PUU
Tahun 2026
79/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon: ST Luthfiani, S.H., M.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II), Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. (Pemohon III), Popy Desiyantie, S.H., M.H. (Pemohon IV), dan Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H. (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:30:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 79/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Perjuangan GG F Nomor 88 RT/RW 009/010,
Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon I;
2.
Nama
:
Syamsul Jahidin, SI.Kom., S.H., MI.Kom., M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru,
RT/RW; 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Pakin I APT MITRA BAHARI TWR 605 RT/RW
002/004 Penjaringan Jakarta Utara.
Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Popy Desiyantie, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Kebon Jayanti Nomor 93, RT/RW 002/002, Kebon
Jayanti, Kiaracondong
Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon IV;
5.
Nama
:
Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat
2
Alamat
:
Jalan Januar Elok VII QG 2/17, RT/RW 003/011,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon V;
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
079/SKK/ANF&ASSOCIATES/
JKT/IV/2026 bertanggal 31 Maret 2026 memberi kuasa kepada Ida Haerani, S.H.,
M.H., M.KN., Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H, M.H., Melti Wulandari, S.H., Tri
Stiawan, S.H., Evaningsih Aminullah, S.H., dan Meilani Mindasari, S.H.,
kesemuanya adalah Advokat, Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, Mediator,
PARALEGAL, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF &
Associates, yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23 Kelurahan Kr. Baru,
Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 22 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 77/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Februari 2026 dengan
Nomor 79/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal
15 Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026 WIB, yang pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
3
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah
untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13
Tahun 2022), menyatakan:
4
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
4. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (c), huruf (d) Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 tentang Advokat “UU Advokat” yang berbunyi:
Pasal 3 ayat (1) huruf c, yang berbunyi:
c) Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
Pasal 3 ayat (1) huruf d
d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
TERHADAP:
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
TIDAK NEBIS IN IDEM
5. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU Advokat dengan
nomor perkara: 84/PUU-XIII/2015, sebelumnya di nyatakan “Menolak
Permohonan Para pemohon Untuk Seluruhnya” dengan batu uji pada
permohonan tersebut sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1):
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
5
Pasal 28D ayat (2):
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang dalam pasal 72 ayat (1) dan Pasal 72 Ayat (2) sebagai berikut:
Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025.
(1) Terhadap Materi Muatan, Ayat, Pasal, dan /atau bagian dalam
undang-undang atau Perppu yang telah di uji, Tidak dapat di
mohonkan Pengujian kembali.
Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar
penguji berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
7. Bahwa, Karena Permohonan para Pemohon berbeda batu uji dengan
permohonan sebelumnya (84/PUU-XIII/2015), Bahwa oleh karenanya
berbeda permohonan para Pemohon saat ini dengan untuk memenuhi
syarat Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 yang menjadi Batu Uji
Permohonan para pemohon saat ini, maka permohonan para Pemohon
saat ini tidaklah Nebis In Idem.
8. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi,
Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir
Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal
undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas
dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan
ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta memberikan tafsir
konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), sebagai kekuatan
hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s
Constitutional Rights).
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para
Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (1) huruf d
6
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor
4288) “UU Advokat” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945".
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
10. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
11. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
7
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
8
12. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Bahwa ”hak konstitusional” para Pemohon telah dirugikan dengan
berlakunya norma pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d UU
Advokat yang menyatakan:
Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, yang berbunyi:
c) Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
13. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para
Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti
P01 - identitas Pemohon I), Pemohon II (vide Bukti P02 – identitas
Pemohon II), Pemohon III (vide Bukti P03 – identitas Pemohon III),
Pemohon IV (vide Bukti P04 – identitas Pemohon IV), Pemohon V (vide
Bukti P05 – identitas Pemohon V) yang hak - hak konstitusionalnya secara
potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma
Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembar Negara Nomor 4288) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo;
14. Bahwa
”hak
konstitusional”
para
Pemohon
untuk
mendapatkan
”persamaan kedudukan dalam hukum” telah dirugikan dengan berlakunya
Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d “UU 18/2003 Advokat.
15. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 13 (tiga belas) tersebut para
Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian Konstitutional para
Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – ST LUTHFIANI, S.H., M.H.
16. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
9
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan
hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak
hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut
Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan
hukum.
17. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor: W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada
pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan Nomor: AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
18. Bahwa, Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun
berdasarkan
undang-undang
agar
bekerja
untuk
memberikan
perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
18.1. Bahwa, Pemohon I melihat norma yang jika ingin menjadi seorang
advokat harus minimal 25 Tahun untuk dapat di sumpah sebagai
advokat,
akan
tetapi
tidak
adanya
pembatasan
minimal
penyumpahan advokat, Norma tersebut meimbulkan ambiguitas
dan merusak system Persamaan di dahadapan hukum, karena
banyaknya mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung, TNI dan
polri yang setelah pensiun menjadi advokat, secara analogi Hukum
jika adanya mantan pimpinan tertinggi dari lembaga penegak
hukum ketika pensiun menjadi advokat, akan menimbulkan beban
bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul masalah dalam proses
penyidikan perkara dan tidak menimbulkan independensi profesi
advokat yang sejatinya adalah Profesi yang mulia (Officium Nobile).
18.2. Bahwa, menurut Pemohon I Karena banyaknya Ketidakhadiran
batas usia maksimal ini menjadi magnet bagi para pensiunan Jaksa,
10
Hakim, dan Polisi. Pasca-lepas seragam, banyak dari mereka yang
langsung melirik kartu anggota Advokat. Secara hukum, hal ini sah-
sah saja. Namun, secara etik dan sosiologis, eksodus ini membawa
beban moral tersendiri., dan Ada kekhawatiran sistemik bahwa
bergabungnya mantan APH ke dunia Advokat bukan membawa
penegakan hukum yang lebih baik, melainkan membawa "budaya
lama" atau koneksi internal untuk memenangkan perkara. Inilah
yang memicu narasi Advokat profesi 'Keranjang Sampah' dan hal
tersebut berkelindan dengan pada sisa-sisa pengaruhnya. Ada
oknum pensiunan yang menjual 'akses' ke mantan instansinya,
bukan menjual argumentasi hukum. Inilah yang merusak ekosistem
kompetisi sehat di dunia Advokat.
18.3. Bahwa, Pemohon I Juga sejalan dengan penelitian Wamenkum Prof
Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam beberapa pemberitaan hal
ini adalah sangat bersifat Urgensitas terkait dengan perluasan
makna norma yang ada untuk menciptakan kepastian hukum dan
persamaan di Hadapan Hukum.
Sumber:
https://www.bitvonline.com/pemerintahan/51890/wamenkum-
usulkan-batas-usia-maksimum-untuk-advokat-hindari-konflik-
kepentingan-mantan-pejabat-hukum/
Akibatnya, hak Pemohon I sebagai advokat mengalami Kerugian ini
bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi advokat yang menjadi tidak independensi dan luhur dan
merusak Citra dan wibawa sebagai advokat (Officium Nobile) karena di
anggap menjadi profesi Keranjang sampah, hal tersebut terdapat dampak
secara aktual terhadap Pemohon I karena profesi Pemohon I yang sebagai
advokat, Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar
”hak konstitusional” Pemohon I hal mana ada hubungan sebab-akibat
(causal verband) dengan berlakunya Norma Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf
d “UU 18/2003 Advokat”
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
11
19. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan
hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak
hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut
Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangn proses penegakan
hukum.
20. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor: W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada
pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator &
Pengurus dengan Nomor: AHU-249.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
21. Bahwa, Pemohon II dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun
berdasarkan
undang-undang
agar
bekerja
untuk
memberikan
perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
21.1. Bahwa, Pemohon II melihat norma yang di persyaratkan jika ingin
menjadi seorang advokat harus minimal 25 Tahun untuk dapat di
sumpah sebagai advokat, akan tetapi tidak adanya pembatasan
minimal penyumpahan advokat, Norma tersebut meimbulkan
ambiguitas dan merusak system Persamaan di dahadapan hukum,
karena banyaknya mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung, TNI
dan polri yang setelah pensiun menjadi advokat, secara analogi
Hukum jika adanya mantan pimpinan tertinggi dari lembaga
penegak
hukum
ketika
pensiun
menjadi
advokat,
akan
12
menimbulkan beban bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul
masalah dalam proses penyidikan perkara dan tidak menimbulkan
independensi profesi advokat yang sejatinya adalah Profesi yang
mulia (Officium Nobile).
21.2. Bahwa, Pemohon II Juga sejalan dengan penelitian Wamenkum
Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam beberapa pemberitaan
hal ini adalah sangat bersifat Urgensitas terkait dengan perluasan
makna norma yang ada untuk menciptakan kepastian hukum dan
persamaan di hadapan Hukum.
Sumber:
https://www.bitvonline.com/pemerintahan/51890/wamenkum-
usulkan-batas-usia-maksimum-untuk-advokat-hindari-konflik-
kepentingan-mantan-pejabat-hukum/
Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat mengalami Kerugian ini
bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi advokat yang menjadi tidak independensi dan luhur dan
merusak Citra dan wibawa sebagai advokat (Officium Nobile) karena di
anggap menjadi profesi Keranjang sampah, hal tersebut terdapat dampak
secara aktual terhadap Pemohon II karena profesi Pemohon II yang
sebagai advokat, Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata
melanggar ”hak konstitusional” Pemohon II hal mana ada hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Norma Pasal 3 ayat (1)
huruf c, huruf d “UU 18/2003 Advokat”.
C. PEMOHON III – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.
22. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan
hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak
13
hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut
Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangn proses penegakan
hukum.
23. Bahwa, Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor: 32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada
pengadilan tinggi Banten dan Pemohon III juga memiliki Profesi Kurator &
Pengurus dengan Nomor: AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
24. Bahwa, Pemohon III dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun
berdasarkan
undang-undang
agar
bekerja
untuk
memberikan
perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
24.1. Bahwa, Pemohon III melihat norma yang di persyaratkan jika ingin
menjadi seorang advokat harus minimal 25 Tahun untuk dapat di
sumpah sebagai advokat, akan tetapi tidak adanya pembatasan
minimal penyumpahan advokat, Norma tersebut meimbulkan
ambiguitas dan merusak system Persamaan di dahadapan hukum,
karena banyaknya mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung, TNI
dan polri yang setelah pensiun menjadi advokat, secara analogi
Hukum jika adanya mantan pimpinan tertinggi dari lembaga
penegak
hukum
ketika
pensiun
menjadi
advokat,
akan
menimbulkan beban bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul
masalah dalam proses penyidikan perkara dan tidak menimbulkan
independensi profesi advokat yang sejatinya adalah Profesi yang
mulia (Officium Nobile).
24.2. Bahwa, Pemohon III Juga sejalan dengan penelitian Wamenkum
Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam beberapa pemberitaan
hal ini adalah sangat bersifat Urgensitas terkait dengan perluasan
makna norma yang ada untuk menciptakan kepastian hukum dan
persamaan di Hadapan Hukum.
14
Sumber:
https://www.merdeka.com/peristiwa/wamenkum-dorong-aturan-
batasan-usia-advokat-dalam-revisi-uu-soroti-potensi-kendala-
lapangan-500628-mvk.html
Akibatnya, hak Pemohon III sebagai advokat mengalami Kerugian ini
bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi advokat yang menjadi tidak independensi dan luhur dan
merusak Citra dan wibawa sebagai advokat (Officium Nobile) karena di
anggap menjadi profesi Keranjang sampah, hal tersebut terdapat dampak
secara aktual terhadap Pemohon III karena profesi Pemohon III yang
sebagai advokat, Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata
melanggar ”hak konstitusional” Pemohon III hal mana ada hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1)
huruf c, huruf d “UU 18/2003 Advokat”.
D. PEMOHON IV – POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.
25. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan
hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak
hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut
Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangn proses penegakan
hukum.
26. Bahwa, Pemohon IV adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor: 834/KPT.W11-U/HK.00/ADV/I/2025 pada
pengadilan tinggi Jawa Barat.
27. Bahwa, Pemohon IV dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi
15
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun
berdasarkan
undang-undang
agar
bekerja
untuk
memberikan
perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
27.1. Bahwa, Pemohon IV melihat norma yang dipersyaratkan jika ingin
menjadi seorang advokat harus minimal 25 Tahun untuk dapat di
sumpah sebagai advokat, akan tetapi tidak adanya pembatasan
minimal penyumpahan advokat, Norma tersebut meimbulkan
ambiguitas dan merusak sistem Persamaan di hadapan hukum,
karena banyaknya mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung, TNI
dan polri yang setelah pensiun menjadi advokat, secara analogi
Hukum jika adanya mantan pimpinan tertinggi dari lembaga
penegak
hukum
ketika
pensiun
menjadi
advokat,
akan
menimbulkan beban bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul
masalah dalam proses penyidikan perkara dan tidak menimbulkan
independensi profesi advokat yang sejatinya adalah Profesi yang
mulia (Officium Nobile).
27.2. Bahwa, Pemohon IV Juga sejalan dengan penelitian Wamenkum
Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam beberapa pemberitaan
hal ini adalah sangat bersifat Urgensitas terkait dengan perluasan
makna norma yang ada untuk menciptakan kepastian hukum dan
persamaan di Hadapan Hukum.
Sumber:
hhttps://www.jpnn.com/news/sebut-usia-maksimum-advokat-
harus-diatur-wamenkum-singgung-eks-kapolri-hingga-mantan-
jaksa-agung
Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat mengalami Kerugian ini
bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi advokat yang menjadi tidak independensi dan luhur dan
merusak Citra dan wibawa sebagai advokat (Officium Nobile) karena di
anggap menjadi profesi Keranjang sampah, hal tersebut terdapat dampak
secara aktual terhadap Pemohon IV karena profesi Pemohon IV yang
16
sebagai advokat, Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata
melanggar ”hak konstitusional” Pemohon IV hal mana ada hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1)
huruf c, huruf d “UU 13/2003 Advokat”.
E. PEMOHON V – FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.
28. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan
hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak
hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut
Pemohon V memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang
penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan
hukum.
29. Bahwa, Pemohon V adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor:W11.U/40/PS.01/ADV/X/2018 pada
pengadilan tinggi Jawa Barat dan Pemohon V juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan Nomor: AHU-241.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
30. Bahwa, Pemohon V dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi
tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-
lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun
berdasarkan
undang-undang
agar
bekerja
untuk
memberikan
perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
30.1. Bahwa, Pemohon V melihat norma yang di persyaratkan jika ingin
menjadi seorang advokat harus minimal 25 Tahun untuk dapat di
sumpah sebagai advokat, akan tetapi tidak adanya pembatasan
minimal penyumpahan advokat, Norma tersebut meimbulkan
17
ambiguitas dan merusak system Persamaan di dahadapan hukum,
karena banyaknya mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung, TNI
dan polri yang setelah pensiun menjadi advokat, secara analogi
Hukum jika adanya mantan pimpinan tertinggi dari lembaga
penegak
hukum
ketika
pensiun
menjadi
advokat,
akan
menimbulkan beban bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul
masalah dalam proses penyidikan perkara dan tidak menimbulkan
independensi profesi advokat yang sejatinya adalah Profesi yang
mulia (Officium Nobile).
30.2. Bahwa, Pemohon V Juga sejalan dengan penelitian Wamenkum
Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam beberapa pemberitaan
hal ini adalah sangat bersifat Urgensitas terkait dengan perluasan
makna
norma
“USIA
MAKSIMUM
PENGANGKATAN
PENYUMPAHAN ADVOKAT HARUS DIATUR” yang ada untuk
menciptakan kepastian hukum dan persamaan di hadapan Hukum.
Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/5274409/wamenkum-sebut-
usia-maksimum-profesi-advokat-harus-diatur
Akibatnya, hak Pemohon V sebagai advokat mengalami Kerugian ini
bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena
mempengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, spesifik
karena profesi advokat yang menjadi tidak independensi dan luhur dan
merusak Citra dan wibawa sebagai advokat (Officium Nobile) karena
dianggap menjadi profesi Keranjang sampah, hal tersebut terdapat
dampak secara aktual terhadap Pemohon V karena profesi Pemohon V
yang sebagai advokat, Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata
melanggar ”hak konstitusional” Pemohon V hal mana ada hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1)
huruf c, huruf d “UU 18/2003 Advokat”.
31. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu ketentuan Pasal 3 ayat
(1) huruf c “UU 18/2003 ADVOKAT” yang berbunyi:
Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, yang berbunyi:
c) Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
18
Dengan frasa “Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat
negara; ketentuan a quo menjelaskan secara jelas dan tegas Batas
pengangkatan advokat , akan tetapi tidak adanya Batas umur maksimal
yang di tinjau secara gramatikal di pasal 3 ayat 1 huruf d yang menyatakan
batas minimal penyumpahan dalam norma a quo, tidak adanya
pembatasan
tersebut
menciptakan
ambiguitas
dan
menciptakan
ketimpangan profesi advokat yang di anggap keranjang sampah dan
menciptakan pergeseran makna norma Advokat sebagai (Officium Nobile)
yang memiliki spirit yang luhur dan bermartabat maka para Pemohon
Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945
yang termaktub di dalam:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
32. Bahwa, Norma yang diuji oleh para pemohon yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf
d UU Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi:
Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, yang berbunyi:
d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
Dengan frasa “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;”
ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas Batas umur
minimal , akan tetapi tidak adanya Batas umur maksimal dalam norma
tersebut, tidak adanya pembatasan tersebut menciptakan ambiguitas dan
menciptakan ketimpangan profesi advokat yang dianggap keranjang
sampah dan menciptakan pergeseran makna norma Advokat sebagai
(Officium Nobile) maka para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang
sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
19
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
33. Bahwa, dengan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional yang dialami para Pomohon dengan berlakunya
Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembar Negara Nomor 4288) “UU Advokat” Apabila Mahkamah
mengabulkan pengujian permohonan a quo, maka kerugian konstitusional
yang dialami para Pemohon tidak akan /atau tidak lagi terjadi.
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk
memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
permohonan
pengujian
konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) hurufc, huruf d Undang-Undang Nomor
18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4288) “UU Advokat” terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
35. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan ini, maka persoalan dalam pasal 3 ayat (1) hurufc, huruf d
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 4288)
“UU Advokat” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945., Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik
yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi,
bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS BATAS UMUR PENYUMPAHAN CALON ADVOKAT
1. Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf
huruf c, huruf d UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat sangat
merugikan para Pemohon, sebab dalam hal ini pasal a quo tidak
20
membatasi terkait usia maksimal bagi calon advokat sehingga para
pensiunan polisi, jaksa, TNI, hakim bisa mendaftar menjadi advokat.
2. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan usia maksimal menjadi
advokat menyebabkan pensiunan polisi, jaksa dan hakim bisa menjadi
advokat, hal ini rawan terjadnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di
dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat dari pensiunan
polisi, jaksa, TNI dan hakim. Sebab mereka masih memiliki
keterkaitannya dengan aparat penegak hukum asal mereka bekerja
sehingga mengakibatkan adanya pembelaan terhadap klien tidak
independen lagi.
3. Bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat dan mulia (officium
nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah
perlindungan hukum undangundang dan kode etik. Advokat dalam hal
ini memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan
kepribadian advoat yang berpegang tegug kepada kemandirian,
kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah
selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum
lainnya, oleh sebab itu satu sama lainnya harus saling menghargai
antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.
4. Bahwa wilayah kerja advokat adalah di seluruh wilayah hukum negara
Indonesia, maka seorang advokat idealya tidak hanya memiliki
kecakapan pikiran, akan tetapi juga memiliki kecakapan fisik. Sebab
tidak mungkin seorang advokat yang tua renta, atau advokat yang
mengalami sakit dan tidak bisa bekerja keluar kota lalu menangani
perkara di luar kota.
5. Bahwa, norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dalam undang-undang advokat
“UU 18 /2003 ADVOKAT” frasa “Tidak Berstatus sebagai pegawai
negeri atau pejabat negara;” adalah dimaksudkan agar ada batasan
untuk ASN /POLRI /TNI/Hakim merangkap profesi advokat, akan tetapi
tidak adanya pembatasan tentang Pensiun APH (Aparat Penegak
Hukum) dan/atau Masa jeda (Cooling Period) sebelum menjadi advokat,
hal tersebut menciptakan diskursus tajam; Mengapa profesi advokat
tidak mengenal batas usia maksimal? Dan yang lebih krusial, apakah
"pintu terbuka" ini menjadikan profesi advokat sekadar pelarian bagi
21
para pensiunan Aparat Penegak Hukum (APH). Norma Pasal ini tidak
sejalan dengan persamaan di dalam “Persamaan kedudukan Hukum”.
6. Bahwa, Kehawatiran para pemohon kualitas dan integritas, Hal ini terjadi
karena 3 (tiga) hal yang menurut para Pemohon akan terjadi sebagai
berikut:
1. Penyalahgunaan Relasi (Trading in Influence); Mantan hakim yang
menjadi Advokat dikhawatirkan memiliki akses "pintu belakang"
kepada koleganya yang masih aktif.
2. Standar Etik yang Berbeda; Budaya komando di kepolisian atau
kejaksaan terkadang sulit luntur saat mereka harus beradaptasi
dengan budaya Advokat yang egaliter dan kritis terhadap
kekuasaan.
3. Kelebihan Pasokan (Oversupply); Dengan banyaknya organisasi
Advokat saat ini (multibar), proses rekrutmen pensiunan APH
seringkali dilakukan tanpa kurasi yang ketat terhadap rekam jejak
integritas mereka saat masih menjabat.
7. Bahwa, menurut para Pemohon Harus ada aturan mengenai cooling-off
period (masa tunggu). Misalnya, seorang Hakim atau Jaksa baru boleh
menjadi advokat setelah 2-3 tahun pensiun untuk memutus rantai konflik
kepentingan. Tanpa regulasi yang adaptif, profesi Advokat akan terus
dibayangi stigma sebagai tempat penampungan bagi mereka yang
sudah habis masa baktinya di negara namun masih ingin berkuasa di
ruang sidang.
8. Bahwa, Profesi advokat harus tetap menjadi benteng terakhir keadilan,
bukan hanya menjadi sekadar ruang tunggu bagi mereka yang enggan
melepaskan status sosialnya.
9. Bahwa, Norma pasal 3 ayat (1) huruf d dalam undang-undang advokat
frasa “sekurang-kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun” adalah
dimaksudkan agar ada batasan usia minimal, sebab usia di bawah 25
tahun menurut pembuat undang-undang belum memiliki kematangan
dalam berfikir dan bertindak. Pasal ini juga sejalan dengan UU tentang
kepolisian, kejaksaan, UU TNI dan peradilan umum semuanya juga
mengatur batas minimal usia untuk bisa diangkat sebagai polisi, jaksa
dan hakim.
22
10. Bahwa, Secara legal-formal, syarat menjadi advokat diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal
3 ayat (1), disebutkan syarat-syarat menjadi advokat, mulai dari ijazah
berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian, hingga magang
selama dua tahun. Norma pasal tersebut hanya mengatur batas usia
minimal, yakni 25 tahun, namun tidak ada soal batas usia maksimal
penyumpahan calon advokat.
11. Bahwa jika “UU 18 /2003 ADVOKAT” mengatur batasan usia minimal
untuk menjadi advokat, kenapa norma pasal a quo tidak mengatur
batasan usia maksimal untuk diangkat menjadi advokat. Bahwa, dengan
tidak diaturnya batasan usia maksimal menunjukkan Pasal 3 ayat (1)
huruf d UU Advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi para pemohon. Yang dimaksud perlindungan
hukum bagi para pemohon adalah agar profesi advokat benar-benar
diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan fisik dan psikis dan
independen. Tidak diaturnya batasan usia maksimal menyebabkan para
pensiunan kepolisian, kejaksaan, TNI dan hakim bisa menjadi advokat
hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
12. Bahwa, Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat
sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab
merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan isntansi
penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan .pensiunan polisi, TNI,
jaksa dan hakim masih mempunyai hubungan psikologis dengan
pejabat masa lalu mereka. Hal tersebut menyebabkan terjadinya conflic
of interest di kalangan mereka., bahwa hal tersebut berbahaya dan
rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan
hukum. Bagaimana bisa merdeka dan mandiri jika antara advokat
dengan kepolisian, kejaksaan, TNI dan hakim jika advokatnya pernah
menjadi atasan mereka. Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal
24 ayat (1) undang-undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan;
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
23
13. Bahwa, Masa pensiun di mana seseorang sudah dianggap tidak cakap
lagi bekerja baik dari segi fisik dan psikis. Negara mengatur usia pensiun
bagi polisi, jaksa, TNI dan hakim bertujuan justru secara konstitusi
memberikan perlindungan kepada hak masyarakat agar dilayani oleh
aparat penegak hukum secara cakap dan maksimal . tidak mengatur
batas usia maksimal menjadi advokat oleh Pasal 3 ayat (1) huruf d UU
advokat membuktikan jika norma pasal a quo tidak memberikan
kepastian hukum bagi para advokat dalam bekerja, dan perlindungan
hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelaan hukum scera
maksimal oleh advokat. Dan mejadi hal yang aneh jika sudah tidak
dianggap cakap di lembaga kepolisian, TNI hakim dan jaksa justru
beralih menjadi advokat. Sehingga para pemohon menganggap Pasal 3
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
14. Bahwa, Norma pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat bersifat diskriminatif
dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 .Usia
pensiunan diatur oleh pembuat undang-undang dalam UU Kepolisian,
kejaksaan, UU TNI dan UU Mahkamah Agung, merupakan batasan
kecakapan seeorang baik fisik dan psikis di dalam bekerja. Maka
seharusnya setelah mereka pensiun dari kepolisian, kejaksaan, TNI dan
hakim, tidaklah menjadi seorang advokat .
15. Bahwa, Menurut para Pemohon usia kematangan seseorang adalah
antara usia 25 sampai 45 tahun, idealnya pembatasan usia maksimal
calon advokat adalah 50 tahun.
16. Bahwa, Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas UU No. 16 Tahun 2004, Berikut poin-poin penting terkait
persyaratan umur menjadi jaksa: Pasal: Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No.
11 Tahun 2021:
A. Umur Minimal: 23 Tahun.
B. Umur Maksimal: 30 Tahun.
Sedangkan batas usia pensiun jaksa diatur dalam Pasal 12 huruf c, di
mana jaksa diberhentikan dengan hormat saat mencapai usia 60 tahun.
Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022
menangguhkan berlakunya aturan 60 tahun tersebut, mempertahankan
24
batas usia 62 tahun hingga 5 tahun sejak putusan diucapkan (sekitar
tahun 2027).
17. Berdasarkan Undang-undang kepolisian Pasal 21 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia menyatakan untuk bisa diangkat menjadi kepolisian
berumur paling rendah 18 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat
pembukaan Pendidikan.
18. Bahwa, berdasarkan Batas usia pensiun hakim di Indonesia diatur
berbeda tergantung jabatannya, dengan acuan utama UU Nomor 3
Tahun 2009 (perubahan kedua UU MA) yang menetapkan usia pensiun
Hakim Agung adalah 70 tahun. Sementara itu, hakim konstitusi diatur
batas pensiunnya 70 tahun berdasarkan UU MK:
Hakim Agung: Maksimal 70 tahun (Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No.
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).
Hakim Konstitusi: Maksimal 70 tahun (Pasal 23 ayat (1) huruf c UU
No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi).
Hakim Tingkat Pertama & Tinggi: Umumnya pensiun pada usia 65
tahun, namun dapat diperpanjang, merujuk pada regulasi teknis
Mahkamah Agung (seperti PP Nomor 94 Tahun 2012 yang telah
diubah).
Hakim Ad Hoc: Sesuai dengan UU peradilan masing-masing (misal:
62-67 tahun).
Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum menyatakan syarat menjadi hakim berusia
paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
19. Jika para pensiunan polisi, jaksa dan hakim ingin memberikan
sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum tidak harus menjadi
advokat, mereka bisa mengajar, mengisi seminar atau menulis karya-
karya ilmiah di bidang hukum untuk kemajuan hukum Indonesia. Apabila
ini dilakukan tentu tidak mengandung conflic of interest, berbeda jika
mereka jadi advokat, maka hal ini jelas sekali jika Pasal 3 ayat (1) huruf
d UU advokat bersifat diskrimantif dan bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945.
25
20. Bahwa, Berlakunya pasal a quo ada 2 (dua) kerugian hak konstitusional
para pemohon sebagai advokat. Pertama, berlakunya pasal a quo
menjadikan posisi advokat tidak menjadi profesi Mulia, tidak berwibawa
lagi. Sebab para pensiunan polisi, jaksa, TNI dan hakim yang sudah
tidak cakap di instansi asal mereka bisa berbondong-bondong menjadi
advokat. Profesi advokat yang seharusnya mempunyai nilai tinggi dan
dicita-citakan sejak masih kuliah di fakultas hukum, menjadi tidak
terhormat karena seperti keranjang sampah bagi orang-orang yang tidak
cakap di instansi kepolisian, kejaksaan, TNI dan peradilan. Kedua,
kerugian hak konstitusional posisi para pemohon menjadi tidak
seimbang di mata para klien dengan advokat yang berasal dari
pensiunan polisi, jaksa, TNI dan hakim.
21. Bahwa, Norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (enequal
treatmen), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal
uncertainty) dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon.
Sehingga wajar apabila para Pemohon menganggap pasal a quo
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 “UUD NRI 1945”
22. Bahwa Menurut para Pemohon khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
d Undang-Undang Advokat yang diajukan oleh yang berkaitan tentang
pembatasan usia maksimal dalam pencalonan profesi advokat yakni
sebagai berikut:
a. Perspektif kompetisi sesama advokat yang berbeda latar belakang
b. Perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan batas usia
profesi lain dan
c. Perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis advokat
B. PERSPEKTIF HARMONISASI BATAS USIA CALON ADVOKAT
23. Apabila dilihat dari perspektif harmonisasi batas usia advokat dengan
batas usia profesi lain, Mahkamah merasa perlu adanya untuk
mempertimbangkan dua hal yakni sebagai berikut:
a. Terkait diatur tidaknya batas usia maksimal bagi calon profesi
tertentu membukan potensi diskriminasi
26
b. Diatur tidaknya batas usia maksimal bagi calon profesi tertentu
berkaitan dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan.
24. Ketika tidak adanya pengaturan batas usia maksimal bagi calon advokat
sementara terdapat undang-undang mengenai profesi lain yang
mengatur pembatasan usia maksimal, antara lain profesi Polisi, jaksa,
TNI dan hakim Dengan demikian hal tersebut memperkuat indikasi
bahwa harmonisasi antar peraturan perudang-undangan, terutama
harmonisasi antar undang-undang yang mengatur batasan maksimal
usia calon bagi profesi tertentu. Ketika profesi lain diatur mengenai batas
usia minimal dan batas usia maksimal untuk mencalonkan diri, maka
semestinya juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk
profesi adokat.
25. Bahwa, Advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum. Status
sebagai penegak hukum advokat ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini kedudukan
advokat sejajar dengan kedudukan penegakan hukum yang lain seperti
polisi, jaksa dan hakim. Mereka sama-sama mendapat perlindungan
undang-undang saat menjalankan tugas. Tetapi ada perbedaan antara
advokat dengan aparat penegak hukum yang lain, salah satunya adalah
batas usia pensiunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat 2
mengatur terkait usia pensiun maksimum anggota kepolisian adalah 58
tahun. Bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat
dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat di pertahankan sampai usia 60
tahun. Selain itu Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, batas usia pensiun jaksa diatur
dalam Pasal 12 huruf c, di mana jaksa diberhentikan dengan hormat
saat mencapai usia 60 tahun. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-XX/2022 menangguhkan berlakunya aturan 60 tahun
tersebut, mempertahankan batas usia 62 tahun hingga 5 tahun sejak
putusan diucapkan (sekitar tahun 2027), Batas usia pensiun TNI diatur
dalam Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, yang kini telah direvisi melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.
Berdasarkan aturan terbaru (2025), batas usia pensiun diperpanjang:
27
Bintara/Tamtama 55 tahun, Perwira (hingga Kolonel) 58 tahun, dan
Perwira Tinggi (Pati) 60-63 tahun (dapat diperpanjang hingga 67 tahun
untuk bintang 4). Sedangkan untuk hakim batas usia pensiun diatur
dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Usia pensiunan ketua
Mahkamah Agung, wakil ketua, ketua muda, hakim agung berdasarkan
UU No. 3 Tahun 2009 adalah 70 tahun. Hakim peradilan umum tingkat
pertama pensiun 67 tahun, dan hakim tinggi 67 tahun sebagaimana
diatur dalam UU No. 49 tahun 2009 demikian pula hakim di pengadilan
Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.Namun sebaliknya, dalam
hal ini tidak ada batasan usia pensiun bagi advokat. Sehingga
pensiunan polisi, jaksa, TNI dan hakim masih bisa untuk beralih profesi
menjadi seorang advokat
26. Bahwa para Pemohon menganalisa juga dari ASN Jika kita
menganalisis dari instansi lain seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja.
Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (2)
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
27. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang bekerja di
bidang pelayanan publik dan dipekerjakan oleh pemerintah Republik
Indonesia. ASN bekerja melaksanakan tugas administratif berdasarkan
undang-undang serta terbebas dari afiliasi kepentingan kelompok
maupun organisasi tertentu. Selaku pegawai yang dipekerjakan
pemerintah di bidang pelayanan publik, ASN memiliki peraturan yang
membatasi usia kerja yang ditetapkan Undang-Undang (UU) dan
Peraturan Pemerintah (PP). Adapun batas usia dalam melaksanakan
pekerjaan bagi ASN yang memiliki jabatan fungsional ahli muda dan ahli
pertama adalah usia 58 tahun
28. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut seorang ASN
mengetahui masa kerjanya sebagai pelayan publik yang dipekerjakan
oleh Negara. Oleh karena itu idealnya seorang ASN dapat
mempersiapkan dirinya menghadapi masa pensiun terkait dengan
pemenuhan kebutuhan hidup, penggunaan waktu luang, serta aktivitas
28
yang akan dijalani selama masa pensiun banyak aspek kebutuhan yang
harus terpenuhi bagi seorang yang memasuki masa pensiun, yaitu tidak
terbatas hanya pada pemenuhan sandang, pangan, dan papan tetapi
mencakup kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, eksistensi diri, dan
lain sebagainya yang mempengaruhi kesehatan mental. Hasil riset
menunjukkan prevalensi pensiunan yang mengalami depresi sebesar
27,8%, di mana gejala terbanyak terjadi pada pensiunan laki-laki. 75,
Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua
kelompok yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja
yang berlaku di Inonesia pada umur 15 tahun sampai 64 tahun.
1. Usia Produktif Yaitu penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga
64 tahun,seseorang dikatakan usia produktif jika sudah melebihi
batas minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas
maksimum umurnya atau orang-orang yang masih dapat bekerja
dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Dan masih
terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi maka
dapat dikatakan dia adalah usia produktif. Adapun ciri-ciri usia
produktif yakni sebagai berikut: a. Masih sanggup dan energik untuk
bekerja b. Masih bisa berkarya c. Pekerja keras, dan bekerja dengan
cerdas d. Memiliki pandangan dan rencana hidup ke depannya e.
Mandiri
2. Non Usia Produktif Yaitu penduduk yang berada pada kelompok
usia lebih dari 64 Tahun, di mana orang yang masuk dalam kategori
umur ini sudah masuk dalam kelompok usia lanjut dan sudah tidak
mungkin lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan, karena umur
sudah menua tenaga yang sudah berkurang dan tenaga yang sudah
tidak sama kuatnya lagi seperti masa muda dulu. Adapun ciri-ciri usia
Non Produktif yaitu: a. Sudah tidak energik b. Pandangan ke
depannya bukan lagi tentang karier, melainkan bagaimana langkah
yang harus ditempuh untuk bisa menikmati masa tua c. Bekerja
sudah tidak seperti dulu lagi karena tenaga sudah berkurang di
makan usia
3. Bahwa, tingginya prevalensi depresi yang dialami oleh pensiunan
dapat berakibat fatal berupa menurunnya dengan drastis kesehatan
29
fisik hingga menyebabkan kematian. Sementara itu kesejahteraan
fisik dan psikis para pensiunan merupakan tanggung jawab bersama
terutama Negara yang telah mempekerjakannya dan telah diberikan
amanat dalam Undang-undang untuk menjamin kesejahteraan
pensiunan. Negara dengan segala sumber daya yang ada tentu tidak
akan mampu menjangkau semuanya, oleh karena itu diperlukan
peran berbagai komunitas dan profesi yang bergerak dibidang
kesehatan mental untuk mewujudkan hal itu. Konselor sebagai suatu
profesi yang bergerak dalam bidang konseling dan kesehatan mental
memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Adapun tujuan
pelayanan
konseling
adalah
untuk
membantu
membangun
perencanaan, menumbuhkan reaksi efektif menghadapi masa
pensiun, serta membantu calon pensiunan memasuki komunitas
masyarakat yang berbeda dengan komunitas masyarakat selama ini
digeluti. Bantuan konselor dapat menjaga performa kerja tetap baik
sebelum
pensiun,
mengatasi
kecemasan,
serta
mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.
29. Bahwa, dengan tidak diaturnya terkait pembatasan usia maksimal
advokat maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d
undang-undang advokat tidak memberikan adanya perlidungan hukum
dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan para pensiunan
polisi, jaksa dan hakim secara mudah masuk ke dalam dunia advokat.
Sehingga para advokat muda tidak mendapatkan suatu perlindungan
hukum yang seharusnya profesi advokat benar-benar diisi oleh orang-
orang yang memiliki kecakapan fisik dan psikis termasuk para Pemohon
di dalamnya.
30. Bahwa, Banyaknya pensiun APH yang menjadi advokat, yang dimana
dalam hal tersebut, para Pemohon melampirkan salah satu contoh
bergesernya independensi karena Mendegradasi profesi advokat tidak
adanya Cooling-Periode.
Sumber:
https://wartakota.tribunnews.com/2022/03/12/pensiunan-jenderal-
polisi-ini-dirikan-rabs-international-law-firm-untuk-layani-
masyarakat?page=all
30
31. Bahwa, Hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
32. Negara mengatur terkait usia pensiun polisi, jaksa, TNI dan hakim
dengan tujuan memberikan adanya perlindungan hukum kepada hak
masyarakat agar dilayani oleh para penegak hukum secara cakap dan
maksimal. Karena pada dasarnya Profesi advokat merupakan profesi
terhormat dan mulia dalam menjalankan profesinya dan berada di
bawah
perlindungan
hukum
undang-undang
serta
kode
etik.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal lainnya. berkaitan dengan konsumen
maka, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan
dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut.78 Menurut Philipus M. Hadjon bahwa bentuk perlindungan
hukum ada dua macam yakni:
a) Perlindungan hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif,
subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya
sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi.
b) Perlindungan hukum Represif Perlindungan hukum yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan
hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di
Indonesia
termasuk
kategori
perlindungan
hukum.
Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan perlindungan hukum
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
31
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan
dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari
negara hukum.
B. DISHARMONISASI PROFESI (ASN, TNI, POLRI, JAKSA, HAKIM)
DENGAN PROFESI ADVOKAT
33. Bahwa, Para Pemohon membandingkan dengan (ASN, TNI, POLRI,
JAKSA, HAKIM) di institusi lainnya sebagai berikut:
No
JATABAN/INSTANSI
SYARAT UMUR (MINIMAL &
MAKSIMAL
KETERANGAN
MASUK
BATAS UMUR
1
ASN (APARATUR SIPIL
NEGARA)
18 Tahun
35 Tahun
UU Nomor 20 Tahun 2023
2
TNI (TENTARA
NASIONAL INDONESIA)
18 Tahun
batas usia
pensiun
diperpanjang:
Bintara/Tamtama
55 tahun,
Perwira (hingga
Kolonel) 58
tahun, dan
Perwira Tinggi
(Pati) 60-63
tahun (dapat
diperpanjang
hingga 67 tahun
untuk bintang 4).
Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, yang kini telah direvisi
melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.
Berdasarkan aturan terbaru (2025)
32
3
POLRI
18 Tahun
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah (PP)
Nomor 1 Tahun
2003, batas usia
pensiun anggota
Polri adalah 58
tahun untuk
semua jenjang
jabatan. Anggota
Polri yang
memiliki keahlian
khusus dan
sangat
dibutuhkan
dapat
diperpanjang
masa dinasnya
hingga usia 60
tahun.
UU Nomor 2 Tahun 2002
Kepolisian Republik Indonesia
4
KEJAKSAAN
23 Tahun
30 Tahun
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas UU
No. 16 Tahun 2004
5
HAKIM (BADAN
PERADILAN)
UU Nomor 3 Tahun 2009
(perubahan kedua UU MA) yang
menetapkan usia pensiun Hakim
Agung adalah 70 tahun.
UU Mahkamah Konstitusi No. 7
Tahun 2020
PTUN, Umum, Agama
25 Tahun
Hakim Ad Hoc PHI
30 Tahun
62 Tahun
Hakim Ad Hoc Tipikor
40 Tahun
62 Tahun
Hakim Agung
45 Tahun
70 Tahun
Hakim Konstitusi
47 Tahun
70 Tahun
6
ADVOKAT
25 TAHUN
TIDAK ADA
BATASAN
UU 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat
Hanya UU advokat 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang tidak memiliki Batasan Umur Penyumpahan
calon Advokat, yang seharusnya terhadap pembatasan usia maksimal dalam pencalonan advokat perlu
adanya pembatasan usia advokat sehingga adanya kepastian hukum dalam undang-undang advokat.
Serta tidak menimbulkan polemik dengan para advokat lainnya terkait pembatasan usia tersebut
34. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto
menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu
masyarakat sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena
(kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
33
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.
35. Bahwa, menurut Jimly Asshhidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya
jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,
adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin
persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan
bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of
man. (Jimly Asshhidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, 2005)
36. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar,
yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan
(sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini
bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan
membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut
Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam
perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang
adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa
manfaat bagi warga negara.
34
37. Bahwa
pandangan
serupa
juga
dikemukakan
oleh
Sudikno
Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus
diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Menurutnya, “kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari
keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum, 1999).
38. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya
tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru,
yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human
dignity)
b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan
prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama
dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung
dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
-
Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
-
Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan
tindakan pemerintahan;
-
Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan
secara layak;
-
Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif,
rasional, adil dan manusiawi;
-
Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena
alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
-
Hak
asasi
manusia
harus
dirumuskan
dan
dijamin
perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.
35
39. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang
atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau
kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya
jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan
pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan
yang sama bagi semua warga negara.
A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau
untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu
asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
-
Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang
diselenggarakan secara berkala;
-
Pemerintah
bertanggung
jawab
dan
dapat
dimintai
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
-
Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
-
Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian
rasional oleh semua pihak;
-
Kebebasan
berpendapat/berkeyakinan
dan
menyatakan
pendapat;
-
Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
-
Rancangan
undang-undang
harus
dipublikasikan
untuk
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini
terkandung hal-hal sebagai berikut:
-
Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
-
Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
36
-
Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya,
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya,
pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan
efisien. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara
Hukum, 2004)
40. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan
pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law yang
mengemukakan konsep “the internal morality of law” atau moralitas
internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan
dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum
kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan
pembentukan hukum, yaitu: “(a) failure to achieve rules at all, so that
every issue must be decided on an ad hoc basis: (b) a failure to publicize or
at least to make available to the affected party, the rules he is expected
to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot
itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in
effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a
failure to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory
rules; (f) rules that require conduct beyond the powers of the affected
party; (g) introducing such frequent changes in the rules that the subject
cannot orient his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence
between the rules as announced and their actual administration. (Lon L.
Fuller, The Morality of Law, 1969).
41. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan
fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum
yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
42. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To
know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the
nature and effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum
bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman
yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu
tindakan.
37
43. Bahwa, Jika perbandingkan dengan beberapa instansi yang pemohon
kutip sebagai perbandingan dengan rektrutmen Tenaga ahli pada LPSK
(lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berdasarkan surat Nomor: P-
001/TA/LPSK/01/2026, dalam persyaratan umum nya pada poin b juga
mempersyaratkan,
“3.Usia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan
maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan
pendaftaran;”
Bahwa hal tersebut jelas adanya pembatasan maksimal umur, hal
tersebut juga seharusnya berlaku juga bagi Profesi Advokat terkait batas
umur penyumpahan advokat (Calon Advokat).
[vide Bukti P08 – TA LPSK]
44. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “d) berusia sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;” pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)
UU Advokat [vide Bukti P-07], Para Pemohon telah merasa sangat
dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak
terkecuali Advokat, para Pemohon secara khusus dan masyarakat
Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide Bukti P-06], oleh karena itu
sudah seharusnya frasa/kalimat “d) berusia sekurang-kurangnya 25
(dua puluh lima) tahun pada ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU
Advokat [vide Bukti P-07], dinyatakan bertentangan secara bersyarat
(Conditionally Unconstituional) dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
45. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “d) berusia sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;” pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)
UU Advokat [vide Bukti P-07], Para Pemohon telah merasa sangat
dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga negara Indonesia, tidak
terkecuali Advokat, para Pemohon secara khusus dan masyarakat
Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide Bukti P-06], oleh karena itu
sudah seharusnya frasa/kalimat “d) berusia sekurang-kurangnya 25
38
(dua puluh lima) tahun pada ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
(d) UU Advokat [vide Bukti P-07], Bahwa para Pemohon meyakini
bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan konstitusional
(constitutional justice) dan dinyatakan bertentangan secara bersyarat
(Conditionally Unconstituional) dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
46. Bahwa, ketentuan norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional
atau
setidak-tidaknya
memiliki
kerugian
hak
konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi akibat diberlakukannya norma pasal 3 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor
4288) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945”, Beralasan menurut hukum
untuk di kabulkan.
47. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor
4288) (UU Advokat) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. mohon
kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c) Tidak Berstatus sebagai pegawai
negeri atau pejabat negara; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang
Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar
Negara Nomor 4288) bertentangan secara bersyarat (Conditionally
Unconstituional) dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang sepanjang tidak dimaknai:
39
Pasal 3 ayat (1) huruf c
c) Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara dan /atau
cooling-off period (masa tunggu) selama 5 tahun bagi Pensiunan
pegawai Negeri dan Pejabat Negara.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua
puluh lima) tahun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara
Nomor 4288) bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstituional)
dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 3 ayat (1) huruf d
d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia
setinggi-tingginya 50 (Lima Puluh) Tahun.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi identitas atas nama ST Luthfiani - Pemohon I;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi identitas atas nama Syamsul Jahidin - Pemohon II;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi identitas atas nama Henoch Thomas - Pemohon III;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi identitas atas nama Popy Desiyentie - Pemohon IV;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi identitas atas nama Fredy Limantara - Pemohon V;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Surat Pengumuman Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban, Nomor: P-001/TA/LPSK/01/2026 tentang Seleksi
Penerimaan Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi Dan
Korban Tahun 2026;
9.
Bukti P-9
: Printout foto Pensiunan Jenderal Membuat Lembaga Bantuan
Hukum.
40
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288,
selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
41
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
42
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan pengujian norma
Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003 yang selengkapnya menyatakan:
“Pasal 3
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. …
b. …
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para
Pemohon) dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang seluruhnya berprofesi sebagai advokat menjalankan penegakan hukum
yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Dalam menjalankan tugas
penegakan hukum tersebut, kedudukan advokat setara dengan aparat penegak
hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karenanya, para Pemohon
memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar
tidak terjadinya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dalam
menjalankan profesinya, para Pemohon sebagai advokat juga turut serta dalam
memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
4. Bahwa menurut para Pemohon, adanya norma pasal yang mengatur tentang
syarat menjadi seorang advokat yakni harus berusia minimal 25 tahun untuk
43
dapat di sumpah sebagai advokat, namun tidak ada pembatasan minimal
penyumpahan advokat, telah menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem
persamaan di hadapan hukum karena membuka peluang bagi mantan hakim
agung, mantan jaksa agung, TNI dan Polri yang telah pensiun berpindah profesi
menjadi advokat. Menurut para Pemohon, secara analogi hukum jika ada mantan
pimpinan lembaga penegak hukum yang setelah memasuki usia pensiun
kemudian menjadi advokat, pasti akan menimbulkan beban bagi pihak penyidik
sehingga menimbulkan masalah dalam proses penyidikan perkara yang pada
akhirnya menyebabkan profesi advokat menjadi tidak independen padahal profesi
advokat sejatinya adalah profesi yang mulia (officium nobile).
5. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya batas usia maksimal untuk menjadi
advokat telah menjadi magnet bagi para pensiunan jaksa, hakim, dan polisi yang
secara etik dan sosiologis, adanya eksodus tersebut membawa beban moral
tersendiri. Selain itu, menurut para Pemohon, ada kekhawatiran sistemik dengan
bergabungnya mantan aparat penegak hukum ke dunia Advokat bukan
membawa penegakan hukum yang lebih baik, melainkan membawa "budaya
lama" atau koneksi internal untuk memenangkan perkara. Hal tersebut akan
memicu narasi Advokat sebagai profesi 'Keranjang Sampah' oleh karena
berkelindan pada sisa-sisa pengaruh dari para oknum pensiunan yang menjual
'akses' ke mantan instansinya sehingga merusak ekosistem kompetisi sehat di
dunia Advokat.
6. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal a quo telah
menyebabkan kerugian yang bersifat aktual maupun potensial yang dipastikan
akan terjadi karena memengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak
hukum, yang menjadi tidak independen dan merusak citra serta wibawa advokat
(officium nobile) karena profesi advokat dianggap sebagai profesi keranjang
sampah, di mana hal tersebut jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon.
7. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf huruf c dan huruf d
UU 18/2003, tidak menjelaskan secara jelas dan tegas batas umur maksimal
untuk menjadi Advokat. Tidak adanya pembatasan tersebut menciptakan
ambiguitas dan ketimpangan profesi advokat yang dianggap keranjang sampah
dan menciptakan pergeseran makna norma advokat sebagai (officium nobile)
sehingga para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional yang dijamin dalam
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945.
44
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon,
terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak
konstitusional yang dialami para Pomohon dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1)
huruf huruf c dan huruf d UU 18 /2003 dan apabila Mahkamah mengabulkan
pengujian permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami para
Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi sehingga para Pemohon telah
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025.
Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam
menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan
hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-
undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon
telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-5] yang keseluruhan berprofesi sebagai advokat dan
memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Para
Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan secara aktual atau
setidak-tidaknya bersifat potensial karena berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf
c dan huruf d UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, para
Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan dalam argumentasinya bahwa
para Pemohon mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan menjadi advokat
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003.
Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama uraian argumentasi terkait
dengan kedudukan hukum para Pemohon, telah ternyata semuanya berprofesi
sebagai advokat dan telah mengucapkan sumpah sebagai advokat sebagaimana
tercantum dalam berita acara sumpah sebagai advokat dan telah pula memiliki kartu
tanda advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5]. Oleh karena itu, Mahkamah
tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain yang membuktikan bahwa para
Pemohon terkendala untuk menjadi advokat dengan berlakunya norma pasal yang
dimohonkan pengujiannya. Terlebih, norma Pasal a quo merupakan norma pasal
yang berlaku secara kumulatif yang mengatur perihal persyaratan untuk menjadi
advokat yang juga pernah beberapa kali diuji oleh Mahkamah.
45
Selanjutnya, ihwal adanya kekhawatiran dari para Pemohon terkait
dengan tidak ada pembatasan usia maksimal pengambilan sumpah advokat yang
menurut para Pemohon telah menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem
persamaan di hadapan hukum, oleh karena mantan hakim, mantan jaksa,
purnawirawan TNI dan Polri yang memilih profesi menjadi advokat, menurut
Mahkamah, hal tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan
konstitusionalitas norma Pasal a quo.
Terlebih lagi, uraian argumentasi kedudukan hukum para Pemohon sama
sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang adanya kausalitas (causal
verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para
Pemohon dengan berlakunya norma Pasal a quo. Para Pemohon dalam
menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum justru lebih banyak
menguraikan persoalan ancaman terhadap profesi para Pemohon akibat terdapat
mantan hakim, mantan jaksa, purnawirawan TNI dan Polri yang memilih profesi
menjadi advokat yang sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran
para Pemohon atas terganggunya independensi dalam menangani perkara karena
adanya kedekatan institusional dan personal dengan lembaga penegak hukum.
Berkenaan dengan hal tersebut, tidak adanya pembatasan usia maksimal dimaksud
bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, namun justru dapat
menjadi pemicu agar para Pemohon dan advokat pada umumnya untuk
meningkatkan profesionalitas, kapasitas, dan integritasnya.
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah,
uraian para Pemohon dalam menjelaskan adanya anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami tidak dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa hal tersebut
memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal
3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena
itu, mengingat syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional
sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-
putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka menurut Mahkamah tidak ada
relevansinya lagi mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya. Dengan demikian,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
46
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim
Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
47
Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan
Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, dan diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan
pukul 14.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau
kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
48
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 41 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 42 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003 yang selengkapnya menyatakan: “Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … b. … c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;” 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang seluruhnya berprofesi sebagai advokat menjalankan penegakan hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- undangan [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karenanya, para Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, para Pemohon sebagai advokat juga turut serta dalam memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. 4. Bahwa menurut para Pemohon, adanya norma pasal yang mengatur tentang syarat menjadi seorang advokat yakni harus berusia minimal 25 tahun untuk 43 dapat di sumpah sebagai advokat, namun tidak ada pembatasan minimal penyumpahan advokat, telah menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem persamaan di hadapan hukum karena membuka peluang bagi mantan hakim agung, mantan jaksa agung, TNI dan Polri yang telah pensiun berpindah profesi menjadi advokat. Menurut para Pemohon, secara analogi hukum jika ada mantan pimpinan lembaga penegak hukum yang setelah memasuki usia pensiun kemudian menjadi advokat, pasti akan menimbulkan beban bagi pihak penyidik sehingga menimbulkan masalah dalam proses penyidikan perkara yang pada akhirnya menyebabkan profesi advokat menjadi tidak independen padahal profesi advokat sejatinya adalah profesi yang mulia (officium nobile). 5. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya batas usia maksimal untuk menjadi advokat telah menjadi magnet bagi para pensiunan jaksa, hakim, dan polisi yang secara etik dan sosiologis, adanya eksodus tersebut membawa beban moral tersendiri. Selain itu, menurut para Pemohon, ada kekhawatiran sistemik dengan bergabungnya mantan aparat penegak hukum ke dunia Advokat bukan membawa penegakan hukum yang lebih baik, melainkan membawa "budaya lama" atau koneksi internal untuk memenangkan perkara. Hal tersebut akan memicu narasi Advokat sebagai profesi 'Keranjang Sampah' oleh karena berkelindan pada sisa-sisa pengaruh dari para oknum pensiunan yang menjual 'akses' ke mantan instansinya sehingga merusak ekosistem kompetisi sehat di dunia Advokat. 6. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal a quo telah menyebabkan kerugian yang bersifat aktual maupun potensial yang dipastikan akan terjadi karena memengaruhi efektivitas tugas advokat sebagai penegak hukum, yang menjadi tidak independen dan merusak citra serta wibawa advokat (officium nobile) karena profesi advokat dianggap sebagai profesi keranjang sampah, di mana hal tersebut jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon. 7. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf huruf c dan huruf d UU 18/2003, tidak menjelaskan secara jelas dan tegas batas umur maksimal untuk menjadi Advokat. Tidak adanya pembatasan tersebut menciptakan ambiguitas dan ketimpangan profesi advokat yang dianggap keranjang sampah dan menciptakan pergeseran makna norma advokat sebagai (officium nobile) sehingga para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945. 44 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut
