggal 20 Maret 2014 Perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan melibatkan Kepala Desa untuk memenangan salah satu Pasangan Calon Gubernur Provinsi Lampung. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terhadap saksi terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa unsur-unsur setiap orang (sudah terpenuhi yaitu saudara Terlapor Firmansyah tetapi yang bersangkutan tidak bisa dimintai klarifikasi) 5. Bahwa Berdasarkan Kajian dan Rapat Koordinas dengan Sentra GAKKUMDU oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindak pidana Pemilukada (Terlampir B57). Laporan Nomor 02/LP/Pemilukada-/LU/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah menerimma Laporan dari Sdr. Firmansyah Nomor 02/LP/Pemilukada-/LU/lll/2014 pada tanggal 21 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran kampanye hitam dengan menjelekan salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Kajian dan pemeriksaan dokumen terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa tidak ditemukannya Terlapor maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B58). Laporan Nomor 03/LP/Pemilukada-/III/lV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten-Lampung Utara telah menerimma Laporan dari Sdr.Erwan Putra Nomor 03/LP/Pemilukada-/LU/IV/2014 pada tanggal 7 April 2014 tentang dugaan pelanggaran kampanye hitam dengan menjelekan salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen dan Klarifikasi terhadap Laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa tidak di temukannya Terlapor maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa berdasarkan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B59). Laporan Nomor 04/LP/Pemilukada-/III/lV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah menerimma Laporan dari Sdr. Sarwani Nomor 04/LP/Pemilukada-/LU/IV/2014 pada tanggal 7 April 2014 tentang dugaan pelanggaran kampanye hitam dengan menjelekan salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n RidhorBahtiar 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terhadap Laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa tidak di temukannya Terlapor maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa berdasarkan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara maka dinyatakan Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B60). Laporan Nomor 05/LP/Pemilukada-/III/IV/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah menerimma Laporan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dari Sdr.Mahyudin Nomor 04/LP/Pemilukada/III/IV/2014 pada tanggal 8 April 2014 tentang dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Hermna HN dan Zainudin Hasan 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Kajian, Pemeriksaan Dokumen dan Klarifikasi terhadap Laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan .paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa tidak ditemukannya Terlapor maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti. 5. Bahwa Berdasarkan Kajian oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B61). F. Panwaslu Kabupaten Way Kanan Temuan Nomor 01/TM/Pilkada/IV/2014 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Way Kanan mengenai Temuan Nomor 01/TM/Pilkada/IV/2014 pada tanggal 9 April 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar. 2. Bahwa Temuan Nomor 01/TM/Pilkada/IV/2014 sudah Kadaluarsa, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pasal (7) laporan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilukada sesuai wilayah kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Bahwa setelah dilakukan kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 11 April 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B62). G. Panwaslu Kota Bandar Lampung Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu-Balam/lll/2014 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kota Bandar Lampung mengenai Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu- Balam/lll/2014 pada tanggal 12 Maret 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 117 ayat (20, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengn pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Pasal 119 yang berbunyi" jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja pleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah1/3 (satupertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 3. Bahwa setelah dilakukan rapat dan koordinasi bersam Sentra Gakumdu pada tanggal 14 Maret 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B63). Laporan Nomor 04/Panwascam-Kemiling/III/2014 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Panwaslu Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengenai Laporan Nomor 04/Panwascam- Kemiling/lll/2014 pada tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa unsur dengan sengaja belum terpenuhi karna belum ada saksi yang menukung dan unsur member atau menjanjikan belum terpenuhi karena gula tersebut belum di bagikan kepada orang lain sesuai dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Pasal 117 ayat (2) tentang kampanye di luar jadwal, bahwa berdasarkan Undang-Undang, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) 3. Bahwa setelah dilakukan kajian dan Pleno Panwaslu Kecamatan Kemiling pada tanggal 14 Maret 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada (Terlampir B64). H. Panwaslu Kabupaten Pringsewu Temuan Nomor 010/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Agus Priyanto. S.Kom Nomor 010/TM/P1LGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan money politic pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). 4. Bahwa unsur saksi tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa berdasarkan kajian dan rapat koordinas dengan Sentra GAKKUMDU Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada Tanggal 10 Maret 2014 maka dinyatakan Temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B65). Temuan Nomor 011/TM/PILGUB/III/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Sdr.Agus Priyanto Nomor 011/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan money politic pembagian gula oleh Calon Tim Sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten pringsewu telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Bab VI tentang Larangan Kampanye pada Pasal 32 ayat (1) tentang pelaksanaan, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD 4. Bahwa unsur saksi tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti. 5. Bahwa Berdasarkan Kajian dan Rapat Koordinas dengan Sentra GAKKUMDU oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 10 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B66). Temuan Nomor 012/TM/PILGUB/1II/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah menemukan dugaan pelanggaran dari Sdr.Agus Priyanto Nomor 012/TM/PILGUB/1II/2014 pada Tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan money politic pembagian gula oleh Calon Tim Sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Bab VI tentang Larangan Kampanye pada Pasal 32 ayat (1) tentang pelaksanaan, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD 4. Bahwa unsur saksi tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti. 5. Bahwa berdasarkan kajian dan rapat koordinas dengan Sentra Gakkumdu oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 10 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B67). Temuan Nomor 013/TM/Panwaslu-Prs/lll/2014 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah menemukan dugaan Pelanggaran dari Sdr. Agus Priyanto Temuan Nomor 013/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal Dugaan Money Politic Pembagian Gula oleh Calon Tim Sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo. 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan kajian, pemeriksaan dokumen terhadap laporan tersebut 3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Bab VI tentang Larangan Kampanye pada Pasal 32 ayat (1) tentang pelaksanaan, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Undang- undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD 4. Bahwa unsur saksi tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti 5. Bahwa Berdasarkan Kajian dan Rapat Koordinas dengan Sentra GAKKUMDU oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 10 Maret 2014 maka dinyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada (Terlampir B68). C. Keterangan Bawaslu Provinsi Lampung Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan 1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Pokok-Pokok Permohonan point ke-9.2 (sembilan titik dua) yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah oleh KPU Provinsi Lampung beserta jajarannya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana tersebut dalam laporan Nomor 008/LP/Pilkada/IV/2014, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi dan penanganan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, permintaan pelapor untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS se-Provinsi Lampung tidak dapat dipenuhi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Teluk Betung Utara telah melakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut: - berdasarkan tanggapan atas keberatan saksi, Panwaslu Kecamatan Telukbetung Utara menerbitkan surat Nomor 08/Panwascam-TBU/IV/2014 tanggal 13 April 2014, yaitu penghitungan ulang surat suara di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Telukbetung Utara; - Bahwa berdasarkan tanggapan atas keberatan saksi, Panwaslu Kecamatan Telukbetung Utara menerbitkan surat Nomor 09/Panwascam-TBU/lV/2014 tanggal 13 April 2014, yaitu penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Telukbetung Utara yang terdiri dari TPS 6 Kelurahan Sumur Batu; TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Kupang Raya; serta TPS 4, TPS 9, TPS 14 dan TPS 16 Kelurahan Kupang Kota. b. Berdasarkan keterangan terlapor dalam klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu KPPS TPS 4, TPS 9, TPS 14 dan TPS 16 kelurahan Kupang Kota; KPPS TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Gulak Galik; KPPS TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Kupang Raya; serta KPPS TPS 6 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung Utara, perlu kami sampaikan bahwa: - Dalam penghitungan hasil perolehan suara di masing-masing TPS, tidak terdapat keberatan para saksi atas ketentuan suara sah dan/atau suara. tidak sah; - Bahwa terlapor menerangkan tidak terdapat saksi yang menandatangani formulir keberatan keberatan pada penghitungan suara di TPS; dan - terdapat indikasi bahwa pencantuman tanggal surat pernyataan keberatan pada 9 April 2013 sesungguhnya dibuat pada saat rekapitulasi ditingkat PPS. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id c. Berdasarkan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, maka Laporan Nomor 008/LP/Pilkada/IV/2014 oleh KPU Provinsi Lampung beserta jajarannya dinyatakan memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif namun telah diperbaiki pada Rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Telukbetung Utara sebagai huruf a di atas. 2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam pokok-pokok permohonan poin ke-10 (sepuluh) dan poin ke-11 (sebelas), yaitu menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam kampanye secara masif, terstruktur dan sistematis oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 An. M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dengan membagi-bagikan gula pasir yang berasal dari Sugar Group Companies (SGC), dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana pernyataan Pemohon dalam Pokok-Pokok Permohonan poin ke-12 (dua belas), dapat kami sampaikan bahwa 21 (dua puluh satu) laporan atas Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud tidak dapat ditindalanjuti karena: a. Kegiatan membagi-bagikan gula dilakukan sebelum Bakal Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri ditetapkansebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga masing-masing yang bersangkutan belum terikat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; b. Laporan atas dugaan pelanggaran dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi unsur-unsur pidana Pemilukada, dalam bentuk: - Bahwa unsur setiap orang (sudah terpenuhi tetapi yang bersangkutan tidak bisa dimintai klarifikasi). - Bahwa unsur Dengan sengaja (belum terpenuhi karena belum ada saksi yang mendukung). - Bahwa unsur memberi atau menjanjikan (belum terpenuhi karena gula tersebut belum dibagikan kepada orang lain). - Bahwa unsur Kepada seseorang (tidak terpenuhi karena belum ada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id orang yang menerima pembagian gula tersebut) - Bahwa unsur supaya memilih pasangan calon tertentu secara umum tidak terpenuhi. - Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan didalam Sentra Gakkumdu, maka Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada. c. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pengawasan Pemilukada, Bawaslu Provinsi Lampung terikat dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, selain melaksanakan penanganan pelanggaran sebagaimana di atas, Bawaslu Provinsi Lampung juga menekankan aspek pencegahan dengan melakukan pengamanan/penahanan terhadap gula yang belum sempat dibagikan di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. 3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam pokok-pokok permohonan point ke-13 (tiga belas) dan poin ke-14 (empat belas), yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 An. M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri telah melakukan kampanye pada masa tenang, dimana Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Sdr Umar Ahmad, bertempat di Taman Wisata Way Lalaan Kabupaten Tanggamus, telah mengumpulkan para Kepala Desa dari 7 (tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, membagi-bagikan uang dan selanjutnya berpidato mengajak untuk memilih serta memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 An. M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, dapat kami sampaikan bahwa temuan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud tidak dapat ditindalanjuti karena: a. berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, bahwa kegiatan dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif yang terdiri dari (1) dilakukan oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; (2) meyakinkan pemilih dalam bentuk visi, missi dan program; dan (3) terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id b. Memperhatikan ketentuan di atas, Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi kepada Pihak Terkait, di mana berdasarkan hasil kajian atas bukti dan fakta-fakta dilapangan disimpulkan bahwa (1) Umar Ahmad bukan Tim Kampanye yang terdaftar dalam susunan Tim Kampanye yang didaftarkan kepada KPU Provinsi Lampung; (2) pada kejadian dugaan pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kabupaten Tanggamus tidak menemukan tindak pembagi-bagian uang dalam kegiatan tersebut; dan (3) tidak terdapat alat peraga kampanye di tempat kejadian, sehingga disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilukada sebagaimana ketentuan di atas. [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, tanggal tujuh belas April tahun dua ribu empat belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019, tanggal 17 April 2014; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019, tanggal 24 Februari 2014 Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, tanggal tujuh belas April tahun dua ribu empat belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019, tanggal 17 April 2014; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Senin, 21 April 2014; Selasa, 22 April 2014; dan Rabu, 23 April 2014, karena hari Jumat, 18 April 2014, hari Sabtu, 19 April 2014 dan hari Ahad, 20 April 2014 bukan hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 April 3014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur; [3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3], paragraf [3.4], dan paragraf [3.10] di atas, sehingga mutatis mutandis menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan [3.15] Menimbang sebagaimana uraian perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dan Pihak Terkait yaitu: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (1). penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif 2014, (2). tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, (3). tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, (4). tidak adanya Formulir C6 (undangan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan hanya melalui pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, (5) banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, serta (6) tidak diselenggarakannya bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni: (1). Penerimaan sumbangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo dari Sugar Group Company, (2) adanya kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan kepala desa. [3.15.1] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon berupa (1). penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif 2014, (2). tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, (3). tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, (4). tidak adanya Formulir C6 (undangan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan hanya diganti pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, (5) serta banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 5 dan P 6, P 25, P 38, P 40, P 41, P 42, P 59.1, P 59.2 serta para ahli yakni Saldi Isra dan Maruarar Siahaan, serta saksi-saksi yakni Junaidi Yusuf, Febrianda, Firdaus, Alwi Raiz A.M, Wawan Sori, dan Suhardi My; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id beralasan hukum karena terkait dengan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Termohon telah meminta izin kepada KPU RI untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dilakukan secara bersamaan dan KPU RI melalui surat Nomor 105/KPU/II/2014 perihal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU RI menegaskan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kewenangan KPU Provinsi Lampung. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai DPS dan DPT, bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan, “Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS”. Pengesahan DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh PPS sebagaimana Petunjuk Termohon melalui surat Nomor 137/KPU-PROV.008/III/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, perihal Pengesahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 oleh PPS, tertanggal 27 Maret 2014. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 telah diantisipasi oleh Termohon dengan Keputusan KPU Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bagi Pemilih yang KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya berasal dari luar Lampung tidak diberikan surat suara Pilgub Lampung 2014-2019. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terkait dengan dalil Pemohon mengenai diberikannya Formulir C6 (Surat Undangan Pemilih) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sekaligus berlaku juga untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, oleh karena substansi dari undangan C6 untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama yaitu pemberitahuan memilih di TPS pada tanggal 9 April 2014 yang dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Bahwa Termohon menetapkan kebijakan tentang penyampaian Formulir C6 Pemilihan Umum Legislatif yang juga berlaku sebagai pemberitahuan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan maksud mentaati asas pemilihan umum yaitu efektif dan efisien. Termohon juga telah mensosialisasikan kebijakan tentang pemberian Formulir C6 Pemilu Legislatif sekaligus sebagai pemberitahuan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Keputusan Termohon Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bahwa pada lembar 14 angka 6.2 berkaitan dengan Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih dinyatakan “Ketua KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK. Surat pemberitahuan tersebut sekaligus menjadi surat pemberitahuan untuk Pilgub” Terkait dengat banyaknya Formulir C1 berupa fotokopi, menurut Termohon ternyata sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan, Termohon tidak menerima satupun laporan dan keberatan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu, lagipula seluruh saksi pasangan calon yang hadir dan tidak mengajukan keberatan; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T.1 sampai dengan T-15.9, serta para saksi yakni Fauzi Heri, Iskardo P. Panggar, Dery Hendrriyan, Samsul Arifin, dan Muhammad Tio Aliansyah (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum legislatif 2014, tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, tidak adanya Formulir C6 (pemberitahuan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014, hanya melalui pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, serta banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, tidak ternyata merupakan pelanggaran serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Provinsi Lampung. Selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan, bahwa pelanggaran tersebut, kalau pun ada, tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Terhadap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B- VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Provinsi Lampung tersebut, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih yang sudah pindah domisili tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait. Tidak dapat dipastikan bahwa suara para pemilih tersebut diberikan kepada Pihak Terkait. Menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk membenarkan adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Lampung. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan “... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada ...”. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.15.2] Bahwa mengenai dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga di lapangan banyak petugas yang tidak memahami tata kerja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terutama dalam hal memutuskan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah. Di samping itu jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS; Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 9, P 11 s.d. P 24 dan P 44, P 50, P 51, P 52, serta para saksi Junaidi Yusuf, Febrianda, Firdaus, dan Alwi Raiz A.M; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Bimtek tentang Tata Kerja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Termohon telah melaksanakan Bimtek secara berjenjang mulai dari anggota dan sekretariatan KPU Kabupaten/Kota, sekretariatan dan anggota PPK, anggota PPS, hingga petugas KPPS. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa adanya penambahan 218 suara, maka hal itu bukan suara signifikan karena tidak mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014- 2019 (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon (vide Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014 tanggal 17 April 2014), selisih jumlah suara antara Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon mencapai 473.770 suara (jumlah suara Pihak Terkait 1.816.533 dikurangi jumlah suara Pemohon 1.342.763); Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-16.1 sampai dengan T-23 serta saksi-saksi Syafrudin, Yudi Suryadi, Ade Ifan Anshori, Dian Hadi, Asep Suryadi, Khaerudin, Abd. Karim, Jamudi B. Asari, Asep Saefudin, Lala Ismalhadi, Alaya Uriyana, dan Pujiyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan tidak diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain Termohon dapat membuktikan sebaliknya, bahwa Termohon telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas PPS, KPPS, dan PPK, dalil a quo justru dibantah oleh saksi Pemohon sendiri yakni Junaidi Yusuf yang menyampaikan bahwa bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, PPS dan KPPS se Bandar Lampung telah terlaksana dengan jadwal dan terstruktur secara bagus. Sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mendapatkan bantuan dari Sugar Group Companies (SGC) dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pihak Terkait, yaitu ibu Purwantie Lee (Vice President Sugar Group Companies) dan Bapak Heri Wardoyo sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang yang diberikan melebihi ketentuan dari PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 65 ayat (3). Pihak Terkait juga melakukan pelanggaran baik sebelum maupun pada masa kampanye dengan membagi-bagikan gula pasir, hal ini terjadi secara sistematis terstruktur dan masif yang dilakukan di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat di hampir semua daerah, mulai dari tingkat bupati hingga kepala desa. Pemohon telah melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam di seluruh kabupaten; Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 8.1, P 8.2, P 8.3, P 8.4, P 8.5, P 8.6, P 26.1, P 26.2, P 26.3, P 26.4, P 27.1, P 27.2, P 27.3, P 27.4, P 27.5, P 27.6, P 27.7, P 27.8, P 27.9, P 27.10, P 27.11, P 27.12, P 27.13, P 27.14, P 27.15, P Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 27.16, P 27.17, P 27.18, P 27.19¸ P 28.1, P 28.2, P 28.3, P 28.4, P 29.1, P 29.2, P 29.3, P 29.4, P 29.5, P 30.1, P 30.2, P 32, P 33, P 34, P 35, P 47.1 s/d P 47.73, dan P 55.1 s/d P 55.8, serta dua orang ahli yakni Saldi Isra dan Maruarar Siahaan dan para saksi yakni Esnadi, Hendri Setiawan, Edia Setiawan, Reza Pahlepy, Yulian Munajat, Badri, Zainal Mustaqqin, Marzuki, Amrizal, Wawan Sori, Suhardi, Sukemi, M Saji, dan Dharma Setiawan (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasar dugaan dan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemberian bantuan dari Sugar Group Companies terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., Msi. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Pemohon dilaksanakan lebih banyak di wilayah Kota Bandar Lampung, padahal saat pemilihan umum Gubemur, di wilayah tersebut justru perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon, sehingga tidak ada korelasi apa pun antara kegiatan yang dilaksanakan di atas dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dalil tentang adanya kegiatan pembagian uang hanyalah asumsi-asumsi yang tidak mendasar karena faktanya tidak pernah ada kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait; Mengenai dalil Pemohon bahwa telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Panwascam dan Pamwaslu namun faktanya baik Panwascam maupun Panwaslu tidak menindalanjuti dengan alasan "tidak cukup bukti"; Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-15 serta saksi-saksi Darwizal M. Noer, Imer Darius, Fajrun Najah Ahmad, Hendra, Rusli, Ahmad Taslim, Ili Bastian, Hery Maulana, Ilin Kurniansyah, Syamsirma N. Bakri dan Pariyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan bantuan dari Sugar Group Companies dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pihak Terkait, yaitu Bapak Heri Wardoyo sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang, Pembagian gula pasir yang dilakukan di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat di hampir semua daerah, mulai dari tingkat bupati hingga kepala desa. Selain itu ternyata bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut, kalaupun ada, tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi juga dilakukan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya dukungan dana oleh Sugar Group Companies dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Pihak Terkait antara lain berupa konser musik dan pagelaran wayang, serta pembagian gula tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atas perintah Pihak Terkait baik kepada tim sukses, maupun pelaksana, dengan program kegiatan yang terencana dan meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung. Seandainyapun benar pelanggaran berupa dukungan dana dari suatu perusahaan kepada Pihak Terkait, pembagian gula maupun praktik politik uang tersebut terjadi, menurut Mahkamah, hal tersebut seharusnya dapat diproses melalui instansi Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) sesuai peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa hal demikian telah diproses oleh Gakumdu dan tidak pula dapat membuktikan akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Plh. Bupati Pesisir Barat, Kherlani dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo dalam kegiatan sosialisasi Pihak Terkait serta pembagian uang bersama Sugar Group Company, serta mendalilkan adanya kegiatan pengerahan para kepala desa pada masa tenang, oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Barat bertempat di Taman Way Lalaan, mengajak para kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait, serta membagikan uang kepada seluruh kepala desa yang hadir; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 10, P 34.4, P 34.5, P 34.6, P 36, P 48.1 s/d P 48.7 serta para saksi Esnadi, Hendri Setiawan, Edia Setiawan, Reza Pahlepy, Yulian Munajat, Badri, Zainal Mustaqqin, Marzuki, dan Amrizal (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, hanyalah asumsi karena faktanya bahwa sdr. Kherlani bukan tim sukses Pihak Terkait dan sebagai WNl dibenarkan menurut hukum dapat menggunakan hak pilihnya terhadap siapa pun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Bahwa Sdr. Kherlani tidak pemah melakukan kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait dan tidak pemah memanfaatkan jabatan selaku Ph. Bupati Pesisir Barat untuk memengaruhi, mengajak, mengintimidasi siapa pun untuk memilih Pihak Terkait. Fakta pula bahwa sdr. Umar Ahmad bukanlah tim sukses Pihak Terkait. Dugaan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus yang hasilnya berkesimpulan tidak diketemukan adanya unsur pelanggaran; Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-15 serta saksi-saksi Darwizal M. Noer, Imer Darius, Fajrun Najah Ahmad, Hendra, Rusli, Ahmad Taslim, Ili Bastian, Hery Maulana, Ilin Kurniansyah, Syamsirma N. Bakri dan Pariyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu dugaan keterlibatan Plh. Bupati Pesisir Barat, Kherlani, dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo dalam memberikan keberpihakan kepada Pihak Terkait. Mengenai dalil bahwa pada saat masa tenang Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad mengumpulkan kepala desa se Kabupaten Tanggamus di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Taman Wisata Way Lalaan dan mengarahkan untuk memenangkan Pihak Terkait, serta membagikan uang, Pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa kegiatan pengumpulan para kepala desa oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Barat secara terstruktur, sistematis dan masif atas perintah dari Pihak Terkait kepada Wakil Bupati Tulang Bawang Barat maupun sebagai pelaksanaan program yang terencana dan meliputi seluruh kepala desa di Provinsi Lampung. Lagipula berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, pertemuan tersebut dibubarkan oleh Panwas dan tidak terbukti adanya tindak lanjut maupun hasil dari pertemuan tersebut yang memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian sekiranya terdapat pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida Indrati ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Fadzlun Budi SN ttd. Yunita Rhamadani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id